KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN II TAHUN 2015
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Peter Jacobs
: Kepala Perwakilan /Direktur
A. Yusnang
: Deputi Kepala Perwakilan /Deputi Direktur
Ignatius Adhi N.
: Kepala Tim Ekonomi dan Keuangan /Asisten Direktur
Lukman Hakim
: Kepala Tim Sistem Pembayaran dan MI /Asisten Direktur
Neldy Syafrizal
: Analis Ekonomi /Manajer
Curie Rantung
: Analis /Manajer
Jeanny Jeans Legoh
: Analis /Manajer
Wahyu Sihati
: Analis /Manajer
Ayub Pelita Hati
: Kepala Unit Distribusi Uang
Noula T. Sondakh
: Kepala Unit Layanan Nasabah dan Penyelenggara Kliring
Heru Prasetyo
: Kasir Senior /Manajer
Nanang Surachmat
: Kepala Unit Sumber Daya
Connie T. Tumewu
: Sekretaris /Manajer
Ali Albaar
: Kepala Unit Sekretariat, Protokol dan Pengamanan
Donny Pratama
: Analis Ekonomi/Asisten Manajer
Rivo Mandey
: Analis /Asisten Manajer
Iona H. Rombot
: Analis /Asisten Manajer
Hendro B. Sirait
: Analis/Asisten Manajer
Adhi Nugroho
: Pengawas Sistem Pembayaran /Asisten Manajer
Softcopy buku ini dapat di-download di website Bank Indonesia dengan alamat : http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulut/
Halaman ini sengaja dikosongkan
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN II TAHUN 2015
Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II 2015 dapat selesai disusun dan dipublikasikan kepada stakeholders Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan secara periodik setiap triwulan sebagai wujud peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi
Utara
dalam
memberikan informasi
kepada
stakeholders tentang
perkembangan ekonomi Sulawesi Utara terkini serta prospeknya. Kami berharap informasi yang kami sajikan ini dapat menjadi salah satu referensi atau acuan dalam proses diskusi atau proses pengambilan kebijakan berbagai pihak terkait. Dalam proses penyusunan kajian ini, kami menggunakan data yang diperoleh dari berbagai pihak, yakni instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pusat Statistik, pelaku usaha, laporan perbankan serta data hasil analisis intern Bank Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Untuk itu kepada para pihak tersebut, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga hubungan yang telah terjalin erat selama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan kajian ini ataupun terdapat penyajian data yang kurang tepat, oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan kritikan dan masukan membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya besar harapan kami mudah-mudahan laporan triwulanan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dalam memahami perekonomian Sulawesi Utara. Terima Kasih.
Manado, Agustus 2015 KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA
Peter Jacobs Direktur
iii
Halaman ini sengaja dikosongkan
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN II TAHUN 2015
Daftar Isi KATA PENGANTAR
halaman i
DAFTAR ISI
halaman v
INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI SULAWESI UTARA
halaman vi
RINGKASAN EKSEKUTIF
halaman 1
BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
halaman 11
Sisi Permintaan Sisi Penawaran
halaman 12 halaman 18
Box I.Pariwisata di Sulawesi Utara BAB II PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
halaman 35
Pendapatan Daerah
halaman 36
Dana Transfer
Halaman 37
Belanja Daerah Provinsi Sulut
halaman 37
BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
halaman 44
Inflasi Tahunan (yoy)
halaman 44
Inflasi Triwulanan (qtq)
halaman 45
Inflasi Bulanan (mtm)
halaman 46
BAB IV STABILITAS SISTEM KEUANGAN
halaman 56
Kondisi Sektor Rumah Tangga
halaman 56
Dana Pihak Ketiga Dan Kredit Perseorangan Di Perbankan
halaman 57
Kinerja Sektor Korporasi
halaman 61
Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi
halaman 62
Asesmen Sektor Perbankan
halaman 62
BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
halaman 68
Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai
halaman 69
Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai
halaman 74
Box II .Akselerasi Transaksi Non Tunai di Sulawesi Utara BAB VI PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH
halaman 91
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Perkembangan Ketenagakerjaan Sulawesi Utara
halaman 91
Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat
halaman 95
BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN
halaman 103
Prospek Ekonomi Makro
halaman 103
Prakiraan Inflasi
halaman 107
Prospek Perbankan
halaman 110
Daftar Istilah dan Singkatan
halaman 115
v
INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI SULAWESI UTARA INDIKATOR I. MAKRO NASIONAL A PDB Nasional (yoy) B Inflasi Nasional (yoy) II. MAKRO REGIONAL A 1. Laju Inflasi (ytd) % 2. Laju Inflasi (yoy) % 3. Laju Inflasi (mtm) % 4. Inflasi Bahan Makanan (mtm) % 4. Inflasi Makanan Jadi (mtm) % 5. Inflasi Perumahan (mtm) % 6. Inflasi Sandang (mtm) % 7. Inflasi Kesehatan (mtm) % 8. Inflasi Pendidikan (mtm) % 9. Inflasi Transportasi (mtm) % B
C
PDRB Penggunaan *** - Konsumsi Rumah Tangga - Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga - Konsumsi Pemerintah - Pembentukan Modal Tetap Bruto - Perubahan Persediaan - Ekspor Luar Negeri - Impor Luar Negeri - Net Ekspor Antardaerah
PDRB Sektoral *** Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya II. MONETER BI Rate (%) Kurs (Rp/USD - posisi akhir) III. PERDAGANGAN LUAR NEGERI 1. Ekspor (ribu USD) 2. Impor (ribu USD) IV. PERBANKAN** A. Jumlah Bank 1. Bank Umum 1.1. Bank Pemerintah 1.2. Bank Swasta 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 3. Bank Syariah B. Jaringan Kantor (Termasuk Unit) 1. Bank Umum 1.1. Konvensional 1.2. Syariah 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2.1. Konvensional 2.2. Syariah C. Total Asset (Rp miliar) 1. Bank Umum 2. BPR 3. Bank Syariah Keterangan : * Angka sementara ** Berdasarkan lokasi bank pelapor ***Menggunakan tahun dasar 2010
vi
TW I 5,21 7,32 TW I 1,15 5,67 0,31 1,30 0,12 0,15 (0,19) 0,08 0,07 (0,20) 6,72 6,89 11,48 10,52 (3,50) (28,12) 30,82 83,83 1,19 6,72 1,92 4,78 4,14 2,40 0,21 7,40 11,77 11,29 9,19 9,33 1,84 9,08 9,19 9,51 4,47 10,98 8,39 TW I 7,50 11.427 TW I 290.623 46.377 TW I 45 24 6 18 17 4 324 272 258 16 52 52 30.547 29.085 906 556
2014 TW II TW III 5,12 4,92 6,70 4,53 TW II TW III 1,97 2,55 6,27 4,00 0,67 (0,03) 1,43 (1,25) 0,05 0,13 0,14 0,68 0,96 (0,18) 0,12 0,21 0,33 0,11 1,47 0,15 6,25 6,96 1,93 5,62 0,89 (8,03) 75,11 (16,30) 69,88
TW IV 5,01 8,36 TW IV 9,68 9,67 3,83 9,31 0,70 1,42 1,16 0,38 0,71 7,22
2015 TW I TW II 4,71 4,67 6,38 7,26 TW I TW II (0,40) 2,14 7,99 8,73 0,50 0,49 0,59 1,21 0,07 0,07 0,44 0,05 (0,12) 0,36 0,27 0,17 0,31 0,27 1,28 0,94
6,19 6,37 1,06 6,74 2,27 66,18 32,99 (22,42) 31,18
6,12 6,47 2,50 10,20 6,50 31,38 2,09 18,37 5,76
6,42 6,16 (11,86) 7,19 4,68 (77,76) (2,49) (0,42) (5,78)
6,27 6,04 (1,55) 8,32 6,14 (81,84) (14,13) (35,21) (8,13)
6,25 6,19 2,77 5,16 6,87 6,77 3,28 3,18 3,50 3,16 2,12 4,04 7,67 3,72 10,05 7,90 9,86 9,98 12,43 11,93 8,31 9,75 (1,13) 1,73 9,18 8,51 8,41 7,31 7,03 9,58 7,04 3,70 8,32 7,17 4,84 2,05 TW II TW III 7,50 7,50 11.893 11.899 TW II TW III 351.209 295.563 22.612 12.977 TW II TW III 45 45 24 24 6 6 18 18 17 17 4 4 324 330 272 278 258 262 16 16 52 52 52 52 32.749 34.255 31.305 32.824 899 926 546 505
6,12 3,75 9,10 3,15 30,21 6,47 5,15 7,56 10,52 9,94 9,64 8,78 8,56 7,82 9,52 0,97 0,19 3,52 TW IV 7,75 12.447 TW IV 245.558 27.864 TW IV 46 24 6 18 18 4 347 292 276 16 55 55 34.491 32.992 985 515
6,42 4,90 12,10 4,00 40,03 8,21 5,86 6,88 8,79 5,68 8,38 5,71 7,98 8,21 8,90 2,19 4,52 6,24 TW I 7,50 13.084 TW I 274.885 17.027 TW I 46 24 6 18 18 4 347 292 276 16 55 55 35.839 34.381 973 485
6,27 4,83 7,61 3,01 9,36 8,36 6,79 5,79 8,52 7,20 9,53 2,35 7,56 8,33 9,52 5,60 9,39 7,49 TW II 7,50 13.313 TW II* 290.886 10.714 TW II 46 24 6 18 18 4 350 295 279 16 55 55 37.037 35.566 977 494
INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI SULAWESI UTARA INDIKATOR IV. PERBANKAN (berdasarkan bank pelapor) D. Indikator Kinerja Bank Umum Konvensional 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) (Rp miliar) 1.1. Giro 1.2. Deposito 1.3. Tabungan 2. Kredit (Rp miliar) 2.1. Berdasarkan Jenis Penggunaan - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi 2.2. Berdasarkan Sektor Ekonomi - Pertanian - Pertambangan - Industri - Listrik, Gas & Air - Konstruksi - Perdagangan - Angkutan - Jasa Dunia Usaha - Jasa Sosial - Lainnya 2.3. Kredit untuk Debitur UMKM 2.4. Loan to Deposit Ratio (LDR) % 2.5. Non Performing Loan (NPL) - Nominal (Rp miliar) - Rasio (%) V. SISTEM PEMBAYARAN 1. Kas (Rp miliar) - Inflow - Outflow 2. Kliring - Volume Kliring (Lembar) - Nominal Kliring (Rp Miliar) - Rata2 Volume Kliring/hari (Lembar) - Rata2 Nominal Kliring/hari (Rp Miliar) - Rata2 Lembar Tolakan Kliring/hari (%) - Rata2 Nominal Tolakan Kliring/hari (%) Keterangan : * Angka sementara ** Berdasarkan lokasi bank pelapor ***Menggunakan tahun dasar 2010
2014 TW I
TW II
2015 TW III
TW IV
TW I
TW II
17.600 3.298 5.954 8.348
19.176 3.807 7.009 8.359
19.627 3.702 7.228 8.697
19.596 3.272 6.576 9.748
20.368 3.855 7.752 8.762
20.905 4.281 7.975 8.649
23.022
24.027
24.606
26.018
26.398
27.490
6.543 2.520 13.959
6.923 2.692 14.412
6.974 2.710 14.922
7.378 2.888 15.752
7.309 3.022 16.067
7.538 3.743 16.209
463 44 610 4 616 6.021 219 686 399 13.959 6.560 130,81
482 50 670 4 707 6.305 234 731 433 14.412 6.871 125,30
465 49 652 4 775 6.317 236 693 493 14.921 6.741 125,37
484 57 723 5 743 6.561 275 784 614 15.772 7.190 132,77
485 38 769 5 732 6.636 313 658 688 16.076 7.472 129,61
506 733 798 6 839 6.687 335 655 723 16.209 7.446 131,50
676 2,94 TW I
809 3,37 TW II
897 3,65 TW III
788 3,03 TW IV
894 3,39 TW I
988 3,60 TW II
2.422 869
1.129 1.298
2.185 2.352
1.045 2.611
2.303 670
1.077 1.391
82.527 2.446 1.375 41 2,15 2,19
93.703 2.593 1.487 41 1,97 2,33
123.665 2.536 1.974 41 1,70 2,52
99.232 2.842 1.566 45 1,75 2,17
90.235 2.668 1.477 44 2,10 1,87
91.718 2.345 1.558 40 2,37 2,59
vii
Halaman ini sengaja dikosongkan
RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF
Halaman ini sengaja dikosongkan
x
RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF Perkembangan Makro Ekonomi Regional Memasuki triwulan II tahun 2015, perkembangan perekonomian Sulut menunjukkan sedikit perlambatan kendati masih memiliki tingkat pertumbuhan di atas nasional. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan perekonomian di level nasional yang memang tengah melambat. Pada triwulan laporan, perekonomian Sulut tercatat tumbuh sebesar 6,27% (yoy), atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,41% (yoy)...
Memasuki triwulan II tahun 2015, perkembangan perekonomian Sulut menunjukkan sedikit perlambatan kendati masih memiliki tingkat pertumbuhan di atas nasional. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan perekonomian di level nasional yang memang tengah melambat. Pada triwulan laporan, perekonomian Sulut tercatat tumbuh sebesar 6,27% (yoy), atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,41% (yoy). Namun, tingkat pertumbuhan tersebut sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dimana perekonomian Sulut tumbuh sebesar 6,25% (yoy). Perekonomian Sulut juga tercatat masih mampu tumbuh di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,67% (yoy). Secara sektoral, melambatnya perekonomian Sulut di triwulan laporan dipengaruhi oleh deselerasi yang terjadi pada dua sektor utama Sulut yaitu sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan impresif dari sektor pertanian yang dipengaruhi panen raya tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan di sebagian wilayah, serta terakselerasinya sektor konstruksi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulut sekaligus menahan pelemahan lebih
lanjut.
perlambatan melambatnya
Sejalan
dengan
pertumbuhan konsumsi
perkembangan
ekonomi
rumah
Sulut
tangga
di
sisi
sektoral,
dipengaruhi
dan
kinerja
oleh ekspor
internasional. Sementara itu, peningkatan kinerja investasi dan konsumsi pemerintah yang ditopang oleh cukup baiknya serapan anggaran khususnya APBD menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulut di triwulan laporan. Perkembangan Inflasi Daerah Mengawali tahun 2015, laju inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan I yang diwakili oleh kota Manado mengalami perlambatan..
Tekanan inflasi Provinsi Sulawesi Utara meningkat di triwulan II 2015 dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kota Manado tercatat sebesar 0.49% (mtm) atau secara tahunan sebesar 8,73% (yoy) di akhir triwulan II 2015. 1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tekanan inflasi secara tahunan bersumber dari menguatnya tekanan inflasi kelompok volatile foods dan kelompok barang yang harganya diatur pemerintah (administered price).
Sementara kelompok inti
(core inflation) cenderung stabil. Stabilitas Sistem Keuangan Stabilitas sistem keuangan di Sulawesi Utara pada triwulan laporan masih relatif baik. Faktor-faktor yang cenderung dapat mempengaruhi stabilitas sitem keuangan di Sulawesi Utara tidak memberikan dampak negatif pada perbankan di Sulawesi Utara...
Stabilitas sistem keuangan di Sulawesi Utara pada triwulan laporan masih relatif baik. Faktor-faktor yang cenderung dapat mempengaruhi stabilitas sitem keuangan di Sulawesi Utara tidak memberikan dampak negatif pada perbankan di Sulawesi Utara. Faktor-faktor itu antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan risiko kredit, turunnya ekspor akibat harga komoditas turun, daya beli RT menurun, realisasi anggaran Pemerintah yang lamban, dan pelemahan nilai tukar rupiah. Ketahanan sektor Rumah Tangga, ketahanan sektor korporasi dan juga kondisi serta kinerja perbankan di Sulawesi Utara masih dalam level yang baik sehingga tidak rentan untuk mengalami shock pada sistem keuangannya. Perkembangan Keuangan Daerah (APBD)
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan II 2015 sebesar Rp2,64 triliun meningkat 10.76% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan fiskal cukup baik mengingat telah tercapai sebesar 52,6% atau senilai Rp1.345 Miliar dari total target Rp2,56 triliun....
Alokasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan II 2015 sebesar Rp2,64 triliun meningkat 10.76% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan fiskal cukup baik mengingat telah tercapai sebesar 52,6% atau senilai Rp1.345 Miliar dari total target Rp2,56 triliun. Sementara itu realisasi belanja mencapai 36,8% atau senilai Rp971 Miliar dari total target belanja. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi daerah terlihat dari transfer dana yang diberikan kepada Provinsi dan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Utara. Sampai dengan triwulan II 2015 alokasi dana pusat ke daerah sebesar Rp158,67 triliun (Provinsi dan 15
2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kab/Kota) sebesar 43,05%. Peningkatan alokasi tersebut di tujukan untuk mendorong percepatan pembangun daerah selaras dengan program pembangunan pemerintah pusat. Perkembangan Sistem Pembayaran Sejalan dengan siklusnya, kebutuhan uang kartal meningkat sepanjang triwulan II 2015. Di sisi lain, kebijakan penetapan nilai nominal per transaksi di atas Rp 100 juta pada BI-RTGS berpangaruh terhadap meningkatnya aktivitas pembayaran non tunai melalui kliring. Dalam rangka mendorong masyarakat Sulawesi Utara untuk bertransaksi secara non tunaI, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai di Sulawesi Utara...
Dari sisi sistem pembayaran tunai, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
terutama
jelang
Hari
Besar
Keagamaan
memicu
peningkatan kebutuhan uang kartal sepanjang triwulan II 2015. Aktivitas
setoran-bayaran
uang
tunai
pada
periode
laporan
menunjukkan posisi net outflow sebesar Rp 314 miliar, meningkat sebesar 84,61 (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi net outflow juga terjadi pada Layanan Jasa Kas Titipan, yaitu sebesar Rp 129 miliar, menurun sebesar 30,63% (yoy). Dari sisi sistem pembayaran non-tunai, kebijakan penetapan nilai nominal per transaksi di atas Rp 100 juta pada BI-RTGS melalui Surat Edaran No.16/18/DPSP tanggal 28 November 2014 yang berlaku sejak 15 Desember 2014, memiliki pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Sulawesi Utara. Aktivitas kliring debet melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat tumbuh positif. Nilai dan volume transaksi kliring debet tumbuh sebesar 7,25% (yoy)
dan
16,20%
(yoy).
Hal
yang
sebaliknya
terjadi
pada
perkembangan transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Nilai dan volume transaksi mengalami penurunan, secara berturut-turut sebesar 13,31% (yoy) dan 55,90% (yoy). Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong peningkatan transaksi non tunai di melalui
penandatanganan
Nota
Kesepahaman
dalam
rangka
mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dari
sisi
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
Jasa
Sistem
Pembayaran, aktivitas Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank terpantau meningkat sepanjang triwulan II 2015. Total pembelian dan penjualan Uang Kertas Asing sepanjang periode 3
RINGKASAN EKSEKUTIF
tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 3,30 miliar (meningkat 16,95%, yoy) dan Rp 3,38 miliar (meningkat sebesar 16,78, yoy). Perkembangan Ketenagakerjaan& Kesejahteraan Masyarakat Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara tercatat mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja regional yang tumbuh moderat yang diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran. Jumlah tenaga kerja Sulawesi Utara tercatat hanya tumbuh 0,23% (yoy) diikuti oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang terkoreksi ke angka 0,15%....
Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara tercatat mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja regional yang tumbuh moderat yang diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran. Jumlah tenaga kerja Sulawesi Utara tercatat hanya tumbuh 0,23% (yoy) diikuti oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang terkoreksi ke angka 0,15%. Disisi lain, baik secara tahunan
maupun
dibanding
periode
sebelumnya,
tingkat
pengangguran menunjukkan peningkatan. Kelesuan dunia usaha dimana penjualan mengalami penurunan akibat daya beli masyarakat yang juga menurun
berdampak pada pengurangan jumlah tenaga
kerja dan kebijakan untuk tidak akan melakukan penambahan tenaga kerja yang masa kontraknya habis dan/atau pensiun pada mayoritas perusahaan di Sulawesi Utara. Sementara penurunan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara terindikasi dari berbagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan di sektor pertanian yang merupakan sektor utama pendorong perekonomian Sulawsi Utara menunjukkan pelemahan yang tercermin dari NTP dan NTUP. Kendati demikian, optimisme peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum masih terjaga diatas titik optimis, namun persepsi atas nilai tukar yang terus melemah dan ketidaksiapan atas pemberlakukan MEA pada akhir tahun membuat ekspektasi penghasilan kedepan tercatat mengalami Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan III 2015 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,26% 6,66% (yoy), atau mengalami akselerasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2015 . Sumber pertumbuhan diperkirakan masih berasal dari sektor utama perekonomian Sulut yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor konstruksi .....
penurunan.
Outlook Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan III 2015 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,26% - 6,66% (yoy), atau mengalami akselerasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2015 . Sumber pertumbuhan
diperkirakan
masih
berasal
dari
sektor
utama
perekonomian Sulut yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan 4
RINGKASAN EKSEKUTIF
sektor konstruksi serta beberapa sektor lain yang memiliki potensi peningkatan pertumbuhan di triwulan mendatang seperti sektor akomodasi, sektor transportasi serta sektor informasi dan komunikasi. Sesuai pola historis, sektor pertanian diperkirakan akan mencapai puncak pertumbuhannya pada periode triwulan III 2015 seiring panen raya pada tanaman perkebunan rakyat seperti cengkih, pala dan kelapa. Kondisi tersebut juga didukung prebaikan di sektor perikanan pasca relaksasi peraturan transhipment kendati masih dibayangi risiko cuaca yang kurang kondusif. Sementara itu, sektor perdagangan diperkirakan tumbuh lebih baik di triwulan mendatang dengan dorongan belanja masyarakat menyambut hari raya Idul Fitri dan hari pengucapan.
Di sisi lain,
realisasi belanja modal pemerintah
diperkirakan mampu mendorong perkembangan sektor konstruksi ke arah yang lebih tinggi. Sesuai siklusnya, belanja modal pemerintah diperkirakan mulai mengalami peningkatan di paruh ke dua setiap tahunnya. Kondisi ini juga didukung oleh fakta bahwa realisasi belanja modal pemerintah khususnya APBN yang disalurkan di Sulut (instansi vertikal) cenderung masih rendah di kisaran 20% sampai dengan semester I 2015 sehingga optimalisasi penyerapan anggaran tersebut akan terjadi di semester II 2015. Selanjutnya, beberapa sektor lain seperti sektor akomodasi, sektor transportasi dan sektor informasi akan turut terdorong seiring tingginya aktifitas perdagangan, maraknya penyelenggaraan MICE, persiapan pilkada dan peningkatan mobilitas masyarakat menyambut hari raya keagamaan. Dengan memperhatikan perkembangan terkini, maka pertumbuhan ekonomi keseluruan tahun 2015 diperkirakan berada pada interval 6,27% 6,67% (yoy) atau lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Outlook Inflasi Cukup tingginya tekanan inflasi di triwulan II 2015 diperkirakan masih akan berlanjut di triwulan III 2015. Pada triwulan III 2015 inflasi diperkirakan berada pada kisaran 9,04±1% (yoy). Namun, pada akhir tahun 2015 inflasi diperkirakan mampu mendekati sasarannya dan berada di kisaran 4,4±1% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi based point effect tingginya inflasi di Desember 2014...
Cukup tingginya tekanan inflasi di triwulan II 2015 diperkirakan masih akan berlanjut di triwulan III 2015. Pada triwulan III 2015 inflasi diperkirakan berada pada kisaran 9,04±1% (yoy). Namun, pada akhir tahun 2015 inflasi diperkirakan mampu mendekati sasarannya dan berada di kisaran 4,4±1% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi based
point effect tingginya inflasi di Desember 2014. 5
RINGKASAN EKSEKUTIF
Risiko inflasi diperkirakan berasal dari kelompok Administrated Prices dan Volatile Food. Risiko yang berasal dari kelompok Administrated
Prices terutama terkait dengan tibanya hari raya keagamaan Idul Fitri dan Pengucapan Syukur, adanya realisasi gaji ke-13 PNS, tibanya musim liburan sekolah, dan dampak kenaikan tarif batas bawah angkutan udara. Sementara dari kelompok volatile food
tekanan
diperkirakan stabil karena adanya normalisasi harga dan permintaan dan adanya panen di sebagian daerah pertanian sehubungan panen beras. Namun, risiko peningkatan harga akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan masih patut diwaspadai. Selanjutnya, inflasi inti diperkirakan relatif terkendali meskipun dengan resiko yang moderat
dengan adanya
tekanan yang bersumber dari kenaikan
harga emas perhiasan, bahan bangunan dan pengaruh volatilitas nilai tukar. Outlook Perbankan Secara umum kinerja bank umum masih menunjukkan pertumbuhan positif sampai dengan triwulan laporan. Kredit pada triwulan berikutnya diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan...
Secara umum kinerja bank umum masih menunjukkan pertumbuhan positif sampai dengan triwulan laporan. Kredit pada triwulan berikutnya diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan. Perkiraan tersebut didukung oleh hasil Survei Perbankan triwulan laporan yang menunjukkan optimisme persepsi perbankan bahwa kredit akan meningkat pada triwulan yang akan datang. Optimisme peningkatan permintaan kredit didukung oleh perkiraan meningkatnya prospek usaha nasabah dan dukungan permodalan bank yang cukup.
6
RINGKASAN EKSEKUTIF
Halaman ini sengaja dikosongkan
7
Halaman ini sengaja dikosongkan
BAB I
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Memasuki triwulan II tahun 2015, perkembangan perekonomian Sulut menunjukkan sedikit perlambatan kendati masih memiliki tingkat pertumbuhan di atas nasional. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan perekonomian di level nasional yang memang tengah melambat. Pada triwulan laporan, perekonomian Sulut tercatat tumbuh sebesar 6,27% (yoy), atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,41% (yoy). Namun, tingkat pertumbuhan tersebut sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dimana perekonomian Sulut tumbuh sebesar 6,25% (yoy). Perekonomian Sulut juga tercatat masih mampu tumbuh di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,67% (yoy). Secara sektoral, melambatnya perekonomian Sulut di triwulan laporan dipengaruhi oleh deselerasi yang terjadi pada dua sektor utama Sulut yaitu sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan impresif dari sektor pertanian yang dipengaruhi panen raya tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan di sebagian wilayah, serta terakselerasinya sektor konstruksi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulut sekaligus menahan pelemahan lebih lanjut. Sejalan dengan perkembangan di sisi sektoral, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulut dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor internasional. Sementara itu, peningkatan kinerja investasi dan konsumsi pemerintah yang ditopang oleh cukup baiknya serapan anggaran khususnya APBD menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulut di triwulan laporan. Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi (TD 2010) Provinsi Sulawesi Utara (% yoy)
Nasional (%)
Sulawesi Utara (%)
8.00
6.53
6.72
6.38
6.25
6.19
6.12
6.31
6.41
6.27
6.00
4.00
2.00
0.00
5.61
5.58
IV
5.14
5.03
I
II
Total 2013
4.92
5.01
III
IV
2014
5.02 Total
4.72
4.67
I
II 2015
Sumber: BPS, diolah
11
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
1.1 SISI PERMINTAAN Secara keseluruhan, kegiatan konsumsi masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan laporan. Perkembangan kegiatan konsumsi yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih baik dibanding triwulan sebelumnya didorong oleh akselerasi konsumsi pemerintah di tengah konsumsi rumah tangga yang mengalami sedikit perlambatan. Di sisi lain, kegiatan ekspor internasional yang juga merupakan salah saktu faktor penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi yang lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya. Kondisi ini tidak terlepas dari belum adanya hasil positif yang signifikan terkait penerapan kebijakan moratorium dan transhipment. Namun demikian, kontraksi pertumbuhan yang juga terjadi pada impor internasional maupun net impor antar daerah berhasil menjadi penahan pelemahan lebih lanjut di komponen neraca perdagangan bersih Sulut. Tabel 1.1. Pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan (% yoy) Jenis Penggunaan Konsumsi
2014 Q1
Sumb.
Q2
Sumb.
2015 Q3
Sumb.
Q4
Sumb.
Q1
Sumb.
Q2
Sumb.
7.93
5.50
6.45
4.32
6.30
4.21
7.32
4.83
5.77
4.05
6.36
4.27
Konsumsi Rumah Tangga
6.89
3.45
6.96
3.34
6.37
3.05
6.47
3.02
6.16
3.09
6.04
2.92
Konsumsi LNPRT
11.48
0.28
1.93
0.04
1.06
0.02
2.50
0.05
-11.86
-0.30
-1.55
-0.03
Konsumsi Pemerintah
10.52
1.77
5.62
0.94
6.74
1.14
10.20
1.76
7.19
1.25
8.32
1.38
Investasi
-3.58
-1.41
0.86
0.32
2.36
0.87
6.51
2.37
4.49
1.60
5.88
2.10
PMTB
-3.50
-1.38
0.89
0.33
2.27
0.83
6.50
2.36
4.68
1.67
6.14
2.19
Perubahan Inventori
-28.12
-0.04
-8.03
-0.01
66.18
0.03
31.38
0.01
-77.76
-0.07
-81.84
-0.09
Neraca Perdagangan Bersih
-29.72
2.63
-34.55
1.61
-31.20
1.11
46.96
-1.07
-13.06
0.76
3.28
-0.09
Ekspor
30.82
5.10
75.11
10.27
32.99
4.83
2.09
0.31
-2.49
-0.51
-14.13
-3.18
Impor
83.83
2.20
-16.30
-0.78
-22.42
-0.82
18.37
0.58
-0.42
-0.02
-35.21
-1.33
Net Ekspor Antar Daerah
1.19
-0.27
69.88
-9.45
31.18
-4.53
5.76
-0.80
-5.78
1.25
-8.13
1.76
6.72
6.72
6.25
6.25
6.19
6.19
6.12
6.12
6.41
6.41
6.27
6.27
PDRB Sumber: BPS, diolah
1.1.1 Konsumsi Kegiatan konsumsi pada triwulan II 2015 mencatat pertumbuhan sebesar 6,36% (yoy) dengan kontribusi sebesar 4,27% terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pada periode laporan tersebut lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,77% (yoy). Pertumbuhan konsumsi ditopang oleh terakselerasinya konsumsi pemerintah di tengah konsumsi LNPRT yang masih terkontraksi dan konsumsi rumah tangga yang mengalami sedikit perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 8,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,19% (yoy). Akselerasi pada konsumsi pemerintah tidak terlepas dari dukungan fiskal yang lebih baik di 2015 serta realisasi belanja APBD yang lebih baik dibandingkan triwulan lalu maupun tahun sebelumnya. Sampai dengan tengah tahun 2015, realisasi belanja APBD provinsi 12
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
tercatat sebesar 34,77% atau meningkat sebesar 20,47% dibanding posisi triwulan sebelumnya dimana realisasi APBD tercatat sebesar 14,3%. Realisasi belanja tersebut juga lebih baik dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebesar 27,28%. Di sisi lain, kondisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cenderung melambat tercermin dari persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi pada triwulan laporan yang menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan lalu maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan laporan tercatat sebesar 114,83 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode triwulan lalu dimana IKK tercatat sebesar 137,11 maupun tahun sebelumnya yang sebesar 150,44. Penurunan tingkat keyakinan konsumen disebabkan beberapa faktor seperti tingkat harga yang tinggi dan pelemahan kurs Rupiah. Kedua hal tersebut menjadi dasar presepsi rumah tangga atas penurunan kondisi perekonomian. Grafik 1.2. Serapan APBN Provinsi 5 Tahun Terakhir
Grafik 1.3. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini
50% 40%
38.77% 35.43%
35.27%
34.77%
31.91%
30%
27.28%
20% 10% 0% Juni 2010
Juni 2011
Juni 2012
Juni 2013
Juni 2014
Juni 2015
Serapan Belanja APBN Prov. Sulut
Sumber: Biro Ekonomi, Pemprov, Sulut
Sumber: Survei Konsumen (SK) KPw BI Prov. Sulut
Selanjutnya, kinerja konsumsi yang cenderung melambat juga dapat dilihat dari perkembangan penjualan ritel beberapa kelompok usaha di kota Manado. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh KPw BI Prov. Sulawesi Utara, terlihat adanya indikasi perlambatan pertumbuhan penjualan yang tercermin dari perlambatan pertumbuhan Indeks Riil Penjualan (IRP) dari 7,93% (yoy) pada triwulan I 2015 menjadi 5,59% pada triwulan II 2015. Secara angka indeks, IRP juga mengalami penurunan dari 258,75 di triwulan lalu menjadi 254,13 pada triwulan laporan.
Berdasarkan hasil liaison, para pelaku usaha juga
mengkonfirmasi turunnya tingkat konsumsi masyarakat yang tercermin dari menurunnya tingkat penjualan. Lickert Scale penjualan domestik berdasarkan hasil liaison, tercatat mengalami penurunan dari 0,57 pada triwulan lalu menjadi -2.29 pada triwulan laporan. Kondisi melambatnya konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh pembayaran gaji ke-13 PNS dan pembayaran THR yang mayoritas diberikan pada bulan Juli 2015 sehingga peningkatan belanja masyarakat terfokus pada bulan tersebut.
13
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.4. Indeks Penjualan Eceran & Lickert Scake Liaison
Grafik 1.5. Perkembangan Kredit Konsumsi
25
1.5 1
20 0.57
0.5
15
0
10
-0.5
7.93 5.59
-1
5
-1.5 0 Q1 -5
Q2
Q3
Q4
2014
Q1
Q2 2015
Pertumbuhan Indeks Riil Penjualan Likert Scale Penjualan Domestik (sb.kanan)
Sumber: Survei Penjualan Eceran (SPE) & Liaison KPw BI Prov. Sulut
-2
-2.29
-2.5
Kredit Konsumsi 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
gKredit Konsumsi
Rp. Triliun
YoY
40% 35% 30% 25% 20%
15% 10% 5% 0% I
II
III IV
I
2012
II
III IV
2013
I
II
III IV
2014
I
II
2015
Sumber: LBU, Lokasi Proyek
Di sisi lain, sejalan dengan melambatnya konsumsi rumah tangga, dukungan perbankan terhadap kegiatan konsumsi juga tengah mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari tingkat penyaluran kredit konsumsi oleh perbankan di Sulawesi Utara yang tumbuh 13,07% (yoy) pada triwulan laporan atau melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,2% (yoy). Namun demikian, kredit konsumsi tercatat masih memiliki pangsa terbesar dalam penyaluran kredit perbankan di Sulut dengan share sebesar 58% dari total kredit. Adapun total penyaluran kredit konsumsi pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp.17,7 Triliun. 1.1.2 Investasi Kegiatan investasi yang tercermin dari angka PMTB dan perubahan inventori pada triwulan II 2015 tercatat tumbuh 5,88% (yoy) dengan kontribusi sebesar 2,10% terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya yang tercatat 4,49% (yoy). Laju impresif pertumbuhan investasi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan laporan. Tingginya pertumbuhan investasi pada triwulan laporan selain didorong oleh masih berjalannya proyek yang bersifat multiyears, juga didorong oleh berbagai program pemerintah pusat maupun daerah yang mulai diinisiasi pada awal tahun 2015. Serapan belanja modal pada APBD yang relatif lebih baik juga menjadi salah satu fakotr pendukung akselerasi pertumbuhan investasi pada triwulan laporan.
14
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
Grafik 1.6. Perkembangan Penjualan Semen 250,000
Volume Semen (ton)
Grafik 1.7. Perkembangan Kredit Investasi Bank Umum
gSemen (%) - sb. kanan
100 80
200,000 60 150,000
40 20
100,000
0 50,000 -20 0
-40 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
Sumber : Asosiasi Semen Indonesia
2014
2015
Sumber : LBU, Lokasi Proyek
Jenis proyek multiyears yang masih berjalan baik oleh pemerintah maupun swasta pada triwulan laporan adalah pembangunan jalan tol Manado-Bitung, perbakikan jalan-jembatan di beberapa daerah,
pembangunan infrastruktur pendukung transportasi (bandara dan
pelabuhan), pembangunan pusat perbelanjaan, pembangunan beberapa hotel baru di Kota Manado serta masih maraknya proyek pembangunan hunian vertikal maupun horizontal. Lebih lanjut lagi, realisasi APBD dan APBN juga mengindikasikan sudah dimulainya beberapa proyek strategis dengan pencapaian realisasi anggaran di atas 50% sampai dengan triwulan II 2015 untuk proyek pembangunan waduk (Lolak dan Kuwil) serta proyek pembangunan pelabuhan perikanan. Indikator pertumbuhan investasi juga tercermin dari realisasi penjualan semen yang menunjukkan angka penjualan maupun tingkat pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan laporan realisai penjualan semen tercatat sebesar 163 ribu ton atau meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 158 ribu ton. Sejalan dengan pertumbuhan sektor investasi, perkembangan kredit investasi yang disalurkan oleh bank umum di Sulawesi Utara juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 12.7% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 18,65% (yoy) pada triwulan laporan. Dilihat dari nilainya, jumlah penyaluran kredit investasi pada triwulan II 2015 tercatat sebesar Rp. 4,04 Triliun. 1.1.3 Ekspor
Impor
Kinerja perdagangan internasional pada triwulan laporan menjadi salah satu faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi Sulut. Hal ini tercermin dari terkontraksinya pertumbuhan ekspor dan impor Sulut pada triwulan laporan. Ekspor tercatat mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 14,13% dimana pada triwulan sebelumnya tercatat terkontraksi 2,49% (yoy). Di sisi lain, impor juga tercatat melanjutkan pelemahannya setelah mencetak pertumbuhan negatif 35,21% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh negatif 0,42% (yoy).
15
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
Sementara itu, perdagangan antar daerah pada triwulan laporan masih mencatatkan kondisi net impor. Pada triwulan laporan kinerja ekspor komoditas Sulut mencatatkan pertumbuhan negatif 17.18% (yoy) dengan nilai ekspor sebesar 291,04 juta USD. Melemahnya kinerja ekspor pada triwulan laporan masih dipengaruhi oleh menurunya ekspor produk ikan dan olahannya sebagai dampak belum adanya hasil positif yang signifikan terkait penerapan kebijakan moratorium dan
transhipment. Berdasarkan hasil liaison, pelaku usaha ekspor ikan menyatakan kinerja ekspor produk tersebut masih menghadapi masalah seiring kondisi pasokan bahan baku yang terbatas. Tabel 1.2. Perkembangan Ekspor Sulawesi Utara (Juta USD)
2013
Uraian Total Ekspor (Juta USD)
2014
2015
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
183.00
166.90
211.87
229.91
285.53
351.43
296.02
242.70
274.10
291.04
Growth (yoy) -17.18%
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Sampai dengan pertengahan tahun 2015, dilihat berdasarkan pangsa komoditi utama ekspor Sulawesi Utara, komoditi yang menjadi unggulan ekspor masih berasal dari produk olahan lemak
dan
minyak
nabati
dengan
komposisi
sebesar
65%,
diikuti
oleh
produk
perhiasan/permata (14%), sementara ikan dan ikan olahan tecatat hanya memiliki pangsa 4% dan 5% seiring menurunnya volume ekspor. Sementara itu, berdasarkan negara tujuan, ekspor Sulawesi Utara sampai dengan triwulan II 2015 didominasi oleh Belanda (27%), Amerika Serikat (21%) dan Singapura (14%). Perlambatan ekspor juga tidak terlepas dari kondisi harga internasional komoditas ekspor utama Sulut yaitu minyak kelapa dan minyak kelapa sawit yang terpantau masih rendah pada triwulan laporan. Grafik 1.7. Pangsa Komoditi Utama Ekspor Sulawesi Utara
Grafik 1.8. Harga Komoditas International 1600
1200 1000
Perhiasan 14%
800
Ampas 4% Daging&Ikan Olah 5%
USD/Metric Ton
1400
Lainnya 8%
600 Lemak&Minyak 65%
Ikan 4%
400
CPO Price
200 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 2013
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
CNO Price
2014
2015
Sumber : World Bank Commodity Price Data
Kinerja ekspor luar negeri yang mengalami kontraksi dan situasi perekonomian yang tengah melambat diikuti oleh melemahnya arus perdagangan antar daerah. Ekspor antar daerah Sulut yang tercermin dari kegiatan muat barang melalui pelabuhan Bitung tercatat mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada
16
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
triwulan II 2015, volume barang asal Sulawesi Utara yang dikirim (muat) ke pasar domestik tercatat hanya sebanyak 64 ribu ton atau tumbuh negatif 64,44% (yoy). Grafik 1.9. Negara Tujuan Ekspor Sulawesi Utara
Lainnya 20%
Grafik 1.10. Perkembangan Kegiatan Muat di Pelabuhan Bitung
Belanda 27%
Singapura 14%
Tiongkok 10%
Korea Selatan 8%
Amerika Serikat 21%
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Sumber : PT Pelindo IV, Bitung
Sejalan dengan kondisi ekspor luar negeri yang terkontraksi, aktivitas impor juga mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2015, nilai impor tercatat hanya sebesar 12,04 juta USD atau mengalami kontraksi cukup dalam mencapai 63,29% (yoy). Terkontraksinya impor Sulut yang mayoritas merupakan barang modal menggambarkan melemahnya kegiatan investasi non bangunan khususnya bagi perusahaan industri berorientasi ekspor yang tengah mengalami kendala bahan baku. Tabel 1.3. Impor Sulawesi Utara (Juta USD)
Uraian Total Impor (Juta USD)
2013 Q1
Q2
10.00
46.20
2014 Q3 30.53
Q4
Q1
23.50
42.59
Q2 32.80
2015 Q3 17.48
Q4 29.19
Q1 18.79
Q2
Growth (yoy)
12.04
-63.29%
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Berdasarkan komoditinya, impor besi dan baja merupakan komoditi impor terbesar dengan pangsa 22% dari total nilai impor, disusul oleh komoditas mesin-mesin (18%), benda besi baja (14%), bahan bakar mineral (13%), dan kapal laut (7%). Komoditas impor tersebut digunakan untuk mendukung kinerja ekspor terutama oleh perusahaan di sektor industri pengolahan. Berdasarkan negara asal barangnya, barang impor sampai dengan Juni 2015 lebih dominan didatangkan dari negara Tiongkok (26%), Australia (20%), Taiwan (19%), dan Singapura (14%).
17
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.11. Pangsa Komoditi Utama Impor Sulawesi Utara
Grafik 1.12. Negara Asal Impor Sulawesi Utara
Mesin-mesin 18%
Lainnya 14%
Tiongkok 26%
Lainnya 26% Kapal Laut 7%
Taiwan 19%
Bahan Bakar Mineral 13%
Besi dan Baja 22%
Filipina 7%
Benda Besi Baja 14%
Sumber : BPS Prov. Sulawesi Utara, diolah
Sumber : BPS Prov. Sulawesi Utara, diolah
Di sisi lain, aktivitas impor antar daerah juga
Grafik 1.13. Perkembangan Kegiatan Bongkar Pelabuhan
menunjukkan penurunan. Pada triwulan laporan, total barang yang masuk ke Sulut tecatat sebesar 493 ribu ton atau tumbuh negatif 20,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh negatif 18,95% (yoy). Melemahnya kegiatan bongkar pelabuhan tersebut mengkonfirmasi kondisi net impor antar daerah pada PDRB yang mengalami pelemahan
tingkat
pertumbuhan
Singapur a 14%
Australia 20%
pada
triwulan
laporan.
Bongkar (Ribu ton) - left axis
gBongkar (% yoy) - right axis
900
15
800
10
700
5
600
0
500
-5
400
-10
300
-15
200
-20
100
-25
0
-30
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2012
2013
2014
2015
Sumber : PT Pelindo IV, Bitung
1.2 SISI PENAWARAN Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2015 ditopang oleh akselerasi pada sektor pertanian dan sektor konstruksi di tengah perlambatan yang terjadi pada sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Akselerasi pada sektor pertanian dipengaruhi peningkatan produksi seiring panen raya tanaman bahan makanan (tabama) dan panen tanaman perkebunan tahunan di beberapa daerah. Sementara itu, akselerasi pada sektor konstruksi ditopang oleh kelanjutan proyek bangunan pemerintah maupun swasta. Di sisil lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh deselerasi yang terjadi
pada sektor
perdagangan
dan sektor
industri pengolahan.
Melambantnya pertumbuhan sektor perdagangan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan relatif sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada konsumsi rumah tangga pada sisi penggunaan. Hal tersebut tidak terlepas dari daya beli masyarakat yang cenderung melemah akibat tingkat
18
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
harga yang tinggi serta penurunan harga komoditas utama perekebunan rakyat seperti cengkih dan pala. Selain itu, pembayaran gaji ke-13 PNS dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang mayoritas direalisasikan pada bulan Juli 2015 menyebabkan belanja rumah tangga terfokus pada triwulan III 2015. Tren peningkatan jumlah angka pengangguran terbuka (TPT) sejak tahun lalu serta pengaruh regulasi seperti pajak progresif kendaraan bermotor juga turut memberi pengaruh terhadap laju sektor perdagangan. Selanjutnya, pada sektor industri pengolahan, perlambatan diperkirakan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku terutama untuk komoditas perikanan seiring kondisi cuaca yang kurang mendukung serta oleh belum adanya hasil positif yang signifikan terkait penerapan kebijakan moratorium dan transhipment. Secara keseluruhan, sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi Sulut periode triwulan II 2015 bersumber dari sektor pertanian yang tumbuh 4,83% (yoy) dengan sumbangan sebesar 1,05%. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi Sulut adalah sektor konstruksi dan sektor transportasi dengan sumbangan masing-masing sebesar 0,86% dan 0,71%. Sementara itu, kendati melambat, sektor perdagangan masih memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian Sulut dengan sumbangan sebesar 0,74%. Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha (%) Lapangan Usaha
2014 Q1
Sumb.
Q2
Sumb.
2015 Q3
Sumb.
Q4
Sumb.
Q1
Sumb.
Q2
Sumb.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1.92
0.42
2.77
0.62
5.16
1.14
3.75
0.82
4.00
0.83
4.83
1.05
Pertambangan dan Penggalian
4.78
0.23
6.87
0.33
6.77
0.33
9.10
0.44
12.10
0.58
7.61
0.37
Industri Pengolahan
4.14
0.46
3.28
0.37
3.18
0.35
3.15
0.34
4.00
0.44
3.01
0.33
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es
2.40
0.00
3.50
0.00
3.16
0.00
30.21
0.03
38.87
0.04
9.36
0.01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0.21
0.00
2.12
0.00
4.04
0.01
6.47
0.01
8.21
0.01
8.36
0.01
Konstruksi
7.40
0.93
7.67
0.95
3.72
0.48
5.15
0.67
5.92
0.75
6.79
0.86
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
11.77
1.45
10.05
1.24
7.90
0.99
7.56
0.96
7.38
0.96
5.79
0.74
Transportasi dan Pergudangan
11.29
0.93
9.86
0.80
9.98
0.81
10.52
0.85
9.18
0.78
8.52
0.71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
9.19
0.20
12.43
0.25
11.93
0.24
9.94
0.20
5.68
0.12
7.20
0.15
Informasi dan Komunikasi
9.33
0.41
8.31
0.36
9.75
0.42
9.64
0.41
8.50
0.38
9.53
0.42
Jasa Keuangan dan Asuransi
1.84
0.08
-1.13
-0.04
1.73
0.06
8.78
0.31
5.71
0.22
2.35
0.09
Real Estate
9.08
0.33
9.18
0.33
8.51
0.30
8.56
0.30
7.98
0.29
7.56
0.28
Jasa Perusahaan
9.19
0.01
8.41
0.01
7.31
0.01
7.82
0.01
8.21
0.01
8.33
0.01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
9.51
0.62
7.03
0.47
9.58
0.66
9.52
0.68
8.90
0.59
9.52
0.64
Jasa Pendidikan
4.47
0.12
7.04
0.18
3.70
0.10
0.97
0.02
2.69
0.07
5.60
0.14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
10.98
0.41
8.32
0.31
7.17
0.26
0.19
0.01
5.98
0.23
9.39
0.35
Jasa lainnya
8.39
0.13
4.84
0.08
2.05
0.03
3.52
0.06
6.24
0.10
7.49
0.12
6.72
6.72
6.25
6.25
6.19
6.19
6.12
6.12
6.41
6.41
6.27
6.27
PDRB Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
19
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
1.2.1. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kendati
tumbuh
melambat,
Sektor Grafik 1.14. Indeks Penjualan Eceran
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi salah satu
900
penopang perekonomian Sulawesi Utara pada
800
triwulan laporan yang ditunjukkan dengan
600
kontribusi
terhadap
pertumbuhan
sebesar
Makanan & tembakau
Pakaian & perlengkapannya
Indeks Riil Penjualan (s.b. Kanan)
350
700
300 250
500 200 400 150
300
Pada
triwulan
II
2015,
sektor
Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 5,79% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I
100
200
50
100 0
0
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
0,74%.
400
2013
2014
2015
2015 yang tercatat tumbuh sebesar 7,38% (yoy) maupun periode yang sama tahun
Sumber : Survei Penjualan Eceran, KPw BI Prov.Sulut
sebelumnya dimana sektor ini mampu tumbuh mencapai 10,05% (yoy). Dilihat dari pangsanya terhadap total perekonomian Sulut, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati posisi kedua di bawah sektor pertanian dengan pangsa mencapai 12,7% dari total perekonomian Sulut pada triwulan laporan. Perlambatan pertumbuhan sektor perdagangan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang cenderung melemah akibat tingkat harga yang tinggi serta penurunan harga komoditas utama perekebunan rakyat seperti cengkih dan pala. Selain itu, pembayaran gaji ke-13 PNS dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang mayoritas direalisasikan pada bulan Juli 2015 menyebabkan belanja rumah tangga terfokus pada triwulan III 2015. Tren peningkatan jumlah angka pengangguran terbuka (TPT) sejak tahun lalu serta pengaruh regulasi seperti pajak progresif kendaraan bermotor juga turut memberi pengaruh terhadap laju sektor perdagangan. Melambatnya kinerja sektor PHR tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) KPw BI Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Riil Penjualan Eceran dari 258,75 pada triwulan I 2015 menjadi 254,13 pada triwulan II 2015. Penurunan terutama didorong oleh turunnya indeks penjualan riil di kelompok barang makanan dan tembakau serta kelompok kerajinan, seni dan mainan terutama pada awal triwulan laporan. Kelompok lain yang mengalami penurunan indeks
adalah kelompok pakaian dan
perlengkapannya. Seiring dengan melemahnya perdagangan, data penjualan kendaraan di Sulawesi Utara juga menunjukkan perkembangan serupa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha, penjualan kendaraan di Sulut pada triwulan laporan kembali mengalami kontraksi cukup dalam sebesar negatif 41,77% (yoy). Berdasarkan hasil liaison, pelaku usaha menyatakan bahwa kondisi penurunan penjualan sampai triwulan II 2015 sudah berada di luar ekspektasi. Namun
20
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
demikian, pelaku usaha masih cukup optimis bahwa tingkat penjualan akan kembali terdongkrak pada paruh ke dua tahun 2015. Grafik 1.15. Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
Sumber : LBU, Lokasi Proyek
Grafik 1.16. Penjualan Kendaraan
Sumber : Pelaku Usaha
Sejalan dengan perkembangan sektor perdagangan, dukungan perbankan terhadap sektor tersebut juga relatif menurun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit kepada sektor perdagangan yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kredit yang disalurkan pada sektor perdagangan mencapai Rp.6,7 Triliun, tumbuh 12,44% (yoy). Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dimana kredit perdagangan tumbuh sebesar 14,32% (yoy). 1.2.2. Konstruksi Pada triwulan laporan, sektor konstruksi kembali menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Sektor konstruksi tercatat mengalami akselerasi pada triwulan II 2015 dengan pertumbuhan sebesar 6,79% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,92% (yoy). Sumbangan sektor Konstruksi pada laju pertumbuhan ekonomi Sulut secara keseluruhan pada triwulan laporan mencapai 0,86% atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 0,75%. Memasuki pertengahan tahun 2015, bebrapa proyek baru milik pemerintah tercatat mulai berjalan. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran yang diperuntukan bagi proyek strategis sampai dengan Juni 2015. Kondisi tersebut didukung oleh masih berlangsungya proyek bersifat
multiyears baik oleh swasta maupun pemerintah menjadi pendorong utama perkembangan sektor konstruksi. Di sisi pemerintah, beberapa proyek strategis bahkan telah mencapai penyerapan anggaran di atas 50% yaitu proyek pembangunan waduk Lolak dan Kuwil serta proyek pembangunan pelabuhan perikanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa proyek yang masih belum berjalan seperti proyek perpanjangan jaringan (listrik pedesaan) dan proyek pembangunan pasar rakyat. Sementara itu, proyek investasi bangunan pihak swasta seperti
21
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, hunian vertikal dan kompleks perumahan terpantau masih marak dan terus berlangsung tanpa mengalami hambatan berarti. Tabel 1.4. Perkembangan Realisasi Anggaran Proyek Strategis 2015
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Proyek Strategis Pelebaran Jalan (Pelabaran jalan di Manado dan sekitarnya, Kotamobagu dan sekitarnya, serta di Kabupaten Sangihe Talaud dan sekitarnya Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan tol Manado-Bitung) Penggantian Jembatan (Pembangunan dan pelebaran berbagai jembatan di Sulawesi Utara) Pembangunan Fasilitas pelabuhan (Lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut bitung) 'Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Waduk yang dibangun (Pembangunan bendungan Lolak dan Bendungan Kuwil) Landas Pacu (Runway) (Bandar Udara Naha Tahuna dan Bandar Udara Miangas) Pembangunan Jembatan Baru (antara lain rekonstruksi/rehabilitasi Jembatan Tambulinas) Sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (di beberapa wilayah di Sulawesi Utara) Sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun (di beberapa wilayah di Sulawesi Utara) Pembangunan Jalan Baru SPAM Perkotaan (di berbagai wilayah di Sulawesi Utara) Panjang Jaringan Distribusi (listrik pedesaan) sepanjang 204,9 KMS Pasar Rakyat (Type A/B) (pembangunan beberapa pasar rakyat di beberapa wilayah di Sulawesi Utara) Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan UPT Pusat (lokasi) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
Pagu (Rp.)
Realisasi Juni (Rp.)
699,630,344,000 635,095,000,000
106,820,105,547 11,746,053,100
246,845,293,000
36,231,882,840
245,685,948,000 222,750,000,000 179,384,905,000 163,742,560,000
8,433,950,161 35,657,125,800 104,598,266,860 -
154,572,000,000
17,050,051,800
118,521,200,000
20,282,605,900
111,685,662,000 81,301,000,000 66,806,800,000 66,710,842,000
16,131,958,500 6,650,071,200 4,387,687,600 0
59,309,243,000
0
46,098,818,000
29,908,939,000
Sumber : DJPBN Sulawesi Utara
Tingginya pertumbuhan sektor konstruksi juga tidak terlepas dari derasnya dukungan pihak perbankan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit konstruksi yang terus menanjak sejak peruh kedua tahun 2014. Kredit konstruksi di Sulut pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp.1,05 Triliun atau mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 35,87% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 31,86% (yoy). Di sisi lain, tingginya pertumbuhan sektor konstruksi juga tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran KPw BI Sulut dimana indeks penjualan bahan konstruksi mengalami peningkatan dari 250,06 pada Maret 2015 menjadi 274,17 pada posisi Juni 2015. Perkembangan sektor konstruksi yang semakin baik, diperkirakan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi Sulut di sepanjang tahun 2015. Perkembangan pembangunan terutama untuk jenis proyek infrastruktur transportasi, diharapkan dapat memberi multiplier effect pada perkembangan sektor lain yang terkait seperti sektor perdagangan dan sektor transportasi di masa mendatang.
22
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.17. Perkembangan Kredit Konstruksi Kredit Konstruksi
gKredit Konstruksi YoY
Rp. Triliun
40%
1
35% 200 30%
0.8
25% 150
0.6
20% 15%
0.4
10% 0.2
Bahan Konstruksi
250
g Bahan Konstruksi (%) - right axis
40 30 20
10 100
0
50
-10
0
-20
2012
2013
Sumber : LBU, Lokasi Proyek
2014
2013
2015
2014
Mei
Jan
II
Mar
I
Nop
III IV
Jul
II
Sep
I
Mei
III IV
Mar
II
Jan
I
Nop
III IV
Jul
II
Sep
0% I
Mei
0
Jan
5% Mar
1.2
Grafik 1.18. Indeks Penjualan Bahan Konstruksi
2015
Sumber : Survei Penjualan Eceran (SPE)
1.2.3. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor dengan pangsa terbesar pada struktur perekonomian Sulawesi Utara. Porsi sektor ini mencapai 21,42% terhadap nilai perekonomian Sulut di triwulan laporan. Sektor ini juga sekaligus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Sulut dengan sumbangan tertinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu mencapai 1,05% pada triwulan laporan, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,83%. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan II 2015 tumbuh 4,83% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2015 yang tercatat sebesar 4% (yoy). Tingginya pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh pertumbuhan yang signifikan pada subsektor tanaman perkebunan dan akselerasi pada subsektor tanaman bahan makanan. Di sisi lain, subsektor perikanan tercatat masih mengalami kontraksi dipengaruhi penetapan regulasi moratorium dan transhipment oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Akselerasi pada subsektor tanaman bahan makanan (tabama) didorong oleh peningkatan produksi seiring panen raya beras yang terjadi pada periode April
Mei 2015 di sentra
penghasil beras Sulut di wilayah Bolaang Mongondow dan sekitarnya. Kondisi ini juga ditandai dengan menurunnya harga beras pada periode tersebut. Subsektor tabama mencatatkan tingkat pertumbuhan sebesar 1,48% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 4,87% (yoy). Sementara itu, pada triwulan laporan, subsektor tanaman perkebunan juga mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi mencapai 16,68% (yoy) didukung panen raya komoditas cengkih dan pala di beberapa daerah terutama daerah kepulauan.
23
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.19. Perkembangan Produksi Ikan Ikan Tangkap (ton)
120,000
Grafik 1.20. Perkembangan Kredit Sektor Pertanian
gIkan Tangkap - sb. kanan (%)
Kredit Pertanian
100
80
100,000
60 80,000
40
60,000
0.5
gKredit Pertanian
Rp. Triliun
YoY
100%
0.4
80% 60%
0.3
40%
20 0
40,000
-20 20,000
0.2
20% 0%
0.1
-20%
-40
0
-60 Q1
Q2
Q3
Q4
2012
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2013
Q2
Q3
Q4
2014
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, Sulut
Q1
Q2
2015
120%
0
-40% I
II
III IV
I
2012
II
III IV
2013
I
II
III IV
2014
I
II
2015
Sumber : LBU, Lokasi Proyek
Di sisi lain, kontraksi pada subsektor perikanan tercermin dari pertumbuhan produksi ikan tangkap yang masih mengalami tingkat pertumbuhan negatif kendati cenderung membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulut, jumlah produksi ikan tangkap tercatat mengalami pertumbuhan negatif 1,6% (yoy) pada triwulan laporan atau mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dimana pertumbuhan terkontraksi sebesar 3,7% (yoy). Di sisi lain, dukungan perbankan terhadap perkembangan sektor pertanian terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan kredit yang lebih baik dibandingkan triwulan lalu kendati masih mengalami kontraksi. Pembiayaan perbankan terhadap sektor pertanian tercatat sebesar Rp.308 Miliar pada triwulan laporan atau mencatatkan pertumbuhan negatif 2,15% (yoy). Kondisi ini relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya dimana tingkat pertumbuhan kredit pertanian mencatatkan angka negatif 3,22% (yoy). 1.2.4. Sektor lainnya A. Sektor Indsutri Pengolahan Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan pangsa cukup besar pada perekonomian Sulut pada posisi setelah sektor Pertanian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan sektor Konstruksi dengan pangsa sebesar 10,55% terhadap total perekonomian Sulut di triwulan laporan. Sektor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan pada triwulan laporan dipengaruhi permasalahan yang menerpa subsektor industri pengolahan ikan serta industri berskala kecil dan menengah di berbagai subsektor. Pada triwulan laporan sektori industri pengolahan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,01% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4% (yoy). Adapun kontribusi sektor industri pengolahan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan laporan adalah sebesar 0,33%.
24
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
Melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan terkait erat dengan perkembangan harga khususnya pada komoditas kelapa sawit dan turunannya. Berdasarkan hasil liaison kepada pelaku usaha, kondisi harga kelapa sawit dan turunannya cenderung melemah pada triwulan laporan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan menahan tingkat produksinya. Sementara itu, permasalahan bahan baku pada sektor industri pengolahan ikan juga masih mengemuka dipicu oleh cuaca buruk yang terjadi di penghujung triwulan laporan. Di sisi lain, lesunya perekonomian yang berpengaruh pada tingkat perdagangan serta pelemahan kurs Rupiah diperkirakan menjadi penyebab turunnya kinerja industri berskala kecil dan menengah di berbagai subsektor. Penurunan produksi pada industri pengolahan minyak nabati tercermin dari nilai ekspor produk tersebut yang pada triwulan II 2015 mengalami tingkat pertumbuhan negatif 19,3% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar negatif 11,23% (yoy). Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan, dukungan pihak perbankan terhadap sektor tersebut dirasa masih belum optimal. Penyaluran kredit terhadap sektor industri pengolahan pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp.1,07 Triliun dengan tingkat pertumbuhan yang terkontraksi 22,15% (yoy). Grafik 1.22. Perkembangan Kredit Industri Pengolahan Kredit Industri 1.6
Grafik 1.23. Perkembangan Ekspor Minyak Nabati 300
gKredit Industri
Rp. Triliun
YoY
100%
1.2
80%
1
60%
0.8
40%
0.6
20%
0.4
0%
0.2
-20%
0
-40% II
III IV
2012
I
II
III IV
2013
I
II
III IV
2014
I
II
2015
Sumber : LBU, Lokasi Proyek
1
gEkspor Minyak Nabati (%)
120%
1.4
I
Ekspor Minyak Nabati (Juta USD)
0.8
239.5
250
0.6
200.0
196.4
200
193.3
193.3 177.6
157.2
151.8 134.9 127.9
150
149.6
0.4
135.4
0.2
119.9
0
97.2
100
-0.2 50
-0.4
0
-0.6 I
II
III
2012
IV
I
II
III
2013
IV
I
II
III
2014
IV
I
II 2015
Sumber : Bea Cukai, diolah
B. Sektor Transportasi dan Pergudangan Pada triwulan laporan, sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi kendati melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sektor transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh sebesar 8,52% (yoy) melambat dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh sebesar 9,18% (yoy). Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sulut tercatat sebesar 0,71% (yoy). Perlambatan pada sektor transportasi dan pergudangan relatif sejalan dengan melambatnya sektor perdagangan yang menjadi motor kegiatan transportasi maupun pergudangan.
25
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
Melambatnya pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan pada triwulan II 2015 tercermin dari data arus kargo datang dan berangkat di bandara Sam Ratulangi. Jumlah kargo yang masuk ke Sulawesi Utara pada triwulan II 2015 tercatat sebanyak 2.197 ton atau mengalami tingkat pertumbuhan negatif 3,79% (yoy). Penurunan juga tercermin dari jumlah kargo berangkat dari bandara Sam Ratulangi yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif 12,51% (yoy) pada triwulan laporan. Namun demikian, jumlah penumpang datang maupun berangkat dari bandara Sam Ratulangi tercatat masih mengalami pertumbuhan kendati pada level yang terbatas. Peningkatan arus penumpang dipengaruhi oleh pembukaan rute baru oleh maskapai dan persiapan menjelang hari raya Idul Fitri yang jatuh di bulan Juli 2015 Tabel 1.5. Perkembangan Lalu Lintas Penumpang dan Kargo di Bandara Sam Ratulangi
2013
Jenis Pengangkutan Penumpang Kargo
Keterangan
Q1
Penumpang Datang (orang) Penumpang Berangkat (orang) Kargo Datang (kg) Kargo Berangkat (kg)
Q2
2014 Q3
Q4
162,888 276,516 392,437 262,609 278,629 390,053 1,754,492 1,845,718 1,770,487 1,005,130 1,075,263 932,232
Q1
Q2
2015 Q3
Q4
290,689 216,336 236,018 261,756 277,150 228,609 239,743 257,766 2,440,699 2,208,863 2,284,495 2,081,959 935,385 877,551 782,141 669,406
Q1
273,686 257,305 2,722,161 786,022
Growth (YoY)
Q2
218,078 244,715 3.68% 231,366 246,111 2.66% 1,850,804 2,197,998 -3.79% 783,384 684,294 -12.51%
Sumber: PT. Angkasa Pura II, Sulawesi Utara
Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi
Grafik 1.24. Perkembangan Kredit Sektor Transportasi
dan pergudangan yang mengalami perlambatan, dukungan kredit perbankan terhadap sektor ini juga menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan.
Kredit Transportasi 0.6
gKredit Transportasi
Rp. Triliun
50%
YoY
40%
0.4
30%
Kredit sektor transportasi pada triwulan II 2015 tercatat
tumbuh
25,52%
(yoy),
melambat
20% 0.2
10% 0%
dibandingkan triwulan I 2015 yang tumbuh 26,79% (yoy). Secara nominal, jumlah kredit yang disalurkan
0
-10% I
II
III IV
2012
pada sektor transportasi di triwulan II 2015 tercatat
C. Sektor Pertambangan dan Penggalian
tinggi pada triwulan I 2015, sektor pertambangan
I
2013
II
III IV
I
2014
II
2015
250
200
20
triwulan
300
35
triwulan laporan. Sektor ini mengalami pertumbuhan dibanding
gEkspor Emas - sb.kanan (%)
40
dan penggalian tercatat tumbuh melambat pada sebesar 7,61% (yoy) pada triwulan laporan atau
Ekspor Emas (Juta USD)
45
30
150
25
100 50
15
0
10
-50
5
0
-100 I
II
III
2012
IV
I
II
III
2013
Sumber : Bea Cukai, diolah
26
III IV
Grafik 1.25. Perkembangan Ekspor Emas Sulut
Setelah sempat mengalami pertumbuhan yang cukup
perlambatan
II
Sumber : LBU, Lokasi Proyek
mencapai Rp.418 Miliar.
mengalami
I
IV
I
II
III
2014
IV
I
II
2015
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
sebelumnya yang tumbuh 12,1 % (yoy). Adapun kontribusi sektor ini terhadap total pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,37%. Melambatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tidak terlepas dari perkembangan produksi pertambangan emas yang merupakan usaha pertambangan utama di Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil liaison kepada pelaku usaha, produksi emas pada triwulan laporan memang sedikit menurun yang disebabkan oleh kendala cuaca dan perkembangan harga emas yang cenderung melemah di bawah ekspektasi peaku usaha. Penurunan produksi emas juga tercermin dari nilai ekspor emas Sulut yang mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Ekspor emas tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 35,44% (yoy) atau melambat dibanding triwulan sebelumnya yang mampu mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 175,13% (yoy). D. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Grafik 1.26. Perkembangan NTB Bank Umum
Kinerja sektor Jasa Keuangan dan Asuransi pada triwulan II 2015 tumbuh 2,35% (yoy) dengan sumbangan 0,09%, melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,71% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,22% terhadap laju total perekonomian Sulut. Namun demikian, kinerja sektor jasa keuangan dan asuransi pada triwulan laporan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dimana sektor
NTB Bank Umum Sulut (Rp.Juta)
490,000
30.00
gNTB Bank Umum Sulut - sb.kanan (%yoy)
25.00
480,000
20.00
470,000
15.00
460,000
10.00 450,000
5.00
440,000
-
430,000
(5.00)
420,000
(10.00) I
II
III
IV
2013
I
II
III
2014
IV
I
II
2015
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
ini mengalami kontraksi sebesar 1,13% (yoy). Kinerja sektor ini terutama dipengaruhi oleh kinerja sektor perbankan yang memegang peranan penting dalam perkembangan sektor Jasa Keuangan. Sesuai dengan pola historisnya, kinerja perbankan cenderung belum optimal di paruh pertama setiap tahunnya. Melambatnya kinerja perbankan tercermin dari Nilai Tambah Bruto (NTB) bank umum di Sulut yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif 1,16% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan perode sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 0,6% (yoy). Penurunan kinerja perbankan sendiri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara keseluruhan yang tengah melambat. Akibatnya, perbankan menjadi lebih selektif dalam melakukan penyaluran kredit karena faktor risiko yang dinilai semakin meningkat.Hal tersebut tentunya memberikan pengaruh kepada produktifitas perbankan secara keseluruhan. Sementara itu, indikator pertumbuhan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi lainnya yaitu perkembangan jumlah perbankan yang beroperasi di Sulawesi Utara mulai menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak signifikan. Jumlah kantor bank umum tercatat mengalami peningkatan dari 282 di triwulan lalu menjadi 285 pada triwulan laporan.
27
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
Kondisi ini diharapkan memberi pengaruh positif pada perkembangan sektor jasa keuangan di triwulan mendatang. Tabel 1.6. Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum dan BPR di Sulawesi Utara 2013
Data Bank
2014
2015
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Jumlah Bank Umum*)
26
27
27
27
28
28
28
28
28
Q2 28
Jumlah Kantor Bank Umum
264
268
271
272
272
272
278
282
282
285
Jumlah BPR
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
Jumlah kantor BPR
49
51
50
51
52
52
52
55
55
55
Ket: *) Konvensional dan Syariah
Sumber : OJK, diolah
E. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 7,2% (yoy) atau mengalami akselerasi jika dibandingkan triwulan sebelumnya dimana pertumbuhan tercatat sebesar 5,68% (yoy). Secara kontribusi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memberi sumbangan sebesar 0,15% terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan laporan. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan bisnis perhotelan serta sektor pariwisata di Sulawesi Utara. Relaksasi kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan rapat di hotel bagi PNS memberi pengaruh positif pada bisnis perhotelan di triwulan laporan. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara rata-rata TPK hotel berbintang tercatat sebesar 56,15% atau mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 42,9%. Di sisi lain, setelah tumbuh sangat tinggi di triwulan lalu, kunjungan wisman ke Sulawesi Utara tercatat mengalami penurunan. Jumlah wisman yang berkunjung ke Sulut selama triwulan laporan tercatat sebanyak 3.062 orang atau jauh lebih rendah dibanding triwulan lalu yang tercatat sebanyak 6.791 orang. Kondisi TPK yang meningkat di tengah menurunnya kunjungan wisman menggambarkan ketergantungan yang tinggi bisnis perhotelan terhadap belanja dari sektor domestik terutama pemerintahan. Grafik 1.27. Perkembangan Kunjungan Wisman 8,000
Grafik 1.28. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar 80
Wisman (org) - left axis gWisman (% yoy) - right axis
60
6,000
40 20
4,000
(20)
2,000
(40) -
(60) Q1
Q2
Q3
2012
Sumber : BPS
28
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
Q4
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
Q1
Q2
2015
Sumber : BPS
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
F. Sektor Real Estate Pada triwulan laporan, sektor real estate tercatat tumbuh sebesar 7,56% (yoy) atau mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,98% (yoy). Secara kontribusi, sumbangan sektor real estate terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan laporan adalah sebesar 0,28% atau sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,29%. Grafik 1.29. Perkembangan IHPR Kota Manado IHPR Kota Manado
300
Grafik 1.30. Perkembangan Kredit Real Estate
gIHPR Kota Manado - sb.kanan
0.25
250 200
1
0.2
0.8
0.15
0.6
0.1
0.4
0.05
0.2
Kredit Real Estate Rp. Triliun
gKredit Real Estate YoY
150 100 50 0
0 I
II
III
2013
IV
I
II
III
IV
2014
Sumber : Survei Harga Properti Residensial (SHPR)
I
II
2015
0 I
II
III IV
2012
I
II
III IV
2013
I
II
III IV
2014
I
50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
II
2015
Sumber : LBU, Lokasi Proyek
Perlambatan pada sektor real estate terkonfirmasi dari perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di Kota Manado yang mengalami perlambatan pertumbuhan dari 13,67% pada triwulan lalu menjadi 6,23% pada triwulan laporan. Kondisi ini mencerminkan turunnya tingkat permintaan terhadap properti residensial di pasar primer yang berpengaruh pada tingkat harga seiring melemahnya situasi perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan penelusuran kepada pelaku usaha, kebijakan LTV yang diterapkan beberapa waktu lalu masih menjadi salah satu faktor penghambat penjualan rumah terutama untuk tipe rumah menengah dan besar. Namun demikian, dukungan perbankan terhadap sektor ini terpantau kembali mengalami perbaikan di triwulan laporan walaupun masih mencatatkan pertumbuhan negatif 2,59% (yoy). Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya dimana kredit sektor real estate mengalami kontraksi sebesar 16,44% (yoy).
29
Box I Pariwisata Sulawesi Utara Harapan mencipatakan industri pariwisata sebagai industri pendorong perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara, dapat dikatakan relevan. Hal tersebut merujuk pada potensi pariwisata yang cukup besar, baik daya tarik alam, kekayaan budaya, maupun hasil cipta masyarakat yang unik dan beragam. Selain taman bawah laut Bunaken, dan Danau Tondano, juga terdapat underwater volcano Mahangetang, taman laut di kabupaten kepaulaun, seperti Pulau Sitaro dan Sangihe, serta pantai manawan yang menghadap perairan laut Maluku. Selain kekayaan alam, budaya dan beragam kreasi masyarakat seperti pesta adat Tulude, Manee hingga Tomohon International Flower Festival juga turut menopang daya tarik pariwisata Sulawesi Utara. Meskipun daya tarik cukup beragam, namun jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara masih dapat dikatakan minimal, apabila dibandingkan dengan kunjungan wisatawan di daerah pariwisata Utama seperti Bali, Jogjakarta dan Jakarta. Dari data lima tahun terakhir, rata-rata tahunan kunjungan wisatawan manca negara kurang dari 20.000 jiwa setiap tahunnya. Namun pada 2008 dan 2009, kunjungan wisatawan sempat mencapai masing-masing 156.726 dan 158.076 orang. Kunjungan yang sangat tinggi ini ditengarai didorong oleh penyelenggaraan event berskala internasional yaitu Coco-tech Meeting pada 2008 dan World Ocean Conference (WOC) serta Coral Triangle Initiative (CTI) Summit pada 2009. Kondisi ini mengindikasikan bahwa industry pariwisata dapat didorong oleh pariwisata jenis Meetings, Incentives, Conferencing, and Exhibitions (MICE). Selain itu, industri pariwisata Sulawesi Utara juga dianggap masih perlu didukung infrastruktur yang memadai. Khususnya infrastruktur yang mampu mempermudah akses wisatawan ke daerah tujuan wisata tersebut, hal tersebut perlu diperhatikan mengingat letak geografis destinasi wisata yang relatif berjauhan. Kemudahan akses ini diharapkan mampu mempercepat jarak tempuh dan menekan biaya perjalanan. Selain itu, infrastruktur pendukung lain yang dianggap mampu menambah kenyamanan dan kepuasan wisatawan seperti sanitary, akomodasi, serta pusat-pusat informasi dan pengaduan juga dianggap perlu untuk ditingkatkan.
Halaman ini sengaja dikosongkan
Halaman ini sengaja dikosongkan
BAB II
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH Alokasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara pada
triwulan II 2015 sebesar Rp2,64 triliun meningkat 10.76% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan fiskal cukup baik mengingat telah tercapai sebesar 52,6% atau senilai Rp1.345 Miliar dari total target Rp2,56 triliun. Sementara itu realisasi belanja mencapai 36,8% atau senilai Rp971 Miliar dari total target belanja. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi daerah terlihat dari transfer dana yang diberikan kepada Provinsi dan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Utara. Sampai dengan triwulan II 2015 alokasi dana pusat ke daerah sebesar Rp158,67 triliun (Provinsi dan 15 Kab/Kota) sebesar 43,05%. Peningkatan alokasi tersebut di tujukan untuk mendorong percepatan pembangun daerah selaras dengan program pembangunan pemerintah pusat. 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik di daerah, instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah melalui APBD. Pelaksanaan APBD dimaksud diharapkan dapat menjadi salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBD juga sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Periode triwulan II 2015 nilai APBD Provinsi Sulawesi Utara meningkat jika dibandingkan dengan nilai APBD tahun Sebelumnya. Tabel 2.1 Kinerja APBD Provinsi Sulawesi Utara s.d 30 Juni 2015 No I
II
III
Uraian
APBD 2014 (Rp Miliar)
Realisasi APBD Tw. II-2014 Nominal
APBD 2015 (Rp Miliar)
%
Realisasi APBD Tw. II-2015 Nominal
%
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah
2,329 944.6
1,012 361.1
43.4 38.2
2,557 1028.5
1,345 493.0
52.6 47.9
Dana Perimbangan
1384.2
515.7
37.3
1191.7
683.4
57.3
Lain-lain PAD yang Sah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Transfer (Ke Kab/Kota/Desa) Pembiayaan Penerimaan Daerah - SILPA Pengeluaran Daerah - Penyertaan Modal (Investasi) Pemda
0.5 2,453 1570.6 509.8 10.0 362.3 123 148.3 148.3 25 25
134.7 670 522.9 70.8 1.6 74.5 249 249.4 249.4 0 0
0.0 27.3 33.3 13.9 15.9 20.6 0.0 168.2 168.2 0 0
337.0 2,641 1623.0 651.0 5.0 362.3 84 109.2 109.3 25 25
168.1 971 591.6 220.8 0.0 158.7 291 290.7 0.0 0 0
49.9 36.8 36.5 33.9 0.0 43.8 345.2 266.2 0.0 0 0
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Sulawesi Utara, diolah
35
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
Realisasai APBD, baik komponen pendapatan maupun belanja sampai dengan triwulan II 2015 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Dari sisi pendapatan, realisasi tercatat 52,63%, lebih tinggi dibanding realisasi pada tahun sebelumnya 43,41%. Disisi belanja, realisasi tercatat mencapai 36,8% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 27,3%. Berdasarkan perhitungan rasio belanja terlihat bahwa sebagian besar dana direalisasikan untuk belanja rutin, rata rata rasio belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan yaitu sebesar
36,5,4% atau senilai Rp591,6
Miliar, sedangkan untuk rasio aktivitas belanja modal/pembangunan tercatat 33,9% atau sebesar Rp220,8 Miliar Perkembangan surplus/defisit APBD Provinsi Sulawesi Utara realisasi sampai dengan triwulan II 2015 tercatat surplus senilai Rp373,4 Miliar dengan rasio surplus/defisit terhadap agregat pendapatan 27,7%. 2.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Dana ke daerah sampai dengan triwulan II 2015 realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tercatat 52,6% dari total target, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 43,4%. Tabel 2.2 Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara s.d 30 Juni 2015 Uraian PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - Lain-lain Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil Pajak - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
APBD 2014 (Rp Miliar) 2,329 945 821 38 40 46 1,110 93 7 950 60 275
Realisasi APBD Tw. II-2014 Nominal 1,012 361 325 6 0 30 516 19 4 475 18 135
% 43.4 38.2 39.6 16.8 0.0 65.3 46.5 20.2 60.6 50.0 30.0 49.0
APBD 2015 (Rp Miliar) 2,557 1,028 911 40
Realisasi APBD Tw. II-2015 Nominal
30 48 1,192 79 19
1,345 493 384 19 33 57 683 36 9
1,027 67 337
599 40 168
% 52.6 47.9 42.1 47.9 110.0 119.8 57.3 45.8 44.8 58.3 59.4 49.9
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Sulawesi Utara, diolah
Secara komposisi realisasi PAD triwulan II 2015 yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu pajak daerah sebesar Rp384 miliar dari target, pencapaian ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Untuk realisasi transfer dana triwulan II 2015 tercatat dana perimbangan mencapai Rp.683 miliar atau 57,3% dari target, pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp.515,7 miliar atau 46,9%. Realisasi penyaluran tertinggi dari dana 36
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
perimbangan yaitu dana alokasi khusus yang mencapai 59,4%. Sementara itu realisasi dana penyesuaian & otonomi khusus tercatat Rp168% miliar atau 49,9%, lebih tinggi dibanding tahun lalu yang belum memiliki realisasi. 2.1.2. Dana Transfer Porsi Dana Perimbangan terhadap keseluruhan dana transfer relatif lebih besar dibandingkan porsi Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus. Porsi Dana Perimbangan sebesar Rp9,04 triliun atau mencapai 85.96% dari total Dana transfer/pendapatan transfer, sementara itu
Dana
Penyesuaian & Otonomi Khusus tercatat sebesar Rp1,48 triliun atau 14,04%. Komponen Dana Perimbangan terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai sebesar Rp7,65 triliun atau 85%, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp973 miliar atau 11%, sementara porsi terkecil adalah Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp411 miliar atau 4% dari total dana perimbangan. Tabel 2.3 Perkembangan Transfer Dana Pusat ke Prov/Kab/Kota di Wilayah Sulawesi Utara Dana Dana Perimbangan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4.376
5.283
5.462
5.998
6.993
7.941
8.138
274
336
331
325
356
378
340
411
Dana Alokasi Umum (DAU)
3.428
4.059
4.431
4.964
5.947
6.725
6.917
7.653
Dana Alokasi Khusus (DAK)
674
887
700
709
689
838
881
973
280
394
221
1.153
434
703
1.092
1.477
4.656
5.676
5.683
7.150
7.427
8.644
9.231
10.514
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus TOTAL
9.038
*) Data update per Juni 2015 Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Sulawesi Utara, diolah
2.1.3. Belanja Daerah Provinsi Sulut Sampai dengan triwulan II 2015 realisasi belanja operasi mencapai 36,4% dari target, lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar 27,3%. Sedangkan untuk belanja modal tercatat telah terealisasi 34.1% atau senilai Rp.222 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,9% atau senilai Rp.71 miliar. Peningkatan realisasi belanja modal yang tinggi tersebut dipicu oleh realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang pada periode yang sama tahun 2014 belum terdapat realisasi. Sejalan dengan kondisi ini mengindikasikan adanya upaya percepatan belanja modal untuk mengoptimalkan fungsi fiskal bagi kesejahteraan.
37
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 2.4 Kinerja Belanja Daerah (Operasi-Modal) Provinsi Sulawesi Utara s.d 30 Juni 2015 Uraian BELANJA Belanja Operasi
- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bantuan Keuangan Belanja Modal - Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Bangunan dan Gedung - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Tak Terduga Transfer (Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa)
APBD 2014 (Rp Miliar) 2,453 1,571 591 570 317 20 72 510 98 76 150 184 3 10 362
Realisasi APBD Tw. II-2014 Nominal 670 523 231 143 144 4 0 71 14 10 21 25 0 2 75
APBD 2015 (Rp Miliar)
% 27.3 33.3 39.1 25.1 45.5 21.5 0.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 15.9 20.6
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Sulawesi Utara, diolah
38
2,642 1,623 573 497 520 2 31 651 33 75 152 389 3 5 362
Realisasi APBD Tw. II-2015 Nominal 972 591 239 144 208 0 0 222 7 26 24 163 3 0 159
% 36.8 36.4 41.7 29.0 39.9 0.0 0.0 34.1 19.8 34.7 15.8 41.9 86.3 0.0 43.8
Halaman ini sengaja dikosongkan
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN EKONOMI MA
BAB III
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Halaman ini sengaja dikosongkan
43
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH Tekanan inflasi Provinsi Sulawesi Utara meningkat di triwulan II 2015 dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kota Manado tercatat sebesar 0.49% (mtm) atau secara tahunan sebesar 8,73% (yoy) di akhir triwulan II 2015. Tekanan inflasi secara tahunan bersumber dari menguatnya tekanan inflasi kelompok volatile foods dan kelompok barang yang harganya diatur pemerintah (administered price). Sementara kelompok inti (core inflation) cenderung stabil. 3.1
PERKEMBANGAN INFLASI
Grafik 3.1 Laju Inflasi Kota Manado, KTI dan Nasional (yoy)
3.1.1 INFLASI TAHUNAN ( yoy) Tekanan inflasi tahunan Kota Manado tercatat
12%
meningkat pada triwulan II 2015 dibandingkan
10%
triwulan sebelumnya. Angka inflasi bergerak dari
8%
7,99% (yoy) di triwulan I 2015 menjadi 8,73%
6%
(yoy) pada triwulan laporan. Tekanan inflasi Kota
4%
Manado terutama bersumber dari inflasi volatile
2%
food terutama komoditas tomat sayur dan aneka
0%
cabai
yang
harganya
melambung
Manado (yoy)
Nasional (yoy) 8.73% 7.41% 6.27%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2010
akibat
terbatasnya produksi oleh faktor cuaca. Selain
KTI (yoy)
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
dari kelompok volatile food, tekanan juga berasal dari
inflasi
administrated price
yang
disumbang oleh komoditas angkutan udara. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa, Keuangan tercatat memberikan tekanan inflasi terbesar di triwulan II 2015. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring naiknya permintaan selama musim liburan. Sementara itu, kelompok Bahan Makanan turut memberikan tekanan inflasi meskipun turun dibanding triwulan sebelumnya disebabkan kenaikan harga beberapa komoditas seperti tomat sayur dan aneka cabai. Kelompok lain yang juga tercatat turut mendorong naiknya inflasi di triwulan ini adalah kelompok Perumahan, Air, Listrk, Gas & Bahan Bakar yang dengan adanya penyesuaian pada tarif listrik. Empat kelompok barang dan jasa lainnya (Makanan Jadi, Sandang, Kesehatan, Pendidikan) tercatat mengalami inflasi dalam level moderat. (Tabel 3.1)
44
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH Tabel 3.1. Inflasi Tahunan Kota Manado Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%) No
Kelompok
2012 Q1
Q2
2013 Q3
Q2
2014 Q1
Q2
2015
Q4
Q1
Q3
Q4
1 Bahan Makanan
-5.19
3.01
8.63
11.51
16.54
7.60
12.92
13.33
3.89
9.45
Q3 2.79
Q4 11.52
Q1 11.38
Q2 10.99
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau
2.95
3.36
3.89
3.71
2.97
3.06
2.24
2.67
2.61
2.27
3.42
4.57
5.10
5.27
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar
4.73
5.70
5.64
5.29
3.27
2.48
4.13
4.73
7.90
7.76
6.83
10.95
8.41
8.13
4 Sandang
5.68
4.52
1.29
2.57
1.19
-0.20
0.55
-0.04
2.67
3.76
2.31
2.52
2.18
2.35
5 Kesehatan
4.48
2.52
2.08
1.61
0.95
2.03
2.82
2.96
2.48
2.84
3.31
4.16
4.65
4.58
6 Pendidikan, Rekreasi & Olahraga
9.22
9.41
8.46
8.59
8.56
8.47
0.70
1.15
1.66
2.26
2.32
4.16
2.49
2.19
7 Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan Umum
-0.35
0.17
0.81
0.85
1.45
8.46
18.02
17.92
11.71
7.37
2.73
2.43
11.11
16.74
0.95
3.73
5.23
6.04
6.83
4.95
7.73
8.12
5.67
6.27
4.00
9.67
7.99
8.73
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Dilihat dari komoditasnya, cabai rawit merupakan komoditas yang mengalami inflasi tahunan terbesar dengan mencapai 139,15% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,66% terhadap inflasi tahunan. Melambungnya harga cabai rawit tak lepas dari turunnya pasokan dari produksi di Minahasa. Di sisi lain, harga tomat sayur yang kembali normal di triwulan laporan berperan menahan laju inflasi dengan sumbangan -0,17% terhadap inflasi tahunan (Tabel 3.2). Tabel 3.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan Kota Manado (%) KOMODITAS CABAI RAWIT
Inflasi
Andil (%)
139,15
0,66
JAHE
77,58
0,03
EKOR KUNING
64,77
0,11
KUNYIT
56,94
0,01
ANGKUTAN DALAM KOTA
53,07
1,91
CAKALANG/SISIK
45,69
0,50
KOREK API GAS
40,48
0,01
CABAI MERAH
39.00
0,03
DAUN PAKU/PAKIS
37,96
0,03
BUNCIS KOMODITAS
36,93 Deflasi
Grafik 2.2 Inflasi & Sumbangan per Kelompok Juni 2015
0,01
2.60
Transportasi
16.74 0.15 2.19
Pendidikan
0.19
Kesehatan
4.58 0.14
Sandang
2.35 2.38
Perumahan
8.13 0.88
Makanan jadi
5.27
Andil (%)
JAGUNG MANIS
-39.25
-0,03
KEMBANG KOL
-36.25
-0,01
NANAS
-27.52
-0,01
KENDARAAN CARTER/RENTAL
-27.01
-0,11
KENTANG
-15.47
-0,01
KANGKUNG
-13.87
-0,06
TOMAT SAYUR
-10.11
-0,17
DAUN SINGKONG
-8.73
-0,01
TAUGE/KECAMBAH
-8.71
-0,01
AYAM HIDUP
-8.31
-0,01
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara , diolah
2.39
Bahan Makanan
10.99
0 Andil
5
10
15
20
Inflasi (yoy) Juni 2015
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara , diolah
3.1.2 INFLASI TRIWULANAN ( qtq) Inflasi triwulanan Kota Manado menguat di triwulan II 2015. Inflasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,51% (qtq), atau lebih tinggi dibanding triwulan II 20145 yang mengalami deflasi 0,40% (qtq). Tekanan inflasi pada triwulanan ini disebabkan oleh tekanan inflasi kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan serta Kelompok Sandang dan Kelompok Kesehatan.
45
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH Tabel 3.3 Inflasi Triwulanan Kota Manado Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%) No
Kelompok
2013 Q1
Q2
2014 Q3
Q4
Q1
Q2
2015 Q3
Q4
Q1
Q2
1 Bahan Makanan
6.45
-5.21
6.70
5.27
-2.19
1.28
-0.51
13.15
-2.31
0.92
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau
0.78
0.59
0.42
0.85
1.21
0.26
1.41
1.62
1.73
0.42
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar
1.30
0.54
1.96
0.85
4.22
0.31
1.43
4.64
1.83
0.05
-0.84
-1.33
2.55
-0.37
0.97
0.90
-0.03
0.65
0.64
1.07
5 Kesehatan
0.32
1.12
1.24
0.25
0.56
1.23
1.28
1.03
1.03
1.17
6 Pendidikan, Rekreasi & Olahraga
0.13
0.06
0.45
0.51
0.31
0.66
0.38
1.07
0.37
0.36
-0.22
7.52
9.66
0.24
0.82
1.69
-0.37
15.10
-4.72
6.84
2.34
-0.51
4.09
2.01
1.15
0.82
0.56
6.95
-0.40
1.51
4 Sandang
7 Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan Umum Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Inflasi pada kelompok Transpor terutama disumbang oleh inflasi yang terjadi pada komoditas Bensin, Angkutan Dalam Kota dan Angkutan Udara sebagai dampak kenaikan BBM yang terjadi pada awal triwulan. Sementara inflasi pada kelompok Sandang terjadi seiring liburan sekolah dan masuknya tahun ajaran baru. Selain kelompok-kelompok tersebut, inflasi pada
kelompok lainnya memberi
sumbangan yang relatif terbatas terhadap inflasi triwulanan, yaitu berkisar 0,4-0,9%.
3.1.3 INFLASI BULANAN ( mtm) Grafik 3.3 Laju Inflasi Kota Manado, KTI dan Nasional (mtm)
Laju inflasi bulanan Kota Manado selama triwulan II 2015 menunjukkan peningkatan di
5%
tengah triwulan namun kembali melandai di
4%
akhir triwulan. Pada bulan April 2015 inflasi
3%
Kota Manado tercatat sebesar 0,06% (mtm)
2%
disebabkan oleh tekanan dari kelompok
administrated prices. Inflasi kembali terjadi di bulan Mei dengan kenaikan IHK yang cukup
1% 0% -1%
mtm Manado
naiknya harga tomat sayur dan aneka cabai
mtm Nasional
0.54% 0.49% 0.42% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Q1
-2%
tinggi mencapai 0,95% (mtm) terjadi seiring
mtm KTI
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2013
Q3
2014
Q4
Q1
Q2
2015
-3%
Sumber: BPS Prov.Sulawesi Utara, diolah
rawit. Tekanan inflasi melandai di bulan Juni 2015 yang mencatat inflasi sebesar 0,49% (mtm) disebabkan oleh masih bertahannya harga tomat sayur, kenaikan tariff transportasi udara dan tariff listrik, meskipun harga cabai rawit mulai turun namun belum mampu menahan laju inflasi.
46
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
APRIL2015
Pada bulan April 2015 Kota Manado tercatat mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm) dengan laju inflasi tahunan yang meningkat menjadi sebesar 7,73% (yoy).
Grafik 3.4 Inflasi dan Andil Inflasi Kota Manado April 2015 Menurut Kelompok Barang & Jasa 1.02
Transportasi
6.43
0.01 0.07
Pendidikan
0.02 0.47 0.00 0.01
Kesehatan
Inflasi Kota Manado bersumber dari kelompok
Sandang
Transportasi yang tercatat mengalami inflasi
Perumahan
sebesar 6,43% (mtm) dengan andil sebesar
Makanan jadi
1,02%.
Empat
kelompok
mengalami
inflasi
dengan sumbangan yang terbatas (0,01-0,03%), antara lain kelompok Pendidikan, kelompok
-0.05 -0.17 0.02 0.13 -0.96
Bahan Makanan -4.29
-5
0
Andil
5
10
Inflasi (mtm)Apr 2015
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara , diolah
Kesehatan, kelompok Sandang, dan kelompok Makanan Jadi. Sementara itu kelompok Bahan Makanan dan kelompok Perumahan masingmasing mengalami deflasi sebesar 4.29% (mtm) dan 0,17% (mtm) dengan sumbangan masingmasing terhadap inflasi bulan April sebesar -0,96% dan -0,05%. Komoditas utama yang memicu inflasi yaitu angkutan dalam kota, bensin, dan daging babi sedangkan komoditas utama yang mengalami penurunan harga yaitu bayam, daging ayam ras dan wortel. Tekanan inflasi bulan April bersumber dari kelompok Transportasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM yang berlaku pada awal bulan. Namun tekanan tersebut diredam oleh turunnya indeks pada kelompok bahan makanan, yang tercatat deflasi pada bulan ini. Penurunan pada kelompok bahan makanan disebabkan oleh telah berakhirnya gangguan cuaca yang mengakibatkan terjadinya peningkatan suplai komoditas sayuran di pasar. MEI 2015 Pada bulan Mei 2015 tekanan inflasi Kota Manado kembali meningkat, dengan kenaikan indeks sebesar
Grafik 3.5. Inflasi dan Andil Inflasi Kota Manado April 2015 Menurut Kelompok Barang & Jasa
0,95% (mtm), atau secara tahunan sebesar 8,92%
Pendidikan
(yoy).
Kesehatan
Setelah mengalami deflasi pada awal triwulan, kelompok
Bahan
Makanan
beralih
menjadi
kelompok yang menyumbang inflasi terbesar di bulan ini. Kelompok Bahan Makanan mengalami inflasi sebesar 4,18% (mtm), dengan andil sebesar 0,89%. Komoditas tomat sayur, aneka cabai dan
-0.09 -0.55
Transportasi
0.00 0.01 0.02 0.52 0.04 0.70 0.05 0.17 0.04 0.22
Sandang Perumahan Makanan jadi
0.89
Bahan Makanan
4.18
-2 Andil
0
2
4
6
Inflasi (mtm) Mei 2015
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara , diolah
47
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
bawang yang pada bulan sebelumnya tercatat deflasi, di bulan ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga tersebut disebabkan karena pasokan yang terbatas dari daerah supply sementara permintaan konsumen tetap, sehingga menyebabkan harga terdongkrak naik. Di sisi lain, deflasi yang terjadi pada kelompok Transportasi tidak mampu menahan inflasi yang juga terjadi pada seluruh kelompok lainnya yang memberikan sumbangan inflasi meskipun relatif terbatas. JUNI 2015 Grafik 3.6. Inflasi dan Andil Inflasi Kota Manado Juni 2015 Menurut Kelompok Barang dan Jasa
Tekanan inflasi Kota Manado sedikit mereda setelah mengalami inflasi yang cukup tinggi pada pertengan triwulan II 2015 setelah mengalami
Transportasi
deflasi di pertengahan triwulan. Realisasi inflasi
Pendidikan
bulan Juni 2015 mencapai 0,497% (mtm), dengan
Kesehatan
Kelompok Bahan Makanan menjadi penyumbang
0.94
0.02 0.27 0.01 0.17 0.02
Sandang
inflasi tahunan yang turut meningkat ke angka 8,73% (yoy).
0.15
0.36 0.01 0.05 0.01 0.07
Perumahan Makanan jadi
0.27
Bahan Makanan
1.21
utama inflasi bulan Juni dengan inflasi sebesar
0
1
1
1,21% (mtm) dan sumbangan 0,27%, yang
Andil
Inflasi (mtm) Jun 2015
terutama bersumber dari sub kelompok bumbu-
Sumber: BPS SulawesiUtara , diolah.
2
bumbuan dan sayur-sayuran, disusul kelompok Transportasi yang mengalami inflasi 094% (mtm) dengan sumbangan 0,15% terhadap inflasi bulanan. Sementara itu kelima kelompok lainnya tercatat mengalami inflasi dengan sumbangan relatif minim. Inflasi bulan Juni terutama didorong oleh tren kenaikan harga tomat sayur yang terus berlanjut, dipengaruhi oleh berkurangnya produksi di sentra produksi tomat di Minahasa. Komoditas angkutan udara juga tercatat menjadi salah satu komoditas penyumbang terbesar, seiring dengan kenaikan tariff angkutan udara selama musim liburan. Di sisi lain, inflasi yang terjadi pada komoditas- komoditas tersebut, relatif tertahan dengan koreksi yang terjadi pada komoditas cabai rawit dan beras. Inflasi secara umum juga bersumber dari kenaikan harga sandang seiring liburan sekolah dan kenaikan kelas, serta kenaikan tarif listrik rumah tangga kelompok tertentu, meski sumbangan keduanya relatif terbatas.
3.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi secara tahunan bersumber dari menguatnya tekanan inflasi kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak (volatile 48
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
foods) akibat gangguan produksi dan kelompok barang yang harganya diatur pemerintah (administered price). Sementara kelompok inti (core inflation) cenderung stabil. 3.2.1 INFLASI INTI Tekanan inflasi inti (core inflation) relatif terjaga sepanjang triwulan II 2015. Inflasi inti pada akhir triwulan II 2015 tercatat sebesar 3,12% (yoy) dengan sumbangan 1,84% terhadap inflasi umum, atau cenderung stabil dari angka triwulan I 2015 yang sebesar 3,02% (yoy). Grafik 3.7. Sumbangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Faktor Penyebabnya
Grafik 3.8 Pergerakan Inflasi Bulanan Berdasarkan Faktor Penyebabnya
12.00
12.00 10.00
10.00
8.00
8.00
6.00 6.00
4.00
4.00
2.00 0.00
2.00
0.00
3
5
7
9
11
1
3
5
2012
7
9
11
1
3
5
2013
7
9
11
2014
1
3
5
2015
-4.00 1
-2.00
1
-2.00 3
5
7
9
11
1
2012
3
5
7
9
11
1
3
5
2013
7
9
11
2014
1
3
5
-6.00
2015
-8.00 CORE
ADMINISTERED
VOLATILE
INFLASI (MTM)
INFLASI (YOY)
Sumber: BPS Sulawesi Utara, diolah.
CORE
ADMINISTERED
VOLATILE
Sumber: BPS Sulawesi Utara, diolah.
Terjaganya inflasi inti pada triwulan laporan sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik, dan ekspektasi inflasi yang relatif terkendali, meskipun terdapat tekanan dari faktor eksternal yang meningkat seiring depresiasi nilai tukar rupiah yang disertai peningkatan harga emas domestik Berdasarkan hasil Survei Konsumen, ekspektasi harga untuk 3 bulan kedepan menunjukkan penurunan sejalan dengan koreksi harga pasa perayaan Idul Fitri, meskpun dari sisi pedagang ekspektasi harga untuk 3 bulan mengalami kenaikan tercermin dari hasil Survei Pedagang Eceran. Grafik 3.9. Ekspektasi Inflasi Konsumen 250
Grafik 3.10 Ekspektasi Inflasi Pedagang 12
Inflasi IHK (yoy) -Sb Kanan Indeks Ekspektasi harga konsumen 3 bulan y.a.d. Indeks ekspektasi harga konsumen 6 bulan y.a.d.
200
200
10 8
150
12
Inflasi IHK (yoy) -Sb Kanan Indeks Ekspektasi harga pedagang 3 bulan y.a.d.
180
Indeks ekspektasi harga pedagang 6 bulan y.a.d.
10
160 140
8
120
6 100
100
6
80
4 50
2
4
60 40
2
20
-
0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2012
2013
2014
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Prov.Sulut.
2015
0
0
1
3
5
7 2012
9 11 1
3
5
7 2013
9 11 1
3
5
7
9 11 1
2014
3
5
2015
Sumber: Survei Penjualn Eceran Bank Indonesia Prov.Sulut.
49
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Sementara itu, berdasarkan hasil survey Liaison yang dilakukan selama triwulan II 2015, tekanan permintaan yang melemah direspon perusahaan dengan menurunkan kapasitas terpakainya.
Pada triwulan laporan, rata-rata kapasitas terpakai seluruh contact berada pada level 64,13%, lebih rendah dibandingkan 91,25% pada triwulan sebelumnya. 3.2.2 Volatile foods Tekanan inflasi volatile foods mereda pada triwulan II 2015. Pada bulan Juni 2015 inflasi kelompok ini tercatat sebesar 11,01% (yoy) dengan sumbangan 2,34% terhadap inflasi umum, atau turun tipis dibandingkan akhir triwulan I 2015 yang sebesar 11,77% (yoy) dengan sumbangan 3,64% (yoy) terhadap inflasi umum. Meningkatnya tekanan inflasi volatile foods didorong oleh supply shock komoditas tomat sayur selama 2 (dua) bulan terakhir triwulan laporan akibat berkurangnya pasokan dari sentra produksi lokal di Minahasa. Terganggunya produksi berdampak pada melambungnya harga tomat sayur di pasaran hingga mencapai dua kali lipat harga normal. Sementara itu di sisi lain, tekanan inflasi volatile foods tertahan oleh koreksi harga cabai rawit dan beras di bulan MeiJuni 2015 setelah sempat melonjak dari triwulan I hingga awal triwulan II 2015. Grafik 3.11. P
Grafik 3.12. Perkembangan Harga Beras di Kota Manado
di Kota Manado
200,000
16,000
180,000 14,000
160,000
140,000
12,000
120,000
10,000
100,000
8,000
80,000 6,000
60,000
40,000
4,000
20,000
2,000
0 I IV III II V III II I IV II I IV II I IV III II I IV III II V III II I IV II V III II I IV II I IV III II V III II V MaretApr Mei JuniJuli Agt SeptOkt NovDec Jan FebMarApr Mei Jun Jul Agt Sep OktNov Des Jan FebMarAprilMei Juni Bawang Merah
Cabai Rawit Merah
Tomat Sayur (sb. Kanan)
Bawang Putih
Sumber : Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw BI Prov. Sulut
I IV III II I IV III I IV III II V III II V III II I IV III II I IV III I IV III II V III I IV III II V III II I IV III I IV III Jan FebMaretApr Mei JuniJuli Agt SeptOkt NovDecJan FebMarApr Mei Jun Jul Agt Sep OktNov Des Jan FebMarAprilMei Juni Sultan
Superwin
Rojolele
Membramo
Sumber : Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw BI Prov. Sulut
Hasil Survei Pemantauan Harga KPw BI Provinsi Sulawesi Utara turut menunjukkan tren (Grafik 2.10 & Grafik 2.11). Pergerakan harga beberapa komoditas penyumbang inflasi Manado juga terpantau secara harian melalui Pusat Informasi Harga Bahan Pokok Strategis (PIHBS) Sulawesi Utara, yang berfungsi sebagai peringatan dini bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Sulut (Grafik 2.12).
50
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Grafik 3.13 Data Pergerakan Harga PIHBS Sulut (komoditas terpilih) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000
1-Jan 5-Jan 9-Jan 13-Jan 17-Jan 21-Jan 25-Jan 31-Jan 4-Feb 8-Feb 12-Feb 16-Feb 20-Feb 24-Feb 28-Feb 4-Mar 8-Mar 12-Mar 16-Mar 20-Mar 24-Mar 28-Mar 1-Apr 5-Apr 9-Apr 13-Apr 17-Apr 8-May 14-May 6-Jun 10-Jun 14-Jun 18-Jun 22-Jun 26-Jun 30-Jun
0
2015 Bawang Merah
Tomat Sayur
Rica/Cabe Rawit
Beras Superwin
Telur Ayam
Sumber : Pusat Informasi Harga Bahan Pokok Strategis (PIHBS) Sulawesi Utara
3.2.3. Administered Price Tekanan inflasi administered pricese menguat di triwulan laporan sebagai dampak kenaikan BBM di pertengahan triwulan. Penyesuaian harga BBM berimbas pada kenaikan tariff angkutan dalam kota, angkutan udara dan tariff kendaraan carter/sewa. Inflasi administered prices pada triwulan II 2015 tercatat sebesar 23,06% (yoy) dengan sumbangan 4,55% terhadap inflasi umum, atau naik dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 18,58% (yoy) dengan sumbangan 3,64%.
51
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Halaman ini sengaja dikosongkan
52
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
BAB IV
54
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Halaman ini sengaja dikosongkan
55
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN Stabilitas sistem keuangan di Sulawesi Utara pada triwulan laporan masih relatif baik. Faktorfaktor yang cenderung dapat mempengaruhi stabilitas sitem keuangan di Sulawesi Utara tidak memberikan dampak negatif pada perbankan di Sulawesi Utara. Faktor-faktor itu antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan risiko kredit, turunnya ekspor akibat harga komoditas turun, daya beli RT menurun, realisasi anggaran Pemerintah yang lamban, dan pelemahan nilai tukar rupiah. Ketahanan sektor Rumah Tangga, ketahanan sektor korporasi dan juga kondisi serta kinerja perbankan di Sulawesi Utara masih dalam level yang baik sehingga tidak rentan untuk mengalami shock pada sistem keuangannya. 4.1. KONDISI SEKTOR RUMAH TANGGA Pada triwulan laporan, tingkat konsumsi RT mengalami penurunan. Menurunnya tingkat konsumsi diindikasikan oleh Indeks Penjualan Riil yang tumbuh melambat pada triwulan laporan sebesar 5,92% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,93% (yoy). Penurunan penjualan riil terjadi pada sebagian besar kelompok, kecuali kelompok kerajinan, seni dan mainan, serta kelompok peralatan tulis. Faktor penyebab penurunan penjualan berasarkan hasil Survei Penjualan Eceran yaitu penghematan RT yang disebabkan oleh kenaikan harga barangbarang akibat kebijakan kenaikan harga BBM. Tingkat keyakinan konsumen pada triwulan laporan kembali tumbuh negatif sebesar -23,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -2,72% (yoy). Menurunnya tingkat keyakinan konsumen disebabkan oleh turunnya persepsi RT terhadap kondisi ekonomi saat ini dan juga terhadap ekspektasi akan 6 (enam) bulan mendatang. Berdasarkan hasil Survei Konsumen, faktor penyebab penurunan adalah kurangnya ketersediaan lapangan kerja sebagai imbas efisiensi pelaku bisnis dalam investasi maupun penggunaan tenaga kerja. Perilaku pelaku bisnis tersebut merupakan dampak dari kenaikan harga BBM dan peraturan/ketentuan pemerintah lainnya ditengah kondisi perekonomian yang lesu. Di sisi lain, penghasilan RT juga mengalami penurunan sebagaimana hasil Survei Konsumen. Selain sejalan dengan perlambatan ekonomi, sebagian pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas produksi yang berdampak pada penurunan penghasilan pekerja/RT. Persepsi kurangnya lapangan kerja dan penurunan penghasilan juga terindikasi dari likert scale liaison penggunaan tenaga kerja dan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) jumlah tenaga kerja yang menurun pada triwulan laporan. Beberapa penyedia lapangan kerja melakukan pembatasan bahkan pengurangan tenaga kerja di tengah kondisi bisnis yang lesu dan kenaikan UMP pada awal tahun. Kurangnya lapangan pekerjaan 56
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
dan menurunnya penghasilan RT menyebabkan pembelian barang tahan lama RT juga menurun atau RT melakukan penghematan dalam berkonsumsi. Ekspektasi konsumen juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh persepsi RT atas nilai tukar Rupiah yang terus melemah, persepsi ketidaksiapan Sulawesi Utara menyambut pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015, dan juga kondisi bisnis yang masih belum membaik. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan RT memiliki ekspektasi rendah atas ekonomi kedepannya. Meskipun demikian, tingkat ekspektasi konsumen yang lebih besar dari angka 100 menunjukkan masih adanya optimisme masyarakat, antara lain yaitu realisasi proyek-proyek Pemerintah yang cenderung mendorong peningkatan jumlah lapangan kerja.
4.2. DANA PIHAK KETIGA DAN KREDIT PERSEORANGAN DI PERBANKAN Dalam perekonomian Sulawesi Utara
Grafik 4.1. Perkembangan LDR Perseorangan
pada triwulan laporan, secara umum RT 170%
berperan
sebagai
defisit
unit
(net
borrowing) yaitu secara agregat jumlah kredit
lebih
simpanan.
besar
Kredit
dibandingkan
perseorangan
di
perbankan Sulawesi Utara mencapai
160%
155.46%
150% 139.89% 140.83% 140%
143.31% 143.54%
158.25%
144.39% 140.79% 140.19%
135.49%
130%
125.89%
128.01%
LDR Perseorangan
118.33%
120% 111.10% 110% 100%
Rp23,55 Trilyun, sementara itu DPK perseorangan di perbankan Sulawesi
90% 80% I
II
III 2012
IV
I
II
III 2013
IV
I
II
III
IV
2014
I
II 2015
Utara tercatat sebesar Rp14,88 Trilyun. Dengan
demikian,
perseorangan
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
memiliki net borrowing di perbankan Sulawesi Utara sebesar Rp8,67 Trilyun atau tingkat LDR perseorangan sebesar 158,25%. Tingkat LDR tersebut menunjukkan tren peningkatan sampai dengan triwulan laporan. Secara nasional, RT berperan sebagai surplus unit (net saving) yaitu secara agregat jumlah simpanan lebih besar dibandingkan kredit. Kredit perseorangan mencapai Rp1.718 Trilyun, sementara itu DPK di perbankan nasional tercatat sebesar Rp2.332 Trilyun. Dengan demikian, perseorangan di nasional memiliki net saving sebesar Rp614 Trilyun atau dengan level LDR perseorangan sebesar 73,66%. Tingginya tingkat LDR perseorangan pada perbankan di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa RT di Sulawesi Utara masih memilih perbankan sebagai sumber dana utamanya. Selain itu, kondisi tersebut juga mencerminkan bahwa akses mendapatkan kredit dan penyaluran kredit di
57
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Sulawesi Utara tidak memiliki kendala berarti. Namun di sisi lain, tren peningkatan LDR perseorangan mengindikasikan bahwa RT mengalami penurunan pendapatan yang biasanya digunakan untuk simpanan/DPK. DPK perbankan dari sektor perseorangan masih dominan di Sulawesi Utara. Pada triwulan laporan, pangsa DPK perseorangan mencapai 70,53%, sementara itu pangsa DPK bukan perseorangan sebesar 29,47%. Dibandingkan dengan nasional, pangsa DPK perseorangan perbankan di Sulawesi Utara relatif lebih tinggi dibandingkan 54% pangsa DPK perseorangan secara nasional. Pangsa DPK perseorangan pada perbankan di Sulawesi Utara menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 72,30%. DPK perseorangan tumbuh negatif pada triwulan laporan sebesar -1,08% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,48% (yoy). Menurunnya DPK perseorangan disebabkan oleh pengurangan simpanan atau penarikan simpanan oleh RT untuk memenuhi kebutuhan perayaan Idul Fitri, liburan, tahun ajaran baru penurunan DPK perseorangan memiliki tren sejalan dengan perlambatan pertumbuhan total DPK. Di sisi suku bunga, tren penurunan pertumbuhan
DPK
perseorangan
juga sejalan dengan tren penurunan suku bunga DPK perseorangan. Pada triwulan laporan, suku bunga DPK perseorangan 4,1%
dari
menurun 4,3%
pada
menjadi triwulan
sebelumnya.
Grafik 4.2. Perkembangan DPK Perseorangan 30%
Suku Bunga DPK Perseorangan (sb.kanan)
4.5
25%
4 20%
3.5 3
15%
g Total DPK
2.5
10%
2
g DPK Perseorangan
1.5
5%
1 0% I
Preferensi menabung
5
masyarakat pada
dalam
perbankan
di
-5%
II
III
2012
IV
I
II
III
2013
IV
I
II
III
IV
2014
I
II
2015
0.5 0
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Sulawesi Utara didominasi oleh tabungan. Pada triwulan laporan, mayoritas DPK perseorangan berupa tabungan dengan porsi sebesar 56,07%, diikuti dalam bentuk deposito (38,80%) dan sisanya berupa giro (5,13%). Di sisi lain, DPK perseorangan dalam bentuk deposito pada triwulan laporan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -7,14% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 8,23% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan penurunan suku bunga deposito perseorangan pada triwulan laporan menjadi 7,56% dari 7,97% pada triwulan sebelumnya. Penurunan suku bunga dana mahal berpotensi mengurangi
58
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
risiko suku bunga pada perbankan dan juga berpotensi meningkatkan profitabilitas perbankan di Sulawesi Utara. Berdasarkan jangka waktu DPK perseorangan, DPK dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan pada triwulan laporan. Kondisi ini sejalan dengan perlambatan perekonomian saat ini. Perseorangan bersikap wait & see dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang tahun 2015 sehingga mendorong perseorangan melakukan penyimpanan dana dalam bentuk simpanan jangka panjang atau minimal diatas 6 bulan. Berdasarkan nilai, DPK dengan nilai simpanan dibawah Rp100 Juta cenderung meningkat dibandingkan DPK dengan nilai diatas Rp100 Juta. Kondisi bisnis yang lesu yang menyebabkan menurunnya daya beli RT berakibat pada simpanan RT yang cenderung tidak bernominal besar. DPK perseorangan dengan nilai dibawah Rp100 Juta tumbuh meningkat sebesar 6,59% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,27% (yoy). Sementara itu, DPK perseorangan dengan nilai diatas Rp100 Juta tumbuh negatif sebesar -4,10% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,92% (yoy). Secara spasial, DPK perseorangan masih didominasi oleh Kota Manado dengan pangsa sebesar 75,15% sebagaimana merupakan pusat aktivitas bisnis dan perekonomian di Sulawesi Utara. Di sisi kelompok bank, pangsa DPK perseorangan masih didominasi oleh kelompok bank persero/BUMN sebesar 50,34%, kemudian diikuti kelompok bank swasta, asing & campuran (39,44%) dan BPD (10,22%). Pada triwulan laporan, perlambatan terbesar pertumbuhan DPK perseorangan terjadi pada kelompok bank persero/BUMN yang tumbuh 4,40%, dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,76%. Berdasarkan kegiatan bank, DPK perseorangan bank konvensional tumbuh negatif sebesar 1,20% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 3,47% (yoy). Sementara itu, bank syariah mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 9,54% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,04% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi bisnis atau penghimpunan dana bank syariah mulai tumbuh lebih baik di Sulawesi Utara. Berdasarkan valutanya, DPK perseorangan Rupiah masih mendominasi pangsa DPK dengan porsi 95%. Namun, pada triwulan laporan DPK perseorangan Rupiah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -1,81% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya 3,07% (yoy). Sementara itu, DPK perseorangan valas mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 13,93% (yoy)
59
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,13% (yoy). Meningkatnya simpanan dalam bentuk valas juga menjadi salah satu faktor meredam risiko nilai tukar. Mayoritas kredit perbankan di Sulawesi Utara diberikan kepada perseorangan dengan pangsa sebesar 84,22% dari total kredit pada triwulan laporan. Dibandingkan dengan nasional, penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Utara kepada perseorangan lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 44,50% dari total kredit. Pangsa kredit perseorangan Sulawesi Utara tersebut mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 86,72%. Kredit perbankan di Sulawesi Utara kepada
perseorangan
melambat
sebesar
Grafik 4.3. Perkembangan Kredit Perseorangan
tumbuh
11,18%
g Kredit
(yoy)
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,07% (yoy). Sebaliknya, total kredit perbankan di Sulawesi Utara mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 13,89% (yoy) dibandingkan
g Kredit Perseorangan
14.2
30%
14
25%
13.8
20%
13.6
15%
13.4
10%
13.2
5%
13
0%
triwulan sebelumnya sebesar 12,12%
12.8 I
II
III
IV
I
II
2012
(yoy).
Meningkatnya
total
Suku Bunga
35%
III
IV
I
II
2013
III
IV
I
2014
II
2015
kredit Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
didorong oleh peningkatan kredit ke
sektor bukan perseorangan atau sektor produktif yang tumbuh signifikan sebesar 17,05% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,98% (yoy). Stagnannya suku bunga kredit ditengah penurunan suku bunga simpanan berpotensi mengurangi risiko suku bunga serta
meningkatkan
profitabilitas
bagi
perbankan. Grafik 4.4. Perkembangan Kredit Berdasarkan Penggunaanya
Mayoritas kredit perseorangan digunakan untuk konsumsi (69,26%) dan sisanya untuk
g KMK
g KI
g KK
60%
keperluan produktif yaitu untuk modal kerja (22,77%) dan investasi (7,97%). Di sisi pertumbuhan, kredit modal kerja dan kredit konsumsi
mengalami
perlambatan,
sementara itu kredit investasi mengalami peningkatan.
60
50%
40% 30% 20% 10% 0% I
-10%
II
III
2012
IV
I
II
III
2013
IV
I
II
III
IV
2014
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
I
II
2015
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Kredit yang disalurkan untuk sektor RT pada triwulan laporan mencapai Rp16,48 Trilyun atau memiliki pangsa pasar 58,94% dari total kredit. Dari sisi penggunaan, kredit kepada RT terutama digunakan untuk keperluan Multiguna (38,41%), kredit RT lainnya (37,83%), dan Kredit Pemilikan Rumah (22,23%), kemudian diikuti Kredit Kendaraan Bermotor (1,30%) dan Kredit Perlengkapan (0,23%). Sementara dari sisi pertumbuhan, kredit ke sektor RT pada triwulan laporan tumbuh melambat sebesar 12,19% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 13,48% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit RT disebabkan oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah yang cenderung melambat pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,44% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Loan to Value (LTV) tahun 2013 yang menyebabkan pertumbuhan KPR cenderung melambat. Kebijakan LTV yang baru pada pertengahan tahun 2015 belum memberikan pengaruh pada triwulan laporan. Dilihat dari indikator risiko kredit, sektor RT mengalami penurunan kualitas kredit. Hal ini terlihat dari tren peningkatan rasio NPL sektor RT sampai dengan triwulan laporan menjadi sebesar 2,75% dibandingkan rata-rata rasio NPL sepanjang 1 (satu) tahun terakhir yang berada pada level 2,69%. Rasio NPL sektor RT pada triwulan laporan juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,41%. Meskipun masih terjaga 5%, namun perlu dicermati tren peningkatan NPL ke depan akibat lambatnya pemulihan perekonomian global, turunnya harga komoditas dunia, perlambatan ekonomi domestik dan Sulawesi Utara, penghapusan subsidi BBM dan lambatnya realisasi anggaran Pemerintah Daerah yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar sektor RT atas semua kewajibannya, terutama kepada perbankan. 4.3. KINERJA SEKTOR KORPORASI Selama triwulan laporan, kegiatan usaha korporasi mengalami penurunan. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha pada triuwlan laporan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebleumnya. Hal ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar -13,41%, lebih rendah dari SBT triwulan sebelumnya sebesar 7,15%. Perlambatan kegiatan usaha terutama terjadi pada subsektor perkebunan tahunan yang sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi subsektor tersebut pada triwulan laporan sebesar 16,86% (yoy) dibandingkan 17,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selain subsektor tersebut, penurunan kegiatan usaha yang tercermin dari nilai SBT juga terjadi di sektor industri pengolahan, PHR dan jasa-jasa.
61
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
4.4. EKSPOSUR PERBANKAN PADA SEKTOR KORPORASI
Kredit produktif perbankan di Sulawesi Utara pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp11,5 Trilyun atau meningkat sebesar 16,95% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,89% (yoy). Peningkatan terjadi pada 5 (lima) sektor produktif, sedangkan 4 (empat) sektor produktif lainnya mengalami perlambatan atau penurunan pertumbuhan. Sektor produktif yang mengalami peningkatan penyaluran kredit merupakan sektor utama Sulawesi Utara yaitu sektor pertanian, pertambangan, LGA, konstruksi, dan perbaikan pertumbuhan jasa dunia usaha. Porsi kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor produktif sekitar 40,26% dari total kredit perbankan, meningkat dibandingkan 38,31% pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan kredit di sektor korporasi tidak diimbangi oleh kualitas kredit. Kualitas kredit sektor korporasi pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari rasio NPL yang tercatat sebesar 3,96%, meningkat dibandingkan 3,55% pada triwulan sebelumnya. 4.5. ASESMEN SEKTOR PERBANKAN
Sepanjang triwulan laporan, intermediasi perbankan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK menyebabkan Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat menjadi 131% pada triwulan laporan dari 128,12% pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, peningkatan LDR terjadi pada ketiga kelompok bank yaitu Bank Persero (BUMN), Bank Swasta, dan BPR, namun pada Bank Pemerintah Daerah LDR mengalami penurunan. Pertumbuhan DPK industri perbankan pada triwulan laporan melambat menjadi 9,11% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,30% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi kelompok bank, perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada kelompok bank persero, bank swasta, dan BPD, sedangkan BPR mengalami pertumbuhan DPK. Perlambatan terbesar terjadi pada kelompok bank persero yang tumbuh melambat sebesar 8,46% (yoy) pada triwulan laporan dibandingkan 18,31% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, BPR tumbuh sebesar 13,80% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 11,97% (yoy).
62
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Di sisi pangsa, kelompok bank persero masih mendominasi DPK dengan pangsa 43,75% diikuti oleh bank swasta (29,13%), BPD (23,57%) dan BPR (3,55%). Dari sisi spasial, perlambatan maupun penurunan pertumbuhan DPK terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara, kecuali di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mengalami peningkatan pertumbuhan DPK. Di sisi pangsa, Kota Manado masih mendominasi DPK dengan pangsa 69,33%, diikuti oleh Kota Bitung (7,32%), Kab. Minahasa (5,29%) dan Kab. Kepulauan Sangihe (4,57%). Hal ini sejalan dengan konsentrasi kegiatan ekonomi dan bisnis yang terpusat di Kota Manado. Dari sisi kepemilikan DPK, perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada sektor pemerintah dan sektor swasta. DPK sektor pemerintah tumbuh melambat sebesar 58,81% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 79,15% (yoy), sedangkan sektor swasta tumbuh melambat 0,50% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,25% (yoy). Penurunan tertinggi terjadi pada sektor swasta khususnya perseorangan yang terkontraksi sebesar -1,08% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,48% (yoy). Menurunnya pertumbuhan DPK perseorangan menyebabkan total DPK mengalami penurunan karena DPK perseorangan masih mendominasi pangsa DPK sebesar 70,53%. Faktor penyebab penurunan yaitu perayaan hari yang memicu penarikan dana oleh perseorangan. Dari sisi jenis valuta, DPK Rupiah masih mendominasi dengan pangsa 95%. Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada DPK Rupiah yang tumbuh 8,83% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,65% (yoy), sedangkan DPK valuta asing tumbuh meningkat sebesar 11,10% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,92% (yoy). Berdasarkan jenis simpanan, perlambatan pertumbuhan DPK pada triwulan laporan terjadi pada giro dan deposito. Giro tumbuh melambat sebesar 12,41% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,50% (yoy), dan deposito tumbuh melambat sebesar 13,66% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 28,93% (yoy). Sebaliknya, tabungan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 3,47% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,27% (yoy). Dari sisi pangsa, struktur DPK masih didominasi oleh tabungan (41,63%), kemudian diikuti oleh deposito (38,03%) dan giro (20,35%).
63
Halaman ini sengaja dikosongkan
BAB V
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Halaman ini sengaja dikosongkan
67
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional merupakan salah satu tugas Bank Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 2009. Sebagai representasi Bank Indonesia di daerah, fungsi mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai, nontunai, maupun pengawasan terhadap penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo dijalankan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dari sisi sistem pembayaran tunai, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama jelang Hari Besar Keagamaan memicu peningkatan kebutuhan uang kartal sepanjang triwulan II 2015. Aktivitas setoran-bayaran uang tunai pada periode laporan menunjukkan posisi net outflow sebesar Rp 314 miliar, meningkat sebesar 84,61 (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi net outflow juga terjadi pada Layanan Jasa Kas Titipan, yaitu sebesar Rp 129 miliar, menurun sebesar 30,63% (yoy). Dalam upaya menjaga ketersediaan Uang Layak Edar bagi masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan Layanan Kas Keliling. Sepanjang periode laporan, Layanan Kas Keliling diselenggarakan sebanyak 31 kali dengan modal kerja sebesar Rp 14,72 miliar dan tingkat penyerapan sebesar 80,14%. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan seluruh Bank Umum di Sulawesi Utara menyepakati upaya peningkatan layanan penukaran uang lusuh dan pecahan kecil bagi masyarakat melalui Kantor Bank Umum sejak tanggal 4 Mei 2015. Melalui upaya ini, masyarakat Sulawesi Utara dapat menikmati layanan penukaran uang lusuh dan pecahan kecil di Kantor Bank terdekat. Dari sisi sistem pembayaran non-tunai, kebijakan penetapan nilai nominal per transaksi di atas Rp 100 juta pada BI-RTGS melalui Surat Edaran No.16/18/DPSP tanggal 28 November 2014 yang berlaku sejak 15 Desember 2014, memiliki pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Sulawesi Utara. Aktivitas kliring debet melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat tumbuh positif. Nilai dan volume transaksi kliring debet tumbuh sebesar 7,25% (yoy) dan 16,20% (yoy). Hal yang sebaliknya terjadi pada perkembangan transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Nilai dan volume transaksi mengalami penurunan, secara berturut-turut sebesar 13,31% (yoy) dan 55,90% (yoy). Kondisi ini sesuai dengan tujuan ditetapkannya kebijakan, yaitu dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mendorong penggunaan SKNBI oleh masyarakat untuk transaksi yang bersifat retail value. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia terus melakukan upaya
68
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
penyempurnaan terhadap sistem pembayaran non-tunai melalui implementasi SKNBI Generasi II sejak 5 Juni 2015, serta mendorong peningkatan transaksi non-tunai di Sulawesi Utara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 23 Juni 2015. Dari sisi pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran, aktivitas Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank terpantau meningkat sepanjang triwulan II 2015. Total pembelian dan penjualan Uang Kertas Asing sepanjang periode tersebut secara berturutturut sebesar Rp 3,30 miliar (meningkat 16,95%, yoy) dan Rp 3,38 miliar (meningkat sebesar 16,78, yoy). 5.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 5.1.1. Perkembangan Aliran Uang Kartal ( Inflow/Outflow ) Sejalan dengan siklus selama dua tahun terakhir, aktivitas perkembangan aliran Uang Kartal sepanjang triwulan II 2015 diwarnai dengan meningkatnya aktivitas outflow. Pada periode tersebut, posisi aliran Uang Kartal berada pada net-outflow sebesar Rp 313,83 miliar (meningkat sebesar 84,61%, yoy), yang terdiri dari inflow sebesar Rp 1,08 triliun dan outflow sebesar Rp 1,39 triliun. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan Uang Kartal di masyarakat seiring dengan mulai berjalannya aktivitas ekonomi masyarakat dan transaksi keuangan daerah pada periode tersebut. Grafik 5.2 Perkembangan Rasio UTLE Terhadap Inflow
Grafik 5.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal
3
Inflow
Rp Triliun
Outflow
Netflow
3
2
Inflow
UTLE
Rasio UTLE terhadap Inflow
Rp Triliun
%
1
35 30
2
0
40
25 20
-1 -2
15
1
10
-3
5
-4 I
II
III
IV
2013 Sumber : KPwBI Prov. Sulut
I
II
III
2014
IV
I
II 2015
0
0 I
II
III
IV
2013
I
II
III
2014
IV
I
II 2015
Sumber : KPwBI Prov. Sulut
Sepanjang triwulan II 2015, rasio Uang Tidak Layak Edar (UTLE) terhadap inflow yang menggambarkan tingkat kelusuhan Uang Kartal yang masuk ke khazanah Kantor Perwakilan 69
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara berada pada level 18,14%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan semester sebelumnya (10,85%, qtq) maupun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (17,27%, yoy). Untuk menjamin ketersediaan uang layak edar di masyarakat Bank Indonesia menerapkan kebijakan clean money policy. Dalam rangka penerapan strategi clean money policy, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE). Proses pemusnahan tersebut dilakukan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat terhadap tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan. 5.1.2. Perkembangan Layanan Penukaran Uang dan Penggantian Uang Rusak Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara terhadap kebutuhan Uang Layak Edar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan Bank Umum di wilayah Sulawesi Utara menyepakati bahwa seluruh kantor Bank Umum di wilayah Sulawesi Utara memberikan pelayanan penukaran Uang lusuh dan pecahan kecil bagi masyarakat Sulawesi Utara sejak tanggal 4 Mei 2015. Dengan adanya kesepakatan ini, maka masyarakat dapat menikmati layanan penukaran Uang lusuh dan pecahan kecil di kantor Bank Umum terdekat di wilayah Sulawesi Utara. Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tetap memberikan layanan penukaran Uang pecahan kecil melalui kegiatan Kas Keliling dan Jasa Kas Titipan. Layanan penggantian Uang rusak tetap dapat dinikmati oleh masyarakat melalui loket Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya kesepakatan tersebut, jumlah penukaran Uang dan penggantian Uang rusak kepada masyarakat melalui loket Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara sepanjang triwulan II 2015 terpantau mengalami penurunan. Total nilai layanan tersebut tercatat sebesar Rp 5,79 miliar, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (60,10%, qtq) maupun periode yang sama di tahun sebelumnya (84,64%, yoy). Grafik 5.3 Perkembangan Layanan Penukaran Uang dan Penggantian Uang Rusak
25.000
Rp Juta
20.000 15.000 10.000 5.000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2014 Sumber : KPwBI Prov. Sulut
70
2015
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
5.1.3. Perkembangan Layanan Jasa Kas Titipan Dalam rangka penyediaan kebutuhan uang kartal kepada masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan pelayanan Jasa Kas Titipan. Jasa Kas Titipan bertujuan untuk melayani kebutuhan uang beredar masyarakat, terutama di daerahdaerah yang relatif jauh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Jasa Kas Titipan diselenggarakan melalui kerjasama dengan bank umum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Kotamobagu dan diluar wilayah Sulawesi Utara yaitu Provinsi Gorontalo. Sejalan dengan siklus net outflow yang terjadi sepanjang triwulan II 2015, kondisi yang sama juga mewarnai perkembangan aliran Uang Kartal pada layanan Jasa Kas Titipan. Secara total, posisi net outflow dari seluruh layanan Jasa Kas Titipan adalah Rp 129 miliar yang terdiri dari
inflow sebesar Rp 440 miliar dan outflow sebesar Rp 569 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, posisi net outflow mengalami penurunan sebesar 30,63% (yoy). Grafik 5.4 Perkembangan Aliran Uang Kartal Pada Seluruh Layanan Jasa Kas Titipan Inflow
Rp Miliar
Outflow
Grafik 5.5 Perkembangan Aliran Uang Kartal Pada Layanan Jasa Kas Titipan Provinsi Gorontalo Rp Miliar
Netflow
1.500
1.500
1.000
1.000
500
Inflow
Outflow
Netflow
500
0
0 -500
-500
-1.000
-1.000
-1.500 I
II
III
IV
2013 Sumber : KPwBI Prov. Sulut
I
II
III
2014
IV
I
II
I
II
III
IV
2013
2015
I
II
III
2014
IV
I
II 2015
Sumber : KPwBI Prov. Sulut
Kondisi aliran uang kartal pada layanan Jasa Kas Titipan di Provinsi Gorontalo sepanjang triwulan II 2015 tercatat berada pada posisi net outflow sebesar Rp 12 miliar, dengan inflow sebesar Rp 324 miliar dan outflow sebesar Rp 336 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, posisi net inflow mengalami penurunan sebesar 84,46% (yoy). Kondisi yang sama ditunjukkan pada Layanan Jasa Kas Titipan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sepanjang triwulan II 2015, perkembangan aliran uang kartal tercatat berada pada posisi net outflow sebesar Rp 21 miliar, yang terdiri dari inflow sebesar Rp 93 miliar dan outflow sebesar Rp 114 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, posisi
net inflow mengalami penurunan sebesar 30,82% (yoy).
71
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Grafik 5.6 Perkembangan Aliran Uang Kartal Pada Layanan Jasa Kas Titipan Kab. Kep. Sangihe Rp Miliar
Inflow
Outflow
Grafik 5.7 Perkembangan Aliran Uang Kartal Pada Layanan Jasa Kas Titipan Kota Kotamobagu Rp Miliar
Netflow
200
Inflow
Outflow
Netflow
200
100
100
0 0
-100 -100
-200
-200
-300
I
II
III
IV
2013
I
II
III 2014
IV
I
II 2015
Sumber : KPwBI Prov. Sulut
I
II
III
IV
2014
I
II 2015
Sumber : KPwBI Prov. Sulut
Sementara itu, perkembangan aliran uang kartal sepanjang triwulan II 2015 pada layanan Jasa Kas Titipan Kotamobagu yang beroperasi sejak bulan November tahun 2013, tercatat berada pada posisi net outflow sebesar Rp 96 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari inflow sebesar Rp 23 miliar dan outflow sebesar Rp 120 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, posisi net outflow mengalami peningkatan sebesar 21,91% (yoy). 5.1.4. Perkembangan Layanan Kas Keliling Sejalan dengan kesepakatan layanan penukaran Uang lusuh dan pecahan kecil bagi masyarakat oleh Bank Umum sejak tanggal 4 Mei 2015, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk tetap memberikan layanan penukaran Uang lusuh dan pecahan kecil melalui kegiatan layanan Kas Keliling khususnya di pusat bisnis maupun remote area. Penyelenggaraan layanan Kas Keliling sepanjang triwulan II 2015 tercatat mengalami peningkatan yang jauh signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Modal kerja Layanan Kas Keliling sepanjang periode tersebut tercatat sebesar Rp 14,72 Miliar atau meningkat 146,48% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan 211,76% (yoy). Peningkatan modal kerja tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah frekuensi kegiatan, yaitu sebanyak 31 kali atau meningkat 210% (qtq) dan 520% (yoy). Tingkat penyerapan modal kerja Layanan Kas Keliling sepanjang triwulan II 2015 berada di level 80,14%.
72
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Grafik 5.8 Jumlah Modal Kerja dan Tingkat Penyerapan Layanan Kas Keliling
16.000
Modal Kerja
Rp Juta
% Penyerapan
Grafik 5.9 Jumlah Frekuensi Kegiatan Layanan Kas Keliling
%
35 100
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000
80
25
60
20
40
15
20
2.000
31
30
10
5
5
0
0 I
II
III
IV
I
2013
II
III
IV
2014
I
0
II
2015
10
9
3
1 I
II
III
5
3
2
1 IV
2013
I
II
III 2014
IV
I
II 2015
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
Berdasarkan wilayah penyelenggaraannya, sepanjang triwulan II 2015 sebanyak 24 kegiatan Layanan Kas Keliling (77%) diselenggarakan di dalam Kota Manado dan 7 kegiatan (23%) diselenggarakan di luar Kota Manado. Penyelenggaraan Layanan Kas Kelliling di Luar Kota Manado meliputi daerah Kabupaten Minahasa sebanyak 1 kegiatan, Kepulauan Nusa Utara (Kabupaten Kepuluan Talaud, Sangihe, dan Sitaro) sebanyak 1 kegiatan, Bolaang Mongondow Raya (Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow Utara) sebanyak 2 kegiatan, Kota Tomohon sebanyak 1 kegiatan, dan Provinsi Gorontalo sebanyak 2 kegiatan.
Grafik 5.10 Layanan Kas Keliling Berdasarkan Wilayah Penyelenggaraan Periode Triwulan II-2015
7%
77%
3%
23% 7%
Kota Manado Bolaang Mongondow Raya Kab. Minahasa
3% 3%
Kepuluan Nusa Utara (Sitaro, Talaud, Sangihe) Provinsi Gorontalo Kota Tomohon
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
73
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
5.1.5. Perkembangan Temuan Uang Palsu Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan, mengedarkan, dan menarik uang untuk menjaga ketersediaan Uang Layak Edar di masyarakat juga berperan aktif dalam upaya pemberantasan uang palsu. Hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi keaslian Rupiah dengan tag line 3D (dilihat, diraba, dan diterawang). Melalui upaya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengenali Rupiah asli dan diharapkan dapat mengurangi jumlah uang palsu yang beredar. Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara juga terus meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian, salah satunya melalui penandatanganan Pokok-Pokok Kesepahaman Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada tanggal 23 Juni 2015. Salah satu cakupan materi kesepahaman tersebut adalah mengenai koordinasi Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Dugaan Tindak Pidana terhadap Uang Rupiah. Tabel 5.1 Jumlah Temuan Uang Palsu per Pecahan di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
lembar Pecahan Rp 100.000,Rp 50.000,Rp 20.000,Rp 10.000,Rp 5.000,Rp 1.000,Total
2013 I 29 37 3 0 0 0 69
II 30 34 0 0 0 0 64
2014 III 24 10 0 0 0 0 34
IV 51 15 0 1 0 0 67
I 140 9 0 0 0 0 149
II 118 6 0 0 0 0 124
2015 III 203 12 4 0 0 0 219
IV 187 24 2 0 1 0 214
I 67 12 0 0 0 0 79
II 56 11 0 0 0 0 67
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
Berdasarkan pecahannya, sepanjang triwulan II 2015 terdapat 67 temuan Uang Palsu yang terdiri dari 56 lembar pecahan Rp 100 ribu dan 11 lembar pecahan Rp 50 ribu. Dengan demikian, sepanjang semester I 2015, total temuan Uang Palsu telah mencapai 146 lembar yang terdiri dari 123 lembar pecahan Rp 100 ribu dan 23 lembar pecahan Rp 50 ribu. 5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai Perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai transaksi pembayaran secara non-tunai menuntut Bank Indonesia untuk melakukan berbagai upaya penyempurnaan. Upaya penyempurnaan ini salah satunya diwujudkan melalui implementasi SKNBI Generasi II sejak 5 Juni 2015. Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara juga terus
74
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
mendorong upaya peningkatan transaksi non-tunai di Sulawesi Utara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non Tunai antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 23 Juni 2015. 5.2.1. Perkembangan Kliring 5.2.1.1. Perkembangan Kliring di Provinsi Sulawesi Utara Sejalan dengan penetapan kebijakan nilai nominal per transaksi di atas Rp 100 juta pada BIRTGS, transaksi kliring secara umum menunjukan perkembangan positif pada tahun 2015. Implementasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II pada tanggal 5 Juni 2015 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh peserta kliring di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pelaksanaan tugas terkait kliring, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menjalankan fungsi sebagai Kantor Penyelenggara Pertukaran Warkat Debet (KPWD) wilayah Manado dan melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap 4 (empat) wilayah kliring lainnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 5.2 Daftar Wilayah Kliring KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
Nama Wilayah Kliring 1. Manado 2. Bitung
No.
3. Sangihe 4. Kotamobagu 5. Gorontalo
Jenis KPWD
Koordinator
Bank Indonesia KPw BI Provinsi Sulawesi Utara Non Bank Indonesia PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk KC Bitung Non Bank Indonesia PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk KC Tahuna Non Bank Indonesia PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk KC Kotamobagu Non Bank Indonesia PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk KC Gorontalo
Jumlah Peserta Kliring 28 12 5 8 16
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
Sepanjang triwulan II 2015, nilai dan volume transaksi layanan kliring warkat debet tercatat sebesar Rp 2.781,06 miliar dan 108,88 ribu lembar warkat. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai transaksi kliring mengalami penurunan sebesar 11,28% (qtq). Sebaliknya, volume transaksi terpantau meningkat sebesar 1,40% (qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ativitas kliring terpantau mengalami pertumbuhan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 7,25% (yoy) dan 16,20% (yoy). Tingkat nilai dan volume tolakan sepanjang periode tersebut adalah 2,81% dan 2,57%.
75
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Warkat Debet
Nilai 3.500
Grafik 5.12 Perkembangan Tingkat Tolakan Layanan Kliring Warkat Debet
Volume (Sisi Kanan) Ribu Lembar
Rp Miliar
3.000
120
2.500
100
2.000
80
1.500
60
1.000
40
500
20
0 II
III
IV
I
II
2013
III
IV
2014
I
Persentase Nilai Tolakan
%
3
2
1
0
0 I
Persentase Volume Tolakan
140 4
I
II
II
III
IV
I
2013
2015
II
III 2014
IV
I
II 2015
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
Pada periode yang sama, aktivitas transaksi layanan kliring transfer dana (sebelumnya dikenal dengan istilah layanan kliring kredit) tercatat sebesar Rp 287,70 miliar yang terdiri dari 12.001 transaksi. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, aktivitas kliring transfer dana terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai (22,03%, qtq) maupun volume (23,66%, qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, aktivitas layanan kliring transfer dana juga terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 3,74% (yoy) dan 2,55% (yoy). Grafik 5.13 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Transfer Dana
500
Nominal
Volume (Sisi Kanan)
Rp Miliar
Transaksi
25.000
450 400
20.000
350 300
15.000
250 200
10.000
150 100
5.000
50 0
0 I
II
III
IV
2013
Sumber : www.bi.go.id
76
I
II
III 2014
IV
I
II 2015
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
5.2.1.2. Perkembangan Kliring di Wilayah Kliring Manado Sepanjang triwulan II 2015, nilai dan volume transaksi layanan kliring warkat debet di wilayah kliring Manado tercatat sebesar Rp 2.150,43 miliar yang terdiri dari 85.078 lembar warkat. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai transaksi kliring mengalami penurunan sebesar 11,44% (qtq). Sebaliknya, volume transaksi terpantau meningkat sebesar 2,47% (qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ativitas kliring terpantau mengalami pertumbuhan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 12,85% (yoy) dan 22,91% (yoy). Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Warkat Debet di Wilayah Kliring Manado 3.000
Rp Miliar
Volume (Sisi Kanan)
Nilai
Lembar
2.500
120.000
Grafik 5.15 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Transfer Dana di Wilayah Kliring Manado Volume (Sisi Kanan) 25.000
Nominal
Rp Miliar
450
Transaksi
400
100.000
20.000 2.000
350
80.000
300 15.000
1.500
250
60.000
200
10.000 1.000
40.000
500
20.000
150 100
5.000
0
0 I
II
III
IV
2013
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
I
II
III 2014
IV
I
II 2015
50 0
0 I
II
III
IV
2013
I
II
III 2014
IV
I
II 2015
Sumber : www.bi.go.id
Pada periode yang sama, aktivitas transaksi layanan kliring transfer dana tercatat sebesar Rp 275,55 miliar yang terdiri dari 11.404 transaksi. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, aktivitas kliring transfer dana terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai (19,99%, qtq) maupun volume (22,55%, qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, aktivitas layanan kliring transfer dana juga terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 3,38% (yoy) dan 3,57% (yoy). 5.2.1.3. Perkembangan Kliring di Wilayah Kliring Gorontalo Sepanjang triwulan II 2015, nilai dan volume transaksi layanan kliring warkat debet di wilayah kliring Gorontalo tercatat sebesar Rp 436,52 miliar yang terdiri dari 17.169 lembar warkat. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai transaksi kliring mengalami penurunan sebesar 6,36% (qtq). Sebaliknya, volume transaksi terpantau meningkat tipis sebesar 0,10% (qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ativitas kliring
77
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 6,04% (yoy) dan 0,88% (yoy). Grafik 5.16 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Warkat Debet di Wilayah Kliring Gorontalo 600
Grafik 5.17 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Transfer Dana di Wilayah Kliring Gorontalo Volume (Sisi Kanan)
Rp Miliar
Volume (Sisi Kanan)
Nilai
Lembar
25.000
1.600
Nominal
Rp Miliar
35
Transaksi
1.400
500
20.000
400 15.000
30
1.200
25
1.000
20
800
300 10.000
15
600
200
10
400
5.000
100 0
0 I
II
III
IV
2013
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
I
II
III 2014
IV
I
II
5
200 0
0 I
II
III
IV
2013
2015
I
II
III 2014
IV
I
II 2015
Sumber : www.bi.go.id
Sementara itu, aktivitas transaksi layanan kliring transfer dana tercatat sebesar Rp 25,29 miliar yang terdiri dari 787 transaksi. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, aktivitas kliring transfer dana terpantau mengalami pertumbuhan baik dari sisi nilai (27,02%, qtq) maupun volume (63,96%, qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, aktivitas layanan kliring transfer dana juga terpantau mengalami pertumbuhan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 18,28% (yoy) dan 266,05% (yoy). 5.2.1.4. Perkembangan Kliring di Wilayah Kliring Bitung Sepanjang triwulan II 2015, nilai dan volume transaksi layanan kliring warkat debet di wilayah kliring Bitung tercatat sebesar Rp 113,51 miliar yang terdiri dari 4.089 lembar warkat. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai transaksi kliring mengalami penurunan sebesar 31,54% (qtq) dan volume transaksi mengalami penurunan sebesar 16,65% (qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ativitas kliring juga terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 5,83% (yoy) dan 9,01% (yoy). Sementara itu, aktivitas transaksi layanan kliring transfer dana tercatat sebesar Rp 3,20 miliar yang terdiri dari 44 transaksi. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, aktivitas kliring transfer dana terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai (37,19%, qtq) maupun volume (52,17%, qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, aktivitas layanan kliring transfer dana juga terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 37,55% (yoy) dan 39,73% (yoy).
78
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Grafik 5.18 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Warkat Debet di Wilayah Kliring Bitung Volume (Sisi Kanan) 180
Grafik 5.19 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Transfer Dana di Wilayah Kliring Bitung
Nilai
Volume (Sisi Kanan)
6.000 160
Lembar
Rp Miliar
160
5.000
140
Nominal
Rp Miliar
6
Transaksi
140
5
120
120
4.000
100
3.000
80
4
100
80
3
60
60
2
2.000 40
40
1.000
20 0
I
II
III
IV
I
II
2013
III
IV
I
2014
1
20 0
0 I
II
II
III
IV
I
II
2013
2015
III
IV
I
2014
II 2015
Sumber : www.bi.go.id
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
5.2.1.5. Perkembangan Kliring di Wilayah Kliring Kotamobagu Sepanjang triwulan II 2015, nilai dan volume transaksi layanan kliring warkat debet di wilayah kliring Kotamobagu tercatat sebesar Rp 71,23 miliar yang terdiri dari 2.364 lembar warkat. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai transaksi kliring mengalami pertumbuhan sebesar 23,68% (qtq) dan volume transaksi terpantau tumbuh sebesar 14,87% (qtq). Sebaliknya, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ativitas kliring terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 10,62% (yoy) dan 2,60% (yoy). Grafik 5.20 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Warkat Debet di Wilayah Kliring Kotamobagu 90 80
Volume (Sisi Kanan)
Nilai Lembar
Rp Miliar
3.000 1.000 2.500
70
60
Grafik 5.21 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Transfer Dana di Wilayah Kliring Kotamobagu
2.000
Volume (Sisi Kanan)
Nominal
Rp Miliar
25
Transaksi
900
800
20
700 600
50
1.500
40
30
1.000
15
500 400
10
300
20
500
10
0
0 I
II
III
IV
I
2013
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
II
III
2014
IV
I
II 2015
200
5
100 0
0 I
II
III
IV
2013
I
II
III 2014
IV
I
II 2015
Sumber : www.bi.go.id
79
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Sementara itu, aktivitas transaksi layanan kliring transfer dana tercatat sebesar Rp 8,95 miliar yang terdiri dari 553 transaksi. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, aktivitas kliring transfer dana terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai (54,07%, qtq) maupun volume (38,76%, qtq). Sebaliknya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, aktivitas layanan kliring transfer dana juga terpantau mengalami pertumbuhan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 4,54% (yoy) dan 32,93% (yoy). 5.2.1.6. Perkembangan Kliring di Wilayah Kliring Sangihe Sepanjang triwulan II 2015, nilai dan volume transaksi layanan kliring warkat debet di wilayah kliring Sangihe tercatat sebesar Rp 9,37 miliar yang terdiri dari 187 lembar warkat. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai transaksi kliring mengalami penurunan sebesar 43,43% (qtq) dan volume transaksi terpantau tumbuh sebesar 23,05% (qtq). Sebaliknya, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ativitas kliring juga terpantau mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volume, yaitu sebesar 58,81% (yoy) dan 23,36% (yoy). Grafik 5.22 Perkembangan Transaksi Layanan Kliring Warkat Debet di Wilayah Kliring Sangihe 25
Rp Miliar
Volume (Sisi Kanan)
Nilai
Lembar
300 250
20
200 15 150
10 100 5
50
0
0 I
II
III
IV
I
2013 Sumber : KPw BI Prov. Sulut
II
III
2014
IV
I
II
2015
5.2.2. Perkembangan BI-RTGS Secara umum, volume transaksi BI-RTGS pada tahun 2015 terpantau menurun dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penetapan nilai nominal per transaksi di atas Rp 100 juta pada BI-RTGS melalui Surat Edaran No.16/18/DPSP tanggal 28 November 2014 yang berlaku sejak 15 Desember 2014. Sejalan dengan tujuan penetapan kebijakan tersebut, yaitu dalam rangka meningkatkan efisiensi sitem pembayaran serta mendorong penggunaan SKNBI untuk transaksi yang bersifat retail value, pada periode yang sama transaksi kliring menunjukan perkembangan yang positif. 80
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Grafik 5.23 Perkembangan Total Transaksi BI-RTGS
Volume (Sisi Kanan) 4
Grafik 5.24 Perkembangan Transaksi Outgoing Transfer BI-RTGS
Nilai
Rp Triliun
Volume (Sisi Kanan)
Transaksi
3
2
8.000
0 II
III
IV
I
II
2013
III
IV
I
2014
4.000
Transaksi
3.500
6.000
3.000
5.000
2.500 1
2.000
3.000
1.500
2.000
1.000
1.000
500
0 I
Nilai
Rp Triliun
7.000
4.000
1
2
0
0 I
II
II
III
IV
I
II
2013
2015
III
IV
I
2014
II
2015
Sumber : www.bi.go.id
Sumber : www.bi.go.id
Sepanjang triwulan II 2015 total transaksi BI-RTGS (incoming transfer, outgoing transfer, dan
internal transfer) sebesar Rp 2,85 triliun yang terdiri atas 2.981 transaksi. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai transaksi tercatat mengalami penurunan sebesar 2,85% (qtq), sedangkan volume transaksi terpantau tumbuh sebesar 3,99% (qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, baik nilai maupun volume transaksi mengalami penurunan, secara berturut-turut sebesar 13,31% (yoy) dan 55,90% (yoy). Dilihat berdasarkan tujuannya, sepanjang triwulan II 2015 total transaksi outgoing transfer tercatat sebesar Rp 1,16 triliun dan terdiri dari 1.688 transaksi. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai dan volume transaksi terpantau mengalami penurunan sebesar 7,12% (qtq) dan 4,95% (qtq). Sementara itu, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nilai dan volume transaksi juga terpantau mengalami penurunan, yaitu sebesar 11,52% (yoy) dan 54,17% (yoy). Grafik 5.25 Perkembangan Transaksi Incoming Transfer BI-RTGS Volume (Sisi Kanan) Nilai 2
Rp Triliun
Grafik 5.26 Perkembangan Transaksi Internal Transfer BI-RTGS
Transaksi
4.000
Volume (Sisi Kanan) 1
Nilai
Rp Triliun
Transaksi
3.500
1
350
3.000
300
2.500
250
2.000
200
1.500
150
1.000
100
500
0
0 I
II
III
IV
2013 Sumber : www.bi.go.id
I
II
III
2014
IV
I
II
2015
400
50 0
0 I
II
III
IV
2013
I
II
III
2014
IV
I
II
2015
Sumber : www.bi.go.id
81
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Transaksi BI-RTGS dari daerah di luar Sulawesi Utara ke daerah Sulawesi Utara (incoming transfer) sepanjang triwulan II-2015 tercatat sebesar Rp 1,41 triliun dan terdiri dari 1.154 transaksi. Berbeda dengan outgoing transfer, aktivitas incoming transfer mengalami peningkatan baik dari sisi nilai (0,69%, qtq) maupun volume (20,59%, qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, aktivitas incoming transfer menunjukan penurunan baik dari sisi nilai (15,67%, yoy) maupun volume (58,79%, yoy). Sepanjang triwulan II 2015, nilai dan volume transaksi internal transfer (dari dan ke daerah Sulawesi Utara) tercatat sebesar Rp 0,29 triliun dan 139 transaksi. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nilai transaksi mengalami penurunan sebesar 22,88% (qtq), sedangkan volume transaksi tercatat meningkat sebesar 3,73% (qtq). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nilai dan volume transaksi terpantau mengalami penurunan, yaitu sebesar 8,17% (yoy) dan 49,82% (yoy). 5.3. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) Penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing berfungsi sebagai penunjang sektor keuangan dan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian stabilitas nilai Rupiah. Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah dimanfaatkannya kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam melakukan supervisi terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Sampai dengan triwulan II 2015, terdapat tiga Penyelenggara KUPVA BB berizin yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dengan data sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 5.3 Daftar Penyelenggara KUPVA BB yang Berkantor Pusat di Wilayah Kerja KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
No.
Nama KUPVA BB
Nomor Izin Usaha
1.
PT Manado Inter Mc
5/1/KEP.PBI.MO/2003 Juni 2003
2.
PT Napele Indah
6/1/KEP.PBI/2004 Februari 2004
3.
PT Sentralindo Valutama
9/1/KEP.GBI/KBI.MO/2007 tanggal 16 Januari 2007
Sumber : KPw BI Prov. Sulut
82
tanggal
Alamat
tanggal
6
Jl. Wolter Monginsidi No. 62, Manado
9
Jl. Bailang II No.133 Bailang Molas, Manado Jl. Sisingamangaraja Manado
No.
12,
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Secara umum aktivitas penyelenggara KUPVA BB yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara terpantau meningkat sepanjang triwulan II 2015. Hal tersebut tercermin dari peningkatan aktivitas pembelian dan penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Total pembelian UKA sepanjang periode tersebut adalah sebesar Rp 3,30 miliar, meningkat sebesar 34,91% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan 16,95% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, total pembelian UKA tercatat sebesar Rp 3,38 miliar, atau meningkat sebesar 35,25% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan 16,78% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Grafik 5.27 Perkembangan Kegiatan Jual Beli Uang Kertas Asing
Rp Juta
Pembelian UKA
Penjualan UKA (RHS)
1.600
1.600
1.400
1.400
1.200
1.200
1.000
1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2014
2015
Sumber : Laporan Kegiatan Usaha KUPVA BB
Dalam rangka menjaga tata kelola yang baik dan mencegah dimanfaatkannya kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara juga terus melakukan berbagai upaya salah satunya melalui penandatanganan Pokok-Pokok Kesepahaman Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada tanggal 23 Juni 2015. Salah satu cakupan materi kesepahaman tersebut adalah mengenai koordinasi Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).
83
Box II Akselerasi Transaksi Non Tunai di Sulawesi Utara Tunai
Kartu Debit
Kartu Kredit
Uang Elektronik
Voucher
Sarana pembayaran tunai masih menjadi top of Komposisi Pembayaran Yang Digunakan di Merchants mind dan perilaku bagi masyarakat Indonesia Tunai Kartu Debit Kartu Kredit Uang Elektronik Voucher dalam bertransaksi. Hal tersebut terbukti dari hasil 0,30% survei Bank Indonesia (2013) yang 4,50% 1,60%0,30% menggambarkan bahwa lebih dari 95% transaksi 95,50% pembayaran yang digunakan di merchants masih 4,50% 1,60% menggunakan sarana pembayaran tunai. Survei 95,50% 2,50% McKinsey (2013) mengatakan bahwa sebanyak 99,40% transaksi pembayaran di Indonesia masih menggunakan Uang kartal, tertinggi 2,50% 0,10% dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN Sumber : Bank Indonesia, Survey of Payment Behavioral Pattern in Indonesia (2013) lainnya seperti Thailand (97,20%), Malaysia 0,10% (92,30%), dan Singapura (55,50%). Padahal, bertransaksi dengan menggunakan Uang kartal memiliki Sumber : Bank Indonesia, Survey of Payment Behavioral Pattern in Indonesia (2013) beberapa kelemahan, diantaranya adalah biaya pengelolaan uang yang mahal, kurang aman, tidak terekam dan tercatat, mendorong perilaku konsumtif, bahkan dapat menjadi sarana korupsi dan sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah pada 14 Agustus 2014 mencoba menjawab tantangan tersebut. GNNT memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai serta mendorong terciptanya sistem keuangan yang inklusif. Upaya akselerasi penggunaan instrumen non tunai bagi masyarakat di tingkat daerah salah satunya dapat diwujudkan melalui implementasi elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah. Dengan kapasitasnya sebagai perumus kebijakan bagi masyarakat di daerah, tentunya upaya ini dapat mendorong kesadaran dan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi secara non tunai. Sebagai langkah awal dalam rangka akselerasi transaksi non tunai di Sulawesi Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara, dan Pemerintah Kota Manado pada 23 Juni 2015. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Kebijakan tersebut ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, dengan menerapkan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. Penyempurnaan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran dan penerimaan negara, serta mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). Selanjutnya, upaya tersebut perlu didukung oleh perumusan strategi yang tepat untuk mengubah sistem transaksi tunai menjadi non tunai. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah : (1) meningkatkan adopsi terhadap kebiasaan non tunai dengan dukungan teknologi dan inovasi; (2) regulasi yang mengakomodasi inovasi dan pembayaran elektronik; dan (3) membangun ekosistem dan infrastruktur yang handal, terpercaya, dan interoperable.
Halaman ini sengaja dikosongkan
BAB VI
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara tercatat mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja regional yang tumbuh moderat yang diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran. Jumlah tenaga kerja Sulawesi Utara tercatat hanya tumbuh 0,23% (yoy) diikuti oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang terkoreksi ke angka 0,15%. Disisi lain, baik secara tahunan maupun dibanding periode sebelumnya, tingkat pengangguran menunjukkan peningkatan. Kondisi makroekonomi dan kondisi bisnis yang cenderung melemah membuat pelaku bisnis cenderung pesimis dalam memandang kondisi perusahaannya dari beberapa aspek seperti penjualan domestik, penjualan LN, investasi, termasuk tenaga kerja. Sementara penurunan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara terindikasi dari berbagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan di sektor pertanian yang merupakan sektor utama pendorong perekonomian Sulawsi Utara menunjukkan pelemahan yang tercermin dari NTP dan NTUP. Kendati demikian, optimisme peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum masih terjaga diatas titik optimis, namun persepsi atas nilai tukar yang terus melemah dan ketidaksiapan atas pemberlakukan MEA pada akhir tahun membuat ekspektasi penghasilan kedepan tercatat mengalami penurunan.
6.1. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara tercatat mengalami perlambatan sejalan dengan melambatnya pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara. Perlambatan tersebut tercermin dari peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak signifikan diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran. Data bulan Februari 2015 mencatat pertumbuhan angkatan kerja sebesar 1,78% (yoy) dengan peningkatan tipis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,15% (yoy). Sejalan dengan kedua hal tersebut, jumlah tenaga kerja juga mengalami peningkatan moderat yaitu sebesar 0,23% (yoy) menjadi sebanyak 1.078 ribu jiwa. Disisi lain, tingkat pengangguran menunjukkan peningkatan baik secara tahunan tahunan yaitu sebesar 19,7% maupun dibanding periode sebelumnya sebesar 15,29%.
91
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Jumlah Bekerja
Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Sulawesi Utara 2012 2013 2014
Angkatan Kerja (ribu jiwa) Bekerja
Feb
TPT (%)
Feb
Ags
Feb
2015
Ags
Growth (yoy)
Feb
1.115
1.038
1.089
1.015
1.159
1.061
1.180
1,78%
1.022
957
1.011
947
1.075
981
1.078
0,23%
93
81
78
68
84
80
103
21,85%
66,82
61,94
64,63
59,76
66,14
59,99
66
0,15%
8,32
7,78
7,19
6,67
7,26
7,54
8,69
19,73%
Pengangguran TPAK (%)
Ags
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Angka indeks ketersediaan lapangan kerja yang diperoleh dari Survei Konsumen (SK) pada triwulan laporan menunjukkan optimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja meskipun secara tahunan pertumbuhannya mengalami perlambatan sebesar 18,05%. Nilai rata-rata indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan II 2015 hanya tercatat sebesar 134,17 tumbuh di bawah nilai rata-rata triwulan I 2014 sebesar 190,83. Kondisi makroekonomi dan kondisi bisnis yang cenderung melemah membuat pelaku bisnis cenderung pesimis dalam memandang kondisi perusahaannya dari beberapa aspek seperti penjualan domestik, penjualan LN, investasi, dan tenaga kerja. Berdasarkan liaison yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara ke sejumlah perusahaan di Sulawesi Utara, mayoritas perusahaan menyatakan telah melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari likert scale jumlah tenaga kerja pada triwulan laporan sebesar -0,29, menurun dibandingkan 0,13 pada triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut sejalan dengan kenaikan biaya tenaga kerja yang tercermin dari likert scale biaya tenaga kerja. Grafik 6.1.
Likert Scale Ketenagakerjaan
Grafik 13. Likert Scale
Grafik 6.2. Perkembangan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerj a Ketersediaan Lap. Kerja
Ekspektasi Ketersediaan Lap. Kerja
Titik Optimis
190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00
70,00
Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar Mei Juli
50,00
2012
Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
92
2013
2014
2015
Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Disisi lain, kondisi pengangguran di Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan di tengah kondisi pengangguran nasional yang cenderung mengalami perbaikan. Data bulan Februari 2015 menunjukkan angka pengangguran mengalami peningkatan hingga 19,73% (yoy), dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 8,69%. Menurunnya jumlah serapan tenaga kerja di sektor industri (29,97% yoy) utamanya industri perikanan menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan angka pengangguran di Sulawesi Utara. Peningkatan biaya operasional utamanya bongkar muat yang dipengaruhi faktro kebijakan pada sektor industri perikanan menjadi penyebab menurunnya penyerapan serapan tenaga kerja pada sektor tersebut. Tabel 6.2. Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha (ribu jiwa) 2012
Sektor Pekerjaan (ribu jiwa) Feb
Pertanian
2013 Ags
Feb
2014 Ags
Feb
2015 Ags
Growth (yoy)
Feb
347
322
328
333
343
321
372
8,50%
74
59
68
52
73
71
51
-29,97%
Perdagangan
213
193
209
191
224
196
249
11,04%
Jasa
169
186
202
185
209
180
190
-9,05%
Lainnya
219
217
229
205
226
212
283
25,06%
Jumlah
1.062
977
1.036
965
1.075
981
1.145
6,49%
Industri
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 32%. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian utama Sulut yang memang didominasi oleh sektor pertanian. Jika dikaitkan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara yang terus bergerak naik yang berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan, dominasi sektor pertanian baik dalam penyediaan lapangan kerja maupun sektor utama pendorong perekonomian Sulut merupakan suatu potensi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan utama daerah. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) masih cukup baik kendati mengalami perlambatan. Sementara sektor jasa (termasuk jasa pemerintahan) masih merupakan sektor terbesar ketiga dengan pangsa 17% dan 25% tenaga kerja lainnya terbagi ke sektor pertambangan, listrik, angkutan, konstruksi, keuangan dan sektor lainnya.
93
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Grafik 6.3.
Share Penduduk Yang Bekerja di Sulut Menurut Lapangan Usaha Lainnya 25%
Pertanian 32%
Jasa 17%
Industri 4% Perdagangan 22%
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Berdasarkan status pekerjaannya, dari seluruh penduduk yang bekerja di Sulawesi Utara, sebanyak 34% berprofesi sebagai buruh/karyawan dan 29% penduduk berwiraswasta sementara 11% merupakan pekerja bebas. Pada Februari 2015 pekerja informal di Sulawesi Utara masih lebih banyak dibanding pekerja formal, dengan komposisi 61,6% berbanding 38,4%. Porsi jumlah pekerja informal yang mendominasi perlu menjadi perhatian bersama, mengingat pekerja sektor informal lebih rentan untuk terkonversi menjadi kelompok pengangguran mengingat kerentanannya terhadap shocks apabila terjadi gejolak ekonomi. Tabel 6.3. Penduduk Yang Bekerja di Sulawesi Utara Menurut Status Pekerjaan
Status Pekerjaan (ribu jiwa) Berusaha Sendiri Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap - Buruh Tidak Dibayar Berusaha Dibantu Buruh TetapBuruh Dibayar Buruh/Karyawan
2012 Feb
2013 Ags
Feb
2014 Ags
Feb
2015 Ags
Growth (yoy)
Feb
Share
280
261
279
270
280
272
312
11,34%
28,94%
127
92
115
70
117
83
106
-9,10%
9,86%
39
39
52
35
43
34
48
10,49%
4,42%
380
349
380
370
383
382
369
-3,44%
34,22%
Pekerja Bebas Pertanian
48
52
43
74
43
85
98,12%
7,93%
Pekerja Bebas Non Pertanian
57
54
59
46
88
39
-55,62%
3,62%
105
106
103
121
131
124
-4,99%
11,55%
Pekerja Bebas Pekerja Tak Dibayar Jumlah
132
121
99
117
87
122
79
119
-2,86%
11,02%
1.127
977
1.036
965
1.075
981
1.078
0,23%
100,00%
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Belum banyaknya peluang lapangan kerja di sektor formal menjadi salah satu penyebab meningkatnya
pangsa
pengangguran
terdidik.
Tingkat
pengangguran
tenaga
kerja
berpendidikan universitas mengalami kenaikan dari 7,61% Februari 2013 menjadi 9,64% pada Februari 2014. Meningkatnya pengangguran terdidik ini mengindikasikan fenomena pemborosan intelektual dimana peningkatan lulusan terdidik universitas tidak dapat diimbangi dengan peningkatan peluang lapangan kerja formal. Hal tersebut mengakibatkan perekrutan tenaga kerja terdidik untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan spesifikasi pendidikan tinggi yang seharusnya diperuntukkan untuk angkatan kerja yang tidak mengenyam
94
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
pendidikan tinggi. Dengan demikian fenomena ini akan menyebabkan peluang angkatan kerja yang tidak mengenyam pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih kecil dan menjadi salah satu faktor meningkatnya tingkat pengangguran. Sementara itu, tingkat pengangguran tertinggi masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma I/II/III, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase masingmasing sebesar 17,23%, 12,28% dan 12,63%.
Tabel 6.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi (Persen)
Tingkat Pendidikan SD ke bawah Sekolah Menengah Pertama
2013 Februari
2014
Agustus
4,75
3,34
Februari 4,75
2015
Agustus 3,54
Februari 4,52
4,8
6,24
6,54
5,55
5,71
Sekolah Menengah Atas
13,57
9,21
10,72
10,65
12,28
Sekolah Menengah Kejuruan
10,12
15,34
9,19
14,07
17,23
Diploma I/II/III
2,92
5,22
10,56
6,29
12,63
Universitas
8,54
5,87
7,61
11,35
9,64
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
6.2 PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara pada triwulan laporan yang tercermin dari berbagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tercatat mengalami penurunan. Sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar, kesejahteraan di sektor pertanian tercatat mengalami kontraksi yang terus berlanjut sejak triwulan IV 2014 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang mengalami penurunan pada triwulan laporan. Meski mengalami perlambatan, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebagai salah satu indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani yang hanya memperhitungkan komponen pengeluaran di usaha petanian tercatat masih surplus dan cukup menguntungkan (indeks NTUP di atas 100). Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (IB), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya. Indeks NTUP pada triwulan laporan tercatat sebesar 104,64.
95
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Tabel 6.5. Komponen Indeks Dibayar Petani (IB) Growth (%) Rincian
Indeks Diterima Petani Indeks Dibayar Petani Konsumsi Rumah Tangga Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga Transportasi dan Komunikasi BPPBM Bibit Obat-obatan & Pupuk Sewa Lahan, Pajak & Lainnya Transportasi Penambahan Barang Modal Upah Buruh Tani Nilai Tukar Petani (indeks) Nilai Tukar Usaha Pertanian (indeks)
Q1 102,19 102,73 103,09 104,43 103,64 101,66 101,93 101,86 100,55 100,58 100,59 99,88 100,35 100,53 100,75 101,07 100,42 99,47
2013 Q2 103,52 103,50 104,28 105,93 103,98 102,11 102,09 102,11 100,66 100,67 100,70 100,07 100,55 100,74 100,94 101,05 100,52 100,02
Q3 105,90 107,30 108,67 111,84 105,09 104,17 102,54 103,79 100,96 113,98 102,30 100,13 101,10 100,97 107,38 101,45 101,87 98,69
Q4 106,27 108,43 109,97 112,70 106,16 107,01 103,40 104,71 101,44 116,86 103,46 102,39 101,91 102,09 110,44 102,37 103,14 98,00
Q1 109,12 110,20 112,06 114,94 107,46 110,30 104,94 104,42 102,47 120,94 105,44 106,70 103,79 104,60 116,39 104,31 104,71 99,02 103,49
2014 Q2 111,16 111,33 113,42 117,14 108,49 111,20 105,28 105,39 102,94 121,13 105,96 106,80 104,30 104,81 116,98 104,89 105,50 99,85 104,91
Q3 111,83 112,07 114,27 118,63 108,80 111,78 105,69 105,68 103,49 121,13 106,47 107,04 104,85 105,23 117,13 105,24 106,26 99,78 105,04
Q4 113,67 115,04 117,59 123,23 110,70 113,59 107,41 106,77 104,36 126,56 108,30 108,31 105,92 105,88 126,73 106,01 107,31 98,83 104,97
2015 Q1 114,82 117,15 120,16 126,92 112,31 115,87 109,44 109,49 105,59 126,99 109,14 109,05 106,52 107,01 125,23 106,44 109,29 98,01 105,20
yoy Q2 114,34 117,25 120,25 126,83 112,64 116,16 109,29 110,02 105,50 127,24 109,27 108,83 106,40 107,17 125,42 106,55 109,74 97,52 104,65
2,85% 5,31% 6,02% 8,27% 3,83% 4,46% 3,81% 4,39% 2,49% 5,04% 3,12% 1,90% 2,01% 2,25% 7,21% 1,58% 4,02% -2,33% -0,25%
qtq -0,42% 0,09% 0,08% -0,07% 0,29% 0,25% -0,14% 0,48% -0,09% 0,19% 0,11% -0,20% -0,11% 0,15% 0,15% 0,10% 0,41% -0,51% -0,53%
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah menggunakan tahun dasar 2012
Menggunakan tahun dasar yang baru (2012), rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Utara selama triwulan II 2015 tercatat sebesar 97,52 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 98,01. Jika dilihat secara tahunan, pada triwulan laporan NTP juga tercatat mengalami pelemahan (-2,33%yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-1,02%) Pelemahan NTP utamanya didorong oleh kenaikan biaya hidup petani yang peningkatannya tidak sebesar dengan peningkatan pendapatan pertanian. Indeks yang Diterima Petani (IT) yang mencerminkan pendapatan usaha petani tercatat hanya tumbuh sebesar 2,85% (yoy) dibandingkan dengan Indeks yang Dibayar Petani (IB) yang merupakan indikator pengeluaran usaha petani mengalami peningkatan mencapai 5,31%. Kenaikan IB didorong oleh naiknya pengeluaran baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun
input produksi yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 6,02% (yoy) dan 3,12% (yoy). Pengeluaran dari konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh pengeluaran bahan makanan yang sejalan dengan gejolak inflasi Kota Manado pada akhir triwulan laporan. Dilihat dari subsektornya, petani pada subsektor tanaman hortikultura dan perikanan merupakan yang paling sejahtera, hal ini terlihat dari angka NTP yang lebih besar dibandingkan dengan subsektor lainnya. Sementara indeks NTP subsektor peternakan terus tumbuh tipis di atas threshold minimum sejahtera, dengan angka 100,71 pada akhir triwulan laporan. Dengan menggunakan ukuran yang sama, petani di subsektor tanaman pangan dan perkebunan masih berada di bawah batas sejahtera. NTP pada subsektor tanaman pangan terus terperosok kebawah yang terlihat dari berlanjutnya pertumbuhan negatif pada triwulan sebelumnya (-1,02% yoy) hingga triwulan ini (-3,68%). Fenomena El Nino yang terjadi
96
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
beberapa bulan terakhir diindikasi menjadi salah satu penyebab merosotnya NTP pada subsektor tanaman pangan. Ketersediaan air yang minim menjadi salah satu faktor berkurangnya kualitas maupun kuantitas produksi sawah di wilayah lumbung sawah utama Sulawesi Utara yakni Kab. Bolaang Mongondow dan sekitarnya. Disisi lain, kesejahteraan Petani pada subsektor perkebunan perlu menjadi perhatian khusus mengingat komoditas unggulan Sulawesi Utara umumnya berasal dari sektor perkebunan diantaranya kelapa, cengkeh dan pala.
Grafik 6.5. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
104
Grafik 6.6. Nilai Tukar Petani Berdasarkan Subsektor 120,00
Nilai Tukar Petani (indeks)
batas minimum sejahtera
Indeks Dibayar Petani (sk. kanan)
Indeks Diterima Petani (sk. kanan)
125
100,00
96,17
94,69
115
102
110
101
NTP
Pangan
100,71 88,10
120
103
105,74
102,78
80,00 60,00
105 100 100 99
95
98
40,00 20,00
90
0,00 Holtikultura Perkebunan Peternakan
Perikanan
Mei
Jan
2014
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, tahun dasar 2012
Mar
Nov
Jul
Sep
Mei
Jan
Mar
Nov
Jul
2013
Sep
Mei
Jan
Mar
Nov
Jul
2012
Sep
Mei
80
Jan
85
96
Mar
97
2015
Batas Minimum Sejahtera
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Melaui pendekatan dari hasil Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum yang tercermin dari penghasilan masih berada diatas titik optimis meski mengalami kontraksi sebesar 16,1% dari triwulan sebelumnya. Indeks penghasilan terkoreksi pada awal triwulan II 2015, seiring perlambatan dunia usaha dan ketidakpastian kondisi bisnis yang sejalan dengan perlambatan perekonomian Sulawesi Utara. Kondisi tersebut turut memengaruhi ekspektasi penghasilan ke depan yang juga tercatat mengalami penurunan berdasarkan oleh persepsi atas nilai tukar yang terus melemah dan ketidaksiapan atas pemberlakukan MEA pada akhir tahun. Grafik 6.7. Perkembangan Indeks Penghasilan Saat ini & Ekspektasi Penghasilan
Sumber: Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
97
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Data terakhir pada bulan September 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara secara umum masih berada di bawah angka nasional. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Sulut sampai dengan September 2014 mencapai 197,56 ribu jiwa (8,26% dari total penduduk). Jumlah tersebut berkurang dari Maret 2014 yang berjumlah 208,23 ribu jiwa (8,75% dari total penduduk) atau turun 0,49 persen jika dibandingkan Maret 2014. Grafik 6.8. Persebaran Penduduk Miskin Provinsi Sulut (%) 16
Grafik 6.9. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional dan Prov. Sulut %
Kota
Desa
14
18 16 14
12
12 10
10
8 8
6
6
4
Sulut
Nasional
2 4
0
Juli 06 Mar 07
2
Mar 08
Mar 09
Mar 10
Mar 11
Mar 12
Sep 12
0 Juli 06 Mar 07Mar 08Mar 09Mar 10Mar 11Mar 12Sep 12Mar 13Sep 13Mar 14Sep-14
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara
98
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Mar 13
Sep 13
Mar 14
Sep14
Halaman ini sengaja dikosongkan
Halaman ini sengaja dikosongkan
PROSPEK PEREKONOMIAN
BAB VII
PROSPEK PEREKONOMIAN
101
Halaman ini sengaja dikosongkan
102
PROSPEK PEREKONOMIAN
PROSPEK PEREKONOMIAN 7.1.
Prospek Ekonomi Makro
Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan III 2015 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,26% 6,66% (yoy), atau mengalami akselerasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2015 . Sumber pertumbuhan diperkirakan masih berasal dari sektor utama perekonomian Sulut yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor konstruksi serta beberapa sektor lain yang memiliki potensi peningkatan pertumbuhan di triwulan mendatang seperti sektor akomodasi, sektor transportasi serta sektor informasi dan komunikasi. Sesuai pola historis, sektor pertanian diperkirakan akan mencapai puncak pertumbuhannya pada periode triwulan III 2015 seiring panen raya pada tanaman perkebunan rakyat seperti cengkih, pala dan kelapa. Kondisi tersebut juga didukung prebaikan di sektor perikanan pasca relaksasi peraturan
transhipment kendati masih dibayangi risiko cuaca yang kurang kondusif. Sementara itu, sektor perdagangan diperkirakan tumbuh lebih baik di triwulan mendatang dengan dorongan belanja masyarakat menyambut hari raya Idul Fitri dan hari pengucapan. Di sisi lain, realisasi belanja modal pemerintah diperkirakan mampu mendorong perkembangan sektor konstruksi ke arah yang lebih tinggi. Sesuai siklusnya, belanja modal pemerintah diperkirakan mulai mengalami peningkatan di paruh ke dua setiap tahunnya. Kondisi ini juga didukung oleh fakta bahwa realisasi belanja modal pemerintah khususnya APBN yang disalurkan di Sulut (instansi vertikal) cenderung masih rendah di kisaran 20% sampai dengan semester I 2015 sehingga optimalisasi penyerapan anggaran tersebut akan terjadi di semester II 2015. Selanjutnya, beberapa sektor lain seperti sektor akomodasi, sektor transportasi dan sektor informasi akan turut terdorong seiring tingginya aktifitas perdagangan, maraknya penyelenggaraan MICE, persiapan pilkada dan peningkatan mobilitas masyarakat menyambut hari raya keagamaan. Di sisi lain, secara penggunaan, sumber pertumbuhan masih akan berasal dari kegiatan konsumsi dan investasi. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan pada sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Sementara itu, kegiatan ekspor-impor diperkirakan akan mengalami perbaikan kendati pada level terbatas. Secara keseluruhan tahun 2015, perekonomian Sulawesi Utara diproyeksikan mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung akselerasi pertumbuhan ekonomi pada paruh ke dua tahun laporan, seiring realisasi proyek strategis pemerintah. Dengan memperhatikan perkembangan terkini, pertumbuhan ekonomi Sulut di tahun 2015 diperkirakan berada pada interval 6,27% - 6,67% (yoy).
103
PROSPEK PEREKONOMIAN
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diperkirakan masih akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama dengan tingkat pertumbuhan yang terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan instensitas perdagangan tersebut didorong oleh peningkatan penghasilan masyarakat dengan masuknya musim panen beberapa tanaman perkebunan rakyat (cengkih, pala dan kelapa), pembayaran gaji ke-13 PNS dan pembagian tunjangan hari raya pada bulan Juli 2015. Selain itu, momen hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri dan hari pengucapan menjadi pemicu meningkatnya aktifitas konsumsi yang didukung oleh peningkatan di sisi penghasilan. Indikator peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Perdagangan Besar dan Eceran tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh KPw BI Sulut yang menunjukkan adanya peningkatan angka Indeks Penjualan Eceran yaitu sebesar 286,61 pada Juli 2015 atau lebih tinggi dibandingkan posisi Juni 2015 yang tercatat sebesar 274,17. Grafik 7.1. Indeks Penjualan Eceran
Makanan & tembakau
900
Pakaian & perlengkapannya
Grafik 7.2. Penjualan Kendaraan
Indeks Riil Penjualan (s.b. Kanan)
800
400 350
700
3000
Total Sales (Unit) - left axis
gSales (% yoy) - right axis 10.00%
2500
0.00%
2000
-10.00%
1500
-20.00%
1000
-30.00%
500
-40.00%
300
600
250
500 200 400 150
300
100
200
50
100
Sumber : Survei Penjualan Eceran (SPE) KPw BI Sulut
2015
Jul*
Mei
Jan
2014
Mar
Nop
Jul
Sep
Mei
Mar
Jan
Nop
Jul
2013
Sep
Mei
Jan
0 Mar
0
0
-50.00% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012
2013
2014
2015
Sumber : Pelaku Usaha, diolah
Perkiraan akselerasi sektor perdagangan juga tercermin dari optimisme pelaku usaha di bidang perdagangan besar terkait peningkatan penjualan kendaraan di triwulan mendatang. Optimisme didorong oleh tren penjualan kendaraan yang cenderung meningkat pasca panen raya komoditas perkebunan. Faktor lain yang mendukung adalah kegiatan pra pilkada yang juga diperkirakan berpengaruh positif terhadap tingkat penjualan kendaraan. Namun demikian, pertumbuhan dan volume penjualan kendaraan tersebut diperkirakan masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
104
PROSPEK PEREKONOMIAN
Sektor Konstruksi Dengan melihat perkembangan terkini, sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi di triwulan mendatang. Hal ini didorong oleh masih berjalannya proyek multiyears pemerintah dan swasta serta dimulainya proyek-proyek baru tahun 2015. Sektor konstruksi juga didukung besarnya anggaran infrastruktur yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya baik untuk tingkat APBD Provinsi, APBD Kab/Kota maupun APBN. Sesuai siklusnya, belanja modal pemerintah diperkirakan mulai mengalami peningkatan di paruh ke dua setiap tahunnya. Kondisi ini juga didukung oleh fakta bahwa realisasi belanja modal pemerintah khususnya APBN yang disalurkan di Sulut (instansi vertikal) cenderung masih rendah di kisaran 20% sampai dengan semester I 2015 sehingga optimalisasi penyerapan anggaran tersebut akan terjadi di semester II 2015 Berdasarkan data terkini, beberapa proyek strategis pemerintah terpantau mulai mengalami perkembangan hingga periode awal Agustus 2015. Kendati demikian, masih terdapat beberapa proyek yang perkembangannya cenderung lambat seperti proyek pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang hingga awal Agustus realisasi anggarannya baru mencapai 2%. Tabel 7.1. Perkembangan Realisasi Anggaran Proyek Strategis 2015 No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Proyek Strategis
Pelebaran Jalan (Pelabaran jalan di Manado dan sekitarnya, Kotamobagu dan sekitarnya, serta di Kabupaten Sangihe Talaud dan sekitarnya Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan tol Manado-Bitung) Penggantian Jembatan (Pembangunan dan pelebaran berbagai jembatan di Sulawesi Utara) Pembangunan Fasilitas pelabuhan (Lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut bitung) 'Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Waduk yang dibangun (Pembangunan bendungan Lolak dan Bendungan Kuwil) Landas Pacu (Runway) (Bandar Udara Naha Tahuna dan Bandar Udara Miangas) Pembangunan Jembatan Baru (antara lain rekonstruksi/rehabilitasi Jembatan Tambulinas) Sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (di beberapa wilayah di Sulawesi Utara) Sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun (di beberapa wilayah di Sulawesi Utara) Pembangunan Jalan Baru SPAM Perkotaan (di berbagai wilayah di Sulawesi Utara) Panjang Jaringan Distribusi (listrik pedesaan) sepanjang 204,9 KMS Pasar Rakyat (Type A/B) (pembangunan beberapa pasar rakyat di beberapa wilayah di Sulawesi Utara) Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan UPT Pusat (lokasi) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Sumber : DJPBN Sulawesi Utara
Realisasi Juni (Rp.)
Persentase Realisasi Juni
699,630,344,000 635,095,000,000
106,820,105,547 11,746,053,100
15% 2%
190,771,296,601 11,746,053,100
27% 2%
246,845,293,000
36,231,882,840
15%
72,296,641,552
29%
245,685,948,000 222,750,000,000
8,433,950,161 35,657,125,800
3% 16%
25,403,989,580 48,579,258,350
10% 22%
179,384,905,000
104,598,266,860
58%
105,085,358,060
59%
163,742,560,000
-
0%
16,662,956,800
10%
154,572,000,000
17,050,051,800
11%
44,196,840,200
29%
118,521,200,000
20,282,605,900
17%
23,368,301,945
20%
111,685,662,000 81,301,000,000 66,806,800,000 66,710,842,000
16,131,958,500 6,650,071,200 4,387,687,600 0
14% 8% 7% 0%
20,778,061,174 15,266,940,000 6,415,803,600 2,733,402,900
19% 19% 10% 4%
59,309,243,000
0
0%
-
0%
65%
29,994,662,000
65%
Pagu (Rp.)
46,098,818,000
29,908,939,000
Persentase Realisasi sd. 7 Agustus
Realisasi sd. 7 Agustus (Rp.)
Pertumbuhan sektor Konstruksi juga akan disumbang oleh lanjutan aktivitas pembangunan fisik maupun non fisik oleh pihak swasta dalam bentuk pembangunan kawasan bisnis (mall dan hotel) dan permukiman di kota Manado dan sekitarnya.
105
PROSPEK PEREKONOMIAN
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kinerja
sektor
Pertanian,
Kehutanan
Grafik 7.3. Proyeksi Produksi Perikanan
dan
Perikanan pada triwulan III 2015 diperkirakan masih
akan
positifnya.
melanjutkan
perkembangan
Pendorong utama
peningkatan
gIkan Tangkap - sb. kanan (%)
100
80
100,000
60
pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan
80,000
datang dari subsektor tanaman perkebunan
60,000
seiring masuknya masa panen raya tanaman
40,000
perkebunan utama Sulut seperti cengkih, pala
20,000
dan kelapa serta perbaikan yang terjadi pada
0
sektor perikanan seiring relaksasi
Ikan Tangkap (ton)
120,000
40 20 0 -20
pada
-40 -60 Q1
Q2
Q3
2012
regulasi transhipment oleh pemerintah. Namun
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
Q4
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
Q1
Q2
Q3
2015
Sumber : DKP Prov. Sulut
demikian, risiko cuaca masih mengemuka pada triwulan mendatang dipengaruhi badai siklon yang menerpa Filipina dan serta pengaruh fenomena El Nino. Indikasi peningkatan kinerja pada subsektor perikanan tercermin dari perkiraan hasil produksi ikan tangkap yang meningkat pada triwulan III 2015. Jumlah produksi ikan tangkap pada triwulan III 2015 diperkirakan mampu mencapai 87 ribu ton dengan angka pertumbuhan sebesar 13,6% (yoy) atau lebih baik dibandingkan triwulan laporan yang tercatat mengalami kontraksi 1,6% (yoy). Sektor Akomodasi, Makan Minum , Sektor Transportasi dan Sektor Informasi Peningkatan aktivitas perekonomian, perdagangan dan mobilitas masyarakat menyambut hari raya keagamaan diperkirakan mampu mendorong sektor transportasi dan sektor akomodasi ke arah yang lebih baik. Selain itu, aktifitas pra pilkada serta kegiatan MICE yang cukup marak di triwulan III 2015 seperti kegiatan Tomohon International Flower Festival, Festival Bunaken dan Rangkaian Acara Ulang Tahun Prov.Sulut diyakini mampu membawa pengaruh positif pada kedua sektor tersebut. Sementara itu, perkembangan sektor informasi dan telekomunikasi juga didukung pengembangan jaringan 4G LTE di Sulut serta pengoprasian jaringan broadband kabel optik. Dilihat berdasarkan Penggunaan, perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan III 2015 diperkirakan masih akan didorong oleh aktivitas konsumsi dan investasi. Pertumbuhan konsumsi diperkirakan akan didorong terutama oleh aktifitas konsumsi pemerintah dengan optimalisasi serapan anggaran di paruh ke dua tahun 2015. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi didorong peningkatan konsumsi menyambut hari raya Idul Fitri dan hari raya pengucapan. Indikator pertumbuhan konsumsi juga tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) KPw Bank Indonesia Prov. Sulawesi Utara yang menunjukkan masih optimisnya masyarakat dengan nilai 106
PROSPEK PEREKONOMIAN
indeks yang masih berada di atas 100 pada bulan Juli 2015. Namun demikian, kondisi IKK yang menurun dibanding periode sebelumnya menunjukan peningkatan level konsumsi masyarakat masih akan terbatas seiring tingkat harga yang masih cenderung tinggi. Grafik 7.4. Indeks Keyakinan Konsumen
Grafik 7.5. Perkembangan Harga Komoditas CPO & CNO
Indeks Keyakinan Konsumen Kondisi Ekonomi Saat Ini Ekspektasi Konsumen
200 180 160 140 120 100 80 60
Juli Juni Mei Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul June May Apr Mar Feb Jan 2013
2014
Sumber : Survei Konsumen KPw BI Prov.Sulut
2015
Sumber : World Bank Comodity Prices
Di sisi lain, pertumbuhan investasi memasuki pertengahan tahun diperkirakan kembali mengalami akselerasi sejalan dengan pertumbuhan positif sektor konstruksi. Selain itu, dimulainya proyek-proyek baru tahun 2015 pada triwulan III 2015 turut menjadi faktor positif pertumbuhan sektor ini. Sementara itu, kegiatan perdagangan internasional khususnya ekspor pada triwulan III 2015 diperkirakan dapat tumbuh lebih baik seiring peningkatan produksi pada industri pengolahan minyak nabati khususnya pada produk kelapa dan turunannya. Peningkatan produksi didukung oleh cukup lancarnya pasokan bahan baku kelapa yang juga diperkirakan mengalami peningkatan produksi pada triwulan mendatang serta tingkat permintaan luar negeri yang meningkat. Namun demikian, pergerakan harga internasional komoditas minyak nabati (CPO dan CNO) yang masih dalam tren menurun menjadi risiko tersendiri dalam perbaikan pertumbuhan ekspor. Pada triwulan mendatang, kondisi net impor antar daerah juga diperkirakan masih akan terjadi sehingga menjadi faktor penahan kontribusi neraca perdagangan bersih pada laju perekonomian secara keseluruhan. Terdongkraknya impor antar daerah di triwulan mendatang selaras dengan peningkatan kebutuhan barang konsumsi masyarakat jelang hari besar keagamaan yang mayoritas masih didatangkan dari luar daerah Sulut.
107
PROSPEK PEREKONOMIAN
7.2.
Prakiraan Inflasi
Cukup tingginya tekanan inflasi di triwulan II 2015 diperkirakan masih akan berlanjut di triwulan III 2015. Pada triwulan III 2015 inflasi diperkirakan berada pada kisaran 9,04±1% (yoy). Namun, pada akhir tahun 2015 inflasi diperkirakan mampu mendekati sasarannya dan berada di kisaran 4,4±1% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi based point effect tingginya inflasi di Desember 2014. Pada triwulan III 2015, risiko inflasi diperkirakan berasal dari kelompok Administrated Prices dan Volatile Food. Risiko yang berasal dari kelompok Administrated Prices terutama terkait dengan tibanya hari raya keagamaan Idul Fitri dan Pengucapan Syukur yang menyebabkan naiknya harga angkutan, adanya realisasi gaji ke-13 PNS, tibanya musim liburan sekolah, dan dampak kenaikan tarif batas bawah angkutan udara. Sementara dari kelompok volatile food tekanan diperkirakan
stabil karena adanya normalisasi harga dan permintaan pasca hari raya serta
adanya panen di sebagian daerah pertanian sehubungan panen beras. Namun, risiko peningkatan harga akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan masih patut diwaspadai. Selanjutnya, inflasi inti diperkirakan relatif terkendali meskipun dengan resiko yang moderat dengan adanya tekanan yang bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan, bahan bangunan dan pengaruh volatilitas nilai tukar.
1. Volatile Food Tekanan Inflasi volatile foods diperkirakan
Grafik 7.14 Perkembangan Harga Pokok Strategis
stabil akibat adanya normalisasi harga dan pemintaan bahan pangan selama triwulan
70000
III seiring dengan adanya panen beras di
60000
sebagian daerah pertanian juga karena
50000
Minyak Goreng Curah Rp./Kg Telur Ayam Rp./Kg Bawang Merah Rp./Kg Tepung Curah Kompas Rp./Kg Ikan Cakalang Rp./ekor
Beras Superwin Rp./Kg Rica/Cabe Rawit Rp./Kg Gula Pasir Curah Rp./Kg Bawang Putih Rp./Kg Ikan Deho Rp./ekor
40000
pasokan yang memadai. Gejolak inflasi
30000
volatile foods diperkirakan bersumber dari
20000
lonjakan harga cabai rawit di pasaran
10000
akibat pasokan yang kurang dari sentra
0
produksi . Berdasarkan pemantauan harga beberapa
komoditas
melalui
Pusat
Sumber : PIHBS Sulut
Informasi Harga Bahan Pokok Strategis (PIHBS) Sulawesi Utara serta hasil Survei Pemantauan Harga (SPH), terlihat lonjakan harga cabai rawit (rica) dan bawang merah yang cukup tajam di bulan Juni 2015 (Grafik 7.14). Sementara itu harga beras diperkirakan terjaga stabil bahkan dapat terkoreksi seiring berlangsungnya panen raya padi di triwulan II 2015.
108
PROSPEK PEREKONOMIAN
2. Administrated Prices Resiko inflasi dari kelompok ini diperkirakan terjadi seiring dengan tibanya hari raya keagamaan Idul Fitri dan Pengucapan Syukur, adanya realisasi gaji ke-13 PNS yang diperkirakan akan memicu terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat, dan tibanya musim liburan sekolah yang akan memicu peningkatan permintaan terhadap transportasi darat, laut, dan udara.
3. Core Inflation
Grafik 7.15 Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen Terhadap Barang dan Jasa di Kota Manado
Inflasi inti pada triwulan III 2015 diperkirakan
terjaga
pada
level
moderat. Dari sisi eksternal, tekanan
Indeks Keyakinan Konsumen
160
pergerakan
yang
140
diperkirakan masih berfluktuasi dan
120
harga
100
tukar
emas/perhiasan
cenderung
menguat. Selain itu risiko tekanan
Ekspektasi Konsumen
180
inflasi diperkirakan menguat seiring nilai
Kondisi Ekonomi Saat Ini
200
80 60
eksternal juga bersumber dari tekanan
6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
harga
Sumber : Suvei Konsumen KPwBI Sulut
komoditas
global
yang
2013
2014
2015
meningkat. Dari sisi domestik diperkirakan akan terjadi normalisasi harga dan permintaan, sebagaimana tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) KPw BI Prov. Sulawesi Utara, terjadi kenaikan angka perkiraan indeks penjualan eceran pada triwulan III 2015 yang mengindikasikan penurunan konsumsi masyarakat. Tingkat ekspektasi inflasi masyarakat Sulut naik di triwulan III 2015, tercermin dari hasil Survei Konsumen periode Juli 2015 yang menunjukkan turunnya indeks ekspektasi konsumen terhadap harga (Grafik 7.15). Dari sisi pedagang, ekspektasi terhadap tingkat harga jangka pendek pada triwulan III 2015 menunjukkan peningkatan (grafik 7.16), yang disebabkan persepsi pedagang terhadap musim liburan sekolah, pengucapan syukur dan perayaan idul fitri. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemda melalui forum TPID yang membahas mengenai perkembangan inflasi, faktor-faktor pemicu inflasi dan upaya/langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi khususnya inflasi supply side.
109
PROSPEK PEREKONOMIAN
Beberapa upaya yang telah dilakukan TPID sepanjang triwulan laporan antara lain sebagai berikut. 1. Mengadakan rapat koordinasi di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada April 2015 dengan beberapa hasil rapat yaitu : Peningkatan Gerakan Rumah Pangan Lestari, dan implementasi teknologi pada pertanian dalam rangka peningkatan produksi pertanian, pengawasan di lapangan oleh Dinas Terkait terhadap angkutan dalam kota, pemantauan harga-harga setiap hari di pasar tradisional dan modern, dan optimalisasi penggunaan PIHPS. 2. Mengadakan Rakorwil di Bali dan Rakornas di Jakarta pada Mei 2015 dalam rangka meningkatkan peran dan komitmen daerah serta memperkuat kebijakan pusat-daerah khususnya dalam mendukung terciptanya stabilitas harga di daerah dan upaya pencapaian sasaaran inflasi Nasional. 3. Mengadakan Rakor TPID pada Juni 2015 dalam rangka Stabilisasi Pangan dan Inflasi Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2015, melakukan sidak pasar pada 17 Juni 2015 di pasar karombasan dan pasar bersehati untuk pengawasan ketersediaan pasokan, dan pemantauan keterjangkauan harga serta untuk menginspeksi keberadaan produkproduk bahan makanan yang telah kadaluwarsa.
110
PROSPEK PEREKONOMIAN
7.3.
PROSPEK PERBANKAN
Secara umum kinerja bank umum masih menunjukkan pertumbuhan positif sampai dengan triwulan laporan. Kredit pada triwulan berikutnya diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan. Perkiraan tersebut didukung oleh hasil Survei Perbankan triwulan laporan yang menunjukkan optimisme persepsi perbankan bahwa kredit akan meningkat pada triwulan yang akan datang. Optimisme peningkatan permintaan kredit didukung oleh perkiraan meningkatnya prospek usaha nasabah dan dukungan permodalan bank yang cukup. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur pada semester II 2015 dan kecenderungan
membaiknya
perekonomian
dunia
juga
menjadi
faktor
pendukung
pertumbuhan kredit tetap tumbuh stabil. Survei Perbankan juga menunjukkan penggunaan kredit pada triwulan yang akan datang dominan pada Kredit Modal Kerja diikuti oleh Kredit Konsumsi dengan sektor PHR masih diproyeksikan akan banyak menyerap kredit dari perbankan. Sementara NPL, diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan pada triwulan yang akan datang. Prospek usaha yang membaik dan didukung oleh kebijakan internal dalam pemilihan debitur yang lebih selektif diperkirakan menjadi penopang dalam penurunan NPL triwulan yang akan datang. Grafik 7.11. Jenis Penggunaan Kredit Triwulan YAD
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Grafik 7.12. Sektor-Sektor Penyaluran Kredit YAD
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
111
PROSPEK PEREKONOMIAN
Halaman ini sengaja dikosongkan
112
PROSPEK PEREKONOMIAN
Halaman ini sengaja dikosongkan
113
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN PDRB
Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu
mtm
month to month. Perbandingan antara satu bulan dan bulan sebelumnya.
qtq
quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
yoy
year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.
Indeks Keyakinan
Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi
Konsumen (IKK)
saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks
Harga
Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan
Konsumen (IHK)
jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks
Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen
Kondisi
Ekonomi
terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Indeks Ekspektasi
Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen
Konsumen
terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Pendapatan
Asli
Daerah (PAD)
Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Dana
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung
Perimbangan
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.
Indeks
Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata
Pembangunan
3 (tiga) hal kualitas hidup yaitu : pendidikan, kesehatan dan daya beli.
Manusia (IPM) Inflasi
Kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan bersifat persisten. Perubahan (laju) inflasi umumnya diukur dengan melihat perubahan harga pada sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti tercermin pada perkembangan indeks harga konsumen (IHK). Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat dipengaruhi baik dari penawaran maupun dari permintaan.
Volatile Foods
Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Administered
Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan
Price
harganya diatur pemerintah.
M1
Disebut sebagai narrow money (uang beredar dalam arti sempit), terdiri dari uang kartal dan uang giral
115
M2
Disebut broad money atau uang beredar dalam arti luas, merupakan indikator tingkat likuiditas perekonomian, terdiri dari uang kartal, uang giral dan uang kuasi (tabungan dan deposito baik dalam mata uang rupiah maupun asing).
Mo
Disebut uang primer (base money) merupakan kewajiban otoritas moneter (di dalam neraca bank sentral), terdiri dari uang kartal pada bank umum dan masyarakat ditambah dengan saldo giro bank umum dan masyarakat dibank sentral.
Uang Kartal
Uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada kas negara (KPKN) dan bank umum.
Uang Giral
Terdiri dari rekening giro masyarakat dibank, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh tempo yang seluruhnya merupakan simpanann penduduk dalam rupiah pada sistem moneter.
NIM
Singkatan dari Net Interest Margin adalah selisih antara penerimaan bunga yang diperoleh oleh bank dengan biaya bunga yang harus dibayar.
NPLs
Singkatan dari Non Performing Loans disebut juga kredit bermasalah, dengan kolektibiltas kurang lancar (3), diragukan(4) dan macet (5) menurut ketentuan BI.
Restrukturisasi
Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan
agar debitur
kredit
dapat memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain dengan melalui : restrukturisasi, re-scheduling atau konversi kepemilikan.
UMKM
Singkatan dari Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai skala pinjaman antara Rp50 juta s/d Rp5 miliar.
UYD
Singkatan dari uang yang diedarkan, adalah uang kartalyang berada dimasyarakat ditambah dengan uang yang berada di kas bank.
Inflow
Uang kartal yang masuk ke BI, melalui kegiatan setoran yang dilakukan oleh bank umum.
Outflow
Uang kartal yang keluar dari BI melaui proses penarikan uang tunai bank umum dari giro di BI atau pembayaran tunai melalui BI.
Netflow
Selisih antara outflow dan inflow.
PTTB
Pemberian tanda tidak berharga, adalah bagian dari kegiatan untuk menarik uang yang sudah tidak layak edar, sehingga uang yang disediakan oleh BI tersebut dapat berada dalam kondisi layak dan segar (fit for circulation) untuk bertransaksi.
116