KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN I TAHUN 2016 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

Peter Jacobs

: Kepala Perwakilan /Direktur

A.Yusnang

: Deputi Kepala Perwakilan /Deputi Direktur

Lukman Hakim

: Kepala Tim Ekonomi dan Keuangan /Asisten Direktur

Zulham Effendi

: Analis Ekonomi /Manajer

Rivo Mandey

: Analis Ekonomi /Asisten Manajer

Donny Pratama

: Analis /Asisten Manajer

Iona H. Rombot


Khoirinnisa El K.


Hendro Sirait

: Pengawas Sistem Pembayaran /Asisten Manajer

Adhi Nugroho

: Pelaksana /Asisten Manajer

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus No. 56 Manado 95117 T: 0431 868102 / 868103 F: 0431 866933

Salinan elektronis publikasi ini dapat diperoleh di website Bank Indonesia dengan alamat: http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulut/

atau Silahkan mengirimkan surel ke: [email protected] dengan subyek serta mencantumkan nama, instansi, dan jabatan.

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Utara Triwulan I 2016 dapat selesai disusun dan dipublikasikan kepada stakeholders Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan secara periodik setiap triwulan sebagai wujud peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam memberikan informasi kepada stakeholders tentang perkembangan ekonomi Sulawesi Utara terkini serta prospeknya. Kami berharap informasi yang kami sajikan ini dapat menjadi salah satu referensi atau acuan dalam proses diskusi atau proses pengambilan kebijakan berbagai pihak terkait. Dalam proses penyusunan kajian ini, kami menggunakan data yang diperoleh dari berbagai pihak, yakni instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pusat Statistik, pelaku usaha, laporan perbankan serta data hasil analisis intern Bank Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Untuk itu kepada para pihak tersebut, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga hubungan yang telah terjalin erat selama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan kajian ini ataupun terdapat penyajian data yang kurang tepat, oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan kritikan dan masukan membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya besar harapan kami mudah-mudahan laporan triwulanan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dalam memahami perekonomian Sulawesi Utara. Terima Kasih.

Manado, Mei 2016 KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA

Peter Jacobs Direktur

Daftar Isi KATA PENGANTAR DAFTAR ISI INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI SULAWESI UTARA RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Sisi Produksi/Penawaran Sisi Penggunaan/Permintaan Box I. Progress Pembangunan Mega Proyek Sulawesi Utara BAB II PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan Daerah Belanja Daerah BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH Perkembangan Inflasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Upaya Pengendalian Inflasi Box II. Hasil Pemetaan Inflasi Kota Manado: Alur Perdagangan Komoditas Strategis BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH Perkembangan Indikator Utama Bank Umum Perkembangan Aset dan Aktiva Produktif Perkembangan Suku Bunga Kredit dan DPK Bank Umum Perkembangan DPK Bank Umum Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai BAB VI PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Perkembangan Ketenagakerjaan Sulawesi Utara Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN Prospek Ekonomi Makro Prakiraan Inflasi DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Indikator Ekonomi dan Perbankan Provinsi Sulawesi Utara INDIKATOR I. MAKRO NASIONAL A PDB Nasional (yoy) B Inflasi Nasional (yoy) II. MAKRO REGIONAL A 1. Laju Inflasi (ytd) % 2. Laju Inflasi (yoy) % 3. Laju Inflasi (mtm) % 4. Inflasi Bahan Makanan (mtm) % 4. Inflasi Makanan Jadi (mtm) % 5. Inflasi Perumahan (mtm) % 6. Inflasi Sandang (mtm) % 7. Inflasi Kesehatan (mtm) % 8. Inflasi Pendidikan (mtm) % 9. Inflasi Transportasi (mtm) % B PDRB Penggunaan *** - Konsumsi Rumah Tangga - Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga - Konsumsi Pemerintah - Pembentukan Modal Tetap Bruto - Perubahan Persediaan - Ekspor Luar Negeri - Impor Luar Negeri - Net Ekspor Antardaerah C PDRB Sektoral *** Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya II. MONETER Policy Rate (%) Kurs (Rp/USD - posisi akhir) III. PERDAGANGAN LUAR NEGERI 1. Ekspor (ribu USD) 2. Impor (ribu USD) IV. PERBANKAN** A. Jumlah Bank 1. Bank Umum 1.1. Bank Pemerintah 1.2. Bank Swasta 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 3. Bank Syariah B. Jaringan Kantor (Termasuk Unit) 1. Bank Umum 1.1. Konvensional 1.2. Syariah 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2.1. Konvensional 2.2. Syariah C. Total Asset (Rp miliar) 1. Bank Umum 2. BPR 3. Bank Syariah Keterangan : * Angka sementara ** Berdasarkan lokasi bank pelapor ***Menggunakan tahun dasar 2010

2015 2016 TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I 4.71 4.67 4.73 5.04 4.79 4.92 6.38 7.26 6.83 3.35 3.35 4.45 TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I (0.40) 2.14 2.23 5.56 5.56 (1.02) 7.99 8.73 9.34 5.56 5.56 4.91 0.50 0.49 0.62 1.74 (0.03) 0.59 1.21 2.37 5.93 (2.51) 0.07 0.07 0.67 0.79 0.11 0.44 0.05 0.08 0.40 (0.18) (0.12) 0.36 0.07 0.38 0.14 0.27 0.17 0.13 0.30 0.31 0.27 0.35 0.05 1.28 0.94 (0.28) 0.29 (1.50) 6.40 6.27 6.31 5.57 6.12 5.96 6.26 6.06 6.72 6.69 6.44 6.82 (11.86) (1.55) 5.65 9.75 0.25 5.57 7.19 7.80 10.96 13.00 9.94 8.94 3.56 6.61 12.86 12.37 9.08 9.96 (72.36) (77.23) (62.90) 22.94 (63.28) (136.10) (3.15) (13.86) (9.52) (21.34) (11.70) (20.07) 1.64 (25.08) 3.54 16.45 (0.88) 16.01 (8.21) (9.23) 8.49 7.27 (1.38) (9.44) 6.40 6.27 6.31 5.57 6.12 5.96 4.27 4.43 2.83 0.66 2.95 0.90 12.40 8.35 7.48 5.30 8.17 3.56 4.57 3.67 0.83 1.80 2.65 2.68 31.93 4.35 2.99 (5.05) 6.76 8.10 8.15 8.29 (0.87) (4.90) 2.42 0.17 7.12 7.53 11.25 11.48 9.49 9.88 6.09 5.49 5.44 6.65 5.93 6.53 8.78 7.99 7.06 5.47 7.25 7.83 5.62 7.50 9.10 11.35 8.52 11.56 8.20 9.23 8.75 9.52 8.95 8.24 6.79 2.58 10.26 (3.32) 3.91 12.41 7.56 7.14 7.21 7.76 7.42 7.00 8.14 8.26 8.40 6.29 7.73 6.36 8.37 9.24 8.74 9.47 8.99 8.07 2.62 5.81 9.69 9.98 7.08 7.98 4.46 9.35 9.16 8.36 7.88 7.10 6.17 7.42 8.77 7.75 7.56 7.34 TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 6.75 13,084 13,313 13,854 13,726 13,494 13,527 TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I 274,100 291,030 242,920 213,920 1,021,970 246,130 18,790 12,040 12,080 29,210 72,120 37,270 TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I 46 46 46 46 46 46 24 24 24 24 24 28 6 6 6 6 6 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 4 4 4 347 350 345 342 342 340 292 295 290 289 289 285 276 279 275 275 275 272 16 16 15 14 14 13 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 35,839 37,037 38,383 37,195 37,195 39,637 34,381 35,566 36,932 35,721 35,721 38,135 973 977 983 1,004 1,004 1,069 485 494 468 470 470 433

Indikator Ekonomi dan Perbankan Provinsi Sulawesi Utara INDIKATOR IV. PERBANKAN (berdasarkan bank pelapor) D. Indikator Kinerja Bank Umum Konvensional 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) (Rp miliar) 1.1. Giro 1.2. Deposito 1.3. Tabungan 2. Kredit (Rp miliar) 2.1. Berdasarkan Jenis Penggunaan - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi 2.2. Berdasarkan Sektor Ekonomi Pertanian, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas & Produksi Es Pengelolaan Air, Sampah, Limbah & Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor Transportasi & Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi & Komunikasi Jasa Keuangan & Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial Jasa Lainnya Lain-lain 2.3. Kredit untuk Debitur UMKM 2.4. Loan to Deposit Ratio (LDR) % 2.5. Non Performing Loan (NPL) - Nominal (Rp miliar) - Rasio (%) V. SISTEM PEMBAYARAN 1. Kas (Rp miliar) - Inflow - Outflow 2. Kliring - Volume Kliring (Lembar) - Nominal Kliring (Rp Miliar) - Rata2 Volume Kliring/hari (Lembar) - Rata2 Nominal Kliring/hari (Rp Miliar) - Rata2 Lembar Tolakan Kliring/hari (%) - Rata2 Nominal Tolakan Kliring/hari (%) Keterangan : * Angka sementara ** Berdasarkan lokasi bank pelapor ***Menggunakan tahun dasar 2010

TW I

TW II

2015 TW III

TW IV

20,368 3,855 7,752 8,762 27,079

21,096 4,292 8,022 8,782 28,652

21,848 4,485 8,242 9,121 30,036

21,482 4,436 6,485 10,562 30,273

21,482 4,436 6,485 10,562 30,273

21,537 5,017 7,071 9,448 29,630

7,309 3,022 16,067

7,538 3,743 16,209

7,546 4,542 17,248

7,564 4,265 17,739

7,564 4,265 17,739

7,704 4,143 17,782

480 38 763 2 5 724 6,075 303 417 4 78 340 235 3 42 35 579 15,808 7,472 128.12

506 733 795 4 5 839 6,230 329 457 6 85 342 228 3 39 37 643 16,209 7,446 131.00

510 1,594 720 9 5 900 6,228 279 473 5 74 345 223 2 37 35 463 16,988 7,228 132.73

545 1,317 733 12 5 807 6,549 350 430 4 57 355 225 3 35 39 420 18,386 7,430 135.73

545 1,317 733 12 5 807 6,549 350 430 4 57 355 225 3 35 39 420 18,386 7,430 135.73

539 1,222 714 17 5 751 6,708 346 448 4 53 356 276 3 39 37 330 17,782 7,612 137.57

894 3.39 TW I

988 3.45 TW II

996 3.32 TW III

984 3.33 TW IV

984 3.33 TOTAL

1,072 3.62 TW I

2,303 670

1,077 1,391

1,814 2,375

1,099 2,772

6,293 7,208

2,498 682

90,235 2,668 1,477 44 2.10 1.87

91,718 2,345 1,558 40 2.37 2.59

92,357 2,447 1,490 39 2.65 2.91

99,513 2,817 1,659 47 2.86 3.48

373,823 10,277 1,546 43 2.49 2.71

94,737 2,745 1,609 47 3.16 3.15

TOTAL

2016 TW I

RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan I 2016 lebih baik dibandingkan dengan perekonomian nasional baik secara pertumbuhan maupun besarannya. Ekonomi Sulut tumbuh sebesar 5,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tumbuh sebesar 4,92% (yoy) pada triwulan ini. Berdasarkan sisi produksi atau penawaran, pertumbuhan ekonomi Sulut ditopang oleh

dan Konstruksi mengalami perlambatan pertumbuhan. Di sisi penggunaan atau permintaan, pertumbuhan ekonomi Sulut ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan perbaikan kinerja perdagangan Sulut dengan luar negeri. Sedangkan konsumsi pemerintah, investasi (PMTB) dan perdagangan antar daerah menunjukkan kinerja yang melambat. BAB II Perkembangan Keuangan Daerah Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi pendapatan (17,37%, yoy) maupun dari sisi belanja (15,86%, yoy). Berdasarkan proporsinya, Pemerintah Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap Dana Perimbangan, yaitu sebesar 61,81% dari total pendapatan. Rasio kemandirian daerah pada periode laporan menunjukan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pada Triwulan I-2016 mencapai Rp711,93 juta sepanjang atau sebesar 23,72% dari plafond anggaran. Sementara itu, realisasi belanja pada Triwulan I2016 mencapai Rp464,58 juta, atau 15,18% dari plafond anggaran. BAB III Perkembangan Inflasi Daerah Tekanan inflasi tahunan Sulawesi Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Manado relatif mengalami penurunan sehingga tercatat semakin mendekati level nasional maupun KTI. Inflasi Sulut pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 4,9% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 5,56% (yoy).

Menurunnya tekanan inflasi tahunan Sulut terutama disebabkan oleh koreksi harga pada kelompok administered prices dan volatile food di tengah tekanan inflasi inti yang masih minimal seiring belum kuatnya tekanan permintaan di awal tahun Secara bulanan, deflasi terjadi selama 3 (bulan) berturut-turut di Sulawesi Utara. Kondisi ini dipengaruhi oleh normalisasi harga khususnya pada komoditas volatile food pasca perayaan hari besar keagamaan pada bulan Desember 2015. Kondisi tersebut diikuti dengan koreksi harga pada kelompok administered prices terutama tarip listrik dan angkutan udara seiring masih rendahnya harga minyak dunia. BAB IV Stabilitas Keuangan Daerah Membaiknya perekonomian Sulawesi Utara tidak disertai dengan peningkatan kinerja perbankan. Indikator utama perbankan pada triwulan laporan yaitu DPK dan Kredit tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Disisi lain, pertumbuhan Aset yang tidak disertai dengan pertumbuhan kredit, menyebabkan bank umum harus mengalokasikan aktiva produktifnya dengan baik agar tidak terjadi idle money. Ditengah perlambatan tersebut, fungsi intermediary perbankan yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat mengalami penurunan, meski demikian angka LDR tersebut masih berada di atas level yang ideal. Rasio NPL meningkat pada triwulan laporan, dari 3,33% pada triwulan sebelumnya menjadi 3,62% pada triwulan laporan. Disisi suku bunga, suku bunga DPK tercatat menunjukkan penyesuaian yang searah dengan penurunan BI Rate yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pada periode laporan. BAB V Perkembangan Sistem Pembayaran Pergerakan aliran masuk uang kartal dari masyarakat ke kas Bank Indonesia pada triwulan I 2016 masih mengikuti pola historisnya. Aliran uang kartal menunjukkan adanya peningkatan net-inflow dari triwulan sebelumnya dan dari triwulan yang sama tahun sebelumnya. Posisi net-inflow mengalami peningkatan signifikan yang mencapai 207% (qtq) dari sebelumnya net-outflow sebesar Rp1.67 triliun pada triwulan IV tahun 2015 menjadi net-inflow sebesar Rp1.79 triliun. Dari sisi non tunai, transaksi melalui SKNBI menunjukkan perlambatan baik dari sisi volume maupun nominal transaksi. Secara rata-rata harian, nilai transaksi yang diproses SKNBI pada triwulan laporan mencapai Rp48.62 miliar per hari atau melambat sebesar 9.30% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp53.60 miliar per hari. Temuan uang palsu meningkat cukup signifikan pada uang yang diragukan keasliannya di Sulut-Gorontalo pada triwulan laporan. Tercatat total uang palsu yang ditemukan

sebanyak 205 lembar, meningkat 144% (qtq) dari triwulan sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya meningkat sebesar 159.5% (yoy). BAB VI Perkembangan Ketenagakerjaan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara tercatat mengalami pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara. Pada triwulan I 2016, jumlah tenaga kerja Sulawesi Utara tercatat tumbuh sebesar 1,96% (yoy) diikuti oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat ke angka 2,14%. Sementara peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara terindikasi dari berbagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan di sektor pertanian yang merupakan sektor utama pendorong perekonomian Sulawesi Utara menunjukkan perbaikan yang tercermin dari NTP dan NTUP. Hal tersebut juga dikonfirmasi dengan rasa optimisme konsumen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. BAB VII Prospek Perekonomian -

Prospek Ekonomi Makro Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan II 2016 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,12% (yoy), atau mengalami akselerasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2016. Meningkatnya perekonomian Sulut di triwulan II 2016 diperkirakan Di sisi penggunaan, komponen utama Sulut diperkirakan mengalami peningkatan seluruhnya.

-

Prakiraan Inflasi Setelah mengalami penurunan pada triwulan I 2016, tekanan inflasi Sulut memasuki triwulan II 2016 diperkirakan kembali meningkat kendati dalam besaran yang relatif terbatas terutama secara bulanan. Setelah mencatatkan deflasi cukup dalam di periode April 2016, inflasi Sulut pada Mei dan Juni diperkirakan meningkat dengan proyeksi inflasi bulanan masing-masing pada kisaran 0,09% (mtm) dan 0,57% (mtm). Risiko tekanan inflasi pada triwulan II 2016 diperkirakan muncul dari kelompok

volatile food dan kelompok inti dipengaruhi masuknya periode bulan Ramadhan, masuknya masa panen dan dimulainya realisasi proyek pemerintah. Sementara, tekanan inflasi pada kelompok administered prices diperkirakan masih relatif stabil kendati pergerakan harga minyak dunia terpantau mulai mengalami kenaikan.

BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan I 2016

lebih

baik

perekonomian

dibandingkan

nasional

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi (yoy)

dengan

baik

secara

pertumbuhan maupun besarannya. Ekonomi Sulut tumbuh sebesar 5,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tumbuh sebesar 5,57% (yoy). Sementara itu, pertumbuha

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulut, diolah

tumbuh sebesar 4,92% (yoy) pada triwulan ini, lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tercatat tumbuh sebesar 5,04% (yoy). Berdasarkan sisi produksi atau penawaran, pertumbuhan ekonomi Sulut ditopang oleh pertumbuhan 3 sekto Konstruksi mengalami perlambatan pertumbuhan. Di sisi penggunaan atau permintaan, pertumbuhan ekonomi Sulut ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan perbaikan kinerja perdagangan Sulut dengan luar negeri. Sedangkan konsumsi pemerintah, investasi (PMTB) dan perdagangan antar daerah menunjukkan kinerja yang melambat.

SISI PRODUKSI / PENAWARAN Struktur ekonomi Sulut pada didominasi

Grafik 1.2. Struktur Ekonomi

oleh 5 sektor utama dengan total pangsa sebesar

65%

Kehutanan

yaitu dan

sektor Perikanan

Pertanian, (21%),

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12%), Konstruksi (11%),

Transportasi

dan

Pergudangan

(11%), dan Industri Pengolahan (9%). Selain 5 sektor utama tersebut, sektor Administrasi


Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki pangsa sebesar 8% dan pangsa sisanya sebesar 27% tersebar pada 11 sektor lainnya. Di sisi pertumbuhan, seluruh 17 sektor tumbuh positif yang terdiri dari 9 sektor yang tumbuh meningkat dan 8 sektor yang tumbuh melambat. Adapun 3 dari 5 sektor utama Sulut mengalami

peningkata Konstruksi. Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektoral (%, yoy) 2015

Sektor Ekonomi

2016

I

II

III

IV

Total

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

0.90

2.33

4.02

0.66

2.95

0.90

I

Pertambangan dan Penggalian

3.56

7.80

7.77

5.30

8.17

3.56

Industri Pengolahan

2.68

3.19

3.48

1.80

2.65

2.68

Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

8.10

15.43

4.47

(5.05)

6.76

8.10

0.17

2.34

0.27

(4.90)

2.42

0.17

9.88

10.00

10.28

11.48

9.49

9.88

6.53

7.78

7.49

6.65

5.93

6.53

7.83

7.90

7.34

5.47

7.25

7.83

11.56

8.36

7.79

11.35

8.52

11.56

8.24

6.50

7.33

9.52

8.95

8.24

12.41

1.57

3.14

(3.32)

3.91

12.41

Real Estate

7.00

8.51

8.47

7.76

7.42

7.00

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

6.36

6.08

6.01

6.29

7.73

6.36

8.07

9.61

9.10

9.47

8.99

8.07

7.98

7.46

5.94

9.98

7.08

7.98

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7.10

3.81

3.90

8.36

7.88

7.10

Jasa lainnya

7.34

5.98

5.32

7.75

7.56

7.34

Jasa Keuangan dan Asuransi


2015. Pertumbuhannya meningkat dari 0,66% pada triwulan lalu menjadi 0,90% pada triwulan erkebunan Tahunan dengan komoditas utama kelapa, pala serta cengkih, dan subsektor Tanaman Pangan (beras). Adapun pada triwulan ini, sumber peningkatan pertumbuhan berasal dari subsektor Perikanan, Peternakan, Tanaman Holtikultura Tahunan dan Tanaman Pangan, serta subsektor lainnya, kecuali subsektor Perkebunan Tahunan dan

Grafik 1.3. Perkembangan Luas Lahan & Produksi Beras

Tanaman Holtikultura Semusim yang mana mengalami perlambatan. Subsektor terbesar yaitu Perikanan tumbuh meningkat sebesar 4,36% (yoy) setelah pada triwulan lalu tercatat kontraksi sebesar 0,86% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh

tidak

diperpanjangnya

aturan

Moratorium oleh Kementerian Kelautan dan

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut, diolah

Perikanan sejak bulan Oktober 2015. Berakhirnya aturan larangan penggunaan kapal asing baik eks maupun baru mendorong kinerja perikanan tangkap tumbuh positif setelah tercatat tumbuh negatif sepanjang tahun 2015. Selain subsektor Perikanan, subsektor utama Sulut lainnya yaitu subsektor Tanaman Pangan juga tumbuh positif yaitu sebesar 1,12% (yoy) setelah tumbuh negatif sebesar -0,08% (yoy) pada triwulan lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya cuaca pada triwulan ini setelah dilanda musim el nino pada tahun 2015 yang menyebabkan sebagian besar tanaman pangan mengalami gagal panen. Di samping itu, peningkatan anggaran APBN untuk pertanian melalui bantuan benih, alat, mesin, bantuan irigasi dan lainnya. Hal ini juga terkonfirmasi dengan data perkembangan sektor pertanian dari Distanak Sulut yang menunjukkan bahwa luas lahan panen dan produksi beras meningkat pada triwulan I 2016. Adapun produksi beras pada triwulan ini mencapai 89 Ribu ton dengan luas lahan panen sebesar 31 Ribu Ha. Berbeda dengan subsektor Tanaman Pangan,

Grafik 1.4. Perkembangan Produksi Kelapa

musim el nino tahun 2015 masih memberikan dampak negatif pada subsektor Perkebunan Tahunan di triwulan ini. Subsektor tersebut tercatat mengalami kontraksi sebesar -5,29% (yoy), setelah tumbuh positif pada triwulan lalu

(2,75%,

yoy).

Musim

el

nino

menyebabkan sebagian tanaman kelapa tidak bertumbuh dengan baik bahkan mati. Untuk

Sumber: Dinas Perkebunan Sulut, diolah

tanaman kelapa yang mati, dibutuhkan waktu sekitar 3

5 tahun untuk pertumbuhan baru. Di

samping itu, penurunan produksi kelapa juga disebabkan oleh kondisi perkebunan kelapa di Sulut yang sudah tua sehingga tidak cukup produktif. Program pemerintah dan Bank Indonesia dalam melakukan peremajaan kelapa belum cukup terlihat pada triwulan ini. Namun demikian, berbagai program peremajaan lainnya yang akan dilakukan sepanjang tahun ini dinilai dapat menjadi penolong perbaikan produksi kelapa. Total produksi kelapa pada triwulan ini sebesar 67 Ribu ton, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Grafik 1.5. Indeks Penjualan Riil

Sektor

Perdagangan

Besar

dan

dan

Eceran;

Sepeda

Motor

Reparasi

Mobil

meskipun

pertumbuhannya

sedikit

lebih

rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan IV

2015

sebagaimana

siklusnya.

Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia

Pertumbuhannya relatif melambat dari 6,65% pada triwulan lalu menjadi 6,54% pada triwulan ini, namun relatif lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015 (6,09%). Sumber perlambatan tersebut disebabkan oleh perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor), sedangkan perdagangan mobil dan sepeda motor menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Perlambatan sektor ini sesuai dengan Survei Penjualan Eceran yang menunjukkan penurunan Indeks Penjualan Riil pada triwulan ini dibandingkan triwulan lalu. Perlambatan

pertumbuhan

kinerja

Grafik 1.6. Pengunjung Pusat Perbelanjaan

perdagangan besar dan eceran sesuai dengan siklusnya yang cenderung melambat pada awal tahun setelah puncaknya pada akhir tahun

sebelumnya.

Pertumbuhannya

melambat dari 9,22% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 7,36% (yoy) pada triwulan ini. Perlambatan dengan

tersebut

jumlah

terkonfirmasi pengunjung

juga pusat

Sumber: Pusat Perbelanjaan di Sulut, diolah

perbelanjaan yang menurun. Sebagai catatan, pada triwulan ini terdapat penyelenggaraan Pilwako Kota Manado, namun demikian hal tersebut belum cukup mampu untuk mendorong perdagangan barang meningkat. Sementara itu, sektor perdagangan ditopang

Grafik 1.7. Pertumbuhan Penjualan Kend.Bermotor

oleh kinerja perdagangan mobil dan sepeda motor yang menjadi penahan perlambatan sektor perdagangan sehingga sektor ini masih tumbuh cukup tinggi. Perdagangan mobil dan sepeda motor tumbuh meningkat dari 2,33% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 5,11% (yoy) pada triwulan ini. Berdasarkan hasil liaison, penjualan mobil dan sepeda motor di Sulut meningkat pada triwulan ini. Peningkatan atau perbaikan penjualan didorong oleh

Sumber: Pelaku Usaha, diolah

Grafik 1.8. Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor

berbagai faktor baik dari sisi supply maupun

demand. Di sisi penawaran, berbagai varian baru

yang

dikeluarkan

oleh

produsen

kendaraan bermotor mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Hal itu didukung juga dengan penurunan harga BBM yang dilakukan pada awal tahun. Di sisi permintaan,

Sumber: Bank Indonesia

meningkatnya pendapatan masyarakat baik berdasarkan Upah Minimum Provinsi Sulut maupun perbaikan sektor primer, menjadi pendorong daya beli masyarakat. Membaiknya penjualan kendaraan bermotor didukung kredit pembiayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan kredit kendaraan bermotor yang meningkat.

Sektor Konstruksi Sektor Konstruksi tumbuh melambat dari

Grafik 1.9. Realisasi Belanja Modal APBD (Rp Juta)

11,48% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 9,88% (yoy) pada triwulan ini. Sebagaimana siklusnya, perlambatan di awal tahun salah satunya disebabkan oleh realisasi anggaran daerah pos belanja modal, yang relatif tidak secepat ketika memasuki semester kedua. APBD Sulut pada triwulan ini baru terealisasi sebesar 9,18% atau Rp68 Miliar dari anggaran

Sumber: Pemprov Sulut, diolah

belanja modal Rp744 Miliar, sedangkan realisasi khusus triwulan IV 2015 tercatat sebesar 46,56% atau Rp367 M dari anggaran belanja modal Rp789 M. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi lebih tinggi terjadi pada akhir tahun dibandingkan awal tahun. Meskipun begitu, pemprov Sulut masih mampu dalam menyerap anggaran yang tercermin dari realisasi belanja modal triwulan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi APBN pos belanja modal triwulan ini baru terealisasi sebesar 6,46% atau Rp189 M dari Rp2,9 T. Untuk proyek strategis yang dianggarkan Rp2,2 T, baru terserap sebesar Rp138 M atau 6,23%. Tabel 1.2. Perkembangan Realisasi Anggaran Proyek Strategis APBN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Proyek Strategis Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang Peningkatan Terminal Angkutan Penumpang Landas Pacu (Runaway Bandar Udara Naha) Sarana Prasarana, Rumah Sakit yang akan di Akreditasi Peralatan Kesehatan, Rumah Sakit yang akan di Akreditasi Bendungan baru yang dibangun Bendungan dalam tahap Pelaksanaan (on going) Danau yang Direvitalisasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman Perkotaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pemukiman Pedesaan Pembangunan SPAM Perkotaan Pembangunan SPAM Kawasan Khusus Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air Sistem Pengelolaan Drainase kawasan / Lingkungan Sistem Penanganan Persampahan Sklala Kota Sistem Pengelolaan Air Limbah SkalaKota Sistem Pengelolaan Air Limbah Khusus Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya Saluran Pembawa yang dibangun/ditingkatkan Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan Bendungan irigasi Kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi Sumur JIAT yang direhabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi Normalisasi Sungai dan Pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan Pelebaran jalan Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan Peningkatan Jembatan pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Bebas hambatan (Tol Manado - Bitung)

Sumber: Dirjen Perbendaharaan Negara

Sulut

Pagu 34,464,750,000 11,000,000,000 5,000,000,000 115,227,017,000 22,403,381,000 84,210,898,000 136,559,272,000 155,227,148,000 26,500,000,000 50,345,064,000 6,796,488,000 115,089,822,000 11,024,000,000 4,540,500,000 10,587,800,000 67,801,500,000 11,087,850,000 3,120,500,000 15,650,000,000 19,367,806,000 2,273,000,000 24,136,304,000 11,349,653,000 2,273,000,000 3,556,000,000 46,356,046,000 769,995,799,000 53,900,000,000 79,920,000,000 46,400,000,000 277,000,000,000

Realisasi s/d Triwulan I 2016 20,990,335,000 198,000,000 95,179,500 28,096,466,000 40,143,000 9,600,000 3,946,700,000 2,104,280,000 603,413,400 1,970,845,420 606,666,800 4,490,167,140 34,605,299,694 12,770,675,050 5,122,000,000 22,798,000,000

Grafik 1.10. Indeks Harga Properti Residensial

Sumber: Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia

Grafik 1.11. Perkembangan Kredit Konstruksi


Di sisi swasta, hasil liaison pada konstruksi perumahan menunjukkan bahwa sektor ini cenderung melambat. Hal tersebut tercermin juga dari hasil Survei Harga Properti Residensial dan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia. SHPR menunjukkan bahwa kenaikan harga properti residensial mengalami perlambatan dari 5,24% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 3,53% (yoy) pada triwulan ini. Perlambatan kenaikan harga tersebut terjadi sejak triwulan II 2015 dan hingga triwulan ini. Perlambatan kenaikan harga jual terjadi di seluruh tipe rumah yaitu tipe kecil, sedang dan besar. Hasil Survei Penjualan Eceran khususnya Indeks Penjualan Riil Bahan Konstruksi menunjukkan penurunan dari 248,80 pada triwulan lalu menjadi 139,14 pada triwulan ini. Pada konstruksi pembangunan pabrik, pelaku usaha masih bersikap wait & see dalam melakukan investasi. Pelaku usaha memperkirakan kondisi bisnis yang lebih baik akan terjadi pada triwulan kedepan, sehingga investasi diperkirakan mulai dilakukan pada triwulan-triwulan mendatang. Perlambatan sektor Konstruksi juga tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit konstruksi pada triwulan ini dibandingkan triwulan lalu. Adapun fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tetap menjadi pilihan utama dalam melakukan transaksi pembelian properti oleh konsumen. Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dari total KPR yang dikucurkan oleh bank di Sulut tahun 2016, sebanyak 38 unit dengan total Rp3,6 M menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh pemerintah. Sektor

Transportasi

Grafik 1.12. Pertumbuhan Jumlah Armada

dan

Pergudangan

kinerjanya dibandingkan triwulan IV 2015. Pertumbuhannya naik dari 5,47% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 7,83% (yoy) pada


triwulan ini. Peningkatan tersebut bersumber dari meningkatnya kinerja angkutan darat, udara 7%), angkutan udara (24%), angkutan laut (16%), serta pergudangan dan angkutan sungai (3%). Kinerja angkutan darat tumbuh meningkat dari 6,67% (yoy) menjadi 6,87% (yoy) yang didorong oleh mobilitas masyarakat dalam rangka merayakan hari raya keagamaan seperti Tahun Baru Cina, Cap Go Meh, dan Paskah. Di samping itu, pembangunan dan perbaikan jalan yang cukup tinggi pada beberapa tahun terakhir serta penurunan harga BBM diperkirakan juga menjadi faktor meningkatnya kinerja angkutan darat. Peningkatan kinerja angkutan darat tercermin dari jumlah armada transportasi darat. Sementara itu, kinerja angkutan udara tumbuh signifikan dari 4,50% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 16,58% (yoy) pada triwulan ini. Peningkatan tersebut didorong oleh beberapa hal antara lain yaitu biaya bahan bakar avtur yang mengalami penurunan seiring dengan menurunnya harga minyak dunia, penurunan batas atas dan batas bawah sehingga mendorong daya beli masyarakat, ekspansi maskapai baru pada triwulan lalu serta pembukaan rute baru oleh maskapai tersebut pada triwulan ini. Peningkatan terlihat dari arus penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara dengan jumlah penumpang sebanyak 567.611 pada triwulan ini. Adapun kinerja angkutan laut juga tumbuh meningkat dari 1,63% (yoy) menjadi 3,73% (yoy) didorong oleh peningkatan produksi industri pengolahan disertai dengan perbaikan ekspor. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari arus barang perdagangan luar negeri di Pelabuhan Bitung (terminal konvensional). Grafik 1.13. Arus Penumpang Bandara Sam Ratulangi

Sumber: PT Angkasa Pura I, Bandara Sam Ratulangi Manado, diolah

Grafik 1.14. Arus Barang Pelabuhan Bitung

Sumber: PT Pelindo IV, Bitung, diolah

Sektor Industri Pengolahan Sektor Industri Pengolahan menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan triwulan IV 2015. Pertumbuhannya naik dari 1,80% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 2,68% (yoy) pada triwulan ini. Sektor ini secara signifikan dikuasai oleh industri makanan dan minuman dengan pangsa sebesar 84%, sedangkan industri lainnya relatif kecil. Adapun industri tersebut didominasi oleh pengolahan bahan baku kelapa dan pengolahan bahan baku ikan.

Pada triwulan ini, peningkatan sektor industri didorong

oleh

pengolahan

ikan

Grafik 1.15. Pertumbuhan Produksi Ikan Olahan

yang

meningkat tajam, sedangkan pengolahan kelapa dan pala relatif masih terkontraksi akibat musim el nino yang menyebabkan banyak tanaman mati atau berbuah sedikit. Industri berbahan baku ikan tumbuh membaik kinerjanya pada triwulan I 2016, setelah cenderung melambat sepanjang 4 triwulan di


tahun 2015. Perbaikan industri ini didorong oleh tidak diperpanjangnya aturan Moratorium sejak triwulan IV 2015 sehingga ketersediaan bahan baku ikan mengalami peningkatan. Melalui liaison, pelaku usaha juga menyatakan bahwa kondisi bisnis atau penjualan pada tahun 2016 akan membaik dibandingkan tahun 2015. Kondisi ini tercermin dari pelaku usaha di industri pengolahan ikan yang mengalami peningkatan produksi yang mulai terjadi pada saat dinonaktifkannya aturan Moratorium dan tumbuh meningkat tajam pada triwulan ini. Data BPS juga mengkonfirmasi kondisi di atas. Produksi industri manufaktur besar dan sedang di Sulut pada triwulan I 2016 tumbuh meningkat sebesar 4,32% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2015 yang tumbuh 4,24% (yoy).

Grafik 1.16. Realisasi Belanja Nonmodal APBD (Rp Juta)

melambat kinerjanya pada triwulan I 2016 dibandingkan

triwulan

IV

2015.

Pertumbuhannya melambat dari 9,47% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 8,07% (yoy) pada triwulan

ini.

sebagaimana

Perlambatan siklusnya

dimana

tersebut kinerja

pemerintah yang tercermin dari realisasi anggaran

relatif

lambat

pada

triwulan

Sumber: Pemprov Sulut, diolah

pertama, kemudian mulai meningkat memasuki triwulan berikutnya sampai dengan triwulan akhir tahun. Pada triwulan ini, realisasi anggaran belanja nonmodal pemerintah daerah (APBD) sebesar 17,11%, lebih rendah dibandingkan realisasi khusus triwulan lalu sebesar 54,85%.

Sektor Lainnya Selain ke-6 sektor di atas yang masing-masing memiliki pangsa lebih dari 5%, terdapat 11 sektor lainnya yang masing-masing memiliki pangsa di bawah 5%. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian (4,80%), Jasa Keuangan dan Asuransi (4,13%), Informasi dan Komunikasi (3,82%), Real Estate (3,52%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,47%), Jasa Pendidikan (2,92%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2,20%), Jasa lainnya (1,54%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,14%), Jasa Perusahaan (0,09%), Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es (0,08%). Pada triwulan ini, sektor lainnya yang meningkat dibandingkan triwulan lalu yaitu sebanyak 5 Sampah,

pertumbuhan. Peningkatan signifikan terjadi pada sektor

Grafik 1.17. Jumlah Pelanggan Listrik

Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh meningkat dari -5,05% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 8,10% (yoy) pada triwulan ini. Peningkatan tersebut didorong oleh jumlah pelanggan listrik yang meningkat. Tercatat jumlah pelanggan listrik sebanyak 1.724.021 pelanggan yang meliputi berbagai sektor. Selain itu, kondisi ketersediaan pasokan listrik

Sumber: PT PLN Wil.Suluttenggo, diolah

di yang tercatat surplus sebesar 10 MW pada triwulan ini, setelah tercatat defisit pada triwulan sebelumnya. Pasokan listrik tersebut didukung oleh kapal listrik atau disebut kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) Karadeniz Powership Zeynep Sultan yang disewa oleh PT Perusahaan Listrik Negara dari luar negeri. Selain sektor tersebut, sektor Jasa Keuangan

Grafik 1.18. NTB Bank Umum di Sulut

dan Asuransi juga tumbuh signifikan dari 3,32% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 12,41% (yoy) pada triwulan ini. Kebijakan sistem keuangan yang dikeluarkan pada triwulan ini seperti penurunan suku bunga acuan (BI rate) dan penurunan GWM primer Rupiah

serta

merupakan

peningkatan

faktor

dana

meningkatnya

KUR kinerja


sektor tersebut. Hal tersebut terlihat dari Nilai Tambah Bruto bank di Sulut yang meningkat.

SISI PENGGUNAAN Berdasarkan penggunaan, penguatan pertumbuhan ekonomi Sulut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan kinerja perdagangan luar negeri. Peningkatan konsumsi rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal antara lain naiknya Upah Minimum Provinsi, tingkat inflasi yang relatif terjaga, dan faktor lainnya. Sementara itu, perdagangan luar negeri yang membaik kinerjanya disebabkan oleh perbaikan ekspor di tengah perlambatan impor. Di sisi lain, konsumsi pemerintah dan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) relatif melambat kinerjanya pada triwulan ini dibandingkan triwulan lalu. Tabel 1.3. Perkembangan Realisasi Anggaran Proyek Strategis APBN 2015

Komponen

Q1

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga

6.26

6.06

(11.86)

(1.55)

7.19

7.80

Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Perubahan Persediaan

penggunaan

didominasi

Q1

6.69

6.44

6.82

5.65

9.75

0.25

5.57

10.96

13.00

9.94

8.94

9.08

9.96

6.61

12.86

12.37

(62.90)

22.94

(3.15)

(13.86)

(9.52)

(21.34)

(11.70)

(20.07)

1.64

(25.08)

3.54

16.45

(0.88)

16.01

(8.21)

(9.23)

8.49

7.27

(1.38)

(9.44)

(63.28) (136.10)

Sulut

berdasarkan oleh

Total

(77.23)

Net Ekspor Antardaerah (C21-C22)

PDRB

6.72

2016 Q4

3.56

Impor Luar Negeri

Sebagai catatan,

Q3

(72.36)

Ekspor Luar Negeri

Sumber: Dirjen Perbendaharaan Negara

Q2

sisi

Grafik 1.19. Pangsa Komponen PDRB Sisi Permintaan

komponen

Konsumsi Rumah Tangga dengan pangsa sebesar 48%, diikuti oleh Investasi (PMTB) sebesar 33%, Konsumsi Pemerintah sebesar 18%, Perdagangan Luar Negeri sebesar 17%, dan Perdagangan Antar Daerah sebesar 9%, serta Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 2%.

Melihat

pertumbuhan

komposisi ekonomi

Sulut

tersebut,


relatif

bergantung pada konsumsi masyarakat, sehingga penting untuk menjaga sumber pendapatan masyarakat serta tingkat inflasi barang dan jasa. Konsumsi Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2016 mencatat pertumbuhan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir. Pertumbuhannya naik dari 6,69% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 6,82% (yoy) pada triwulan ini. Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan tersebut, antara lain naiknya tingkat penghasilan dan terjaganya tingkat inflasi pada level yang rendah.

Pada Oktober 2015, Pemprov Sulut memutuskan kenaikan UMP yang mulai diberlakukan tahun 2016. UMP Sulut naik sebesar 11,63% dari Rp2.150.000 pada tahun 2015 menjadi Rp2.400.000 pada tahun 2016. Besaran UMP ini merupakan tertinggi ketiga secara nasional atau berada di bawah DKI Jakarta dengan UMP Rp3.100.000 dan Papua dengan UMP Rp2.450.770. Kenaikan tersebut diindikasikan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat yang mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga. Di samping itu, meningkatnya kinerja sektor primer khususnya sektor Pertanian juga menjadi pendorong tingkat konsumsi masyarakat. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia mengkonfirmasi kenaikan UMP tahun 2016. Rumah tangga menyatakan bahwa penghasilan saat ini meningkat yang tercermin dari peningkatan Indeks Penghasilan Saat Ini. Di sisi lain, konsumsi didorong oleh tingkat inflasi yang relatif rendah pada triwulan ini. Rendahnya tingkat inflasi disebabkan oleh normalisasi harga komoditas pangan dan penurunan harga komoditas yang diatur pemerintah serta inflasi inti yang relatif terjaga. Adapun selama 3 bulan di triwulan ini, perkembangan harga barang dan jasa di Sulut mencatat deflasi. Grafik 1.20. Indeks Penghasilan Saat Ini

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.21. Tingkat Inflasi Tahunan (yoy)


Konsumsi rumah tangga didorong juga oleh mobilitas masyarakat dalam merayakan hari Perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2016 merupakan faktor lain peningkatan konsumsi. Berbeda dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah terlihat mengalami perlambatan. Pertumbuhannya melambat dari 13,00% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 8,94% (yoy) pada triwulan ini. Sebagaimana siklus tahun-tahun sebelumnya, perlambatan tersebut disebabkan oleh realisasi anggaran (APBD) belanja non modal yang relatif lambat pada triwulan pertama, dimana realisasi mulai meningkat ketika memasuki triwulan selanjutnya sampai dengan triwulan akhir. Pada triwulan ini, realisasi anggaran belanja nonmodal pemerintah daerah (APBD) sebesar 17,11%, lebih rendah dibandingkan realisasi khusus triwulan lalu sebesar 54,85% atau terealisasi Rp396 M. Namun demikian, realisasi belanja nonmodal triwulan ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa

pemerintah provinsi masih mampu menyerap anggaran yang ada. Adapun APBD belanja non modal tahun 2016 mencapai Rp2,3 Triliun, meningkat dari Rp1,9 Triliun pada tahun 2015. Investasi Investasi tumbuh melambat dari 12,37% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi 9,96% (yoy) pada triwulan ini. Perlambatan terjadi baik pada investasi pemerintah maupun swasta. Di sisi pemerintah, investasi yang melambat tercermin dari realisasi APBD modal yang baru terealisasi sebesar 9,18% atau Rp68 Miliar dari anggaran belanja modal Rp744 Miliar, sedangkan realisasi khusus triwulan IV 2015 tercatat sebesar 46,56% atau Rp367 M dari anggaran belanja modal Rp789 M. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi lebih tinggi terjadi pada akhir tahun dibandingkan awal tahun. Lambatnya realisasi triwulan awal tahun sering disebabkan oleh

progress pelelangan beberapa proyek yang sering terkendala. Meskipun begitu, pemprov Sulut masih mampu dalam menyerap anggaran, tercermin dari realisasi belanja modal triwulan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi APBN pos belanja modal triwulan ini baru terealisasi sebesar 6,46% atau Rp189 M dari Rp2,9 T. Untuk proyek strategis yang dianggarkan Rp2,2 T, baru terserap sebesar Rp138 M atau 6,23%. Di sisi swasta, hasil liaison menunjukkan

Grafik 1.22. Perkembangan Kredit Investasi

bahwa pelaku usaha berencana melakukan investasi pada tahun 2016, namun belum pada triwulan pertama. Investasi berupa pembangunan

outlet/kantor,

pembelian

tanah dan pembangunan perumahan, serta pembelian armada angkutan akan dilakukan pada

triwulan-triwulan

berikutnya.

Perlambatan investasi tercermin juga dari


pertumbuhan kredit investasi yang cenderung melambat. Ekspor

Impor

Kinerja perdagangan ekspor impor Sulut pada triwulan I 2016 relatif membaik dibandingkan triwulan IV 2015. Meskipun tercatat net impor sebesar Rp1,2 T, namun pertumbuhan net impor triwulan ini sebesar 54,29% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 159,93% (yoy). Perbaikan kinerja perdagangan ditopang baik oleh perbaikan kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri. Ekspor luar negeri relatif membaik kinerjanya, meskipun pertumbuhannya masih tercatat kontraksi. Ekspor LN terkontraksi sebesar -20,07% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi triwulan lalu sebesar -21,34% (yoy). Peningkatan ekspor ke luar negeri didorong oleh

peningkatan kinerja industri pengolahan yang tumbuh meningkat pada triwulan ini. Industri yang meningkat yaitu industri pengolahan ikan yang disebabkan oleh bertambahnya ketersediaan bahan baku ikan pasca dinonaktifkannya aturan Moratorium. Sementara itu, ekspor industri pengolahan kelapa diindikasikan mengalami penurunan akibat kekurangan pasokan bahan baku yang disebabkan oleh musim El Nino tahun 2015. Kondisi tersebut tercermin dalam data ekspor impor BPS Sulut, yang menunjukkan bahwa ekspor lemak nabati mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -8,12% (yoy) pada triwulan ini dibandingkan dengan triwulan lalu yang juga tumbuh negatif sebesar -3,10% (yoy). Sementara itu, ekspor ikan, ikan olahan, udang dan daging mengalami perbaikan pertumbuhan dari -0,46% (yoy) pada triwulan lalu menjadi -0,10% (yoy) pada triwulan ini. Sebagai catatan, komoditas ekspor terbesar Sulut yaitu lemak dan minyak hewan/nabati dengan pangsa sebesar 66% pada triwulan ini. Negara tujuan ekspor Sulut terbesar pada triwulan ini yaitu Amerika Serikat dengan pangsa 22%, kemudian diikuti oleh Belanda dengan pangsa 18%. Peningkatan ekspor tercermin pada kegiatan muat barang di pelabuhan yang relatif meningkat dibandingkan triwulan lalu. Grafik 1.23. Perkembangan Ekspor Sulut


Di sisi impor, perlambatan pertumbuhan

Grafik 1.24. Kegiatan Muat di Pelabuhan Bitung

Sumber: PT Pelindo IV

Bitung, diolah

Grafik 1.25. Kegiatan Bongkar di Pelabuhan Bitung

disebabkan oleh penurunan impor barang modal, khususnya besi, baja dan barang yang terbuat dari besi dan baja. Penurunan impor barang modal sejalan dengan perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi dan juga investasi. Perkembangan kegiatan bongkar di pelabuhan juga mengkonfirmasi perlambatan pertumbuhan impor.

Sumber: PT Pelindo IV

Bitung, diolah

Box I Progress Pembangunan Mega Proyek Sulawesi Utara Sesuai dengan RPJMN Prov. Sulut 2015-2019, progres pembangunan megaproyek untuk infrastruktur yang telah berlangsung adalah sbb : a. Pembangunan Tol Manado Bitung sepanjang 39 km Hingga pertengahan April 2016 progress fisik untuk seksi I (13,5 km) telah 1,2%, bersamaan dengan hal tersebut, saat ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sedang menyelesaikan tahap akhir proses lelang investasi seksi II sepanjang 25,5 km yang akan dilepas ke pihak swasta proses pembangunannya. b. Pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai International Hub-Port Pengembangan Pelabuhan Bitung berada dalam koordinasi Pelindo IV sebagai pengelola. Gambar 1. Pengembangan Pelabuhan Penumpang

Sumber: PT. Pelindo IV, Cab. Bitung

Gambar 2. Pengembangan Pelabuhan Peti Kemas

Sumber: PT. Pelindo IV, Cab. Bitung

c. Pembangunan jalur KA Manado Bitung Saat ini memasuki tahapan penyusunan AMDAL oleh konsultan pembangunan yang diproyeksikan akan selesai dalam waktu dekat. Setelahnya akan ditindaklanjuti dengan pembebasan lahan. d. Pengembangan Bandara Sam Ratulangi Runway Bandara Sam Ratulangi yang saat ini berjarak 2.650 meter akan ditambah 150 meter menjadi 2.800 meter, kedepannya dapat di darati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar, semisal Air Bus type A 350 yang berkapasitas sekitar 400 penumpang. e. Pembangunan Bendungan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow Progress fisik bendungan telah 17%, dari biaya konstruksi sebesar Rp830 M, telah terserap 22,89% hingga Tw I 2016. Luas area genangan akan mencapai 97,46 ha sehingga kedepannya dapat menampung air dengan kapasitas total mencapai 16,1 juta meter kubik yang dapat mendukung penyediaan air untuk irigasi seluas 2.214 hektar ke sentra-sentra pertanian Sulut (wilayah Bolmong). Gambar 3. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Sulawesi Utara 2015 -2019

Sumber: Bappeda Prov. Sulawesi Utara

BAB II. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi pendapatan (17,37%, yoy) maupun dari sisi belanja (15,86%, yoy). Realisasi pendapatan pada Triwulan I-2016 mencapai Rp711,93 juta sepanjang atau sebesar 23,72% dari plafond anggaran. Nilai realisasi pendapatan tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 26,27% dari plafond anggaran. Berdasarkan proporsinya, Pemerintah Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap Dana Perimbangan, yaitu sebesar 61,81% dari total pendapatan. Rasio kemandirian daerah pada periode laporan menunjukan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini diindikasikan dari besarnya porsi PAD terhadap total pendapatan yang mengalami penurunan, dari semula 40,21% di tahun 2015, menjadi 38,02% di tahun 2016. Sementara itu, realisasi belanja pada Triwulan I-2016 mencapai Rp464,58 juta, atau 15,18% dari plafond anggaran. Nilai realisasi belanja tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14,30% dari plafond anggaran. Dilihat dari perkembangan selama tiga tahun terakhir, porsi belanja modal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Utara yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan infrastruktur dalam rangka membangun ekomomi daerah.

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik di daerah, instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah melalui APBD. Tujuan utama dari APBD adalah sebagai pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD juga diharapkan dapat menjadi mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBD juga sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makroekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. APBD yang direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, besaran alokasi belanja untuk melaksanakan program / kegiatan, serta pembiayaan yang muncul apabila terjadi surplus atau defisit. Nilai APBD-P Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan nilai APBD-P periode tahun sebelumnya, baik dari sisi pendapatan (17,37%, yoy) maupun dari sisi belanja (15,86%, yoy).

Tabel 2.1. Kinerja APBD Provinsi Sulawesi Utara Periode Triwulan I 2014 - 2016

No I

II

III

Uraian Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain PAD yang Sah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Transfer (Ke Kab/Kota/Desa) Pembiayaan Penerimaan Daerah - SILPA Pengeluaran Daerah - Penyertaan Modal ( Investasi) Pemda

APBD-P 2014 (Rp Juta) 2,054,618 944,590 1,109,528 500 2,452,619 1,570,594 509,774 10,000 362,250 123,283 148,283 148,283 25,000 25,000

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2014 Nominal (Rp Juta) 188,027 188,027 213,538 204,620 7,418 1,500 -

%

APBD-P 2015 (Rp Juta)

9.15 19.91 8.71 13.03 1.46 15.00 -

2,557,555 1,028,491 1,191,741 337,324 2,641,789 1,623,110 651,429 5,000 362,250 84,224 109,224 109,224 25,000 25,000

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2015 Nominal (Rp Juta) 756,101 207,816 463,956 84,329 377,814 233,821 57,127 86,866 290,709 290,709 290,709 -

% 29.56 20.21 38.93 25.00 14.30 14.41 8.77 23.98 345.16 266.16 266.16 -

APBD-P 2016 (Rp Juta) 3,001,755 1,141,321 1,855,433 5,000 3,060,767 1,880,730 744,468 10,000 425,568 59,012 84,012 84,012 25,000 25,000

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2016 Nominal (Rp Juta) 711,928 206,442 505,486 464,576 306,663 68,349 89,565 -

% 23.72 18.09 27.24 15.18 16.31 9.18 21.05 -

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Sulawesi Utara (diolah)

2.1.1 Pendapatan Daerah Dari sisi pendapatan, nilai pagu anggaran APBD-P 2016 mencapai Rp3,00 triliun, dengan realisasi sebesar Rp711,93 juta sepanjang Triwulan I-2016 (23,72%). Realisasi pendapatan pada periode laporan lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 29,56%. Terdapat dua sumber pendanaan utama dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Berdasarkan proporsinya, Pemerintah Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap Dana Perimbangan, yaitu sebesar 61,81% dari total pendapatan. Rasio kemandirian daerah pada periode laporan menunjukan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini diindikasikan dari besarnya porsi PAD terhadap total pendapatan yang mengalami penurunan, dari semula 40,21% di tahun 2015, menjadi 38,02% di tahun 2016. Tabel 2.2. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Triwulan I 2014 - 2016 No

Uraian

PENDAPATAN I Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - Lain-lain II Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus II Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

APBD-P 2014 (Rp Juta) 2,054,618 944,590 820,520 38,000 40,000 46,070 1,109,528 100,000 949,853 59,675 500

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2014 Nominal % (Rp Juta) 188,027 9.15 188,027 19.91 172,243 20.99 2,315 6.09 13,469 29.24 -

APBD-P 2015 (Rp Juta) 2,557,555 1,028,491 911,162 39,679 30,000 47,650 1,191,741 97,900 1,026,949 66,892 337,324

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Sulawesi Utara, diolah

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2015 Nominal % (Rp Juta) 671,772 26.27 207,816 20.21 183,218 20.11 6,194 15.61 18,404 38.62 379,627 31.85 17,243 17.61 342,316 33.33 20,068 30.00 84,329 25.00

APBD-P 2016 (Rp Juta) 3,001,755 1,141,321 980,942 56,729 45,000 58,650 1,855,433 121,662 1,065,545 668,226 5,000

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2016 Nominal % (Rp Juta) 711,928 23.72 206,442 18.09 187,111 19.07 13,533 23.86 5,798 9.89 505,486 27.24 26,489 21.77 355,182 33.33 123,815 18.53 -

Berdasarkan proporsinya, sebagian besar Dana Perimbangan ditopang oleh Dana Alokasi Umum (70%), diikuti dengan Dana Alokasi Khusus (25%) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (5%). Dilihat dari perkembangan selama dua tahun terakhir, porsi realisasi Dana Alokasi Umum sepanjang Triwulan I memiliki kecenderungan yang menurun setiap tahunnya, dari 90% di tahun 2014, menjadi 70% di tahun 2016. Grafik 2.1. Porsi Komponen Pembentuk Dana Perimbangan Pada Pendapatan Daerah Sulawesi Utara Periode Triwulan I 2014 - 2016 0%0%

5% 5%

2014

2015

0%

5% 25%

2016 70%

90% Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus


2.1.2 Belanja Daerah Dari sisi belanja, nilai pagu anggaran APBD-P 2016 mencapai Rp3,06 triliun dengan nilai realisasi pada periode Triwulan I sebesar Rp464,58 juta (15,18%). Nilai realisasi belanja pada periode laporan tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14,30%. Anggaran belanja daerah mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Tabel 2.3. Kinerja Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Triwulan I 2014 No

Uraian

BELANJA I Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan II Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya III Belanja Tak Terduga IV Transfer

APBD-P 2014 (Rp Juta) 2,452,619 1,570,594 591,057 569,828 317,329 20,000 72,380 509,774 97,717 75,526 150,284 183,509 2,738 10,000 362,250

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2014 Nominal % (Rp Juta) 213,538 8.71 204,620 13.03 103,704 17.55 33,598 5.90 67,318 21.21 7,418 1.46 3,344 3.42 2,702 3.58 1,318 0.88 29 0.02 25 0.91 1,500 15.00 -

APBD-P 2015 (Rp Juta) 2,641,789 1,623,110 573,164 496,725 1,200 519,242 1,500 31,280 651,429 32,839 75,035 152,080 388,578 2,896 5,000 362,250

2016 (Klasifikasi Operasi-Modal)

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2015 Nominal % (Rp Juta) 377,814 14.30 233,821 14.41 110,968 19.36 39,019 7.86 83,835 16.15 57,127 8.77 5,217 6.95 213 0.14 51,694 13.30 3 0.10 86,866 23.98

APBD-P 2016 (Rp Juta) 3,060,767 1,880,730 626,668 688,553 1,200 552,620 410 11,280 744,468 41,659 117,148 148,820 434,078 2,764 10,000 425,568

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2016 Nominal % (Rp Juta) 464,576 15.18 306,663 16.31 124,401 19.85 57,743 8.39 124,519 22.53 68,349 9.18 10,755 25.82 6,616 5.65 1,309 0.88 49,499 11.40 170 6.15 89,565 21.05


Berdasarkan klasifikasi belanja operasi - modal, porsi realisasi belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi (66%), diikuti dengan Belanja Modal (15%), dan Transfer (19%). Dilihat dari

perkembangan selama tiga tahun terakhir, porsi belanja modal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Utara yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan infrastruktur dalam rangka membangun ekonomi daerah. Grafik 2.2. Porsi Komponen Pembentuk Belanja Daerah Sulawesi Utara Periode Triwulan I 2014 - 2016 3% 0% 0.70%

19%

23%

2014

0.00%

0.00%

2015

15%

15%

2016

62%

66%

96%

Belanja Operasi

Transfer

Belanja Tak Terduga

Belanja Modal


Selain klasifikasi operasi-modal, kinerja belanja daerah juga dapat diklasifikasikan dengan metode langsung-tidak langsung. Belanja langsung adalah dana yang dibelanjakan karena adanya program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung. Sedangkan belanja tidak langsung belanja yang tidak berkenaan atau tidak dipengaruhi secara langsung oleh program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah daerah. Tabel 2.4. Kinerja Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Triwulan I 2014 No

Uraian

BELANJA I Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga II Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Surplus (Defisit)

APBD-P 2014 (Rp Juta) 2,452,619 1,327,670 545,711 317,329 20,000 362,250 72,380 10,000 1,124,948 45,346 569,828 509,774 (123,284)

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2014 Nominal % (Rp Juta) 213,538 8.71 167,594 12.62 98,776 18.10 67,318 21.21 1,500 15.00 45,944 4.08 4,928 10.87 33,598 5.90 7,418 1.46 (25,511)

APBD-P 2015 (Rp Juta) 2,641,789 1,462,144 541,672 1,200 519,242 1,500 362,250 31,280 5,000 1,179,646 31,492 496,725 651,429 (84,234)

2016 (Klasifikasi Langsung-Tidak Langsung)

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2015 Nominal % (Rp Juta) 377,814 14.30 278,907 19.08 108,206 19.98 83,835 16.15 86,866 23.98 98,907 8.38 2,762 84.87 39,019 45.31 57,127 45.31 293,959


APBD-P 2016 (Rp Juta) 3,060,767 1,595,460 594,381 1,200 552,620 410 425,568 11,280 10,000 1,465,307 32,286 688,553 744,468 (59,012)

Realisasi APBD-P Triwulan I - 2016 Nominal % (Rp Juta) 464,576 15.18 335,254 21.01 121,170 20.39 124,519 22.53 89,565 21.05 129,322 8.83 3,230 10.01 57,743 8.39 68,349 9.18 247,352

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada periode laporan tercatat sebesar Rp335,25 juta (21,01%), atau menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp278,91 juta (19,08%). Sejalan dengan hal tersebut, realisasi Belanja Langsung juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp98,91 juta (8,38%) sepanjang Triwulan I - 2015 menjadi Rp129,33 juta (8,83%) sepanjang Triwulan I-2016. Grafik 2.3. Porsi Komponen Pembentuk Belanja Daerah Sulawesi Utara Periode Triwulan I 2014 (Klasifikasi Langsung-Tidak Langsung)

22%

26%

2014

28%

2016

2015 74%

78%

Belanja Tidak Langsung

2016

72%

Belanja Langsung


Dilihat dari porsinya, realisasi belanja pada periode laporan didominasi oleh belanja tidak langsung (72%), diikuti dengan belanja langsung (28%). Perkembangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa porsi belanja tidak langsung memiliki kecenderungan yang menurun setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara diarahkan agar memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah.

BAB III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH Memasuki awal tahun 2016, tekanan inflasi tahunan Sulawesi Utara yang diwakili oleh inflasi

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan Kota Manado dan Nasional

Kota Manado relatif mengalami penurunan sehingga tercatat semakin mendekati level nasional maupun KTI. Inflasi Sulut pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 4,9% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 5,56% (yoy). Level inflasi triwulan laporan juga tercatat lebih rendah dibandingkan

periode

yang

sama

tahun

Sumber : BPS, diolah

sebelumnya dimana inflasi Sulut tercatat sebesar 7,99% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi tahunan Sulut terutama disebabkan oleh koreksi harga pada kelompok administered prices dan volatile food di tengah tekanan inflasi inti yang masih minimal seiring belum kuatnya tekanan permintaan di awal tahun. Meski mengalami penurunan, level inflasi tahunan Sulut pada triwulan laporan masih tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional dan KTI yang tercatat sebesar 4,45% (yoy) dan 4,72% (yoy). Secara bulanan, deflasi terjadi selama 3 (bulan) berturut-turut di Sulawesi Utara. Kondisi ini dipengaruhi oleh normalisasi harga khususnya pada komoditas volatile food pasca perayaan hari besar keagamaan pada bulan Desember 2015. Kondisi tersebut diikuti dengan koreksi harga pada kelompok administered prices terutama tarip listrik dan angkutan udara seiring masih rendahnya harga minyak dunia. Koordinasi pengendalian inflasi tahun 2016 perlu tarsus ditingkatkan. Kondisi ini mengingat level inflasi Sulut yang masih berada di atas nasional maupun KTI. Berbagai upaya pengendalian inflasi telah dilakukan sepanjang triwulan I 2016. Diantaranya adalah pemetaan inflasi pada 15 Kab/Kota se-Sulawesi Utara untuk mengetahui penyebab presistensi kenaikkan harga serta keterkaitan harga pada masing-masing Kab/Kota khususnya dengan Kota Manado sebagai kota perhitungan IHK. Selain itu, berbagai komitmen telah disepakati dalam rapat TPID untuk mengoptimalkan fungsi tim teknis TPID dengan pembentukan dedicated team, Gerakan Rica Rumah, Optimalisasi PIHBS, Optimalisasi Peran Bulog serta peningkatan efektifitas komunikasi ekspektasi pada masyarakat.

3.1

PERKEMBANGAN INFLASI

3.1.1 INFLASI TAHUNAN Inflasi tahunan Sulut pada triwulan I 2016 tercatat masih signifikan dipengaruhi oleh kelompok Bahan Makanan yang tercermin dari besarnya sumbangan pada level inflasi tahunan. Sementara itu, kelompok lain cenderung mencatatkan andil inflasi yang relatif moderat, bahkan kelompok Perumahan, Air, Gas & Bahan Bakar tercatat memiliki andil negatif secara tahunan. Tabel 3.1 Andil Inflasi Tahunan Kota Manado Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%) No

Kelompok

2014 Q1

Q2

2015 Q3

Q4

Q1

Q2

2016 Q3

Q4

Q1

1

Bahan Makanan

0.86

2.00

0.61

2.58

2.46

2.39

3.16

3.17

2

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau

0.45

0.39

0.58

0.77

0.86

0.88

0.90

0.81

0.55

3

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

2.28

2.24

1.97

3.13

2.48

2.38

1.98

0.64

-0.02

4

Sandang

0.16

0.22

0.13

0.14

0.12

0.14

0.16

0.12

0.14

5

Kesehatan

0.11

0.12

0.14

0.17

0.19

0.19

0.16

0.12

0.09

6

Pendidikan, Rekreasi & Olahraga

0.12

0.16

0.16

0.17

0.17

0.15

0.30

0.24

0.23

7

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan

1.71

1.13

0.42

2.72

1.71

2.60

2.68

0.46

0.97

5.67

6.26

4.00

9.67

7.99

8.73

9.34

5.56

4.90

Umum


Inflasi kelompok Bahan Makanan tercatat masih cukup tinggi yaitu sebesar 13,13% (yoy) sehingga memberikan andil 2,93% terhadap tingkat inflasi tahunan Sulut. Meskipun demikian, level inflasi kelompok Bahan Makanan tersebut relatif lebih rendah dibandingkan posisi triwulan lalu yang mencapai 13,91% (yoy). Namun demikian, tingginya level inflasi kelompok Bahan Makanan secara tahunan lebih dipengaruhi tingginya inflasi kelompok tersebut pada Oktober dan Desember 2015 yang masih terpengaruh fenomena El Nino sehingga menyembabkan gagal panen terutama untuk komoditas sayuran dan bumbu-bumbuan. Sementara, kelompok lain yang tercatat cukup besar memberi andil pada inflasi tahunan Sulut adalah kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan dengan inflasi tahunan sebesar 6,13% (yoy) sehingga memberi sumbangan sebesar 0,97% pada inflasi tahunan Sulut. Sumbangan yang cukup besar tersebut lebih dipengaruhi based effect akibat penyesuaian harga angkutan dalam kota pada yang dimulai pada periode April tahun lalu. Di sisi lain, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar mencatatkan sumbangan negatif pada inflasi tahunan Sulut. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya harga bahan bangunan seperti semen dang seng yang menjadi kompok tersebut. Apabila dilihat dari komoditasnya, inflasi tahunan Sulut tercatat masih disumbang oleh komoditas angkutan dalam kota yang mencatat inflasi sebesar 18,15% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,79% terhadap inflasi tahunan. Hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pada periode Maret 2015 yang kemudian diikuti oleh penyesuaian tarif angkutan dalam kota oleh pemerintah khususnya di Kota Manado sebagai kota perhitungan IHK. Di sisi

2.93

lain, komoditas strategis Sulut tercatat memberi sumbangan cukup signifikan pada level inflasi tahunan. Komoditas tersebut antara lain adalah cabai rawit, daun bawang, bawang merah, bawang putih dan tomat sayur. Faktor cuaca yang kurang mendukung pada pertengahan 2015 serta permasalahan tata niaga khususnya pada komoditas tomat sayur dan cabai rawit membuat harga cenderung bergejolak terutama pada triwulan IV 2015. Kondisi cuaca tercatat membuat daerah penghasil sayuran Sulut seperti Boltim dan Minahasa mengalami kekeringan yang diikuti gagal panen. Sementara hasil panen yang ada sebagian dijual ke wilayah timur lainnya seperti Maluku Utara, Maluku dan Papua mengingat harga yang lebih tinggi di daerah tersebut. Kondisi tersebut membuat beberapa komoditas strategis mencatatkan level inflasi yang tinggi secara tahunan. Di sisi lain, komoditi ikan-ikanan dan bahan bangunan tercatat menjadi penyumbang deflasi secara tahunanpada triwulan pertama 2016. Hasil tangkapan nelayan skala kecil terkonfirmasi meningkat. Berdasarkan hasil liaison dan FGD, peraturan moratorium dan

transhipment memiliki dampak positif terhadap hasil tangkapan nelayan terutama nelayan skala kecil. Sementara itu, perlambatan ekonomi secara umum serta pergerakan harga komoditas dunia memberi pengaruh pada perkembangan harga bahan bangunan yang cenderung terkoreksi. Tabel 3.2 Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan Kota Manado KOMODITAS ANGKUTAN DALAM KOTA CABAI RAWIT KANGKUNG DAUN BAWANG BAWANG MERAH PISANG BAWANG PUTIH TOMAT SAYUR DAGING BABI MINUMAN RINGAN LEMON BESI BETON SELAR/TUDE CAKALANG/SISIK CUMI-CUMI BUBARA BIJI NANGKA / KUNIRAN SEMEN SENG TINDARUNG

Inflasi/Deflasi (%) Inflasi 18.15 76.87 93.39 165.21 35.77 43.44 85.15 15.62 34.77 20.33 Deflasi -8.11 -10.60 -13.82 -1.86 -24.56 -31.37 -14.40 -5.85 -11.25 -12.13


Grafik 3.2 Inflasi & Sumbangan per Kelompok Maret 2016

Andil (%) 0.79 0.67 0.31 0.31 0.25 0.23 0.16 0.15 0.14 0.13 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.10 -0.12


3.1.2 INFLASI TRIWULANAN (qtq) Secara triwulanan, inflasi Sulut relatif sejalan dengan pola historisnya yang selalu mengalami lonjakan di akhir tahun dan terjadi normalisasi pada triwulan berikutnya. Inflasi pada triwulan laporan tecatat sebesar -1,02% (qtq) atau mengalami deflasi, jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,25% (qtq). Terjadinya deflasi secara signifikan dipengaruhi oleh normalisasi harga seiring turunnya tingkat permintaan khususnya pada komoditas strategis seperti cabai rawit, tomat sayur dan daun bawang yang telah mengalami

peningkatan cukup signifikan di akhir tahun 2015. Kondisi tersebut juga didukung membaiknya pasokan yang dipengaruhi oleh mulai masuknya musim penghujan sehingga mendukung peningkatan produksi. Tabel 3.3 Inflasi Triwulanan Kota Manado Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%) No

2014

Kelompok

Q1

Q2

2015 Q3

Q4

Q1

Q2

2016 Q3

Q4

Q1

1

Bahan Makanan

-2.19

1.28

-0.51

13.15

-2.31

0.92

2.80

12.39

2

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau

1.21

0.26

1.41

1.62

1.73

0.42

1.48

1.32

0.14

3

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

4.22

0.31

1.43

4.64

1.83

0.05

0.11

0.23

-0.43

4

Sandang

0.97

0.90

-0.03

0.65

0.64

1.07

0.43

0.03

1.07

5

Kesehatan

0.56

1.23

1.28

1.03

1.03

1.17

0.46

0.43

0.12

6

Pendidikan, Rekreasi & Olahraga

0.31

0.66

0.38

1.07

0.37

0.36

2.54

0.48

0.10

7

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan

0.82

1.69

-0.37

15.10

-4.72

6.84

0.17

0.78

-1.60

Umum

1.15

0.82

0.56

6.95

-0.40

1.51

1.13

3.25

-1.02

-2.98


Secara kelompok komoditas, inflasi kelompok Bahan Makanan tercatat mengalami penurunan signifikan dari 12,39% (qtq) menjadi -2,98% (qtq) pada triwulan laporan. Kelompok lain yang mencatatkan deflasi secara triwulanan adalah kelompok Perumahan,Air,Listrik dan bahan Bakar yang terkoreksi dari 0,23% (qtq) menjadi -0,78% (qtq) serta kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang terkoreksi dari 0,78% (qtq) menjadi -1,60% (qtq). 3.1.3 INFLASI BULANAN (mtm) Secara bulanan, inflasi Sulut yang diwakili Kota Manado tercatat mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut. Kondisi ini kali Grafik 3.3 Laju Inflasi Kota Manado (mtm)

pertama terjadi sejak satu dasawarsa terakhir. Terjadinya deflasi selama tiga bulan beruntun tersebut relatif berbeda dengan pola historisnya. Hal tersebut dipengaruhi perubahan musim tanam akibat fenomena kemarau panjang pada pertengahan tahun 2015. Tiga bulan pertama diwarnai oleh koreksi harga

yang

cukup

signifikan

dari

beberapa komoditas strategis seperti


cabai rawit, bawang, tomat sayur serta beberapa komoditas sayur-sayuran. Normalisasi permintaan pasca perayaan Natal dan tahun baru serta cukup melimpahnya pasokan mendorong terjadinya koreksi ke bawah pada beberapa komoditas tersebut. Di sisi lain, komoditas pada kelompok administered prices seperti bensin, angkutan udara dan tarip listrik

juga turut

mengalami penurunan mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar. Namun

demikian, kenaikan harga pada komoditas strategis lainnya seperti beras menjadi faktor penahan terjadinya deflasi lebih dalam. 

JANUARI 2016

Tekanan inflasi Kota Manado pada bulan Januari 2016 tercatat sebesar -

Grafik 3.4 Inflasi dan Andil Kota Manado Bulan Januari 2016 Menurut Kelompok Barang dan Jasa

0,18% (mtm) menurun cukup tajam dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,74% (mtm). Koreksi harga komoditas

sayuran

dan

bumbu-

bumbuan menjadi penyebab utama terjadinya deflasi pada bulan ini. Kondisi penurunan harga secara umum pada Januari lebih dipengaruhi oleh faktor normalisasi harga. Hal tersebut


didorong oleh mulai normalnya tingkat permintaan pasca lonjakan di akhir tahun yang didukung oleh dimulainya musim penghujan sehingga mendukung produksi pertanian khususnya pada komoditas sayuran dan bumbu-bumbuan. Koreksi harga bensin dan solar di awal tahun juga turut mendukung terjadinya penurunan harga pada bahan pokok melalui transmisi pada biaya transportasi. Komoditas cabai rawit dan tomat sayur tercatat sebagai penyumbang utama terjadinya deflasi pada Januari 2016. Di sisi lain, komoditas yang tercatat menjadi penyumbang inflasi terbesar pada bulan ini adalah bawang merah. Ketersediaan yang minim akibat belum masuknya masa panen di daerah penghasil serta kondisi cuaca yang kurang mendukung bagi petani bawang menyebabkan terjadinya lonjakan harga bawang di awal tahun. Sementara itu, meskipun bensin dan solar mengalami penurunan harga, beberapa komoditi administered prices masih tercatat mengalami peningkatan harga selama Januari. Beberapa komoditas tersebut antara lain adalah bahan bakar rumah tangga, tarip listrik dan angkutan udara. Secara kelompok, deflasi pada Januari terutama dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan dan transportasi yang masing-masing memberi andil -0,37% dan 0,06% pada tingkat inflasi Sulut pada Januari. Di sisi lain, kelompok perumahan tercatat sebagai penyumbang utama inflasi dengan andil sebesar 0,24% pada inflasi Januari 2016. 

FEBRUARI 2016

Inflasi Sulut pada Februari 2016 tercatat kembali mengalami penurunan atau mengalami deflasi cukup dalam sebesar 0,82% (mtm). Masih berlangsungnya normalisasi harga komoditas pangan

strategis

serta

koreksi

harga

pada

komoditas kelompok administered prices menjadi

penyebab

utama

Grafik 3.5 Inflasi dan Andil Kota Manado Februari 2016 Menurut Kelompok Barang dan Jasa

terjadinya

deflasi pada Februari. Koreksi harga pada tiga kelompok yaitu kelompok bahan makanan, kelompok transportasi dan kelompok perumahan menjadi pendorong utama terjadinya deflasi yang cukup dalam pada Februari 2016. Masih tingginya harga kelompok


bahan makanan pada minggu pertama dan kedua Januari membuat pengaruh normalisasi harga masih terasa pada Februari. Di sisi lain, kelompok transportasi juga tercatat memberi sumbangan deflasi dipengaruhi masuknya masa

low season yang berdampak pada koreksi harga komoditas angkutan udara. Sementara itu, deflasi yang disumbang oleh kelompok perumahan disebabkan oleh terjadinya koreksi harga pada komoditas bahan bakar rumah tangga seiring ketersediaan LPG yang memadai serta perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar yang memberikan pengaruh pada koreksi tarip listrik. Pada Februari, beras tercatat menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan tingkat harga yang berada di level tertinggi selama periode triwulan I 2016. Hal ini disebabkan oleh belum masuknya masa panen sehingga ketersediaan beras di pasaran relatif berkurang. Berdasarkan hasil FGD dan liaison kepada pelaku usaha, beras yang ada di pasaran pada Februari mayoritas dipasok dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Surabaya. 

MARET 2016

Pada Maret 2016, tekanan inflasi Kota Manado

tercatat

relatif

stabil

atau

Grafik 3.6 Inflasi dan Andil Kota Manado Maret 2016 Menurut Kelompok Barang dan Jasa

mengalami deflasi sebesar -0,03% (mtm). Terjadinya deflasi pada bulan Maret 2016 dipengaruhi oleh koreksi harga yang terjadi pada

kelompok

volatile

food

dan

administered prices di tengah tekanan pada kelompok inti yang relatif minimal seiring belum kuatnya permintaan. Kelompok transportasi, perumahan dan bahan makanan tercatat masih mengalami


deflasi secara bulanan pada Maret 2016 meskipun dengan besaran yang relatif terbatas. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami deflasi 0,14% (mtm) sehingga memberi andil sebesar -0,04 pada inflasi bulan Maret 2016. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh koreksi yang terjadi pada komoditas sayuran seperti daun bawang, kangkung dan wortel. Selain itu, harga pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras juga tercatat mengalami penuruan, sejalan dengan kondisi yang terjadi pada level nasional. Sementara itu, komoditas angkutan udara tercatat melanjutkan teren penurunan harganya yang terjadi sejak bulan sebelumnya. Hal tersebut membuat kelompok transportasi turut mengalami pergerakan searah mengingat komoditas lainnya pada kelompok tersebut tercatat relatif stabi. Di sisi lain, kelompok sandang tercatat sebagai penyumbang utama inflasi pada Maret. Kenaikkan harga emas dunia yang diikuti peningkatan harga emas perhiasan menjadi penyebab utama tingginya sumbangan dari kelompok tersebut. 3.2

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, level inflasi tahunan Kota Manado yang lebih rendah pada triwulan I 2016 dipengaruhi oleh semakin terkendalinya harga pada kelompok

administered prices dan volatile food. Sementara itu, tekanan inflasi kelompok inti tercatat masih relatif minimal di awal tahun seiring belum kuatnya permintaan. 3.2.1 FAKTOR FUNDAMENTAL Menurunnya permintaan domestik pada triwulan I 2016, pasca perayaan Natal dan tahun baru 2016 memberikan pengaruh cukup besar pada pergerakan harga. Kondisi tersebut tercermin dari penurunan penjualan ritel, penurunan produksi pengusaha lokal dan turunnya net impor antar daerah. Di sisi supply, pasokan yang relatif mencukupi khususnya pada komoditas bahan makanan seperti sayur dan bumbu-bumbuan membuat pergerakan harga secara umum terkoreksi cukup dalam. 

Interaksi Permintaan dan Penawaran

Sesuai pola historisnya, intensitas perdagangan di Sulawesi Utara cenderung mengalami penurunan di awal tahun, pasca perayaan Natal dan tahun baru. Kondisi tersebut tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran KPw BI Sulut yang menunjukkan penurunan tajam Indeks Riil penjualan dari 295,8 pada triwulan IV 2015 menjadi 234,4 pada triwulan I 2016. Di sisi lain, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), menunjukkan penurunan kapasitas produksi para pelaku usaha. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada SKDU tercatat mengalami penurunan dari 82,00 pada triwulan IV menjadi 68,89 pada triwulan I 2016. Namun demikian, hal ini lebih dipengaruhi oleh turunnya kapasitas produksi pada jenis usaha pertanian yang mayoritas menanam padi. Kondisi tersebut mengafirmasi tingginya harga beras selama triwulan I 2015. Berdasarkan hasil survey

dan FGD bersama para petani beras, diperoleh informasi bahwa periode Januari-Februari merupakan masa jelang panen sehingga kapasitas produksi relatif rendah. Selain itu, akibat musim kering pada 2015 terdapat pula beberapa area yang mengalami penundaan masa tanam bahkan gagal panen sehingga produksi menjadi tidak optimal. Grafik 3.7 Perkembangan Pertumbuhan Indeks Penjual Eceran

Sumber : Survei Penjualan Eceran, KPwBI Sulut



Grafik 3.8 Perkembangan Kapasitas Produksi

Sumber : SKDU, KPw BI Sulut

Ekspektasi Inflasi Grafik 3.9 Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Manado

Sumber : Survei Konsumen, KPw BI Sulut

Berdasarkan hasil Survei Konsumen di Kota Manado, ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi menunjukkan arah yang menurun di terutama pada periode triwulan I 2016. Kondisi tersebut relatif sesuai dengan pola historisnya dimana perkembangan harga awal tahun memang cenderung mengalami penurunan. Ekspektasi masyarakat juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah khususnya dalam penyesuaian harga BBM bersubsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang tercatat menurun pada periode laporan.

3.2.2 NON FUNDAMENTAL Grafik 3.10 Sumbangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Faktor

Grafik 3.11 Pergerakan Inflasi Bulanan Berdasarkan Faktor

Penyebabnya

Penyebabnya

Sumber: BPS, diolah.



Sumber: BPS, diolah.

Volatile Food Tekanan inflasi kelompok volatile food tercatat masih berada pada level yang cukup tinggi di triwulan I 2016. Tingkat inflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 13,09% (yoy) pada triwulan laporan atau hanya sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 13,84% (yoy). Angka inflasi triwulan juga laporan tercatat masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dimana inflasi volatile food berada di level 11,77% (yoy). Namun demikian, apabila dilihat secara bulanan, inflasi volatile food tercatat mengalami deflasi cukup dalam selama tiga bulan berturut-turut. Masih tingginya level inflasi tahunan kelompok volatile food

besar dipengaruhi oleh

melonjaknya harga pada periode Oktober dan Desemner 2015 yang masih masuk kedalam perhitungan secara tahunan. Kondisi tersebut relatif sejalan dengan yang terjadi pada kelompok bahan makanan. Pada triwulan I 2016, perbaikan kondisi cuaca dan normalisasi tingkat permintaan mendorong terjadinya koreksi ke bawah hara-harga pada kelompok ini. Beberapa harga komoditas strategis seperti cabai rawit dan tomat sayur tercatat mengalami koreksi yang cukup dalam sepanjang triwulan laporan. Berdasarkan hasil survey dan liaison, beberapa daerah penghasil cabai rawit dan tomat sayur di Sulut seperti daerah modoinding di Kab. Minahasa Selatan serta daerah dataran tinggi di Bolaang Mongondow Timur tercatat mengalami panen raya didukung kondisi cuaca yang cukup baik.

Grafik 3.12 Perkembangan Harga Komoditas Strategis di Kota Manado

Sumber : Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw BI Prov. Sulut



Grafik 3.13 Perkembangan Harga Beras di Kota Manado

Sumber : Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw BI Prov. Sulut

Administered Prices Secara tahunan, laju inflasi kelompok Administered Prices tercatat relatif stabil. Pada periode laporan kelompok Administered Prices mengalami inflasi sebesar 5,23% (yoy) dan memberikan andil sebesar 1.12% pada inflasi tahunan di akhir triwulan laporan. Angka tersebut hanya sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya dimana inflasi tahunan kelompok Administered Prices mencatatkan angka 5,26% (yoy). Meski demikian, secara bulanan kelompok Administered Prices menunjukkan kecenderungan yang menurun. Inflasi bulanan pada kelompok ini hanya terjadi pada bulan Januari, sementara pada Februari dan Maret kelompok ini mencatatkan deflasi. Meski terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi pada Januari, kelompok Administered Prices tetap mencatatkan inflasi dipengaruhi naiknya harga komoditas bahan bakar rumah tangga, tarip lisrik dan angkutan udara. Khusus bahan bakar rumah tangga, kenaikkan dipengaruhi oleh terjadinya kelangkaan pasokan LPG 3 Kg meskipun hanya sesaat.



Core Inflation Secara tahunan, laju inflasi kelompok inti pada awal tahun tercatat relatif stabil seiring belum kuatnya permintaan. Kelompok inti tercatat mengalami inflasi sebesar 1.62% (yoy) dengan andil sebesar 0.92% pada inflasi tahunan. Secara komoditas, inflasi tahunan pada kelompok inti disumbang oleh beberapa komoditas seperti upah-upah/jasa, gula pasir, biaya sekolah dan emas perhiasan. Kondisi tersebut relatif normal mengingat adanya penyesuaian UMP di awal tahun.

3.3

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

Pada triwulan laporan berbagai upaya pengendalian inflasi telah dilakukan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun Kab/Kota. Berbagai program telah disepakati dalam melakukan pengendalian inflasi di sepanjang 2016 antara lain : 1) Fokus pengendalian harga melalui sidak dan operasi pasar akan dilaksanakan pada bulan-bulan yang memiliki historis inflasi yang tinggi seperti Juli, Oktober dan Desember 2) Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk membangun pasar baru di Kota Manado yang dikelola oleh BUMD, sehingga harga lebih mudah dikontrol dan memberikan alternatif yang lebih luas pada masyarakat 3) Pembentukan dedicated team TPID khususnya di tingkat Provinsi dan Kota Manado yang bertugas melakukan pemantauan harga secara intensif dengan mengoptimalkan PIHBS Sulut dan melaksanakan koordinasi teknis tahap awal untuk mencari solusi apabila terjadi lonjakan harga 4) Melaksanakan strategi komunikasi ekspektasi yang efektif untuk mengubah mindset masyarakat maupun pedagang yang menganggap kenaikkan harga pada momen tertentu khususnya hari raya adalah hal yang lumrah 5) Optimalisasi peran Bulog dalam melakukan pengendalian harga untuk komoditas non beras 6) Meluncurkan mendorong pemenuhan kebutuhan cabai rawit secara mandiri di level rumah tangga. 7) Mendorong percepatan realisasi proyek infrastruktur pendukung produksi pertanian seperti waduk dan irigasi teknis, dan 8) Mendorong pemanfaatan teknologi pertanian. KPw BI Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan laporan juga telah melaksanakan pemetaan inflasi di 15 Kab/Kota se-Sulawesi Utara. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan rapat TPID di masing-masing Kab/Kota sehingga pembahasan pada rapat dapat lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masing-masing daerah. Hasil pemetaan tersebut juga akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan Road Map TPID Sulut sehingga arah pengendalian inflasi menjadi lebih konkrit dan terarah.

Box II Hasil Pemetaan Inflasi Kota Manado : Alur Perdagangan Komoditas Strategis Pada periode Maret-April 2016, KPw BI Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pemetaan inflasi di 15 Kab/Kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mencari akar masalah presistensi peningkatan harga, khususnya pada beberapa komoditas strategis yang sering menjadi penyumbang inflasi. Pada kesempatan ini, akan dibahas sekilas mengenai alur perdagangan komoditas strategis khususnya di Kota Manado sebagai kota perhitungan IHK di Sulawesi Utara. Dari hasil pemetaan tersebut diketahui bahwa volatilitas harga komoditas strategis di Kota Manado cenderung lebih tinggi dibandingkan Kab/Kota lainnya kecuali di daerah Kabupaten Kepulauan yang juga memiliki volatilitas harga yang cukup tinggi. Dari penelusuran yang telah dilakukan, alur distribusi yang cukup panjang, ketergantungan terhadap produksi luar daerah, tingginya level margin di tingkat pedagang, belum efektifnya pelaksanaan operasi pasar dan permaslahan mindset masyarakat maupun pedagang yang mewajarkan lonjakan harga di momen tertentu khususnya hari raya menjadi beberapa faktor penyebab utama peningkatan harga sekaligus menjadi tantangan untuk dibenahi bersama. Rata-rata komoditas strategis yang dikonsumsi masyarakat Kota Manado memliki 4 hingga 6 rantai distribusi sebelum sampai ke tingkat konsumen akhir. Khusus cabai rawit, masing-masing rantai terjadi pengambilan margin keuntungan dengan kisaran antara 10% hingga 25%. Namun demikian, level margin tersebut cenderung meningkat apabila mendekati momen hari besar keagamaan. Selanjutnya, berdasarkan diskusi dan FGD bersama petani penghasil diperoleh informasi bahwa level harga di tingkat petani sudah cukup tinggi. Kondisi tersebut mengkonfirmasi kondisi NTP petani hortikultura yang tercatat memang cukup tinggi. Hara jual di tingkat petani pada kondisi normal dapat mencapai 3 hingga 4 kali modal yang digunakan untuk menanam (komoditas cabai rawit).

Bagan Alur Perdagagangan Komoditas Cabai Rawit

BAB IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH Membaiknya perekonomian Sulawesi Utara tidak disertai dengan peningkatan kinerja perbankan. Indikator utama perbankan pada triwulan laporan yaitu DPK dan Kredit tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Disisi lain, pertumbuhan Aset yang tidak disertai dengan pertumbuhan kredit, menyebabkan bank umum harus mengalokasikan aktiva produktifnya dengan baik agar tidak terjadi idle Money. Disisi suku bunga, suku bunga DPK tercatat menunjukkan penyesuaian yang searah dengan penurunan BI Rate yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pada periode laporan. Adapun suku bunga kredit yang masih menunjukkan peningkatan mengindikasikan transmisi penetapan kebijakan penurunan BI Rate terhadap penyesuaian bunga perbankan ke level konsumen untuk suku bunga kredit memiliki lag yang lebih lama dibandingkan penyesuaian suku bunga DPK. Sementara itu, ditengah perlambatan tersebut, fungsi intermediary perbankan yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat mengalami penurunan, meski demikian angka LDR tersebut masih berada di atas level yang ideal. Hal tersebut turut dibayangi dengan menurunnya kualitas kredit perbankan. Rasio NPL meningkat pada triwulan laporan, dari 3,33% pada triwulan sebelumnya menjadi 3,62% pada triwulan laporan. 4.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA BANK UMUM Pada triwulan laporan, aset perbankan Sulawesi Utara tercatat sebesar Rp38,5 triliun, tumbuh lebih baik menjadi sebesar 10,62% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 8,01% (yoy). Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kinerja penyaluran kredit. Dibandingkan triwulan sebelumnya dimana pertumbuhan , pertumbuhan kredit tumbuh melambat hanya sebesar 12,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 16,67%. Grafik 4.1.1 Perkembangan Aset, DPK, Kredit, LDR dan BI Rate

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut

Membaiknya kondisi perekonomian Sulawesi Utara (dari 5,57% menjadi 5,96%) kenyataannya belum mampu mendorong perbankan untuk lebih lagi menyalurkan dananya kepada masyarakat, baik sektor korporasi maupun rumah tangga. Hal ini turut dipengaruhi oleh turut melambatnya pengimpunan dana. Pada periode laporan perbankan hanya mampu menghimpun DPK sebesar Rp21,5 triliun, dari sebelumnya sebesar 22,3 triliun atau tumbuh melambat sebesar 5,74% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang yang mampu tumbuh sebesar 9,54% (yoy). Disisi LDR, peningkatan kredit yang lebih besar daripada peningkatan DPK terus berlanjut sejak triwulan II 2015 membuat LDR tetap bertahan diatas 100%, pada triwulan laporan LDR tercatat menjadi 137,6% dari 135,7% pada triwulan sebelumnya dan 129,6% pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dari segi kualitas kredit, penurunan kualitas yang tercermin dari meningkatnya rasio NPL menjadi 3,62% dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 3,33%, serta dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu 3,39%. Namun rasio tersebut masih dibawah angka NPL indikatif (5%) Secara spasial, penyaluran kredit Bank Umum masih terkonsentrasi di Kota Manado yang mendominasi pangsa penyaluran kredit hingga 48,73%, dimana sisanya terdistribusi ke Kab/Kota penopang perekonomian Sulawesi Utara yaitu Kab. Minahasa sebesar 9,91%, Kota Bitung sebesar 8,36% dan Kab. Bolaang Mongondow 6,97% dan 26,04% lainnya ke 11 Kab/Kota yang ada. NPL masing-masing Kab/Kota secara umum masih relatif terjaga (dibawah ambang batas 5%), tercatat hanya terdapat 2 (dua) Kab/Kota dengan rasio NPL diatas 5%, yaitu Kota Bitung (5,14%) dan Kab. Minahasa Tenggara yang mencapai (19,76%), yang utamanya disumbangkan dari jenis kredit konsumtif. Grafik 4.1.3 NPL Bank Umum Spasial

Grafik 4.1.2 Proporsi Kredit Bank Umum secara spasial lainnya 15,12%

Kota. Tomohon Kota Bitung

5,14%

Kota Kotamobagu Kota Menado

Kab. Bolmong 6,97%

Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Kepulauan Sitaro Kota Manado 48,37%

Kab. Minahasa 9,91%

Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara

19,76%

Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Selatan Kab. kepulauan Talaud

Kab. Sangihe 4,74% Kota Tomohon 3,96%

Kab. Kepulauan Sangihe Kota Bitung 8,36%

Kota Kotamobagu 2,59%


Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%


20,00%

4.2. PERKEMBANGAN ASET DAN AKTIVA PRODUKTIF Pertumbuhan total aset bank umum Sulawesi Utara di triwulan I 2016 meningkat dari 8,01% (yoy) menjadi 10,62% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, seluruh kelompok tumbuh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Bank Pemerintah Daerah yang pada triwulan sebelumnya terkontraksi 3,51% (yoy) telah mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,63% (yoy) pada periode ini. Untuk Bank Asing dan Bank Campuran, meski masih tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,25% (yoy) namun sudah mencatatkan perbaikan dari periode sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam hingga 17,51% (yoy). Bank Swasta Nasional yang pada triwulan sebelumnya hanya mampu tumbuh sebesar 4,6% (yoy) kini dapat tumbuh lebih baik hingga sebesar 6,32%. Adapaun Bank Persero tumbuh tipis ke angka 19,18% (yoy) dari periode sebelumnya 18,35% (yoy). Pertumbuhan aset yang tidak disertai dengan pertumbuhan kredit, menyebabkan bank umum harus mengalokasikan aktiva produktifnya dengan baik agar tidak terjadi idle money. Pada periode ini, kelebihan dana tersebut dialokasikan dalam bentuk penempatan pada bank lain (membaik dari dari -73% yoy pada triwulan sebelumnya menjadi 71%), penempatan pada Bank Indonesia (membaik dari -5% yoy menjadi 7% yoy) dan penempaatan pada bank lain (membaik dari -47% yoy menjadi -22% yoy) sehingga meningkatkan cadangan likuiditas bank umum di Sulawesi Utara. Grafik 4.2.2 Proporsi Aset Bank Umum

Grafik 4.2.1 Perkembangan Aset Bank Umum Total Aset

Bank Persero

Bank Campuran

Bank Pemerintah daerah

Bank Swasta Nasional

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 I

II

III 2013

IV

I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

2015


I 2016


4.3. PERKEMBANGAN SUKU BUNGA KREDIT DAN DPK BANK UMUM BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada 14 Januari 2016, BI Rate untuk pertama kalinya mengalami penurunan sebesar 25bps menjadi 6,75% sejak bertahan pada level 7,0% sejak 17 Februari 2015. Hingga akhir periode laporan BI rate tercatat mengalami penurunan setiap bulannya sebesar 25bps, hingga pada 17 Maret 2016 ditetapkan menjadi 6,75%. Namun demikian, suku bunga

kredit maupun DPK masih bergerak moderat dikarenakan transmisi kebijakan BI Rate khususnya penurunan suku bunga yang cenderung memiliki lag untuk memengaruhi suku bunga perbankan. Pada triwulan laporan, suku bunga kredit tercatat mengalami penurunan yang tidak signifikan, dimana pada periode sebelumnya tercatat 12,92% menjadi 12,87% pada periode laporan. Disisi lain, suku bunga simpanan deposito dan tabungan tercatat mulai mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan triwulan lalu, suku bunga simpanan dan deposit mulai bergerak turun menjadi masing-masing sebesar 0,13% dan 0,09% menjadi 1,61% dan 7,07%. Sedangkan suku bunga giro tercatat meningkat sebesar 0,02% menjadi 1,61%. Grafik 4.3.2 Perkembangan Suku Bunga Perbankan

Grafik 4.3.1 Perkembangan Suku Bunga DPK 9

%

r giro

r tabungan

18

r deposito

%

spread (sb.kanan)

BI Rate

r kredit

r DPK

%

14

8

16

7

14

6

12

5

10

8

4

8

6

3

6

2

4

1

2

0 2012

2013

2014

2015

10

4


2

0

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2011

12

0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2016

2011

2012

2013

2014

2015



4.4. PERKEMBANGAN DPK BANK UMUM Grafik 4.4.1 Perkembangan Giro, Tabungan dan Deposito

DPK tumbuh melambat sebesar 5,74% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 9,54%. Kondisi perekonomian Sulawesi Utara yang membaik mengindikasikan sikap ekspansif pengusaha pada awal tahun dengan menggunakan dana simpanan di bank yang cukup memengaruhi posisi DPK pada triwulan Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut

laporan. Nominal DPK yang dihimpun bank

umum sampai dengan triwulan I 2016 mencapai Rp21,5 triliun, lebih sedikit dibandingkan triwulan sebelumnya Rp22,3 trilliun. Perlambatan pertumbuhan terjadi di seluruh komponen DPK. Giro tercatat tumbuh melambat dari sebelumnya 35,54% (yoy), pada triwulan ini hanya tumbuh sebesar 30,17% (yoy). Adapun Deposito mengalam kontraksi yang lebih dalam pada triwulan ini, penurunan suku bunga deposito yang terjadi sejak triwulan I 2015 menyebabkan komponen dana mahal tersebut

menjadi kurang menarik bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan kelebihan dananya. Hal tersebut diindikasi menjadi penyebab tumbuh negatifnya komponen Deposito pada triwulan ini sebesar 8,77% (yoy) dari periode sebelumnya yang hanya terkontraksi sebesar 0,82%. Sementara itu, komponen DPK lainnya yakni

Grafik 4.4.2 Komposisi DPK Bank Umum

Tabungan tumbuh melambat dari sebelumnya sebesar 8,49% (yoy) pada Triwulan IV 2015, kini

23,30%

hanya tumbuh sebesar 7,84% (yoy). Turunnya suku bunga rata-rata tertimbang tabungan dari 1,70%

menjadi

1,61%

serta

Giro

43,87%

Deposito Tabungan

peningkatan 32,83%

kebutuhan dana masyarakat selama triwulan I 2015 menjelang perayaan hari raya imlek dan pembelian

kebutuhan

sekolah

menjelang


dimulainya semester baru. Berdasarkan proporsinya, komponen DPK masih didominasi oleh Tabungan sebesar Rp9,4 trilliun (43,87%), disusul Deposito sebesar Rp7,07 triliun (32,83%) dan Giro sebesar Rp5,01 triliun (23,30%). Lebih lanjut, komposisi penempatan DPK di Sulawesi Utara berdasarkan jenis bank sedikit mengalami perubahan. Meski penempatannya masih di dominasi oleh Bank Persero yakni dengan share sebesar 46,70%), namun sharenya tercatat berkurang dibandingkan triwulan sebelumnya yang mendominasi lebih dari setengah jumlah DPK yaitu 52%. Disisi lain, BPD yang sebelumnya hanya memiliki share sebesar 16% terhadap total DPK Sulawesi Utara pada triwulan ini tercatat sebesar 22,79%. Adapun Bank Swasta Nasional dan Bank Campuran memilik share masing-masing sebesar 28,64% dan 1,87%. Pertumbuhan DPK kelompok Bank Asing dan Campuran dan BPD pada periode tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu masing-masing

sebesar

0,35% (yoy) dan 6,69% (yoy) dari

sebelumnya -17,5% (yoy) dan 6,0% (yoy). Meski demikian, komposisinya yang tidak mendominasi pembentukan DPK, belum mampu mengimbangi perlambatan pertumbuhan DPK pada kelompok Bank Persero yang mendominasi komponen DPK yang hanya tumbuh sebesar 5,89% (yoy) dari sebelumnya 14,72% (yoy) dan Bank Swasta Nasional yang juga melambat, sebesar 5,13% (yoy) dari periode sebelumnya 5,45% (yoy). Perlambatan pada kelompok Bank Persero tersebut utamanya dari komponen Giro, pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 70,75% (yoy) saat ini hanya tumbuh sebesar 26,17% (yoy). Perlambatan pertumbuhan Giro tersebut didorong realisasi belanja pemerintah pada periode ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14,30%.

4.5. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN BANK UMUM 4.5.1. KETAHANAN SEKTOR KORPORASI Kredit produktif perbankan di Sulawesi Utara pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp11,84 triliun, tumbuh sebesar 14,8% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,46% (yoy). Secara sektoral, kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor terbesar dalam komposisi penyaluran kredit (56,62%) tumbuh positif menjadi sebesar 7,98% (yoy) dari sebelumnya hanya tumbuh 5,8% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak dapat mendorong pertumbuhan kredit secara agregat dikarenakan perlambatan pertumbuhan hampir terjadi di seluruh sektor yang ada. Perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh terkontraksinya kinerja kredit pada sektor Industri Pengolahan pada triwulan ini sebesar 6,75% (yoy) serta perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi yang hanya tumbuh sebesar 2,59% (yoy) pada triwulan ini dari sebelumnya 8,4% (yoy). Melambatnya pertumbuhan pembiayaan sektor konstruksi juga sejalan dengan perlambatan kinerja sektor konstruksi pada PDRB Sulawesi Utara pada periode laporan. Perlambatan juga terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yang pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh hingga 29,5% (yoy) kini hanya tumbuh sebesar 12,33% (yoy). menstimulus tumbuhnya kredit di sektor penopang pariwisata yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ditengah perlambatan pembiayaan diberbagai sektor. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat tumbuh sebesar 6,0% (yoy) lebih baik dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,3% (yoy). Disisi lain, masih berlanjutnya realisasi program pemerintah dalam mengatasi masalah kelistrikan dan penyediaan air bersih, juga mendorong pertumbuhan realisasi pembiayaan pada sektor

Pengadaan Listrik, Gas & Produksi Es dan

Pengelolaan Air, Sampah, Limbah & Daur Ulang yang tercatat tumbuh masing-maisng sebesar 676,6% (yoy) dan 7,12% (yoy) pada triwulan ini dari sebelumnya sebesar 432,6% (yoy) dan 7,5% (yoy). Dari

komposisinya,

sektor perdagangan

besar dan eceran sebagai sektor terbesar kedua pembentuk PDRB Sulawesi Utara masih menjadi sektor yang mendominasi

Grafik 4.5.1 Proporsi Kredit Sektoral di Sulawesi Utara

Transportasi & Pergudangan 3%

Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 4%

Lain-lain 9%

sektor tersebut meningkat cukup signifikan

Pertambangan & Penggalian 10% Industri Pengolahan 6% Konstruksi 6%

penyaluran kredit produktif di Sulawesi Utara. Pada triwulan laporan, share kredit

Pertanian, Kehutanan & Perikanan 5%

Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor 57%

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari sebesar 31,8% menjadi 56,62%. Sama halnya dengan sektor perdagangan


besar dan eceran, share kredit sektor pertambangan terhadap total kredit produktif yang disalurkan di Sulawesi Utara meningkat menjadi sebesar 10,31% dari sebelumnya hanya sebesar 6,25% dan menjadi sektor terbesar kedua penerima pembiayaan bank umum di Sulawesi Utara untuk sektor produktif, diikuti sektor konstruksi dengan share sebesar 6,34% dan industri pengolahan dengan share sebesar 6,03% yang lokasi proyeknya sebagian besar berada di Kota Bitung yang dikenal sebagai Kota Industri). Adapun share kredit sektor pertanian sebagai sektor utama penopang perekonomian Sulawesi Utara hanya memiliki share sebesar 4,55% hal ini dilatarbelakangi oleh kecemasan perbankan akan risiko kredit (NPL) pada sektor ini yang mencapai 9,89% (yoy) yang juga patut menjadi perhatian bersama, mengingat angka tersebut jauh diatas ambang batas rasio kredit bermasalah. Meskipun secara umum mengalami perlambatan, pertumbuhan kredit produktif di Sulawesi Utara masih relatif lebih tinggi (14,78%) dibandingkan pertumbuhan total kredit (12,25%) serta pertumbuhan kredit non-produktif (10,65%) jika dilihat secara tahunan. Namun demikian, rasio NPL sektor produktif secara keseluruhan telah mencapai level 5,18%, hal ini perlu menjadi perhatian khusus mempertimbangkan rasio NPL kredit produktif dapat menjadi salah satu pendekatan yang mencerminkan ketahuan korporasi Sulawesi Utara yang tidak sebaik triwulan sebelumnya.

4.5.2. KETAHANAN SEKTOR RUMAH TANGGA Kredit rumah tangga (konsumsi) di Sulawesi

Grafik 4.5.2 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

Utara pada triwulan I 2016 mencapai Rp17,78 rendah

200%

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

150%

yang tercatat sebesar 13,59% (yoy). Sementara

100%

itu pangsa kredit rumah tangga terhadap total

50%

triliun,

kredit

10,69%

yang

(yoy)

disalurkan

atau

lebih

perbankan

masih

mendominasi, yaitu sebesar 60,01% meski

Total Kredit RT

KPR

KKB

Multiguna

Perlengkapan (sb.kanan)

1600% 1400% 1200% 1000% 800% 600% 400% 0%

200% I

-50%

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2011

2012

2013

2014

2015

0%

2016 -200%

menurun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 60,73%. Dari sisi penggunaan,

1800%


pangsa kredit rumah tangga masih didominasi oleh kredit Multiguna (76,1%), diikuti oleh kredit KPR (22,1%), KKB (1,2%) dan kredit perlengkapan rumah tangga (0,6%). Pertumbuhan hampir terjadi di seluruh jenis kredit konsumtif, kecuali kredit multiguna. KPR tumbuh meningkat sebesar 9,02% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya hanya tumbuh sebesar 2,12% (yoy) yang diindikasi masih merupakan dampak pasca relaksasi kebijakan LTV. KKB juga tercatat tumbuh lebih tinggi menjadi sebesar 3,99% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 2,12% (yoy) yang terkonfirmasi melalui kinerja penjualan mobil yang mengalami peningkatan. Peningkatan juga

terjadi pada realisasi kredit perlengkapan yang tumbuh positif hingga 184,24% (yoy) dari sebelumnya 117,81% (yoy). Namun demikian peningkatan pertumbuhan kredit tersebut, belum mampu mengimbangi perlambatan kredit multiguna sebagai jenis kredit dengan pangsa terbesar untuk kredit konsumtif. Kredit multiguna tumbuh lebih rendah pada periode ini sebesar 10,805 (yoy) dibandingkan periode sebelumnya 14,02% (yoy). Di sisi lain, kualitas kredit rumah tangga pada

Grafik 4.5.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga 7%

NPL Total Kredit RT NPL KKB NPL Multiguna

6%

triwulan laporan menujukkan menurunnya

NPL KPR NPL Perlengkapan

kualitas

5%

kredit

dibandingkan

triwulan

sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari

4%

peningkatan rasio NPL menjadi 2,57% dari

3%

2,39%. Penurunan kualitas kredit terjadi pada

2% 1%

seluruh jenis kredit rumah tangga. Namun

0% I

II III IV

I

2011

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III IV 2015

I 2016

dilevel yang masih terjaga kecuali KPR, yang rasio NPLnya telah mencapai 5,22%


4.6. PEMBIAYAAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Perkembangan

Usaha

Mikro,

Kecil,

dan

Menengah (UMKM) sebagai salah satu pelaku

Grafik 4.6.1 Perkembangan Kinerja Kredit UMKM

ekonomi yang memegang peranan dalam perekonomian Sulawesi Utara tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Kredit UMKM adalah kredit kepada

debitur

usaha

mikro,

kecil

dan

menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang


UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu pada nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sejalan dengan perlambatan kinerja kredit secara umum, pertumbuhan kredit UMKM di Sulawesi Utara turut mengalami perlambatan pada triwulan laporan sebesar 2,45% (yoy) dibanding 5,88% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan terendah kredit UMKM sejak akhir periode 2013. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit yang disalurkan bergerak moderat, dari triwulan sebelumnya 25,63% kini menjadi 25,69% dengan nominal mencapai Rp7,61 triliun.

Sementara itu, ditengah pergerakan moderat kredit UMKM, kualitas kreditnya tercatat mengalami penurunan yang tercermin dari meningkatnya rasio NPL menjadi sebesar 6,47% dimana pada periode sebelumnya sebesar 5,81%. Sejak triwulan I 2015 rasio NPL Kredit UMKM terus bergerak diatas ambang batas level aman (>5%) sehingga perlu terus dicermati bersama demi menjaga keberlanjutan UMKM. Suku bunga kredit UMKM menurun menjadi

Grafik 4.6.2. Perkembangan Suku Bunga Kredit UMKM Selisih

18% 17% 16% 15% 14%

13% 12%

13,81% dari 14,34% pada triwulan sebelumnya,

Suku Bunga Kredit UMKM 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2011

Suku Bunga Kredit Total

2012

2013

2014

2015

2016


sejalan

dengan

menurunnya

suku

bunga

tertimbang kredit total. Hal ini membuat spread antara rata-rata suku bunga kredit UMKM dengan rata-rata suku bunga total kredit menjadi berkurang yang dapat diharapkan kedepannya dapat berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM yang sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia melalui PBI No. 14/22/PBI/2012 yang mewajibkan Bank Umum

untuk menyalurkan kreditnya kepada sektor UMKM min.20% dari total kredit secara bertahap, yang diberlakukan sejak awal tahun 2015.

BAB V. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 5.1

Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai

5.1.1 Penyediaan Uang Layak Edar Bank Indonesia secara berkesinambungan terus berupaya untuk menjaga ketersediaan uang layak edar dalam jumlah dan nominal pecahan yang cukup. Dalam rangka penerapan clean

money policy di daerah KPw Bank Indonesia Prov Sulut melakukan kegiatan penarikan uang lusuh, cacat, dan yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran untuk selanjutnya disortir dan diganti dengan uang layak edar (ULE). Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Pada triwulan laporan, terjadi peningkatan pemusnahan jumlah uang tidak layak edar seiring dengan meningkatnya inflow (grafik 5.1). Tercatat PTTB (Pemberian Tanda Tidak Berharga) pada triwulan laporan sebesar Rp0.90 triliun, meningkat 39.43% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp0.65 triliun, meski secara persentase, rasio PTTB terhadap inflow mengalami penurunan. Penurunan rasio tersebut disebabkan oleh terjadinya growth inflow yang lebih tinggi (127% (qtq)) daripada growth PTTB (39.43% (qtq)) pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya. Inflow

Rp Triliun 4

PTTB

%

Rasio PTTB terhadap Inflow (%) - sk kanan

70

60 3

50 40

2 30 20

1

10 0

0 I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I

2016

Sumber : KPwBI Prov. Sulut

Grafik 5.1 Perkembangan penarikan dan PTTB (Pemberian Tanda Tidak Berharga)

5.1.2 Perkembangan Aliran Uang Kartal Pergerakan aliran masuk uang kartal dari masyarakat ke kas Bank Indonesia pada triwulan I 2016 masih mengikuti pola historisnya. Aliran uang kartal menunjukkan adanya peningkatan net-

inflow dari triwulan sebelumnya dan dari triwulan yang sama tahun sebelumnya (grafik 5.2). Posisi net-inflow mengalami peningkatan signifikan yang mencapai 207% (qtq) dari sebelumnya

net-outflow sebesar Rp1.67 triliun pada triwulan IV tahun 2015 menjadi net-inflow sebesar Rp1.79 triliun. Seiring dengan meningkatnya aliran uang masuk ke Bank Indonesia, maka aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke masyarakat dan perbankan (outflow) menunjukkan penurunan. Tercatat posisi

outflow pada triwulan laporan sebesar Rp0.71 triliun, menurun 74.49% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.77 triliun. Meningkatnya net-inflow dan menurunnya outflow pada triwulan laporan merupakan imbas dari tingginya posisi net-outflow

pada triwulan sebelumnya yang diakibatkan oleh tingginya

kebutuhan masyarakat akan uang kartal pada triwulan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan adanya faktor musiman yaitu tibanya hari raya Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya, pada triwulan laporan, permintaan masyarakat akan uang kartal mulai mereda, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah setoran ke bank. Secara tahunan, perkembangan net-inflow menunjukkan peningkatan. Tercatat posisi net-inflow pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.63 triliun, meningkat 9.81% (yoy) pada triwulan laporan menjadi Rp1.79 triliun. Hal tersebut disebabkan karena growth pada inflow (8.58% (yoy) lebih tinggi daripada growth pada outflow (5.57% (yoy). Inflow

Outflow

Netflow

3,00 2,00

1,79

1,63

1,55

1,36

1,00 (0,43)

(1,00)

(0,17)

(0,22)

(0,16)

(1,55)

(2,00)

(0,31)

(0,56)

(1,57)

(1,67)

(3,00) (4,00)

I

II

III 2013

IV

I

II

III

IV

I

II

2014

Grafik 5.2 Posisi net inflow dan net outflow

III 2015

IV

I 2016

5.1.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu Pada triwulan I 2016 terjadi peningkatan cukup signifikan pada uang yang diragukan keasliannya di Sulut-Gorontalo. Tercatat total uang palsu yang ditemukan sebanyak 205 lembar, meningkat 144% (qtq) dari triwulan sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya meningkat sebesar 159.5% (yoy). Diperkirakan tingginya temuan uang palsu pada triwulan laporan disebabkan oleh tingginya jumlah uang beredar pada akhir tahun 2015 yang diiringi dengan tibanya musim liburan dan hari raya keagamaan Natal dan Tahun Baru yang mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Berdasarkan jenis pecahan, mayoritas uang palsu yang ditemukan adalah pecahan jenis besar. Pecahan Rp100.000 sebanyak 181 lembar, Rp50.000 sebanyak 48 lembar, Rp20.000 sebanyak 7 lembar, dan Rp10.000 sebanyak 1 lembar. Temuan uang palsu tersebut antara lain berasal dari setoran bank, setoran masyarakat ke bank melalui loket penukaran, kas titipan Bank Indonesia, kas keliling, serta dari temuan yang dilaporkan ke Bank Indonesia. Sepanjang tahun 2016, mayoritas temuan uang palsu berasal dari kota Manado (84%), Makassar (10%), Gorontalo (6%) dan selebihnya dari Kotamobagu dan Minahasa (1%).

Pecahan Rp 100.000,Rp 50.000,Rp 20.000,Rp 10.000,Rp 5.000,Rp 1.000,Total

I 29 37 3 0 0 0 69

2013 II III 30 24 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 64 34

IV 51 15 0 1 0 0 67

I 140 9 0 0 0 0 149

2014 II III 118 203 6 12 0 4 0 0 0 0 0 0 124 219

IV 187 24 2 0 1 0 214

I 67 12 0 0 0 0 79

2015 II III 56 42 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 67 58

Tabel 5.1 Temuan Uang Palsu di Sulut

10% 6% 0%

Manado Minahasa Kotamobagu Gorontalo Makassar

84%

Tabel 5.3 Temuan Uang Palsu di Sulut berdasarkan lokasi

IV 56 25 1 2 0 0 84

2016 I 181 48 7 1 0 0 237

5.2

Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat menuntut ketersediaan layanan pembayaran yang tepat, handal dan aman yang mendukung aktivitas perekonomian dari masyarakat. Sistem pembayaran non tunai menjadi alternatif utama bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi secara efisien dan aman. Sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara adalah SKNBI untuk transaksi retail value dan RTGS untuk transaksi high value. SKNBI memfasilitasi transaksi pembayaran non tunai masyarakat dengan menggunakan instrumen surat berharga yaitu cek, bilyet giro, wesel, nota debet, dan warkat debet lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia. 5.2.1 Perkembangan Transaksi SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) Sejalan dengan perkembangan uang kartal, perkembangan sistem pembayaran non-tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) juga mengikuti pola historisnya. Pada triwulan I 2016 transaksi melalui SKNBI menunjukkan perlambatan baik dari sisi volume maupun nominal transaksi. Perlambatan nilai transaksi diperkirakan dipicu oleh mulai meredanya aktivitas perekonomian pasca berakhirnya akhir tahun 2015 yang merupakan puncak tingginya aktivitas perekonomian. Pada triwulan laporan, penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI tercatat sebanyak 102.698 DKE (Data Keuangan Elektronik) atau melambat sebesar 11.95% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 116.632 DKE. Secara nominal, nilai transaksi yang menggunakan SKNBI melambat sebesar 9.06% (qtq) menjadi Rp2.97 triliun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3.26 triliun. Secara rata-rata harian, nilai transaksi yang diproses SKNBI pada triwulan laporan mencapai Rp48.62 miliar per hari atau melambat sebesar 9.30% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp53.60 miliar per hari. Sejalan dengan melambatnya nilai transaksi, jumlah volume transaksi per hari juga mengalami perlambatan. Tercatat rata-rata volume transaksi harian pada triwulan laporan sebesar 1.679 DKE per hari, melambat sebesar 10.76% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1.881 DKE per hari.

3,0

Nilai

Ribu Lembar 140

Volume (Sk Kanan)

Rp Triliun

Persentase Nilai Tolakan 4

Persentase Volume Tolakan

%

120

2,5

100

2,0

3

80 2

1,5 60 1,0

40

0,5

1

20

0,0

0 I

II

III

IV

2013

I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

Sumber : KPw BI Prov. Sulut

Grafik 5.4 Perkembangan Kliring SulutGo

IV

I 2016

0 I

II

III

IV

2013

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

Sumber : KPw BI Prov. Sulut

Grafik 5.5 Pergerakan prosentase tolakan

Secara tahunan, volume DKE yang ditransaksikan melalui SKNBI menunjukkan perlambatan sebesar 4.37% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 107.386 DKE. Sejalan, nilai transaksi juga menunjukkan perlambatan sebesar 5.14% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3.13 triliun. Sementara itu, persentase jumlah penarikan cek dan BG kosong pada triwulan laporan mengalami peningkatan dari sisi volume meski dari sisi nilai mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat nilai penarikan cek dan BG kosong pada triwulan laporan mencapai 3.08% dari total nilai yang dikliringkan, menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3.21%. Sedangkan volume penarikan cek dan BG kosong pada triwulan laporan sebesar 3.15%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2.68% dari total yang dikliringkan. Di wilayah kerja KPw Bank Indonesia Prov Sulut terdapat 5 KPWD (Koordinator Pertukaran Warkat Debit) yang terdiri dari 1 KPWD yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 4 KPWD Selain BI (Bitung, Kotamobagu, Tahuna dan Gorontalo). Dari seluruh KPWD yang berada di SulutGo, Kota Manado merupakan kota dengan pangsa transaksi kliring terbesar di SulutGo baik dari sisi nominal maupun sisi volume. Pada triwulan laporan, pangsa transaksi kliring Kota Manado tercatat sebesar 79.52% dari sisi volume dan 80.46% dari sisi nominal, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 78.53% dan 79.87% untuk volume dan nilai transaksi.

IV

I 2016

BAB VI. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara tercatat mengalami pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara. Jumlah tenaga kerja Sulawesi Utara tercatat tumbuh sebesar 1,96% (yoy) diikuti oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat ke angka 2,14%. Disisi lain, baik secara tahunan maupun dibanding periode sebelumnya, tingkat pengangguran menunjukkan peningkatan. Kelesuan dunia usaha dimana penjualan mengalami penurunan akibat daya beli masyarakat yang juga menurun berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja dan kebijakan untuk tidak akan melakukan penambahan tenaga kerja yang masa kontraknya habis dan/atau pensiun pada mayoritas perusahaan di Sulawesi Utara. Sementara peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara terindikasi dari berbagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan di sektor pertanian yang merupakan sektor utama pendorong perekonomian Sulawesi Utara menunjukkan perbaikan yang tercermin dari NTP dan NTUP. Hal tersebut juga dikonfirmasi dengan rasa optimisme konsumen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. 6.1. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara mengalami kontraksi seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Data bulan Februari 2016 mencatat pertumbuhan angkatan kerja hanya sebesar 0,34% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 sebesar 1,78% (yoy). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan yang tidak signifikan sebesar 0,47% (yoy). Namun di sisi lain, terdapat penurunan jumlah pengangguran sebesar -9,36% (yoy) menjadi 93 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terlihat mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan penurunan sebesar -10,06% (yoy). Namun TPT Sulawesi Utara masih berada di atas Nasional yang sebesar 5,5%. Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jumlah Bekerja

2013 Feb

2014 Ags

Feb

2015 Ags

Feb

2016 Ags

Growth (yoy)

Feb

Penduduk 15 thn ke atas (ribu jiwa)

1,685

1,698

1,753

1768.2

1,781

1,793

1,779

-0.13%

Angkatan Kerja (ribu jiwa)

1,089

1,015

1,159

1060.8

1,180

1,099

1,184

0.34%

1,011

947

1,075

980.8

1,078

1,000

1,091

1.23% -9.36%

Bekerja Pengangguran TPAK (%) TPT (%) Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

78

68

84

80

103

99

93

64.63

59.76

66.14

59.99

66

61.28

66.55

0.47%

7.19

6.67

7.26

7.54

8.69

9.03

7.82

-10.06%

Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Penurunan jumlah pengangguran tersebut merupakan cerminan optimisme konsumen terhadap kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan. Berdasarkan Survei Konsumen (SK) di Provinsi Sulawesi Utara, indeks kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan saat ini berada di atas 100 dengan nilai masing-masing tercatat sebesar 159,3 dan 160,3. Sama halnya kondisi saat ini, kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan yang akan datang juga masih dipandang optimis oleh konsumen. Rata-rata indeks ketersediaan lapangan kerja yang akan datang sebesar 131,8. Sementara rata-rata indeks penghasilan yang akan datang sedikit di atas 100 yaitu sebesar 115,8. Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini

Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan yang Akan Datang

Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

Peningkatkan serapan tenaga kerja paling besar berada pada sektor Jasa sebesar 16,12% (yoy) atau bertambah sebanyak 31 orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan serapan tenaga kerja terbesar selanjutnya adalah sektor Industri dengan peningkatan sebesar

sebesar 11,58% (yoy). Sementara sektor Pertanian adalah satu-satunya sektor yang mengalami penurunan serapan tenaga kerja sebesar -14,48% (yoy). Tabel 6.2 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Sektor Pekerjaan (ribu jiwa) Pertanian

2013 Feb

2014 Ags

Feb

2015 Ags

Feb

2016 Ags

Growth (yoy)

Feb

Share

328

333

343

321

372

319

318

-14.48%

68

52

73

71

51

68

57

11.58%

5.23%

Perdagangan

209

191

224

196

249

207

256

2.64%

23.42%

Jasa

202

185

209

180

190

189

221

16.12%

20.22%

Lainnya

229

205

226

212

216

216

240

11.31%

22.01%

1,036

965

1,075

981

1,078

1,000

1,091

1.27%

100.00%

Industri

Jumlah Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

29.12%

Penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 29,12% (yoy). Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian utama Sulut yang memang didominasi oleh sektor pertanian. Namun El Nino yang melanda Sulawesi Utara sepanjang tahun 2015 menyebabkan penurunan serapan tenaga kerja yang tercatat pada bulan Februari 2016. Banyak tenaga kerja yang bergelut di sektor Pertanian beralih profesi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Mereka beralih profesi ke sektor Jasa seperti buruh bangunan dan transportasi publik, yang kemudian tercermin pada kenaikan serapan di sektor Jasa yang mencapai 11,31% (yoy). Grafik 6.4 Pangsa Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah

Berdasarkan status pekerjaannya, dari seluruh penduduk yang bekerja di Sulawesi Utara, sebanyak 39,15% berprofesi sebagai buruh/karyawan dan 23,68% penduduk berwiraswasta sementara 14,23% merupakan pekerja bebas. Pada Februari 2016 pekerja informal di Sulawesi Utara masih lebih banyak dibanding pekerja formal, dengan komposisi 56,84% berbanding 43,16%. Komposisi tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun

perlu menjadi perhatian bersama karena pekerja sektor informal lebih rentan untuk terkonversi menjadi kelompok pengangguran mengingat kerentanannya terhadap shocks apabila terjadi gejolak ekonomi. Tabel 6.3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Status Pekerjaan (ribu jiwa)

2013 Feb

Berusaha Sendiri Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap Buruh Tidak Dibayar Berusaha Dibantu Buruh Tetap-Buruh Dibayar Buruh/Karyawan

2014 Ags

Feb

2015 Ags

Feb

2016 Ags

Growth (yoy)

Feb

Share

279

270

280

272

312

245

260

-16.65%

23.68%

115

70

117

83

106

99

120

13.20%

10.95%

52

35

43

34

48

40

41

-13.47%

3.75%

380

369

364

370

383

382

430

16.56%

39.15%

Pekerja Bebas Pertanian

43

74

43

85

67

-21.40%

6.12%

Pekerja Bebas Non Pertanian

59

46

88

39

89

128.35%

8.11%

103

121

131

156

25.50%

14.23%

Pekerja Bebas Pekerja Tak Dibayar Jumlah Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

132

124

164

117

87

122

79

119

87

90

-23.80%

8.24%

1,036

965

1,075

981

1,078

1,000

1,098

1.88%

100.00%

Membaiknya peluang lapangan kerja di sektor formal menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah penduduk bekerja terdidik. Pada bulan Februari 2016 tercatat jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi Universitas adalah sebanyak 128.05 ribu orang atau meningkat 18,73% (yoy). Penduduk bekerja dengan pendidikan tertinggi SMA sebanyak 247,41 ribu orang meningkat sebesar 10,26% (yoy) dengan pangsa yang besar yaitu 22,67%. Sementara itu penduduk dengan tingkat pendidikan akhir SMK mengalami penurunan menjadi 97,03 ribu orang atau menurun sebesar -18,69%. Tabel 6.4 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014 -2016 (ribu orang)

Tingkat Pendidikan

2014 Feb

2015 Ags

Feb

2016 Ags

Feb

Growth (yoy)

SD ke bawah

407.44

353.25

383.51

347

397.7

3.70%

Sekolah Menengah Pertama

217.75

193.5

218.82

206.48

200.05

-8.58%

Sekolah Menengah Atas

234.07

226.62

224.39

229.29

247.41

10.26%

Sekolah Menengah Kejuruan

100.04

98.64

119.33

90.49

97.03

-18.69%

Diploma I/II/III

26.72

23.29

23.77

24.08

21.14

-11.06%

Universitas

89.16

85.46

107.85

103.6

128.05

18.73%

1075.18

980.76

1077.67

1000.94

1091.38

1.27%

Jumlah Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

6.2 PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara pada triwulan laporan yang tercermin dari berbagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tercatat mengalami perbaikan. Pada Triwulan I 2016 kesejahteraan di sektor pertanian kembali mengalami apresiasi. Hal tersebut terlihat dari rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang meningkat pada triwulan laporan. NTUP sebagai salah satu indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani yang hanya memperhitungkan komponen pengeluaran di usaha petanian tercatat surplus dan cukup menguntungkan (indeks NTUP di atas 100). Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (IB), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya. Indeks NTUP pada triwulan laporan tercatat sebesar 107,87. Tabel 6.5 Komponen Indeks Dibayar Petani (IB) 2014

Rincian Indeks Diterima Petani Indeks Dibayar Petani Konsumsi Rumah Tangga Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga Transportasi dan Komunikasi BPPBM Bibit Obat-obatan & Pupuk Sewa Lahan, Pajak & Lainnya Transportasi Penambahan Barang Modal Upah Buruh Tani Nilai Tukar Petani (indeks) Nilai Tukar Usaha Pertanian (indeks)

Q1 109.12 110.20 112.06 114.94 107.46 110.30 104.94 104.42 102.47 120.94 105.44 106.70 103.79 104.60 116.39 104.31 104.71 99.02 103.49

Q2 111.16 111.33 113.42 117.14 108.49 111.20 105.28 105.39 102.94 121.13 105.96 106.80 104.30 104.81 116.98 104.89 105.50 99.85 104.91

Q3 111.83 112.07 114.27 118.63 108.80 111.78 105.69 105.68 103.49 121.13 106.47 107.04 104.85 105.23 117.13 105.24 106.26 99.78 105.04

2015 Q4 112.01 115.04 114.55 123.23 110.70 113.59 107.41 106.77 104.36 126.56 108.30 108.31 105.92 105.88 126.73 106.01 107.31 98.83 105.00

Q4 113.67 115.04 117.59 123.23 110.70 113.59 107.41 106.77 104.36 126.56 108.30 108.31 105.92 105.88 126.73 106.01 107.31 98.83 104.97

Q1 114.82 117.15 120.16 126.92 112.31 115.87 109.44 109.49 105.59 126.99 109.14 109.05 106.52 107.01 125.23 106.44 109.29 98.01 105.20

Q2 114.34 117.84 120.85 127.26 113.87 116.32 109.09 110.48 105.48 129.01 109.84 108.79 106.33 107.59 128.81 106.56 110.40 95.68 102.64

2016 Q3 114.79 120.24 123.91 132.69 116.52 116.93 109.47 112.15 106.19 129.47 110.30 108.81 106.98 107.81 129.64 106.85 110.64 95.47 104.07

Q4 118.44 122.44 126.69 137.85 117.94 118.00 109.99 113.25 106.27 129.89 110.80 109.76 107.30 107.74 130.15 107.18 111.29 96.74 106.90

Q1 119.87 123.16 127.58 139.01 119.38 119.05 111.51 114.61 106.90 128.05 111.13 110.74 108.31 108.14 125.70 107.97 112.20 97.33 107.87

Growth (%) yoy

qtq

4.40% 5.13% 6.18% 9.53% 6.30% 2.75% 1.89% 4.67% 1.24% 0.83% 1.82% 1.56% 1.69% 1.05% 0.37% 1.44% 2.66% -0.70% 2.53%

1.21% 0.59% 0.71% 0.85% 1.22% 0.89% 1.38% 1.19% 0.60% -1.42% 0.29% 0.90% 0.94% 0.37% -3.42% 0.74% 0.81% 0.61% 0.91%


Menggunakan tahun dasar yang baru (2012), rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Utara selama triwulan I 2016 tercatat sebesar 97,33 meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 96,74. Jika dilihat secara tahunan, pada triwulan laporan NTP juga tercatat mengalami perbaikan yaitu -0,70% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya -2,11% (yoy). Perbaikan NTP utamanya didorong oleh peningkatan pendapatan pertanian yang lebih besar dibandingkan kenaikan biaya hidup petani. Indeks yang Diterima Petani (IT) yang mencerminkan pendapatan usaha petani tercatat tumbuh sebesar 4,40% (yoy), sedikit meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,20% (yoy). Peningkatan indeks terutama berasal dari subsektor Tanaman Obat dan Palawija. Sementara Indeks yang Dibayar Petani (IB) yang merupakan indikator pengeluaran usaha petani meskipun mengalami peningkatan mencapai 5,13%, peningkatannya masih lebih rendah

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,43%. Sektor dengan peningkatan indeks yang paling rendah adalah Perikanan Tangkap. Grafik 6.5 Nilai Tukar Petani Per Sektor


Grafik 6.6 Perkembangan Nilai Tukar Petani


Dilihat dari subsektornya, petani pada subsektor Tanaman Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan merupakan yang paling sejahtera, hal ini terlihat dari angka NTP yang berada di atas 100. Indeks NTP Tanaman Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan masing-masing adalah 107,12, 100,54, dan 100,11. Meskipun berada di atas 100, indeks NTP Perikanan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar -5,99% (yoy). Dengan menggunakan ukuran yang sama, petani di subsektor Tanaman Pangan dan Perkebunan masih berada di bawah batas sejahtera. Namun, NTP pada subsektor Tanaman Pangan terlihat mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya di mana peningkatan tercatat sebesar 0,46% (yoy). Di sisi lain, kesejahteraan Petani pada subsektor Perkebunan perlu menjadi perhatian khusus mengingat komoditas unggulan Sulawesi Utara umumnya berasal dari sektor perkebunan diantaranya kelapa, cengkeh, dan pala. NTP pada subsektor Perkebunan mengalami penurunan sebesar -3,10% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 6.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah

Data terakhir pada bulan September 2015 menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara secara umum masih berada di bawah angka nasional. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Sulut sampai dengan September 2015 mencapai 217,15 ribu jiwa (8,98% dari total penduduk). Jumlah tersebut meningkat dari Maret 2015 yang berjumlah 208,54 ribu jiwa (8,65% dari total penduduk) atau naik 0,33% jika dibandingkan Maret 2015. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan laporan mengalami peningkatan. Dalam enam bulan terakhir, garis kemiskinan kota dan desa meningkat 3,97% dari Rp295.365 per kapita per bulan menjadi Rp307.104 per kapita perbulan. Garis kemiskinan ini adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang. Apabila berada dalam rata-rata garis kemiskinan, individu tersebut dkategorikan sebagai penduduk miskin. Kenaikan garis kemiskinan dapat mempengaruhi angka kemiskinan karena secara langsung meningkatkan ambang nilai kemiskinan. Pada periode Maret 2015 hingga September 2015, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Nilai indeks P1 menunjukkan ukuran ratarata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks P1 naik sedikit dari 1,34 pada Maret 2015 menjadi 1,54 pada September 2015. Sementara itu indeks P2 yang menunjukkan variasi pengeluaran konsumsi penduduk miskin naik tidak signifikan dari 0,34 pada Maret 2015 menjadi 0,44 pada September 2015. Kenaikan yang tidak signifikan pada kedua indeks tersebut menunjukkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sulawesi Utara relatif tetap.

Tabel 6.6 Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Wilayah Tahun

Kota

Desa

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2011 1.11 1.16 September 2011 0.20 1.22 Maret 2012 0.68 1.30 September 2012 1.14 1.21 Maret 2013 0.94 1.38 September 2013 0.96 1.32 Maret 2014 0.74 1.59 Sep-14 0.98 1.53 Maret 2015 0.82 1.78 Sep-15 0.63 2.30 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2011 0.30 0.19 September 2011 0.31 0.25 Maret 2012 0.12 0.33 September 2012 0.33 0.27 Maret 2013 0.21 0.31 September 2013 0.22 0.33 Maret 2014 0.17 0.33 Sep-14 0.24 0.34 Maret 2015 0.18 0.47 Sep-15 0.13 0.71 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Total 1.14 1.21 1.02 1.18 1.18 1.16 1.21 1.28 1.34 1.54 0.24 0.28 0.23 0.30 0.26 0.28 0.26 0.30 0.34 0.44

BAB VII. PROSPEK PEREKONOMIAN 7.a.

PROSPEK EKONOMI MAKRO

Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan II 2016 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,12% (yoy), atau mengalami akselerasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2016. Meningkatnya perekonomian Sulut di triwulan II 2016 diperkirakan ditopang oleh seluruh sektor utama Sulut yakni sektor Pertanian , Perdagangan , Konstruksi, Transportasi dan Industri Pengolahan. Setelah dihantam oleh musim El Nino tahun 2015 yang menyebabkan banyak tanaman pertanian baik perkebunan maupun tanaman pangan gagal panen, pada tahun 2016 diperkirakan sektor Pada triwulan II, selain meningkat karena hilangnya musim El Nino, peningkatan juga akan didorong oleh pergeseran masa panen yang sebagian besar terjadi di triwulan II 2016. Hal tersebut dapat dilihat melalui pergerakan tingkat inflasi beras dimana pada triwulan I harga beras masih tercatat inflasi dan mulai menurun ketika memasuki awal triwulan II yaitu bulan April 2016. Subsektor Perikanan juga akan mengalami peningkatan dampak base effect tahun 2015 ketika aturan Moratorium masih diberlakukan. Peningkatan triwulan I 2016 akan dilanjutkan dengan peningkatan pertumbuhan pada triwulan II 2016. Tidak diperpanjangnya peraturan moratorium oleh KKP menjadi pendorong industri pengolahan ikan tumbuh meningkat pada triwulan mendatang. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan sektor industri tidak akan maksimal karena tertahan oleh perlambatan industri pengolahan kelapa akibat ketersediaan bahan baku yang berkurang dampak El Nino tahun 2015. banyak faktor yang akan mendorong sektor tersebut meningkat. Faktorfaktor tersebut antara lain yaitu kenaikan UMP, peningkatan sektor primer, tingkat inflasi yang rendah, musim liburan, menjelang hari raya keagamaan, dan penerimaan THR. Faktor-faktor tersebut akan mendorong perdagangan eceran dan kendaraan bermotor meningkat pada triwulan II 2016. Sementara itu, sektor Konstruksi diperkirakan meningkat seiring dengan realisasi APBD dan APBN yang cenderung meningkat memasuki triwulan II dan investasi swasta yang mulai marak dilakukan seperti pembukaan outlet dan pengadaan aset. Peningkatan penyaluran kredit diperkirakan akan meningkat setelah penurunan BI Rate dan GWM Primer Rupiah yang berdampak pada peningkatan likuiditas.

2016 seiring dengan persiapan perayaan hari raya keagamaan dan penerimaan THR. Subsektor transportasi darat akan meningkat didorong oleh mobilitas masyarakat yang meningkat seiring

dengan perayaan dan peningkatan pendapatan. Transportasi udara juga akan meningkat seiring dengan masuknya musim liburan. Sementara itu, transportasi laut meningkat seiring dengan peningkatan produksi industri pengolahan, khususnya pengolahan ikan. Adapun sektor Industri Pengolahan akan tumbuh meningkat seiring meningkatnya sektor yang akan memberikan pasokan bahan baku. Peningkatan pertumbuhan sektor ini ditopang oleh perbaikan subsektor industri bahan makanan yang didominasi oleh pengolahan ikan. Peningkatan pertumbuhan didorong oleh tidak diperpanjangnya peraturan moratorium oleh KKP yang telah berakhir pada bulan Oktober 2015. Hal tersebut mendorong ketersediaan bahan baku pada triwulan mendatang, selain juga dibantu oleh base effect rendahnya bahan baku pada triwulan II 2015. Hal tersebut juga terkonfirmasi melalui liaison pada perusahaanperusahaan perikanan besar di Sulut yang menyatakan bahwa bahan baku ikan pada triwulan mendatang akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2015. Di sisi penggunaan, komponen utama Sulut diperkirakan mengalami peningkatan seluruhnya. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat didorong oleh peningkatan pendapatan dan keperluan kebutuhan jelang perayaan hari raya keagamaan. Survei Konsumen juga menunjukkan bahwa keyakinan konsumen meningkat pada triwulan yang akan datang. Konsumsi pemerintah dan kinerja investasi diperkirakan akan tumbuh meningkat. Peningkatan kedua komponen tersebut tentunya didorong oleh realisasi anggaran pemerintah baik belanja rutin maupun belanja modal. Pembangunan proyek-proyek strategis khususnya mega proyek akan mendorong pencapaian realisasi atau kinerja pemerintah meningkat. Selain itu, pelaku usaha atau pihak swasta akan mulai gencar melakukan investasi seiring dengan perkiraan perbaikan ekonomi dan ketersediaan kredit. Pelaku usaha akan membangun toko, outlet dan kantor untuk pemasaran. Selain itu beberapa pelaku usaha perumahan akan melakukan pembelian lahan baru dan pembangunan perumahan. Angin segar datang juga dari pemerintah provinsi yang akan melakukan penyerdehanaan dan percepatan dalam perizinan investasi. Di sisi pembiayaan, turunnya BI Rate dan GWM Primer Rupiah yang akan mendorong ketersediaan dana sangat berpotensi menurunkan suku bunga. Suku bunga yang rendah akan mendorong peningkatan investasi pada triwulan II 2016. Sementara itu, kinerja perdagangan Sulut juga diperkirakan membaik seiring dengan ekspor perikanan yang semakin baik. Di samping itu, pertumbuhan impor barang modal akan meningkat seiring dengan peningkatan produksi industri pengolahan. Selain itu, pembangunan dan peningkatan kualitas pelabuhan akan menjadi faktor penting kegiatan perdagangan Sulut dan luar negeri.

7.b.

PRAKIRAAN INFLASI

Setelah mengalami penurunan pada triwulan I 2016, tekanan inflasi Sulut memasuki triwulan II 2016 diperkirakan kembali meningkat kendati dalam besaran yang relatif terbatas terutama secara bulanan. Setelah mencatatkan deflasi cukup dalam di periode April 2016, inflasi Sulut pada Mei dan Juni diperkirakan meningkat dengan proyeksi inflasi bulanan masing-masing pada kisaran 0,09% (mtm) dan 0,57% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sulut pada triwulan II 2015 diperkirakan berada di level 3,12±1% (yoy) atau cenderung lebih rendah dibandingkan level inflasi tahunan di triwulan I 2016 yang lebih disebabkan oleh faktor based effect. Risiko tekanan inflasi pada triwulan II 2016 diperkirakan muncul dari kelompok volatile food dan kelompok inti dipengaruhi masuknya periode bulan Ramadhan, masuknya masa panen dan dimulainya realisasi proyek pemerintah. Sementara, tekanan inflasi pada kelompok administered

prices diperkirakan masih relatif stabil kendati pergerakan harga minyak dunia terpantau mulai mengalami kenaikkan. Grafik 7.b.1 Prakiraan Inflasi Bulanan Sulut

Sumber: KPw BI Sulut.

Grafik 7.b.2 Ekspektasi Harga Konsumen

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sulut.

1. Volatile Foods Tekanan inflasi pada kelompok volatile food diperkirakan mengalami peningkatan terutama secara bulanan. Harga komoditas strategis seperti cabai rawit dan tomat sayur terpantau mulai merangkak naik sejak awal Mei 2016. Masuknya bulan Ramadhan juga diperkirakan menjadi risiko tersendiri mengingat konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat memasuki bulan puasa. Namun demikian, panen raya komoditas beras pada periode akhir Maret hingga April dapat menjadi faktor penahan terjadinya inflasi yang lebih tinggi. Harga beras terpantau mulai mengalami penurunan sejak April dan diperkirakan berlanjut hingga Mei 2016.

2. Administered Prices Risiko tekanan inflasi pada kelompok Administered Prices diperkirakan masih relatif rendah sampai dengan triwulan II 2016. Meskipun pergerakan harga minyak dunia terpantau mulai

meningkat namun transmisinya terhadap penyesuaian harga pada kelompok ini diperkirakan belum akan terjadi pada triwulan II. Potensi tekanan inflasi dari kelompok ini muncul dari komoditas angkutan udara yang sangat mungkin mengalami kenaikkan mengingat indeks harganya yang sudah cukup rendah pada triwulan I 2016.

3. Core Inflation Risiko tekanan inflasi pada kelompok inti diperkirakan relatif meningkat memasuki triwulan II 2016. Kondisi ini dipengaruhi oleh mulai membaiknya perekonomian secara umum sehingga memberikan dampak pada tingkat permintaan. Selain itu, dimulainya realisasi beberapa proyek pemerintah diperkirakan memberi tekanan permintaan pada komoditas bahan bangunan yang harganya telah terkoreksi cukup dalam di triwulan pertama. Peningkatan harga emas juga dapat menjadi risiko tersendiri terhadap perkembangan inflasi kelompok inti di triwulan mendatang.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu

mtm

month to month. Perbandingan antara satu bulan dan bulan sebelumnya.

qtq

quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

yoy

year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Indeks Keyakinan

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi

Konsumen (IKK)

saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1100

Indeks

Harga

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan

Konsumen (IHK)

jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen

Kondisi

Ekonomi

terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100

Indeks Ekspektasi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen

Konsumen

terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100

Pendapatan Asli

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak

Daerah (PAD)

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Dana

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung

Perimbangan

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.

Indeks

Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata

Pembangunan

3 (tiga) hal kualitas hidup yaitu : pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Manusia (IPM) Inflasi

Kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan bersifat persisten. Perubahan (laju) inflasi umumnya diukur dengan melihat perubahan harga pada sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti tercermin pada perkembangan indeks harga konsumen (IHK). Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat dipengaruhi baik dari penawaran maupun dari permintaan.

Volatile Foods

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

Administered

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan

Price

harganya diatur pemerintah.

M1

Disebut sebagai narrow money (uang beredar dalam arti sempit), terdiri dari uang kartal dan uang giral

M2

Disebut broad money atau uang beredar dalam arti luas, merupakan indikator tingkat likuiditas perekonomian, terdiri dari uang kartal, uang giral dan uang kuasi (tabungan dan deposito baik dalam mata uang rupiah maupun asing).

Mo

Disebut uang primer (base money) merupakan kewajiban otoritas moneter (di dalam neraca bank sentral), terdiri dari uang kartal pada bank umum dan masyarakat ditambah dengan saldo giro bank umum dan masyarakat dibank sentral.

Uang Kartal

Uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada kas negara (KPKN) dan bank umum.

Uang Giral

Terdiri dari rekening giro masyarakat dibank, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh tempo yang seluruhnya merupakan simpanann penduduk dalam rupiah pada sistem moneter.

NIM

Singkatan dari Net Interest Margin adalah selisih antara penerimaan bunga yang diperoleh oleh bank dengan biaya bunga yang harus dibayar.

NPLs

Singkatan dari Non Performing Loans disebut juga kredit bermasalah, dengan kolektibiltas kurang lancar (3), diragukan(4) dan macet (5) menurut ketentuan BI.

Restrukturisasi

Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat

kredit

memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain dengan melalui : restrukturisasi, re-scheduling atau konversi kepemilikan.

UMKM

Singkatan dari Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai skala pinjaman antara Rp50 juta s/d Rp5 miliar.

UYD

Singkatan dari uang yang diedarkan, adalah uang kartalyang berada dimasyarakat ditambah dengan uang yang berada di kas bank.

Inflow

Uang kartal yang masuk ke BI, melalui kegiatan setoran yang dilakukan oleh bank umum.

Outflow

Uang kartal yang keluar dari BI melaui proses penarikan uang tunai bank umum dari giro di BI atau pembayaran tunai melalui BI.

Netflow

Selisih antara outflow dan inflow.

PTTB

Pemberian tanda tidak berharga, adalah bagian dari kegiatan untuk menarik uang yang sudah tidak layak edar, sehingga uang yang disediakan oleh BI tersebut dapat berada dalam kondisi layak dan segar (fit for circulation) untuk bertransaksi.

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

Recommend Documents