KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA FEBRUARI 2017

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA FEBRUARI 2017

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada: www.bi.go.id/web/id/Publikasi/

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi: KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SULAWESI TENGGARA Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Jl. Sultan Hasanudin No. 150 Kendari No. Telp. (0401) 3121655; No. Fax.(0401)3122718

Keterangan Cover: Aktivitas perdagangan di salah satu pasar tradisional di Kota Kendari Fotografer: Dedy Prasetyo

Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini disusun setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Isi di dalamnya mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, keuangan pemerintah, inflasi, sistem keuangan dan pengembangan akses keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek perekonomian ke depan. Kajian ekonomi daerah ini disamping bertujuan untuk memberikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter, makroprudensial maupun sistem pembayaran, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para stakeholders di daerah dalam membuat keputusan. Keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah diharapkan dapat semakin berperan sebagai strategic partner bagi stakeholder di wilayah kerjanya. Secara umum, kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016 tumbuh terakselerasi akibat adanya percepatan pertumbuhan yang terjadi pada kinerja ekspor Sulawesi Tenggara pada sisi permintaan. Sementara itu, tekanan inflasi mengalami penurunan terutama dari komponen volatile food dan administered prices. Berbagai upaya juga terus dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia untuk dapat mengendalikan inflasi. Dari sisi stabilitas keuangan daerah, sumber kerentanan pada sektor rumah tangga maupun korporasi masih terjaga di tengah kinerja institusi keuangan (perbankan) yang melambat. Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia memanfaatkan data serta informasi dari berbagai institusi baik secara langsung melalui survei dan liason maupun data yang sudah tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik berupa pemikiran maupun penyediaan data/informasi secara kontinyu, tepat waktu, dan reliable. Saran serta masukan dari para pengguna sangat kami harapkan untuk menghasilkan laporan yang lebih baik ke depan. Kendari, 22 Februari 2017 Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara

Minot Purwahono

KAJIAN EKONOMI & KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I 2016

Kata Pengantar

ii

KAJIAN EKONOMI & KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA FEBRUARI 2017

VISI BANK INDONESIA Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rencah dan nilai tukar yang stabil

MISI BANK INDONESIA 1.

2.

3.

4.

Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang

NILAI-NILAI STRATEGIS Merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas: Trust and Integity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork

Kata Pengantar Visi Misi Bank Indonesia Daftar Isi Daftar Grafik Daftar Tabel Tabel Indikator Terpilih

i ii iii v viii Ix

RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 1.1. KONDISI UMUM 1.2. SISI PERMINTAAN 1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga 1.2.2. Konsumsi Pemerintah 1.2.3. Investasi 1.2.4. Ekspor dan Impor 1.2. SISI PENAWARAN: LAPANGAN USAHA 1.3.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.3.2. Pertambangan dan Penggalian 1.3.3. Industri Pengolahan 1.3.4. Perdagangan Besar dan Eceran 1.3.5. Konstruksi

1 5 7 8 10 11 12 14 17 18 20 22 23 25 27

BOKS 1. Peningkatan Daya Saing Komoditas Kakao Sulawesi Tenggara Melalui Program Klaster BAB II KONDISI FISKAL DAERAH 2.1. STRUKTUR ANGGARAN APBD TAHUN 2016 2.2. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN APBD PROVINSI 2.2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan 2.2.2. Realisasi Anggaran Belanja 2.3. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN APBN PROVINSI 2.4. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN APBD KOTA/KABUPATEN

31 33 33 33 35 37 38

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 3.1. KONDISI UMUM 3.1.1. Perkembangan Inflasi Tahunan (year on year) 3.1.2. Perkembangan Inflasi Bulanan (month to month) 3.2. DISAGREGASI INFLASI 3.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

39 41 41 43 45 46


Daftar Isi


iv BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH 4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA 4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga 4.1.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga 4.1.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan Di Perbankan 4.1.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga 4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI 4.2.1. Sumber Kerentanan Sektor Korporasi 4.2.2. Kinerja Korporasi 4.2.3. Eksposure Perbankan Pada Sektor Korporasi 4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN) DI SULAWESI TENGGARA 4.3.1. Aset Bank Umum 4.3.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 4.3.3. Rentabilitas Bank Umum Sulawesi Tenggara 4.3.4. Perbankan Syariah 4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat 4.4. AKSES KEUANGAN 4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM 4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk

BOKS 2. Layanan Keuangan Digital (LKD) Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat kepada Layanan Bank

49 51 51 53 56 57 61 61 62 66 68 68 69 74 75 76 77 77 78 80

BAB V SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI 5.1.1. Perkembangan Transaksi Kliring 5.1.2. Perkembangan Transaksi RTGS 5.2. PENGELOLAAN UANG TUNAI 5.2.1. Aliran Uang Kartal 5.2.2. Penyediaan Uang Layak Edar 5.2.3. Perkembangan Temuan Uang Tidak Asli

83 85 85 85 86 86 87 88

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 6.1. KETENAGAKERJAAN 6.2. KESEJAHTERAAN

95 97 98

BAB VII PROSPEK EKONOMI DAERAH 7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 7.1.1. Triwulan II 2017 7.1.1. Tahun 2017 7.1. PROSPEK INFLASI 7.2.1. Triwulan II 2017 7.2.1. Tahun 2017 Daftar Istilah Tim Penyusun

101 103 103 105 106 106 107

Grafik 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Grafik 1.2 Pangsa Sektor Dominan Perekonomian Sulawesi Tenggara Triwulan IV 2016 Grafik 1.3 Pertumbuhan Konsumsi Berdasarkan Kebutuhan Rumah Tangga Grafik 1.4 Indeks Pengeluaran Saat Ini Grafik 1.5 Pertumbuhan Kredit Konsumsi di Sulawesi Tenggara Grafik 1.6 Konsumsi Semen di Sulawesi Tenggara Grafik 1.7 Pertumbuhan Kredit Investasi di Sulawesi Tenggara Grafik 1.8 Nilai Ekspor Luar Negeri dari Sulawesi Tenggara Grafik 1.9 Pangsa Komoditas Ekspor Grafik 1.10 Nilai Ekspor Feronikel Sulawesi Tenggara Grafik 1.11 Nilai Ekspor Perikanan Sulawesi Tenggara Grafik 1.12 Arus Muat Barang Grafik 1.13 Nilai Impor Luar Negeri Sulawesi Tenggara Grafik 1.14 Arus Bongkar Barang di Pelabuhan Grafik 1.15 Luas Panen Padi di Sulawesi Tenggara Grafik 1.16 Kredit Pertanian di Sulawesi Tenggara Grafik 1.17 Indeks Produksi Ore Nikel Grafik 1.18 Kredit Pertambangan Sulawesi Tenggara Grafik 1.19 Kredit Industri Sulawesi Tenggara Grafik 1.20 Volume Ekspor Sulawesi Tenggara Grafik 1.21 Transaksi Perdagangan Luar Negeri Grafik 1.22 Pertumbuhan Aktivitas Bongkar Muat Pelabuhan Kendari Grafik 1.23 Kredit Perdagangan Sulawesi Tenggara Grafik 1.24 Kredit Konstruksi Sulawesi Tenggara

7 7

Grafik 2.1 Perkembangan Tahunan Anggaran Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Grafik 2.2 Perkembangan Tahunan Anggaran Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Grafik 2.3 Perkembangan Kondisi Keuangan Antara Realisasi dan Target Bulanan Grafik 2.4 Perkembangan Penyelesaian Fisik Pengadaan Antara Realisasi dan Target

33 33 35 35

Grafik 3.1 Pergerakan Inflasi Tahunan Sulawesi Tenggara Grafik 3.2 Pergerakan Inflasi Tahunan Provinsi di Sulawesi Grafik 3.3 Pergerakan Inflasi Tahunan Sulawesi Tenggara Berdasarkan Kelompok Grafik 3.4 Pergerakan Inflasi Tahunan Kota Kendari dan Kota Baubau Bedasarkan Kelompok Grafik 3.5 Perbandingan Kinerja Inflasi Tahunan Triwulan IV 2016 & Tracking Januari 2016

41 41 41 42

10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 19 19 20 20 21 23 23 24 24 25

42


Daftar Grafik


vi Grafik 3.6 Pergerakan dan Pola Inflasi Bulanan Sulawesi Tenggara Grafik 3.7 Pergerakan Inflasi Bulanan Kota Kendari dan Kota Baubau Triwulan IV 2016

43 43

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Sulawesi Tenggara Grafik 4.2 Pertumbuhan Aktivitas Konsumsi Rumah Tangga Setahun se-Sulawesi Grafik 4.3 Persepsi Rumah Tangga Sultra Terhadap Ekonomi Saat ini Grafik 4.4 Perubahan Penghasilan Saat Ini dibandingkan 6 Bulan Mendatang Grafik 4.5 Perubahan Penghasilan Saat Ini dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu Grafik 4.6 Ekspektasi Peningkatan Gaji/Upah 6 bulan Mendaatang Berdasarkan Sektoral Grafik 4.7 Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Mendatang Grafik 4.8 Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi Grafik 4.9 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Sulawesi Tenggara Grafik 4.10 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Pengeluaran/Bulan Grafik 4.11 Kecukupan Pendapatan RT Debitur Bank Untuk Memenuhi Kebutuhan dan Membayar Cicilan Grafik 4.12 Perkiraan Posisi Pinjaman 6 Bulan Mendatang Debitur Bank Grafik 4.13 Komposisi DPK Sulawesi Tenggara Grafik 4.14 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Sulawesi Tenggara Grafik 4.15 Komposisi DPK Perseorangan di Sulawesi Tenggara Grafik 4.16 Pertumbuhan DPK Perseorangan Tiap Jenis Penempatan Grafik 4.17 Komposisi Kredit Perseorangan di Sulawesi Tenggara Grafik 4.18 Komposisi Penggunaan Kredit Perseorangan di Sulawesi Tenggara Grafik 4.19 Komposisi Penggunaan Kredit Produktif Perseorangan Oleh UMKM Grafik 4.20 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Sulawesi Tenggara Grafik 4.21 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Sulawesi Tenggara Grafik 4.22 Pertumbuhan KPR dan Pangsa KPR Tiap Tipe Grafik 4.23 NPL dan Suku Bunga KPR Grafik 4.24 Pertumbuhan KKB dan Pangsa Tiap Jenis Grafik 4.25 NPL dan Suku Bunga KKB Grafik 4.26 Pertumbuhan Multiguna Grafik 4.27 NPL dan Suku Bunga Multiguna Grafik 4.28 Komposisi Eskpor Sulawesi Tenggara Grafik 4.29 Harga Nikel Internasional Grafik 4.30 Kondisi Kegiatan Ushaa di Sulawesi Tenggara Grafik 4.31 Skala Likert Kondisi Korporasi Hasil Liaison Grafik 4.32 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Koorporasi di Sulawesi Tenggara Grafik 4.33 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Koorporasi Berdasarkan Sektoral Grafik 4.34 Perkiraan Beban Anggaran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang Grafik 4.35 Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi Grafik 4.36 Pertumbuhan Kredit Korporasi Grafik 4.37 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Korporasi Sektor Dominan Grafik 4.38 Pergerakan NPL Kredit Modal Kerja Korporasi

51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 55 55 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 65 65 65 66 66 67 67

67 67 68 68 68 68 69 69 71 71 74 74 74 74 75 75 76 76 77 77 77 77 78 78 79 79

Grafik 5.1 Nilai Transaksi Kliring (SKNBI) Provinsi Sulawesi Tenggara Grafik 5.2 Volume Transaksi Kliring (SKNBI) Provinsi Sulawesi Tenggara Grafik 5.3 Perputaran kliring harian di Sulawesi Tenggara Grafik 5.4 Penolakan Kliring (Cek/BG Kosong) Grafik 5.5 Nilai Transaksi RTGS Provinsi Sulawesi Tenggara Grafik 5.6 Volume Transaksi RTGS Provinsi Sulawesi Tenggara Grafik 5.7 Aliran Uang Kartal Dari Bank Sentral di Sulawesi Tenggara Grafik 5.8 Posisi Selisih Inflow dan Outflow Di Bank Sentral Sulawesi Tenggara Grafik 5.9 Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar Grafik 5.10 Komposisi Pecahan Uang Palsu Yang Ditemukan

85 85 85 85 86 86 86 86 87 87

Grafik 6.1 Kondisi Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Usaha Grafik 6.2 Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Dari Sisi Tenaga Kerja Grafik 6.3 Kondisi Penduduk Bekerja Sulawesi Tenggara Grafik 6.4 Kondisi Penduduk Mengganggur Grafik 6.5 Indeks Penghasilan Konsumen Grafik 6.6 Perkembangan NTP Sulawesi Tenggara Grafik 6.7 Perkembangan Penduduk Miskin Sulawesi Tenggara

97 97 98 98 98 98 99


Grafik 4.39 Pertumbuhan Kredit Investasi Korporasi Sektor Dominan Grafik 4.40 Pergerakan NPL Kredit Investasi Korporasi Grafik 4.41 Aset Bank Umum Sulawesi Tenggara Grafik 4.42 Pangsa Aset Berdasarkan Pemilik Bank Grafik 4.43 Perbandingakn Pertumbuhan Aset Bank di Sulawesi Grafik 4.44 DPK Bank Umum Sulawesi Tenggara Grafik 4.45 Perbandingakn Pertumbuhan DPK di Sulawesi Grafik 4.46 Pertumbuhan DPK per Penempatan Grafik 4.47 Kredit Bank Umum Sulawesi Tenggara Grafik 4.48 Perbandingan Pertumbuhan DPK di Sulawesi Grafik 4.49 Perkembangan Loan To Deposit Rasio Sulawesi Tenggara Grafik 4.50 Perkembangan NPL Bank Umum Sulawesi Tenggara Grafik 4.51 Perkembangan BOPO dan NIM Bank Umum Grafik 4.52 Spread Suku Bunga Bank Umum Grafik 4.53 Pangsa Perbankan Syariah Grafik 4.54 Perbandingan Pangsa & Pertumbuhan Aset Syariah se-Sulawesi Grafik 4.55 Perkembangan DPK dan Pembiayaan Syariah Grafik 4.56 Perkembangan BPR di Sulawesi Tenggara Grafik 4.57 Pangsa Kredit UMKM Grafik 4.58 Pertumbuhan Kredit UMKM Grafik 4.59 Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral Grafik 4.60 NPL Kredit UMKM Sektor Dominan Grafik 4.61 Pergerakan Baki Debet KUR Sulawesi Tenggara Grafik 4.62 Pangsa Baki Debet Penyaluran KUR Sulawesi Tenggara Grafik 4.63 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja Grafik 4.64 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja


viii

Grafik 7.1 Perkiraan Kegiatan Usaha dari Sisi Konsumen Grafik 7.2 Perkiraan Kondisi Usaha Dari Sisi Pelaku Usaha Grafik 7.3 Perkiraan Omzet Penjualan Korporasi Grafik 7.4 Perkiraan Kondisi Usaha Grafik 7.5 Periode Pengerjaan Proyek Infrastruktur APBD Prov. Sulawesi Tenggara Grafik 7.6 Perkiraan Realisasi Proyek Infrastruktur APBD Prov. Sultra Grafik 7.7 Perkiraan Penghasilan dan Konsumsi RT Grafik 7.8 Perkiraan Investasi Pelaku Usaha Grafik 7.9 P Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dunia Grafik 7.10 Proyeksi Harga Komoditas Internasional Grafik 7.11 Perkiraan Inflasi dari Sisi Konsumen Grafik 7.12 Perkiraan Peningkatan Harga Jual

103 103 103 103 104 104 104 104 106 106 106 106


Daftar Tabel Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Sulawesi Tabel 1.2 Perkembangan Petumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan Tabel 1.3 Perkembangan Petumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran

7 8 18

Tabel 2.1 Perbandingan Pencapaian Penyerapan Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tabel 2.2 Perbandingan Pencapaian Penyerapan Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tabel 2.3 Perbandingan Pencapaian Penyerapan Pendapatan dan Belanja APBN Tabel 2.4 Perbandingan Pencapaian Penyerapan Pendapatan dan Belanja 9 Kota/Kabupaten

34

Tabel 4.1 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Tingkat Pengeluaran/Bulan Tabel 4.2 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Berdasarkan Tingkat Pengeluaran/Bulan Tabel 4.3 Pertumbuhan dan NPL KPR di Sulawesi Tenggara Tabel 4.4 Pertumbuhan dan NPL KKB di Sulawesi Tenggara Tabel 4.5 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan I 2016 Tabel 4.6 NPL Kredit Multiguna Tabel 4.7 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan

50

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran Tabel 7.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

36 37 37

50 55 55 56 57 61 105 105

Indikator Terpilih PDRB DAN IHK Indikator Indeks Harga Konsumen - Kendari - Baubau Laju Inflasi Tahunan (%, yoy) - Sulawesi Tenggara PDRB Penawaran - Harga Konstan (Rp miliar) 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik, Gas 5. Pengadaan Air 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar & Eceran, 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Adm Pemerintahan, 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya PDRB Permintaan - Harga Konstan (Rp miliar) 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Eksport Luar Negeri 7. Import Luar Negeri 8. Net Eksport Antar Daerah Total PDRB (Rp Miliar) Pertumbuhan PDRB (%, yoy)

2015 I

II

2016 III

IV

I

II

III

IV

114.65 121.39

115.67 123.88

118.00 124.87

118.06 126.70

120.18 126.94

120.72 128.20

121.65 129.58

121.68 128.87

7.81

7.35

7.24

2.27

4.75

3.49

3.28

2.69

3,993 3,687 1,069 9 36 1,953 2,066 754 99 395 382 302 37 938 833 175 258

4,265 3,806 1,128 10 36 2,291 2,254 782 104 412 375 310 39 996 834 180 267

4,342 4,114 1,092 9 35 2,500 2,262 824 106 432 403 314 39 1,023 852 180 273

4,359 3,800 1,151 11 36 2,793 2,307 863 114 446 426 307 40 1,066 931 187 282

4,433 3,415 1,161 10 39 2,144 2,191 825 106 447 437 303 40 964 932 191 279

4,508 3,948 1,189 10 38 2,480 2,394 880 113 450 456 314 42 1,077 941 188 292

4,580 3,867 1,241 10 40 2,719 2,632 956 115 468 459 300 42 1,033 975 195 290

4,749 4,188 1,244 10 39 2,930 2,564 936 119 485 473 327 43 1,035 945 193 299

8,425 177 2,202 6,483 153 856 988 (325) 16,984 5.8

8,582 181 2,627 7,117 152 932 945 (559) 18,088 7.2

8,883 196 2,784 7,661 111 712 1,000 (548) 18,802 7.0

9,027 208 3,159 8,705 (89) 714 1,504 (1,103) 19,118 7.5

8,989 189 2,308 7,227 (16) 431 764 (445) 17,918 5.5

9,167 194 2,926 7,892 127 656 1,210 (431) 19,320 6.8

9,419 203 2,817 8,195 161 691 1,040 (524) 19,922 6.0

9,483 211 2,941 8,936 116 1,165 1,598 (675) 20,580 7.6

x

Indikator Perbankan Total Asset (Rp miliar) - Bank Umum (Konvensional & Syariah) - BPR - Syariah Dana Pihak Ketiga Bank Umum (Rp miliar) - Giro - Tabungan - Deposito Kredit Bank Umum* (Rp miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi NPL Bank Umum(%) LDR (%) Kredit UMKM (Rp miliar) NPL Kredit UMKM (%) Kas (Rp miliar)

- Inflow - Outflow - Net (Inflow - Outflow)

2015 I

II

2016 III

IV

I

II

III

IV

20,871 19,702 200 969 12,597 3,475 5,887 3,235 14,444 3,967 1,689 8,787 2.88 115 4,859 5.87

21,796 21,562 234 1,169 13,675 4,169 5,923 3,583 15,174 4,266 1,701 9,206 3.06 111 5,144 6.47

22,718 21,562 240 916 14,883 4,548 6,619 3,716 15,644 4,313 1,692 9,639 2.95 105 5,212 6.34

22,770 21,562 261 947 14,517 2,829 8,129 3,558 16,092 4,288 1,791 10,013 2.45 111 5,200 5.31

22,768 21,562 271 935 15,367 4,211 7,245 3,912 16,915 4,669 1,823 10,423 2.61 110 5,797 5.70

23,837 21,562 292 943 15,690 4,030 7,665 3,995 17,910 5,002 1,962 10,946 2.48 114 6,255 5.35

23,837 21,562 274 987 15,442 3,790 7,717 3,934 18,119 5,061 1,920 11,140 2.79 117 6,190 5.86

23,837 21,562 274 987 15,249 3,448 7,924 3,878 18,266 5,071 1,920 11,275 2.69 120 6,190 5.86

939 230 708

431 923 (492)

754 1,757 (1,003)

262 1,807 (1,545)

1,279 282 997

579 1,612 (1,033)

1,140 1,044 96

492 1,550 (1,058)

878 41

918 42

1,051 44

1,748 55

2,084 58

2,437 64

2,172 56

2,404 62

5,462 12,863

5,891 18,445

6,821 18,698

4,010 10,959

481 848

529 874

478 689

539 801

Kliring

- Volume (transaksi) - Nominal (Rp miliar) RTGS dari Perbankan Sultra

- Volume (transaksi) - Nominal (Rp miliar) *Lokasi Bank

KAJIAN EKONOMI & KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOVEMBER 2016

PERBANKAN & SISTEM PEMBAYARAN


Ringkasan Eksekutif

GAMBARAN UMUM  Pada Triwulan IV 2016 ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) tumbuh sebesar 7,6% (yoy) mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Akselerasi tersebut disebabkan oleh percepatan pertumbuhan yang terjadi pada kinerja ekspor Sulawesi Tenggara.  Sementara itu, inflasi di Sulawesi Tenggara mencapai 2,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,28% (yoy). Penurunan inflasi tersebut terutama bersumber dari berkurangnya tekanan inflasi komponen volatile food dan administered prices.  Di sisi lain, stabilitas keuangan daerah masih terjaga. Namun demikian dari sisi sektor korporasi, kinerja korporasi utama masih rentan terhadap pelemahan ekonomi global

2


Pertumbuhan Ekonomi Daerah Peningkatan kinerja ekspor Sulawesi Tenggara menyebabkan terjadi akselerasi perekonomian Sultra

Pertumbuhan Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016 tumbuh sebesar 7,0% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,0%(yoy). Akselerasi tersebut disebabkan oleh akselerasi yang terjadi pada kinerja ekspor Sulawesi Tenggara pada sisi permintaan. Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja lapangan

pertambangan

dan

penggalian

serta

akselerasi

laju

pertumbuhan yang terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyebab utama terjadinya percepatan laju pertumbuhan. Namun demikian, pada triwulan I 2017 diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Inflasi Daerah Tekanan inflasi Sultra mengalami penurunan akibat adanya penurunan harga komoditas bahan makanan dan angkutan udara

Inflasi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016 mengalami penurunan dari 3,28% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 2,69% (yoy). Penurunan laju inflasi Sulawesi Tenggara tersebut disebabkan oleh penurunan inflasi yang terjadi baik di Kota Kendari maupun di Kota Baubau. Sumber utama penurunan inflasi tersebut adalah penurunan tekanan harga kelompok bahan pangan dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan. Upaya pengendalian inflasi difokuskan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi seluruh TPID Kota/Kabupaten dan TPID Provinsi. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga kebutuhan strategis terutama menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, tekanan inflasi pada triwulan I 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh

peningkatan kelompok

administered prices seiring adanya

penyesuaian subsidi listrik pelanggan 900 VA yang terjadi pada bulan Januari dan Maret

3

Stabilitas keuangan daerah masih terjaga terutama dari ketahanan rumah tangga

Stabilitas keuangan daerah masih terjaga, terutama dari ketahanan sektor rumah tangga. Tingkat konsumsi masyarakat yang masih terjaga, perilaku berutang yang masih normal, dan risiko kredit yang masih terjaga berdampak minimal pada stabilitas sistem keuangan. Dari sisi sektor korporasi, kinerja korporasi utama sudah mulai membaik ditengah pelemahan ekonomi global dan mampu menopang ketahanan sistem keuangan di Sulawesi Tenggara. Sementara itu, perekonomian yang melambat mempengaruhi kinerja institusi keuangan, khususnya perbankan di Sulawesi Tenggara. Kinerja penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit mengalami perlambatan. Sementara itu, risiko kredit menunjukkan peningkatan meskipun masih dalam batas terkendali. Keuangan Pemerintah

Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun untuk realisasi belanja mengalami penurunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2015. Pada akhir tahun 2016, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai sebesar 113,1%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 105,5%. Berbeda dengan kondisi tersebut, realisasi belanja APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dari 102,1% di tahun 2015 menjadi 94,4% di periode laporan. Sementara untuk realisasi belanja APBN Provinsi pada tahun 2016 hanya mampu terealisasi sebesar 86,4%, setelah pada periode tahun sebelumnya tercatat sebesar 93,2%. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang

Sistem pembayaran non tunai mengalami peningkatan dan transaksi tunai terjadi net outflow

Pada triwulan IV 2016, aktivitas sistem pembayaran non tunai melalui sistem kliring dan RTGS di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan baik secara nominal maupun jumlah transaksi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di sisi sistem pembayaran tunai, pada triwulan IV 2016 terjadi net outflow uang kartal sesuai dengan pola musimannya. Selain itu, KPw Bank


Stabilitas Keuangan Daerah

4


Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga terus melakukan peningkatan kelayakedaran dari uang kartal dan meminimalkan peredaran uang palsu.

Kondisi ketenagakerjaan belum mengalami perbaikan. Sementara tingkat kesejahteraan mengalami penurunan

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016 diindikasikan belum mengalami perbaikan yang signifikan meskipun terjadi akselerasi ekonomi pada periode tersebut. Sementara untuk kondisi kesejahteraan pada periode tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari Nilai Tukar Pertani (NTP) yang menurun di periode laporan. Prospek Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan II 2017 diperkirakan akan meningkat disertai dengan peningkatan tekanan inflasi

Pada triwulan II 2017, perekonomian Sulawesi Tenggara diperkirakan mengalami peningkatan dan tumbuh pada kisaran 6,2% - 6,6% (yoy). Hal ini mendorong perekonomian Sultra selama tahun 2017 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 6,6% - 7,0%. Percepatan tersebut searah dengan prakiraan perekonomian Indonesia dan dunia yang juga mengalami peningkatan. Kinerja lapangan usaha pertanian, pertambangan dan penggalian serta konstruksi masih merupakan faktor pendorong laju percepatan perekonomian di periode triwulan mendatang. Di sisi lain, perkembangan inflasi Sultra pada triwulan II 2017 diperkirakan akan dominan dipengaruhi oleh peningkatan harga pada kelompok

volatile food dan administered prices.


Bab 1









Perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016 tumbuh sebesar 7,6% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 6,0% (yoy). Akselerasi tersebut didorong oleh percepatan pertumbuhan yang terjadi pada kinerja ekspor Sulawesi Tenggara pada sisi permintaan. Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja lapangan pertambangan dan penggalian serta akselerasi laju pertumbuhan yang terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyebab utama terjadinya percepatan laju pertumbuhan. Namun demikian, pada triwulan I 2017 diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.


2

7

Sulawesi

III - 2016 IV - 2016 Provinsi Sulawesi Selatan 6.8 7.6 Sulawesi Barat 5.7 7.5 Sulawesi Tenggara 6.0 7.6 Sulawesi Tengah 7.9 3.8 Gorontalo 7.0 7.0 Sulawesi Utara 6.0 6.5 PDRB 6.7 6.8

%, yoy 9,0%

Lainnya

8,0%

7,6%

Sultra 2015=6,9% Sultra 2014=6,3%

7,0%

Sultra 2016=6,5%

6,0%

Perdagangan

6,0%

5,0%

5,0% 4,9%

4,0%

Konstruksi

23,1 20,3 6,0 14,2 12,5

Pertanian

3,0% I

II

III

IV

I

2014 Pertumbuhan Ekonomi Sultra

Grafik 1.1

1

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

Industri Pengolahan

2016

Pertambangan

Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara

Grafik 1.2

Pangsa Sektor Dominan Perekonomian Sulawesi Tenggara Triwulan IV 2016

Angka pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pembulatan dari angka rilis BPS sebesar 7,64% (yoy).


Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan


8

Tabel 1.2 Perkembangan Petumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah PMTB Perubahan Inventori Eksport Luar Negeri Import Luar Negeri Net Eksport Antar Daerah PDRB

2015 I

II

4.5 5.0 -11.0 -9.0 2.5 3.9 2.2 10.3 -275.0 -71.3 -40.3 27.8 -5.6 -15.0 -67.3 -10.3 5.8 7.2 Keterangan: Meningkat Melambat

Dalam % (yoy) PMTB = Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi); LNPRT= Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga

III 5.3 5.1 6.8 2.8 -79.2 -21.9 -39.1 -40.3 7.0

IV 5.6 5.5 4.3 2.5 -81.6 -27.9 -24.6 10.3 7.5

2015

2016 I

5.1 6.7 -2.5 6.6 4.5 4.8 4.3 11.5 -33.9 -110.5 -20.9 -49.7 -23.4 -22.7 -28.3 36.9 6.9 5.5

II

III

6.8 7.2 11.4 10.9 -16.5 -29.7 28.0 -22.8 6.8

6.0 3.2 1.2 7.0 44.3 -3.0 4.0 -4.3 6.0

2016 IV 5.1 6.1 1.5 4.5 -6.9 2.0 2.6 7.6 -230.1 18.1 63.2 -8.5 6.3 3.9 -38.8 -18.1 7.6 6.5

Rasio Tw III 2016 6.1 - 6.5 46.1 6.3 - 6.7 1.0 7.3 - 7.7 14.3 4.9 - 5.3 43.4 -44.9 - 45.3 0.6 105.5 - 105.9 5.7 55.6 - 56.0 7.8 14.1 - 14.5 (3.3)

Rasio = perbandingan terhadap total PDRB p= proyeksi KPw BI Sultra

2017 I

5.8 - 6.1


9

2

Stainless steel merupakan produk logam yang menggunakan nikel olahan (feronikel dan NPI) sebagai salah satu unsur bahan bakunya.


10

%, yoy

185 180 175

170

Grafik 1.3

Tw III 2016

Konsumsi lainnya

Restoran dan Hotel

Transportasi dan Komunikasi

Kesehatan dan Pendidikan

Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Pakaian dan Alas Kaki

165 Makanan dan Minuman, selain Restoran

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

160 155

147.3

150 145 I

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

2014 2015 2016 Pengeluaran saat ini dibandingkan 3 bln yang lalu

Tw IV 2016

Pertumbuhan Konsumsi Berdasarkan Kebutuhan Rumah Tangga

II

Grafik 1.4

Indeks Pengeluaran Saat ini

IV

11 Rp Miliar 14 12 10 8 6 4

13.3%

2 -

I

II

III

IV

I

2014 Kredit Konsumsi

Grafik 1.5

II

III

IV

I

II

III

18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10%

IV

2015 2016 gKredit Konsumsi (sb. Kanan)

Pertumbuhan Kredit Konsumsi di Sulawesi Tenggara

3

Konsumsi kolektif pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (umum) dan semua anggota masyarakat mendapatkan manfaat dari jasa seperti ini. Jasa kolektif yang diberikan oeh pemerintah antara lain keamanan dan pertahanan, peraturan-peraturan yang menyangkut kemasyarakatan, pemeliharaan undang-undang dan peraturan, perlindungan lingkungan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi. 4

Konsumsi individu merupakan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rumah tangga individu antara lain: Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, olah raga dan rekreasi, dan kebudayaan


yoy

12.23 19%

Thousands


12

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -

174 100% 80%

5.000

60%

4.000

40%

3.000

20%

2.000

0%

1.000

-4,87% -20% I

II

III

IV

2014 Konsumsi semen

Grafik 1.6

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2015 2016 Pertumbuhan Kons Semen (sb.kanan)

Konsumsi Semen di Sulawesi Tenggara

yoy

Rp Miliar 6.000

160%

4.880,95 140%

-

I

II

III IV

2014 Kredit Investasi

Grafik 1.7

I

II

III IV

2015

I

120% 100% 80% 60% 34,5%40% 20% 0% -20% II III IV 2016

g Kredit Investasi (sb. Kanan)

Pertumbuhan Kredit Investasi di Sulawesi Tenggara


13

140

Juta US$

yoy

Lainnya 528 0,7%

60%

40%

120

52.7% 20%

100

Perikanan 4.911 6,4%

76.53 0%

80

-20%

60

-40%

40

-60%

20

-80%

-

Feronikel 66.242 86,6%

-100% I

II

III

IV

I

II

III

2014 2015 Ekspor Sultra

Grafik 1.8

IV

I

II

III

Minyak Nilam 1.692 2,2%

Mete 1.550 2,0%

Aspal 556 0,7%

IV Kakao olah 1.054 1,4%

2016 g Ekspor Sultra

Nilai Ekspor Luar Negeri dari Sulawesi Tenggara

Grafik 1.9

Pangsa Komoditas Ekspor


14

66

40.6%

Grafik 1.10

Nilai Ekspor Feronikel Sulawesi Tenggara


15

%,yoy

57%

-1% -21%

-28% -63%

-100%

-97% -100%

140,000

350%

120,000

300%

100,000

89,326200%

80,000

150%

60,000

100%

250%

50%

40,000

0%

-24.2% -50%

20,000 -

-100% I

II

III

IV

2014 Arus muat

Grafik 1.11

Nilai Ekspor Perikanan Sulawesi Tenggara

I

II

III

IV

I

II

III

2015 2016 g Arus muat (sb. Kanan)

Grafik 1.12 Arus Muat Barang

IV

16


72

450.000

60%

400.000

50% 343.319

350.000

21%

40%

300.000

30%

250.000

20%

200.000

10%

150.000

0%

100.000

-10%

-7,1% -20%

50.000

-

-30% I

II

III IV

2014 Arus bongkar

Grafik 1.13

Nilai Impor Luar Negeri Sulawesi Tenggara

I

II

III

IV

I

II

III IV

2015 2016 g Arus bongkar (sb. Kanan)

Grafik 1.14 Arus Bongkar Barang di Pelabuhan


17

18


Tabel 1.3 Perkembangan Petumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PDRB

2015 I

II

(0.5) 9.4 18.2 5.2 3.0 1.7 6.7 5.6 6.8 3.6 8.3 4.0 7.7 7.6 14.4 6.8 5.5

(1.8) 12.0 11.0 5.7 8.1 11.9 10.0 7.1 6.4 6.6 2.1 5.5 10.7 9.9 11.8 7.1 5.9

5.7

7.2

Keterangan: Meningkat Melambat

Dalam % (yoy); p= proyeksi KPw BI Sultra

III (3.8) 16.2 3.5 0.7 0.2 15.8 7.1 10.5 7.7 7.8 8.8 6.9 11.0 3.0 6.5 8.7 8.5 7.0

IV 6.8 7.4 0.4 4.5 0.3 19.5 6.0 6.8 10.5 7.6 11.5 2.8 11.6 1.7 0.8 3.3 8.3 7.5

I 10.7 (9.1) 8.7 8.2 13.3 11.0 7.2 12.2 7.7 13.7 14.5 0.4 10.0 3.3 11.2 9.2 8.5 5.5

2016 II 5.7 0.5 5.5 6.2 7.1 10.9 7.5 15.2 8.3 12.2 21.6 1.2 8.1 9.2 12.7 4.5 9.4 6.8

III 5.6 (9.0) 13.9 11.6 14.3 8.9 19.2 17.0 7.7 13.2 14.0 (8.8) 7.7 5.0 16.1 8.3 6.1 6.0

IVP 5.5 0.9 11.3 7.5 8.8 9.6 8.0 16.7 8.7 7.7 9.7 5.2 6.2 4.6 6.0 6.0 7.8 6.5

2017 IP 5.7 1.9 11.8 7.1 14.3 7.0 7.1 12.0 7.2 9.5 4.8 2.9 8.9 3.9 5.3 5.7 7.4 6.0

2017P 6,7 - 7,1 2,6 - 3,0 11,1 - 11,5 6,4 - 6,8 11,3 - 11,7 9,8 - 10,2 7,9 - 8,3 11,6 - 12,0 7,3 - 7,7 8,8 - 9,2 3,1 - 3,6 5,9 - 6,2 5,5 - 5,6 4,8 - 5,2 1,7 - 2,1 5,9 - 6,3 8,5 - 8,9 6,6 - 7,0

56

96,5%

700

yoy

Rp Miliar

70%

600

592,7460%

500

60,3% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

400 300 200

100 -

I

II

III IV

2014 Kredit Pertanian

Grafik 1.15

Luas Panen Padi di Sulawesi Tenggara

I

II

III IV

2015

I

II

III IV

2016

gKredit Pertanian (sb. Kanan)

Grafik 1.16 Kredit Pertanian di Sulawesi Tenggara


19


20

250

yoy

Rp Miliar

Indeks

195.7

200 150

3.000

100%

2.381,75

2.500

80%

2.000

60% 78,6% 40%

1.500 20%

100

1.000

0%

500

50

-20%

-

0

-40% I

I

II

III

IV

I

2015

Grafik 1.17

Indeks Produksi Ore Nikel

II

III 2016

IV

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

Kredit Pertambangan

Grafik 1.18 Kredit Pertambangan Sulawesi Tenggara


21

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 -

yoy

Rp Miliar

439,63140% 120% 100%

115,6%

80% 60% 40%

20% 0%

I

II

III IV

2014 Kredit Industri

Grafik 1.19

I

II

III IV

2015

I

II

III IV

2016

g Kredit Industri (sb. Kanan)

Kredit Industri Sulawesi Tenggara


22


23

140

Volume (ribu ton)

yoy200.0%

120

150.0%

100

57.3% 100.0%

80

Juta USD

72

50.0%

58.90 0.0%

60 40

-50.0%

20

-100.0%

-

77

-150.0% II

III

IV

I

II

III

2015 Ekspor Sultra

Grafik 1.20

IV

I

II

III

IV

2016 g Ekspor Sultra (sb. Kanan)

Volume Ekspor Sulawesi Tenggara

Grafik 1.21 Transaksi Perdagangan Luar Negeri

24 yoy

Rp Miliar


6.000

-24,2%

5.000

4.000

20%

3.000

15%

2.000

13,2%10%

1.000

-7,1%

5%

-

0% I

II

III

IV

2014 Kredit Perdagangan

Grafik 1.22

Pertumbuhan Aktivitas Bongkar Muat Pelabuhan Kendari

30%

4.881,26 25%

I

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

2016

g Kredit Perdagangan (sb. Kanan)

Grafik 1.23 Kredit Perdagangan Sulawesi Tenggara


25

yoy

Rp Miliar

1.200

100%

1.000

80% 899,80

800

60%

600

40%

400

32,9%20%

200

0%

-

-20% I

II

III

IV

2014 Kredit Konstruksi

Grafik 1.24

I

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

2016

g Kredit Konstruksi (sb. Kanan)

Kredit Konstruksi Sulawesi Tenggara


26

BOKS 01.

PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS KAKAO SULAWESI TENGGARA MELALUI PROGRAM KLASTER

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penghasil kakao di Indonesia. Pada tahun 2015, luas area perkebunan kakao di Sulawesi Tenggara mencapai 255.468 ha dengan jumlah produksi sebesar 135.932 ton. Meskipun demikian, pada tahun 2015 tersebut produksi kakao mengalami penurunan sebesar 36,3% dibandingkan dengan produksi pada tahun 2014. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan komoditas kakao di Sulawesi Tenggara adalah keterbatasan sumber daya manusia. Petani kakao Indonesia secara umum memiliki pengetahuan yang kurang mengenai seluk-beluk tanaman kakao. Mereka hanya mendapatkan keahlian bercocok tanam kakao yang diwariskan dari pendahulu mereka. Padahal perkebunan kakao Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat. Masalah lainnya adalah petani menjadi lebih senang mengekspor biji kakao daripada mengolahnya kembali. Selain itu, produktivitas kakao per hektar juga masih rendah karena sebagian besar tanaman kakao sudah berusia tua (rata-rata di atas 25 tahun), adanya hama sehingga biji kakao sebagian rusak dan sebagian petani menanam kurang sesuai dengan pola tanam (jarak) ideal tanaman kakao. Melihat hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara telah berpartisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi dan UMKM termasuk untuk pengembangan kakao untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang pada akhirnya diharapkan dapat menopang perekonomian Sulawesi Tenggara dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Dalam pengembangan komoditas kakao, Bank Indonesia telah melakukan pembentukan klaster kakao sejak tahun 2011. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan program klaster Bank Indonesia fokus pada pengembangan komoditas unggulan daerah, ekspor dan komoditi penyumbang inflasi. Program klaster tersebut bertujuan mendorong peningkatan produksi dan daya saing petani terhadap rantai nilai usaha pertanian, pengembangan dan penguatan kelembagaan petani sebagai local champion dan kerjasama kemitraan. Klaster kakao berada di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Selatan yang meliputi 5 desa, yaitu 2 desa Kabupaten Kolaka Timur dan 3 desa Kabupaten Konawe Selatan. Klaster tersebut merupakan program kerja klaster tahun 2014 sd. 2016. Disamping itu, terdapat klaster kakao 5 desa di Kabupaten Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan yang telah berakhir masa programnya, namun tetap dilakukan pembinaan dan monitoring. No

LEM Sejahtera

Desa/Kecamatan

Kabupaten

1

Andomesinggo

Andomesinggo/Besulutu

Konawe

2

Penanggoosi

Penanggoosi/Lambandia

Kolaka Timur

3

Tinete

Tinete/Aere

Kolaka Timur

4

Iwoi Menggura

Iwoi Menggura/Aere

Kolaka Timur

5

Teteinea

Teteinea/Lalembuu

Konawe Selatan

6

Bou

Bou/Lambandia

Kolaka Timur

7

Ulundoro

Ulundoro/Aere

Kolaka Timur

8

Awalo

Awalo/Benua

Konawe Selatan

9

Puurema

Puurema/Lalembuu

Konawe Selatan

10

Kapuwila

Kapuwila/Lalembuu

Konawe Selatan

Waktu Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2011 - 2013

Program Kerja Tahun 2013 - 2016


27


28

BOKS 01. Progress Aspek Kelembagaan 

Partisipasi masyarakat (petani) terhadap keanggotaan dari 5 LEM Sejahtera lokasi klaster dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan dengan jumlah anggota mencapai 754 orang pada Desember 2016 atau tumbuh sebesar 68,30% dari jumlah 448 anggota pada Desember 2014.  Pada umumnya LEM Sejahtera lokasi klaster telah menyelenggarakan unit usaha simpan pinjam. Hingga Desember 2016 total dana simpanan anggota LEM Sejahtera mencapai sebesar Rp519,3 Juta atau meningkat sebesar 42,27% dibandingkan total simpanan anggota pada tahun 2014.  Untuk pengembangan usaha jual beli kakao, LEM Sejahtera di lokasi klaster pada tahun 2015 telah membangun kerjasama perdagangan dengan salah satu perusahaan pengolahan kakao di Sultra dengan target perdagangan sebesar 30.000 Ton/Tahun. Uji coba fermentasi dan uji mutu telah dilakukan pada akhir tahun 2015 dengan hasil uji klasifikasi memenuhi standar mutu A (cukup baik). Progress Aspek Produksi  Total luas lahan perbaikan tanaman kakao tidak produktif hingga tahun 2016 mencapai seluas 2.214 hektar atau sekitar 73,14% dari total luas lahan kakao dengan rincian 965 hektar dilaksanakan pada tahun 2014, 857 hektar pada tahun 2015 dan 52 hektar di tahun 2016. Dari total luas lahan perbaikan tanaman tersebut di atas, terdapat seluas 2.162 hektar merupakan dukungan pemerintah melalui program gernas kakao dan seluas 97 hektar melalui pola swadaya dengan mereplikasi aspek teknis budidaya sesuai dengan lahan percontohan.  Dari sisi produktivitas tanaman, terutama tanaman yang telah diperbaiki (rehabilitasi, peremajaan dan intesifikasi) selama kurun waktu 3 tahun secara umum menunjukan peningkatan dengan proyeksi produktivitas dari rata-rata 540 Kg/Ha/Thn pada 2014 menjadi 980 Kg/Ha/Thn pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 70,37%.  KPw. BI Prov. Sultra telah mengembangkan lahan percontohan budidaya tanaman kakao di masing-masing lokasi klaster dengan mereplikasi model PTPN 12 Jember Jawa Timur seluas 5 hektar. Hal ini untuk mempercepat adopsi teknologi budidaya dalam rangka mendukung percepatan peningkatan jumlah dan mutu produksi. Hasil lahan percontohan adalah sebagai berikut: a. Sebagian besar petani di lokasi klaster telah menerapkan metode pemeliharaan tanaman sesuai dengan lahan percontohan. b. Kondisi pertumbuhan tanaman, kesehatan dan proses pembuahan pada umumnya lebih baik dari sebelumnya. c. Pada umumnya petani di lokasi klaster telah menerapkan tata kelola kebun yang efisien dan efektif melalui pemangkasan bentuk pada tanaman yang telah direhabilitasi (sambung samping). d. Produktivitas tanaman kakao pada lahan percotohan seluruhnya telah memasuki usia tanaman menghasilkan (TM) minimal 18 bulan pemeliharaan dan umumnya mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi dengan produktivitas rata-rata mencapai 1,6 ton/hektar/tahun atau sekitar 196,4%. e. Tingkat serangan hama penyakit busuk buah relatif kecil f. Kondisi panen raya memiliki durasi waktu yang lebih panjang yaitu dimulai bulan April hingga bulan Agustus, bahkan tanaman kakao pada beberapa lahan percontohan masih melaksanakan panen pada bulan November - Desember.

29

g. Pada umumnya lahan percontohan telah melaksanakan ujicoba sistem budidaya tumpang sari kakao – lada, dimana tanaman lada dibudidayakan pada tanaman pelindung (pohon gamal) dengan jarak tanam 6m x 6m. Tabel Produktivitas Kebun/Lahan Percontohan Teknis Budidaya Kakao Model PTPN XII





Dampak terjadinya perbaikan dan peningkatan produksi tanaman kakao pada lahan percontohan tersebut mendorong 114 petani di lokasi klaster melakukan ujicoba replikasi teknis budidaya tanaman kakao sesuai dengan petunjuk teknis yang diterapkan pada kebun/lahan percontohan. Untuk memacu percepatan dan efisiensi dalam proses replikasi dan pembelajaran petani sesuai dengan lahan percontohan, dibentuk kelompok kerja (pokja) pada masing-masing lokasi klaster. Kelompok kerja dimaksud bersifat gerakan sosial pemeliharaan kebun secara bergotong-royong dengan pendekatan arisan pemeliharaan kebun. Tabel Produktivitas Kebun/Lahan Percontohan Teknis Budidaya Kakao Model PTPN XII Oleh Pokja



Dampak lain dari keberhasilan perbaikan kondisi tanaman tidak produktif baik pada lahan demplot maupun pada lahan-lahan petani yang mereplikasi teknis budidaya sesuai dengan lahan percontohan, turut mendapat respon dan perhatian yang tinggi dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra selaku mitra utama dalam program klaster kakao di Sultra. Bentuk respon dan perhatian tersebut diwujudkan melalui realisasi program Gernas Kakao yang relatif besar pada lokasi klaster di tahun 2015 dengan luasan sebanyak 1.177 hektar terdiri dari rehabilitasi 100 ha, peremajaan 240 hektar dan intensifikasi 837 hektar.


BOKS 01.

30


BOKS 01.

Tanaman Kakao Hasil Intensifikasi

Program Pemberdayaan dan Pelatihan Teknis Anggota Klaster Kakao


Bab 2

KONDISI FISKAL DAERAH 







Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2015. Pada akhir tahun 2016, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai sebesar 113,1%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 105,5%. Berbeda dengan kondisi tersebut, realisasi belanja APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dari 102,1% di tahun 2015 menjadi 94,4% di periode laporan. Sementara untuk realisasi belanja APBN Provinsi pada tahun 2016 hanya mampu terealisasi sebesar 86,4%, setelah pada periode tahun sebelumnya tercatat sebesar 93,2%.


28

2.1. STRUKTUR ANGGARAN APBD TAHUN 2016

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut

Anggaran pendapatan dan belanja pada APBD

meningkatkan

2016 meningkat dibandingkan tahun 2015.

infrastruktur di Sulawesi Tenggara. Sedangkan

Anggaran pendapatan meningkat menjadi Rp

untuk anggaran belanja operasional pada tahun

2,47 triliun atau naik 9,7% dibanding tahun

2016 mencapai Rp1,68 triliun atau meningkat

2015. Begitu pula dengan anggaran belanja

sebesar 16,7% dibandingkan tahun lalu.

yang meningkat menjadi Rp 2,30 triliun atau naik sebesar 22,7%.

sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk kuantitas

dan

kualitas

Secara historis, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara selalu mencatatkan defisit sejak tahun 2010.

Dari sisi pendapatan, peningkatan anggaran

Bahkan

pendapatan tersebut terjadi pada anggaran

anggaran tercatat lebih tinggi jika dibandingkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan

tahun sebelumnya. Defisit APBD tahun 2016

transfer. PAD Sulawesi Tenggara pada tahun

adalah sebesar Rp349,43 atau meningkat

2016 ditargetkan mencapai Rp638,18 miliar

sebanyak Rp84,34 miliar dibandingkan dengan

atau meningkat 20,9% jika dibandingkan tahun

periode sebelumnya yang tercatat sebesar

sebelumnya. Sementara untuk pendapatan

Rp306,09 miliar.

transfer pada tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp1,83 triliun atau meningkat 5,5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu dari sisi belanja, peningkatan anggaran belanja pada tahun 2016 didorong oleh meningkatnya anggaran belanja modal maupun belanja operasi. Pada tahun 2016 anggaran belanja modal mencapai Rp832,42 miliar atau meningkat sebesar 40,5% jika 3.000

40

2.474 35

2.500

pada

APBD

tahun

2016,

defisit

2.2. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN APBD PROVINSI

2.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan Realisasi

pendapatan

Pemerintah

Provinsi

Sulawesi Tenggara terhadap anggaran yang disediakan pada tahun 2016 relatif lebih tinggi jika

dibandingkan

realisasi

pendapatan

pemerintah daerah di periode yang sama tahun

2.823 40

3.000

35

2.500

30 2.000

25

1.500

20

1.000

10

500

15

0 2010

2011

2012

Pendapatan

2013

2014

2015

25

17

1.500

2016

10 500

5

-

0 2010

Growth Pendapatan

Perkembangan Tahunan Anggaran Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara

2011

2012 Belanja

Sumber: BPKAD Prov. Sultra, diolah

Grafik 2.1

20 15

1.000

10 5

-

30 2.000

2013

2014

2015

2016

Growth Belanja

Sumber: BPKAD Prov. Sultra, diolah

Grafik 2.2

Perkembangan Tahunan Anggaran Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara


33

34


Tabel 2.1 Perbandingan Pencapaian Penyerapan Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara URAIAN

Anggaran

APBD 2014

APBD 2015

Realisasi (Miliar Rp)

Serap (%)


Serap (%)

Anggaran

APBD 2016 Anggaran


Serap (%)

2.136,55

2.178,20

101,95

2.342,79

2.471,39

105,49

2.474,02

2.798,17

113,10

PENDAPATAN ASLI DAERAH

570,19

555,24

97,38

539,90

667,08

123,56

638,18

744,75

116,70

Pendapatan Pajak Daerah

467,50

413,20

88,39

415,49

516,47

124,31

500,31

575,42

115,01

Hasil Retribusi Daerah

23,04

18,29

79,38

16,67

17,73

106,38

10,88

13,39

123,04

Hasil Pengelolaan yang Dipisahkan

24,00

23,32

97,15

23,45

22,65

96,60

23,45

24,27

103,49

Lain-lain PAD

55,65

100,43

180,47

84,30

110,23

130,76

103,54

131,68

127,18

PENDAPATAN TRANSFER

1.526,47

1.549,73

101,52

1.785,51

1.786,93

100,08

1.825,36

2.042,10

111,87

Transfer Pemerintah Pusat

1.212,20

1.236,02

101,96

1.383,88

1.383,85

100,00

1.820,36

2.037,10

111,91

Dana Bagi Hasil Pajak

60,04

62,48

104,06

66,42

47,46

71,46

58,87

60,57

102,87

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

39,77

61,15

153,76

54,64

73,57

134,64

34,53

37,09

107,40

Dana Alokasi Umum

1.053,64

1.053,64

100,00

1.176,42

1.176,42

100,00

983,24

1.200,63

122,11

Dana Alokasi Khusus

58,75

58,75

100,00

86,40

86,40

100,00

743,71

738,81

99,34

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

314,27

235,28

74,86

401,63

403,08

100,36

5,00

5,00

100,00

Dana Penyesuaian

PENDAPATAN

314,27

313,71

99,82

401,63

403,08

100,36

5,00

5,00

100,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

39,89

73,23

183,60

17,38

17,38

100,00

10,47

11,32

108,11

Pendapatan Hibah

39,89

39,89

100,00

17,38

17,38

100,00

10,47

11,32

108,11

Pendapatan Dana Darurat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pendapatan Lainnya

-

33,35

-

-

-

-

-

-

-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diolah

sebelumnya. Pendapatan Pemerintah Provinsi

tahun 2015. Penurunan ini mengindikasikan

Sulawesi

menurunnya kemandirian fiskal pemerintah

Tenggara

di

akhir

tahun

2016

terealisasi melebihi target yang yakni senilai

provinsi.

Rp2,79 triliun, atau sebesar 113,6% dari target

meningkat menjadi 72,8% pada tahun 2016

total pendapatan dalam APBD 2016. Angka

dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar

serapan tersebut tercatat lebih tinggi jika

56,0%.

dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2015 yang tercatat sebesar 109,5% dari target dalam APBD tahun 2015 atau sebesar Rp2,47 triliun. Realisasi pendapatan pada tahun 2016 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 100,6%. Peningkatan realisasi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan target pendapatan dalam APBD Perubahan 2016.

Sementara

itu,

pangsa

Daper

Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2016 tercatat mampu mencapai 111,9% dari total target dalam APBD tahun 2016 atau sebesar Rp2,03 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun 2015, realisasi pendapatan hanya sebesar 103,8% dari total target pendapatan transfer tahun

2015

Berdasarkan pendapatan

atau

senilai

Rp1,38

komponennya, utama

pemerintah

triliun. sumber Sulawesi

Tenggara adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pangsa sebesar 58,9%

Sumber utama pendapatan daerah Sulawesi

dari total Daper, diikuti oleh Dana Alokasi

Tenggara berasal dari pos Pendapatan Asli

Khusus/DAK (36,3%) dan Dana Bagi Hasil/DBH

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper).

4,8%. Berbeda dengan pola historisnya yang

Pangsa

menurun

selalu stabil, realisasi DAU pada tahun 2016

menjadi 26,6% dari sebelumnya 27,0% pada

tercatat sebesar Rp1,2 triliun atau sebesar

PAD

Sulawesi

Tenggara

122,11%, meningkat dibandingkan dengan

pendapatan ini berasal dari badan usaha milik

tahun sebelumnya yang tercatat mencapai

daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah

100%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh

Provinsi Sulawesi Tenggara.

adanya penurunan alokasi DAU pada APBD perubahan 2016 serta adanya pembayaran transfer dari pemerintah pusat yang sempat tertunda. Sementara

Lebih lanjut, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah

yang

Sah

tercatat

mengalami

peningakatan. Pada akhir tahun 2016, realisasi pos ini tercatat sebesar 100%, meningkat

untuk

realisasi

PAD

Sulawesi

dibandingkan dengan periode yang sama pada

Tenggara pada tahun 2016 tercatat sebesar

tahun

Rp774,8

98,8%.

miliar

atau

mencapai

116,7%,

menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mampu mencapai 129,1%.

sebelumnya

yang

Keseluruhan

hanya

pendapatan

mencapai tersebut

berasal dari pos hibah. 2.2.2. Realisasi Anggaran Belanja

Sumber utama PAD Sulawesi Tenggara berasal dari komponen pajak daerah, dengan peran 77,3% dari total PAD, diikuti oleh lain-lain PAD yang sah (17,7%), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (3,3%) dan sisanya adalah retribusi daerah (1,8%).

Berbeda dengan kinerja di sisi pendapatan, penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Sulawesi Tenggara pada akhir 2016 juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran

tahun

2015.

Realisasi

belanja

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Adapun pajak daerah yang dipungut oleh provinsi diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sementara untuk realisasi hasil pengeloaan yang dipisahkan juga sudah mencapai 103,5% dari target. Pos

periode laporan mencapai 94,36% atau sebesar Rp2,7 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu merealisasikan

anggaran

sebesar

102,1%.

Menurunnya persentase realisasi ini terutama didorong oleh penghematan yang dilakukan Pemrov Sultra.

100%

100%

75%

75%

50%

50%

25%

25%

0%

0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2015 Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 .

2016 Realisasi

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa , diolah

Grafik 2.3

Perkembangan Kondisi Keuangan Antara Realisasi dan Target Bulanan APBD Sulawesi Tenggara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2015 . 2016 Target Realisasi Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa , diolah

Grafik 2.4

Perkembangan Penyelesaian Fisik Pengadaan Antara Realisasi dan Target Bulanan APBD Sulawesi Tenggara


35

36


Tabel 2.2 Perbandingan Pencapaian Penyerapan Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara APBD 2014 URAIAN

Anggaran

APBD 2015


Serap (%)

Anggaran

APBD 2016


Serap (%)

Anggaran


Serap (%)

BELANJA

2.450,85

2.088,45

85,21

2.300,96

2.349,27

102,10

2.823,45

2.663,85

94,35

BELANJA OPERASI

1.453,54

1.331,74

91,62

1.445,49

1.448,44

100,20

1.686,18

1.627,61

96,53

Belanja Pegawai

576,08

517,03

89,75

593,62

546,98

92,14

624,16

592,46

94,92

Belanja Barang

406,15

362,83

89,33

313,54

374,40

119,41

406,27

384,02

94,52

Belanja Bunga

25,54

22,63

88,58

24,16

21,13

87,44

18,81

18,81

100,00

Belanja Hibah

326,75

324,56

99,33

412,99

419,57

101,59

582,64

579,24

99,42

Belanja Bantuan Keuangan

119,01

104,70

87,98

101,18

86,36

85,35

54,30

53,08

97,75

BELANJA MODAL

727,63

553,49

76,07

592,53

683,51

115,35

832,42

751,92

90,33

Belanja Tanah

42,35

26,00

61,39

21,81

32,08

147,10

14,30

11,84

82,79

Belanja Peralatan dan Mesin

49,46

38,40

77,64

51,72

52,58

101,66

64,34

59,86

93,03

Belanja Bangunan dan Gedung

198,61

160,07

80,59

185,48

160,15

86,35

293,89

268,98

91,52

Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan

436,02

328,43

75,32

331,64

436,70

131,68

459,26

410,62

89,41

1,17

0,59

50,27

1,89

2,00

105,95

0,64

0,62

97,84

BELANJA TIDAK TERDUGA

20,00

-

-

38,03

-

-

15,46

-

-

Belanja Tak Terduga

20,00

-

-

38,03

-

-

15,46

-

-

TRANSFER

249,68

203,22

81,39

224,91

217,33

96,63

289,39

284,33

98,25

Transfer Bagi hasil ke Kab/Kota

249,68

203,22

81,39

224,91

217,33

96,63

289,39

284,33

98,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja Aset Tetap Lainnya

Bagi Hasil Pajak

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diolah

Penurunan tersebut terjadi pada realisasi belanja

Berdasarkan

operasional maupun belanja modal. Realisasi

Pengadaan Barang/Jasa Daerah (LKPP), kinerja

belanja operasional mencapai 96,5% atau

keuangan per bulan untuk Provinsi Sulawesi

sebesar Rp1,6 triliun. Rendahnya pencapaian

Tenggara selama triwulan IV 2016 relatif rendah

tersebut disebabkan oleh belum optimalnya

dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

realisasi belanja pegawai yang hanya mencapai

Pada

94,9%

keuangan Pemprov Sultra baru mencapai 91,5%

dan

belanja

barang

yang

hanya

mencapai 99,4%. Sedangkan, realisasi belanja modal pada periode laporan juga menunjukkan kinerja yang kurang maksimal dengan tingkat realisasi sebesar 90,3% atau senilai Rp751,9 miliar. Kondisi tersebut jauh menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang

data

akhir tahun

Lembaga

Kebijakan

2016, kondisi

realisasi

di bawah target 100%. Sementara itu kondisi penyelesaian fisik baru mencapai 90,7%, di bawah target yang selesai seluruhnya (100%). Namun pencapaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan periode tahun sebelumnya yang hanya

mencapai

88,2%

untuk

realisasi

keuangan dan 79,6% untuk realisasi fisik.

dapat mencapai 115,4%. Penurunan tersebut

Sementara untuk proses pengadaan barang dan

disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja

jasa hingga akhir tahun 2016 tercatat bahwa

bangunan dan gedung yang mencapai 91,5%

dari total aktivitas strategis yang terdiri dari 790

dan juga belanja jalan, irigasi dan jaringan yang

paket atau senilai Rp1,2 triliun, hanya sebanyak

hanya sebesar 89,4%. Pangsa kedua pos

70,0% yang berstatus provisional hand over

tersebut mencapai 90,4% dari total anggaran

(PHO) atau telah di lakukan serah terima.

belanja modal.

Sedangkan

yang

sedang

dalam

tahap

pelaksanaan mencapai 3,3%. Sementara untuk

sisanya 26,7% atau sebanyak 210 belum

tercatat sebesar Rp7,86 triliun atau 93,2% dari

dilakukan pengadaan.

APBN provinsi Sulawesi Tenggara 2015.

2.3. PERKEMBANGAN REALISASI

Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja pada

ANGGARAN APBN PROVINSI

tahun 2016 terutama didorong dari belanja

Penghematan anggaran yang terjadi pada APBN tahun 2016 menyebabkan alokasi Anggaran APBN Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 mengalami penurunan. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2016. Tercatat, terjadi penurunan anggaran APBN sebesar 19,8% dari sebelumnya Rp8,43 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp6,77 triliun di tahun 2016. Berdasarkan

jenisnya,

dianggarakan

sebesar

belanja Rp2,75

barang yakni sebesar 30,2% dari total belanja. Sementara itu, belanja modal memiliki peran 30,2% dari total realisasi belanja, diikuti oleh belanja pegawai (29,9%) dan belanja bantuan sosial (0,3%). Penurunan serapan APBN pada tahun 2016 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pada seluruh jenis belanja kecuali belanja bantuan sosial. Jenis belanja yang mengalami penurunan terbesar terjadi pada belanja pegawai.

barang

triliun

atau

sebesar 40,6% dari total APBN Provinsi Sulawesi Tenggara 2016, diikuti oleh belanja modal sebesar Rp2,09 triliun (30,9%), belanja pegawai sebesar Rp1,91 triliun (28,2%) dan belanja bantuan sosial Rp18,13miliar (0,3%). Komposisi tersebut sedikit berbeda dibandingkan dengan periode tahun 2015 dimana pos belanja modal memiliki pangsa terbesar yakni 45,1%, diikuti

Realisasi belanja barang pada tahun 2016 sebesar Rp2,31 triliun atau 84,2% dari total yang dianggarkan dalam APBN 2016. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp2,3 atau 91,7% dari total anggaran belanja barang dalam APBN 2015.

Penurunan

tersebut

utamanya

dipengaruhi oleh adanya penundaan DAU yang terjadi di bulan September. Sementara itu, realisasi belanja modal pada

oleh belanja barang (31,0%) Lebih jauh, realisasi APBN secara keseluruhan mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2016, realisasi APBN tercatat sebesar Rp 5,85 triliun, menurun dibandingkan tahun 2015 yang

tahun 2016 tercatat sebesar Rp1,77 atau 84,5% dari total anggaran, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,48 atau 91,7%. Penurunan

Tabel 2.3 Perbandingan Pencapaian Penyerapan Pendapatan dan Belanja APBN

Jenis Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Total

Pagu 1.591,5 2.614,5 3.804,3 424,4 8.434,6

Tahun 2015 Realisasi % Realisasi 1.588,6 99,82 2.398,5 91,74 3.476,9 91,39 400,2 94,31 7.864,2 93,24

Pagu 1.907,1 2.749,9 2.091,0 18,1 6.766,1

Tahun 2016 Realisasi % Realisasi 1.748,6 91,69 2.314,9 84,18 1.766,2 84,47 17,3 95,13 5.847,0 86,42

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Tenggara, diolah


37

38


Tabel 2.4 Perbandingan Pencapaian Penyerapan Pendapatan dan Belanja 9 Kota/Kabupaten Kabupaten/Kota Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga

tersebut

terjadi

Sultra Kendari Kolaka Kolaka Utara Konawe Konawe Selatan Konawe Utara 113,1 88,8 81,0 99,4 97,1 100,8 97,1 116,7 62,0 55,3 102,7 63,1 59,7 61,8 111,9 94,2 90,4 98,9 96,0 102,5 97,2 108,1 104,6 3,7 152,3 123,7 100,0 101,2 94,3 96,5 90,3 -

sejalan

88,4 89,0 87,5 4,2

78,7 83,2 69,8 -

dengan

Muna Muna Barat Wakatobi 97,4 99,2 99,8 80,4 204,8 99,6 98,2 97,3 99,8 100,0 -

95,5 77,7 89,9 92,9 91,2 86,7 92,7 96,3 93,0 88,4 97,1 91,7 94,7 93,2 94,3 53,3 94,3 89,9 90,5 80,0 92,2 98,5 96,5 70,0 - 25,0 0,7 Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diolah

adanya

mencapai 100.8%. Capaian tinggi tersebut

penundaan beberapa proyek infrastruktur di

disebabkan oleh capaian realisasi anggaran

Sulawesi Tenggara akibat adanya penundaan

pendapatan transfer yang mencapai 102,5%.

transfer DAU oleh pemerintah pusat.

Sementara kabupaten dengan capaian realisasi

Realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp1,75 triliun atau sebesar 91,7%, menurun jika dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,58 triliun atau 99,8%.

anggaran terendah adalah Kab. Kolaka (81,0%), rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh rendahnya capaian pendapatan transfer yang hanya sebesar 90,4%.

Sedangkan untuk belanja bantuan sosial pada

2.3.2. Realisasi Anggaran Belanja

akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp 17,3 miliar

Sejalan dengan rendahnya realisasi anggaran

atau 95,1%. Persentase tersebut lebih baik

pendapatan,

dibandingkan tahun 2015 sebesar 94,4%,

(sembilan) Kota/Kabupaten juga masih belum

meskipun secara nominal masih lebih rendah

optimal. Hal ini terlihat dari masih terdapat

yakni senilai Rp400,2 miliar. Realisasi yang lebih

daerah yang realisasi belanja di bawah 80%

baik

yakni Kab Kolaka (78,7%) dan Kab Konawe

ini

salah

satunya

disebabkan

oleh

realisasi

anggaran

belanja

9

pengurangan pagu belanja sosial.

(77,7%).

2.4. PERKEMBANGAN REALISASI

Sementara itu, hanya terdapat satu kabupaten

ANGGARAN APBD KOTA/KABUPATEN

yakni kabupaten Kolaka Utara yang realisasi

2.3.1. Realisasi Anggaran Pendapatan Berdasarkan data yang diperoleh dari realisasi 9 (sembilan)

Kota/Kabupaten

di

Sulawesi

Tenggara, realisasi APBD di daerah tersebut lebih rendah daripada capaian realisasi pendapatan provinsi. Dari 9 (sembilan) daerah tidak terdapat Kota/Kabupaten

yang

realisasi

pendapatan

melebihi realisasi anggarannya melebihi provinsi. Kabupaten dengan capaian realisasi anggaran tertinggi adalah Kab. Konawe Selatan yang

anggaran belanjanya lebih tinggi dari realisasi belanja provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian realisasi pada akhir tahun 2016 Kab. Kolaka Utara mencapai 95,5%. Tingginya capaian realisasi anggaran belanja tersebut disebabkan oleh tingginya realisasi belanja operasional (97,1%).

Bab 3

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 







Inflasi Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV 2016 mengalami penurunan dari 3,28% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 2,69% (yoy). Penurunan laju inflasi Sulawesi Tenggara tersebut disebabkan oleh penurunan inflasi yang terjadi baik di Kota Kendari maupun di Kota Baubau. Sumber utama penurunan inflasi tersebut adalah penurunan tekanan harga kelompok bahan pangan dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan. Upaya pengendalian inflasi difokuskan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi seluruh TPID Kota/Kabupaten dan TPID Provinsi. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga kebutuhan strategis terutama menjelang Hari Natal dan Tahun Baru.

KAJIAN EKONOMI & KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA FERBRUARI 2017

2

41 12%

3.1. KONDISI UMUM INFLASI

3.1.1. Perkembangan Inflasi Tahunan ( year on year )

8% 6% 4% 2%

Realisasi Triwulan IV 2016 Tingkat

inflasi

IHK

0%

provinsi

I

Sulawesi

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

Tenggara1 tercatat sebesar 2,69% (yoy) pada

Sulsel

Sulbar

Sultra

Triwulan IV 2016, menurun dibandingkan

Sulteng

Gorontalo

Sulut

(Grafik

3.1).

menurunnya

tekanan

Sumber

inflasi

utama

berasal

dari

penurunan harga kelompok bahan makanan dan

deflasi

yang

terjadi

pada

kelompok

transport, komunikasi dan jasa keuangan. Penurunan tekanan inflasi bahan makanan tersebut disebabkan oleh penurunan harga komoditas padi dan cabai rawit akibat adanya panen pada periode tersebut. Sedangkan untuk deflasi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan disebabkan oleh deflasi tarif angkutan udara yang terjadi seiring adanya penambahan frekuensi dan pembukaan rute baru penerbangan dari dan menuju Baubau pada bulan November 2016. Sementara untuk

IV

Sulawesi

dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,28%(yoy)

III

2016

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2

Pergerakan Inflasi Tahun Provinsi di Sulawesi

3.3). Hal tersebut membuat inflasi tahunan

Sulawesi Tenggara pada periode laporan berada di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,02% (yoy). Namun

demikian,

secara

spasial

wilayah

Sulawesi, inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode laporan berada di posisi kedua

tertinggi

setelah

Provinsi

Sulawesi

Selatan. Tingginya tekanan inflasi tahunan Sulawesi Tenggara tersebut disebabkan oleh adanya based effect setelah pada tahun sebelumnya tercatat memiliki tekanan inflasi tahunan yang terendah (Grafik 3.2).

kelompok yang lain tercatat relative stabil (Grafik

15.00

0.15

0.30

0.50 0.23

-0.50

5.00 0.00

III

IV

I

2015

Sultra

II

III

IV

2016

Nasional

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.1

Pergerakan Inflasi Tahunan Sulawesi Tenggara

Tw IV Transpor

2014

II

Pendidikan

I

Perumahan

IV

Makanan Jadi

III

Bahan Makanan

II

Kesehatan

Tw III

-5.00

Sandang

2.69%

0.50 0.00

-0.21

10.00

I

1

0.29

% yoy

3.02%

1.00

0.71

% andil

10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.3

Pergerakan Inflasi Tahunan Sultra Berdasarkan Kelompok

Angka inflasi Sulawesi Tenggara merupakan perhitungan agregasi oleh KPw BI Sulawesi Tenggara berdasarkan data IHK (indeks harga konsumen) Kota Kendari dan Kota Baubau yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.


10%

% yoy

3.49%

10.00 5.00 0.00

-5.00

3.07% 2.45%

Baubau

10.00 5.00

2.69%

1.71% 0.94%

0.00

Tw III

Transpor

Pendidikan

Sandang

Makanan Jadi

Kesehatan

Tw IV

Perumahan

-5.00

3.42% 3.02% 2.90%

2.03%

% yoy

15.00

15.00

Kendari

Bahan Makanan


42

Kendari

Baubau

Sultra

Tw IV 2016

Nasional

Jan-17

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.4

Dilihat

Pergerakan Inflasi Tahunan Kota Kendari dan Kota Baubau Berdasarkan Kelompok

dari

kota

yang

menjadi

daerah

Kawasan Timur

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.5

sebesar

Perbandingan Kinerja Inflasi Tahunan Pada Triwulan IV 2016 dan Tracking Januari 2017

9,72%

(yoy).

Kondisi

tersebut

perhitungan inflasi nasional, penurunan inflasi

disebabkan oleh adanya pembukaan rute

tahunan Sulawesi Tenggara disebabkan oleh

penerbangan baru dari Baubau- Kendari dan

penurunan yang terjadi baik di Kota Baubau

penambahan penerbangan Baubau-Makassar

maupun Kota Kendari. Inflasi di Kota Baubau

menjadi 3 (tiga) kali sehari.

jauh menurun dari 3,77% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 1,71% (yoy) pada Triwulan IV 2016. Sementara untuk inflasi di Kota Kendari mengalami penurunan dari 3,09% (yoy) menjadi 3,07% (yoy). Seperti

Hal sedikit berbeda terjadi di Kota Kendari, penurunan

tekanan

inflasi

tahunan

pada

triwulan IV hanya disebabkan oleh penurunan kelompok bahan makanan yang didorong oleh deflasi komoditas cabai rawit (dari 37,61%-yoy

halnya

inflasi

tahunan

Sulawesi

menjadi

-13,87%-yoy).

Tenggara, penurunan inflasi tahunan Kota

komoditas

Baubau

tersebut

juga

disebabkan

oleh

penurunan

angkutan mengalami

Sementara

udara

pada

peningkatan

untuk periode tekanan

tekanan kelompok bahan makanan dan deflasi

sehingga menahan laju penurunan yang terjadi.

kelompok

jasa

Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok

bahan

angkutan udara tersebut terjadi seiring adanya

makanan menurun dari 5,63% (yoy) menjadi

peningkatan permintaan akibat adanya Hari

2,14% akibat deflasi komoditas beras dan

Natal dan libur akhir tahun. Angkutan udara

bumbu-bumbuan. Sementara untuk kelompok

meningkat di triwulan IV sebesar 21,05% (yoy)

transport,

setelah sebelumnya 16,23% (yoy) (Grafik 3.4).

keuangan.

transport, Inflasi

komunikasi

pada

komunikasi

dan

kelompok

dan

jasa

keuangan

tercatat mengalami deflasi sebesar 3,51% (yoy), jauh menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh deflasi tarif angkutan udara yang mencapai 3,26% (yoy), setelah sebelumnya tercatat inflasi

Tracking Triwulan I 2017 Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa terdapat penurunan tekanan pada awal triwulan 2017. Inflasi pada bulan Januari kembali menurun dan berada pada level 2,03% (yoy) (Grafik

3.5).

Penurunan

tersebut

terutama

43

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5

1.00

TW IV

%, mtm

0.50

0.13

0.12

0.59

0.42

0.00

Kendari

0.20

0.26

Baubau

-0.22

-0.50 -1.00

-1.50

(0.59)

-1.54

-2.00 1

2

3 2014

4

5

6

7 2015

8

9

10

11 12 2016

Okt-16

Nov-16

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.6

Pergerakan dan Pola Inflasi Bulanan Sulawesi Tenggara

Des-16

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.7

Pergerakan Inflasi Bulanan Kota Kendari dan Kota Baubau Triwulan IV 2016

disebabkan oleh penurunan kelompok bahan

penyesuaian subsidi listrik pelanggan 900 VA

makanan akibat based effect setelah pada bulan

yang terjadi pada bulan Januari dan Maret

Januari 2016 terjadi kenaikan harga bahan

sehingga berpotensi mendorong peningkatan

makanan, terutama untuk komoditas ikan segar,

inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan

sayur-sayuran

bahan bakar.

dan

bumbu-bumbuan

serta

komoditas beras seiring dengan berkurangnya pasokan dari sentra-sentra produksi maupun luar Sulawesi Tenggara. Sementara

untuk

kelompok

transport,

komunikasi dan jasa keuangan pada bulan Januari 2017 tercatat mengalami peningkatan tekanan sehingga menahan laju penurunan. Peningkatan tersebut terjadi akibat adanya peningkatan biaya perpanjangan STNK yang tercatat mengalami inflasi 107,01% (yoy) dan tarif pulsa ponsel sebesar 16,30% (yoy). Sedangkan untuk komoditas angkutan udara tercatat

masih

mengalami

deflasi

sebesar

8,57%(yoy) akibat deflasi yang terjadi di Kota Baubau. Dengan kondisi tersebut, inflasi tahunan pada akhir triwulan I 2017 diperkirakan lebih tinggi daripada inflasi di Triwulan IV 2016. Salah satu risiko yang dapat menyebabkan inflasi akhir triwulan I 2017 menjadi lebih tinggi adalah tekanan

yang

terjadi

karena

terdapat

3.1.1. Perkembangan Inflasi Bulanan ( month

to month)

Realisasi Triwulan IV 2016 Secara bulanan, pergerakan inflasi Sulawesi Tenggara selama Triwulan IV 2016 mengalami tren peningkatan. Dimulai dengan kondisi inflasi sebesar 0,20% (mtm) pada bulan Oktober, diikuti dengan terjadinya deflasi cukup dalam sebesar 0,59% (mtm) pada bulan November dan kembali terjadi inflasi pada bulan Desember sebesar 0,26% (mtm) (Grafik 3.6). Apabila dibandingkan dengan pola bulanannya selama tahun 2014-2015, inflasi yang terjadi pada Triwulan IV tersebut relatif lebih rendah. Penyebab utama terjadinya inflasi pada bulan Oktober dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas ikan segar seiring adanya penurunan pasokan akibat faktor cuaca, penyesuaian tarif tenaga listrik serta peningkatan tarif angkutan udara. Namun demikian mulai masuknya panen di beberapa sentra penghasil beras tercatat


%, mtm


44 mampu berdampak pada penurunan harga

Kondisi yang sama terjadi di Kota Kendari,pada

komoditas beras sehingga mampu menahan laju

awal triwulan IV, Kota Kendari mengalami inflasi

peningkatan inflasi.

sebesar 0,12% (mtm), lalu menurun dengan

Sementara deflasi cukup dalam yang terjadi di bulan November disebabkan oleh koreksi harga pada tarif angkutan udara dan komoditas bahan makanan.

Penurunan

harga

komoditas

tercatat deflasi sebesar 0,22% (mtm) di bulan November dan kembali mengalami meningkat di bulan

Desember

dengan

mencatat

inflasi

sebesar 0,13% (mtm).

angkutan udara tersebut disebabkan oleh

Tracking Triwulan I 2017

adanya pembukaan rute baru Baubau-Kendari

Mengawali triwulan I 2017, inflasi Sulawesi

dan

penerbangan

Tenggara pada Januari 2017 tercatat sebesar

Baubau-Makassar. Sementara untuk komoditas

0,76% (mtm). Kondisi tersebut berada di atas

bahan makanan disebabkan oleh penurunan

rata-rata pola bulanannya selama tahun 2014-

harga komoditas ikan segar dan sayur-sayuran

2016

seiring dengan faktor cuaca yang makin

peningkatan tekanan inflasi didorong oleh

kondusif sehingga tidak menggangu hasil

kelompok

bahan

tangkapan nelayan dan produksi komoditas

komoditas

ikan

holtikultura.

kelompok makanan jadi yakni pada komoditas

Selanjutnya terjadi peningkatan inflasi pada

rokok kretek serta kelompok transportasi dan

bulan Desember disebabkan oleh peningkatan

komunikasi yakni pada komoditas angkutan

tarif angkutan udara seiring dengan adanya

dalam kota dan tarif pulsa telepon selular. Di

peningkatan permintaan saat libur Natal dan

samping itu, kenaikan tarif tenaga listik dan

Tahun Baru. Sementara untuk komoditas bahan

biaya

makanan tercatat masih mengalami deflasi

memberikan kontribusi atas kenaikan inflasi di

walaupun mengalami peningkatan tekanan

periode Januari 2017 tersebut.

karena berkurangnya pasokan komoditas ikan

Melihat pola inflasi bulanan pada bulan Februari

segar akibat faktor cuaca.

dan Maret, diperkirakan akan terjadi penurunan

Kondisi tersebut sejalan dengan pergerakan laju

laju inflasi pada bulan Februari namun kembali

inflasi yang terjadi di Kota Baubau selama

mengalami peningkatan di akhir triwulan I 2017.

Triwulan IV 2016. Kota Baubau tercatat

Penurunan tekanan inflasi yang terjadi pada

mengalami inflasi sebesar 0,42% (mtm) di bulan

bulan

Oktober, lalu mengalami deflasi cukup dalam

disebabkan oleh koreksi harga pasca kenaikan

yang mencapai 1,54% (mtm) di bulan November

tarif perpanjangan STNK di bulan Januari serta

dan pada bulan Desember, kembali terjadi

terjaganya ketersediaan stok bahan makanan

peningkatan tekanan inflasi sebesar 0,59%

khususnya komoditas beras, bumbu-bumbuan

(mtm)(Grafik 3.7).

dan sayuran. Sementara untuk peningkatan

penambahan

frekuensi

(0,64%,

mtm).

makanan segar

perpanjangan

Februari

yang terjadi pada

Adapun

dan

STNK

mendatang

yakni

sumber pada

sayur-sayuran,

juga

turut

diperkirakan

bulan Maret diperkirakan

disebabkan oleh potensi kenaikan tarif tenaga

tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan

listrik akibat kebijakan penyesuaian subsidi listrik

pasokan baik dari sentra-sentra produksi di

pelanggan 900 VA.

Sulawesi Tenggara maupun dari luar seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur seiring telah

3.2. DISAGREGASI INFLASI2

masuknya musim panen komoditas tersebut di

Realisasi Triwulan IV 2016 Penurunan tekanan inflasi tahunan Sulawesi

akhir tahun 2016.

Tenggara pada Triwulan IV 2016 disebabkan

Hal

oleh penurunan pada seluruh komponen

Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh

disagregasi ( administered prices, volatile food

KPwBI Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota

dan

kelompok

Kendari. Komoditas beras dan cabai rawit

administered prices terutama didorong oleh

menunjukkan adanya penurunan harga. Harga

deflasi yang terjadi pada tarif angkutan udara

komoditas beras kualitas medium dan kualitas

khususnya di kota Baubau. Pada akhir tahun

super di Pasar Mandonga pada triwulan IV

2016 tarif angkutan udara di Kota Baubau

mengalami penurunan sekitar Rp200,-/kg jika

tercatat mengalami deflasi sebesar 16,33%,

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

sementara pada triwulan sebelumnya tercatat

Sedangkan komoditas cabai rawit di Pasar Kota

mengalami inflasi 9,72% (yoy). Deflasi tersebut

pada akhir Triwulan IV adalah Rp55.000,-/kg

disebabkan oleh adanya penambahan frekuensi

menurun jika dibandingkan pada triwulan IV

penerbangan Baubau-Makassar dari semula

yang tercatat sebesar Rp57.500,-/kg. Kondisi

sebanyak 2(dua) kali sehari menjadi 3(tiga) kali

tersebut juga sesuai dengan indeks perkiraan

sehari serta pembukaan rute baru Baubau-

pengeluaran konsumen di Sulawesi Tenggara

Kendari dengan frekuensi 1(satu) kali sehari di

pada Triwulan IV 2016 yang mengalami

bulan November 2016. Selain itu, tarif tenaga

penurunan pada kelompok bahan makanan.

listrik juga turut memberikan andil terhadap

(Grafik 3.9) .

penurunan

tercatat

Sejalan dengan komponen administered prices

menurun dari 3,01% (yoy) di triwulan III 2016

dan volatile food, perkembangan komponen

menjadi 2,18% (yoy) di triwulan IV 2016.

inflasi inti (core inflation) di Sulawesi Tenggara

Sementara untuk kelompok volatile food yang

juga mengalami penurunan. Komoditas inti yang

juga mengalami penurunan harga di Triwulan IV

mengalami

2016 jika dibandingkan triwulan sebelumnya,

makanan jadi dan sandang yang terjadi baik di

penurunan

penurunan

Kota Kendari maupun Kota Baubau. Komoditas

komoditas beras dan cabai rawit. Penurunan

sandang mengalami penurunan dari 4,70%

inflasi

inti).

yang

Penurunan

terjadi

disebabkan

dengan

oleh

tersebut sejalan

penurunan

dengan

adalah

hasil

Survei

komoditas

(yoy) di triwulan III menjadi 4,18% (yoy) di 2

Analisis disagregasi membagi inflasi menjadi inflasi inti (core inflation) dan inflasi non-inti (volatile food dan administered prices). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.


45


46 Triwulan IV seiring telah kembali normalnya

akibat adanya potensi kenaikan tarif listrik dan

permintaan masyarakat pasca adanya perayaan

penyesuaian kembali di bulan Maret terhadap

Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha di triwulan

pelanggan 900 VA. Selain itu, kelompok volatile

sebelumnya.

food

Sementara

untuk

kelompok

juga

diperkirakan

akan

mengalami

makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau

peningkatan tekanan seiring dengan tingginya

mengalami penurunan dari 8,53% (yoy) menjadi

gelombang

8,08% (yoy) di triwulan IV 2016. Penurunan ini

mengganggu pasokan komoditas ikan segar.

merupakan efek lanjutan dari adanya penurunan harga bahan makanan.

laut

sehingga

berpotensi

Peningkatan tekanan inflasi pada periode mendatang juga terindikasi dari hasil Survei

Tracking Triwulan I 2017

Konsumen (SK) yang dilakukan oleh KPwBI

Mengawali triwulan I 2017, inflasi tahunan

Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil SK

Sulawesi Tenggara mengalami penurunan akibat

diperoleh informasi bahwa indeks pengeluaran

adanya deflasi pada komponen volatile food.

konsumen di 3 bulan mendatang meningkat dari

Sementara untuk kelompok administered prices,

146,0 di Triwulan IV 2016 menjadi 170,2 di

dan inflasi inti tercatat mengalami peningkatan

triwulan I 2017. Sejalan dengan kondisi tersebut

sehingga menahan laju penurunan yang terjadi

indeks harga pada 3 bulan mendatang juga

di bulan Januari 2017.

meningkat menjadi 185,6 di triwulan I 2017

Deflasi kelompok volatile food yang terjadi pada bulan Januari 2017 terutama disumbang oleh komoditas

beras,

ikan

segar

(bandeng,

baronang, cakalang dan layang), sayur sayuran (bayam, terong panjang dan tomat sayur) dan bumbu-bumbuan (bawang merah dan cabai rawit) akibat terjaganya pasokan komoditas tersebut. Sebaliknya, kelompok administered

prices tercatat mengalami peningkatan tekanan akibat adanya peningkatan biaya perpanjangan

setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 172,0. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengeluaran kelompok bahan makanan (174,0 di triwulan IV 2016 menjadi 187,3 di triwulan I 2017) dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan (174,0 di triwulan IV 2016 menjadi 187,3 di triwulan I 2017). 3.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

STNK dan kebijakan serta kebijakan penyesuaian

Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh

subsidi listrik pada pelanggan 900 VA.

pemerintah daerah bersama Bank Indonesia

Melihat perkembangan yang ada dan hasil

liaison, laju inflasi tahunan Sulawesi Tenggara pada

triwulan

I

2017

diperkirakan

akan

mengalami peningkatan tekanan. Peningkatan tersebut utamanya masih disebabkan oleh peningkatan kelompok administered

prices

selama Triwulan IV 2016 difokuskan untuk melaksanakan pemantauan harga kebutuhan strategis di pasar serta menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga kebutuhan strategis terutama di akhir tahun. Secara ringkas langkahlangkah pengendalian inflasi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

47 - Keberadaan tol laut perlu disampaikan

antar TPID.

secara luas kepada masyarakat agar memberikan

Pada tanggal 28 November 2016 telah

untuk membangan komitmen bersama dalam

rangka

pengendalian

yang

relatif

masih

baru,

optimal

pasokan barang dari luar daerah. - Mendorong

peran

BUMD

sebagai

pelaksana kerjasama antar daerah untuk

harga

menjaga pasokan barang.

komoditas di kabupaten tersebut. Sebagai TPID

yang

termasuk untuk mendukung kelancaran

dilakukan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Buton Tengah. Rapat tersebut bertujuan

manfaat

fokus

Sementara itu dalam rapat TPID Kota

pertemuan dititikberatkan untuk membekali

Baubau yang diselenggarakan pada tanggal

para anggota TPID mengenai pentingnya

26 Januari 2017 telah dihasilkan beberapa

peran TPID dalam membantu meningkatkan

rekomendasi

kesejahteraan masyarakat, mekanisme kerja

stabilitas harga diantaranya :

TPID dan kewajiban dari TPID Kabupaten dalam hubungannya dengan TPID Provinsi

-

rangka

menjaga

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar

maupun TPI Nasional.

dalam

pihak

untuk

memastikan

kelancaran pasokan dan ketersediaan

Selanjutnya pada 23 Januari 2017 juga

barang termasuk dengan distributor/

diselenggarakan Rapat TPID Kabupaten

pedagang besar.

Wakatobi dengan membahas beberapa pokok

permasalahan

diantaranya

menyangkut tingginya biaya/upah bongkar barang

di

pelabuhan,

harga

dan

-

Mendorong peningkatan produktivitas tanaman bahan makanan.

2. Mengelola Ekspektasi Masyarakat

ketersediaan BBM, evaluasi pemanfaatan tol

Upaya untuk menekan inflasi oleh TPID juga

laut, tingginya ketergantungan Wakatobi

dilakukan dengan mengarahkan ekspektasi

terhadap daerah lain sehingga rawan terjadi

masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan

gangguan

TPID

pasokan.

permasalahan

Menyikapi

tersebut

merekomendasikan

beberapa

mengarahkan

ekspektasi

forum

konsumen yakni dengan meningkatkan arus

hal

informasi melalui media massa. Informasi mengenai kecukupan stok barang dan

diantaranya : - Menyampaikan surat klarifikasi kepada Pertamina

untuk

mengenai

kuota/jumlah

pasokan BBM di wilayah Wakatobi dan jika diperlukan, TPID dapat memanggil Pertamina untuk memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah.

aktivitas sidak pasar disebarluaskan melalui media massa untuk mencegah terjadinya

panic buying yang menyebabkan terjadinya pembelian berlebihan yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan barang di pasar. Pada triwulan IV 2016 telah dilakukan sidak kebeberapa pasar tradisional maupun pasar


1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi


48 modern dan kunjungan ke gudang Bulog

Sementara upaya peningkatan produksi

serta distributor kebutuhan pokok untuk

bahan pangan ditempuh melalui perluasan

memastikan

lahan

ketersediaan

kestabilan stok

harga

komoditas

dan

strategis

pertanian

pertanian

(sawah),

melalui

intensifikasi

penyelenggaraan

menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

pelatihan, penyaluran pupuk bersubsidi,

Selain itu Tim Pengendalian Daerah (TPID)

sarana produksi, benih unggul dan aplikasi

Provinsi Sultra bekerjasama dengan PT.

teknologi baru. Upaya lain yang dilakukan

Pertamina

dalam meningkatkan kemandirian daerah

melakukan

operasi

pasar

terhadap komoditas LPG 3 kg mengantipasi

dalam

adanya

merah, cabe dan sayur-sayuran yakni melalui

peningkatan

harga

komoditas

tersebut di masyarakat.

Pengendalian Inflasi Sulawesi Tenggara. Sampai dengan akhir tahun 2016 beberapa kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan Road Map TPID Sulawesi Tenggara yang telah dilakukan diantaranya yaitu monitoring dan

mengkomunikasikan

hasil

pemantauan kepada masyarakat melalui media massa (surat kabar, televisi) dengan tujuan menjaga ekspektasi masyarakat/ konsumen terutama pada moment-moment dimana

berpotensi

terjadi

lonjakan

permintaan (hari raya, akhir tahun, liburan). Upaya lain dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi juga dilakukan dengan memutar iklan layanan masyarakat untuk berkonsumsi secara wajar. Dalam hal penguatan

kelembagaan

dan

sinergi

kerjasama antar pihak, kegiatan yang telah dilaksanakan kegiatan

yakni

capacity

Kota/Kabupaten,

kebutuhan

bawang

pengembangan KRPL (Kawasan Rumah

3. Perkembangan pelaksanaan Road Map

harga

memenuhi

menyelenggarakan building

bagi

TPID

menyelenggarakan

pertemuan antar TPID dalam forum Rakorda TPID dan HLM TPID Provinsi.

Pangan Lestari) yang diselenggarakan di 53 kelompok se Sulawesi Tenggara. Dalam rangka menjaga kelancaran pasokan, selama tahun 2016 juga telah dilakukan peningkatan Baubau,

kapasitas

Waonii,

pelabuhan

pembukaan

penyeberangan laut Amolengo yang

diharapkan

akan

di rute

Labuan

mendukung

kelancaran arus barang/orang antar daerah. Hal lain yang dilakukan dalam mendukung kelancaran distribusi barang yakni melalui rehab pasar di 9 lokasi yakni di Kota Kendari, Muna,

Kolaka,

Konawe

Kepulauan,

Bombana, Konawe Utara, Buton, Buton Tengah

dan

penyelesaian Distribusi

Buton

Selatan

pembangunan

Barang

Provinsi

serta

1

Pusat

yang

akan

difungsikan pada tahun 2017. Tak kalah pentingnya, TPID bersama pihak terkait pada tahun 2016 menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan operasi pasar untuk komoditas strategis.

KAJIAN EKONOMI & KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN II 2016

Bab 4

STABILITAS KEUANGAN DAERAH 





Stabilitas keuangan daerah masih terjaga, terutama dari ketahanan sektor rumah tangga. Tingkat konsumsi masyarakat yang masih terjaga, perilaku berutang yang masih normal, dan risiko kredit yang masih terjaga berdampak minimal pada stabilitas sistem keuangan. Dari sisi sektor korporasi, kinerja korporasi utama sudah mulai membaik ditengah pelemahan ekonomi global dan mampu menopang ketahanan sistem keuangan di Sulawesi Tenggara. Perekonomian yang melambat mempengaruhi kinerja institusi keuangan, khususnya perbankan di Sulawesi Tenggara. Kinerja penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit mengalami perlambatan. Sementara itu, risiko kredit menunjukkan peningkatan meskipun masih dalam batas terkendali.


2

4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

tangga masih berkontribusi besar terhadap

4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

perekonomian

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi

Secara tahunan konsumsi rumah tangga di

keuangan

tingkat

Sulawesi Tenggara tumbuh meningkat dari

pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat

5,1% (yoy) pada tahun 2015 menjadi 6,1% (yoy)

konsumsi, dan kondisi pembiayaan/kredit oleh

di tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan

rumah

tingkat

provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, peningkatan

pendapatan, tingkat pengangguran dan tingkat

pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif

konsumsi rumah tangga turut juga dipengaruhi

cukup

oleh kinerja perekonomian.

pertumbuhan rata-rata konsumsi se-Sulawesi

Pada triwulan IV 2016, kondisi perekonomian

(Grafik 4.2).

Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan (lihat

Peningkatan aktivitas konsumsi rumah tangga

Bab 1 ). Peningkatan tersebut hanya didorong

selama tahun 2016 tersebut turut meningkatkan

oleh membaiknya kinerja ekspor luar negeri,

optimisme rumah tangga dalam melakukan

sementara

seperti

kegiatan konsumsi. Hal ini terlihat dari rata-rata

investasi

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) selama

Kondisi demikian

triwulan IV 2016 yang mencapai 139,9 dan terus

ternyata belum mampu meningkatkan aktivitas

bergerak dalam tren yang meningkat (Grafik 4.2).

tangga.

tangga

Secara

umum,

komponen

pengeluaran

adalah

lainnya

pemerintah

dan

mengalami perlambatan.

konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga pada periode tersebut tercatat hanya tumbuh sebesar 5,1% (yoy), lebih rendah daripada periode sebelumnya yang dapat tumbuh

sebesar

6,0%

(yoy)

4.1).

(Grafik

Meskipun melambat namun konsumsi rumah Pangsa thd PDRB (%)

%, yoy

60,0

8,0 7,0

6,0 55,0

6,0

5,1

5,0

50,0

4,0 47,3 46,1 3,0

45,0

2,0 1,0

40,0

0,0 I

II

III

IV

2014 Pangsa

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2015 2016 gKonsumsi RT (sb.kanan)

tinggi

Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Sulawesi Tenggara

dengan

dan

telah

berada

di

atas

Faktor yang menyebabkan optimisme konsumen masih tinggi pada triwulan tersebut adalah adanya ekspektasi kondisi ekonomi ke depan yang relatif meningkat. Hal tersebut didorong oleh perkiraan rumah tangga mendapatkan peningkatan pendapatan/ penghasilan pada %, yoy 7,0

Gorontalo

Sulut

6,5 6,0

Sultra

Sulteng SULAWESI Sulsel

5,5 5,0 Sulbar

4,5

2016

4,0

2015 3,5 45,0

% 50,0

55,0

60,0

65,0

Pangsa Konsumsi RT dalam PDRB

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, diolah

Grafik 4.1

Tenggara

pangsa sebesar 46,1%.

Pertumbuhan Konsumsi RT

rumah

Sulawesi

Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.2

Pertumbuhan Aktivitas Konsumsi Rumah Tangga Setahun se-Sulawesi


51

indeks

indeks

180

200

Kenaikan harga BBM

Kenaikan harga BBM

160

162

162

80

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 9101112

60

2016

Ekspektasi Penghasilan

Ekspektasi Lapangan Kerja

Ekspektasi Kegiatan Usaha

Est. Apr 17

Est. Mei 17

Est. Jun 17

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sultra, diolah

100%

Grafik 4.5

Perubahan Penghasilan Saat Ini dibandingkan 6 Bulan yang lalu

25

% kenaikan

max rata-rata min

20

15

10

10

15

10

10

10 10

5

10 7

5

10

13 0

4

0

Lainnya

80%

Perorangan

60%

Kesehatan

40%

Listrik

20%

Pertanian 25% 17% Pertambangan 0% Listrik 25% Konstruksi 0% 20% Perdagangan 46% 5% Transportasi 50% 25% Hotel Restoran 50% 17% Jasa Keuangan 50% Jasa Profesional 100% Persewaan 100% Pemerintahan 40% 2% Pendidikan 62% 4% Kesehatan 0% Kebudayaan 0% Lainnya 43% 5% Perorangan 100% Lebih baik Sama Lebih Buruk Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sultra, diolah

Ekspektasi Rumah Tangga Sultra Terhadap Ekonomi 6 Bulan Mendatang

Konstruksi

0%

Grafik 4.4

Pertambangan

Persepsi Rumah Tangga Sultra Terhadap Kondisi Saat Ini

Pertanian

Grafik 4.3


Kebudayaan

2015

IKE (Keyakinan Konsumen) IKE (Kondisi Saat Ini) IEK (Ekspektasi Konsumen)

Pendidikan

2014

Persewaan

60

100

Pemerintahan

Penurunan harga BBM

Jasa Keuangan

Penurunan harga BBM Penurunan harga BBM

120

Jasa Profesional

80

174

140

Transportasi

100

160

Hotel Restoran

120

163

168 171

160 pesimis optimis

140

186

182

180

Perdagangan

200

pesimis optimis


52


Grafik 4.6

Ekspektasi Peningkatan Gaji/Upah 6 bulan mendatang Berdasarkan Sektoral

rentang 6 bulan ke depan. Selain itu, ekspektasi

sektor

bahwa lapangan kerja yang tersedia semakin

kesehatan dan jasa kebudayaan. Bahkan semua

banyak juga memperkecil kerentanan sektor

responden yang bekerja di bidang transportasi

rumah tangga dalam sektor keuangan di

dan persewaan memiliki penghasilan yang lebih

Sulawesi Tenggara (Grafik 4.4).

baik daripada 6 bulan sebelumnya. (Grafik 4.5).

Berdasarkan

hasil Survei Konsumen yang

Sumber kerentanan yang berasal dari sisi

dilakukan oleh KPw BI Sulawesi Tenggara,

penghasilan rumah tangga diperkirakan masih

peningkatan penghasilan rumah tangga pada

dapat terjaga pada periode mendatang. Hasil

triwulan IV 2016 dialami oleh 45% responden,

dari Survey Konsumen juga menunjukkan

sementara hanya 5% saja yang mengalami

bahwa

penurunan

penghasilan

mendapatkan

dan

penghasilan

pertambangan,

responden

masih

konstruksi,

jasa

memperkirakan

50%

masih

terjadinya peningkatan penghasilan di 6 bulan

yang

sama

berikutnya.

Secara

aggregat,

responden

dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Berdasarkan

memperkirakan akan terdapat penambahan

sektornya,

usaha

gaji/upah sebesar 8,8%. Secara sektoral, rumah

mengalami peningkatan penghasilan, kecuali

tangga yang bekerja pada sektor jasa profesional

hampir

seluruh

sektor

53

5 4 3 2 1 0

-1

Idul Fitri

indeks perubahan harga


inflasi %, qtq

indeks 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0

220 200 180 160 140 120 100 80

-2 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 2015 2016 2017 Ekspektasi Perubahan harga (moving 3 mo) Inflasi Sultra qtq

Est.Jan 17


Grafik 4.7

Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Mendatang

Est.Feb 17

Est.Mar 17


Grafik 4.8

Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi

memiliki optimisme peningkatan penghasilan

Meskipun demikian, pada triwulan I 2017,

yang paling tinggi (15%), diikuti oleh pekerjaan

rumah tangga akan menghadapi tekanan harga

di bidang pendidikan (13%) (Grafik 4.6).

dari sisi administered prices dan bahan makanan

Sumber kerentanan keuangan rumah tangga lainnya adalah terkait dengan adanya potensi tekanan harga. Namun pada triwulan IV 2016, sumber kerentanan ini masih dalam level yang terjaga karena inflasi Sulawesi Tenggara pada periode tersebut mengalami penurunan (lihat

(Grafik 4.7). Adanya adjusment tarif listrik dan

kondisi cuaca diperkirakan akan mempengaruhi pasokan bahan makanan. Hal ini juga sudah diperkirakan

oleh

rumah

tangga

yang

memperkirakan inflasi akan meningkat pada bulan Februari 2017 (Grafik 4.8).

Bab 1 ). Sumber utama menurunnya tekanan

4.1.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

inflasi berasal dari penurunan harga kelompok

Secara umum, penggunaan keuangan rumah

bahan makanan dan deflasi yang terjadi pada

tangga lebih banyak ditujukan untuk keperluan

kelompok

konsumsi. Pada triwulan IV 2016, pengeluaran

transport,

komunikasi

dan

jasa

keuangan.

untuk konsumsi mengambil porsi sebesar

Tw III 2016

Tw IV 2016 61,1%

51,4% 20,1% 28,6%

Konsumsi

56,1% 20,1% 23,9%

Cicilan/Pinjaman

Tabungan

Pengeluaran/bulan

>Rp5 jt Rp4,1 - 5 jt

53,8%

Rp3,1 - 4 jt

55,7%

Rp2,1 - 3 jt

54,5%

18,7%

26,7%

Rp1 - 2 jt

55,2%

17,5%

27,3%

0%

20%

Konsumsi


Grafik 4.9

Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Sulawesi Tenggara

19,6% 19,3%

40%

Cicilan/Pinjaman

22,0%

22,5%

60%

24,1%

21,8%

80%

100%

Tabungan


Grafik 4.10 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Pengeluaran/Bulan

Pengeluaran/ bln

20%-30%

>30%

TMP

0-10%

10%-20%

20%-30%

>30%

Tabungan

10%-20%

Debt Service Ratio (DSR)

Tabel 4.2 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Tingkat Pengeluaran/bulan Triwulan IV 2016

>0-10%

Pengeluaran/ bln

Tabel 4.1 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Tingkat Pengeluaran/Bulan Triwulan IV 2016

Rp1 - 2 jt

1,7%

3,0%

1,7%

2,0%

12,0%

Rp1 - 2 jt

2,7%

3,0%

5,0%

7,0%

2,7%

Rp2,1 - 3 jt

5,0% 20,3%

5,7%

3,7%

15,3%

Rp2,1 - 3 jt

6,0%

13,0%

17,0%

10,7%

3,3%

Rp3,1 - 4 jt

2,0%

3,0%

4,3%

2,3%

6,7%

Rp3,1 - 4 jt

4,7%

5,3%

4,0%

3,7%

0,7%

Rp4,1 - 5 jt

1,0%

1,7%

1,0%

0,7%

0,7%

Rp4,1 - 5 jt

1,0%

2,3%

0,7%

1,0%

0,0%

>Rp5 jt

1,7%

2,7%

0,3%

0,7%

1,0%

>Rp5 jt

2,0%

3,0%

0,7%

0,3%

0,3%

11,3% 30,7% 13,0%

9,3%

35,7%

16,3%

26,7%

27,3%

22,7%

7,0%

Rp1 - 2 jt

1,0%

2%

-1%

Rp2,1 - 3 jt

2%

13%

3%

Rp3,1 - 4 jt

2%

1%

Rp4,1 - 5 jt

1%

1%

0%

2%

0%

6,3% 19,3%

3,7%

>Rp5 jt Total

-1,0% -13,3%

TMB

>30%

20%-30%

10%-20%

Perubahan Tabungan*

0-10%

TMP

Total

Pengeluaran/ bln

>30%

20%-30%

10%-20%

Perubahan DSR*

0-10%

Total

Pengeluaran/ bln


54

TMB

Rp1 - 2 jt

1,0%

-2,0%

-2,0%

-8,0%

-1,0%

0,3%

Rp2,1 - 3 jt

1,3%

6,7%

8,7%

4,0%

-1,7%

2%

-3% -10,3%

Rp3,1 - 4 jt

1,3%

3,7%

-3,3%

-7,0%

-3,7%

0%

-1%

-1,0%

Rp4,1 - 5 jt

0,0%

1,7%

-1,3%

0,3%

-1,3%

0%

0,3%

>Rp5 jt

1,3%

2,7%

0%

0,0%

-1,0%

5,0%

12,7%

1,7% -10,7%

-8,7%

0,0%

-5,3% -24,0%

TMP = Tidak Memiliki Pinjaman/Cicilan * Perubahan triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan II 2016


Total

TMB = Tidak Menabung * Perubahan triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan II 2016


56,1%, lebih tinggi dibandingkan dengan

terdapat diferensiasi yang signifikan pada porsi

triwulan sebelumnya (Grafik 4.9). Hal tersebut

konsumsi berdasarkan tingkat pengeluaran.

dikompensasi dengan mengurangi dana rumah

Diferensiasi yang terlihat signifikan adalah pada

tangga yang ditabung dari 28,6% menjadi

porsi pengeluaran untuk cicilan/pinjaman. Porsi

23,9% dari keseluruhan penggunaan dana

pembayaran cicilan/pinjaman yang terbesar

rumah tangga. Pada periode tersebut pangsa

adalah pada rumah tangga yang memiliki

dana rumah tangga yang disisihkan untuk

pengeluaran antara Rp4 juta s.d Rp5 juta.

membayar cicilan hutang sebesar 20,1%, tidak

Sementara

mengalami perubahan dibandingkan dengan

pengeluaran di antara Rp1 juta s.d Rp2 juta,

periode sebelumnya.

relatif memiliki cicilan/pinjaman yang lebih

Apabila dilihat berdasarkan pendapatannya, tingkat pengeluaran konsumsi yang tertinggi dilakukan

oleh

kelompok

rumah

rumah

tangga

yang

memiliki

rendah dengan pangsa sebesar 17,5% (Grafik 4.10) .

tangga

Sementara itu jika dilihat dari perilaku berutang,

berpendapatan tertinggi (dengan pengeluaran

maka terdapat penurunan risiko dari sisi kredit

>Rp5 juta). Meskipun demikian, terlihat tidak

karena secara agregat terjadi penurunan jumlah

cukup

berubah tidak signifikan

9,1% Rp3,1 - 4 jt

36,4%

-5,1%

23,1%

-11,8% 11,8% -6% -40,0% -20,0% 0,0% Pas-pasan

12,8% 11,8%

Rp2,1 - 3 jt Rp1 - 2 jt

20,0% 40,0% 60,0%

Tidak Cukup

Sangat cukup

>Rp5 jt

Pengeluaran/bln

20,0%

-20,0%

Rp4,1 - 5 jt

Pengeluaran/bln

>Rp5 jt

40,0%

Rp4,1 - 5 jt

-10,5%

-57,9%

Rp2,1 - 3 jt

-16,7%

-52,8%

Rp1 - 2 jt

% pangsa

-30,8%

-100,0%

5,3%

8,3%

-38,5% -50,0%

% pangsa

0,0%

50,0%

Berkurang Signifikan Rencana Berkurang Signifikan Percepatan Bertambah Signifikan Rencana

Lebih dari cukup

Kecukupan Pendapatan RT Debitur Bank Untuk Memenuhi Kebutuhan dan Membayar Cicilan

-60,0%

Rp3,1 - 4 jt


Grafik 4.11

-80,0%


Grafik 4.12 Perkiraan Posisi Pinjaman 6 Bulan Mendatang Debitur Bank

rumah tangga yang memiliki debt service ratio

mengganggu likuiditas institusi keuangan dari

lebih dari 30% (DSR>30%). Pada triwulan IV

sisi sumber dana.

2016, jumlah rumah tangga dengan DSR>30% berkurang 5,3% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Institusi keuangan menilai bahwa rumah tangga dengan DSR>30% memiliki risiko yang tinggi dan dapat menjadi penyebab NPL (non performing loan) (Tabel 4.1). Sementara itu, peningkatan konsumsi dan pendapatan rumah tangga juga mendorong aksesibilitas rumah tangga dalam memperoleh pinjaman. Pada periode tersebut, jumlah responden yang tidak

Dari sisi rumah tangga yang merupakan debitur bank, salah satu hasil Survei Konsumen juga menunjukkan kondisi keuangan rumah tangga masih berada dalam batas yang aman. Sebanyak 57,95%

responden

menyatakan

bahwa

pendapatan yang diterima masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dan membayar cicilan, bahkan masih terdapat sisa untuk ditabung guna pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

memiliki pinjaman berkurang sebesar 24,0%. Sementara itu jika dilihat berdasarkan tingkat Di sisi lain, penurunan dana rumah tangga yang disimpan sebagai tabungan terkonfirmasi oleh adanya penurunan sebesar 10,7% pada kategori rumah tangga yang menggunakan lebih dari 30% pendapatannya sebagai simpanan (Tabel 4.2). Meskipun demikian, terdapat penurunan

sebesar 8,7% dari rumah tangga yang tidak memiliki tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang memiliki simpanan pada institusi keuangan. Rumah tangga yang tidak dapat menabung berisiko pada stabilitas sistem keuangan karena dapat

pengeluaran/bulannya, rumah tangga yang dalam kondisi sangat cukup (masih terdapat sebagian untuk investasi dan rekreasi) dan lebih dari cukup (sebagian besar untuk investasi, berlibur dan membeli kebutuhan tersier) terjadi pada rumah tangga dengan tingkat pengeluaran antara Rp3,1 juta s.d Rp4 juta. Adapun pada rumah tangga dengan tingkat pengeluaran antara Rp4,1 juta s.d Rp5 juta terdapat cukup banyak responden dengan kondisi keuangan yang

pas-pasan

karena

pendapatan

yang

didapat hanya cukup untuk kebutuhan sehari-


55


56 hari dan membayar cicilan tanpa bisa menabung

tersebut

(Grafik 4.11).

perseorangan (korporasi dan pemerintah) yang

Kondisi keuangan rumah tangga diperkirakan juga akan semakin membaik karena beban cicilan/pinjaman semakin

yang

ringan.

diperkirakan

Rumah

akan

tangga

yang

dipengaruhi

oleh

DPK

bukan

mengalami penurunan sebesar 19,5% (yoy) sementara DPK perseorangan masih tumbuh sebesar 10,7% (yoy) meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya (Grafik 4.14) .

memperkirakan bahwa posisi pinjaman mereka

Preferensi rumah tangga dalam melakukan

pada 6 bulan mendatang akan berkurang

penempatan masih didominasi oleh fasilitas

sebanyak

tabungan dan deposito. Bahkan porsi tabungan

69,3%.

Pengurangan

tersebut

sebagian besar karena sesuai dengan jadwal

perseorangan

pembayaran cicilan dan hanya sebagian kecil

Tenggara

yang karena adanya percepatan pelunasan.

dengan total keseluruhan DPK perseorangan.

Sementara

yang

Sementara itu porsi DPK dalam bentuk deposito

memperkirakan posisi pinjaman akan sama

juga masih dominan dilakukan oleh nasabah

hanya

yang

perseorangan dengan porsi mencapai 24,4%

hanya

dan sisanya merupakan nasabah pemegang

itu

rumah

sebanyak

memperikirakan

25,6%, akan

tangga bahkan

bertambah

pada

perbankan

mencapai

72,0%

Sulawesi

dibandingkan

sebanyak 5,1% (Grafik 4.12).

rekening giro (Grafik 4.15).

4.1.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan Di Perbankan

Dari sisi pertumbuhannya, perlambatan DPK

Sektor rumah tangga masih mendominasi dana

perlambatan pada fasilitas tabungan. Pada

pihak ketiga (DPK) yang berada di perbankan

triwulan IV 2016, tabungan perseorangan hanya

Sulawesi Tenggara. Hal ini tercermin dari pangsa

tumbuh sebesar 6,4% (yoy), lebih rendah

DPK perseorangan yang mencapai 77,9% dari

daripada sebelumnya yang dapat tumbuh

keseluruhan DPK di Sulawesi Tenggara (Grafik

sebesar 17,1% (yoy). Sebaliknya, pertumbuhan

4.13). Penambahan pangsa DPK perseorangan

DPK

pangsa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

39,5

perseorangan

60,0

23,6

88,0

83,7

3,3

3,3

33,3

22,1

disebabkan

perseorangan

oleh

dalam

adanya

bentuk

fasilitas

%, yoy

50,0 40,0

96,7

76,4

96,7

60,5

77,9 66,7

20,0

10,7

10,0

12,0 16,3 Deposito

Giro

Perseorangan

2,2

0,0

Tw III Tw IV Tw III Tw IV Tw III Tw IV Tw III Tw IV 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Tabungan

Total

Bukan Perseorangan

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13

30,0

Komposisi DPK Sulawesi Tenggara

-10,0

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I

II

III

2016

-20,0

IV

-19,5

-30,0 DPK Total

Perseorangan

Bukan Perseorangan


Grafik 4.14 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Sulawesi Tenggara

pangsa

%, yoy

%

150,0

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

23,3 24,4

7,0

100,0

6,02 50,0

II

III

IV

2014 Giro

I

II

III

IV

I

II

2015 Tabungan Deposito

III

IV

-50,0

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

3,0

IV

2016

Giro Deposito

Komposisi DPK Perseorangan di Sulawesi Tenggara

I

2015

Tabungan Sk. Bg Deposito (sb.kanan)


Grafik 4.15

4,0

-15,4 2014

2016

5,0

6,4

0,0

I

6,0

32,7

72,3 72,0

4,4 3,6

8,0


Grafik 4.16 Pertumbuhan DPK Perseorangan Tiap Jenis Penempatan

deposito tumbuh sebesar 32,7% (yoy), lebih

sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan

tinggi daripada triwulan sebelumnya yang

produktif seperti untuk modal kerja dan investasi

tumbuh sebesar 18,1% (yoy) (Grafik 4.16).

dengan pangsa masing-masing sebesar 23,3% dan 8,4% (Grafik 4.18).

4.1.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

Masih relatif besarnya pembiayaan aktivitas produktif menggunakan jalur perseorangan

Dari sisi kredit perbankan, rumah tangga di

menunjukkan bahwa banyak UMKM yang

Sulawesi

belum menggunakan badan usahanya dalam

Tenggara

mendominasi

realisasi

penyaluran kredit. Hal ini terlihat dari pangsa

mendapatkan

kredit untuk perseorangan pada triwulan IV

perbankan. Pada periode laporan, nominal

2016 yang mencapai 77,5% dibandingkan

kredit modal kerja perseorangan yang diakses

keseluruhan kredit yang direalisasikan untuk

oleh UMKM mencapai 94,7%, sementara pada

daerah ini (Grafik 4.17). Dari sisi penggunaannya,

kredit investasi mencapai 95,7% (Grafik 4.19).

sebagian besar kredit perseorangan tersebut

Penggabungan aktivitas keuangan usaha dan

digunakan untuk konsumsi yaitu sebesar 68,3%,

rumah tangga terlihat masih banyak terjadi pada

pangsa

21,5

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

fasilitas

pembiayaan

Tw IV 2016 Multiguna

I

II

III

IV

2014 Perseorangan

I

II

III

IV

I

II

III

KKB

Alat RT

6,2 1,3

IV

2015 2016 Bukan Perseorangan

Sumber: LBU Bank Indonesia, lokasi proyek, diolah

Grafik 4.17

KPR

73,3 19,2

68,3 23,3 8,4

78,5

Lokasi Proyek

dari

Komposisi Kredit Perseorangan di Sulawesi Tenggara

Konsumsi

Modal Kerja

Investasi

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, loaksi proyek, diolah

Grafik 4.18 Komposisi Penggunaan Kredit Perseorangan di Sulawesi Tenggara


57


58 Nominal

Nominal

94,7% 5,3%

95,7% 4,3%

%, yoy

Rekening

Rekening

99,5% 0,5%

98,9% 1,1%

Tw IV 2016

Tw IV 2016

70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0

17,9

13,6 9,4 2,1

I

UMKM

Komposisi Penggunaan Kredit Produktif Perseorangan Oleh UMKM

IV

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

Kredit Perseorangan KPR Multiguna

Bukan UMKM


Grafik 4.19

III

2014

KREDIT INVESTASI PERORANGAN

KREDIT MODAL KERJA PERORANGAN

II

Kredit Konsumsi KKB


Grafik 4.20 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Sulawesi Tenggara

UMKM di Sulawesi Tenggara dan dapat

Dari

meningkatkan risiko pada kondisi keuangan

perseorangan tumbuh sebesar 13,6% (yoy) pada

rumah tangga.

triwulan IV 2016, lebih rendah daripada triwulan

Kredit konsumsi oleh perseorangan digunakan untuk berbagai keperluan. Paling besar adalah dalam bentuk kredit multiguna yang mencapai pangsa sebesar 73,3% dari keseluruhan kredit konsumsi perseorangan. Penggunaan kedua terbesar adalah kredit kepemilikan rumah (KPR) yang mencapai pangsa 19,2%. Sementara itu kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB)

sisi

pertumbuhan

sebelumnya

yang

Perlambatan

kreditnya,

mencapai

kredit

kredit

15,1%

perseorangan

(yoy).

tersebut

disebabkan oleh melambatnya kredit konsumsi, termasuk kredit multiguna. Sementara itu, kredit kepemilikan

kendaraan

bermotor

sudah

menunjukkan perbaikan dan dapat tumbuh sebesar 9,4% (yoy) setelah sejak triwulan II 2015 selalu mengalami kontraksi (Grafik 4.20) .

dan kredit peralatan rumah tangga masih relatif

Dilihat dari sisi suku bunganya, suku bunga

kecil dengan pangsa masing-masing sebesar

kredit perseorangan menunjukkan arah yang

6,2% dan 1,3% (Grafik 4.18).

mengarah ke suku bunga yang lebih rendah. Pada triwulan IV 2016, suku bunga tertimbang

13,60 13,40 13,20 13,00 12,80 12,60 12,40 12,20 12,00 11,80 11,60 11,40

%, tertimbang

I

II

III

%, NPL

IV

I

II

III

2014 2015 Sk.Bunga K. RT NPL K. RT (sb.kanan)

IV

I

II

5,00 4,50 13,00 4,00 3,50 12,783,00 2,50 2,28 2,00 1,50 1,09 1,00 0,50 0,00 III IV

2016 Sk.Bunga K. Kons NPL K.Kons (sb.kanan)


Grafik 4.21

NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Sulawesi Tenggara

%, yoy

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0

15,6 9,0 2,1 -4,7 -17,0 I

II

III

IV

2015 KPR/KPA Tipe >70 pangsa

8
I

II

III

IV

2016

TIpe sd 21 Ruko

61 >T.21 - T.70

Tipe >21-70

15

19

>T.70

Ruko


Grafik 4.22 Pertumbuhan KPR dan Pangsa KPR Tiap Tipe

kredit perseorangan di Sulawesi Tenggara

umum. Hal ini tercermin dari melambatnya

mencapai 12,78% per tahun, sedikit lebih

kinerja sektor konstruksi (PDRB) pada triwulan IV

rendah daripada periode sebelumnya yang

2016 yang hanya tumbuh sebesar 4,9% (yoy)

mencapai 12,98%. Meskipun demikian, kondisi

dari sebelumnya 8,8% (yoy).

suku bunga kredit konsumsi perseorangan masih stabil dan bahkan lebih tinggi daripada suku

bunga

kredit

perseorangan

secara

keseluruhan, yaitu sebesar 13,00% per tahun (Grafik 4.21) .

Kondisi tersebut terjadi karena peningkatan KPR didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit untuk membeli rumah tipe kecil (KPR s.d tipe 21) dan tipe sedang (KPR tipe 21 s.d 70). Pertumbuhan KPR tipe kecil dapat tumbuh

Dari sisi risiko kredit, kredit rumah tangga masih

sampai 15,6% (yoy), sementara tipe sedang

menunjukkan

tekanan yang minimal. Hal ini

tumbuh sebesar 9,0% (yoy) pada triwulan IV

tercermin dari NPL kredit perseorangan yang

2016. Peningkatan tersebut salah satunya

berada pada level 2,28%. Bahkan NPL pada

dipengaruhi oleh kebijakan program subsidi

kredit konsumsi perseorangan hanya berada

perumahan rakyat (KPR bersubsidi) (Grafik 4.22).

pada level 1,09% (Grafik 4.21) .

Sebaliknya penyaluran KPR untuk tipe besar (> T.70) dan KP Ruko masih melanjutkan kontraksi

Kredit Kepemilikan Rumah Pada triwulan IV 2016, KPR di Sulawesi Tenggara mulai menunjukkan adanya peningkatan dan

bahkan lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

tumbuh sebesar 2,1% (yoy), sedikit lebih tinggi

Dari sisi risiko kredit KPR, perilaku rumah tangga

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

dalam

hanya tumbuh sebesar 1,1% (yoy) (Grafik 4.22).

pembayaran rumah masih terjaga meskipun

Meskipun sudah menunjukkan peningkatan,

tekanan

namun kondisi ini belum mampu menurunkan

sebelumnya. Pada triwulan IV 2016, NPL gross

risiko pada pelaku usaha di bidang konstruksi

KPR mencapai 3,39%, lebih rendah dari

perumahan dan penjualan real estate secara

sebelumnya yang mencapai 3,98%. Risiko kredit

sk. bunga %

NPL % 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 I

II

III 2015

KPR/KPA sd 21 KPR/KPA >70 KPR/KPA

IV

I

II

III

14,00 12,79 13,00 12,00 6,22 11,00 10,00 3,39 9,00 3,078,00 2,64 7,00 6,00 5,00 IV

2016 KPR/KPA >21-70 KP Ruko Sk. Bunga (sb.kanan)


Grafik 4.23

NPL dan Suku Bunga KPR

melakukan lebih

%, yoy 120,0

100,0

pembayaran

tinggi

daripada

cicilan triwulan

pangsa kend.lain

Tw III 2017 Tw IV 2017

9,1

spd.motor

13,5

80,0 60,0 40,0 20,0

20,1

14,4

mobil

9,4

77,4

0,0 -20,0

-16,2

-40,0 Mobil

Spd. Motor Kend. Lain

KKB


Grafik 4.24 Pertumbuhan KKB dan Pangsa Tiap Jenis


59


60

%, sk.bunga

%, NPL 10,0

14,0 13,5

8,0

%, yoy

pangsa

80,0

2%

60,0

12,0

35,8

40,0 6,0

10,0 4,408,0

4,0

2,3

6,0 2,21 1,734,0

2,0 0,0 I

-2,0

II

III

IV

I

II

2015 KKB Spd. Motor sk.bunga (sb.kanan)

III

IV

2016 Mobil Kend. Lain

20,0

16,8

0,0

1,6

-20,0 I

II

2,0

NPL dan Suku Bunga KKB

IV

I

II

2015

0,0

III

-16,0 -19,0 IV

2016

Multiguna >Rp50jt - Rp100 jt >Rp500jt


Grafik 4.25

III

75%

19%

Rp100jt - Rp500jt

5%


Grafik 4.26 Pertumbuhan Multiguna

yang perlu mendapatkan perhatian dari institusi

dibiayai perbankan sekitar 837 unit (asumsi

keuangan adalah pada penyaluran KP Ruko yang

harga

masih melampaui threshold 5%.

Berdasarkan hasil liasion kepada salah satu

Kredit kendaraan bermotor (KKB) di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016 menunjukkan peningkatan setelah pada periode sebelumnya kontraksi.

Dilihat

dari

motor

Rp15

juta/unit).

dealer kendaraan bermotor, pola pembayaran

Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

mengalami

sepeda

jenis

pembelian

kendaraan

didominasi

dengan

pembelian melalui lembaga pembiayaan (bank dan leasing) sebesar 70%, sisanya melakukan pembelian secara tunai. Dari

(mobil) mulai menunjukkan adanya perbaikan,

menunjukkan adanya peningkatan dari 1,64%

dan sudah dapat tumbuh positif sebesar 14,4%

menjadi 2,34% pada triwulan IV 2016 (Grafik

(yoy) setelah sebelumnya terkontraksi sebesar

4.25).

1,0% (yoy) (Grafik 4.24). Secara nominal terdapat

dipengaruhi oleh peningkatan risiko pada kredit

penambahan baki debet untuk pembiayaan

kepemilikan mobil dengan NPL sebesar 2,21%

pembelian mobil sebesar Rp18,3 miliar selama 1

dan kredit kepemilikan sepeda motor dengan

triwulan. Jika diasumsikan harga sebuah mobil

NPL sebesar 1,73%.

keluarga sebesar Rp250 juta/unit maka dalam 1 triwulan tersebut jumlah mobil yang dibeli melalui pembiayaan perbankan sekitar 73 unit. Sementara

itu,

pembiayaan

sisi

risiko

kredit,

Peningkatan

risiko

NPL

gross

kendaraan yang dibeli, kredit kendaraan roda 4

kredit

KKB

tersebut

Kredit Multiguna Besarnya

penggunaan

kredit

konsumsi

perseorangan secara multiguna menunjukkan

pembelian

bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga

kendaraan roda 2 (sepeda motor) masih

lainnya masih cukup besar, di luar kebutuhan

terkontraksi sebesar 16,2% (yoy) (Grafik 4.24).

untuk memiliki rumah, kendaraan bermotor

Selama satu triwulan terjadi penurunan baki

maupun peralatan rumah tangga. Hal ini terjadi

debet sebesar Rp12,6 miliar, atau terjadi

karena pengajuan kredit multiguna relatif

penurunan jumlah sepeda motor baru yang

mudah dengan menggunakan jaminan/agunan

%, sk. bunga

%, NPL 6,00 5,00 4,00

3,00 2,00 1,00

0,00 I

II

III

IV

2015 Multiguna >Rp50jt - Rp100 jt >Rp500jt

I

II

III

Perikanan 4.911 6,4% Feronikel 66.242 86,6%

Mete 1.550 2,0%

2016 Rp100jt - Rp500jt Sk.bunga

NPL dan Suku Bunga Multiguna

Aspal 556 0,7%

Kakao olah 1.054 1,4%


Grafik 4.27

Minyak Nilam 1.692 2,2%

Lainnya 528 0,7%

13,36 14,00 13,00 12,00 4,59 11,00 10,00 2,02 9,00 8,00 7,00 0,36 6,00 0,195,00 IV

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 4.28 Komposisi Ekspor Sulawesi Tenggara

yang dimiliki oleh rumah tangga. Selain itu

pada pembiayaan dengan nominal di atas Rp500

penggunaan dana yang diterima dapat secara

juta namun NPL-nya masih dibawah threshold

leluasa digunakan oleh rumah tangga dalam

5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksposur

melakukan

seperti

keuangan rumah tangga masih berdampak

merenovasi rumah, biaya pernikahan, biaya

minimal pada institusi keuangan maupun pada

pendidikan,

sistem keuangan di Sulawesi Tenggara.

aktivitas biaya

konsumsi pengobatan,

maupun

pembelian barang berharga/elektronik, dan bahkan dapat digunakan untuk modal usaha. Pada triwulan IV 2016, kredit multiguna tumbuh sebesar 16,8% (yoy), lebih rendah daripada periode sebelumnya yang dapat tumbuh sebesar 19,6% (yoy) (Grafik 4.26). Perlambatan tersebut disebabkan oleh melambatnya kredit multiguna dengan pangsa terbesar yaitu pinjaman >Rp100 juta s.d Rp500 juta, yang tumbuh sebesar 35,8% (yoy). Sementara itu kredit multiguna

4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

4.2.1. Sumber Kerentanan Sektor Korporasi Peningkatan perekonomian Sulawesi Tenggara pada

triwulan

IV

2016

bersumber

dari

peningkatan kinerja usaha pertambangan dan penggalian dan usaha pertanian. Kondisi ini dapat menurunkan kerentanan sistem keuangan di Sulawesi Tenggara yang berasal dari sektor korporasi.

dengan nominal kredit di bawah Rp100 juta

Meskipun demikian, sektor dominan lainnya di

masih terkontraksi.

Sulawesi Tenggara yaitu usaha konstruksi, usaha

Dari sisi risiko kredit, kredit rumah tangga untuk fasilitas multiguna berada dalam kondisi risiko yang rendah. Pada triwulan IV 2016, NPL kredit multiguna hanya sebesar 0,36% dan NPL pada pinjaman >Rp100 juta s.d Rp500 juta hanya sebesar 0,19% (Grafik 4.27). Adapun kredit multiguna dengan risiko kredit terbesar berada

perdagangan mengalami

dan

industri

perlambatan.

pengolahan

Beberapa

sektor

dominan yang mengalami perlambatan tersebut dapat menjadi sumber kerentanan sistem keuangan dari sektor korporasi di Sulawesi Tenggara.

Perlambatan

kinerja

konstruksi

sebagai dampak dari melambatnya kegiatan investasi pemerintah dan swasta pada periode


61


62 tersebut berpengaruh kepada permintaan bahan

peralatan berat pertambangan, dan korporasi

bangunan

penyedia jasa pengangkutan hasil olahan. Selain

yang

berasal

dari

komoditas

pertambangan dan galian (batu, kerikil dan

berpengaruh

pasir).

peningkatan pada permintaan nikel olahan juga

Di sisi lain, masih bergantungnya ekspor Sulawesi Tenggara pada komoditas Feronikel menyebabkan terdapat kerentanan pada sektor industri pengolahan nikel. Meskipun demikian, kinerja

ekspor

perbaikan

feronikel

pada

yang

triwulan

IV

mengalami 2016

dapat

meminimalkan risiko default pada sektor-sektor

kepada

korporasi

lainnya,

berdampak pada potensi perbaikan kondisi ketenagakerjaan

dan

peningkatan

tingkat

penghasilan pekerja di korporasi yang berkaitan secara

langsung

maupun

tidak

langsung.

Bahkan secara tidak langsung, dampak dari kondisi ini akan dirasakan oleh korporasi penjualan ritel dan korporasi akomodasi (hotel).

pendukungnya. Pada periode tersebut, ekspor

4.2.2. Kinerja Korporasi

feronikel mencapai 86,6% dari keseluruhan

Omzet Penjualan

ekspor (Grafik 3.28). Harga nikel yang sudah

Dari hasil liaison kepada pelaku usaha korporasi

mengalami rebound menunjukkan peningkatan

di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016,

permintaan dari negara tujuan ekspor terhadap

terdapat peningkatan omzet penjualan domestik

produk olahan nikel. Harga nikel pada triwulan

pada korporasi pertambangan nikel, aspal, ritel

IV

sebesar

dan akomodasi. Peningkatan omzet paling besar

USD10.778/metric ton, lebih tinggi daripada

dirasakan oleh korporasi tambang nikel dan ritel

harga pada triwulan sebelumnya yang hanya

dengan skala likert sebesar +3,0 (peningkatan

sebesar USD8.227/metric ton (Grafik 4.29).

berada di atas rata-rata normalnya) (Grafik 4.31).

Dengan meningkatnya permintaan olahan nikel

Peningkatan

(feronikel dan nikcel pig iron/ NPI) dunia dan

tambang

harga nikel yang mulai membaik, maka akan

peningkatan permintaan dari smelter mitra kerja

mengurangi risiko lanjutan pada korporasi

di luar provinsi, yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah

pertambangan nikel, korporasi penyedia jasa

dan Provinsi Banten. Hal tersebut seiring dengan

2016

secara

rata-rata

USD/metric ton

%, yoy

20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

40,0

yang

nikel

terjadi

pada

tersebut

didorong

saldo bersih

20,0

oleh

26,66%

30,00%

30,0

14,3

korporasi

16,69% 14,33%

20,00%

10,0

10.789

0,0

6,21%

10,00%

-10,0 -20,0

0,00%

-30,0 -40,0 -50,0 I

II

III

IV

2014 Harga Nikel

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2015 2016 Perubahan yoy (sb.kanan)

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 4.29

Harga Nikel Internasional

-10,00%

-12,80%

-20,00% I

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

2016

Sumber: SKDU KPw BI Sulawesi Tenggara, diolah

Grafik 4.30 Kondisi Kegiatan Usaha di Sulawesi Tenggara

63


Skala Likert

4,00 3,00 2,00 1,00 (1,00) (2,00) (3,00) (4,00)

Penjualan Domestik Pertanian

Penjualan Ekspor Perikanan

Kapasitas Persediaan Investasi Utilisasi Tambang-Nikel Tambang-Aspal

Biaya Industri

Harga Jual Ritel

Marjin

Akomodasi

Sumber: Liaison KPw BI Sulawesi Tenggara, diolah

Grafik 4.31 Skala Likert Kondisi Korporasi Hasil Liaison

peningkatan permintaan nikel olahan khususnya

datang dari Kementerian Pekerjaan Umum

dari Tiongkok. Di sisi lain, mulai berkuranganya

maupun dari kontraktor yang terafiliasi atau

pasokan ore nickel maupun nikel olahan dari

merupakan rekanan dari Kementerian Pekerjaan

Filipina turut memberikan dampak positif atas

Umum.

naiknya tingkat permintaan ore nickel terhadap

kebijakan mengenai penggunaan aspal buton

Indonesia sebagai salah satu negara produsen

untuk kebutuhan aspal nasional diharapkan

ore dan nikel olahan. Peningkatan tersebut juga

tingkat penjualan dapat lebih ditingkatkan lagi.

dipengaruhi

oleh

dikeluarkannya

kebijakan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait relaksasi/izin untuk melakukan penjualan ore

nickel antar daerah pada semester II 2015 yang lalu. Kebijakan tersebut dikeluarkan kepada beberapa pelaku usaha pertambangan yang telah berkomitmen dan sedang dalam proses pembangunan smelter sekaligus dalam rangka mendukung kondisi finansial perusahaan.

Di

samping

itu,

dengan

adanya

Peningkatan juga terjadi pada korporasi yang bergerak di sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas konsumsi rumah tangga seperti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (PBE) ritel dan lapangan usaha akomodasi (perhotelan).

Pada

korporasi

perdagangan

kendaraan dan perdagangan ritel memiliki skala likert

penjualan

domestik

mencapai

+3,0

(peningkatan berada di atas rata-rata normal).

Peningkatan omzet penjualan domestik juga

Kinerja positif penjualan korporasi ritel tersebut

dirasakan oleh korporasi pertambangan aspal.

didorong oleh membaiknya daya beli seiring

Kondisi

tingginya

dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi. Dan

pembangunan

adanya promosi yang dilakukan untuk menarik

tersebut

kebutuhan

aspal

didorong untuk

oleh

infrastruktur jalan khususnya dari beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara seperti Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton Utara. Permintaan domestik secara umum

konsumen pada triwulan IV 2016. Sementara itu pada usaha perhotelan, skala likert

penjualan

domestik

mencapai

+2,0

(peningkatan berada pada rata-rata normal). Kondisi

tersebut

disumbangkan

oleh

peningkatan tamu pemerintahan dan bisnis

64


terkait

dengan

proyek

dari

umum,

dagangan dan biaya tenaga kerja. Kenaikan

sumbangan omzet penjualan korporasi hotel

biaya pengadaan barang dagangan yang paling

dari pemerintahan mencapai 40%, diikuti oleh

signifikan

tamu dari segmen corporate, dan umum

elektronik yakni berkisar 10%-20%, sementara

masing-masing sekitar 30%.

untuk komoditas bahan pangan/kebutuhan

infrastruktur

pembangunan

pemerintahan.

Secara

Kinerja penjualan yang masih menunjukkan adanya optimisme secara umum terlihat pula dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh KPw BI Sulawesi Tenggara. Pada

triwulan

IV

2016,

kegiatan

usaha

menunjukkan saldo bersih sebesar 14,33%. Nilai saldo bersih yang positif tersebut menunjukkan

komponen

berasal

biaya

dari

pengadaan

komoditas

barang

barang

pokok peningkatan antara 5%-10% sejalan dengan laju inflasi tahunan yang ada. Untuk biaya upah/tenaga kerja korporasi tersebut mengungkapkan terjadinya kenaikan, namun masih berada di level moderat. Adapun kenaikan biaya upah tersebut guna menyesuaikan dengan kenaikan tingkat UMR dari tahun ke tahun.

bahwa korporasi yang mengalami peningkatan

Marjin Keuntungan

permintaan lebih banyak daripada korporasi

Kinerja korporasi dari sisi perolehan laba atau

yang mengalami penurunan permintaan (Grafik

margin keuntungan secara umum relatif stabil.

4.30).

Pada triwulan IV 2016, peningkatan margin

Biaya

hanya dialami oleh korporasi korporasi pertanian

Pada triwulan IV 2016, semua korporasi yang

dengan skala likert +2,00

dan korporasi

menyatakan

pertambangan nikel dengan skala likert +1,50.

produksi.

Sementara itu pada korporasi akomodasi/hotel

Peningkatan terbesar dialami oleh korporasi

mengalami penurunan marjin (skala likert -1,00)

pertanian dan korporasi perdagangan ritel

(Grafik 4.31).

dengan likert scale sebesar +1,80 (Grafik 4.31).

Peningkatan margin keuntungan yang terjadi

Peningkatan biaya pada korporasi pertanian

pada korporasi pertanian dilakukan dengan

(penggilingan

meningkatkan harga jual yang lebih besar

menjadi

responden

mengalami

liaison

peningkatan

beras)

biaya

disebabkan

karena

komponen biaya bahan baku yang bertambah.

daripada

Hal ini terjadi karena suplai gabah relatif rendah

dilakukan untuk meningkatkan investasi yang

seiring dengan adanya kemarau panjang pada

dilakukan oleh korporasi yaitu berupa perluasan

periode sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada

area gudang penyimpanan gabah dan beras. Ke

komponen biaya tenaga kerja pengolahan

depan, korporasi juga akan menambah mesin

sawah yang sebesar Rp3.000/orang/kuintal

pengering (dryer) untuk meningkatkan kapasitas

menjadi Rp4.000/orang/kuintal.

produksi.

Hal yang serupa juga dialami oleh korporasi

Sementara itu, peningkatan marjin yang dialami

perdagangan ritel. Peningkatan biaya berasal

oleh korporasi pertambangan nikel terjadi

peningkatan

biayanya.

Hal

ini

Tw III 2016

Tw IV 2016

12,5 87,5 20,8 79,2 24,0 76,0 25,0 75,0 31,3 3,1 65,6 45,5 54,5 60,0 40,0 7,7 69,2 23,1

Tambang

Pertanian Hotel Resto

37,4% 62,0% 0,6%

Transportasi

65,9% 33,5% 0,6%

Jasa jasa Perdagangan Konstruksi Industri

Baik

Cukup

0%

Buruk


Grafik 4.32

Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Sulawesi Tenggara

20%

40%

60%

Baik

Cukup

Buruk

80%

100%


Grafik 4.33 Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Berdasarkan Sektoral

seiring dengan adanya peningkatan harga nikel

kondisi likuiditas yang buruk relatif tidak

internasional.

marjin

berubah pada kisaran 0,6% (Grafik 4.28).

untuk

Jika dilihat secara sektoral, korporasi yang

tersebut,

Dengan

korporasi

penambahan

memiliki

dana

melanjutkan pembangunan smelter.

berada pada kondisi likuiditas yang baik adalah korporasi yang bergerak di sektor pertambangan

Kondisi likuiditas keuangan korporasi Secara umum, dari hasil SKDU, likuiditas keuangan korporasi menunjukkan posisi yang baik. Pada triwulan IV 2016, pangsa korporasi yang memiliki kondisi likuiditas baik mencapai 65,9%,

lebih

tinggi

daripada

triwulan

sebelumnya yang hanya sebanyak 37,4% dari total responden korporasi di Sulawesi Tenggara (Grafik 4.32). Selain itu pangsa korporasi dengan

dan penggalian. Jumlah korporasi yang memiliki likuiditas keuangan yang baik di sektor tersebut mencapai 87,5%. Sementara itu, korporasi pada sektor industri memiliki kondisi likuiditas baik yang paling rendah, yaitu hanya sebesar 23,1% dari

keseluruhan

responden

pada

sektor

tersebut. Pada triwulan tersebut hanya korporasi sektor industri dan sektor jasa-jasa yang memiliki kondisi likuiditas yang buruk (Grafik 4.33).

TETAP Pertanian

12,5 100,0

Industri

-50,0

18,60 37,50

Pertambangan 15,38

40,00

Konstruksi -10,0

30,30

Perdagangan

20,0 10,0

40,00

Hotel Restoran

41,67

Angkutan

Jasa

-14,3

Pangsa % -100,0

-50,0

Total

14,9

-6,4 0,0

Tambah Berat

50,0

100,0

150,0

22,58 27,65 Responden Sebagai Debitur Bank (%)

Tambah Ringan Sumber: SKDU KPw BI Sulawesi Tenggara, diolah

Grafik 4.34 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang


65

66


Beban Angsuran Hutang Korporasi Dari

sisi

kemampuan

tangga yang menjadi eksposur dominan kredit

membayar

hutang,

perbankan

di

Sulawesi

Tenggara

juga

korporasi di Sulawesi Tenggara secara umum

dipengaruhi oleh kinerja sektor korporasi,

masih memiliki risiko yang relatif terjaga. Kondisi

terutama dari sisi penghasilan dan penyerapan

ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia

tenaga kerja.

Usaha (SKDU) pada triwulan IV 2016 yang menunjukkan

bahwa

terdapat

78,7%

responden korporasi yang merasakan bahwa beban angsuran perbankan tetap seperti periode sebelumnya. Bahkan terdapat 14,9% korporasi yang

sedang

memiliki

kredit

perbankan

menyatakan bahwa beban angsuran kredit ke depan

akan

semakin

ringan

terhadap

pendapatan perusahaan. Jumlah responden

Kredit perbankan pada sektor korporasi di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016 mencapai Rp4,87 triliun, tumbuh sebesar 40,6% (yoy), lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 38,6% (yoy) (Grafik 4.36). Pertumbuhan kredit korporasi lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit rumah tangga (perseorangan) yang hanya tumbuh sebesar 13,6% (yoy).

SKDU sebagai debitur perbankan bertambah dari 24,56% menjadi 27,65% dari keseluruhan

Peningkatan yang terjadi pada kredit korporasi tersebut bersumber dari peningkatan kredit

responden (Grafik 4.34).

investasi dapat tumbuh sebesar 55,4% (yoy), 4.2.3. Eksposure Perbankan Pada Sektor Korporasi Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai meskipun eskposur kredit perbankan pada sektor ini hanya sebesar 21,5% dari total kredit di Sulawesi Tenggara (berdasarkan lokasi proyek). Faktor tersebut terjadi karena kondisi keuangan sektor rumah

lebih tinggi daripada periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 42,3% (yoy). Karena pangsa kredit investasi mendominasi kredit korporasi sebesar 69,6% maka kondisi tersebut sangat mempengaruhi

kredit

korporasi

secara

keseluruhan. Sementara itu, kredit modal kerja korporasi hanya tumbuh sebesar 19,0% (yoy), lebih

rendah

daripada

sebelumnya

yang

mencapai 33,0% (yoy). %, yoy 100 80

55,4

60

30,0% 69,6% 0,4%

Kredit Modal Kerja Kredit Investasi

40

40,6

20

19,0

0

-20

Kredit Konsumsi

-40 -60

I

II

III

2014 Kredit Korporasi


Grafik 4.35

Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi

IV

I

II

III

IV

I

2015 Kredit Modal Kerja

II

III

IV

2016 Kredit Investasi


Grafik 4.36 Pertumbuhan Kredit Korporasi

%, yoy 70,0

15%

66,6 TwIII 16

60,0

TwIV 16

%, NPL

58,6

53,1

risiko terkendali

50,0

10%

40,0 30,0

risiko terkendali

risiko meningkat

18,219,8

13,7

20,0

risiko meningkat

threshold

5%

10,0

0,0

pangsa (%)

Konstruksi

Perdagangan

Pertambangan

0% Konstruksi

13,2

36,2

39,7

TwIII 16 TwIV 16 Sumber: LBU Bank Indonesia, lokasi proyek, diolah


Grafik 4.37

Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Korporasi Sektor Dominan

Perdagangan Pertambangan Modal Kerja Korporasi

Grafik 4.38 Pergerakan NPL Kredit Modal Kerja Korporasi

Kredit Modal Kerja Korporasi

Dari sisi risiko kredit, terjadi peningkatan

Posisi kredit modal kerja korporasi pada triwulan

tekanan dari sisi kredit modal kerja. Hal ini

IV 2016 mencapai Rp1,46 triliun, tumbuh

terlihat dari NPL yang meningkat dari 3,87%

melambat sebesar 19,0% (yoy). Perlambatan

pada triwulan II 2016 menjadi 5,29% pada

yang terjadi disebabkan karena perlambatan

periode laporan (Grafik 4.38). Peningkatan

penyaluran kredit pada sektor konstruksi dan

tekanan risiko kredit tersebut berasal dari

sektor pertambangan. Kredit modal kerja pada

peningkatan risiko pada sektor perdagangan.

sektor konstruksi tumbuh sebesar 13,7% (yoy) (Grafik 4.37). Dari sisi pangsanya, kredit modal

kerja didominasi oleh kredit kepada sektor konstruksi

(pangsa

39,7%)

dan

sektor

perdagangan (pangsa 36,2%). Sementara itu, pangsa sektor pertambangan menempati posisi ke-3 dengan pangsa sebesar 13,2%.

Kredit Investasi Korporasi Posisi kredit investasi korporasi pada triwulan IV 2016

mencapai

meningkat

Rp3,38

sebesar 55,4%

triliun,

tumbuh

(yoy).

Berbeda

dengan kredit modal kerja, pangsa terbesar kredit investasi korporasi berada pada sektor pertambangan dan penggalian (pangsa 65,3%). Diikuti oleh penyaluran kredit ke sektor

%, yoy 82,6 90,0 80,0 70,0 60,9 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 Pertambangan pangsa (%)

TwIII 16

TwIV 16

63,0

5% 4%

21,4

16,1

3%

%, NPL

threshold risiko terjaga

risiko terjaga

risiko terjaga

risiko terjaga

Tambang

Perhotelan

Pertanian

Investasi Korporasi

2%

-1,4

Perhotelan

1%

Pertanian 0%

65,3

7,8 6,5


Grafik 4.39

6%

Pertumbuhan Kredit Investasi Korporasi Sektor Dominan

TwIII 16

TwIV 16


Grafik 4.40 Pergerakan NPL Kredit Investasi Korporasi


67

68


%, yoy

Rp triliun

30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0

25

Rp3,94

23,0424

triliun

15,0 23 13,1 22

Rp19,09

21

82,9% 17,1%

triliun

4,8 20 19 18 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

Aset Bank Pemerintah

2016

Aset Bank (sb.kanan) gAset Bank Pemerintah

gAset Total gAset Bank Swasta

Aset Bank Swasta

Sumber: LBU Bank Indonesia, lokasi bank, diolah

Grafik 4.41

Aset Bank Umum Sulawesi Tenggara


Grafik 4.42 Pangsa Aset Berdasarkan Pemilik Bank

perhotelan (pangsa 7,8%) dan sektor pertanian

2016, NPL kredit ini hanya sebesar 1,36% (Grafik

(pangsa 6,5%) (Grafik 4.39).

4.40).

Peningkatan

kredit

investasi

korporasi

4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN

dipengaruhi oleh peningkatan kredit ke sektor

(PERBANKAN) DI SULAWESI TENGGARA

pertambangan dan sektor pertanian. Pada

4.3.1. Aset Bank Umum

triwulan IV 2016, baki debet kredit di sektor

Aset bank umum yang berada di Sulawesi

pertambangan tumbuh sebesar 82,6% (yoy),

Tenggara pada triwulan IV 2016 mencapai

lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang

Rp23,04 triliun, atau tumbuh sebesar 13,1%

tumbuh sebesar 60,9% (yoy). Hal ini sejalan

(yoy). Pertumbuhan aset bank umum tersebut

dengan

sektor

lebih tinggi daripada periode sebelumnya yang

pertambangan yang meningkat terutama pada

mencapai 2,0% (yoy) (Grafik 4.41). Peningkatan

korporasi tambang aspal (Grafik 4.31).

tersebut didorong oleh penambahan aset bank

Sementara itu dari sisi risiko kredit, kredit

pemerintah dan bank swasta nasional. Secara

investasi korporasi masih memiliki risiko yang

umum

terjaga di bawah threshold 5%. Pada triwulan IV

pemerintah

skala

likert

investasi

berdasarkan masih

pangsanya,

bank

mendominasi

industri

perbankan di Sulawesi Tenggara dengan porsi %, yoy

%, yoy

19,2 Tw III 16

15,00

Tw IV 16

8,4

7,7

10,00

18

14,8716

25,0

13,1

9,4

Rp triliun

30,0

20,00

20,0 15,0

5,00

7,1

7,5

10,0 5,0

0,00

2,4

0,0

I

10,0 11,7

54,5

16,9 4,3 2,65

%, pangsa thd Sulawesi


Grafik 4.43

Perbandingan Pertumbuhan Aset Bank di Sulawesi

II

III

IV

2015 DPK (sb.kanan)

I

II

III

14 12 10 8 6 4 2 0

IV

2016 gDPK


Grafik 4.44 DPK Bank Umum Sulawesi Tenggara

%, yoy

%, yoy TwIII 16 10,00

0,00

TwIV 16

5,8

5,00

1,9

5,1

2,3

2,5 -1,2

gDPK Giro gDPK Tabungan gDPK Deposito

60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0

15,00

3,4

6,1

4,0

-10,1 I

-5,00

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

pangsa thd total DPK

10,4 11,2

58,1

14,8 3,1 2,4

17,1%

58,0%

24,9%


GIRO

TABUNGAN


Grafik 4.45

Perbandingan Pertumbuhan DPK di Sulawesi

DEPOSITO


Grafik 4.46 Pertumbuhan DPK per Penempatan

aset mencapai 82,9%, sedangkan total bank

melambatnya DPK di Sulawesi Tenggara juga

swasta nasional hanya sebesar 17,1% dari total

berkontribusi

aset bank umum di Sulawesi Tenggara (Grafik

Sulawesi. Pada periode triwulan IV 2016, hanya

4.42).

ada 2 provinsi yang mengalami perlambatan

Dibandingkan dengan perbankan se-Sulawesi, peningkatan aset yang terjadi di Sulawesi

pada

perlambatan

DPK

se-

DPK, yaitu Sulawesi Selatan (pangsa 58,1%) dan Sulawesi Tenggara (pangsa 10,4%) (Grafik 4.45).

Tenggara merupakan yang paling tinggi, dan

Secara spasial, penghimpunan DPK di Sulawesi

pertumbuhannya menempati urutan kedua

Tenggara masih terkonsentrasi di Kota Kendari,

setelah Sulawesi Barat yang dapat tumbuh

Kota Baubau dan Kab. Kolaka. Ketiga daerah

sebesar 19,2% (yoy) pada triwulan IV 2016.

tersebut merupakan pusat aktivitas bisnis dan

Namun secara nominal, aset perbankan Sulawesi

keuangan di Sulawesi Tenggara. Meskipun

Tenggara hanya sebesar 10% dari total aset

demikian, pertumbuhan DPK pada ketiga daerah

bank se-Sulawesi (Grafik 4.43).

tersebut relatif rendah, bahkan DPK di Kota Kendari

4.3.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank umum yang berkantor di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016 kembali mengalami

perlambatan

pertumbuhan

jika

dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari 3,8% (yoy) di triwulan III menjadi 2,4% (yoy) di triwulan IV 2016 (Grafik 4.44). Dengan

terkontraksi

sebesar

0,8%

(yoy).

Adapun pertumbuhan DPK tertinggi berada di Kab. Konawe Selatan dengan DPK yang dapat tumbuh 30,9% (yoy), diikuti oleh Kab. Buton (18,7%, yoy) dan Kab. Buton (13,5%, yoy). Hal ini menunjukkan aktivitas perekonomian sudah semakin merata dan perbankan juga sudah aktif menjangkau daerah kabupaten (Tabel 4.2).

demikian, total DPK di Sulawesi Tenggara pada

Tabungan

akhir tahun 2016 mencapai Rp14,87 triliun.

Perlambatan penyerapan DPK yang terjadi di

Dibandingkan dengan kinerja perbankan seSulawesi

dalam

menghimpun

DPK,

Sulawesi

Tenggara

disebabkan

oleh

perlambatan pertumbuhan tabungan. Pada triwulan IV 2016, tabungan hanya dapat


69

70


Tabel 4.2 DPK Berdasarkan Kota/Kabupaten Posisi Triwulan IV 2016

DPK

Kota/Kabupaten

Nominal

Pangsa thd Sultra

Pangsa

gDPK

Rekening %Nominal %Rekening

Giro

Kab. Buton 868,6 132.771 5,8% 8,1% Kab. Muna 1.337,6 156.334 9,0% 9,5% Kab. Kolaka 1.949,2 259.657 13,1% 15,8% Kab. Wakatobi 305,1 39.177 2,1% 2,4% Kab. Konawe 375,8 86.772 2,5% 5,3% Kab. Konawe Selatan 143,6 38.019 1,0% 2,3% Kab. Bombana 225,8 51.673 1,5% 3,1% Kab. Kolaka Utara 154,3 34.918 1,0% 2,1% Kab. Konawe Utara 8,4 878 0,1% 0,1% Kota Baubau 2.322,7 192.664 15,6% 11,7% Kota Kendari 7.181,1 648.386 48,3% 39,5% Sulawesi Tenggara 14.872,2 1.641.249 100,0% 100,0% Ket: Nominal dalam miliar Rupiah, gDPK = pertumbuhan DPK (%, yoy) Daftar Kabupaten/Kota masih menggunakan daftar daerah otonomi tahun 2005

18,7% 13,5% 0,0% 5,2% 4,0% 30,9% -8,1% 1,0% 2,8% -0,8% 2,5%

Tabungan Deposito

14,4% 16,1% 17,3% 15,8% 13,1% 0,6% 0,5% 0,4% 85,5% 22,4% 17,3% 17,1%

71,0% 64,1% 60,1% 63,5% 75,3% 84,9% 87,3% 93,7% 11,9% 58,8% 51,2% 58,0%

14,6% 19,8% 22,6% 20,7% 11,6% 14,5% 12,2% 6,0% 2,5% 18,9% 31,6% 24,9%


tumbuh sebesar 6,1% (yoy), lebih rendah

(pangsa 0,03%), namun nominalnya relatif

daripada triwulan sebelumnya yang dapat

besar mencapai 11,7% dari total nominal

tumbuh sebesar 16,6% (yoy). Jumlah tabungan

tabungan di Sulawesi Tenggara (Tabel 4.3).

masyarakat

di

Sulawesi

Tenggara

sampai

dengan waktu tersebut adalah sebesar Rp8,63 triliun. Adapun pangsa terbesar pemegang rekening

tabungan

adalah

nasabah

perseorangan sebesar 96,61%, diikuti oleh korporasi sebesar 2,96% dan sisanya adalah nasabah pemerintah.

Deposito Melambatnya penghimpunan deposito turut menyebabkan perlambatan DPK yang terjadi pada triwulan IV 2016. Pada periode tersebut deposito hanya tumbuh sebesar 4,0% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang dapat tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Jumlah

Berdasarkan nilai tabungannya, sebagian besar

penghimpunan

penabung

memiliki

tersebut mencapai Rp3,7 triliun. Adapun pangsa

tabungan di bawah Rp100 juta dengan jumlah

terbesar pemilik deposito adalah nasabah

penabung mencapai 98,99% dari keseluruhan

perseorangan sebesar 76,39%, nasabah BUMN

rekening tabungan. Sementara itu penabung

sebesar

dengan nilai di atas Rp1 miliar masih sedikit

7,97%.

Tabel 4.3 Tabungan

di

Sulawesi

Tenggara

Tabungan Berdasarkan Nilainya Nominal (Rp miliar)

Rekening

% Nominal

% Rekening

Deposito Berdasarkan Nilainya

Tabungan

Nominal (Rp miliar)

Rekening

% Nominal

% Rekening 66,41%

0,94%

100Jt-500Jt

904

3.805

24,4%

27,27%

0,03%

500Jt -1 M

453

547

12,2%

3,92%

1.893

335

51,1%

2,40%

98,99%

100Jt-500Jt

2.699

15.106

31,3%

>1M

Tabel 4.4

sebesar

12,2%

52,8%

4,2%

pemerintah

9.265

1.589.110

538

dan

periode

451

4.558

360

10,26%

sampai

0-100 Jt

0-100 Jt

500Jt -1 M

deposito

1.010 496 11,7% 0,03% Sumber: LBU Bank Indonesia, lokasi bank, diolah

>1M


Ketergantungan perbankan Sulawesi Tenggara

yang berkantor di Sulawesi Tenggara secara

terhadap deposan besar pada triwulan laporan

keseluruhan juga mengalami perlambatan. Pada

tercatat cukup tinggi. Dari hasil pengelompokan

triwulan IV 2016, kredit perbankan tumbuh

deposito berdasarkan nilainya, terlihat bahwa

sebesar 13,5% (yoy) lebih rendah dibandingkan

rekening dengan nilai deposito di atas Rp1 miliar

dengan

hanya dimiliki oleh 2,4% deposan, namun porsi

tumbuh sebesar 15,8% (yoy). Secara nominal,

kepemilikan tersebut menguasai 51,1% dari

kredit

total deposito perbankan di Sulawesi Tenggara

dengan triwulan IV 2016 mencapai Rp18,3

(Tabel 4.4).

triliun (Grafik 4.46).

Giro

Dibandingkan dengan kinerja perbankan se-

Sementara itu, giro masih terkontraksi sebesar

Sulawesi

10,1% (yoy). Terkontraksinya giro disebabkan

melambatnya kredit perbankan di Sulawesi

karena penurunan giro yang dimiliki oleh

Tenggara juga dialami oleh sebagian besar

korporasi 19,25% (yoy) dan perseorangan

provinsi lainnya. Pada periode triwulan IV 2016,

sebesar 15,4% (yoy). Sementara itu giro yang

dari 6 provinsi hanya ada 1 provinsi yang

dimiliki oleh pemerintah sudah dapat tumbuh

mengalami peningkatan kredit, yaitu Sulawesi

positif sebesar 1,0% (yoy), setelah sebelumnya

Utara (Grafik 4.47).

mengalami penurunan sebesar 21,8% (yoy). Adapun pangsa terbesar pemilik deposito adalah nasabah pemerintah sebesar 47,3%, nasabah korporasi sebesar 36,4% dan perseorangan sebesar 16,3%.

kinerja

periode

perbankan

Secara

yang

dalam

spasial,

sebelumnya disalurkan

menyalurkan

penyaluran

yang sampai

kredit,

kredit

masih

terkonsentrasi di Kota Kendari, dengan pangsa sebesar 60,3% dari seluruh penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan di Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian, pertumbuhan

4.3.3. Penyaluran Kredit

kredit di Kota Kendari berada di bawah rata-rata

Seiring dengan kinerja penghimpunan dana

pertumbuhan

kredit

yang

Pertumbuhan

kredit

mengalami

perlambatan,

fungsi

penyaluran kredit perbankan oleh bank umum %, yoy

Rp triliun

25,0

15,0

30,00 %,

20

25,00

13,515

20,00

12,6

10,0 5,0

7,2

0,0

18

-5,0 I

II

III

2015

Kredit (sb.kanan) gKr.Investasi gKredit

IV

I

II

III

berada

di

yoy Tw III 16

Tw IV 16

23,6

15,00

10

10,00

5

5,00

0

0,00

13,5

10,8

9,5 6,3

7,5

9,7

IV

2016

gKr.Modal Kerja gKr.Konsumsi


Grafik 4.47

tertinggi

Tenggara.

Kabupaten Buton Utara sebesar 29,1% (yoy),

25

18,3

20,0

Sulawesi

Kredit Bank Umum Sulawesi Tenggara

9,4 11,9

54,6

16,2 5,0 2,9



Grafik 4.48 Perbandingan Pertumbuhan DPK di Sulawesi


71

72


Tabel 4.5 Kredit Berdasarkan Kota/Kabupaten Posisi Triwulan IV 2016

Kota/Kabupaten

DPK Pangsa thd Sultra Nominal Rekening %Nominal %Rekening

Kab. Buton

104

1.138

Kab. Muna

1.282

Kab. Kolaka

2.465

Kab. Wakatobi

gKredit

K.MK

Pangsa K.INV

K.KONS

0,6%

0,5%

25,2%

6,5%

0,0%

93,5%

24.705

7,0%

11,0%

20,5%

27,0%

3,6%

69,4%

36.909

13,5%

16,5%

21,8%

37,6%

5,7%

56,7%

152

1.933

0,8%

0,9%

16,2%

3,3%

0,0%

96,7%

Kab. Konawe

450

3.251

2,5%

1,4%

3,8%

0,5%

0,4%

99,1%

Kab. Konawe Selatan

388

3.000

2,1%

1,3%

-5,3%

2,0%

0,3%

97,7%

Kab. Bombana

228

2.056

1,2%

0,9%

24,7%

1,0%

0,6%

98,4%

Kab. Kolaka Utara

203

1.986

1,1%

0,9%

17,1%

2,7%

0,4%

96,9%

Kab. Buton Utara

118

1.294

0,6%

0,6%

29,1%

3,3%

1,6%

95,1%

Kab. Konawe Utara

194

1.387

1,1%

0,6%

-24,4%

1,3%

0,5%

98,2%

Kota Baubau

1.664

26.078

9,1%

11,6%

16,4%

28,6%

7,2%

64,2%

Kota Kendari

11.018

120.515

60,3%

53,7%

12,3%

29,8%

14,6%

55,6%

Sulawesi Tenggara 18.266 224.252 100,0% 100,0% 13,5% 27,8% 10,5% Ket: Nominal dalam miliar Rupiah, K.MK = Kredit Modal Kerja, K.INV = Kredit Investasi, K.KONS = Kredit Konsumsi gKredit = pertumbuhan Kredit (%, yoy) Daftar Kabupaten/Kota masih menggunakan daftar daerah otonomi tahun 2005

61,7%


diikuti oleh penyaluran di Kab. Bombana yang

kredit pada triwulan IV 2016. Pada periode

tumbuh sebesar 24,1% (yoy).

tersebut, kredit konsumsi hanya tumbuh sebesar

Sementara itu, terdapat perbankan di tingkat kabupaten yang tidak menyalurkan kredit

12,6% (yoy) setelah pada periode sebelumnya tumbuh sebesar 15,6% (yoy).

investasi seperti di Kab. Buton dan Kab.

Sedangkan untuk kredit investasi tercatat

Wakatobi.

sebesar Rp1,92 triliun dan tumbuh sebesar 7,2%

Meskipun

demikian,

terdapat

penyaluran kredit yang diperuntukkan bagi

(yoy),

kedua kabupaten tersebut berasal dari daerah

periode sebelumnya yang dapat tumbuh sebesar

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi

13,4% (yoy). Sementara itu, kredit modal kerja

investasi di suatu daerah belum sepenuhnya

tercatat sebesar Rp5,1 triliun, terakselerasi

didukung oleh perbankan di daerah tersebut.

sebesar

Dengan demikian perlu adanya penambahan

tumbuh sebesar 17,3% (yoy).

kewenangan bagi kantor cabang di daerah dalam melakukan penyaluran kredit investasi di daerah yang sedang berkembang.

lebih

rendah

18,3%

dibandingkan

(yoy), setelah

dengan

sebelumnya

Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Berdasarkan penyaluran kredit pada sektor ekonomi, perlambatan kredit yang terjadi

Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

terutama

Perlambatan penyaluran kredit yang terjadi pada

penyaluran kredit ke sektor perdagangan yang

triwulan IV 2016 dari sisi jenis penggunaan

merupakan penyaluran kredit produktif (kredit

disebabkan oleh melambatnya penyaluran kredit

modal kerja dan kredit investasi) dengan pangsa

konsumsi dan kredit investasi yang mendominasi

terbesar. Pada triwulan IV 2016, kredit ke sektor

kredit di Sulawesi Tenggara. Pangsa kredit

perdagangan yang disalurkan oleh perbankan di

konsumsi mencapai 61,7% dari total penyaluran

Sulawesi Tenggara hanya tumbuh sebesar

disebabkan

karena

melambatnya

73

Nominal (Rp miliar)

Sektor Ekonomi Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik Gas Air Konstruksi Perdagangan Transportasi-Pergudangan Akomodasi Makan Minum Informasi Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Adm Pemerintahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan Sosial Jasa Lainnya Kredit Produktif

gKredit (%, yoy) % Nominal

3.256 385 3.228 66 29 4.267 48.101 1.167 4.616 32 70 965 961 4 235 233 2.297 69.910

Tw III 2016

4,7% 0,6% 4,6% 0,1% 0,0% 6,1% 68,8% 1,7% 6,6% 0,0% 0,1% 1,4% 1,4% 0,0% 0,3% 0,3% 3,3% 100%

NPL (%)

Tw IV 2016

76,7 -17,1 67,4 82,5 -2,8 -4,3 16,1 34,1 18,0 -26,5 45,4 -10,2 34,6 -87,5 -16,7 12,3 -5,4 15,8

62,8 -24,0 73,4 162,8 -1,3 3,9 13,9 22,7 4,6 -24,8 16,6 -0,4 35,9 -84,0 -7,8 -4,5 -2,8 13,5

1,8 3,8 4,1 0,0 3,4 10,0 5,4 6,9 4,3 0,4 0,0 7,5 3,2 0,0 2,5 0,3 6,6 5,4

Ket: gKredit = pertumbuhan Kredit (%, yoy), Kredit Produktif = Kredit Modal Kerja + Kredit Investasi NPL = Non Performance Loans


13,9% (yoy), lebih rendah dari sebelumnya yang

mengalami penurunan. Nilai LDR yang lebih dari

tumbuh sebesar 16,1% (yoy). Kredit produktif

100

yang melambat juga dialami pada penyaluran ke

pembiayaan

sektor akomodasi makan minum dan sektor

Tenggara memerlukan dana dari daerah lain.

pertanian. Meskipun demikian, kredit ke sektor

Kondisi ini terlihat dari adanya peningkatan

pertanian masih dapat tumbuh tinggi sebesar

kewajiban antar kantor (penerimaan dari kantor

62,8% (yoy). Sementara itu, kredit produktif

bank yang sama di daerah lain) sebesar 1,97%

lainnya

(qtq) pada triwulan IV 2016.

ke

sektor

konstruksi,

industri

pengolahan, dan jasa lainnya menunjukkan adanya peningkatan sehingga masih dapat menahan perlambatan yang terjadi.

intermediasi

menunjukkan

bahwa

perekonomian

di

kapasitas Sulawesi

Non Performing Loans (NPL) Dari sisi risiko kredit, penyaluran kredit oleh bank umum yang ada di Sulawesi Tenggara masih

Loan to Deposit Ratio (LDR) Kondisi

juga

berada pada batas yang aman. Hal ini terlihat yang

dari indikator Non Performance Loans (NPL)

diindikasikan dengan indikator Loan to Deposit

Gross pada triwulan IV 2016 yang hanya sebesar

Ratio (LDR) menunjukkan peningkatan. Pada

2,93%,

triwulan IV 2016 LDR bank umum di Sulawesi

sebelumnya yang mencapai 2,79% (Grafik 4.50).

Tenggara

Pada

mencapai

perbankan

122,9%,

lebih

tinggi

lebih

periode

tinggi tersebut

daripada penyaluran

periode kredit

daripada triwulan sebelumnya yang tercatat

investasi memiliki risiko kredit terbesar yaitu

sebesar 117,3% (Grafik 4.49). Hal tersebut terjadi

dengan NPL sebesar 7,88%. Sementara itu

karena selama 1 triwulan tersebut terdapat

kredit modal kerja juga masih memiliki NPL

penambahan penyaluran kredit sementara DPK


Tabel 4.6 Kredit Produktif Berdasarkan Sektor Ekonomi Posisi Triwulan IV 2016


74

LDR (%)

Rp triliun

122,9

125 120 115

117,3 114,7111,0105,1110,9110,1114,1

110 105

100 95

I

II

III

IV

I

II

2015

III

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

%, NPL

535,1 7,88

6,0

4,93

4,0

2,93

200

2,0

1,19

100

0,0 II

III

IV

I

II

2015 Nominal NPL (sb.kanan) NPL K.MK NPL K.Kons

LDR

Perkembangan Loan To Deposit Rasio Sulawesi Tenggara

300

0 I


Grafik 4.49

500 400

IV

Kredit (sb.kanan)

600

8,0

2016

DPK (sb.kanan)

Rp miliar

10,0

III

IV

2016 NPL NPL K.Inv


Grafik 4.50 Perkembangan NPL Bank Umum Sulawesi Tenggara

relatif tinggi meskipun masih berada dalam

rendah dan dapat menurunkan tekanan risiko

batas threshold 5%, yaitu sebesar 4,93%. Di sisi

kredit.

lain, penyaluran kredit konsumsi masih memiliki risiko kredit terendah dengan NPL hanya sebesar

4.3.3. Rentabilitas Bank Umum Sulawesi Tenggara

1,19%. Rentabilitas suatu bank umum dipengaruhi dari Dari sisi NPL sektoral,

NPL pada sektor

kemampuan mendapatkan pendapatan dari aset

perdagangan yang memiliki pangsa penyaluran

yang dimiliki dan kemampuan untuk melakukan

kredit terbesar mencapai 5,4% dan berada di

efisiensi biaya. Pada triwulan IV 2016, kondisi

atas threshold 5%. Sementara itu, NPL pada

rentabilitas bank umum di Sulawesi Tenggara

kredit konstruksi juga mencapai 10,0%. Hal

relatif berada dalam kondisi yang baik. Hal ini

tersebut menyebabkan NPL kredit produktif

diindikasikan dengan tingkat Net Interest Margin

masih berada di atas threshold 5%. Meskipun

(NIM) yang relatif stabil berada pada level 9,90%

demikian, NPL pada sektor lainnya seperti sektor

(Grafik 4.51). Relatif stabilnya NIM tersebut terjadi

pertanian dan industri pengolahan masih relatif

karena terdapat peningkatan pendapatan bunga sebesar 5,6% (yoy), sementara beban bunga

%

% 70%

12,00%

10,5

%

% 10,23 9,96

10

61,87% 60%

11,00% 9,5

10,00%

9

9,90% 9,00%

8,5 8

50%

8,00%

I

II

III IV

2014 BOPO

I

II

III IV

I

II

III IV

2015 2016 Net Interest Margin (Sb. Kanan)


Grafik 4.51

Perkembangan BOPO dan NIM Bank Umum

I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

Spread Suku Bunga BI 7 DRR (sb.kanan)

IV

I

II

III

8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00

IV

2016 BI Rate (sb.kanan)


Grafik 4.52 Spread Suku Bunga Bank Umum

hanya naik sebesar 1,2% (yoy). Kondisi tersebut

di Sulawesi Tenggara (Grafik 4.53). Kondisi yang

juga terjadi karena spread suku bunga (selisih

sama juga terjadi pada penghimpunan dana dan

antara bunga kredit dengan bunga DPK) di

penyaluran pembiayaan. Pada triwulan IV 2016,

Sulawesi

pangsa pembiayaan hanya mencapai 4,7% dari

Tenggara

relatif

membesar

dari

sebelumnya pada kisaran 9,8% menjadi 10,2%

total

(Grafik 4.52).

Sedangkan penghimpunan DPK bank syariah

Selain itu, kondisi rentabilitas bank umum juga masih

terjaga

terlihat

dari

BOPO

(Biaya

realisasi

kredit

oleh

bank

umum.

hanya sebesar 4,4% dari seluruh DPK se Sulawesi Tenggara (Grafik 4.53).

Operasional per Pendapatan Operasional) yang

Apabila dibandingkan dengan kinerja perbankan

relatif stabil. Pada triwulan IV 2016, BOPO

syariah di Pulau Sulawesi, maka perkembangan

perbankan

aset

di

Sulawesi

Tenggara

sebesar

bank

syariah

di

arah

Sulawesi yang

Tenggara

61,87%, sedikit lebih tinggi daripada periode

menunjukkan

sebelumnya yang mencapai 61,56% (Grafik

Pertumbuhan aset bank syariah di Sulawesi

4.51). Apabila rasio BOPO semakin rendah maka

Tenggara mencapai 9,1% (yoy), lebih tinggi

rentabilitas bank semakin baik karena bank

daripada rata-rata pertumbuhan aset bank

dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya.

syariah se-Sulawesi yang terkontraksi sebesar

Sebaliknya jika rasio BOPO semakin tinggi, maka

2,1% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara

bank semakin tidak efisien dalam menjalankan

itu, pangsa aset bank syariah di Sulawesi

kegiatan operasionalnya.

Tenggara yang mencapai 4,5% sudah berada di

Pangsa perbankan syariah di Sulawesi Tenggara masih relatif kecil di tengah kondisi masyarakat yang religius. Dari sisi aset, perbankan syariah hanya memiliki aset sebesar Rp1,03 triliun, atau sebesar 4,5% dari keseluruhan aset bank umum

Sulawesi Tenggara yang hanya sebesar 4,3%. Meskipun demikian, pangsa aset bank syariah yang terbesar berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 5,3% terhadap keseluruhan aset perbankan di provinsi tersebut (Grafik 4.54).

%, yoy Rp1,03

4,5% triliun

Pembiayaan

4,7%

10,00 miliar DPK

Rp657,1 miliar

9,1 Tw III 16 Tw IV 16

Rp859,5

4,4%

5,00

Sulteng

1,9

0,00

-10,00

Sulsel

-2,1

-2,1

SULAWESI

-3,7

-6,8

-7,7

Bank Syariah

SULTRA

Sulbar

-5,00

Bank Konvensional

baik.

atas rata-rata pangsa aset bank syariah di

4.3.4. Perbankan Syariah

Aset

lebih

Gorontalo

Sulut

-15,00 0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Pangsa Aset Syariah Thd Total Aset Perbankan Sumber: LBU Bank Indonesia, lokasi bank, diolah

Grafik 4.53

Pangsa Perbankan Syariah


Grafik 4.54 Perbandingan Pangsa & Pertumbuhan Aset Syariah se-Sulawesi


75

76


Sampai dengan triwulan IV 2016, penyaluran pembiayaan syariah sudah dapat tumbuh positif setelah sebelumnya mengalami kontraksi sejak triwulan

III

2015. Pada periode tersebut

pembiayaan syariah tumbuh sebesar 5,8% (yoy) dengan baki debet sebesar Rp859,5 miliar (Grafik 4.55).

4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat Di triwulan IV 2016, kinerja BPR tetap tumbuh tinggi terutama untuk penyaluran kredit dan peningkatan aset. Aset BPR tumbuh sebesar 18,4%

(yoy),

lebih

tinggi

dari

periode

sebelumnya yang dapat tumbuh sebesar 14,0% (yoy) sehingga secara nominal asetnya mencapai

Sebaliknya, penghimpunan DPK perbankan

Rp308,9 miliar (Grafik 4.55). Peningkatan aset

syariah

Pada

BPR di Sulawesi Tenggara juga diikuti oleh

periode tersebut jumlah DPK bank syariah

peningkatan kinerja penyaluran kredit yang

mencapai Rp657,1 miliar, tumbuh sebesar 5,4%

dapat tumbuh sebesar 30,3% (yoy), meningkat

(yoy), lebih rendah dibandingkan sebelumnya

dari sebelumnya hanya tumbuh 23,2% (yoy)

yang dapat tumbuh sebesar 11,1% (yoy).

dengan nominal kredit sebesar Rp228,8 miliar.

menunjukkan

perlambatan.

Perlambatan tersebut disebabkan karena terjadi pelambatan pada penempatan DPK fasilitas serupa deposito yang tumbuh sebesar 5,1% (yoy) dan tabungan sebesar 5,9% (yoy). Meskipun demikian, terjadi peningkatan DPK pada fasilitas tabungan syariah yang tumbuh sebesar

3,0%

(yoy)

setelah

sebelumnya

terkontraksi sebesar 7,6% (yoy).

Sementara

itu,

penghimpunan

masyarakat

dana

mengalami

dari

kontraksi.

Penghimpunan DPK turun 3,1% (yoy) atau tercatat sebesar Rp119,0 miliar, padahal periode sebelumnya dapat tumbuh sebesar 7,6% (yoy). Dengan kondisi tersebut, LDR BPR pada triwulan IV 2016 mencapai 192,3 yang berarti kredit yang disalurkan oleh BPR menggunakan dana dari

Dari sisi risiko pembiayaan, tekanan pada risiko

institusi keuangan lainnya. Dengan demikian

tersebut mulai terjaga. Hal ini terlihat dari NPF

risiko yang terjadi pada BPR dapat menyebabkan

(Non

risiko

Performance

Financing)

yang

mulai

menurun dari 6,11% menjadi 4,96%.

%, yoy

%, NPL

70,0

7

60,0

4,96

0,0

-5,0 -10,0 -15,0 I

II

gDPK

Grafik 4.55

III

IV

I

II

III

keuangan

lainnya.

%, yoy

8

5,86 5,45

5,0

institusi

Sementara itu, risiko kredit pada BPR masih

15,0 10,0

pada

50,0 40,0

4

30,0

3

20,0

2

10,0

1

0,0

0

-10,0

IV

2015 2016 gPembiayaan NPF (sb.kanan) Sumber: LBU Bank Indonesia, lokasi bank, diolah

Perkembangan DPK dan Pembiayaan Syariah

30,3 18,4

I

II

III

IV

I

2015

gDPK BPR

II

III

IV

-3,1

2016

gKredit BPR

gAset BPR

Sumber: LBBPR Bank Indonesia, lokasi bank, diolah

Grafik 4.56 Perkembangan BPR di Sulawesi Tenggara

relatif tinggi yaitu sebesar 10,65%, di atas

tersebut, sebagian besar diberikan kepada usaha

threshold 5%. Meskipun demikian, risiko

kecil sebesar 45,1% dan usaha mikro dengan

tersebut relatif turun dari periode sebelumnya

pangsa sebesar 30,3%. Sedangkan untuk usaha

dengan NPL sebesar 12,25%.

menengah memiliki pangsa sebesar 24,6% dari total kredit UMKM (Grafik 4.57).

4.4. AKSES KEUANGAN

Meskipun kredit perbankan secara umum

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM Pada triwulan IV 2016, kredit yang diterima oleh UMKM di Sulawesi Tenggara (berdasarkan lokasi proyek) mencapai Rp6,13 triliun. Secara pangsa mencapai 26,9% dibandingkan total kredit di Sulawesi Tenggara. Kredit kepada UMKM1

mengalami

perlambatan,

namun

laju

pertumbuhan kredit UMKM tercatat stabil pada kisaran 10,3% (yoy). Hal ini terjadi karena terdapat peningkatan pada kredit usaha kecil sebesar 13,5% (yoy), sementara itu kredit usaha

%, yoy

60

Non UMKM

50

73,1% Usaha

24,6% Menengah UMKM

26,9% Rp6,13 triliun

Usaha

45,1% Kecil

40 30 20

17,9

10

13,5

10,3

0

-2,3

-10 -20

Usaha

I

30,3% Mikro

II

Mikro

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah, lokasi bank

Grafik 4.57

%, 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0

Pangsa Kredit UMKM

yoy

I

II

III

IV

2016 Kecil

Menengah

UMKM

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah, lokasi proyek

%, NPL 15,0

37,2

14,0

13,5

6,3

IV

Grafik 4.58 Pertumbuhan Kredit UMKM

48,8

Tw III 16 Tw IV 16

III

2015

-2,0

22,1 10,0

4,5

6,0

5,0

theshold

-7,5


Grafik 4.59

1

Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral

Industri

Tw IV 16

Transportasi

Tw III 16

Pertanian

5,4% 3,5% 6,2% 4,1%

Konstruksi

69,6% pangsa

Perdagangan

0,0


Grafik 4.60 NPL Kredit UMKM Sektor Dominan

Penentuan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria dalam UU No. tahun 2008. Usaha mikro merupakan usaha dengan asset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta. Usaha kecil merupakan usaha dengan aset antara Rp50 juta s.d Rp500 juta dan omzet antara Rp300 juta s.d Rp2,5 miliar. Usaha menengah merupakan usaha dengan aset antara Rp500 juta s.d Rp10 miliar dan omzet antara Rp2,5 miliar s.d Rp50 miliar.


77

78


Baki Debet

25.000

Akomodasi Mamin; 4,9% Industri Pengolahan; 4,4%

20.000

Jasa masyarakat; 3,8%

Nasabah

450 (Rp miliar)

392,1

400 350 300 250

30.000

15.000

200 150

10.000

9.289

100 50 0

Pertanian; 1,3%

Perdagangan; 80,8%

Perikanan; 1,0%

5.000

Transportasi; 1,6%

0

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV Lainnya; 0,8%

2016

KUR Rekening (sb.kanan) Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah, lokasi proyek

Grafik 4.61

Pergerakan Baki Debet KUR Sulawesi Tenggara

Jasa usaha; 1,3%

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah, lokasi bank

Grafik 4.62 Pangsa Baki Debet Penyaluran KUR Sulawesi Tenggara

mikro melambat dan kredit usaha menengah

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan

masih terkontraksi (Grafik 4.58).

KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada tahun 2016,

Secara sektoral, stabilnya pertumbuhan kredit UMKM

dipengaruhi

oleh

melambatnya

penyaluran kredit di sektor perdagangan namun disisi lain kredit ke sektor pertanian tumbuh cukup tinggi. Penyaluran kredit ke sektor perdagangan dengan pangsa kredit terbesar (69,6%) yang semula tercatat mampu tumbuh sebesar 14,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya, namun pada triwulan IV 2016 hanya tumbuh sebesar 6,3%(yoy). Sementara itu, penyaluran kredit

UMKM

kepada

sektor

pertanian,

mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya tumbuh 13,5% (yoy), menjadi 37,2% (yoy)

terdapat peningkatan penyaluran kredit tersebut kepada UMKM. Sampai dengan triwulan IV 2016, baki debet KUR di Sulawesi Tenggara mencapai Rp392,1 miliar dengan jumlah debitur aktif mencapai 9.282 usaha (Grafik 4.60). Salah satu kebijakan yang mendorong peningkatan adalah penurunan suku bunga dari 12% efektif per tahun menjadi 9% efektif. Penyaluran KUR di Sulawesi Tenggara masih terkonsentrasi pada usaha di sektor perdagangan mencapai 80,8%. Sementara itu penyaluran pada produksi primer seperti ke pertanian dan perikanan masih rendah.

(Grafik 4.59).

Dari sisi risiko kreditnya, secara umum kredit UMKM mulai terkendali namun masih berada sedikit di atas threshold 5%. Pada triwulan IV 2016 NPL kredit UMKM mencapai 5,36%, mengalami penurunan dari sebelumnya yang tercatat

sebesar

5,86%.

Kondisi

tersebut

dipengaruhi oleh penurunan tingkat risiko kredit pada hampir semua sektor (Grafik 4.60).

4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk Indikator akses keuangan di Sulawesi Tenggara terutama

dari

sisi

penghimpunan

dana

mengalami peningkatan, begitu juga dari sisi kredit. Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Sulawesi Tenggara tetap menunjukkan tren peningkatan, dimana pada triwulan IV 2016 rasio tersebut tercatat sebesar 134,6% (Grafik 4.63).

%

nasabah (ribu) 1.641 1.800

160 150

134,6

133,7 130,6 125,1 133,1 118,0 126,9 120 115,5

140

130

110 100 I

II

III

IV

I

II

2015

III

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

% 25 20

18,1 18,4

250 240

224 10

230

220

5

210

0

200

IV

I

II

2016

III

IV

I

2015

Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja

260

15

Rekening DPK (sb. Kanan) Rasio DPK Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.63

nasabah (ribu)

21,3 22,0 21,0 22,0 19,7 20,0

II

III

IV

2016

Rekening Kredit (sb. Kanan) Rasio Kredit Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.64 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja

Indikator akses keuangan di Sulawesi Tenggara

ekonomi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, KPw

terutama

BI

dari

sisi

penghimpunan

dana

Provinsi

Sulawesi

berupaya

memfasilitasi

berbagai

mengalami peningkatan, begitu juga dari sisi

memberikan

kredit. Rasio yang lebih besar dari 100%

kegiatan edukasi keuangan yang bertujuan

menunjukkan

penduduk

untuk memberikan informasi mengenai produk

angkatan kerja di Sulawesi Tenggara yang

dan jasa keuangan serta untuk menumbuhkan

memiliki rekening simpanan lebih dari satu.

kesadaran masyarakat pada umumnya untuk

Selain

menabung

itu

bahwa

rasio

mengindikasikan

terdapat

lebih adanya

dari

100%

penduduk

juga

dan

Tenggara

dan

melakukan

pengelolaan

bukan

keuangan. Dalam rangka mendukung upaya

angkatan kerja yang juga memiliki rekening

tersebut, pada bulan Oktober dan November

seperti siswa sekolah maupun mahasiswa.

2016,

Sementara itu, rasio jumlah rekening kredit terhadap penduduk angkatan kerja di Sulawesi Tenggara menjadi

juga 18,4%

menunjukkan (Grafik

peningkatan

4.64).

Meskipun

demikian, rasio tersebut masih rendah karena pada 2 triwulan sebelumnya rasio dapat mencapai 22,0. Masih rendahnya rasio rekening kredit menunjukkan bahwa fasilitas pembiayaan masih sedikit digunakan oleh masyarakat di provinsi ini dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit di masa yang akan datang. Upaya pengembangan akses keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan

dan

mendorong

pertumbuhan

telah

dilakukan

kegiatan

edukasi

keuangan, elektronifikasi dan keuangan inklusif.


79


80

BOKS 02.

LAYANAN KEUANGAN DIGITAL (LKD) UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT KEPADA LAYANAN BANK

Menjawab tantangan kemudahan dan ketersediaan layanan keuangan di seluruh wilayah Indonesia, Bank Indonesia telah melakukan kajian awal dan uji coba branchless banking yang diluncurkan pada bulan Mei 2013. Uji coba dimaksud dilakukan oleh 5 bank dan 2 telco pada 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan). Tujuan dari uji coba dimaksud adalah untuk mencari apakah terdapat buying need dari masyarakat dan provider, bentuk model bisnis, dan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Branchless banking ini terutama dilakukan dengan memanfaatkan tingginya penggunaan telepon genggam, serta kerjasama dengan unit lokal atau agen. Selanjutnya dari kajian di berbagai negara, disadari bahwa perbankan tidak dapat melakukan kegiatan branchless banking dengan efisien secara sendiri, namun dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain, terutama perusahaan telekomunikasi. Selain itu, tujuan semula yang hanya berupaya untuk memperluas akses keuangan, kini semakin berkembang menjadi upaya peningkatan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka branchless banking diperluas menjadi Layanan Keuangan Digital (LKD). LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat unbanked dan underbanked. Gambar 1. Skema Layanan Keuangan Digital

81

Perkembangan LKD di Sulawesi Tenggara juga menunjukkan arah yang positif. Sampai dengan bulan Januari 2017, tercatat sudah ada sebanyak 1.106 LKD di Sulawesi Tenggara, yang merupakan partner dari 3 bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Gambar 2. Jumlah LKD pe Kabupaten/Kota per Januari 2017 362

260

251

76

58

39

38 11

Kota Bau- Kab. Bau Kolaka

Kota Kab. Muna Kendari

Kab. Buton

Kab. Wakatobi

Kab. Kolaka Utara

Kab. Konawe Selatan

9

2

Kab. Kab. Konawe Bombana

Sejalan dengan penetapan Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata nasional, diperlukan peningkatan jumlah agen LKD (Layanan Keuangan Digital) di kabupaten tersebut. Melalui program tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan Kabupaten Wakatobi menjadi destinasi wisata nasional bahkan dunia, terutama dalam hal kemudahan bertransaksi keuangan, sehingga secara tidak langsung dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses keuangan dan optimalisasi Layanan Keuangan Digital di Kabupaten Wakatobi. Implementasi Layanan Keuangan Digital di Sulawesi Tenggara akan terus dikembangkan. Saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Bank Rakyat Indonesia akan mengembangkan dan mengimplementasikan bantuan sosial melalui pemanfaatan Layanan Keuangan Digital. Penyaluran tersebut akan dilakukan secara non tunai dalam 1 (satu) akun pada satu kartu kombo.


BOKS 02.


82

Halaman ini sengaja dikosongkan


Bab 5

SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH 



Pada triwulan IV 2016, aktivitas sistem pembayaran non tunai melalui sistem kliring dan RTGS di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan baik secara nominal maupun jumlah transaksi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di sisi sistem pembayaran tunai, pada triwulan IV 2016 terjadi net outflow uang kartal sesuai dengan pola musimannya. Selain itu, KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga terus melakukan peningkatan kelayakedaran dari uang kartal dan meminimalkan peredaran uang palsu.


2

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

ribu transaksi menjadi sebesar 62,1 ribu

5.1.1. Perkembangan Transaksi Kliring

perputaran kliring mencapai Rp38 miliar/hari

Transaksi

dengan

Sistem

pembayaran

Kliring

(SKNBI)

transaksi (Grafik 5.2) . Pada triwulan IV 2016,

non-tunai

Nasional

mengalami

Bank

melalui Indonesia

peningkatan

pada

triwulan IV 2016, baik dari sisi volume maupun nominalnya. Peningkatan tersebut sejalan

dengan

akselerasi

pertumbuhan

ekonomi yang terjadi di Sulawesi Tenggara pada periode tersebut. Nominal transaksi kliring tercatat sebesar Rp2,4 triliun atau tumbuh 37,5%

(yoy)

5.1) ,

(Grafik

lebih

tinggi

dibandingkan dengan periode sebelumnya yang

jumlah

transaksi

mencapai

986

kepatuhan

juga

transaksi/hari (Grafik 5.3) . Sementara untuk

tingkat

menunjukkan

adanya

diindikasikan

dari

perbaikan.

Hal

menurunnya

ini

jumlah

penarikan cek dan BG kosong. Pada periode tersebut jumlah penarikan cek dan BG kosong menurun dari 819 ribu lembar menjadi 803 lembar (Grafik 5.4) . 5.1.2. Perkembangan Transaksi RTGS

tercatat sebesar Rp2,2 triliun. Sementara itu, dari

Transaksi pembayaran non-tunai nominal

sisi

besar melalui Bank Indonesia Real Time Gross

jumlah

transaksi

juga

mengalami

peningkatan dari semula tercatat sebanyak 56,1

%, yoy

Rp miliar 3,000 2,500 2,000 1,500

1,000 500

I

II

III

IV

I

II

2014 Nominal (Rp miliar)

III

2015

IV

I

II

180 2,404160 140 120 100 80 60 40 37 20 0 -20 III IV

Settlement (BI-RTGS) pada triwulan IV juga %, yoy

Transaksi 70

62

60

60

14

50

0 -20

-40

20

-60

10

-80

-

-100 I

II

III

IV

I

2014 Lembar (ribu)

II

III

38

40

1,000

35

986

30 25

800

IV

I

II

III

IV

2015 2016 Pertumbuhan yoy (sb.kanan)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2

Transaksi 1,200

Rp miliar 45

20

30

2016 Pertumbuhan yoy (sb.kanan)

Nilai Transaksi Kliring (SKNBI) Provinsi Sulawesi Tenggara

40

40


Grafik 5.1

80

Volume Transaksi Kliring (SKNBI) Provinsi Sulawesi Tenggara Transaksi 1,400

Rp miliar 70 60

1,200

50

1,000

40

800

30

600

20

400

10

200

600

20

15

400

10

200

5

-

0 I

II

III

IV

2014 Nominal/hari

I

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

-

0 I

2016 Transaksi/hari(sb.kanan)

Perputaran kliring harian di Sulawesi Tenggara

III

IV

2014 Nominal/hari


Grafik 5.3

II

I

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

2016 Transaksi/hari(sb.kanan)


Grafik 5.4

Penolakan Kliring (Cek/BG Kosong)


85


86 Rp Miliar 1,000 848 900 800 700 600 500 400 300 200 100 I

874

Transaksi 550 540 530 520 510 500 490 481 480 470 460 450 440 I

801 689

II

III

IV

539

529

478

II

2016

III


Grafik 5.5

Nilai Transaksi RTGS Provinsi Sulawesi Tenggara

mengalami

IV

2016

peningkatan


Grafik 5.6

Volume Transaksi RTGS Provinsi Sulawesi Tenggara

dibandingkan

dibandingkan dengan periode sebelumnya yang

dengan triwulan sebelumnya, baik dari nilai

hanya tercatat sebesar Rp688,7 miliar (Grafik

transaksi

transaksi.

5.5). Sementara untuk volume transaksi, pada

Disamping itu, transaksi sampai dengan triwulan

triwulan IV 2016 tercatat mencapai 539

IV tahun 2016 tersebut juga jauh lebih tinggi

transaksi, meningkat dibandingkan dengan

dibandingkan

triwulan III 2016 yang hanya sebesar 478

maupun

Tingginya

volume

dengan

transaksi

tahun

sebelumnya.

pembayaran

BI-RTGS

transaksi (Grafik 5.6).

tersebut sejalan dengan adanya akselerasi ekonomi yang terjadi pada periode laporan. Selain itu, adanya kebijakan baru dari Bank Indonesia yang menurunkan batas minimal transaksi juga turut menyebabkan peningkatan transaksi.

5.2. PENGELOLAAN UANG TUNAI

5.2.1. Aliran Uang Kartal Transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2016 memiliki pola yang sama dengan periode tahun-tahun sebelumnya yang terjadi net-

outflow. Net-outflow berarti suatu kondisi

Pada triwulan IV 2016, nilai traksaksi BI-RTGS

dimana lebih banyak uang yang keluar

dari perbankan Sulawesi Tenggara tercatat sebesar Rp801,1 miliar, mengalami peningkatan

dibandingkan dengan uang yang masuk dari KPwBI Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut

3,000

200

Rp Miliar 1,500

2,500

150

1,000

2,000

100

500

%, yoy

Rp Miliar

88

1,500 1,000

50 -

(14)

500 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I II

2013

2014

2015

Inflow g Inflow (sb. Kanan)

(500) (1,000)

(100)

(1,500)

2016

96

-

(50)

III IV

net inflow

(2,000) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Outflow g Outflow (sb. Kanan)

2011

Sumber: KPw BI Sulawesi Tenggara, diolah

Grafik 5.7

Aliran Uang Kartal Dari Bank Sentral di Sulawesi Tenggara

(1,058)

net outflow

2012

2013

2014

2015

2016


Grafik 5.8

Posisi Selisih Inflow dan Outflow Di Bank Sentral Sulawesi Tenggara

87

300

350

250

300

200

250

150

200

100

150

50

83

100 50

(67.5)

0 I

II

III

IV

I

2014 Nominal UTLE

II

III

IV

I

II

III

30,1 69,9

(50)

(100)

IV

2015 2016 g Nominal UTLE (sb.Kanan)

Pecahan 100.000


Grafik 5.9

Pecahan 50.000


Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

Grafik 5.10 Komposisi Pecahan Uang Palsu Yang Ditemukan

dikarenakan pada periode laporan terdapat

Bank Indonesia memperluas jaringan pelayanan

peluncuran uang rupiah tahun emisi 2016

terhadap kebutuhan masyarakat atas uang layak

sehingga permintaan masyarakat akan uang

edar dengan mengajak perbankan yang ada di

baru tersebut mengalami peningkatan.

Sulawesi Tenggara. Sementara itu Kantor

Pada triwulan IV 2016 terdapat aliran inflow atau masuk ke KPwBI Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp 492,2 miliar, jauh menurun dibandingkan

periode

sebelumnya

yang

mencapai Rp 1,1 triliun. Sementara itu untuk aliran outflow atau keluar dari KPwBI Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode tersebut mencapai

Rp1,55

triliun,

meningkat

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga tetap berupaya secara langsung menyediakan

uang

layak

edar

dengan

melakukan kas keliling. Kas keliling tersebut dilakukan di dalam kota Kendari maupun di luar Kota Kendari hingga wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Selama bulan Oktober hingga Desember 2016, kegiatan kas keliling telah

yang

dilakukan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali,

mencapai Rp1,04 triliun. Karena jumlah outflow

dengan rincian 8 (delapan) kali di Kota Kendari

masih lebih besar daripada inflow-nya maka

dan 16 (enam belas) kali di Luar Kota Kendari.

pada triwulan IV 2016 terjadi net-outflow

Kas keliling di luar Kota Kendari tersebut

sebesar Rp1,06 triliun (Grafik 5.8) . Kondisi net-

dilakukan

outflow yang terjadi tersebut disebabkan karena

Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten

pada

Bombana,

dibandingkan

awal

periode

triwulan

sebelumnya

terjadi

peningkatan

di

Kabupaten

Kabupaten

Konawe

Kolaka,

Selatan,

Kabupaten

kebutuhan uang kartal di masyarakat di akhir

Konawe, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe

tahun serta peningkatan permintaan masyarakat

Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten

terhadap uang rupiah baru tahun emisi 2016.

Wakatobi.

5.2.2. Penyediaan Uang Layak Edar

Di samping itu, Kantor Perwakilan Bank

Bank Indonesia secara berkala terus menjaga

Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga

ketersediaan

di

melakukan distribusi uang ke daerah Kota

masyarakat. Terhitung mulai bulan Maret 2015,

Baubau dan sekitarnya serta Kabupaten Kolaka

uang

layak

edar

(ULE)


%, yoy

Rp, Miliar 400

88


dan sekitarnya melalui pengelolaan kas titipan bekerjasama dengan salah satu bank umum yang ada di daerah tersebut. Di sisi lain, demi menjaga agar kualitas uang yang diterima masyarakat dalam kondisi yang baik, Bank Indonesia

juga

secara

berkala

melakukan

kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE). 5.2.3. Perkembangan Temuan Uang Tidak Asli Pecahan besar masih mendominasi peredaran uang tidak asli yang ditemukan pada triwulan IV 2016. Selama triwulan IV 2016, telah ditemukan uang tidak asli sebanyak 83 lembar, meningkat dibandingkan dengan penemuan pada triwulan III sebanyak 48 lembar. Temuan uang tidak asli selama triwulan IV 2016 didominasi oleh pecahan uang Rp50.000,sebanyak 58 lembar dan sisanya pecahan uang Rp100.000,- sebanyak 25 lembar. Sebagai upaya untuk mengantisipasi peredaran uang palsu sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah senantiasa melakukan kegiatan sosialisi ciri-ciri keaslian uang rupiah. Selama triwulan IV 2016 kegiatan tersebut telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Konawe.

BOKS 03.

SOSIALISASI UANG RUPIAH BARU TAHUN EMISI 2016 DAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

Pada tanggal 19 Desember 2016 yang bertepatan dengan peringatan Hari Bela Negara, Presiden Republik Indonesia meresmikan pengeluaran dan pengedaran 11 (sebelas) pecahan uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 di Bank Indonesia, Jakarta. Peresmian tersebut sekaligus menandai berlakunya 11 pecahan uang rupiah baru yang terdiri dari 7 (tujuh) pecahan uang Rupiah kertas dan dan 4 (empat) pecahan uang Rupiah logam untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Uang Rupiah Kertas TE 2016 terdiri dari pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000 dan Rp1.000. Sementara untuk uang Rupiah logam TE 2016 terdiri dari pecahan Rp1.000, Rp500, Rp200 dan Rp100. Sejalan dengan semangat bela negara, Uang Rupiah TE 2016 menampilkan dua belas gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama di bagian depan uang Rupiah. Pencantuman gambar pahlawan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan bagi negara Indonesia. Selain itu, semangat kepahlawanan dan nilai-nilai patriotisme para pahlawan nasional diharapkan dapat menjadi teladan, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Tidak hanya itu, untuk lebih memperkenalkan keragaman seni, budaya, dan kekayaan alam Indonesia, uang Rupiah juga menampilkan gambar keragaman budaya dan alam Indonesia dalam bentuk tarian nusantara dan pemandangan alam dari berbagai daerah. Keragaman dan keunikan alam dan budaya yang ditampilkan dalam uang Rupiah diharapkan dapat semakin membangkitkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Peluncuran dan Pengedaran Uang Rupiah TE 2016 merupakan pelaksanaan amanat UndangUndang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), dimana salah satu ciri umum Rupiah yakni pencantuman frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” dan adanya tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam prosesnya persiapan pengeluaran uang Rupiah TE 2016 telah dikoordinasikan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Melalui Keputusan Presiden No.31 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 Pemerintah menetapkan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Uang Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan desain gambar uang yang dikonsultasikan diantaranya dengan Kementerian Sosial RI, Badan Arsip Nasional, ahli sejarah, akademisi, dan mendapat persetujuan dari pihak keluarga para pahlawan. Terdapat beberapa kriteria pemilihan gambar pahlawan pada uang rupiah yaitu: belum pernah digunakan dalam uang Rupiah (kecuali proklamator), keterwakilan daerah, keterwakilan gender, dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Keterwakilan berbagai daerah di NKRI dalam gambar Uang Rupiah TE 2016 sangat terasa dengan adanya pahlawan nasional dari wilayah paling timur Indonesia yakni Frans Kaisiepo – Papua, wilayah paling barat (Tjut Meutia – Aceh), wilayah utara (Sam Ratulangi – Sulawesi Utara) dan wilayah paling selatan (Herman Johanes – Rote, NTT), tidak hanya itu keterwakilan daerah juga tercermin pada gambar tarian dan pemandangan alam pada sisi belakang uang. Sementara keterwakilan gender ditandai dengan adanya gambar pahlawan wanita yaitu Tjut Meutia.


89


90

BOKS 03. Selain perubahan pada gambar pahlawan, dalam Uang Rupiah TE 2016 juga dilakukan penguatan unsur pengaman uang untuk memitigasi risiko pemalsuan uang dan memudahkan masyarakat dalam mengenali ciri-ciri keaslian uang Rupiah. Penguatan unsur pengaman dilakukan dengan memasang pengaman berupa colour shifting, rainbow feature, latent image, ultraviolet (UV) feature, blind code dan rectoverso. Colour shifting adalah unsur pengaman berupa warna pada bidang tertentu yang akan berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Rainbow feature adalah unsur pengaman yang akan memunculkan gambar tersembunyi multiwarna berupa angka nominal jika dilihat dari sudut tertentu. Sementara pengaman berupa latent image yakni gambar tersembunyi berupa teks BI pada bagian depan dan angka nominal pada bagian belakang yang akan terlihat dari sudut tertentu. Adapun penguatan UV feature yang hanya terlihat jika menggunakan alat bantu UV dilakukan dengan penambahan ornamen batik dan gambar satwa khas Indonesia yang akan terlihat dibawah sinar UV. Sementara itu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengenali uang rupiah asli, pada uang rupiah emisi baru juga dilakukan perubahan desain rectoverso. Rectoverso sendiri merupakan unsur pengaman yang dibuat dengan teknik cetak khusus, dimana sebuah gambar akan terlihat seperti ornamen yang tidak beraturan jika dilihat di bagian depan atau belakang saja, namun apabila diterawang akan membentuk sebuah gambar yang utuh. Pada uang rupiah rectoverso akan membentuk logo BI secara sempurna jika diterawangkan ke arah cahaya. Penggunaan rectoverso berupa logo BI sebagai unsur pengaman pada uang rupiah sudah dilakukan sejak tahun 2000 dan terus mengalami perubahan pada setiap tahun penerbitan. Pemilihan desain rectoverso berupa logo Bank Indonesia (BI) pada uang rupiah TE 2016 semata-mata dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan untuk menghindari pemalsuan, bukan dimaksudkan untuk memuat logo/simbol-simbol tertentu. Penggunaan rectoverso sebagai pengaman pada Uang Rupiah bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali uang rupiah baru dengan cara yang sederhana (diterawang). Meski demikian sejauh ini unsur pengaman rectoverso masih sulit untuk dipalsukan/ditiru. Selain Rupiah, Rectoverso juga digunakan pada mata uang di negara-negara lain seperti Euro, Thailand Baht, Poundsterling, dan Korea Won. Unsur pengaman uang rupiah lainnya yang juga mengalami perubahan adalah kode tertentu yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat penyandang tuna netra (blind code). Jika pada emisi sebelumnya blind code menggunakan desain berupa gambar persegi panjang, lingkaran dan segitiga yang akan terasa kasar bila diraba, maka pada Uang Rupiah TE 2016 kode tuna netra (blind code) yang dipergunakan berupa pasangan garis yang akan terasa kasar bila diraba dan terdapat pada kedua sisi pinggir uang. Pembedaan blind code yang digunakan pada setiap pecahan tidak lagi dalam perbedaan bentuk namun dalam jumlah pasangan garis yang dicantumkan. Pada uang pecahan Rp100.000,- TE 2016 blind code yang digunakan adalah 1 pasangan garis, sementara pada uang pecahan Rp50.000,- TE 2016 berupa 2 pasangan garis, dan seterusnya bertambah 1 pasang garis untuk setiap pecahan uang yang lebih kecil dibawahnya.

BOKS 03. Dalam upaya lebih mengenalkan Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 hingga akhir Januari 2017 KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasai kepada masyarakat secara intensif, antara lain kepada para pengusaha melalui temu responden survei SKDU, kepada masyarakat Wakatobi (daerah yang terdapat pada sisi belakang uang Rp10.000,-), kepada kelompok petani rumput laut binaan KPw Bank Indonesia Sulawesi Tenggara serta kepada masyarakat luas melalui RRI Kendari dan TVRI Sultra. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, upaya lain yang ditempuh yakni dengan memasang iklan di surat kabar serta adlibs yang diputar melalui RRI Kendari. Kegiatan Sosialisasi Uang Rupiah TE 2016 di Kabupaten Wakatobi mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat, karena daerahnya secara khusus diabadikan dalam uang pecahan Rp10.000,-. Bupati Wakatobi H. Arhawi, SE dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena secara tidak langsung daerah Wakatobi dipromosikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengenal Wakatobi, dirinya berharap akan semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung ke daerahnya. Selain Wakatobi, destinasi wisata lain yang dicantumkan dalam gambar Uang Rupiah TE 2016 adalah TN Komodo, Gunung Bromo, Derawan, Raja Ampat, Ngarai Sihanok, dan Banda Neira. Selain memperkenalkan desain Uang Rupiah TE 2016, dalam setiap kesempatan sosialisasi juga disampaikan mengenai cara memperlakukan uang yang benar agar uang yang diedarkan memiliki masa edar yang lebih lama dan meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam memperlakukan uang diantaranya yakni dengan tidak melipat, tidak mensteples/melobangi, tidak dibasahi, dan tidak mencoret-coret uang yang dipegang. Meski telah dikeluarkan Uang Rupiah baru Tahun Emisi 2016, uang rupiah tahun emisi sebelumnya dinyatakan masih berlaku sebagai alat pembayaran sepanjang belum dicabut dari peredaran. Khusus untuk wilayah Sulawesi Tenggara, sampai dengan akhir bulan Januari 2017, jumlah Uang Rupiah TE 2016 yang telah diedarkan oleh KPw Bank Indonesia Sulawesi Tenggara berjumlah Rp27,06 miliar. Pengedaran uang rupiah TE 2016 tersebut dilakukan baik melalui kegiatan layanan penukaran di loket kantor, layanan kas keliling maupun kas titipan luar kota yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun bekerjasama dengan perbankan.


91


92

BOKS 03. Kewajiban Menggunakan Rupiah Presiden RI Joko Widodo pada acara peluncuran Uang Rupiah TE 2016 tanggal 19 Desember 2016, mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di dalam negeri dan Menjaga wibawa Rupiah dengan TIDAK menyebar isu/gosip yang tidak benar tentang Rupiah, serta menyimpan Rupiah dalam tabungan. Arahan presiden tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan amanat UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Selain itu Rupiah juga merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI termasuk di daerah terpencil dan daerah terluar Indonesia. Untuk mendukung penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI, dalam setiap kegiatan Sosialisasi Uang Rupiah TE 2016, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi perihal kewajiban penggunaan uang rupiah kepada seluruh lapisan masyarakat baik melalui jalur pendidikan (sekolah, guru, kampus), media massa, pelaku usaha (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kendari), dll. Selain sosialisasi upaya lain yang dilakukan dalam mengkampanyekan kewajiban penggunaan rupiah yakni dengan pemasangan banner di lokasilokasi strategis seperti bandara, hotel/penginapan, kantor imigrasi, dan pusat perbelanjaan. Sosialisasi menjadi cara yang efektif untuk memberikan informasi yang benar seputar desain dan penggunaan uang rupiah seperti isu simbol palu arit pada uang rupiah, desain rupiah yang mirip mata uang negara lain, pencetakan yang melebihi kebutuhan, dan tidak dicetak oleh Peruri. Menanggapi isu-isu tersebut dalam setiap kesempatan Bank Indonesia selaku pihak yang diberikan mandat untuk mengedarkan rupiah menegaskan bahwa semua isu tersebut tidak benar. Ke depan, kegiatan Sosialisasi Uang Rupiah TE 2016 dan Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI kepada masyarakat Sulawesi Tenggara akan terus dilakukan di seluruh daerah, sehingga Rupiah semakin berdaulat.

BOKS 04.

ALIRAN TRANSAKSI KLIRING KREDIT DARI DAN KE SULAWESI TENGGARA

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), menyebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai Pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI. SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (retail) yaitu transaksi di bawah Rp.100 juta. Selama tahun 2016, kliring kredit yang dilakukan di Sulawesi Tenggara mencapai Rp5,7 triliun. Kliring kredit merupakan aktivitas transfer dana dari pengirim dana ke penerima dana. Hal ini berbeda dengan kliring debet yang merupakan pencairan cek atau bilyet giro. Dari kliring kredit yang dilakukan di Sulawesi Tenggara, sebesar 75,8% dana ditransfer ke luar Sultra dan hanya 24,2% yang merupakan transfer pada rekening bank di Sulawesi Tenggara. Secara nominal besarnya dana yang keluar dari perbankan Sultra selama periode tahun 2016 mencapai Rp4,3 triliun Sementara itu kliring kredit yang masuk ke Sulawesi Tenggara dari daerah lainnya tercatat sebesar Rp1,3 triliun, sehingga terdapat net outflow sebesar Rp3,03 triliun. Grafik 1. Aliran Kliring Kredit Dari-Ke Sulawesi Tenggara Tahun 2016

Sulawesi

Sumatra

Kalimantan Rp13,6 M

Maluku Papua

Net-outflow

Sultra

Net-inflow

DKI Jakarta Jawa Balinustra

Dilihat secara kawasannya, kliring kredit yang ditransfer ke luar Sulawesi Tenggara paling besar ditujukan ke DKI Jakarta sebesar Rp2,59 triliun atau sebesar 45,1%. Dana dari DKI Jakarta juga merupakan yang paling besar dari seluruh kliring kredit yang masuk ke Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 78,2% atau senilai Rp1,02 triliun. Besarnya aliran dana keluar-masuk antara Sulawesi Tenggara dengan DKI Jakarta karena terdapat aktivitas perdagangan dan keuangan yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa korporasi Sultra merupakan cabang dari perusahaan di Jakarta sehingga dapat terjadi pengiriman hasil usaha ke kantor pusatnya.


93


94

BOKS 04. Selain itu, daerah yang mendapatkan aliran dari kliring kredit terbesar berikutnya adalah ke kawasan Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Kliring kredit ke daerah tersebut lebih banyak bersifat net-outflow, hal ini terutama karena masih banyaknya barang dan jasa yang dipasok dari luar Sulawesi Tenggara. Hal ini juga diperlihatkan dari PDRB net ekspor antar daerah yang selalu bernilai negatif. Pada tahun 2016, PDRB ekspor antar provinsi dari Sultra mencapai Rp4,14 triliun sementara impor antar provinsi ke Sultra lebih besar hingga mencapai Rp6,22 triliun.


Bab 6

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN 



Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2016 diindikasikan belum mengalami perbaikan yang signifikan meskipun terjadi akselerasi ekonomi pada periode tersebut. Sementara untuk kondisi kesejahteraan pada periode tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurun di periode laporan.


2

6.1. KETENAGAKERJAAN

relatif tidak mengalami perubahan. Tenaga kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara

pada kedua sektor tersebut memiliki pangsa

pada triwulan IV 2016 diindikasikan belum

sebesar 45,6% dari total tenaga kerja di

mengalami perbaikan yang signifikan meskipun

Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian terdapat

terjadi

beberapa sektor yang masih dapat menyerap

akselerasi

ekonomi

pada

periode

tersebut. Kondisi ketenagakerjaan di suatu

tenaga

daerah tergantung pada penawaran lapangan

pertambangan (Grafik 6.1) . Beberapa alasan

pekerjaan (labor demand) dan angkatan kerja

pelaku usaha melakukan penambahan tenaga

yang tersedia (labor supply). Masih belum

kerja adalah 1) Terdapat tambahan investasi

adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang

mesin/peralatan, 2) perluasan usaha/menambah

signifikan pada triwulan IV 2016 tercermin dari

cabang

peningkatan kondisi labor demand yang masih

musiman.

relatif kecil.

diperkirakan kondisi tenaga kerja di Sulawesi

Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Kegiatan

kerja

seperti

perusahaan,

sektor

3)

Berdasarkan

jasa

terdapat kondisi

dan

faktor tersebut

Tenggara berada pada trend yang meningkat.

Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh KPw BI

Sebaliknya, rumah tangga sebagai penyedia

Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum

tenaga kerja melihat bahwa terjadi penurunan

pelaku usaha masih memiliki jumlah tenaga

penyerapan tenaga kerja pada triwulan IV 2016.

kerja yang sama sejak awal tahun 2016 (85,9%

Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK)

responden). Sementara itu yang melakukan

yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Sulawesi

penambahan tenaga kerja sebanyak 10,0%

Tenggara. Indeks ketersediaan lapangan kerja

responden, lebih banyak daripada responden

menurun dari 94,0 di triwulan III 2016 menjadi

yang melakukan pengurangan tenaga kerja

88,1 di triwulan IV 2016. (Grafik 6.2) .

(4,1%).

Pengganguran

Dari hasil survei tersebut juga didapatkan tenaga

Di sisi lain, berdasarkan data BPS Provinsi

kerja di sektor usaha konstruksi dan pertanian

Sulawesi Tenggara diketahui bahwa

Transport

8,3%

Tambang

25,0%

Pertanian

145

91,7%

2,3%

97,7%

Perdagangan 12,1%

78,8%

Konstruksi

135

75,0%

125

9,1% 115

100,0%

Jasa

19,4%

Industri

7,7%

71,0%

9,7%

84,6%

Akomodasi 8,0%

7,7%

105

88

95

92,0% 85

0% Meningkat

20% Tetap

40%

60%

80%

100%

% pangsa responden

I

Sumber: SKDU KPw BI Sultra, diolah

Grafik 6.1

Kondisi Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Usaha

II

III

2014

Menurun

IV

I

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

2016

Sumber: SK KPw BI Sultra, diolah

Grafik 6.2

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Dari Sisi Tenaga Kerja


97

98


orang (ribu)

1.220 1.166

1.250 1.200

1.126 1.075 1.037

1.150 1.100

1.112 1.054

1.050

63

60

40

48

46

50

37

46

42

34 24

30

997

1.000

orang (ribu) 70

20 10

950

-

900 Feb

Aug

Feb

2013

Aug

Feb

2014

Aug

Feb

2015

Aug

Feb

Aug

Feb

2013

2016

Aug

Feb

2014

Sumber: BPS Sultra, diolah

Grafik 6.3

Kondisi Penduduk Bekerja Sulawesi Tenggara

Aug

2015

Feb

Aug

2016

Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.4

Kondisi Penduduk Menganggur

pengganguran terbuka pada bulan Agustus

2016 adalah kelompok orang yang bekerja

2016 (rilis bulan November 2016) adalah

sebagai buruh/karyawan. Sementara itu jumlah

sebanyak 34,1 ribu jiwa. Sedangkan untuk

tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal

angkatan kerja adalah sebanyak 1,25 juta jiwa.

hanya sebesar 383,8 ribu jiwa atau 31,5% dari

Kondisi

total penduduk bekerja di Sulawesi

tersebut

menyebabkan

tingkat

penggangguran terbuka pada bulan agustus 2016

adalah

sebesar

2,72%,

menglami

perbaikan jika dibandingkan periode survei sebelumnya yakni februari 2016 yang tercatat sebesar 3,78%.

6.2. KESEJAHTERAAN

Penghasilan Petani (NTP) Berbeda dengan kondisi perekonomian yang mengalami akselerasi, kondisi kesejahteraan Sulawesi

Tenggara

terindikasi

mengalami

Pangsa terbesar pekerjaan di Sulawesi Tenggara

penurunan pada triwulan IV 2016. Hal ini terlihat

adalah di sektor pertanian (38,9%), diikuti

dari penurunan indeks penghasilan masyarakat

sektor perdagangan dan rumah makan (20,0%)

dan Nilai Tukar Petani (NTP) pada periode

dan sektor jasa (18,5%). Sementara untuk jenis

tersebut jika dibandingkan dengan periode

pekerjaan yang dominan pada bulan Agustus

sebelumnya. NTP merupakan suatu indikator

150 148

Indeks

111,6 113,4 106,7 106,9 104,7 99,9 89,8 88,9 91,4 92,1 100,4 98,9

Perikanan

146

Peternakan

144 142

140

140 138

Perkebunan Rakyat

Hortikultura

136 134

Tanaman Pangan

132

Total

130 I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

-

2016

50,0 NTP Tw III

Sumber: SK KPw BI Sultra, diolah

Grafik 6.5

Indeks Penghasilan Konsumen

100,0

150,0

NTP Tw IV

Sumber: BPS Prov Sultra, diolah

Grafik 6.6

Perkembangan NTP Sulawesi Tenggara

kemampuan tukar produk pertanian untuk

Penghasilan Umum

keperluan memproduksi produk pertanian. Oleh

Namun demikian, untuk tingkat konsumen

karena itu, NTP dapat dijadikan alat ukur untuk

terdapat indikasi peningkatan kesejahteraan

tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya

yang tercermin dari peningkatan penghasilan

yang bekerja di sektor pertanian.

masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil Survei

Pada triwulan IV 2016, NTP Sulawesi Tenggara tercatat lebih rendah dari 100 yaitu sebesar 98,9 atau menurun dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang tercatat lebih dari 100 yakni sebesar 100,4 (Grafik 6.4) . Penurunan tersebut terutama

Konsumen yang dilakukan oleh KPw BI Provinsi Sulawesi

Tenggara

yang

menunjukkan

peningkatan Indeks Penghasilan Konsumen (IPK) dari 130,7 pada triwulan III 2016 menjadi 140,0 pada triwulan IV 2016 (Grafik 6.3) .

disebabkan oleh penurunan NTP yang terjadi

Kemiskinan

pada subsektor tanaman perkebunan rakyat,

Di sisi lain, berdasarkan data BPS Provinsi

dari 104,7 pada triwulan III 2016 menjadi 99,9

Sulawesi Tenggara diketahui bahwa penduduk

di triwulan IV 2016 seiring dengan telah

miskin pada bulan September 2016 (rilis bulan

berlalunya

pada

Januari 2017) tercatat sebanyak 327,3 ribu jiwa

triwulan III 2016. Selain itu, sumber penurunan

atau sebesar 12,8% dari total penduduk

juga berasal dari subsektor Holtikultura dari 89,8

Sulawesi Tenggara (Grafik 6.5) . Jumlah tersebut

menjadi 88,9. Selain kedua subsektor tersebut,

menurun jika dibandingkan dengan data pada

masih terdapat subsektor dengan NTP di bawah

bulan Maret 2016 yang tercatat sebanyak

100 yaitu subsektor tanaman pangan. Hal ini

12,9% dari total penduduk Sulawesi Tenggara.

menunjukkan bahwa total pendapatan yang

Perbaikan

diterima oleh para petani pada subsektor

pedesaan. Sedangkan untuk daerah perkotaan

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan

mengalami

total pengeluaran untuk memproduksi hasil

kemiskinan tersebut terjadi walaupun garis

usahanya. NTP subsektor tanaman pangan di

kemiskinan juga mengalami peningkatan karena

triwulan IV 2016 adalah sebesar 99,9.

inflasi.

ribu jiwa

400

panen

komoditas

kakao

%

274

350

14 14

200

13

150

13 13

100 12

50

53,18

0

12

Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Penduduk Miskin Desa Penduduk Miskin Kota Persentase Penduduk Miskin (sb.Kanan)

Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.7

Perkembangan Penduduk Miskin Sulawesi Tenggara.

terjadi

penurunan.

Garis

kemiskinan

pada

Perbaikan

daerah kondisi

meningkat

dari

Rp277.288/kapita/bulan di bulan Maret 2016 15

300

250

tersebut

menjadi

Rp282.161/kapita/bulan

di

bulan

September 2016. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, 83,8% atau 274,1 ribu jiwa berada di daerah pedesaan sedangkan sisanya sebesar 16,2% atau 53,2 ribu jiwa berada di daerah perkotaan. Konsentrasi jumlah penduduk miskin di pedesaan menjadi tantangan pembangunan ekonomi dan wilayah oleh

pemangku

kepentingan

khususnya


99

100


pemerintah daerah, mengingat potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara yang dominan berada di daerah pedesaan khususnya di sektor primer yaitu sektor pertanian namun hasilnya belum secara optimal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan secara lebih luas.

Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tenggara mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari adanya penurunan gini ratio dari 0,402 di bulan Maret 2016 menjadi 0,388 di bullan September. Semakin rendah nilai gini

ratio menunjukkan ketimpangan suatu daerah yang semikin rendah. Berdasarkan daerah tempat tinggal, penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Untuk daerah perkotaan pada bulan September 2016 tercatat sebesar 0,395 ssetelah pada periode Maret 2016 adalah sebesar 0,407. Sementara untuk daerah pedesaan menurun dari 0,367 di bulan Maret 2016 menjadi 0,352 di bulan September.

Bab 7

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 





Pada triwulan II 2017, perekonomian Sulawesi Tenggara diperkirakan mengalami peningkatan dan tumbuh pada kisaran 6,2% - 6,6% (yoy). Hal ini mendorong perekonomian Sultra selama tahun 2017 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 6,6% - 7,0%. Percepatan tersebut searah dengan prakiraan perekonomian Indonesia dan dunia yang juga mengalami peningkatan. Kinerja lapangan usaha pertanian, pertambangan dan penggalian serta konstruksi masih merupakan faktor pendorong laju percepatan perekonomian di periode triwulan mendatang. Di sisi lain, perkembangan inflasi Sultra pada triwulan II 2017 diperkirakan akan dominan dipengaruhi oleh peningkatan harga pada kelompok volatile food dan administered prices.

FEBRUARI 2017

2

103 7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

konsumen (Grafik 7.1) maupun dari sisi pelaku usaha (Grafik 7.2).

7.1.1. Triwulan II 2017 Dengan didasarkan pada beberapa indikator

Dari sisi penawaran, para pelaku usaha di

liaison,

lapangan usaha pertanian, konstruksi dan

pendukung,

hasil

survei

dan

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada

perdagangan

triwulan II 2017 diprakirakan berada pada

peningkatan kegiatan usaha pada triwulan II

kisaran

2017,

6,2%

-

6,6%

(yoy),

mengalami

memperkirakan

dibandingkan

akan

dengan

terjadi triwulan

peningkatan jika dibandingkan periode triwulan

sebelumnya(Grafik 7.4).Hal ini sesuai dengan hasil

IV 2016 yang diperkirakan akan mengalami

liaison

pertumbuhan sebesar 6,0% (yoy).

memperkirakan bahwa terdapat peningkatan

Perkiraan

peningkatan

yang

terjadi

pada

triwulan II 2017 tersebut sesuai dengan arah

kepada

pelaku

usaha

yang

omzet penjualan pada triwulan tersebut(Grafik 7.3).

perkiraan kegiatan usaha yang diungkapkan

Peningkatan kinerja yang terjadi pada lapangan

oleh para pelaku perekonomian, baik dari sisi

usaha

pertanian

didorong

oleh

adanya

peningkatan target luas tanam padi dan jagung SBT

%, yoy

160,0

9,0 8,0

150,0

25,0%

SBT

20,0%

7,0

140,0

6,0

15,0%

5,0

130,0

4,0

120,0

3,0

10,0% 5,0%

2,0

110,0

Perkiraan Kegiatan Usaha gPDRB Sultra (Sb. Kanan)

100,0 I

II

III

IV

I

II

2015

III

1,0 0,0 IV

2016

I

II

0,0% I -5,0%

3,0

Realisasi Usaha

2017

Perkiraan Kegiatan Usaha dari Sisi Konsumen

2,0 1,0 (1,0) (2,0) II

III

2015

Grafik 7.3

IV

I

II

III

IV

I

II

10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

2016 2017 LS Penj. Domestik LS Penj. Ekspor LS Ekspektasi Penjualan Sumber: Liaison KPw BI Sultra, diolah

Perkiraan Omzet Penjualan Korporasi

IV

I

II

III

IV

2016

I

II 2017

Estimasi usaha (mov 3 tw)


Grafik 7.2

skala likert

I

III

2015

Sumber: SK KPw BI Sulawesi Tenggara, diolah

Grafik 7.1

II

Perkiraan Kondisi Usaha Dari Sisi Pelaku Usaha

Est.Tw I 2017

Est.Tw II 2017


Grafik 7.4

Perkiraan Kondisi Usaha

FEBRUARI 2017

104 pada tahun 2017. Sesuai hasil Focus Group

dengan masa pengadaan proyek infrastruktur

Discussion (FGD) dengan Dinas Pertanian dan

APBD Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebagian

Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada

besar mulai berjalan di bulan Maret 2017. Dari

tahun 2017 terdapat penambahan target tanam

24 proyek dengan nominal pengerjaan di atas

padi sebesar 16,17% dan tanaman jagung

Rp5 miliar, terdapat 11 proyek yang dimulai

sebesar 75,57%. Selain itu, kinerja dari sub

pada bulan Maret 2017

lapangan peternakan juga diperkirakan akan

dengan skema kurva S untuk pengerjaan proyek,

mengalami peningkatan seiring dengan adanya

maka diperkirakan pada bulan Juni 2017 terjadi

program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)

aktivitas pada korporasi konstruksi sebesar 86,2

untuk meningkatkan populasi sapi di Sulawesi

miliar yang hanya berasal dari proyek APBD Prov.

Tenggara.

Sultra(Grafik 7.6).

Peningkatan pada lapangan usaha konstruksi

Sedangkan dari sisi permintaan, peningkatan

diperkirakan akan terjadi pada triwulan II 2017,

perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan

sejalan dengan mulai dilakukannya pekerjaan

II

proyek-proyek pemerintah. Hal ini sejalan

aktivitas konsumsi, investasi dan ekspor.

Jalan Konsel Area Parkir Al Alam Jembatan Akses Al Alam Jalan Kendari Jalan Akses Masjid Al Alam Jalan Saranani Jalan Ambaipua-Motaha Gedung Kantor Jalan Konawe Gedung Kantor Diknas Jalan Muna-Buteng Gedung RS Jalan Wanci-Matahora Masjid Al Alam Rehab Tugu MTQ PLTS Konawe Jembatan S.Ambolili PLTS Muna Barat PLTS Muna Barat Jembatan S. Wanggu Jalan Kendari-Konsel Jalan Kendari-Konsel Gedung Kantor Dinas Pelabuhan Kendari

0

1

2

3

Rp7,3 M Rp7,3 M Rp10,7 M Rp5,8 M Rp8,0 M Rp10,0 M Rp29,2 M

Rp9,5 M

Rp5,8 M Rp11,0 M Rp26,0 M Rp10,3 M Rp5,5 M

Rp99,2 M

Rp9,8 M Rp5,3 M Rp5,3 M Rp6,5 M Rp9,6 M Rp11,5 M Rp20,0 M Rp20,0 M Rp7,8 M Rp15,0 M

4

5

6

7

8

9

periode pengerjaan

2017

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -

disumbangkan

11

79,6 66,2 49,0

24,5

21,8

10,4 7,2

8,7

4

5

6

7

Tw II 2017

8

Grafik 7.5

SBT

8,0

7,0 6,0

140,0

11

2,5

Perkiraan Realisasi Proyek Infrastruktur APBD Prov. Sultra %, yoy 14,0

Likert Scale

12,0

2,0

10,0 1,5

8,0

4,0

1,0

6,0

3,0

0,5

5,0

130,0 120,0

4,0

2,0

2,0

110,0

Perkiraan Penghasilan gKonsumsi PDRB (Sb. Kanan)

100,0 I

II

III

2015

IV

I

II

III

2016

1,0

-

0,0 I

0,0 IV

I

2017

Perkiraan Penghasilan dan Konsumsi RT

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2015 2016 2017 LS Ekspektasi Investasi Pertumbuhan Investasi PDRB (sb.kanan) Sumber: Liaison KPw BI Sultra, diolah

II


Grafik 7.7

12

Tw IV 2017

Sumber: Sirup LKPP, diolah

Grafik 7.6

%, yoy

150,0

10

2,5

Ket: Perkiraan menggunakan pengeluaran skema Kurva S

Periode Pengerjaan Proyek Infrastruktur APBD Prov. Sulawesi Tenggara

160,0

9

Tw III 2017

Sumber: Sirup LKPP, diolah Ket: Paket pembangunan APBD Prov. Sultra nominal >Rp5 miliar

peningkatan

86,2

Tw I 2017

12

oleh

Sesuai

Rp miliar

3

10

(Grafik 7.5) .

Grafik 7.8

Perkiraan Investasi Pelaku Usaha

105 Tabel 7.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran

2016

Lapangan Usaha

IV 9,0 10,2 8,1 4,9 11,1 8,5 7,6

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Transportasi dan Pergudangan PDRB

2017 P

I 5,7 1,9 11,8 7,0 7,1 11,6 6,0

IIP 5,6 - 6,0 1,9 - 2,1 9,3 - 9,7 9,7 - 10,1 8,4 - 8,8 12,8 - 13,2 6,2 - 6,6

2017P

2016 7,7 0,1 8,9 7,7 10,0 11,6 6,5

6,7 - 7,1 3,1 - 3,5 11,1 - 11,5 10,4 - 10,8 7,9 - 8,3 11,6 - 12,0 6,6 - 7,0

Tabel 7.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

2016

Komponen Pengeluaran

IV 5,1 -6,9 2,6 63,2 6,3 -38,8 7,6

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Eksport Luar Negeri Import Luar Negeri Net Eksport Antar Daerah PDRB

2017 IP IIP 6,3 6,4 - 6,8 7,5 11,8 - 12,2 5,1 7,8 - 8,2 105,7 73,2 - 73,6 58,8 16,1 - 16,5 14,3 145,3 - 145,7 6,0 6,2 - 6,6

2017P

2016

6,1 6,3 - 6,7 2,0 9,6 - 10,0 7,6 8,6 - 9,0 -8,5 105,6 - 106,0 3,9 54,7 - 55,1 -18,1 45,1 - 45,5 6,5 6,6 - 7,0

Peningkatan konsumsi rumah tangga pada

Dari

periode tersebut sejalan dengan perkiraan

diperkirakan akan terjadi peningkatan ekspor

penghasilan yang diperkirakan meningkat oleh

terutama pada komoditas ore nickel. Pada awal

para responden Survei Konsumen (Grafik 7.7). Hal

tahun

ini

adanya

kebijakan untuk memperbolehkan ekspor ore

peningkatan UMP tahun 2017. Pada tahun

nickel kadar dibawah 1,7% dengan beberapa

2017,

Tenggara

persyaratan tertentu. Kondisi ini akan disikapi

ditetapkan sebesar Rp2.002.625, naik sebesar

oleh beberapa korporasi pertambangan nikel

8,25% dari UMP tahun sebelumnya.

yang sudah atau sedang membangun smelter

Sementara itu, aktivitas investasi pada triwulan II

untuk melakukan penjualan ore nickel tersebut.

salah

satunya

UMP

didorong

Provinsi

oleh

Sulawesi

2017 diperkirakan meningkat, baik dari sisi investasi pemerintah maupun investasi pelaku usaha. Peningkatan investasi pelaku usaha dicerminkan dari likert scale ekspektasi investasi yang meningkat pada triwulan tersebut (Grafik 7.8).

Beberapa korporasi masih melanjutkan

kegiatan

pembangunan

smelter

nikel,

penambahan gudang, dan penambahan mesin.

sisi

ekspor,

2017,

pada

triwulan

pemerintah

II

2017

mengeluarkan

7.1.2. Tahun 2017 Berdasarkan beberapa indikator pendukung, hasil survei dan liaison, pertumbuhan ekonomi Sulawesi

Tenggara

pada

tahun

2017

diprakirakan berada pada kisaran 6,6% - 7,0% (yoy) mengalami akselerasi jika dibandingkan pertumbuhan pada periode 2016 yang tumbuh sebesar 6,5% (yoy).Perkembangan

FEBRUARI 2017

106

8,0

%, yoy

US$/kg

US$/mt

7,0 6,0

18000

3500

16000

3000

14000

5,0

2500

12000

4,0

10000

2000

3,0

8000

1500

2,0

6000

1000

4000

1,0

500

2000 0,0

2013

2014

Sultra

2015

2016

Indonesia (OECD)

0

2017

Dunia (OECD)

Nickel

Sumber: OECD (June 2016), diolah

Grafik 7.9

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dunia

perekonomian di Sultra tersebut searah dengan prakiraan perekonomian Indonesia dan dunia yang juga diperkirakan mengalami peningkatan. Kinerja

lapangan

usaha

pertanian,

pertambangan dan industri pengolahan yang masih mendominasi perekonomian Sultra secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

Kakao (sb.kanan)

Sumber: World Bank Commodity Forecast Price Oct 2016, diolah

Grafik 7.10 Proyeksi Harga Komoditas Internasional

7.2. PROSPEK INFLASI

7.2.1. Triwulan II 2017 Tekanan inflasi Sulawesi Tenggara pada triwulan II 2017 mendatang diperkirakan akan berada pada tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan inflasi pada akhir triwulan I 2017. Inflasi pada triwulan II 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,2% s.d 4,6% (yoy).

Beberapa asumsi yang menjadi pendorong perekonomian Sulawesi Tenggara tahun 2017 adalah (1) peningkatan kinerja lapangan usaha utama,

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(2)

peningkatan

konsumsi

rumah

tangga, (3) peningkatan realisasi investasi, dan (4) Peningkatan ekspor komoditas utama.

Kondisi ini juga searah dengan perkiraan konsumen

sesuai

dengan

hasil

Survei

Konsumen. Konsumen memperkirakan akan terjadi peningkatan harga pada triwulan II 2017, lebih tinggi daripada periode sebelumnya (Grafik 7.11).

Hal ini didorong oleh adanya peningkatan

konsumsi masyarakat pada bulan Mei dan Juni 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

SBT

I

%, yoy

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

II

III

IV

2015

Perkiraan Harga 6 bln Inflasi (sb.kanan)

I

II

III

2016

IV

I

II 2017

Perkiraan Harga 3 bln

Sumber: SK KPw BI Sultra diolah

Grafik 7.11

Perkiraan Inflasi dari Sisi Konsumen

Likert Scale

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 (0,5) (1,0) (1,5)

I

II

III

IV

2015 LS Harga Jual

I

II

III

IV

2016

I

II

2017

LS Eks. Harga Jual

Sumber: World Bank Commodity Forecast Price Oct 2016, diolah

Grafik 7.12 Perkiraan Peningkatan Harga Jual

107 seiring dengan adanya bulan Ramadhan dan hari

antar daerah dalam rangka penyediaan

raya Idul Fitri 1438 H.

pasokan dan distribusi bahan pangan

Kondisi peningkatan tekanan harga dari sisi produsen juga terjadi seiring dengan indikator ekspektasi harga jual sesuai hasil Liaison. Pada triwulan

mendatang,

menaikkan

korporasi

harga

berencana

jualnya

untuk

mempertahankan margin korporasi. Salah satu tekanan kenaikan biaya produksi adalah dari biaya bahan baku dan tenaga kerja (Grafik 7.12).

diperkirakan akan semakin lancar. Selain itu, terbangunnya jalan dan pelabuhan yang memadai diperkirakan akan meningkatkan jumlah dan memperlancar arus barang di Sultra.

administered

2. Tekanan inflasi meningkat.

price

Peningkatan kelompok administered price di Sultra banyak dipengaruhi oleh pengaturan

7.2.2. Tahun 2017

subsidi, terutama pada listrik dan BBM. Hal

Tekanan inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun

ini untuk lebih meningkatkan kapasitas

2017 mendatang diperkirakan akan meningkat

keuangan negara.

namun masih berada pada sasaran inflasi nasional yang sebesar 4% + 1%. Meskipun demikian, kondisi supply demand yang terjadi di Sulawesi Tenggara mendorong inflasi lebih tinggi dan berada pada kisaran batas atas sasaran tersebut. Peningkatan tekanan inflasi pada tahun tersebut didorong oleh peningkatan tekanan administered prices terkait dengan kebijakan energi.

3. Tekanan inflasi inti relatif meningkat Perkembangan inflasi inti dipengaruhi oleh faktor

domestik

dan

faktor

eksternal.

Permintaan domestik diperkirakan masih tinggi

seiring

dengan

peningkatan

penghasilan masyarakat. Mulai aktifnya pertambangan dan harga nikel dunia yang sudah berangsur membaik menyebabkan tingkat penghasilan masyarakat juga akan

1. Tekanan inflasi volatile foods menurun

meningkat.

Kondisi

tersebut

akan

Kinerja produksi bahan pangan di Sultra

mendorong terciptanya lapangan kerja baru

pada

dan adanya migrasi tenaga kerja dari daerah

tahun

meningkat pasokan

2017

dan bahan

diperkirakan

membantu makanan

akan

tersedianya baik

serelia

maupun dari komoditi ikan dan unggas. Program kerja peningkatan bahan pangan sebagai

salah

satu

program

Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra diperkirakan turut mendorong peningkatan kinerja

tersebut.

terbentuknya

Di TPID

sisi

lain, dengan di

seluruh

Kota/Kabupaten maka kerjasama/koordinasi

maupun negara lain.

FEBRUARI 2017

108 Tabel 7.3Faktor Risiko Inflasi Tahun 2017

Faktor Risiko Volatile Food

a. Pasokan:

•

Tingginya curah hujan di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara dapat berpotensi mengganggu produksi bahan makanan

•

Gelombang laut juga berpotensi menggangu pasokan komoditas ikan segar baik di Kota Kendari maupun Kota Baubau.

•

Peningkatan pasokan komoditas aneka cabai akibat mulai masuknya panen.

Potensi Dampak thdp Inflasi IHK

LOW

b. Distribusi:

Adm. Prices

•

Faktor cuaca juga dapat berpotensi menggangu aktivitas pelayaran, sehingga dapat menghambat distribusi barang di Sulawesi Tenggara.

•

Pengaturan perdagangan yang tidak memperhatikan kecukupan lokal seringkali menyebabkan terjadinya inflasi karena pedagang menjual ke daerah lain dengan harga yang lebih tinggi.

• Penyesuaian tarif BBM yang tidak diikuti oleh penurunan tarif angkutan baik di Kota Kendari maupun di Kota Baubau.

Medium

• Penyesuaian TTL sesuai harga keekonomian (faktor penentu: harga minyak, nilai tukar, dan inflasi) masih menjadi risiko sepanjang tahun karena bergantung pada keputusan pemerintah.

• Adanya peningkatan permintaan angkutan udara, terutama di Kota Baubau.

Core

• Pergerakan nilai tukar yang masih dalam tren depresiasi terhadap US$ menambah tekanan dari sisi imported inflation, khususnya untuk komoditas pangan berbahan baku impor, kosmetika, dan obat.

• Dampak second-round dari kebijakan harga pemerintah. • Harga emas global mengalami kecenderungan yang menurun dalam beberapa pekan terakhir.

LOW

97

BOKS 05.

DAMPAK RELAKSASI EKSPOR ORE NIKEL <1,7% (LOW GRADE) TERHADAP PEREKONOMIAN SULTRA

Provinsi Sulawesi Tenggara diketahui sebagai salah satu provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Disperindag Prov. Sultra, cadangan potensi nikel di Sulawesi Tenggara diperkirakan dapat mencapai hingga 90 miliar WMT yang tersebar di beberapa Kabupaten Di Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Buton. Pada tahun 2013 bahkan terdapat sekitar 400 IUP di Sulawesi Tenggara yang melakukan kegiatan ekspor ore nikel ke beberapa negara khususnya Tiongkok. Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi Sultra yang ditopang oleh kinerja ekspor komoditas pertambangan, khususnya selama periode tahun 2008 s/d tahun 2013. Gambar 1. Potensi Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara

Kolaka Utara • Luas Potensi 80rb ha • Potensi Produksi 2,8 miliar WMT

Konawe • Luas Potensi 61rb ha • Potensi Produksi 1,7 miliar WMT

Nikel

Nikel Nikel

Konawe Utara & Selatan • Luas Potensi 85rb ha • Potensi Produksi 50 miliar WMT

Nikel

Kolaka • Luas Potensi 57rb ha • Potensi Produksi 12 miliar WMT Tambang Nikel • Luas Potensi 5rb ha • Potensi Produksi 1,7 miliar WMT

Nikel

Sejak diberlakukannya UU Minerba No.4 Tahun 2009 pada 12 Januari Tahun 2014, aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan signifikan yang turut berdampak pada terkontraksinya kinerja ekspor komoditas pertambangan di Sulawesi Tenggara. Dari total 400 IUP yang sebelumnya terdaftar di Sulawesi Tenggara, hanya sedikit yang bertahan dan mulai membangun smelter untuk mengolah nikel menjadi NPI (Nikel Pig Iron). Sampai dengan saat ini, terdapat 5 industri pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara, yakni PT. Antam Tbk, PT. Ifishdeco, PT. CMMI, PT. MMI dan PT. Virtue Dragon. Disamping itu, berdasarkan info dari dinas terkait, saat ini diketahui terdapat sekitar 30 perusahaan yang mengajukan izin pembuatan smelter.

FEBRUARI 2017

98

BOKS 05. Sejalan dengan hal itu, pemberlakuan UU Minerba No.4 Tahun 2009 mulai tahun 2014 turut memberikan dampak signifikan atas melambatnya perkembangan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Sultra yang sebelumnya berada di kisaran 8%-15% (yoy), mengalami perlambatan yang cukup signifikan dan berada di kisaran 5%-6% (yoy). Lebih lanjut, kondisi tersebut diperburuk dengan turut menurunnya harga nikel dunia yang menggambarkan penurunan demand dan perekonomian secara global, dari sebelumnya berada di kisaran USD13 ribu s/d USD 14 ribu per MT nikel, turun menjadi sekitar USD9 ribu per MT nikel. Gambar 2. Pergerakan PDRB Sultra, Sektor Pertambangan, Nilai ekspor nikel dan harga nikel

Pemberlakukan UU Minerba No.4 tahun 2009

Nilai Ekspor (Juta US$) 300

Harga Nikel Int (US$/WMT) 30.000

250

Filipina Menutup 2 Tambang masalah 25.000 lingkungan

200

20.000

150

15.000

100

10.000

50

R2 = 0,68

5.000

Korelasi antara ekspor Feni sultra dengan harga I II III IV I II III IV nikel internasional 2011

2012

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2013

2014

2015

2016

gPDRB Sultra (%, yoy)

gTambang (%, yoy)

16,00

60,00

14,00

50,00

12,00

40,00

10,00

30,00

8,00

20,00

gPDRB

6,00

10,00

4,00 2,00

0,00

R2

= 0,77

gTambang (rhs) Korelasi antara pertumbuhan sektor tambang 0,00 II III IV I II ekonomi III IV I IISultra III IV I II III IV I II III dengan Ipertumbuhan 2011

2012

2013

2014

2015

-10,00 -20,00 IV I

II III IV 2016

Meski demikian, Pemerintah saat ini telah mengeluarkan ketentuan terbaru yang mengatur mengenai relaksasi ekspor komoditas mineral mentah yakni PP No.1 Tahun 2017, Permen ESDM No.5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No.6 Tahun 2017 pada tanggal 11 Januari 2017. Kebijakan ini secara umum mengatur pembukaan keran ekspor untuk komoditas ore nickel dengan kadar <1,7% (low grade). Lebih lanjut, ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa setiap pelaku usaha yang akan melakukan ekspor mineral mentah, wajib telah atau sedang

99

BOKS 05. membangun smelter. Dengan mengacu kepada ketentuan dimaksud, maka setiap pelaku usaha yang saat ini sedang atau telah memiliki smelter dapat melakukan ekspor ore. Berdasarkan hasil liaison yang dilakukan kepada beberapa pelaku usaha tambang dan industri olahan nikel di Sulawesi Tenggara, para pelaku usaha memberikan respon positif atas dikeluarkannya kebijakan tersebut dan berharap agar implementasi dari kebijakan tersebut dapat segera dijalankan. Mereka mengungkapkan bahwa dikeluarkannya kebijakan tersebut dapat mendukung kondisi finansial perusahaan yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian pembangunan smelter. Senada dengan hal tersebut, salah satu responden liaison mengungkapkan bahwa hampir sebagian besar pelaku usaha industri olahan nikel di dalam negeri, membutuhkan biji nikel dengan kadar >1,8% (medium to high grade) untuk kebutuhan produksi nikel olahannya, sehingga pihaknya menegaskan bahwa biji nikel dengan kadar <1,7% (low grade) merupakan cadangan yang tidak terpakai karena relatif tidak mendukung dan tidak efisien untuk digunakan dalam proses pengolahan nikel, Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut diyakini tidak akan mempengaruhi perkembangan proses hilirisasi nikel yang saat ini sudah berjalan, khususnya di Sulawesi Tenggara. Disamping itu, dengan dikeluarkannya izin ekspor atas komoditas dimaksud, maka efisiensi biaya ekploitasi/penggalian dapat lebih ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan beban biaya yang semula secara penuh timbul dan diperhitungkan hanya kepada biji nikel high grade saja, kedepannya dapat diproporsikan kepada nikel kadar rendah yang ikut tergali sebelum kemudian dlakukan penjualan/ekspor. Gambar 3. Pergerakan PDRB Sultra, Sektor Pertambangan, Nilai ekspor nikel dan harga nikel

Permen ESDM No.5 tahun 2017

PP No.1 tahun 2017 11 Januari 2017

11 Januari 2017

Perubahan Keempat Atas PP Peningkatan Nilai Tambah Mineral No.23/2010 Melalui Kegiatan Pengolahan dan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemurnian di Dalam Negeri Usaha Pertambangan Mineral Dan Bab V Batubara

Pasal 112C Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pertambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan kegiatan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu

Pemanfaatan Mineral Logam dg Kriteria Tertentu • •

•

Nikel dengan kadar <1,7% Harus memanfaatkan sekurang-kurangnya 30% dari total kapasitas input fasilitas pengolahan nikel dimiliki Penjualan ke LN dibatasi jumlahnya dan jangka watu selama 5 tahun

Ketentuan tersebut masih akan ditambah dengan ketentuan perubahan Bea Keluar Ekspor yang diisukan naik dari 5% menjadi 10% dan ketentuan teknis lainnya

Permen ESDM No.6 tahun 2017

11 Januari 2017

Tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian Persyaratan untuk Nikel: - Nikel kadar <1,7% - Wajib memperoleh Rekomendasi - Surat pernyataan keabsahan dokumen - Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri - Sertifikat CNC - ROA atau COA produk mineral logam - Pelunasan PNBP - Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri - Rencana kerja dan anggaran biaya - Rencana penjualan LN

Lebih lanjut, menanggapi rencana implementasi kebijakan tersebut, para pelaku usaha mengungkapkan komitmen dan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam melakukan penjualan ekspor ore nickel kadar <1,7% (low grade) sambil terus melanjutkan penyelesaian pembangunan smelter. Korporasi juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah dapat

FEBRUARI 2017

100

BOKS 05. senantiasa melakukan pengawasan secara ketat atas diberlakukannya ketentuan dimaksud sehingga tidak menimbulkan potensi risiko di kemudian hari. Dengan mengacu kepada kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sultra di waktu yang akan datang diperkirakan dapat bertambah sebesar 0,4% s/d 1,4% dari pertumbuhan ekonomi baselinenya. Kondisi tersebut baru memperhitungkan peningkatan kinerja ekspor yang diperkirakan akan tumbuh signifikan dengan kisaran 75% s/d 120% (yoy).

Daftar Istilah Administered price

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaanpenawaran atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat

Faktor Non Fundamental

Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (volatile foods), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (administered price)

Feronikel

Hasil olahan nikel mentah (ore nickel) dengan kadar antara 20-30% Ni dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja dan stainless

steel Imported inflation

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal)

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1---100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.


Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1---100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1---100.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Inflasi inti

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

Migas

Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

Mtm

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

NPI

Nikcel Pig Iron. Hasil olahan ore nickel dengan kandungan 5-10% Ni.

Non Performing Loan (NPL)

Besarnya jumlah kredit bermasalah pada suatu Bank dibanding dengan total keseluruhan kreditnya

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Perceived risk

Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara

Qtq

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Saldo Bersih

Selisih antara persentase jumlah respondenyang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban menurun danmengabaikan jawaban sama .

Saldo Bersih Tertimbang. Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

Sektor ekonomi dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Volatile food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

West Texas Intermediate

Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan minyak dunia.

Yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.


SBT

PENANGGUNG JAWAB Minot Purwahono

([email protected])

KOORDINATOR PENYUSUN Harisuddin

([email protected])

TIM PENULIS Daniel Agus Prasetyo

([email protected]) Argo Hadianto

([email protected])

KONTRIBUTOR Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Unit Pengelolaan Uang Rupiah

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SULAWESI TENGGARA Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans Jl. Sultan Hasanudin No. 150 Kendari No. Telp. (0401) 3121655; No. Fax.(0401)3122718


Tim Penyusun

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA FEBRUARI 2017

Recommend Documents