KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH MEI 2017

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH MEI 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya ”Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Mei 2017” dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Semarang, Mei 2017 KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH Ttd

Hamid Ponco Wibowo Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Kata Pengantar

I

BAB I

Daftar Isi

ii

Daftar Suplemen

ii

Daftar Tabel

v

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

Daftar Grafik

vi

Tabel Indikator Ringkasan Eksekutif

xiii 1

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional

07

Triwulan I 2017 1.1.1. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

08

1.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi

09

1.1.1.2. Pengeluaran Investasi

12

1.1.1.3. Ekspor dan Impor Luar Negeri

14

1.1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha 19 SUPLEMEN 1

28

1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MODAL

Regional Triwulan II 2017

TRANSPORTASI TERINTEGRASI –

1.2.1. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan II

PEMBANGUNGAN JALUR KERETA API AKSES

2017 Sisi Pengeluaran

BANDARA ADI SOEMARMO SOLO

1.2.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan II

SUPLEMEN 2

32

2017 Sisi Lapangan Usaha

63

BAB II

26 26 27

MEGA PROYEK PLTU JAWA TENGAH KAPASITAS 2 X 1.000 MW DI KABUPATEN BATANG SUPLEMEN 3 KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI DI WILAYAH

KEUANGAN PEMERINTAH

EKS KARESIDENAN BANYUMAS TAHUN 2017

2.1. Realisasi APBD Triwulan I 2017

37

PANEN BAWANG DI KAB. PURBALINGGA

2.1.1. Realisasi Pendapatan Triwulan I 2017

38

2.1.2. Realisasi Belanja Triwulan I 2017

40

2.2. APBN Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2017

41

ii

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

MEI 2017

BAB III

BAB IV

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 3.1. Inflasi Secara Umum

45

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok

47

4.1. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah

69

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi

47

4.1.1. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Triwulan IV 2016

69

dan Jasa Keuangan

4.1.1.1. Sumber-Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

69

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas 47

4.1.1.2. Kinerja dan Penilaian Risiko Korporasi Jawa Tengah

69

& Bahan Bakar

Triwulan IV 2016

3.2.3. Kelompok Bahan Makanan

48

4.1.1.3. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha 71

3.3. Disagregasi Inflasi

48

Utama Jawa Tengah Triwulan I 2017

3.3.1. Kelompok Administered Prices

49

4.1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan I 2017

72

3.3.2. Kelompok Inti

50

4.1.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

72

3.3.3. Kelompok Volatile Food

60

4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/Perseorangan (DPK RT) 72

3.4. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa

53

di Perbankan

Tengah

4.1.2.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

73

3.4.1. Disagregasi Inflasi Cilacap

54

4.2. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah

74

3.4.2. Disagregasi Inflasi Purwokerto

54

4.2.1. Perkembangan Bank Umum

76

3.4.3. Disagregasi Inflasi Kudus

55

4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank

76

3.4.4. Disagregasi Inflasi Surakarta

56

4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan DPK

72

3.4.5. Disagregasi Inflasi Semarang

56

4.2.1.3. Penyaluran Kredit

78

3.4.6. Disagregasi Inflasi Tegal

57

4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

80

3.5. Perkembangan Inflasi Triwulan II 2017

58

4.2.1.5. Kualitas Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum

81

3.5.1. Inflasi April 2017

58

4.3. Perkembangan Perbankan Syariah

82

3.5.2. Inflasi Triwulan II 2017

59

4.4. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi 83

3.6. Program Pengendalian Inflasi Daerah

61

Jawa Tengah 4.5. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

86

iii


MEI 2017 BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional

91

Bank Indonesia (SKNBI) 5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

93

5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing

95

5.4. Perkembangan Akses Keuangan

96

BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 6.1. Ketenagakerjaan

99

6.2. Pengangguran

102

6.3. Nilai Tukar Petani

102

6.4. Tingkat Kemiskinan

104

6.5. Pembangunan Manusia

105

6.6. Pemerataan Penduduk

107

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 7.1. Prospek Inflasi Triwulan III 2017 dan Tahun 2017

111

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 111 7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan

112

Usaha

iv

7.2. Prospek Inflasi Triwulan III 2017 dan Tahun 2017

114

7.1.1. Perkiraan Inflasi Triwulan III 2017

114

7.1.2. Perkiraan Inflasi Tahun 2017

115

Tabel

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%,

07

yoy) Tabel 1.2. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut

09

09

09

20

Lapangan Usaha (Rp Miliar) Tabel 1.6. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut

20

Lapangan Usaha (Rp Miliar) Tabel 1.7. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah

74

Tabel 4.3. Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status

77

Kepemilikan di Jawa Tengah

Menurut Pengeluaran (%, yoy) Tabel 1.5. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut

Tabel 4.2. Perkembangan NPL Kredit RT Jawa Tengah Per Kategori

Pengeluaran (Rp Miliar) Tabel 1.4. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah

73

Berdasarkan Nilainya

Pengeluaran (Rp Miliar) Tabel 1.3. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut

Tabel 4.1. Pengelompokkan Tabungan Perseorangan

Tabel 4.4. Pengelompokkan DPK Berdasarkan Nilainya

78

Tabel 4.5. Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Nilainya

80

Tabel 4.6. Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Jawa Tengah

83

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Jawa Tengah

99

Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang) Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang

21

Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

menurut Lapangan Usaha (%, YOY)

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2016 (Rp Miliar) 37

Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan I tahun 2016 & 2017

38

2017 (juta orang)

Tabel 2.3. Realisasi Belanja triwulan I 2016 & 2017

40

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang

Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan I 2016 &

42

Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

100

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Bekerja

101

101

101

Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

46

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

Tabel 3.2. Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

46

Tabel 6.6. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) 104

Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah

46

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah. 2011 - September 105

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok

47

2016 (Rupiah)

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Transportasi,

47

Tabel 6.8. Perbandingan IPM Provinsi Peers

106

Tabel 6.9. IPM Jawa Tengah Menurut Komponen

106

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

111

Komunikasi dan Jasa Keuangan Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Perumahan,

48

Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Bahan

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha 113 48

Tabel 7.3. Risiko Inflasi Akhir Tahun 2017

116

Makanan

v

Grafik

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

07

1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri 12

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan

07

1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan

Nasional 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan

Pertumbuhan PDRB Investasi 07

Provinsi 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan

1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan 13 Sektor Usaha (SKDU)

08

Pertumbuhan Ekonomi 1.5 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring

13

1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil

13

Liaison) 08

Harian dan Pertumbuhan Ekonomi

1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

13

1.24 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan

13

1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%yoy)

09

Pertumbuhan PDRB Investasi

1.7 Indeks Tendensi Konsumen

10

1.25 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

14

1.8 Perkembangan Inflasi Triwulanan dan Tahunan

10

1.26 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara

14

1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi dan Pertumbuhan

10

Tujuan

Konsumsi Rumah Tangga 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis

10

Konsumsi

1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT

15

1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

15

1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

15

1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT (%, yoy)

11

1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

15

1.12 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

11

1.31 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara

16

1.13 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi 11

Tujuan

Jawa Tengah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

1.32 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara 16

1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja

11

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan 1.33 Perkembangan Ketenagakerjaan Amerika Serikat

16

1.34 Rasio Utang terhadap PDB Tiongkok

16

1.35 Cadangan Devisa Tiongkok

16

1.36 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

17

1.17 Pertumbuhan PDRB Konstruksi dan PDRB Investasi 12

1.37 Perkembangan Impor Jawa Tengah

17

1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit 12

1.38 Pertumbuhan Tahunan Impor Nonmigas Jawa

17

Investasi

Tengah

1.15 Jumlah dan Pertumbuhan Anggaran Belanja

11

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

vi vi

12


MEI 2017

1.39 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan

18

Jenis Pengeluaran 1.40 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah

1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

18

Berdasarkan Jenis Pengeluaran

1.59 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB 25 Perdagangan

1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

18

1.60 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok

1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

18

Komoditas

1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

19

1.61 Perkembangan Kegiatan Usaha (Hasil SKDU)

1.44 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah

19

Pertumbuhan PDRB Konstruksi

Berdasarkan Negara Asal 1.45 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan

24

19

Negara Asal

25

25

2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017

37

2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A.

37

2017

1.46 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

19

2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

38

1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan

21

2.4 Realisasi Belanja Daerah

38

2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2017

38

2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pertumbuhan

39

Perikanan 1.48 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa

21

Tengah 1.49 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa

Ekonomi Jawa Tengah 22

Tengah

2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan I 2017

40

2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan

42

1.50 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa Tengah

22

Jenis Belanja

1.51 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

22

2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan

1.52 Pertumbuhan Kredit dan Rasio NPL Industri Pengolahan

22

Jenis Belanja

1.53 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman

23

3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

45

1.54 Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

23

3.2 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa Tengah

45

1.55 Pertumbuhan Industri Kayu dan Furnitur

23

3.3 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa

45

1.56 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Industri

24

3.4 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa

45

3.5 Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah 2012-2016

46

3.6 Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa Tengah

46

3.7 Disagregasi Inflasi Tahunan

49

3.8 Disagregasi Inflasi Bulanan

49

Pengolahan (Hasil SKDU) 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (SKDU)

24

42

vii

Grafik

3.9 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok

49

3.28 Disagregasi Inflasi Tahunan Purwokerto

55

3.29 Disagregasi Inflasi Triwulanan Purwokerto

55

3.30 Disagregasi Inflasi Tahunan Kudus

55

3.31 Disagregasi Inflasi Triwulanan Kudus

55

3.32 Disagregasi Inflasi Tahunan Surakarta

57

3.33 Disagregasi Inflasi Triwulanan Surakarta

57

3.34 Disagregasi Inflasi Tahunan Semarang

57

3.35 Disagregasi Inflasi Triwulanan Semarang

57

3.36 Disagregasi Inflasi Tahunan Tegal

57

3.37 Disagregasi Inflasi Triwulanan Tegal

57

3.38 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Konsumen

61

3.15 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Inti Traded 51

3.39 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang

61

3.16 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Volatile

Eceran

Administered Prices Triwulan I 2017 3.10 Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan

50

Kelompok Administered Prices 3.11 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Inti

51

Triwulan I 3.12 Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi

51

Tahunan, dan Inflasi Inti 3.13 Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Kenaikan

51

Harga 3.14 Indeks Ekspektasi Harga Pedagang Eceran

51

52

Food 2012-Tw I 2017 3.17 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Volatile

52

Food 2012-Tw I 2017 3.18 Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan

69

4.2 Perkembangan SBT Penggunaan Tenaga Kerja Jawa

69

Tengah 52

Kelompok Volatile Food 3.19 Lanjutan Perkembangan Subkelompok Inflasi

4.1 Hasil SPE Jawa Tengah

4.3 Perkembangan ROA dan ROE Korporasi Jawa Tengah 70 4.4 Perkembangan Asset Turnover Korporasi Jawa Tengah 70

52

Tahunan Kelompok Volatile Food

4.5 Perkembangan Inventory Turnover Korporasi Jawa

70

Tengah

3.20 Inflasi Tahunan Triwulan I 2017

53

4.6 Perkembangan TA/TL Jawa Tengah

70

3.21 Perkembangan Inflasi Tahunan

53

4.7 Perkembangan DER Jawa Tengah

70

3.22 Inflasi Tahunan Enam Kota

53

4.8 Perkembangan DSR dan ICR Korporasi Jawa Tengah

71

3.23 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok

53

4.9 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah

71

4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risiko

71

Tw I 2017 3.24 Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota 2016

54

Sektor Pertanian

3.25 Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota 2016

54

4.11 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan Risiko

3.26 Disagregasi Inflasi Tahunan Cilacap

54

Sektor Industri Pengolahan

3.27 Disagregasi Inflasi Triwulanan Cilacap

54

viii

72


MEI 2017

4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risik Sektor

72

Perdagangan Besar dan Eceran 4.13 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan dan

73

73

74

74

75

75

76

76

76

76

78

Provinsi Jawa Tengah

4.32 Perkembangan Suku Bunga Sektor Utama Provinsi Jawa

81

4.33 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektor di

82

4.34 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Penggunaan di

82

4.35 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

82

4.36 Perbandingan Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah di

82

4.37 Perbandingan Laju Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan

83

Syariah di Pulau Jawa 78

Provinsi Jawa Tengah 4.25 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor di

81

Pulau Jawa

Tengah 4.24 Pertumbuhan Tahunan DPK Perbankan Umum di

4.31 Perkembangan Suku Bunga Pinjaman Bank Umum di

di Pulau Jawa

Jawa Tengah 4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum di Provinsi Jawa

81


Tengah 4.22 Pertumbuhan Tahunan Indikator Perbankan di Provinsi

4.30 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umum di


Pulau Jawa 4.21 Perkembangan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa

80

Tengah

Beberapa Provinsi di Pulau Jawa 4.20 Perbandingan LDR Perbankan Beberapa Provinsi di

4.29 Komposisi Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di


Beberapa Provinsi di Pulau Jawa 4.19 Perbandingan Laju Pertumbuhan Kredit Perbankan

80


Beberapa Provinsi di Pulau Jawa 4.18 Perbandingan Laju Pertumbuhan DPK Perbankan

4.28 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan Berdasarkan


Perseorangan Jawa Tengah 4.17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan

80

Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

Bukan Perseorangan Jawa Tengah 4.16 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan

4.27 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

Perseorangan Jawa Tengah 4.15 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan dan

79

Sektor di Provinsi Jawa Tengah

Bukan Perseorangan Jawa Tengah 4.14 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan

4.26 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan Berdasarkan

79

4.38 Perbandingan FDR Perbankan Syariah di Pulau Jawa

83

4.39 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

84

4.40 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

84

4.41 Pangsa DPK BPR di Jawa Tengah

84

ix

Grafik

4.42 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa

85

Tengah 4.43 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Jenis

5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring

92

dan IPR SPE dan SBT SKDU 85

5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah 92

Penggunaan

Pengiriman

4.44 Pertumbuhan Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan 85

5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah 92

Sektor Ekonomi

Pengiriman

4.45 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor 85

5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet

Ekonomi

Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

4.46 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah

85

Berdasarkan Jenis Penggunaan 4.47 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah

5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang

93

93

Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah 85

Berdasarkan Sektor Ekonomi

5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang

93

Kartal Berdasarkan Wilayah

4.48 Perkembangan LDR BPR Jawa Tengah

86

5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

94

4.49 Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah

86

5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang

94

4.50 Perbandingan NPL Kredit UMKM Jawa Tengah dan

86

Tidak Layak Edar

Nasional

5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

94 94

4.51 Perkembangan Kredit kepada UMKM

87

5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan

4.52 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM

87

Pecahan

4.53 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasar

87

5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

95

5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan

95

Sektor 4.54 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM

87

Berdasarkan Sektor 4.55 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasarkan

5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA 95 87

Penggunaan 4.56 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM

Wisatawan Asing di Jawa Tengah

87

Bukan Bank di Jawa Tengah 5.15 Sebaran Jaringan Kantor Bank di Jawa Tengah

96

5.16 Realitas Jumlah Agen LKD

96

Berdasarkan Penggunaan

6.1 Perkembangan NTP dalam 5 Tahun Terakhir

5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di 92

6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat 102

Jawa Tengah

Ini

x

100


MEI 2017

6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan

102

Kegiatan Usaha yang Akan Datang 6.4 NTP dengan PDRB Lapangan usaha Pertanian

103

6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya

103

6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah

103

6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor

103

6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

103

6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah

104

Tahun 2011-2016 (ribuan orang) 6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional

106

6.11 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

107

6.12 Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

107

7.1 Proyeks Inflasi Tahun 2017

115

xi

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

xii

TABEL INDIKATOR PROVINSI JAWA TENGAH

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH A. PDRB & Inflasi INDIKATOR

2014

2015

2016 I

II

5,08

5,71

III

IV

5,01

5,33

2016

2017 I

Ekonomi Makro Regional *) Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy)

5,27

5,47

5,28

5,20

Berdasarkan Sektor -0,95

5,60

-1,96

-0,02

3,02

8,75

2,13

9,42

- Pertambangan dan Penggalian

6,66

3,05

21,59

16,53

17,30

19,65

18,73

6,73

- Industri Pengolahan

6,61

4,81

3,99

4,80

4,19

3,43

4,09

4,11

- Pengadaan Listrik dan Gas

6,50

2,43

9,12

8,72

5,78

6,80

7,57

6,09

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

3,45

1,63

-2,61

1,39

4,56

5,46

2,17

7,19

- Konstruksi

4,38

6,00

6,04

7,46

7,61

6,40

6,88

4,70

- Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

4,79

3,97

7,76

5,68

1,98

5,20

5,10

5,19

- Transportasi dan Pergudangan

9,26

7,80

7,13

6,97

7,29

5,31

6,66

5,44

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

7,61

6,79

6,26

6,82

6,54

6,00

6,40

6,06

13,00

9,53

9,07

9,62

7,58

7,06

8,31

7,08

- Jasa Keuangan dan Asuransi

4,12

8,02

8,44

13,95

10,07

6,61

9,67

3,40

- Real Estate

7,19

7,59

7,64

6,39

5,89

7,29

6,80

6,68

- Jasa Perusahaan

7,97

8,49

10,92

10,81

10,06

10,72

10,62

8,08

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

0,78

5,31

4,22

5,23

-0,10

0,30

2,37

-0,05

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

- Informasi dan Komunikasi

- Jasa Pendidikan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Jasa lainnya

9,37

7,55

9,63

10,78

9,44

1,27

7,64

1,83

11,37

6,61

10,48

14,00

10,46

5,00

9,86

4,68

8,50

3,21

4,69

12,98

10,43

6,75

8,62

6,25

Berdasarkan Permintaan - Konsumsi Rumah Tangga

4,31

4,45

4,75

4,80

4,36

4,41

4,57

4,59

- Konsumsi LNPRT

8,62

-3,04

8,73

9,17

3,47

1,60

5,61

3,24

- Konsumsi Pemerintah

2,19

3,71

3,26

7,48

-12,53

-1,45

-1,71

2,57

- PMTB

4,52

5,12

5,34

6,87

5,54

6,09

5,96

5,50

- Ekspor Luar Negeri

10,66

0,28

-0,28

-1,59

-10,48

3,13

-2,22

8,32

- Impor Luar Negeri

-7,29

-16,03

-26,76

-12,77

-18,81

2,59

-14,49

27,27

-6,80

0,65

-34,48

-7,31

-0,26

59,79

-13,17

39,77

-22,63

-71,08

-0,39

-30,87

52,63

-34,57

11,14

28,47

- Net Ekspor Antardaerah - Perubahan Inventori Ekspor - Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)

6.097

6.206

1.579

1.689

1.382

1.603

6.253

1.717

- Volume Ekspor Non Migas (Ribu Ton)

2.776

2.858

780

789

734

686

2.989

685

Impor - Nilai Impor Non Migas (USD Juta)

6.120

5.476

1.259

1.398

1.194

1.560

5.411

1.500

- Volume Impor Non Migas (Ribu Ton)

3.845

4.488

1.028

1.175

951

1.123

4.278

1.153

Indeks Harga Konsumen Provinsi Jawa Tengah

118,60

121,84

122,60

122,70

123,69

124,71

124,71

126,65

Kota Purwokerto

117,36

120,32

121,31

121,36

121,81

123,23

123,23

125,22

Kota Surakarta

116,84

119,83

120,82

120,91

121,43

122,41

122,41

124,24

Kota Semarang

118,73

121,77

122,35

122,42

123,60

124,59

124,59

126,35

Kota Tegal

114,73

119,26

120,13

120,55

121,91

122,49

122,49

123,94

Kota Kudus

124,16

128,23

129,16

128,88

129,70

131,20

131,20

134,15

Kota Cilacap

121,18

124,37

125,32

125,79

126,96

127,81

127,81

130,59

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy) Provinsi Jawa Tengah

8,22

2,73

4,21

2,96

2,71

2,36

2,36

3,30

Kota Purwokerto

7,09

2,52

4,15

2,95

2,36

2,42

2,42

3,22

Kota Surakarta

8,01

2,56

4,43

3,21

2,93

2,15

2,15

2,93

Kota Semarang

8,53

2,56

3,99

2,65

2,61

2,32

2,32

3,27

Kota Tegal

7,40

3,95

4,99

3,77

3,73

2,71

2,71

3,17

Kota Kudus

8,59

3,28

4,83

3,33

2,18

2,32

2,32

3,86

Kota Cilacap

8,19

2,63

3,79

3,23

2,87

2,77

2,77

4,21

*Mulai tahun 2014 perhitungan IHK menggunakan SBH 2012 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran INDIKATOR

2014

2015

2016 I

II

III

IV

2016

2017 I

Perbankan **) Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)

188,11

216,17

217,92

225,02

228,39

240,40

240,40

- Giro

24,83

29,69

33,75

31,14

32,90

30,25

30,25

35,81

- Tabungan

97,60

109,04

104,36

112,08

112,90

123,34

123,34

119,59

- Deposito

245,78

65,68

77,44

79,82

81,80

82,59

86,81

86,81

90,38

Kredit (Rp Triliun)

198,15

216,71

217,89

226,15

229,91

236,76

236,76

237,77

- Modal Kerja

106,38

115,80

115,89

120,94

122,87

125,63

125,63

125,47

- Konsumsi

29,06

34,31

35,49

36,68

37,85

39,82

39,82

40,23

- Investasi

62,71

66,60

66,51

68,53

69,20

71,30

71,30

72,08

105,33

100,25

99,99

100,50

100,67

98,49

98,49

96,74

2,23

3,02

3,22

3,43

3,26

2,84

2,84

3,06

I

II

III

IV

Loan to Deposit ratio (%) NPL Gross (%)

C. Sistem Pembayaran INDIKATOR

2014

2015

2016

2016

2017 I

Transaksi Kliring - Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp Miliar) - Rata-rata Harian Volume Transaksi (Lembar)

567

607

853

947

800

819

855

770

14.459

14.612

18.817

19.694

18.545

19.085

19.035

18.555

Transaksi Kas (Rp Triliun) -Inflow

62,32

71,23

18,75

12,45

26,63

14,67

72,49

18,38

-Outflow

39,11

46,84

7,00

23,06

10,88

12,03

52,98

10,12

*Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

xiii


TABEL INDIKATOR PROVINSI JAWA TENGAH

RINGKASAN UMUM


02

RINGKASAN UMUM

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Pada triwulan I 2017, ekonomi Provinsi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan 5,20% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,33% (yoy). Meskipun demikian kinerja tersebut masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 5,08% (yoy). Tren perlambatan ini berbeda dengan perekonomian nasional dan Kawasan Jawa yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,01% (yoy), melambat dari tingkat pertumbuhan 4,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya; sementara perekonomian Kawasan Jawa mencatatkan pertumbuhan 5,66% (yoy) setelah tumbuh 5,45% (yoy) pada triwulan IV 2016. Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama berasal dari kinerja investasi seiring dengan realisasi proyek investasi yang belum optimal di awal tahun. Selain itu, kinerja impor luar negeri sebagai komponen pengurang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dan turut menyebabkan perlambatan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi dan ekspor luar negeri tercatat meningkat sehingga dapat menahan perlambatan lebih dalam. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pada triwulan laporan utamanya didorong oleh lapangan usaha konstruksi; serta pertambangan dan penggalian. Sebaliknya, lapangan usaha utama Provinsi Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan; dan pertanian justru mengalami peningkatan, sedangkan lapangan usaha perdagangan mencatatkan kinerja pertumbuhan stabil. Pada triwulan II 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Percepatan pertumbuhan utamanya didorong oleh kenaikan permintaan domestik pada periode Ramadhan dan Lebaran. Lebih lanjut, pada tahun ini

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM periode tersebut bergeser menjadi sepenuhnya berada

Tekanan stabilitas keuangan Jawa Tengah pada

dalam triwulan II, sementara pada tahun lalu, minggu

triwulan IV 2016 mengalami penurunan dibandingkan

terakhir Ramadhan dan Lebaran jatuh pada triwulan III.

triwulan III 2016 sejalan dengan perbaikan kinerja

Keuangan Pemerintah Postur APDB Provinsi Jawa Tengah pada 2017 meningkat dibandingkan tahun anggaran 2016.

perekonomian daerah pada periode tersebut. Indikatorindikator kinerja keuangan korporasi Jawa Tengah mengkonfirmasi penurunan tekanan tersebut yang tercermin pada peningkatan kinerja korporasi.

Anggaran pendapatan meningkat menjadi Rp23,47 triliun atau naik 11,81% dibandingkan tahun 2016.

Sementara itu, kinerja perbankan Jawa Tengah pada

Begitu pula dengan anggaran belanja yang meningkat

triwulan I 2017 mengalami perlambatan setelah

menjadi Rp23,36 triliun atau naik 10,44%

mengalami peningkatan pada triwulan IV 2016. Sesuai

dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan,

dengan pola musiman kinerja perekonomian daerah

pada tahun 2017 sudah tidak terjadi defisit anggaran

kembali melambat pada awal tahun. Pada triwulan I

seperti tahun sebelumnya dengan surplus sebesar

2017, salah satu indikator utama kinerja perbankan

Rp104 miliar.

yaitu aset tercatat tumbuh sebesar 13,04% (yoy); melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat

Ditinjau dari serapan anggaran, persentase realisasi pendapatan meningkat, namun persentase realisasi belanja mengalami penurunan. Realisasi pendapatan

sebesar 13,32% (yoy). Sedangkan kredit perbankan pada triwulan laporan mengalami peningkatan baik terjadi pada kredit umum maupun kredit UMKM.

sampai dengan triwulan laporan sebesar 22,13% dari APBD 2017, lebih tinggi dibandingkan serapan pendapatan triwulan I 2016 yang sebesar 18,54%.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sementara itu, realisasi belanja sampai triwulan I 2017

Transaksi ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan I 2017

sebesar 10,04% dari APBD 2017, relatif lebih rendah

dapat berjalan lancar dengan dukungan sistem

dibandingkan triwulan I 2016 sebesar 11,69%.

pembayaran tunai dan non tunai yang aman, efisien, mudah diakses, serta melindungi konsumen. Aktivitas

Perkembangan Inflasi Daerah Inflasi Jawa Tengah tercatat meningkat pada triwulan I 2017, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada akhir triwulan I 2017 inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,36% (yoy). Secara triwulanan, inflasi Jawa Tengah pada periode laporan

transaksi keuangan masyarakat di Jawa Tengah baik secara tunai maupun non tunai dapat terselenggara dengan baik, meskipun mengalami pertumbuhan yang melambat. Penyelesaian transaksi keuangan non tunai melalui SKNBI tertahan seiring dengan perlambatan aktivitas ekonomi pada triwulan I 2017. Pengelolaan uang Rupiah mencatatkan peningkatan net inflow dibandingkan triwulan IV 2016. Dari sisi transaksi valuta

tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di

asing, transaksi penukaran valuta asing mengalami

tahun sebelumnya. Pada triwulan I 2017, inflasi

perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun

triwulanan tercatat sebesar 1,56% (qtq), meningkat

sebelumnya yang tumbuh negatif. Peningkatan

dibandingkan triwulan I 2016 yang mencatatkan inflasi

transaksi ini sejalan dengan meningkatnya kunjungan

sebesar 0,62% (qtq).

wisatawan asing ke Jawa Tengah.

03


RINGKASAN UMUM


04

RINGKASAN UMUM

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 97,50;

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa

lebih rendah dibanding triwulan lalu yang mencapai

Tengah pada 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan

99,35. Penurunan NTP ini terjadi di tengah

2016. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2017

pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan,

diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3% - 5,7% (yoy),

dan perikanan pada triwulan laporan yang relatif

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang

meningkat. Lapangan usaha ini mencatatkan

sebesar 5,28%. Perbaikan ekonomi global, terutama mitra

perbaikan pertumbuhan menjadi 9,42% (yoy), lebih

dagang utama Jawa Tengah diperkirakan meningkatkan

tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 yang tumbuh

kegiatan usaha, khususnya ekspor. Komitmen pemerintah

8,75% (yoy).

untuk meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam pembangunan

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan

(TPAK) pada triwulan laporan mengalami peningkatan

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Lebih lanjut,

dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan membaik

TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase

seiring dengan mulai membaiknya penerimaan pajak.

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi,

Selain itu, terjaganya daya beli masyarakat diperkirakan

mengalami peningkatan dibandingkan periode yang

berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

sama tahun sebelumnya. TPAK Jawa Tengah pada Februari 2017 tercatat sebesar 70,20% meningkat dibandingkan Februari 2016 yang tercatat sebesar 69,89%. TPAK Jawa Tengah ini juga tercatat masih lebih baik dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 69,02%.

Prospek Perekonomian Daerah Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diperkirakan mengalami deselerasi pada triwulan III 2017. Perlambatan ini merupakan normalisasi setelah peningkatan tinggi pada triwulan II 2017, atau periode Ramadhan dan Lebaran. Walaupun lebih

Sementara itu, Inflasi triwulan III 2017 diperkirakan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi di seluruh kelompok, terutama berasal dari kelompok volatile food dan administered prices. Inflasi volatile food diperkirakan menurun seiring normalisasi permintaan pasca Lebaran serta meningkatnya pasokan untuk komoditas bumbu-bumbuan. Sementara itu, inflasi administered prices diperkirakan menurun akibat tidak adanya lagi penyesuaian tarif listrik 900 VA nonsubsidi selama tiga kali periode yang telah dilaksanakan hingga pertengahan tahun 2017. Sementara untuk kelompok volatile food, masih meneruskan tren inflasi rendah pada tahun 2016 lalu.

lambat, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan masih berada pada kisaran

Ke depan, inflasi akan tetap diarahkan berada pada

yang tinggi, yaitu 5,2%-5,6% (yoy). Ditinjau dari sisi

sasaran inflasi 2017, yaitu 4±1% (yoy). Koordinasi

pengeluaran, perlambatan terutama bersumber dari

kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam

konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara

pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam

pada sisi lapangan usaha, perlambatan diperkirakan

menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian

terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan dan

administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan

lapangan usaha perdagangan.

reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, dan risiko moderat kenaikan harga volatile food.

BAB

I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan I 2017 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan terutama disumbang oleh penurunan kinerja komponen investasi dan peningkatan impor luar negeri. Sementara itu, konsumsi dan ekspor luar negeri mengalami peningkatan sehingga menahan perlambatan lebih dalam. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan didorong oleh lapangan usaha konstruksi, serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Adapun lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan; serta lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan, sementara pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor relatif stabil.

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan I 20171 Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi

Pada kawasan Jawa, perlambatan juga dialami oleh

sebesar 5,20% (yoy) pada triwulan I 2017. Kinerja

perekonomian Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara

perekonomian mengalami perlambatan dibandingkan

itu, provinsi lainnya di Kawasan Jawa, yakni DKI Jakarta,

triwulan triwulan IV 2016 yang sebesar 5,33% (yoy).

Banten, dan DI Yogyakarta mengalami peningkatan

Meskipun demikian kinerja tersebut masih lebih baik

pertumbuhan. Dibandingkan provinsi lainnya di

dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang

Kawasan Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

sebesar 5,08% (yoy).

menempati posisi kedua terendah, di atas DI

Berbeda dengan Jawa Tengah, pada triwulan laporan,

Yogyakarta.

perekonomian nasional dan kawasan Jawa tumbuh

Pada periode laporan, perekonomian Provinsi Jawa

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tengah menyumbang 14,72% terhadap perekonomian

Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar

Kawasan Jawa. Nilai ini relatif tetap dibandingkan

5,01% (yoy), melambat dari tingkat pertumbuhan

periode sebelumnya. Perekonomian Kawasan Jawa

4,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya; sementara

secara dominan disumbang oleh DKI Jakarta dan

p e re k o n o m i a n K a w a s a n J a w a m e n c a t a t k a n pertumbuhan 5,66% (yoy) setelah tumbuh 5,45%

Provinsi Jawa Timur dengan sumbangan dari kedua daerah ini mencapai lebih dari 50%.

(yoy) pada triwulan IV 2016. 7

8 % 6

%, YOY

6

4 5

2 0

I

II

III

IV

I

2014

-2

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

I 2017

2016

4

3 -4

I

II

III

IV

I

II

2014 PERTUMBUHAN EKONOMI (YOY)

PERTUMBUHAN EKONOMI (QTQ)

JAWA

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

III

IV

I

2015 JATENG

II

III

IV

2016

I 2017

NASIONAL Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%, yoy)

III 2016

IV 2016

29,16 %

29,77 %

DKI

25,31

22,32

14,85

6,92

1,50

%

%

%

%

%

24,95 %

JATIM

22,19

14,56

7,03

1,50

%

%

%

%

JABAR

JATENG

BANTEN

DIY Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi 1.

Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2017 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan KEKR adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2016 dan 2015 masih bersifat sementara.

JAWA

IV - 2016

I- 2017

DKI

5,51

6,48

BANTEN

5,53

5,90

JABAR

5,45

5,24

JATENG

5,33

5,20

DIY

4,71

5,12

JATIM

5,48

5,37

JAWA

5,45

5,66

Sumber: BPS, diolah

07




08


20

%, YOY

%, YOY

7

80

%, YOY

%, YOY

7

70

6 16

60

6

50

5

40

5

30

12 4

20

4

10

3

8 I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

KREDIT PERBANKAN

II

III 2016

IV

I 2017

0 -10

I

PDRB - SKALA KANAN

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

2015

NILAI RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

I

II

III 2016

IV

I 2017

3

PDRB - SKALA KANAN


Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi

Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian dan Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa

Sebaliknya, lapangan usaha utama Provinsi Jawa

sarana pendukungnya, seperti aktivitas perbankan.

Tengah, yaitu industri pengolahan; dan pertanian justru

Seiring dengan melemahnya aktivitas ekonomi Jawa

mengalami peningkatan, sedangkan lapangan usaha

Tengah pada triwulan I 2017, kebutuhan akan

perdagangan mencatatkan kinerja pertumbuhan stabil.

pembiayaan turut melemah. Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tumbuh melambat

1.1.1. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

pada periode tersebut. Pada triwulan laporan,

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Jawa

pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan di Jawa

Tengah pada triwulan I 2017 masih ditopang oleh

Tengah tercatat 11,84% (yoy), lebih rendah

konsumsi rumah tangga dengan pangsa 61,57%.

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi

12,62% (yoy). Lebih lanjut, perkembangan tersebut

juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebesar

juga tercermin pada aktivitas sistem pembayaran. Pada

29,88%. Lebih lanjut, peran ekspor luar negeri sebesar

triwulan I 2017, nilai rata-rata perputaran kliring harian

9,27%, dan konsumsi pemerintah sebesar 5,00%.

mengalami kontraksi 9,74% (yoy), berbalik arah

Selain itu, pangsa impor luar negeri, sebagai elemen

setelah tumbuh 13,52% (yoy) pada triwulan IV 2016.

pengurang dalam perekonomian Jawa Tengah, juga cukup besar, yaitu 16,32%. Komposisi ini tidak banyak

Ditinjau dari sisi pengeluaran, deselerasi terutama

berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

berasal dari kinerja investasi seiring dengan realisasi proyek investasi yang belum optimal di awal tahun.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada periode

Selain itu, kinerja impor luar negeri sebagai komponen

laporan terutama berasal dari kinerja investasi seiring

pengurang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

dengan realisasi proyek investasi yang belum optimal di

mengalami peningkatan dan turut menyebabkan

awal tahun. Selain itu, kinerja impor luar negeri sebagai

perlambatan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan

komponen pengurang PDRB mengalami peningkatan

konsumsi dan ekspor luar negeri tercatat meningkat

dan turut menyebabkan perlambatan ekonomi.

sehingga dapat menahan perlambatan lebih dalam.

Meningkatnya pertumbuhan impor didorong oleh masih kuatnya kinerja konsumsi dan lapangan usaha

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pada triwulan laporan utamanya didorong oleh lapangan usaha konstruksi; serta pertambangan dan penggalian.

industri.

Tabel 1.2. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut Pengeluaran (Rp Miliar) KOMPONEN PENGELUARAN

2014

KONSUMSI RUMAH TANGGA

570.433

2015*

2016**

2015*

I

II

III

IV

149.648

152.026

159.354

159.262

620.289

2016**

I

II

III

IV

162.333

164.045

170.083

170.265

666.726

2017** I 174.589

KONSUMSI LNPRT

10.773

2.736

2.748

2.912

3.042

11.439

3.028

3.029

3.062

3.139

12.257

3.201

KONSUMSI PEMERINTAH

75.556

11.991

17.657

23.013

33.483

86.144

13.546

20.453

20.319

33.583

87.901

14.192

INVESTASI

274.558

72.937

74.553

78.230

82.641

308.361

79.037

81.890

84.174

88.411

333.513

84.743

EKSPOR

84.542

22.130

24.308

22.692

23.684

92.813

23.522

25.036

20.890

25.157

94.606

26.277

IMPOR

220.421

48.715

51.556

48.453

42.528

191.252

35.286

43.478

37.358

43.010

159.132

46.274

NET EKSPOR ANTARDAERAH

99.974

25.649

20.377

18.281

6.083

70.389

12.151

13.966

16.982

3.566

46.664

20.963

PERUBAHAN INVENTORI

27.054

6.835

10.931

6.113

(10.212)

13.667

4.139

6.627

3.965

(5.235)

9.495

5.879

922.471

243.211

251.044

262.141

255.455

1.011.851

262.469

271.567

282.117

275.877 1.092.031

283.571

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 1.3. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Rp Miliar) KOMPONEN PENGELUARAN

2014

KONSUMSI RUMAH TANGGA KONSUMSI LNPRT

2015* I

II

III

IV

465.234

118.543

120.292

123.688

123.427

2016**

2015*

I

II

III

IV

485.951

124.171

126.063

129.082

128.866

2016*

2017** I

508.182

129.872 2.177

8.299

1.939

1.934

2.046

2.129

8.047

2.109

2.111

2.116

2.163

8.499

56.643

8.876

12.250

15.017

22.601

58.744

9.165

13.166

13.135

22.273

57.739

9.400

220.773

55.555

56.439

58.684

61.400

232.079

58.521

60.317

61.937

65.141

245.916

61.741

EKSPOR

68.523

17.003

18.147

16.444

17.123

68.717

16.955

17.858

14.721

17.660

67.193

18.365

IMPOR

118.498

25.636

26.917

24.941

22.007

99.500

18.775

23.478

20.250

22.577

85.080

23.894


47.723

17.086

14.371

15.483

1.096

48.035

11.194

13.320

15.443

1.751

41.708

15.646

PERUBAHAN INVENTORI

16.261

2.658

4.454

1.234

-3.643

4.703

2.647

3.079

1.884

-2.383

5.227

3.401

764.959

196.024

200.969

207.656

202.126

806.775

205.987

212.435

218.068

212.894

849.384

216.707

KONSUMSI PEMERINTAH INVESTASI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


Tabel 1.4. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran (%, yoy) KOMPONEN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

2015*

2014 I

2016**

2015*

II

III

IV

4,28

4,74

4,45

I 4,75

II

III

IV

4,80

4,36

4,41

4,31

4,51

4,28

KONSUMSI LNPRT

8,62

(9,66)

(12,33)

3,19

8,35

(3,04)

8,73

9,17

3,47

KONSUMSI PEMERINTAH

2,19

2,83

2,71

5,19

3,63

3,71

3,26

7,48

(12,53)

INVESTASI

4,52

6,24

3,11

4,31

6,81

5,12

5,34

6,87

5,54

6,09

2016*

2017** I

4,57

4,59

1,60

5,61

3,24

(1,45)

(1,71)

2,57

5,96

5,50

EKSPOR

10,66

(3,05)

(1,56)

1,51

4,72

0,28

(0,28)

(1,59)

(10,48)

3,13

(2,22)

8,32

IMPOR

(7,29)

(12,04)

(7,53)

(18,48)

(25,77)

(16,03)

(26,76)

(12,77)

(18,81)

2,59

(14,49)

27,27

NET EKSPOR ANTARDAERAH PERUBAHAN INVENTORI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

(6,80)

9,79

21,63

(3,58)

(74,45)

0,65

(34,48)

(7,31)

(0,26)

59,79

(13,17)

39,77

(22,63)

(49,60)

(20,99)

(75,02)

(988,66)

(71,08)

(0,39)

(30,87)

52,63

(34,57)

11,14

28,47

5,27

5,54

5,22

5,02

6,10

5,47

5,08

5,71

5,01

5,33

5,28

5,20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


Pertumbuhan konsumsi dan ekspor luar negeri tercatat

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2017 tumbuh

meningkat sehingga dapat menahan perlambatan

4,59% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV

lebih dalam. Meningkatnya kinerja konsumsi didukung

2016 sebesar 4,41% (yoy). Peningkatan ini

oleh optimisme konsumen dan daya beli masyarakat

diindikasikan sejalan dengan mulai membaiknya

yang terjaga. Selanjutnya, ekspor luar negeri turut

perekonomian domestik sehingga dapat menjaga daya

mengalami peningkatan pertumbuhan seiring dengan

beli masyarakat.

mulai pulihnya perekonomian negara mitra dagang. 5

%

1.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran konsumsi mencatatkan pertumbuhan yang meningkat pada triwulan laporan. Lebih lanjut,

4

peningkatan terjadi pada seluruh jenis konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, maupun konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT).

3 I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II

III 2016

IV

I 2017


Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%yoy)

09




10


Percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini

dapat tertahan sehingga kinerja konsumsi rumah

terkonfirmasi dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang

tangga tetap meningkat. Jawa Tengah mengalami

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan

inflasi 3,30% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi

survei tersebut, kondisi ekonomi rumah tangga

dibandingkan inflasi 2,36% (yoy) pada triwulan

triwulan laporan membaik dibandingkan triwulan IV

sebelumnya.

2016. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan I 2017 yang sebesar 102,05; lebih tinggi dari ITK triwulan IV 2016 yang sebesar 99,93.

Adapun yang menahan keyakinan konsumen adalah pendapatan rumah tangga terindikasi mengalami penurunan, ditunjukkan oleh penurunan indeksnya dari 100,26 menjadi 98,33. Namun demikian,

Peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga ini terutama bersumber oleh meningkatnya volume konsumsi barang dan jasa (dari 99,45 menjadi 108,29), baik dalam bentuk makanan maupun non makanan. Selain itu, pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi juga mengalami penurunan, atau dengan kata lain,

penurunan pendapatan ditengarai karena pada triwulan sebelumnya rumah tangga masih mendapatkan tambahan pendapatan dari bonus akhir tahun. Sementara penghasilan rutin justru mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada awal tahun.

masyarakat semakin optimis dengan terjaganya daya

Namun demikian, kinerja konsumsi yang meningkat ini

beli di tengah inflasi. Hal tersebut tercermin dari

belum tercermin dari kinerja kredit perbankan. Kredit

peningkatan indeksnya dari 99,67 menjadi 104,10.

konsumsi pada triwulan I 2017 tumbuh melambat

Dengan terjaganya keyakinan konsumen ini, dampak

dengan level 8,76% (yoy), dari 9,11% (yoy) pada

dari inflasi yang relatif tinggi pada triwulan I 2017 masih

triwulan IV 2016. Perlambatan terjadi pada Kredit

125

10

INDEKS

120

%, YOY

%, YOY

5

8

115 110

6

105

4

4

100 2

95 90

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015

ITK PENDAPATAN RUMAH TANGGA

II III 2016

IV

0

I 2017

II

III

IV

I

%, YOY

5

II

2014

III

IV

I

II III 2016

2015 INFLASI


%, YOY

I

-2

VOLUME KONSUMSI BARANG/JASA PENGARUH INFLASI TERHADAP TINGKAT KONSUMSI

Grafik 1.7 Indeks Tendensi Konsumen 13

I

IV

I 2017

3

PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN


Grafik 1.8 Perkembangan Inflasi Triwulanan dan Tahunan 25 %, YOY

%, YOY

100

12 11 10 9

20

80

15

60

10

40

5

20

4

8 7 6 5 4 I

II

III

IV

I

2014

II

III 2015

KREDIT KONSUMSI

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

3

PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN

0

0 I -5

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

KKB PERALATAN RUMAH TANGGA

IV

I

II III 2016

KPR LAINNYA - SKALA KANAN

IV

I 2017

-20


Grafik 1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang

30 %

diselenggarakan 7 kabupaten/kota pada Februari 20

2017. Selain itu, berdasarkan hasil Focus Group 10

Discussion (FGD), perbaikan juga berasal dari semakin

-

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II III 2016

2015

IV

I 2017

meningkatnya aktivitas komunitas hobi. Lomba

(10)

komunitas hobi yang diselenggarakan di Jawa Tengah

(20)

juga turut mendorong kegiatan ekonomi kelompok Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT (%, yoy)

tersebut. Sementara itu, kegiatan dan bantuan sosial masih terbatas sesuai pola musiman pada awal tahun.

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), yaitu dari 4,18% (yoy) menjadi 2,16% (yoy); serta kredit untuk perlengkapan rumah tangga, yaitu dari 76,19% (yoy) menjadi 46,64%(yoy). Sementara itu, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan kredit konsumsi lainnya

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pun mengalami perbaikan pada triwulan I 2017. Setelah mengalami kontraksi 1,45% (yoy) pada triwulan IV 2016, konsumsi pemerintah tumbuh

2,57% (yoy) pada triwulan

laporan. Perbaikan diindikasikan berasal dari realisasi

mengalami peningkatan pertumbuhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani

Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan Belanja

rumah tangga (LNPRT) pada triwulan I 2017 tumbuh

Daerah (APBD) pada level kabupaten/kota. Sementara

3,24% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan

itu realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah cenderung lebih

triwulan IV 2016 yang tercatat 1,60% (yoy). Adapun

rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun

peningkatan tersebut didorong oleh kegiatan

sebelumnya.

20

80

%, YOY

40 %, YOY

%, YOY

30

60 40

10

20

-20

-10

30

25

20

15

20

0

0

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II III 2016

2015

IV

I 2017

10 5

10

0

-40 -60

-5

0

I

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) - SKALA KANAN

-10

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

II

III

IV

2014

-80

-20

I

II

III

IV

I

2015

II III 2016

IV

I 2017

REALISASI BELANJA PEMPROV JAWA TENGAH PDRB KONSUMSI PEMERINTAH - SKALA KANAN REALISASI BELANJA PEMPROV JAWA TENGAH (TANPA BELANJA MODAL)

-10 -15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah


Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

35

Grafik 1.13 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

120 %

25,000

100

%, YOY

RP MILIAR

60 50

20,000

80

40 15,000

60

30

40

10,000

20

5,000

0

20

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

REALISASI PENDAPATAN

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

REALISASI BELANJA Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

10

-

0

2011

2012

ANGGARAN BELANJA

2013

2014

2015

2016

PERTUMBUHAN TAHUNAN ANGGARAN BELANJA - SKALA KANAN

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.15 Jumlah dan Pertumbuhan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

11




12


1.1.1.2. Pengeluaran Investasi Pada triwulan I 2017, investasi yang tercermin dari

Perlambatan kinerja ini diindikasikan bersumber dari

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh

investasi dalam bentuk bangunan. Kinerja investasi

sebesar 5,50% (yoy), melambat dari triwulan yang lalu

bangunan terkonfirmasi dari pertumbuhan ekonomi

yang tumbuh 6,09% (yoy). Secara triwulanan, investasi

pada lapangan usaha konstruksi atau bangunan yang

tercatat turun 9,70% (qtq), lebih dalam dari penurunan

melambat menjadi 4,70% (yoy) pada triwulan laporan,

triwulan I 2016 yang sebesar 4,69% (qtq).

setelah tumbuh 6,40% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Pihak perbankan juga mengonfirmasi adanya

Ditinjau berdasarkan asal penanaman modal,

pelemahan pertumbuhan investasi pada periode

perlambatan investasi diindikasikan terjadi pada

laporan. Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank

investasi yang berasal dalam negeri, sementara

umum untuk kegiatan investasi di Jawa Tengah

pertumbuhan investasi dari pihak asing masih

mengalami perlambatan menjadi 15,54% (yoy), dari

mengalami peningkatan. Nilai penanaman modal

pertumbuhan 18,41% (yoy) pada triwulan IV 2016.

dalam negeri mengalami penurunan 5,74% (yoy),

Sementara itu, tren penurunan suku bunga kredit sejak

setelah tumbuh 178,53% (yoy) pada triwulan lalu.

tahun 2014 sudah mulai berbalik arah dan mengalami

Sementara itu, nilai penanaman modal asing

peningkatan. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit

mengalami peningkatan pertumbuhan dari -5,08%

investasi triwulan I 2017 tercatat meningkat dari

(yoy) menjadi 144,05% (yoy).

10,15% menjadi 10,34%. 10

10 %, YOY

%

8

5 6 4

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

I 2017

2 0

(5)

I

II

III

IV

I

II

2014 PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)

III

IV

I

II

2015


III

IV

2016

PDRB KONSTRUKSI

I 2017

PDRB INVESTASI

(10) Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

40 %, YOY

Sumber: Kemenperin, Kemendag, BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.17 Pertumbuhan PDRB Konstruksi dan PDRB Investasi

%

35

14 13

30

800 700 600

12

25 20

11

15

10

10

500 400 300 200

9

5 -

8 I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

2015

RRT SUKU BUNGA KREDIT INVESTASI - SKALA KANAN

I

II

III 2016

IV

I 2017

KREDIT INVESTASI

100 0 -100

I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

2015 PMA

I

II

III

IV

2016

I 2017

PMDN Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi

Grafik 1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

14

%, SBT

%, YOY

8

TRIWULAN IV 2016 TRIWULAN I 2017

3 %, SBT

7

12

6

10

5

8

2 1

4

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

III 2016

SBT REALISASI INVESTASI (SKDU)

IV

I 2017

PMTB - SKALA KANAN

JASA - JASA

KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

III 2014

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

II

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

0 I

BANGUNAN

1

-

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

2

0 INDUSTRI PENGOLAHAN

2

PERTAMBANGAN

3

4

PERTANIAN

6


Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (SKDU) 1,60 %, YOY 1,40 1,20 1,00

IV - 2016

I - 2017

0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 I

II

III

IV

I

II

2014 NAIK

TETAP

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

I 2017

TURUN Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Grafik 1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil Liaison)

Grafik 1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

Pada sisi swasta, perlambatan investasi terkonfirmasi

Kegiatan investasi rutin tersebut tercermin dari kinerja

dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), di mana

impor barang modal yang masih tinggi. Pada triwulan I

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan investasi

2017, impor barang modal Jawa Tengah tercatat

triwulan I 2017 sebesar 9,58% (yoy) lebih rendah dari

tumbuh tinggi pada level 29,35% (yoy), meningkat

SBT triwulan IV 2016 yang sebesar 10,02% (yoy).

dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2016 yang

Perlambatan terjadi pada hampir seluruh sektor, kecuali

juga tinggi, yaitu 20,65% (yoy). Kegiatan impor ini

sektor perdagangan, hotel, dan restoran; listrik, gas,

salah satunya didukung oleh nilai tukar Rupiah yang

dan air bersih, serta pengangkutan dan komunikasi.

masih mengalami apresiasi sejak triwulan III 2016. Pada triwulan laporan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS

Hal tersebut juga tercermin pada hasil kegiatan liaison pada triwulan laporan. Sejumlah 59,18% responden mengkonfirmasi bahwa kegiatan investasi pada

mengalami apresiasi 1,32% (yoy), walaupun tidak setinggi apresiasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,80% (yoy).

triwulan berjalan relatif tetap, dan hanya 38,78% responden yang menyatakan terdapat peningkatan kegiatan investasi. Likert scale investasi triwulan I 2017 tercatat 0,67; menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,08. Kegiatan investasi yang dilakukan lebih banyak bersifat investasi rutin meliputi pemeliharaan dan peremajaan mesin rutin, peremajaan sarana prasarana, serta pengadaan perlengkapan

100 %, YOY 80 60 40 20 I (20)

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016

I 2017

(40) (60) NILAI IMPOR BARANG MODAL

VOLUME IMPOR BARANG MODAL Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

operasional.

Grafik 1.24 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

13




14


1.1.1.3. Ekspor dan Impor Luar Negeri Peningkatan terutama berasal dari ekspor produk

1.1.1.3.1. Ekspor Luar Negeri Kinerja ekspor luar negeri pada triwulan I 2017 tumbuh

tekstil seperti pakaian jadi atau garmen (SITC 84).

8,32% (yoy), melanjutkan tren perbaikan dari triwulan

Ekspor pakaian jadi Jawa Tengah tumbuh 17,89% (yoy)

IV 2016 yang mencatatkan pertumbuhan 3,13% (yoy).

meningkat dari pertumbuhan triwulan IV 2016 yang

Secara triwulanan, ekspor luar negeri pada triwulan

sebesar 8,80% (yoy). Ekspor komoditas ini secara

laporan tumbuh 3,99% (qtq) berbalik arah dari

konsisten mencatatkan pertumbuhan selama hampir 5

penurunan 0,98% (qtq) pada triwulan yang sama pada

tahun terakhir, walaupun terjadi perlambatan di

tahun sebelumnya.

beberapa periode. Industri ini merupakan industri yang

Ekspor luar negeri Jawa Tengah didominasi oleh ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT (SITC kode 65 & 84) dengan pangsa pada triwulan laporan mencapai 45,56%, serta kayu dan barang dari kayu (SITC kode 63 & 82) dengan pangsa 20,69%. Selain

bersifat padat karya sehingga biaya produksi dan harga jual lebih bergantung pada upah tenaga kerja. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah yang bersaing, dan disertai dengan peningkatan kondisi ekonomi negara tujuan utama ekspor mendorong kinerja ekspor industri ini meningkat lebih tinggi.

kedua komoditas tersebut, ekspor permesinan dan alat transportasi (SITC kode 7), ekspor bahan makanan

Sebaliknya, ekspor tekstil dalam bentuk benang dan

(SITC kode 0), serta ekspor kimia (SITC kode 5) juga

kain tekstil (SITC 65) mengalami penurunan sebesar

turut berperan walaupun dengan pangsa masing-

13,28% (yoy), lebih dalam dari penurunan triwulan lalu

masing yang berada di bawah 10%. Komposisi ini

yang sebesar 7,31% (yoy). Komoditas ini telah

relatif persisten selama beberapa tahun terakhir.

mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2015. Berdasarkan hasil kegiatan liaison yang dilakukan Bank

Nilai ekspor TPT (SITC 65 dan 84) menjadi pendorong

Indonesia, persaingan di pasar global, terutama pada

utama perbaikan ekspor Jawa Tengah pada triwulan

aspek harga, merupakan masalah utama dalam ekspor

laporan dengan tingkat pertumbuhan 8,22% (yoy),

komoditas tersebut. Dengan sifat industri tekstil

jauh lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan

(benang dan kain) yang bersifat padat modal, teknologi

sebelumnya yang tercatat sebesar 1,21% (yoy).

menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan

30

%, YOY

20

IV - 2016

45,56%

20,69%

5,07%

3,21%

6,61%

18,86%

I - 2017

43,24%

21,98%

6,65%

2,97%

7,01%

18,15%

10 I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III 2016

(10)

IV

I 2017

(20) PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

PERTUMBUHAN BULANAN (QTQ)

Grafik 1.25 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

TPT (SITC 65,84) MEBEL DAN KAYU OLAHAN (SITC 63, 82) APERMESINAN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7)

BAHAN MAKANAN (SITC 0) LAINNYA

KIMIA (SITC 5)

Grafik 1.26 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

1,000

15

%, YOY

USD JUTA

200

%, YOY

JUTA TON

30 20

10 800

10 5

100 0

600 0

-5

400

I

II III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015 NILAI EKSPOR

II III 2016

IV

I 2017

-

-20 I

II III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II III 2016

IV

I 2017

PERTUMBUHAN TAHUNAN - SKALA KANAN

VOLUME EKSPOR


Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT 500

-10

USD JUTA

%, YOY

20

300

%, YOY

JUTA TON

15 10 400

5

270

20 240

10

0 -5

300

-10

210

0

180

-10

-15 200

I

II III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II III 2016

IV

I 2017

-20

40 30

-20

150

I

II III 2014

IV

I

VOLUME EKSPOR

II

III

IV

I

2015

II III 2016

IV

I 2017


Grafik 1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

Grafik 1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

biaya produksi dan harga jual. Teknologi industri tekstil

Berdasarkan hasil kegiatan liaison, beberapa tantangan

di Indonesia, termasuk Jawa Tengah yang relatif

dalam ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu

tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti

diantaranya yaitu pergeseran preferensi masyarakat

Tiongkok dan Vietnam menyebabkan turunnya daya

menjadi mebel minimalis dan produk masal dengan

saing komoditas dimaksud di pasar global.

harga lebih murah. Lebih lanjut, untuk mebel outdoor, terdapat produk substitusi dengan material selain kayu

Kinerja ekspor kayu dan barang dari kayu (SITC 63 dan 82) Jawa Tengah pada triwulan laporan relatif stabil dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai, ekpor komoditas tersebut masih mencatatkan penurunan sebesar 0,99% (yoy), tidak jauh berbeda dibandingkan penurunan pada triwulan IV 2016 yang sebesar 1,01%

seperti logam yang berdaya tahan tinggi untuk di luar ruangan. Berdasarkan keterangan para pelaku usaha, ekspor mebel outdoor memiliki pangsa relatif signifikan di Jawa Tengah. Lebih lanjut, industri ini juga mengalami tantangan dalam pemenuhan bahan baku, serta tenaga kerja.

(yoy). Komoditas mebel masih mencatatkan penurunan namun telah mengalami perbaikan dibandingkan

Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah

triwulan sebelumnya, yakni dari -11,52% (yoy) menjadi

untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami

-9,04% (yoy). Sementara itu, komoditas olahan kayu

perubahan signifikan dibandingkan periode

dan gabus (SITC 63) menunjukan pertumbuhan positif

sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan

sebesar 6,27% (yoy) namun melambat dibandingkan

pangsa masing-masing 26,72% dan 17,92%. Setelah

pertumbuhan 8,14% (yoy) pada triwulan IV 2016.

kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara

15




16


50

IV - 2016

27.86 %

15.47 %

12.84 %

9.90 %

7.61 %

26.33 %

%, YOY

40 30 20 10 0

I - 2017

29,93

17,63

11,93

8,17

7,24

25,09

%

%

%

%

%

%

USA

EROPA

ASEAN

LAINNYA

-10

I

II III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II III 2016

IV

I 2017

-20

JEPANG TIONGKOK

-30 -40

Grafik 1.31 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

AS

TIONGKOK

EROPA

JEPANG

ASEAN

Grafik 1.32 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu Jepang (10,44%), Tiongkok (10,11%), dan ASEAN (7,34%). Pada triwulan laporan, perbaikan pertumbuhan ekspor khususnya terjadi dengan negara tujuan Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN. Sementara itu ekspor ke negara tujuan utama lainnya yaitu Tiongkok dan Jepang mengalami penurunan kinerja. Sumber : Fred, Bloomberg

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang merupakan

Grafik 1.33 Perkembangan Ketenagakerjaan Amerika Serikat

negara tujuan dengan pangsa terbesar tumbuh tinggi

perekonomian Eropa yang membaik pada sejak akhir

sebesar 21,78% (yoy) pada triwulan laporan, jauh

2016, khususnya pada konsumsi dan ekspor.

membaik dari pertumbuhan 9,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ini seiring dengan membaiknya perekonomian negara tersebut, terutama pada kinerja konsumsi yang ditunjang oleh perbaikan kondisi

Sebaliknya, ekspor dengan mitra dagang Tiongkok mengalami kontraksi cukup dalam pada triwulan laporan, yakni sebesar 12,04% (yoy) setelah mengalami pertumbuhan 5,71% (yoy) pada triwulan IV

ketenagakerjaan dan penghasilan.

2016. Hal ini sejalan dengan perekonomian Tiongkok Selain itu, ekspor ke Eropa juga mencatatkan perbaikan

yang ditengarai masih melanjutkan tren pelemahan,

signifikan, yaitu dari pertumbuhan 1,91% (yoy) pada

yang tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang

triwulan IV 2016 menjadi 7,00% (yoy) pada triwulan

terus meningkat, serta cadangan devisa yang semakin

laporan. Perbaikan ini juga sejalan dengan

menurun.

Sumber : Bloomberg

Sumber: BIS, Bloomberg, diolah

Grafik 1.34 Rasio Utang terhadap PDB Tiongkok

Grafik 1.35 Cadangan Devisa Tiongkok

Walaupun mengalami penurunan pangsa, impor

1.1.1.3.2. Impor Luar Negeri Kinerja impor luar negeri Jawa Tengah masih

komoditas migas di Jawa Tengah masih memiliki peran

melanjutkan tren perbaikan sejak triwulan IV 2016. Pada

signifikan, terkait dengan kilang minyak PT Pertamina

triwulan laporan, pertumbuhan komponen ini tercatat

di Cilacap. Unit pengolahan ini memasok sekitar 34%

27,27% (yoy), melonjak tinggi dari pertumbuhan

kebutuhan BBM nasional, atau 60% kebutuhan BBM di

triwulan IV 2016 yang sebesar 2,59% (yoy). Tingginya

Pulau Jawa.

pertumbuhan ini juga tidak terlepas dari kinerja impor triwulan I 2016 yang secara triwulanan mencatatkan

Seiring dengan tren penurunan harga minyak sejak

kontraksi dalam sebesar 14,68% (qtq), sementara pada

akhir 2014, impor luar negeri untuk komoditas migas

triwulan laporan terjadi pertumbuhan 3,99% (qtq).

terus mengalami penurunan secara nominal, dengan penurunan pada triwulan lalu adalah sebesar 11,43%

Peningkatan kinerja impor luar negeri terjadi baik pada

(yoy). Setelah penurunan selama lebih dari dua tahun,

komoditas migas maupun nonmigas. Impor komoditas

pada triwulan I 2017, impor luar negeri mencatatkan

migas pada triwulan laporan mencatatkan pangsa

pertumbuhan tinggi sebesar 53,67% (yoy). Lonjakan ini

sebesar 44,47% dari total impor Jawa Tengah,

seiring dengan perbaikan harga minyak dunia hingga

sementara pangsa impor nonmigas sebesar 55,57%.

mencapai rata-rata sebesar USD51,70/barel pada

Pangsa impor komoditas migas menurun selama

periode tersebut dari sebelumnya dengan rata-rata

beberapa tahun terakhir didorong oleh penurunan

harga adalah sebesar USD49,16/barel.

harga minyak dunia. Sebelum tahun 2015, impor luar negeri Jawa Tengah lebih didominasi oleh komoditas

Lebih lanjut, impor komoditas nonmigas Jawa Tengah

migas.

dapat dikatakan cukup produktif. Impor tersebut utamanya ditujukan untuk kegiatan produktif, yaitu

30

bahan baku dengan pangsa mencapai 68,18% dari

%

20

total impor nonmigas Jawa Tengah, dan impor barang

10

modal dengan pangsa 21,69%. Sementara itu, impor

-

I

II III 2014

(10)

IV

I

II

III

IV

I

II III 2016

2015

IV

I 2017

barang konsumsi hanya memiliki pangsa 10,13%. Komposisi ini tidak banyak berubah dari periode

(20)

sebelumnya.

(30) PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.36 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

4,500

60 %, YOY

USD JUTA

4,000

40

3,500 3,000

20

2,500 2,000

0 I

1,500 1,000

-20

II III 2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II III 2016

IV

I 2017

500 0

I

II III 2014

IV

I

II

III

IV

2015 MIGAS

I

II III 2016

IV

I 2017

NONMIGAS


Grafik 1.37 Perkembangan Impor Jawa Tengah

-40 -60 NONMIGAS

MIGAS

TOTAL


Grafik 1.38 Pertumbuhan Tahunan Impor Nonmigas Jawa Tengah

17




18


1,800

IV - 2016

22,72%

67,57%

USD JUTA

1,600

9,71%

1,400 1,200 1,000 800 600 400

I - 2017

68,18%

21,69%

BAHAN BAKU

200

10,13%

-

I

II III 2014

BARANG KONSUMSI

BARANG MODAL

Grafik 1.39 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

IV

I

II

III

IV

I

2015 BARANG KONSUMSI

BARANG MODAL

II III 2016

IV

I 2017

BAHAN BAKU

Grafik 1.40 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Secara nilai, peningkatan kinerja impor nonmigas

transportasi (SITC kode 7) tumbuh 26,29% (yoy) pada

terutama berasal dari impor bahan baku dan barang

triwulan laporan, meningkat dari pertumbuhan

modal. Sementara itu, impor barang konsumsi

25,92% (yoy) pada triwulan lalu.

mengalami perlambatan. Pertumbuhan impor bahan baku meningkat menjadi 17,01% (yoy) pada triwulan I 2017 dari 12,96% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Sementara itu, impor barang konsumsi mengalami perlambatan, walaupun masih tumbuh dengan level

Peningkatan ditengarai merupakan dampak dari

yang tinggi. Impor kelompok komoditas ini tumbuh

membaiknya kinerja ekspor garmen atau pakaian jadi

13,93% (yoy), setelah tumbuh 28,69% (yoy) pada

yang memiliki kandungan bahan baku impor tinggi.

periode sebelumnya. Tingginya pertumbuhan impor

Impor bahan baku untuk komoditas tersebut,

barang konsumsi ini bergerak seiring dengan kinerja

khususnya benang dan kain (SITC 65) tercatat tumbuh

konsumsi Jawa Tengah yang masih kuat, dan didukung

26,54% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dari

dengan nilai tukar yang relatif terjaga.

triwulan sebelumnya 13,41% (yoy). Selain itu, impor bahan baku untuk industri makanan juga tercatat meningkat.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa 36,52%. Selain Tiongkok, negara mitra dagang lainnya

Impor barang modal juga mengalami peningkatan

yaitu Amerika Serikat (10,36%), ASEAN (10,23%), dan

pertumbuhan, yaitu dari 20,65% (yoy) pada triwulan IV

Eropa (7,75%). Mitra dagang utama ini tidak banyak

2016 menjadi 29,35% (yoy). Impor ini salah satunya

berubah sepanjang waktu. Pada periode laporan,

dalam bentuk mesin dalam rangka peremajaan atau

pertumbuhan impor meningkat pada impor dengan

penambahan mesin pabrik. Komoditas mesin dan alat

dari seluruh negara tujuan utama selain Tiongkok.

100 %, YOY

100 %, YOY

80

80

60

60

40

40

20

20

(20)

I

II III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

(40) (60)

(20)

I

II III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

(40) BARANG MODAL

BAHAN BAKU

BARANG KONSUMSI

Grafik 1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

(60)

TPT (SITC 26 & 65)

BAHAN MAKANAN (SITC 0)

MESIN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7)

Grafik 1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

1,800

USD JUTA

1,600 IV - 2016

42,93

6,62

8,87

7,22

%

%

%

%

34,37 %

1,400 1,200 1,000 800 600 400

I - 2017

36,52

10,36

%

7,75

10,23 %

%

%

35,14 %

200 -

TIONGKOK

AS

EROPA

ASEAN

LAINNYA

I

II III 2014

IV

I

AMERIKA SERIKAT

Grafik 1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

II

III

IV

2015 ASEAN

TIONGKOK

I

II III 2016 EROPA

IV

I 2017

LAINNYA

Grafik 1.44 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

Sementara itu, sejalan dengan musim panen yang

%, YOY

100 80

mencapai puncaknya pada triwulan I 2017, ekspor

60

antardaerah berupa komoditas bahan makanan

40

mencatatkan peningkatan. Provinsi Jawa Tengah

20 -

I

II III 2014

(20)

IV

I

II

III

IV

I

2015

II III 2016

IV

I 2017

merupakan salah satu lumbung pangan nasional sehingga pangsa komoditas bahan makanan dalam

(40) AMERIKA SERIKAT

ASEAN

TIONGKOK

EROPA

ekspor antardaerah cukup signifikan. Hal tersebut

Grafik 1.45 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

khususnya bagi komoditas beras, sementara komoditas

1.1.1.4. Net Ekspor Antardaerah Pada triwulan laporan net ekspor antardaerah tumbuh

hortikultura cenderung mengalami penurunan kinerja akibat tingginya curah hujan.

39,77% (yoy), melambat dari pertumbuhan triwulan IV 2016 yang sebesar 59,79% (yoy). Perlambatan

1.1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

diindikasikan berasal dari peningkatan impor

Perekonomian Jawa Tengah masih bersumber dari tiga

antardaerah, sementara ekspor antardaerah mengalami

lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan

peningkatan.

(34,95%); pertanian, kehutanan dan perikanan (14,68%); dan perdagangan besar-eceran dan reparasi

Meningkatnya impor antardaerah seiring dengan konsumsi Jawa Tengah yang masih kuat pada triwulan laporan. Selain itu, peningkatan juga ditengarai berasal

mobil-sepeda motor (13,63%). Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

dari industri yang melakukan pembelian bahan baku dari daerah lain dalam rangka kegiatan penambahan stok.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pada triwulan laporan utamanya didorong oleh lapangan

100

usaha konstruksi; serta pertambangan dan penggalian.

%

Perlambatan lapangan usaha pertambangan dan

50

-

penggalian merupakan akibat dari berakhirnya dampak I

II III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

(50)

peningkatan kapasitas penggalian Blok Cepu pada tahun 2016. Selanjutnya, perlambatan lapangan usaha


PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.46 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

19



konstruksi sejalan dengan kinerja investasi yang belum optimal di awal tahun.


20


Sementara itu, lapangan usaha utama Provinsi Jawa

domestik yang masih kuat maupun ekspor yang mulai

Tengah, meliputi industri pengolahan; dan pertanian

membaik. Selajutnya, peningkatan kinerja pertanian

justru mengalami peningkatan, sedangkan lapangan

didorong oleh meningkatnya hasil panen tanaman

usaha perdagangan tumbuh relatif stabil. Peningkatan

pangan, terutama padi.

kinerja industri pengolahan didukung oleh permintaan Tabel 1.5. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar) 2015*

2014

KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

140.435

I

II

III

IV

38.363

41.499

45.207

32.132

2015* 157.202

2016** I

II

III

IV

38.818

43.020

47.548

34.976

2016** 164.362

2017** I 41.620

19.654

5.281

5.608

6.000

6.041

22.930

6.339

6.424

6.975

7.149

26.887

6.968

329.025

85.862

87.941

89.961

91.756

355.520

91.321

94.003

96.269

98.631

380.224

99.116

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

843

198

223

225

260

907

253

268

260

268

1.050

286

PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

601

156

156

159

161

633

159

164

166

172

661

173

93.450

24.707

25.220

26.065

27.415

103.406

26.732

27.509

28.480

29.535

112.256

28.464

INDUSTRI PENGOLAHAN

KONSTRUKSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

124.943

31.810

33.001

34.937

35.206

134.953

35.547

35.991

36.659

38.025

146.222

38.638

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

27.668

7.544

7.692

8.168

8.417

31.820

8.139

8.089

8.721

9.010

33.958

9.133

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

27.788

7.417

7.666

7.838

8.048

30.968

8.401

8.671

8.830

8.877

34.778

9.104

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

28.403

7.434

7.475

7.735

7.868

30.511

8.080

8.163

8.310

8.523

33.075

9.037

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

25.535

6.978

6.839

7.291

7.739

28.846

7.803

7.994

8.225

8.573

32.596

8.446

REAL ESTATE

15.037

4.026

4.144

4.256

4.323

16.749

4.381

4.483

4.594

4.714

18.172

4.778

3.018

803

854

894

897

3.448

949

977

1.010

1.021

3.957

1.065

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

26.406

6.809

6.929

7.408

7.780

28.926

7.728

7.903

7.720

7.882

31.233

7.813

JASA PENDIDIKAN

38.446

10.089

10.271

10.300

11.329

41.989

11.482

11.493

11.787

11.860

46.623

12.109

7.538

2.041

2.062

2.065

2.236

8.404

2.283

2.307

2.341

2.386

9.317

2.440

13.681

3.693

3.464

3.632

3.847

14.637

4.054

4.109

4.221

4.276

16.659

4.384

JASA PERUSAHAAN

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL JASA LAINNYA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

922.471 243.211 251.044 262.141 255.455 1.011.851 262.469 271.567 282.117 275.877 1.092.031 283.571

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.6. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar) KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

2015*

2014 107.793

I

II

III

IV

27.941

30.614

32.449

22.823

2015* 113.826

2016** I

II

III

IV

27.395

30.607

33.429

24.820

2016** 116.251

2017** I 29.975

15.567

3.738

3.924

4.196

4.183

16.041

4.545

4.572

4.922

5.006

19.045

4.851

271.527

69.374

70.461

71.683

73.058

284.576

72.143

73.840

74.684

75.560

296.227

75.107


866

209

225

225

229

888

228

245

238

245

955

241


568

146

145

142

144

577

143

147

148

152

590

153

76.682

19.580

19.858

20.462

21.386

81.286

20.763

21.339

22.020

22.754

86.875

21.739

INDUSTRI PENGOLAHAN

KONSTRUKSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

110.899

27.526

28.393

29.675

29.705

115.299

29.662

30.007

30.263

31.249

121.181

31.201


24.868

6.513

6.509

6.766

7.020

26.808

6.978

6.963

7.259

7.392

28.592

7.357


23.472

6.107

6.237

6.311

6.409

25.064

6.489

6.663

6.724

6.794

26.669

6.882


30.130

8.029

8.082

8.367

8.523

33.001

8.757

8.859

9.002

9.125

35.743

9.377


20.107

5.333

5.169

5.445

5.772

21.719

5.783

5.890

5.994

6.154

23.821

5.979

REAL ESTATE

13.777

3.569

3.678

3.768

3.807

14.822

3.842

3.913

3.990

4.084

15.829

4.099

2.527

662

680

700

700

2.741

734

753

770

775

3.032

794


21.076

5.439

5.451

5.614

5.690

22.195

5.668

5.736

5.608

5.707

22.720

5.666

JASA PENDIDIKAN

27.266

7.184

7.111

7.233

7.796

29.324

7.875

7.878

7.916

7.895

31.564

8.019

5.917

1.547

1.514

1.567

1.680

6.308

1.709

1.725

1.731

1.764

6.929

1.789

11.918

3.128

2.919

3.053

3.201

12.300

3.275

3.297

3.371

3.417

13.360

3.479

JASA PERUSAHAAN

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL JASA LAINNYA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

764.959

196.024 200.969 207.656 202.126

806.775 205.987 212.435 218.068 212.894

849.384 216.707

Tabel 1.7. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (%, YOY) 2015*

2014

KATEGORI

I

II

III

IV

-0,95

4,05

7,48

4,26

6,98

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

6,66

1,13

1,30

5,40

INDUSTRI PENGOLAHAN

6,61

5,56

4,25

4,71


6,50

0,23

0,17


3,45

1,96

KONSTRUKSI

4,38

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

2016**

2015*

2016**

2017**

I

II

III

IV

5,60

-1,96

-0,02

3,02

8,75

2,13

9,42

4,16

3,05

21,59

16,53

17,30

19,65

18,73

6,73

4,73

4,81

3,99

4,80

4,19

3,43

4,09

4,11

0,30

9,33

2,43

9,12

8,72

5,78

6,80

7,57

6,09

3,13

-0,24

1,71

1,63

-2,61

1,39

4,56

5,46

2,17

7,19

4,19

5,30

7,08

7,35

6,00

6,04

7,46

7,61

6,40

6,88

4,70

4,79

2,91

2,98

2,01

8,06

3,97

7,76

5,68

1,98

5,20

5,10

5,19


9,26

11,92

9,69

6,60

3,73

7,80

7,13

6,97

7,29

5,31

6,66

5,44


7,61

8,31

6,22

6,00

6,69

6,79

6,26

6,82

6,54

6,00

6,40

6,06

13,00

11,57

8,51

9,50

8,65

9,53

9,07

9,62

7,58

7,06

8,31

7,08


4,12

7,27

2,32

8,86

13,59

8,02

8,44

13,95

10,07

6,61

9,67

3,40

REAL ESTATE

7,19

6,72

7,02

8,75

7,81

7,59

7,64

6,39

5,89

7,29

6,80

6,68

JASA PERUSAHAAN

7,97

8,92

8,72

9,10

7,28

8,49

10,92

10,81

10,06

10,72

10,62

8,08


0,78

3,97

7,85

6,23

3,37

5,31

4,22

5,23

-0,10

0,30

2,37

-0,05

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN


I

9,37

11,37

10,65

6,62

2,52

7,55

9,63

10,78

9,44

1,27

7,64

1,83

11,37

8,97

4,07

6,25

7,15

6,61

10,48

14,00

10,46

5,00

9,86

4,68

JASA LAINNYA

8,50

8,34

-1,09

1,57

4,11

3,21

4,69

12,98

10,43

6,75

8,62

6,25

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

5,27

5,54

5,22

5,02

6,10

5,47

5,08

5,71

5,01

5,33

5,28

5,20

JASA PENDIDIKAN JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

Kinerja baik sektor pertanian pada triwulan I 2017

masih tumbuh tinggi di level 9,42% (yoy), setelah

utamanya didukung oleh anomali cuaca La Nina yang

mencatatkan pertumbuhan 8,75% (yoy) pada triwulan

terjadi pada semester II 2016. Tingginya curah hujan

sebelumnya. Secara triwulanan, lapangan usaha ini

pada periode tersebut diperkirakan dapat semakin

mengalami pertumbuhan 20,77% (qtq), sedikit lebih

mendorong kinerja pertanian khususnya untuk

tinggi dibandingkan capaian triwulan yang sama pada

tanaman padi, jagung, buah, dan sayur. Produksi padi

tahun sebelumnya (20,03%; qtq).

pada periode laporan mencatatkan pertumbuhan

Peningkatan aktivitas di sektor ini terkonfirmasi dari

sebesar 40,59% (yoy), relatif stabil pada level yang

pertumbuhan kredit sektor pertanian yang meningkat

tinggi setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh

menjadi 20,12% (yoy) pada triwulan I 2017 dari 9,65%

41,28% (yoy). Angka produksi ini juga terkonfirmasi

(yoy) pada triwulan IV 2016. Hal ini juga disertai dengan

dengan harga beras di pasar konsumen yang relatif

membaiknya kualitas kredit sektor tersebut yang

stabil, bahkan mengalami deflasi 3,69% (yoy) pada

tercermin dari penurunan rasio Non Performing Loan

akhir triwulan laporan.

(NPL) menjadi 9,16% pada triwulan laporan dari 10,17% pada triwulan IV 2016. 40

800.000 HEKTAR

30

700.000 600.000

20

500.000

10

400.000

-

I (10)

II III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

200.000 100.000

(20)

0

(30) (40)

300.000



I

II III 2014

IV

I

II

III

IV

2015 LUAS TANAM

I

II III 2016

IV

I 2017

LUAS PANEN


Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Grafik 1.48 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah

21




22


60,00 %, YOY

5,000 RIBU TON

50,00

%, YOY

40 30

4,000

40,00

20 3,000

30,00

10 2,000

20,00 10,00

0

1,000

-10

I (10,00)

II III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II III 2016

IV

I 2017

-20

-

I

(20,00) PERTUMBUHAN LUAS TANAM PADI

PERTUMBUHAN LUAS PANEN PADI

II III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

PRODUKSI PADI

II III 2016

IV

I 2017

PERTUMBUHAN PRODUKSI PADI - SKALA KANAN Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.49 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah

Grafik 1.50 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa Tengah

Sebaliknya, La Nina menjadi penghambat kinerja

Sisi perbankan mengonfirmasi peningkatan kinerja

pertanian hortikultura yang tidak tahan terhadap curah

lapangan usaha ini. Pertumbuhan kredit perbankan di

hujan tinggi atau kelembaban tinggi seperti aneka

sektor industri pengolahan mengalami percepatan dari

bawang dan aneka cabai. Komoditas tersebut rentan

1,37% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 4,33%

rusak, atau bahkan gagal panen. Menurunnya produksi

(yoy) pada triwulan I 2017. Namun demikian,

komoditas ini tercermin dari harga di pasar yang

peningkatan pertumbuhan diiringi dengan penurunan

meningkat pesat. Inflasi bawang merah dan cabai rawit

kualitas kredit, walaupun masih berada di bawah level

melesat tinggi pada awal tahun, yaitu tercatat masing-

indikatif 5%. Rasio NPL kredit industri pengolahan naik

masing sebesar 7,72 (qtq) dan 19,30% (qtq). Namun

menjadi 4,57%; dari 3,81% pada triwulan lalu.

demikian, pangsa komoditas hortikultura relatif kecil dibandingkan komoditas padi, jagung, dan kedelai

Perbaikan kinerja pertumbuhan industri pengolahan

sehingga secara keseluruhan kinerja sektor ini tetap

ditengarai akibat masih kuatnya permintaan domestik,

mencatatkan peningkatan pada triwulan laporan.

serta peningkatan permintaan ekspor. Kinerja permintaan domestik yang masih baik ditunjukkan oleh

1.1.2.2. Industri Pengolahan

pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung

Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh

membaik menjadi 5,01% (yoy) pada triwulan laporan,

meningkat dari 3,43% (yoy) pada triwulan IV 2016

dari 4,94% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara

menjadi 4,11% (yoy) pada triwulan I 2017. Secara

pada sisi global, kinerja ekspor sudah menunjukkan

triwulanan, lapangan usaha ini tercatat mengalami

peningkatan pertumbuhan, yakni dari 3,13% (yoy)

penurunan 0,06% (qtq), tidak sedalam penurunan

menjadi 8,32% (yoy).

pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,25% (qtq). 9

%

30

%, YOY

%

8

8 7

6

6

20

5

4

4 3

10 2

2 1 (1)

0

I

II III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

I

II III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

0



PERTUMBUHAN KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN

NPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN


Grafik 1.51 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Grafik 1.52 Pertumbuhan Kredit dan Rasio NPL Industri Pengolahan

12

Selanjutnya, perbaikan ekonomi global mendorong

%, YOY


10

kinerja industri dengan orientasi ekspor, yaitu industri

8

tekstil dan produk tekstil, serta industri kayu dan barang

6 4

dari kayu. Peningkatan kinerja tekstil dan produk tekstil

2 0 -2 -4

INDUSTRI MAKANAN

INDUSTRI MINUMAN

INDUSTRI MAKANAN

INDUSTRI MINUMAN

-6 INDUSTRI BESAR SEDANG

-8

INDSTRI MIKRO KECIL


Grafik 1.53 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman

terutama terlihat pada skala besar dan sedang sebagai pelaku eksportir utama, sementara industri tekstil berskala mikro dan kecil lebih berorientasi domestik. Perbaikan kinerja industri kayu juga dialami oleh skala industri besar dan sedang, sementara industri furnitur

Masih kuatnya permintaan domestik mendorong

membaik pada skala industri mikro kecil. Hal ini juga

kinerja industri manufaktur di Jawa Tengah yang

dikonfirmasi dari hasil survei industri manufaktur besar

berorientasi domestik, khususnya industri makanan

sedang dan industri manufaktur mikro kecil yang

dan minuman. Selain itu, berdasarkan hasil FGD,

dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.

terdapat indikasi bahwa industri tersebut juga sudah mulai melakukan kegiatan penambahan stok dalam

Selanjutnya, secara detil dapat dilihat bahwa

rangka periode Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh

berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

pada triwulan II 2017. Turut menunjang perbaikan,

yang dilakukan Bank Indonesia, terindikasi adanya

tingginya produksi padi juga mendorong jenis industri

peningkatan utilitas kapasitas produksi. Penggunaan

ini, khususnya penggilingan padi. Perkembangan ini

kapasitas produksi industri pengolahan periode laporan

terkonfirmasi dari hasil survei industri besar dan sedang

tecatat 78,72%; meningkat dari 75,11% pada periode

(IBS) maupun industri mikro kecil (IMK) yang dilakukan

sebelumnya. Peningkatan terutama berasal dari

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

industri alat angkut, mesin, dan peralatannya; industri

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa industri

semen dan barang galian non logam; industri kertas

makanan mengalami perbaikan kinerja, khususnya

dan barang dari kertas; serta industri barang lainnya.

pada skala usaha mikro kecil. Sementara itu, industri

Sementara itu, penggunaan kapasitas produksi industri

minuman mengalami peningkatan signifikan, baik

utama Jawa Tengah, yaitu industri makanan, minuman,

pada skala usaha besar sedang maupun mikro kecil.

dan tembakau tercatat relatif stabil.

20 %, YOY

15 %, YOY


15


10

10 5

5

0

0 -5

INDUSTRI TEKSTIL

INDUSTRI PAKAIAN JADI

INDUSTRI INDUSTRI MAKANAN TEKSTIL

INDUSTRI PAKAIAN JADI

-5

INDUSTRI KAYU

INDUSTRI FURNITUR

INDUSTRI KAYU

INDUSTRI FURNITUR

-10 INDUSTRI BESAR SEDANG

INDSTRI MIKRO KECIL


Grafik 1.54 Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

-10

INDUSTRI BESAR SEDANG

INDUSTRI MIKRO KECIL


Grafik 1.55 Pertumbuhan Industri Kayu dan Furnitur

23




24


82 % MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

80 TEKSTIL, BRG KULIT & ALAS KAKI

78 BARANG KAYU & HASIL HUTAN LAINNYA

76 KERTAS DAN BARANG CETAKAN

74 PUPUK, KIMIA & BARANG DARI KARET

72 SEMEN & BARANG GALIAN NON LOGAM

70 LOGAM DASAR, BESI DAN BAJA

68 ALAT ANGKUT, MESIN & PERALATANNYA

66 I

II III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

BARANG LAINNYA 0 Triwulan IV 2016

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Triwulan I 2017


Grafik 1.56 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Industri Pengolahan (Hasil SKDU)

1.1.2.3. Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor Pada triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi

Grafik 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (SKDU)

10

6

lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan

4

reparasi mobil-sepeda motor mengalami pertumbuhan

2

5,19% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan

-

pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,20% (yoy).

(2)

Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat turun

(4)

0,15% (qtq), juga relatif stabil dibandingkan penurunan triwulan I tahun 2016 yang sebesar 0,14% (qtq). Terjaganya pertumbuhan lapangan usaha ini ditopang oleh daya beli konsumen yang terjaga. Berdasarkan

%

8

I

II III 2014

IV

I

II

III

IV

2015


I

II III 2016

IV

I 2017



Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Sementara itu, meningkatnya kinerja konsumsi ternyata belum dapat mendorong kinerja perdagangan besar dan eceran.

hasil Survei Tendensi Konsumen yang dilakukan oleh

Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE),

Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ekonomi rumah

perlambatan kinerja perdagangan eceran tercermin

tangga triwulan laporan membaik dibandingkan

dari hasil penjualan yang indeksnya menurun ke level

triwulan IV 2016. Perkembangan tersebut ditunjukkan

175,9 dari 189,6 pada triwulan IV 2016. Penurunan

oleh nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan I

terjadi untuk semua kategori kecuali peralatan dan

2017 yang sebesar 102,05; lebih tinggi dari ITK triwulan

komunikasi di toko.

IV 2016 yang sebesar 99,93.

1.1.2.4. Lapangan Usaha Lainnya Namun demikian, berdasarkan hasil FGD,

Walaupun ketiga ketiga lapangan usaha utama

pertumbuhan perdagangan besar dan eceran relatif

mengalami peningkatan atau stabil, terdapat

melambat, sementara penjualan mobil dan motor

perlambatan signifikan pada beberapa lapangan usaha

mengalami peningkatan kinerja. Perbaikan penjualan

lainnya, yaitu lapangan usaha pertambangan dan

mobil dan motor ditengarai karena peluncuran varian

penggalian; serta lapangan usaha konstruksi. Hal ini

atau tipe baru serta gencarnya promosi di awal tahun.

menahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

220

INDEKS

%, YOY

10,00


500 INDEKS 400

200

8,00

180

6,00

160

4,00

140

2,00

300 200 100

III

IV

I

II III 2016

2015

INDEKS PENJUALAN RIIL

IV

I 2017

PERTUMBUHAN PDRB PERDAGANGAN - SKALA KANAN

SANDANG

BARANG LAINNYA

II

BARANG BUDAYA DAN REKREASI

I

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA

IV

PERALATAN DAN KOMUNIKASI DI TOKO

II III 2014

BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

0,00

I

MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

120

SUKU CADANG AKSESORIS

0

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.59 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Grafik 1.60 IPR Perrdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas

sehingga mengalami perlambatan di tengah

Lebih lanjut, lapangan usaha konstruksi juga

peningkatan kinerja lapangan usaha utama.

mengalami perlambatan seiring dengan melemahnya

Pada triwulan laporan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh 6,73% (yoy), melambat dalam setelah mencatatkan pertumbuhan tinggi, di atas 15% setiap triwulan selama tahun 2016. Tingginya pertumbuhan pada tahun lalu diakibatkan oleh peningkatan produksi Blok Cepu. Berdasarkan hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pembangunan Central Processing Plant (CPP) area Gundih Asset 4 PT Pertamina EP mencapai titik optimalnya pada Januari 2016 sehingga

kegiatan investasi bangunan. Pelemahan juga dikonfirmasi dari hasil SKDU. SBT kegiatan usaha sektor bangunan mengalami penurunan menjadi 1,42% pada triwulan I 2017 dari 1,50% pada triwulan IV 2016. Pada triwulan laporan, pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, seperti yang telah di bahas pada subbab 1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Adapun lapangan usaha lainnya yang

produksi mengalami peningkatan sejak triwulan I 2016.

tumbuh dengan level yang tinggi adalah jasa

Pasokan gas dari CPP ini akan dialirkan untuk PLTGU

perusahaan, yaitu sebesar 8,08% (yoy). Tingginya laju

Tambak Lorok, Semarang. Setelah satu tahun, dampak

pertumbuhan tersebut didorong oleh kunjungan

peningkatan pertumbuhan ini sudah ternormalisasi

wisatawan, penyelenggaraan acara, yang mendorong

sehingga pertumbuhan kembali ke level semula.

usaha jasa persewaan, serta jasa pariwisata.

4 %, SBT

%, YOY

10

Sementara itu, di sisi lain, lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib

8

mencatatkan kontraksi yaitu sebesar -0,05% (yoy). Hal

2 6

4 0 I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II

III 2016

IV

I 2017

tersebut sejalan dengan perlambatan belanja pegawai pemerintah. Walaupun konsumsi pemerintah mengalami perbaikan, konsumsi tersebut terutama

2

PERKEMBAGAN KEGIATAN USAHA (SKDU) KONSTRUKSI PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB KONSTRUKSI - SKALA KANAN


Grafik 1.61 Perkembangan Kegiatan Usaha (Hasil SKDU) Pertumbuhan PDRB Konstruksi

berupa pembelian barang, sementara belanja pegawai cenderung melambat.

25




26


1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan II 2017

(SK) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil

Sesuai pola musimannya pada periode Ramadhan dan

survei tersebut, optimisme konsumen terhadap kondisi

Lebaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

ekonomi baik saat ini maupun ke depan meningkat. Hal

diperkirakan meningkat pada triwulan II 2017. Lebih

ini ditunjukkan oleh rata-rata Indeks Keyakinan

lanjut, periode Ramadhan dan Lebaran yang pada

Konsumen (IKK) pada triwulan II 2017 (s.d. Mei) yang

tahun lalu masih sebagian berada pada triwulan III,

meningkat menjadi 127,2 dari 125,7 pada triwulan I

bergeser sehingga pada tahun ini keseluruhan periode

2017.

Ramadhan dan Lebaran berada pada triwulan II. Berdasarkan sisi penggunaan, peningkatan terutama berasal dari konsumsi dan investasi. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, peningkatan diprediksi berasal dari lapangan usaha perdagangan dan industri pengolahan seiring dengan peningkatan permintaan domestik dari Jawa Tengah maupun provinsi lain.

1.2.1. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan II 2017 Sisi Pengeluaran Pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2017 pada sisi pengeluaran adalah konsumsi, baik konsumsi swasta maupun konsumsi pemerintah. Dengan pangsa lebih dari 60%, peningkatan pada jenis pengeluaran tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara s i g n i f i k a n . Tu r u t m e n u n j a n g p e n i n g k a t a n pertumbuhan ekonomi, kinerja investasi pun diprediksi mengalami peningkatan. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2017 utamanya bersumber dari pola konsumsi masyarakat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri. Pada periode tersebut, konsumsi makanan dan minuman, transportasi, komunikasi, juga wisata biasanya akan meningkat. Lebih lanjut, peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut didukung dengan pendapatan yang juga meningkat dengan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-13 dan ke-14 bagi PNS.

Proyeksi tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen

Ramadhan dan Lebaran juga akan mendorong konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Pada periode tersebut, kegiatan lembaga masyarakat atau lembaga penyaluran zakat meningkat. Peningkatan tersebut juga diprediksi berasal dari kegiatan amal rumah tangga, pihak swasta lain, maupun pemerintah yang disalurkan melalui lembaga nonprofit. Pada sisi pemerintah, konsumsi pun diperkirakan tumbuh membaik. Secara keseluruhan tahun, APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 meningkat 10,44% dari APBDP 2016. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan peningkatan APBDP 2016 yang sebesar 7,76%. Pada triwulan laporan, pertumbuhan terutama berasal dari pos belanja pegawai, untuk penyaluran gaji ke-13 dan ke-14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kinerja investasi pun diprediksi meningkat pada triwulan II 2017. Optimisme peningkatan di sisi swasta tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, perkiraan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan investasi triwulan II 2017 tercatat sebesar 13,83%, lebih tinggi dibandingkan SBT kegiatan investasi triwulan I yang sebesar 9,58%. Peningkatan tersebut terutama berasal dari sektor pertanian; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; serta keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Sementara itu, investasi yang berasal dari pemerintah

usaha telah memprediksi adanya peningkatan kegiatan

terutama dalam bentuk pembangunan Jalan Tol Trans

usaha industri pengolahan pada triwulan II 2017. Hal

Jawa dan perbaikan jalan, untuk beberapa ruas akan

tersebut tercermin dari perkiraan SBT yang sebesar

ditargetkan agar selesai pada musim mudik Lebaran

8,37%, meningkat dibandingkan SBT triwulan I 2017

pada akhir triwulan II 2017. Beberapa proyek

yang sebesar 2,36%.

infrastruktur pemerintah yang berjalan pada triwulan II 2017 antara lain: (i) Jalan Tol Pejagan – Pemalang; (ii) Pembangunan PLTU Batang; (iii) Pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dan TPKS; (iv) Bendungan Logung; (v) Pembangunan sarana pendukung Bandara Wirasaba (mis: jalan); (vi) Perbaikan jalan.

Peningkatan juga diprediksi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Seiring dengan peningkatan permintaan domestik terutama pada saat Ramadhan dan Lebaran, kegiatan usaha perdagangan diperkirakan mengalami peningkatan. Pelaku usaha lapangan usaha ini pun memperkirakan adanya peningkatan kinerja. Hal tersebut tercermin dari hasil

1.2.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan II 2017 Sisi Lapangan Usaha

SKDU, di mana perkiraan SBT kegiatan usaha sektor

Ditinjau berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan

perdagangan, hotel, dan restoran triwulan II 2017

ekonomi pada ketiga lapangan usaha utama Jawa

tercatat 11,46%; meningkat dari SBT triwulan I 2017

Tengah masih diproyeksikan mengalami pertumbuhan.

yang sebesar 4,67%.

Industri pengolahan dengan pangsa terbesar, di atas 30%, mengalami perbaikan kinerja dan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa

Adapun penahan akselerasi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Seiring

Tengah secara keseluruhan. Selain itu, kinerja lapangan

dengan berakhirnya panen raya dan mulai masuknya

usaha perdagangan juga diproyeksi mencatatkan

musim tanam, khususnya untuk komoditas beras,

perbaikan seiring dengan meningkatnya kegiatan

produksi pada triwulan II 2017 diperkirakan mengalami

ekonomi pada periode Ramadhan dan Lebaran. Namun

perlambatan. Perlambatan juga mengingat tingginya

demikian, lapangan usaha pertanian diprediksi

produksi triwulan II 2016 yang lebih tinggi

mengalami perlambatan seiring dengan berakhirnya

dibandingkan rata-rata karena pergeseran musim

panen raya.

tanam sebagai dampak dari El Nino.

Seiring dengan meningkatnya permintaan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Lebaran, pertumbuhan industri pengolahan diperkirakan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari domestik, sementara permintaan ekspor masih belum cukup kuat. Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dan liaison yang dilakukan Bank Indonesia, beberapa pelaku industri sudah mulai melakukan kegiatan building stock dalam rangka menghadapi peningkatan permintaan tersebut. Berdasarkan hasil SKDU, pelaku

27



28


SUPLEMEN I

Pengembangan Infrastruktur Modal Transportasi Terintegrasi – Pembangungan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Solo

Gambar 1. Launching “Solo Menuju Smart City 2018” Kota Surakarta memiliki visi dan misi untuk menjadikan

pada tiket angkutan umum yaitu Batik Solo Trans (BST)

“Solo Menuju Smart City 2018”. Untuk mewujudkan hal

sebagai salah satu wujud GNNT dalam moda transportasi

tersebut, Walikota Surakarta telah melakukan launching

di Kota Surakarta.

“Solo Menuju Smart City 2018” pada tanggal 21 November 2016 di area Car Free Day, Jl. Slamet Riyadi, Kota Surakarta.

Sejalan dengan program Intermoda Transportasi yang Terintegrasi dalam rangka mendukung Solo Menuju Smart City 2018, Kementerian Perhubungan juga akan

Untuk mendukung program tersebut, pada bulan

membangun jalur kereta api yang akan menghubungkan

Desember 2016 Menteri Perhubungan Republik

Bandara Adi Soemarmo di Boyolali dengan Stasiun

Indonesia juga telah melakukan peresmian Terminal

Kereta Api Solo Balapan di Surakarta.

Tirtonadi dan Fasilitas Integrasi Moda Transportasi Terminal Tirtonadi – Stasiun Solo Balapan (Sky

Hal tersebut didukung oleh Bandara Adi Soemarmo Solo

Bridge).

yang memiliki potensi yang sangat besar sebagai bandara “Hub” atau pusat lalu lintas udara dari dan ke

Pada kesempatan tersebut, Kantor Perwakilan Bank

kota-kota besar di Indonesia Timur maupun Barat

Indonesia Solo turut menyerahkan Program Sosial Bank

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Indonesia (PSBI) kepada Walikota Surakarta berupa eGate dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non

Pertama, Rute Penerbangan. Selain rute penerbangan

Tunai (GNNT) dan program “Solo Menuju Smart City

Solo – Jakarta, berbagai maskapai telah membuka rute

2018”. KPw BI Solo juga telah memfasilitasi

penerbangan baru dari Bandara Adi Soemarmo. Sejak

dinas/instansi terkait dalam reaktivasi elektronifikasi

tanggal 7 Mei 2016, Garuda Indonesia telah membuka

Gambar 2. Peresmian Terminal Tirtonadi dan Fasilitas Integrasi Moda Transportasi oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Gambar 3. Penyerahan PSBI E-Gate dan Pojok 3D dari Kepala KPw BI Solo kepada Walikota Surakarta


SUPLEMEN I direct flight dari Solo menuju Jeddah dengan satu kali transit di Aceh untuk melakukan pengisian bahan bakar. Rute tersebut mendapat respon yang positif dari jamaah haji dan umrah terutama di Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Selain itu, Lion Air juga telah mendeklarasikan Bandara Adi Soemarmo sebagai hub penerbangan domestik dan internasional di Indonesia selain Bandara Soekarno Hatta. Untuk penerbangan domestik,

Gambar 4. Presiden RI dalam Acara Groundbreaking Kereta Api Bandara Adi Soemarmo

masyarakat dapat melakukan penerbangan langsung dari Bandara Adi Soemarmo menuju Jakarta, Makassar, Lombok, Surabaya, Bandung, Batam, Palangkaraya,

Ketiga, Kapasitas Fisik Bandara. Bandara Adi Soemarmo

Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, dan Kupang. Pada

memiliki terminal seluas 13.000 m2, 10 (sepuluh)

tahun 2016, jumlah penerbangan dari dan ke Bandara

parking stand pesawat, dan landasan pacu/runway

Adi Soemarmo mencapai 15.597 penerbangan, yang

sepanjang 2.600 m. Untuk mengantisipasi penambahan

terdiri dari 236 penerbangan internasional dan 15.361

berbagai rute penerbangan dan lonjakan jumlah

penerbangan domestik. Kedua, Perkembangan Jumlah Penumpang. Dengan penambahan berbagai rute penerbangan dimaksud, penumpang yang datang maupun berangkat dari dan ke Bandara Adi Soemarmo mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2016, jumlah penumpang Bandara Adi Soemarmo meningkat signifikan yaitu sebesar 45,91% dibandingkan tahun 2015. Perkembangan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penumpang angkutan udara Provinsi Jawa Tengah (23,75%). Adapun rincian perkembangan jumlah penumpang Bandara Adi Soemarmo dan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

penumpang, pada tahun 2017 akan dilakukan berbagai pengembangan seperti perluasan terminal menjadi 26.000 m2, penambahan parking stand pesawat menjadi 13 parking stand, serta perpanjangan runway menjadi 2.800-3.000 m. Mempertimbangkan tingginya potensi pengembangan Bandara Adi Soemarmo sebagai hub penerbangan domestik maupun internasional di Indonesia, diperlukan integrasi layanan transportasi dari dan ke bandara untuk memberikan akses yang mudah kepada masyarakat. Program pembangunan jalur kereta api akses Bandara Adi Soemarmo oleh Kementerian Perhubungan merupakan salah satu solusi integrasi antara angkutan

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penumpang Bandara

*) Gabungan Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Boyolali, dan Bandara Tunggul Wulung Cilacap.

udara dengan perkeretaapian.

Gambar 5. Presiden RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Sekretaris Negara, dan Gubernur Jawa Tengah dalam groundbreaking Kereta Api Bandara Adi Soemarmo

29

30


SUPLEMEN I Pada tanggal 8 April 2017, Presiden RI telah melakukan

Pembangunan jalur kereta bandara diperkirakan

groundbreaking pembangunan

jalur kereta api yang

membutuhkan dana sebesar Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun

akan menghubungkan Bandara Adi Soemarmo, Kab.

yang dibiayai dari APBN sebesar 70% dan konsorsium

Boyolali, dengan Stasiun Solo Balapan, Kota Surakarta.

sebesar 30%. BUMN yang tergabung dalam konsorsium

Panjang jalur kereta tersebut adalah 13,5 km dengan

tersebut yaitu PT. Angkasa Pura I, PT. Kereta Api

memanfaatkan jalur existing sepanjang 3,5 km dan

Indonesia, dan PT. Pembangunan Perumahan, dengan

membuat jalur baru sepanjang 10 km. Peresmian

pembagian pekerjaan sesuai dengan ranah tugas

tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Menteri

masing-masing BUMN. Pembangunan jalur kereta

BUMN, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Jawa

bandara membutuhkan lahan seluas ±40 hektar.

Tengah, Kepala Daerah di Soloraya, dan Konsorsium

Sebagian besar lahan yang akan diambil alih untuk

Pembangunan.

pembangunan jalur tersebut adalah milik BUMN seperti PT. Angkasa Pura I, PT. Kereta Api Indonesia, PU Bina

Pembangunan kereta bandara merupakan hal penting untuk mendukung airport city, dengan strategi

Marga, dan TNI AU, sedangkan sekitar 20% adalah milik warga.

pengembangan Bandara Adi Soemarmo sebagai hub yang menjadi pusat penghubung kota-kota besar. Hal

Kereta yang akan digunakan adalah diesel multiple unit

tersebut dapat mengurangi kepadatan Jakarta sebagai

yang dibuat oleh PT. Inka Madiun. Terdapat empat

pusat penerbangan domestik dan internasional.

rangkaian kereta yang akan didatangkan dari PT. Inka

Pengembangan Bandara Adi Soemarmo diharapkan

dengan masing-masing rangkaian terdiri atas empat

mampu meningkatkan jumlah penumpang baik

kereta, dengan kapasitas 200 penumpang dalam satu

domestik maupun mancanegara karena bandara

rangkaian. Di awal pengoperasiannya, waktu antar

tersebut merupakan satu-satunya bandara di Jawa

keberangkatan kereta adalah 30 menit dengan waktu

Tengah-DIY saat ini yang bisa digunakan untuk

tempuh Bandara Adi Soemarmo – Stasiun Solo Balapan

pendaratan pesawat berukuran besar seperti Airbus 330.

selama 15 menit (menghemat waktu tempuh normal

Dengan demikian, hal ini diharapkan juga dapat

±30 menit dengan menggunakan mobil). Ke depannya,

memecah konsentrasi dan kepadatan penumpang di

apabila antusiasme dan permintaan masyarakat untuk

Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta agar beralih ke Bandara

menggunakan kereta tersebut tinggi, waktu antar

Adi Soemarmo Solo.

keberangkatan dapat dipercepat menjadi 15 menit sekali.

Pembangunan jalur kereta api Bandara Adi Soemarmo akan menghasilkan integrasi berbagai moda transportasi

Terkait dengan pembangunan jalur kereta api tersebut,

sebagai berikut :

Presiden RI memberikan arahan sebagai berikut: - Pembangunan intermoda transportasi yang menghubungkan bandara, stasiun, dan terminal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memberikan kecepatan dan kemudahan penggunaan transportasi umum dari Bandara Adi Soemarmo menuju ke tengah Kota Surakarta hingga ke Yogyakarta.

Gambar 6. Integrasi Moda Transportasi Kota Surakarta


SUPLEMEN I - Pembangunan jalur kereta api Bandara Adi Soemarmo

lagi, dengan adanya dukungan pembangunan berbagai

tersebut harus selesai pada tahun 2018, sesuai dengan

infrastruktur internal bandara seperti perluasan terminal,

target percepatan pembangunan infrastruktur secara

perpanjangan runway dan penambahan parking stand

nasional. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan

pesawat, serta penambahan rute penerbangan sebagai

daya saing Indonesia terutama terhadap negara-

bandara hub dari dan ke berbagai kota di Wilayah

negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan

Indonesia Timur dan Wilayah Indonesia Barat. Berbagai

Vietnam.

pengembangan tersebut diharapkan dapat

- Para pejabat daerah diharapkan mampu memberikan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

sosialisasi mengenai pentingnya pembangunan kereta

percepatan akses transportasi yang pada akhirnya

bandara kepada masyarakat, terutama bagi para

mampu mendorong perekonomian daerah. Selain itu,

pemilik lahan yang akan diambil alih untuk

KPwBI Solo akan bekerja sama dengan dinas/instansi

pembangunan jalur kereta api bandara maupun

terkait untuk mendorong perluasan implementasi

perluasan jalan menuju bandara yang masih sempit.

program elektronifikasi dalam integrasi moda transportasi umum, seperti BST, Terminal Bus Tirtonadi,

Dengan pembangunan jalur kereta tersebut, diharapkan

serta kereta Bandara Adi Soemarmo dalam rangka

jumlah penumpang angkutan udara yang melalui

pelaksanaan GNNT serta mewujudkan program “Solo

Bandara Adi Soemarmo semakin meningkat. Terlebih

Menuju Smart City 2018”.

Gambar 7. Prototype Kereta Api Bandara Adi Soemarmo

Gambar 8. Groundbreaking oleh Presiden RI

Gambar 9. Waktu Tempuh Perjalanan Bandara Adi Soemarmo – Stasiun Solo Balapan

31

32


SUPLEMEN II

Mega Proyek PLTU Jawa Tengah Kapasitas 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang

sumber : PT. Bhimasena Power Indonesia

Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke lokasi proyek PLTU Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2015 Upaya meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi

Keuangan) sesuai Perpres 78/2010. PLTU Jawa Tengah

masyarakat, khususnya di Pulau Jawa terus dilakukan

akan dioperasikan dengan skema Build-Own-Operate-

oleh pemerintah, salah satunya melalui pembangunan

Transfer (BOOT) selama masa konsesi 25 tahun.

PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2 x 1.000 MW yang berlokasi di Kabupaten Batang. Proyek PLTU Jawa Tengah dilaksanakan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang merupakan konsorsium antara 3 perusahaan yaitu J-Power (Jepang), Adaro Power (Adaro Group) dan Itochu (Jepang). Kepemilikan modal eksisting adalah JPower dan Adaro Power masing-masing sebesar 34% dan Itochu sebesar 32%. Nilai proyek PLTU Jawa Tengah adalah sebesar USD 4,2 miliar atau setara dengan 55,95 triliun rupiah (dengan kurs tengah per 31 Mei 2017 sebesar Rp 13.321). Untuk pembiayaan proyek, 20% didanai dari ekuitas, sementara 80% sisanya diperoleh melalui pembiayaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 9 commercial lenders dari bank asing.

Sebagaimana ketentuan Pemerintah RI dan mengacu pada PPA (Power Purchase Agreement) sebagai Perjanjian KPS yang ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan BPI, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan BPI serta Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pada tanggal 6 Oktober 2011. Selain itu, PT BPI juga telah memiliki Technical Service Agreement dengan J-Power (perusahaan penyedia listrik seperti PLN di Jepang) yang juga merupakan salah satu anggota konsorsium. Untuk menunjang ketersediaan pasokan batubara, PT BPI telah menandatangani Perjanjian Pasokan Batubara dengan Adaro Indonesia dan Kaltim Prima Coal (KPC).

PLTU Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur

Sementara untuk pasokan peralatan dan jasa konstruksi

dengan skema PPP (Public Private Partnership) atau

untuk proyek didukung oleh Mitsubishi Hitachi Power

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pertama yang

System (MHPS) untuk suplai Boiler Turbine Generator

berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas

(BTG). Kontraktor utama proyek PLTU Jawa Tengah

penjaminan bersama oleh Indonesia Infrastructure

adalah Sumitomo Corp yang didukung oleh berbagai

Guarantee Fund (IIGF) atau PT Penjaminan Infrastruktur

sub-kontraktor di antaranya MES, B&V, dan GE Grid

Indonesia (PT PII) dan Pemerintah RI (Kementerian

Solitons.


SUPLEMEN II


Tipikal Hasil Emisi CO2 Per Teknologi

Secara umum, proyek PLTU dibagi menjadi 2 area besar yaitu area power plant yang berlokasi di Ujungnegoro dan area gardu induk (switching station) di Kencana Rejo. Total luas area adalah 226 hektar, sementara jarak antara area power plant dan gardu induk adalah sekitar 5 km. Tata letak pembangkit adalah sebagai berikut : PLTU Jawa Tengah akan dioperasikan dengan menggunakan teknologi tercanggih Ultra-Super Critical (USC) dengan skala besar di Indonesia. Efisiensi panas

Ketentuan Standar Polutan

yang lebih tinggi oleh USC memungkinkan konsumsi batubara dan emisi CO2 yang lebih rendah. PLTU Jateng mencapai efisiensi 43%, di mana 7% lebih tinggi dari PLTU dengan teknologi subcritical (konsumsi batubara lebih rendah 517,000 t/tahun dan emisi CO2 lebih rendah 900,000 t-CO2 /tahun).


Perbandingan tingkat efisiensi dan teknologi JENIS TEKNOLOGI Ultra Super Critical (USC)

SUHU Main : 566°C or over

TEKANAN

LOKASI

Main : 24,9 Mpa (g) or over

PLTU Jawa Tengah (Batang)

Main : 24,1 Mpa (g) or over

PLTU Cirebon, PLTU Paiton Unit 3

Main : 22,1 Mpa (g) or less

PLTU Suralaya (PLN), PLTU Paiton Unit 1-2, 5 – 6, 7 – 8 dan 9,

Reheat : 593°C or over Super Critical (SC)

Main : 566°C or less Reheat : 566°C or less

Sub Critical (Sub-C)

Main : 540°C or less Reheat : 540°C or less


PLTU Tanjung Jati B, PLTU Cilacap, PLTU Tuban, PLTU Pacitan

33

BAB

II

KEUANGAN PEMERINTAH Persentase realisasi pendapatan tercatat meningkat, meskipun belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2017 mengalami penurunan. Peningkatan realisasi pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Penurunan realisasi belanja berasal dari menurunnya belanja modal pada komponen belanja langsung. Realisasi belanja APBN Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2017 lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016, mengindikasikan adanya upaya perbaikan realisasi oleh pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian.

2.1. Realisasi APBD Triwulan I 2017 Postur APDB Provinsi Jawa Tengah pada 2017

Secara nominal, pada triwulan I 2017 realisasi

meningkat dibandingkan tahun anggaran 2016.

pendapatan meningkat sedangkan belanja pemerintah

Anggaran pendapatan meningkat menjadi Rp23,47

mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.

triliun atau naik 11,81% dibandingkan tahun 2016.

Realisasi pendapatan triwulan I 2017 tercatat sebesar

Begitu pula dengan anggaran belanja yang meningkat

Rp5,19 triliun, meningkat Rp1,11 triliun dibandingkan

menjadi Rp23,36 triliun atau naik 10,44%

realisasi pendapatan periode yang sama tahun lalu yang

dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan,

sebesar Rp4,08 triliun. Kondisi berbeda dialami pada

pada tahun 2017 sudah tidak terjadi defisit anggaran

realisasi belanja yang mengalami penurunan sebesar

seperti tahun sebelumnya dengan surplus sebesar

Rp276 miliar pada triwulan I 2017; dari triwulan

Rp104 miliar.

sebelumnya sebesar Rp2,66 triliun menjadi Rp2,35 triliun pada triwulan laporan.

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran, persentase realisasi pendapatan meningkat,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov

namun persentase realisasi belanja mengalami

Jateng) mencatatkan surplus sebesar Rp2,85

penurunan. Realisasi pendapatan sampai dengan

triliun pada triwulan I 2017. Surplus ini lebih tinggi

triwulan laporan sebesar 22,13% dari APBD 2017,

dibandingkan dengan triwulan I 2016 sebesar Rp1,46

lebih tinggi dibandingkan serapan pendapatan

triliun dan selama lima tahun terakhir (2012-2016)

triwulan I 2016 yang sebesar 18,54%. Sementara itu,

yang sebesar Rp2,1 triliun. Berdasarkan data historis

realisasi belanja sampai triwulan I 2017 sebesar 10,04%

lima tahun terakhir, kondisi surplus ini selalu terjadi di

dari APBD 2017, relatif lebih rendah dibandingkan

awal tahun. Meningkatnya surplus yang terjadi pada

triwulan I 2016 sebesar 11,69%.

awal tahun 2017 ini sejalan dengan persentase

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2016 (Rp Miliar) APBD-P 2016

URAIAN

Realisasi I - 2017

% Realisasi

PENDAPATAN

23.468

5.193

22,13%

PAD

11.967

2.320

19,39%

DANA PERIMBANGAN

11.415

2.848

24,95%

86

25

29,34%

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA BELANJA

23.364

2.346

10,04%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

17.390

2.064

11,87%

5.973

282

4,72%

104

2.847

BELANJA LANGSUNG SURPLUS/DEFISIT Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

25,000

RP MILIAR

23.467

20.988

6.000

23.364

RP MILIAR

5.193

21.155 5.000

20,000

4.084 4.000

15,000 3.000

2.622

10,000

2.847 2.346

2.000

5,000

(167)

PENDAPATAN (5,000)

1.463

1.000

BELANJA T.A. 2015

104

SURPLUS (DEFISIT)

T.A. 2016 Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017

-

PENDAPATAN

BELANJA IV 2015

SURPLUS (DEFISIT)

IV 2016 Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017

37


KEUANGAN PEMERINTAH


38

KEUANGAN PEMERINTAH

25

25

RP TRILIUN

20

20

15

15

10

10

5

5

0

I

II

III

IV

I

II

2014 PENDAPATAN ASLI DAERAH

III

IV

I

2015 DANA PERIMBANGAN

II

III

IV

2016

I 2017

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

0

RP TRILIUN

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

2015 BELANJA LANGSUNG

II

III 2016

IV

I 2017




Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah

pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan

Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Daper), dan lain-lain

triwulan yang sama tahun sebelumnya. Ditambah lagi,

pendapatan yang sah.

persentase realisasi belanja pada triwulan I 2017 yang lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi belanja selama lima tahun terakhir berkontribusi pada tingginya surplus di triwulan laporan. Realisasi belanja yang lebih rendah ini akibat kewajiban pembayaran pelaksanaan proyek pemerintah yang belum diajukan oleh vendor tidak dapat dibayarkan di triwulan awal

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PA D ) d a n D a n a P e r i m b a n g a n ( D a p e r ) memengaruhi realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan sumber utama pendapatan daerah Jawa Tengah berasal dari kedua pos tersebut. Meskipun bertumbuh, namun pangsa PAD pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 44,67% atau

2017.

menurun dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar

2.1.1. Realisasi Pendapatan Triwulan I 2017

48,84%. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya

Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah

kemandirian fiskal Pemprov Jateng. Sementara itu,

sampai dengan triwulan I 2017 sebesar 22,13%,

pangsa Daper meningkat menjadi 54,84% pada

lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016 dengan

triwulan I 2017 dari sebelumnya 51,44% pada triwulan

realisasi 18,54%. Peningkatan persentase serapan ini

I 2016. Peningkatan ini terutama berasal dari Dana

terjadi di seluruh komponen, baik Pendapatan Asli

Alokasi Umum (DAU), yang diberikan oleh pemerintah

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan I tahun 2016 & 2017 KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH

I - 2016

I - 2017

PENDAPATAN ASLI DAERAH

14,32%

19,38%

PAJAK DAERAH

15,82%

19,50%

RETRIBUSI DAERAH

25,86%

23,03%

3,60%

23,49%

DANA PERIMBANGAN

25,77%

24,95%

DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

20,62%

32,72%

DANA ALOKASI KHUSUS

33,33%

20,41%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

24,03%

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

0,19%

DANA ALOKASI UMUM

HIBAH DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

7,99%

29,34%

21,25%

DANA INSENTIF DAERAH PENDAPATAN LAINNYA Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

pusat kepada Pemprov Jateng.

44,67% 54,84% 0,48% PAD DANA PERIMBANGAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

50,00%

Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2017

Sumber utama PAD berasal dari komponen pajak

Komponen lain-lain PAD yang sah mengalami

daerah, dengan peran sebesar 85,45% dari total PAD

peningkatan realisasi menjadi 23,49% pada

dan lain-lain PAD yang sah (13,53%). Pada triwulan

triwulan I 2017 setelah sebelumnya terealisasi

laporan, realisasi pajak daerah terbilang tinggi sehingga

3,60% pada triwulan sama tahun 2016.

menyebabkan peningkatan pendapatan secara

Meningkatnya komponen ini ditengarai akibat hasil

keseluruhan. Tercatat, realisasi pajak daerah sebesar

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

19,50%; lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun

kontribusi badan usaha yang meningkat lebih tinggi

2016 yang mencapai 15,82%. Perbaikan ini terjadi

dibandingkan tahun sebelumnya.

seiring peningkatan pajak jumlah kendaraan baru dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi dari hasil liaison Bank Indonesia terhadap perusahaan otomotif di Jawa Tengah yang menyatakan terjadi peningkatan penjualan mobil baru di triwulan awal tahun 2017. Berdasarkan perannya terhadap total pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memang menjadi pemasukan utama pajak daerah, dengan peran masing-masing sekitar 35-40% di tiap tahunnya.

B e r d a s a r k a n k o m p o n e n D a p e r, s u m b e r pendapatan utamanya berasal dari DAK, dengan peran sebesar 48,29% dari total Daper, diikuti oleh Dana Alokasi Umum/DAU (40,18%), dan Dana Bagi Hasil/DBH (11,13%). Meningkatnya DAK ini sejalan dengan meningkatnya pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sama seperti tahun sebelumnya. Tercatat, realisasi pendapatan DAK sebesar Rp1,38 triliun, meningkat dibandingkan triwulan I 2016 yang sebelumnya hanya sebesar Rp1,29

Ditinjau dari pertumbuhannya, pajak daerah yang

triliun. Sementara itu, realisasi DAU meningkat menjadi

terkumpul pada triwulan I 2017 mengalami

Rp1,14 triliun; lebih tinggi dibandingkan triwulan sama

perbaikan. Pajak daerah tumbuh 3,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,16% (yoy). Capaian pajak daerah ini juga sejalan dengan perekonomian yang tumbuh

tahun sebelumnya yang sebesar Rp620 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan biaya gaji pegawai, terutama guru yang kini menjadi kewenangan dari Pemprov Jateng. Adapun serapan DBH meningkat menjadi Rp322,67 miliar dari

membaik dibandingkan triwulan sama tahun 2016.

sebelumnya Rp190 miliar di triwulan I 2016. 40

%, YOY

%, YOY

35

7 6

30

5

25

Lebih lanjut, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat mengalami kenaikan. Pada triwulan laporan, realisasi pos ini tercatat sebesar

4

29,34%; meningkat dibandingkan triwulan yang sama

20 3

di tahun 2016 sebesar 7,99%. Meningkatnya

15 2

10

komponen ini terutama berasal dari realisasi dana 1

5 -

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

2014 PENDAPATAN

III

2015 PAJAK DAERAH

IV

I

II

III

2016

IV

I 2017

insentif daerah yang sebesar Rp25,10 miliar, setelah sebelumnya tidak mengalami realisasi di triwulan I

PDRB - SKALA KANAN

2016. Dengan realisasi sebesar itu, persentase serapan


dana insentif daerah tercatat sebesar 50,00% dari total

Grafik 2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

anggaran 2017.

39


KEUANGAN PEMERINTAH


40

KEUANGAN PEMERINTAH

2.1.2. Realisasi Belanja Triwulan I 2017 Tabel 2.3. Realisasi Belanja triwulan I 2016 & 2017

Pada triwulan I 2017, realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2,34 triliun dari total anggaran belanja 2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,62 triliun. Menurunnya realisasi ini terutama didorong oleh penurunan belanja langsung dari komponen belanja modal. Lebih jauh, belanja tidak langsung yang memiliki peranan dominan sebesar 87,98% dari total belanja, juga mengalami penurunan persentase realisasi.

URAIAN

I - 2016

I - 2017


12,58%

11,87%

BELANJA PEGAWAI

16,46%

16,18%

BELANJA HIBAH

23,76%

17,66%

BELANJA BANTUAN SOSIAL

0,00%

0,00%

BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA

4,87%

6,03%

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

0,00%

0,00%

BELANJA TIDAK TERDUGA

0,00%

6,03%

BELANJA LANGSUNG

9,45%

4,72%

BELANJA PEGAWAI

10,03%

7,71%

6,12%

4,95%

BELANJA MODAL

12,42%

3,47%

JUMLAH BELANJA

11,69%

10,04%

BELANJA BARANG DAN JASA

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung

Sementara itu, komponen belanja bagi hasil

menurun pada triwulan laporan. Realisasi pada

kepada kabupaten/kota mengalami peningkatan

triwulan I 2017 sebesar 11,87%; lebih rendah

dibandingkan triwulan yang sama tahun

dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar 12,58%.

sebelumnya. Pada triwulan laporan, realisasi

Ditinjau dari komponennya, belanja tidak langsung

komponen tersebut sebesar 6,03%, lebih tinggi

digunakan untuk belanja hibah, belanja bagi hasil

dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar 4,87%.

kepada kabupaten/kota, dan belanja pegawai dengan

Dilihat secara nominal, belanja bagi hasil kepada

masing-masing peran sebesar 38,29%; 29,78%, dan

kabupaten/kota ini juga mengalami peningkatan, yakni

16,32% dari total belanja tidak langsung.

dari Rp261 miliar menjadi Rp265 miliar.

Pada triwulan I 2017, belanja hibah tercatat

Adapun belanja pegawai tercatat mengalami

sebesar Rp873,22 miliar atau 17,66% dari total

penurunan persentase realisasi, yakni sebesar

anggaran, lebih rendah dibandingkan triwulan I

16,18%; menurun dibandingkan periode sama tahun

2016 yang sebesar Rp1,273 triliun atau 23,76%.

sebelumnya yang sebesar 16,46%. Penyesuaian

Penurunan ini terjadi di tengah tertahannya realisasi

nomenklatur di awal tahun diperkirakan memengaruhi

Pemprov Jateng pada awal tahun 2017 yang ditengarai

serapan realisasi untuk perjalanan dinas dan kegiatan

sebagai dampak adanya perubahan struktur

sehingga tidak terserap sesuai target. Namun demikian,

nomenklatur pada dinas-dinas di Provinsi Jateng.

secara nominal, terjadi peningkatan realisasi menjadi Rp925,42 miliar, dari sebelumnya yang sebesar Rp483,36 miliar. Serupa dengan belanja tidak langsung, pada

12,02% 87,98%

komponen belanja langsung persentase realisasi mengalami penurunan. Penyerapan belanja langsung tercatat 4,72%; relatif turun dibandingkan BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan I 2017

triwulan I 2016 yang sebesar 9,45%. Apabila ditinjau secara pos pengeluarannya, realisasi belanja modal

yang memiliki peran 42,39% dari total belanja

B e rd a s a r k a n j e n i s n y a , b e l a n j a p e g a w a i

langsung ini mengalami penurunan persentase

dianggarkan sebesar Rp14,35 triliun atau 40,91%

realisasi. Meskipun mengalami peningkatan secara

dari total APBN Provinsi Jawa Tengah 2017, diikuti

nominal, belanja barang dan jasa serta belanja

oleh belanja barang sebesar Rp11,02 triliun (31,41%),

pegawai, yang masing-masing memiliki peran sebesar

belanja modal sebesar Rp9,47 triliun (26,96%), dan

51,91% dan 5,70% terhadap belanja langsung,

belanja bantuan sosial Rp240 miliar (0,68%).

mengalami penurunan persentase realisasi pada triwulan laporan.

Lebih jauh, realisasi APBN secara keseluruhan relatif mengalami peningkatan. Pada triwulan I

Realisasi belanja modal pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp64,17 miliar, atau terserap 3,47% dari total anggaran. Persentase ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terserap sebesar Rp 391 miliar atau 12,42%.

2017, realisasi APBN tercatat sebesar Rp4,89 triliun atau 13,93% dari total anggaran 2017, meningkat dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar Rp4,38 triliun atau 13,09% dari APBN Provinsi Jawa Tengah 2016.

Penurunan ini terjadi akibat perubahan nomenklatur sehingga mengakibatkan realisasi belanja modal lebih

Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja pada

lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

triwulan I 2017 meningkat akibat komponen

Sementara itu, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp179,05 miliar, atau terserap 4,95% dari total anggaran. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan persentase realisasi tahun lalu sebesar 6,12%. Penurunan juga terjadi pada pos belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai tercatat terserap 7,71% dari total anggaran. Angka ini menurun dibandingkan triwulan yang sama tahun 2016 yang sebesar 10,03% dari total anggaran.

2.2. APBN Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2017 APBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 mengalami peningkatan di tengah upaya pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian melalui belanja fiskal. Meskipun demikian, hal ini dilakukan dengan tetap mengupayakan defisit

belanja barang yang mengalami peningkatan. Belanja barang ini memiliki peran 28,11% dari total realisasi belanja. Kenaikan juga terjadi untuk belanja modal (pangsa 15,56%) dan belanja bantuan sosial (0,18%). Namun demikian, terjadi penurunan persentase serapan pada komponen belanja pegawai (56,15%) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2017 sebesar Rp2,74 triliun atau 19,12% dari total APBN 2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar 21,43% dari total APBN 2016, sebesar Rp2,78 triliun. Penurunan persentase realisasi ini ditengarai merupakan upaya penghematan pemerintah di tengah risiko penerimaan pajak yang menurun pada tahun berjalan.

anggaran di tingkat nasional tetap berada pada level yang terjaga, yakni di bawah 3%. Tercatat, terjadi

Sementara itu, belanja barang pada triwulan

kenaikan anggaran APBN sebesar 4,81%; dari

laporan tercatat sebesar Rp1,37 triliun atau

sebelumnya Rp33,48 triliun pada tahun 2016 menjadi

12,46% dari total anggaran, lebih tinggi

Rp35,09 triliun di triwulan laporan.

dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu yang

41


KEUANGAN PEMERINTAH

KEUANGAN PEMERINTAH


42

40,91% 31,41% 26,99% 0,68%

56,15% 28,11% 15,56% 0,18% BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANTUAN SOSIAL

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANTUAN SOSIAL

Sumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

Sumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan I 2016 & 2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar) JENIS

I 2016

I 2017

PAGU

REALISASI

%REALISASI

PAGU

REALISASI

BELANJA PEGAWAI

12.982

2.783

21,43%

14.353

2.744

19,12%

BELANJA BARANG

11.561

1.017

8,80%

11.022

1.374

12,46%

BELANJA MODAL

8.693

579,50

6,67%

9.471

760,21

8,03%

240

2,30

0,96%

240

8,93

3,72%

33.475

4.382

13,09%

35.087

4.887

13,93%

BELANJA BANTUAN SOSIAL TOTAL

%REALISASI

Sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

sebesar Rp1,01 triliun atau 8,80%. Persentase realisasi

Adapun belanja bantuan sosial pada triwulan

belanja barang ini meningkat di tengah perbaikan

laporan tercatat sebesar Rp8,93 miliar atau 3,72%

serapan yang dilakukan oleh Pemerintah di awal tahun.

dari total anggaran. Angka ini lebih tinggi

Belanja modal tercatat sebesar Rp760,21 miliar atau terealisasi sebesar 8,03%; lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja modal triwulan I 2016 yang sebesar Rp579,50 miliar atau 6,67%. Peningkatan ini juga sejalan dengan realisasi pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, khususnya untuk proyek pembangunan jalan yang mengalami percepatan yang ditargetkan dapat selesai sebelum hari raya Idul Fitri.

dibandingkan dengan persentase realisasi triwulan I 2016 yang sebesar Rp2,30 miliar atau 0,96%. Realisasi bansos ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu di tengah upaya revitalisasi beberapa daerah, termasuk Magelang, yang terkena musibah banjir di awal tahun 2017. Selain itu, beberapa program untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan berimplikasi pada serapan realisasi bansos yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

BAB

III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH Pada triwulan I 2017 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2016. Berdasarkan disagregasi, peningkatan inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok dan inti. Pada triwulan II 2017, inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan penyesuaian harga pada kelompok

serta meningkatnya permintaan komoditas pangan

seiring Ramadhan dan Idul Fitri. Namun demikian, inflasi diperkirakan masih berada pada target sasaran inflasi 4±1%.

3.1. Inflasi Secara Umum Inflasi Jawa Tengah tercatat meningkat pada

Walaupun mengalami peningkatan, inflasi Jawa

triwulan I 2017, di tengah melambatnya

Tengah masih relatif terkendali. Laju inflasi Jawa

2

Pada akhir triwulan I

Tengah masih lebih rendah dibandingkan inflasi

2017 inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,30%

nasional yang tercatat sebesar 3,61% (yoy), maupun

(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya

inflasi Kawasan Jawa yang sebesar 3,47% (yoy).

yang sebesar 2,36% (yoy). Secara triwulanan, inflasi

Dibandingkan dengan provinsi tetangga di Kawasan

Jawa Tengah pada periode laporan tercatat lebih tinggi

Jawa, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan

dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

inflasi terendah, sementara inflasi tertinggi terjadi pada

Pada triwulan I 2017, inflasi triwulanan tercatat sebesar

Jawa Timur dengan nilai 3,84% (yoy). Terjaganya inflasi

1,56% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan I 2016

Jawa Tengah ini terutama didukung oleh adanya

yang mencatatkan inflasi sebesar 0,62% (qtq).

kebijakan pengendalian inflasi di daerah, terutama

pertumbuhan ekonomi .

untuk pasokan bahan pangan strategis. 10

%

TRANSPOR, KOMUNIKASIDAN JASA KEUANGAN PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA

8

KESEHATAN

6

SANDANG PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR

4

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU

2

BAHAN MAKANAN UMUM

0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

-2 JATENG (YOY)

JATENG (QTQ)

NAS (YOY)

%

-3,00 -2,00 -1,00 TW I 2016

NAS (QTQ)

TW I 2017

0,00

1,80

3,00

4,00

5,00


Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa Tengah 9,00

%,MTM

1,60

2,00

RATA-RATA TW I 2012-2016


Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

1,00

%,YTD

8,00

1,40

7,00

1,20 6,00

1,00 0,80

5,00

0,60

4,00

0,40

3,00

0,20

2,00

0,00

1,00

-0,20

0,00

-0,40 JANUARI 2017 JABAR

FEBRUARI 2017 BANTEN

JATENG

DIY

JATIM

MARET 2017 DKI

JAWA

I - 2015 JABAR

I - 2016 BANTEN

JATENG

DIY

I - 2017 JATIM


Grafik 3.3 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa

Pada tahun 2014, BPS mengubah tahun dasar penghitungan inflasi dengan SBH 2012. Untuk itu dalam mengolah penghitungan inflasi Bank Indonesia melakukan penyesuaian tahun dasar berdasarkan pendekatan perubahan inflasi bulanan.

DKI

JAWA + DKI


Grafik 3.4 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa

45


PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH


46


4

%, MTM

9.0 %, YOY 8.0

3

CURAH HUJAN TINGGI

EKSPEKTASI MULAI NAIK

KENAIKAN BBM

%, MTM 2.5

PEMBATASAN PRODUKSI BIBIT AYAM

KENAIKAN TTL TAHAP AKHIR 2013 BENCANA BANJIR

7.0

KENAIKAN TTL U/P1, I3, R3, I4, B2, B3

KENAIKAN TDL DAN ELPIJI 12 KG

KENAIKAN HARGA BBM, GEJOLAK PANGAN RAMADHAN

6.0

2

Tw I 2017 Kenaikan komoditas adm. prices, meliputi biaya dministrasi STNK, TTL serta kenaikan aneka cabai seiring musim penghujan

5.0

1.0 0.5

EL-NINO

0.0

4.0

1

-0.5

3.0 2.0

0 JAN

FEB

MAR

APR

-1

MEI

JUN

JUL

AGUST

SEP

OKT

NOV

DES

2.0 1.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2014 2015 2016 2017

YOY

7,9 7,5 7,0 7,1 7,4 7,2 5,0 4,3 5,0 5,0 6,1 8,2 6,7 5,7 5,6 5,9 6,2 6,1 6,3 6,1 5,7 5,2 4,0 2,7 3,5 3,9 4,2 3,5 3,1 2,9 3,0 2,4 2,7 2,8 3,1 2,3 3,0 3,8 3,3

MTM

0,9 0,3 0,2 -0, 0,2 0,7 0,7 0,4 0,2 0,5 1,3 2,2 -0, -0, 0,1 0,1 0,5 0,6 0,9 0,2 -0, -0, 0,2 0,9 0,4 -0, 0,3 -0, 0,1 0,4 1,0 -0, 0,0 0,0 0,5 0,2 1,1 0,5 -0,

-1.0

(SKALA KANAN)

2017

2012

2013

2014

2015

2016

RATA-RATA 2011-2016 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


Grafik 3.6 Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa Tengah

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah 2012-2016

Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan JANUARI Komoditas

FEBRUARI Andil (%)

MARET

Komoditas

Andil (%)

Komoditas

Andil (%)

BIAYA PERPANJANGAN STNK

0,34

TARIP LISTRIK

0,14

TARIP LISTRIK

0,06

TARIP PULSA PONSEL

0,18

BAWANG MERAH

0,08

TUKANG BUKAN MANDOR

0,02

TARIP LISTRIK

0,14

CABAI RAWIT

0,08

ROKOK KRETEK FILTER

0,02

CABAI RAWIT

0,13

TARIP PULSA PONSEL

0,04

BATU BATA

0,02

BENSIN

0,12

TUKANG BUKAN MANDOR

0,04

BENSIN

0,02


Tabel 3.2. Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan JANUARI Komoditas

FEBRUARI Andil (%)

MARET

Komoditas

Andil (%)

Komoditas

Andil (%)

Bawang Merah

-0,06

DAGING AYAM RAS

-0,05

CABAI RAWIT

-0,12

Telur Ayam Ras

-0,04

TELUR AYAM RAS

-0,04

CABAI MERAH

-0,08

Cabai Merah

-0,03

CABAI MERAH

-0,03

BERAS

-0,05

Semen

-0,01

BERAS

-0,03

TARIP PULSA PONSEL

-0,03

Tomat Sayur

-0,01

ANGKUTAN UDARA

-0,03

BAWANG PUTIH

-0,03


Berdasarkan disagregasi inflasi 3, peningkatan laju

dengan triwulan IV 2016. Kota Semarang sebagai

inflasi tahunan pada triwulan I 2017 terutama

kota dengan bobot terbesar (±51%) mengalami

berasal dari kelompok administered prices akibat

peningkatan inflasi dari 2,32% (yoy) menjadi 3,27%

dari penyesuaian harga dan tarif oleh pemerintah.

(yoy). Adapun inflasi tertinggi terjadi di Cilacap dengan

Selain itu, kelompok inti juga mengalami kenaikan

besaran 4,21% (yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi

inflasi yang didorong oleh peningkatan beberapa harga

di Surakarta dengan nilai 2,93% (yoy). Seiring dengan

pada awal tahun, meliputi kenaikan Upah Minimum

peningkatan inflasi, disparitas inflasi tahunan kota-kota

Regional (UMR) dan tarif pulsa. Sementara itu, inflasi

di Jawa Tengah pun relatif meningkat dibandingkan

kelompok volatile food tercatat menurun seiring petani

triwulan sebelumnya, yaitu dari 0,62% menjadi 1,28%. Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah

memasuki musim panen pada awal triwulan tahun 2017.

No.

KOTA

INFLASI TW IV 2016 (%,YOY)

INFLASI TW I 2017 (%,YOY)

1.

SURAKARTA

2,15

2,15

2.

KUDUS

2,71

2,32

pantauan inflasi di Jawa Tengah, seluruh kota

3.

SEMARANG

2,42

2,32

4.

PURWOKERTO

2,32

2,42

pantauan pada triwulan I 2017 mengalami

5.

TEGAL

2,32

2,71

6.

CILACAP

2,77

2,77

Apabila dilihat berdasarkan 6 (enam) kota

peningkatan inflasi tahunan dibandingkan


3.

Disagregasi inflasi terdiri atas administered prices, volatile food, dan core inflation. Administered prices merupakan komponen barang yang harganya diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah. Komponen volatile foods merupakan kelompok barang-barang yang harganya cenderung bergejolak. Komponen volatile foods didominasi oleh komoditas pangan. Core inflation (inflasi inti) merupakan komponen barang yang harganya cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Secara teoritis,kebijakan moneter ditujukan untuk mengendalikan inflasi inti.

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok 2015

2014

KOMODITAS

III

IV

I

II

2016

2017

III

IV

I

II

III

IV

I

UMUM

5,00

8,22

5,69

6,15

5,78

2,73

4,21

2,95

2,72

2,36

3.30

BAHAN MAKANAN

4,79

11,39

5,79

7,72

8,49

4,54

10,05

7,62

6,53

5,18

1.93

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU

5,61

5,85

5,38

6,21

5,71

4,93

5,27

5,00

4,41

3,60

3.30

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR

6,68

8,09

7,32

5,91

4,61

2,27

1,32

1,05

1,43

1,53

3.92

SANDANG

1,87

2,62

2,84

3,13

3,26

2,38

1,95

1,79

1,57

0,96

1.18

KESEHATAN

3,87

4,54

4,43

4,34

3,73

3,40

3,07

2,82

2,81

2,50

3.50

PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA

6,12

6,62

6,21

6,04

5,17

4,31

4,42

4,43

3,34

3,10

2.83

TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN

2,58

11,46

4,39

6,38

6,39

-2,30

1,37

-2,71

-2,25

-1,61

4.95


Ditinjau berdasarkan kelompok, peningkatan

penunjang transpor serta subkelompok komunikasi

inflasi pada triwulan I 2017 disumbang oleh

dan pengiriman. Subkelompok sarana dan penunjang

kelompok tranportasi, komunikasi, & jasa

transpor mencatatkan inflasi 22,37% (yoy), melonjak

keuangan serta kelompok perumahan, air, listrik,

tajam dari sebelumnya 1,66% (yoy) pada triwulan IV

gas & bahan bakar. Kenaikan ini didorong oleh

2016. Kenaikan kelompok ini terutama diakibatkan oleh meningkatnya biaya administrasi perpanjangan

kebijakan pemerintah untuk meningkatkan biaya

STNK di awal tahun 2017. Sementara itu, subkelompok

sarana pendukung transportasi, tarif pulsa ponsel, serta

komunikasi dan pengiriman meningkat menjadi 8,84%

tarif listrik untuk golongan masyarakat mampu pada

(yoy) dari sebelumnya 2,49% (yoy). Kenaikan ini

triwulan laporan. Sementara itu, terjadi penurunan

terutama didorong oleh peningkatan tarif pulsa ponsel

inflasi untuk kelompok bahan makanan. Penurunan ini

seiring dengan kebijakan operator telekomunikasi

sejalan dengan pola musiman di triwulan awal, di mana

untuk meningkatkan biaya operasional pada tahun ini.

sebagian besar komoditas pangan mengalami masa

Adapun subkelompok transpor juga menunjukkan

panen.

peningkatan inflasi, terutama disebabkan oleh tarif angkutan udara yang meningkat seiring beberapa libur

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

akhir pekan panjang yang jatuh di bulan Maret 2017.

Pada triwulan I 2017, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatatkan

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

inflasi, setelah sebelumnya mencatatkan deflasi

Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan

pada triwulan IV 2016. Kelompok ini mengalami

bakar ini mengalami peningkatan pada triwulan I 2017.

inflasi 4,95% pada triwulan I 2017, dari sebelumnya

Inflasi kelompok ini meningkat menjadi 3,92% pada

deflasi 1,61% pada triwulan IV 2016. Peningkatan

triwulan laporan dari 1,53% (yoy) pada triwulan IV

inflasi tertinggi berasal dari subkelompok sarana dan

2016. Kenaikan ini terutama berasal dari subkelompok

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan KOMODITAS TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

2015

2014 III

IV

2,58

11,46

I 4,39

II 6,38

2016 III

IV

I

6,39

-2,30

1,37

II

2017 III

IV

I

-2,71

-2,25

-1.61

4.95 1.03

3,72

17,01

5,78

8,83

8,91

-3,88

1,79

-4,41

-3,94

-3.54

-0,08

-0,03

-0,18

-0,14

-0,19

-0,39

-0,30

-0,35

0,61

2.49

8.84

SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR

2,29

2,74

4,22

4,04

3,59

3,80

1,86

2,02

1,93

1.66

22.37

JASA KEUANGAN

0,00

14,79

14,78

14,78

14,78

0,00

2,28

2,28

2,28

2.27

0.00

TRANSPOR KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN


47




48


Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 2015

2014

KOMODITAS

III

PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BAHAN BAKAR

IV

6.68

I

8.09

II

7.33

2016

2017

III

IV

I

II

III

IV

I

5.91

4.61

2.27

1.31

1.05

1.44

1.53

3.92

5.59

6.41

4.94

3.08

2.63

1.20

1.16

1.54

1.74

1.63

2.42

11.16

15.31

15.36

14.38

9.83

3.63

0.36

-1.42

-0.08

0.83

8.22

PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA

4.01

3.77

3.62

3.18

3.11

3.03

2.24

2.34

1.94

1.03

1.03

PENYELENGGARAAN RUMAHTANGGA

4.61

4.37

4.88

4.27

4.10

3.89

3.40

3.06

2.72

2.68

3.49

BIAYA TEMPAT TINGGAL BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIR

bahan bakar, penerangan, dan air. Penyesuaian Tarif

Subkelompok ini mencatatkan inflasi 6,29% (yoy),

Tenaga Listrik untuk pelanggan non-subsidi menjadi

turun jauh lebih rendah dibandingkan triwulan

komoditas utama yang menyumbangkan inflasi dari

sebelumnya yang sebesar 32,24%(yoy). Komoditas

subkelompok ini. Kenaikan bertahap golongan tarif R-

bumbu-bumbuan yang mengalami panen di awal

1 / 9 0 0 VA k h u s u s m a s y a r a k a t m a m p u t e l a h

triwulan adalah cabai rawit, cabai merah, beras, dan

diberlakukan setiap 2 bulan selama tiga periode, yakni

komoditas hasil ternak seperti daging ayam ras dan

pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017.

telur ayam ras.

Pada triwulan I 2017, sub kelompok ini mencatatkan lonjakan inflasi menjadi sebesar 8,22% (yoy), dari

3.3. Disagregasi Inflasi

triwulan lalu yang sebesar 0,83% (yoy).

Berdasarkan disagregasi, peningkatan inflasi terjadi pada kelompok administered prices dan

3.2.3. Kelompok Bahan Makanan

inti. Inflasi kelompok administered prices meningkat

Inflasi tahunan kelompok bahan makanan

dari -0,29% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi

mengalami penurunan pada triwulan laporan.

4,39% (yoy) pada triwulan laporan. Begitu pula dengan

Inflasi kelompok bahan makanan mengalami

inflasi kelompok inti yang mengalami peningkatan

penurunan dalam dari sebelumnya 5,18% (yoy) pada

inflasi menjadi 3,44% (yoy), dari sebelumnya 2,23%

triwulan IV 2016 menjadi 1,93% (yoy) pada triwulan I

(yoy). Sementara itu, kelompok volatile food

2017. Penurunan inflasi kelompok ini utamanya terjadi

mencatatkan penurunan inflasi, yakni dari sebelumnya

pada subkelompok bumbu-bumbuan seiring dengan

5,35% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 1,99%

meningkatnya pasokan di tengah musim panen.

(yoy) pada triwulan laporan.

Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Bahan Makanan KOMODITAS

2015

2014 III

IV

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

7,72

8,49

4,54

10,05

7,62

6,53

5,18

1.93

BAHAN MAKANAN

4,79

11,39

5,79

PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN & HASILNYA

5,95

12,19

13,75

9,14

13,47

6,55

-0,29

4,60

-0,71

-2,13

-2.69

DAGING DAN HASIL-HASILNYA

3,09

1,50

-0,20

-1,63

-2,13

6,54

6,08

4,84

2,71

1,23

-0.07

IKAN SEGAR

6,92

8,98

6,55

8,02

11,51

9,95

9,14

8,39

3,78

4,29

2.29

IKAN DIAWETKAN

4,17

7,67

4,33

7,47

7,51

4,59

4,40

2,69

1,40

2,90

3.17

10,59

11,9

7,72

5,14

4,12

4,70

3,07

0,84

-0,73

-1,35

-0.46 8.55

TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA SAYUR-SAYURAN

8,43

14,34

1,74

9,02

8,96

13,51

17,16

17,96

7,44

3,60

KACANG – KACANGAN

4,31

3,12

3,17

3,28

5,05

5,00

4,72

4,10

3,20

2,37

3.51

BUAH – BUAHAN

6,48

2,52

3,12

4,21

4,40

9,03

13,27

12,02

7,59

2,29

-2.70

BUMBU – BUMBUAN

-13,10

41,38

4,82

38,87

33,80

-8,09

55,33

14,65

37,51

32,24

6.29

LEMAK DAN MINYAK

10,69

3,13

-2,04

-3,12

-2,64

-5,93

2,56

12,40

14,94

19,45

14.63

7,67

7,90

7,88

8,30

7,40

6,18

5,00

5,28

2,23

2,05

3.04

BAHAN MAKANAN LAINNYA Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

18

%, YOY

8

%, MTM

16

6

14 12

4

10

2

8 6

0

4

-2

2

-4

0 I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III 2016

IV

I 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2014

CORE

VF

Grafik 3.7 Disagregasi Inflasi Tahunan

2015 CORE

AP


2016 VF

2017

AP

Grafik 3.8 Disagregasi Inflasi Bulanan


3.3.1. Kelompok Administered Prices Kelompok administered prices mengalami

dengan rata-rata 12,26 persen. Kemenkeu dalam 10

peningkatan inflasi pada triwulan I 2017. Inflasi

tahun terakhir mengurangi jumlah pabrik rokok dari

tercatat sebesar 4,39% (yoy), meningkat

4.669 pabrik menjadi 754 pabrik pada 2016.

dari

sebelumnya -0,29% (yoy) pada triwulan IV 2016. Meningkatnya inflasi ini terutama disebabkan oleh penyesuaian subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) 900 VA untuk golongan mampu. Kenaikan tarif tersebut dilakukan setiap dua bulan sekali yaitu pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017. Pencabutan subsidi listrik tersebut didasari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero). Peraturan tersebut mengatur penerapan tarif nonsubsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi. Berdasarkan Permen ESDM tersebut, tarif listrik golongan pelanggan RTM 900 VA akan menjadi Rp 791/kWh per 1 Januari 2017. Kemudian, akan menjadi Rp 1.034/kWh pada 1 Maret

Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices yang meningkat ini berasal dari subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air serta subkelompok transportasi. Hal ini terutama terjadi akibat inflasi yang berasal dari kenaikan TTL akibat penyesuaian tarif pelanggan non-subsidi 900 VA. Sementara itu kenaikan harga BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax, Pertalite, dan Dextile mengalami penyesuaian dan naik sebesar Rp300 per liter per 5 Januari 2017. Kenaikan harga bensin, terutama Pertamax dan Pertalite kembali terjadi pada Maret 2017 seiring harga minyak dunia yang terus meningkat mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia yang sedang berlangsung.

2017 dan 1 Mei 2017 tarifnya berubah lagi menjadi Rp 1.352/kWh.

4,00

%, QTQ

3,26

3,00

Kenaikan rokok kretek filter juga terjadi akibat kenaikan cukai di awal tahun. Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 147/PMK.010/2016. Dalam kebijakan baru tersebut, ditetapkan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10,54 persen di tahun 2017. Selain kenaikan tarif, ada kenaikan harga jual eceran (HJE)

2,00

1,67 0,85

1,00

1,05

0,00 -1,00

49



-0,26

-1,37

-2,00 -3,00

-3,47

-4,00 RATA-RATA 2012-2016

TW I 2012

TW I 2013

TW I 2014

TW I 2015

TW I 2016

TW I 2017


Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Administered Prices Triwulan I 2017


50


25

sebesar 3,70% (yoy). Peningkatan ini terutama terjadi

%, YOY

20

pada subkelompok nontraded. Ditinjau dari

15

komoditasnya, terjadi inflasi untuk komoditas batu

10

bata dan tukang bukan mandor seiring meningkatnya

5

kegiatan pembangunan infrastruktur serta kenaikan

0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

TEMBAKAU DAN MINUM BERALKOHOL

IV

I

II III 2015

IV

I

BAHAN BAKAR,PENERANGAN DAN AIR

II III 2016

IV

I 2017

Upah Menengah Kota (UMK) di awal tahun.

TRANSPOR


Inflasi triwulanan juga mencatatkan peningkatan

Grafik 3.10 Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Administered Prices

dibandingkan triwulan IV 2016 dan periode yang

Secara triwulanan, terjadi peningkatan inflasi

sama tahun sebelumnya. Inflasi kelompok inti

pada kelompok administered prices. Pada

meningkat menjadi 1,82% (qtq), lebih tinggi

triwulan I 2017, kelompok ini mengalami inflasi

dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebesar 0,27%

sebesar 3,26% (qtq), jauh lebih tinggi dibandingkan

(qtq) dan triwulan I 2016 yang sebesar 0,63% (qtq).

triwulan I 2016 yang mencatatkan deflasi 1,37% (qtq).

Inflasi inti triwulanan ini juga lebih tinggi dibandingkan

Inflasi yang terjadi pada kelompok ini juga lebih tinggi

historis lima tahun terakhir yang sebesar 0,85% (qtq).

dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir yang sebesar -0,26% (qtq). Kenaikan ini terjadi akibat penyesuaian harga TTL nonsubsidi serta kenaikan harga rokok kretek filter.

Meningkatnya tekanan inflasi di kelompok inti terkonfirmasi oleh tren output gap yang positif. Output gap positif biasanya ditandai dengan permintaan yang berlebih (excess demand) sehingga

Selain itu, pada awal triwulan, terjadi kenaikan inflasi

tingkat harga-harga cenderung mengalami kenaikan

yang bersumber dari kenaikan biaya perpanjangan

yang signifikan. Pada triwulan I 2017, output gap

STNK dan harga bensin. Berdasarkan Peraturan

tercatat positif, sejalan dengan inflasi yang tinggi.

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan

Output gap yang positif ini juga menjadi salah satu

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

indikator meningkatnya permintaan masyarakat,

yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik

sebagaimana yang terjadi pada konsumsi rumah

Indonesia, terdapat kenaikan biaya beberapa

tangga dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

penerbitan atau perpanjangan yang termasuk ke dalam

Namun demikian, inflasi tercatat relatif terkendali di

PNBP, termasuk Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat

tengah kegiatan pengendalian inflasi di Jawa Tengah

Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik

yang semakin baik sehingga mampu meredam potensi

Kendaraan Bermotor (BPKB), dan beberapa surat atau

kenaikan inflasi.

perizinan lainnya. Peningkatan inflasi pada triwulan I 2017 sejalan dengan

3.3.2. Kelompok Inti

ekspektasi harga 3 dan 6 bulan ke depan oleh

Inflasi inti mengalami peningkatan menjadi

masyarakat berdasarkan hasil Survei Konsumen. Pada

3,44% (yoy), dari 2,23% (yoy) pada triwulan IV 2016.

periode sebelumnya, konsumen memandang bahwa

Berdasarkan historisnya, angka inflasi tahunan ini lebih

harga secara keseluruhan akan meningkat pada

rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir yang

triwulan laporan.

2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

%, QTQ

8,0

1,82

1,26

%,YOY

3,0

%,YOY

7,0

2,0

6,0

1,0

5,0 0,95

0,85 0,66

0,0

4,0

0,74

0,63

-1,0

3,0

-2,0

2,0

-3,0

1,0

-4,0

0,0 RATA-RATA 2012-2016

TW I 2012

TW I 2013

TW I 2014

TW I 2015

TW I 2016

I

TW I 2017

II III 2013

IV

PERTUMBUHAN PDRB

I

II III 2014

IV

I

OUTPUT GAP-SKALA KANAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

INFLASI INTI NON TRADED

IV

I 2017

INFLASI TRADED

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia


Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Inti Triwulan I

Grafik 3.12 Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi Tahunan, dan Inflasi Inti

200

200

INDEKS

195

INDEKS

190

190 185

180

180

170

175 170

160

165

150

160

140

155 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2014

2015

2016

EKSPEKTASI HARGA 3 BULAN YAD

2017


130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2014

2015 EKSPEKTASI HARGA 3 BULAN YAD

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

2016

2017


Sumber: Survei Pedagang Eceran, Bank Indonesia

Grafik 3.13 Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Kenaikan Harga

Grafik 3.14 Indeks Ekspektasi Harga Pedagang Eceran

Tekanan inflasi dari faktor eksternal menurun

2,17% (yoy) menjadi 3,83% (yoy). Peningkatan

pada triwulan I 2017, meskipun terjadi

tersebut terjadi di tengah adanya pelemahan kurs

peningkatan inflasi inti secara keseluruhan.

Rupiah pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2017,

Menurunnya tekanan imported inflation tercermin dari

rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar

kelompok inti traded yang lebih rendah dibandingkan

Rp13.348 atau melemah 0,75% (qtq) dibandingkan

dengan triwulan IV 2016. Inflasi inti traded turun dari

triwulan lalu yang sebesar Rp13.249 4.

2,45% (yoy) menjadi 2,11% (yoy), sedangkan inflasi inti non-traded relatif meningkat dari sebelumnya

3.3.3. Kelompok Volatile Food Inflasi tahunan volatile food mengalami

% QTQ

5 % YOY

2

4.5 1,5

4

penurunan pada periode triwulan I 2017. Inflasi volatile food tercatat sebesar 1,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 5,35% (yoy)

3.5 1

3

dan rata-rata lima tahun terakhir yang sebesar 8,26%

2.5 0,5

2 1.5

0

1 0 I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

QTQ (SKALA KANAN)

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

0.5 -0,5

YOY


Grafik 3.15 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Inti Traded

(yoy). Penurunan inflasi ini terutama didorong oleh penurunan harga komoditas bahan pangan, terutama komoditas aneka cabai dan beras seiring memasuki musim panen di awal triwulan, sesuai dengan pola musiman tahunan. Selain itu, meningkatnya pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras di triwulan I 2017 mampu menekan terjadinya inflasi yang lebih tinggi.

4.

Data nilai tukar Rupiah bersumber dari Kurs Tengah BI

51




Penurunan harga cabai rawit Jawa Tengah pada akhir

Jawa Tengah pada bulan Februari dan Maret 2017

triwulan I 2017 disebabkan oleh peningkatan stok yang

tercatat sebesar 3.656.501 ton, meningkat signifikan

berada di pasaran. Peningkatan tersebut terutama

dibandingkan produksi bulan Desember 2016 dan

didorong oleh meningkatnya produksi di sentra-sentra

Januari 2017 yang sebesar 1.083.712 ton.

cabai rawit utama, seperti Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Rembang. Adapun total produksi cabai rawit Jawa Tengah pada bulan Maret 2017 tercatat sebesar 11.177 ton, meningkat sebesar 11,36% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 10.021 ton. Selain peningkatan produksi, penurunan curah hujan Jawa Tengah di bulan ini menyebabkan tingkat hasil panen yang hilang pada komoditas cabai rawit semakin kecil, dengan demikian jumlah yang dapat

Inflasi triwulanan mencatatkan penurunan, dari sebelumnya inflasi 2,62% (qtq) pada triwulan IV 2016 menjadi -0,66% (qtq) pada triwulan I 2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir yang sebesar 2,48% (qtq). Penurunan inflasi ini terjadi di hampir seluruh subkelompok, terutama untuk subkelompok padi-padian, subkelompok daging, dan subkelompok bumbu-bumbuan. Penurunan harga komoditas-komoditas volatile food tersebut terutama

dijual oleh petani juga semakin banyak.

disebabkan oleh peningkatan stok sejalan dengan Penurunan harga beras sejalan dengan peningkatan

mulai masuknya musim panen yang juga didukung oleh

stok akibat panen yang terjadi pada bulan Februari dan

penurunan curah hujan sehingga hasil panen

Maret di beberapa sentra penghasil, seperti Demak,

cenderung lebih awet dan tidak mudah rusak.

Sragen, dan Pemalang. Adapun total produksi beras 11,00

%, QTQ

8,00 %, MTM

8,82

9,00 6,00

7,00

4,00

5,00

2,00

2,48

3,00

2,62

2,41 1,39

0,00

1,00

-2,00

-1,00

-4,00

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

2017

2012

2013

AGUST

SEP

OKT

NOV

-0,66 -2,84

-3,00

DES

RATA-RATA 2012-2016

-6,00 2014

2015

TW I 2012

TW I 2013

TW I 2014

TW I 2015

TW I 2016

TW I 2017

2016



Grafik 3.16 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw I 2017

Grafik 3.17 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw I 2017

25,00

120

%, YOY

%, YOY

100

20,00

80

15,00

60 10,00

40

5,00

I -5,00

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

0 I

-20

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

20

0,.00

I 2017


52

-40 PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN DAN HASILNYA IKAN SEGAR

DAGING-DAGINGNYA DAN HASIL-HASILNYA TELUR,SUSU DAN HASIL-HASILNYA


Grafik 3.11 Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Volatile Food

SAYUR-SAYURAN BUAH-BUAHAN

KACANG-KACANGAN BUMBU-BUMBUAN

LEMAK DAN MINYAK


Grafik 3.19 Lanjutan Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Volatile Food

3.4. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah

Ditinjau dari kelompoknya, secara rata-rata enam

Secara umum, empat dari enam kota yang

kota mengalami inflasi untuk kelompok transpor,

disurvei oleh BPS di Jawa Tengah mencatatkan

komunikasi, dan jasa keuangan. Inflasi kelompok

peningkatan inflasi. Kenaikan inflasi tertinggi terjadi

tersebut terpantau tinggi di Kota Tegal, diikuti oleh Kota

di Kota Kudus, dari sebelumnya 2,32% (yoy) pada

Semarang. Kenaikan ini terutama didorong oleh

triwulan IV 2016 menjadi 3,86% (yoy) pada triwulan I

peningkatan tarif pulsa ponsel serta kenaikan harga

2017. Kenaikan yang tinggi juga terjadi di Kota Cilacap,

bensin dan tarif angkuran udara. Selain itu, kelompok

meningkat dari sebelumnya 2,77% (yoy) menjadi

yang menyumbangkan inflasi lainnya adalah kelompok perumahan, air, dan listrik seiring dengan penyesuaian

4,21% (yoy).

TTL untuk pelanggan nonsubsidi. Disparitas inflasi antar kota di Jawa Tengah meningkat pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2017, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki inflasi tertinggi dan terendah sebesar 1,28%. Sementara pada triwulan IV 2016, selisih tersebut

B e rd a s a r k a n d i s a g re g a s i n y a , i n f l a s i t a h u n a n administered prices yang lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Tengah berada di Kota Tegal, Cilacap, dan Purwokerto. Adapun inflasi inti yang tinggi dan berada di atas Jawa Tengah dialami oleh Kota Cilacap, Kudus, dan

sebesar 0,62%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap

Semarang. Sementara itu, inflasi tahunan kelompok

yang kemudian diikuti oleh Kota Kudus dengan tingkat

volatile food yang berada di atas inflasi Jawa Tengah

inflasi masing-masing sebesar 4,21% (yoy) dan 3,86%

hanya dijumpai di Kota Kudus dan Purwokerto. Adapun

(yoy). Sementara itu, inflasi terendah berada di Kota

inflasi inti yang tinggi dan berada di atas Jawa Tengah

Surakarta dengan tingkat inflasi sebesar 2,93% (yoy).

dialami oleh Kota Cilacap, Kudus, dan Semarang.

5

12

%,YOY

%, YOY

10

4,21 3,86

4

8 3,61

3,22

3,27

3,30

3,17

2,93

3

6 4 2 0

2 CILACAP

PURWOKERTO INFLASI KOTA

KUDUS

SURAKARTA

INFLASI JAWA TENGAH

SEMARANG

I

TEGAL

II III 2013

IV

CILACAP

INFLASI NASIONAL

I

II III 2014

IV

PURWOKERTO

I

KUDUS

II III 2015 SURAKARTA

I

II III 2016

SEMARANG

IV

I 2017

TEGAL



Grafik 3.21 Perkembangan Inflasi Tahunan

Grafik 3.20 Inflasi Tahunan Triwulan I 2017 6

IV

%, YOY

10,00 %, YOY

5 8,00 4 6,00 3 4,00 2 2,00

1

0,00

0 CILACAP

PURWOKERTO

KUDUS

SURAKARTA II - 2016

SEMARANG III - 2016

TEGAL IV - 2016

I - 2017


Grafik 3.22 Inflasi Tahunan Enam Kota

BAHAN MAKANAN

MAKANAN PERUMAHAN, JADI,ROKOK AIR, LISTRIK

CILACAP

PURWOKERTO

SANDANG

KUDUS

KESEHATAN

SURAKARTA

SEMARANG

PENDIDIKAN

TRANSPOR

TEGAL


Grafik 3.23 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok Tw I 2017

53



%, QTQ

AP JATENG

5

4,39% CI JATENG

4

0,31

3,44%

3

0,31 0,48 0,99

1,12

1,37 0,08

1

0,23

0,39

0,94

1,35

1,58 1,56

2

6

1,97

3

7 %, YOY

2,62

2,95

4

3,52


0,09


54

VF JATENG

1,99%

2 1 0

0 CILACAP

PURWOKERTO

KUDUS

SURAKARTA

SEMARANG

TEGAL

CILACAP

PURWOKERTO

KUDUS

SURAKARTA

SEMARANG

TEGAL

-1 CORE

VF

CORE

AP

VF

AP

-2 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.24 Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota 2016


Grafik 3.25 Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota 2016

3.4.1. Disagregasi Inflasi Cilacap Berdasarkan disagregasinya, kelompok inti dan

dan jeruk seiring dengan memasuki musim panen di

administered prices mengalami peningkatan inflasi

awal tahun.

dibandingkan triwulan IV 2016. Sementara itu, kelompok volatile food mencatatkan penurunan inflasi.

Sementara itu, kelompok administered prices Kota Cilacap mengalami kenaikan inflasi sebesar 5,51%

Inflasi tahunan kelompok inti mengalami peningkatan.

(yoy) atau 3,92% (qtq) pada triwulan I 2017, dari

Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan ini naik

sebelumnya sebesar 1,22% (yoy) atau 1,56% (qtq)

menjadi 4,75% (yoy) dari 2,67% (yoy) pada triwulan IV

pada triwulan IV 2016. Peningkatan ini terjadi seiring

2016. Kenaikan juga terjadi untuk inflasi triwulanan

dengan kenaikan TTL dan tarif parkir di Kota Cilacap.

yang meningkat menjadi 3,92% (qtq) dari sebelumnya1,56% (qtq). Komoditas yang mendorong

3.4.2. Disagregasi Inflasi Purwokerto

peningkatan inflasi kelompok ini adalah kenaikan tarif

Peningkatan inflasi Kota Purwokerto terutama

tukang bukan mandor.

didorong oleh kelompok inti dan administered prices. Sementara itu, kelompok volatile food mencatatkan

Inflasi volatile food menurun pada triwulan I 2017. Inflasi volatile food tercatat sebesar 1,35% (yoy) atau -

penurunan inflasi tahunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

0,96%(qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 4,51% (yoy) atau 1,58%(qtq). Inflasi ini

Inflasi tahunan kelompok inti di Purwokerto mengalami

menurun di tengah meningkatnya pasokan aneka cabai

kenaikan. Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan 5,00

14,00 %, YOY

%,QTQ

4,00

12,00

3,00

10,00

2,00

8,00

1,00

6,00

-1,00

4,00

-2,00

0,00

-3,00

2,00

-4,00 -5,00

0,00 I

II

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016 CORE

I 2017 VF

I

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016

AP


Grafik 3.26 Disagregasi Inflasi Tahunan Cilacap

II

CORE

I 2017 VF

AP


Grafik 3.27 Disagregasi Inflasi Triwulanan Cilacap

5,00

12,00 %, YOY

%,QTQ

4,00 10,00

3,00 2,00

8,00

1,00 0,00

6,00

-1,00 4,00

-2,00 -3,00

2,00

-4,00 -5,00

0,00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016 CORE

I 2017 VF

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

AP

CORE


I 2017 VF

AP


Grafik 3.28 Disagregasi Inflasi Tahunan Purwokerto

Grafik 3.29 Disagregasi Inflasi Triwulanan Purwokerto

ini naik menjadi 2,60% (yoy) dari sebelumnya 1,42%

atau 0,14% (qtq) pada triwulan I 2017, dari

(yoy) pada triwulan IV 2016. Demikian pula halnya

sebelumnya 6,32% (yoy) atau 2,95% pada triwulan IV

dengan inflasi triwulanan yang mencatatkan kenaikan

2016. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya

menjadi 1,56% (qtq) dari sebelumnya 0,39% (qtq)

pasokan aneka cabai dan jeruk.

pada triwulan IV 2016. Kenaikan pada kelompok ini terutama berasal dari meningkatnya harga bahan bangunan yakni genteng.

3.4.3. Disagregasi Inflasi Kudus Kota Kudus mengalami peningkatan inflasi tahunan

Inflasi tahunan administered prices juga mengalami

untuk seluruh kelompok, dengan peningkatan

peningkatan pada triwulan I 2017. Inflasi administered

tertinggi pada kelompok administered prices. Secara

prices tercatat sebesar 4,63% (yoy) atau 3,68% (qtq),

triwulanan, inflasi terjadi untuk komoditas inti dan

lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar

administered prices, sementara volatile food

0,77% (yoy) atau 1,35% (qtq). Peningkatan inflasi

mencatatkan deflasi.

kelompok administered prices di Purwokerto ini Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan I 2017 naik

didorong oleh kenaikan harga TTL.

menjadi 3,81% (yoy) lebih tinggi dari triwulan Sementara itu, secara tahunan kelompok volatile food

sebelumnya sebesar 2,92% (yoy). Inflasi triwulanan

kota Purwokerto menunjukkan penurunan inflasi. Kota

kelompok inti juga meningkat pada triwulan I 2017

Purwokerto mengalami inflasi sebesar 3,66% (yoy)

yang sebesar 1,71% (qtq), naik dari sebelumnya yang

14,00 %, YOY

4,00

12,00

3,00

10,00

%, QTQ

2,00

8,00

1,00

6,00 0,00

4,00

-1,00

2,00 0,00

-2,00

-2,00

-3,00

-4,00

-4,00 I

II

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016 CORE

I 2017 VF

I

Grafik 3.30 Disagregasi Inflasi Tahunan Kudus

II

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016

AP


55



CORE

I 2017 VF

AP


Grafik 3.31 Disagregasi Inflasi Triwulanan Kudus


56


sebesar 0,23% (qtq) pada triwulan IV 2016. Kenaikan

Inflasi tahunan kelompok administered prices juga

inflasi ini didorong oleh meningkatnya harga batu bata

meningkat menjadi 4,00% (yoy) pada triwulan laporan,

di tengah musim penghujan dan meningkatnya

dari sebelumnya 0,02% (yoy) pada triwulan IV 2016.

permintaan.

Sementara itu, inflasi triwulanan menunjukkan kenaikan inflasi menjadi 3,07% (qtq) dari sebelumnya

Inflasi tahunan kelompok administered prices mencatatkan inflasi 3,31% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 yang

1,37% (qtq). Kenaikan harga tarif angkutan udara, TTL, dan rokok kretek filter menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi pada kelompok ini.

sebesar -0,97% (yoy). Hal serupa terjadi pada inflasi triwulanan yang mengalami peningkatan. Pada

Sementara itu, inflasi tahunan volatile food mengalami

triwulan laporan, kelompok ini mencatatkan inflasi

penurunan pada triwulan laporan. Inflasi volatile food

sebesar 3,29% (qtq), setelah sebelumnya inflasi sebesar

tercatat sebesar 1,95% (yoy) atau -0,32% (qtq), lebih

0,94% (qtq). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh

rendah dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 4,20%

kenaikan harga rokok kretek filter dan TTL.

(yoy) atau 2,62% (qtq). Penurunan pada kelompok ini terutama didorong oleh meningkatnya pasokan aneka

Inflasi tahunan volatile food meningkat pada triwulan I

cabai dan bawang putih.

2017. Inflasi volatile food tercatat sebesar 4,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar

3.4.5. Disagregasi Inflasi Semarang

3,86% (yoy). Kenaikan inflasi pada kelompok ini

Serupa dengan Kota Surakarta, Kota Semarang juga

terutama disumbang oleh kenaikan harga sayur-

mengalami peningkatan inflasi pada triwulan I 2017.

sayuran, meliputi kangkung dan bayam. Namun

Berdasarkan disagregasinya, peningkatan terjadi pada

demikian, inflasi triwulanan mengalami penurunan

kelompok inti dan administered prices.

menjadi 2,62% (qtq) dari 3,52% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

3.4.4. Disagregasi Inflasi Surakarta Kota Surakarta mengalami peningkatan inflasi pada triwulan I 2017 jika dibandingkan dengan triwulan IV 2016. Kenaikan inflasi terjadi pada kelompok inti dan administered prices, sementara kelompok volatile food mencatatkan penurunan inflasi pada triwulan laporan.

Inflasi tahunan kelompok inti meningkat pada triwulan I 2017 menjadi 3,52% (yoy) dari 2,15% (yoy) pada triwulan IV 2016. Adapun inflasi triwulanan mencatatkan peningkatan menjadi 1,88% (qtq) dari 0,31% (qtq) pada triwulan lalu. Peningkatan kelompok ini didorong oleh kenaikan tarif upah tukang bukan mandor dan harga batu bata. Begitu pula dengan inflasi tahunan kelompok administered prices yang mengalami peningkatan

Inflasi tahunan kelompok inti mengalami peningkatan

menjadi inflasi 4,19% (yoy) pada triwulan I 2017 dari

pada triwulan I 2017 menjadi 2,75% (yoy) dari 2,20%

sebelumnya deflasi 0,87% (yoy) pada triwulan IV. Inflasi

(yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara itu, inflasi

triwulanan juga mengalami peningkatan. Pada

triwulanan juga memiliki pola yang sama yaitu

triwulan laporan, kelompok ini mencatatkan inflasi

mengalami kenaikan menjadi 1,59% (qtq) dari 0,08%

sebesar 2,95% (qtq), setelah sebelumnya mencatatkan

(qtq) pada triwulan lalu. Kenaikan kelompok ini berasal

inflasi 1,12% (qtq). Peningkatan kelompok ini terutama

dari meningkatnya tarif upah tukang bukan mandor.

berasal dari kenaikan TTL dan harga rokok kretek filter.

3.4.6. Disagregasi Inflasi Tegal Sementara itu, inflasi tahunan volatile food pada

Serupa dengan Surakarta dan Semarang, Kota Tegal

triwulan I 2017 tercatat sebesar 1,63% (yoy), lebih

juga mengalami peningkatan inflasi pada triwulan I

rendah dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 6,13%

2017. Peningkatan inflasi ini terjadi pada kelompok inti

(yoy). Penurunan inflasi pada kelompok ini didorong

dan administered prices.

oleh masuknya musim panen raya untuk sejumlah komoditas bumbu-bumbuan, yaitu aneka cabai, bawang merah, bawang putih, serta komoditas beras. 6,00

14,00 %, YOY

%, QTQ

12,00 4,00

10,00 8,00

2,00

6,00 0,00

4,00 2,00

-2,00

0,00 -2,00

-4,00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

I 2017

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

I 2017

-6,00 CORE

VF

AP

CORE


Grafik 3.32 Disagregasi Inflasi Tahunan Surakarta

VF

AP


Grafik 3.33 Disagregasi Inflasi Triwulanan Surakarta

14,00 %, YOY

4,00

12,00

3,00

10,00

%, QTQ

2,00

8,00

1,00

6,00 0,00

4,00

-1,00

2,00 0,00

-2,00

-2,00

-3,00

-4,00

-4,00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016 CORE

I 2017 VF

I

II

III

IV

I

II

2015

III

AP

CORE


Grafik 3.34 Disagregasi Inflasi Tahunan Semarang

IV

2016

I 2017 VF

AP


Grafik 3.35 Disagregasi Inflasi Triwulanan Semarang

14,00 %, YOY

5,00

12,00

4,00

10,00

3,00

8,00

2,00

6,00

1,00

4,00

0,00

2,00

-1,00

0,00

-2,00

%, QTQ

-3,00

-2,00 I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016 CORE

I

I 2017 VF

III 2015

IV

I

II

III

IV

I 2017

CORE

VF

2016

AP


Grafik 3.36 Disagregasi Inflasi Tahunan Tegal

II

AP


Grafik 3.37 Disagregasi Inflasi Triwulanan Tegal

57




58


Inflasi tahunan kelompok inti mengalami peningkatan

Inflasi yang terjadi di bulan April 2017, terutama

pada triwulan I 2017, yakni sebesar 3,39% (yoy), lebih

disumbangkan oleh kelompok administered

tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 yang 2,80%

prices. Sementara itu, kelompok inti mengalami inflasi,

(yoy). Inflasi triwulanan kelompok inti juga meningkat

namun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

menjadi 1,13% (qtq) pada triwulan laporan, lebih

Sedangkan kelompok volatile food justru mengalami

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar

deflasi.

0,31% (qtq). Ditinjau berdasar komoditas, peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh biaya

Kelompok administered prices Jawa Tengah pada

pemeliharaan/service, nasi dengan lauk, dan harga

April 2017 mencatatkan inflasi sebesar 1,48%

komoditas pasir yang meningkat.

(mtm), meningkat dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,58% (mtm), dan

Sementara itu, inflasi tahunan kelompok administered prices mengalami peningkatan menjadi 6,36% (yoy) pada triwulan laporan dari sebelumnya 2,02% (yoy) pada triwulan IV 2016. Inflasi triwulanan juga

berlawanan arah dengan rata-rata historisnya yang sebesar -0,16%. Kenaikan kelompok AP terutama bersumber dari kenaikan tarif listrik, angkutan udara, bensin, dan rokok.

mengalami peningkatan. Pada triwulan laporan, kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 3,85% (qtq),

Inflasi tarif listrik bulan laporan tercatat sebesar 7,40%

setelah sebelumnya inflasi sebesar 0,99% (qtq).

(mtm), mencatatkan rekor tertinggi dalam lima tahun

Meningkatnya inflasi ini terutama berasal dari kenaikan

terakhir, dan menjadi penyumbang utama inflasi April

TTL.

2017 dengan besar sumbangan 0,27%. Kenaikan ini

Sementara itu, inflasi volatile food menurun pada triwulan I 2017, yang tercatat sebesar -0,98% (yoy) atau -1,53% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan

merupakan penyesuaian tarif listrik tahap dua untuk pelanggan pascabayar daya 900 VA nonsubsidi sebesar 30%.

sebelumnya yang sebesar 3,14% (yoy) atau 0,48%

Selanjutnya, kenaikan tarif angkutan udara yang

(qtq). Penurunan inflasi ini didorong oleh penurunan

disebabkan oleh meningkatnya permintaan akibat

harga beras, aneka cabai, dan bawang merah.

banyaknya hari libur akhir pekan yang panjang (long weekend) pada April 2017 juga menjadi salah satu dari

3.5. Perkembangan Inflasi Triwulan II 2017 3.5.1. Inflasi April 2017

penyumbang utama inflasi periode April 2017.

P a d a A p r i l 2 0 1 7 P r o v i n s i J a w a Te n g a h

Selain itu, harga bensin dan rokok juga mengalami

mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,15%

kenaikan, walaupun tidak sebesar dua komoditas

(mtm), berbalik arah setelah bulan sebelumnya

sebelumnya. Inflasi bensin pada bulan April didorong

mengalami deflasi sebesar 0,12% (mtm), serta

oleh kenaikan harga bahan bakar khusus (BBK) seperti

rata-rata historisnya yang sebesar -0,10% (mtm).

Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan

Lebih lanjut, capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan

Pertamina Dex masing-masing sebesar Rp100/liter.

inflasi nasional yang sebesar 0,09% (mtm). Dengan

Sementara kenaikan harga rokok disebabkan oleh

perkembangan ini, inflasi Jawa Tengah sampai dengan

kenaikan cukai rokok sebesar 10,54% per tahun.

April 2017 tercatat 1,71% (ytd), dan secara tahunan tercatat 3,93% (yoy).

Tekanan inflasi kelompok inti pada April 2017

sebelumnya 1,99% (yoy) pada Maret 2017 menjadi

tercatat 0,03% (mtm), lebih rendah dibandingkan

1,96% (yoy) pada April 2017. Adapun komoditas yang

bulan sebelumnya (0,14%; mtm), maupun rata-rata

menjadi penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah

capaian April selama lima tahun terakhir (0,19%, mtm).

bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan minyak

Penurunan inflasi terjadi pada kelompok inti non-

goreng.

traded, sementara kelompok traded mengalami deflasi pada April 2017.

Komoditas bawang merah memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,17%. Penurunan harga ini disebabkan

Kelompok inti traded mengalami deflasi sebesar 0,11%

oleh meningkatnya pasokan bawang merah di tengah

(mtm) pada bulan laporan, berbalik arah dari capaian

keberhasilan oleh penanaman di luar musim tanam.

Februari 2017 yang mengalami inflasi sebesar 0,15%

Selain itu, berdasarkan informasi dari Asosiasi Bawang

(mtm) dan rata-rata historisnya yang sebesar 0,19%

Merah Indonesia (ABMI), terdapat indikasi adanya

(mtm). Penurunan harga pada kelompok tersebut

pasokan bawang merah yang masuk dari India dan

terutama didorong oleh komoditas gula pasir.

Tiongkok, sehingga meningkatkan pasokan komoditas

Penurunan harga komoditas gula tersebut sejalan

pada bulan April 2017.

dengan penguatan Rupiah sebesar 0,30% (mtm) dan penurunan harga komoditas gula dunia. Selain itu, beberapa sentra gula utama Jawa Tengah seperti Blora juga sudah mulai memasuki masa penggilingan.

Komoditas cabai rawit dan cabai merah juga mencatatkan deflasi dengan sumbangan sebesar 0,09% dan -0,05%. Menurunnya harga aneka cabai ini didorong oleh meningkatnya pasokan di beberapa

Sejalan dengan kelompok traded, inflasi pada

sentra penghasil, meliputi Magelang, Wonosobo, dan

kelompok inti non-traded pun tercatat relatif rendah

Temanggung. Komoditas lain yang mengalami deflasi

pada bulan laporan, yaitu sebesar 0,08% (mtm),

yaitu minyak goreng dengan sumbangan -0,01%

menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang

seiring dengan penurunan harga Crude Palm Oil

sebesar 0,14% (mtm), maupun rata-rata historis yang

(CPO)di pasar global.

sebesar 0,09% (mtm). Semen menjadi penyumbang utama penurunan inflasi pada kelompok ini. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masih mendorong inflasi upah tukang bukan mandor, walaupun tidak setinggi kenaikan pada Januari maupun Februari.

Sementara itu, komoditas bawang putih dan daging ayam ras berperan dalam menahan laju deflasi menjadi lebih dalam. Kenaikan harga bawang putih dan daging ayam ras disebabkan peningkatan permintaan menjelang bulan puasa di tengah terbatasnya pasokan.

Inflasi kelompok volatile food pada April 2017

3.5.2. Inflasi Triwulan II 2017

melanjutkan deflasi dari bulan sebelumnya.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2017

Kelompok ini mencatatkan deflasi 1,09% (mtm) pada

diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I

bulan laporan, tidak sedalam dibandingkan Maret 2017

2016. Faktor yang mendorong peningkatan inflasi

dengan deflasi 1,57% (mtm) dan rata-rata lima tahun

adalah penyesuaian TTL 900 VA untuk golongan

terakhir yang mencatatkan deflasi 1,25% (mtm).

mampu, serta berkurangnya pasokan dari komoditas

Secara tahunan, inflasi

pangan di tengah memasuki musim tanam. Adapun

tercatat relatif stabil, dari

59




60


tekanan dari sisi permintaan diperkirakan meningkat di

ketersediaan beras di gudang Bulog hingga saat ini

tengah Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini kemudian

mencapai 269.593 ton. Stok ini mampu memenuhi

mendorong terjadinya peningkatan inflasi baik dari sisi

kebutuhan hingga tujuh bulan ke depan. Tekanan

penawaran maupun dari sisi permintaan. Namun

inflasi pada triwulan II 2017 mendatang juga relatif

demikian, pemerintah senantiasa berupaya

tertahan seiring dengan upaya pemerintah yang

memperbaiki distribusi logistik dan menjaga

menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk

ketersediaan pasokan selama bulan Ramadhan

komoditas untuk komoditas pangan, yakni gula pasir,

sehingga diperkirakan inflasi triwulan II 2017

minyak goreng, dan daging sapi. Berdasarkan

diperkirakan masih berada pada rentang atas sasaran

kebijakan pemerintah tersebut HET gula pasir

inflasi nasional yang sebesar 4±1%.

ditetapkan sebesar Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng dalam kemasan sederhana Rp 11.000 per liter,

Berdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan

dan daging beku Rp 80.000 per kilogram.

kelompok administered prices diperkirakan meningkat. Kenaikan ini diperkirakan didorong oleh

Inflasi kelompok inti juga diperkirakan

penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan 900VA.

mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan

Penyesuaian TTL golongan tarif R-1/900 VA khusus

meningkatnya permintaan masyarakat, meliputi

masyarakat mampu akan diberlakukan secara bertahap

komoditas sandang, kendaraan bermotor, dan

setiap 2 bulan, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan

makanan/minuman jadi. Sementara itu, terdapat

1 Mei 2017. Selain itu, tarif berbagai angkutan;

dampak lanjut penyesuaian tarif listrik terhadap

meliputi angkutan udara, antarkota, dan dalam kota,

kenaikan sewa dan kontrak rumah. Adapun percepatan

serta tarif kereta api, diperkirakan meningkat seiring

infrastruktur di berbagai bidang dan berbagai daerah

tingginya permintaan untuk mudik Lebaran. Namun

jelang Ramadhan diperkirakan berpotensi

demikian, kebijakan pemerintah untuk tidak

menyebabkan peningkatan permintaan untuk bahan

menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar hingga

bangunan.

Juni 2017 dan penundaan kebijakan distribusi tertutup LPG 3 kg diperkirakan mampu menahan inflasi agar tidak lebih tinggi.

Lebih jauh, peningkatan inflasi inti tercermin dari ekspektasi harga di tingkat pedagang. Hasil Survei Konsumen menunjukkan adanya peningkatan

Inflasi tahunan volatile food diperkirakan

ekspektasi harga 6 bulan mendatang. Begitu pula

meningkat. Secara pasokan, penurunan ini sejalan

dengan Survei Pedagang Eceran yang juga

dengan memasukinya masa tanam beras dan beberapa

menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi harga

komoditas hortikultura, seperti aneka cabai pada

untuk 3 bulan yang akan datang. Meningkatnya

triwulan kedua sesuai dengan pola historisnya. Lebih

ekspektasi ini turut mengkonfirmasi pola historis

jauh, dari sisi permintaan, kebutuhan akan komoditas

meningkatnya permintaan di bulan Ramadhan dan Idul

pangan diperkirakan akan meningkat, terutama untuk

Fitri.

komoditas hasil peternakan dan hortikultura. Namun demikian, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah memastikan kebutuhan beras untuk bulan puasa dan Lebaran di wilayah Jateng aman. Pada akhir April 2017,

200

200

INDEKS

195

INDEKS

190

190 185

180

180

170

175 170

160

165

150

160

140

155

130

150 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 2013


2015

2016

2017


Grafik 3.38 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Konsumen

61



1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 2013


2015

2016

2017


Grafik 3.39 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang Eceran

3.6. Program Pengendalian Inflasi Daerah Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan

d. Dalam rangka meningkatkan prosentase informasi

pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi

pasokan melalui penambahan jumlah

Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai

petani/peternak penginput di SiHaTi Data Produksi,

kegiatan sampai dengan April 2017, antara lain sbb:

TPID Jateng menyelenggarakan capacity building

a. Telah dilaksanakan Rakorwil TPID se-Jawa Tengah

cara input SiHaTi Data Produksi bagi 56 Gapoktan di

pada tanggal 3 April 2017. Rakorwil dipimpin

15 Kabupaten/Kota daerah sentra pada tanggal 20

langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Fokus tema

April 2017. Sebagai pilot project, komoditas yang di

yang dibahas dalam acara tersebut adalah

input ke dalam aplikasi SiHaTi Data Produksi adalah

Optimalisasi Peran BUMD dalam mendukung

aneka cabai, bawang merah, bawang putih, dan

ketahanan pangan dan stabilitas harga. BUMD

daging sapi.

Jawa Tengah didorong untuk lebih berperan aktif

e. Evaluasi Input pada aplikasi SiHaTi data Produksi

dalam mendukung ketahanan pangan Jawa

yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2017.

Tengah.

Peserta dari kegiatan dimaksud adalah 56

b. Melaksanakan Survey Evaluasi Pengendalian Inflasi.

petani/peternak yang berasal dari 15 Kab/Kota

Dalam rangka menilai efektifitas pengendalian

sentra serta OPD terkait. Evaluasi input

inflasi, TPID Prov. Jawa Tengah melaksanakan survey

dilaksanakan sebagai tindak lanjut competency

kegiatan pengendalian inflasi kepada TPID di 35

building input data kepada para petani dan

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

peternak. Kegiatan ini bermanfaat bagi petani dan

c. Koordinasi dalam rangka Pengembangan SiHaTi

peternak apabila mengalami kesulitan dalam

Data Produksi dengan melaksanakan rapat

melakukan input sekaligus dalam rangka menjaga

koordinasi bersama dengan Dinas/OPD terkait

kualitas input data.

(Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas

f. Perbaikan Aplikasi SiHaTi Data Produksi. Walaupun

Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa

aplikasi dimaksud telah ada dan digunakan oleh

Tengah). Selain dengan OPD, koordinasi juga

petani dan peternak, namun pengembangan dan

dilaksanakan dengan petani dan peternak dari

perbaikan aplikasi terus dilakukan dalam rangka

daerah sentra.

menyediakan aplikasi yang lebih berdayaguna dan user friendly.


62


g. Dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri

Kedua, SiHaTi Mobile Application atau yang

2017, telah dilakukan penyusunan materi Iklan

sering disebut SiHaTi Gen.II Ketiga, aplikasi

Layanan Masyarakat (ILM). Terdapat 2 jenis materi

SiHaT i Masyarakat yang memungkinkan

ILM yaitu : ILM Bijak Berbelanja bagi konsumen dan

masyarakat luas untuk memantau

bijak dalam berdagang (tidak menimbun barang)

perkembangan harga di pasar-pasar utama di 35

bagi pedagang. Rencananya ILM akan disampaikan

Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Aplikasi ini

di 3 (tiga) radio mulai H-7 Ramadhan dan H+7 Idul

dapat diunduh di playstore android secara gratis.

Fitri. h. A p l i k a s i S i H a T i M a s y a r a k a t t e l a h s e l e s a i

c. Beberapa manfaat utama yang diperoleh dari SiHaTi Gen.III yang merupakan penggabungan

dikembangkan oleh KPw BI Prov. Jateng, dalam

dari ketiga aplikasi tersebut:

rangka sosialisasi telah dilaksanakan penyusunan

i . Bagi pemerintah

materi sosialisasi aplikasi SiHaTi Masyarakat melalui radio. i. Grand Launching SiHaTi Generasi III a. Setelah sukses dengan Sistem Informasi Harga

- Memantau perkembangan data produksi (pasokan) riil dan perkiraan pasokan yang dimiliki oleh petani/peternak di daerah sentra secara real time.

dan Produksi Komoditi Generasi II (SiHaTi Gen.II)

- Mendukung pengambilan keputusan

yang memungkinkan Pejabat Daerah

terkait ketahanan pangan, misal: insiasi

memperoleh early warning kenaikan harga, serta

kerjasama perdagangan antar daerah.

b e r k o o rd i n a s i s e c a r a v i r t u a l , s e h i n g g a

ii. Bagi Produsen (Petani/Peternak)

mempercepat dalam pengambilan keputusan,

Sebagai acuan dalam menentukan rencana

TPID Provinsi Jawa Tengah kembali dengan

tanam. Pengaturan pola tanam akan

inovasi baru yaitu SiHaTi Gen.III. Inovasi ini di-

meminimalkan harga jatuh saat panen raya

launching langsung oleh Gubernur Jawa Tengah

dan meminimalkan lonjakan harga ketika

bersama dengan Sekretaris Daerah serta Kepala

terjadi kelangkaan produksi.

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

iii Bagi Konsumen (Masyarakat).

pada tanggal 28 April 2017. b. SiHaTi Gen.III merupakan integrasi antara 3 (tiga) aplikasi yaitu pertama, SiHaTi Data Produksi yang merupakan aplikasi berbasis android yang memungkinkan petani atau peternak di daerah sentra untuk mencatatkan informasi terkait produksi (meliputi: jumlah dan perkiraan panen, harga jual, serta kendala yang dihadapi). Sebagai tahap awal, pilot project SiHaTi Data Produksi mencakup 56 Gapoktan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota sentra komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi.

Mengelola ekspektasi positif di masyarakat karena adanya transparansi harga dan pasokan.


Kegiatan Pengendalian Inflasi di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas tahun 2017 Panen Bawang di Kab. Purbalingga

SUPLEMEN III

Pada tanggal 29 Mei 2017 Pemerintah Kab. Purbalingga

Pantau harga Pasar Bobotsari dengan Bupati Purbalingga

yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Dalam rangka memantau pergerakan harga komoditas

Purwokerto melakukan panen perdana Bawang Merah

strategis di Bulan Ramadhan, Senin 29 Mei 2017, Bank

di lahan uji coba Kelompok Bangkit Lestari Desa

Indonesia Purwokerto bersama Bupati Kab. Purbalingga

Pekuncen, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga. Berdasarkan

beserta SKPD terkait melakukan sidak di pasar Bobotsari

hasil perhitungan ubinan dalam satu hektar dapat

Kab. Purbalinggga. Pasar Bobotsari merupakan salah

menghasilkan bawang 29,4 ton. Jika harga bawang

satu pasar penyangga yang berada di wilayah Kab.

Rp17 ribu per kg, hasil kotor yang didapat mencapai

Purbalingga bagian utara. Berdasarkan pantauan harga

Rp499,8 juta dengan biaya produksi Rp110 juta/ha.

komoditas strategis, seperti bawang merah, bawang

Keberhasilan pada lahan uji coba tersebut diperkirakan

putih, daging ayam dan daging sapi mengalami kenaikan

karena tipologi iklim dan cuaca Desa Pekuncen sangat

namun masih dalam batas terkendali.

cocok dengan varietas yang ditanam. Bahkan bawang merah dengan jenis Bima tersebut hasil produksinya melebihi yang ada di Kab. Brebes kemungkinan dikarenakan struktur tanahnya masih subur dan belum jenuh oleh bahan kimia pupuk atau pestisida. Dengan hasil yang cukup memuaskan tersebut, ke depan Pemkab Kab. Purbalingga berencana mengembangkan luas lahan dengan meluncurkan program “Bamer Bangga” (Bawang merah Purbalingga).

Dalam upaya mengendalikan harga selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri Pemerintah Kab. Purbalingga dan Bank Indonesia Purwokerto yang melalui Tim TPID melakukan langkah-langkah strategis

63

64


SUPLEMEN III

yaitu dengan merencanakan sidak di beberapa pasar,

Monitoring Program Swadaya Pangan Rumah Tangga

melakukan operasi pasar, koordinasi lintas organisasi

Bentuk kegiatan dalam program tersebut yaitu Pelatihan

perangkat daerah, serta menginformasikan harga

Budidya cabai di media Polibag dilaksanakan pada

barang strategis. Upaya yang telah dilakukan Pemda

kegiatan Jambore IMP (Institusi Masyarakat Pedesaaan)

Kab. Purbalingga telah mengantisipasi lonjakan harga

pada tanggal 29-30 Maret 2017, pengadaan bibit cabai

cabai melalui gerakan “Macan Manis” Gerakan Mama

sebanyak 3000 polibag dan festival Si BaBe (Intensifikasi

Cantik Menanam Cengis yaitu gerakan menanam cabai

Bawang dan Cabe). Peserta pelatihan diikuti oleh kader

sebanyak 20.000 polibag oleh Ibu-ibu PKK. Selain itu,

desa (PKK) se wilayah Kab. Banyumas, apartur desa se-

selama bulan Ramadhan Pemda Kab. Purbalingga

Kecamatan Baturraden dan penyuluh KB se-Kab.

merencanakan 3 kali pasar murah di tiga kecamatan

Banyumas.

berbeda, yaitu pada tanggal 3,6 dan 8 Juni 2017.

Tujuan program ini antara lain mendukung upaya

Tanam Metode Hazton

pengendalian inflasi melalui peningkatan ketersediaan

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian

pasokan dan mengurangi demand terhadap komoditas

padi di Kab. Banyumas, pada Bulan Mei 2017 KPw Bank

tersebut di pasar; memberikan pemahaman mengenai

Indonesia Purwokerto kembali merealisasikan anggaran

pemanfaatan cabai segar menjadi produk olahan yang

untuk demfarm penanaman padi Hazton. Anggaran

bernilai jual dan mampu meningkatkan kapasitas

tersebut dialokasikan di Kelompok Tani Kalimanggis I

ekonomi rumah tangga; meningkatkan pemberdayaan

Desa Pekuncen, Kec. Pekuncen Kab. Banyumas untuk

perempuan, khususnya PKK, dalam upaya menjaga

areal seluas 5 Ha serta di Pondok Pesantren At-taujieh Al

kestabilan harga melalui konsumsi produk olahan dan

Islamy Kec. Kebasen Kab. Banyumas untuk lahan seluas 6

potensi peningkatan penghasilan rumah tangga melalui

Ha. Kegiatan sebar benih telah dilakukan pada

pengembangan industri pengolahan skala rumah

pertengahan bulan Mei dan diperkirakan dapat dipanen

tangga.

pada bulan September 2017.

Pada tanggal 24 Mei 2017 dilakukan monitoring di tempat pembenihan Desa Dawuhan Wetan Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas. Dari hasil pemantauan tanaman cabai sebagian besar telah berbuah pertama dan siap didistribusikan kepada PKK di Kab. Banyumas.


SUPLEMEN III

Monitoring Program Swadaya Pangan Rumah Tangga Dalam rangka mengelola ekspetasi masyarakat terhadap

Progres Kegiatan Lomba dan Gerakan Menanam Cabai di Kab. Cilacap Pada tanggal 24 Mei 2017 dilakukan monitoring

harga komoditas pangan strategis, Bank Indonesia

terhadap kegiatan Lomba dan Gerakan Menanam Cabai

Purwokerto berpartisipasi pada kegiatan pasar Murah di

di Kab. Cilacap. Dari hasil monitoring tersebut umur

4 Kabupaten. Selama bulan Ramadhan tersebut, Bank

tanaman cabai tidak seragam. Di beberapa desa

Indonesia berpartisipasi pada 7 Kegiatan pasar Murah

tanaman cabai sudah mulai berbuah, namun sebagian

dengan menyediakan total 2.400 paket sembako yang

masih bunga. Hal tersebut dikarenakan pada saat

terdiri dari gula, minyak, terigu dan biskuit. Selain itu

pembibitan banyak yang gagal dikarenakan dari hasil

KPw Bank Indonesia Purwokerto juga mengajak Sub

pantauan tersebut telah diputuskan untuk jadwal

BMPD Jateng-Banyumas untuk ikut berpartisipasi dalam

penjurian lomba akan diundur yang semula dimulai pada

kegiatan pasar murah tersebut dengan menyediakan

tanggal 29 Mei 2017-3 Juni 2017, menjadi tanggal 8-15

jumlah paket yang sama yaitu 2.400 paket.

Juni 2017.

65

66


SUPLEMEN III

Progres Budidaya Cabai Di Lapas Purwokerto Pemeliharaan cabai di media polibag di lingkungan lapas telah memasuki usia panen, sebagian besar tanaman telah berbuah. Selanjutnya, pada bulan Mei 2017 telah direalisasikan anggaran penanaman cabe dengan media mulsa (media tanah) untuk 3.500 batang diarea Lapas Purwokerto.

BAB

IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM Tekanan terhadap stabilitas keuangan daerah Jawa Tengah pada triwulan I 2017 menurun sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian. Menurunnya kerentanan sektor korporasi Jawa Tengah pada triwulan I 2017 tercermin dari membaiknya beberapa indikator kinerja utama korporasi. Namun demikian pada triwulan I 2017, kinerja perbankan Jawa Tengah mengalami perlambatan sejalan dengan siklus perlambatan perekonomian pada awal tahun.

4.1. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah Tekanan stabilitas keuangan Jawa Tengah pada

2016). Selain itu, tren perlambatan pertumbuhan

triwulan IV 2016 mengalami penurunan

ekonomi Tiongkok juga berpotensi memberikan

dibandingkan triwulan III 2016 sejalan dengan

tekanan tambahan bagi korporasi Jawa Tengah.

perbaikan kinerja perekonomian daerah pada periode

Namun demikian, di tengah tekanan perekonomian

tersebut. Indikator-indikator kinerja keuangan

global yang meningkat, korporasi Jawa Tengah berhasil

korporasi Jawa Tengah mengkonfirmasi penurunan

mencatatkan kinerja yang meningkat di triwulan IV

tekanan tersebut yang tercermin pada peningkatan

2016. Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan

kinerja korporasi.

Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang menunjukkan rata-rata penjualan riil yang meningkat

Sementara itu, kinerja perbankan Jawa Tengah pada

dibandingkan triwulan sebelumnya.

triwulan I 2017 mengalami perlambatan setelah mengalami peningkatan pada triwulan IV 2016. Sesuai dengan pola musiman kinerja perekonomian daerah

4.1.1.2. Kinerja dan Penilaian Risiko Korporasi Jawa Tengah Triwulan IV 2016

kembali melambat pada awal tahun. Pada triwulan I

Kinerja korporasi pada triwulan IV 2016 mengalami

2017, salah satu indikator utama kinerja perbankan

peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

yaitu aset tercatat tumbuh sebesar 13,04% (yoy);

yang meningkat. Hal ini terkonfirmasi oleh hasil Survei

melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat

Penjualan Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank

sebesar 13,32% (yoy).

I n d o n e s i a P ro v i n s i J a w a Te n g a h y a n g j u g a menunjukkan peningkatan kegiatan usaha

4.1.1. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Triwulan IV 2016 4.1.1.1. Sumber-Sumber Kerentanan Sektor Korporasi Ketidakpastian perekonomian global yang didorong oleh kebijakan perekonomian pemerintahan

dibandingkan triwulan III 2016. Berdasarkan hasil SPE tersebut, pencapaian Indeks Penjualan Riil (IPR) mengalami peningkatan menjadi 189,64 pada triwulan IV 2016 dari 187,17 pada triwulan III 2016.

baru Amerika Serikat (AS) yang cenderung protektif

Meski kinerja korporasi meningkat di triwulan IV 2016,

berpotensi memberikan dampak signifikan bagi kinerja

penyerapan tenaga kerja korporasi pada pada triwulan

korporasi Jawa Tengah mengingat AS masih

laporan cenderung menurun. Hal tersebut tercermin

merupakan negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah

dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga

dengan pangsa sebesar 27,46% (keseluruhan tahun

kerja pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor

205

12,0

200

10,0

195

8,0

%SBT

6,0

190

4,0

185

2,0

180

0,0

175

-2,0

170

-4,0

165

-6,0 -8,0

160 I

II

III

IV

I

2014

II

III 2015

INDEKS PENJUALAN RIIL

Grafik 4.1 Hasil SPE Jawa Tengah

IV

I

II

III 2016

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

*) Angka perkiraan

Grafik 4.2 Perkembangan SBT Penggunaan Tenaga Kerja Jawa Tengah

69




70


2016 dari 0,16 di triwulan III 2016. Meskipun asset

6%

turnover mengalami peningkatan, inventory turnover 8

5% 4%

korporasi Jawa Tengah cenderung stabil sejak triwulan

3%

II 2016, yakni sebesar 0,18.

2% 1% 0% I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015 ROA

III

IV

2016

Meskipun kinerja perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan, Debt Equity

ROE

Sumber: Situs IDX, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan ROA dan ROE Korporasi Jawa Tengah

Ratio (DER) sebagai salah satu indikator ketahanan korporasi dalam jangka panjang (solvabilitas)

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

mengalami peningkatan menjadi 1,18 pada triwulan IV

triwulan III 2016 yang sedikit menurun menjadi sebesar

2016 dari 1,15 pada triwulan sebelumnya. Sementara

0,26% dari 0,48% pada periode sebelumnya.

itu, rasio Total Aset/Total Liabilitas (TA/TL) korporasi

Indikator kinerja keuangan korporasi 6 yang tercermin dari Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)

Jawa Tengah cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yakni sebesar 1,85 pada triwulan IV 2016.

yang juga turut mengalami peningkatan. ROA dan ROE

Meskipun mengalami peningkatan kinerja keuangan,

korporasi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 masing-

beban korporasi Jawa Tengah dalam membayar utang

masing tercatat sebesar 2,61% dan 5,68%, meningkat

pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan III 2017 yang sebesar 1,55%

dibandingkan triwulan III 2016. Rasio beban utang

dan 3,33%. Hal tersebut juga sejalan dengan indikator

korporasi (debt service ratio) korporasi Jawa Tengah

7

asset turnover yang naik menjadi 0,20 di triwulan IV

pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 3,71; meningkat

30%

22%

25%

20%

20%

18%

15%

16%

10%

14%

5%

12% 10%

0% I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

II

2016

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

ASSET TURNOVER

III

IV

2016

INVENTORY TURNOVER


Grafik 4.4 Perkembangan Asset Turnover Korporasi Jawa Tengah


Grafik 4.5 Perkembangan Inventory Turnover Korporasi Jawa Tengah

2,4

1,3

2,3

1,2

2,2

1,1

2,1

1,0

2,0 1,9

0,9

1,8

0,8

1,7 1,6

0,7

1,5

0,6 I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

III

IV

2016

TA/TL

I

II

III

IV

I

2014

II

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016

DER


Grafik 4.6 Perkembangan TA/TL Jawa Tengah

Grafik 4.7 Perkembangan DER Jawa Tengah 6. Analisis kinerja korporasi Jawa Tengah menggunakan data 3 korporasi terbuka di Jawa Tengah. 7. Indikator ini mencerminkan rasio penjualan terhadap total aset yang menunjukkan tingkat produktivitas dari sisi kemampuan korporasi dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. 8. Indikator ini mencerminkan rasio penjualan terhadap persediaan yang menunjukkan tingkat produktivitas dari sisi perputaran persediaan korporasi

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015 DSR

I

II

III

IV

I

II

2016

III

IV

dibandingkan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 9

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

CURRENT RATIO

ICR

Grafik 4.8 Perkembangan DSR dan ICR Korporasi Jawa Tengah

Grafik 4.9 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah

lapangan usaha ini juga disertai dengan perbaikan

0,44 . Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan

kualitas kreditnya. Non Performing Loan (NPL) sebagai

korporasi Jawa Tengah dalam membayar bunga juga

indikator kualitas kredit pada lapangan usaha pertanian

cenderung menurun pada triwulan IV 2016. Rasio

tercatat sebesar 9,93% pada triwulan I 2017 atau

Interest Coverage Ratio (ICR) menunjukkan penurunan

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang

menjadi sebesar 1,60 pada triwulan IV 2016 dari 2,88

sebesar 11,26%.

10

pada triwulan III 2016.

Sebagaimana kondisi pada lapangan usaha pertanian,

4.1.1.3. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha Utama Jawa Tengah Triwulan I 2017 Tren pertumbuhan di awal tahun yang melambat mampu ditahan oleh

peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang meningkat pada triwulan I 2017 juga diiringi oleh peningkatan penyaluran kredit sektor industri pengolahan. Pada triwulan laporan, lapangan

kinerja lapangan usaha

usaha industri pengolahan tumbuh meningkat menjadi

utama agar tidak melambat lebih dalam. Hal

4,11% (yoy) dari 3,43% (yoy) di triwulan IV 2016.

tersebut juga didukung oleh fungsi intermediasi

Sejalan dengan hal tersebut, kredit sektor industri

perbankan pada lapangan-lapangan usaha utama Jawa

pengolahan pada triwulan laporan juga mengalami

Tengah yang mengalami peningkatan pada triwulan I

peningkatan menjadi 4,33% (yoy) dari 1,37% (yoy) di

2017. Sementara itu, kualitas kredit pada lapangan-

triwulan sebelumnya. Sementara itu, kualitas kredit

lapangan usaha utama Jawa Tengah pada triwulan

sektor tersebut mengalami penurunan di triwulan I

laporan menunjukkan perkembangan yang beragam.

2017. NPL sektor industri pengolahan pada triwulan

Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan I 2017 disertai dengan peningkatan

laporan tercatat sebesar 4,57% atau meningkat dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebesar 3,81%.

pertumbuhan kredit sektor pertanian. Pada triwulan

40%

laporan, lapangan usaha pertanian tumbuh sebesar

30%

9,42% (yoy), atau meningkat dari triwulan sebelumnya

20%

10%

10%

6%

yang sebesar 8,75% (yoy). Pertumbuhan kredit sektor

16%

YOY

14% 12%

8%

pertanian pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan menjadi 23,75% (yoy) dari 12,99% (yoy) di triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja pada

4%

0% I

-10%

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI PERTANIAN PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

NPL SEKTOR PERTANIAN - SKALA KANAN

Grafik 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risiko Sektor Pertanian 9 . DSR: Cicilan pokok + bunga / EBITDA 10. ICR: EBIT / biaya bunga. Threshold ICR yang aman adalah di atas 1,5

71



I 2% 2017 0%


72


30%

6%

YOY

25%

5%

20%

4%

15%

3%

10%

2%

5%

40% YOY

4%

30%

3% 20% 2% 10%

0%

1%

1%

5%

0% I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN NPL SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Grafik 4.11 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan Risiko Sektor Industri Pengolahan

0%

0%

I 2017

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN NPL SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - SKALA KANAN

Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan

dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

besar dan eceran cenderung stabil pada triwulan I

triwulan I 2017 yang tercatat sebesar 125,70; lebih

2017. Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha

rendah dibandingkan rata-rata IKK triwulan

perdagangan besar dan eceran pada triwulan laporan

sebelumnya yang tercatat sebesar 126,99. Hal ini juga

tercatat sebesar 5,19% (yoy), cenderung stabil

sejalan dengan perlambatan kredit konsumsi

dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebesar 5,20%

Tengah yang tercatat sebesar 8,76% (yoy) pada

(yoy). Kredit sektor perdagangan besar dan eceran pada

triwulan I 2017, lebih rendah dibandingkan triwulan

triwulan I 2017 tumbuh melambat menjadi sebesar

sebelumnya yang sebesar 9,11% (yoy).

14,70% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar

11

Jawa

20,60% (yoy). Sementara itu, meskipun masih dalam

4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/ Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

batas toleransi yang diperkenankan, kualitas kredit di

Pertumbuhan DPK RT Jawa Tengah pada triwulan I

sektor ini mengalami pemburukan dengan tingkat NPL

2017 meningkat dibandingkan triwulan IV 2016.

sebesar 3,80% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan

DPK RT pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar

sebelumnya yang sebesar 3,32%.

11,98% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan

4.1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan I 2017

lalu yang tercatat sebesar 11,03% (yoy). Sejalan dengan pola historisnya, sektor RT masih mendominasi pangsa DPK perbankan. Meski demikian, pangsa DPK

4.1.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

RT pada triwulan I 2017 mengalami penurunan

Kerentanan pada sektor rumah tangga di triwulan I

dibandingkan triwulan IV 2016 menjadi 71,57% dari

2017 cenderung meningkat sejalan dengan

sebesar 75,23%.

perlambatan kinerja perekonomian. Perlambatan tersebut sejalan dengan pola musiman pertumbuhan ekonomi yang kembali ternormalisasi setelah

Peningkatan pertumbuhan DPK RT pada triwulan I 2017 didorong oleh peningkatan pertumbuhan

mengalami peningkatan di akhir tahun. Hasil Survei

pada seluruh komponen. Pada triwulan laporan,

Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia

deposito RT pada triwulan laporan tercatat mengalami

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa optimisme

pertumbuhan sebesar 9,17% (yoy) atau meningkat dari

konsumen terhadap kondisi ekonomi Jawa Tengah

triwulan IV 2016 yang sebesar 8,30% (yoy).

pada triwulan I 2017 cenderung menurun

Pertumbuhan tabungan RT pada triwulan laporan

dibandingkan triwulan IV 2016. Hal tersebut tercermin

tercatat sebesar 14,14% (yoy) atau meningkat 11.

Berdasarkan lokasi proyek

30

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

%, YOY

25 20 15 10 5 0

I

II III 2013

IV

I TOTAL

II III 2014

IV

I

DPK PERSEORANGAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

DPK NON PERSEORANGAN

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

PERSEORANGAN

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

NON PERSEORANGAN

Grafik 4.13 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

Grafik 4.14 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

Tabel 4.1. Pengelompokkan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

penyaluran kredit RT pada triwulan laporan

PENGELOMPOKAN NOMINAL TABUNGAN

PANGSA NOMINAL

PANGSA DEPOSAN

0 - 100

48,70%

99,26%

100 - 500

27,08%

0,67%

5,90%

0,04%

18,33%

0,03%

500 - 1 M >1 M

mengalami perlambatan dibandingkan triwulan IV 2016. Pertumbuhan kredit RT pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 8,76% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 13,21% (yoy). Sementara itu, giro RT masih mengalami kontraksi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Pertumbuhan giro RT pada triwulan I 2017 tercatat sebesar -0,03% (yoy) atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,52% (yoy). Sejalan dengan pola historisnya, preferensi RT dalam menyimpan uangnya masih didominasi oleh tabungan dan deposito dengan porsi masing-masing sebesar 64,45% dan 32,36% pada triwulan I 2017.

9,11% (yoy). Perlambatan tersebut tertutama didorong oleh perlambatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Pada triwulan laporan, pertumbuhan KPR tercatat sebesar 4,27% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 5,19% (yoy). Pertumbuhan KKB tercatat sebesar 1,26% (yoy) pada triwulan I 2017 atau melambat dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 4,18% (yoy). Sesuai dengan pola historisnya, pangsa kredit RT masih didominasi oleh Kredit Multiguna yang kemudian diikuti oleh Kredit Pemilikan

Sejalan dengan pola historisnya, ditinjau berdasarkan

Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

kelompok nilainya, terlihat bahwa ketergantungan

Pangsa Kredit Multiguna pada triwulan laporan tercatat

p e r b a n k a n J a w a Te n g a h t e r h a d a p d e p o s a n

sebesar 26,42% sementara KPR dan KKB masing-

perseorangan dengan nilai besar masih tinggi pada

masing tercatat sebesar 24,04% dan 11,53%.

triwulan I 2017. Hal tersebut tercermin dari 0,03% deposan perseorangan dengan nilai tabungan di atas Rp 1 Miliar menguasai hingga 18,33% tabungan perseorangan di Jawa Tengah.

73



Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di triwulan I 2017, kualitas kredit RT Jawa Tengah di triwulan laporan juga cenderung memburuk untuk sebagian besar kategori kredit RT. Pemburukan

4.1.2.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

kualitas kredit tersebut tercermin dari peningkatan

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan

rasio NPL yang utamanya terjadi pada kelompok KPR

ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2017,

Tipe 21, KPA Tipe 21, dan KPR Tipe di atas 70.


74


50

200

%, YOY

100% 90%

40

150

80% 70%

30

100

50% 40%

20

50

30% 20%

10

0

10% 0%

0 I -10

60%

II III 2013 TOTAL

IV

I KPR

II III 2014 KKB

IV

I

II III 2015

PERLENGKAPAN RT - SKALA KANAN

IV

I

II III 2016

MULTIGUNA

IV

I

I -50 2017

II III 2013

LAINNYA

Grafik 4.15 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

IV

KPR

I

KKB

II III 2014

IV

I

II III 2015

PERLENGKAPAN RT - SKALA KANAN

IV

I

MULTIGUNA

II III 2016

IV

I 2017

LAINNYA

Grafik 4.16 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

Tabel 4.2. Perkembangan NPL Kredit RT Jawa Tengah Per Kategori 2015

KATEGORI RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

1,61%

1,75%

1,89%

1,50%

1,95%

2,08%

2,56%

2,23%

2,68%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70

2,32%

2,43%

2,41%

1,85%

1,91%

1,83%

1,85%

1,52%

1,70%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70

3,03%

3,01%

3,11%

2,78%

2,76%

2,83%

2,98%

2,50%

2,97%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21

0,63%

0,51%

0,56%

0,11%

0,29%

5,31%

1,92%

0,04%

1,63%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70

2,61%

2,23%

2,74%

3,23%

3,50%

2,27%

2,04%

3,00%

2,43%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70

5,84%

12,91% 12,99% 10,80% 6,73%

4,64%

6,81%

3,94%

3,37%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)

4,19%

4,36%

3,77%

3,95%

4,33%

4,59%

4,37%

3,34%

4,29%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT

0,67%

0,77%

0,83%

0,75%

0,73%

0,63%

0,78%

0,77%

0,75%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR

1,88%

1,94%

1,91%

1,82%

1,88%

2,38%

2,17%

1,89%

1,92%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH

1,52%

1,13%

0,61%

0,95%

1,16%

0,70%

1,04%

1,80%

1,30%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

0,55%

0,54%

0,67%

1,96%

2,27%

2,10%

2,23%

0,40%

0,37%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA

1,54%

1,47%

1,98%

2,31%

6,75%

6,48%

2,59%

1,76%

1,09%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK

1,02%

0,97%

0,43%

0,14%

0,23%

0,27%

0,90%

0,31%

0,95%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI

8,06%

11,63% 9,08%

7,45%

5,52%

2,08%

2,97%

3,09%

4,29%

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA

4,19%

1,50%

1,66%

1,28%

1,10%

1,05%

1,02%

0,85%

2,22%

RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA

1,05%

1,16%

1,15%

0,99%

1,04%

1,04%

1,05%

1,02%

0,85%

RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN

1,46%

1,20%

1,23%

1,17%

0,91%

0,85%

0,75%

0,56%

0,57%

BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA

0,44%

0,48%

0,47%

0,47%

0,53%

0,51%

0,55%

0,47%

0,51%

4.2. Kondisi Umum Perbankan12 Jawa Tengah Sejalan dengan perlambatan perekonomian Jawa

2017. Total aset perbankan Jawa Tengah tercatat

Tengah di triwulan I 2017, indikator utama kinerja

mengalami pertumbuhan sebesar 13,04% (yoy) pada

perbankan di Jawa Tengah menunjukkan kinerja

triwulan laporan, atau melambat dibandingkan

yang melambat dibandingkan triwulan IV 2016.

triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 13,32% (yoy).

Pertumbuhan aset perbankan Jawa Tengah pada

Total aset bank umum di Jawa Tengah pada triwulan I

triwulan I 2017 melambat dibandingkan triwulan IV

2017 tercatat sebesar Rp331,54 triliun. Meski

2016. Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan aset,

melambat, laju pertumbuhan aset perbankan Jawa

pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah juga

Tengah pada triwulan laporan tercatat masih lebih

melambat dibandingkan triwulan lalu. Sementara itu,

tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Pulau

laju pertumbuhan DPK Jawa Tengah pada triwulan I

Jawa. Pencapaian pertumbuhan aset perbankan Jawa

2017 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tengah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan aset nasional yang tercatat sebesar

Secara tahunan, total aset perbankan Jawa Tengah mengalami pertumbuhan melambat pada triwulan I 12. Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank

10,39% (yoy) pada triwulan laporan.

Secara tahunan, total aset perbankan Jawa

Berbeda dengan kondisi yang terjadi pada

Tengah mengalami pertumbuhan melambat pada

indikator aset, pertumbuhan DPK perbankan

triwulan I 2017. Total aset perbankan Jawa Tengah

Jawa Tengah pada triwulan I 2017 mengalami

tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13,04%

pertumbuhan yang meningkat. Pada triwulan I

(yoy) pada triwulan laporan, atau melambat

2017, DPK tumbuh sebesar 12,78% (yoy) atau

dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar

meningkat dibandingkan triwulan IV 2016 yang

13,32% (yoy). Total aset bank umum di Jawa Tengah

tercatat sebesar 11,21% (yoy). Posisi DPK pada triwulan

pada triwulan I 2017 tercatat sebesar Rp331,54 triliun.

laporan tercatat sebesar Rp245,78 triliun. Komposisi

Meski melambat, laju pertumbuhan aset perbankan Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat masih lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pencapaian pertumbuhan aset perbankan Jawa Tengah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan aset nasional yang tercatat sebesar 10,39% (yoy) pada triwulan laporan.

DPK Jawa Tengah relatif sama dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan porsi utama berupa tabungan (48,66%), diikuti oleh deposito (36,77%) dan giro (14,57%). Dibandingkan nilai DPK nasional yang sebesar Rp4.916,67 triliun atau tumbuh sebesar 10,02% (yoy) pada triwulan laporan, pertumbuhan DPK di Jawa Tengah secara tahunan tumbuh lebih

Sejalan dengan pertumbuhan aset yang

tinggi. Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa,

melambat, fungsi intermediasi perbankan Jawa

pertumbuhan DPK Jawa Tengah pada triwulan I 2017

Tengah yang tercermin melalui penyaluran kredit

juga cenderung masih lebih tinggi.

juga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan lalu. Pada triwulan I 2017, kredit perbankan Jawa Tengah tumbuh 9,12% (yoy), melambat

Loan to deposit ratio (LDR) perbankan Jawa Tengah pada triwulan I 2017 mengalami


penurunan. LDR pada triwulan laporan tercatat

9,25% (yoy). Total kredit perbankan Jawa Tengah pada

sebesar 96,74%, menurun dari triwulan IV 2016 yang

triwulan ini tercatat sebesar Rp237,77 triliun.

tercatat sebesar 98,48%. Meskipun mengalami

Pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah pada

penurunan pada triwulan laporan, angka LDR

triwulan laporan juga lebih rendah dibandingkan

perbankan Jawa Tengah tersebut masih lebih tinggi

pertumbuhan kredit nasional yang tercatat sebesar

dibandingkan LDR nasional yang tercatat sebesar

9,26% (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan

89,55%. Tingkat LDR perbankan Jawa Tengah pada

kredit perbankan Jawa Tengah masih tercatat cukup

triwulan I 2017 juga merupakan yang tertinggi di Pulau

tinggi bila dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Jawa. 30

25 %, YOY

%, YOY

25

20

20 15 15 10 10 5

5 0

0 I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

JAWA BARAT

I

II III 2014 JAWA TIMUR

IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV BANTEN

I

II III 2016 DKI JAKARTA

Grafik 4.17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

IV

I 2017

NASIONAL

I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

JAWA BARAT

I


IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

BANTEN

I

II III 2016

DKI JAKARTA

Grafik 4.18 Perbandingan Laju Pertumbuhan DPK Perbankan Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

IV

I 2017

NASIONAL

75




76


30

120

%, YOY

25

100

20

80

15

60

10

40

5

20

0

0 I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

I

JAWA BARAT

II III 2014

IV

JAWA TIMUR

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

I

II III 2016 DKI JAKARTA

BANTEN

IV

I 2017

NASIONAL

Grafik 4.19 Perbandingan Laju Pertumbuhan Kredit Perbankan Beberapa Provinsi di Pulau Jawa 350

%

I

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

I

JAWA BARAT

II III 2014

IV

JAWA TIMUR

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

I

BANTEN

II III 2016

DKI JAKARTA

IV

I 2017

NASIONAL

Grafik 4.20 Perbandingan LDR Perbankan Beberapa Provinsi di Pulau Jawa %, YOY 107

25 %, YOY

RP TRILIUN

300

105

20 250

103 15

200

101 150

10

99

100 5

50 0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014 ASET

IV

I DPK

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

0

97

I

II III 2013

IV

II III 2014 ASET

KREDIT

Grafik 4.21 Perkembangan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa Tengah

I

IV DPK

I KREDIT

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

95

LDR - SKALA KANAN

Grafik 4.22 Pertumbuhan Tahunan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa Tengah

4.2.1. Perkembangan Bank Umum 4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank Sejalan dengan perlambatan kinerja perbankan

kas turun menjadi 666 dan 99 kantor, dari sebelumnya

Jawa Tengah di triwulan I 2017, jumlah jaringan

671 dan 107 kantor di triwulan IV 2016. Sedangkan,

kantor bank umum di Jawa Tengah pada periode

jumlah kantor cabang bank swasta nasional bertambah

yang sama juga mengalami penurunan

sebanyak 2 kantor menjadi 188 kantor pada triwulan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan

laporan.

laporan, jumlah kantor bank umum di Jawa Tengah berjumlah 3.303 kantor atau menurun dibandingkan

Berbeda dengan bank pemerintah daerah dan bank

triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.318

swasta nasional, jumlah kantor kelompok bank

kantor. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok

pemerintah serta bank asing dan campuran mengalami

bank pemerintah daerah dan bank swasta nasional.

peningkatan pada triwulan I 2017. Pada bank

Pada kelompok bank pemerintah daerah, penurunan

pemerintah, peningkatan jumlah kantor terjadi pada

jumlah terutama terjadi pada kantor cabang pembantu

kantor cabang, kantor cabang pembantu13, dan kantor

yang turun menjadi 340 dari sebelumnya 359 kantor

kas. Pada bank asing dan campuran, peningkatan

pada triwulan IV 2016. Pada kelompok bank swasta

jumlah kantor terjadi pada kantor cabang dan kantor

nasional, jumlah kantor cabang pembantu dan kantor

cabang pembantu.

13. Termasuk BRI Unit

Tabel 4.3. Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status Kepemilikan di Jawa Tengah 2015

KETERANGAN

I

II

2016 III

IV

I

II

2017 III

IV

I

BANK KONVENSIONAL JUMLAH BANK UMUM

54

54

54

54

54

54

54

55

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JUMLAH KANTOR BANK UMUM

3,357

3,342

3,342

3,333

3,341

3,340

3.346

3.318

3.303

BANK PEMERINTAH

1,938

1,916

1,940

1,941

1,944

1,944

1.946

1.974

1.983

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

80

80

80

80

80

80

89

92 1.666

JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG KANTOR CABANG PEMBANTU

1)

55

1,619

1,629

1,652

1,652

1,654

1,654

1.654

1.664

KANTOR KAS

239

207

208

209

210

210

212

221

225

BANK PEMERINTAH DAERAH

306

312

311

313

322

324

324

359

340

KANTOR PUSAT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

44

45

45

45

45

45

45

49

49

KANTOR CABANG PEMBANTU

117

119

119

120

122

122

122

149

130

KANTOR KAS

145

147

146

147

154

156

156

160

160

1,092

1,093

1,070

1,058

1,054

1,051

1.055

964

953

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KANTOR CABANG

195

194

194

193

197

197

198

186

188


KANTOR CABANG

BANK SWASTA NASIONAL KANTOR PUSAT

813

812

790

774

765

756

765

671

666

KANTOR KAS

84

87

86

91

92

98

92

107

99

BANK ASING DAN BANK CAMPURAN

21

21

21

21

21

21

21

21

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

14

14

14

14

14

14

19


6

6

7

7

7

7

7

7

8

KANTOR KAS

1

1

-

-

-

-

-

-

-

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG

1) Termasuk BRI UNIT

4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan DPK Peningkatan pertumbuhan DPK pada triwulan I

Pertumbuhan deposito perbankan Jawa Tengah

2017 didorong oleh peningkatan pertumbuhan

pada triwulan laporan tercatat sebesar 13,23%

seluruh komponennya. Peningkatan pertumbuhan

(yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2016

DPK tersebut didorong oleh seluruh komponennya,

yang sebesar 12,09% (yoy). Peningkatan

yaitu tabungan, deposito, dan giro.

pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan deposito penduduk

Komponen DPK yang berupa tabungan pada triwulan I 2017 tumbuh sebesar 14,60% (yoy) dari 13,11% (yoy) pada triwulan IV 2016. Peningkatan pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan tabungan penduduk perseorangan yang tumbuh sebesar 14,13% (yoy) dari 13,22% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan

perseorangan yang tumbuh sebesar 9,19% (yoy) dari 8,31% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan deposito penduduk perseorangan tersebut memberikan dorongan yang cukup besar kepada pertumbuhan deposito secara keseluruhan sejalan dengan pangsanya yang besar, yakni 62,93% dari keseluruhan deposito perbankan Jawa Tengah.

tabungan penduduk perseorangan tersebut memberikan dorongan yang besar kepada

Pertumbuhan giro perbankan Jawa Tengah pada

pertumbuhan tabungan secara keseluruhan sejalan

triwulan I 2017 tercatat sebesar 6,12% (yoy) atau

dengan dominasinya yang signifikan terhadap

meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV

keseluruhan tabungan perbankan Jawa Tengah, yakni

2016

62,93% dari keseluruhan tabungan perbankan Jawa

Peningkatan pertumbuhan giro Jawa Tengah tersebut

Tengah.

terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan

yang tercatat sebesar 1,92% (yoy).

77




78


250 RP TRILIUN

35 %, YOY 30

200

25

150

20 15

100

10

50 0

5 0

I

II III 2013

IV

I

II III 2014 GIRO

IV

I

TABUNGAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

DEPOSITO

I -5

II III 2013

IV

I

II III 2014 DPK

IV

I

DEPOSITO

II III 2015 TABUNGAN

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

GIRO

Grafik 4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum di Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.24 Pertumbuhan Tahunan DPK Perbankan Umum di Provinsi Jawa Tengah

giro penduduk bukan lembaga keuangan yang tercatat

11,98% (yoy), meningkat dari triwulan lalu yang

sebesar 18,10% (yoy) dari 5,79% (yoy) pada triwulan

tumbuh sebesar 11,04% (yoy).

lalu. Pangsa giro penduduk bukan lembaga keuangan terhadap keseluruhan giro di Jawa Tengah tercatat sebesar 36,51% pada triwulan laporan.

Sejalan dengan sektor swasta, pertumbuhan DPK sektor pemerintah juga mengalami peningkatan pada triwulan I 2017 meskipun masih berada

Sejalan dengan pola historisnya, sebagian besar

dalam tren kontraksi sebagaimana triwulan lalu.

DPK dimiliki oleh kelompok penduduk dengan

DPK sektor pemerintah mengalami pertumbuhan

porsi sebesar 99,45%. Nasabah sektor swasta tercatat

sebesar -3,89% (yoy) pada triwulan I 2017, atau

mendominasi kepemilikan DPK pada kelompok

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

penduduk yaitu dengan komposisi 88,74%.

tercatat sebesar -18,75% (yoy). Peningkatan ini sejalan

Sementara, nasabah sektor pemerintah tercatat

dengan pola musiman realisasi belanja pemerintah

sebesar 11,26% terhadap keseluruhan DPK kelompok

yang cenderung melambat di awal tahun.

penduduk.

Ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap

Berdasarkan kepemilikan, peningkatan pertumbuhan DPK pada triwulan I 2017 terutama didorong oleh golongan nasabah penduduk sektor swasta. Pada triwulan laporan, DPK nasabah penduduk sektor swasta tumbuh sebesar 14,79% (yoy), atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang

deposan besar pada triwulan laporan tercatat masih cukup tinggi. Dari hasil pengelompokkan DPK berdasarkan nilainya, terlihat bahwa rekening dengan nilai DPK di atas Rp 1 miliar hanya dimiliki oleh 0,09% penduduk di Jawa Tengah, namun demikian porsi kepemilikan tersebut memiliki pangsa sebesar 43,84% dari total DPK perbankan di Jawa Tengah.

tercatat sebesar 14,03% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh DPK penduduk perseorangan,

4.2.1.3. Penyaluran Kredit

yang memiliki pangsa terbesar sebesar 71,23% dari

Laju pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah

keseluruhan DPK. Komponen tersebut tumbuh sebesar

mengalami perlambatan pada triwulan I 2017. Kredit perbankan pada triwulan laporan tercatat mengalami

Tabel 4.4. Pengelompokkan DPK Berdasarkan Nilainya DPK

Nominal DPK (Rp Miliar)

Jumlah Rekening

Persentase Nominal

Persentase Rekening

0 - 100

67,464

26,342,058

27.45%

98.86%

100 - 500

52,499

255,740

21.36%

0.96%

500 - 1 M

18,067

24,114

7.35%

0.09%

>1 M

107,754

22,901

43.84%

0.09%

TOTAL

245,783

26,644,813

100.00%

100.00%

pertumbuhan sebesar 9,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 9,25% (yoy). Laju pertumbuhan kredit tersebut juga lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan kredit nasional yang tercatat sebesar 9,26% (yoy).

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran

dengan pangsanya yang cukup besar yakni 19,30%.

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan

Sektor pertanian juga mengalami perlambatan

laporan masih didominasi oleh sektor

pertumbuhan kredit pada triwulan laporan meskipun

Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa

tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan kredit sektor

33,08% dari total kredit. Sektor utama daerah lainnya,

pertanian pada triwulan laporan tercatat sebesar

yaitu Industri Pengolahan, juga memiliki pangsa kredit

11,55% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV

signifikan sebesar 19,30%. Sementara itu, sektor

2016 yang sebesar 11,58% (yoy). Sementara,

pertanian hanya memiliki pangsa sebesar 2,91% dari

peningkatan laju pertumbuhan kredit Jawa Tengah

total kredit meskipun sektor tersebut merupakan

untuk sektor perdagangan besar dan eceran cukup

penyumbang terbesar ketiga bagi PDRB Jawa Tengah.

menahan tren perlambatan pertumbuhan kredit di triwulan laporan. Laju pertumbuhan kredit sektor

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan,

perdagangan meningkat menjadi 8,29% (yoy) pada

penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan laporan, dari 8,23% (yoy) pada triwulan

triwulan I 2017 masih didominasi oleh kredit

sebelumnya.

modal kerja dengan pangsa 52,77%. Sementara itu, kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan

D i t i n j a u b e rd a s a r k a n j e n i s p e n g g u n a a n ,

kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing

perlambatan kredit perbankan Jawa Tengah pada

sebesar 30,31% dan 16,92% dari total kredit.

triwulan I 2017 didorong oleh kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi pada triwulan

Berdasarkan sektor ekonominya, perlambatan

laporan tumbuh sebesar 13,34% (yoy), atau melambat

kredit Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terutama

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

didorong oleh sektor industri pengolahan. Laju

sebesar 16,07% (yoy). Kredit modal kerja juga

pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan

mengalami perlambatan menjadi sebesar 8,27% (yoy)

melambat menjadi sebesar 6,42% (yoy) pada triwulan I

atau melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang

2017, setelah sebelumnya tumbuh 10,98% (yoy) pada

sebesar 8,49% (yoy). Sedangkan, kredit konsumsi pada

triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut cukup

triwulan laporan tumbuh sebesar 8,36% (yoy),

signifikan mendorong perlambatan penyaluran kredit

meningkat dibandingkan triwulan lalu yang sebesar

perbankan Jawa Tengah secara keseluruhan, sejalan

7,07% (yoy).

90

100 %, YOY

RP TRILIUN

80 80

70 60

60

50 40

40

30 20

20

10 -

0 I

II III 2013

IV

PERTANIAN

I

II III 2014

IV

INDUSTRI PENGOLAHAN

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

Grafik 4.25 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor di Provinsi Jawa Tengah

I

-20

II III 2013

IV

PERTANIAN

I

II III 2014

IV

INDUSTRI PENGOLAHAN

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017


Grafik 4.26Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor di Provinsi Jawa Tengah

79




80


140

50 %, YOY

RP TRILIUN

120

40 100

30

80 60

20

40

10

20

0

0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014 MODAL KERJA

IV

I

INVESTASI

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

KONSUMSI

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

MODAL KERJA

Grafik 4.27 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

I

II III 2015

INVESTASI

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

KONSUMSI

Grafik 4.28 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

data triwulan I 2017, mayoritas debitur kredit di atas Rp 1 Miliar merupakan golongan debitur sektor swasta bukan lembaga keuangan.

52,77% 16,92% 30,31%

4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum MODAL KERJA INVESTASI KONSUMSI

Grafik 4.29 Komposisi Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pengelompokkan nilai, dapat terlihat bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki pangsa sebesar 49,11% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Sementara kredit di atas Rp 1 Miliar memiliki pangsa sebesar 45,96% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal Ini menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata. Namun ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan nominal kreditnya, penyaluran kredit di Jawa Tengah

Suku bunga simpanan perbankan secara umum mengalami mengalami penurunan pada triwulan I 2017 kecuali untuk kategori giro. Suku bunga simpanan dalam bentuk deposito mengalami penurunan di triwulan laporan menjadi 6,02% dari 6,05% pada triwulan IV 2016. Sementara itu, suku bunga tabungan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Suku bunga tabungan pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,33%; menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,34%. Sedangkan suku bunga giro mengalami peningkatan menjadi 2,51% pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 2,09%.

sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan

Sejalan dengan penurunan suku bunga simpanan,

nominal kredit di atas Rp 1 Miliar. Hal tersebut terlihat

suku bunga pinjaman pada triwulan I 2017 juga

dari 0,66% debitur di atas Rp 1 Miliar memiliki pangsa nominal kredit hingga mencapai 45,96% dari keseluruhan nominal kredit Jawa Tengah. Berdasarkan Tabel 4.5. Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Nilainya Jumlah Rekening

Persentase Rekening

KREDIT

Nominal Kredit (Miliar Rp)

0 - 100

60.084

3.076.146

25,27%

88,89%

100 - 500

56.690

341.891

23,84%

9,88%

500 - 1 M

11.722

19.863

4,93%

0,57%

>1 M

109.275

22.745

45,96%

0,66%

TOTAL

237.771

3.460.645

100,00%

100,00%

Persentase Nominal

mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV 2016. Penurunan suku bunga pinjaman pada triwulan laporan terjadi pada seluruh jenis penggunaan. Suku bunga kredit modal kerja pada triwulan ini tercatat sebesar 11,49%; atau menurun dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 11,58%. Suku bunga kredit investasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 11,29%; atau menurun dibandingkan triwulan lalu

3,5

% 9

%

14 %

3 8

2,5

13

2 7

1,5

12

1

6

0,5 0

5 I

II III 2013

IV

I

GITO

II III 2014

IV

TABUNGAN

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

DEPOSITO - SKALA KANAN

11

I

II III 2013

IV

I

II III 2014 MODAL KERJA

IV

I

II III 2015

INVESTASI

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

KONSUMSI

Grafik 4.30 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umum di Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.31 Perkembangan Suku Bunga Pinjaman Bank Umum di Provinsi Jawa Tengah

yang tercatat sebesar 11,49%. Sejalan dengan kredit

triwulan IV 2016, yakni menjadi sebesar 11,97% dari

modal kerja dan kredit investasi, suku bunga kredit

12,12%. Suku bunga kredit sektor industri pengolahan

konsumsi pada triwulan laporan juga mengalami

juga mengalami penurunan pada triwulan laporan

penurunan menjadi 12,80% dari 12,92% pada

menjadi sebesar 10,44% dari 10,48% pada triwulan

triwulan sebelumnya.

lalu. Sedangkan suku bunga kredit sektor pertanian pada triwulan laporan tercatat sebesar 10,81% atau

Secara umum, tren penurunan suku bunga ini

relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan penguatan kerangka kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dengan memperkenalkan suku bunga kebijakan baru,

4.2.1.5. Kualitas Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum

yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang akan

Sejalan dengan perlambatan kinerja

menggantikan BI Rate yang saat ini berlaku sebagai

perekonomian, kualitas kredit Jawa Tengah pada

suku bunga kebijakan. Kerangka kebijakan moneter

triwulan I 2017 mengalami penurunan

yang baru tersebut sudah sudah berlaku sejak tanggal

dibandingkan triwulan sebelumnya. Non

19 Agustus 2016.

Performing Loan (NPL) sebagai indikator kualitas kredit yang disalurkan perbankan pada triwulan laporan

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan suku

tercatat sebesar 3,06% atau meningkat dibandingkan

bunga kredit Jawa Tengah pada triwulan I 2017

triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 2,84%. Angka

terjadi pada hampir seluruh sektor. Suku bunga

tersebut juga lebih tinggi dibandingkan NPL nasional

kredit sektor perdagangan besar dan eceran pada

yang tercatat sebesar 3,02% pada triwulan laporan.

triwulan I 2017 mengalami penurunan dibandingkan

Penurunan kualitas kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terjadi pada seluruh

16 % 15

jenis penggunaannya. Rasio NPL kredit modal kerja

14

pada triwulan I 2017 tercatat mengalami peningkatan

13 12

menjadi 3,98% dari 3,81% di triwulan IV 2016 . Rasio

11

NPL kredit investasi juga meningkat menjadi 3,58% dari

10

2,99% pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan

9 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV


I

II III 2015

IV

I

INDUSTRI PENGOLAHAN

Grafik 4.32 Perkembangan Suku Bunga Sektor Utama Provinsi Jawa Tengah

II III 2016 PERTANIAN

IV

I 2017

81



kredit modal kerja dan kredit investasi, rasio NPL kredit konsumsi juga tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,16% dari 1,04% pada triwulan lalu.


82


6

6

%

5

5

4

4

3

3

2

2

1

I

II III 2013

IV

NPL KREDIT TOTAL

I

II III 2014

PERTANIAN

IV

I

II III 2015

INDUSTRI PENGOLAHAN

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

%

1

I

II III 2013


IV

NPL TOTAL

I

II III 2014

IV

NPL KREDIT INVESTASI

I

II III 2015

IV

I

NPL KREDIT MODAL KERJA

II III 2016

IV

I 2017

NPL KREDIT KONSUMSI

Grafik 4.33 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektor di Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.34 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan sektor ekonominya, penurunan kualitas

Laju pertumbuhan DPK perbankan syariah Jawa

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan I 2017

Tengah mengalami peningkatan pada triwulan I

terutama didorong oleh sektor industri pengolahan

2017. Pada triwulan laporan, DPK perbankan syariah

serta perdagangan besar dan eceran. NPL sektor

Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar

perdagangan besar dan eceran pada triwulan laporan

27,05% (yoy); atau meningkat dibandingkan triwulan

tercatat sebesar 4,21%; atau meningkat dari triwulan

sebelumnya yang sebesar 23,38% (yoy). Dibandingkan

lalu yang sebesar 3,87%. NPL sektor industri

provinsi lainnya di Pulau Jawa, laju pertumbuhan DPK

pengolahan juga mengalami kenaikan dari 3,64%

perbankan syariah Jawa Tengah pada triwulan I 2017

pada triwulan IV 2016 menjadi 3,87% pada triwulan I

merupakan yang tertinggi.

2017. Meski pertumbuhan DPK meningkat di triwulan I 2017, pertumbuhan pembiayaan perbankan

4.3. Perkembangan Perbankan Syariah

syariah Jawa Tengah pada triwulan laporan

Indikator kinerja industri perbankan syariah

melambat menjadi sebesar 12,81% (yoy) dari

P r o v i n s i J a w a Te n g a h m e n u n j u k k a n

16,01% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Angka

perkembangan yang bervariasi pada triwulan I

t e r s e b u t j u g a c e n d e r u n g l e b i h re n d a h b i l a

2017. Pertumbuhan aset perbankan syariah di

dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa.

triwulan I 2017 mencatatkan perlambatan menjadi

Dalam periode yang sama, laju pertumbuhan

21,51% (yoy) dari sebesar 34,89% (yoy) pada

pembiayaan syariah di Provinsi Banten tercatat sebesar

triwulan IV 2016. Meski melambat, angka tersebut

13,20% (yoy) sementara DKI Jakarta sebesar 14,65%

masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset

(yoy). Pertumbuhan DPK perbankan syariah Jawa

perbankan syariah nasional yang sebesar 20,81% (yoy).

Tengah pada triwulan laporan juga tercatat lebih

50

60

%, YOY

%, YOY

50

40

40

30

30 20

20 10

10

0 I

-10

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

JAWA BARAT

I


IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

BANTEN

I

II III 2016

DKI JAKARTA

IV

I 2017

NASIONAL

Grafik 4.35 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Pulau Jawa

0 I

-10

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

JAWA BARAT

I


IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

BANTEN

IV

I

II III 2016

DKI JAKARTA

IV

NASIONAL

Grafik 4.36 Perbandingan Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah di Pulau Jawa

I 2017

70

160

%, YOY

%

140

60

120

50

100 40

80 30

60

20

40

10

20 0

0

I -10

II III 2013

JAWA TENGAH

IV

JAWA BARAT

I


IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

BANTEN

I

II III 2016

DKI JAKARTA

IV

I 2017

I

II III 2013

JAWA TENGAH

NASIONAL

Grafik 4.37 Perbandingan Laju Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Pulau Jawa

IV

JAWA BARAT

I


IV

I

II III 2015

DI YOGYAKARTA

IV

BANTEN

I

II III 2016

DKI JAKARTA

IV

I 2017

NASIONAL

Grafik 4.38 Perbandingan FDR Perbankan Syariah di Pulau Jawa

Tabel 4.6. Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Jawa Tengah KETERANGAN

2015 I

2016

II

III

IV

I

II

2017 III

IV

I

BANK SYARIAH BANK UMUM 10

10

10

10

10

10

10

10

10

169

169

169

169

152

152

153

152

152

32

35

35

35

36

36

36

33

33

JUMLAH BANK

25

25

25

25

26

26

26

26

26

JUMLAH KANTOR

25

25

25

25

26

26

26

26

26

JUMLAH BANK JUMLAH KANTOR UNIT USAHA SYARIAH JUMLAH KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SYARIAH

rendah dibandingkan laju pertumbuhan pembiayaan

Kualitas pembiayaan syariah Jawa Tengah pada

perbankan syariah nasional yang sebesar 17,31% (yoy).

triwulan I 2017 menurun dibandingkan triwulan IV 2016 sejalan dengan perlambatan kinerja

Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan syariah Jawa Tengah pada triwulan I 2017

perekonomian Jawa Tengah. Non Performing Financing (NPF) perbankan syariah pada triwulan

mengalami peningkatan ke level 99,54% dari

laporan tercatat sebesar 3,08% atau lebih tinggi

97,93% di triwulan IV 2016. Apabila dibandingkan

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,21%.

provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, FDR perbankan

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan tersebut

syariah Jawa Tengah tersebut tergolong tinggi. FDR

terutama didorong oleh NPF pembiayaan modal kerja

Provinsi DI Yogyakarta tercatat sebesar 66,58%; DKI

sebesar 4,00% pada triwulan I 2017 atau meningkat

Jakarta 72,27%; dan Banten 89,07%. FDR perbankan

dari 2,46% pada triwulan IV 2016. Berdasarkan sektor

syariah Jawa Tengah pada triwulan laporan juga lebih

ekonomi, peningkatan NPF terutama didorong oleh

tinggi dibandingkan nasional yang tercatat sebesar

sektor perdagangan besar dan eceran dengan NPF

87,92%.

sebesar 8,23% pada triwulan I 2017 atau meningkat dari 4,50% pada triwulan IV 2016.

Pada triwulan I 2017, jumlah jaringan kantor perbankan syariah Jawa Tengah tidak mengalami

83



perubahan dibandingkan triwulan IV 2016. Pada

4.4. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Jawa Tengah

triwulan laporan, jumlah dan komposisi kantor

Kinerja BPR Jawa Tengah mengalami perlambatan

perbankan syariah yang ada di Provinsi Jawa Tengah

pada triwulan I 2017 sejalan dengan

tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan

pertumbuhan ekonomi yang juga melambat.

lalu.

Pertumbuhan aset BPR Jawa Tengah pada triwulan


84


18

24 %,YOY

%,YOY

17

22

16

20

15

18

14 16

13

14

12 11

12

10

10 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

PERTUMBUHAN ASET BPR JAWA T ENGAH

Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

PERTUMBUHAN DPK BPR JAWA TENGAH

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

PERTUMBUHAN TABUNGAN BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.40 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

laporan tercatat sebesar 11,29% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 12,93% (yoy). Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan aset

42,16% 57,84%

BPR Jawa Tengah, pertumbuhan DPK BPR Jawa Tengah pada triwulan I 2017 juga mengalami perlambatan. DPK BPR Jawa Tengah pada triwulan

PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH

PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.41 Pangsa DPK BPR di Jawa Tengah

laporan tercatat tumbuh sebesar 11,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat

sebesar 16,26% (yoy) pada triwulan laporan atau

sebesar 13,85% (yoy). Perlambatan pertumbuhan

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tersebut terutama didorong oleh komponen deposito

sebesar 13,33% (yoy). Kredit investasi BPR Jawa Tengah

dan tabungan. Deposito BPR Jawa Tengah tumbuh

tumbuh sebesar 25,88% (yoy), meningkat dari 21,07%

melambat menjadi sebesar 9,55% (yoy) pada triwulan

(yoy) pada triwulan lalu. Sedangkan kredit konsumsi

laporan atau melambat dari triwulan lalu yang sebesar

BPR Jawa Tengah mengalami perlambatan menjadi

12,23% (yoy). Tabungan BPR Jawa Tengah juga

sebesar 7,32% (yoy) dan 8,64% (yoy) di triwulan lalu.

tumbuh melambat menjadi sebesar 13,91% (yoy) dari 16,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Apabila ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah

Berbeda dengan aset dan DPK BPR Jawa Tengah,

pada triwulan I 2017 terutama disumbang oleh kredit

pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada

sektor industri pengolahan serta perdagangan besar

triwulan I 2017 tercatat mengalami peningkatan.

dan eceran. Kredit sektor industri pengolahan tumbuh

Pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan

meningkat menjadi sebesar 31,43% (yoy) di triwulan

laporan adalah sebesar 13,17% (yoy), meningkat

laporan dari 12,41% (yoy) pada triwulan lalu. Kredit


sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami

11,83% (yoy).

peningkatan menjadi sebesar 15,66% (yoy) dari 12,73% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan I

Sejalan dengan perlambatan ekonomi pada

2017 terutama didorong oleh kredit modal kerja dan

triwulan I 2017, kualitas kredit BPR di Jawa Tengah

investasi. Kredit modal kerja BPR Jawa Tengah tumbuh

juga mengalami penurunan di triwulan laporan.

30

%,YOY

20

56,80% 5,42% 37,78%

10

0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

PERTUMBUHAN KREDIT BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

30

KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAH KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI BPR JAWA T ENGAH

Grafik 4.42 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

Grafik 4.43 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan

%,YOY

20

20 0

7,91% 1,54% 33,72% 3,41% 2,22% 51,21%

10 -20

0 I

-10

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN RUMAH TANGGA JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA LAINNYA

-40 PERTUMBUHAN KREDIT BPR KESELURUHAN PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERTANIAN PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR RUMAH TANGGA (RHS)

Grafik 4.44 Pertumbuhan Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

Grafik 4.45 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

Hal tersebut tercermin dari tingkat NPL BPR Jawa

investasi juga tercatat mengalami peningkatan di

Tengah yang mengalami peningkatan pada

triwulan I 2017 menjadi sebesar 5,54% dari triwulan

triwulan I 2017. NPL BPR Jawa Tengah tercatat sebesar

sebelumnya yang sebesar 5,26%. NPL kredit konsumsi

7,06% pada triwulan laporan atau meningkat

juga meningkat menjadi sebesar 3,67% dari triwulan

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar

lalu yang sebesar 3,18%.

6,07%.

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan NPL

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan NPL

BPR Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terutama

BPR Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terjadi

didorong oleh peningkatan NPL sektor

pada seluruh komponen. NPL kredit modal kerja BPR

perdagangan besar dan eceran dan pertanian. NPL

Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat sebesar

kredit sektor perdagangan besar dan eceran tercatat

9,45%; meningkat dari triwulan IV 2016 yang sebesar

sebesar 9,14% pada triwulan laporan atau meningkat

8,12%. Sejalan dengan kredit modal kerja, NPL kredit

dari triwulan IV 2016 yang sebesar 8,36%. NPL kredit

12%

12%

10%

10%

8%

8%

6%

6%

4%

4%

2%

2% 0%

0% I

II III 2013

IV

I

II III 2014

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHAN NPL KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

NPL KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAH NPL KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.46 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

85



IV

I

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHAN NPL PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

NPL INDUSTRI PENGOLAHAN NPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

Grafik 4.47 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

I 2017


86


120%

Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan

115%

kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan I 2017

110%

terutama didorong oleh kinerja sektor industri

105% 100%

p e n g o l a h a n . K re d i t U M K M s e k t o r i n d u s t r i

95%

pengolahan tercatat tumbuh sebesar 34,70% (yoy)

90% I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

pada triwulan laporan, atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 21,51%.

LDR BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.48 Perkembangan LDR BPR Jawa Tengah

Sementara itu kredit UMKM sektor pertanian,

sektor pertanian tercatat sebesar 9,40% pada triwulan

kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan

laporan atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang

eceran tercatat mengalami perlambatan pada triwulan

tercatat sebesar 7,70%.

laporan menjadi sebesar 17,90% (yoy) dan 9,49% (yoy) atau melambat dibandingkan dengan triwulan

Financing to Deposit Ratio (FDR) BPR Jawa Tengah

sebelumnya sebesar 19,05% (yoy) dan 15,04% (yoy).

pada triwulan I 2017 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV 2016. FDR BPR Jawa

Risiko kredit UMKM pada triwulan I 2017

Tengah tercatat sebesar 102,47 % pada triwulan

mengalami peningkatan dibandingkan dengan

laporan atau meningkat dibandingkan triwulan

triwulan sebelumnya. Non Performing Loan (NPL)

sebelumnya yang sebesar 99,67%.

kredit UMKM di Jawa Tengah pada laporan

4.5. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di Jawa Tengah pada triwulan I 2017 tercatat sebesar

tercatat sebesar 3,35% atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 3,01%. Angka ini lebih kecil dibandingkan NPL kredit UMKM nasional triwulan I 2017 yang sebesar 4,12%.

40,43%, mengalami peningkatan dibandingkan

Peningkatan NPL kredit UMKM Jawa Tengah pada

triwulan IV 2016 sebesar 39,46%. Sedangkan secara

triwulan I 2017 terutama didorong oleh peningkatan

tahunan, kredit UMKM Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 12,97% (yoy) di triwulan laporan, atau melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 15,40% (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit UMKM

NPL sektor pertanian dan perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor ekonomi dengan pangsa kredit UMKM terbesar di Jawa Tengah. NPL kredit UMKM sektor perdagangan besar dan eceran pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,48%,

nasional triwulan I 2017 yang sebesar 9,41% (yoy). 30

6%

25

5%

20

4%

15

3%

10

2%

5

1%

0

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

JAWA TENGAH

Grafik 4.49 Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah

I

II III 2016

IV

I 2017

0%

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

NASIONAL

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

JAWA TENGAH

Grafik 4.50 Perbandingan NPL Kredit UMKM Jawa Tengah dan Nasional

100 RP TRILIUN 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I

%, YOY

30

4

%

RP TRILIUN

4,0

3 20

2

3,5

10

1

0

II III 2013

IV

I

II III 2014

KREDIT UMKM

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

0

I 2017

I

II III 2013

IV

PERTUMBUHAN KREDIT UMKM - (RHS)

I

II III 2014

IV

I

NOMINAL NPL KREDIT UMKM

II III 2015

IV

I

II III 2016

Grafik 4.52 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM

170

6

%, YOY

I 2017

3,0

PERSENTASI NPL KREDIT UMKM (RHS)

Grafik 4.51 Perkembangan Kredit kepada UMKM

140

IV

%, YOY

5

110

4

80

3

50

2 20 -10

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN

I

II III 2014

IV

I

INDUSTRI PENGOLAHAN

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

1

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

NPL KREDIT PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN NPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN


I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I 2017

NPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

Grafik 4.53 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasar Sektor

Grafik 4.54 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM Berdasarkan Sektor

meningkat dibandingkan triwulan lalu sebesar 3,06%.

Namun, pangsa kredit UMKM di Jawa Tengah tersebut

Sementara itu, NPL sektor pertanian dan sektor industri

berada di atas pangsa nasional yang hanya tercatat

tercatat sebesar 2,84%, meningkat dibandingkan

sebesar 18,77%. Penyaluran kredit UMKM di Jawa

triwulan lalu yang tercatat sebesar 2,74%. Sedangkan

Te n g a h m a y o r i t a s d i t u j u k a n k e p a d a s e k t o r

NPL sektor industri pengolahan pada triwulan laporan

perdagangan besar dan eceran (61,39%), diikuti sektor

tercatat sebesar 3,34%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,51%.

industri pengolahan (13,17%), dan sektor pertanian (6,74%). Berdasarkan penggunaannya, kredit UMKM perbankan di Jawa Tengah lebih banyak disalurkan ke dalam skim

Bila ditinjau berdasarkan pangsanya, porsi kredit

kredit modal kerja dengan porsi 79,78% dari total

UMKM perbankan di Jawa Tengah terhadap total kredit

kredit yang diberikan kepada UMKM. Sementara itu,

yang diberikan pada triwulan I 2017 meningkat

kredit yang disalurkan ke dalam skim kredit investasi

menjadi 40,43%, dari sebelumnya sebesar 39,46%.

sebesar 20,22%.

%, YOY

90 RP TRILIUN 80

60

70

%,YOY

RP TRILIUN

5

40

60 50

30

40

20

30

2

4

1

3

10

20 0

10 0

3

50

-10 I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

KREDIT MODAL KERJA UMKM KREDIT INVESTASI UMKM

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI UMKM (RHS) PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)

Grafik 4.55 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasarkan Penggunaan

I 2017

I

-1

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

NOMINAL NPL KREDIT MODAL KERJA UMKM NOMINAL NPL KREDIT INVESTASI UMKM

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

PERSENTASE NPL KREDIT MODAL KERJA UMKM - RHS PERSENTASE KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)

Grafik 4.56 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM Berdasarkan Penggunaan

87




88


Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang

Kualitas kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan I

disalurkan ke dalam skim kredit modal kerja pada

2017 mengalami penurunan untuk setiap jenis

triwulan I 2017 turun menjadi sebesar 10,97%

penggunaannya. NPL kredit modal kerja UMKM pada

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,84%.

triwulan I 2017 tercatat sebesar 3,28%, meningkat

Dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 9,32% (yoy), laju kredit modal kerja sektor

sebesar 3,01%. Sementara itu, NPL kredit investasi

UMKM Jawa Tengah masih mencatatkan pertumbuhan

UMKM Jawa Tengah naik menjadi sebesar 3,63%, dari

yang lebih tinggi pada triwulan ini. Sementara itu, laju

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,00%.

kredit investasi UMKM Jawa Tengah pada triwulan laporan menunjukan kondisi yang melambat. Laju kredit investasi UMKM triwulan I 2017 secara nominal meningkat, namun secara pangsa tercatat sebesar 21,59% (yoy), atau turun cukup signifikan dari triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 32,57% (yoy).

BAB

V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH Aktivitas transaksi keuangan masyarakat di Jawa Tengah baik secara tunai maupun non tunai dapat terselenggara dengan baik, meskipun mengalami pertumbuhan yang melambat. Penyelesaian transaksi keuangan non tunai melalui SKNBI tertahan seiring dengan perlambatan aktivitas ekonomi pada triwulan I 2017. Pengelolaan uang Rupiah mencatatkan peningkatan net inflow dibandingkan triwulan sebelumnya.

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi

Kliring Nasional Bank Indonesia. Dengan adanya

Jawa Tengah, laju pertumbuhan penyelesaian transaksi

peraturan tersebut, nilai nominal transfer dana melalui

melalui SKNBI tertahan pada triwulan I 2017. Volume

SKNBI pada 16 November 2015 hingga 30 Juni 2016

pembayaran non tunai selama triwulan pelaporan

tidak dibatasi nilai nominalnya. Sementara transfer

tercatat sebesar 1.150.393 Data Keuangan Elektronik

dana melalui RTGS pada periode yang sama memiliki

(DKE) atau lebih rendah dibandingkan triwulan

batas nilai nominal transfer dana di atas Rp500 juta per

sebelumnya sebesar 1.202.339 DKE. Pertumbuhan

transaksi.

penyelesaian volume transaksi kliring mengalami perlambatan sebesar 0,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,28% (yoy). Nilai nominal perputaran kliring tumbuh negatif sebesar 8,26% (yoy), berbalik arah setelah mencatat pertumbuhan sebesar 19,20% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Rata-rata harian jumlah transaksi yang dikliringkan pada triwulan I 2017 sebanyak 18.555 transaksi per hari, lebih rendah 2,78% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 19.085 transaksi per hari. Sejalan dengan penurunan volume transaksi, nilai transaksi yang diproses melalui SKNBI tumbuh negatif sebesar 5,90% (qtq). Rata-rata nilai transaksi pada

Pertumbuhan triwulan perputaran kliring Jawa Tengah

periode pelaporan sebesar Rp770,25 miliar per hari

mengalami kontraksi sebesar 4,32% (qtq) setelah

atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

mengalami peningkatan 8,06% pada triwulan IV 2016

sebesar Rp818,59 miliar per hari.

(qtq). Nilai transaksi kliring mengalami penurunan sebesar 7,40% (qtq) seiring dengan tertahannya

Pertumbuhan tahunan rata-rata harian perputaran

pertumbuhan volume transaksi kliring. Jumlah nilai

kliring pada triwulan I 2017 menunjukkan

transaksi pada triwulan I 2017 sebesar Rp47,76 triliun,

pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

sebelumnya, baik secara volume maupun nilai

sebesar Rp51,57 triliun.

transaksi. Pada triwulan laporan volume penyelesaian transaksi tumbuh negatif sebesar 1,40% (yoy), lebih

Aktivitas transaksi kliring mulai menunjukkan transaksi

rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang

yang mendekati pola historis setelah meningkat pasca

tumbuh sebesar 17,41% (yoy). Sedangkan dari sisi

implementasi SKNBI Generasi II. Pada triwulan I 2017,

nominal, pertumbuhan tahunan rata-rata harian

aktivitas kliring meningkat 17,70% (qtq) atau

perputaran kliring tercatat tumbuh negatif 9,74%

memproses 1.147.860 DKE dengan nilai Rp52,05

(yoy), berbalik arah dibandingkan pertumbuhan pada

triliun. Nominal transaksi kliring meningkat 20,32%

triwulan IV 2016 yang tumbuh sebesar 13,52% (yoy).

(qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan aktivitas kliring yang signifikan pada triwulan I 2017

Perlambatan aktivitas penyelesaian transaksi melalui

didorong oleh implementasi Surat Edaran Bank

sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank

Indonesia No. 17/35/DPSP tanggal 13 November 2015

Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa

perihal Batas Nilai Transfer Dana Melalui Sistem Bank

Tengah pada triwulan laporan, yang salah satunya

Indonesia - Real Time Gross Settlement dan Sistem

ditunjukkan dengan menurunnya indikator rata-rata

91


PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH


1,000

RP MILIAR

RIBU TRANSAKSI

20

18 800

75,0 %, YOY

INDEKS

250

60,0

200

45,0

150

30,0

100

15,0

50

16

400

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

NOMINAL SKNBI

IV

I

II III IV 2015

I

II III 2016

IV

I 2017

14

12

,0 I

II III 2012

-15,0

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III IV 2015

I

II III 2016

IV

I 2017

600

PERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - VOLUME PERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - NOMINAL INDEKS PENJUALAN RIIL - SKALA KANAN SALDO BERSIH TERTIMBANG SKDU - SKALA KANAN

VOLUME - SKALA KANAN

(50)

Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah

Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE dan SBT SKDU

Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil dari Survei Penjualan

perputaran kliring terbesar selanjutnya adalah

Eceran (SPE). Pada triwulan I 2017, IPR tercatat sebesar

Purwokerto, Kudus, dan Tegal. Sementara kota-kota

175,89 lebih rendah 13,71 poin dibandingkan triwulan

yang memiliki pangsa perputaran nilai kliring terbesar

sebelumnya sebesar 189,60 serta menurun 0,23 poin

adalah Purwokerto, Kudus, dan Pekalongan.

dibandingkan triwulan I 2016. Pertumbuhan ini juga dikonfirmasi oleh dunia usaha yang tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang berada pada level 14,24% setelah pada triwulan sebelumnya SBT sebesar 19,46%.

Perputaran kliring di Jawa Tengah pada triwulan laporan masih didominasi oleh transaksi kliring debit penyerahan berupa penyerahan cek dan bilyet giro (BG). Jumlah rata-rata harian penarikan cek dan BG kosong pada triwulan laporan mengalami peningkatan dari sisi volume dan nominal dibandingkan triwulan

Perputaran kliring terbesar masih didominasi kota

sebelumnya. Rata-rata cek dan BG kosong yang

Semarang dan Solo sebagai pusat perekonomian di

dikliringkan per hari pada triwulan laporan sebanyak

Jawa Tengah. Pangsa transaksi kliring terbesar secara

207 warkat per hari atau lebih tinggi 2,39% (qtq) dari

volume dan nominal masih dicatat kota Semarang yaitu

triwulan sebelumnya sebanyak 199 warkat per hari.

masing-masing sebesar 43,46% dan 41,51%. Daerah

Sejalan dengan peningkatan volume penarikan cek dan

kedua di Jawa Tengah yang mencatatkan pangsa

BG kosong, nilai penarikan cek dan BG kosong

transaksi kliring tertinggi adalah Solo dengan pangsa

meningkat 5,20% (qtq) menjadi Rp9,01 miliar per hari

volume sebesar 24,20% dan 27,68% dari sisi nominal.

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp8,43

Secara volume, kota-kota yang memiliki pangsa

miliar per hari.

1.400

70.000 60.000

1.000

50.000

800

40.000

600

30.000

400

20.000

200

10.000

I

II III 2012 SEMARANG

IV

I SOLO

II III 2013

IV

PURWOKERTO

I

II III 2014 TEGAL

IV KUDUS

I

II III 2015

IV

PEKALONGAN

I

II III 2016

LAINNYA

Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

IV

RP MILIAR

-

I

II III 2012

IV

SEMARANG

I SOLO

II III 2013

IV

PURWOKERTO

I

II III 2014

IV

I

TEGAL

KUDUS

II III 2015

IV

PEKALONGAN

I

II III 2016 LAINNYA

Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

IV

I 2017

RIBU TRANSAKSI

1.200

I 2017


92

30,0 RP MILIAR

LEMBAR

25,0

360

320

tumbuh negatif sebesar 6,78% (yoy) dengan nilai sebesar Rp11,74 triliun. Posisi inflow di Jawa Tengah menunjukkan penurunan sebesar 1,95% (yoy) pada

20,0 280 15,0 240

10,0

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

NOMINAL

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

I 2017

5,0 IV

200

triwulan laporan. Sementara perkembangan tahunan posisi outflow tumbuh 44,55% (yoy). Jika dilihat secara spasial, pola aliran uang kartal melalui Bank Indonesia Semarang, Solo, dan Purwokerto

VOLUME - SKALA KANAN

Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

menunjukkan pola net inflow, sedangkan Tegal mencatatkan net outflow pada triwulan I 2017. Net

5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

inflow tertinggi terdapat di Semarang mengingat peran

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Semarang,

kota tersebut sebagai kota pusat perekonomian di Jawa

Solo, Purwokerto dan Tegal menunjukkan adanya

Tengah dengan peran lapangan usaha industri dan

peningkatan net inflow dibandingkan triwulan

perdagangan yang dominan.

sebelumnya. Posisi net inflow meningkat 213,36% (qtq) menjadi Rp8,26 triliun pada triwulan laporan dari

Bank Indonesia aktif melakukan layanan kas untuk

triwulan sebelumnya sebesar Rp2,63 triliun.

memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat

Pergerakan uang kartal ini sesuai dengan pola

dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang

historisnya yang mencatatkan aliran uang masuk yang

sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

signifikan di awal tahun. Uang kartal masuk ke Bank

Layanan ini selain dilaksanakan di kantor Bank

Indonesia (inflow) menunjukkan pertumbuhan sebesar

Indonesia, namun juga dilaksanakan di luar kantor

25,33% (qtq) dari Rp14,66 triliun menjadi Rp18,38

sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada

triliun. Sedangkan aliran uang kartal keluar dari Bank

masyarakat. Layanan kas di luar kantor atau yang

Indonesia ke perbankan dan masyarakat (outflow)

disebut dengan kas keliling rutin dilakukan di dalam

mengalami penurunan 15,91% (qtq) dari Rp12,03

kota lokasi Bank Indonesia hingga menjangkau daerah terpencil. Pada triwulan I 2017, kegiatan kas keliling

triliun menjadi Rp10,11 triliun.

dilaksanakan sebanyak 50 kali. Selama kegiatan kas Pertumbuhan tahunan net inflow mencatat

keliling di triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan

pertumbuhan negatif sebesar 29,61% (yoy) apabila

uang Rupiah sebesar Rp62,65 miliar yang dilayani oleh

dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang

seluruh kantor Bank Indonesia di Jawa Tengah. Jumlah 8

30 RP TRILIUN 25

RP TRILIUN

6

20 4

15 10

-

(1)

(5)

(20)

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

INFLOW

IV

I

OUTFLOW

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

NET INFLOW/(OUTFLOW)

Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

IV

I 2017

(10) (15)

I

II III 2012

IV

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

(3) (5) SEMARANG

SOLO

PURWOKERTO

TEGAL

Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

IV

I 2017

2

5

93




94


70

KALI

RP MILIAR

60

80

9

70

8

60

50

50

40

40

30

30

20

20

2 1 -

III

IV

I

II

III

IV

I

2015 NOMINAL KAS KELILING

II

III

IV

2016

I 2017

20

3

0 2014

30

4

10 II

40

5

0

60 50

7 6

10 I

RASIO (%)

RP TRILIUN

10 I

II

III

IV

I

II

2014

FREKUENSI KAS KELILING - SKALA KANAN

III

IV

I

2015 PEMUSNAHAN

II

III 2016

IV

I 2017

% PEMUSNAHAN/INFLOW - SKALA KANAN

Grafik 5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

Grafik 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

ini meningkat 8,19% (qtq) dibandingkan triwulan IV

Sepanjang triwulan I 2017, jumlah uang palsu yang

2016 serta meningkat hingga 86,97% (yoy)

ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 5.626 lembar.

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah ini mengalami penurunan 27,15%

Kas keliling dapat melayani penukaran uang kepecahan

dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan

yang lebih kecil maupun menukarkan uang Rupiah

temuan uang palsu sebanyak 7.723 lembar. Sebagai

lusuh menjadi uang Rupiah Layak Edar.

pusat perekonomian Jawa Tengah, mayoritas uang palsu ditemukan di Semarang (46,34%).Sementara

Sebagai upaya mendorong clean money policy, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Semarang, Solo, Purwokerto dan Tegal secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang yang lusuh, cacat, sudah dicabut, dan ditarik dari peredaran, untuk selanjutnya disortir dan diganti dengan uang rupiah layak edar. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar di Jawa Tengah pada triwulan laporan sebesar 41,39% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 39,74%. Peningkatan pemusnahan

pangsa penemuan uang palsu di kota lain adalah Solo (24,74%), Tegal (18,08%), dan Purwokerto (10,84%). Secara nominal, uang palsu yang paling banyak ditemukan dalam pecahan Rp100.000 sebanyak 3.338 lembar (59,33%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak 2.140 lembar (38,04%). Sedangkan uang palsu dalam pecahan lainnya memiliki pangsa masingmasing pecahan kurang dari 2%. Penemuan tersebut antara lain berasal dari klarifikasi perbankan ke Bank Indonesia (95,18%), hasil setoran bank (2,29%), serta setoran masyarakat melalui loket penukaran (2,47%), serta klarifikasi masyarakat ke Bank Indonesia (0,05%).

uang Rupiah ini seiring dengan peningkatan inflow pada triwulan I 2017.

3.000

LEMBAR

2.500 2.000 1.500

59,33%

38,04%

1,16%

1,48%

1.000 500 -

SEMARANG

SOLO 100,000

50,000

PURWOKERTO 20,000

PECAHAN < 10.000

Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

TEGAL 100.000

50.000

20.000

PECAHAN < 10.000

Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

Bank mencapai Rp334,69 miliar atau meningkat 4,95% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp318,89 miliar. Sementara transaksi 2,47%

93,35%

0,01%

2,29%

penjualan mengalami penurunan sebesar 2,67% (qtq) menjadi Rp312,44 miliar dari Rp321,01 miliar pada triwulan sebelumnya.

KLARIFIKASI BANK

MASYARAKAT

SETORAN BANK

KLARIFIKASI MASYARAKAT

Pertumbuhan tahunan transaksi pembelian dan

Grafik 5.11 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

penjualan mencatat pertumbuhan positif masingmasing sebesar 12,36% (yoy) dan 1,12% (yoy). Secara

5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing

keseluruhan transaksi penukaran valuta asing

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan

mengalami peningkatan sebesar 6,64% (yoy) atau

nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi,

mengalami perbaikan dibandingkan periode yang

dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar

sama tahun sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar

valuta asing domestik. Di Jawa Tengah terdapat 28

1,55% (yoy). Peningkatan transaksi ini sejalan dengan

penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Jawa

(KUPVA) Bukan Bank yang memiliki izin dari Bank

Tengah sebesar 40,85% (yoy). Wisatawan asing yang

Indonesia. Dari jumlah tersebut, 53,58% (15 KUPVA)

berkunjung ke Jawa Tengah melalui Bandara Ahmad

terdapat di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah,

Yani – Semarang maupun Bandara Adi Sumarmo – Solo

masing-masing 5 KUPVA di wilayah KPwBI Solo dan

pada triwulan laporan tercatat sebesar 7.317

Purwokerto (17,85%) dan 3 KUPVA di wilayah KPwBI

kunjungan, lebih tinggi dibandingkan periode yang

Tegal (10,72%).

sama tahun lalu sebesar 5.195 kunjungan.

Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA

Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar

Bukan Bank tersebut pada triwulan pelaporan

Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi

mencapai Rp647,13 miliar atau mengalami perbaikan

pada triwulan I 2017 (40,36%) yang diikuti oleh Dolar

sebesar 1,13% (qtq) dibandingkan triwulan

Singapura (SGD, 19,57%), Euro (EUR, 7,09%), Ringgit

sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar 2,20% (qtq).

Malaysia (MYR, 6,49%), dan Yen Jepang (JPY, 5,17%).

Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi,

Penggunaan USD masih mendominasi transaksi di Jawa

transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan

Tengah seiring dengan peran USD sebagai mata uang

%, YOY

RP MILIAR

120

internasional. 750

80

450

40

450

300

0

300

150

(40)

150

(80)

-

-

I

II III 2012

PEMBELIAN

IV

I

PENJUALAN

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III IV 2015

PERTUMBUHAN TRANSAKSI - SKALA KANAN

I

II III 2016

IV

I 2017

600

600

KUNJUNGAN WISMAN - SKALA KANAN

Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

RP MILIAR

I

II III 2012

IV

I

II III 2013 USD

IV

SGD

I MYR

II III 2014 EUR

IV

I JPY

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

LAINNYA

Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah

I 2017

750

95




96


Bank Indonesia aktif melakukan pengawasan dan

masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat di

memberikan pembinaan kepada KUPVA serta

daerah terpencil yang belum dilayani jaringan kantor

melakukan upaya persuasif kepada KUPVA yang belum

perbankan melalui penyelenggaraan Layanan

berizin agar dapat memperoleh izin selambat-

Keuangan Digital (LKD).

lambatnya tanggal 7 April 2017. Hal tersebut dilakukan

Hingga periode pelaporan, terdapat 17.923 agen LKD

agar dapat mendukung pembentukan iklim sistem

mitra perbankan di Jawa Tengah. Jumlah ini meningkat

pembayaran yang aman, lancar, efisien, serta melindungi konsumen. Penyempurnaan peraturan mengenai penyelenggaraan KUPVA BB diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

5.4. Perkembangan Akses Keuangan Jaringan kantor bank umum masih terpusat di kota-

91,00% (qtq) dibandingkan jumlah agen LKD pada triwulan IV 2016 sebesar 9.384 agen LKD. Seiring dengan peningkatan signifikan pada jumlah agen LKD, nilai transaksi yang dilayani oleh agen LKD meningkat 6,57% (qtq) menjadi sebesar Rp3,21 triliun. Dari sisi volume transaksi, jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui agen LKD mencapai 2.966.151 transaksi, mengalami penurunan 16,67% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

kota dengan aktivitas perekonomian yang tinggi di

Peningkatan jumlah agen dan nilai transaksi pada

Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi kota yang paling

triwulan I 2017 merupakan bentuk komitmen

banyak dilayani perbankan dengan pangsa jaringan

perbankan dalam mendukung penyaluran program-

kantor perbankan sebesar 26,70% terhadap total

program bantuan pemerintah. Transaksi melalui agen

jaringan kantor perbankan di Jawa Tengah, disusul Kota

LKD mitra perbankan dapat memberikan kesempatan

Solo dengan pangsa 13,61%. Sementara pangsa

yang lebih besar kepada masyarakat dalam

jaringan kantor bank di kota lainnya kurang dari 10%.

mendapatkan layanan keuangan dengan aman dan

Seiring dengan terbentuknya Strategi Nasional

biaya terjangkau. Saat ini masyarakat yang

Keuangan Inklusif melalui Perpres No. 82 Tahun 2016

mendapatkan bantuan sosial berupa Program Keluarga

pada 1 September 2016, Bank Indonesia mendorong

Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

perluasan jangkauan layanan keuangan pada

dapat memanfaatkan bantuan tersebut di agen LKD.

20.000 KOTA SEMARANG KOTA SOLO KAB. BANYUMAS KOTA TEGAL KOTA MAGELANG KAB. CILACAP KOTA PEKALONGAN KAB. KUDUS LAINNYA

27% 14% 7% 7% 4% 4% 3% 4% 30%

RP MILIAR

JUMLAH AGEN

1.400 1.200

15.000

1.000 800

10.000 600 400

5.000

200 0

0

1

2

3

4

5

JUMLAH AGEN LKD

Grafik 5.15 Sebaran Jaringan Kantor Bank di Jawa Tengah

6

7

8

9

10

JUMLAH TRANSAKSI AGEN LKD

Grafik 5.16 Realitas Jumlah Agen LKD

11

12

BAB

VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan I 2017 relatif membaik, tercermin dari membaiknya indikator ketenagakerjaan dan berkurangnya kemiskinan. Namun demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami perlambatan. Kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah pada Februari 2017 mengalami perbaikan, tercermin dari meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan menurunnya persentase pengangguran. Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, NTP pada triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

6.1. Ketenagakerjaan Jumlah penduduk usia produktif sebagai

mengalami peningkatan dibandingkan periode yang

angkatan kerja relatif stabil pada triwulan

sama tahun sebelumnya. TPAK Jawa Tengah pada

laporan. Jumlah angkatan kerja meningkat

Februari 2017 tercatat sebesar 70,20% meningkat

dibandingkan dengan periode yang sama tahun

dibandingkan Februari 2016 yang tercatat sebesar

sebelumnya, yaitu dari 17,91 juta orang menjadi

69,89%. TPAK Jawa Tengah ini juga tercatat masih

sebanyak 18,20 juta orang atau tumbuh 1,62% (yoy).

lebih baik dibandingkan dengan nasional yang tercatat

Meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja ini lebih

sebesar 69,02%.

baik dibandingkan dengan Februari 2016 yang Struktur lapangan pekerjaan relatif tidak banyak

mengalami perlambatan, mengindikasikan

mengalami perubahan. Sektor Pertanian masih

berkurangnya penduduk angkatan kerja pada periode

menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga

tersebut.

kerja di Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor ini Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, jumlah

mengalami penurunan jumlah pekerja. Pada Februari

penduduk yang bekerja pada Februari 2017

2017, lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja

sebanyak 17,44 juta orang atau 96% dari total

sebanyak 4,97 juta orang atau 28,50% dari total

angkatan kerja. Jumlah pekerja ini tumbuh 1,63%

penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini

dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak

menurun dibandingkan Februari 2016 yang

17,16 juta orang. Sementara itu, sisanya sebesar 4%

mencatatkan tenaga kerja di sektor Pertanian sebanyak

atau 0,76 juta merupakan jumlah angkatan kerja yang

5,16 juta orang atau 30,07% dari total penduduk

tergolong dalam pengangguran. Persentase ini tidak

bekerja.

berbeda jauh dengan nasional, di mana 95% angkatan Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha

kerja tergolong bekerja sementara 5% merupakan

pertanian mengalami penurunan sebesar 0,19 juta

pengangguran.

orang atau 3,68% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan Sejalan dengan meningkatnya jumlah pekerja,

menurunnya kesejahteraan petani yang tercermin dari

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada

penurunan Nilai Tukar Petani (NTP), terutama untuk

triwulan laporan juga mengalami peningkatan

subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Imbal

dibandingkan dengan periode yang sama tahun

hasil yang rendah di sektor pertanian menyebabkan

lalu. TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase

penduduk beralih ke lapangan usaha lainnya yang

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi,

memberikan pendapatan lebih baik.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Jawa Tengah Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang) 2013

STATUS PEKERJAN UTAMA ANGKATAN KERJA BEKERJA

2014

2015

2016

2017

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

17,46

17,52

17,72

17,55

18,29

17,30

17,91

17,31

18,20

16,5

16,47

16,75

16,55

17,32

16,44

17,16

16,51

17,44

0,96

1,05

0,97

1

0,97

0,86

0,75

0,8

0,76

70,46

70,42

70,93

69,68

72,19

67,86

69,89

67,15

70,20

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)%

5,50

5,99

5,45

5,68

5,31

4,99

4,20

4,63

4,15

PEKERJA TIDAK PENUH

4,73

5,21

4,85

4,9

4,91

4,51

4,97

4,22

4,73

1,9

1,49

1,28

1,19

1,18

1,07

1,23

1,02

1,03

2,83

3,72

3,57

3,71

3,73

3,44

3,74

3,2

3,7

PENGANGGURAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) %

SETENGAH PENGANGGUR PARUH WAKTU *Data diolah dari Sakernas 2013-2017 Sumber : BPS Jawa Tengah

99


KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN



100

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang) 2015

STATUS PEKERJAN UTAMA

Februari

2016 Agustus

Februari

2016 Agustus

Februari

PERTANIAN

5,39

4,71

5,16

5,07

INDUSTRI

3,33

3,27

3,22

3,25

4,97 3,6

KONSTRUKSI

1,34

1,53

1,28

1,43

1,25

PERDAGANGAN

4,01

3,8

4,11

3,71

4,12

TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

0,49

0,55

0,55

0,55

0,55 0,39

KEUANGAN

0,31

0,34

0,3

0,3

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN

2,29

2,07

2,39

2,04

2,4

LAINNYA**

0,17

0,16

0,15

2,44

0,16

TOTAL

17,33

16,43

17,16

16,51

17,44

*Data diolah dari Sakernas 2013-2017 ** Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan Sumber : BPS Jawa Tengah

Lebih jauh, lapangan usaha perdagangan menempati

yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai

posisi kedua dengan menyerap 4,12 juta orang atau

mencapai 6,05 juta orang, lebih tinggi dibandingkan

23,62% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah.

dengan Februari 2016 yang sebesar 5,89 juta orang.

Lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan

Meningkatnya jumlah tenaga kerja ini sejalan dengan

pertumbuhan jumlah pekerja sebesar 0,24%. Adapun

fakta bahwa terjadi peningkatan migrasi pekerja ke

lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi

sektor industri pengolahan. Lebih jauh, peningkatan ini

ketiga dengan menyerap 3,6 juta orang atau 20,64% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Jumlah pekerja lapangan usaha industri pengolahan ini tumbuh 11,80% (yoy), berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan usaha pertanian yang mengalami penurunan jumlah pekerja. Kondisi ini mengindikasikan adanya fenomena migrasi tenaga kerja yang dahulu bekerja di sektor pertanian, saat ini berpindah ke sektor industri pengolahan. Terlebih, sifat dari tenaga kerja di sektor pertanian yang berhubungan erat dengan faktor

juga mencerminkan banyaknya jumlah pekerja di sektor formal. Pada Februari 2017, jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,64 juta orang atau 38,10% dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat dibandingkan dengan Februari 2016 yang tercatat sebesar 6,43 juta orang. Hal serupa dijumpai pada jumlah pekerja di sektor informal yang turut mengalami peningkatan. Pada Februari 2017 pekerja informal tercatat sebanyak 10,79 juta orang, atau meningkat

musim.

dibandingkan dengan Februari 2016 yang tercatat Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2017

sebanyak 10,72 juta orang.

adalah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jumlah kelompok orang

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan dengan

104

periode yang sama tahun lalu. Jumlah pekerja

102

berwaktu penuh Jawa Tengah per Februari 2017

100 98

tercatat sebanyak 12,71 juta orang atau meningkat

96

dibandingkan dengan Februari 2016 yang tercatat

94 92

sebanyak 12,19 juta orang. Kondisi ini sejalan dengan

90

kinerja ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2017 yang

88 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015 TOTAL

I

II

III

IV

2016 HORTIKULTURA

I 2017

tumbuh 5,20% (yoy), lebih baik dibandingkan periode

TANAMAN PANGAN

Grafik 6.1 Perkembangan NTP dalam 5 Tahun Terakhir

yang sama pada tahun 2016 yang sebesar 5,08%.

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus 2017 (juta orang) 2013*

STATUS PEKERJAN UTAMA

2014

2015

2016

2017

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

BERUSAHA SENDIRI

2,81

2,66

2,82

2,86

3,03

2,68

2,86

2,63

3,07

BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP

2,93

3,34

2,93

3,19

3,02

2,93

3,35

3,09

3,23

BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP

0,57

0,54

0,62

0,64

0,57

0,58

0,54

0,50

0,59

BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI

5,43

5,15

5,74

5,25

6,09

5,71

5,89

5,75

6,05

PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN

2,48

2,02

2,29

2,18

0,92

0,79

0,85

0,86

0,92

1,34

1,54

1,34

1,43

1,14

BEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN PEKERJA TAK DIBAYAR

2,29

2,76

2,36

2,43

2,37

2,19

2,32

2,25

2,43

TOTAL

16,51

16,47

16,76

16,55

17,34

16,42

17,15

16,51

17,43

* Februari - Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang Proyeksi Penduduk yang digunakan pada Februari 2014 ** Estimasi ketenagakerjaan Februari dan Agustus 2014 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang) 2013

PENDUDUK YANG BEKERJA

2014

Februari

PEKERJA TIDAK PENUH SETENGAH PENGANGGUR

Februari

2015 Agustus

Februari

2016 Agustus

Februari

2017 Agustus

Februari

5,21

4,85

4,90

4,91

4,51

4,97

4,22

4,73

1,49

1,28

1,19

1,18

1,07

1,23

1,02

1,03

3,72

3,57

3,71

3,73

3,44

3,74

3,2

3,7

PEKERJA PENUH

11,26

11,90

11,65

12,41

11,92

12,19

12,29

12,71

TOTAL

16,47

16,75

16,55

17,32

16,43

17,16

16,51

17,44

PEKERJA PARUH WAKTU

* Data diolah dari Sakernas 2013-2015

Penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah pada periode

SMA Umum dan SMA Kejuruan yang masing-masing

laporan yang tercatat sebesar 72,88% merupakan

meningkat menjadi 1,97 juta orang dan 1,85 juta

pekerja berwaktu penuh (full time worker), yaitu

orang; lebih baik dibandingkan periode sama tahun

penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas

sebelumnya yang sebesar 1,90 juta orang dan 1,64 juta

per minggu. Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu

orang. Peningkatan juga terjadi untuk pekerja dengan

tidak penuh mengalami penurunan, yaitu dari 4,97 juta

latar belakang Universitas dengan jumlah 1,12 juta

menjadi 4,73 juta orang pada periode yang sama.

orang. Perbaikan kualitas ini diharapkan dapat memenuhi permintaan tenaga kerja pada industri

Perbaikan kualitas pekerja tercermin dari latar belakang pendidikan SMP ke atas yang meningkat. Jumlah penduduk yang bekerja dengan

pengolahan mengingat sejak tahun 2015 terjadi tren relokasi usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah.

tingkat pendidikan SMP pada Februari 2017 tercatat sebanyak 3,47 orang atau meningkat dibandingkan

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan

Februari 2016 yang tercatat sebanyak 3,28 juta orang.

tingkat pendidikan SD ke bawah pada Februari 2017

Begitu pula dengan pekerja dengan latar belakang

tercatat sebanyak 8,69 juta orang atau menurun

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang) 2015

2016

2016

PENDIDIKAN Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

SD KE BAWAH

9,39

8,61

8,92

8,44

8,69

SMP

3,15

3,16

3,28

3,29

3,47

SMA UMUM

1,94

1,91

1,9

1,78

1,97

SMA KEJURUAN

1,51

1,49

1,64

1,71

1,85

DI/II/III DAN UNIVERSITAS

0,35

0,36

0,36

0,35

0,35

UNIVERSITAS

0,98

0,91

1,06

0,93

1,12

TOTAL

17,32

16,44

17,16

16,5

17,45

*Data diolah dari Sakernas 2013-2015 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

dibandingkan Februari 2016 yang tercatat sebanyak 8,92 juta orang. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan rendah di Jawa Tengah pada tahun 2017 telah mengalami penurunan.

101




102


6.2. Pengangguran 140

160

INDEKS

INDEKS

150

130

140 120

130

OPTIMIS

110

120 110

100

PESIMIS

90 80

OPTIMIS

100

PESIMIS

90 80 70

70 I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

I

2015 PENGHASILAN

II

III 2016

IV

I 2017

I

II

III

IV

I

2014

III

IV

2015 PENGHASILAN

LAPANGAN KERJA

II

LAPANGAN KERJA

I

II

III

IV

2016

I 2017

KEGIATAN USAHA

Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini

Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Angka pengangguran mengalami peningkatan

Tingkat keyakinan yang meningkat tersebut

pada Februari 2017 dibandingkan periode yang

sejalan dengan peningkatan keyakinan

sama tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran

konsumen terhadap kondisi penghasilan dan

pada Februari 2017 tercatat sebanyak 0,76 juta orang,

lapangan kerja untuk periode 6 bulan yang akan

lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2016 yang

datang. Hal ini terlihat dari indeks ekspektasi

berjumlah 0,75 juta orang. Berdasarkan data tersebut,

penghasilan yang meningkat menjadi 146,2 dari

Provinsi Jawa Tengah menyumbang 10,84% dari total

sebelumnya 144,00 pada triwulan IV 2016. Begitu pula

angka pengangguran nasional.

dengan ekspektasi lapangan kerja yang meningkat menjadi 133,2 dari sebelumnya 120,00. Hal ini

Sementara itu, dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jawa Tengah mengalami peningkatan, yaitu dari 4,20% pada

mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di triwulan mendatang diperkirakan relatif membaik dibandingkan triwulan laporan.

Februari 2016 menjadi 4,15% pada Februari 2017. TPT 5

Jawa Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka

6.3. Nilai Tukar Petani

TPT nasional yang sebesar 5,33%. Salah satu faktor

Pada triwulan I 2017, petani di Jawa Tengah masih

yang turut mendorong penurunan jumlah

mengalami defisit, bahkan lebih dalam

pengangguran di Jawa Tengah adalah meningkatnya

dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini

lapangan pekerjaan sejalan dengan pertumbuhan

tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa

ekonomi Triwulan I 2017 yang lebih baik dibandingkan

Tengah yang berada di bawah batas 100, dan

periode yang sama tahun sebelumnya.

mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV

Membaiknya indikator tenaga kerja ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen. Konsumen memandang kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah triwulan I 2017 lebih baik dibandingkan triwulan IV 2016, tercermin dari tingkat keyakinan terhadap kondisi lapangan kerja saat ini.

2016. NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 97,50; lebih rendah dibanding triwulan lalu yang mencapai 99,35. Penurunan NTP ini terjadi di tengah pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan laporan yang relatif meningkat. Lapangan usaha ini mencatatkan

5.

Pada Desember 2013, BPS melakukan perubahan tahun dasar NTP. Untuk itu NTP dalam laporan ini disesuaikan dengan menggunakan pendekatan perubahan per bulan.

50000

INDEKS

PDRB (RP MILIAR)

103 102

45000

101 100

40000

99 35000

98 97

30000

96 95

25000 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

NTP

III

IV

2016

I

124,27 pada triwulan laporan. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh musim panen yang menurunkan harga komoditas pertanian. Penurunan terutama terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 2,25%, dari 120,41 pada triwulan IV 2016 menjadi 117,70 pada triwulan laporan. Selain itu, subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor

2017

peternakan juga mengalami penurunan penerimaan.

PDRB KATEGORI PERTANIAN

Sumber: BPS Jawa Tengah

Adapun subsektor yang mengalami peningkatan

Grafik 6.4 NTP dengan PDRB Lapangan usaha Pertanian

penerimaan adalah subsektor hortikultura dan perbaikan pertumbuhan menjadi 9,42% (yoy), lebih

subsektor perikanan.

tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 yang tumbuh Sebaliknya, pengeluaran petani, yang digambarkan

8,75% (yoy).

oleh indeks yang dibayarkan petani meningkat 0,94%; Penurunan NTP Jawa Tengah pada triwulan I 2017

dari sebelumnya 126,27 menjadi 127,46 pada triwulan

didorong oleh menurunnya penerimaan petani

I 2017. Data historis menunjukkan bahwa indeks yang

yang diiringi dengan peningkatan pengeluaran.

dibayar petani mengalami tren peningkatan secara

Penerimaan yang menurun tercermin dari indeks yang

persisten. Peningkatan pengeluaran terjadi pada

diterima petani menurun 0,94%; dari 125,45 menjadi

seluruh subsektor. Lebih lanjut, kenaikan terjadi baik

130

115

INDEKS

INDEKS

125 110 120 105

115 110

100

105 95

100 95 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

INDEKS YANG DITERIMA PETANI (It)

IV

I

II III 2015

IV

I

INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib)

II III 2016

IV

I 2017

90 I

II

III

IV

I

II

2014 TOTAL

NILAI TUKAR PETANI

III

IV

I

II

2015

III

HORTIKULTURA PETERNAKAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

150

I 2017

TANAMAN PANGAN PERIKANAN


Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya

IV

2016


Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah

INDEKS

140

140

INDEKS

130

130 120 120 110

110

100

100 90

90 I

II

III

IV

I

2014 TOTAL

II

III

IV

I

2015 HORTIKULTURA PERIKANAN

TANAMAN PANGAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

II

III

IV

2016

I 2017

PETERNAKAN


Grafik 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor

I

II

III

IV

2014 TOTAL

I

II

III

IV

I

2015 HORTIKULTURA PERIKANAN

TANAMAN PANGAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

II

III

IV

2016

I 2017

PETERNAKAN


Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

103





104

Tabel 6.6. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) SUBSEKTOR

I - 2015

II - 2015

III - 2015

IV - 2015

I - 2016

II - 2016

III - 2016

IV - 2016

TANAMAN PANGAN

106,68

97,5

103,73

106,24

101,17

99.83

99,22

98,17

94,61

HORTIKULTURA

102,91

102,83

104,49

107,76

107,43

106.84

109,76

107,99

107,66

I - 2017

TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

103,71

105,4

106,87

108,6

107,97

111.07

114,32

119,03

114,35

PETERNAKAN

109,24

109,08

113,60

109,88

109,64

110.44

113,32

109,00

107,62

PERIKANAN

103,92

106,17

109,31

109,46

111,26

112.06

111,87

112,7

113,06

TOTAL

104,99

103,09

107,00

107,95

106,05

106.16

107,85

106,78

104,44

Sumber : BPS Jawa Tengah

pada pengeluaran petani untuk konsumsi, maupun

4.506 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah

untuk Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

mengalami penurunan secara persentase menjadi

(BPPM). Walaupun harga bahan makanan cenderung

13,19% dari total jumlah penduduk Jawa Tengah, atau

menurun, pengeluaran konsumsi lainnya khususnya

menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu

untuk makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau;

yaitu 13,32% dari jumlah penduduk.

serta untuk perumahan mengalami peningkatan. Sementara itu, pengeluaran untuk BPPM meningkat untuk seluruh jenis komponen biaya maupun barang modal.

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang berada di pedesaan, dari 2.716 ribu jiwa pada September 2015 menjadi 2.614 ribu jiwa

Kemampuan produksi petani pada periode

pada September 2016. Berlawanan dengan hal

l a p o r a n t e rc a t a t m e n g a l a m i p e n u r u n a n .

tersebut, jumlah penduduk miskin yang ada di

Kemampuan produksi petani yang tercermin dari Nilai

perkotaan mengalami peningkatan bila dibandingkan

Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) 6 pada

dengan periode yang sama tahun lalu, dari 1.790 ribu

triwulan I 2017 menurun menjadi 104,44 dari 106,78

jiwa pada September 2015 menjadi 1.879 ribu pada

pada triwulan IV 2016. Perlambatan NTUP pada

September 2016.

triwulan laporan terutama didorong oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor tanaman pangan yang turun masing-masing menjadi 114,35 dan 94,61 pada triwulan I 2017 dari 119,03 dan 98,17 pada triwulan IV 2016. Adapun subsektor yang mengalami peningkatan kemampuan produksi adalah subsektor perikanan.

Penurunan angka kemiskinan pada September 2016 terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan. Apabila dibandingkan dengan periode September 2015, 6.000 RIBU ORANG

%

17

5.000

15

4.000

6.4. Tingkat Kemiskinan

13 3.000 11

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September

2.000

2016 mengalami penurunan dibandingkan

1.000

dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat

0

kemiskinan Jawa Tengah per September 2016 sebanyak 4.493 ribu jiwa atau menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 6.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dimana komponen indeks yang dibayar hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal.

19

9 7 5 2011

MAR-12 SEP-12 MAR-13 SEP-13 MAR-14 SEP-14 MAR-15 SEP-15 MAR-16 SEP-16

DESA (%) - SKALA KANAN

KOTA DESA KOTA+DESA KOTA (%) - SKALA KANAN KOTA+DESA (%) - SKALA KANAN

Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (ribuan orang)

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah. 2011 - September 2016 (Rupiah) GARIS KEMISKINAN

Mar 2012 Sept 2012 Mar 2013 Sept 2013 Mar 2014

2010

2011

1. KOTA

205.606

222.430

234.799

245.817

254.801

268.397 279.036

Sep 2014 Mar 2015 Sep 2015 Mar 2016 Sep 2015 286.014

299.011

308.163

215.269

322.799

2. DESA

179.982

198.814

211.823

223.622

235.202

256.368 267.991

277.802

296.864

310.295

319.188

322.489

3. KOTA & DESA

192.435

209.611

222.327

233.769

244.161

261.881 273.056

281.750

297.851

309.314

317.348

322.748


jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebesar

dan pedesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam

3,76% atau setara dengan 102 ribu orang. Hal ini

periode yang sama tercatat mengalami peningkatan

sejalan dengan Pemprov Jateng yang diturunkan

tahunan sebesar 4,75% dari Rp308,163 per

melalui empat strategi, yakni i) mengurangi beban

kapita/bulan pada September 2015 menjadi

pengeluaran masyarakat miskin; ii) meningkatkan

Rp322.799 per kapita/bulan pada September 2016.

pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi; iii)

Sementara itu, garis kemiskinan di daerah pedesaan

mengembangkan UMKM, dan iv) sinergitas kebijakan

juga mengalami kenaikan sebesar 3,93%, dari

antar instansi dengan optimalisasi pragram atau

Rp310,295 per kapita/bulan pada September 2015

anggaran. Sementara di perkotaan, jumlah penduduk

menjadi Rp322,489 per kapita/bulan pada September

miskin naik sebesar 5% atau setara dengan 89 ribu

2016. Secara keseluruhan, garis kemiskinan kota dan

orang. Jumlah penduduk miskin di pedesaan pada

desa meningkat 4,34% dari Rp309,314 per

September 2016 mencapai 2.614 ribu jiwa sedangkan

kapita/bulan pada September 2015 menjadi

di perkotaan mencapai 1.879 ribu jiwa.

Rp322,748 per kapita/bulan pada September 2016.

Sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah,

Kenaikan garis kemiskinan dapat meningkatkan jumlah

angka kemiskinan di tingkat nasional mengalami

penduduk miskin. Penduduk yang memiliki

penurunan dibandingkan dengan periode yang

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis

sama tahun lalu. Tercatat, penduduk miskin nasional

kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk

pada September 2016 sebanyak 27,76 juta jiwa, lebih

miskin. Namun demikian kesejahteraan masyarakat

rendah dibandingkan September 2015 yang sebesar

pada triwulan laporan meningkat, sehingga

28,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di tingkat

pengeluaran per kapita masyarakat mampu tumbuh

nasional ini mengalami penurunan sebesar 750 ribu

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis

jiwa atau turun 2,63%. Secara keseluruhan, Provinsi

kemiskinan.

Jawa Tengah pada triwulan laporan berkontribusi pada 16,19% dari total penduduk miskin nasional,

6.5. Pembangunan Manusia8

meningkat dibandingkan kontribusi pada bulan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah

September 2015 yang sebesar 15,80%.

mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 69,98,

Garis Kemiskinan terus mengalami peningkatan.7

meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh

69,49. Dengan perkembangan tersebut, status

peningkatan garis kemiskinan perkotaan. Berdasarkan

pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah masih

pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan

termasuk dalam kategori sedang (nilai IPM 60 – 70).

7.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

8.

Data IPM menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun 2010, dengan komponen sebagai berikut: a.Kesehatan: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) b.Pendidikan: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) c.Standar Hidup: PNB per kapita

105




Tabel 6.8. Perbandingan IPM Provinsi Peers 70

INDEKS

IPM

PROVINSI

69

2015

2016

70,27

70,96

PERTUMBUHAN IPM (%, YOY)

68

BANTEN

67

DKI JAKARTA

78,99

79,60

0,77

JAWA BARAT

69,50

70,05

0,79

69,98

70,18

69,55

69,49

68,90

68,78

68,31

68,02

67,70

67,21

65

67,09

66

66,64


106

0,98

JAWA TENGAH

69,49

69,98

0,71

DI YOGYAKARTA

77,59

78,38

1,02

JAWA TIMUR

68,95

69,74

1,15

NASIONAL

69,55

70,18

0,91

64

2011

2012

2013 JAWA TENGAH

2014

2015

2016

NASIONAL

Sumber : BPS Nasional

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional

*Data diolah dari Sakernas 2013-2015 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Capaian Jawa Tengah ini tercatat masih lebih rendah

Ditinjau dari komponennya, peningkatan terjadi di

dibandingkan dengan nasional yang sudah

seluruh dimensi, baik kesehatan, pendidikan, maupun

mencatatkan status pembangunan manusia kategori

standar hidup.

tinggi (nilai IPM 70 – 80), dengan nilai IPM 70,18; meningkat dibandingkan IPM tahun 2015 yang sebesar

Analisis secara spasial, 3 kota di Jawa Tengah sudah memiliki status pembangunan manusia sangat tinggi

69,55.

(nilai IPM > 80); 15 kabupaten/kota memiliki status Dibandingkan dengan provinsi se-Kawasan Jawa, IPM

pembangunan manusia tinggi (nilai IPM 70 – 80); 17

Jawa Tengah menempati urutan kedua terendah

kabupaten/kota memiliki status pembangunan

setelah Jawa Timur. Di Kawasan Jawa, status

manusia sedang (nilai IPM 60 – 70); dan tidak ada yang

pembangunan manusia Provinsi Banten, DKI Jakarta,

memiliki status pembangunan manusia rendah (nilai

dan DI Yogyakarta berada pada kategori sedang (nilai

IPM < 60).

IPM 70-78). Sementara itu, status pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah masih berada pada kategori sedang, bersama dengan Jawa Barat, dan Jawa Timur. Lebih lanjut, seluruh provinsi di Kawasan Jawa mengalami peningkatan IPM pada tahun 2016. Namun demikian, pertumbuhan IPM Jawa Tengah

Tiga kota dengan status pembangunan manusia sangat tinggi yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Sementara itu, tiga kabupaten dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Banjarnegara.

merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lain di Kawasan Jawa. Tabel 6.9. IPM Jawa Tengah Menurut Komponen KOMPONEN

SATUAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)

TAHUN

72,73

72,91

73,09

73,28

73,88

73,96

74,02

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

TAHUN

11,09

11,18

11,39

11,89

12,17

12,38

12,45

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

TAHUN

6,71

6,74

6,77

6,8

6,93

7,03

7,15

0

Rp8.992

Rp9.296

Rp9.497

Rp9.618

Rp9.640

Rp9.930

10.153

66,08

66,64

6721

68,02

68,78

69,49

69,86

0,84

0,86

1,21

1,12

1,04

0,71

PENGETAHUAN

STANDAR HIDUP LAYAK PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN IPM PERTUMBUHAN IPM

%

107



Gambar 6.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

6.6. Pemerataan Penduduk Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di

rendah dibandingkan koefisien Gini nasional yang

Jawa Tengah pada September 2016 mengalami

sebesar 0,39. Dengan kata lain, tingkat pemerataan

penurunan. Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang

pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik

mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui

dibandingkan dengan nasional.

pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila

Ditinjau dari wilayahnya, tingkat ketimpangan yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan. Pada September 2016, koefisien Gini perkotaaan Jawa

bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Tengah tercatat sebesar 0,38; lebih tinggi dibandingkan Pada September 2016, Koefisien Gini Jawa Tengah

perdesaan yang sebesar 0,31. Tingkat ketimpangan

tercatat sebesar 0,36; lebih rendah dibandingkan

yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga ditemui di

periode tahun sebelumnya yang sebesar 0,38. Hal

tingkat nasional. Koefisien Gini perkotaan nasional

ini mengindikasikan tidak ada peningkatan

sebesar 0,41; lebih tinggi dibandingkan perdesaan

ketimpangan di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan

yang sebesar 0,32.

dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah ini lebih 0,42

INDEKS

0,44

0,42

0,42

0,40

SEPTEMBER2015 MARET 2016 SEPTEMBER 2016

INDEKS

0,41 0,41

0,40 0,40

0,38

0,38

0,38 0,38

0,36 0,36

0,34

0,34

0,34

0,33 0,33

0,32

0,32

0,32

0,30

0,32

0,31

0,30

2010

2011

2012

2013

JAWA TENGAH

2014

2015

2016

PERKOTAAN

PERDESAAN

JAWA TENGAH

NASIONAL


Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

PERKOTAAN

PERDESAAN

NASIONAL Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

BAB

VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2017 diperkirakan mengalami perlambatan diiringi inflasi yang meningkat.

7.1. Prospek Inflasi Triwulan III 2017 dan Tahun 2017 P e r t u m b u h a n e k o n o m i d i J a w a Te n g a h diperkirakan melambat pada triwulan III 2017. Perlambatan ini merupakan normalisasi setelah peningkatan tinggi pada triwulan II 2017, atau periode

membaik seiring dengan mulai membaiknya penerimaan pajak. Selain itu, terjaganya daya beli masyarakat diperkirakan berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

Ramadhan dan Lebaran. Walaupun lebih lambat, diproyeksikan masih berada pada kisaran yang tinggi,

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

yaitu 5,2%-5,6% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran,

Konsumsi diperkirakan masih menjadi sumber

perlambatan terutama bersumber dari konsumsi rumah

utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Lebih

tangga dan investasi. Sementara pada sisi lapangan

rinci, konsumsi tersebut terutama berasal dari konsumsi

usaha, perlambatan diperkirakan terjadi pada lapangan

rumah tangga dengan pangsa mencapai 60% dari total

usaha industri pengolahan dan lapangan usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu,

perdagangan.

konsumsi pemerintah memberikan sumbangan sekitar

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut

8%, sedangkan konsumsi lembaga non profit yang Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan 2016. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3% - 5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,28%. Perbaikan ekonomi global, terutama mitra dagang

melayani rumah tangga (LNPRT) hanya memiliki peran di bawah 2%. Pada triwulan III 2017, konsumsi dari sisi swasta, yaitu rumah tangga dan LNPRT mengalami perlambatan, seiring dengan normalisasi pasca periode Ramadhan dan Lebaran. Sebaliknya, konsumsi pemerintah diperkirakan mengalami peningkatan signifikan.

utama Jawa Tengah diperkirakan meningkatkan kegiatan usaha, khususnya ekspor. Komitmen

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan

pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi

sedikit melambat pada triwulan III 2017. Ramadhan

dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam

dan Lebaran yang semakin bergeser menjadi salah satu

pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung

faktor utama perlambatan komponen ini. Pada tahun

percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017.

2016, minggu terakhir Ramadhan dan Lebaran jatuh

Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan

pada triwulan III, sementara pada tahun laporan,

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan 2015*

PENGELUARAN I KONSUMSI RUMAH TANGGA KONSUMSI LNPRT

4,51

2016**

2017p

II

III

IV

TOTAL

I

II

III

IV

TOTAL

I

4,28

4,28

4,74

4,45

4,75

4,80

4,36

4,41

4,57

4,59

3,19

8,35

(3,04)

8,73

9,17

3,47

1,60

5,61

3,24

KONSUMSI PEMERINTAH

2,83

2,71

5,19

3,63

3,71

3,26

7,48

(12,53)

(1,45)

(1,71)

2,57

PMTB

6,24

3,11

4,31

6,81

5,12

5,34

6,87

5,54

6,09

5,96

5,50

EKSPOR LUAR NEGERI

(3,05)

(1,56)

1,51

4,72

0,28

(0,28)

(1,59)

(10,48)

3,13

(2,22)

8,32

IMPOR LUAR NEGERI

(12,04)

(7,53)

(18,48)

(25,77)

(16,03)

(26,76)

(12,77)

(18,81)

2,59

(14,49)

27,27


9,79

21,63

(3,58)

(74,45)

0,65

(34,48)

(7,31)

(0,26)

59,79

(13,17)

39,77

PDRB

5,54

5,22

5,02

6,10

5,47

5,08

5,71

5,01

5,33

5,28

5,20

(9,66) (12,33)

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

IIp

IIIp

TOTALp

111


PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH


112


keseluruhan bulan Ramadhan dan Lebaran terdapat

meningkat dibandingkan realisasi pada tahun 2016

pada triwulan II. Dengan demikian, konsumsi terutama

yang mencapai Rp38 triliun. Selain itu, dari sisi

rumah tangga akan bergeser sehingga terjadi

pemerintah, percepatan pembangunan infrastruktur

perlambatan pada triwulan III 2017. Namun demikian,

diperkirakan masih terus berlanjut. Beberapa proyek

konsumsi diproyeksikan masih dapat tumbuh pada

infrastruktur tersebut diantaranya: (i) Jalan Tol Trans

level yang cukup tinggi didukung oleh daya beli

Jawa, (ii) Double track rel kereta api, (iii) pengembangan

masyarakat yang terjaga. Optimisme masyarakat akan

Pelabuhan Tanjung Emas, (iv) pengembangan Bandara

kondisi ekonomi ke depan terlihat dari hasil survei

Ahmad Yani, (v) beberapa infrastruktur energi

konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, di mana

penunjang industri.

indeks ekspektasi konsumen terus berada di atas level 100.

Ekspor Jawa Tengah diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan III 2017. Seiring dengan membaiknya

Serupa dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi

perekonomian global, ekspor luar negeri diharapkan

LNPRT juga diperkirakan melambat pada triwulan III

mengalami pertumbuhan. Perekonomian Amerika

2017 sehubungan dengan pergeseran masa Ramadhan

Serikat diperkirakan mengalami perbaikan, terutama

dan Lebaran. Kegiatan sosial yang tahun lalu lebih

berasal dari konsumsi yang didukung oleh kondisi

banyak dilakukan pada triwulan III, akan bergeser ke

ketenagakerjaan yang membaik. Selain itu, kondisi

triwulan II pada tahun 2017. Namun, perlambatan

ekonomi mitra dagang utama lainnya seperti Eropa

komponen ini tidak memberikan dampak signifikan

juga berpotensi membaik, terutama pada kinerja

secara langsung mengingat pangsanya yang tidak

konsumsi dan ekspor. Lebih lanjut, berdasarkan hasil

mencapai 2%.

kegiatan liaison yang dilakukan Bank Indonesia,

Berlawanan dengan konsumsi swasta di atas, pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan melonjak tinggi pada triwulan III 2017. Hal ini berkaitan

permintaan akan produk furnitur cenderung lebih tinggi pada semester II.

dengan pendapatan pemerintah yang lebih baik

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016,

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah

pendapatan pemerintah terutama yang berasal dari

masih ditopang oleh lapangan usaha industri

pajak mengalami penurunan sehingga pemerintah

pengolahan; pertanian, kehutanan, dan

melakukan penghematan atau pemotongan anggaran

perikanan; serta perdagangan besar dan eceran,

belanja. Konsumsi pemerintah pada triwulan III 2016

reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan III

mengalami kontraksi dalam sebesar 12,53% (yoy).

2017, perlambatan pertumbuhan diperkirakan terjadi

Selanjutnya, kinerja investasi diperkirakan masih meneruskan tren peningkatan pertumbuhan pada

pada seluruh lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan; pertanian; serta perdagangan.

triwulan III 2017. Dinas Penanaman Modal dan

Lapangan usaha industri pengolahan diproyeksikan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

mengalami pertumbuhan yang lebih rendah pada

menargetkan investasi baru yang masuk secara

triwulan III 2017 seiring dengan normalisasi permintaan

keseluruhan tahun 2017 sebesar Rp41 triliun,

domestik pasca periode Ramadhan dan Lebaran.

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha 2015*

PENGELUARAN I

2016**

2017p

II

III

IV

TOTAL

I

II

III

IV

TOTAL

TOTAL

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

4,05

7,48

4,26

6,98

5,60

(1,96)

(0,02)

3,02

8,75

2,13

9,42

INDUSTRI PENGOLAHAN

5,56

4,25

4,71

4,73

4,81

3,99

4,80

4,19

3,43

4,09

4,11

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

2,91

2,98

2,01

8,06

3,97

7,76

5,68

1,98

5,20

5,10

5,19

PDRB

5,54

5,22

5,02

6,10

5,47

5,08

5,71

5,01

5,33

5,28

5,20

I

II

TOTAL

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

Lebih lanjut, perlambatan permintaan domestik juga

swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan

diperkirakan berdampak pada pertumbuhan lapangan

iklim investasi dan usaha, serta Upah Minimum

usaha perdagangan besar dan eceran.

Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah yang kompetitif juga menjadi faktor pendukung.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian diprediksi tumbuh melambat pada triwulan III 2017. Berdasarkan

Selain itu, program tax amnesty yang dicanangkan

hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD),

pemerintah juga diharapkan sudah mulai memberikan

komoditas beras sebagai penyumbang utama lapangan

dampak positif terhadap ekonomi Jawa Tengah.

usaha pertanian sedang dalam masa tanam pada

Tambahan dana yang masuk ke Indonesia diharapkan

periode tersebut. Selain itu, komoditas bawang merah

dapat menambah likuiditas dan mendorong kegiatan

pun dalam masa tanam. Adapun komoditas yang

ekonomi terutama investasi lebih tinggi. Selain itu,

mengalami panen pada triwulan III yaitu aneka cabai.

tambahan pendapatan pemerintah juga diharapkan dapat mendorong konsumsi maupun belanja modal

Secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah

pemerintah lebih tinggi.

tahun 2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Peningkatan

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha

rangka menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun

utama Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan,

2017 antara lain tingkat inflasi yang dapat menahan

pertanian, dan perdagangan. Sejalan dengan

daya beli masyarakat. Inflasi pada tahun 2017

perbaikan ekonomi global dan domestik, permintaan

diperkirakan meningkat, terutama didorong oleh

terhadap hasil produksi Jawa Tengah diperkirakan

kelompok administered prices, seiring dengan tren

mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan

kenaikan harga minyak dunia dan reformasi kebijakan

kinerja lapangan usaha perdagangan, serta industri

energi.

pengolahan. Kondisi cuaca diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2015-2016 di mana terjadi El Nino dan La Nina sehingga dapat lebih kondusif bagi lapangan usaha pertanian.

Hal lain yang juga menjadi tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah kesesuaian realisasi konsumsi pemerintah dan proyek infrastruktur. Pada tahun 2016, realisasi proyek

Komitmen pemerintah untuk pembangunan

pembangunan pemerintah relatif baik, terlihat dari

infrastruktur, baik dalam perbaikan logistik, maupun

realisasi belanja modal pemerintah provinsi yang

infrastruktur pendukung pertanian akan mendorong

sebesar 93,49%, lebih tinggi dari capaian tahun

peningkatan kinerja investasi dan industri dan berujung

sebelumnya yang sebesar 87,98%. Namun, adanya

pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada sisi

pemotongan anggaran pemerintah menyebabkan

113




114


belanja operasional menurun. kondisi ini menjadi faktor

Menurunnya inflasi pada triwulan III 2017 juga

risiko pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun

didukung oleh pasokan beras yang diperkirakan masih

2017.

terjaga. Bulog Divre Jawa Tengah menyatakan optimis penyerapan beras mampu mencapai 602 ribu ton

Adapun risiko dari eksternal adalah berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tingginya persaingan di pasar global dengan negara yang memiliki produk ekspor serupa. Selain itu, dengan pergantian pemerintahan Amerika Serikat, kebijakan ekonomi negara tersebut dapat mengalami perubahan

hingga akhir tahun 2017, mengingat serapan yang baik pada tahun lalu. Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu realisasi serapan beras 597.738 ton atau tercapai sekitar 117,38% dari target 505 ribu ton. Pencapaian beras tersebut membuat Jawa Tengah menjadi satu dari tujuh daerah yang surplus di Indonesia.

sehingga berdampak pada perekonomian Jawa Tengah, baik terkait pasar keuangan, nilai tukar,

Sementara itu, inflasi kelompok administered

maupun perdagangan.

prices relatif menurun seiring dengan tidak adanya lagi kenaikan tarif listrik untuk golongan

7.2. Prospek Inflasi Triwulan III 2017 dan Tahun 2017

reformasi kebijakan energi Pemerintah di tahun

7.1.1. Perkiraan Inflasi Triwulan III 2017

2017. Kenaikan TTL 900 VA nonsubsidi disesuaikan

Inflasi triwulan III 2017 diperkirakan menurun

sebanyak tiga periode, di mana kenaikan terakhir

dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan

berlangsung pada Mei 2017. Risiko peningkatan juga

ini terjadi di seluruh kelompok, terutama berasal

tertahan akibat kebijakan energi pemerintah yang

dari kelompok volatile food dan administered

menunda penyaluran subsidi elpiji 3 kg dengan

prices. Inflasi volatile food diperkirakan menurun

menggunakan uang elektronik pada tahun 2018

seiring normalisasi permintaan pasca Lebaran serta

mendatang.

mampu yang menjadi salah satu bagian upaya

meningkatnya pasokan untuk komoditas bumbubumbuan. Sementara itu, inflasi administered prices diperkirakan menurun akibat tidak adanya lagi penyesuaian tarif listrik 900 VA nonsubsidi selama tiga

Meskipun demikian, masih terdapat potensi risiko kenaikan dari komoditas energi lainnya pada triwulan III 2017, yakni rencana kebijakan penyesuaian BBM satu

kali periode yang telah dilaksanakan hingga

harga. Adapun risiko yang menahan penurunan inflasi

pertengahan tahun 2017.

lebih dalam lainnya berasal dari kenaikan tarif angkutan udara dan kereta api seiring perayaan Idul Adha dan

Laju inflasi kelompok volatile food diperkirakan

Tahun Baru Islam pada September 2017.

lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017 didorong oleh normalisasi harga usai perayaan

Adapun inflasi kelompok inti diperkirakan

Lebaran serta meningkatnya pasokan bumbu-

menurun pada level moderat di tengah

bumbuan terutama komoditas bawang merah.

normalisasi permintaan pasca Lebaran. Hal ini

Berdasarkan informasi dari Asosiasi Bawang Merah

sejalan dengan ekspektasi harga konsumen dan

Indonesia (ABMI) Kabupaten Brebes, komoditas

produsen pada 6 bulan mendatang yang menunjukkan

bawang merah akan mengalami panen pada Agustus-

penurunan. Inflasi untuk komoditas makanan jadi dan

September 2017 sesuai dengan pola musimannya.

sandang diperkirakan menurun usai Lebaran. Lebih

jauh, meredanya tekanan ekonomi eksternal dan

2017, yaitu 4±1% (yoy). Koordinasi kebijakan

prospek positif dari berlanjutnya perbaikan ekonomi

Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian

domestik, mengakibatkan nilai tukar rupiah

inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam

diperkirakan cenderung stabil pada triwulan III 2017.

menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian

Potensi membaiknya nilai tukar ini selanjutnya

administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan

menurunkan tekanan inflasi untuk kelompok inflasi inti

reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, dan risiko

traded.

moderat kenaikan harga volatile food.

Namun demikian, penurunan inflasi ini tertahan akibat

Peningkatan inflasi komoditas administered

tekanan harga yang diperkirakan berasal dari kenaikan

prices juga sejalan dengan kenaikan harga minyak

biaya pendidikan sesuai dengan pola musimannya di

dunia. Pada akhir tahun 2017, U.S. Energy Information

triwulan ketiga. Selain itu, tekanan inflasi diperkirakan

Administration (EIA) memproyeksikan harga minyak

juga diprediksi berasal dari kenaikan harga bahan

mentah West Texas Intermediate (WTI) sebesar USD

bangunan, meliputi semen, batu bata, pasir, dan besi

52,54 per barel, meingkat dibandingkan dengan rata-

beton. Hal ini sejalan dengan upaya akselerasi

rata harga pada tahun 2016 yang sebesar USD 43,33

p e m b a n g u n a n i n f r a s t r u k t u r, t e r u t a m a

per barel. Peningkatan harga minyak mentah ini

pembangunan/perbaikan infrastruktur jalan.

selanjutnya akan berimplikasi pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kenaikan Tarif Tenaga

7.1.2. Perkiraan Inflasi Tahun 2017

Listrik (TTL). Selain itu, kebijakan pemerintah untuk

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2017

memulai pencabutan subsidi listrik untuk 18,7 juta

diperkirakan meningkat. Faktor utama yang

pelanggan 900 VA sejak 1 Januari 2017 bertahap

diperkirakan mendorong inflasi terutama berasal dari

selama tiga periode ini juga meningkatkan inflasi dari

kelompok administered prices, seiring dengan tren

kelompok administered prices.

kenaikan harga minyak dunia dan reformasi kebijakan energi. Kenaikan juga diperkirakan terjadi untuk kelompok core di tengah membaiknya daya beli masyarakat. Sementara itu, inflasi volatile food diperkirakan relatif terjaga seiring dengan produksi panen padi dan hortikultura yang diproyeksikan lebih

Pada kelompok inti, meningkatnya daya beli masyarakat diperkirakan mendorong kenaikan inflasi. Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan membaiknya daya beli masyarakat. Dari sisi domestik, upaya pembangunan

baik dibandingkan tahun lalu. 9

Peningkatan inflasi di tahun 2017 berasal dari

%, YOY

8 7

penyesuaian harga komoditas barang yang diatur

6

pemerintah, terutama untuk kebijakan energi.

5

Sementara untuk kelompok volatile food, rendahnya

3

inflasi pada tahun 2016 lalu, diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya produksi dan membaiknya upaya pengendalian inflasi. Ke depan, inflasi akan tetap diarahkan berada pada sasaran inflasi

4

2 1 0 I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

I

II III 2016

IV

I

IIp IIIp 2017

IVp

p) Angka perkiraan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan proyeksi Bank Indonesia

Grafik 7.1 Proyeks Inflasi Tahun 2017

115




116


infrastruktur dan konstruksi sektor swasta diperkirakan

hujan yang lebih tinggi mampu menurunkan kualitas

akan mendorong kenaikan harga semen dan bahan

cabai serta menyebabkan gagal panen. Untuk

baku bangunan lainnya. Selanjutnya, kenaikan harga

mengatasinya, pemerintah senantiasa berupaya untuk

yang membaik ini sejalan dengan pertumbuhan

membenahi distibusi logistik pangan. Salah satu

ekonomi global. Meskipun telah mengalami revisi

program nasional yang bersinergi dengan TPID Provinsi

pertumbuhan, berdasarkan data IMF, pertumbuhan

Jateng adalah program Aksi Sinergis di Brebes. Sebagai

ekonomi dunia diperkirakan masih akan tumbuh

penghasil bawang merah terbesar nasional, Brebes

membaik, terutama untuk negara AS, Eropa, dan

akan dijadikan gudang produksi bawang merah

Jepang yang merupakan mitra dagang utama Provinsi

nasional.

Jawa Tengah. Untuk komoditas lainnya, saat ini Bank Indonesia Pada kelompok volatile food, inflasi diperkirakan sedikit

sedang mengembangkan klaster bawang putih di

meningkat pada level moderat dibandingkan tahun

delapan kabupaten. Delapan klaster tersebut

2016. Meskipun demikian, inflasi kelompok ini relatif

diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 ton tiap

terjaga dan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya di

satu kali masa tanam. Jumlah tersebut diproyeksikan

tengah terjaganya pasokan komoditas strategis yang

dapat memenuhi kebutuhan bawang putih di Jawa

diriingi dengan upaya pengendalian inflasi. Pemerintah

Tengah dan menambah pasokan nasional, sehingga

memastikan pangan di Indonesia dalam kondisi aman

diharapkan mampu meredam inflasi komoditas

hingga 2017 yang akan datang. Selain itu, curah hujan

bawang putih, yang mayoritas masih impor dari

akhir 2016 hingga pertengahan 2017 relatif tinggi

Tiongkok dan India.

sehingga menunjang produksi petani, di tengah Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan

meningkatnya frekuensi masa panen.

komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Meskipun demikian, tekanan inflasi yang perlu

TPID Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan

diwaspadai berasal dari komoditas hortikultura,

berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2017.

meliputi aneka cabai dan bawang merah. Intensitas Tabel 7.3. Risiko Inflasi Akhir Tahun 2017 KELOMPOK

RISIKO

FAKTOR RISIKO TAHUN 2017 - Intensitas hujan yang tinggi diperkirakan mendorong penurunan produksi hortikultura - Keberlanjutan dari program pembangunan infrastruktur pertanian, seperti program 1000 embung dan

Volatile Food

RENDAH

bantuan alat mesin pertanian (alsintan) - Kondisi hasil pertanian yang surplus - Optimalisasi pembenahan distribusi logistik pertanian - Kenaikan TTL di tengah penyesuaian tarif listrik 900 VA nonsubsidi

Administered Price

TINGGI

- Potensi kenaikan harga TTL dan BBM seiring tren kenaikan harga minyak dunia - Meningkatnya dampak lanjutan dari kenaikan BBM pada tarif angkutan - Peningkatan harga rokok seiring kenaikan cukai. - Meningkatnya daya beli masyarakat seiring kondisi ekonomi yang membaik.

Core Inflation

MODERAT

- Kenaikan harga semen di tengah meningkatnya pembangunan infrstruktur pemerintah dan swasta - Dampak lanjutan dari kenaikan TTL, seperti sewa rumah - Kenaikan harga emas internasional

Beberapa hal yang dilakukan adalah penggunaan SiHaTi mobile app Gen III yang mensinergikan informasi pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan ketika terjadi gejolak harga di masyarakat. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Jawa Tengah tahun 2017 di level yang terkendali.

117



Daftar Istilah Mtm

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Qtq

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Share of Growth

Kontribusi suatu lapangan usaha terhadap total pertumbuhan PDRB.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Sektor Ekonomi Dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Migas

Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Share Effect

Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.

Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan

(IKK)

ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100.

Indeks Harga Konsumen

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang

(IHK)

dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah,

(PAD)

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Indeks Pembangunan

Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas

Manusia

hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah . Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Andil Inflasi

Besaran yang menunjukan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Bobot Inflasi

Keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Impor

Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

119


DAFTAR ISTILAH

PDRB Atas Dasar Harga

Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu

Berlaku

gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian.

PDRB Atas Dasar Harga

Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun

Konstan

tertentu sebagai dasar perhitungannya.

Bank Pemerintah

Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito .

Loan to Deposits Ratio (LDR)

Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun.

Cash Inflows

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash Outflows

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Net Cashflows

Selisih bersih antara jumlah cash inflows dan cash outflows pada periode yang sama terdiri dari netcash outflows bila terjadi cash outflows lebih tinggi dibandingkan cash inflows, dan netcash inflows bila terjadi sebaliknya.

Aktiva Produktif

Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.

Aktiva Tertimbang Menurut

Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing

Resiko (ATMR)

aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan.

Kualitas Kredit

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Capital Adequacy Ratio

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

(CAR)

(ATMR).

Financing to Deposit Ratio

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep

(FDR)

ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).

Kliring

Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.


120 DAFTAR ISTILAH

Kliring Debet

Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menagani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

Non Performing

Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Loans/Financing (NPLs/Ls) Penyisihan Penghapusan

Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya

Aktiva Produktif (PPAP)

kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk, misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit Macet (setelah dikurangi agunan).

Rasio Non Performing

Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga

Loans/Financing (NPLs/Fs)

sering disebut rasio NPLs/Fs, gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs.

Rasio Non Performing Loans

Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

(NPLs) – NET

Produktif (PPAP), terhadap total kredit.

Sistem Bank Indonesia Real

Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (real time) dengan

Time Gross Settlement (BI

mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah

RTGS)

pembayaran dan penerimaan pembayaran.

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH MEI 2017

Recommend Documents