KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH FEBRUARI 2017

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH FEBRUARI 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya ”Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Februari 2017” dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Semarang, Februari 2017 KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH Ttd

Hamid Ponco Wibowo Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Kata Pengantar

I

BAB I

Daftar Isi

ii

Daftar Suplemen

ii

Daftar Tabel

v

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

Daftar Grafik

vi

Tabel Indikator Ringkasan Eksekutif

xiii 1

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan IV 2016 1.1.1. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran 1.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi 1.1.1.2. Pengeluaran Investasi 1.1.1.3. Ekspor dan Impor Luar Negeri 1.1.1.3.1. Ekspor Luar Negeri 1.1.1.3.2. Impor Luar Negeri 1.1.2. Net Ekspor Antardaerah 1.1.3. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha 1.1.3.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.1.3.2. Industri Pengolahan 1.1.3.3. Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor 1.1.3.4. Lapangan Usaha Lainnya 1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan I 2017 1.2.1. Tracking Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2017 Sisi Penggunaan 1.2.2. Tracking Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2017 Sisi Lapangan Usaha

ii

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL FEBRUARI

2017

BAB II

BAB III

KEUANGAN PEMERINTAH 2.1. Realisasi APBD Triwulan IV 2016

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

2.1.1. Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2016

3.1. Inflasi Secara Umum

2.1.2. Realisasi Belanja Triwulan IV 2016

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok

2.2. APBN Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2016

3.2.1. Kelompok Bahan Makanan

2.3. APBD Tahun 2017

3.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok

2.1.3. Anggaran Pendapatan Tahun 2017

& Tembakau

2.4. Anggaran Belanja Tahun 2017

3.2.3. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 3.3. Disagregasi Inflasi 3.3.1. Kelompok Volatile Food 3.3.2. Kelompok Administered Prices 3.3.3. Kelompok Inti 3.4. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah 3.4.1. Disagregasi Inflasi Cilacap 3.4.2. Disagregasi Inflasi Purwokerto 3.4.3. Disagregasi Inflasi Kudus 3.4.4. Disagregasi Inflasi Surakarta 3.4.5. Disagregasi Inflasi Semarang 3.4.6. Disagregasi Inflasi Tegal 3.5. Perkembangan Inflasi Triwulan IV 2016 3.5.1. Inflasi Oktober 2016 3.5.2. Inflasi Triwulan IV 2016 3.6. Program Pengendalian Inflasi Daerah

iii


2017 BAB IV

BAB V

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

4.1. Perkembangan Sistem Keuangan Jawa Tengah

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional

4.1.1. Ketahanan Sektor Korporasi

Bank Indonesia (SKNBI)

4.1.1.1. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan

5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

Usaha Utama Jawa Tengah

5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing

4.1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga

5.4. Perkembangan Akses Keuangan

4.1.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga 4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/Perseorangan (DPK

BAB VI

4.1.2.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

4.2. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah

6.1. Ketenagakerjaan

4.2.1. Perkembangan Bank Umum

6.2. Pengangguran

4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank

6.3. Nilai Tukar Petani

4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan DPK

6.4. Tingkat Kemiskinan

4.2.1.3. Penyaluran Kredit

6.5. Pembangunan Manusia

4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

6.6. Pemerataan Penduduk

RT) di Perbankan

4.2.1.5. Kualitas Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum 4.3. Perkembangan Perbankan Syariah 4.4. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Jawa Tengah 4.5. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2017 7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha 7.2. Prospek Inflasi Tahun 2017 7.2.1. Perkiraan Inflasi Triwulan II 2017 7.2.2. Perkiraan Inflasi Tahun 2017

iv

Tabel

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%,

7

yoy) Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut

7

7

7

20

72

Kategori Tabel 4.3 Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status

20

71

Berdasarkan Nilainya Tabel 4.2 Perkembangan NPL Kredit RT Jawa Tengah Per

Lapangan Usaha (Rp Miliar) Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut

50

Keuangan Tabel 4.1 Pengelompokkan Tabungan Perseorangan

menurut Pengeluaran (%, YOY) Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut

Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Triwulanan Tw IV 2016 – Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa

Pengeluaran (Rp Miliar) Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah

50

2016 – Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau

Pengeluaran (Rp Miliar) Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut

Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Triwulanan Tw IV

74

Kepemilikan di Jawa Tengah Tabel 4.4 Pengelompokkan DPK Berdasarkan Nilainya

76

Tabel 4.5 Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Nilainya

78

menurut Lapangan Usaha (%, YOY)

Tabel 4.6 Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Jawa Tengah

81

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2016 (Rp Miliar) 35

Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan IV tahun 2015 & 2016

36

Kegiatan Utama (juta orang)

Tabel 2.3 Realisasi Belanja triwulan IV 2015 & 2016

39

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang

Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan IV 2015 &

40

Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

Lapangan Usaha (Rp Miliar) Tabel 1.7 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Jawa Tengah

21

101

102

2016 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang

Tabel 2.5 Perbandingan APBD Provinsi Jawa Tengah 2016 dan 2017 41

Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus

(Rp Miliar)

2016 (juta orang)

103 103

Tabel 2.6 Anggaran Pendapatan Tahun 2017 (Rp Miliar)

42


Tabel 2.7 Anggaran Belanja Tahun 2017 (Rp Miliar)

43

Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

48


Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

48

Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta

Tabel 3.3 Tabel Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah

48

orang)

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok

49

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

103

103

113

Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Triwulanan Tw IV 2016 49

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha 114

– Kelompok Bahan Makanan

Tabel 7.3 Risiko Inflasi Akhir Tahun 2017

118

v

Grafik

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

7

Grafik 1.19 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto 13

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa,

7

Grafik 1.20 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB

dan Nasional Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa

Konstruksi, dan Konsumsi Semen 7

berdasarkan Provinsi Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Aliran Uang Kartal dan

8

13

Grafik 1.22 Perkembangan SBT Realisasi Investasi

13

Berdasarkan Sektor Usaha (SKDU) 8

Kliring Harian dan Pertumbuhan Ekonomi Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan

Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

Pertumbuhan Ekonomi Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran

13

Grafik 1.23 Perkembangan Pertumbuhan Volume dan Nilai 14 Impor Barang Modal

8

Grafik 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

15

Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

10

Grafik 1.25 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas

15

Grafik 1.8 Indeks Tendensi Konsumen

10

Berdasarkan Komoditas

Grafik 1.9 Perkembangan Inflasi Triwulanan dan Tahunan

10

Grafik 1.26 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT

15

Grafik 1.10 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

11

Grafik 1.27 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

15

Grafik 1.11 Keyakinan Konsumen Terhadap Ekonomi Saat 11

Grafik 1.28 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

16

Ini

Grafik 1.29 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

16

Grafik 1.30 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan

16

Grafik 1.12 Perkembangan Kredit Konsumsi dan

11

Pertumbuhan Ekonomi Grafik 1.13 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan

Negara Tujuan 11

Jenis Konsumsi

Grafik 1.31 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan

16

Negara Tujuan

Grafik 1.14 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT

12

Grafik 1.32 Perkembangan Ketenagakerjaan Amerika

Grafik 1.15 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

12

Serikat

Grafik 1.16 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah

12

Grafik 1.33 Penjualan Eceran Tiongkok

17

Provinsi Jawa Tengah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

Grafik 1.34 Investasi Tiongkok

17

Grafik 1.17 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja 12

Grafik 1.35 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

17

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.36 Perkembangan Impor Jawa Tengah

18

Grafik 1.37 Pertumbuhan Tahunan Impor Migas Jawa

18

Grafik 1.18 Jumlah dan Pertumbuhan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

vi

12

Tengah

16


2017

Grafik 1.38 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah

18

Berdasarkan Jenis Pengeluaran Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah

18

Grafik 1.56 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro

19

Grafik 1.57 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar

19

Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran

Grafik 1.42 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

19

dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Grafik 1.43 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah

19

Grafik 1.59 Pertumbuhan dan Kualitas Penyaluran Kredit pada

Berdasarkan Negara Asal

25

25

Sektor Perdagangan 19

Berdasarkan Negara Asal

Grafik 1.60 Hasil SKDU PHR dan Pertumbuhan PDRB

26

Perdagangan

Grafik 1.45 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

20

Grafik 1.61 IPR Perrdagangan Eceran berdasarkan Kelompok

Grafik 1.46 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan

21

Komoditas

Perikanan

26

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2015 dan T.A. 2016 35 22

Jawa Tengah Grafik 1.48 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di

25

dan Sedang berdasarkan Sektor

Grafik 1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

Grafik 1.47 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di

25

dan Kecil berdasarkan Sektor (%, yoy)

Penggunaan

Grafik 1.44 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah

24

Berdasarkan Skala Usaha

Berdasarkan Jenis Pengeluaran Grafik 1.40 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis

Grafik 1.55 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur

Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2015 dan 35 T.A. 2016

22

Jawa Tengah

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

36

Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah

36

Grafik 1.49 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa Tengah

22

Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan IV 2016 36

Grafik 1.50 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

22

Grafik 2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan

Grafik 1.51 Perkembangan Kegiatan Usaha (SKDU) dan

23

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Pertumbuhan PDRB Industri pengolahan

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan IV 2016

38 39

Grafik 1.52 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan

23

Grafik 2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2016

Grafik 1.53 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai &

24

Berdasarkan Jenis Belanja

Penggunaan Tenaga Kerja Industri Pengolahan (SKDU) Grafik 1.54 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (SKDU)

Grafik 2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2016 24

37

39

Berdasarkan Jenis Belanja Grafik 2.10 Perkembangan Anggaran Belanja dan Pendapatan

41

2010-2017 (Rp Miliar)

vii

Grafik

Grafik 2.11 Perkembangan Tahunan Anggaran

41

Pendapatan 2017 Grafik 2.12 Perkembangan Tahunan Anggaran Belanja

42

42

Komponen (%) Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan

53

Kenaikan Harga

2017 Grafik 2.13 Anggaran Belanja 2017 Berdasarkan

Grafik 3.15 Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap

Grafik 3.16 Indeks Ekspektasi Harga Pedagang Eceran

53

Grafik 3.17 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Inti

53

Traded Grafik 3.18 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok

47

54

Administered Prices Triwulan IV 2016

Nasional

Grafik 3.19 Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa 47

Kelompok Administered Prices

Tengah

Grafik 3.20 Inflasi Tahunan Triwulan IV 2016

54

54

Grafik 3.3 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa

47

Grafik 3.21 Perkembangan Inflasi Tahunan

54

Grafik 3.4 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa

47

Grafik 3.22 Inflasi Tahunan Enam Kota

55

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah

48

Grafik 3.23 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per

55

2012-2016

Kelompok Tw IV 2016

Grafik 3.6 Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa Tengah

48

Grafik 3.24 Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota

Grafik 3.7 Disagregasi Inflasi Tahunan

51

2016

Grafik 3.8 Disagregasi Inflasi Bulanan

51

Grafik 3.25 Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota 2016

55

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok

51

Grafik 3.26 Disagregasi Inflasi Tahunan Cilacap

56

Grafik 3.27 Disagregasi Inflasi Triwulanan Cilacap

56

Grafik 3.28 Disagregasi Inflasi Tahunan Purwokerto

56

Grafik 3.29 Disagregasi Inflasi Triwulanan Purwokerto

56

Grafik 3.30 Disagregasi Inflasi Tahunan Kudus

57

Grafik 3.31 Disagregasi Inflasi Triwulanan Kudus

57

Grafik 3.32 Disagregasi Inflasi Tahunan Surakarta

58

Grafik 3.33 Disagregasi Inflasi Triwulanan Surakarta

58

Grafik 3.34 Disagregasi Inflasi Tahunan Semarang

58

Grafik 3.35 Disagregasi Inflasi Triwulanan Semarang

58

Grafik 3.36 Disagregasi Inflasi Tahunan Tegal

59

Grafik 3.37 Disagregasi Inflasi Triwulanan Tegal

59

Volatile Food 2011-2015 Tw IV 2016 Grafik 3.10 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok

51

Volatile Food 2011-2015 Tw IV 2016 Grafik 3.11 Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan

52

Kelompok Volatile Food Grafik 3.12 Lanjutan Perkembangan Subkelompok Inflasi

52

Tahunan Kelompok Volatile Food Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok

52

Inti Triwulan IV Grafik 3.14 Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi Tahunan, dan Inflasi Inti

viii

52

55


2017

Grafik 3.38 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Konsumen

62

Grafik 4.13 Pertumbuhan Tahunan Indikator Perbankan di

Grafik 3.39 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang

62

Provinsi Jawa Tengah

Eceran

Grafik 4.14 Perkembangan DPK Perbankan Umum di Provinsi

Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan Risiko

69

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan Risiko Sektor Pertanian

104

Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan Risiko Sektor Industri Pengolahan Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah Grafik 4.5 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah Grafik 4.6 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah Grafik 4.7 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan dan

73

Beberapa Provinsi di Pulau Jawa Grafik 4.9 Perbandingan Laju Pertumbuhan DPK Perbankan

73

73

Jawa Tengah

78

di Provinsi Jawa Tengah 79

Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.24 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektor di 79

73

di Pulau Jawa Grafik 4.12 Perkembangan Indikator Perbankan di Provinsi

di Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.23 Perkembangan Suku Bunga Sektor Utama di

Beberapa Provinsi di Pulau Jawa Grafik 4.11 Perbandingan LDR Perbankan Beberapa Provinsi

Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.22 Perkembangan Suku Bunga Pinjaman Bank Umum

Beberapa Provinsi di Pulau Jawa Grafik 4.10 Perbandingan Laju Pertumbuhan Kredit Perbankan

78

Grafik 4.21 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umum 78

Bukan Perseorangan Jawa Tengah Grafik 4.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan

77

Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.20 Komposisi Kredit Perbankan Berdasarkan

71

77

Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.19 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan

71

77

Berdasarkan Sektor di Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.18 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan

71

77

Sektor di Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.17 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan

71

76

Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.16 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan

70

76

Jawa Tengah Grafik 4.15 Pertumbuhan Tahunan DPK Perbankan Umum di

69

74

Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.25 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan

74

79

Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.26 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan

80

Syariah di Pulau Jawa

ix

Grafik

Grafik 4.27 Perbandingan DPK Perbankan Syariah di

Grafik 4.42 Perkembangan Kredit kepada UMKM

85

Pulau Jawa

Grafik 4.43 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM

85

Grafik 4.28 Perbandingan Laju Pertumbuhan Pembiayaan 80

Grafik 4.44 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasar 85

Perbankan Syariah di Pulau Jawa

Sektor

Grafik 4.29 Perbandingan FDR Perbankan Syariah di

80

80

Pulau Jawa Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di

81

Grafik 4.46 Perkembangan Kredit kepada UMKM

81


82

Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah

Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan

Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran

Grafik 4.34 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan 82

Kliring dan IPR SPE dan SBT SKDU

Jenis Penggunaan

Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan 82

Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan

Grafik 4.36 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan 82

Daerah Pengiriman

Sektor Ekonomi

Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan 83

Grafik 4.38 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah

83

90

90

90

91

Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran

Berdasarkan Sektor Ekonomi

89

Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran

Berdasarkan Jenis Penggunaan

89

Daerah Pengiriman

Berdasarkan Sektor Ekonomi

Grafik 4.37 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah

86

BerdasarkanPenggunaan

Grafik 4.33 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR Jawa 82

Grafik 4.35 Pertumbuhan Kredit BPR Jawa Tengah

86

BerdasarkanPenggunaan

Jawa Tengah Grafik 4.32 Pangsa DPK BPR di Jawa Tengah

85

Berdasar Sektor

Jawa Tengah Grafik 4.31 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di


91

Grafik 4.39 Perkembangan LDR BPR Jawa Tengah

83

Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

Grafik 4.40 Perbandingan Pertumbuhan Kredit UMKM

84

Grafik 5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

92

Grafik 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan

92

Beberapa Provinsi di Pulau Jawa Grafik 4.41 Perbandingan NPL Kredit UMKM Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

x

84

Uang Tidak Layak Edar


2017

Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

92

Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan 92

Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan

104

Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Grafik 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

93

Grafik 6.4 NTP dengan PDRB Lapangan usaha Pertanian

105

Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan

93

Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya

105

Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah

105

Grafik 6.7 Indeks yang Diterima Subsektor di Jawa Tengah

106

Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar Subsektor di Jawa Tengah

106 107

Wisatawan Asing di Jawa Tengah Grafik 5.14 PangsaValuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA

93

Bukan Bank di Jawa Tengah Grafik 5.15Sebaran Jaringan Kantor Bank di Jawa Tengah

94

Grafik 6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa

Grafik 5.16 Realisasi Jumlah Agen LKD dan Jumlah Transaksi

94

Tengah Tahun 2011-2015 (ribuan orang)

melalui Agen LKD Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Peternakan dalam 4

102

Tahun Terakhir Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan

Grafik 6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional

108

Grafik 6.11 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan

109

Nasional 104

Grafik 6.12 Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah 109 Grafik 7.1 Proyeksi Inflasi Tahun 2017

116

xi

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH A. PDRB & Inflasi INDIKATOR

2014

2015 I

II

III

IV

5,54

5,22

5,02

6,10

2015

2016 I

II

5,08

5,71

III

IV

5,01

5,33

2016

Ekonomi Makro Regional *) Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy)

5,27

5,47

5,28

Berdasarkan Sektor - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pertambangan dan Penggalian

-0,95

4,05

7,48

4,26

6,98

5,60

-1,96

-0,02

3,02

8,75

2,13

6,66

1,13

1,30

5,40

4,16

3,05

21,59

16,53

17,30

19,65

18,73

- Industri Pengolahan

6,61

5,56

4,25

4,71

4,73

4,81

3,99

4,80

4,19

3,43

4,09

- Pengadaan Listrik dan Gas

6,50

0,23

0,17

0,30

9,33

2,43

9,12

8,72

5,78

6,80

7,57

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

3,45

1,96

3,13

-0,24

1,71

1,63

-2,61

1,39

4,56

5,46

2,17

- Konstruksi

4,38

4,19

5,30

7,08

7,35

6,00

6,04

7,46

7,61

6,40

6,88

- Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

4,79

2,91

2,98

2,01

8,06

3,97

7,76

5,68

1,98

5,20

5,10

- Transportasi dan Pergudangan

9,26

11,92

9,69

6,60

3,73

7,80

7,13

6,97

7,29

5,31

6,66

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - Informasi dan Komunikasi

7,61

8,31

6,22

6,00

6,69

6,79

6,26

6,82

6,54

6,00

6,40

13,00

11,57

8,51

9,50

8,65

9,53

9,07

9,62

7,58

7,06

8,31

- Jasa Keuangan dan Asuransi

4,12

7,27

2,32

8,86

13,59

8,02

8,44

13,95

10,07

6,61

9,67

- Real Estate

7,19

6,72

7,02

8,75

7,81

7,59

7,64

6,39

5,89

7,29

6,80 10,62

- Jasa Perusahaan

7,97

8,92

8,72

9,10

7,28

8,49

10,92

10,81

10,06

10,72

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

0,78

3,97

7,85

6,23

3,37

5,31

4,22

5,23

-0,10

0,30

2,37

- Jasa Pendidikan

9,37

11,37

10,65

6,62

2,52

7,55

9,63

10,78

9,44

1,27

7,64

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Jasa lainnya

11,37

8,97

4,07

6,25

7,15

6,61

10,48

14,00

10,46

5,00

9,86

8,50

8,34

-1,09

1,57

4,11

3,21

4,69

12,98

10,43

6,75

8,62

Berdasarkan Permintaan - Konsumsi Rumah Tangga

4,31

4,51

4,28

4,28

4,74

4,45

4,75

4,80

4,36

4,41

4,57

- Konsumsi LNPRT

8,62

-9,66

-12,33

3,19

8,35

-3,04

8,73

9,17

3,47

1,60

5,61 -1,71

- Konsumsi Pemerintah

2,19

2,83

2,71

5,19

3,63

3,71

3,26

7,48

-12,53

-1,45

- PMTB

4,52

6,24

3,11

4,31

6,81

5,12

5,34

6,87

5,54

6,09

5,96

10,66

-3,05

-1,56

1,51

4,72

0,28

-0,28

-1,59

-10,48

3,13

-2,22

- Impor Luar Negeri

-7,29

-12,04

-7,53

-18,48

-25,77

-16,03

-26,76

-12,77

-18,81

2,59

-14,49

- Net Ekspor Antardaerah

-6,80

9,79

21,63

-3,58

-74,45

0,65

-34,48

-7,31

-0,26

59,79

-13,17

-22,63

-49,60

-20,99

-75,02

-988,66

-71,08

-0,39

-30,87

52,63

-34,57

11,14

- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)

6.097

1.547

1.642

1.484

1.533

6.206

1.579

1.689

1.382

1.603

6.253

- Volume Ekspor Non Migas (Ribu Ton)

2.776

585

774

797

702

2.858

780

789

734

686

2.989

- Ekspor Luar Negeri

- Perubahan Inventori Ekspor

Impor - Nilai Impor Non Migas (USD Juta)

6.120

1.555

1.427

1.156

1.339

5.476

1.259

1.398

1.194

1.560

5.411

- Volume Impor Non Migas (Ribu Ton)

3.845

1.210

1.158

930

1.191

4.488

1.028

1.175

951

1.123

4.278

Indeks Harga Konsumen Provinsi Jawa Tengah

118,60

117,65

119,18

120,42

121,84

121,84

122,60

122,70

123,69

124,71

124,71

Kota Purwokerto

117,36

116,48

117,88

119,00

120,32

120,32

121,31

121,36

121,81

123,23

123,23

Kota Surakarta

116,84

115,69

117,15

117,97

119,83

119,83

120,82

120,91

121,43

122,41

122,41

Kota Semarang

118,73

117,66

119,26

120,46

121,77

121,77

122,35

122,42

123,60

124,59

124,59

Kota Tegal

114,73

114,42

116,17

117,53

119,26

119,26

120,13

120,55

121,91

122,49

122,49

Kota Kudus

124,16

116,87

117,48

126,93

128,23

128,23

129,16

128,88

129,70

131,20

131,20

Kota Cilacap

121,18

120,74

121,85

123,42

124,37

124,37

125,32

125,79

126,96

127,81

127,81

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy) Provinsi Jawa Tengah

8,22

5,68

6,15

5,78

2,73

2,73

4,21

2,96

2,71

2,36

2,36

Kota Purwokerto

7,09

4,59

5,34

5,28

2,52

2,52

4,15

2,95

2,36

2,42

2,42

Kota Surakarta

8,01

5,07

5,75

5,27

2,56

2,56

4,43

3,21

2,93

2,15

2,15

Kota Semarang

8,53

6,04

6,34

5,88

2,56

2,56

3,99

2,65

2,61

2,32

2,32

Kota Tegal

7,40

5,27

6,63

6,23

3,95

3,95

4,99

3,77

3,73

2,71

2,71

Kota Kudus

8,59

5,42

6,17

6,58

3,28

3,28

4,83

3,33

2,18

2,32

2,32

Kota Cilacap

8,19

6,51

6,09

5,42

2,63

2,63

3,79

3,23

2,87

2,77

2,77

*Mulai tahun 2014 perhitungan IHK menggunakan SBH 2012 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

xiii

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

TABEL INDIKATOR PROVINSI JAWA TENGAH


xiv

TABEL INDIKATOR PROVINSI JAWA TENGAH

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran INDIKATOR

2014

2015 I

II

III

IV

2015

2016 I

II

III

IV

2016

Perbankan **) Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)

188,11

193,01

201,05

213,68

216,17

216,17

217,92

225,02

228,39

240,40

- Giro

24,83

30,53

33,56

34,55

29,69

29,69

33,75

31,14

32,90

30,25

30,25

- Tabungan

97,60

92,25

93,21

99,31

109,04

109,04

104,36

112,08

112,90

123,34

123,34

- Deposito

240,40

65,68

70,32

74,28

79,81

77,44

77,44

79,82

81,80

82,59

86,81

86,81

Kredit (Rp Triliun)

198,15

198,84

205,20

209,81

216,71

216,71

217,89

226,15

229,91

236,76

236,76

- Modal Kerja

125,63

106,38

106,81

111,00

112,60

115,80

115,80

115,89

120,94

122,87

125,63

- Konsumsi

29,06

28,76

29,70

31,54

34,31

34,31

35,49

36,68

37,85

39,82

39,82

- Investasi

62,71

63,27

64,49

65,67

66,60

66,60

66,51

68,53

69,20

71,30

71,30

105,33

102,97

102,06

98,19

100,25

100,25

99,99

100,50

100,67

98,49

98,49

2,23

2,47

2,90

2,96

3,02

3,02

3,22

3,43

3,26

2,84

2,84

III

IV

III

III

Loan to Deposit ratio (%) NPL Gross (%)

C. Sistem Pembayaran INDIKATOR

2014

2015 I

II

2015

2016 I

II

2016

Transaksi Kliring 567

551

559

596

721

607

853

947

800

819

855

14.459

13.963

14.053

14.179

16.254

14.612

18.817

19.694

18.545

19.085

19.035

-Inflow

62,32

18,18

14,91

25,55

12,59

71,23

18,75

12,45

26,63

14,67

72,49

-Outflow

39,11

5,58

12,62

16,95

11,69

46,84

7,00

23,06

10,88

12,03

52,98

- Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp Miliar) - Rata-rata Harian Volume Transaksi (Lembar) Transaksi Kas (Rp Triliun)

*Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

RINGKASAN UMUM

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Pada triwulan IV 2016, ekonomi Provinsi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan 5,33% (yoy). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,01% (yoy), walaupun lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,10% (yoy). Tren peningkatan ini berbeda dengan perekonomian nasional dan kawasan Jawa tumbuh melambat. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 4,94% (yoy), melambat dari tingkat pertumbuhan 5,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya; sementara perekonomian Kawasan Jawa mencatatkan pertumbuhan 5,45% (yoy) setelah tumbuh 5,70% (yoy) pada triwulan III 2016. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen, kecuali pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Sementara itu pada sisi lapangan usaha, peningkatan terutama disumbang oleh lapangan usaha pertaniann, kehutanan, dan perikanan; serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2016 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun secara keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan capaian 2015. Pada tahun 2016, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,28% (yoy), melemah dibandingkan pertumbuhan 5,47% (yoy) pada tahun 2015. Perlambatan tersebut terutama berasal dari penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor luar negeri, serta net ekspor antardaerah. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, perlambatan terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lapangan usaha industri pengolahan.


01


02

Keuangan Pemerintah

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM

Persentase realisasi pendapatan dan belanja

Tekanan stabilitas keuangan Jawa Tengah pada

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2016

triwulan IV 2016 mengalami penurunan dibandingkan

meningkat. Realisasi pendapatan sampai dengan

triwulan III 2016 sejalan dengan peningkatan kinerja

triwulan laporan sebesar 93,52% dari APBD 2016,

perekonomian. Dari sisi korporasi, penurunan tekanan

lebih tinggi dibandingkan serapan pendapatan

tersebut tercermin dari penyaluran dan kualitas kredit

triwulan IV 2015 yang sebesar 92,35%. Sementara itu,

perbankan pada lapangan-lapangan usaha utama Jawa

realisasi belanja sampai triwulan IV 2016 sebesar

Tengah yang mengalami peningkatan pada triwulan

91,55% dari APBD 2016, lebih baik dibandingkan

laporan. Dari sisi rumah tangga (RT), penurunan

triwulan IV 2015 sebesar 90,89% dari APBD-P 2015.

tekanan tersebut tercermin dari peningkatan konsumsi dan kualitas kredit RT Jawa Tengah pada triwulan

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

laporan.

Dana Perimbangan (Daper) memengaruhi realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan. Sumber utama

Indikator utama kinerja perbankan di Jawa Tengah

PAD berasal dari komponen pajak daerah Perbaikan ini

pada triwulan IV 2016 menunjukkan kinerja yang

terjadi sejalan dengan program bebas bea baliknama

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

(BBN) dan bebas denda pajak kendaraan bermotor

Pertumbuhan aset perbankan meningkat sejalan

pada akhir tahun 2016. Berdasarkan komponen Daper,

dengan peningkatan kinerja perekonomian. Demikian

sumber pendapatan utamanya berasal dari DAK.

pula dengan pertumbuhan DPK perbankan yang turut

Meningkatnya DAK ini sejalan dengan meningkatnya

meningkat dibandingkan triwulan lalu. Sedangkan

pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di

kredit perbankan pada triwulan laporan mengalami

tahun 2016.

perlambatan baik terjadi pada kredit umum maupun kredit UMKM.

Perkembangan Inflasi Daerah Inflasi Jawa Tengah tercatat turun pada triwulan IV 2016, di tengah meningkatnya pertumbuhan

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

ekonomi1. Pada akhir triwulan IV 2016 inflasi tercatat

Transaksi ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan IV

sebesar 2,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan

2016 dapat berjalan lancar dengan dukungan sistem

triwulan sebelumnya yang sebesar 2,72% (yoy).

pembayaran tunai dan non tunai yang aman, efisien,

Penurunan ini terutama didorong oleh pasokan

mudah diakses, serta melindungi konsumen. Aktivitas

komoditas volatile food yang terjaga, serta tingkat

sistem pembayaran non tunai melalui Sistem Kliring

inflasi inti yang mengalami penurunan. Inflasi yang

Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2016

terjadi juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional

tumbuh positif, baik secara volume maupun nominal.

yang sebesar 3,02% (yoy). Tren penurunan inflasi Jawa

Pergerakan uang kartal melalui Bank Indonesia di

Tengah ini terjadi sejak triwulan I 2016.

Semarang, Solo, Purwokerto dan Tegal masih

1.

Pada tahun 2014, BPS mengubah tahun dasar penghitungan inflasi dengan SBH 2012. Untuk itu dalam mengolah penghitungan inflasi, Bank Indonesia melakukan penyesuaian tahun dasar berdasarkan pendekatan perubahan inflasi bulanan.

mengikuti pola historisnya. Aliran uang kartal

pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar

menunjukkan adanya penipisan net inflow dibanding

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

triwulan sebelumnya. Dari sisi transaksi valuta asing,

Sedangkan lapangan usaha utama lainnya yaitu

transaksi penukaran valuta asing mengalami perbaikan

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

signifikan dibandingkan periode yang sama tahun

tumbuh lebih cepat.

sebelumnya yang tumbuh negatif. Peningkatan transaksi ini sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Jawa Tengah.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2016 melambat dibandingkan triwulan III 2016. NTP pada triwulan pelaporan sebesar 99,35; atau mengalami perlambatan dibanding triwulan lalu yang mencapai 100.88 dan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 102,03. Perlambatan NTP Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 sejalan dengan menurunnya penerimaan petani di tengah biaya produksi yang tinggi. Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 4.493 ribu jiwa atau menurun dibandingkan September 2015 yang berjumlah 4.506 ribu jiwa. Apabila dilihat secara persentase, tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 13,19% dari jumlah penduduk Jawa Tengah, yang berarti menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 13,32%.

Prospek Perekonomian Daerah Pada triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi di Jawa Te n g a h d i p e r k i r a k a n m e l a m b a t s e s u a i p o l a musimannya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,1%5,5% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara pada sisi lapangan usaha, perlambatan berasal dari deselerasi kinerja lapangan usaha industri

Secara keseluruhan tahun 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan 2016. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3% - 5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,28%. Perbaikan kinerja ekonomi ini didukung oleh kinerja negara mitra dagang utama melalui kegiatan ekspor, komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan membaik seiring dengan mulai membaiknya penerimaan pajak. Sementara itu, inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan I 2017 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016. Faktor yang mendorong peningkatan inflasi adalah penyesuaian harga komoditas yang diatur pemerintah, meliputi kenaikan TTL dan biaya pengurusan STNK. Tekanan lainnya diperkirakan dari komoditas yang memiliki ketergantungan pada cuaca terkait potensi La Nina. Adapun tekanan dari sisi permintaan diperkirakan relatif terkendali. Secara keseluruhan, upaya pemerintah memperbaiki distribusi logistik dan menjaga ketersediaan pasokan diperkirakan mampu menjaga inflasi tetap terjaga. Sementara itu untuk keseluruhan tahun 2017 inflasi diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang utamanya ini berasal dari penyesuaian harga komoditas barang yang diatur pemerintah, terutama untuk kebijakan energi. Sementara untuk kelompok volatile food, masih meneruskan tren inflasi rendah pada tahun 2016 lalu.


03


04

Ke depan, inflasi akan tetap diarahkan berada pada sasaran inflasi 2017, yaitu 4±1% (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, dan risiko moderat kenaikan harga volatile food.

BAB

I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan IV 2016 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2016 melambat. Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan terutama disumbang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh membaik. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dan lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor, mengalami peningkatan. Sementara itu, lapangan usaha industri pengolahan tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan IV 20161 Pada triwulan IV 2016, ekonomi Provinsi Jawa

Pada kawasan Jawa, provinsi yang mengalami

Tengah mencatatkan pertumbuhan 5,33% (yoy).

pertumbuhan meningkat pada triwulan laporan hanya

Capaian ini lebih tinggi dibandingkan triwulan

Provinsi Jawa Tengah dan Banten, sementara empat

sebelumnya yang sebesar 5,01% (yoy), walaupun lebih

provinsi lainnya mengalami perlambatan. Namun

rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang

demikian, dibandingkan provinsi lainnya di kawasan

sebesar 6,10% (yoy). Secara triwulanan, perekonomian

Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menempati

Jawa Tengah mengalami kontraksi 2,37% (qtq), lebih

posisi kedua terendah, setelah DI Yogyakarta.

baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan kontraksi 2,66% (qtq).

Pada periode laporan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah menyumbang 14,56% terhadap perekonomian

Berbeda dengan Jawa Tengah, perekonomian nasional

kawasan Jawa. Nilai ini relatif tetap dibandingkan

dan kawasan Jawa tumbuh melambat. Pertumbuhan

periode sebelumnya. Perekonomian kawasan Jawa

ekonomi nasional tercatat sebesar 4,94% (yoy),

secara dominan disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta

melambat dari tingkat pertumbuhan 5,02% (yoy) pada

dan Provinsi Jawa Timur dengan sumbangan dari kedua

triwulan sebelumnya; sementara perekonomian

daerah ini mencapai lebih dari 50%.

Kawasan Jawa mencatatkan pertumbuhan 5,45% (yoy) setelah tumbuh 5,70% (yoy) pada triwulan III 2016. 7

8 % 6

%, YOY

6

4 5

2 0

I

II

III

IV

I

II

2014

-2

III

IV

I

II

2015

III

IV

4

2016 3 I

-4

II

III

IV

I

2014 PERTUMBUHAN EKONOMI (YOY)

PERTUMBUHAN EKONOMI (QTQ)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

III

IV

2015 JAWA

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

II

JATENG

I

II

III

IV

2016 NASIONAL Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%, yoy)

III 2016

IV 2016

29,16 %

29,77 %

DKI

25,31

22,32

14,85

6,92

1,50

%

%

%

%

%

24,95 %

JATIM

22,19

14,56

7,03

1,50

%

%

%

%

JABAR

JATENG

BANTEN

DIY Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi

1.

Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan III tahun 2016 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan KEKR adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2016 dan 2015 masih bersifat sementara.

JAWA

III - 2016

IV - 2016

DKI

6,10

5,51

BANTEN

5,24

5,53

JABAR

5,97

5,45

JATENG

5,01

5,33

DIY

4,95

4,71

JATIM

5,62

5,48

JAWA

5,70

5,45

Sumber: BPS, diolah

07




08


100

%, YOY

%, YOY

7

80

%, YOY

%, YOY

80

60

60

6

6

50 40

40

5

30

20

5

20 4

10 0

0 I -20

7

70

II

III

IV

2014

INFLOW UANG KARTAL

I

II

III

IV

2015

PDRB - SKALA KANAN

I

II

III 2016

IV

-10

I

II

III

IV

I

II

2014

4

OUTFLOW UANG KARTAL

III

IV

I

2015

NILAI RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

II

III

IV

2016

3

PDRB - SKALA KANAN


Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Aliran Uang Kartal dan Pertumbuhan Ekonomi

Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian dan Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa

Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

sarana pendukungnya, seperti aktivitas sistem

triwulan IV 2016 mengalami peningkatan

pembayaran. Seiring dengan meningkatnya aktivitas

dibandingkan triwulan sebelumnya, namun secara

ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2016,

keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa

kebutuhan akan uang kartal turut mengalami

Tengah lebih rendah dibandingkan capaian 2015. Pada

peningkatan. Hal tersebut tercermin dari aliran keluar

tahun 2016, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh

(outflow) uang kartal melalui Kantor Perwakilan BI di

5,28% (yoy), melemah dibandingkan pertumbuhan

Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan

5,47% (yoy) pada tahun 2015. Perlambatan tersebut

2,92% (yoy) pada triwulan laporan, berbalik arah

terutama berasal dari penurunan pengeluaran

setelah turun 35,81% (yoy) pada triwulan III 2016.

konsumsi pemerintah, ekspor luar negeri, serta net

Sejalan dengan hal tersebut, aliran masuk (inflow) uang

ekspor antardaerah. Sementara itu dari sisi lapangan

kartal juga mengalami peningkatan dari pertumbuhan

usaha, perlambatan terjadi pada lapangan usaha

4,22% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 16,57%

pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lapangan

(yoy) pada triwulan laporan. Namun demikian,

usaha industri pengolahan. Walaupun melambat,

peningkatan tidak terjadi pada aktivitas pembayaran

tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun

nontunai. Pada triwulan IV 2016, nilai rata-rata

laporan masih lebih tinggi dibandingkan capaian

perputaran kliring harian mengalami perlambatan

nasional yang sebesar 5,02% (yoy).

walaupun masih mengalami pertumbuhan, yaitu menjadi 13,52% (yoy) dari 34,30% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

7 %, YOY 6 5

Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen, kecuali pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Sementara itu pada sisi lapangan usaha, peningkatan terutama disumbang oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

4 3 2 1 0 2012

2013

2014 JATENG

2015

2016

NASIONAL

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan

1.1.1. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Percepatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Jawa

laporan terjadi pada hampir seluruh komponen

Tengah pada tahun 2016 masih ditopang oleh

pengeluaran, kecuali pengeluaran konsumsi lembaga

konsumsi rumah tangga dengan pangsa 61,05%.

non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT).

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi

juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebesar

yang merupakan komponen pengeluaran utama

30,54%. Lebih lanjut, pangsa ekspor luar negeri

tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan

sebesar 8,66%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah

sebelumnya. Selain itu, komponen ekspor luar negeri

sebesar 8,05%. Selain itu, pangsa impor luar negeri,

dan net ekspor antar daerah pada triwulan IV 2016

sebagai elemen pengurang dalam perekonomian Jawa

mengalami pertumbuhan, berbalik arah setelah

Tengah, juga cukup besar, yaitu 14,57%. Komposisi ini

tumbuh negatif pada triwulan III 2016. Sementara itu

tidak banyak berubah dibandingkan tahun

komponen konsumsi pemerintah masih mencatatkan

sebelumnya.

penurunan, namun jauh membaik dibandingkan penurunan secara dalam pada triwulan sebelumnya. Tabel 1.2. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut Pengeluaran (Rp Miliar) 2015*

2014

KOMPONEN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

I

II

III

IV

2015*

2016** I

II

III

IV

2016**

570.433

149.648

152.026

159.354

159.262

620.289

162.333

164.045

170.083

170.265

666.726

KONSUMSI LNPRT

10.773

2.736

2.748

2.912

3.042

11.439

3.028

3.029

3.062

3.139

12.257

KONSUMSI PEMERINTAH

75.556

11.991

17.657

23.013

33.483

86.144

13.546

20.453

20.319

33.583

87.901

274.558

72.937

74.553

78.230

82.641

308.361

79.037

81.890

84.174

88.411

333.513

EKSPOR

84.542

22.130

24.308

22.692

23.684

92.813

23.522

25.036

20.890

25.157

94.606

IMPOR

220.421

48.715

51.556

48.453

42.528

191.252

35.286

43.478

37.358

43.010

159.132

NET EKSPOR ANTARDAERAH

99.974

25.649

20.377

18.281

6.083

70.389

12.151

13.966

16.982

3.566

46.664

PERUBAHAN INVENTORI

27.054

6.835

10.931

6.113

(10.212)

13.667

4.139

6.627

3.965

(5.235)

9.495

922.471

243.211

251.044

262.141

255.455

1.011.851

262.469

271.567

282.117

INVESTASI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

275.877 1.092.031

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 1.3. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Rp Miliar) KOMPONEN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA KONSUMSI LNPRT KONSUMSI PEMERINTAH INVESTASI

2015*

2014 I

II

III

IV

465.234

118.543

120.292

123.688

123.427

8.299

1.939

1.934

2.046

2.129

56.643

8.876

12.250

15.017

2015*

2016**

2016*

I

II

III

IV

485.951

124.171

126.063

129.082

128.866

8.047

2.109

2.111

2.116

2.163

8.499

22.601

58.744

9.165

13.166

13.135

22.273

57.739 245.916

508.182

220.773

55.555

56.439

58.684

61.400

232.079

58.521

60.317

61.937

65.141

EKSPOR

68.523

17.003

18.147

16.444

17.123

68.717

16.955

17.858

14.721

17.660

67.193

IMPOR

118.498

25.636

26.917

24.941

22.007

99.500

18.775

23.478

20.250

22.577

85.080


47.723

17.086

14.371

15.483

1.096

48.035

11.194

13.320

15.443

1.751

41.708

PERUBAHAN INVENTORI

16.261

2.658

4.454

1.234

-3.643

4.703

2.647

3.079

1.884

-2.383

5.227

764.959

196.024

200.969

207.656

202.126

806.775

205.987

212.435

218.068

212.894

849.384

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


Tabel 1.4. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran (%, yoy) KOMPONEN PENGELUARAN

2015*

2014 I

II

III

IV

2015*

2016** I

II

III

IV

2016*

KONSUMSI RUMAH TANGGA

4,31

4,51

4,28

4,28

4,74

4,45

4,75

4,80

4,36

4,41

KONSUMSI LNPRT

8,62

(9,66)

(12,33)

3,19

8,35

(3,04)

8,73

9,17

3,47

1,60

1,60

KONSUMSI PEMERINTAH

2,19

2,83

2,71

5,19

3,63

3,71

3,26

7,48

(12,53)

(1,45)

(1,45)

INVESTASI

4,41

4,52

6,24

3,11

4,31

6,81

5,12

5,34

6,87

5,54

6,09

6,09

EKSPOR

10,66

(3,05)

(1,56)

1,51

4,72

0,28

(0,28)

(1,59)

(10,48)

3,13

3,13

IMPOR

(7,29)

(12,04)

(7,53)

(18,48)

(25,77)

(16,03)

(26,76)

(12,77)

(18,81)

2,59

2,59


(6,80)

9,79

21,63

(3,58)

(74,45)

0,65

(34,48)

(7,31)

(0,26)

59,79

59,79

(22,63)

(49,60)

(20,99)

(75,02)

(988,66)

(71,08)

(0,39)

(30,87)

52,63

(34,57)

(34,57)

5,27

5,54

5,22

5,02

6,10

5,47

5,08

5,71

5,01

5,33

5,33

PERUBAHAN INVENTORI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


09




10


Percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini

1.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran konsumsi mengalami peningkatan

terkonfirmasi dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang

signifikan pada triwulan laporan. Peningkatan

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan

terutama berasal dari konsumsi rumah tangga dan

survei tersebut, kondisi ekonomi rumah tangga

konsumsi pemerintah, sedangkan konsumsi lembaga

triwulan laporan sedikit membaik dibandingkan

nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT)

triwulan IV 2015, yang ditunjukkan oleh nilai Indeks

mengalami perlambatan.

Tendensi Konsumen (ITK) triwulan IV 2016 yang sebesar

Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2016 tumbuh 4,41% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 4,36% (yoy). Percepatan diperkirakan terjadi seiring dengan pola konsumsi

99,93; sedikit lebih tinggi dari ITK triwulan IV 2015 yang sebesar 99,87. Peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga ini terutama didukung oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga.

masyarakat pada akhir tahun, di mana terdapat banyak

Sejalan dengan hal tersebut, keyakinan konsumen

promosi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru,

pada ekonomi saat ini juga tercermin dari Survei

sehingga masyarakat banyak mengalokasikan

Konsumen Bank Indonesia, di mana rata-rata Indeks

pendapatannya untuk melakukan konsumsi di triwulan

Kondisi Ekonomi (IKE) pada triwulan IV 2016 (118,2)

IV.

lebih tinggi dibandingkan rata-rata IKE periode yang

5

sama tahun sebelumnya (106,2). Peningkatan indeks

%

ini berasal dari komponen penghasilan konsumen, konsumsi barang kebutuhan tahan lama, serta ketersediaan lapangan kerja yang meningkat. 4

Lebih lanjut, kestabilan harga yang terjaga juga mendukung peningkatan kinerja konsumsi masyarakat. Pada triwulan IV 2016 Jawa Tengah 3

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

mencatatkan inflasi sebesar 2,36% (yoy), membaik

2016

dibandingkan inflasi triwulan III 2016 yang sebesar Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

2,71% (yoy).

125 %

10

120

%, YOY

%, YOY

5

8

115 110

6

105

4

4

100 2

95

0

90 I

II

III

IV

I

2014 ITK PENDAPATAN RUMAH TANGGA

II

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016

VOLUME KONSUMSI BARANG/JASA PENGARUH INFLASI TERHADAP TINGKAT KONSUMSI

Grafik 1.8 Indeks Tendensi Konsumen


I -2

II

III

IV

2014

I

II

III

IV

I

2015 INFLASI

II

III

IV

3

2016

PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN


Grafik 1.9 Perkembangan Inflasi Triwulanan dan Tahunan

140 INDEKS

INDEKS

135

120

120

110

OPTIMIS

125 115 110 105 95 90 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

2015

INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK)

EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)

II 2016

III

IV

PESIMIS

100

OPTIMIS

130

130

100

PESIMIS

140

90 80 70 I

II

III

IV

I

II

2014

IV

I

II

III

IV

2016

KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA KONSUMSI BARANG-BARANG KEBUTUHAN TAHAN LAMA

KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE) PENGHASILAN SAAT INI

KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE)

III 2015

Grafik 1.10 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Grafik 1.11 Komponen Penyusun Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

Kinerja konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi dari

rumah tangga Jawa Tengah terutama dalam bentuk

kredit konsumsi pada triwulan IV 2016 yang mengalami

makanan dan minuman bukan restoran menguasai

pertumbuhan 9,11% (yoy), meningkat dari

pangsa hingga 41,46%. Setelah itu, konsumsi

pertumbuhan triwulan III 2016 sebesar 8,12% (yoy).

transportasi, komunikasi, dan rekreasi; konsumsi

Peningkatan pertumbuhan kredit berasal dari Kredit

perumahan, perabot, pemeliharaan RT; serta konsumsi

Kepemilikan Rumah (KPR), yaitu dari 4,98% (yoy) pada

restoran dan hotel juga memberikan kontribusi

triwulan sebelumnya menjadi 5,19% (yoy) pada

signifikan yaitu masing-masing sebesar 20,67%;

triwulan laporan. Sementara itu kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami pertumbuhan 4,18% (yoy) pada triwulan IV 2016, berbalik arah dari penurunan 2,11% (yoy) pada triwulan III 2016 dan menjadi sumber utama perbaikan kinerja penyaluran kredit konsumsi. Pembelian peralatan rumah tangga sebagai komponen

15,70%; dan 10,41%. Pada tahun 2016, keempat komponen utama pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, kecuali untuk konsumsi perumahan, perabot, dan pemeliharaan rumah tangga.

Kredit konsumsi lainnya juga mengalami peningkatan

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah

pertumbuhan, sedangkan pertumbuhan kredit

tangga (LNPRT) pada triwulan IV 2016 tumbuh 1,60%

multiguna lainnya relatif stabil.

(yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan

Lebih lanjut, secara keseluruhan tahun 2016,

triwulan sebelumnya yang tercatat 3,47% (yoy).

pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami

Apabila dibandingkan dengan triwulan III 2016,

peningkatan menjadi 4,57% (yoy), dari pertumbuhan

kegiatan organisasi masyarakat dan yayasan pada

4,45% (yoy) pada tahun 2015. Beberapa pelonggaran

triwulan akhir 2016 ini lebih rendah, karena pada

kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dan

triwulan III 2016 terdapat peningkatan aktivitas sosial

keterjangkauan harga yang terjaga membantu

oleh LNPRT yaitu perayaan Idul Fitri di bulan Juli 2016

penguatan konsumsi pada tahun 2016. Konsumsi

dan Idul Adha di bulan September 2016.

13

%, YOY

%, YOY

5

25 %, YOY

%, YOY

100

12 11 10 9

20

80

15

60

10

40

5

20

4

8 7 6 5 4

3 I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015 KREDIT KONSUMSI

II

III

PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN

0

0

IV

2016

I -5

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

I

II

2015 KKB PERALATAN RUMAH TANGGA

III 2016

KPR LAINNYA - SKALA KANAN

IV -20


Grafik 1.12 Perkembangan Kredit Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Grafik 1.13 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

11




12


20

30 %

80

%, YOY

60

20

40

10

20

10

0

0

-20

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

-10

2016

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

(10)

-60 -80

-20 PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)

(20)

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) - SKALA KANAN



Grafik 1.14 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT


Grafik 1.15 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

40 %, YOY

%, YOY

35 30

30

25

20

15

20

10

120 % 100 80 60 40

5

10

0 -5

0 I

II

III 2014

-10

-40

IV

I

II

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016

REALISASI BELANJA PEMPROV JAWA TENGAH PDRB KONSUMSI PEMERINTAH - SKALA KANAN REALISASI BELANJA PEMPROV JAWA TENGAH (TANPA BELANJA MODAL)

20 0 I

-10

II

III

IV

I

II

2013

-15

III

IV

REALISASI PENDAPATAN

III

IV

REALISASI BELANJA Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.17 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pada triwulan laporan, pertumbuhan konsumsi

25,000

pemerintah masih mengalami kontraksi namun tidak

20,000

sedalam triwulan sebelumnya, yaitu dari -12,53% (yoy)

II 2015

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.16 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

I

2014

%, YOY

RP MILIAR

60 50 40

15,000

menjadi -1,45% (yoy). Secara triwulanan, komponen

30 10,000 20

pengeluaran ini tumbuh 69,57% (qtq) pada triwulan laporan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 50,51% (qtq).

5,000

10

-

0 2011

2012

ANGGARAN BELANJA

2013

2014

2015

2016

PERTUMBUHAN TAHUNAN ANGGARAN BELANJA Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD),

Grafik 1.18 Jumlah dan Pertumbuhan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini tidak mencapai target yaitu hanya

Dengan belum optimalnya kinerja pada semester II,

sebesar 93,52%. Sementara itu, realisasi pendapatan

pengeluaran konsumsi pemerintah secara keseluruhan

pada triwulan IV secara rata-rata historis 5 tahun

tahun 2016 mengalami kontraksi, sebesar 1,71% (yoy).

terakhir adalah sebesar 102,4%. Hal tersebut menjadi

Berdasarkan data historis lima tahun terakhir, kontraksi

salah satu faktor yang menghambat realisasi belanja

konsumsi pemerintah baru dialami Jawa Tengah pada

pemerintah daerah, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa

periode ini.

Tengah melakukan pemotongan anggaran belanja pada APBD-P 2016, yaitu sebesar Rp1,27 triliun.

P a d a s i s i s w a s t a , t e rd a p a t i n v e s t a s i b e r u p a

1.1.1.2. Pengeluaran Investasi Pada triwulan IV 2016, investasi yang tercermin dari

pembangunan pabrik, atau pembelian mesin.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh

Peningkatan tercermin pada hasil Survei Kegiatan Dunia

sebesar 6,09% (yoy), mengalami akselerasi dari

Usaha (SKDU), di mana Saldo Bersih Tertimbang (SBT)

triwulan yang lalu yang tumbuh 5,54% (yoy). Secara

kegiatan investasi triwulan IV 2016 sebesar 10,02% (yoy)

triwulanan, investasi tercatat tumbuh 5,17% (qtq),

lebih tinggi dari SBT triwulan III 2016 yang sebesar

lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan III 2015 yang

8,98% (yoy). Perkiraan kinerja investasi tersebut

sebesar 4,63% (qtq). Peningkatan kinerja ini

terutama berasal dari pertanian, industri pengolahan,

diindikasikan terjadi pada investasi dalam bentuk

serta bangunan.

nonbangunan, sementara investasi dalam bentuk Sementara itu berdasarkan hasil liaison triwulan laporan,

bangunan mengalami perlambatan.

kegiatan investasi triwulan laporan mengalami Kinerja investasi bangunan terkonfirmasi dari

pertumbuhan dengan tingkat yang relatif stabil dari

pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha

triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut tercermin

konstruksi atau bangunan yang melambat menjadi

dari nilai likert scale yang stabil pada level 1,08. Investasi

6,40% (yoy), dari pertumbuhan triwulan sebelumnya

yang dilakukan pelaku usaha, sebagian besar

yang sebesar 7,61% (yoy). Perlambatan ini

merupakan investasi nonbangunan seperti

terkonfirmasi pada konsumsi semen triwulan laporan

pemeliharaan dan penggantian mesin, penambahan

yang tumbuh 2,23% (yoy), melambat dari konsumsi

mesin, dan peremajaan kendaraan. Adapun investasi

triwulan III 2016 yang tumbuh sebesar 10,71% (yoy).

bangunan yang dilakukan antara lain pembuatan screen house, pembangunan pabrik, gudang, maupun gedung.

8

15

%

%, YOY

6 10

4 2

5 I

II

III

IV

I

II

2013

(2)

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015

0 I

(4)

II

III

IV

I

II

2014

(6)

IV

I

II

III

IV

2016

-5 PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)

PDRB INVESTASI


PDRB KONSTRUKSI


Grafik 1.19 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

14

III 2015

%, SBT

KONSUMSI SEMEN

Sumber: Kemenperin, Kemendag, BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.20 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen

%, YOY

12

12 10

10

TRIWULAN III 2016 TRIWULAN IV 2016

3 %, SBT 2

8 1

8 6

I

II

III

IV

I

2015 SBT REALISASI INVESTASI (SKDU)

II

III

IV

2016 PMTB - SKALA KANAN



Grafik 1.22 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (SKDU)

JASA - JASA

KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

IV

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

III 2014

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

II

BANGUNAN

0 I

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

-

INDUSTRI PENGOLAHAN

2

2

0 PERTAMBANGAN

4

4

PERTANIAN

6

13




14


Secara triwulanan, ekspor luar negeri pada triwulan

100 %, YOY 80

laporan tumbuh 19,97% (qtq) berbalik arah dan

60

meningkat tajam setelah mencatatkan penurunan

40 20

17,57% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

I

(20)

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

2015

I

II

III

IV

2016

(40)

Ekspor luar negeri Jawa Tengah didominasi oleh ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT (SITC kode

(60) NILAI IMPOR BARANG MODAL

VOLUME IMPOR BARANG MODAL Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


65 & 84) dengan pangsa pada triwulan laporan mencapai 43,24%, serta kayu dan barang dari kayu (SITC kode 63 & 82) dengan pangsa 21,98%. Selain

Membaiknya kinerja investasi nonbangunan juga

kedua komoditas tersebut, ekspor permesinan dan alat

terlihat dari impor barang modal yang secara nominal

transportasi (SITC kode 7), ekspor bahan makanan

tumbuh 20,65% (yoy) pada triwulan laporan, berbalik

(SITC kode 0), serta ekspor kimia (SITC kode 5) juga

arah setelah mengalami penurunan 7,58% (yoy) pada

turut berperan walaupun dengan pangsa masing-

periode sebelumnya. Sementara itu, secara volume,

masing di bawah 10%. Komposisi ini relatif persisten

impor barang modal masih menunjukkan

d a r i p e r i o d e k e p e r i o d e . B e rd a s a r k a n j e n i s

pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,69% (yoy),

komoditasnya, perbaikan pesat kegiatan ekspor Jawa

walaupun melambat dibandingkan pertumbuhan

Tengah pada triwulan IV 2016 ini dialami oleh seluruh

volume triwulan III 2016 yang sebesar 11,80% (yoy).

komoditas utama.

Selanjutnya, investasi Jawa Tengah selama 2016

Nilai ekspor TPT (SITC 65 dan 84) Jawa Tengah

mencatatkan percepatan pertumbuhan dibandingkan

mengalami pertumbuhan 1,21% (yoy), berbalik arah

capaian 2015, yaitu menjadi 5,96% (yoy) dari 5,12%

dari triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan

(yoy). Peningkatan ini utamanya dalam bentuk

1,07% (yoy). Peningkatan terutama berasal dari ekspor

nonbangunan yang membaik signifikan, yaitu dari

produk tekstil seperti pakaian jadi atau garmen (SITC

kontraksi 4,26% (yoy) menjadi tumbuh 0,08% (yoy).

84). Ekspor pakaian jadi Jawa Tengah tumbuh 8,80%

Sementara itu, investasi bangunan masih tumbuh

(yoy) meningkat dari pertumbuhan periode

dengan level yang tinggi, yaitu 6,96% (yoy), relatif

sebelumnya yang sebesar 2,01% (yoy). Ekspor

stabil dengan pertumbuhan pada 2015 yang sebesar

komoditas ini mencatatkan pertumbuhan selama

6,90% (yoy). Komitmen pemerintah dalam

hampir 5 tahun terakhir, walaupun terjadi perlambatan

pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol,

di beberapa periode. Industri ini merupakan industri

bendungan, dan sebagainya turut mendukung tingkat

yang bersifat padat karya sehingga biaya produksi dan

pertumbuhan investasi bangunan ini.

harga jual lebih bergantung pada upah tenaga kerja. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah

1.1.1.3. Ekspor dan Impor Luar Negeri 1.1.1.3.1. Ekspor Luar Negeri Kinerja ekspor luar negeri pada triwulan IV 2016

kondisi ekonomi negara tujuan utama ekspor

tumbuh 3,13% (yoy), berbalik arah setelah mengalami

mendorong kinerja ekspor industri ini meningkat lebih

penurunan selama tiga triwulan dengan penurunan

tinggi.

pada triwulan III 2016 sebesar 10,48% (yoy).

yang bersaing, dan disertai dengan peningkatan

30

%, YOY

20

III - 2016

47,26

21,90

5,89

3,08

4,77

17,09

IV - 2016

43,24

21,98

6,65

2,97

7,01

18,15

10 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

(10) (20) PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

TPT (SITC 65,84) MEBEL DAN KAYU OLAHAN (SITC 63, 82) TPT (SITC 65,APERMESINAN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7) 84)

PERTUMBUHAN BULANAN (QTQ)

BAHAN MAKANAN (SITC 0) LAINNYA

KIMIA (SITC 5)

Grafik 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

Grafik 1.25 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

Sebaliknya, ekspor tekstil dalam bentuk benang dan

namun lebih baik dibandingkan triwulan III 2016 yang

kain tekstil (SITC 65) mengalami penurunan sebesar

tercatat menurun sebesar 15,05% (yoy). Komoditas

13,28% (yoy), lebih dalam dari penurunan triwulan

mebel masih mencatatkan penurunan namun telah

sebelumnya yang sebesar 7,31% (yoy). Komoditas ini

mengalami perbaikan dibandingkan triwulan

sudah mengalami penurunan sejak pertengahan tahun

sebelumnya, yaitu dari -15,63% (yoy) menjadi -11,52%

2015.

(yoy). Kondisi perbaikan ini juga dijumpai pada komoditas olahan kayu dan gabus (SITC 63) dengan

Berdasarkan hasil liaison yang dilakukan Bank Indonesia, persaingan di pasar global, terutama pada

tumbuh sebesar 8,14% (yoy) setelah mengalami penurunan 14,64% (yoy) pada triwulan III 2016.

aspek harga, merupakan masalah utama dalam ekspor komoditas tersebut. Dengan sifat industri tekstil

Berdasarkan hasil liaison, beberapa tantangan dalam

(benang dan kain) yang bersifat padat modal, teknologi

ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu

menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan

diantaranya yaitu pergeseran preferensi masyarakat

biaya produksi dan harga jual. Teknologi industri tekstil

menjadi mebel minimalis dan produk masal dengan

di Indonesia, termasuk Jawa Tengah yang relatif

harga lebih murah. Lebih lanjut, untuk mebel outdoor,

tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti

terdapat produk substitusi dengan material selain kayu

Tiongkok dan Vietnam menyebabkan turunnya daya

seperti logam yang berdaya tahan tinggi untuk di luar

saing komoditas dimaksud di pasar global.

ruangan. Berdasarkan keterangan para pelaku usaha, ekspor mebel outdoor memiliki pangsa relatif signifikan

Ekspor kayu dan barang dari kayu (SITC 63 dan 82)

di Jawa Tengah.

Jawa Tengah pada triwulan laporan mengalami perbaikan dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai, ekpor komoditas tersebut menurun 1,01% (yoy),

1,000

%, YOY

USD JUTA

15

500

%, YOY

JUTA TON

25 20

10

15 400

800

10

5

5 0

300

600 0

-5 -10

-5

400 I

II

III

IV

2014

I

II

III 2015

NILAI EKSPOR

IV

I

II

III 2016

PERTUMBUHAN TAHUNAN - SKALA KANAN

Grafik 1.26 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT

IV

200

-15 I

II

III

IV

2014

I

II

III

IV

2015 NILAI EKSPOR

I

II

III 2016


Grafik 1.27 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

IV

15




16


500

USD JUTA

20

%, YOY

300

%, YOY

JUTA TON

15 10 400

5

270 240

0 -5

300

-10

210 180

-15 200

-20 I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

II

2015

III

150

IV

I

2016

II

III

IV

I

II

2014

28.10 %

7.45 %

11.77 %

9.48 %

I

II

III

IV

2016

Grafik 1.29 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

50

III - 2016

IV


VOLUME EKSPOR

Grafik 1.28 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

III 2015

35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

16.78 %

26.43 %

%, YOY

40 30 20 10 0

IV - 2016

27.86

7.61

USA

ASEAN

%

%

12.84 %

9.90 %

15.47

26.33

EROPA

LAINNYA

%

-10

I

II

III

IV

2014

I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

%

-20

JEPANG TIONGKOK

-30 -40

Grafik 1.30 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

AS

TIONGKOK

EROPA

JEPANG

ASEAN

Grafik 1.31 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan pangsa masing-masing 27,86% dan 15,47%. Setelah kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu Jepang (12,84%), Tiongkok

Sumber : Fred, The Fed St. Luis

Grafik 1.32 Perkembangan Ketenagakerjaan Amerika Serikat

(9,90%), dan ASEAN (7,61%). Pada triwulan laporan, perbaikan pertumbuhan ekspor terjadi pada seluruh

Selain itu, ekspor ke Tiongkok juga mencatatkan

negara tujuan utama.

perbaikan signifikan, yaitu dari penurunan 26,58% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi tumbuh 5,71%

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan dengan pangsa terbesar tumbuh 9,37% (yoy) pada triwulan laporan, berbalik arah dari penurunan 6,74% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ini seiring dengan membaiknya perekonomian negara tersebut, yang didukung oleh peningkatan konsumsi dan perbaikan kondisi ketenagakerjaan.

(yoy) pada triwulan laporan. Perbaikan ini didukung oleh perekonomian Tiongkok yang juga membaik, tercermin dari peningkatan penjualan eceran dan investasi swasta.

17



Sumber : Bloomberg

Sumber : Fred, Sumber The: Fed Bloomberg St. Luis



Lebih lanjut, pertumbuhan ekspor tertinggi pada

Peningkatan kinerja impor luar negeri terjadi baik pada

periode laporan tercatat dengan negara tujuan Jepang,

komoditas migas maupun nonmigas. Impor komoditas

yaitu sebesar 28,05% (yoy), meningkat pesat dari

migas pada triwulan laporan mencatatkan pangsa

pertumbuhan 9,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

sebesar 38,45% dari total impor Jawa Tengah,

Ekspor ke Eropa juga mencatatkan perbaikan walaupun

sementara pangsa impor nonmigas sebesar 61,55%.

tidak signifikan dibandingkan tiga negara tujuan utama

Pangsa impor komoditas migas menurun selama

sebelumnya, yaitu dari -1,91% (yoy) menjadi 1,91%

beberapa tahun terakhir didorong oleh penurunan

(yoy). Sementara itu, ekspor ke ASEAN masih

harga minyak dunia. Sebelum tahun 2015, impor luar

mengalami penurunan, yaitu sebesar 15,01% (yoy),

negeri Jawa Tengah lebih didominasi oleh komoditas

namun membaik dibandingkan triwulan III 2016 yang

migas.

penurunan sebesar 17,50% (yoy). Walaupun mengalami penurunan pangsa, impor Secara total selama tahun 2016, ekspor luar negeri

komoditas migas di Jawa Tengah masih memiliki peran

terkontraksi sebesar 2,22% (yoy). Kinerja ekspor secara

signifikan, terkait dengan kilang minyak PT Pertamina

tahunan ini mengalami deselerasi sejak tahun 2014.

di Cilacap. Unit pengolahan ini memasok 34%

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,

kebutuhan BBM nasional, atau 60% kebutuhan BBM di

penurunan kinerja ekspor terutama diakibatkan oleh

Pulau Jawa.

faktor persaingan yang semakin ketat, terutama untuk produk kayu & mebel dan tekstil yang merupakan

30

ekspor utama Jawa Tengah.

20

%

10

1.1.1.3.2. Impor Luar Negeri Setelah mengalami penurunan selama hampir 3 tahun terakhir, dengan periode penurunan terakhir yaitu pada triwulan III 2016 sebesar 18,81% (yoy), impor luar negeri pada triwulan IV 2016 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,59% (yoy). Secara triwulanan, impor luar negeri tumbuh 11,49% (qtq), berlawanan arah dengan penurunan 11,76% (yoy) pada triwulan IV 2015.

I (10)

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

(20) (30) PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.35 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri


18


4,500 USD JUTA

40 %, YOY

4,000

30

3,500

20

3,000

10

2,500 2,000

0

1,500 1,000 500 0

I

II

-10

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

-20 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015 MIGAS

III

IV

2016

-30 -40

NONMIGAS

NONMIGAS

MIGAS

TOTAL

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


Grafik 1.36 Perkembangan Impor Jawa Tengah

Grafik 1.37 Pertumbuhan Tahunan Impor Nonmigas Jawa Tengah

Seiring dengan tren penurunan harga minyak sejak

Peningkatan tersebut ditengarai merupakan dampak

akhir 2014, impor luar negeri untuk komoditas migas

dari meningkatnya kinerja ekspor komoditas tekstil dan

terus mengalami penurunan secara nominal. Pada

produk tekstil (SITC kode 26 & 65). Impor komoditas

triwulan IV 2016, penurunan impor komoditas migas

tersebut tercatat tumbuh 31,11% (yoy) pada triwulan

tercatat 11,43% (yoy), menurun dibandingkan triwulan

laporan, meningkat dari triwulan sebelumnya 3,01%

III 2016 sebesar 35,50% (yoy).

(yoy). Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya permintaan ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil

Lebih lanjut, di sisi lain pada komoditas nonmigas, impor Jawa Tengah terutama berupa impor bahan baku

Jawa Tengah yang memiliki kandungan bahan baku impor tinggi.

dengan pangsa mencapai 67,57% dari total impor nonmigas Jawa Tengah. Sementara impor barang

Selain itu, impor barang modal juga mengalami

modal memberikan pangsa 22,72%, dan impor barang

peningkatan pertumbuhan, yaitu dari -7,58% (yoy)

konsumsi memberikan pangsa 9,71%. Komposisi ini

pada triwulan III 2016 menjadi 20,65% (yoy). Hal ini

tidak banyak berubah dari periode sebelumnya.

seiring dengan perbaikan kinerja investasi, terutama nonbangunan. Impor ini salah satunya dalam bentuk

Secara nilai, peningkatan kinerja impor nonmigas terutama berasal dari impor bahan baku dan barang modal. Sementara itu, impor barang konsumsi mengalami perlambatan. Pertumbuhan impor bahan baku meningkat dari 3,80% (yoy) pada triwulan III 2016

mesin dalam rangka peremajaan atau penambahan mesin pabrik. Komoditas mesin dan alat transportasi (SITC kode 7) tumbuh 25,92% (yoy) pada triwulan laporan, berbalik arah dari penurunan 5,03% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

menjadi 12,96% (yoy) pada triwulan laporan.

1,800

III - 2016

66,75%

22,15%

11,08%

USD JUTA

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400

IV - 2016

67,57%

22,72%

9,71%

200 -

I

II

III

IV

I

2014

BAHAN BAKU

BARANG MODAL

BARANG KONSUMSI

Grafik 1.38 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

II

III

IV

I

2015 BARANG KONSUMSI

BARANG MODAL

II

III 2016

BAHAN BAKU

Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

IV

100 %, YOY

100 %, YOY

80

80

60

60

40

40

20

20

-

I

(20)

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

(40) (60)

I

II III 2013

(20)

2016

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

(40) BARANG MODAL

BAHAN BAKU

(60)

BARANG KONSUMSI

Grafik 1.40 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

TPT (SITC 26 & 65)

BAHAN MAKANAN (SITC 0)

MESIN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7)

Grafik 1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

1,800

USD JUTA

1,600 III - 2016

8,49 %

9,89 %

42,15 %

7,06 %

32,41 %

1,400 1,200 1,000 800 600

IV - 2016

400

7,22 %

8,87 %

42,93 %

6,62 %

34,37 %

200 I

USA

ASEAN

TIONGKOK

EROPA

II

III

IV

I

perlambatan, walaupun masih tumbuh dengan level

III

IV

I

II

2015

AMERIKA SERIKAT

Sementara itu, impor barang konsumsi mengalami

II

2014

LAINNYA

Grafik 1.42 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

ASEAN

III

IV

2016

CHINA

EROPA

LAINNYA

Grafik 1.43 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal 100

%, YOY

80 60

yang tinggi. Impor kelompok komoditas ini tumbuh 28,69% (yoy), setelah tumbuh 30,69% (yoy) pada periode sebelumnya. Tingginya pertumbuhan impor barang konsumsi ini bergerak seiring dengan kinerja konsumsi Jawa Tengah yang masih kuat, dan didukung

40 20 I (20)

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

(40) AMERIKA SERIKAT

ASEAN

TIONGKOK

EROPA

dengan nilai tukar yang relatif terjaga.

Grafik 1.44 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah

1.1.2. Net Ekspor Antardaerah

terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa

Pada triwulan laporan net ekspor antardaerah tumbuh

42,93%. Selain Tiongkok, negara mitra dagang lainnya

59,79% (yoy), berbalik arah setelah mengalami

yaitu ASEAN (8,87%), Amerika Serikat (7,22%), dan

penurunan 0,26% (yoy) pada triwulan III 2016. Salah

Eropa (6,62%). Mitra dagang utama ini tidak banyak

satu faktor pendorong kinerja ini adalah komoditas

berubah sepanjang waktu. Pada periode laporan, pertumbuhan impor meningkat pada impor dengan dari seluruh negara tujuan utama di atas.

migas Jateng yang meningkat seiring dengan telah beroperasinya Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) pada pengilangan minyak Cilacap. Penerapan teknologi baru tersebut ditengarai mampu

Impor luar negeri Jawa Tengah secara keseluruhan

meningkatkan jumlah produksi. Selain itu, terdapat

tahun 2016 masih melanjutkan tren kontraksi sejak

peningkatan produksi migas di Blok Cepu, Kabupaten

2014. Pada tahun laporan, impor luar negeri tercatat turun 14,49% (yoy), namun lebih baik dibandingkan penurunan 16,03% (yoy) pada 2015.

19



Blora. Selanjutnya, peningkatan konsumsi masyarakat tersebut diperkirakan dapat mendorong permintaan domestik dari daerah lain akan produk ekspor Jawa Tengah.


20


Selain itu, faktor pendorong kinerja ekspor antardaerah 100

%

berasal dari komoditas bahan makanan. Provinsi Jawa 50

Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional mengalami surplus komoditas bahan makanan yang

-

didukung kinerja lapangan usaha pertanian yang

(50)

I

II

III

IV

I

II

2013

membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015

(100) PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

tersebut khususnya berupa komoditas beras.

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.45 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

1.1.3. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha Tabel 1.5. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar) 2015*

2014

KATEGORI

I

II

III

IV

140.435

38.363

41.499

45.207

32.132

19.654

5.281

5.608

6.000

6.041

329.025

85.862

87.941

89.961

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

843

198

223

PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

601

156

156

93.450

24.707

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN

KONSTRUKSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

2015*

2016**

2016*

I

II

III

IV

157.202

38.818

43.020

47.548

34.976

22.930

6.339

6.424

6.975

7.149

26.887

91.756

355.520

91.321

94.003

96.269

98.631

380.224

225

260

907

253

268

260

268

1.050

159

161

633

159

164

166

172

661

25.220

26.065

27.415

103.406

26.732

27.509

28.480

29.535

112.256

164.362

124.943

31.810

33.001

34.937

35.206

134.953

35.547

35.991

36.659

38.025

146.222

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

27.668

7.544

7.692

8.168

8.417

31.820

8.139

8.089

8.721

9.010

33.958

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

27.788

7.417

7.666

7.838

8.048

30.968

8.401

8.671

8.830

8.877

34.778

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

28.403

7.434

7.475

7.735

7.868

30.511

8.080

8.163

8.310

8.523

33.075

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

25.535

6.978

6.839

7.291

7.739

28.846

7.803

7.994

8.225

8.573

32.596

REAL ESTATE

15.037

4.026

4.144

4.256

4.323

16.749

4.381

4.483

4.594

4.714

18.172

3.018

803

854

894

897

3.448

949

977

1.010

1.021

3.957

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

26.406

6.809

6.929

7.408

7.780

28.926

7.728

7.903

7.720

7.882

31.233

JASA PENDIDIKAN

38.446

10.089

10.271

10.300

11.329

41.989

11.482

11.493

11.787

11.860

46.623

7.538

2.041

2.062

2.065

2.236

8.404

2.283

2.307

2.341

2.386

9.317

13.681

3.693

3.464

3.632

3.847

14.637

4.054

4.109

4.221

4.276

16.659

243.211 251.044

262.141

JASA PERUSAHAAN

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL JASA LAINNYA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

922.471

255.455 1.011.851 262.469 271.567 282.117 275.877 1.092.031

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.6. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar) KATEGORI

2015*

2014 I

II

III

IV

107.793

27.941

30.614

32.449

22.823

15.567

3.738

3.924

4.196

4.183

271.527

69.374

70.461

71.683


866

209

225


568

146

145

76.682

19.580

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN

KONSTRUKSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

2015*

2016**

2016*

I

II

III

IV

113.826

27.395

30.607

33.429

24.820

16.041

4.545

4.572

4.922

5.006

19.045

73.058

284.576

72.143

73.840

74.684

75.560

296.227

225

229

888

228

245

238

245

955

142

144

577

143

147

148

152

590

19.858

20.462

21.386

81.286

20.763

21.339

22.020

22.754

86.875

116.251

110.899

27.526

28.393

29.675

29.705

115.299

29.662

30.007

30.263

31.249

121.181


24.868

6.513

6.509

6.766

7.020

26.808

6.978

6.963

7.259

7.392

28.592


23.472

6.107

6.237

6.311

6.409

25.064

6.489

6.663

6.724

6.794

26.669


30.130

8.029

8.082

8.367

8.523

33.001

8.757

8.859

9.002

9.125

35.743


20.107

5.333

5.169

5.445

5.772

21.719

5.783

5.890

5.994

6.154

23.821

REAL ESTATE

13.777

3.569

3.678

3.768

3.807

14.822

3.842

3.913

3.990

4.084

15.829

2.527

662

680

700

700

2.741

734

753

770

775

3.032


21.076

5.439

5.451

5.614

5.690

22.195

5.668

5.736

5.608

5.707

22.720

JASA PENDIDIKAN

27.266

7.184

7.111

7.233

7.796

29.324

7.875

7.878

7.916

7.895

31.564

5.917

1.547

1.514

1.567

1.680

6.308

1.709

1.725

1.731

1.764

6.929

11.918

3.128

2.919

3.053

3.201

12.300

3.275

3.297

3.371

3.417

13.360

196.024 200.969

207.656

202.126

806.775 205.987 212.435 218.068 212.894

849.384

JASA PERUSAHAAN

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL JASA LAINNYA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

764.959

Tabel 1.7. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (%, YOY) KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

2015*

2014 I

II

III

IV

2015*

2016** I

II

III

2016*

IV

-0,95

4,05

7,48

4,26

6,98

5,60

-1,96

-0,02

3,02

8,75

2,13

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

6,66

1,13

1,30

5,40

4,16

3,05

21,59

16,53

17,30

19,65

18,73

INDUSTRI PENGOLAHAN

6,61

5,56

4,25

4,71

4,73

4,81

3,99

4,80

4,19

3,43

4,09


6,50

0,23

0,17

0,30

9,33

2,43

9,12

8,72

5,78

6,80

7,57


3,45

1,96

3,13

-0,24

1,71

1,63

-2,61

1,39

4,56

5,46

2,17

KONSTRUKSI

4,38

4,19

5,30

7,08

7,35

6,00

6,04

7,46

7,61

6,40

6,88

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

4,79

2,91

2,98

2,01

8,06

3,97

7,76

5,68

1,98

5,20

5,10


9,26

11,92

9,69

6,60

3,73

7,80

7,13

6,97

7,29

5,31

6,66


7,61

8,31

6,22

6,00

6,69

6,79

6,26

6,82

6,54

6,00

6,40

13,00

11,57

8,51

9,50

8,65

9,53

9,07

9,62

7,58

7,06

8,31


4,12

7,27

2,32

8,86

13,59

8,02

8,44

13,95

10,07

6,61

9,67

REAL ESTATE

7,19

6,72

7,02

8,75

7,81

7,59

7,64

6,39

5,89

7,29

6,80

JASA PERUSAHAAN

7,97

8,92

8,72

9,10

7,28

8,49

10,92

10,81

10,06

10,72

10,62


0,78

3,97

7,85

6,23

3,37

5,31

4,22

5,23

-0,10

0,30

2,37

JASA PENDIDIKAN

9,37

11,37

10,65

6,62

2,52

7,55

9,63

10,78

9,44

1,27

7,64

11,37

8,97

4,07

6,25

7,15

6,61

10,48

14,00

10,46

5,00

9,86

JASA LAINNYA

8,50

8,34

-1,09

1,57

4,11

3,21

4,69

12,98

10,43

6,75

8,62

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

5,27

5,54

5,22

5,02

6,10

5,47

5,08

5,71

5,01

5,33

5,28


JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2016 masih bersumber dari tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (34,82%); pertanian, kehutanan dan perikanan (15,05%); dan perdagangan besareceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,89%). Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

40 %,YOY 30 20 10 -

I (10)

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

(20) (30) (40)

PERTUMBUHAN TAHUNAN

PERTUMBUHAN BULANAN


Grafik 1.46 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada triwulan IV 2016, kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dan lapangan

Peningkatan aktivitas di sektor ini terkonfirmasi dari

usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-

pertumbuhan kredit sektor pertanian yang meningkat

sepeda motor, mengalami peningkatan. Sementara itu,

dari 8,11% (yoy) pada triwulan III 2016, menjadi 9,65%

lapangan usaha industri pengolahan tercatat melambat

(yoy) pada triwulan IV 2016. Hal ini juga disertai dengan

dibandingkan triwulan III 2016.

membaiknya kualitas kredit sektor tersebut yang tercermin dari penurunan Non Performing Loan (NPL)

1.1.3.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perbaikan dan menjadi pendorong utama

dari 11,40% pada triwulan III 2016 menjadi 10,17% pada triwulan laporan.

percepatan pertumbuhan ekonomi triwulan laporan.

Kinerja yang baik sektor pertanian pada triwulan IV

Setelah mengalami pertumbuhan 3,02% (yoy) pada

2016 utamanya didukung oleh anomali cuaca La Nina

triwulan III 2016 lalu, pada triwulan IV 2016 mengalami

yang terjadi sejak triwulan III 2016. Tingginya curah

pertumbuhan meningkat sebesar 8,75% (yoy). Secara

hujan pada periode tersebut diperkirakan dapat

triwulanan, sektor ini mengalami penurunan 25,75%

semakin mendorong kinerja pertanian khususnya

(qtq), namun tidak sedalam penurunan triwulan IV

untuk tanaman padi, jagung, buah, dan sayur. Produksi

2015 yang sebesar 29,67% (qtq).

padi pada periode laporan mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 50,16% (yoy), meningkat tajam dari

21




22


800.000

60,00 %, YOY

HEKTAR

700.000

50,00

600.000

40,00

500.000 30,00

400.000 300.000

20,00

200.000

10,00

100.000

I

0 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015 LUAS TANAM

III

IV

2016

II

(10,00)

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

(20,00)

LUAS PANEN

PERTUMBUHAN LUAS TANAM PADI

PERTUMBUHAN LUAS PANEN PADI

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.47 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah

Grafik 1.48 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah

capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 2,13%

Secara total 2016, lapangan usaha pertanian,

(yoy). Angka produksi ini juga terkonfirmasi dengan

kehutanan, dan perikanan tercatat tumbuh pada level

harga beras di pasar konsumen yang relatif stabil,

2,13% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan

bahkan mengalami deflasi 2,92% (yoy) pada akhir

pertumbuhan 2015 yang sebesar 5,60% (yoy).

tahun.

Penurunan kinerja ini terutama terjadi pada periode semester pertama di mana terjadi penurunan produksi

Sebaliknya, La Nina menjadi penghambat kinerja

sebagai akibat dari El Nino yang pada akhir 2015.

pertanian hortikultura yang tidak tahan terhadap curah hujan tinggi atau kelembaban tinggi seperti aneka

1.1.3.2. Industri Pengolahan

bawang dan aneka cabai. Komoditas tersebut rentan

Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh

rusak, atau bahkan gagal panen. Menurunnya produksi

melambat dari 4,19% (yoy) pada triwulan III 2016

komoditas ini tercermin dari harga di pasar yang

menjadi 3,43% (yoy) pada triwulan laporan. Secara

meningkat pesat. Inflasi bawang merah dan cabai

triwulanan, lapangan usaha ini tercatat mengalami

merah pada akhir tahun masing-masing tercatat

pertumbuhan 1,17% (qtq), lebih lambat dari

21,38% (yoy), dan 50,36% (yoy). Namun demikian,

pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya

p a n g s a k o m o d i t a s h o r t i k u l t u r a re l a t i f k e c i l

sebesar 1,92% (qtq).

dibandingkan komoditas padi, jagung dan kedelai sehingga secara keseluruhan kinerja sektor ini tetap mencatatkan peningkatan pada triwulan laporan. 5,000 RIBU TON

%, YOY

60 50

4,000

40

3,000 2,000 1,000 II

III

IV

2014 PRODUKSI PADI

I

II

III

IV

I

2015

II

III

5 4

10

3

0

2

-10

1

IV

PERTUMBUHAN PRODUKSI PADI - SKALA KANAN Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.49 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa Tengah

7

20

2016

%

6

30

-20 I

9 8

(1)

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

(2) PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)



Grafik 1.50 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Perlambatan lapangan usaha ini ditengarai akibat

dari 5,28% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 1,37%

melemahnya permintaan domestik, khususnya dari luar

(yoy) pada triwulan IV 2016. Kualitas kredit juga

provinsi. Melemahnya permintaan domestik

mencerminkan perlambatan kinerja tersebut. Pada

diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi nasional

triwulan IV 2016, industri pengolahan mencatatkan

maupun kawasan Jawa yang melambat pada triwulan

rasio Non Performing Loan (NPL) 3,81% dan berada di

laporan, yaitu masing-masing dari 5,01% (yoy) dan

bawah batas aman yang sebesar 5%, serta rasio NPL

5,70% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 4,94%

triwulan III yang sebesar 5,59%.

(yoy) dan 5,45% (yoy). Sementara itu, permintaan dari dalam provinsi sendiri maupun permintaan luar negeri masih cukup kuat.

Selanjutnya, secara detil dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia, terindikasi adanya

Perkembangan tersebut terkonfirmasi dari hasil liaison

penurunan penggunaan kapasitas produksi dan tenaga

yang juga menunjukkan adanya sedikit perlambatan

kerja. Penggunaan kapasitas produksi industri

pada triwulan laporan. Likert scale penjualan domestik

pengolahan turun dibandingkatan periode

mengalami penurunan menjadi 0,21 dari 1,78 pada

sebelumnya, yaitu dari 75,74% menjadi 75,11%.

triwulan III 2016. Sementara itu, likert scale untuk

Subsektor industri pengolahan dengan orientasi

penjualan ekspor tercatat stabil di level 0,67. Hal ini juga

domestik mengalami penurunan utilitas, diantaranya

sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

subsektor semen dan barang galian non logam (turun

(SKDU) yang mengindikasikan adanya perlambatan

5%); diikuti subsektor kertas dan barang cetakan

kegiatan usaha pada triwulan laporan, terlihat dari

(turun 2,59%); dan subsektor makanan, minuman &

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha industri pengolahan yang sebesar 4,52%, sedikit lebih rendah

tembakau (turun 1,89%). Sementara itu, subsektor industri dengan orientasi ekspor masih menunjukkan peningkatan kapasitas terpakai, diantaranya pupuk,

dibandingkan 4,69%, pada triwulan III 2016.

kimia & barang dari karet; tekstil, barang kulit & alas Sisi perbankan mengonfirmasi perlambatan kinerja

kaki; serta barang kayu & hasil hutan lainnya dengan

industri pengolahan. Pertumbuhan kredit perbankan di

peningkatan masing-masing sebesar 4,55%; 2,01%;

sektor industri pengolahan mengalami perlambatan

dan 1,01%.

10

%, YOY

%, SBT

9

30

%, YOY

%

8

8

6 20

6

7 4

4 10

2 0

0

0

I -2

2

5

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II

III 2016

I

IV 3

PERKEMBAGAN KEGIATAN USAHA (SKDU) INDUSTRI PENGOLAHAN PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN

II

III

IV

I

II

2014 PERTUMBUHAN KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016

NPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN


Grafik 1.51 Perkembangan Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Industri pengolahan

Grafik 1.52 Pertumbuhan Kredit dan Rasio NPL Industri Pengolahan

23




24


84 %

1

%,SBT

MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

82

0,5

80

0

78

-0,5

76

-1

TEKSTIL, BRG KULIT & ALAS KAKI

74

-1,5

72

-2

BARANG KAYU & HASIL HUTAN LAINNYA KERTAS DAN BARANG CETAKAN PUPUK, KIMIA & BARANG DARI KARET SEMEN & BARANG GALIAN NON LOGAM LOGAM DASAR, BESI DAN BAJA ALAT ANGKUT, MESIN & PERALATANNYA

70

-2,5 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

BARANG LAINNYA

2016 0

PERTUMBUHAN KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN

NPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN

III - 2016

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IV - 2016


Grafik 1.53 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai & Penggunaan Tenaga Kerja Industri Pengolahan (SKDU)

Grafik 1.54 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (SKDU)

Masih baiknya kinerja industri tekstil dan produk tekstil

Pada industri manufaktur skala mikro dan kecil,

tercermin dari nilai impor bahan baku yang

penurunan kinerja terutama terjadi pada industri

mencatatkan pertumbuhan tinggi. Sebagaimana yang

makanan sebagai salah satu industri utama Jawa

telah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan impor

Tengah. Industri makanan skala mikro dan kecil

bahan baku meningkat pesat, terutama pada bahan

mengalami penurunan yang semakin dalam pada

baku tekstil seperti serat tekstil, benang dan kain (SITC

triwulan laporan, yaitu dari 4,84% (yoy), menjadi

kode 26 & 65).

6,87% (yoy). Sementara itu, perbaikan terjadi pada industri pengolahan tembakau, yaitu dari penurunan

Berdasarkan skalanya, pelemahan terjadi baik pada industri mikro dan kecil, maupun industri besar dan

11,61% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi tumbuh positif sebesar 20,70% (yoy) pada triwulan laporan.

sedang. Hal ini juga tercermin dari pertumbuhan produksi industri manufaktur yang disurvei oleh Badan

Lebih lanjut, pada industri manufaktur besar dan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Hasil survei

sedang, perlambatan utamanya terjadi pada industri

tersebut menunjukkan bahwa produksi industri

kimia serta industri tekstil, sementara industri makanan

manufaktur mikro dan kecil maupun besar dan sedang

dan minuman, industri pengolahan tembakau, serta

mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,12%

industri pakaian jadi mengalami perbaikan.

(yoy) dan 2,27% (yoy), setelah tumbuh sebesar 2,66% Selama tahun 2016, pertumbuhan industri pengolahan

(yoy) dan 2,82% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

tercatat 4,09% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 4,81% (yoy) pada tahun sebelumnya.

10 %, YOY

Perlambatan kinerja terutama didorong oleh industri

8 6

makanan dan minuman, dari 9,45% (yoy) menjadi

4

6,22% (yoy); industri furnitur, dari 7,18% (yoy) menjadi

2

3,30% (yoy); industri pengolahan tembakau, dari

0 I -2

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

-4 PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR BESAR & SEDANG PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR MIKRO & KECIL Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.55 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Berdasarkan Skala Usaha

1,75% (yoy) menjadi 0,91% (yoy); serta industri kimia, dari 4,16% (yoy) menjadi 2,69% (yoy).

INDUSTRI MAKANAN

INDUSTRI MAKANAN

INDUSTRI MINUMAN INDUSTRI MINUMAN

INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU INDUSTRI TEKSTIL

INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU

INDUSTRI PAKAIAN JADI INDUSTRI TEKSTIL

INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI INDUSTRI KAYU

INDUSTRI PAKAIAN JADI

INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI KAYU DAN BARANG DARI KAYU

INDUSTRI FARMASI INDUSTRI KARET

INDUSTRI KIMIA

INDUSTRI PERALATAN LISTRIK INDUSTRI FURNITUR

INDUSTRI FURNITUR

-30 III - 2016

-20

-10

0

10

20

-20

30

IV - 2016

III - 2016

-15

-5

-10

5

0

10

15

20

IV - 2016


Grafik 1.56 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (%,YOY)


Grafik 1.57 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (%,YOY)

1.1.3.3. Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor Pada triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi

Sejalan dengan itu, kualitas kredit pada sektor

lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan

perdagangan juga mengalami peningkatan yang

Reparasi Mobil-Sepeda Motor mengalami peningkatan

dicerminkan oleh indeks NPL sektor perdagangan

dari 1,98% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 5,20%

tercatat mengalami perbaikan yaitu dari 3,64%

(yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan pada triwulan

menjadi 3,32%.

laporan tercatat 3,26% (qtq), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan IV tahun sebelumnya yang sebesar 0,10% (qtq). Percepatan terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) di mana SBT kegiatan usaha lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran meningkat menjadi 8,19%, dari 7,07%

Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, khususnya konsumsi, kinerja perdagangan diperkirakan turut mengalami peningkatan. Sesuai pola musimannya, pada hari raya Natal dan Tahun Baru, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat. Beberapa pelaku usaha melakukan trik promosi atau

pada triwulan III 2016.

diskon dengan memanfaatkan pola musiman ini untuk Penyaluran kredit di lapangan usaha ini juga mengalami

menarik lebih banyak pembeli.

pertumbuhan yang meningkat yaitu sebesar 20,48% (yoy), dari 15,78% (yoy) pada triwulan sebelumnya. 10

35 %, YOY

%

%

4

8 25

6

3 4 15 2 5

I (2)

II

III

IV

I

II

2014 PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016


2 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

PERTUMBUHAN KREDIT PERDAGANGAN

IV

I

II

III 2015

IV

I

II 2016

III

NPL KREDIT PERDAGANGAN - SKALA KANAN

(4) Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

25




Grafik 1.59 Pertumbuhan dan Kualitas Penyaluran Kredit pada Sektor Perdagangan


10 %, SBT

%, YOY

10

TRIWULAN III 2016 TRIWULAN IV 2016

350 INDEKS 300

8

8

6

6

4

4

2

2

250 200 150 100

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB PERDAGANGAN - SKALA KANAN PERKEMBAGAN KEGIATAN USAHA (SKDU) PHR PENGGUNAAN TENAGA KERJA

SANDANG

II

BARANG LAINNYA

I

BARANG BUDAYA DAN REKREASI

2014

IV

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA

III

PERALATAN DAN KOMUNIKASI DI TOKO

II

BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

0 I

0 MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

0

50

SUKU CADANG AKSESORIS


26


Grafik 1.60 Hasil SKDU PHR dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Grafik 1.61 Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas

Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), peningkatan kinerja perdagangan tercermin dari hasil

1.1.3.4. Lapangan Usaha Lainnya Selain ketiga lapangan usaha di atas, lapangan usaha

penjualan yang bergerak dengan tren meningkat sejak

dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun

Agustus 2016. Indeks Penjualan Riil (IPR) secara rata-

2016 adalah lapangan usaha pertambangan dan

rata triwulan IV 2016 tercatat 189,6 meningkat dari

penggalian (18,73%, yoy), jasa perusahaan (10,62%,

rata-rata IPR triwulan III 2016 (187,2). Peningkatan terjadi pada kategori makanan dan minuman; peralatan dan komunikasi; perlengkapan rumah tangga; dan barang budaya dan rekreasi.

yoy), jasa kegiatan dan kegiatan sosial (9,86%, yoy). Tingginya pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian merupakan dampak dari peningkatan produksi Blok Cepu. Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) pembangunan Central

Peningkatan kinerja perdagangan ini tidak lepas dari

Processing Plant (CPP) area Gundih Asset 4 PT

terjaganya daya beli masyarakat. Berdasarkan hasil

Pertamina EP mencapai titik optimalnya pada Januari

survei konsumen, keyakinan konsumen pada kondisi

2016 sehingga produksi mengalami peningkatan sejak

ekonomi saat ini yang tercermin dari indeks kondisi

triwulan I 2016. Pasokan gas dari CPP ini akan dialirkan

ekonomi saat ini (IKE) pada triwulan IV 2016 secara

untuk PLTGU Tambak Lorok, Semarang. Begitu pula

rata-rata tercatat sebesar 118,2; lebih tinggi

dengan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial

dibandingkan rata-rata IKE triwulan III 2016 yang

mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar

sebesar 115,8.

9,86%, yang utamanya disumbang oleh Jasa Kesehatan. Subkelompok ini tumbuh tinggi seiring

Secara keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran lebih

tindakan preventif dalam kesehatan.

tinggi dibandingkan capaian 2015. Pada tahun laporan, lapangan usaha ini mencatatkan pertumbuhan 5,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertubuhan tahun 2015 yang sebesar 3,97% (yoy). Peningkatan terutama terjadi pada perdagangan besar dan eceran selain kendaraan bermotor, sementara perdagangan mobil, motor, dan reparasinya mengalami perlambatan.

Sementara itu, jasa perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi karena meningkatnya jasa event organizer di tengah maraknya event/hajatan, khususnya pada akhir triwulan 2016. Adapun lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan negatif adalah administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yaitu sebesar -2,94% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan menurun tajamnya kinerja konsumsi pemerintah.

1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan I 2017 Sesuai pola musimannya, pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan

di Jawa Tengah diperkirakan melambat pada

meningkat pada triwulan I 2017. Dikarenakan

triwulan I 2017. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

realisasi pendapatan yang tidak mencapai target,

periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,1%-

pemerintah melakukan pemotongan anggaran pada

5,5% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan

akhir 2016 sehingga pertumbuhan konsumsi

bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi.

pemerintah mengalami kontraksi pada periode

Sementara pada sisi lapangan usaha, perlambatan

tersebut. Pada 2017, pendapatan pemerintah

berasal dari melambatnya lapangan usaha industri

diperkirakan sudah membaik sehingga kinerja

pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar

konsumsi pemerintah juga dapat tumbuh lebih tinggi.

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan lapangan usaha utama lainnya yaitu

Konsumsi LNPRT diperkirakan tumbuh lebih tinggi

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

pada triwulan berjalan. Hal ini terutama dipicu oleh

tumbuh lebih cepat.

kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan oleh 7 kabupaten/kota di Jawa

1.2.1. Tracking Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2017 Sisi Penggunaan Permintaan domestik diperkirakan masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah pada Februari 2017. Namun demikian, komponen ini tidak memiliki porsi signifikan sehingga konsumsi secara keseluruhan masih mencatatkan perlambatan pada triwulan I 2017.

Tengah, dengan pangsa di atas 60%. Secara keseluruhan, konsumsi diperkirakan akan mengalami

Investasi Jawa Tengah diperkirakan tumbuh lebih

perlambatan pada triwulan I 2017. Perlambatan ini

lambat pada triwulan I 2017. Perlambatan

diproyeksikan terjadi pada pengeluaran konsumsi

diprakirakan sesuai dengan pola musiman di mana

rumah tangga, sementara konsumsi lembaga nonprofit

beberapa proyek infrastruktur dan investasi belum

yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan konsumsi

berjalan optimal pada awal tahun. Namun demikian,

pemerintah diperkirakan tumbuh lebih tinggi.

perlambatan diproyeksikan tidak terlalu dalam mempertimbangkan masih banyaknya proyek

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan melambat pada triwulan I 2017 seiring dengan

pembangunan multiyears baik oleh pemerintah maupun pelaku swasta.

normalisasi pada awal tahun. Perlambatan ini terindikasi dari hasil survei konsumen yang dilakukan

Beberapa pembangunan infrastruktur multiyears yang

Bank Indonesia, di mana Indeks Keyakinan Konsumen

sedang berlangsung di Jawa Tengah antara lain Tol

(IKK) tercatat 123,2 pada awal triwulan 2017, sedikit

Trans Jawa, PLTU Batang, dan Bandara Wirasaba.

menurun dari rata-rata IKK triwulan IV 2016 yang

Sementara itu, pada sisi swasta, paket kebijakan

sebesar 126,99. Walaupun melambat, nilai IKK yang

ekonomi pemerintah, terutama dalam hal peningkatan

secara konsisten berada di atas level 100 menunjukkan

kemudahan berusaha, diperkirakan dapat lebih

masih kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

mendorong investasi.

27




28


Ekspor Jawa Tengah diperkirakan mengalami

padi pada periode selanjutnya. Namun demikian, La

perbaikan pada triwulan I 2017. Sampai dengan

Nina juga membawa risiko serangan hama yang dapat

akhir 2016, perekonomian dunia sudah mulai

menyebabkan turunnya kualitas hasil pertanian atau

menunjukkan perbaikan. Hal tersebut juga sudah

bahkan gagal panen. Dampak La Nina ini sudah

berdampak pada permintaan ekspor Jawa Tengah yang

dirasakan pada triwulan IV 2016, dan diperkirakan

sudah meningkat pada triwulan IV 2016. Seiring

masih berlanjut hingga triwulan I 2017.

dengan semakin membaiknya perekonomian global, ekspor luar negeri Jawa Tengah diperkirakan masih melanjutkan tren peningkatan pada triwulan I 2017. Lebih lanjut, berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD), beberapa pelaku ekspor sudah mendapat pesanan dan rencana produksi untuk awal tahun 2017.

Pada lapangan usaha industri pengolahan, pertumbuhan diprediksi melambat seiring dengan normalisasi permintaan domestik pada awal tahun. Normalisasi permintaan ini sejalan dengan pola musimannya, di mana konsumsi masyarakat cenderung melambat setelah hari raya pada akhir tahun dan berhentinya program-program

1.2.2. Tracking Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2017 Sisi Lapangan Usaha

promosi.

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah

Selanjutnya, sejalan dengan perlambatan konsumsi

masih ditopang oleh lapangan usaha industri

rumah tangga serta kegiatan ekonomi secara

pengolahan; pertanian, kehutanan, dan

keseluruhan, kinerja lapangan usaha perdagangan

perikanan; serta perdagangan besar dan eceran,

juga diperkirakan tumbuh melambat. Melemahnya

reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan I

kinerja perdagangan juga seiring dengan risiko

2017, perlambatan diperkirakan terjadi pada lapangan

kenaikan harga atau inflasi pada triwulan ini yang

usaha industri pengolahan, dan lapangan usaha

diperkirakan relatif tinggi. Inflasi Januari 2017 tercatat

perdagangan besar dan eceran, sementara lapangan

sebesar 1,16% (mtm); atau 3,06% (yoy), meningkat

usaha pertanian diprediksi mengalami perbaikan.

tajam dibandingkan inflasi Desember 2016 yang

Pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian

sebesar 0,21% (mtm); atau 2,36% (yoy).

diperkirakan meningkat seiring dengan anomali

Namun demikian, pelaku usaha tetap memandang

cuaca kemarau basah atau La Nina pada akhir 2016.

optimis kinerja lapangan usaha perdagangan ke depan

Tambahan curah hujan pada musim kemarau ini

dapat tetap terjaga. Hal tersebut dikonfirmasi dari nilai

diharapkan dapat meningkatkan luas tanam pada

indeks ekspektasi penjualan yang secara konsisten

triwulan tersebut dan panen hasil pertanian terutama

berada di atas level 100.


SOLO GREAT SALE 2017 DORONG PEREKONOMIAN DI MASA LOW SEASON

SUPLEMEN I

Wilayah Soloraya, khususnya Kota Surakarta memiliki

masa low season terutama dalam sektor perdagangan,

sektor perdagangan, perhotelan, restoran dan pariwisata

sektor perhotelan, dan pariwisata. Untuk itu, untuk

sebagai sektor utama yang menjadi penopang

mendorong perekonomian di Kota Surakarta di masa-

perekonomian. Data yang dirilis oleh BPS Kota Surakarta

masa low season tersebut tetap berlangsung dengan

menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan

baik, Pemerintah Kota Surakarta kembali

eceran serta sektor akomodasi dan makan minum

menyelenggarakan event tahunan, yaitu Solo Great Sale

menempati posisi teratas dalam pangsa sektor ekonomi

(SGS) Tahun 2017 yang merupakan SGS yang ketiga

terbesar di Kota Surakarta, atau mencapai 28,33% dari

kalinya. Event ini diselenggarakan selama satu bulan

total PDRB ADHB Tahun 2015. Pangsa tersebut tercatat

penuh yaitu pada bulan Februari 2017 dan diresmikan

lebih tinggi dibandingkan pangsa sektor yang sama di

secara langsung langsung oleh Bapak Arief Yahya selaku

Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 17,40% terhadap

Menteri Pariwisata pada tanggal 16 Januari 2017 lalu di

total PDRB Jawa Tengah Tahun 2015. Melihat data

Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata di

tersebut, fenomena yang terjadi pada sektor

Jakarta. Pasca peresmian oleh Menteri Pariwisata,

perdagangan serta sektor akomodasi dan makan minum dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian Kota Surakarta pada umumnya.

Pemerintah Kota Surakarta juga melakukan peresmian SGS 2017 oleh Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Surakarta, yang diikuti pula oleh KADIN, stakeholder lainnya, peserta SGS 2017 dan masyarakat Kota

Sebagaimana diketahui bersama, awal tahun terutama

Surakarta pada tanggal 29 Januari 2017 di area Car Free

bulan Februari secara pola historis merupakan masa-

Day Kota Surakarta.

Tabel Pangsa Sektor Perdagangan serta Sektor Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2015 PDRB ADHB TAHUN 2015 (RP JUTA)

KOTA SURAKARTA

WILAYAH SOLORAYA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

7,893,738.82

32,204,103.69

115,299,085.85

AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

2,015,814.83

6,765,917.79

25,064,275.14

SEKTOR PHR

9,909,553.65

38,970,021.48

140,363,360.99

34,982,374.09

189,907,447.83

806,775,362.19

28.33%

20.52%

17.40%

TOTAL PDRB ADHB TAHUN 2015 PANGSA SEKTOR PHR Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

29

30


SUPLEMEN I

Dengan adanya dukungan dari Kementerian Pariwisata,

SGS 2017 yang bertemakan Ceria Bersama Pesona

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, stakeholder lainnya,

Belanja Kota Budaya ini berlaku di semua pusat

dan masyarakat pada umumya, diharapkan terjadi

perdagangan dan perbelanjaan, hotel dan restoran,

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi

pertokoan, serta outlet bisnis lainnya yang ada di Kota

jumlah transaksi, jumlah peserta, serta jumlah wisatawan

Surakarta. Dalam event ini, ditargetkan adanya

yang datang ke Kota Surakarta dan sekitarnya.

kunjungan wisatawan sebanyak 250.000 orang, dengan tingkat hunian hotel sebanyak 150.000 orang.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa penyelenggaraan SGS terus mengalami

Pemerintah Kota Surakarta optimis bahwa target-target

peningkatan baik dari sisi peserta maupun omset

dalam SGS 2017 dapat terlampaui, dengan adanya

transaksi penjualan selama periode SGS berlangsung.

berbagai event pendukung di Kota Surakarta dan faktor

Pada tahun 2017, target peserta maupun nominal

pendukung sebagai berikut :

transaksi juga mengalami peningkatan yang relatif besar.

Event Pendukung

Faktor Pendukung :

1. Solo Imlek Festival (Chinese Traditional & Culinary and

1. Diskon Pajak Hotel dan Restoran 30% bagi peserta

Flying Lampion) 2. Haul Habib Ali Bin Muhammad al Habsyi 3. Grebeg (Sudiro Sedekah bumi, grebeg dan kembang api)

SGS 2017. 2. Dibukanya berbagai rute penerbangan domestik dari / ke Bandara Adi Sumarmo oleh Maskapai Lion Air yang menjadikan Solo sebagai hub penerbangan di

4. Festifal Jenang

Indonesia, sehingga mempermudah wisatawan

5. Hari Jadi Kota Solo

domestik untuk datang ke Kota Surakarta dan

6. Pameran Produk UMKM 7. Solo Fashion Paradise

mengikuti SGS 2017. 3. Dibukanya rute penerbangan Solo - Kuala Lumpur

8. Otomotive & Real Estate Expo

oleh Maskapai Air Asia mulai tanggal 17 Januari 2017

9. Solo Karnaval

sehingga dapat mempermudah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Surakarta untuk mengikuti SGS 2017.


SUPLEMEN I 4. Promosi SGS didukung oleh kementerian Pariwisata melalui peluncuran SGS di Jakarta dan difasilitasi dalam acaa ASEAN Tourism Forum pada tanggal 1620 Januari 2017 di Singapura. 5. Panitia SGS bekerjasama dengan PT. KAI untuk memasang sejumlah spanduk di stasiun besar di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya, serta akan dipromosikan dalam Airline Magazine di maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air. 6. Adanya konsep Harmony by Contrast sebagai perpaduan antara pasar modern dan pasar tradisional sebagai keunggulan Kota Solo, yaitu melibatkan pedagang pasar tradisional di empat atau lima pasar di Kota Surakarta sehingga event ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Konsep Harmony by Contrast merupakan terobosan

Untuk memeriahkan keterlibatan pasar tradisional, KPw

yang baru dilakukan pada SGS tahun 2017, di mana KPw

BI Solo bersama penyelenggara SGS 2017 mengadakan

BI Solo menginisiasi keterlibatan pasar tradisional

Lomba Pasar Tradisional, dengan aspek penilaian dari sisi

sebagai peserta SGS 2017. Pada kesempatan ini,

kondisi kebersihan pasar, kreativitas dan semarak pasar,

terdapat 12 (dua belas) pasar tradisional di Kota

serta ketertiban dan kegotongroyongan. Dengan

Surakarta yang turut serta dalam SGS 2017 dan menjadi

penyelenggaraan lomba pasar tradisional tersebut,

peserta Lomba Pasar Tradisional yaitu Pasar Gedhe, Legi,

pengelola pasar diharapkan dapat mewujudkan

Gading, Kadipolo, Jongke, Harjodaksino, Klewer, Tanggul, Singosaren, Nusukan, Gilingan, dan Nongko.

lingkungan pasar yang kondusif dan nyaman untuk para pedagang, dan khususnya kepada konsumen pasar.

Untuk memeriahkan keterlibatan pasar tradisional, KPw

Pengelolaan pasar tradisional yang baik menjadi salah

BI Solo bersama penyelenggara SGS 2017 mengadakan

satu aspek utama dalam perekonomian di Kota

Lomba Pasar Tradisional, dengan aspek penilaian dari sisi

Surakarta, mengingat pasar tradisional merupakan

kondisi kebersihan pasar, kreativitas dan semarak pasar,

merupakan salah satu ikon budaya dan pusat kegiatan

serta ketertiban dan kegotongroyongan. Dengan

ekonomi di Kota Surakarta.

penyelenggaraan lomba pasar tradisional tersebut, pengelola pasar diharapkan dapat mewujudkan

Keterlibatan pasar tradisional dalam penyelenggaraan

lingkungan pasar yang kondusif dan nyaman untuk para

SGS 2017 diharapkan dapat lebih menggairahkan

pedagang, dan khususnya kepada konsumen pasar.

perekonomian masyarakat karena jangkauan atau

Pengelolaan pasar tradisional yang baik menjadi salah

cakupan masyarakat yang merasakan manfaat adanya

satu aspek utama dalam perekonomian di Kota

pesta diskon di Kota Surakarta menjadi lebih luas, tidak

Surakarta, mengingat pasar tradisional merupakan salah

hanya terbatas pada masyarakat kelas menengah ke atas

satu ikon budaya dan pusat kegiatan ekonomi di Kota

yang berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan

Surakarta.

modern.

31

32


SUPLEMEN I

Dampak SGS terhadap Perekonomian Surakarta

Sumber: BPS, diolah

Grafik Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Kota Surakarta

Berdasarkan perkembangan data terakhir, tingkat hunian kamar hotel di Kota Surakarta menunjukkan perkembangan yang baik pada bulan Februari, terutama semenjak diselenggarakannya event SGS mulai tahun 2015. Pada tahun 2014, tingkat hunian kamar Kota Surakarta di bulan Februari mengalami penurunan dibandingkan bulan Januari. Namun demikian, pada tahun 2015 dan tahun 2016, tingkat hunian kamar hotel pada bulan Februari berhasil mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa penyelenggaraan SGS sedikit banyak memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kinerja pada sektor PHR di Kota Surakarta. Selain itu, event SGS juga telah menjadi inspirasi bagi PHRI, di mana PHRI akan menggagas kegiatan yang serupa dengan SGS dalam skala nasional yang akan dikemas dalam program Visit Indonesia 2018. Dilihat dari pangsanya, sektor PHR merupakan sektor ekonomi terbesar di Kota Surakarta, dengan pangsa sektor tersebut mencapai 28,33%. Penyelenggaraan program SGS yang ketiga ini diharapkan dapat mendorong kinerja sektor utama tersebut untuk tetap tumbuh dengan optimal meski di bulan low season. Pada akhirnya, peningkatan kinerja pada sektor PHR diharapkan dapat mendorong perekonomian kota secara keseluruhan.

BAB

II

KEUANGAN PEMERINTAH Persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 meningkat. Peningkatan realisasi pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah dan Dana Alokasi Khusus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Peningkatan realisasi belanja berasal dari belanja hibah yang meningkat di tengah fokus Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan inklusif. Realisasi belanja APBN Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2015, terutama dipengaruhi oleh upaya pemangkasan anggaran untuk menjaga defisit fiskal secara nasional.

2.1. Realisasi APBD Triwulan IV 2016 Postur APDB² Provinsi Jawa Tengah pada 2016

Secara nominal, realisasi pendapatan dan belanja

meningkat dibandingkan tahun anggaran 2015.

pemerintah sampai triwulan IV 2016 mengalami

Anggaran pendapatan meningkat menjadi Rp21 triliun

peningkatan dibandingkan tahun lalu. Realisasi

atau naik 15,18% dibandingkan tahun 2015. Begitu

pendapatan triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp19,63

pula dengan anggaran belanja yang meningkat

triliun, meningkat 16,64% dibandingkan realisasi

menjadi Rp21,16 triliun atau naik 7,76% dibandingkan

pendapatan periode yang sama tahun lalu yang sebesar

tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, defisit

Rp16,83 triliun. Sementara itu, realisasi belanja juga

anggaran pada tahun 2016 mengalami penurunan,

meningkat sebesar 8,54% pada triwulan IV 2016; dari

dari sebelumnya defisit Rp1,41 triliun menjadi sebesar

sebelumnya Rp17,84 triliun menjadi Rp19,37 triliun pada triwulan laporan.

Rp167 miliar.

Pemerintah Provinsi

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran,

Jawa Tengah (Pemprov

Jateng) mencatatkan surplus sebesar Rp 261 miliar

persentase realisasi pendapatan dan belanja

pada triwulan IV 2016. Surplus ini lebih tinggi

mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan

dibandingkan dengan triwulan IV 2015 yang justru

sampai dengan triwulan laporan sebesar 93,52% dari

mengalami defisit sebesar Rp1,02 miliar. Berdasarkan

APBD 2016, lebih tinggi dibandingkan serapan

data historis lima tahun terakhir, kondisi surplus selalu

pendapatan triwulan IV 2015 yang sebesar 92,35%.

terjadi di akhir tahun, kecuali pada tahun 2015. Kondisi

Sementara itu, realisasi belanja sampai triwulan IV 2016

surplus yang terjadi pada tahun 2016 sejalan dengan

sebesar 91,55% dari APBD 2016, lebih baik

peningkatan pendapatan (16,64%) yang lebih tinggi

dibandingkan triwulan IV 2015 sebesar 90,89% dari

dibandingkan peningkatan belanja (8,54%).

APBD-P 2015. Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2016 (Rp Miliar) APBD-P 2016

URAIAN

Realisasi IV - 2016

% Realisasi

PENDAPATAN

20.988

19.629

93,52%

PAD

12.768

11.538

90,37%

8.151

8.017

98,36%

69

73

105,30%

DANA PERIMBANGAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA BELANJA

21.155

19.368

91,55%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

15.200

13.728

90,31%

BELANJA LANGSUNG

5.955

5.640

94,72%

SURPLUS/DEFISIT

(167)

261

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

25,000

25.000

RP MILIAR

20.988 20,000

18.223

19.632

16.828 15.000

10,000

10.000

5,000

5.000

(1.409) (167)

-

(5,000)

BELANJA T.A. 2015

SURPLUS (DEFISIT)

T.A. 2016 Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2015 dan T.A. 2016 1.

19.629

20.000

15,000

PENDAPATAN

RP MILIAR

21.155

APBD Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi sebesar 23% terhadap keseluruhan APBD total di Jawa Tengah, termasuk Kab/Kota seluruh Jawa Tengah. Sementara itu, APBD Kab/Kota di Jawa Tengah memberikan kontribusi yang dominan, yakni sebesar 77% dari total APBD.

17.843

19.368

(1.015)

PENDAPATAN

BELANJA IV 2015

261

SURPLUS (DEFISIT)

IV 2016 Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2015 dan T.A. 2016

35


KEUANGAN PEMERINTAH


36

KEUANGAN PEMERINTAH

18

25

RP TRILIUN

RP TRILIUN

16 20

14 12

15

10 8

10

6 4

5

2 0

I

II

III 2012

IV

I

II III 2013

PENDAPATAN ASLI DAERAH

IV

I

II III 2014

IV

I

DANA PERIMBANGAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

0

I

II

III 2012

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

IV

I

II III 2013

IV

BELANJA LANGSUNG

I

II III 2014

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV



Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

IV


Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah

2.1.1. Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2016 Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah

atau menurun dibandingkan triwulan IV 2015 sebesar

sampai dengan triwulan IV 2016 sebesar 93,52%

64,80%. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya

dari APBD-P 2016, lebih tinggi dibandingkan

kemandirian fiskal Pemprov Jateng. Sementara itu,

dengan triwulan IV 2015 yang sebesar 92,35%.

pangsa Daper meningkat menjadi 40,84% pada

Namun demikian, realisasi di triwulan ini masih lebih

triwulan IV 2016 dari sebelumnya 13,41% pada

rendah dibandingkan dengan rata-rata realisasi

triwulan IV 2015. Peningkatan ini terutama berasal dari

pendapatan lima tahun terakhir yang sebesar

Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni untuk pengeluaran

102,35%. Peningkatan persentase serapan ini terjadi di

di bidang pendidikan sejalan dengan peningkatan

seluruh komponen, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD),

kewenangan Pemprov Jateng.

Dana Perimbangan (Daper), dan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah

58,78% 40,84% 0,37%

( PA D ) d a n D a n a P e r i m b a n g a n ( D a p e r ) memengaruhi realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan sumber utama pendapatan daerah Jawa Tengah berasal dari kedua

PAD DANA PERIMBANGAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

pos tersebut. Meskipun bertumbuh, namun pangsa PAD pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 58,78%


Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan IV 2016

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2015 & 2016 KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH

IV - 2015

IV - 2016


90,36%

90,37%

PAJAK DAERAH

86,48%

88,56% 105,29%

RETRIBUSI DAERAH

103,18%

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN

100,11%

98,95%

LAIN-LAIN PAD YANG SAH

122,34%

101,37%

DANA PERIMBANGAN

92,01%

98,36%

DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

74,40%

97,53%

DANA ALOKASI UMUM

100,00%

100,00%

DANA ALOKASI KHUSUS

100,00%

97,93%

99,05%

105,30%

100,21%

112,05%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH HIBAH

99,03%

-

DANA INSENTIF DAERAH

100,00%

100,00%

PENDAPATAN LAINNYA

100,26%

-

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Sumber utama PAD berasal dari komponen pajak

99,05% pada triwulan sama tahun 2015.

daerah, dengan peran sebesar 83,83% dari total PAD,

Meningkatnya komponen ini ditengarai akibat hasil

diikuti oleh lain-lain PAD yang sah (12,36%), dan hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

kontribusi badan usaha yang meningkat lebih tinggi

(2,95%). Pada triwulan laporan, realisasi pajak daerah

dibandingkan tahun sebelumnya.

terbilang tinggi sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan secara keseluruhan. Tercatat, realisasi pajak daerah sebesar 88,56%; lebih tinggi dibandingkan triwulan IV tahun lalu yang mencapai 86,48%. Perbaikan ini terjadi seiring peningkatan pajak jumlah kendaraan baru dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan program bebas bea balik nama (BBN) dan bebas denda pajak kendaraan bermotor pada akhir tahun 2016, di mana masyarakat mendapatkan keringanan penghapusan

B e r d a s a r k a n k o m p o n e n D a p e r, s u m b e r pendapatan utamanya berasal dari DAK, dengan peran sebesar 65,65% dari total Daper, diikuti oleh Dana Alokasi Umum/DAU (23,20%), dan Dana Bagi Hasil/DBH (11,15%). Meningkatnya DAK ini sejalan dengan meningkatnya pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2016. Adapun alokasi pemberian BOS di tahun 2016 ialah sebesar Rp5,22 triliun. Tercatat, realisasi pendapatan DAK sebesar Rp5,26 triliun, meningkat pesat dibandingkan

denda pajak, namun pajak terutang tetap dibayarkan.

triwulan IV 2015 yang sebelumnya hanya sebesar Rp58 Ditinjau dari pertumbuhannya, pajak daerah yang

miliar. Sementara itu, persentase serapan DBH

terkumpul pada triwulan IV 2016 mengalami

meningkat menjadi 97,53%, dari sebelumnya 74,40%

perbaikan. Pajak daerah tumbuh 29,84% (yoy), lebih

di triwulan IV 2015. Adapun realisasi DAU tercatat stabil

tinggi dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,67%

dengan realisasi sebesar 100% sesuai dengan pola

(yoy). Hal ini juga sejalan dengan perekonomian yang

historisnya.

tumbuh membaik pada triwulan laporan. Lebih lanjut, komponen Lain-lain Pendapatan Komponen lain-lain PAD yang sah mengalami

Daerah yang Sah tercatat mengalami kenaikan.

peningkatan realisasi menjadi 105,30% pada

Pada triwulan laporan, realisasi pos ini tercatat sebesar

triwulan IV 2016 setelah sebelumnya terealisasi

105,30%; meningkat dibandingkan triwulan yang sama di tahun 2015 sebesar 99,05%. Meningkatnya

70

%, YOY

%, YOY

60 50

7

komponen ini terutama berasal dari realisasi dana hibah

7

yang meningkat menjadi 112,05% dari sebelumnya

6

40

100,21% pada triwulan IV 2015. Sementara itu, tidak

6 30 5

20 10 -

I

II

III 2012

IV

I

II III 2013

PENDAPATAN

IV

I

II III 2014

PAJAK DAERAH

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

terdapatnya realisasi pendapatan Dana Penyesuaian

5

dan Otonomi Khusus di triwulan laporan menahan

4

peningkatan secara keseluruhan. Adapun pendapatan Dana Intensif Daerah terealisasi seluruhnya sebesar

PDRB - SKALA KANAN

100,00%; sama dengan periode sebelumnya. Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

37


KEUANGAN PEMERINTAH


38

KEUANGAN PEMERINTAH

2.1.2. Realisasi Belanja Triwulan IV 2016

Komponen belanja bagi hasil kepada

Pada triwulan IV 2016, realisasi belanja Provinsi

kabupaten/kota mengalami penurunan

Jawa Tengah sebesar 91,55% dari total anggaran

dibandingkan triwulan yang sama tahun

belanja 2016. Angka ini lebih tinggi dibandingkan

sebelumnya. Pada triwulan laporan, realisasi

dengan persentase realisasi periode yang sama tahun

komponen tersebut sebesar 80,32%, lebih rendah

sebelumnya sebesar 90,89%. Meningkatnya realisasi

dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 84,00%.

ini terutama didorong oleh peningkatan belanja tidak

Dilihat secara nominal, belanja bagi hasil kepada

langsung yang memiliki peran dominan, yakni sebesar

kabupaten/kota ini juga menurun, yakni dari Rp4,13

70,88%.

triliun menjadi Rp4,01 triliun.

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung

Begitu pula dengan belanja pegawai yang

meningkat pada triwulan laporan. Realisasi pada

tercatat lebih rendah, yakni sebesar 93,29%,

triwulan IV 2016 sebesar 90,31%; lebih tinggi

menurun dibandingkan periode sama tahun

dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 89,98%.

sebelumnya yang sebesar 95,07%. Penurunan

Ditinjau dari komponennya, belanja tidak langsung

persentase ini terjadi sebagai imbas dari penghematan

digunakan untuk belanja hibah, belanja bagi hasil

anggaran di tahun laporan, di mana perjalanan dinas

kepada kabupaten/kota, dan belanja pegawai dengan

dan rapat relatif dibatasi. Namun demikian, secara

masing-masing peran sebesar 38,29%, 29,78%, dan

nominal, terjadi peningkatan realisasi menjadi Rp2,24

16,32% dari total belanja tidak langsung.

triliun, dari sebelumnya yang sebesar Rp2,19 triliun.

Pada triwulan IV 2016, belanja hibah tercatat

Sementara itu, pada komponen belanja langsung,

sebesar Rp5,26 triliun atau 98,88% dari total

persentase realisasi mengalami kenaikan.

anggaran, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV

Penyerapan belanja langsung tercatat 94,72%, relatif

2015 yang sebesar Rp3,75 triliun atau 96,01%.

naik dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar

Peningkatan ini ditengah upaya mendorong

93,05%. Apabila ditinjau secara pos pengeluarannya,

pembangunan yang inklusif dan meningkatkan

realisasi belanja modal yang memiliki peran 48,05%

kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh

dari total belanja langsung ini mengalami peningkatan

Pemprov Jateng, seperti bantuan sarana prasarana

realisasi. Sementara itu, belanja barang dan jasa serta

pertanian dan pembangunan infrastruktur desa. Hal ini

belanja pegawai, yang masing-masing memiliki peran

sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan Jawa

sebesar 46,10% dan 5,85% terhadap belanja

Tengah, terutama di kawasan perdesaan.

langsung, mengalami penurunan persentase realisasi pada triwulan laporan. Realisasi belanja modal pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp2,71 triliun, atau terserap 93,49% dari total anggaran. Persentase ini

29,12% 70,88%

meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terserap sebesar Rp2,31 triliun atau 87,98%. Peningkatan ini sejalan dengan upaya percepatan BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan III 2016

realisasi belanja infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemprov Jateng semenjak tahun 2015.

Tabel 2.3. Realisasi Belanja triwulan IV 2015 & 2016 URAIAN

IV - 2015

IV - 2016


89,98%

90,31%

BELANJA PEGAWAI

95,07%

93,29%

BELANJA HIBAH

96,01%

98,88%

BELANJA BANTUAN SOSIAL

91,04%

87,71%

BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA

84,00%

80,32%

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

84,41%

91,16%

BELANJA TIDAK TERDUGA

36,05%

10,62%

BELANJA LANGSUNG

93,05%

94,72%

BELANJA PEGAWAI

94,98%

94,18%

BELANJA BARANG DAN JASA

97,40%

96,11%

BELANJA MODAL

87,98%

93,49%

JUMLAH BELANJA

90,89%

91,55%


Sementara itu, realisasi belanja barang dan jasa

B e rd a s a r k a n j e n i s n y a , b e l a n j a p e g a w a i

sebesar Rp2,6 triliun, atau terserap 96,11% dari

dianggarkan sebesar Rp13,64 triliun atau 40,96%

total anggaran. Realisasi ini mengalami penurunan

dari total APBN Provinsi Jawa Tengah 2016, diikuti

dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp2,82

oleh belanja barang sebesar Rp11,56 triliun (34,72%),

triliun atau terserap sebesar 97,40%. Penurunan juga

belanja modal sebesar Rp7,86 triliun (23,61%), dan

terjadi pada pos belanja pegawai. Realisasi belanja

belanja bantuan sosial Rp238 miliar (0,72%).

pegawai tercatat terserap 94,18% dari total anggaran. Angka ini sedikit menurun dibandingkan triwulan yang sama tahun 2015 yang sebesar 94,98% dari total

Lebih jauh, realisasi APBN secara keseluruhan mengalami penurunan. Pada triwulan IV 2016, realisasi APBN tercatat sebesar Rp30,09 triliun atau

anggaran.

90,36%, menurun dibandingkan triwulan IV 2015

2.1. Realisasi APBD Triwulan IV 2016 APBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016

yang sebesar Rp32,61 triliun atau 90,82% dari APBN Provinsi Jawa Tengah 2015.

mengalami penurunan sejalan dengan

Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja pada

penghematan anggaran yang dilakukan oleh

triwulan IV 2016 terutama didorong oleh peran

Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menekan defisit

komponen belanja pegawai, yakni sebesar

anggaran di tingkat nasional tetap berada pada level

44,25% dari total belanja. Sementara itu, belanja

yang terjaga, yakni di bawah 3%. Tercatat, terjadi

barang memiliki peran 32,67% dari total realisasi

penurunan anggaran APBN sebesar 7,25%; dari

belanja, diikuti oleh belanja modal (22,33%), dan

sebelumnya Rp35,91 triliun pada tahun 2015 menjadi

belanja bantuan sosial (0,76%). Penurunan serapan

Rp33,30 triliun di triwulan laporan.

APBN pada triwulan IV 2016 dibandingkan periode

44,25% 32,67% 22,33% 0,76%

40,96% 34,72% 23,61% 0,72% BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANTUAN SOSIAL Sumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2016 Berdasarkan Jenis Belanja

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANTUAN SOSIAL Sumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2016 Berdasarkan Jenis Belanja

39


KEUANGAN PEMERINTAH


40

KEUANGAN PEMERINTAH

yang sama tahun sebelumnya terjadi pada seluruh jenis

anggaran yang menyebabkan pemerintah melakukan

belanja kecuali pada belanja bantuan sosial yang

penghematan, khususnya untuk proyek pembangunan

mengalami peningkatan.

yang sudah dianggarkan namun belum terealisasi di tahun laporan.

Realisasi belanja pegawai pada triwulan IV 2016 sebesar Rp13,31 triliun atau 97,60% dari total APBN

Adapun belanja bantuan sosial pada triwulan

2016. Angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV

laporan tercatat sebesar Rp229 miliar atau 95,95%

2015 yang sebesar 98,21% dari total APBN 2015,

dari total anggaran. Angka ini lebih tinggi

meskipun secara nominal tumbuh lebih tinggi dari

dibandingkan dengan persentase realisasi triwulan IV

sebelumnya Rp12,70 triliun. Penurunan persentase

2015 85,39%, meskipun secara nominal lebih rendah

realisasi ini disebabkan oleh adanya pemotongan

yaitu sebesar Rp1,52 triliun. Peningkatan ini terutama

anggaran terutama untuk penghematan belanja

disebabkan oleh pengurangan pagu belanja bantuan

pegawai yang dapat ditekan, seperti perjalanan dinas

sosial. Selain itu, penurunan ini pada tahun 2016 ini

dan rapat.

dikarenakan Jawa Tengah mengalami kejadian bencana alam yang relatif ringan sehingga tidak membutuhkan

Sementara itu, belanja barang pada triwulan

realisasi bantuan sosial yang cukup besar. Hal ini

laporan tercatat sebesar Rp9,83 triliun atau

berbeda dengan tahun 2015, di mana Jawa Tengah

85,03% dari total anggaran, sedikit lebih rendah

mengalami beberapa bencana besar, seperti banjir dan

dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu yang

tanah longsor yang mendorong realisasi belanja

sebesar 85,44%; meskipun secara nominal lebih tinggi

bantuan sosial dalam jumlah besar.

dari sebelumnya yaitu sebesar Rp9,64 triliun. Persentase realisasi belanja barang ini menurun akibat


penghematan yang dilakukan oleh pemerintah dalam

Anggaran pendapatan dan belanja pada APBD

rangka mengurangi defisit anggaran yang berlebihan.

2017 meningkat relatif tinggi dibandingkan tahun

Namun demikian, penurunan ini tidak terlalu dalam

2016. Dari sisi pendapatan, anggaran pendapatan

mengingat terjadi peningkatan nominal kebutuhan

2017 tercatat sebesar Rp23,47 triliun atau meningkat

kementerian/lembaga pada tahun laporan.

sebesar 6,54% dari anggaran tahun 2016. Sementara itu, dari sisi belanja, anggaran belanja 2017 tercatat

Belanja modal tercatat sebesar Rp6,72 triliun atau

sebesar Rp23,36 triliun atau meningkat 4,18% dari

85,47%; lebih rendah dibandingkan realisasi

anggaran belanja tahun 2016. Pada tahun 2017,

belanja modal triwulan IV 2015 yang sebesar

belanja ini mengalami peningkatan sejalan dengan

Rp8,75 triliun atau 88,27%. Penurunan ini

pencanangan tahun infrastruktur pariwisata dan

diperkirakan disebabkan oleh adanya pemotongan

program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan IV 2015 & 2016 per Jenis Belanja (Rp Miliar) JENIS

IV 2015

IV 2016

PAGU

REALISASI

%REALISASI

PAGU

REALISASI

BELANJA PEGAWAI

12.936

12.704

98,21%

13.642

13.314

%REALISASI 97,60%

BELANJA BARANG

11.280

9.638

85,44%

11.561

9.830

85,03%

BELANJA MODAL

9.912

8.749

88,27%

7.861

6.719

85,47%

BELANJA BANTUAN SOSIAL

1.777

1.517

85,39%

238

229

95,95%

35.905

32.609

90,82%

33.302

30.092

90,36%

TOTAL Sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

DAU mengalami peningkatan sebesar 98,33%;

Tabel 2.5. Perbandingan APBD Provinsi Jawa Tengah 2016 dan 2017 (Rp Miliar) APBD 2016

URAIAN

APBD 2017

PENDAPATAN

22.026

23.468

BELANJA

22.426

23.364

(400)

104

-

-

SURPLUS / DEFISIT SILPA

dari sebelumnya Rp1,86 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp3,69 triliun pada anggaran tahun 2017. Hal ini terjadi akibat pelimpahan kewenangan mengelola SMA/SMK, dari pemerintah kota/kabupaten


ke pemerintah provinsi, sehingga 30000

menyebabkan

bantuan DAU dari pemerintah pusat mengalami

RP MILIAR

25000

peningkatan. Saat ini, terdapat pelimpahan status guru

20000

dan tenaga pendidik PNS/honorer dari kabupaten/kota

15000

sebanyak 38.278 orang yang pada tahun 2017 akan

10000

menjadi tanggungan Pemprov Jateng.

5000 0 2010

2011

2012

2013

ANGGARAN BELANJA

2014

2015

2016

2017

ANGGARAN PENDAPATAN

Grafik 2.10 Perkembangan Anggaran Belanja dan Pendapatan 2010-2017 (Rp Miliar)

Selanjutnya, DAK juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan, mencapai 25,42% dibanding tahun sebelumnya. DAK dari sektor non-fisik berkontribusi signifikan, yaitu mencapai lebih dari 95%

Secara historis, APBD Provinsi Jawa Tengah selalu

dari total DAK. Peningkatan pertumbuhan ini juga

mencatatkan defisit semenjak tahun 2010. Namun

sejalan dengan pelimpahan kewenangan di bidang

berbeda dengan APBD tahun 2017 yang mencatatkan

pendidikan yang saat ini semakin besar.

surplus sebesar Rp104 miliar, lebih baik dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 yang mengalami defisit

Adapun pos pemasukan utama lainnya, yakni

Rp400 miliar.

anggaran PAD mengalami penurunan pada tahun 2017. Anggaran PAD tahun 2017 tercatat sebesar

2.1.3. Anggaran Pendapatan Tahun 2017 Anggaran pendapatan tahun 2017 secara nominal mengalami peningkatan. Meskipun demikian, terjadi perlambatan pertumbuhan dibanding dengan tahun 2016 dari 20,87% (yoy) menjadi 6,54% (yoy) di tahun 2017.

Rp 11,97 triliun, atau menurun sebesar 13,35% (yoy) dibandingkan anggaran tahun 2016. Penurunan pos ini terutama berasal dari target pajak daerah yang lebih realistis semenjak awal tahun. Meskipun demikian komponen retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta

Anggaran pendapatan tahun 2017 meningkat

PAD lainnya tumbuh meningkat terbatas, sehingga

didorong oleh meningkatnya Daper. Kontributor

mampu menahan penurunan PAD menjadi lebih dalam.

terbesar dari peningkatan anggaran Daper ini ialah dari DAU yang meningkat sebesar 98,33%, lalu DAK yang

25000

meningkat mencapai 25,42%. Anggaran Dana

20000

Perimbangan mengalami peningkatan yang cukup

15000

40,00

signifikan jika dibandingkan dengan tahun

10000

30,00

sebelumnya, yang mencapai angka 40,01%. Secara

5000

keseluruhan, Pemprov Jawa Tengah menganggarkan

0

RP MILIAR

2017.

70,00 60,00 50,00

20,00 10,00 2011

Dana Perimbangan sebesar Rp11,42 triliun pada tahun

% YOY

2012

2013

2014

ANGGARAN BELANJA

2015

2016

2017

ANGGARAN-YOY

Grafik 2.11 Perkembangan Tahunan Anggaran Pendapatan 2017

41


KEUANGAN PEMERINTAH

KEUANGAN PEMERINTAH


42

Tabel 2.6 Anggaran Pendapatan Tahun 2017 (Rp Miliar) KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH

APBD 2016

APBD 2017


22.026

23.468

6.54%

PAJAK DAERAH

13.811

11.967

-13.35%

RETRIBUSI DAERAH

12.054

10.167

-15.66%

97

100

3.31%

361

364

0.86%

DANA PERIMBANGAN

1.299

1.337

2.88%

DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

8.153

11.415

40.01%

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

DANA ALOKASI UMUM

PERTUMBUHAN (%)

919

986

7.31%

DANA ALOKASI KHUSUS

1.860

3.689

98.33%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

5.374

6.740

25.42%

HIBAH

62

86

37.01%

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

23

35

50.47%

DANA INSENTIF DAERAH

39

PENDAPATAN LAINNYA

50

JUMLAH PENDAPATAN Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Sementara itu, anggaran pos transfer pemerintah

anggaran belanja dari 14,24% (yoy) pada tahun 2016

pusat dan lainnya mengalami peningkatan

menjadi 4,18% (yoy) di tahun 2017.

menjadi Rp86 miliar dari sebelumnya Rp62 miliar, atau naik 37,01% (yoy), Kenaikan ini utamanya berasal dari komponen dana hibah yang meningkat.

Ditinjau dari pangsanya, terjadi peningkatan pangsa dari belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2017. Anggaran belanja tidak langsung


meningkat menjadi Rp 17,39 triliun atau naik sebesar

Anggaran belanja tahun 2017 meningkat sebesar

8,42% dibandingkan anggaran tahun 2016.

4,18% dibanding tahun 2016, menjadi Rp23,36

Peningkatan anggaran belanja tidak langsung ini

triliun. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan

utamanya didorong oleh meningkatnya komponen

umum penyusunan APBD 2017 yang dititikberatkan

belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Belanja

pada lima program prioritas, yakni ketahanan pangan

pegawai meningkat seiring dengan meningkatnya

dan energi, percepatan penanggulangan kemiskinan

kewenangan Pemprov Jateng untuk tenaga pendidik

dan pengangguran, serta sinkronisasi kembali

yang sebelumnya menjadi kewenangan

kebijakan pemerintah pusat dan daerah seiring dengan

kabupaten/kota. Sementara itu, belanja bantuan sosial

diterbitkannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah

meningkat ditengarai oleh fokus pembangunan daerah

Daerah dan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

di tahun 2017 yang lebih inklusif dan berfokus

Meskipun tumbuh, terjadi perlambatan pertumbuhan

mengurangi kemiskinan. %, THD TOTAL BELANJA

25000

RP MILIAR

% YOY

70,00 60,00

20000

100%

33%

26%

28%

28%

30%

28%

25%

67%

74%

72%

72%

70%

72%

75%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

80%

50,00 15000

40,00

10000

30,00

60% 40%

20,00 5000

10,00 -

0 2011

2012

2013

2014

ANGGARAN BELANJA

2015

2016

2017

ANGGARAN-YOY Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.12 Perkembangan Tahunan Anggaran Belanja 2017

20% 0% BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.13 Anggaran Belanja 2017 Berdasarkan Komponen (%)

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Tahun 2017 (Rp Miliar) KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH

APBD 2016

APBD 2017

BELANJA

22.426

23.364


16.039

17.390

8,42%

- BELANJA PEGAWAI

2.936

5.720

94,84%

- BELANJA HIBAH

5.359

4.945

-7,74%

42

248

496,14%

- BELANJA BAGI HASIL KPD KAB/KOTA

5.357

4.452

-16,89%

- BELANJA BANT.KEUANG. KPD KAB/KOTA

2.299

2.005

-12,79%

47

20

-57,14%

6.387

5.973

-6,48%

376

504

33,93%

- BELANJA BARANG DAN JASA

2.863

3.619

26,40%

- BELANJA MODAL

3.148

1.850

-41,21%

- BELANJA BANTUAN SOSIAL

- BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG - BELANJA PEGAWAI

PERTUMBUHAN (%) 4,18%


Lebih jauh, anggaran belanja langsung

utamanya didorong oleh belanja modal yang

mengalami penurunan. Anggaran belanja langsung

mengalami penurunan cukup signifikan hingga

menurun menjadi Rp5,97 triliun, atau turun sebesar

41,21%. Penurunan ini dilakukan untuk menjaga agar

6,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini

anggaran belanja tetap sehat dan realistis.

43


KEUANGAN PEMERINTAH

BAB

III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH Inflasi tahunan triwulan IV 2016 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016. Berdasarkan disagregasinya, penurunan inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok

dan inti.

Pada triwulan I 2017, inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan penyesuaian harga pada kelompok pada target sasaran inflasi 4±1%.

. Namun demikian, inflasi diperkirakan masih berada

3.1. Inflasi Secara Umum Inflasi Jawa Tengah tercatat turun pada triwulan

tahun sebelumnya. Pada triwulan IV 2016, inflasi

IV 2016, di tengah meningkatnya pertumbuhan

triwulanan tercatat sebesar 0,82% (qtq), lebih rendah

ekonomi³. Pada akhir triwulan IV 2016 inflasi

dibandingkan triwulan IV 2015 yang mencatatkan

tercatat sebesar 2,36% (yoy), lebih rendah

inflasi sebesar 1,18% (qtq).

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,72% (yoy). Penurunan ini terutama didorong oleh pasokan komoditas volatile food yang terjaga, serta tingkat inflasi inti yang mengalami penurunan. Inflasi yang terjadi juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,02% (yoy). Tren penurunan

Secara spasial wilayah Jawa, inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada periode laporan berada di posisi kedua terendah setelah Provinsi DIY (2,29%). Inflasi tahunan ini juga lebih rendah dibandingkan angka inflasi tahunan Kawasan Jawa (2,59%). Terjaganya inflasi Jawa Tengah yang rendah

inflasi Jawa Tengah terjadi sejak triwulan I 2016.

terutama didukung oleh adanya kebijakan Inflasi triwulanan pada periode laporan tercatat

pengendalian inflasi di daerah, terutama untuk

lebih rendah dibandingkan periode yang sama di

pasokan bahan pangan strategis.

10

%

TRANSPOR, KOMUNIKASIDAN JASA KEUANGAN PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA

8

KESEHATAN

6

SANDANG PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR

4

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU

2

BAHAN MAKANAN UMUM

0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

0,00

-2 JATENG (YOY)

JATENG (QTQ)

NAS (YOY)

TW IV 2015

NAS (QTQ)

%

0,50

1,00

TW IV 2016

1,50

0,70

2,50

3,00

3,50

RATA - RATA TW IV 2011 - 2015


Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

2,00


Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa Tengah

3,00

%,MTM

%,YTD

0,60 0,50

2,00

0,40 0,30

1,00

0,20 0,10 0,00

0,00 OKTOBER 2016

NOVEMBER 2016

DESEMBER 2016

IV - 2014

IV - 2015

IV - 2016

-0,10 JABAR

BANTEN

JATENG

DIY

JATIM

DKI

JAWA

JABAR

BANTEN

JATENG

DIY

JATIM


Grafik 3.3 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa

3.

Pada tahun 2014, BPS mengubah tahun dasar penghitungan inflasi dengan SBH 2012. Untuk itu dalam mengolah penghitungan inflasi, Bank Indonesia melakukan penyesuaian tahun dasar berdasarkan pendekatan perubahan inflasi bulanan.

DKI

JAWA + DKI


Grafik 3.4 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa

47




48


4

%, MTM

9.0 %, YOY

KENAIKAN BBM

EKSPEKTASI MULAI NAIK

CURAH HUJAN TINGGI

8.0

3

%, MTM

PEMBATASAN PRODUKSI BIBIT AYAM

KENAIKAN TTL TAHAP AKHIR 2013 BENCANA BANJIR

KENAIKAN TTL U/P1, I3, R3, I4, B2, B3

7.0

KENAIKAN TDL DAN ELPIJI 12 KG

KENAIKAN HARGA BBM, GEJOLAK PANGAN RAMADHAN

6.0

2

Tw IV 2016 Inflasi terkendali meskipun ada kenaikan permintaan telur ayam, cabai rawit, serta kenaikan harga BBM non subsidi

5.0

EL-NINO

0

-0.5 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1

2

3

2014

JAN

FEB

MAR

-1

APR

MEI

JUN

JUL

AGUST

SEP

OKT

NOV

DES

0.5 0.0

3.0 2.0

2.0 1.5 1.0

4.0

1

2.5

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1

2

3

2015

4

5

6

7

8

9

10 11 12

-1.0

2016

YOY

7,96 7,57 7,08 7,15 7,47 7,26 5,03 4,36 5,00 5,01 6,19 8,22 6,79 5,76 5,69 5,99 6,28 6,15 6,37 6,18 5,78 5,20 4,02 2,73 3,58 3,98 4,21 3,56 3,17 2,95 3,04 2,46 2,72 2,81 3,15 2,36

MTM

0,99 0,33 0,24 -0,1 0,23 0,74 0,71 0,46 0,22 0,52 1,36 2,25 -0,3 -0,6 0,16 0,17 0,51 0,61 0,92 0,29 -0,1 -0,0 0,22 0,99 0,48 -0,2 0,39 -0,4 0,13 0,41 1,00 -0,2 0,09 0,05 0,56 0,21

(SKALA KANAN)

RATA-RATA 2011-2015

2012

2013

2014

2015

2016 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


Grafik 3.6 Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa Tengah

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah 2012-2016

Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan OKTOBER Komoditas

NOVEMBER Andil (%)

DESEMBER

Komoditas

Andil (%)

Komoditas

Andil (%)

CABAI MERAH

0,12

BAWANG MERAH

0,18

TELUR AYAM RAS

0,11

TARIP LISTRIK

0,05

CABAI MERAH

0,14

CABAI RAWIT

0,10

CABAI RAWIT

0,03

CABAI RAWIT

0,08

BENSIN

0,04

SOTO

0,03

TARIP PULSA PONSEL

0,05

TARIP PULSA PONSEL

0,04

KANGKUNG

0,02

BAWANG PUTIH

0,03

KOL PUTIH/KUBIS

0,02


Tabel 3.2. Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan OKTOBER Komoditas

NOVEMBER Andil (%)

DESEMBER

Komoditas

Andil (%)

Komoditas

Andil (%)

BAWANG MERAH

-0,11

TELUR AYAM RAS

-0,02

CABAI MERAH

-0,15

TARIP PULSA PONSEL

-0,03

KENTANG

-0,02

BAWANG MERAH

-0,15

TELUR AYAM RAS

-0,02

APEL

-0,02

EMAS PERHIASAN

-0,02

KENTANG

-0,02

GULA PASIR

-0,01

SEMEN

-0,01

MINYAK GORENG

-0,02

DAGING AYAM RAS

-0,01

APEL

-0,01


Berdasarkan disagregasi inflasi 4, penurunan

penyumbang inflasi terbesar di Jawa Tengah, yakni

inflasi tahunan pada triwulan IV 2016 terutama

sekitar 51%, mengalami penurunan inflasi tahunan

berasal dari kelompok volatile food dan inti.

menjadi 2,32% (yoy) dibandingkan triwulan lalu yang

Penurunan inflasi pada kelompok volatile food

sebesar 2,61% (yoy). Sementara itu, penurunan inflasi

terutama disebabkan oleh terjadinya panen di

terbesar terjadi di Kota Tegal, dari sebelumnya 3,73%

b e b e r a p a s e n t r a p ro d u k s i u n t u k k o m o d i t a s

(yoy) menjadi 2,71% (yoy). Pada triwulan IV 2016, Kota

hortikultura, yaitu cabai merah dan bawang merah.

Surakarta menjadi kota dengan inflasi terendah,

Sementara itu, inflasi kelompok inti mengalami

sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap (Tabel

penurunan didorong oleh menurunnya harga emas

3.3).

perhiasan dan harga bahan baku bangunan.

Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah INFLASI III 2016 (%, YOY)

INFLASI IV 2016 (%, YOY)

SURAKARTA

2,93

2,15

KUDUS

2,18

2,32

SEMARANG

2,61

2,32

penurunan inflasi tahunan dibandingkan dengan

4.

PURWOKERTO

2,36

2,42

5.

TEGAL

3,73

2,71

triwulan III 2016. Kota Semarang dengan bobot

6.

CILACAP

2,87

2,77

Apabila dilihat berdasarkan 6 (enam) kota

No.

pantauan inflasi di Jawa Tengah, sebagian besar

1. 2. 3.

kota pantauan pada triwulan IV mengalami

KOTA

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah 4.

Disagregasi inflasi terdiri atas administered prices, volatile food, dan core inflation. Administered prices merupakan komponen barang yang harganya diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah. Komponen volatile foods merupakan kelompok barang-barang yang harganya cenderung bergejolak. Komponen volatile foods didominasi oleh komoditas pangan. Core inflation (inflasi inti) merupakan komponen barang yang harganya cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Secara teoritis,kebijakan moneter ditujukan untuk mengendalikan inflasi inti.

Disparitas inflasi tahunan kota-kota di Jawa

mengalami penurunan pada triwulan laporan.

Tengah juga relatif menurun dibandingkan

Inflasi kelompok bahan makanan mengalami

triwulan sebelumnya. Disparitas inflasi kota tertinggi

penurunan dari sebelumnya 6,53% (yoy) pada triwulan

dan terendah triwulan IV 2016 sebesar 0,62%,

III 2016 menjadi 5,18% (yoy) pada triwulan IV 2016.

sedangkan perbedaan inflasi kota tertinggi dan

Penurunan inflasi kelompok ini utamanya terjadi pada

terendah pada triwulan lalu sebesar 1,55%.

subkelompok buah-buahan, bumbu-bumbuan, dan sayur-sayuran. Subkelompok buah-buahan dan

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok

bumbu-bumbuan masing-masing mencatatkan inflasi

Ditinjau berdasarkan kelompoknya, penurunan

2,29% (yoy) dan 32,24% (yoy), atau lebih rendah

inflasi pada triwulan IV 2016 disumbangkan oleh

dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-

kelompok bahan makanan dan kelompok

masing sebesar 7,59%(yoy) dan 37,51% (yoy). Penurunan harga ini didorong oleh bertambahnya

makanan jadi, minuman, rokok, & tembakau.

pasokan seiring dengan meningkatnya kuantitas hasil

Meskipun kedua kelompok tersebut mencatatkan

panen yang didukung oleh tingginya intensitas hujan di

inflasi tertinggi di Jawa Tengah, namun tingkat inflasi

tengah La Nina. Selain itu, komoditas bawang merah

keduanya tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan

dan cabai merah juga mengalami peningkatan pasokan

sebelumnya. Lebih rendahnya inflasi di triwulan laporan

di beberapa sentra produksi. Terjaganya pasokan beras

didorong oleh terjaganya pasokan bahan makanan dan

juga mendorong terjadinya deflasi pada subkelompok

stabilnya harga bahan makanan & minuman di tengah

padi-padian. Fenomena La Nina yang terjadi pada

meningkatnya permintaan pada akhir tahun.

triwulan laporan menyebabkan sebagian sawah di

3.2.1. Kelompok Bahan Makanan

Jawa Tengah masih dapat berproduksi meskipun secara

Inflasi tahunan kelompok bahan makanan

siklus alami telah memasuki musim kemarau.

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok 2015

2014

KOMODITAS

III

IV

I

II

2016 III

IV

I

II

III

IV

UMUM

5,00

8,22

5,69

6,15

5,78

2,73

4,21

2,95

2,72

2,36

BAHAN MAKANAN

4,79

11,39

5,79

7,72

8,49

4,54

10,05

7,62

6,53

5,18


5,61

5,85

5,38

6,21

5,71

4,93

5,27

5,00

4,41

3,60

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR

6,68

8,09

7,32

5,91

4,61

2,27

1,32

1,05

1,43

1,53

SANDANG

1,87

2,62

2,84

3,13

3,26

2,38

1,95

1,79

1,57

0,96

KESEHATAN

3,87

4,54

4,43

4,34

3,73

3,40

3,07

2,82

2,81

2,50

PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA

6,12

6,62

6,21

6,04

5,17

4,31

4,42

4,43

3,34

3,10

TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN

2,58

11,46

4,39

6,38

6,39

-2,30

1,37

-2,71

-2,25

-1,61


Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Bahan Makanan (%, yoy) KOMODITAS

2015

2014 III

IV

2016

I

II

III

IV

I

II

III

IV

7,72

8,49

4,54

10,05

7,62

6,53

5,18

BAHAN MAKANAN

4,79

11,39

5,79

PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN & HASILNYA

5,95

12,19

13,75

9,14

13,47

6,55

-0,29

4,60

-0,71

-2,13

DAGING DAN HASIL-HASILNYA

3,09

1,50

-0,20

-1,63

-2,13

6,54

6,08

4,84

2,71

1,23

IKAN SEGAR

6,92

8,98

6,55

8,02

11,51

9,95

9,14

8,39

3,78

4,29

IKAN DIAWETKAN

4,17

7,67

4,33

7,47

7,51

4,59

4,40

2,69

1,40

2,90

10,59

11,9

7,72

5,14

4,12

4,70

3,07

0,84

-0,73

-1,35

TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA SAYUR-SAYURAN

8,43

14,34

1,74

9,02

8,96

13,51

17,16

17,96

7,44

3,60

KACANG – KACANGAN

4,31

3,12

3,17

3,28

5,05

5,00

4,72

4,10

3,20

2,37

BUAH – BUAHAN

6,48

2,52

3,12

4,21

4,40

9,03

13,27

12,02

7,59

2,29

BUMBU – BUMBUAN

-13,10

41,38

4,82

38,87

33,80

-8,09

55,33

14,65

37,51

32,24

LEMAK DAN MINYAK

10,69

3,13

-2,04

-3,12

-2,64

-5,93

2,56

12,40

14,94

19,45

7,67

7,90

7,88

8,30

7,40

6,18

5,00

5,28

2,23

2,05

BAHAN MAKANAN LAINNYA Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

49




50


transpor. Sementara subkelompok komunikasi dan

3.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau

pengiriman mencatatkan inflasi sebesar 2,49% (yoy),

Inflasi tahunan kelompok ini mencatatkan penurunan

meningkat dari sebelumnya inflasi sebesar 0,61% (yoy).

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada

Ditinjau dari komoditasnya, inflasi yang terjadi pada

triwulan IV 2016, inflasi tercatat sebesar 3,60% (yoy),

subkelompok komunikasi dan pengiriman dipengaruhi

lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 sebesar

oleh kenaikan tarif pulsa ponsel pada triwulan laporan.

4,41% (yoy). Penurunan pada kelompok ini terjadi

Selain itu, penurunan deflasi pada kelompok transpor,

pada seluruh subkelompok, dengan penurunan

komunikasi dan jasa keuangan juga dipengaruhi oleh

tertinggi terjadi pada subkelompok tembakau dan

inflasi yang terjadi pada subkelompok transpor. Hal ini

minuman beralkohol yang sebesar 8,15% (yoy) dari

terutama disebabkan oleh kenaikan harga bensin

sebelumnya 10,69% (yoy). Hal ini terlihat dari

nonsubsidi pada akhir tahun 2016.Meskipun demikian,

komoditas rokok kretek dan rokok kretek filter yang

beberapa tarif angkutan, meliputi angkutan antarkota,

mengalami penurunan inflasi dibandingkan triwulan

angkutan udara, dan tarif kereta api, mencatatkan

sebelumnya. Sementara itu, komoditas gula pasir turut

deflasi pada triwulan laporan.

mendorong terjadinya penurunan inflasi pada subkelompok minuman yang tidak beralkohol.

3.3. Disagregasi Inflasi

Penurunan harga gula pasir ini terjadi karena relatif

Berdasarkan disagregasinya, penurunan inflasi

stabilnya pasokan dan terdapat penurunan harga jual di

terjadi pada kelompok volatile food dan inti. Inflasi

tingkat supplier.

kelompok volatile food menurun dari sebesar 6,85% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 5,35% (yoy) pada

3.2.3. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Pada triwulan IV 2016, kelompok transportasi,

triwulan laporan. Begitu pula dengan inflasi kelompok

komunikasi, dan jasa keuangan masih mencatatkan

(yoy), dari sebelumnya 2,42% (yoy). Sementara itu,

deflasi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya.

kelompok administered prices mencatatkan deflasi

Kelompok ini mengalami deflasi 1,61% pada triwulan

yang tidak sedalam periode sebelumnya, yakni -0,46%

IV 2016, dari sebelumnya deflasi 2,25% pada triwulan

(yoy) pada triwulan III 2016, meningkat menjadi

III 2016. Deflasi kelompok ini terutama didorong

-0,29% (yoy) pada triwulan laporan.

inti yang mengalami penurunan inflasi menjadi 2,23%

penurunan harga yang terjadi pada subkelompok

Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau (%, yoy) 2015

2014

KOMODITAS

III

IV

I


5,61

5,85

5,38

MAKANAN JADI

5,53

5,62

MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL

3,08

3,52

TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL

9,10

9,54

II

2016 III

IV

I

II

III

IV

6,21

5,71

4,93

5,27

5,00

4,41

3,60

4,67

4,85

4,40

2,85

2,98

2,83

2,33

2,08

3,96

6,79

6,13

5,72

6,13

7,19

6,20

4,64

10,76

11,61

10,97

12,97

13,25

11,21

10,69

8,15


Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi Tahunan - Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (%, yoy) KOMODITAS TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

2015

2014 III

IV

I

2,58

11,46

4,39

II 6,38

2016 III

IV

6,39

-2,30

I

II

III

IV

1,37

-2,71

-2,25

-1,61

3,72

17,01

5,78

8,83

8,91

-3,88

1,79

-4,41

-3,94

-3,54

-0,08

-0,03

-0,18

-0,14

-0,19

-0,39

-0,30

-0,35

0,61

2,49

SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR

2,29

2,74

4,22

4,04

3,59

3,80

1,86

2,02

1,93

1,66

JASA KEUANGAN

0,00

14,79

14,78

14,78

14,78

0,00

2,28

2,28

2,28

2,28

TRANSPOR KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN


18

%, YOY

8 %, MTM

16 14

6

12 10

4

8 6

2

4 2

0

0 I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-2 CI

VF

2014

2015 CI

AP

Grafik 3.7 Disagregasi Inflasi Tahunan


VF

2016 AP

Grafik 3.8 Disagregasi Inflasi Bulanan


3.3.1. Kelompok Volatile Food Inflasi tahunan volatile food mengalami

prognosa produksi 595.840 kuintal, setelah

penurunan pada periode triwulan IV 2016. Inflasi

sebelumnya mencatatkan produksi 86.240 kuintal

volatile food tercatat sebesar 5,35% (yoy), lebih rendah

pada November 2016.

dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 6,85% (yoy) dan rata-rata lima tahun terakhir yang sebesar 7,26% (yoy). Penurunan inflasi ini terutama didorong oleh penurunan harga komoditas bumbu-bumbuan, terutama komoditas cabai merah dan bawang merah seiring meningkatnya panen di akhir tahun. Selain itu, meningkatnya panen sayur-sayuran di tengah musim penghujan dapat menekan terjadinya inflasi yang lebih

Inflasi triwulanan mencatatkan peningkatan, dari sebelumnya inflasi 0,61% (qtq) pada triwulan III 2016 menjadi inflasi 2,18% (qtq) pada triwulan IV 2016. Meskipun mengalami inflasi, angka ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2015 yang sebesar 3,63% (qtq). Peningkatan inflasi ini terjadi pada subkelompok telur, susu dan hasil-hasilnya serta padipadian. Meningkatnya harga telur ayam ras ini

tinggi.

disebabkan oleh meningkatnya permintaan di akhir cabai merah mengalami penurunan harga sejalan

tahun, sehingga pedagang meningkatkan margin

dengan panen yang terjadi di beberapa sentra

keuntungan pada triwulan laporan. Sementara itu,

penghasil, seperti Magelang, Temanggung, dan

terjadi sedikit kenaikan harga beras di tengah

Wonosobo. Panen di Desember 2016 juga terjadi untuk

penurunan produksi memasuki musim tanam,

komoditas bawang merah. Berdasarkan informasi dari

meskipun secara keseluruhan produksi beras masih

Dinas Pertanian, pada bulan Desember 2016 terjadi

relatif terjaga.

panen bawang merah siklus kedua di Brebes, dengan

9,00

%, QTQ

7,54

8,00 %, MTM 7,00

6,00 5,00

4,00 2,00

3,00

0,00

1,00

-2,00 -4,00

3,63

2,93 2,21

2,18 0,72

0,56

-1,00 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUST

SEP

OKT

NOV

DES -3,00

-6,00 RATA-RATA 2011-2015

2012

2013

2014

2015

RATA-RATA 2011-2015

IV - 2011

IV - 2012

IV - 2013

IV - 2014

IV - 2015

IV - 2016

2016


Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Volatile Food 2011-2015 Triwulan IV 2016

51




Grafik 3.10 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Volatile Food 2011-2015 Triwulan IV 2016


52


25,00

120

%, YOY

%, YOY

100

20,00

80

15,00

60 10,00

40

5,00

20 0

0,.00 I -5,00

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I

-20

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

-40 PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN DAN HASILNYA IKAN SEGAR

SAYUR-SAYURAN BUAH-BUAHAN

DAGING-DAGINGNYA DAN HASIL-HASILNYA TELUR,SUSU DAN HASIL-HASILNYA

KACANG-KACANGAN BUMBU-BUMBUAN


Grafik 3.11 Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Volatile Food

LEMAK DAN MINYAK


Grafik 3.12 Lanjutan Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Volatile Food

3.3.2. Kelompok Inti

Menurunnya tekanan inflasi di kelompok inti

Inflasi inti mengalami penurunan menjadi 2,23%

terkonfirmasi oleh tren output gap yang negatif.

(yoy), dari 2,42% (yoy) pada triwulan III 2016.

Output gap positif biasanya ditandai dengan

Berdasarkan historisnya, angka inflasi tahunan ini lebih

permintaan yang berlebih (excess demand) sehingga

rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir yang

tingkat harga-harga cenderung mengalami kenaikan

sebesar 3,76% (yoy). Penurunan ini terutama terjadi

yang signifikan. Pada triwulan III 2016, output gap

pada subkelompok traded. Ditinjau dari komoditasnya,

tercatat negatif, berlawanan dengan inflasi yang

terjadi deflasi untuk komoditas semen serta komoditas

rendah. Hal ini ditengarai sebagai hasil kegiatan

emas perhiasan sejalan dengan penurunan harga emas

pengendalian inflasi di Jawa Tengah yang semakin baik

internasional.

sehingga mampu meredam potensi kenaikan inflasi.

Inflasi triwulanan juga mencatatkan penurunan

Penurunan inflasi pada triwulan IV 2016 sejalan

dibandingkan triwulan III 2016 dan periode yang

dengan ekspektasi harga 3 dan 6 bulan ke depan

sama tahun sebelumnya. Inflasi kelompok inti turun

oleh masyarakat berdasarkan hasil Survei

menjadi 0,27% (qtq), lebih rendah dibandingkan

Konsumen. Melalui Survei Pedagang Eceran

triwulan III 2016 yang sebesar 0,67% (qtq) dan triwulan

penurunan inflasi pada triwulan IV 2016 juga sejalan

IV 2015 yang sebesar 0,45% (qtq). Inflasi inti

dengan ekspektasi harga pedagang untuk 3 bulan

triwulanan ini juga lebih rendah dibandingkan historis

mendatang.

lima tahun terakhir yang sebesar 0,67%% (qtq).

3,00

2,39

2,50 2,00 1,50

1,33

%

8,0 %,YOY

%, QTQ

1,48

1,35

1,19

2,0

6,0

1,0

5,0

0,0

4,0

-1,0

3,0

0,93

1,00

0,67

-2,0

2,0

0,27

0,50

-3,0

1,0

-4,0

0,0

0,00 RATA-RATA 2011-2015

I III -2011

III -2012

III - 2013

III -2014

III -2015

III- 2016

IV- 2016

II III 2013

IV

PERTUMBUHAN PDRB Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Inti Triwulan IV

3,0

7,0

I

II III 2014

IV

I

OUTPUT GAP-SKALA KANAN

II III 2015

IV

I

INFLASI INTI NON TRADED

II III 2016

IV

INFLASI TRADED

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grafik 3.14 Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi Tahunan, dan Inflasi Inti

200

200

INDEKS

195

INDEKS

190

190 185

180

180

170

175 170

160

165

150

160

140

155 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2014

2015

EKSPEKTASI HARGA 3 BULAN YAD

2016

130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 2014


2015 EKSPEKTASI HARGA 3 BULAN YAD

Grafik 3.15 Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Kenaikan Harga

2016


Grafik 3.16 Indeks Ekspektasi Harga Pedagang Eceran

Tekanan inflasi dari faktor eksternal menurun

3.3.3. Kelompok Administered Prices

pada triwulan IV 2016, meskipun terjadi

Kelompok administered prices mengalami

pelemahan pada nilai tukar Rupiah. Menurunnya

penurunan deflasi pada triwulan IV 2016. Deflasi

tekanan imported inflation tercermin dari kelompok inti

yang terjadi sebesar 0,29% (yoy), dari sebelumnya

traded yang lebih rendah dibandingkan dengan

deflasi 0,46% (yoy) pada triwulan III 2016. Deflasi yang

triwulan III 2016. Inflasi inti traded turun dari 3,23%

lebih rendah pada periode ini didorong oleh kenaikan

(yoy) menjadi 2,45% (yoy), sedangkan inflasi inti non-

harga bensin nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertamax

traded relatif stabil dari sebelumnya 2,18% (yoy)

Plus, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite dan

menjadi 2,17%(yoy). Penurunan tersebut terjadi di

Pertalite sebesar Rp 300 per liter seiring peningkatan

tengah adanya pelemahan kurs Rupiah pada triwulan

harga minyak mentah dunia. Selain itu, kenaikan harga

laporan. Pada triwulan IV 2016, rata-rata nilai tukar

minyak dunia dan pelemahan nilai tukar juga

Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp13.249 atau

berdampak pada kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL)

melemah 0,87% dibandingkan triwulan lalu yang

pengguna rumah tangga yang meningkat di akhir tahun 2016. Pada Desember 2016, terjadi kenaikan TTL

5

sebesar Rp13.136.

pengguna rumah tangga yang meningkat 0,75% atau % QTQ

5 % YOY

2

4.5

1.8

4

1.6

3.5

1.4

3

1.2

2

0.8

1.5

0.6

1

0.4

0.5

0.2 0

0 I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

QTQ (SKALA KANAN)

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

YOY


Grafik 3.17 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Inti Traded

5.

naik 10,92/kWh. Meskipun demikian, beberapa tarif angkutan mencatatkan penurunan harga sehingga menyebabkan kelompok ini mencatatkan deflasi.

1

2.5

Data nilai tukar Rupiah bersumber dari Kurs Tengah BI

53



Secara triwulanan, terjadi penurunan inflasi pada kelompok administered prices. Pada triwulan IV 2016, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,16% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang mencatatkan deflasi 1,35% (qtq). Kenaikan


54


9,00

25

%, QTQ

%, YOY

7,71

8,00

20

7,00 6,00

15

5,00 10

4,00

2,63

3,00 2,00

2,09 1,35

1,28

1,35

0,72

1,00

5

1,16 0

I

0,00 RATA-RATA 2011-2015

III -2011

III -2012

III - 2013

III -2014

III -2015

III- 2016

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

IV- 2016 TEMBAKAU DAN MINUM BERALKOHOL

BAHAN BAKAR,PENERANGAN DAN AIR

TRANSPOR



Grafik 3.18 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Administered Prices Triwulan IV 2016

Grafik 3.19 Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Administered Prices

yang terjadi akibat lebih tingginya harga tarif angkutan

triwulan III 2016 menjadi 2,71% (yoy) pada triwulan IV

pada triwulan sebelumnya, seiring dengan perayaan

2016, meski masih berada di level yang tinggi.

Idul Adha yang jatuh pada triwulan III 2016. Meskipun demikian, inflasi yang terjadi pada kelompok ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir

Disparitas inflasi antar kota di Jawa Tengah menurun pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2016, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki

yang sebesar 2,54% (qtq).

inflasi tertinggi dan terendah sebesar 0,62%. Secara tahunan, deflasi kelompok administered

Sementara pada triwulan III 2016, selisih tersebut

prices yang tidak sedalam periode sebelumnya ini

sebesar 1,55%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap

b e r a s a l d a r i s u b k e l o m p o k b a h a n b a k a r,

yang kemudian diikuti oleh Kota Tegal dengan tingkat

penerangan, dan air serta subkelompok

inflasi masing-masing sebesar 2,77% (yoy) dan 2,71%

transportasi. Hal ini terjadi akibat inflasi yang berasal

(yoy). Sementara itu, inflasi terendah berada di Kota

dari kenaikan bensin dan TTL pada triwulan laporan.

Surakarta dengan tingkat inflasi sebesar 2,15% (yoy)

Meskipun demikian, beberapa tarif angkutan darat

(Grafik 2.29).

masih mencatatkan deflasi. Ditinjau dari kelompoknya, secara rata-rata enam

3.4. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah

kota mengalami inflasi untuk kelompok bahan

Secara umum, empat dari enam kota yang

makanan. Inflasi kelompok bahan makanan tertinggi

disurvei oleh BPS di Jawa Tengah mencatatkan

berada di Kota Purwokerto, diikuti oleh Kota

penurunan inflasi. Penurunan inflasi terbesar terjadi

Semarang. Inflasi kelompok ini terjadi di tengah

di Kota Tegal, dari sebelumnya 3,73% (yoy) pada

penurunan produksi hortikultura, seperti cabai rawit.

5

12

%,YOY

%, YOY

10 8

4

6 3,02 3

2,77

2,71 2,42

2,32 2,15

2,36 2,32

4 2 0

2 CILACAP

PURWOKERTO INFLASI KOTA

KUDUS

SURAKARTA

INFLASI JAWA TENGAH

SEMARANG

TEGAL

INFLASI NASIONAL


Grafik 3.20 Inflasi Tahunan Triwulan IV 2016

I

II III 2013 CILACAP

IV

I

II III 2014

PURWOKERTO

IV KUDUS

I

II III 2015 SURAKARTA

IV

I

SEMARANG

II III 2016

IV

TEGAL


Grafik 3.21 Perkembangan Inflasi Tahunan

6

4,99 3,77

3,99

4,43

8

%, YOY

6

2,65

3

3,21

3,33

4,15 2,95

3,79 3,23

4

4,83

%, YOY

5

4

2 2

1 0

0 CILACAP

PURWOKERTO

KUDUS

SURAKARTA

SEMARANG II - 2016

I - 2016

BAHAN MAKANAN

TEGAL III - 2016

MAKANAN PERUMAHAN, JADI,ROKOK AIR, LISTRIK

SANDANG

KESEHATAN

CILACAP

PURWOKERTO

KUDUS

SURAKARTA


Grafik 3.22 Inflasi Tahunan Enam Kota

VF JATENG

6

5,35%

5

1,97

4 3

CI JATENG

2,23%

2

0,48

0,31

0,31

0,99

1,12

1,37 0,08

0,94

1,35

0,23

0,09

1

TEGAL

7

0,39

1,58

1,56

2

SEMARANG


8 %, YOY

2,62

3

TRANSPOR

Grafik 3.23 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok Tw IV 2016

3,52

%, QTQ

2,95

4

PENDIDIKAN

-2

IV - 2016

1

0

AP JATENG

-0,29%

0 CILACAP

PURWOKERTO

KUDUS

SURAKARTA

SEMARANG

TEGAL

-1 CI

VF

AP

CILACAP

PURWOKERTO

-2

KUDUS CI

SURAKARTA VF


SEMARANG

TEGAL

AP


Grafik 3.24 Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota 2016

Grafik 3.25 Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota 2016

Selain itu, terjadi peningkatan permintaan perayaan

menjadi 2,67% (yoy) dari 2,96% (yoy) pada triwulan III

Hari Raya Besar Keagamaan dan liburan akhir tahun

2016. Salah satu yang mendorong penurunan inflasi

untuk komoditas telur ayam ras.

kelompok ini adalah penurunan harga semen, emas perhiasan, dan minyak goreng.

Berdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan volatile food Kota Purwokerto dan Semarang tercatat lebih

Inflasi tahunan volatile food menurun pada triwulan IV

tinggi dibandingkan inflasi Jawa Tengah. Sementara

2016. Inflasi volatile food tercatat sebesar 4,51% (yoy),

itu, inflasi tahunan kelompok administered prices yang

lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 sebesar

berada di bawah inflasi Jawa Tengah hanya dijumpai di

5,28% (yoy). Inflasi ini menurun seiring dengan

Kota Kudus dan Semarang. Adapun inflasi inti yang

meningkatnya pasokan bawang merah dan cabai

tinggi dan berada di atas Jawa Tengah dialami oleh Kota

merah.

Tegal, Kudus, dan Cilacap. Sementara itu, kelompok administered prices Kota Cilacap mengalami kenaikan inflasi sebesar 1,22%

3.4.1. Disagregasi Inflasi Cilacap Berdasarkan disagregasinya, kelompok inti dan volatile

(yoy) pada triwulan IV 2016 dari sebelumnya sebesar

food mengalami penurunan inflasi dibandingkan

0,09% (yoy) pada triwulan III 2016. Inflasi triwulanan di

triwulan III 2016. Sementara itu, kelompok

Kota Cilacap mencatatkan inflasi sebesar 1,56% (qtq),

administered prices mencatatkan peningkatan inflasi

setelah sebelumnya pada triwulan III 2016 sebesar

dibandingkan triwulan sebelumnya.

1,17% (qtq). Peningkatan ini terjadi seiring dengan

Inflasi tahunan kelompok inti mengalami penurunan. Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan ini turun

55



kenaikan harga bensin dan TTL yang terjadi di akhir tahun 2016.


56


14,00 %, YOY

4,00

12,00

3,00

10,00

2,00

%,QTQ

1,00

8,00

0,00 6,00

-1,00

4,00

-2,00

2,00

-3,00

0,00

-4,00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

II

2016

III

IV

I

II

2015 CI

VF

III

IV

2016

AP

CI


VF

AP


Grafik 3.26 Disagregasi Inflasi Tahunan Cilacap

Grafik 3.27 Disagregasi Inflasi Triwulanan Cilacap

3.4.2. Disagregasi Inflasi Purwokerto Peningkatan inflasi Purwokerto terutama didorong oleh

1,35% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan III

kelompok inti dan administered prices. Sementara itu,

2016 sebesar 0,71% (yoy) atau 0,67% (qtq).

kelompok volatile food mencatatkan penurunan inflasi

Peningkatan inflasi kelompok administered prices di

tahunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Purwokerto ini didorong oleh kenaikan harga bensin dan TTL.

Inflasi tahunan kelompok inti di Purwokerto mengalami kenaikan. Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan

Sementara itu, secara tahunan kelompok volatile food

ini naik menjadi 1,42% (yoy) dari sebelumnya 1,31%

kota Purwokerto menunjukkan penurunan inflasi. Kota

(yoy) pada triwulan III 2016. Demikian pula halnya

Purwokerto mengalami inflasi sebesar 6,32% (yoy)

dengan inflasi triwulanan yang mencatatkan kenaikan

pada triwulan IV 2016 dari sebelumnya 6,57% (yoy)

menjadi 0,39% (qtq) dari sebelumnya 0,27% (qtq)

pada triwulan III 2016. Penurunan ini disebabkan oleh

pada triwulan III 2016. Kenaikan pada kelompok ini

meningkatnya pasokan bawang merah, cabai merah,

terutama berasal dari meningkatnya harga bahan

sayur-sayuran. Sementara itu, secara triwulanan, inflasi Kota Purwokerto mengalami peningkatan

bangunan, meliputi pasir dan batu.

dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok ini Inflasi tahunan administered prices mengalami

mencatatkan inflasi sebesar 2.95% (qtq) lebih tinggi

peningkatan pada triwulan IV 2016. Inflasi

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar

administered prices tercatat sebesar 0,77% (yoy) atau

0,38% (qtq).

12,00 %, YOY

4,00

%,QTQ

3,00

10,00

2,00 8,00

1,00

6,00

0,00 -1,00

4,00

-2,00 2,00

-3,00

0,00

-4,00 I

II

III 2015

IV

I

II

III

IV

I

2016 VF

III

IV

I

II

III

IV

2016

AP


Grafik 3.28 Disagregasi Inflasi Tahunan Purwokerto

II 2015

CI


Grafik 3.29 Disagregasi Inflasi Triwulanan Purwokerto

penurunan pada triwulan IV 2016 menjadi 0,23% (qtq)

3.4.3. Disagregasi Inflasi Kudus Kota Kudus mengalami peningkatan inflasi pada

dari sebelumnya yang sebesar 1,05% (qtq) pada

kelompok administered prices dan kelompok volatile

triwulan III 2016. Penurunan inflasi ini didorong oleh

food, sementara itu kelompok inti mengalami

turunnya harga komoditas emas perhiasan dan barang

penurunan inflasi pada triwulan IV 2016 dibandingkan

elektronik, meliputi laptop, AC, dan televisi berwarna.

dengan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan kelompok administered prices

3.4.4. Disagregasi Inflasi Surakarta Kota Surakarta mengalami penurunan inflasi pada

mencatatkan deflasi 0,97% (yoy) pada triwulan IV

triwulan IV 2016 jika dibandingkan dengan triwulan III

2016, tidak sedalam deflasi sebelumnya yang sebesar

2016. Penurunan inflasi terjadi pada kelompok volatile

1,38% (yoy) pada triwulan III 2016. Hal serupa terjadi

food dan inti, sementara kelompok administered prices

pada inflasi triwulanan yang mengalami peningkatan.

mencatatkan peningkatan inflasi pada triwulan

Pada triwulan berjalan, kelompok ini mencatatkan

laporan.

inflasi sebesar 0,94% (qtq), setelah sebelumnya inflasi sebesar 0,41% (qtq). Kenaikan ini terutama disebabkan

Inflasi tahunan volatile food mengalami penurunan pada triwulan IV 2016. Inflasi volatile food tercatat

oleh kenaikan harga bensin.

sebesar 4,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan Inflasi tahunan volatile food naik pada triwulan IV 2016.

triwulan lalu sebesar 6,78% (yoy). Penurunan pada

Inflasi volatile food tercatat sebesar 3,86% (yoy), lebih

kelompok ini terutama didorong oleh naiknya harga

tinggi dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 3,48%

komoditas, seperti cabai merah, bawang merah, buah-

(yoy). Kenaikan inflasi pada kelompok ini terutama

buahan, dan sayur-sayuran.

disumbang oleh kenaikan harga telur ayam ras, cabai Inflasi tahunan kelompok inti mengalami penurunan

rawit, dan melon.

pada triwulan IV 2016 turun menjadi 2,20% (yoy) dari Sementara itu, inflasi tahunan kelompok inti

2,86% (yoy) pada triwulan III 2016. Sementara itu,

mengalami penurunan. Inflasi tahunan kelompok inti

inflasi triwulanan juga memiliki pola yang sama yaitu

pada triwulan IV 2016 turun menjadi 2,92% (yoy) lebih

mengalami penurunan menjadi 0,08% (qtq) dari

rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 3,03% (yoy).

0,44% (qtq) pada triwulan lalu.

Inflasi triwulanan kelompok inti juga mengalami 14,00 %, YOY

4,00

12,00

3,00

10,00

2,00

%, QTQ

1,00

8,00

0,00 6,00

-1,00

4,00

-2,00

2,00

-3,00

0,00

-4,00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

2016 VF

III

IV

I

II

III

IV

2016

AP


Grafik 3.30 Disagregasi Inflasi Tahunan Kudus

II 2015

CI

CI

VF

AP


Grafik 3.31 Disagregasi Inflasi Triwulanan Kudus

57




58


14,00 %, YOY

6,00 %, QTQ

12,00 4,00

10,00 8,00

2,00 6,00 4,00

0,00

2,00 -2,00

0,00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

2016

II

CI

VF

III

IV

I

II

2015

-4,00

III

IV

2016

AP

CI


VF

AP


Grafik 3.32 Disagregasi Inflasi Tahunan Surakarta

Grafik 3.33 Disagregasi Inflasi Triwulanan Surakarta

Adapun inflasi tahunan kelompok administered prices

masuknya musim panen raya untuk sejumlah

mengalami peningkatan menjadi 0,02% (yoy) pada

komoditas bumbu-bumbuan, yaitu cabai merah dan

triwulan IV 2016, dari sebelumnya deflasi 0,49% (yoy)

bawang merah, serta buah-buahan dan sayur-sayuran.

pada triwulan III 2016. Sementara itu, inflasi triwulanan menunjukkan kenaikan inflasi dari sebelumnya 0,94% (qtq) menjadi 1,37% (qtq). Kenaikan harga bensin nonsubsidi menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi pada kelompok ini.

Inflasi tahunan kelompok inti mengalami penurunan pada triwulan IV 2016 menjadi 2,15% (yoy) dari 2,22% (yoy) pada triwulan III 2016. Adapun inflasi triwulanan mencatatkan penurunan menjadi 0,31% (qtq) dari sebelumnya 0,70% (qtq) pada triwulan lalu.

3.4.5. Disagregasi Inflasi Semarang Serupa dengan Surakarta, Kota Semarang juga

Sementara itu, inflasi tahunan kelompok administered

mengalami penurunan inflasi pada triwulan IV 2016

prices mengalami penurunan deflasi 0,87% (yoy) pada

Berdasarkan disagregasinya, seluruh kelompok

triwulan IV 2016 dari sebelumnya deflasi sebesar

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

0,85% (yoy) pada triwulan III 2016. Inflasi triwulanan juga mengalami penurunan. Pada triwulan laporan,

triwulan sebelumnya.

kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 1,12% (qtq), Inflasi tahunan volatile food menurun pada triwulan IV

setelah sebelumnya sebesar 1,63% (qtq). Penurunan

2016 tercatat sebesar 6,13% (yoy), lebih rendah

inflasi kelompok ini terutama berasal dari penurunan

dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 7,47% (yoy).

harga emas perhiasan yang sejalan dengan penurunan

Penurunan inflasi pada kelompok ini didorong oleh

harga emas internasional.

14,00 %, YOY

4,00

12,00

3,00

10,00

2,00

%, QTQ

1,00

8,00

0,00 6,00

-1,00

4,00

-2,00

2,00

-3,00

0,00

-4,00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

2016 VF

III

IV

I

II

III

IV

2016

AP


Grafik 3.34 Disagregasi Inflasi Tahunan Semarang

II 2015

CI

CI

VF

AP


Grafik 3.35 Disagregasi Inflasi Triwulanan Semarang

3.4.6. Disagregasi Inflasi Tegal Serupa dengan Surakarta dan Semarang, Kota Tegal

3.5. Perkembangan Inflasi Triwulan I 2017

mengalami penurunan inflasi pada triwulan IV 2016,

3.5.1. Inflasi Januari 2017 Secara bulanan, pada Januari 2017 Provinsi Jawa

lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016.

Tengah mengalami inflasi sebesar 1,16% (mtm)

Penurunan inflasi terjadi pada seluruh kelompok.

lebih tinggi dari inflasi Desember 2016 sebesar

Inflasi volatile food menurun pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 3,14% (yoy) atau 0,48% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 6,81% (yoy) atau 0,91% (qtq). Perbaikan ini didorong oleh penurunan harga komoditas bawang merah, cabai

0,21% (mtm). Capaian ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan historis lima tahun terakhir yang sebesar 0,53% (mtm). Dengan pencapaian ini, inflasi tahunan Jawa Tengah menjadi sebesar 3,06%. Secara bulanan, capaian inflasi Jawa Tengah ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 0,97%

merah, dan salak.

(mtm). Namun demikian, secara tahunan pencapaian Inflasi tahunan kelompok inti mengalami penurunan

inflasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan

pada triwulan IV 2016 turun menjadi 2,80% (yoy), lebih

nasional yang sebesar 3,49% (yoy).

rendah dibandingkan triwulan III 2016 yang 3,29% (yoy). Inflasi triwulanan kelompok inti juga mengalami

Inflasi yang terjadi di bulan Januari 2017 terutama

penurunan menjadi 0,31% (qtq) pada triwulan IV 2016

berasal dari kelompok administered prices dan

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

kelompok inti. Hal ini sejalan dengan kenaikan

sebesar 0,85% (qtq). Ditinjau dari komoditasnya,

beberapa komoditas yang diatur pemerintah dan

penurunan inflasi terutama dipengaruhi oleh turunnya

kenaikan UMK di awal tahun. Sementara itu, inflasi

harga komoditas emas perhiasan dan semen.

kelompok volatile food berada pada tingkat yang relatif terjaga.

Sementara itu, inflasi tahunan kelompok administered prices mengalami penurunan menjadi 2,02% (yoy)

Kelompok administered prices Jawa Tengah pada

pada triwulan IV 2016 dari sebelumnya 2,36% (yoy)

Januari 2017 mencatatkan inflasi sebesar 1,63%

pada triwulan III 2016. Inflasi triwulanan juga

(mtm), meningkat dibandingkan inflasi bulan

mengalami penurunan. Pada triwulan laporan,

sebelumnya yang sebesar 0,48% (mtm), maupun

kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 0,99% (qtq),

dibandingkan rata-rata historis inflasi administered

setelah sebelumnya sebesar 2,25% (qtq).

prices pada Januari selama lima tahun terakhir yang

14,00 %, YOY

4,00

12,00

3,00

10,00

2,00

8,00

1,00

6,00

0,00

4,00

-1,00

2,00

-2,00

%, QTQ

-3,00

0,00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

I

IV CI

VF

III

IV

I

II

III

IV

2016 CI

AP


Grafik 3.36 Disagregasi Inflasi Tahunan Tegal

II 2015

2016

VF

AP


Grafik 3.37 Disagregasi Inflasi Triwulanan Tegal

59




60


tercatat 0,14% (mtm). Inflasi kelompok administered

Selain itu, terdapat penyesuaian tarif atau upah pada

prices terutama bersumber dari kenaikan biaya

awal tahun seperti tukang bukan mandor, tarif rumah

perpanjangan STNK, tarif listrik, dan harga bensin.

sakit, serta sewa rumah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

Inflasi pada kelompok inti traded salah satunya

2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada

meningkatnya harga komoditas emas global yang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat

mencapai 3,65%. Selain itu, terdapat kenaikan harga

kenaikan biaya beberapa penerbitan atau

mobil pada awal tahun. Adapun penahan kenaikan

perpanjangan yang termasuk ke dalam PNBP, termasuk

inflasi lebih tinggi pada kelompok ini adalah harga

Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor

semen.

Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan beberapa surat atau perizinan lainnya.

Inflasi kelompok volatile food pada Januari 2017 cenderung berada pada tingkat yang terjaga.

Inflasi Tenaga Tarif Listrik (TTL) berasal dari kenaikan

Kelompok ini pada Januari 2017 mencatatkan

tarif tenaga listrik pada Desember 2016 sebesar 0,75%

inflasi sebesar 0,52 (mtm) atau 3,73% (yoy), lebih

atau naik Rp10,92/kWh yang baru dirasakan oleh

tinggi dibandingkan bulan lalu yang sebesar

pelanggan pascabayar. Selain itu, seiring dengan

0,24% (mtm) atau 5,35% (yoy). Inflasi pada

kebijakan pemerintah meyalurkan subsidi tepat

kelompok volatile food ini lebih rendah dibandingkan

sasaran, terdapat kenaikan tarif secara bertahap bagi

rata-rata historis lima tahun terakhir yang sebesar

pelanggan rumah tangga mampu 900 VA. Kenaikan

1,77% (mtm) atau 7,38% (yoy). Adapun komoditas

tarif tersebut dilakukan setiap dua bulan sekali, yaitu

yang menjadi penyumbang inflasi utama pada

pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017.

kelompok ini adalah cabai rawit. Meningkatnya harga

Adapun yang menahan inflasi lebih tinggi pada

cabai rawit ini disebabkan oleh tingginya harga lelang

komoditas ini adalah penurunan tarif pada Januari

di berbagai sentra cabai oleh pembeli dari DKI Jakarta,

2017 sebesar 0,37% atau Rp5,44/kWh yang dirasakan

sehingga harga cabai rawit di tingkat petani Jawa

oleh pelanggan prabayar.

Tengah juga menjadi tinggi.

Seiring dengan perkembangan harga minyak dunia,

Di sisi lain, komoditas bawang merah, telur ayam ras,

harga BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax, Pertalite, dan

dan cabai merah menahan laju inflasi kelompok volatile

Dextile mengalami penyesuaian dan naik sebesar

food. Penurunan harga tersebut sejalan dengan masih

Rp300 per liter per 5 Januari 2017.

melimpahnya pasokan yang berasal dari siklus kedua panen bawang merah yang terjadi pada bulan

Tekanan inflasi kelompok inti pada Januari 2017

Desember 2016 lalu. Selanjutnya, penurunan telur

tercatat 1,26% (mtm), lebih tinggi dibandingkan

ayam ras sejalan dengan normalisasi harga setelah

bulan sebelumnya (0,12%; mtm) maupun rata-

mengalami peningkatan di akhir tahun. Sementara itu,

rata lima tahun terakhir (0,39%; mtm). Kenaikan

berbeda dengan komoditas cabai rawit,

inflasi terjadi baik pada kelompok inti non-traded

cabai merah menyumbangkan deflasi sejalan dengan

maupun traded. Inflasi pada kelompok inti non-traded

panen yang terjadi di beberapa sentra penghasil,

terutama berasal dari komoditas tarif pulsa ponsel.

seperti Magelang, Temanggung, dan Wonosobo.

komoditas

3.5.2. Inflasi Triwulan I 2017 Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan I 2017

eceran rokok di pasar melalui Peraturan Menteri

diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan

Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang

IV 2016. Faktor yang mendorong peningkatan inflasi

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan

adalah penyesuaian harga komoditas yang diatur

Nomor 179/PMK.011/3012 tentang Tarif Cukai Hasil

pemerintah, meliputi kenaikan TTL dan biaya

Tembakau.

pengurusan STNK. Tekanan lainnya diperkirakan dari komoditas yang memiliki ketergantungan pada cuaca terkait potensi La Nina. Adapun tekanan dari sisi permintaan diperkirakan relatif terkendali. Secara keseluruhan, upaya pemerintah memperbaiki distribusi logistik dan menjaga ketersediaan pasokan diperkirakan mampu menjaga inflasi tetap terjaga. Inflasi triwulan I 2017 diperkirakan masih berada pada rentang sasaran 4±1%. Berdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan kelompok administered prices diperkirakan meningkat. Kenaikan ini diperkirakan didorong oleh penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan 900VA dan penyesuaian biaya administrasi pembuatan STNK Mobil dan Motor. Penyesuaian TTL golongan tarif R-1/900 VA khusus masyarakat mampu akan diberlakukan secara bertahap setiap 2 bulan, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, 1 Mei 2017 dan pada 1 Juli 2017. Adapun biaya pembuatan STNK Motor naik sebesar Rp50.000 atau naik 100%, sementara biaya pembuatan STNK mobil naik sebesar Rp125.000 atau naik 167%. Seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, terjadi kenaikan bahan bakar nonsubsidi per 5 Januari 2016, yakni BBM Umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo,

Inflasi tahunan volatile food diperkirakan menurun. Penurunan ini sejalan dengan memasukinya masa panen beras pada triwulan awal sesuai dengan pola historis. Selain itu, pada tahun 2017 diperkirakan terjadi panen hortikultura, terutama untuk komoditas cabai di beberapa sentra daerah penghasil. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur pertanian dan pembagian alat pertanian-mesin pertanian menjadi salah satu faktor pemicu peningkatan produksi pangan. Lebih jauh, inflasi kelompok inti diperkirakan sedikit menurun. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya harga emas internasional. Selain itu, penurunan juga berasal dari terjaganya harga komoditas minyak goreng di tengah penundaan k e w a j i b a n m i n y a k g o re n g d a l a m k e m a s a n . Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 tahun 2016 tentang Minyak Goreng Kemasan, mulai 1 April 2017 seluruh minyak goreng di pasar harus dijual dalam kemasan. Namun demikian, Kementerian Perdagangan akan melonggarkan aturan wajib kemasan dengan syarat produsen minyak goreng besar harus menggandeng pengusaha kecil dalam pengemasan produk.

Pertamina Dex, Dexlite dan Pertalite sebesar Rp 300 per liter. Namun demikian, penundaan kebijakan kenaikan

Selanjutnya, penurunan inflasi inti tercermin dari

harga dan distribusi tertutup LPG 3 kg diperkirakan

ekspektasi harga di tingkat pedagang. Hasil Survei

mampu menahan inflasi agar tidak lebih tinggi. Selain

Pedagang Eceran (SPE) juga menunjukkan adanya

itu, terdapat kenaikan harga rokok seiring kebijakan

peningkatan ekspektasi harga untuk 3 dan 6 bulan

pemerintah yang menaikkan cukai semenjak awal

yang akan datang. Hal ini juga sejalan dengan

tahun 2017. Pemerintah akan menaikkan tarif cukai

normalisasi permintaan di awal triwulan 2017, setelah

rokok rata-rata 10,54%, dan meningkatkan harga jual

meningkat pada akhir tahun 2016.

61




62


200

200

INDEKS

195

INDEKS

190

190 185

180

180

170

175 170

160

165

150

160

140

155 150

130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 2014


2016

2017


Grafik 3.38 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Konsumen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 2014


2016

2017


Grafik 3.39 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang Eceran

3.6. Program Pengendalian Inflasi Daerah Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan

rupiah) dengan subsidi yang diberikan untuk setiap

kestabilan harga serta mengelola ekspektasi

paket adalah sebesar Rp.35.700,- (tiga puluh lima

masyarakat, TPID Provinsi Jawa Tengah telah

ribu tujuh ratus rupiah).

menyelenggarakan berbagai kegiatan sepanjang tahun 2016, antara lain sbb: a. Pasar Murah

b. Kampung Cabai Inovatif

Seluruh bantuan bibit cabai dalam polybag pada

Berdasarkan pantauan harga di SiHaTi, harga

program Kampung Cabai Inovatif telah berhasil

bawang merah, cabai rawit merah dan telur ayam

disalurkan ke 35 kab/kota se-Jawa Tengah bekerja

ras terpantau meningkat di SiHaTi. Menindaklanjuti

sama dengan PKK Provinsi Jawa Tengah dan PKK

hasil pantauan tersebut, TPID Provinsi Jawa Tengah

seluruh Kota/Kabupten se Jawa Tengah. Kegiatan ini

secara aktif melaksanakan berbagai program

juga sejalan dengan instruksi Presiden dalam

pengendalian inflasi diantaranya adalah pelaksanaan

Rakornas TPID 2015 terkait dengan kegiatan

pasar murah. Selama Desember, Pasar Murah

pemanfaatan lahan pekarangan.

dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali serentak di 3 (tiga) lokasi yaitu pada tanggal 5 Desember 2016 di

c. Pengembangan aplikasi “SiHaTi Data Produksi”

Kelurahan Gayamsari, Kelurahan Bulustalan, dan

yang berbasis android dan iOS

Kelurahan Peterongan, serta pada tanggal 19

Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah

Desember 2016 di Pasar Gayamsari, Pasar Bulu dan

petani dan peternak dalam melakukan pencatatan

Pasar Peterongan. Pasar murah juga dilaksanakan

jumlah panen dan perkiraan panen komoditas

menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN)

pangan strategis yang dimiliki. Informasi dari aplikasi

seperti ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, TPID

ini akan muncul di SiHaTi mobile app yang dimiliki

Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah di

oleh Kepala Daerah dan anggota TPID se-Jawa

Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang,

Tengah. Selain bermanfaat bagi petani dan

Kota Semarang. Dalam kegiatan ini disediakan

pedagang, informasi pasokan ini juga membantu

sebanyak 5.000 paket, yang terdiri dari 2,5kg beras

TPID Jawa Tengah dalam merumuskan kebijakan

medium, 1kg gula pasir, 1 lt minyak goreng dan 5

menjaga ketersediaan pasokan pangan, sebagai

bungkus mie instan senilai Rp.60.700,- (enam puluh

contoh: inisiasi kerjasama perdagangan antar

ribu tujuh ratus rupiah). Namun, masyarakat hanya

daerah. Komoditas yang menjadi pilot project adalah

membeli senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu

cabai, bawang merah, dan daging sapi.

d. Pengembangan aplikasi “SiHaTi Masyarakat”

f. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan SMS

berbasis android dan iOS

Broadcast untuk mengarahkan ekspektasi

Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah dalam

harga masyarakat

rangka mengurangi asymmetric information tingkat

Assymetric information terkait harga dan pasokan

harga di masyarakat. Aplikasi yang nantinya dapat

menimbulkan spekulasi masyarakat untuk belanja

diunduh oleh masyarakat secara gratis melalui play

berlebihan. Mempertimbangkan hal tersebut, TPID

store (android) dan apple store (iOS) tersebut

melakukan penyiaran ILM secara intensif pada bulan

menampilkan informasi harga di seluruh pasar utama

Mei-Juni (menjelang Hari Raya Idul Fitri). ILM

di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

disiarkan di 3 (tiga) radio yang memiliki coverage area yang luas (meliputi beberapa kota). Tidak hanya

e. Pengembangan website SiHaTi agar lebih user

mengingatkan konsumen agar berbelanja sesuai

friendly

kebutuhan, himbauan moral ILM juga menyasar para

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa dengan

pedagang agar tidak menimbun barang dan

lebih mudah mengakses informasi harga komoditas

memainkan harga. Selain ILM, TPID melakukan

pangan strategis dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa

inovasi dalam pengelolaan ekspektasi yaitu melalui

Tengah.

program SMS Broadcast. SMS Broadcast terbagi menjadi 2 (dua) yaitu SMS Broadcast Info Harga dan

f. Sidak Pasar

Bijak Belanja. SMS Broadcast Info Harga akan

Kenaikan harga beberapa bahan pangan strategis

diterima oleh masyarakat yang berada di sekitar

seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai

Pasar Johar dan Pasar Peterongan (pasar besar di

rawit merah, baik yang disebabkan karena faktor

Kota Semarang). Masyarakat akan menerima

musiman maupun menjelang Hari Besar Keagamaan

informasi harga terkini dari 12 komoditas pangan

Nasional (HBKN) telah mendorong TPID Provinsi Jawa

strategis yang dijual di pasar tersebut. Sedangkan

Tengah untuk turun langsung ke pasar melakukan

SMS Broadcast Bijak Belanja dilaksanakan pada bulan

kegiatan sidak. Sidak menjelang Hari Raya Idul Fitri

Ramadhan. Masyarakat yang melintasi kawasan

dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah

Simpang Lima Kota Semarang (kawasan tengah

dengan mengunjungi beberapa lokasi yaitu pasar-

kota) akan mendapatkan SMS himbauan agar

pasar besar di Kota Semarang, gudang Badan Urusan

berbelanja sesuai kebutuhan (Bijak Berbelanja).

Logistik (BULOG), gudang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), serta Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Sidak insidentil lainnya juga dilaksanakan pada bulan Januari karena adanya kenaikan harga daging ayam ras, cabe rawit merah, dan bawang putih.

63



64


SUPLEMEN II

EFISIENSI RANTAI PERDAGANGAN BAWANG MERAH KABUPATEN BREBES

Pilot project hilirisasi dilaksanakan sebagai salah satu

Terdapat 2 (dua) alternatif hilirisasi yang dapat

upaya tindak lanjut pengembangan Klaster Bawang

dikembangkan, yaitu hilirisasi skala menengah

Merah Kab. Brebes yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal sejak tahun 2012. Selama ini, pengembangan klaster dinilai baru menghasilkan impact yang sifatnya lokal. Selain itu, pengaruh terhadap stabilitas harga juga belum sepenuhnya optimal. Tujuan yang ingin dicapai utamanya adalah peningkatan skala klaster melalui peningkatan nilai tambah dan perbaikan mata rantai. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui produksi produk turunan seperti bawang pasta, bawang iris basah, bawang iris kering, dan tepung bawang. Selain itu, proses panen dan pascapanen sesuai EYD yang

(agroindustri) dan hilirisasi skala kecil (industri rumahan). Konsep agroindustri dapat diterapkan pada klaster yang sudah kuat dilihat dari jumlah hasil produksi dan kelembagaan ekonomi petani. Klaster Bawang Merah Brebes yang terdiri dari 6 (enam) kelompok dan 2 (dua) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan total anggota sekitar 900 orang dan produksi berkisar 2.500 – 3.000 ton per tahun dipandang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui agroindustri. Di samping kelembagaan yang sudah relatif solid, klaster juga didukung dengan keberadaan learning center bawang

dilakukan sendiri oleh petani juga berpotensi

merah yang dirintis oleh Kelompok Mekar Jaya.

meningkatkan nilai tambah. Selama ini sebagian besar

Sementara untuk pengembangan hilirisasi skala kecil

petani melakukan penjualan secara tebas dan tidak

perlu dilakukan penguatan kapasitas usaha dan

melakukan proses panen. Akibatnya petani hampir tidak

kelembagaan/kelompok terlebih dahulu untuk

pernah menikmati marjin keuntungan yang signifikan

kemudian melakukan pengembangan di segi

sehingga tingkat kesejahteraan juga cenderung stagnan.

industrialisasi.

oloS IB nalikawreP rotnaK helo nususiD *


SUPLEMEN II

Sumber : DPUM, diolah

Secara umum, pengembangan hilirisasi di Brebes dimulai

model bisnis kepada stakeholders yang meliputi anggota

dengan merintis pembentukan Badan Usaha Milik Petani

klaster, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kegiatan

(BUMP) yang akan membawahi seluruh anggota klaster.

FGD ini kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan

Selama ini meski proses pendampingan klaster dilakukan

rintisan BUMP oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan

secara terpadu, untuk beberapa proyek kemitraan

Pangan Kab. Brebes. Dalam upaya mendukung

maupun pembiayaan masih dilakukan secara terpisah

pengembangan hilirisasi, Balai Besar Penelitian dan

per kelompok. Adanya BUMP akan memberikan

Pengembangan Paska Panen Pertanian memberikan

kemudahan dalam fasilitasi pemasaran dan pembiayaan

bantuan peralatan penunjang produksi produk olahan

karena telah ada legal status yang mecakup seluruh

seperti bawang pasta dan bawang iris kepada klaster. Uji

anggota klaster secara kolektif. BUMP akan diarahkan

coba pembuatan produk-produk tersebut telah

sebagai badan hukum koperasi atau PT yang nantinya

dilakukan, namun saat ini masih dalam kapasitas

akan bermitra dengan perusahaan penghela/swasta, atau selain itu dapat pula berhubungan secara langsung dengan pasar. BUMP utamanya berperan sebagai penghasil komoditas, usaha pengolahan berbagai produk turunan dan kegiatan pascapanen, serta fasilitasi akses pembiayaan. Selanjutnya perusahaan penghela akan berperan sebagai off-taker atau pembeli komoditas (avalis), pembeli produk olahan, atau usaha pengolahan skala besar.

terbatas dalam upaya penjajakan pasar. Secara umum, potensi margin dari produk-produk olahan juga relatif baik sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Sepanjang tahun 2017, kegiatan akan difokuskan pada pendampingan BUMP untuk membentuk koperasi/PT, peningkatan kapasitas produksi dan varians produk olahan melalui bantuan peralatan yang memadai, pemberian bantuan teknis pelatihan, penjajakan kemitraan dengan

Inisiasi hilirisasi di Brebes telah dilaksanakan sejak tahun

perusahaan yang memiliki potensi sebagai avalis, serta

2016 diawali dengan penyelenggaraan kegiatan Focus

perluasan pasar meliputi pedagang besar, pasar grosir,

Group Discussion (FGD) untuk memaparkan konsep

pasar ritel, industri (non avalis), dan e-commerce.

65

BAB

IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM Tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan daerah Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 menurun sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian. Dari sisi korporasi, penyaluran dan kualitas kredit perbankan pada lapangan usaha utama Jawa Tengah mengalami peningkatan pada triwulan IV 2016. Dari sisi rumah rangga (RT), penyaluran dan kualitas kredit RT mengalami peningkatan pada triwulan IV 2016.

4.1. Perkembangan Sistem Keuangan Jawa Tengah Tekanan stabilitas keuangan Jawa Tengah pada

pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan

triwulan IV 2016 mengalami penurunan sejalan dengan

menjadi 20,60% (yoy) dari 15,80% (yoy) di triwulan

peningkatan kinerja perekonomian. Dari sisi korporasi,

sebelumnya. Peningkatan kinerja lapangan usaha

penurunan tekanan tersebut tercermin dari penyaluran

perdagangan besar dan eceran juga sejalan dengan

dan kualitas kredit perbankan pada lapangan-lapangan

peningkatan kualitas kredit sektor tersebut. Indikator

usaha utama Jawa Tengah yang mengalami

kerentanan yang ditunjukkan oleh angka non

peningkatan pada triwulan laporan. Dari sisi rumah

performing loan (NPL) pada sektor perdagangan besar

tangga (RT), penurunan tekanan tersebut tercermin

dan eceran di triwulan laporan tercatat sebesar 3,32%

dari peningkatan konsumsi dan kualitas kredit RT Jawa

atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang

Tengah pada triwulan laporan.

sebesar 3,64%. Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian pada

4.1.1. Ketahanan Sektor Korporasi

triwulan IV 2016 juga disertai dengan peningkatan

4.1.1.1. Sumber-Sumber Kerentanan Sektor Korporasi Fungsi intermediasi perbankan pada lapangan-

laporan, lapangan usaha pertanian tumbuh sebesar

lapangan usaha utama Jawa Tengah mengalami

8,75% (yoy), atau meningkat dari triwulan sebelumnya

peningkatan pada triwulan IV 2016 sejalan

yang sebesar 3,02% (yoy). Pertumbuhan kredit sektor

dengan kinerja perekonomian yang membaik.

pertanian pada triwulan laporan juga mengalami

Kualitas kredit pada lapangan-lapangan usaha utama

peningkatan menjadi 12,99% (yoy) dari 8,83% (yoy) di

Jawa Tengah pada triwulan laporan juga cenderung

triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja pada

mengalami peningkatan.

lapangan usaha ini juga disertai dengan peningkatan

pertumbuhan kredit sektor pertanian. Pada triwulan

kualitas kreditnya. NPL lapangan usaha pertanian pada Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan

triwulan IV 2016 tercatat sebesar 11,26% atau

eceran yang meningkat pada triwulan IV 2016 sejalan

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang

dengan peningkatan penyaluran kredit sektor

sebesar 12,52%.

perdagangan besar dan eceran. Pada triwulan laporan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

Sementara itu, perlambatan kinerja lapangan usaha

tumbuh meningkat menjadi 5,20% (yoy) dari 1,98%

industri pengolahan juga sejalan dengan perlambatan

(yoy) di triwulan sebelumnya. Sejalan dengan hal

pertumbuhan kreditnya. Pertumbuhan ekonomi

tersebut, kredit sektor perdagangan besar dan eceran

lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan IV

5%

40%

4%

30%

40%

16% 14%

30%

12%

3% 20%

20%

10%

10%

6%

2% 10%

1% 0%

0% I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II

III

8%

I

Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

II

III 2014

2016

PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN NPL SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN (RHS)

4%

0%

IV -10%

IV

I

II

III 2015

PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI PERTANIAN PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN

IV

I

II

III 2016

NPL SEKTOR PERTANIAN (RHS)

Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risiko Sektor Pertanian

IV

2% 0%

69




70


Hal tersebut tercermin dari rata-rata Indeks Keyakinan

30%

6%

25%

5%

Konsumen (IKK) triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar

20%

4%

126,99; lebih tinggi dibandingkan rata-rata IKK

15%

3%

10%

2%

5%

1%

0%

0%

I

II

III

IV

I

II

2014

III 2015

PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN NPL SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN (RHS)

IV

I

II

III

IV

2016 PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan Risiko Sektor Industri Pengolahan

2016 tercatat sebesar 3,43% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 4,19% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kredit sektor industri pengolahan pada triwulan IV 2016 tumbuh melambat menjadi sebesar 1,37% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,28% (yoy).

4.1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 125,30. 4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga / Perseorangan (DPK RT) di Perbankan Pertumbuhan DPK RT Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 meningkat dibandingkan triwulan III 2016. DPK RT pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 11,03% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 9,89% (yoy). Sejalan dengan pola historisnya, sektor RT masih mendominasi pangsa DPK perbankan. Pangsa DPK RT pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan III

2016 dari sebesar 72,49% menjadi 75,23%. Berdasarkan komponennya, peningkatan DPK RT

4.1.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga Kerentanan pada sektor rumah tangga cenderung

peningkatan deposito RT dan tabungan RT. Pada

berkurang sejalan dengan peningkatan kinerja

triwulan laporan, deposito RT pada triwulan laporan

perekonomian. Konsumsi rumah tangga pada triwulan

tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 8,30% (yoy)

IV 2016 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar

atau meningkat dari triwulan III 2016 sebesar 4,40%

4,41% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2016

(yoy). Pertumbuhan tabungan RT pada triwulan laporan

yang tercatat sebesar 4,36% (yoy). Peningkatan

tercatat sebesar 13,21% (yoy) atau meningkat

tersebut sejalan dengan pola musiman peningkatan


konsumsi di akhir tahun. Libur Natal dan Tahun Baru

13,14% (yoy). Sementara itu, giro RT mengalami

serta libur anak sekolah ditengarai menjadi faktor

penurunan pertumbuhan pada triwulan laporan

pendorong utama meningkatnya konsumsi rumah

menjadi sebesar -1,52% (yoy) setelah pada triwulan

tangga di akhir tahun. Hal ini juga sejalan dengan

lalu tumbuh sebesar 4,88% (yoy). Sejalan dengan pola

peningkatan kredit konsumsi 6 Jawa Tengah yang

historisnya, preferensi RT dalam menyimpan uangnya

tercatat sebesar 9,11% (yoy) pada triwulan IV 2016,

masih didominasi oleh tabungan dan deposito dengan

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

porsi masing-masing sebesar 64,68% dan 31,82%

sebesar 8,12% (yoy). Survei Konsumen (SK) Kantor

pada triwulan IV 2016.

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

pada triwulan IV 2016 terutama didorong oleh

30

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

%, YOY

25 20 15 10 5 0

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015 TOTAL

DPK PERSEORANGAN

III

IV

PANGSA NOMINAL

I

II III 2014

91,29%

100 - 500

0,23%

7,17%

0,51%

0,45%

97,27%

1,10%

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

NON PERSEORANGAN

Grafik 4.5 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

sebesar 8,12% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penyaluran Kredit

PANGSA DEPOSAN

1,99%

>1 M

IV

PERSEORANGAN

0 - 100 500 - 1 M

II III 2013

DPK NON PERSEORANGAN

Tabel 4.1. Pengelompokkan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya PENGELOMPOKAN NOMINAL TABUNGAN

I

2016

Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

Multiguna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pada triwulan laporan, pertumbuhan Kredit Multiguna tercatat sebesar 5,94% (yoy), meningkat dibandingkan

Bila ditinjau berdasarkan kelompok nilainya, terlihat

triwulan lalu yang tercatat sebesar 4,70% (yoy).

bahwa ketergantungan perbankan Jawa Tengah

Pertumbuhan KPR tercatat sebesar 5,19% (yoy) pada

terhadap deposan perseorangan dengan nilai besar

triwulan laporan atau meningkat dibandingkan

masih tinggi pada triwulan IV 2016. Hal tersebut

triwulan lalu yang tercatat sebesar 4,98% (yoy). Sesuai

tercermin dari 1,10% deposan perseorangan dengan

dengan pola historisnya, pangsa kredit RT masih

nilai tabungan di atas Rp 1 Miliar yang menguasai

didominasi oleh Kredit Multiguna yang kemudian

97,27% tabungan perseorangan di Jawa Tengah.

diikuti oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pangsa Kredit Multiguna pada triwulan laporan tercatat

4.1.2.3. Kredit Perseorangan di Perbankan Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK RT, penyaluran kredit RT pada triwulan IV 2016

sebesar 25,97% sementara Kredit Pemilikan Rumah tercatat sebesar 24,37%.

juga mengalami peningkatan dibandingkan

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi

triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit RT pada

Jawa Tengah di triwulan IV 2016, rasio NPL kredit RT

triwulan IV 2016 tercatat sebesar 9,11% (yoy) atau

Jawa Tengah di triwulan laporan juga cenderung

meningkat dibandingkan triwulan III 2016 yang tercatat

menurun untuk sebagian besar kategori kredit RT.

50

200

%, YOY

100% 90%

40

150

80% 70%

30

100 50

50% 30% 20%

10

0

10% 0%

0

I -10

60% 40%

20

II III 2013

IV

TOTAL

I KPR

II III 2014 KKB

IV

I

II III 2015

PERLENGKAPAN RT - RHS

IV

MULTIGUNA

I

II III 2016

IV

LAINNYA

Grafik 4.6 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan dan 6. Berdasarkan lokasi proyek Bukan Perseorangan Jawa Tengah

-50

71



I

II III 2013

IV KPR

I KKB

II III 2014

IV

I

PERLENGKAPAN RT - RHS

II III 2015 MULTIGUNA

IV

I

LAINNYA

Grafik 4.7 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

II III 2016

IV



72

Tabel 4.2. Perkembangan NPL Kredit RT Jawa Tengah Per Kategori 2015

KATEGORI RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21

2016

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1,61%

1,75%

1,89%

1,50%

1,95%

2,08%

2,56%

2,23%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70

2,32%

2,43%

2,41%

1,85%

1,91%

1,83%

1,85%

1,52%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70

3,03%

3,01%

3,11%

2,78%

2,76%

2,83%

2,98%

2,50%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21

0,63%

0,51%

0,56%

0,11%

0,29%

5,31%

1,92%

0,04%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70

2,61%

2,23%

2,74%

3,23%

3,50%

2,27%

2,04%

3,00%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70

5,84%

12,91%

12,99%

10,80% 6,73%

4,64%

6,81%

3,94%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)

4,19%

4,36%

4,37%

3,34%

3,77%

3,95%

4,33%

4,29%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT

0,67%

0,77%

0,83%

0,75%

0,73%

0,63%

0,78%

0,77%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR

1,88%

1,94%

1,91%

1,82%

1,88%

2,38%

2,17%

1,89%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH

1,52%

1,13%

0,61%

0,95%

1,16%

0,70%

1,04%

1,80%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

0,55%

0,54%

0,67%

1,96%

2,27%

2,10%

2,23%

0,40%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA

1,54%

1,47%

1,98%

2,31%

6,75%

6,48%

2,59%

1,76%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK

1,02%

0,97%

0,43%

0,14%

0,23%

0,27%

0,90%

0,31%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI

8,06%

11,63%

9,08%

7,45%

5,52%

2,08%

2,97%

3,09%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA

4,19%

1,50%

2,22%

1,66%

1,28%

1,10%

1,05%

1,02%

RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA

1,05%

1,16%

1,15%

0,99%

1,04%

1,04%

1,05%

1,02%

RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN

1,46%

1,20%

1,23%

1,17%

0,91%

0,85%

0,75%

0,56%

BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA

0,44%

0,48%

0,47%

0,47%

0,53%

0,51%

0,55%

0,47%

4.2. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah

7

Indikator utama kinerja perbankan di Jawa

perbankan Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat

Tengah pada triwulan IV 2016 menunjukkan

masih lebih tinggi. Pencapaian pertumbuhan aset

kinerja yang meningkat dibandingkan triwulan

perbankan Jawa Tengah tersebut juga lebih tinggi

sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan Jawa

dibandingkan angka pertumbuhan aset nasional yang

Te n g a h p a d a t r i w u l a n I V 2 0 1 6 m e n i n g k a t

tercatat sebesar 9,92% (yoy) pada triwulan laporan.

dibandingkan triwulan III 2016 sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan aset, pertumbuhan DPK perbankan Jawa Tengah juga meningkat dibandingkan triwulan lalu. Sementara itu, laju pertumbuhan kredit Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan pertumbuhan aset yang meningkat, pertumbuhan DPK perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 juga mengalami peningkatan. Pada triwulan IV 2016, DPK tumbuh sebesar 11,21% (yoy), atau meningkat dibandingkan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 6,89% (yoy). Posisi DPK pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp240,40 triliun. Komposisi

Secara tahunan, total aset perbankan Jawa

DPK Jawa Tengah relatif sama dalam kurun waktu lima

Te n g a h m e n g a l a m i p e r t u m b u h a n y a n g

tahun terakhir, dengan porsi utama berupa tabungan

meningkat pada triwulan IV 2016. Total aset

(51,30%), diikuti oleh deposito (36,11%) dan giro

perbankan Jawa Tengah tercatat mengalami

(12,58%). Dibandingkan nilai DPK nasional yang

pertumbuhan sebesar 13,32% (yoy) pada triwulan

sebesar Rp4.836,76 triliun atau tumbuh sebesar 9,60%

laporan, atau meningkat dibandingkan triwulan lalu

(yoy) pada triwulan laporan, pertumbuhan DPK di Jawa

yang tercatat sebesar 8,82% (yoy). Total aset bank

Tengah secara tahunan tumbuh lebih tinggi.

umum di Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 tercatat

Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa,

sebesar Rp319,52 triliun. Dibandingkan beberapa

pertumbuhan DPK Jawa Tengah pada triwulan IV 2016

provinsi lain di Pulau Jawa, laju pertumbuhan aset

juga cenderung masih lebih tinggi.

7.

Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank

30

25 %, YOY

%, YOY

25

20

20 15 15 10 10 5

5 0

0

I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

I

JAWA BARAT

II III 2014 JAWA TIMUR

IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

BANTEN

I

II III 2016

DKI JAKARTA

IV

NASIONAL

I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

JAWA BARAT

I

II III 2014

JAWA TIMUR

IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

I

II III 2016

DKI JAKARTA

BANTEN

IV

NASIONAL

Grafik 4.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

Grafik 4.9 Perbandingan Laju Pertumbuhan DPK Perbankan Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

Fungsi intermediasi perbankan Jawa Tengah yang

perbaikan pada triwulan laporan. Pada triwulan IV

tercermin melalui penyaluran kredit mengalami

2016, Non-Performing Loan (NPL) berada pada level

perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

2,84% atau menurun dibandingkan NPL Jawa Tengah

Pada triwulan IV 2016, kredit perbankan Jawa Tengah

pada triwulan lalu yang tercatat sebesar 3,26%.

tumbuh 9,25% (yoy), melambat dibandingkan triwulan

Tingkat NPL kredit di Jawa Tengah tersebut juga lebih

sebelumnya yang tercatat sebesar 9,58% (yoy). Total

rendah dibandingkan nasional yang sebesar 2,91%.

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp236,76 triliun. Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan laporan masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit nasional yang tercatat sebesar 7,85% (yoy). Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, laju pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah juga masih tercatat cukup

Loan to deposit ratio (LDR) perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 mengalami penurunan. LDR pada triwulan laporan tercatat sebesar 98,48%, menurun dari triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 100,67%. Meskipun mengalami penurunan pada triwulan laporan, angka LDR perbankan Jawa Tengah tersebut masih lebih tinggi dibandingkan LDR nasional yang tercatat sebesar

tinggi.

91,25%. Tingkat LDR perbankan Jawa Tengah pada Meskipun penyaluran kredit melambat, kualitas

triwulan IV 2016 juga merupakan yang tertinggi di

kredit perbankan Jawa Tengah mengalami

Pulau Jawa.

30

120

25

100

20

80

15

60

10

40

5

20

0

%

0

I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

JAWA BARAT

I


IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

BANTEN

I

II III 2016

DKI JAKARTA

IV

NASIONAL

Grafik 4.10 Perbandingan Laju Pertumbuhan Kredit Perbankan Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

I JAWA TENGAH

73



II III 2013

IV

JAWA BARAT

I

II III 2014

JAWA TIMUR

IV

I

DI YOGYAKARTA

II III 2015 BANTEN

IV

I

II III 2016

DKI JAKARTA

Grafik 4.11 Perbandingan LDR Perbankan Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

IV

NASIONAL


74


350

% 107

25 %

RP TRILIUN

300

105

20

250

103

200

15

150

10

101 99

100 5

50 0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014 ASET

IV

I DPK

II III 2015

IV

I

II III 2016

97

0

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014 ASET

KREDIT

Grafik 4.12 Perkembangan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa Tengah

DPK

IV

I

KREDIT

II

III 2015

IV

I

II 2016

95

III

LDR - SKALA KANAN

Grafik 4.13 Pertumbuhan Tahunan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa Tengah

4.2.1. Perkembangan Bank Umum

Berbeda dengan bank swasta nasional, jumlah kantor

4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank Jumlah jaringan kantor bank umum di Jawa

kelompok bank pemerintah mengalami peningkatan pada triwulan IV 2016. Peningkatan tersebut terjadi

Te n g a h p a d a t r i w u l a n I V 2 0 1 6 m e n u r u n

pada kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan

kantor kas yang berturut-turut menjadi 89, 1664, 221

laporan, jumlah kantor bank umum di Jawa Tengah

kantor dari 80, 1652, dan 208 kantor pada triwulan III

berjumlah 3.318 kantor atau menurun dibandingkan

2016. Peningkatan jumlah kantor juga terjadi pada

triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.342

kelompok bank pemerintah daerah. Jumlah kantor bank

kantor. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok

pemerintah daerah mengalami peningkatan menjadi

bank swasta nasional. Pada kelompok bank swasta

359 kantor dari 311 kantor. Peningkatan tersebut terjadi

nasional, jumlah kantor cabang dan kantor cabang

pada kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan

pembantu turun menjadi 186 dan 671 kantor, dari

kantor kas yang masing-masing mengalami kenaikan

sebelumnya 194 dan 790 kantor pada triwulan IIII

menjadi 49, 149, 160 dari sebelumnya 45, 119, 146

2016. Sementara itu, jumlah kantor kas bank swasta

pada triwulan lalu. Sementara itu, Bank Asing & Bank

nasional naik sebanyak 21 kantor menjadi 107 kantor

Campuran tidak mengalami perubahan jumlah maupun

pada triwulan laporan.

komposisi kantor pada triwulan laporan.

Tabel 4.3. Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status Kepemilikan di Jawa Tengah 2015

2014

KETERANGAN

I

II

III

IV

I

II

2016 III

IV

I

II

III

IV

BANK KONVENSIONAL JUMLAH BANK UMUM

53

54

53

53

54

54

54

54

54

54

54

55

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JUMLAH KANTOR BANK UMUM

3,759

3,535

3,504

3,479

3,357

3,342

3,342

3,333

3,341

3,340

3.342

BANK PEMERINTAH

2,258

2,049

2,043

2,052

1,938

1,916

1,940

1,941

1,944

1,944

1.940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

89

JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG KANTOR CABANG PEMBANTU

1)

1.974

1,872

1,759

1,779

1,784

1,619

1,629

1,652

1,652

1,654

1,654

1.652

1.664

KANTOR KAS

306

210

184

188

239

207

208

209

210

210

208

221

BANK PEMERINTAH DAERAH

287

294

297

305

306

312

311

313

322

324

311

359

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

42

43

43

44

44

45

45

45

45

45

45

49

KANTOR CABANG PEMBANTU

106

107

110

114

117

119

119

120

122

122

119

149

KANTOR KAS

138

143

143

146

145

147

146

147

154

156

146

160

1,192

1,171

1,143

1,101

1,092

1,093

1,070

1,058

1,054

1,051

1.070

964

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KANTOR CABANG

185

199

190

192

195

194

194

193

197

197

194

186


868

865

863

828

813

812

790

774

765

756

790

671

KANTOR KAS

138

106

90

81

84

87

86

91

92

98

86

107

22

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14


6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

KANTOR KAS

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG

BANK SWASTA NASIONAL KANTOR PUSAT

BANK ASING DAN BANK CAMPURAN KANTOR PUSAT KANTOR CABANG

1) Termasuk BRI UNIT

Apabila ditinjau dari golongan nasabah, sebagian besar

4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan DPK Peningkatan pertumbuhan DPK pada triwulan IV

DPK dimiliki oleh kelompok penduduk dengan porsi

2016 didorong oleh peningkatan pertumbuhan

sebesar 99,96%. Nasabah sektor swasta tercatat

deposito dan giro. Pertumbuhan deposito pada

mendominasi kepemilikan DPK pada kelompok

triwulan laporan tercatat sebesar 12,10% (yoy),

penduduk yaitu dengan komposisi 93,72%; sedangkan

meningkat signifikan dibandingkan triwulan

nasabah sektor pemerintah tercatat sebesar 6,24%

sebelumnya yang sebesar 3,49% (yoy). Peningkatan

terhadap keseluruhan DPK kelompok penduduk.

pertumbuhan deposito Jawa Tengah terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan deposito

Berdasarkan kepemilikan, peningkatan

penduduk perseorangan yang tumbuh sebesar 8,31%

pertumbuhan DPK pada triwulan IV 2016

(yoy) dari 4,42% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

terutama didorong oleh golongan nasabah sektor

Peningkatan deposito penduduk perseorangan

swasta. Pada triwulan laporan, DPK nasabah sektor

tersebut memberikan dorongan yang cukup besar

swasta tumbuh sebesar 14,03% (yoy), atau meningkat

kepada pertumbuhan deposito secara keseluruhan

dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,76%

sejalan dengan pangsanya yang besar, yakni 66,25%

(yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh DPK

dari keseluruhan deposito perbankan Jawa Tengah.

perseorangan, yang memiliki pangsa terbesar sebesar 75,20% dari keseluruhan DPK. Komponen tersebut

Pertumbuhan giro perbankan Jawa Tengah pada

tumbuh sebesar 11,04% (yoy), meningkat dari triwulan

triwulan IV 2016 tercatat sebesar 1,89% (yoy) atau

sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,90% (yoy).

meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -4,77% (yoy).

DPK sektor pemerintah mengalami penurunan

Peningkatan pertumbuhan giro Jawa Tengah tersebut

yang lebih dalam pada triwulan IV 2016. DPK sektor

terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan

pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar

giro pemerintah daerah yang tercatat sebesar 1,62%

-18,75% (yoy) pada triwulan IV 2016, atau menurun

(yoy) setelah terkontraksi sebesar 20,10% (yoy) pada

lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang

triwulan lalu. Pangsa giro pemerintah daerah terhadap

tercatat sebesar -9,75% (yoy). Penurunan ini sejalan

keseluruhan giro di Jawa Tengah tercatat sebesar

dengan pola musiman realisasi belanja pemerintah

16,66% pada triwulan IV 2016. Pangsa giro terhadap

yang cenderung meningkat signifikan di akhir tahun.

keseluruhan DPK tercatat sebesar 12,58%.

Adapun beberapa proyek besar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sedang berjalan saat ini diantaranya

Komponen tabungan tercatat mengalami

pengembangan dan perbaikan jalan seperti Jalan

pertumbuhan yang melambat pada triwulan IV

Nusantara, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Sukoharjo –

2016 menjadi sebesar 13,11% (yoy) dari 13,68%

Nguter, Jalan Ngadirojo – Biting Wonogiri, Jalan

(yoy) pada triwulan lalu. Perlambatan tersebut

Mataram – Tegal, pembangunan Dam Gunungrowo,

terjadi pada hampir seluruh komponen tabungan.

pembangunan serapan air Jurangjero Blora, normalisasi

Sementara itu, peningkatan pertumbuhan tabungan

Sungai Cilopadang, dan berbagai proyek lainnya.

perseorangan pada triwulan laporan cukup menahan perlambatan tabungan di triwulan IV 2016. Pangsa tabungan terhadap total DPK Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 51,31%.

75




76


250 RP TRILIUN

35 %, YOY 30

200

25

150

20 15

100

10

50 0

5 0

I

II III 2013

IV

I

II III 2014 GIRO

IV

I

TABUNGAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

DEPOSITO

Jumlah Rekening

Persentase Nominal

Persentase Rekening

0 - 100

68.591

24.846.055

28,53%

98,78%

100 - 500

53.540

258.905

22,27%

1,03%

500 - 1 M

18.945

25.249

7,88%

0,10%

>1 M

99.324

23.617

41,32%

0,09%

240.399

25.153.826

100,00%

100,00%

TOTAL

II III 2013

IV

I

II III 2014 DEPOSITO

IV

I

II III 2015

TABUNGAN

IV

I

II III 2016

IV

GIRO

Grafik 4.15 Pertumbuhan Tahunan DPK Perbankan Umum di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.4. Pengelompokkan DPK Berdasarkan Nilainya Nominal DPK (Rp Miliar)

-5

DPK

Grafik 4.14 Perkembangan DPK Perbankan Umum di Provinsi Jawa Tengah

DPK

I

IV

signifikan sebesar 19,78%. Sementara itu, sektor pertanian hanya memiliki pangsa sebesar 2,84% dari total kredit meskipun sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar ketiga bagi PDRB Jawa Tengah. Apabila ditinjau berdasarkan penggunaannya,

Ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap

penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada

deposan besar pada triwulan laporan tercatat masih

triwulan laporan masih didominasi oleh kredit

cukup tinggi. Dari hasil pengelompokkan DPK

modal kerja dengan pangsa 53,18%. Sementara itu,

berdasarkan nilainya, terlihat bahwa rekening dengan

kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan

nilai DPK di atas Rp 1 miliar hanya dimiliki oleh 0,09%

kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing

penduduk di Jawa Tengah, namun demikian porsi

sebesar 30,53% dan 16,29% dari total kredit.

kepemilikan tersebut memiliki pangsa sebesar 41,32% dari total DPK perbankan di Jawa Tengah.

Penyaluran kredit modal kerja perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 didominasi oleh sektor

4.2.1.3. Penyaluran Kredit Laju pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah

debitur perseorangan yang memegang pangsa

mengalami perlambatan pada triwulan IV 2016.

33,33% terhadap keseluruhan kredit modal kerja

Kredit perbankan pada triwulan IV tercatat mengalami

perbankan Jawa Tengah. Sementara untuk penyaluran

pertumbuhan sebesar 9,25% (yoy), lebih rendah

kredit investasi perbankan Jawa Tengah didominasi

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

oleh sektor industri pengolahan dengan golongan

sebesar 9,58% (yoy). Meski demikian, laju

debitur bukan lembaga keuangan yang memiliki

pertumbuhan kredit tersebut masih lebih tinggi

pangsa sebesar 19,79% terhadap keseluruhan kredit

dibandingkan laju pertumbuhan kredit nasional yang

investasi perbankan Jawa Tengah.

perdagangan besar dan eceran dengan golongan

tercatat sebesar 7,85% (yoy). Berdasarkan sektor ekonominya, perlambatan Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran

kredit Jawa Tengah pada triwulan IV 2016

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan

terutama didorong oleh sektor perdagangan

laporan masih didominasi oleh sektor

besar dan eceran. Laju pertumbuhan kredit sektor

Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa

perdagangan melambat menjadi sebesar 8,23% (yoy)

32,80% dari total kredit. Sektor utama daerah lainnya,

pada triwulan IV 2016, setelah sebelumnya tumbuh

yaitu Industri Pengolahan, juga memiliki pangsa kredit

10,76% (yoy). Perlambatan tersebut cukup signifikan

90

100 %, YOY

RP TRILIUN

80 80

70 60

60

50 40

40

30 20

20

10 -

0 I

II III 2013

IV

PERTANIAN

I

II III 2014

IV

INDUSTRI PENGOLAHAN

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I -20

II III 2013

IV

PERTANIAN


I

II III 2014

IV

I

INDUSTRI PENGOLAHAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV


Grafik 4.16 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor di Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.17 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor di Provinsi Jawa Tengah

mendorong perlambatan penyaluran kredit perbankan

7,07% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan

Jawa Tengah secara keseluruhan, sejalan dengan

sebelumnya yang tercatat sebesar 5,37% (yoy).

pangsanya yang besar yakni 32,80%. Sementara itu, laju pertumbuhan kredit Jawa Tengah untuk sektor industri pengolahan meningkat menjadi 10,98% (yoy) pada triwulan laporan, dari 10,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kredit pada sektor pertanian juga turut mengalami peningkatan pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 11,58% (yoy) dibandingkan triwulan III

Berdasarkan pengelompokkan nilainya, dapat terlihat bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki pangsa sebesar 48,69% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Sementara kredit di atas Rp 1 Miliar memiliki pangsa sebesar 46,32% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala

2016 yang tercatat sebesar 10,49% (yoy).

kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata. Ditinjau berdasarkan jenis penggunaannya,

Namun ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan

perlambatan kredit perbankan Jawa Tengah pada

nominal kreditnya, penyaluran kredit di Jawa Tengah

triwulan IV 2016 didorong oleh kredit investasi

sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan

dan kredit modal kerja. Kredit investasi pada triwulan

nominal kredit di atas 1 M. Hal tersebut terlihat dari

laporan tumbuh sebesar 16,07% (yoy), atau melambat

0,66% debitur di atas 1 M memiliki pangsa nominal


kredit hingga mencapai 46,32% dari keseluruhan

sebesar 19,99% (yoy). Kredit modal kerja juga

nominal kredit Jawa Tengah.

mengalami perlambatan menjadi sebesar 8,49% (yoy)

triwulan IV 2016, mayoritas debitur kredit di atas Rp 1

atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

M merupakan golongan debitur sektor swasta bukan

yang sebesar 9,12% (yoy). Sementara itu, kredit

lembaga keuangan.

Berdasarkan data

konsumsi pada triwulan laporan tumbuh sebesar 140

50 %, YOY

RP TRILIUN

120

40 100

30

80 60

20

40

10

20 0

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

MODAL KERJA

IV

I

INVESTASI

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

KONSUMSI

Grafik 4.18 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

0

I

77



II III 2013

IV

I

II III 2014

MODAL KERJA

IV INVESTASI

I

II

III 2015

IV

I

II 2016

KONSUMSI

Grafik 4.19 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

III



78

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan suku bunga pinjaman pada triwulan laporan terjadi pada seluruh jenis penggunaannya.

53,06% 16,82% 30,12%

Suku bunga kredit modal kerja pada triwulan laporan tercatat sebesar 11,58%; atau menurun dibandingkan MODAL KERJA INVESTASI KONSUMSI

Grafik 4.20 Komposisi Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,03%. Suku bunga kredit investasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 11,49%; atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,67%.

Tabel 4.5. Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Nilainya Jumlah Rekening

Sejalan dengan kredit modal kerja dan kredit investasi,

Persentase Rekening

KREDIT

Nominal Kredit (Miliar Rp)

0 - 100

59.660

3.044.169

25,20%

88,92%

100 - 500

55.614

336.698

23,49%

9,83%

500 - 1 M

11.824

19.968

4,99%

0,58%

Persentase Nominal

>1 M

109.658

22.678

46,32%

0,66%

TOTAL

236.756

3.423.513

100,00%

100,00%

suku bunga kredit konsumsi pada triwulan laporan juga mengalami penurunan menjadi 12,92% dari 13,09% pada triwulan lalu. Secara umum, tren penurunan suku bunga ini

4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum Suku bunga simpanan di bank umum mengalami

diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan penguatan

mengalami penurunan pada triwulan IV 2016.

kerangka kebijakan moneter oleh Bank Indonesia

Suku bunga simpanan dalam bentuk deposito

dengan memperkenalkan suku bunga kebijakan baru,

mengalami penurunan di triwulan laporan menjadi

yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang akan

6,05% dari 6,46% pada triwulan sebelumnya.

menggantikan BI Rate yang saat ini berlaku sebagai

Penurunan tersebut terjadi pada seluruh tenor, kecuali

suku bunga kebijakan. Kerangka kebijakan moneter

untuk tenor 18-36 bulan. Sejalan dengan deposito,

yang baru tersebut sudah mulai berlaku efektif per

suku bunga tabungan juga menurun dibandingkan

tanggal 19 Agustus 2016.

triwulan sebelumnya. Suku bunga tabungan pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,34%; menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,43%. Suku bunga giro juga mengalami penurunan menjadi 2,09% pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan

Berdasarkan sektor ekonominya, penurunan suku bunga perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 terjadi pada hampir seluruh sektor. Suku bunga kredit sektor perdagangan besar dan eceran pada triwulan IV 2016 mengalami penurunan

lalu yang sebesar 2,49%.

dibandingkan triwulan III 2016, yakni menjadi sebesar Sejalan dengan penurunan suku bunga simpanan,

12,12% dari 12,43%. Suku bunga kredit sektor industri

suku bunga pinjaman pada triwulan IV 2016 juga

pengolahan juga mengalami penurunan pada triwulan

3,5

% 9

%

14 %

3 8

2,5

13

2 7

1,5

12

1

6

0,5 0 I

II III 2013

IV

I GITO

II III 2014 TABUNGAN

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

DEPOSITO - SKALA KANAN

Grafik 4.21 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umum di Provinsi Jawa Tengah

IV

5

11

I

II III 2013

IV

I

II III 2014 MODAL KERJA

IV

I

INVESTASI

II III 2015

IV

I

II III 2016

KONSUMSI

Grafik 4.22Perkembangan Suku Bunga Pinjaman Bank Umum di Provinsi Jawa Tengah

IV

Rasio NPL kredit investasi juga menurun menjadi 2,99%

16 % 15

dari 4,49% pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan

14

kredit modal kerja dan kredit investasi, rasio NPL kredit

13

konsumsi juga tercatat mengalami penurunan menjadi

12 11

sebesar 1,04% dari 1,17% pada triwulan sebelumnya.

10 9 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV


I

II III 2015

IV

INDUSTRI PENGOLAHAN

I

II III 2016

IV

PERTANIAN

Berdasarkan sektor ekonominya, peningkatan kualitas kredit perbankan Jawa Tengah pada

Grafik 4.23 Perkembangan Suku Bunga Sektor Utama Provinsi Jawa Tengah

triwulan IV 2016 terutama didorong oleh sektor

laporan menjadi sebesar 10,48% dari 10,99% pada

industri pengolahan serta perdagangan besar dan

triwulan lalu. Suku bunga kredit sektor pertanian pada

eceran. NPL sektor industri pengolahan mengalami

triwulan laporan tercatat sebesar 10,81%, atau

penurunan dari 5,01% pada triwulan III 2016 menjadi

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang

3,64% pada triwulan IV 2016. NPL sektor perdagangan

tercatat sebesar 10,95%.

besar dan eceran pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,87%; atau menurun dari triwulan lalu yang

4.2.1.5. Kualitas Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum Kualitas kredit Jawa Tengah pada triwulan IV 2016

sebesar 3,94%.

mengalami perbaikan dibandingkan triwulan

4.3. Perkembangan Perbankan Syariah

sebelumnya. Non Performing Loan (NPL) sebagai

Sejalan dengan peningkatan kinerja perbankan

indikator kualitas kredit yang disalurkan perbankan

Jawa Tengah pada umumnya, kinerja industri

pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,84% atau

perbankan syariah Provinsi Jawa Tengah pada

membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang

triwulan IV 2016 juga menunjukkan peningkatan

tercatat sebesar 3,26%. Pencapaian tersebut juga lebih

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan

baik dibandingkan NPL nasional yang tercatat sebesar

aset perbankan syariah di triwulan IV 2016

2,91% pada triwulan IV 2016.

mencatatkan pertumbuhan yang meningkat menjadi

Peningkatan kualitas kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 terjadi pada seluruh jenis penggunaannya. Rasio NPL kredit modal kerja pada triwulan IV 2016 tercatat mengalami penurunan

34,89% (yoy) dari sebesar 15,16% (yoy) pada triwulan III 2016. Pencapaian tersebut tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan syariah nasional yang tercatat sebesar 21,13% (yoy).

menjadi 3,81% dari 4,05% di triwulan sebelumnya.

6

6

%

5

5

4

4

3

3

2

2

1

I

II III 2013 NPL KREDIT TOTAL

IV

I

PERTANIAN

II III 2014

IV

I

INDUSTRI PENGOLAHAN

II III 2015

IV

I

II III 2016


Grafik 4.24 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektor di Provinsi Jawa Tengah

IV

1

%

I

II III 2013 NPL TOTAL

IV

I

II III 2014

NPL KREDIT INVESTASI

IV

I

II III 2015

IV

NPL KREDIT MODAL KERJA

I

II III 2016

IV

NPL KREDIT KONSUMSI

Grafik 4.25 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

79




80


50

%, YOY

60

%, YOY

50

40

40

30

30 20

20 10

10

0 I -10

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

I

JAWA BARAT


IV

I

DI YOGYAKARTA

II III 2015 BANTEN

IV

I

DKI JAKARTA

II III 2016

IV

0 I

II III 2013

-10

JAWA TENGAH

NASIONAL

IV

I

JAWA BARAT


IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

BANTEN

IV

I

II III 2016

DKI JAKARTA

IV

NASIONAL

Grafik 4.26 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Pulau Jawa

Grafik 4.27 Perbandingan DPK Perbankan Syariah di Pulau Jawa

Sejalan dengan pertumbuhan aset, laju

Laju pertumbuhan pembiayaan syariah di Provinsi Jawa

pertumbuhan DPK perbankan syariah Jawa

Timur tercatat sebesar 6,25% (yoy), Jawa Barat sebesar

Tengah juga mengalami peningkatan pada

6,66% (yoy), Banten sebesar 11,82% (yoy), dan DKI

triwulan IV 2016. Pada triwulan laporan, DPK

Jakarta sebesar 14,14% (yoy). Namun demikian,

perbankan syariah Jawa Tengah mencatatkan

p e n c a p a i a n t e r s e b u t t e rc a t a t l e b i h re n d a h

pertumbuhan sebesar 23,38% (yoy); atau meningkat

dibandingkan laju pertumbuhan pembiayaan


perbankan syariah nasional yang sebesar 16,40% (yoy).

15,09% (yoy). Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, laju pertumbuhan DPK perbankan syariah Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 merupakan yang

Pertumbuhan DPK yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pembiayaan menyebabkan Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan

tertinggi.

syariah Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 Berbeda dengan penyaluran kredit perbankan

mengalami penurunan ke level 97,93% dari

Jawa Tengah secara umum yang mengalami

110,95% di triwulan III 2016. Meski mengalami

perlambatan pada triwulan IV 2016, pertumbuhan

penurunan, FDR perbankan syariah Jawa Tengah

pembiayaan perbankan syariah pada triwulan

dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa

laporan meningkat menjadi sebesar 16,01% (yoy)

masih tergolong tinggi. FDR Provinsi DI Yogyakarta

dari 14,90% (yoy) pada triwulan sebelumnya

tercatat sebesar 69,59%; DKI Jakarta 75,53%; dan

sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK.

Banten 95,41%. FDR perbankan syariah Jawa Tengah

Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, laju

pada triwulan laporan juga lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan pembiayaan syariah Provinsi Jawa

nasional yang tercatat sebesar 89,17%.

Tengah pada triwulan laporan masih tergolong tinggi.

70

160

%, YOY

%, YOY

140

60

120

50

100 40

80 30

60

20

40

10

20 0

0

I -10

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

JAWA BARAT

I


IV

I

DI YOGYAKARTA

II III 2015 BANTEN

IV

I

DKI JAKARTA

Grafik 4.28 Perbandingan Laju Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Pulau Jawa

II III 2016 NASIONAL

IV

I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

JAWA BARAT

I


IV

I

DI YOGYAKARTA

II III 2015 BANTEN

IV

I

DKI JAKARTA

II III 2016 NASIONAL

Grafik 4.29 Perbandingan FDR Perbankan Syariah di Pulau Jawa

IV

Tabel 4.6. Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Jawa Tengah 2014

KETERANGAN

I

II

2015 III

IV

I

II

2016

III

IV

I

II

III

IV

BANK SYARIAH BANK UMUM 8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

158

160

165

167

167

175

178

154

169

169

169

152

51

59

61

62

62

60

58

53

32

35

35

33

JUMLAH BANK

23

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

JUMLAH KANTOR

23

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

JUMLAH BANK JUMLAH KANTOR UNIT USAHA SYARIAH JUMLAH KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SYARIAH

Pada triwulan IV 2016, jumlah jaringan kantor

Tengah pada triwulan IV 2016 juga mengalami

perbankan syariah Jawa Tengah menurun

perlambatan. DPK BPR Jawa Tengah pada triwulan

dibandingkan triwulan III 2016. Pada triwulan

laporan tercatat tumbuh sebesar 13,85% (yoy), lebih

laporan, terdapat 10 Bank Umum Syariah dengan 152

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

kantor yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Jumlah

tercatat sebesar 16,36% (yoy). Perlambatan

jaringan kantor tersebut menurun dibandingkan

pertumbuhan tersebut didorong oleh komponen

triwulan lalu yang tercatat sebanyak 169 kantor. Unit

deposito dan tabungan. Deposito BPR Jawa Tengah

Usaha Syariah pada triwulan laporan tercatat sebanyak

tumbuh melambat menjadi sebesar 12,23% (yoy) pada

33 unit, menurun dari triwulan lalu yang tercatat

triwulan laporan atau melambat dari triwulan lalu yang

sebanyak 35 kantor. Sementara itu, jumlah maupun

sebesar 14,82% (yoy). Tabungan BPR Jawa Tengah juga

komposisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah yang

tumbuh melambat menjadi sebesar 16,05% (yoy) dari

ada di Jawa Tengah cenderung tidak mengalami

18,54% (yoy) pada triwulan lalu. Secara umum,

perubahan.

komposisi DPK BPR Jawa Tengah relatif sama dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan porsi utama

4.4. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Jawa Tengah

berupa tabungan (56,70%) yang diikuti oleh deposito (43,30%).

Kinerja BPR Jawa Tengah mengalami perlambatan pada triwulan IV 2016. Pertumbuhan aset BPR Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat sebesar 12,93% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan

Berbeda dengan aset dan DPK BPR Jawa Tengah, pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 tercatat mengalami peningkatan. Pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat

sebelumnya yang tercatat sebesar 14,05% (yoy).

sebesar 11,83% (yoy), meningkat dibandingkan Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan aset

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,78%

BPR Jawa Tengah, pertumbuhan DPK BPR Jawa

(yoy).

18

24 %,YOY

%,YOY

17

22

16

20

15

18

14 16

13

14

12 11

12

10

10 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

PERTUMBUHAN ASET BPR JAWA T ENGAH

Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

PERTUMBUHAN DPK BPR JAWA TENGAH

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

81



IV

PERTUMBUHAN TABUNGAN BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN DEPOSITO BPR JAWA T ENGAH

Grafik 4.31 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah



82

modal kerja (56,70%) yang diikuti oleh kredit konsumsi (38,60%) dan kredit investasi (5,14%). Bila ditinjau berdasarkan sektor ekonominya,

43,30% 56,70%

peningkatan pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan laporan terutama disumbang oleh kredit sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh

PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH

meningkat menjadi sebesar 12,73% (yoy) dari 10,22%

PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.32 Pangsa DPK BPR di Jawa Tengah

(yoy) pada triwulan lalu. Komposisi penyaluran kredit

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 terjadi pada seluruh komponennya. Kredit modal kerja BPR Jawa Tengah tumbuh sebesar 13,33% (yoy) pada triwulan laporan atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,91% (yoy). Kredit konsumsi BPR Jawa

BPR Jawa Tengah berdasarkan sektor ekonomi pada triwulan laporan masih relatif sama dengan tren 5 tahun terakhir. Adapun sektor ekonomi yang mendominasi penyaluran kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan laporan adalah sektor perdagangan besar dan eceran (33,55%) serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (7,90%).

Tengah tumbuh sebesar 8,64% (yoy), meningkat dari

NPL BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 menurun

6,97% (yoy) pada triwulan lalu. Sementara kredit

dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan

investasi BPR Jawa Tengah tumbuh sebesar 21,07%

peningkatan kinerja perekonomian. Pada triwulan

(yoy), meningkat dari 20,31% (yoy) pada triwulan lalu.

laporan, NPL BPR Jawa Tengah tercatat sebesar 6,07%

Komposisi kredit BPR Jawa Tengah berdasarkan jenis


penggunaan relatif sama dalam kurun waktu lima

sebesar 7,14%.

tahun terakhir, dengan porsi terbesar berupa kredit

30

%,YOY

20

56.26% 5.14% 38.60%

10

0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

PERTUMBUHAN KREDIT BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

Grafik 4.33 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah 30

KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAH KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.34 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan

%,YOY

20

10

0 I -10

II III 2013

IV

I

II III 2014

PERTUMBUHAN KREDIT BPR KESELURUHAN PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERTANIAN PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR RUMAH TANGGA (RHS)

Grafik 4.35 Pertumbuhan Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

7,94% 1,37% 33,55% 3,92% 2,20% 51,01%

PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN RUMAH TANGGA JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA LAINNYA

Grafik 4.36 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

12%

12%

10%

10%

8%

8%

6%

6%

4%

4%

2%

2% 0%

0% I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHAN NPL KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

NPL KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAH NPL KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHAN NPL PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

NPL INDUSTRI PENGOLAHAN NPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

Grafik 4.37 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan

Grafik 4.38 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan jenis penggunaan, penurunan NPL BPR

Financing to Deposit Ratio (FDR) BPR Jawa Tengah

Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 terjadi pada seluruh

pada triwulan IV 2016 mengalami penurunan

komponennnya. NPL kredit modal kerja BPR Jawa

dibandingkan triwulan III 2016. FDR BPR Jawa

Tengah pada triwulan laporan tercatat sebesar 8,12%;

Tengah tercatat sebesar 99,67 % pada triwulan laporan

menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar


9,56%. Demikian pula dengan NPL kredit investasi yang

sebesar 101,14%.

tercatat sebesar 5,26%; menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 6,00%. NPL kredit konsumsi juga tercatat mengalami penurunan sebesar 3,18%; dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,75%.

4.5. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit perbankan secara umum, penyaluran kredit

Berdasarkan sektor ekonominya, penurunan NPL BPR

UMKM Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV

Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 terutama didorong

2016 juga melambat dibandingkan triwulan III

oleh perlambatan NPL sektor pertanian dan industri

2016. Pertumbuhan kredit UMKM Provinsi Jawa

pengolahan. NPL kredit sektor pertanian tercatat

Tengah tercatat sebesar 15,40% (yoy) di triwulan

sebesar 7,94% pada triwulan laporan atau menurun

laporan, atau melambat dibandingkan pertumbuhan

dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,10%. NPL

triwulan sebelumnya sebesar 13,02% (yoy). Meskipun

kredit sektor industri pengolahan tercatat sebesar

mengalami perlambatan, pencapaian ini lebih tinggi

1,37% pada triwulan laporan atau melambat dari

dibandingkan dengan pertumbuhan kredit UMKM

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,49%.

nasional triwulan IV 2016 yang sebesar 8,41% (yoy). Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau

120% 115%

Jawa, pertumbuhan kredit UMKM Jawa Tengah

110%

tersebut relatif tinggi. Pertumbuhan kredit UMKM

105%

Provinsi Jawa Timur pada triwulan ini tercatat sebesar

100%

12,08% (yoy); Jawa Barat 12,45% (yoy); DI Yogyakarta

95% 90% I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

LDR BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.39 Perkembangan LDR BPR Jawa Tengah

IV

I

II III 2016

IV

83



9,29% (yoy); DKI Jakarta 1,94% (yoy), dan Banten 20,46% (yoy).


84


Berdasarkan sektor ekonominya, perlambatan

Penurunan NPL kredit UMKM Jawa Tengah pada

kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan IV 2016

triwulan IV 2016 terutama didorong oleh penurunan

terutama didorong oleh kinerja sektor pertanian.

NPL sektor perdagangan besar dan eceran yang

Kredit UMKM sektor pertanian tercatat tumbuh sebesar

merupakan sektor ekonomi dengan pangsa kredit

14% (yoy) pada triwulan laporan, atau melambat

UMKM terbesar di Jawa Tengah. NPL kredit UMKM


sektor perdagangan besar dan eceran pada triwulan

sebesar 14,82%. Sementara itu pertumbuhan kredit

l a p o r a n t e rc a t a t s e b e s a r 3 , 0 6 % , m e n u r u n

UMKM sektor industri pengolahan dan perdagangan

dibandingkan triwulan lalu sebesar 3,53%. Sementara

besar dan eceran juga mengalami peningkatan pada

itu, NPL sektor pertanian dan sektor industri

triwulan laporan menjadi sebesar 21,51% (yoy) atau

pengolahan juga mengalami penurunan di triwulan

meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

laporan yang tercatat sebesar 2,74%, menurun

sebesar 19,92% (yoy). Sedangkan, pertumbuhan kredit

dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar

UMKM sektor perdagangan besar dan eceran tercatat

3,83%. NPL sektor industri pengolahan pada triwulan

sebesar 15,04 % (yoy) atau meningkat dibandingkan

l a p o r a n t e rc a t a t s e b e s a r 3 , 5 1 % , m e n u r u n

dengan triwulan sebelumnya sebesar 12,80% (yoy).

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,64%.

Risiko kredit UMKM pada triwulan IV 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan

Bila ditinjau berdasarkan pangsanya, porsi kredit

triwulan sebelumnya. Non Performing Loan (NPL)

UMKM perbankan di Jawa Tengah terhadap total kredit

kredit UMKM di Jawa Tengah pada laporan

yang diberikan pada triwulan IV 2016 menurun

tercatat sebesar 3.01% atau lebih rendah dari

menjadi 39,46%, dari sebelumnya sebesar 39,93%.

triwulan sebelumnya sebesar 3,55%. Angka ini

Namun, pangsa kredit UMKM di Jawa Tengah tersebut

lebih kecil dibandingkan NPL kredit UMKM nasional

berada di atas pangsa nasional yang hanya tercatat

triwulan IV 2016 yang sebesar 4,15%. Dibandingkan

sebesar 19,42%. Sejalan dengan tren 5 tahun terakhir,

dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa, NPL

penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah mayoritas

kredit UMKM Jawa Tengah tersebut juga relatif lebih

ditujukan kepada sektor perdagangan besar dan eceran

baik. NPL kredit UMKM Provinsi Jawa Barat pada

(62,64%), diikuti sektor industri pengolahan (11,20%),

triwulan ini tercatat sebesar 4,79%; DKI Jakarta 4,06%;

dan sektor pertanian (6,37%).

Banten 3,51%; Jawa Timur 3,21%; dan DI Yogyakarta 3,23%. 35%

7%

30%

6%

25%

5%

20%

4%

15%

3%

10%

2%

5%

1%

0% -5%

0% I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

I

JAWA BARAT


IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

BANTEN

I

II III 2016

DKI JAKARTA

IV

NASIONAL

Grafik 4.40 Perbandingan Pertumbuhan Kredit UMKM Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

I

JAWA BARAT


IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

BANTEN

I

II III 2016

DKI JAKARTA

Grafik 4.41 Perbandingan NPL Kredit UMKM Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

IV

NASIONAL

100 RP TRILIUN 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I II III 2013

%, YOY

30

4

%

RP TRILIUN

4,0

3 20

2

3,5

10

1

0

IV

I

II III 2014

KREDIT UMKM

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

0

IV

I

II III 2013

IV

PERTUMBUHAN KREDIT UMKM - (RHS)

I

II III 2014

IV

NOMINAL NPL KREDIT UMKM

I

II III 2015

IV

I


170

6

140

IV

3,0

PERSENTASI NPL KREDIT UMKM (RHS)

Grafik 4.42 Perkembangan Kredit kepada UMKM %, YOY

II III 2016

%, YOY

5

110

4

80

3

50

2 20 -10

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN

IV

I

II III 2014

IV

INDUSTRI PENGOLAHAN

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV


1

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

NPL KREDIT PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN NPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

NPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

Grafik 4.44Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasarkan Sektor

Grafik 4.45 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM Berdasarkan Sektor

Berdasarkan penggunaannya, kredit UMKM perbankan

Kualitas kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan

di Jawa Tengah lebih banyak disalurkan ke dalam skim

IV 2016 mengalami penurunan untuk setiap jenis

kredit modal kerja dengan porsi 80,26% dari total

penggunaannya. NPL kredit modal kerja UMKM pada

kredit yang diberikan kepada UMKM. Sementara itu,

triwulan IV 2016 tercatat sebesar 3,01%, menurun

kredit yang disalurkan ke dalam skim kredit investasi


sebesar 19,74%. Komposisi tersebut masih relatif sama

sebesar 3,48%. Sementara itu, NPL kredit investasi

dengan tren 5 tahun terakhir.

UMKM Jawa Tengah menurut menjadi sebesar 3,00%,

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan ke dalam skim kredit modal kerja pada triwulan IV 2016 meningkat sebesar 11,84% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,56%. Dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang sebesar 9,20% (yoy), laju kredit modal kerja sektor UMKM Jawa Tengah masih mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada triwulan ini. Sementara itu, laju kredit investasi UMKM Jawa Tengah pada triwulan laporan menunjukan kondisi yang positif. Laju kredit investasi UMKM triwulan IV 2016 tumbuh sebesar 32,57% (yoy), meningkat dari triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 30,37% (yoy). Pertumbuhan kredit investasi UMKM Jawa Tengah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 6,35% (yoy).

dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,85%.

85




86


%, YOY

80 RP TRILIUN 70 60

3

%,YOY

RP TRILIUN

5

40

50

30

40

2

4

1

3

20

30

10

20

0

10 0

60 50

-10 I

II III 2012

IV

I

II III 2013

KREDIT MODAL KERJA UMKM KREDIT INVESTASI UMKM

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI UMKM (RHS) PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)

Grafik 4.46 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasarkan Penggunaan

II III 2016

I

IV

-1

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

NOMINAL NPL KREDIT MODAL KERJA UMKM NOMINAL NPL KREDIT INVESTASI UMKM

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

PERSENTASE NPL KREDIT MODAL KERJA UMKM - RHS PERSENTASE KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)

Grafik 4.47 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM Berdasarkan Penggunaan

IV

BAB

V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH Transaksi ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 dapat berjalan lancar dengan dukungan sistem pembayaran tunai dan non tunai yang aman, efisien, mudah diakses, serta melindungi konsumen. Perkembangan transaksi keuangan non tunai melalui SKNBI tumbuh positif seiring dengan meningkatnya transaksi pada akhir tahun. Pengelolaan uang Rupiah mencatatkan peningkatan net inflow dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia telah melakukan pengeluarandanpengedaran 11 (sebelas) pecahan uang Rupiah Tahun Emisi 2016.

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Aktivitas sistem pembayaran non tunai melalui Sistem

sebelumnya yang tercatat sebesar 18.545 transaksi per

Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan

hari. Sejalan dengan volume transaksi, nilai transaksi

IV 2016 tumbuh positif, baik secara volume maupun

yang diproses melalui SKNBI juga tumbuh positif

nominal. Selama triwulan IV 2016 volume transaksi

sebesar 2,35% (qtq). Rata-rata nilai transaksi pada

kliring yang diselesaikan melalui SKNBI sebesar

periode pelaporan sebesar Rp818,59 miliar per hari

1.202.339 Data Keuangan Elektronik (DKE).

atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya

Pertumbuhan transaksi kliring pada triwulan pelaporan

sebesar Rp799,77 miliar per hari.

secara volume dan nominal mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar masing-masing 23,28% (yoy) dan 19,20% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 7,29% (yoy) dan 16,04% (yoy). Sejalan dengan peningkatan volume transaksi kliring, penyelesaian nilai transaksi kliring pada periode pelaporan tercatat sebesar Rp51,57 triliun atau lebih tinggi dibandingkan nilai transaksi pada

Pertumbuhan tahunan rata-rata perputaran kliring harian pada triwulan IV 2016 menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, baik secara volume maupun nilai transaksi. Pada triwulan laporan volume penyelesaian transaksi tumbuh sebesar 17,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang tumbuh sebesar 30,79% (yoy). Pertumbuhan tersebut

triwulan IV 2015 sebesar Rp43,27 triliun.

mengalami perbaikan dibandingkan pertumbuhan Secara triwulanan, perputaran transaksi kliring

pada triwulan IV 2015 yang tumbuh 14,44% (yoy).

menunjukkan tren yang membaik. Volume perputaran

Sedangkan dari sisi nominal, penggunaan sistem

kliring pada triwulan IV 2016 tumbuh sebesar 8,06%

pembayaran non tunai tercatat tumbuh 13,52% (yoy),

(qtq), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya

lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada

yang tercatat kontraksi sebesar 10,32% (qtq). Nilai

triwulan III 2016 dan triwulan IV 2015 yang masing-

nominal perputaran kliring juga mencatat

masing tumbuh sebesar 34,30% (yoy)dan 23,77%

pertumbuhan positif sebesar 7,47% (qtq) setelah

(yoy).

mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan III 2016 sebesar 19,58% (qtq).

Peningkatan aktivitas penyelesaian transaksi melalui sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank

Rata-rata harian jumlah transaksi yang dikliringkan

Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa

pada triwulan IV 2016 sebanyak 19.085 transaksi per

Tengah pada triwulan laporan, yang salah satunya

hari, lebih tinggi 2,91% (qtq) dibandingkan triwulan

ditunjukkan dengan peningkatan indikator rata-rata

1,000

RP MILIAR

RIBU TRANSAKSI

20

18 800

75,0 %, YOY

INDEKS

250

60,0

200

45,0

150

30,0

100

15,0

50

16 600

14

400

12 I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

NOMINAL SKNBI

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

VOLUME - SKALA KANAN

Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah

,0

IV

I -15,0

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

PERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - VOLUME PERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - NOMINAL INDEKS PENJUALAN RIIL - SKALA KANAN SALDO BERSIH TERTIMBANG SKDU - SKALA KANAN

Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan SBT SKDU

IV

(50)

89




90


1.400

70.000

RIBU TRANSAKSI

1.200

60.000

1.000

50.000

800

40.000

600

30.000

400

20.000

200

10.000

RP MILIAR

-

I

II III 2012

IV

SEMARANG

I SOLO

II III 2013

IV

I

PURWOKERTO

II III 2014 TEGAL

IV

I

KUDUS

II III 2015

PEKALONGAN

IV

I

II III 2016

IV

I

II III 2012

IV

SEMARANG

LAINNYA

Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

I SOLO

II III 2013

IV

PURWOKERTO

I

II III 2014 TEGAL

IV KUDUS

I

II III 2015 PEKALONGAN

IV

I

II III 2016

IV

LAINNYA

Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil dari Survei Penjualan

Perputaran kliring di Jawa Tengah pada triwulan

Eceran (SPE). Pada triwulan IV 2016, IPR tercatat sebesar

laporan masih didominasi oleh transaksi kliring debet

189,60 lebih tinggi 2,43 poin dibandingkan triwulan

penyerahan berupa penyerahan cek dan bilyet giro

sebelumnya sebesar 187,17 serta meningkat 4,87 poin

(BG). Sementara itu jumlah rata-rata harian penarikan

dibandingkan triwulan IV 2015. Pertumbuhan ini juga

cek dan BG kosong pada triwulan laporan mengalami

dikonfirmasi oleh dunia usaha yang tercermin dari

penurunan dari sisi volume dan nominal dibandingkan

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil dari Survei Kegiatan

triwulan sebelumnya. Rata-rata cek dan BG kosong

Dunia Usaha (SKDU) yang berada pada level 19,46%.

yang dikliringkan per hari pada triwulan laporan sebanyak 199 warkat per hari atau lebih rendah 5,33%

Perputaran kliring terbesar masih didominasi kota Semarang dan Solo sebagai pusat perekonomian di Jawa Tengah. Pangsa transaksi kliring terbesar secara volume dan nominal masih dicatat kota Semarang yaitu masing-masing sebesar 44,73% dan 42,80%. Daerah kedua di Jawa Tengah yang mencatatkan pangsa

(qtq) dari triwulan sebelumnya sebanyak 210 warkat per hari. Sejalan dengan penurunan penarikan cek dan BG kosong, nilai penarikan cek dan BG kosong menurun 65,14% (qtq) menjadi Rp8,43 miliar per hari dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp24,18 miliar per hari.

transaksi kliring tertinggi adalah Solo dengan pangsa volume sebesar 24,10% dan 27,79% dari sisi nominal. Secara volume, kota-kota yang memiliki pangsa

5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

perputaran kliring terbesar selanjutnya adalah

Pergerakan uang kartal melalui Bank Indonesia di

Purwokerto, Kudus, dan Tegal. Sementara kota-kota

Semarang, Solo, Purwokerto dan Tegal masih

yang memiliki pangsa perputaran nilai kliring terbesar

mengikuti pola historisnya. Aliran uang kartal

adalah Purwokerto, Kudus, dan Pekalongan.

menunjukkan adanya penipisan net inflow dibanding triwulan sebelumnya. Posisi net inflow menurun

30,0

RP MILIAR

LEMBAR

25,0

360

signifikan sebesar 83,24% (qtq) dari Rp15,74 triliun

320

pada triwulan III 2016 menjadi Rp2,63 triliun pada

280

triwulan IV 2016. Uang kartal masuk ke Bank Indonesia

240

(inflow) menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar

20,0 15,0 10,0

200

5,0 I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

NOMINAL

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

VOLUME - SKALA KANAN

Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

I

II III 2016

IV

44,91% (qtq) dari Rp26,62 triliun menjadi Rp14,67 triliun. Sedangkan aliran uang kartal keluar dari Bank Indonesia ke perbankan dan masyarakat (outflow)

meningkat 10,54% (qtq) dari Rp10,88 triliun menjadi

outflow dalam beberapa tahun terakhir. Pola net inflow

Rp12,01 triliun. Penipisan net inflow pada triwulan

yang terjadi di Semarang dan Solo dipengaruhi adanya

laporan tidak terlepas dari pola siklikal pada akhir

aliran uang kartal yang masuk dari wilayah lainnya,

tahun. Pada triwulan IV 2016 terjadi peningkatan

mengingat kedua daerah tersebut merupakan pusat

kebutuhan uang kartal masyarakat terkait dengan

kegiatan industri dan perdagangan di Jawa Tengah.

persiapan Natal dan Tahun Baru, keperluan belanja pemerintah, serta realisasi investasi, sehingga pada

Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis

periode tersebut terjadi kenaikan outflow.

pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi Secara tahunan, posisi inflow di Jawa Tengah

layak edar, Bank Indonesia aktif melakukan pelayanan

menunjukkan peningkatan dari tumbuh sebesar

kas. Layanan kas dilakukan di dalam kantor Bank

4,22% (yoy) pada triwulan III 2016, menjadi sebesar

Indonesia dan di luar kantor, sehingga dapat

16,57% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Layanan

perkembangan tahunan posisi outflow tumbuh 2,92%

kas di luar kantor atau yang disebut dengan kas keliling

(yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya

rutin dilakukan di dalam kota lokasi Bank Indonesia

yang tumbuh negatif sebesar 35,81% (yoy). Dengan

serta menjangkau daerah terpencil. Pada triwulan IV

demikian, posisi net inflow pada triwulan IV 2016

2016, kegiatan kas keliling dilaksanakan sebanyak 67

mengalami pertumbuhan positif sebesar 195,00%

kali, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya

(yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang

sebanyak 54 kali. Selama kegiatan kas keliling di

tumbuh sebesar 83,18% (yoy). Pola historis Jawa

triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan uang

Tengah yang mencatatkan net inflow tidak terlepas dari

Rupiah sebesar Rp57,91 miliar yang dilayani oleh

karakteristik Jawa Tengah sebagai basis produksi dan

seluruh kantor Bank Indonesia di Jawa Tengah. Jumlah

perdagangan. Dengan karakteristik tersebut, aliran

ini meningkat 139,72% (yoy) dibandingkan periode

uang kartal dari daerah lain masuk ke dalam sistem

yang sama tahun sebelumnya serta tumbuh positif

perbankan di Jawa Tengah, yang selanjutnya disetorkan

94,42% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Kas

kembali ke kantor-kantor Bank Indonesia di Jawa

keliling dapat melayani penukaran uang kepecahan

Tengah sehinga mendorong posisi net inflow di Jawa

yang lebih kecil maupun menukarkan uang Rupiah

Tengah yang relatif tinggi.

lusuh menjadi uang Rupiah Layak Edar.

Jika dilihat secara spasial, pola aliran uang kartal melalui

Peningkatan signifikan frekuensi dan nominal kas

Bank Indonesia Semarang dan Solo selalu

keliling pada triwulan IV 2016 ini juga merupakan salah

menunjukkan pola net inflow, sedangkan Purwokerto

satu upaya Bank Indonesia untuk mengedarkan uang

dan Tegal beberapa kali cenderung mencatatkan net

Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 sebagai pelaksanaan 8

30 RP TRILIUN

RP TRILIUN

25

6

20 15

4

10 5

2

(5)

(1)

(10) (15) (20)

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

INFLOW

IV

I

OUTFLOW

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

NET INFLOW/(OUTFLOW)

Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

IV

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

(3) SEMARANG

SOLO

PURWOKERTO

TEGAL

Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

IV

91




92


70

60

60

50

50

40

40 30 30 20

20 10

10

0

0

I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

II

2015 NOMINAL KAS KELILING

III

IV

2016

9 RP TRILIUN

RASIO (%)

8 7

40

6 5

30

4

20

3 2

10

1 --

60 50

I

II III 2012

FREKUENSI KAS KELILING - SKALA KANAN

IV

I

II III 2013

IV

PEMUSNAHAN

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

-

% PEMUSNAHAN/INFLOW - SKALA KANAN

Grafik 5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

Grafik 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

amanat UU Mata Uang. Pada 19 Desember 2016

Sepanjang 2016, jumlah uang palsu yang ditemukan di

Presiden Republik Indonesia meresmikan pengeluaran

Jawa Tengah sebanyak 25.948 lembar. Jumlah ini

dan pengedaran 11 (sebelas) pecahan uang Rupiah

mengalami kenaikan 10,25% dibandingkan tahun lalu

Tahun Emisi (TE) 2016 yang terdiri dari 7 (tujuh) pecahan

dengan temuan uang palsu sebanyak 23.535 lembar.

uang Rupiah kertas dan dan 4 (empat) pecahan uang

Sebagai pusat perekonomian Jawa Tengah, mayoritas

Rupiah logam. Uang Rupiah kertas terdiri dari pecahan

uang palsu ditemukan di Semarang (45,49%).

Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000,

Sementara pangsa penemuan uang palsu di kota lain

Rp2.000 dan Rp1.000. Sementara itu, uang Rupiah

adalah Solo (28,38%), Tegal (13,91%), dan Purwokerto

logam terdiri dari pecahan Rp1.000, Rp500, Rp200 dan

(12,21%). Secara nominal, uang palsu yang paling

Rp100.

banyak ditemukan dalam pecahan Rp100.000

Sebagai upaya mendorong clean money policy, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Semarang, Solo, Purwokerto dan Tegal secara rutin melakukan kegiatan

sebanyak 13.758 lembar (53,02%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak 11.609 lembar (44,74%). Sedangkan uang palsu dalam pecahan lainnya memiliki

penarikan uang yang lusuh, cacat, sudah dicabut, dan

pangsa masing-masing pecahan kurang dari 2%.

ditarik dari peredaran, untuk selanjutnya disortir dan

Penemuan tersebut antara lain berasal dari klarifikasi

diganti dengan uang rupiah layak edar. Hal tersebut

perbankan ke Bank Indonesia (93,35%), hasil setoran

dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan

bank (2,97%), serta setoran masyarakat melalui loket

meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke

penukaran (2,49%), temuan kepolisian (1,18%), serta

masyarakat. Pemusnahan uang rupiah tidak layak edar

klarifikasi masyarakat ke Bank Indonesia (0,01%).

di Jawa Tengah pada triwulan laporan sebesar 39,74% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 31,31%. 12.000 LEMBAR 10.000 8.000 6.000

53,02%

44,74%

1,07%

1,17%

4.000 2.000 SEMARANG

SOLO 100,000

50,000

PURWOKERTO 20,000

PECAHAN < 10.000

Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

TEGAL 100.000

50.000

20.000

PECAHAN < 10.000

Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

tahun baru. Wisatawan asing yang berkunjung ke Jawa Tengah melalui Bandara Ahmad Yani – Semarang maupun Bandara Adi Sumarmo – Solo pada triwulan 1,18%

93,35%

2,97%

2,49%

laporan tercatat sebesar 6.397 kunjungan, lebih tinggi

0,01%

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5.954 kunjungan. KLARIFIKASI BANK

KEPOLISIAN

SETORAN BANK

MASYARAKAT

KLARIFIKASI MASYARAKAT

Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi,

Grafik 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan

5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing

Bank mencapai Rp318,89 miliar atau menurun 2,34%

Terdapat 28 penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran

Rp326,55 miliar. Transaksi penjualan juga mengalami

Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang memiliki izin

penurunan sebesar 2,05% (qtq) menjadi Rp321,01

dari Bank Indonesia di Jawa Tengah. Dari jumlah

miliar dari Rp327,72 miliar pada triwulan sebelumnya.

tersebut, 53,58% (15 KUPVA) terdapat di wilayah kerja

Secara tahunan, transaksi pembelian dan penjualan

KPwBI Provinsi Jawa Tengah, masing-masing 5 KUPVA

mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar

di wilayah KPwBI Solo dan Purwokerto (17,85%) dan 3

15,09% (yoy) dan 14,57% (yoy).

(qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar

KUPVA di wilayah KPwBI Tegal (10,72%). Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA

Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi

Bukan Bank tersebut pada triwulan pelaporan

pada triwulan IV 2016 (41,72%) yang diikuti oleh Dolar

mencapai Rp639,89 miliar atau tumbuh negatif sebesar

Singapura (SGD, 22,11%), Yen Jepang (JPY, 6,51%),

2,20% (qtq), mengalami perbaikan dibandingkan

Euro (EUR, 6,21%), dan Ringgit Malaysia (MYR,

triwulan sebelumnya yang kontraksi 5,16% (qtq).

5,83%). Penggunaan USD masih mendominasi

Secara tahunan, transaksi penukaran valuta asing

transaksi di Jawa Tengah seiring dengan peran USD

mengalami peningkatan sebesar 14,83% (yoy) atau

sebagai mata uang internasional.

mengalami perbaikan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh negatif

Penyempurnaan ketentuan tentang KUPVA melalui

sebesar 18,58% (yoy). Peningkatan transaksi ini sejalan

penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor

dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke

18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran

Jawa Tengah sebesar 15,14% (yoy) pada libur Natal dan

Valuta Asing Bukan Bank tanggal 3 Oktober 2016

750

120

750

600

80

600

450

40

450

300

0

300

150

(40)

150

(80)

-

-

%, YOY

RP MILIAR

I

II III 2012

PEMBELIAN

IV

I

PENJUALAN

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

PERTUMBUHAN TRANSAKSI - SKALA KANAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

KUNJUNGAN WISMAN - SKALA KANAN

Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

RP MILIAR

I

II III 2012

IV

I USD

II III 2013 SGD

IV

I MYR

II III 2014 EUR

IV JPY

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

LAINNYA

Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah

IV

93




94


diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih

Hingga periode pelaporan, terdapat 9.384 agen LKD

jelas dalam penyelenggaraan KUPVA oleh lembaga

mitra perbankan di Jawa Tengah. Jumlah ini meningkat

bukan bank, meningkatkan tata kelola yang baik, serta

58,73% dibandingkan jumlah agen LKD pada akhir

mendorong perkembangan industri KUPVA menjadi

2015 sebesar 5.912 agen LKD. Kenaikan signifikan

lebih sehat dan efisien. Bank Indonesia aktif melakukan

pada jumlah agen LKD juga diikuti dengan kenaikan

pengawasan dan memberikan pembinaan kepada

volume dan nilai transaksi yang dilayani oleh agen LKD.

KUPVA serta melakukan upaya persuasif kepada

Pada triwulan IV 2016 tercatat 1,27 juta transaksi

KUPVA yang belum berizin agar dapat memperoleh izin

dengan nilai 1.038,66 miliar telah dilayani oleh agen

selambat-lambatnya tanggal 7 April 2017. Kedua hal

LKD. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding periode

tersebut dilakukan agar dapat mendukung

triwulan sebelumnya dengan kenaikan volume dan nilai

pembentukan iklim sistem pembayaran yang aman,

masing-masing sebesar 39,47% dan 25,91%. Seiring

lancar, efisien, serta melindungi konsumen.

dengan diterbitkannya Peraturan Bank Inodnesia Nomor 18/17/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016

5.4. Perkembangan Akses Keuangan

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank

Sebaran jaringan kantor bank umum masih terpusat di

Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang

kota-kota dengan aktivitas perekonomian yang tinggi

Elektronik (Electronic Money), penyelenggara LKD yang

di Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi kota yang

semula terbatas pada Bank Umum BUKU 4 akan

paling banyak dilayani perbankan dengan pangsa

menjadi lebih luas karena Bank Umum BUKU 3 dan BPD

jaringan kantor perbankan sebesar 26,47% terhadap

dengan BUKU 1 dan 2 dapat mengajukan menjadi

total jaringan kantor perbankan di Jawa Tengah, disusul

Penyelenggara LKD. Dengan kebijakan Bank Indonesia

Kota Solo dengan pangsa 13,72%. Sementara pangsa

tersebut serta dengan adanya program-program

jaringan kantor bank di kota lainnya kurang dari 10%.

bantuan pemerintah yang penyalurannya melalui agen

Bank Indonesia mendorong perluasan jangkauan

LKD mendorong perbankan untuk dapat memberikan

layanan keuangan hingga ke daerah terpencil yang

kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat

belum dilayani jaringan kantor perbankan melalui

dalam mendapatkan layanan keuangan dengan aman

penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD).

dan biaya terjangkau melalui agen LKD mitra perbankan.

10.000 KOTA SEMARANG KOTA SOLO KAB. BANYUMAS KOTA TEGAL KOTA MAGELANG KAB. CILACAP KOTA PEKALONGAN KAB. KUDUS LAINNYA KAB. SUKOHARJO KAB. KEBUMEN KAB. SEMARANG

25% 13% 7% 7% 4% 4% 3% 3% 29% 2% 2% 1%

RP MILIAR

JUMLAH AGEN

1.000

8.000

800

6.000

600 4.000 400 2.000

200

0

0 1

2

3

4

5

JUMLAH AGEN LKD

Grafik 5.15 Sebaran Jaringan Kantor Bank di Jawa Tengah

1.200

6

7

8

9

10

JUMLAH TRANSAKSI AGEN LKD

Grafik 5.16 Realitas Jumlah Agen LKD

11

12


PERAN UANG ELEKTRONIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM BANYUMAS SMART CITY

SUPLEMEN III

Smart City sebagai sebuah konsep pengelolaan suatu

tujuan untuk mendapatkan arah kebijakan

kota yang bertumpu pada pemanfaatan Teknologi

pembangunan smart economy, serta mendapatkan

Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup konsep

model implementasi smart economy.

sensing (mendeteksi), understanding (memahami), dan acting (melakukan aksi) terhadap kehidupan di suatu wilayah pemerintahan, kebijakan, orang dan semua yang terlibat di dalamnya secara saling terkait. Dengan konsep Smart City ini merupakan saat yang tepat bagi pemerintah kota maupun kabupaten untuk mulai mengadopsi dan meningkatkan inovasi-inovasi dalam bidang TIK untuk meningkatkan taraf layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dalam memaksimalkan potensi kota yang dimiliki melalui konsep smart city dapat menjadi tahap awal

Pengumpulan data untuk kajian ini, didapatkan melalui data primer dan sekunder, dengan menggunakan perpaduan metode kuantatif dan kualitatif, yang dilanjutkan dengan membuat daftar potensi dan langkah-langkah pengembangan smart economy Banyumas, kemudian diakhiri dengan penyusunan roadmap dan model implementasi smart economy. Dalam mendapatkan data yang valid, kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui; kuesioner, wawancara, kajian dokumen, kajian regulasi dan tinjauan fisik.

dalam meningkatkan potensi ekonomi di Kabupaten

Berdasarkan hasil penilaian smart economy melalui

Banyumas. Namun untuk mencapai ini diperlukan

analisis data sekunder Kabupaten Banyumas, diperoleh

persiapan dan acuan yang baik. Langkah awal untuk

hasil bahwa level kematangan economi kabupaten

membangun Kabupaten dengan ekonomi cerdas

berada pada posisi scattered dengan nilai 40. Hal ini

tersebut, salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh

diperoleh melalui perhitungan terhadap empat

Kabupaten Banyumas adalah perencanaan yang matang

komponen utama ekonomi yaitu pusat bisnis,

yang dapat dijadikan sebagai panduan makro dalam

pendidikan, industri dan sumber daya yang didukung

penentuan kebijakan dan strategi daerah pada tingkat

oleh tiga komponen pendukung yaitu layanan TIK, tata

yang ditetapkan disesuaikan dengan arah

kelola dan sumber daya manusia sebagai enabler. Kondisi

pengembangan dan kebijakan perencanaan pada

pusat ekonomi Kabupaten Banyumas cukup baik jika

tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu, kajian

dibanding dengan kondisi umum ekonomi di Jawa

pengembangan smart economy dilakukan dengan

Tengah. Kondisi ini didukung oleh ketercukupinya

Gambar Metodologi Penelitian Smart City

Grak Kondisi Infrastruktur Penunjang Program Banyumas Smart City

95

96


SUPLEMEN III keberadaan pasar dan kemudahan akses terhadap

diperhatikan terutama adalah digitalisasi dan integrasi

kebutuhan pokok yang disediakan pasar. Selain itu,

data. Kemudian sensor atau pengawasan dan

tingginya kondisi ekonomi Kabupaten Banyumas juga

pengambilan solusi secara cerdas terhadap masing-

dipengaruhi oleh beberapa sektor seperti kondisi

masing bidang.

keuangan Kabupaten, peningkatan ekspor yang berasal dari kayu dan minyak serta pencapaian pendapatan daerah yang berasal dari pajak melampaui target yang telah ditentukan. Kondisi Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas cukup baik. Hal ini didukung dengan keberadaan sekolah dan rasio guru yang sangat

Menurut hasil analisa ANP, E-payment adalah top priority alternative untuk pengembangan smart economy di Banyumas. Pada dasarnya, penggunaan e-payment mampu memberikan kenyamanan untuk masyarakat Banyumas, Karena fiturnya yang hanya memerlukan

mencukupi. Selain itu, peningkatan ekonomi juga

informasi akun untuk melakukan suatu transaksi;

didukung oleh penyediaan sumber daya alam yang

memasukan username dan password. Disamping itu,

diperoleh dari hasil pertanian, peternakan dan

penggunaan e-payment juga akan menguntungkan bagi

perikanan.

pelaku bisnis, Karena biaya akan semakin rendah dan efficient dengan tidak perlunya postage.

Sedangkan berdasarkan hasil survey masyarakat, dilakukan juga pemetaan terhadap 5 prioritas

Dampak ekonomi yang terjadi terhahap implementasi

penanganan kota terkait Pengembangan Implementasi

smart economy meliputi faktor eksternal dan internal

Smart City di Kabupaten Banyumas, yaitu:

seperti; politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan

1. Lowongan pekerjaan baru

teknologi, serta daya Tarik persaingan ekonomi di

2. Peningkatan ekonomi

kabupaten Banyumas untuk menuju ekonomi yang

3. Pengembaangan ekonomi makro dan mikro

cerdas.

4. Transportasi publik yang bersih dan lebih baik 5. Masyarakat mempunyai kemampuan baru

Berdasarkan hasil analisis ANP dikembangkan roadmap sebagai modal dalam pengembangan Smart Economy

Secara umum kondisi ekonomi di Kabupaten Banyumas

Banyumas. Seperti telah disampaikan sebelumnya

berada pada posisi scaterred dengan nilai 55,94. Untuk

roadmap utama dari smart economy ini berisikan inisiatif

mencapai posisi ideal ada beberapa hal yang harus

– inisiatif yang didapat dari hasil analisis dan FGD yang

Gambar Struktur ANP untuk menentukan Pengembangan Smart Economy di Banyumas

Tabel Hasil Analisis ANP


SUPLEMEN III dilakukan dengan para stakeholder di kabupaten

yang masih awam terhadap penggunaan transaksi

Banyumas. Berdasarkan inisiatif tersebut dilakukan

nontunai. Pemilihan warna yang cerah dan berwarna

analisis ANP untuk menenetukan prioritas dan tingkat

pada logo siNona menunjukkan sebuah semangat baru,

kepentingan dari inisiatif. Sehingga didapatlah 10

mencerminkan keberagaman masyarakat Banyumas,

initiatif utama dengan intiatif tertinggi adalah

dan mudah diingat secara visual. Keseluruhan rangkaian

pengembangan smart payment yang diikuti oleh

kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk

pengembangan infrastruktur. Lebih detail roadmap

mewujudkan inklusifitas keuangan masyarakat dan Less

dapat dilihat pada gambar dibawah.

Cash Society di Kab. Banyumas serta merupakan satu langkah untuk menuju Banyumas Smart City.

Bank Indonesia Purwokerto beserta Perbankan dan Pemerintah Kabupaten Banyumas juga secara langsung mengejawantahkan hasil kajian tersebut dengan menjadikan bulan Oktober-Desember 2016 sebagai momentum untuk menuju smart economy-smart city Banyumas dengan meluncurkan Kegiatan Festival siNona (Transaksi Non Tunai) yang merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi non tunai serta elektronifikasi transaksi di Banyumas. Pemilihan kata siNona yang merupakan kependekan kata dari Transaksi Non Tunai adalah semata-mata untuk memberikan impresi awal yang menarik bagi masyarakat

Gambar Roadmap Smart Economy Secara Umum

97

BAB

VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 relatif membaik, tercermin dari menurunnya pengangguran dan berkurangnya kemiskinan. Namun demikian, indikator Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami perlambatan. Kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah pada Agustus 2016 sedikit mengalami perbaikan, tercermin dari menurunnya persentase pengangguran di tengah stabilnya jumlah penduduk angkatan kerja. Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, NTP pada triwulan laporan mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

6.1. Ketenagakerjaan Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah

Sementara itu, terdapat tantangan

meningkat, mencerminkan potensi ketersediaan

ketenagakerjaan yang dihadapi Jawa Tengah

tenaga kerja pada Agustus 2016 yang meningkat

seiring dengan meningkatnya penduduk bukan

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada

angkatan kerja. Kelompok ini mengalami

Agustus 2016 jumlah penduduk usia kerja Jawa Tengah

peningkatan 3,42%; dari sebelumnya 8,19 juta orang

sebesar 25,78 juta orang, atau meningkat 1,14%

pada Agustus 2015 menjadi 8,47 juta orang pada

dibandingkan dengan Agustus 2015 yang berjumlah

Agustus 2016.

25,49 juta orang. Kondisi ini mencerminkan besarnya potensi tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal

Meskipun demikian, peningkatan penduduk bukan

kuantitas penduduk usia produktif.

angkatan kerja ini masih lebih rendah dibandingkan Agustus 2015 dan Februari 2016 yang masing-masing

Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi

mencatatatkan pertumbuhan 7,20% dan 9,50%.

angkatan kerja relatif stabil pada triwulan

Peningkatan ini mengindikasikan adanya fenomena

laporan. Jumlah angkatan kerja meningkat sebesar

meningkatnya pengangguran sukarela, atau

0,06% dibandingkan dengan periode yang sama tahun

memutuskan untuk melanjutkan pendidikan

sebelumnya, yaitu dari 17,30 juta orang menjadi

sebagaimana tercermin pada data jumlah penduduk

sebanyak 17,31 juta orang. Pertumbuhan yang

usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan latar

cenderung stabil ini lebih baik dibandingkan dengan

belakang pendidikan menengah per Agustus 2016

penurunan pertumbuhan angkatan kerja pada Agustus

mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang

2015 dan Februari 2016, yang mengindikasikan berkurangnya penduduk angkatan kerja pada periode sebelumnya.

bersekolah ini meningkat sejalan dengan tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah yang terus terjadi dalam beberapa tahun

Jumlah penduduk yang bekerja meningkat, dengan jumlah pengangguran yang terus menurun. Pada Agustus 2016, penduduk bekerja tercatat sebesar 16,51 juta, meningkat 0,43% dibandingkan Agustus 2015 yang sebesar 16,44 juta. Adapun jumlah pengangguran sebesar 800 ribu, turun 6,98% dari sebelumnya sebesar 860 ribu pada periode yang sama tahun lalu.

terakhir. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada triwulan laporan juga mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. TPAK, yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, mengalami penurunan

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Jawa Tengah Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang) 2013

STATUS PEKERJAN UTAMA ANGKATAN KERJA BEKERJA PENGANGGURAN BUKAN ANGKATAN KERJA

2014

2015

2016

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

17,46

17,52

17,72

17,55

18,29

17,30

17,91

Agustus 17,31

16,5

16,47

16,75

16,55

17,32

16,44

17,16

16,51

0,96

1,05

0,97

1

0,97

0,86

0,75

0,8

7,32

7,36

7,26

7,64

7,05

8,19

7,72

8,47

PENDUDUK USIA KERJA

24,78

24,88

24,98

25,19

25,34

25,49

25,63

25,78

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) %

70,46

70,42

70,93

69,68

72,19

67,86

69,89

67,15

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)%

5,50

5,99

5,45

5,68

5,31

4,99

4,20

4,63

PEKERJA TIDAK PENUH

4,73

5,21

4,85

4,9

4,91

4,51

4,97

4,22

SETENGAH PENGANGGUR PARUH WAKTU *Data diolah dari Sakernas 2013-2015 Sumber : BPS Jawa Tengah

1,9

1,49

1,28

1,19

1,18

1,07

1,23

1,02

2,83

3,72

3,57

3,71

3,73

3,44

3,74

3,2

101




KETENAGAKERJAAN DAN 102 KESEJAHTERAAN

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Jawa Tengah Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (juta orang) 2013

STATUS PEKERJAN UTAMA

2014

2015

2016

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

PERTANIAN

5,05

5,17

5,19

5,17

5,39

4,71

5,16

5,07

INDUSTRI

3,31

3,11

3,31

3,17

3,33

3,27

3,22

3,25

Agustus

PERDAGANGAN

3,76

3,69

3,72

3,72

4,01

3,80

4,11

3,71

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN

2,14

2,51

2,15

2,19

2,28

2,08

2,39

2,04

LAINNYA**

2,19

1,99

2,38

2,3

2,31

2,58

2,28

2,44

TOTAL

16,45

16,47

16,75

16,55

17,32

16,44

17,16

16,51

*Data diolah dari Sakernas 2013-2015 ** Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan Sumber : BPS Jawa Tengah

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

lebih fleksibel dan tidak memerlukan pendidikan yang

TPAK Jawa Tengah pada Agustus 2016 tercatat sebesar

tinggi. Hal ini tercermin dari latar belakang pendidikan

67,15%, turun dibandingkan Agustus 2015 yang

SD yang mendominasi, yakni sebesar 51,12% dari total

tercatat sebesar 67,86%. Namun demikian, TPAK Jawa

angkatan kerja di Jawa Tengah. Ditinjau dari

Tengah ini masih lebih baik dibandingkan dengan

subkategorinya, peningkatan ini diperkirakan berasal

nasional yang tercatat sebesar 66,34%.

dari adanya persepsi tingginya kesejahteraan petani di beberapa sektor tercermin dari NTP subsektor

Struktur lapangan pekerjaan relatif tidak mengalami perubahan. Sektor Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga

peternakan, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan yang hampir selalu di atas 100 dalam 4 tahun terakhir.

kerja di Jawa Tengah. Pada Agustus 2016, lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 5,07

Selanjutnya, lapangan usaha perdagangan menempati

juta orang atau 30,71% dari total penduduk yang

posisi kedua dengan menyerap 3,71 juta orang atau

bekerja di Jawa Tengah. Angka ini meningkat

22,47% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah.

dibandingkan Agustus 2015 yang mencatatkan tenaga

Sementara lapangan usaha industri pengolahan

kerja di sektor Pertanian, yakni sebanyak 4,71 juta

menempati posisi ketiga dengan menyerap 3,25 juta

orang atau 28,65% dari total penduduk bekerja.

orang atau 19,69% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah.

Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan yang cukup

Jenis pekerjaan yang dominan pada Agustus 2016

signifikan, yakni sebesar 7,64% dibandingkan dengan

adalah kelompok orang yang bekerja sebagai

periode yang sama di tahun lalu. Berdasarkan hasil

buruh/karyawan/pegawai. Jumlah kelompok orang

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Jawa Tengah

yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai

2015, pertanian banyak menyerap tenaga kerja karena

mencapai 5,74 juta orang, atau bertambah 0,03 juta orang dibandingkan dengan posisi Agustus 2015 yang

112 INDEKS

mencapai 5,71 juta orang. Apabila jumlah kelompok

110

tersebut ditambahkan dengan kelompok berusaha

108 106

dibantu buruh tetap akan membentuk proksi pekerja

104

sektor formal. Data pada bulan Agustus 2016 mencatat

102 100

jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak

98 96 I

II III 2013

IV

I

PETERNAKAN

II III 2014

IV

I

II III 2015

TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

IV

I

II

III

IV

2016 PERIKANAN

Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Peternakan dalam 4 Tahun Terakhir

6,24 juta orang atau menurun 0,79% dibandingkan posisi Agustus 2015 sebanyak 6,29 juta orang. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya orang yang berusaha

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (juta orang) 2013

STATUS PEKERJAN UTAMA

2014

2015

2016

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

1, BERUSAHA SENDIRI

2,81

2,66

2,82

2,86

3,03

2,68

2,86

2,63

2, BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP

2,93

3,34

2,93

3,19

3,01

2,94

3,35

3,09

3, BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP

0,57

0,54

0,62

0,64

0,57

0,58

0,54

0,50

4, BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI

5,43

5,15

5,74

5,25

6,09

5,71

5,89

5,74

5, PEKERJA BEBAS

2,48

2,02

2,29

2,18

2,25

2,34

2,2

2,3

6, PEKERJA TAK DIBAYAR

2,29

2,76

2,36

2,43

2,37

2,19

2,32

2,25

16,51

16,47

16,76

16,55

17,32

16,44

17,16

16,51

TOTAL

Agustus

* Februari - Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang Proyeksi Penduduk yang digunakan pada Februari 2014 ** Estimasi ketenagakerjaan Februari dan Agustus 2014 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang) PENDUDUK YANG BEKERJA PEKERJA TIDAK PENUH SETENGAH PENGANGGUR

2013 Februari

2014 Februari

2015 Agustus

2016 Agustus

Februari

Februari

Agustus

5,21

4,85

4,90

4,91

4,51

4,97

4,22

1,49

1,28

1,19

1,18

1,07

1,23

1,02

3,72

3,57

3,71

3,73

3,44

3,74

3,2

PEKERJA PENUH

11,26

11,90

11,65

12,41

11,92

12,19

12,29

TOTAL

16,47

16,75

16,55

17,32

16,43

17,16

16,51

PEKERJA PARUH WAKTU

* Data diolah dari Sakernas 2013-2015

dibantu buruh tetap dari 0,58 juta orang menjadi 0,50

Perbaikan terjadi pada penduduk yang bekerja dengan

juta orang. Apabila dibandingkan dengan total yang

latar belakang SMP ke atas. Jumlah penduduk yang

bekerja, jumlah pekerja sektor formal di Jateng pada

bekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada

Agustus 2016 sebesar 37,80% atau menurun

Agustus 2016 tercatat sebanyak 8,07 juta orang atau

dibandingkan posisi Agustus 2015 sebesar 38,26%.

meningkat dibandingkan Agustus 2015 yang tercatat

Sebaliknya jumlah pekerja sektor informal di Jateng

sebanyak 7,83 juta orang. Sementara itu, jumlah

tercatat sebanyak 10,27 juta (62,20%) dari total orang

penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD

yang bekerja atau meningkat dibandingkan Agustus

ke bawah pada Agustus 2016 tercatat sebanyak 8,44

2015 sebanyak 10,15 juta orang (61,73%).

juta orang atau menurun dibandingkan Agustus 2015 yang tercatat sebanyak 8,61 juta orang. Hal ini

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah

menandakan bahwa ketersediaan jumlah tenaga kerja

mengalami peningkatan dibandingkan dengan

dengan ketrampilan yang lebih tinggi di Jawa Tengah

periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan

pada tahun 2016 telah mengalami peningkatan. Hal ini

kinerja ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2016 yang

diharapkan dapat semakin memperbaiki kualitas

tumbuh 5,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan

tenaga kerja di Jawa Tengah dan memenuhi

periode yang sama pada tahun 2015 yang sebesar

permintaan tenaga kerja pada industri pengolahan

6,10% (yoy), jumlah pekerja berwaktu penuh Jawa

mengingat sejak tahun 2015 terjadi tren relokasi

Tengah per Agustus 2016 tercatat sebanyak 12,29 juta

industri padat karya dari Jawa Barat dan Banten menuju

orang atau meningkat dibandingkan dengan Agustus

Jawa Tengah, seiring masih rendahnya upah pekerja di

2015 yang tercatat sebanyak 11,92 juta orang (Tabel

wilayah ini.

6.4). Penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah pada periode laporan sebesar 74,43% merupakan pekerja

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang) 2014*

2015*

2016

berwaktu penuh (full time worker), yaitu penduduk

PENDIDIKAN

yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per

SD ke Bawah

9,13

8,98

9,39

8,61

8,92

8,44

SMP

3,16

3,12

3,15

3,16

3,28

3,29

minggu. Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu tidak penuh mengalami penurunan, yaitu dari 4,51 juta menjadi 4,22 juta orang pada periode yang sama.

Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus

SMA

3,37

3,30

3,45

3,4

3,54

3,5

DI/II/III dan Universitas

1,09

1,15

1,33

1,27

1,42

1,28

Total

16,75

16,55

17,32

16.44

17,16

16,51

*Data diolah dari Sakernas 2013-2015 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

103





6.2. Pengangguran 140

160

INDEKS

INDEKS

150

130

140 120

130

OPTIMIS

110

120 110

100

PESIMIS

90 80

OPTIMIS

100

PESIMIS

90 80 70

70 I

II III 2013

IV

I

II III 2014 PENGHASILAN

IV

I

II III 2015

IV

I

II

III

IV

2016

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

PENGHASILAN

LAPANGAN KERJA

IV

I

II

III

IV

2015

LAPANGAN KERJA

I

II 2016

III

KEGIATAN USAHA

Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini

Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Angka pengangguran mengalami penurunan

Konsumen memandang kondisi lapangan kerja

pada Agustus 2016 dibandingkan periode yang

pada periode saat ini lebih baik dibandingkan

sama tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran

periode 6 bulan yang akan datang. Hal ini terlihat

pada Agustus 2016 tercatat sebanyak 0,8 juta orang,

dari indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja

lebih rendah 6,98% dibandingkan dengan Agustus

yang meningkat menjadi 120 dari sebelumnya 99,60.

2015 yang berjumlah 0,86 juta orang. Berdasarkan

Begitu pula penghasilan konsumen yang diprediksikan

data tersebut, Provinsi Jawa Tengah menyumbang

akan membaik, yakni dari periode saat ini yang sebesar

11,38% dari total angka pengangguran nasional.

128,1 meningkat menjadi 144,0 dalam indeks ekspektasi penghasilan dalam 6 bulan yang akan

Sementara itu, dilihat dari indikator Tingkat

datang.

Pengangguran Terbuka (TPT), Jawa Tengah mengalami penurunan, yaitu dari 4,99% pada Agustus 2015 menjadi 4,63% di Agustus 2016. TPT Jawa Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka

6.3. Nilai Tukar Petani

8

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2016

TPT nasional yang sebesar 5,61%. Salah satu faktor

melambat dibandingkan triwulan III 2016. NTP

yang turut mendorong penurunan jumlah

pada triwulan laporan sebesar 99,35; atau mengalami

pengangguran di Jawa Tengah pada triwulan laporan

perlambatan dibanding triwulan lalu yang mencapai

adalah peningkatan jumlah penduduk yang masuk

100.88 dan periode yang sama tahun sebelumnya

dalam kategori bukan angkatan kerja.

sebesar 102,03. Hal ini terjadi meskipun pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

Kondisi ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen

pada triwulan laporan mengalami perbaikan. Lapangan

yang terkait dengan tenaga kerja. Konsumen

usaha ini mencatatkan perbaikan pertumbuhan

memandang kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah

menjadi 8,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

triwulan IV 2016 lebih baik dibandingkan triwulan III

triwulan III 2016 yang tumbuh 3,02% (yoy).

2016, tercermin dari tingkat keyakinan terhadap kondisi lapangan usaha. Tingkat keyakinan yang meningkat tersebut sejalan dengan peningkatan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi penghasilan saat ini.

8. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yg dibayar petani. Pada Desember 2013, BPS melakukan perubahan tahun dasar NTP. Untuk itu NTP dalam laporan ini disesuaikan dengan menggunakan pendekatan perubahan per bulan.

50000

INDEKS

PDRB (RP MILIAR)

103 102

45000

101 100

40000

99 35000

98 97

30000

96 95

25000 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

INDEKS YANG DITERIMA PETANI (TANAMAN PANGAN)

IV

I

II III 2016

IV

mendapatkan margin yang rendah akibat harga ditentukan oleh pengepul. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Bank Indonesia “Dinamika dan Persistensi Inflasi” yang dilakukan pada tahun 2016. Berdasarkan studi tersebut, lonjakan harga jual yang paling besar terjadi di tingkat pengepul. Rendahnya daya tawar petani terhadap pengepul ini berimplikasi pada

PDRB LAPANGAN USAHA PERTANIAN

Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.4 NTP dengan PDRB Lapangan usaha Pertanian

penerimaan petani di Jawa Tengah sebagai produsen. Di sisi lain, tingkat inflasi pedesaan pun lebih tinggi

Perlambatan NTP Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 didorong oleh penurunan indeks yang diterima petani di tengah peningkatan indeks

dibandingkan perkotaan, sehingga turut mendorong kenaikan angka indeks dibayar petani dan menekan kesejahteraan petani.

yang dibayarkan petani. Indeks yang diterima petani

Indeks yang diterima petani pada triwulan IV 2016

menurun 0,1%; dari 125,57 menjadi 125,45 pada

lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016.

triwulan laporan. Sementara itu, indeks yang

Secara umum, indeks yang diterima petani menurun,

dibayarkan petani meningkat 1,44%; dari sebelumnya

dengan penurunan paling besar pada subsektor

124,48 menjadi 126,27 pada triwulan IV 2016.

peternakan yang turun 2,81% dari 126,45 pada

Perlambatan NTP ini sejalan dengan menurunnya

triwulan III 2016 menjadi 122,90 pada triwulan

penerimaan petani di tengah biaya produksi yang

laporan. Perlambatan pada triwulan IV 2016 juga

tinggi. Kenaikan harga komoditas pangan ini terjadi

terjadi pada subsektor hortikultura dan tanaman

akibat semakin berkurangnya pasokan di tengah

pangan yang masing-masing menurun sebesar 0,66%

musim tanam untuk beberapa komoditas hortikultura

dan 0,08% dibandingkan triwulan lalu. Berlawanan

dan beras. Selain itu, meningkatnya harga telur ayam

dengan hal tersebut, terjadi peningkatan indeks yang

ras di akhir tahun berimplikasi terhadap menurunnya

diterima pada subsektor tanaman perkebunan rakyat

permintaan sehingga mengakibatkan menurunnya NTP

dan perikanan. Indeks yang diterima pada subsektor

subsektor peternakan.

tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 4,67% seiring dengan permintaan tembakau yang relatif baik.

Lebih lanjut, penurunan indeks yang diterima petani ini

Adapun indeks yang diterima pada subsektor

sejalan dengan fenomena rantai distribusi pertanian

perikanan naik sebesar 1,13%, dari sebelumnya

yang panjang. Saat ini, sebagian besar petani hanya

126,49 menjadi 127,92.

130

115

INDEKS

INDEKS

125 110 120 105

115 110

100

105 95

100 95 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

INDEKS YANG DITERIMA PETANI (It)

IV

I

II III 2015

IV

INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib)

I

II

III 2016

IV

NILAI TUKAR PETANI


Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya

90 I

II III 2013 TOTAL

IV

I

II III 2014

IV

I

HORTIKULTURA PETERNAKAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

II III 2015

IV

I

II

III 2016

IV

TANAMAN PANGAN PERIKANAN


Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah

105





170

INDEKS

130

INDEKS

125

150

120

130

110

110

100

90

90

115

105

95 I

II III 2013 TOTAL

IV

I

II III 2014

HORTIKULTURA PERIKANAN

IV

I

II III 2015

IV

TANAMAN BAHAN MAKANAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

I

II

III 2016

I

IV

PETERNAKAN

II III 2013

IV

I

II III 2014

TOTAL PETERNAKAN

IV

I

II III 2015

HORTIKULTURA PERIKANAN


IV

I

II

III 2016

IV

TANAMAN PANGAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT


Grafik 6.7 Indeks yang Diterima Subsektor di Jawa Tengah

Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar Subsektor di Jawa Tengah

Sementara itu, indeks yang dibayar petani pada

menjadi 106,78 dari sebelumnya 107,85 pada triwulan

triwulan IV 2016 meningkat dibandingkan

III 2016. Perlambatan NTUP pada triwulan laporan

triwulan lalu. Indeks yang dibayar petani meningkat

terutama didorong oleh subsektor peternakan yang

dengan kenaikan tertinggi berada pada subsektor

turun sebesar 3,81% pada triwulan laporan menjadi

perikanan yang naik 1,60% atau menjadi 125,43 dari

109,00 dari sebelumnya 113,32.

sebelumnya 123,45 pada triwulan lalu. Pada triwulan laporan, indeks yang dibayar petani mengalami

6.4. Tingkat Kemiskinan

kenaikan pada seluruh subsektor. Data historis

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September

menunjukkan bahwa indeks yang dibayar petani

2016 mengalami penurunan dibandingkan

mengalami tren peningkatan secara persisten,

dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah

mengindikasikan adanya kenaikan biaya kebutuhan

penduduk miskin tercatat sebanyak 4.493 ribu jiwa

rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi

atau menurun dibandingkan September 2015 yang

rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses

berjumlah 4.506 ribu jiwa. Apabila dilihat secara

produksi pertanian. Ketergantungan pada musim,

persentase, tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar

menyebabkan fluktuasi kemampuan produksi petani.

13,19% dari jumlah penduduk Jawa Tengah, yang

Hal ini pun turut memengaruhi tingkat kesejahteraan

berarti menurun dibandingkan periode yang sama

petani sebagaimana tercermin dari angka NTP.

tahun lalu yaitu 13,32%.

Kemampuan produksi petani pada periode

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin

laporan tercatat mengalami perlambatan.

tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah

Kemampuan produksi petani yang tercermin dari Nilai

penduduk miskin yang berada di pedesaan, dari 2.716

9

Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) pada

ribu jiwa pada September 2015 menjadi 2.614 ribu jiwa

triwulan IV 2016 mengalami perlambatan, yakni

pada September 2016. Namun demikian, jumlah

Tabel 6.6. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) SUBSEKTOR

I - 2015

II - 2015

III - 2015

IV - 2015

I - 2016

II - 2016

III - 2016

IV - 2016

%Perubahan

TANAMAN PANGAN

106,68

97,5

103,73

106,24

101,17

99.83

99,22

98,17

-1,06

HORTIKULTURA

102,91

102,83

104,49

107,76

107,43

106.84

109,76

107,99

-1,61

TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

103,71

105,4

106,87

108,6

107,97

111.07

114,32

119,03

4,12

PETERNAKAN

109,24

109,08

113,60

109,88

109,64

110.44

113,32

109,00

-3,81

PERIKANAN

103,92

106,17

109,31

109,46

111,26

112.06

111,87

112,7

0,74

TOTAL

104,99

103,09

107,00

107,95

106,05

106.16

107,85

106,78

-0,99

Sumber : BPS Jawa Tengah

9. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dimana komponen indeks yang dibayar hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal.

6.000 RIBU ORANG

%

19 17

5.000

15

4.000

13 3.000 11 2.000

9

1.000

jiwa atau turun 2,63%. Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Tengah pada triwulan laporan berkontribusi pada 16,19% dari total penduduk miskin nasional, meningkat dibandingkan kontribusi pada bulan September 2015 yang sebesar 15,80%.

7

MAR-12 SEP-12 MAR-13 SEP-13 MAR-14 SEP-14 MAR-15 SEP-15 MAR-16 SEP-16

Garis Kemiskinan terus mengalami peningkatan 10.

KOTA DESA KOTA+DESA KOTA (%) - SKALA KANAN KOTA+DESA (%) - SKALA KANAN

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh

5

0 2011

DESA (%) - SKALA KANAN

Sumber : BPS, diolah

peningkatan garis kemiskinan perkotaan. Berdasarkan

Grafik 6.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (ribuan orang)

pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan

penduduk miskin yang ada di perkotaan mengalami

dan pedesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam

peningkatan, dari 1.790 ribu jiwa pada September

periode yang sama tercatat mengalami peningkatan

2015 menjadi 1.879 ribu pada September 2016.

tahunan sebesar 4,75% dari Rp308,163 per kapita/bulan pada September 2015 menjadi

Penurunan angka kemiskinan pada September

Rp322.799 per kapita/bulan pada September 2016.

2016 terutama didorong oleh penurunan jumlah

Sementara itu, garis kemiskinan di daerah pedesaan

penduduk miskin di daerah pedesaan. Apabila

juga mengalami kenaikan sebesar 3,93%, dari

dibandingkan dengan periode September 2015,

Rp310,295 per kapita/bulan pada September 2015

jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebesar

menjadi Rp322,489 per kapita/bulan pada September

3,76% atau setara dengan 102 ribu orang. Sementara

2016. Secara keseluruhan, garis kemiskinan kota dan

di perkotaan, jumlah penduduk miskin naik sebesar 5%

desa meningkat 4,34% dari Rp309,314 per

atau setara dengan 89 ribu orang. Jumlah penduduk

kapita/bulan pada September 2015 menjadi

miskin di pedesaan pada September 2016 mencapai

Rp322,748 per kapita/bulan pada September 2016.

2.614 ribu jiwa sedangkan di perkotaan mencapai Kenaikan garis kemiskinan dapat meningkatkan jumlah

1.879 ribu jiwa.

penduduk miskin. Penduduk yang memiliki Sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah,

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis

angka kemiskinan di tingkat nasional mengalami

kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk

penurunan dibandingkan dengan periode yang

miskin. Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat

sama tahun lalu. Tercatat, penduduk miskin nasional

pada triwulan laporan meningkat, sehingga

pada September 2016 sebanyak 27,76 juta jiwa, lebih

pengeluaran per kapita masyarakat mampu tumbuh

rendah dibandingkan September 2015 yang sebesar

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis

28,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di tingkat

kemiskinan.

nasional ini mengalami penurunan sebesar 750 ribu Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011 - Maret 2016 (Rupiah) GARIS KEMISKINAN

Mar 2012 Sept 2012 Mar 2013 Sept 2013 Mar 2014

2010

2011

1. Kota

205,606

222.430

234.799

245.817

254.801

268.397 279.036

Sep 2014 Mar 2015 Sep 2015 Mar 2016 Sep 2015 286.014

299,011

308,163

215,269

322,799

2. Desa

179,982

198.814

211.823

223.622

235.202

256.368 267.991

277.802

296,864

310,295

319,188

322,489

3. Kota & Desa

192,435

209.611

222.327

233.769

244.161

261.881 273.056

281.750

297,851

309,314

317,348

322,748


10. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

107



6.5. Pembangunan Manusia

a. Kesehatan

INDEKS

65

69.55

68.90

68.78

68.31

68.02

67.70

67.21

67.09

66.53

67

66.64

68

66

: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH, tahun)

69

69.49

70

66.08



b. Pendidikan

: i) Harapan Lama Sekolah (HLS, tahun) dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS, tahun)

c. Standar Hidup : Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)

64

2010

2011

2012 JAWA TENGAH

2013

2014

2015

NASIONAL

Sumber : BPS Nasional

Ditinjau dari komponennya, peningkatan terjadi di

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional

seluruh komponen, baik kesehatan, pendidikan,

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah

maupun standar hidup. Pada tahun 2015, peningkatan

mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada

terbesar terpantau pada komponen pengeluaran

tahun 2015, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 69,49,

perkapita yang naik 3,01%, dari sebelumnya Rp9,64

meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar

juta pada tahun 2014 menjadi Rp9,93 juta pada tahun

68,78. Angka IPM Jawa Tengah ini tercatat lebih rendah

2015. Kualitas pendidikan juga meningkat, terpantau

dibandingkan dengan IPM nasional. Data IPM nasional

dari HLS dan RLS yang masing-masing naik 1,73% dan

pada

1,44%. Adapun komponen kesehatan mengalami

tahun 2015 sebesar 69,55; meningkat dari

periode sebelumnya, yaitu sebesar 68,90.

peningkatan kualitas yang tercermin dari AHH yang

Data IPM mengacu pada indeks yang dihitung dengan menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun

naik0,11%; dari sebelumnya 73,88 pada tahun 2014 menjadi 73,96 pada tahun 2015.

2010. Terdapat satu komponen tambahan yang turut diperhitungkan pada dimensi pendidikan, yakni

6.6. Pemerataan Penduduk

harapan lama sekolah. Sementara itu, komponen yang

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa

diperhitungkan pada dimensi standar hidup diubah

Tengah pada Maret 2016 mengalami penurunan. Hal

menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, dari

ini tercermin dari koefisien Gini yang mengukur

sebelumnya Produk Domestik (PDB) per kapita. Metode

ketimpangan distribusi pendapatan melalui

agregasi indeks juga mengalami perubahan dari rata-

pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila

rata hitung pada IPM standar perhitungan tahun 2000

koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan

menjadi rata-rata ukur/geometrik pada IPM standar

sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila

perhitungan tahun 2010.

bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Dengan demikian, komponen pada IPM standar perhitungan tahun 2010 secara keseluruhan terdiri dari: Tabel 6.8. IPM Jawa Tengah Menurut Komponen (2010-2015) KOMPONEN

SATUAN

TAHUN 2013

2014

2015

ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)

TAHUN

72,73

72,91

73,09

73,28

73,88

73,96

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

TAHUN

11,09

11,18

11,39

11,89

12,17

12,38

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

TAHUN

6,71

6,74

6,77

6,8

6,93

7,03

0

Rp8.992

Rp9.296

Rp9.497

Rp9.618

Rp9.640

Rp9.930

66,08

66,64

6721

68,02

68,78

69,49

0,84

0,86

1,21

1,12

1,04

PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN IPM PERTUMBUHAN IPM

%

2010

2011

2012

0,42

INDEKS

0,44

SEPTEMBER2015 MARET 2016 SEPTEMBER 2016

INDEKS

0,42

0,40

0,40

0,38

0,38 0,36 0,36 0,34

0,34

0,32

0,32

0,30

0,30

2010

2011

2012

2013 JAWA TENGAH

2014

MAR-15

SEP-15

MAR-16

PERKOTAAN

PERDESAAN

JAWA TENGAH

NASIONAL


PERKOTAAN

PERDESAAN

NASIONAL Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

Pada Maret 2016, Koefisien Gini Jawa Tengah

Ditinjau dari wilayahnya, tingkat ketimpangan

tercatat sebesar 0,36; lebih rendah dibandingkan

yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan.

periode tahun sebelumnya yang sebesar 0,38. Hal

Pada Maret 2016, koefisien Gini perkotaaan Jawa

ini mengindikasikan tidak ada peningkatan

Tengah tercatat sebesar 0,38; lebih tinggi dibandingkan

ketimpangan di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan

perdesaan yang sebesar 0,31. Tingkat ketimpangan

dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah ini lebih

yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga ditemui di

rendah dibandingkan koefisien gini nasional yang

tingkat nasional. Koefisien gini perkotaan nasional

sebesar 0,39. Dengan kata lain, tingkat pemerataan

sebesar 0,41; lebih tinggi dibandingkan perdesaan

pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik

yang sebesar 0,32.

dibandingkan dengan nasional.

109



BAB

VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2017 diperkirakan mengalami peningkatan diiringi inflasi yang sedikit meningkat namun tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ditinjau dari segi pengeluaran, percepatan berasal dari komponen konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan, sementara pertumbuhan lapangan usaha pertanian mengalami perbaikan. Inflasi keseluruhan tahun 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2016, di tengah penyesuaian harga kelompok administered prices. Meskipun demikian, inflasi masih pada rentang target nasional. Terkendalinya inflasi pada seiring komitmen pemerintah memperbaiki distribusi logistik seiring terjaganya pasokan komoditas strategis.

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2017 P e r t u m b u h a n e k o n o m i d i J a w a Te n g a h

masyarakat dan pelonggaran kebijakan yang dilakukan

diperkirakan meningkat pada triwulan II 2017.

Bank Indonesia diperkirakan berdampak pada

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut

peningkatan kinerja konsumsi.

diproyeksikan berada di kisaran 5,5%-5,9% (yoy). Peningkatan ini sesuai dengan pola musiman saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Ditinjau dari sisi pengeluaran,

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

peningkatan terutama bersumber dari konsumsi rumah

Konsumsi diperkirakan masih menjadi sumber

tangga dan investasi. Sementara pada sisi lapangan

utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,

usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan

dengan pangsa di atas 60%. Secara keseluruhan,

usaha industri pengolahan dan lapangan usaha

konsumsi diperkirakan akan mengalami peningkatan

perdagangan, sementara pertumbuhan lapangan

pada triwulan II 2017. Peningkatan ini diproyeksikan

usaha pertanian mengalami perbaikan.

terjadi pada seluruh pengeluaran konsumsi, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi

yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan konsumsi

Provinsi Jawa Tengah pada 2017 diperkirakan

pemerintah.

meningkat dibandingkan 2016. Ekonomi Jawa Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan

Tengah pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada

meningkat signifikan pada triwulan II 2017 seiring

rentang 5,3% - 5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

dengan pola konsumsi masyarakat pada periode

pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,28%.

Ramadhan dan Idul Fitri. Kondisi perekonomian yang

Perbaikan ekonomi global, terutama mitra dagang

terus meningkat juga akan mengangkat daya beli

utama Jawa Tengah diperkirakan meningkatkan

masyarakat. Optimisme masyarakat akan kondisi

kegiatan usaha, khususnya ekspor. Komitmen

ekonomi ke depan terlihat dari hasil survei konsumen

pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi

yang dilakukan Bank Indonesia, di mana indeks

dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam

ekspektasi konsumen terus berada di atas level 100.

pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi pemerintah

Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan

diperkirakan lebih tinggi pada triwulan II 2017.

membaik seiring dengan mulai membaiknya

Peningkatan tersebut terutama berasal dari belanja

penerimaan pajak. Selain itu, terjaganya daya beli

pegawai berupa gaji ke-13 dan gaji ke-14 Pegawai

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan 2015*

PENGELUARAN I KONSUMSI RUMAH TANGGA KONSUMSI LNPRT KONSUMSI PEMERINTAH PMTB

2016**

2017p

II

III

IV

TOTAL

I

II

III

IV

TOTAL

4,51

4,28

4,28

4,74

4,45

4,75

4,80

4,36

4,41

4,57

(9,66)

(12,33)

3,19

8,35

(3,04)

8,73

9,17

3,47

1,60

5,61

2,83

2,71

5,19

3,63

3,71

3,26

7,48

(12,53)

(1,45)

(1,71)

6,24

3,11

4,31

6,81

5,12

5,34

6,87

5,54

6,09

5,96

EKSPOR LUAR NEGERI

(3,05)

(1,56)

1,51

4,72

0,28

(0,28)

(1,59)

(10,48)

3,13

(2,22)

IMPOR LUAR NEGERI

(12,04)

(7,53)

(18,48)

(25,77)

(16,03)

(26,76)

(12,77)

(18,81)

2,59

(14,49)


9,79

21,63

(3,58)

(74,45)

0,65

(34,48)

(7,31)

(0,26)

59,79

(13,17)

PDRB

5,54

5,22

5,02

6,10

5,47

5,08

5,71

5,01

5,33

5,28

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

I

II

TOTAL

113


PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH


114


Negeri Sipil (PNS). Hal ini juga diharapkan dapat

pengolahan; pertanian, kehutanan, dan

memberikan dampak tidak langsung terhadap

perikanan; serta perdagangan besar dan eceran,

konsumsi rumah tangga. Selain itu, konsumsi LNPRT

reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan II

juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan

2017, peningkatan pertumbuhan diperkirakan terjadi

mendatang. Hal ini terutama dipicu oleh kegiatan sosial

pada lapangan usaha industri pengolahan, dan

yang meningkat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.

lapangan usaha perdagangan. Sementara itu, lapangan usaha pertanian diproyeksikan mengalami

Investasi diperkirakan tumbuh meningkat pada

perlambatan.

triwulan II 2017. Lelang proyek infrastruktur pemerintah yang telah dimulai lebih awal diharapkan

Lapangan usaha industri pengolahan diproyeksikan

d a p a t m e m p e rc e p a t re a l i s a s i p e m b a n g u n a n

mengalami pertumbuhan yang meningkat pada

infrastruktur pemerintah. Selain itu, mendekati musim

triwulan II 2017 seiring dengan peningkatan

mudik Lebaran, pemerintah akan banyak melakukan

permintaan domestik menjelang Idul Fitri. Beberapa

perbaikan dan pembangunan jalan. Lebih lanjut,

pelaku industri juga diprediksi melakukan building

investasi pihak swasta pun diperkirakan mengalami

stock pada awal triwulan dalam rangka mengantisipasi

peningkatan. Beberapa peningkatan layanan perizinan

peningkatan permintaan tersebut. Selanjutnya,

investasi oleh pemerintah dapat mendorong

peningkatan permintaan domestik juga diperkirakan

percepatan realisasi investasi swasta.

berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

Ekspor Jawa Tengah diperkirakan tumbuh lebih lambat pada triwulan II 2017. Seiring dengan

Sementara itu, lapangan usaha pertanian diprediksi

membaiknya perekonomian global, ekspor luar negeri

tumbuh melambat seiring dengan mulai berakhirnya

diharapkan mengalami pertumbuhan. Namun,

masa panen. Walaupun masih terdapat panen raya

terdapat risiko berupa ketidakpastian di pasar global,

pada triwulan II 2017, namun pertumbuhan

terutama terkait dengan kebijakan Presiden Amerika

diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I 2017

Serikat yang baru. Kebijakan Amerika Serikat mengenai

di mana terdapat peningkatan produksi akibat La Nina

perdagangan internasional cenderung bersifat

pada akhir tahun 2016.

protektif. Mengingat besarnya pangsa Amerika Serikat dalam ekspor luar negeri Jawa Tengah (±27%),

Secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah tahun

kebijakan tersebut dapat menahan pertumbuhan

2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan

ekspor sehingga tidak setinggi triwulan sebelumnya.

tahun 2016. Peningkatan pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah

Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan

masih ditopang oleh lapangan usaha industri

domestik, permintaan terhadap hasil produksi Jawa

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha 2015*

PENGELUARAN I

2016**

2017p

II

III

IV

TOTAL

I

II

III

IV

TOTAL

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

4,05

7,48

4,26

6,98

5,60

(1,96)

(0,02)

3,02

8,75

2,13

INDUSTRI PENGOLAHAN

4,71

4,73

4,81

3,99

4,80

4,19

3,43

4,09

5,56

4,25

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

2,91

2,98

2,01

8,06

3,97

7,76

5,68

1,98

5,20

5,10

PDRB

5,54

5,22

5,02

6,10

5,47

5,08

5,71

5,01

5,33

5,28

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

I

II

TOTAL

Tengah diperkirakan mengalami peningkatan yang

infrastruktur. Pada tahun 2016, realisasi proyek

mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha

pembangunan pemerintah relatif baik, terlihat dari

perdagangan, serta industri pengolahan. Kondisi cuaca

realisasi belanja modal pemerintah provinsi yang

diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2015-2016

sebesar 93,49%, lebih tinggi dari capaian tahun

di mana terjadi El Nino dan La Nina sehingga dapat lebih

sebelumnya yang sebesar 87,98%. Namun demikian,

kondusif bagi lapangan usaha pertanian.

akibat dari pemotongan anggaran, konsumsi pemerintah pada semester II 2016 mengalami kontraksi

Komitmen pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, baik dalam perbaikan logistik, maupun infrastruktur pendukung pertanian akan mendorong peningkatan kinerja investasi dan industri dan berujung

dan menahan pertumbuhan ekonomi. Pada 2017, walaupun pendapatan dan belanja pemerintah diperkirakan lebih baik, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian lebih pada realisasi anggaran.

pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada sisi swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha, sertaUpah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah yang kompetitif juga menjadi faktor pendukung.

7.2. Prospek Inflasi Tahun 2017 7.2.1. Perkiraan Inflasi Triwulan II 2017 Inflasi triwulan II 2017 diperkirakan meningkat. Peningkatan ini terutama berasal dari kelompok

Selain itu, program tax amnesty yang dicanangkan

volatile food dan administered prices di tengah

pemerintah juga diharapkan sudah mulai memberikan

Ramadhan dan Idul Fitri. Inflasi volatile food

dampak positif terhadap ekonomi Jawa Tengah.

diperkirakan terjadi seiring meningkatnya permintaan

Tambahan dana yang masuk ke Indonesia diharapkan

jelang hari raya Idul Fitri. Sementara itu, inflasi

dapat menambah likuiditas dan mendorong kegiatan

administered prices meningkat seiring dengan tren

ekonomi terutama investasi lebih tinggi. Selain itu,

kenaikan harga minyak dunia dan kebijakan reformasi

tambahan pendapatan pemerintah juga diharapkan

energi Pemerintah.

dapat mendorong konsumsi maupun belanja modal pemerintah lebih tinggi.

Semakin meningkatnya permintaan masyarakat terkait tradisi masyarakat dan persiapan di bulan

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

Ramadhan dan Idul Fitri mendorong peningkatan

rangka menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun

laju inflasi di kelompok volatile food, terutama

2017 antara lain risiko berlanjutnya perlambatan

untuk komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras.

ekonomi Tiongkok, serta tingginya persaingan di pasar

Beberapa komoditas pangan lainnya juga berpotensi

global dengan negara yang memiliki produk ekspor

mengalami peningkatan harga, meliputi minyak

serupa. Selain itu, dengan pergantian pemerintahan

goreng, dan komoditas sayur-sayuran. Sementara itu,

Amerika Serikat, kebijakan ekonomi negara tersebut

faktor penahan inflasi terutama berasal dari komoditas

dapat mengalami perubahan sehingga berdampak

beras yang memiliki pasokan terjaga. Perum Bulog

pada perekonomian Jawa Tengah, baik terkait pasar

Divre Jateng mencatat stok beras di Jawa Tengah masih

keuangan, nilai tukar, maupun perdagangan.

mampu untuk memenuhi kebutuhan hingga Juli 2017. Tekanan inflasi dari komoditas cabai merah dan cabai

Hal lain yang juga menjadi tantangan untuk

rawit diperkirakan menurun seiring panen yang terjadi

meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah

di beberapa sentra di Jawa Tengah, seperti Kab. Brebes,

kesesuaian realisasi konsumsi pemerintah dan proyek

Magelang, dan Temanggung.

115




116


Faktor utama yang diperkirakan mendorong inflasi

Potensi membaiknya nilai tukar ini selanjutnya

kelompok administered prices adalah upaya reformasi

menurunkan tekanan inflasi untuk kelompok inflasi inti

kebijakan energi Pemerintah, meliputi kebijakan

traded.

distribusi tertutup untuk elpiji 3kg, penyesuaian tarif listrik 900 VA pada bulan Mei 2017, serta kebijakan BBM satu harga. Lebih lanjut, terdapat potensi kenaikan harga BBM di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Seiring dengan momen Ramadhan dan Idul Fitri, terdapat potensi kenaikan berbagai macam tarif angkutan (antara lain angkutan udara, angkutan antarkota, dan tarif kereta api) akibat meningkatnya arus mudik Lebaran.

7.2.2. Perkiraan Inflasi Tahun 2017 Inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2017 diperkirakan meningkat. Faktor utama yang diperkirakan mendorong inflasi terutama berasal dari kelompok administered prices, seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia dan reformasi kebijakan energi. Selain itu, terdapat kenaikan untuk kelompok core di tengah membaiknya daya beli masyarakat. Sementara itu, inflasi volatile food diperkirakan relatif

Selain itu, komoditas rokok kretek dan rokok kretek

terjaga seiring dengan produksi panen padi dan

filter diperkirakan meningkat secara bertahap seiring

h o r t i k u l t u r a y a n g d i p ro y e k s i k a n l e b i h b a i k

kenaikan cukai rokok di awal tahun. Pemerintah telah

dibandingkan tahun 2016.

menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 10,54 persen, dan meningkatkan harga jual eceran rokok di pasar melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/3012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2017 ini juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Peningkatan ini berasal dari penyesuaian harga komoditas barang yang diatur pemerintah, terutama untuk kebijakan energi. Sementara untuk kelompok volatile food, rendahnya inflasi pada tahun 2016 lalu, diperkirakan akan terus berlanjut seiring

Adapun kelompok inti diperkirakan meningkat

meningkatnya produksi dan membaiknya upaya

secara moderat di tengah membaiknya daya beli

pengendalian inflasi. Ke depan, inflasi akan tetap

masyarakat. Hal ini sejalan dengan ekspektasi harga

diarahkan berada pada sasaran inflasi 2017, yaitu

konsumen 6 bulan mendatang yang menunjukkan

4±1% (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank

peningkatan. Komoditas makanan jadi dan sandang

Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus

diperkirakan meningkat memasuki Lebaran.

diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko

Meningkatnya inflasi kelompok inti diperkirakan juga

terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan

berasal dari kenaikan harga bahan bangunan, meliputi semen, batu bata, pasir, dan besi beton. Hal ini sejalan dengan upaya akselerasi pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan/perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi jalur mudik dan jalan penunjang wisata. Lebih jauh, meredanya tekanan ekonomi eksternal dan

9

%, YOY

8 7 6 5 4 3 2

prospek positif dari berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik, mengakibatkan nilai tukar rupiah diperkirakan cenderung stabil pada triwulan II 2017.

1 0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I

IIp IVp 2017

p) Angka perkiraan


Grafik 7.1 Proyeks Inflasi Tahun 2017

kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh

Pada kelompok volatile food, inflasi diperkirakan sedikit

Pemerintah, dan risiko moderat kenaikan harga volatile

meningkat pada level moderat dibandingkan tahun

food.

2016. Meskipun demikian, inflasi kelompok ini relatif terjaga dan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya di

Pendorong utama inflasi diperkirakan berasal dari komoditas administered prices. Pada akhir tahun 2017, U.S. Energy Information Administration (EIA) memproyeksikan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) sebesar USD 52,50 per barel, tidak jauh berbeda dengan rata-rata harga pada Desember 2016 yang sebesar USD 51,97 per barel. Peningkatan

tengah terjaganya pasokan komoditas strategis yang diriingi dengan upaya pengendalian inflasi. Pemerintah memastikan pangan di Indonesia dalam kondisi aman hingga 2017 yang akan datang. Selain itu, curah hujan akhir 2016 hingga pertengahan 2017 relatif tinggi sehingga menunjang produksi petani, di tengah meningkatnya frekuensi masa panen.

harga minyak mentah ini selanjutnya akan berimplikasi pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta

Meskipun demikian, tekanan inflasi yang perlu

kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Selain itu, kebijakan

diwaspadai berasal dari komoditas hortikultura,

pemerintah untuk memulai pencabutan subsidi listrik

meliputi aneka cabai dan bawang merah. Intensitas

untuk 18,7 juta pelanggan 900 VA sejak 1 Januari 2017

hujan yang lebih tinggi mampu menurunkan kualitas

bertahap selama tiga periode ini diperkirakan akan

cabai serta menyebabkan gagal panen. Untuk

meningkatkan inflasi dari kelompok administered

mengatasinya, pemerintah senantiasa berupaya untuk

prices. Kenaikan harga juga diperkirakan terjadi

membenahi distibusi logistik pangan Salah satu

dengan rencana distribusi tertutup dan kenaikan harga

program nasional yang bersinergi dengan TPID Provinsi

elpiji 3 kg.

Jateng adalah program Aksi Sinergis di Brebes. Sebagai penghasil bawang merah terbesar nasional, Brebes

Pada kelompok inti, meningkatnya daya beli masyarakat diperkirakan mendorong kenaikan inflasi.

akan dijadikan gudang produksi bawang merah nasional.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan membaiknya daya beli

Untuk komoditas lainnya, Bank Indonesia tengah

masyarakat. Dari sisi domestik, upaya pembangunan

mengembangkan klaster bawang putih di delapan

infrastruktur dan konstruksi sektor swasta diperkirakan

kabupaten. Hal ini diharapkan mampu meredam inflasi

akan mendorong kenaikan harga semen dan bahan

komoditas bawang putih yang mayoritas masih impor

baku bangunan lainnya. Selanjutnya, kenaikan harga

dari Tiongkok dan India. Delapan klaster tersebut

yang membaik ini sejalan dengan pertumbuhan

diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 ton tiap

ekonomi global. Meskipun telah mengalami revisi

satu kali masa tanam. Jumlah tersebut dirasa cukup

pertumbuhan, berdasarkan data IMF, pertumbuhan

untuk memenuhi kebutuhan bawang putih di Jawa

ekonomi dunia diperkirakan masih akan tumbuh

Tengah.

membaik, terutama untuk negara AS, Eropa, dan Jepang yang merupakan mitra dagang Provinsi Jawa Tengah.

117




118


Tabel 7.3 Risiko Inflasi Akhir Tahun 2017 KELOMPOK

RISIKO

FAKTOR RISIKO TAHUN 2017 - Intensitas hujan yang tinggi diperkirakan mendorong penurunan produksi hortikultura

Volatile Food

- Keberlanjutan dari program pembangunan infrastruktur pertanian, seperti program 1000 embung dan bantuan alat mesin RENDAH

pertanian (alsintan) - Kondisi hasil pertanian yang surplus - Optimalisasi pembenahan distribusi logistik pertanian

Administered Price

- Kenaikan TTL di tengah penyesuaian tarif listrik 900 VA TINGGI

- Potensi kenaikan harga TTL dan BBM seiring tren kenaikan harga minyak dunia - Meningkatnya dampak lanjutan dari kenaikan BBM pada tarif angkutan - Peningkatan harga rokok seiring kenaikan cukai. - Meningkatnya daya beli masyarakat seiring kondisi ekonomi yang membaik.

Core Inflation MODERAT

- Kenaikan harga semen di tengah meningkatnya pembangunan infrstruktur pemerintah dan swasta - Dampak lanjutan dari kenaikan TTL, seperti sewa rumah - Kenaikan harga emas internasional

Daftar Istilah Mtm

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Qtq

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Share of Growth

Kontribusi suatu lapangan usaha terhadap total pertumbuhan PDRB.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Sektor Ekonomi Dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Migas

Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Share Effect

Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.

Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan

(IKK)

ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100.

Indeks Harga Konsumen

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang

(IHK)

dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah,

(PAD)

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Indeks Pembangunan

Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas

Manusia

hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah . Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Andil Inflasi

Besaran yang menunjukan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Bobot Inflasi

Keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Impor

Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

PDRB Atas Dasar Harga

Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu

Berlaku

gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian.


120 DAFTAR ISTILAH

PDRB Atas Dasar Harga

Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun

Konstan

tertentu sebagai dasar perhitungannya.

Bank Pemerintah

Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito .

Loan to Deposits Ratio (LDR)

Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun.

Cash Inflows

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash Outflows

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Net Cashflows

Selisih bersih antara jumlah cash inflows dan cash outflows pada periode yang sama terdiri dari netcash outflows bila terjadi cash outflows lebih tinggi dibandingkan cash inflows, dan netcash inflows bila terjadi sebaliknya.

Aktiva Produktif

Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.

Aktiva Tertimbang Menurut

Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing

Resiko (ATMR)

aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan.

Kualitas Kredit

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Capital Adequacy Ratio

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

(CAR)

(ATMR).

Financing to Deposit Ratio

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep

(FDR)

ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).

Kliring

Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kliring Debet

Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menagani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

Non Performing Loans/Financing (NPLs/Ls)

Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Penyisihan Penghapusan

Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya

Aktiva Produktif (PPAP)

kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk, misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit Macet (setelah dikurangi agunan).

Rasio Non Performing

Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga

Loans/Financing (NPLs/Fs)

sering disebut rasio NPLs/Fs, gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs.

Rasio Non Performing Loans

Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

(NPLs) – NET

Produktif (PPAP), terhadap total kredit.

Sistem Bank Indonesia Real

Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (real time) dengan

Time Gross Settlement (BI

mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah

RTGS)

pembayaran dan penerimaan pembayaran.

121


DAFTAR ISTILAH

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH FEBRUARI 2017

Recommend Documents