Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Februari 2017 (terbit setiap triwulan)

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada: www.bi.go.id/web/id/Publikasi/ Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi: Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Makassar 90113, Indonesia Telepon: 0411 – 3615188/3615189 Faksimili: 0411 – 3615170

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) disusun dan disajikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, keuangan pemerintah, inflasi, stabilitas keuangan daerah dan pengembangan akses keuangan, penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek perekonomian ke depan. KEKR ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para stakeholders di daerah dalam membuat keputusan. Dengan demikian, keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulsel diharapkan dapat semakin berperan sebagai economic advisor dan strategic partner bagi stakeholders di Sulsel. Ekonomi Sulsel pada triwulan IV 2016 dan keseluruhan tahun 2016 masih tumbuh tinggi masing-masing mencapai 7,60% (yoy) dan 7,41% (yoy), lebih tinggi dari pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional baik di triwulan IV 2016 maupun keseluruhan tahun 2016 masing-masing sebesar 4,94% (yoy) dan 5,02% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut didukung oleh beberapa lapangan usaha yang tumbuh meningkat, antara lain lapangan usaha Pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Jasa Keuangan dan Asuransi baik secara triwulanan maupun tahunan. Kondisi eksternal yang belum sepenuhnya membaik masih berimbas pada belum optimalnya kinerja ekspor komoditas unggulan Sulsel di triwulan IV 2016 dan keseluruhan tahun 2016. Pada triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi Sulsel diperkirakan sedikit melambat, namun untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan tumbuh meningkat. Dari sisi lapangan usaha, pertimbangan perlambatan pada triwulan I 2017 karena adanya risiko di lapangan usaha pertanian, serta perdagangan eceran dan besar. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi akibat kinerja ekspor yang belum sepenuhnya pulih. Pada triwulan I 2017 dan keseluruhan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 7,3% 7,7% (yoy) dan 7,5%-7,9% (yoy). Sementara itu, inflasi di Sulsel pada tahun 2017 menghadapi tekanan yang cukup tinggi, khususnya komoditas administered prices, sejalan dengan telah diterapkannya kebijakan pemerintah berupa penyesuaian beberapa tarif di awal tahun, seperti tarif tenaga listrik, tarif administrasi STNK, dan harga BBM non-subsidi. Namun demikian, melalui berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dan terus akan dilakukan ke depan, kami optimis inflasi Sulsel akan terjaga sehingga pada triwulan I 2017 dan keseluruhan 2017 berada pada kisaran target yang ditetapkan yaitu 4%±1%. Dengan pencapaian inflasi yang semakin rendah, maka daya beli masyarakat Sulsel akan terjaga dengan baik, sehingga kesejahteraannya meningkat. Menurut hemat kami, fokus pengendalian harga pada triwulan I 2017 sebaiknya lebih diarahkan pada komoditas volatile food dengan cara menjaga ketersediaan pasokannya, mengingat meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah dapat mengganggu pasokan dan distribusi. Dalam penyusunan kajian ini, kami menggunakan data primer dan informasi yang kami peroleh dari hasil survei dan liaison atau hasil kunjungan ke sejumlah perusahaan besar di Sulsel. Selain itu, kami juga memanfaatkan data sekunder yang diterbitkan atau yang disediakan oleh berbagai institusi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, terutama bagi Bapak/Ibu yang telah berkontribusi dalam sharing pemikiran dan membantu dalam penyediaan data atau informasi yang lengkap, akurat dan terkini. Saran serta masukan dari para stakeholders sangat kami harapkan agar ke depan kajian yang kami susun menjadi semakin lebih baik. Makassar, 22 Februari 2017 KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN ttd Wiwiek Sisto Widayat Direktur Eksekutif

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

iii

VISI BANK INDONESIA Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

MISI BANK INDONESIA 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS Merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas: Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork.


iv

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

III

DAFTAR ISI

V

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

TABEL INDIKATOR EKONOMI

6

1.

PERTUMBUHAN EKONOMI

11

1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI 1.2. SISI PENGELUARAN 1.3. SISI LAPANGAN USAHA BOKS 1.A.

12 13 20

HASIL RISET GROWTH DIAGNOSTIC PROVINSI SULAWESI SELATAN MENGGUNAKAN MODEL CGE DINAMIS

32

2.

KEUANGAN PEMERINTAH

35

2.1 2.2 2.3 2.4

STRUKTUR ANGGARAN PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN APBD PROVINSI PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA APBN DI SULSEL PERAN REALISASI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PDRB

36 36 39 41

3.

INFLASI DAERAH

43

3.1. INFLASI UMUM 3.2. INFLASI KELOMPOK BARANG DAN JASA 3.3. INFLASI MENURUT KOTA IHK 3.4. DISAGREGASI INFLASI 3.5. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI BOKS 3.A.

44 44 51 52 54

PENGUJIAN TINGKAT PERSISTENSI INFLASI KOMODITAS UTAMA INFLASI DI SULSEL

55

4.

59

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.1. STABILITAS KEUANGAN DAERAH 4.2. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM BOKS 4.A.

60 77

REGIONAL FINANCIAL ASSET AND BALANCE SHEET (RFABS) : UPAYA UNTUK MENGIDENTIFIKASI RISIKO SISTEMIK DI TINGKAT REGIONAL

79


v

DAFTAR ISI

5.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

83

5.1. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN 5.2. PENGELOLAAN UANG RUPIAH BOKS 5.A.

84 84

SOSIALISASI UANG RUPIAH TAHUN EMISI 2016 DI SULAWESI SELATAN

87

6.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

89

6.1 6.2 6.3 6.4

TENAGA KERJA PENDUDUK MISKIN RASIO GINI NILAI TUKAR PETANI

90 91 93 94

7.

PROSPEK PEREKONOMIANDAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

97

7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 7.2 PROSPEK INFLASI 7.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN BOKS 7.A.

98 102 104

DAMPAK KENAIKAN HARGA/TARIF OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN TEKANAN INFLASI SULSEL 2017

107

LAMPIRAN

109

vi


RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif Mendorong Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pangan Gambaran Umum Perekonomian Sulsel triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016 tumbuh meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit melambat, meski keseluruhan tahun 2017 diperkirakan meningkat.

Perekonomian Sulsel triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016 masing-masing tumbuh 7,60% (yoy) dan 7,41% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2016 dan tahun 2015 yang masing-masing tercatat 6,78% (yoy) dan 7,17% (yoy). Secara lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh kinerja usaha primer dan tersier. Pada sektor primer didorong oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, sementara pada usaha tersier yaitu usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, kinerja ekspor mengalami perbaikan meski masih dalam fase kontraksi akibat belum pulihnya pasar global. Pada triwulan laporan, kinerja perbankan secara umum dalam kondisi baik, sementara transaksi yang tercatat pada sistem pembayaran menunjukkan peningkatan akibat aktivitas masyarakat yang meningkat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) natal dan tahun baru, serta libur sekolah. Pada triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi Sulsel kami perkirakan sedikit melambat, dikarenakan terdapat risiko di usaha pertanian dan perdagangan, sementara secara keseluruhan 2017 kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Sulsel meningkat dikarenakan terdapat potensi pada usaha pertanian, dan pertambangan apabila terdapat peningkatan harga komoditas internasional, diikuti beroperasinya industri nikel yang lebih optimal. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan pada triwulan I 2017 berasal dari kinerja ekspor yang belum sepenuhnya membaik. Pada keseluruhan 2017, pertumbuhan yang meningkat diperkirakan berasal dari konsumsi pemerintah dan investasi dikarenakan terdapat potensi perbaikan pendapatan/pengeluaran pemerintah. Tekanan inflasi pada tahun 2016 menurun. Pada akhir 2016 inflasi Sulsel tercatat 2,94% (yoy), berada di bawah rentang sasaran inflasi nasional 4%±1%. Penurunan inflasi Sulsel terjadi dikarenakan menurunnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, sandang, dan terjadinya deflasi yang lebih dalam pada kelompok transpor. Menurunnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan disebabkan oleh panen yang terjadi pada triwulan IV 2016 di sejumlah daerah seperti Kabupaten Soppeng, Sidrap dan Gowa, serta kondisi stok beras milik Bulog yang juga cukup memadai dengan ketahanan hingga triwulan II 2017. Selain itu, terjaganya harga BBM juga turut berkontribusi dalam kestabilan inflasi. Kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di Sulsel tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta, komunikasi, dan koordinasi yang berjalan baik diantara anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi bahan pangan ke berbagai daerah di Sulsel. Namun demikian, pada triwulan I 2017 tekanan inflasi diperkirakan dalam tren


1

RINGKASAN EKSEKUTIF

meningkat. Indikasi ke arah tersebut ditandai dengan meningkatnya inflasi pada awal triwulan I 2017. Selain itu, peningkatan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengalihan subsidi listrik pada daya 900 VA di bulan Januari, Maret, dan Mei, serta kenaikan tarif dan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) yang efektif naik per tanggal 6 Januari 2017 turut mendorong inflasi pada awal triwulan I 2017. Pertumbuhan Ekonomi Terjaganya konsumsi Rumah Tangga dan PMTB (Investasi) menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan IV 2016. Sementara itu, secara lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh lapangan usaha pertanian, jasa keuangan, dan perdagangan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan IV 2016 terutama disebabkan oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Meskipun mengalami perlambatan, namun konsumsi rumah tangga dan investasi masing-masing tumbuh positif 5,29% (yoy) dan 2,96% (yoy). Di sisi lain, konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi lebih dalam dari -3,52% (yoy) menjadi -7,43% (yoy) pada triwulan IV 2016. Secara lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel terutama terjadi di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan IV 2016 terutama didorong oleh langan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; real estate; informasi dan komunikasi; perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan sepeda motor; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Meskipun masih tercatat kontraksi, namun administrasi pemerintahan membaik pada triwulan IV 2016. Di sisi lain, usaha pengadaan listrik dan gas; industri pengolahan; dan transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha yang tumbuh melambat di triwulan IV 2016. Pada triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi Sulsel diperkirakan sedikit melambat, meski keseluruhan 2017 diperkirakan meningkat dari periode sebelumnya. Perlambatan di triwulan I 2017 dikarenakan terdapat risiko di usaha pertanian dan perdagangan. Perlambatan di usaha pertanian karena peningkatan curah hujan dan tingginya gelombang laut sehingga dapat mengganggu aktivitas panen dan penangkapan ikan. Sementara itu, perlambatan di usaha perdagangan akibat kembali normalnya konsumsi masyarakat pasca hari besar keagamaan (natal) dan libur sekolah. Pada keseluruhan 2017, peningkatan terjadi di usaha pertanian disebabkan oleh telah berlalunya fenomena La Nina sehingga pengaturan waktu tanam/panen kembali pada pola normalnya. Sementara itu, usaha pertambangan lebih disebabkan pada peningkatan harga komoditas internasional, diikuti beroperasinya industri nikel yang lebih optimal. Inflasi

Tekanan harga dari seluruh kelompok khususnya volatile food dan administered prices menurun. Pada triwulan I 2017 diperkirakan meningkat terutama dari administered prices.

Tekanan inflasi semakin menurun. Laju inflasi Sulsel pada akhir triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016 tercatat 2,94% (yoy), lebih rendah dari triwulan III 2016 (3,07%, yoy), yang secara umum disebabkan oleh menurunnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan. Penurunan ini dikarenakan terjaganya konsumsi masyarakat serta terdapat panen di beberapa komoditas pangan, sehingga mampu mengimbangi pasokan di tengah perayaan hari raya (natal) dan tahun baru. Di sisi lain kelompok transport mengalami deflasi yang lebih dalam. Kami memperkirakan tekanan inflasi sampai dengan triwulan I 2017 meningkat. Faktor pendorong tekanan inflasi secara umum disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga pada kelompok perumahan, air dan listrik, serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, sebagai akibat dari meningkatnya tarif listrik dengan pengalihan subsidi listrik daya 900 VA, serta biaya perpanjangan STNK (administered price). Namun demikian, dengan adanya upaya pengendalian yang telah dan akan terus dilakukan, inflasi pada triwulan I 2017 diperkirakan akan berada di kisaran 3,6%-4,0%

2


RINGKASAN EKSEKUTIF

(yoy) atau masih dalam kisaran sasaran inflasi 4±1%. Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui TPID. Upaya pengendalian inflasi ke depan akan terus dilakukan dengan meningkatkan intensitas pelaksanaan Rakor TPID, serta penyusunan roadmap pengendalian inflasi berdarakan Zona TPID (Zona Makassar, Zona Bulukumba, Zona Bone, Zona Parepare, dan Zona Palopo). Selain itu, diseminasi informasi juga terus dilakukan dalam rangka meminimalisir asymmetric information baik di tingkat petani, pedagang maupun konsumen. Keuangan Pemerintah Realisasi belanja APBD Provinsi/Kab/Kota cukup baik, namun realisasi APBN menurun seiring adanya penyesuaian anggaran.

Daya dorong APBD Provinsi Sulsel terhadap perekonomian sampai dengan akhir tahun 2016 cukup baik. Realisasi belanja hingga akhir 2016 tercatat Rp6,93 triliun atau 95,0% dari yang dianggarkan sebesar Rp7,30 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang mencapai 91,7%. Sebagian besar penyerapan anggaran direalisasikan untuk belanja operasional (67,3%) dan belanja transfer (20,3%), sementara yang direalisasikan untuk belanja modal mencapai 12,4%. Disisi lain, pencapaian realisasi belanja pada APBN yang dialokasikan di Sulsel terlihat menurun seiring dengan adanya penyesuaian anggaran. Sampai dengan akhir 2016 telah terealisasi sebesar Rp17,05 triliun atau 88,5% dari yang dianggarkan sebesar Rp19,27 triliun. Seluruh komponen belanja memperlihatkan peningkatan kecuali belanja barang dan bantuan sosial. Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Intermediasi perbankan berjalan dengan baik. Kualitas intermediasi perbankan masih baik dan terjaga pada level aman. Sementara dari sisi korporasi, kinerja korporasi menunjukkan pelemahan sebagai dampak dari kondisi ekonomi global.

Stabilitas keuangan daerah Sulsel tetap terjaga pada tahun 2016. Dari sisi sektor rumah tangga, ketahanan keuangan masih kuat. Hal ini tercermin dari kinerja konsumsi masyarakat yang masih baik, dengan porsi pinjaman perbankan yang normal, dan rasio tabungan yang kuat. Namun demikian, perlu diwaspadai perlambatan di DPK dan kredit, serta pangsa pengeluaran Rumah Tangga untuk Tabungan yang cenderung menurun. Sementara dari sisi korporasi, selain masih terpengaruh kondisi ekonomi global, kinerja korporasi utama di triwulan laporan juga terkena imbas perlambatan ekonomi di tingkat domestik. Namun pelemahan di sektor korporasi terkompensasi oleh kuatnya permintaan sektor rumah tangga, sehingga stabilitas keuangan daerah Sulsel tetap terjaga. Kinerja perbankan secara umum tercatat masih baik. Meskipun terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan kredit, namun kinerja intermediasi perbankan masih sangat baik dengan mencatatkan loan to deposit ratio (LDR) yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Yang lebih utama, peningkatan kinerja intermediasi ini diimbangi dengan perbaikan kualitas kredit. Penyaluran kredit ke sektor UMKM juga terus tumbuh, sehingga pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tetap terjaga di atas 30%.

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sesuai siklus ekonomi, kebutuhan uang kartal maupun transaksi nontunai melalui kliring pada triwulan IV 2016 kembali meningkat seiring dengan libur panjang natal dan tahun baru.

Perkembangan transaksi keuangan non tunai berjalan dinamis. Nilai transaksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami peningkatan. Sementara itu, di sisi pengelolaan uang rupiah (PUR), pada triwulan IV 2016 terjadi net inflow sebesar Rp2,02 triliun. Hal ini terjadi seiring dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru sehingga terjadi peningkatan uang masuk dari luar Sulsel ke dalam Sulsel. Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia meluncurkan Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016. Peluncuran uang Rupiah tersebut untuk memenuhi amanat UU Mata Uang. Adapun uang Rupiah TE 2016 yang dikeluarkan adalah sebanyak 7 (tujuh) pecahan uang Rupiah kertas (Rp100.000,-, Rp50.000,-, Rp20.000,-, Rp10.000,-,Rp5.000,-, Rp2.000,-, Rp1.000,-) dan 4 (empat) pecahan uang Rupiah logam (Rp1.000, Rp500, Rp200, Rp100). Untuk meningkatkan layanan ketersediaan uang layak edar, Bank Indonesia senantiasa terus mendorong clean money policy melalui kegiatan penukaran uang melalui perbankan, kas keliling dalam kota dan luar kota, dan kas titipan.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2016 meningkat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Menurut data terakhir per September 2016 angka kemiskinan Sulsel secara tahunan mengalami penurunan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan. Pada Agustus 2016 tercatat 4,80%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 5,95%. Sementara itu, tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) hingga triwulan IV 2016 masih cukup baik meskipun menurun secara tahunan dibandingkan triwulan III 2016. Jumlah penduduk miskin di Sulsel pada September 2016 mengalami penurunan dibandingkan September 2015 baik di kota maupun di desa. Persentase penduduk miskin di Sulsel (9,24%) tergolong rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Sulawesi. Prospek Perekonomian

Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2017 dan keseluruhan 2017 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari periode sebelumnya.

Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2017 diprakirakan tumbuh pada kisaran 7,5% 7,9% (yoy). Sementara secara keseluruhan 2017 akan tumbuh di kisaran 7,5%-7,9% (yoy), yang berarti berpotensi lebih tinggi dari pencapaian 2016 yang tumbuh 7,41% (yoy). Dari sisi permintaan, perekonomian Sulsel diperkirakan masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi PMTB. Sementara dari sisi lapangan usaha, diperkirakan masih ditopang dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi, Penyediaan Akomodasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. Faktorfaktor pendorong adalah konsumsi/daya beli yang semakin baik, perbaikan pendapatan/pengeluaran pemerintah, peningkatan harga komoditas internasional, diversifikasi ekspor ke Amerika/Eropa, beroperasinya industri nikel yang lebih optimal, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan industri pengolahan ikan. Tekanan harga di triwulan II 2017 dan 2017 diperkirakan berpotensi berada di atas kisaran sasaran inflasi nasional 4,0%±1,0%. Ada pun faktor risiko yang masih akan menjadi tekanan inflasi 2017 adalah tren kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan kenaikan harga yang diatur pemerintah yang dilakukan di pertengahan tahun 2017. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih kuat untuk menjaga oleh ketersediaan/distribusi pangan berjalan optimal, serta dukungan TPID di seluruh kabupaten/kota secara optimal, agar pergerakan inflasi dapat dijaga dalam kisaran 4,0±1,0%.

4


RINGKASAN EKSEKUTIF

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan kapasitas produksi pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, mengoptimalkan potensi investasi, serta Percepatan infrastruktur, menjadi kunci pertumbuhan perekonomian Sulsel 2017. Selain itu, juga perlu diiringi dengan pengendalian harga terutama untuk komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sulsel.

Untuk mendorong Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan, berikut ini beberapa kebijakan yang dapat disarankan kepada pemerintah daerah: (a) Meningkatkan kapasitas produksi pertanian; (b) Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Sulsel yang mayoritas berbasis sumber daya alam; (c) Mengoptimalkan besarnya potensi investasi di Sulsel, khususnya melalui Penanaman Modal Asing (PMA), melalui peningkatan daya tarik investasi di Sulsel; (d) Merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan; (e) Mencari alternatif sumber pembiayaan infrastruktur yang tidak bersumber dari APBN/APBD, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA); (f) Merealisasikan anggaran belanja di awal tahun (Semester I) dan mengalokasikan Dana Desa secara tepat sasaran dan tepat jadwal, sehingga dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi lebih awal dan lebih berkelanjutan; (g) Melakukan diversifikasi tujuan ekspor; (h) Mempererat kerjasama antar provinsi di Sulawesi, dengan mengoptimalkan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS). Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk pengendalian harga terutama diarahkan pada komoditas penyumbang inflasi terbesar, sebagai berikut: (a) Perlunya menyusun program kerja yang lebih fokus pada pengendalian komoditas volatile food sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (b) Perlunya menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi di tiap zona dengan mengacu kepada Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (c) Penguatan kerjasama antar daerah perlu semakin ditingkatkan yang didasarkan pada data Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAP) di kabupaten/kota; (d) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menetapkan tarif yang ditentukan oleh Gubernur seperti tarif angkutan dalam kota dan harga eceran tertinggi (HET) LPG subsidi (3 kg); (e) Untuk mengurangi dampak lanjutan (second round effect) yang dapat mengakibatkan inflasi 2017 naik lebih tinggi dari perkiraan, maka perlu dipastikan ketersediaan dan keberlangsungan tenaga listrik untuk rumah tangga, ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi.


5



Tabel Indikator Ekonomi A. INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) INDIKATOR

2014

2015

II

III

IV

109.16 109.39 108.24 111.45 108.00 108.92

109.71 110.28 109.32 113.64 109.77 110.28

111.72 110.90 109.62 115.12 111.72 112.54

116.89 118.61 115.26 120.21 117.67 116.85

116.95 118.13 113.96 117.34 116.43 116.20

118.55 119.91 115.98 120.46 117.84 118.65

121.06 121.26 117.72 121.29 118.00 119.84

122.13 125.20 120.22 125.22 120.34 122.78

123.62 123.92 120.50 124.42 121.96 122.23

123.65 124.31 121.65 125.53 120.72 123.74

124.78 124.02 120.98 126.24 123.74 123.94

125.71 125.64 121.78 127.09 121.68 125.52

5.88 5.67 5.10 8.42 5.60 6.24

5.92 6.26 5.82 10.37 4.84 6.65

3.72 4.00 3.59 5.46 1.83 4.46

8.61 9.67 6.14 8.84 8.45 7.89

7.13 7.99 5.28 5.28 7.81 6.68

8.06 8.73 6.09 6.00 7.35 7.59

8.36 9.34 7.39 5.36 6.86 6.49

4.48 5.56 4.30 4.17 2.27 5.07

5.70 4.90 5.74 6.03 4.75 5.19

4.30 3.67 4.89 4.21 4.37 4.29

3.07 2.28 2.77 4.08 3.28 3.42

2.94 0.35 1.30 1.49 3.07 2.23

55,566 12,293 3,450 7,649 51 75 6,494 7,775 2,061 765 3,492 1,950 2,068 245 2,510 2,916 1,065 707

57,872 13,015 3,498 8,164 57 77 6,789 8,088 2,087 797 3,592 2,017 2,124 249 2,568 2,929 1,093 728

62,067 15,191 3,793 8,505 59 77 7,044 8,619 2,166 806 3,733 2,008 2,164 252 2,690 3,105 1,107 747

58,482 10,602 3,971 8,974 66 73 7,340 7,881 2,245 817 3,743 2,090 2,209 254 2,764 3,523 1,169 761

58,842 12,743 3,533 8,192 54 75 6,961 8,212 2,129 808 3,749 2,144 2,252 256 2,640 3,176 1,144 773

62,436 14,548 3,760 8,727 54 77 7,188 8,623 2,239 829 3,860 2,077 2,284 261 2,750 3,195 1,177 788

66,725 16,004 4,229 8,823 56 75 7,689 9,405 2,394 849 4,036 2,194 2,320 270 2,940 3,402 1,232 808

62,754 10,776 4,281 9,814 65 76 8,129 8,675 2,380 884 4,069 2,248 2,341 273 3,007 3,606 1,292 839

63,123 12,856 3,605 9,270 60 78 7,610 8,939 2,418 887 4,055 2,351 2,411 277 2,784 3,420 1,253 849

67,442 15,167 3,929 9,515 64 81 7,888 9,572 2,440 903 4,170 2,438 2,442 281 2,921 3,488 1,276 866

71,251 16,874 4,296 9,769 66 80 8,161 10,313 2,614 924 4,355 2,459 2,445 291 2,715 3,674 1,325 888

67,524 13,541 4,125 9,901 67 81 8,330 9,537 2,386 942 4,408 2,595 2,485 294 2,797 3,714 1,401 919

35,247 20,532 15,088 15,301

37,827 23,010 14,532 17,498

38,883 23,194 16,051 16,061

42,135 22,003 14,644 20,299

37,145 22,896 14,134 15,333

39,722 25,139 13,878 16,303

41,032 26,517 14,737 15,560

44,881 27,071 10,692 19,889

39,034 25,370 8,436 9,718

42,105 26,415 9,906 10,985

42,787 27,396 9,987 8,919

45,978 27,919 7,624 13,997

Total PDRB (Rp Miliar) Pertumbuhan PDRB (%, yoy)

55,566 8.38

57,872 6.37

62,067 7.57

58,482 7.87

58,842 5.90

62,436 7.89

66,725 7.50

62,754 7.30

63,123 7.27

67,442 8.02

71,251 6.78

67,524 7.60

Nilai Ekspor (X) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta) Volume Ekspor Luar Negeri Non-migas (Juta Ton) Nilai Impor (M) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta) Volume Impor Luar Negeri Non-migas (Juta Ton) Neraca Perdagangan (X - M) Non-migas (US$ Juta)

360.34 167.44 139.10 221.11 221.25

452.96 182.55 181.87 258.82 271.09

490.63 193.36 149.05 266.39 341.58

444.80 209.93 129.39 217.60 315.40

344.16 163.96 163.90 326.31 180.26

382.89 194.52 172.50 317.63 210.39

381.25 216.82 271.92 264.12 109.33

333.28 172.10 149.65 273.69 183.62

229.37 163.02 122.68 284.74 106.69

276.31 187.21 210.55 329.06 65.76

325.41 226.87 150.13 275.21 175.28

336.67 247.29 270.62 407.15 66.04

MAKRO Indeks Harga Konsumen - Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara - Gorontalo - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Barat Laju Inflasi Tahunan (%, yoy) - Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara - Gorontalo - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Barat PDRB Penawaran - Harga Konstan (Rp Miliar) Tahun Dasar 2010 & SNA 2008 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

I

II

2016*

I

III

IV

I

II

III

IV

PDRB Permintaan - Harga Konstan (Rp Miliar) ** 1. Konsumsi 2. Investasi 3. Ekspor 4. Impor

Sumber : BPS & Ditjen Bea Cukai Catatan: *) Angka sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2007 **) Angka sangat sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2012

6



B. PERBANKAN (KREDIT LOKASI BANK, DPK LOKASI BANK PELAPOR) INDIKATOR

2014 I

II

2015 III

IV

BANK UMUM : Total Aset (Rp Miliar)

90,909

97,572

99,571

101,351

DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

58,162 7,990 32,446 17,726

61,402 9,730 33,168 18,504

64,339 9,693 34,828 19,819

66,112 7,995 37,428 20,690

Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi LDR

75,874 27,257 14,642 33,974 130.45%

79,336 29,062 15,467 34,807 129.21%

80,463 29,847 15,457 35,159 125.06%

83,560 31,442 16,241 35,877 126.39%

Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Pertanian - Pertambangan - Industri pengolahan - Listrik, Gas, dan Air - Konstruksi - Perdagangan - Pengangkutan - Jasa Dunia Usaha - Jasa Sosial Masyarakat - Lain-lain

75,874 1,405 377 3,918 218 3,043 24,334 2,960 3,747 1,828 34,043

79,336 1,499 560 4,210 245 3,666 25,587 2,950 3,598 1,968 35,053

80,463 1,435 537 4,283 232 4,173 25,748 2,951 3,581 2,115 35,408

83,560 1,506 509 4,747 350 4,366 27,033 2,820 3,662 2,340 36,226

Kredit UMKM - Lokasi Bank (Rp Miliar)

24,823

26,489

26,768

27,675

Kredit Mikro* (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

4,648 3,827 821 -

5,114 4,088 1,027 -

5,297 4,249 1,048 -

5,883 4,479 1,404 -

Kredit Kecil ** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

10,123 5,862 4,261 -

10,329 6,076 4,253 -

10,885 6,408 4,478 -

11,035 6,683 4,353 -

Kredit Menengah *** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

10,052 7,079 2,972 -

11,046 7,822 3,224 -

10,586 7,680 2,906 -

10,757 7,802 2,954 -

NPL Total gross - Lokasi Bank (%)

3.14%

3.54%

3.57%

3.13%

NPL UMKM gross - Lokasi Bank (%)

4.87%

4.98%

5.42%

4.81%

BANK UMUM SYARIAH Total Aset (Rp Miliar)

5,586

5,580

5,619

5,906

DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

2,742 221 1,261 1,260

2,795 262 1,261 1,272

2,878 346 1,337 1,195

2,991 380 1,479 1,132

Pembiayaan - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi FDR

II

I 104,945 66,420 10,154 34,147 22,118 85,304 32,776 16,482 36,045 128.43% 85,304 1,630 427 5,035 382 4,746 27,920 2,782 3,733 2,473 36,174 27,428 6,221 4,674 1,548 10,893 6,596 4,296 10,313 7,488 2,825 3.36% 5.21% -

2016**** III

108,309 68,867 11,820 34,881 22,166 87,563 34,627 16,500 36,436 127.15% 87,563 1,788 390 5,109 413 4,902 29,003 2,693 4,037 2,681 36,547 28,301 6,679 5,038 1,642 11,161 6,860 4,300 10,461 7,698 2,763 3.16% 5.14% -

IV

I

II

III

IV

113,101

117,572

120,832

122,711

123,190

125,955

72,433 12,471 37,491 22,472 89,911 34,876 17,476 37,558 124.13%

78,467 13,165 42,221 23,091

78,342 12,894 38,589 26,859

82,097 12,203 42,611 27,283

82,025 11,802 41,800 28,423

82,396 10,388 44,994 27,014

102,774 39,653 20,204 42,917 125.30%

103,890 39,952 20,221 43,718 126.09%

94,981 36,730 20,538 37,713 121.05%

96,310 101,617 37,510 39,518 20,041 20,796 38,759 41,303 122.94% 123.78%

89,911 2,303 383 5,304 398 5,417 29,373 2,672 4,024 2,388 37,648 28,501 6,880 5,144 1,735 11,580 7,039 4,541 10,042 7,272 2,770 3.85% 5.40% -

94,981 2,461 410 7,487 379 5,491 31,424 2,781 4,221 2,549 37,777

96,310 2,681 430 7,239 306 5,483 31,959 2,824 4,117 2,462 38,809

101,617 2,933 399 7,993 277 5,977 33,268 2,738 4,085 2,587 41,359

102,774 2,998 372 8,104 267 6,305 32,431 2,730 4,234 2,392 42,941

3,280 336 7,582 248 6,698 32,555 2,627 4,278 2,518 43,767

30,641

31,110

32,156

32,936

33,233

7,892 5,542 2,351 -

8,698 6,329 2,369 -

8,993 6,580 2,413 -

9,050 6,707 2,343 -

9,277 6,841 2,436 -

12,412 7,188 5,224 -

12,433 7,265 5,169 -

12,687 7,540 5,147 -

12,549 7,713 4,836 -

12,695 7,817 4,878 -

10,337 7,577 2,760 -

9,979 7,198 2,781 -

10,476 7,624 2,852 -

11,336 8,542 2,795 -

11,260 8,568 2,692 -

6,489 3,382 355 1,667 1,360

3.19%

3.36%

3.05%

3.00%

2.29%

4.26%

4.43%

4.14%

4.07%

3.78%

6,975

7,018

6,687

6,633

6,718

3,853 598 1,765 1,490

3,517 339 1,761 1,417

3,630 390 1,793 1,447

3,872 429 1,886 1,557

3,972 366 2,020 1,587

0

4,453 684 488 3,282 162.40%

4,869 776 670 3,423 174.20%

4,926 985 670 3,270 171.16%

5,141 1,135 825 3,181 171.91%

6,000 3,187 547 1,488 1,153 5,239 1,292 865 3,081 164.36%

6,184 3,287 554 1,570 1,162 5,582 1,535 1,015 3,033 169.84%

5,750 1,572 1,170 3,008 170.02%

5,684 1,526 1,152 3,006 147.53%

5,817 5,744 1,659 1,685 1,143 1,034 3,015 3,025 165.43% 158.23%

5,668 1,619 970 3,079 146.38%

5,851 1,594 1,096 3,162 147.30%

Catatan: * (

7


C. PERBANKAN (KREDIT LOKASI PROYEK, DPK LOKASI PROYEK) INDIKATOR

2014 I

II

2015 III

IV

I

II

2016**** III

IV

I

II

III

IV

BANK UMUM : Total Aset (Rp Miliar)

90,909

97,572

99,571

101,351

120,832

122,711

123,190

125,955

61,226 9,714 33,024 18,489

64,131 9,681 34,652 19,797

65,849 7,975 37,212 20,661

108,309 68,635 11,807 34,683 22,145

117,572

58,003 7,984 32,314 17,705

104,945 66,178 10,125 33,960 22,093

113,101

DPK - Lokasi Proyek Pelapor (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

72,126 12,454 37,256 22,416

78,076 13,150 41,907 23,019

78,002 12,881 38,342 26,778

81,674 12,178 42,311 27,185

81,640 11,788 41,544 28,309

81,971 10,376 44,678 26,917

Kredit - Lokasi Proyek (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi LDR

80,836 28,996 17,088 34,752 139.37%

84,154 31,057 17,232 35,865 137.45%

86,250 31,697 18,030 36,523 134.49%

88,952 33,125 18,632 37,195 135.09%

90,768 34,244 19,119 37,404 137.16%

94,399 37,014 19,431 37,954 137.54%

96,019 37,017 19,865 39,137 133.13%

101,263 102,280 107,627 38,556 38,920 40,809 22,774 22,507 23,420 39,933 40,853 43,398 129.70% 131.13% 131.78%

108,401 40,590 22,771 45,040 132.78%

109,723 40,842 23,079 45,802 133.86%

Kredit - Lokasi Proyek (Rp Miliar) - Pertanian - Pertambangan - Industri pengolahan - Listrik, Gas, dan Air - Konstruksi - Perdagangan - Pengangkutan - Jasa Dunia Usaha - Jasa Sosial Masyarakat - Lain-lain

80,836 1,388 586 4,063 1,554 4,175 25,246 2,522 4,613 1,867 34,821

84,154 1,510 555 4,592 1,031 4,564 26,941 2,584 4,374 1,890 36,112

86,250 1,454 543 5,153 1,886 4,968 26,883 2,517 4,043 2,031 36,772

88,952 1,530 470 5,501 2,022 5,169 28,161 2,420 3,976 2,160 37,544

90,768 1,675 401 5,830 2,093 5,596 28,761 2,407 4,046 2,425 37,532

94,399 1,779 411 6,487 2,340 5,761 30,356 2,343 4,249 2,610 38,063

96,019 1,837 376 6,226 2,436 6,259 30,678 2,381 4,187 2,409 39,228

101,263 2,173 400 8,460 2,572 6,346 31,985 2,442 4,409 2,480 39,996

102,280 2,368 407 7,984 2,290 6,262 32,480 2,501 4,637 2,449 40,902

107,627 2,616 431 8,674 2,149 6,363 34,128 2,433 4,804 2,574 43,456

108,401 2,592 402 8,398 2,203 6,496 33,399 2,414 5,022 2,412 45,064

109,723 2,852 390 8,039 2,239 6,522 33,784 2,314 5,165 2,567 45,851

Kredit UMKM - Lokasi Proyek (Rp Miliar)

23,839

26,151

26,282

26,858

26,867

27,995

27,743

29,129

29,316

30,544

31,433

31,909

Kredit Mikro* (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

4,560 3,811 750 -

5,026 4,067 959 -

5,281 4,224 1,056 -

5,866 4,452 1,413 -

6,202 4,648 1,554 -

6,650 5,002 1,648 -

6,810 5,085 1,725 -

7,583 5,469 2,114 -

8,368 6,240 2,128 -

8,740 6,537 2,204 -

8,788 6,671 2,118 -

8,999 6,805 2,194 -

Kredit Kecil ** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

9,489 5,789 3,700 -

9,821 6,106 3,715 -

10,172 6,331 3,841 -

10,394 6,619 3,775 -

10,293 6,546 3,746 -

10,637 6,833 3,804 -

10,863 6,976 3,887 -

11,405 7,127 4,278 -

11,434 7,194 4,239 -

11,780 7,425 4,355 -

11,732 7,649 4,082 -

11,883 7,744 4,139 -

Kredit Menengah *** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

9,790 6,831 2,959 -

11,304 8,106 3,198 -

10,829 7,948 2,881 -

10,599 7,762 2,837 -

10,372 7,564 2,808 -

10,708 7,932 2,777 -

10,070 7,456 2,614 -

10,141 7,464 2,677 -

9,515 6,821 2,694 -

10,023 7,279 2,744 -

10,914 8,200 2,714 -

11,027 8,321 2,706 -

NPL Total gross - Lokasi Proyek (%)

2.97%

3.51%

3.69%

3.33%

3.63%

3.71%

3.90%

3.40%

3.46%

3.21%

3.19%

2.54%

NPL UMKM gross - Lokasi Proyek (%)

4.97%

4.84%

5.23%

4.89%

5.24%

5.21%

5.36%

4.41%

4.39%

4.31%

4.15%

3.98%

BANK UMUM SYARIAH Total Aset (Rp Miliar)

5,586

5,580

5,619

5,906

6,000

6,184

6,489

6,976

7,018

2,750 221 1,268 1,261

2,783 262 1,252 1,269

2,868 346 1,331 1,191

2,979 379 1,471 1,129

3,187 547 1,488 1,153

3,275 552 1,569 1,154

3,369 422 1,636 1,311

3,804 598 1,743 1,463

3,462 338 1,742 1,383

Pembiayaan - Lokasi Proyek (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi FDR

5,631 1,522 1,027 3,082 1.41%

5,585 1,656 582 3,347 3.76%

5,446 1,673 654 3,119 2.18%

5,405 1,624 768 3,014 2.16%

5,898 2,047 947 2,904 3.17%

6,536 2,345 1,311 2,880 2.17%

6,474 2,307 1,344 2,823 2.72%

6,299 2,165 1,249 2,885 2.53%

6,647 2,503 1,240 2,904 2.32%

6,687 3,569 387 1,770 1,411 6,778 2,679 1,198 2,901 2.68%

6,633 3,794 428 1,864 1,502 6,359 2,252 1,145 2,962 2.49%

6,718

DPK - Lokasi Proyek Pelapor (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

Catatan: * (
8


3,865 364 1,967 1,533 6,522 2,192 1,313 3,017 2.18%


D. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH INDIKATOR

2014 I

2015***

II

III

IV

I

2016***

II

III

IV

I

II

III

IV***

KAS Inflow (Rp Miliar) Uang Kertas Uang Logam Outflow (Rp Miliar) Uang Kertas Uang Logam Pemusnahan Uang (Rp Miliar)

5,299 5,299 0.14 2,346 2,343 2.20 748

4,069 4,069 0.04 3,829 3,826 3.22 620

5,562 5,561 0.23 5,641 5,637 3.93 269

4,304 4,304 0.01 4,098 4,096 2.07 403

6,184 6,184 0.004 2,248 2,247 1.74 925

3,777 3,777 0.001 3,703 3,699 4.03 943

4,815 4,815 0.034 4,930 4,927 3.59 719

3,791 3,791 0.00 3,208 3,202 5.84 790

6,229 6,229 0.00 1,490 1,485 4.45 1,310

3,344 3,344 0.00 4,741 4,735 6.43 2,694

6,502 6,502 0.06 2,520 2,517 3.54 1,289

1,562 1,562 0.01 1,086 542 543.75 702

TRANSAKSI RTGS From / Outgoing (Rp Miliar) To / Incoming (Rp Miliar) From - To (Rp Miliar)

15,660 27,887 4,748

21,374 33,669 9,765

22,719 38,096 10,970

25,647 41,348 11,845

19,951 21,897 3,778

26,709 31,935 4,272

19,338 40,378 3,478

14,217 -

-

-

-

-

9,483 260,069

9,616 266,025

9,716 260,914

11,198 280,987

9,757 262,477

10,492 279,265

11,363 296,973

13,952 314,492

18,226 346,867

19,308 360,788

15,603 327,989

5,234 115,222

675 29,191 11 487

637 28,625 11 477

675 30,355 11 490

805 32,940 13 515

887 34,547 15 566

1,027 32,940 17 540

1,617 53,395 27 875

4,280 86,793 68 1,378

8,917 132,841 146 2,178

10,499 151,191 167 2,400

7,038 132,118 112 2,097

2,284 46,209 36 733

TRANSAKSI KLIRING Nominal Kliring* (Rp Miliar) Volume Kliring* (Lembar) Kliring Kredit Nominal Kliring Kredit (Rp Miliar) Volume Kliring Kredit (Lembar) RRH** Nominal Kliring Kredit (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Kredit (Lembar) Kliring Debet Penyerahan Nominal Kliring Debet (Rp Miliar) Volume Kliring Debet (Lembar) RRH Nominal Kliring Debet (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Debet (Lembar)

8,809

8,978

9,041

10,393

8,870

9,465

9,746

9,673

9,309

8,809

8,565

2,950

230,878

237,400

230,559

248,047

227,930

246,325

243,578

227,699

214,026

209,597

195,871

69,013

147

150

146

162

145

155

160

154

153

144

140

48

3,848

3,957

3,719

3,876

3,737

4,038

3,993

3,614

3,509

3,436

3,211

1,131

Kliring Debet Pengembalian Nominal Kliring Pengembalian (Rp Miliar) Volume Kliring Pengembalian (Lembar)

119

119

109

94

229

212

218

311

304

314

394

625

7,114

7,119

6,765

6,008

6,571

5,552

5,012

6,003

6,040

6,336

6,194

2,146

RRH Nominal Kliring Pengembalian (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Pengembalian (Lembar)

2

2

2

2

4

3

4

5

5

5

6

10

117

117

111

98

108

91

82

95

99

104

102

35

Cek/BG Kosong Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Rp Miliar) Volume Kliring Cek/BG Kosong (Lembar)

230

328

231

270

229

212

218

242

221

245

274

588

5,695

5,832

5,313

4,552

4,787

5,301

5,012

4,702

4,686

4,797

4,769

1,666

RRH Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Lembar)

4

5

4

4

4

3

4

4

4

4

4

10

95

97

86

71

78

87

82

75

77

79

78

27

*) Jumlah transaksi kliring kredit dan kliring debet penyerahan **) Rata-Rata harian: jumlah rata-rata transaksi setiap hari ***) Angka sementara


9


D. GRAFIK INDIKATOR 11%

25%

20.10%

Rasio PDRB KTI terhadap PDB Nasional 20%

Pertumbuhan Ekonomi Sulsel (yoy)

10% 9%

7.15%

8%

15%

7% 10%

6%

Rasio PDRB Sulsel terhadap PDB Nasional

2.94%

5%

5% 4%

4.94%

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (yoy)

3%

0%

I

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan: *) PDRB TD 2010 ; KTI adalah Sulampua, Balnusra, Kalimantan Kontribusi Perekonomian (PDRB ADHK) Net Ekspor Investasi (PMTB) Konsumi LNPRT PDRB

12%

Perubahan Stok Konsumsi Pemerintah Konsumsi Rumah Tangga

I

II III IV

2011

I

II III IV

2012

I

II III IV

2013

I

II III IV

2014

I

II III IV

2015*

2016**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : PDRB TD 2010; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Lainnya Industri Pengolahan PDRB

12%

% yoy

10%

II III IV

2016**

Perdagangan Pertambangan

Konstruksi Pertanian

% yoy

10%

8%

8%

6% 6%

4% 4%

2%

2%

0% -2%

0%

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2011

2012

2013

2014

II III IV I

2015*

II III IV

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : PDRB TD 2010; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Sumbangan Komponen Penggunaan bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

I

2016**

Inflasi Nasional (yoy) 4.75%

3.02%

III IV

2012

I

II

III IV

*) Data Hingga Januari 2017

2012

Inflasi Sulsel (yoy) 2013

2014

2015

2016

III IV

I

2014

II

III IV

(Rp Triliun)

III IV

100 80

Kredit Lokasi Bank

60

DPK Lokasi Bank Pelapor

LDR - Skala Kanan

20 0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I* 2011

2017

10% 8%

Jumlah Penduduk

7%

2012

2013

2014

2015

2016

(Ribu Orang) 1200

% Penduduk Miskin - Skala Kanan Jumlah Penduduk Miskin

1000

8200

5%

8000

4%

7800

3%

7600

2%

7400

1%

7200

0% 2013

2017

2014

2015

2016

*) Keterangan : Data per Agustus Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pengangguran Terbuka

12%

8% 600 6% 400

4%

200

2%

0

0% 2009

2010

2011

2012

2013

2014

*) Keterangan : Data per September Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Persentase Penduduk Miskin


14%

10%

800

6%

2012

II

2016**

Aset

9%

2011

I

2015*

Perbankan Sulsel

8800

2010

II

Sumber: Laporan Bank, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Skala Kanan

2009

I

2013

40

2.94%

(Ribu Orang)

10

II

120

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi dan BI Rate

8400

I

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : PDRB TD 2010; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Sumbangan SektorEkonomi bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

140

BI Rate

2011

8600

III IV

2011

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I*

9000

II

2015

2016

200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100%

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Bab 1 Pertumbuhan Ekonomi1

Perekonomian Sulsel pada triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016 bila diukur berdasarkan PDRB nilainya masing-masing mencapai Rp96.144 milyar (ADHB) dan Rp379.209 miliar (ADHB) atau Rp67.524 milyar (ADHK) dan Rp269.339 miliar (ADHK), tumbuh 7,60% (yoy) di triwulan IV 2016 dan 7,41% (yoy) di tahun 2016, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan III 2016 (6,78%; yoy) dan tahun 2015 (7,17%; yoy). Pada triwulan IV 2016, peningkatan pertumbuhan didorong perbaikan dari sisi eksternal, kegiatan ekspor impor membaik, meskipun masih dalam fase kontraksi. Secara nominal, volume maupun nilai ekspor menunjukkan kinerja membaik, terutama ekspor barang pertambangan dan perkebunan. Sementara itu, dari sisi domestik, daya beli masyarakat tetap terjaga baik sehingga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2016. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2016 terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Sulsel didorong dari meningkatnya kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; pedagangan besar dan eceran; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pendorong pertumbuhan masing-masing lapangan usaha tersebut adalah adanya pencetakan sawah dan peningkatan produksi perikanan; kinerja perbankan yang baik; serta didukung ketersediaan energi dengan beroperasinya sejumlah proyek pembangkit listrik. Dengan realisasi pada triwulan IV 2016 tersebut, mendorong pertumbuhan keseluruhan 2016 tumbuh lebih tinggi daripada tahun 2015 maupun nasional (5,02%; yoy). 1

Pembahasan bab 1 menggunakan alur waktu Triwulan IV 2016 dan Keseluruhan 2016 (data realisasi BPS) dan Triwulan I 2017 (data proyeksi Bank Indonesia). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

11

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI D

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami peningkatan pertumbuhan di triwulan IV 2016. Pada triwulan laporan, ekonomi Sulsel tumbuh 7,60% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 6,78% (yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja di beberapa lapangan usaha antara lain lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; pedagangan besar dan eceran; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari sisi pengeluaran, masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan membaiknya ekspor menjadi salah satu faktor pertumbuhan yang meningkat. Meskipun tercatat terkontraksi, namun kinerja ekspor relatif menguat dikarenakan harga komoditas utama Sulsel seperti nikel, kopi jenis robusta dan jenis Arabica. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tumbuh meningkat. Secara keseluruhan, ekonomi Sulsel tahun 2016 tumbuh 7,41% (yoy) dari tahun 2015 yang tercatat 7,17% (yoy). Peningkatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; penyediaan akomodasi dan makan minum; pertanian, kehutanan dan perikanan; jasa perusahaan; perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan transportasi dan pergudangan. Peningkatan kinerja lapangan usaha pengadaan listrik dan gas diperkirakan karena terdapat proyek pembangunan Pembangkit Listrik di beberapa daerah di Sulsel sebagai bentuk realisasi dari pencapaian listrik 35.000 MW dan permintaan sambungan/pelanggan baru. Selain itu, kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang meningkat cukup signifikan diperkirakan karena telah berakhirnya fenomena La Nina dan pembukaan lahan baru. Kinerja lapangan usahan industri pengolahan yang tumbuh di periode laporan dikarenakan realisasi pengadaan semen dan produksi tepung terigu meningkat di tahun 2016. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga akibat terjaganya inflasi selama tahun 2016, sehingga harga barang dan jasa relatif lebih terjangkau dibandingkan tahun 2015. Selain itu, pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 meningkatkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2017 di perkirakan akan melambat. Perlambatan tersebut terjadi akibat di sejumlah lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan melambat karena masih terjadi peningkatan curah hujan dari tingkat menengah (50-150 mm) menjadi menengah-tinggi (200-400 mm) dan tinggi gelombang laut hingga mencapai 2 meter, sehingga dapat mengganggu aktivitas panen yang terjadi pada bulan Maret-April 2017 dan penangkapan ikan. Selain itu, kembali normalnya konsumsi masyarakat pasca hari besar keagamaan (natal) dan libur sekolah memicu perlambatan di usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi akibat kinerja ekspor-impor karena harga komoditas utama Sulsel seperti nikel yang menyumbang ekspor Sulsel hingga ±50% mengalami penurunan di awal triwulan I 2017. Harga komoditas nikel turun dari USD10.784 mt di triwulan IV 2016 menjadi USD9.975 mt atau tumbuh 17,25% (yoy). %, yoy 12 10.34

10

8.50 8.64

9.25 8.06 8.38

8.11

8

7.01

6.39

6.02

7.89

7.73 7.70

7.50 7.30 7.27

7.60

8.02 6.78

5.90

7.3-7.7

6 4 2

6.11 6.21 5.94 5.87 5.54 5.59 5.52 5.58 5.14 4.96 4.97 5.04 4.73 4.66 4.74 5.04 4.92 5.18 5.02 4.94

0 I

II

III IV

2012

I

II

III IV

I

2013

II

III IV

2014

I

II

III IV

I

2015*

yoy Nasional

yoy Sulsel

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

12


II

III IV

2016**

I 2017P

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI

1.2. Sisi Pengeluaran Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2016 terutama disebabkan oleh masih kuatnya kinerja konsumsi dan membaiknya ekspor. Pada triwulan IV 2016, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,29% (yoy), melambat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,73% (yoy). Meskipun tercatat melambat, konsumsi rumah tangga tersebut tergolong tetap kuat, sehingga menopang pertumbuhan Sulsel di periode laporan. Pertumbuhan ekspor tercatat membaik meskipun masih terkontraksi -28,70% (yoy) di triwulan IV 2016 dari -32,23% (yoy) di triwulan III 2016. Pengeluaran pemerintah tercatat turun cukup dalam dari -3,52% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi sebesar -7,43% (yoy) di triwulan IV 2016. Meskipun melambat, namun konsumsi LNPRT dan Investasi (PMTB) tercatat masih tumbuh positif. Ekspor dan impor tumbuh membaik meskipun masih mengalami kontraksi. Pada triwulan IV 2016 ekspor tercatat tumbuh -28,70% (yoy), membaik dibanding triwulan sebelumnya -32,23% (yoy). Demikian pula impor juga mengalami kontraksi meski membaik dibandingkan ekspor, dimana pada periode sebelumnya tumbuh -42,68% (yoy) menjadi sebesar -29,62% (yoy) di triwulan laporan. Secara keseluruhan 2016 perekonomian Sulsel tumbuh meningkat. Pertumbuhan yang meningkat tersebut disumbang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT. Konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT masingmasing tumbuh 5,48% (yoy) dan 3,26% (yoy) pada 2016 dari sebelumnya masing-masing 5,29% (yoy) dan 1,13% (yoy) di tahun 2015. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat diperkirakan karena inflasi tahun 2016 yang cenderung rendah dan stabil dibandingkan dengan tahun 2015. Selain itu, gaji ke-13 dan ke-14 yang muncul pada triwulan II dan triwulan III 2016 mendorong daya beli masyarakat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2017 diperkirakan melambat. Perlambatan terjadi akibat Kinerja ekspor yang menurun akibat harga komoditas utama Sulsel yang turun di awal triwulan I 2017 seperti nikel. Meski terjadi perlambatan, pertumbuhan ekonomi Sulsel masih kuat pada kisaran 7,3% - 7,7%, terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Tabel 1.1. Pertumbuhan (yoy) Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran (triwulanan)* Komponen

2013

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor PDRB

5.96 10.36 2.70 11.11 (26.91) 2.24 0.31 7.62

2014 5.92 11.26 1.88 8.82 (124.47) 14.10 1.80 7.54

I 5.30 (2.49) 7.83 5.13 (193.14) (6.32) 0.21 5.90

II 5.50 (2.13) 3.17 6.02 76.37 (4.50) (6.83) 7.89

2015* III 5.02 2.90 8.69 10.06 201.48 (8.18) (3.12) 7.50

IV 5.34 6.28 10.92 10.73 (132.85) (26.99) (2.02) 7.30

TOTAL 5.29 1.13 8.09 8.08 (579.81) (11.40) (3.00) 7.17

I 5.28 4.66 3.42 9.33 64.13 (40.31) (36.62) 7.27

II 5.62 4.48 8.37 9.84 (54.29) (28.62) (32.62) 8.02

2016** III 5.73 3.98 (3.52) 6.63 (49.80) (32.23) (42.68) 6.78

IV 5.29 0.16 (7.43) 2.96 10.52 (28.70) (29.62) 7.60

TOTAL 5.48 3.26 (1.34) 7.02 (28.52) (32.72) (34.98) 7.41

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Bank Indonesia *) Angka Sangat Sementara Perubahan Persediaan, 1.3%

Net Ekspor, -10.0% Perubahan Persediaan, 0.9%

PMTB, 39.0%

Share PDRB Tw IV 2016

Konsumsi Pemerintah, 14.0%

Konsumsi RT, 54.9%

PMTB, 37.3%

Konsumsi LNRT, 1.2%

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.2. Pangsa PDRB Sulsel Menurut Pengeluaran (ADHB)

Net Ekspor, -3.5%

Share PDRB 2016

Konsumsi Pemerintah, 9.9%

Konsumsi LNRT, 1.2%

Konsumsi RT, 53.9%

Apabila dilihat dari andil terhadap PDRB, komponen konsumsi RT dan PMTB masih menjadi penyumbang terbesar baik di triwulan IV 2016 maupun secara keseluruhan 2016. Pangsa konsumsi RT mencapai di atas 50% dari total PDRB, sementara pangsa PMTB mencapai di atas 30% pada triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016. Kelompok pengeluaran lain yang memiliki share cukup tinggi (di atas 5%) adalah konsumsi pemerintah. Sementara kelompok pengeluaran yang memiliki pangsa di bawah 5% adalah net ekspor-impor, konsumsi LNPRT dan perubahan inventori (1%).


13


1.2.1 Konsumsi Secara agregat, pengeluaran konsumsi tumbuh positif, diantaranya didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT. Total konsumsi triwulan IV 2016 tumbuh 2,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 4,28% (yoy). Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,29% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 5,73% (yoy), sementara konsumsi LNPRT tercatat tumbuh 0,26% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 3,98% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang turun cukup signifikan dikarenakan pengeluaran pemerintah yang terkontraksi lebih dalam pada triwulan IV 2016 yaitu -7,43% (yoy) dari periode sebelumnya 3,52% (yoy). Konsumsi rumah tangga yang cenderung tetap kuat pada triwulan IV 2016 menopang pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat didorong oleh aktivitas masyarakat di hari raya natal dan tahun baru, serta libur sekolah di periode laporan. Selain itu, terjaganya harga tercermin dari inflasi di triwulan IV 2016 turut menjaga daya beli komponen konsumsi rumah tangga. Hal tersebut terkonfirmasi dari pertumbuhan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tumbuh positif 3,87% (yoy) atau 112,56 di triwulan IV 2016. Secara keseluruhan tahun 2016, konsumsi rumah tangga tetap menopang pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 meningkat 2015 menjadi 5,48% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tercatat 5,29% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat diperkirakan karena inflasi tahun 2016 yang cenderung rendah dan stabil mencapai 2,94% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 4,48% (yoy). Selain itu, gaji ke-13 dan ke-14 yang muncul pada triwulan II dan triwulan III 2016 mendorong daya beli masyarakat. Selain itu, indikator daya beli berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen di tahun 2016 masih dalam tingkat optimis. Realisasi belanja pemerintah daerah tumbuh menurun pada triwulan IV 2016 karena berkurangnya pagu belanja APBN di Sulsel. Realisasi belanja hingga triwulan IV 2016 atau keseluruhan 2016 diperkirakan sebesar Rp 56,58 triliun atau 94,22% dari yang ditargetkan sebesar Rp60,05 triliun. Secara nominal realisasi belanja tahun 2016 tumbuh 10,8% (yoy) dibandingkan keseluruhan 2015 yang tumbuh 19,7% (yoy). Penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun 2015 karena pagu anggaran tahun 2016 untuk belanja APBN turun 14,5% atau sebesar Rp3,27 triliun. Indeks

160

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Growth yoy (%) - Skala Kanan

150 140

YOY

30%

140

25%

15

120

20%

10

130

Indeks

20

5

15%

100

10%

80

120

0

110

-5

60

-10

40

-5%

-15

20

-10%

-20

0

100 90

80

0%

-15%

-25 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2015 2016 gIndeks - Skala Kanan

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.4. Indeks Penjualan Eceran

Kredit Konsumsi 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

gKredit Konsumsi - Skala Kanan %, yoy

Rp Triliun

30 25 20

15 10 5 0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

*) Data hingga Januari 2017

Sumber: Laporan Bank, lokasi proyek, diolah Grafik 1.5. Penyaluran Kredit Konsumsi


II III IV I

2013 2014 Indeks Penjualan Eceran *) Data hingga Juli 2016

*) Data hingga Februari 2017

Penyaluran kredit konsumsi meningkat. Kredit konsumsi yang disalurkan perbankan pada triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016 tumbuh 14,70% (yoy) atau sebesar Rp45,80 triliun di triwulan IV 2016 dan tahun 2016 lebih besar dibandingkan di triwulan III 2016 sebesar Rp45,04 triliun. Peningkatan pertumbuhan kredit terjadi di kredit peralatan/perlengkapan RT, kredit multiguna dan kredit rumah tangga lainnya yang masing-masing tumbuh 56,64% (yoy), 19,84% (yoy) dan 34,53% (yoy) dari triwulan IV 2015 yang hanya tumbuh masing-masing 3,89% (yoy), 14,68% (yoy) dan 4,73% (yoy). Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/A) juga tumbuh meski melambat

II III IV I 2012

2017

Sumber: Survei Konsumen Grafik 1.3. Indeks Keyakinan Konsumen

14

5%

2017


40 30 20 10 0 -10 -20

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I* 2012

2013

2014

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

2015

2016

16

50

14

40

% (yoy)

50

Rp Triliun

5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

% (yoy)

Rp Triliun

dari 4,40% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 4,16% (yoy) di triwulan IV 2016. Di sisi lain, pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) membaik meski masih mengalami kontraksi -6,12% (yoy) triwulan IV 2016.

12 30

10 8

20

6

10

4 0

2 -

-10 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I*

2017

Pertumbuhan Kredit - Skala Kanan


2012

2013

2014

Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/A)

2015

2016

2017

Pertumbuhan Kredit - Skala Kanan


Sumber: Laporan Bank, lokasi proyek, diolah Grafik 1.6. Penyaluran Kredit Kendaran Bermotor (KKB)

Sumber: Laporan Bank, lokasi proyek, diolah Grafik 1.7. Penyaluran KPR/A

1.2.2 Investasi Investasi tumbuh melambat di triwulan IV 2016. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan indikasi dari kegiatan investasi masih tumbuh 2,96% (yoy), melambat bila dibandingkan dengan triwulan III 2016 (6,63%; yoy). Sementara itu, realisasi belanja modal APBD di Sulsel tercatat lebih tinggi 91,92% atau Rp856,62 miliar pada triwulan IV 2016 dibandingkan dibandingkan dengan triwulan IV 2015 yang mencapai 83,86%. Di sisi lain, realisasi belanja modal APBN yang dialokasikan di Sulsel mengalami peningkatan, dengan realisasi mencapai sebesar Rp4,28 triliun atau 85,68% dari target triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016 sebesar Rp5,0 triliun. Peningkatan realisasi belanja modal APBN didorong oleh percepatan penyerapan anggaran sejumlah proyek di berbagai satuan kerja seperti pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Pompengan Janeberang, Pembangunan Jalan Nasional, Pembangunan Rumah Sakit, Pembangunan Akademi Penerbangan, Politeknik Pelayaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan lain-lain. Investasi yang tetap positif di triwulan IV 2016 terkonfirmasi dari kinerja impor barang modal dan penyaluran kredit investasi. Impor barang modal tercatat tumbuh positif 203,63% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang tumbuh 20,70% (yoy). Impor barang modal dan peralatan transportasi (industri) pada triwulan laporan meningkat signifikan, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan impor barang modal meningkat signifikan. Sementara dari sisi pembiayaan, peningkatan investasi juga tercermin dari penyaluran kredit investasi di periode laporan yang tumbuh 1,34% (yoy) atau sebesar Rp23,08 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp22,77 triliun. Secara keseluruhan 2016, investasi juga tetap tumbuh kuat. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di tahun 2016 tumbuh 7,02% (yoy) meski melambat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 8,08% (yoy). Perlambatan kegiatan investasi dikarenakan terdapat pemotongan anggaran tahun 2016 di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang sebesar 40%, progres bendung/bendungan/waduk yang tidak sepenuhnya berjalan lancar, serta beberapa proyek strategis masih terkendala pembebasan lahan dan masalah perizinan (jalan dan flyover).


15


Impor Barang Modal 140

Kredit Investasi

gImpor Barang Modal

US$ Juta

%, yoy

120

100 80 60 40 20 0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

250 200 150 100 50 0 (50) (100) (150)

gKredit Investasi - Skala Kanan %, yoy

Rp Triliun

25

50 40

20

30

15

20 10

10

5

0

0

(10) I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.8. Impor Barang Modal

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.9. Penyaluran Kredit Investasi

Selain dari sisi pemerintah, investasi yang dilakukan oleh pihak swasta juga meningkat. Investasi swasta yang meningkat di triwulan IV 2016 terlihat dari rencana proyek baru yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data BCI Asia, jumlah proyek infrastruktur yang dimulai di triwulan IV 2016 didorong pembangunan gedung baru, perumahan, aparteen dan supermarket. Proyek infrastruktur swasta yang dimulai pada triwulan laporan yaitu pembangunan apartemen dan hotel di Kota Makassar, serta perumahan di Kab. Gowa. Sementara itu, komponen perubahan inventori hasil olahan industri nikel tumbuh terkontraksi. Komponen perubahan inventori di periode pelaporan terkontraksi -156,39% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan posisi inventori nikel sebesar 269,76% (yoy) di triwulan III 2016, yang disebabkan produksi yang menurun akibat kerusakan 1 tanur dan permintaan ekspor yang relatif tetap. Rp Milyar

Nilai Proyek Infrastruktur Baru Pertumbuhan Nilai Proyek - Skala Kanan

16,000

%

14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

Posisi Stok

4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 -500

Sumber: BCI Asia, diolah Grafik 1.10. Nilai Proyek Investasi Infrastruktur Sulsel

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

gPerubahan Stok - Skala Kanan

US$ Juta

%, yoy

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

(500) I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV*

2012

2013

2014

2015

2016

*) Angka Prakiraan

Sumber: Produsen, diolah Grafik 1.11. Perubahan Inventori Produsen Nikel

Proyek-proyek multiyears masih akan menjadi motor investasi di Sulsel. Banyaknya proyek infrastruktur berskala besar di Sulsel diperkirakan masih akan menjadi motor pertumbuhan investasi di Sulsel, yang salah satunya adalah pembangunan Makassar New Port (MNP). Menurut informasi anekdotal dan FGD yang dilakukan, perkembangan MNP Tahap 1 A sudah mencapai 30% yaitu pembangunan dermaga, dengan dana mencapai Rp1,8 triliun hingga tahun 2018. Selain itu, terdapat beberapa tahapan MNP dengan total investasi mencapai lebih dari Rp8, yaitu:

Tahap IA •2015-2018 •Panjang Dermaga 320 m •Lapangan Kontainer 16 Ha •Kapsitas 50.000 TEUs •Total Investasi Rp. 1,8 T

Tahap IB dan IC •2019-2025 •panjang dermaga IB 330 m •Panjang Dermaga IC 350 m •Kapasitas 1 juta TEUs •Total Investasi Rp 7,5 T

Sumber: berbagai sumber, diolah

16


Tahap II •2026-2030 •Panjang Dermaga 1.000 m •Luas 112 ha •Kapsitas 2 Juta TEUs


Sampai dengan saat ini, realisasi proyek Kereta Api Makassar – Parepare mencapai 20 Km dan masih terkendala pembebasan lahan dan pembiayaan. Menurut informasi anekdotal, pemerintah pusat telah menganggarkan proyek Kereta Api Makassar – Parepare sebesar Rp500 miliar di tahun 2017, atau mencapai Rp5 triliun di tahun 2017-2019. Sementara itu, pembangunan smelter oleh beberapa perusahaan diperkirakan mulai produksi pada akhir tahun 2016, sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dalam tahap pengembangan. No 1

Nama Proyek Proyek KA Makassar-Parepare

2

PLTU Jeneponto tahap II

3

Pembangunan Smelter dengan Investor dari Tiongkok lokasi di Bantaeng dengan kapasitas produksi 1 Juta metrik ton per tahun Pembangunan Smelter dengan Investor dari Tiongkok lokasi di Bantaeng dengan kapasitas produksi 50.000 metrik ton per tahun PLT Tenaga Angin

4

5

6 7

Pembangunan Underpass Simpang Mandai Pelebaran Jalan MarosWatampone

Tabel 1.2. Perkembangan Proyek Multiyears di Sulsel Rencana Pengembangan  Merupakan bagian dari proyek perkeretaapian Trans Sulawesi ditargetkan akan sepanjang 2.000 km dari Makassar ke Manado.  Rencana pembangunan 23 stasiun darim total panjang 145,23 km

 Tahap I telah dioperasikan pada tahun 2012  Kapasitas PLTU Jeneponto tahap II 2x135 MW (gross capacity) atau 2x125 (net capacity).  Rencana pembangunan 18 bulan  Nilai proyek (turn key) sebesar Rp 3 triliun  Total Investasi : 6 Triliun Rupiah  Produk utama : Feronikel

 Progress terakhir uji coba produksi Februari 2016  Estimasi produksi awal tahun 2017

 Total Investasi : USD 130 Juta  Produk utama : Feronikel

 Progress terakhir uji coba Februari 2016  Estimasi produksi awal tahun 2017

     

 Studi Kelayakan  Target selesai: 2018

Rencana lokasi di Kab. Jeneponto dan Sidrap. Sumber dan APBD Rencana kapasitas 80-250 KW tenaga listrik Total Investasi: Rp175 Miliar Underpass: 1.050 M Total Investasi: 125,520 Milyar / 1,85 T (alokasi/kebutuhan)

8

Pembangunan Elevated Road Segmen I

 Total Investasi: 169,745 Milyar / 473,954 Milyar (alokasi/kebutuhan)

9

Pembangunan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata Pembangunan Jalan dan Jembatan Middle Ring Road

 Total Investasi: 251,249 Milyar / 1.351 T (alokasi/kebutuhan)

10

Perkembangan Terakhir  Konstruksi telah mencapai 10 Km.  Pembebasan lahan tahap I sepanjang 30 Km telah selesai 90%.  Alokasi anggaran 2015 - APBD Rp100 milyar - APBN Rp971 milyar  Alokasi anggaran 2016 - APBN Rp1,3 triliun  Progres: pemasangan rel kereta api  Groundbreaking pada bulan Maret 2015

 Total Investasi: 219,836 Milyar / 526,98 Milyar (alokasi/kebutuhan)

 Progress terakhir : Pengeboran Underpass  Estimasi Pembangunan: 2015-2017  Progress terakhir :1.5 Km Sudah Teraspal dari Target 15, 84 Km  Estimasi Pembangunan: 2015-2017  Progress terakhir : Land Clearing dan Persiapan Pemancangan  Estimasi Pembangunan: 2015-2017  Progress terakhir : penimbunan, dan land clearing  Estimasi Pembangunan: 2015-2018  Progress terakhir : land clearing, pembebasan lahan, dan pemasangan batu dan persiapan pembangunan jembatan  Estimasi Pembangunan: 2015-2018

Sumber: Pelindo, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, dan berbagai sumber lainnya

Selain berbagai proyek tersebut di atas, juga terdapat proyek yang terkait dengan ketahanan pangan. Pada dasarnya proyek ini merupakan proyek multiyear yang diperkirakan akan turut mendorong ekonomi Sulsel ke depan, antara lain Bendung Baliase, Bendungan Karalloe, Bendungan Paselloreng, dan Waduk Tunggu Nipa Nipa. Total anggaran proyek multiyear bersumber dari APBN diperkirakan sebesar Rp1,9 triliun. No 1

Nama Proyek Bendung Baliase

2

Bendungan Karalloe

3

Bendungan Paselloreng

Tabel 1.3. Perkembangan Proyek Multiyears di Sulsel Rencana Pengembangan Perkembangan Terakhir  Lokasi : Kabupaten Luwu Utara  Ags 2015: Penandatanganan MOU  Target : Desember 2015 – Desember 2019  Sept 2015 : Pembebasan Lahan  APBN : ±200 Miliar  Des 2015: Persiapan pembangunan (tenaga kerja, peralatan, dan material)  Lokasi : Kabupaten Gowa  Target : Desember 2013 – Desember 2017 APBN : ±500 Miliar  Lokasi : Kabupaten Wajo  Target : Juni 2015 – Desember 2019  APBN : ±800 Miliar

 Groundbreaking pada bulan Maret 2014  2015: Pengadaan lahan (109,32 ha dari 215 ha)  Progress terakhir : Pembebasan Lahan  Estimasi Pembangunan: 2016


17


No 4

Nama Proyek Waduk Tunggu Nipa Nipa

Rencana Pengembangan  Lokasi : Kabupaten Maros dan Gowa  Target : Desember 2015 – Desember 2017  APBN : ±400 Miliar Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

Perkembangan Terakhir  Progress terakhir : Pembebasan Lahan  Estimasi Pembangunan: 2016

1.2.3 Ekspor dan Impor Ekspor Sulsel di triwulan IV 2016 mengalami perbaikan meski masih terkontraksi. Nilai ekspor terkontraksi -28,70% (yoy), membaik dibandingkan dengan kontraksi di triwulan III 2016 yang tercatat mencapai -32,23% (yoy). Kontraksi ekspor terjadi baik pada ekspor dengan tujuan luar negeri (LN) maupun domestik. Ekspor LN membaik dari triwulan III 2016 yang tercatat -15,27% (yoy) menjadi -4,20% (yoy) di triwulan IV 2016. Sedangkan ekspor dengan tujuan dalam negeri (DN) terkontraksi -38,89% (yoy) dari triwulan IV 2016 yang terkontraksi lebih dalam -43,37% (yoy). Membaiknya ekspor LN diperkirakan karena perkembangan harga komoditas utama Sulsel yang menguat serta Negara mitra dagang Sulsel. Ekspor DN yang terkontraksi diperkirakan akibat tingginya pasokan barang yang diperoleh di luar Sulsel. Jika dilihat lebih lanjut, volume muat barang dalam negeri yang tercatat di Pelabuhan Makassar lebih rendah dibandingkan volume bongkar barang. Pada triwulan IV 2016, volume muat mencapai 997.566 ton, sementara volume bongkat mencapai 1,48 juta ton. Meski demikian, volume muat mengalami peningkatan meskipun masih dalam fase kontraksi kontraksi -1,70% (yoy), dari triwulan III 2016 sebesar 919.880 ton atau tumbuh terkontraksi -5,08% (yoy). Volume Ekspor gNilai Ekspor - Skala Kanan 600

gVolume Ekspor - Skala Kanan

Volume Muat Barang Dalam Negeri

Ribu Ton

%; yoy

250 200

500

150

400

100 300 50 200

0

100

(50)

0

(100) I

II III IV

I

2012

II III IV

I

2013

II III IV

I

2014

II III IV

I

2015

1,600

%; yoy

Ribu Ton

40

1,400

30

1,200

20

1,000

10

800

0

600 400

(10)

200

(20)

0

II III IV

(30) I

II III IV

2016

I

2012

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.12. Volume Ekspor Nonmigas

gVolume Muat - Skala Kanan

II III IV

I

2013

II III IV

I

2014

II III IV

I

II III IV

2015

2016

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan Grafik 1.13. Volume Barang yang Dimuat

Membaiknya kinerja ekspor (LN) tidak lepas dari meningkatnya kinerja ekspor Nikel. Hal ini dikarenakan pangsa ekspor Nikel menyumbang 53,07% dari total ekspor LN Sulsel di triwulan IV 2016. Nilai ekspor nikel tercatat mengalami pertumbuhan 1,17% (yoy) membaik dibandingkan dengan pertumbuhan di periode sebelumnya yang terkontraksi mencapai -22,05% (yoy). Peningkatan nilai ekspor ini tidak terlepas dari membaiknya harga komoditas nikel di pasar internasional. Sepanjang triwulan IV 2016, harga nikel telah terkoreksi 14,44% (yoy) atau USD10.784,02/mt. Ekspor Nikel Matte

350

gEkspor - Skala Kanan %, yoy

Juta USD

300 250 200 150 100 50 0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

25,000.0

120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80)

Nikel

$/mt

%, yoy

gHarga - Skala Kanan

40%

30% 20,000.0

20% 10%

15,000.0

0% -10%

10,000.0

-20% -30%

5,000.0

-40% 0.0

-50% I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

2017


*) Data Sementara Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.14. Nilai Ekspor Nikel Matte

Sumber: World Bank Grafik 1.15. Perkembangan Harga Nikel

Selain nikel, pertumbuhan nilai ekspor beberapa komoditas unggulan Sulsel juga mengalami perbaikan. Pertumbuhan nilai ekspor yang membaik antara lain komoditas buah/sayuran olahan dan rumput laut, sementara komoditas udang segar, ikan olahan, dan coklat olahan melambat. Pertumbuhan ekspor buah/sayuran olahan meningkat dari 14,67% (yoy)

18



di triwulan III 2016 menjadi 38,51% (yoy) di triwulan IV 2016. Sementara pertumbuhan nilai rumput laut menjadi -3,84% (yoy) dari -15,11% (yoy) di triwulan III 2016. Membaiknya permintaan dari Negara mitra dagang menjadi salah satu pendorong kinerja ekspor kedua komoditas tersebut. Kinerja perekonomian negara-negara mitra dagang Sulsel membaik meski masih belum pulih sepenuhnya. Bila mengacu pada Purchasing Manager Index (PMI) yang dirilis oleh Markit Survey, diketahui bahwa negara mitra dagang utama Sulsel seperti Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat dan Eropa mengalami peningkatan, meskipun Korea Selatan menunjukkan penurunan kinerja lapangan usaha manufaktur di triwulan IV 2016. Untuk arah pada awal triwulan I 2017, kinerja lapangan usaha manufaktur Jepang, Amerika Serikat, Eropa dan Korea Selatan menunjukkan peningkatan. 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

Jepang

%, yoy 58

38.51 30.08

Tiongkok

AS

Zona Eropa

Korea Selatan

Indeks

56 54

3.59 1.17 0.67 -3.84

52 50 48

I

II

III

IV

I

II

2015 UDANG SEGAR/BEKU GANGGANG LAUT BUAH/SAYURAN OLAHAN

III

46

IV

I

2016 IKAN OLAHAN COKLAT OLAHAN NIKEL

II

III

IV

I

2013

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

I* 2017


Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.16. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Unggulan

Sumber: Bloomberg Grafik 1.17. Purchasing Managers Index

Di sisi lain, impor Sulsel di triwulan IV 2016 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dan masih dalam fase kontraksi. Impor di triwulan IV 2016 tercatat mengalami kontraksi -29,62% (yoy) lebih tinggi dibandingkan kondisi di triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami kontraksi lebih dalam -42,68% (yoy). Peningkatan impor terkonfirmasi dari peningkatan impor luar negeri (LN) yang didominasi oleh komponen non migas. Nilai impor LN tercatat tumbuh 41,26% (yoy) meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -46,65% (yoy). Di sisi lain, impor dalam negeri (DN) tercatat tumbuh negatif -38,24% (yoy) lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi -41,61%. Impor Dalam Negeri sebagian besar diperkirakan berasal dari antar daerah melalui jalur darat, mengingat volume kegiatan bongkar barang dalam negeri di pelabuhan Makassar melambat. Volume bongkar hingga triwulan IV 2016 mencapai 1,4 juta ton atau tumbuh -2,47% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan III 2016 yang tumbuh -0,40% (yoy). Total Volume Impor 600

Volume Bongkar Barang Dalam Negeri

gVolume Impor (yoy) - Skala Kanan

Juta Ton

%, yoy

gNilai Impor (yoy) - Skala Kanan

500

250 200 150

400

100

300

50

200

0

100

(50)

0

(100) II III IV

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III IV

I

2015

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.18. Volume Impor Nonmigas

II III IV 2016

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

gVolume Bongkar - Skala Kanan %; yoy

Ribu Ton

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

30 25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15) (20)

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan Grafik 1.19. Volume Barang yang Dibongkar

Jika dilihat secara lebih rinci, nikel matte masih merupakan komoditas dengan pangsa terbesar dalam struktur ekspor, sedangkan mesin-mesin/pesawat mekanik menjadi penyumbang terbesar dalam impor di triwulan IV 2016. Pangsa nilai ekspor komoditas nikel matte mencapai 53,07% dalam struktur ekspor luar negeri Sulsel, yang kemudian diikuti oleh coklat olahan dan ikan olahan dengan pangsa masing-masing 8,98% dan 5,47%. Untuk impor luar negeri, pangsa nilai impor mesin-mesin/pesawat mekanik mencapai 28,01% dari total impor Sulsel di triwulan IV 2016. Disusul kemudian mesin dan peralatan listrik (19,65%) dan gandum-ganduman (14,13%). Tabel 1.4. Peringkat Ekspor Menurut Komoditas

Tabel 1.5. Peringkat Impor Menurut Komoditas


19


No

Nilai Ekspor Triwulan IV 2016 Pangsa (USD) 178,684,508 53.07% 30,221,621 8.98% 18,413,840 5.47% 18,037,051 5.36% 17,125,617 5.09% 16,123,392 4.79% 13,166,622 3.91% 5,539,596 1.65% 5,202,586 1.55% 5,064,198 1.50% 29,086,601 8.64% 336,665,632 100.00%

Komoditas (HS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nikel Coklat Olahan Ikan Olahan Ganggang Laut Udang Segar/Beku Buah/Sayuran Olahan Biji Coklat Kopi Kayu Lapis Ikan Lainnya LAINNYA TOTAL EKSPOR

No

Nilai Impor Triwulan IV 2016 Pangsa (USD) 75,790,510 28.01% 53,189,623 19.65% 38,248,170 14.13% 20,791,259 7.68% 15,685,980 5.80% 14,708,380 5.43% 14,267,089 5.27% 10,759,683 3.98% 4,512,828 1.67% 4,184,648 1.55% 18,486,539 6.83% 270,624,710 100.00%

Komoditas (HS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mesin-mesin/Pesawat Mekanik Mesin dan Peralatan Listrik Gandum-ganduman Kapal laut dan bangunan terapung Sisa Industri Makanan Perangkat Optik Barang dari besi dan baja Kapal Terbang dan Bagiannya Pupuk Kakao/Coklat LAINNYA TOTAL IMPOR

Sumber: Bea Cukai, diolah


Berdasarkan negara tujuan, Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor Sulsel, sedangkan Tiongkok merupakan negara yang paling besar penyedia barang-barang yang diimpor Sulsel. Di triwulan IV 2016, nilai ekspor Sulsel ke Jepang mencapai 57,19% dari total ekspor Sulsel, yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat (10,81%), dan Malaysia (8,32%). Sementara dari sisi impor, sebagian besar barang yang masuk ke Sulsel berasal dari Tiongkok yang mencapai 46,48% dari total impor Sulsel, yang kemudian diikuti oleh Ukraina (14,56%) dan Kanada (6,38%). Tabel 1.6. Negara Tujuan Utama Ekspor Total Ekspor No Negara Tujuan FOB (USD) 1 Jepang 192,534,329 2 Amerika Serikat 36,400,749 3 Malaysia 28,026,566 4 Tiongkok 26,908,746 5 Vietnam 7,864,373 6 Belanda 3,477,123 7 Singapura 6,613,220 8 Korea Selatan 6,760,347 9 Hongkong 2,396,525 10 Jerman 2,877,067 11 LAINNYA 22,806,588 TOTAL EKSPOR 336,665,632 Sumber: Bea Cukai, diolah

Tabel 1.7. Negara Asal Utama Impor Pangsa

No

57.19% 10.81% 8.32% 7.99% 2.34% 1.03% 1.96% 2.01% 0.71% 0.85% 6.77% 100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total Impor CIF (USD) 125,774,445 39,412,063 17,279,219 14,980,715 14,787,329 14,286,120 13,146,670 6,177,909 5,253,636 4,499,634 15,026,969 270,624,710

Negara Asal Tiongkok Ukraina Kanada Perancis United Kingdom Jerman Argentina Australia Thailand Malaysia LAINNYA TOTAL IMPOR

Pangsa 46.48% 14.56% 6.38% 5.54% 5.46% 5.28% 4.86% 2.28% 1.94% 1.66% 5.55% 100.00%


Defisit neraca perdagangan Sulsel meningkat. Defisit neraca perdagangan Sulsel pada triwulan IV 2016 mencapai Rp9,66 triliun, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tercatat surplus Rp1,16 triliun. Defisit neraca perdagangan pada triwulan berjalan terjadi dikarenakan tingginya impor barang modal, bahan baku dan barang konsumsi. Untuk barang modal, impor yang dilakukan khususnya pada pesawat dan komponennya, sementara impor bahan baku seperti bahan makanan untuk industri, peralatan transportasi, suku cadang dan aksesoris, dan pada barang konsumsi seperti bahan makanan untuk rumah tangga. Ekspor ADHB

Impor ADHB

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 (5,000) (10,000) (15,000) (20,000) (25,000) Rp Miliar

2,000 0 (2,000) (4,000) (6,000) (8,000) (10,000) (12,000) (14,000) (16,000) I

Ekspor Luar Negeri Nonmigas Impor Luar Negeri Nonmigas Neraca Perdagangan Bersih Luar Negeri Nonmigas - Skala Kanan

Neraca Perdagangan Bersih - Skala Kanan

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2012

2013

2014

2015*

II III IV Rp Miliar

800

US$ Juta

400 200 0

(200) (400) (600) I

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Grafik 1.20. Neraca Perdagangan Bersih

II

III IV

2012

2016**

Sumber: BPS

US$ Juta

600

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015*

I

II

700 600 500 400 300 200 100 0 (100)

III IV

2016**

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.21. Neraca Perdagangan Bersih Luar Negeri

1.3. Sisi Lapangan Usaha Peningkatan pertumbuhan di beberapa lapangan usaha ekonomi utama Sulsel menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2016. Tiga usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha pertanian,

20



kehutanan dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang tercatat masing-masing tumbuh 25,65% (yoy); 15,44% (yoy); dan 9,93% (yoy). Lapangan usaha lain yang tercatat tumbuh meningkat adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,43%; yoy); informasi dan komunikasi (8,35%; yoy); real estate (6,16%; yoy); dan administrasi pemerintahan yang meskipun terkontraksi namun membaik (6,99%; yoy). Kinerja usaha pertambangan dan penggalian; industri pengolahan serta konstruksi sebagai salah tiga usaha unggulan Sulsel, tumbuh melambat di triwulan IV 2016. Usaha pertambangan dan penggalian terkontraksi -3,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya 1,58% (yoy). Usaha industri pengolahan dan konstruksi melambat masing-masing dari 10,72% (yoy) dan 6,13% (yoy) pada periode laporan menjadi 0,89% (yoy) dan 2,48% (yoy). Lapangan usaha lain yang tumbuh melambat yaitu usaha transportasi dan pergudangan dari 12,86% (yoy) menjadi 9,19% (yoy); pengadaan listrik dan gas dari 17,33% (yoy) menjadi 2,82% (yoy); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang dari 6,93% (yoy) menjadi 6,65% (yoy); penyediaan akomodasi dan makan minum dari 8,72% (yoy) menjadi 6,60% (yoy); jasa perusahaan dari 8,07% (yoy) menjadi 7,81% (yoy); jasa pendidikan dari 8,00% (yoy) menjadi 2,99% (yoy); dan jasa lainnya dari 9,98% (yoy) menjadi 9,58% (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2017 diperkirakan dalam tren menurun. Penurunan tren tersebut di sebabkan oleh melambatnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Melambatnya usaha lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan karena musim panen yang diperkirakan terjadi pada bulan Maret-April di Kab. Soppeng, Sidrap dan Pinrang terjadi pada saat curah hujan menengah-tinggi (150400 mm) sehingga menimbulkan kendala pengeringan padi yang telah panen tidak dapat dijemur akibat keterbatasan lantai jemur dan dryer (alat pengering padi), dan dapat memengaruhi stok. Sementara itu, melambatnya usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, serta kembali normalnya konsumsi masyarakat pasca hari besar keagaaman (natal), serta libur sekolah. Tabel 1.8. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan usaha Ekonomi Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB

2013

2014

4.93 5.68 9.22 8.04 5.50 10.57 7.23 6.36 6.76 14.07 8.88 8.98 6.97 3.07 7.72 8.25 7.14 7.62

10.02 11.11 9.00 16.98 2.13 6.29 7.20 1.24 7.82 5.75 5.76 7.97 6.76 2.32 4.65 10.23 7.57 7.54

I 3.66 2.40 7.09 5.75 0.58 7.20 5.62 3.34 5.60 7.34 9.96 8.88 4.77 5.19 8.90 7.41 9.42 5.90

II 11.78 7.51 6.89 -5.16 -0.26 5.88 6.61 7.28 3.99 7.46 2.95 7.55 4.48 7.08 9.07 7.75 8.16 7.89

2015* III 5.35 11.49 3.73 -5.08 -2.54 9.16 9.12 10.50 5.45 8.11 9.24 7.21 6.79 9.29 9.56 11.35 8.16 7.50

IV 1.64 7.80 9.36 -0.33 3.74 10.75 10.08 6.04 8.13 8.69 7.56 6.01 7.40 8.78 2.35 10.55 10.20 7.30

TOTAL 5.81 7.42 6.80 -1.38 0.34 8.32 7.89 6.82 5.81 7.92 7.41 7.39 5.87 7.64 7.25 9.31 8.99 7.17

I 0.88 2.04 13.16 10.11 3.46 9.32 8.86 13.57 9.79 8.18 9.65 7.04 7.89 5.48 7.69 9.55 9.71 7.27

2016** II 4.26 4.50 9.03 17.35 4.72 9.74 11.00 8.99 8.93 8.05 17.38 6.93 7.73 6.23 9.19 8.38 9.97 8.02

III 5.44 1.58 10.72 17.33 6.93 6.13 9.65 9.21 8.72 7.92 12.10 5.40 8.07 -7.66 8.00 7.53 9.98 6.78

IV** 25.65 -3.63 0.89 2.82 6.65 2.48 9.93 0.24 6.60 8.35 15.44 6.16 7.81 -6.99 2.99 8.43 9.58 7.60

TOTAL 8.08 0.97 8.15 11.52 5.44 6.75 9.87 7.84 8.47 8.13 13.63 6.37 7.88 -1.06 6.86 8.45 9.81 7.41

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Bank Indonesia *) Angka sementara **) Angka sangat sementara


21


Pertanian 21.55%

Lainnya, 32%

Share PDRB Tw IV 2016 Perdagangan, 13.35%

Konstruksi , 12.95%

Pertanian 23.29%

Lainnya, 31%

Pertambangan, 5.93% Industri Pengolahan, 14.32%

Share PDRB 2016 Perdagangan, 13.41%

Konstruksi , 12.53%

Pertambangan, 5.60% Industri Pengolahan, 13.92%

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.22. Pangsa PDRB Sulsel Menurut Lapangan Usaha (ADHB)

Apabila dilihat dari andil terhadap PDRB, lapangan usaha Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar di triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016. Pangsa usaha Pertanian terhadap total PDRB di periode pelaporan mencapai 21,55% di triwulan IV 2016 dan 23,29% (yoy) di tahun 2016. Usaha lainnya yang menjadi tumpuan perekonomian Sulsel adalah usaha Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi, yang masing-masing memiliki pangsa terhadap total PDRB di atas 5%. Sementara untuk lapangan usaha non utama merupakan gabungan dari usaha lainnya.

1.3.1 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutananan, dan Perikanan. Telah berlalunya fenomena La Nina mendorong pertumbuhan di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Panen yang terjadi pada bulan Desember di Kab. Soppeng, Gowa, dan Sidrap mendorong pertumbuhan di lapangan usaha pertanian. Panen yang terjadi di periode awal triwulan IV 2016 mendorong produksi beras yang dihasilkan Sulsel. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat signifikan pada triwulan IV 2016.

Juta Ton

Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh peningkatan kinerja di sublapangan usaha kehutanan (perkebunan). Volume ekspor komoditas kakao sebagai salah satu indikator sublapangan usaha perkebunan membaik dari -21,32% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi -13,73% (yoy) di triwulan IV 2016 atau 10,70 ribu ton. Secara nilai, total ekspor kakao tercatat USD43,38 juta yang berarti juga masih menunjukkan kontraksi -4,38% (yoy). YOY

35

200% 3.5

30

$/kg

Kakao


%, yoy

150%

25

100%

20

50%

15

0%

10

-50%

5

-100%

-

-150% I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

Ekspor Kakao dan Produk Olahannya

Pertumbuhan - Skala Kanan

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.23. Volume Ekspor Kakao dan Produk Olahannya

40% 30%

3.0

20%

2.5

10%

2.0

0% 1.5

-10%

1.0

-20%

0.5

-30%

0.0

-40%

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Sumber: World Bank Grafik 1.24. Harga Internasional Kakao

Di sisi lain, kinerja sub lapangan usaha perikanan menjadi faktor penahan pertumbuhan. Salah satu indikator yang menunjukkan penurunan kinerja di sub usaha perikanan adalah penurunan ekspor komoditas perikanan, baik dari sisi volume maupun nilai. Secara volume, ekspor melambat 38,11% (yoy) pada triwulan IV 2016, lebih rendah dari periode sebelumnya (43,78% yoy), sementara secara nominal nilai ekspor juga melambat, dengan pertumbuhan triwulan IV 2016 mencapai 9,28% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 yang tumbuh 24,27% (yoy). Penurunan ekspor diperkirakan terjadi akibat curah hujan pada tingkat menengah sampai tinggi (150-400 mm) sehingga menahan aktivitas penangkapan ikan dan berdampak pada minimnya pasokan.

22



YOY

Juta Ton

7 6 5

60%

45

50%

40

40%

35

Juta USD

YOY YOY

30%

20% 10%

30%

30

4

20%

25

0%

3

10%

20

-10%

0%

15

2

-10%

10

1

-20%

5

-

-30%

0

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

Ekspor Ikan

-20% -30%

-40% II III IV

I

II III IV

I

2013


II III IV

II III IV

2014

Ekspor Ikan

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.25. Volume Ekspor Komoditas Ikan

I

I

2015

II III IV 2016


Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.26. Nilai Ekspor Komoditas Ikan

Pertumbuhan di usaha pertanian Sulsel tidak tercermin dari pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan ke usaha pertanian. Di triwulan IV 2016, kredit yang disalurkan ke usaha pertanian tumbuh 31,27% (yoy) atau mencapai Rp2,85 triliun. Angka pertumbuhan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 41,05% (yoy). Pertanian 3.0

gKredit Pertanian %, yoy

Rp Triliun

2.5

2.0 1.5 1.0 0.5

0.0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2017


Sumber: Laporan Bank, lokasi proyek, diolah Grafik 1.27. Perkembangan Kredit di Lapangan usaha Pertanian

1.3.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Lapangan usaha pertambangan dan penggalian terkontraksi. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh -3,63% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya 1,58% (yoy). Volume ekspor pertambangan mencapai 9,78 juta ton atau terkontraksi -29,41% (yoy) pada triwulan IV, dari 12,70 juta ton pada triwulan sebelumnya. Meski demikian, nilai ekspor pertambangan tumbuh meningkat sebesar USD1,31 juta atau tumbuh 26,24% (yoy) pada triwulan IV 2016, dari periode sebelumnya yang terkontraksi -32,90% (yoy). Ekspor Pertambangan 80

gEkspor - Skala Kanan

Juta Ton

%, yoy

Ekspor Pertambangan 250

70

200

60

150

50

100

40

50

30

0

20

(50)

10

(100)

0

(150) I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.28. Volume Ekspor Pertambangan

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0


Juta USD

%, yoy

200 150 100 50 0 (50) (100)

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.29. Nilai Ekspor Pertambangan

Volume produksi hasil tambang masih mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Harga komoditas nikel yang membaik menjadi salah satu faktor utama membaiknya kinerja lapangan usaha pertambangan. Rata-rata harga komoditas Nikel di triwulan IV 2016 berada pada level USD10.784 per metrik ton naik 14,44% (yoy) dibandingkan rata-


23


rata harga di triwulan sebelumnya yang turun -2,94% (yoy). Meski demikian, menguatnya harga komoditas nikel tidak diiringi dengan peningkatan produksi akibat kerusakan salah satu mesin sehingga produksi tidak mencapai targetnya.

yoy (%) - Skala Kanan

25

70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

20 15

10 5 0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV*

2012

2013

2014

2015

2016

Penjualan Nikel dalam Matte (Ton Metrik)

Ribu

Ribu

Produksi Nikel dalam Matte (Ton Metrik)

yoy (%) - Skala Kanan

25

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

20 15 10 5 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV*

2012

*) Angka Prakiraan

2013

2014

2015

2016

*) Angka Prakiraan

Sumber: Industri Pengolahan Nikel Grafik 1.30. Produksi Nikel dalam Matte

Sumber: Industri Pengolahan Nikel Grafik 1.31. Penjualan Nikel dalam Matte

Penurunan lapangan usaha pertambangan dan penggalian terjadi seiring dengan kinerja produksi nikel. Total produksi Nikel Matte diperkirakan mencapai sekitar 21.000 metrik ton atau terkontraksi -5,84% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada periode sebelumnya yang terkontraksi -1,82% (yoy). Produksi nikel yang menurun disebabkan oleh kerusakan salah satu mesin, sehingga membaiknya harga nikel di pasar internasional tidak berdampak pada Kinerja usaha ini. Nilai perolehan hasil penjualan Nikel dalam matte mencapai -9,13% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi -9,38% (yoy). Sejalan dengan kinerja tamang nikel yang menurun, kredit di lapangan usaha pertambangan menunjukkan penurunan. Di periode IV 2016, pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan ke lapangan usaha tambang turun -2,62% (yoy) atau 389,85 miliar, dari triwulan sebelumnya 6,95% (yoy). 100% gYOY

Pertambangan

80%

0.7

60%

0.6

40%

0.5

-60%

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

Nikel

Timah

Seng

2017

Timah Hitam


Sumber: World Bank Grafik 1.32. Harga Komoditas Tambang

80 60 40 20

0.3

0%

-40%

%, yoy

0.4

20%

-20%

gKredit Pertambangan

Rp Triliun

0

0.2

(20)

0.1 0.0

(40) I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Sumber: LBU, diolah Grafik 1.33. Kredit Lapangan usaha Pertambangan

1.3.3 Lapangan Usaha Industri Pengolahan Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh melambat. Lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan IV 2016 tumbuh 0,89% (yoy), jauh lebih rendah dari triwulan III 2016 yang mencapai 10,72% (yoy). Kinerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) dan Industri Besar dan Sedang (IBS) yang menurun di triwulan IV 2016 ditengarai menjadi penyebab perlambatan di usaha industri pengolahan. Industri Mikro dan Kecil (IMK) dan Industri Besar dan Sedang (IBS) masing-masing melambat di triwulan IV 2016 menjadi 0,54% (yoy) dan 4,82% (yoy) dari semula tumbuh 4,65% (yoy) dan 8,66% (yoy).

24



IMK 25

Ekspor Industri

IBS

%, yoy

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

20

15 10 5

0 (5) (10) (15) I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV

I

2014

II III IV

I

80 40 20 0 (20) (40)

(60) I

2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.34. Pertumbuhan Industri

%, yoy

60

II III IV

2015


Juta USD

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.35. Nilai Ekspor Hasil Industri

Sejalan dengan kinerja industri pengolahan yang menurun, kredit yang disalurkan perbankan ke lapangan usaha ini juga terkontraksi. Kredit yang disalurkan ke industri pengolahan tercatat tumbuh negatif -4,98% (yoy) atau Rp8,04 triliun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 34,87% (yoy). Perlambatan diindikasikan masih tersedianya stok di periode sebelumnya, sehingga perusahaan industri pengolahan belum meningkatkan produksinya di triwulan IV 2016. Selain itu, produksi tepung terigu Sulsel dan pengadaan semen juga mengalami penurunan di periode laporan.

Industri Pengolahan 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

gKredit Industri Pengolahan %, yoy

Rp Triliun

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

60 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40)

2017

Sumber: LBU Grafik 1.36. Kredit Industri Pengolahan

Ekspor komoditas hasil industri justru mengalami peningkatan. Nilai ekspor hasil industri di triwulan IV 2016 meningkat dari -13,39% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 2,81% (yoy) atau sebesar USD269,46 juta. Peningkatan terjadi pada ekspor komoditas nikel, tekstil, buah/sayuran olahan, semen, meubel, dan kulit dan barang dari kulit.

1.3.4 Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Kinerja lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terdeselerasi. Lapangan usaha ini tercatat mengalami perlambatan 2,82% (yoy) pada triwulan laporan. Angka ini menurun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat tumbuh 17,33% (yoy). Perlambatan lapangan usaha ini sejalan dengan kredit yang disalurkan kepada lapangan usaha listrik, gas dan air sebesar Rp2,24 triliun atau terkontraksi lebih dalam -12,95% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 9,56% (yoy). Selain itu, menurut informasi anekdotal terdapat beberapa proyek pembangkit listrik baru yang mengalami kendala pembebasan lahan. Listrik, Gas, dan Air 3.0

gKredit Listrik, Gas, dan Air

%, yoy

Rp Triliun

250

2.5

200

2.0

150

1.5

100

1.0

50

0.5

0

0.0

(50) I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Sumber: LBU Grafik 1.37. Kredit Lapangan usaha Listrik, Gas, dan Air


25


1.3.5 Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang Lapangan usaha pengadaan air tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan. Lapangan usaha ini tumbuh 6,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,93% (yoy). Perlambatan ini sejalan dengan pertumbuhan kredit pada listrik, gas dan air sebesar Rp2,24 triliun atau terkontraksi lebih dalam -12,95% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh -9,56% (yoy).

1.3.6 Lapangan Usaha Konstruksi Pada triwulan IV 2016, Lapangan Usaha Konstruksi tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring dengan rasionalisasi belanja pemerintah. Di triwulan laporan, lapangan usaha ini tumbuh 2,48% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan di periode sebelumnya yang mencapai 6,13% (yoy). Perlambatan usaha konstruksi dikarenakan terdapat rasionalisasi anggaran sebagai dampak dari Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016. Selain itu, progres progres bendung/bendungan/waduk yang tidak sepenuhnya berjalan lancar, serta beberapa proyek strategis masih terkendala pembebasan lahan dan masalah perizinan (jalan dan flyover). 50%

Semen 60%

45%

% YOY

Bahan Konstruksi dari Logam % YOY

40%

50%

35%

40%

30% 25%

30%

20%

20%

15% 10%

10%

5%

0% -10%

I

II

III IV

I

2012

II

III IV

I

2013

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I

II

0%

III IV

I

II

2016

III IV

2012

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.38. Penjualan Eceran Semen

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

I

2014

II

III IV

I

2015

II

III IV

2016

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.39. Penjualan Eceran Bahan Konstruksi dari Logam

Peningkatan lapangan usaha konstruksi terkonfirmasi oleh hasil Survei Penjualan Eceran (SPE). Indeks Penjualan Eceran (IPE) bahan konstruksi dari logam tumbuh melambat dari 44,54% (yoy) menjadi 40,52% (yoy) di triwulan laporan. Diperkirakan bahan konstruksi dari logam menurun akibat proyek jalur Kereta Api Makassar-Parepare yang terhenti pada triwulan laporan akibat kendala pembebasan lahan dan pembiayaan. Selain itu, indeks penjualan eceran semen tumbuh 24,63% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan periode sebelumnya 32,67% (yoy). Sejalan dengan IPE Semen, realisasi pengadaan semen di triwulan IV 2016 mencapai 764,06 ribu, tumbuh terkontraksi -4,07% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 yang tumbuh 17,25% (yoy). Penyaluran kredit ke lapangan usaha konstruksi tumbuh melambat di angka 2,78% (yoy), dari triwulan III 2016 yang tercatat 3,79% (yoy). Sepanjang tahun 2016, kinerja lapangan usaha konstruksi melambat dibandingkan tahun 2015. Rasionalisasi anggaran yang terjadi di periode akhir 2016 diperkirakan sebagai faktor utama penyebab perlambatan di tahun 2016. Rasionalisasi anggaran tersebut berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel seperti jalur Kereta Api Makassar-Parepare serta pembangunan bendungan, bendung dan waduk.

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Realisasi Pengadaan Semen Sulsel (Ton) gRealisasi - Skala Kanan

Konstruksi

%, yoy

Ribu Ton

7.0

15

6.0

35

10

5.0

30

5 0

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

gKredit Konstruksi

20

%, yoy

Rp Triliun

25

4.0

20

3.0

15

2.0

(5)

10

1.0

5

(10)

0.0

0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia Grafik 1.40. Pengadaan Semen

26

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.41. Kredit kepada Lapangan usaha Konstruksi


40

2017


1.3.7 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh terakselerasi. Di triwulan laporan, lapangan usaha ini tumbuh 9,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di periode sebelumnya yang tercatat 9,65% (yoy). Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran, terutama untuk penjualan produk di kelompok suku cadang dan aksesoris. Meningkatnya aktivitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) natal, tahun baru dan liburan sekolah mendorong lapangan usaha ini. Meskipun pertumbuhan penyaluran kredit ke lapangan usaha ini menunjukkan arah sebaliknya. Kredit ke lapangan usaha perdagangan tercatat mencapai Rp33,78 triliun atau tumbuh 5,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan III 2016 yang tumbuh 8,87% (yoy). Perdagangan 40.0

gKredit Perdagangan %, yoy

Rp Triliun

35.0

35

40%

30.0

30

30%

25.0

25

20%

20.0

20

15.0

15

10.0

10

5.0

5

0.0 II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

Barang Lainnya

Barang Budaya & Rekreasi

10% 0% -10%

0 I

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

%YOY

40

I

II

III IV

2012

-20%

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

I

II

2015

III IV

2016

-30%

2017

-40%


Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.42. Perkembangan Kredit Perdagangan

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.43. Penjualan Barang Eceran Riil

1.3.8 Lapangan Usaha Transportasi dan Penggudangan Lapangan usaha transportasi dan penggudangan tumbuh melambat di triwulan laporan. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 0,24% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya 9,21% (yoy). Hal ini searah dengan penyaluran kredit ke lapangan usaha pengangkutan tercatat terkontraksi -5,23% (yoy), setelah pada periode sebelumnya tumbuh 1,38% (yoy). Aktivitas pergudangan mengalami perlambatan. Meski terdapat sedikit peningkatan volume bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar dibandingkan triwulan sebelumnya, namun pertumbuhan volume bongkar muat barang mengalami kontraksi. Pada triwulan IV 2016, volume bongkar muat barang mencapai 2,47 juta ton atau terkontraksi -2,16%, membaik dari kontraksi periode sebelumnya yang tercatat -2,36% (yoy). Lalulintas penumpang pesawat udara menunjukkan perlambatan, sejalan dengan pertumbuhan penumpang laut yang juga mengalami kontraksi yang lebih dalam pada periode laporan. Pengangkutan

3.0

gKredit Pengangkutan

%, yoy

Rp Triliun

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

80 70 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20)

Ribu

Penumpang Penerbangan Domestik (Orang) yoy (%) - Axis Kanan

1,200

50

1,000

40 30

800

20

600

10

400

0

200

-10

0

-20 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2012

2013

2014

2015

2016


Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.44. Perkembangan Kredit Pengangkutan

Sumber: PT Angkasa Pura I Grafik 1.45. Lalu Lintas Penumpang Pesawat Udara


27

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI D Volume Bongkar Barang Dalam Negeri

Kedatangan Dalam Negeri

Volume Muat Barang Dalam Negeri

3,500

%, yoy

Ribu Ton

2,500

2,000 1,500 1,000 500 0 II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15)

3,000

I

Keberangkatan Dalam Negeri

gPenumpang - Skala Kanan

gTotal Bongkar & Muat

Ribu Orang

40 30 20 10 0 (10) (20) (30)

I

Sumber: Otoritas Pelabuhan Makassar Grafik 1.46. Lalu Lintas Barang di Pelabuhan Makassar

%, yoy

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: Otoritas Pelabuhan Makassar Grafik 1.47. Lalu Lintas Penumpang di Pelabuhan Makassar

1.3.9 Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh lebih rendah. Di triwulan laporan lapangan usaha ini tumbuh 6,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 6,60% (yoy). Perlambatan yang terjadi di usaha ini tidak sejalan dengan hasil Survey Penjualan Eceran (SPE) pada bahan makanan, makanan jadi dan minuman yang tumbuh meningkat di periode laporan. Jika dirinci pada subkelompok SPE, subkelompok minuman memiliki pertumbuhan negatif -7,44% (yoy) menjadi 286,75 dari periode sebelumnya 290,09. 202

Indeks

30%

YOY

25% 152

20% 15%

102

10% 5%

52

0% -5%

2

-10% I

-48

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

-15%

2012

2013

2014

2015

2016

-20%

Makanan, Minuman & Tembakau


Sumber: Survei Penjualan Eceran, diolah Grafik 1.48. Perkembangan Penjualan Pada Komoditas Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Perlambatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tidak tercermin dari kinerja lapangan usaha pariwisata yang tumbuh meningkat. Pertumbuhan jumlah kedatangan wisatawan manca Negara mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah kedatangan wisatawan manca Negara di Sulsel mencapai 6.793 orang atau tumbuh 84,14% (yoy) dari periode sebelumnya yang tumbuh 13,66% (yoy). Rata-rata tingkat penghunian kamar hotel berbintang juga mengalami peningkatan dari 46,74% menjadi 43,76%. Menurut hasil liaison, jumlah hotel yang semakin meningkat, telah mendorong pihak hotel menjaring konsumen dengan mengadakan promo dan menekan harga jual kamar. Jumlah Kedatangan Wisman 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

60

gWisman - Skala Kanan

Orang

%, yoy

100 80

%

50 40

60 40

30

20 0

(20) (40) I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

20 10

TPK Sulsel

0 I

II

III IV

2012

Sumber: BPS, diolah Grafik 1.49. Jumlah Wisatawan Mancanegara

28

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I

II

III IV

2016

Sumber: BPS, diolah Grafik 1.50. Rata-Rata Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang


I


1.3.10 Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh meningkat. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 8,35% (yoy) di periode laporan, lebih tinggi dari triwulan III 2016 yang tumbuh 7,92% (yoy). Hal ini dikonfirmasi dari hasil Survei Konsumen, pada pengeluaran konsumen lapangan usaha transport, komunikasi dan jasa keuangan yang menunjukkan peningkatan dari 149,17 pada triwulan III 2016 menjadi 156,90 pada triwulan laporan. Peningkatan lapangan usaha ini diindikasi pengaruh dari sublapangan usaha transportasi dan komunikasi khususnya traffic layanan SMS dan suara yang meningkat akibat terdapat aktivitas hari raya (natal) dan tahun baru.

1.3.11 Lapangan Usaha Jasa Keuangan Lapangan usaha jasa keuangan tumbuh 15,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 12,10% (yoy). Peningkatan kinerja lapangan usaha jasa keuangan lebih dipengaruhi oleh kinerja positif perbankan di Sulsel, yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Indikator utama yang menguat yaitu Aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit/pembiayaan yang disalurkan. Total aset mencapai Rp125,96 triliun atau tumbuh 7,13% (yoy) dari periode sebelumnya yang mencapai Rp123,19 triliun. Total DPK pada triwulan IV 2016 mencapai Rp81,97 triliun atau tumbuh 4,99% (yoy) sedikit meningkat dibandingkan total DPK triwulan III 2016 yang mencapai Rp81,64 triliun. Sementara kredit tercatat tumbuh 8,35% (yoy) menjadi Rp109,72 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp108,40 triliun. 250

30

% YOY

Indeks

20

200

10

150

0 100

-10

50

-20

0

-30 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012

2013

2014

2015

2016

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan


*) Data hingga Februari 2017

Sumber: Survei Konsumen, diolah Grafik 1.51. Perkembangan Pengeluaran Konsumen Pada Lapangan usaha Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

1.3.12 Lapangan Usaha Real Estate Lapangan usaha real estate juga tercatat terakselerasi. Di periode laporan, lapangan usaha ini tumbuh 6,16% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang mencapai 5,40% (yoy). Peningkatan di lapangan usaha ini sejalan dengan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dilakukan oleh KPw BI Sulsel. Pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada tipe rumah menengah mengalami peningkatan, meski demikian IHPR pada tipe rumah kecil dan besar mengalami perlambatan. 25

%, yoy

20 15 10

5 0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

UMUM

KECIL

MENENGAH

2017 BESAR

*) Angka Perkiraan

Sumber: Survei Harga Properti Residensial, diolah Grafik 1.52. Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial


29


1.3.13 Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Lapangan usaha jasa perusahaan tumbuh lebih rendah di periode laporan. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 7,81% (yoy) di triwulan IV 2016, lebih rendah dari periode sebelumnya yang tecatat 8,07% (yoy). Penurunan kinerja ini searah dengan pertumbuhan kredit yang disalurkan ke jasa dunia usaha yang menunjukkan perlambatan menjadi 17,15% (yoy) atau sebesar Rp5,17 triliun, dari periode sebelumnya yang tumbuh 19,93% (yoy). Jasa Dunia Usaha 6.0

gKredit Jasa Dunia Usaha %, yoy

Rp Triliun

5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

70 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20)

2017


Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.53. Perkembangan Kredit Jasa Dunia Usaha

1.3.14 Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib Lapangan usaha administrasi pemerintahan tumbuh meningkat meski masih dalam fase kontraksi di periode laporan. Lapangan usaha administrasi pemerintah tumbuh -6,99% (yoy) di triwulan IV 2016, meningkat dari periode sebelumnya yang terkontraksi -7,66% (yoy). Membaiknya lapangan usaha administrasi pemerintahan akibat kinerja keuangan pemerintah yang meningkat di periode laporan. Realisasi belanja APBD dan APBN hingga triwulan IV 2016 diperkirakan sebesar Rp 56,58 triliun atau 94,22% dari yang ditargetkan sebesar Rp60,05 triliun. Secara nominal realisasi belanja tahun 2016 tumbuh 10,8% (yoy) dibandingkan keseluruhan 2015 yang tumbuh 19,7% (yoy). Penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun 2015 karena pagu anggaran tahun 2016 untuk belanja APBN turun 14,5% atau sebesar Rp3,27 triliun. Sementara di sisi realisasi belanja modal APBD di Sulsel tercatat lebih tinggi 91,92% atau Rp856,62 miliar pada triwulan IV 2016 dibandingkan dibandingkan dengan triwulan IV 2015 yang mencapai 83,86%. Kemudian, realisasi belanja modal APBN yang dialokasikan di Sulsel mengalami peningkatan, dengan realisasi mencapai sebesar Rp4,28 triliun atau 85,68% dari target triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016 sebesar Rp5,0 triliun.

1.3.15 Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Lapangan usaha jasa pendidikan tumbuh melambat. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 2,99% (yoy) di triwulan IV 2016, tumbuh lebih rendah dibandingkan periode triwulan III 2016 yang tumbuh 8,00% (yoy). Perlambatan pertumbuhan lapangan usaha jasa pendidikan terjadi seiring dengan masuknya libur sekolah yang dimulai pada minggu ke-2 Desember 2016 dan minggu ke-4 Desember 2016 pada kalender akademik untuk sekolah tingkat SD/SMP/MTs/SMA/MA. Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran, yang menunjukkan penjualan kertas, karton dan cetakan, serta alat tulis yang juga menurun.

30


BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI 250

Indeks

YOY

60% 50%

200

120

Indeks

YOY

30%

100

20%

80

10%

20%

60

0%

10%

40

-10%

20

-20%

40%

30%

150

100

0%

50

-10% 0

-20% I

II III IV I 2012

II III IV I 2013 Alat Tulis

II III IV I

II III IV I

0

-30% I

II III IV

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2012 2013 2014 Kertas, Karton, Cetakan

2014 2015 2016 Pertumbuhan - Skala Kanan

Sumber: Survei Penjualan Eceran, diolah Grafik 1.54. Perkembangan Penjualan Alat Tulis

II III IV I

II III IV

2015 2016 Pertumbuhan - Skala Kanan

Sumber: Survei Penjualan Eceran, diolah Grafik 1.55. Perkembangan Penjualan Kertas, Karton dan Cetakan

1.3.16 Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh meningkat. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 8,43% (yoy) di triwulan IV 2016, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 7,53% (yoy). Peningkatan tersebut diperkirakan berasal dari peningkatan jasa tarif dokter spesialis, tarif laboratorium, dan obat-obatan terhadap keseluruhan jasa kesehatan. Sejalan dengan jasa kesehatan, kegiatan sosial juga mengalami peningkatan, yang dikonfirmasi meningkatnya kredit yang disalurkan ke lapangan usaha jasa sosial masyarakat. Jasa Sosial Masyarakat 3.0

gKredit Jasa Sosial Masyarakat %, yoy

Rp Triliun

50

40

2.5

30

2.0

20

1.5

10

1.0

0

0.5

(10)

0.0

(20) I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.56. Perkembangan Kredit Jasa Sosial Masyarakat


31


Boks 1.A.

Hasil Riset Growth Diagnostic Provinsi Sulawesi Selatan Menggunakan Model Computable General Equilibrium (CGE) Dinamis2

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulsel telah melakukan riset growth diagnostic selama tahun 20153 2016 untuk mengidentifikasi kendala dalam perekonomian dan penyelesaiannya. Apabila pada riset growth diagnostic tahun 2015 menggunakan model CGE Statis yaitu simulasi dilakukan pada satu waktu tertentu, sementara pada tahun 2016 kali ini menggunakan model CGE dinamis yang menghitung perubahan pada setiap waktu tertentu. Masih menggunakan Kerangka Berfikir growth diagnostic yang dikembangkan Hausmann, Rodric, dan Velasco (2005), terdapat 4 permasalahan utama yang telah teridentifikasi dalam perekonomian Sulsel yaitu: (1) terbatasnya konektivitas antar daerah baik jalur darat yang meliputi jalan dan rel kereta api maupun laut dalam menghubungkan antar daerah, yang ditandai oleh tingginya waktu tempuh antar daerah melalui jalur darat dan waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan; (2) kualitas pendidikan yang masih rendah, ditandai oleh rata-rata lama sekolah serta tingkat pendidikan tenaga kerja yang sebagian besar merupakan lulusan SD-SMP; (3) rendahnya tingkat inovasi di sektor pertanian sebagai sektor unggulan Sulsel, yang mengakibatkan tren pertumbuhan sektor ini terus turun; dan (4) infrastruktur distribusi listrik yang tidak 4 mencukupi hingga tahun 2020 , sehingga dapat menahan pembangunan ekonomi. Tabel 1.A.1. Matriks Temuan Permasalahan Berdasarkan Metode Growth Diagnostic Analisis

Penjelasan

Analisis Lingkungan Bisnis Kendala kritikal

SDM

Loka s i s tra tegi s , merupa ka n pi ntu gerba ng Indones i a Ti mur, deka t denga n Sura ba ya s eba ga i s a l a h s a tu pus a t perda ga nga n kedua terbes a r di Indones i a . Perba i ka n kua l i tas ja ri nga n ja l a n da n ka pa s i tas l i s tri k wi l a ya h ma s i h terba tas , konektivi tas pel a buha n da n ja l ur KA IPM da n tingka t pa rtis i pa s i ma s i h renda h

Indeks Korups i

Indeks korups i ketiga terenda h di Indones i a

Pembiayaan

Pengembalian Ekonomi

Geogra fi s Pendapatan Sosial

Mikro

Infrastruktur dan SDM

Infra s truktur

Infl a s i ra ta-ra ta s el a ma 5 tahun di ba wa h na s i ona l Makro

Kegagalan Pasar Internasional

Domestik

Moneter

Ikl i m Inves tas i menunja ng Indeks da ya s a i ng cukup kompetitif (peri ngka t 7 na s i ona l )

Fi s ka l

Bel a nja APBD di domi na s i bel a nja rutin

Inova s i

Mi ni mnya pengemba nga n i nova s i da l a m mendorong s ektor ekonomi utama (pertani a n)

Pena na ma n Moda l Pena na ma n moda l di ba wa h DKI Ja ka rta da n Ja wa Ti mur Ti ngka t s uku bunga i nves tas i cukup tinggi , na mun tida k berpenga ruh terha da p Bi a ya perkemba nga n i nves tas i Ri s i ko NPL Sul a wes i Sel a tan l ebi h tinggi di ba ndi ngka n Na s i ona l Kompetis i

Juml a h ba nk cukup ba nya k

Keterangan: Binding Constraint, masalah yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan Masalah tapi bukan prioritas utama untuk diselesaikan Tidak menjadi masalah saat ini

Pembangunan infrastruktur konektivitas darat (berupa perbaikan jalan dan pembangunan kereta api) serta 5 konektivitas laut (berupa pembangunan pelabuhan), memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan . Dampak positif secara langsung mampu mendorong peningkatan di sektor konstruksi serta pelayanan pemerintahan akibat pendanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Secara tidak langsung, terjadi peningkatan penyerapan tenaga 6 kerja, terutama didominasi oleh crops . Hal ini menjadi penting, karena sekitar 40% tenaga kerja di Sulsel bekerja di sektor pertanian. Jalan, kereta api, dan pelabuhan menyediakan akses ke suatu daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses, dan memungkinkan investasi tumbuh lebih produktif. Untuk konektivitas darat, disimulasikan adanya perbaikan infrastruktur jalan dalam rangka meningkatkan efektivitas transportasi darat. Perbaikan jalan rusak milik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 50% diperkirakan akan menurunkan biaya logistik sebesar 9,97%. Kondisi ini sejalan dengan penelitian dari Science Scope (2010), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebagai dampak dari penurunan biaya. Kondisi jalan yang

2

Melanjutkan analisis Growth Diagnostic yang telah dimuat pada boks Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Sulawesi Selatan periode triwulan IV 2014 dan triwulan II 2015 3 Mengadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hausmann, Rodric, dan Velasco (2005). 4 5 6

Hasil focus group discussion dengan PLN berdasarkan Roadmap Kelistrikan Nasional. Straub (2010) menyatakan bahwa infrastruktur, dan berdampak langsung pada peningkatan skala ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. Kategori crops adalah tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan.

32



baik merupakan satu hal yang krusial bagi perekonomian Sulsel, karena dapat menekan biaya logistik sehingga dapat mendorong daya saing produk pertanian dan industri yang diperdagangkan antar pulau maupun ekspor. Perbaikan 7 infrastruktur jalan juga berdampak pada efisiensi transportasi . Dari hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa perbaikan kualitas jalan berpotensi menambah rata-rata pertumbuhan PDRB terhadap baseline sebesar 0,711%, dengan tambahan pertumbuhan aggregate employment sebesar 0,017%. Selain itu, untuk konektivitas darat juga dilakukan simulasi pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare. Pembangunan tersebut juga diperkirakan akan menurunkan biaya karena terjadinya switching cost dari jalan ke kereta 8 api. Asumsi yang digunakan yaitu terdapatnya penyerapan dari pengguna jalan kepada kereta api sebesar 13,5% , serta terdapat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 3%. Dengan asumsi tersebut, pembangunan Kereta Api berpotensi menambah rata-rata pertumbuhan PDRB terhadap baseline sebesar 0,181%, dengan tambahan pertumbuhan aggregate employment sebesar 0,138%. Sementara itu, untuk mengatasi kendala konektivitas transportasi laut pemerintah tengah membangun pelabuhan baru di Sulsel. Hal ini dikarenakan pelabuhan utama di Sulsel yaitu Pelabuhan Soekarno Hatta telah beroperasi melebihi kapasitas terpasangnya, yang mengakibatkan tingginya dwelling time. Pembangunan Makassar New Port diperkirakan dapat menambah kapasitas pelabuhan sebesar 47% dan penurunan dwelling time dari 5 hari menjadi 4 hari. Dari hasil perhitungan, dampak pembangunan Makassar New Port tahap 1A memberikan penambahan rata-rata pertumbuhan terhadap baseline sebesar 0,469% dan 0,502% terhadap penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini sejalan dengan penelitian dari New Zealand Ministry of Transport (2014), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebagai dampak dari penurunan biaya dan waktu tempuh. Dari sisi kualitas pendidikan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, ditargetkan bahwa Sulsel akan memiliki rata-rata lama sekolah 9,39 tahun pada tahun 2020, di mana pada tahun 2015 hanya 7,64 tahun. Peningkatan rata-rata lama sekolah mampu memberikan tambahan terhadap ratarata pertumbuhan baseline sebesar 0,245% dan penambahan pertumbuhan employment 0,578%. Kualitas pendidikan yang semakin baik diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, atau meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor yang berproduktivitas rendah. Mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Anugrah (2015), peningkatan rata-rata lama sekolah akan meningkatkan produktivitas pekerja, terutama kepada golongan unskilled labor sehingga disparitas ekonomi antar warganya pun semakin mengecil. Wilson (2004) dan Fernandez (2000) juga menjelaskan bahwa SDM terampil merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, dan dianggap sebagai salah satu penentu utama pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2008; Barro, 2001). Dalam rangka mengatasi kendala kegagalan pasar, inovasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi dilakukan berdasarkan sektor unggulan di Sulsel, yaitu sektor pertanian. Penggunaan inovasi atau teknologi di tingkat petani terlihat masih minim. Pengukuran inovasi berdasarkan pemanfaatan telepon seluler di petani yang masih rendah. Diasumsikan petani menggunakan telepon seluler untuk mengurangi asymmetric information terkait harga jual produknya. Melalui telepon seluler, petani memiliki tambahan informasi yang dapat dipergunakan untuk mendorong 9 pendapatannya . Perbedaan pendapatan antara petani yang memiliki telepon seluler dengan yang tidak memiliki sebesar 10 Rp60.000-Rp70.000 di tahun 2012 . Beberapa dinas terkait (Badan Ketahanan Pangan Daerah dan Biro Perekonomian Provinsi Sulsel) telah melakukan diseminasi informasi melalui pesan singkat (SMS) kepada kelompok tani dari tahun 2013. Melalui penggunaan telepon seluler di tingkat petani, mampu memberikan tambahan terhadap rata-rata pertumbuhan baseline sebesar 0,030% dan penambahan pertumbuhan employment sebesar 0,085%. Rendahnya peningkatan tersebut diperkirakan karena sampel dari asumsi ini hanya petani di sektor tanaman bahan pangan dan hortikultura. Perbaikan kualitas pendidikan dan pengembangan inovasi, dalam simulasi mampu mendorong peningkatan pada komoditas padi dan crops karena pangsa terbesar ekonomi Sulsel didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sekitar 20%. Simulasi shock peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan inovasi juga mendorong penyerapan tenaga kerja sektor non jasa khususnya komoditas padi dan crops. Sementara untuk sektor jasa, peningkatan kualitas pendidikan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor jasa keuangan, dan pengembangan inovasi berbasis teknologi mendorong penyerapan tenaga kerja di jasa pelayanan pemerintah karena pemerintah menggunakan teknologi 11 dalam memperkuat dan membangun hubungan dengan masyarakat .

7

Horridge (2012) Erjavec, Jure, et al (2014) 9 Labonne, et.al (2009); Aker, et.al (2010); Mittal, et. Al (2010); Bairagi et.al (2011). 10 Andrini, Retno, M. Purnagunawan, Adhitya Wardhana, Arief Anshory Yusuf (2016). 11 Ndou, Valentina (2014) 8


33


HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

34


2. KEUANGAN PEMERINTAH

Bab 2 Keuangan Pemerintah

Daya dorong APBD Provinsi Sulsel terhadap perekonomian sampai dengan akhir tahun 2016 cukup baik. Realisasi belanja hingga akhir 2016 tercatat Rp6,93 triliun atau 95,0% dari yang dianggarkan sebesar Rp7,30 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang mencapai 91,7%. Sebagian besar penyerapan anggaran direalisasikan untuk belanja operasional (67,3%) dan belanja transfer (20,3%), sementara yang direalisasikan untuk belanja modal mencapai 12,4%.

Disisi lain, pencapaian realisasi belanja pada APBN yang dialokasikan di Sulsel terlihat menurun seiring dengan adanya penyesuaian anggaran. Sampai dengan akhir 2016 telah terealisasi sebesar Rp17,05 triliun atau 88,5% dari yang dianggarkan sebesar Rp19,27 triliun. Seluruh komponen belanja memperlihatkan peningkatan kecuali belanja barang dan bantuan sosial.

Ke depan realisasi APBD dan APBN di Sulsel, sebagai instrumen fiskal menjadi peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel 2017, mengingat sektor swasta yang merupakan salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi masih dalam kondisi yang belum pasti.


35

BAB 2KEUANGAN PEMERINTAHD

2.1 Struktur Anggaran Pagu anggaran belanja terbesar disediakan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Komponen keuangan pemerintah daerah di Sulsel terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi, (2) APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, serta (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Provinsi Sulsel. Dari ketiga unsur tersebut, nilai pagu anggaran belanja yang disediakan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki porsi paling tinggi yaitu mencapai Rp33,42 triliun atau 55,7% dari total pagu anggaran belanja sebesar Rp60,05 triliun. Sementara itu, pagu anggaran belanja pada APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Sulsel menempati urutan kedua sebesar Rp19,27 triliun (32,1%), dan disusul oleh pagu anggaran belanja pada APBD Pemerintah Provinsi sebesar Rp7,30 triliun (12,2%). Dari total pagu anggaran belanja tersebut, sampai dengan triwulan IV 2016 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp56,58 triliun atau 94,22% (Grafik 2.1 dan 2.2). Realisasi anggaran tersebut naik 10,8% (yoy) dibandingkan realisasi tahun 2015 yang sebesar Rp51,05 triliun.

APBN; Rp17.047; 30,1%

APBN; Rp19.269; 32,1% APBD KAB/ KOTA; Rp33.418; 55,7%

ANGGARAN 2016 (Rp miliar)

APBD KAB/ KOTA; Rp32.372; 57,2%

APBD PROVINSI; Rp7.295; 12,2%

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel dan BPKAD Provinsi Sulsel, diolah Grafik 2.1. Struktur Anggaran Belanja Keuangan Pemerintah di Sulsel Tahun 2016

REALISASI TAHUN 2016 (Rp miliar)

APBD PROVINSI; Rp7.162; 12,7%

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel dan BPKAD Provinsi Sulsel, diolah Grafik 2.2. Struktur Realisasi Belanja Keuangan Pemerintah di Sulsel Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten/Kota berhasil merealisasikan belanja paling tinggi. Sampai dengan triwulan IV 2016, nilai realisasi belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota diperkirakan mencapai Rp32,37 triliun atau 57,2% dari total realisasi belanja pemerintah daerah di Sulsel, sementara realisasi APBN di Sulsel menempati urutan kedua sebesar Rp17,05 triliun (30,1%), dan disusul oleh realisasi APBD Pemerintah Provinsi sebesar Rp7,16 triliun atau 12,7% (Grafik 2.2).

2.2 Perkembangan Realisasi Anggaran APBD Provinsi 2.2.1 Pendapatan 2.2.1.1. Struktur Realisasi Pendapatan Pendapatan Provinsi Sulsel didominasi oleh transfer dari Pemerintah pusat, terutama dalam bentuk DAK dan DAU. Sampai dengan triwulan IV 2016 nilai pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp3,71 triliun atau 52,66% dari total nilai realisasi pendapatan sebesar Rp7,16 triliun. Sebagian besar dari pendapatan transfer tersebut direalisasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing dengan porsi mencapai 53,7% dan 37,6%. Selebihnya direalisasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak. Realisasi nilai pendapatan transfer pada kuartal IV 2016 ini lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,91 triliun. Sumber pendapatan kedua berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga triwulan IV 2016 mencapai Rp3,52 triliun (48,2%), dengan sumber pendapatan utama berasal dari pos Pendapatan Pajak Daerah yang nilainya mencapai Rp3,08 triliun dengan porsi 89,3% dari PAD. Sementara selebihnya berasal dari sumber lain-lain PAD yang sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Retribusi. Secara umum pencapaian realisasi pendapatan Provinsi Sulsel cukup menggembirakan dengan porsi PAD yang meningkat. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi pendapatan telah mencapai Rp7,16 triliun (97,3%) dari yang ditargetkan sebesar Rp7,36 triliun. Secara lebih rinci, realisasi pendapatan transfer mencapai 96,6%, PAD mencapai 98,1%, dan sumber lain-lain pendapatan yang sah mencapai 68,8% dari yang ditargetkan.

36


BAB 2KEUANGAN PEMERINTAH

100% 90%

Rp miliar Rp3,173

Rp2,464

Rp2,915

(59%)

(55%)

(45%)

(47%)

Rp2,199

Rp3,029

10%

(41%)

Rp2,560 (45%)

Rp3,250

20%

(55%)

(53%)

Rp3,450 (48%)

2012

2013

2014

2015

2016

80%

Rp3,118

70%

Rp3,705 52%)

60% 50% 40% 30%

0% Pendapatan Transfer

Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulsel, diolah Grafik 2.3. Proporsi Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulsel

2.2.1.2. Perkembangan Realisasi Pendapatan Realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulsel sampai dengan triwulan IV 2016 meningkat mencapai 97,3% dari target yang dianggarkan. Persentase realisasi pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian akhir tahun lalu 95,8%. Demikian pula secara nominal, realisasi pendapatan APBD pada triwulan IV 2016 sebesar Rp7,16 triliun, lebih besar dari capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,17 triliun. Peningkatan pendapatan bersumber dari realisasi PAD dan pendapatan transfer. Komponen PAD yang meningkat antara lain pendapatan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, masing-masing sebesar Rp3,08 triliun dan Rp106,76 miliar. Peningkatan PAD terutama berasal dari hasil peningkatan intensifikasi penagihan tunggakan PKB melalui kegiatan penertiban dokumen administrasi kendaraan bermotor, program samsat delivery order, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sehingga menambah penerimaan PAD dari pajak kendaraan. Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulsel (Rp Miliar)

URAIAN

ANGGARAN PERUBAHAN 2015

REALISASI 2015 NOMINAL

% REALISASI


REALISASI 2016 NOMINAL % REALISASI

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.432,70

3.250,00

94,68%

3.516,80

3.449,56

- Pendapatan Pajak Daerah

3.067,50

2.813,88

91,73%

3.145,44

3.079,66

97,91%

93,12

94,20

101,16%

85,54

86,53

101,16% 100,00%

- Pendapatan Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

98,09%

89,01

88,98

99,96%

106,76

106,76

- Lain-lain PAD yang Sah

183,06

252,93

138,17%

179,06

176,61

98,63%

PENDAPATAN TRANSFER

2.988,42

2.914,76

97,54%

3.834,77

3.704,82

96,61%

- Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

281,79

204,82

72,69%

271,49

314,34

115,78%

- DAU

1.180,01

1.180,01

100,00%

1.394,15

1.394,15

100,00%

- DAK

278,36

616,48

221,47%

2.164,13

1.991,32

92,01%

1.248,26

913,45

73,18%

5,00

5,00

100,00%

24,66

8,59

34,83%

11,93

8,21

68,83%

6.445,78

6.173,35

95,77%

7.363,50

7.162,59

97,27%

- Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN

Keterangan: angka sementara (APBD Provinsi Sulawesi Selatan Unaudited) Sumber: Badan Pengelola Keuangan da n Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulsel

Selain itu, tingginya realisasi pendapatan juga disebakan oleh masih tingginya realisasi pendapatan transfer yang mencapai Rp3,70 triliun (96,6%), dengan nilai yang lebih besar dari realisasi pendapatan transfer tahun sebelumnya sebesar Rp2,91 triliun (97,5%). Komponen pendapatan transfer yang mengalami peningkatan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi DBH sampai dengan triwulan IV 2016 telah mencapai Rp314,34 miliar (115,8%), lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp204,82 miliar (72,7%). DAU telah mencapai Rp1,39 triliun (100,0%), meningkat dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,18 triliun (100,0%). Sementara DAK mencapai Rp1,99 triliun (92,0%), lebih besar dari pencapaian realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp616,48 miliar (221,5%). Komponen transfer pemerintah pusat lainnya terlihat turun karena masuk ke komponen DAK. Transfer pemerintah pusat lainnya telah mencapai target Rp5,0 miliar (100,0%). Untuk penerimaan lain-lain pendapatan yang sah hanya berhasil merealisasikan Rp8,21 miliar (68,8%), secara


37


nominal lebih rendah dari pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8,59 miliar (34,8%). Kedepan, kesinambungan dan ketepatan penerimaan transfer dari pemerintah pusat akan sangat ditentukan oleh kondisi APBN khususnya dari sisi pendapatan. Terkait dengan hal ini, pemerintah pusat berupaya keras untuk mencapai target pendapatan baik melalui pungutan pajak atau kebijakan lain, yang diantaranya dilakukan melalui kebijakan tax amnesty.

2.2.2 Belanja 2.2.2.1. Struktur Realisasi Belanja Struktur belanja Provinsi Sulsel didominasi oleh belanja operasional. Sampai dengan triwulan IV 2016, nilai realisasi belanja operasional mencapai Rp4,67 triliun (67,3%) lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,05 triliun (66,7%). Selanjutnya, realisasi disusul oleh belanja transfer yang juga meningkat menjadi Rp1,41 triliun (20,3%) dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,18 triliun (19,4%). Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp856,62 miliar (12,4%). Secara nominal, pencapaian realisasi belanja modal tersebut lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp843,27 miliar (13,9%). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Rp677 (15%)

Rp377 (8%)

Rp3,549 (77%)

Rp843

Rp1,101

(17%)

Rp490 (10%)

Rp3,587 (73%)

Rp1,176

Rp1,408

(20%)

(19%)

(20%)

Rp676

Rp843

Rp857

(12%)

(14%)

(12%)

Rp3,822

Rp4,048

Rp4,666

(68%)

(67%)

(67%)

2014

2015

2016

Rp miliar 2012

2013

Belanja Transfer

Belanja Modal

Belanja Operasional

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulsel Grafik 2.4.Proporsi Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulsel

2.2.2.2. Perkembangan Realisasi Belanja Total realisasi belanja APBD Provinsi Sulsel meningkat. Realisasi belanja hingga triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp6,93 triliun atau 95,0% dari yang ditargetkan sebesar Rp7,30 triliun. Pencapaian nilai realisasi belanja ini lebih tinggi dari posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,07 triliun atau 91,7% dari yang ditargetkan sebesar Rp6,62 triliun. Dengan realisasi belanja tersebut, maka pada akhir 2016 terdapat surplus pada APBD Provinsi Sulsel sebesar Rp231,61 miliar. Realisasi belanja operasional lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi pada belanja operasional disebabkan oleh adanya pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi pegawai negeri (termasuk TNI/Polri), penambahan pegawai dan pembayaran kenaikan gaji berkala, serta pembayaran honorarium yang telah dilakukan pada triwulan II 2016. Total pos belanja operasional hingga triwulan IV 2016 terealisasi Rp4,67 triliun (94,5%), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,05 triliun (93,3%). Realisasi belanja operasional yang lebih tinggi terjadi pada belanja pegawai, barang, dan hibah masing-masing Rp1,14 triliun (94,4%); Rp1,39 triliun (92,1%); dan Rp1,75 triliun (95,8%). Pada periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing tercatat sebesar Rp1,07 triliun (92,4%); Rp1,27 triliun (90,2%); dan Rp1,22 triliun (96,3%). Sementara belanja operasional yang cenderung menurun antara lain belanja bunga dan belanja bantuan keuangan masing-masing menjadi Rp21,17 miliar (98,5%) dan Rp365,5 miliar (98,2%), lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing tercatat Rp28,16 miliar (96,8%) dan Rp458,85 miliar (95,9%). Realisasi belanja modal juga meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan IV 2016 realisasi belanja modal telah mencapai Rp856,62 miliar atau 91,9% dari yang ditargetkan sebesar Rp931,89 miliar, lebih tinggi dibandingkan pecapaian pada triwulan IV tahun 2015 sebesar Rp843,27 miliar (83,9%). Belanja modal yang terealisasi lebih tinggi antara lain belanja peralatan/mesin, belanja jalan/irigasi/jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan aset lainnya masing-masing terealisasi sebesar Rp214,15 (93,0%), Rp483,63 miliar (92,2%), Rp3,17 miliar (97,5%), dan

38



Rp9,93 miliar (93,3%). Di sisi lain, belanja modal yang terealisasi lebih rendah antara lain belanja tanah dan belanja gedung/bangunan, dengan nilai realisasi masing-masing sebesar Rp5,91 miliar (78,1%) dan Rp139,83 miliar (89,9%).

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulsel (Rp Miliar)

URAIAN



% REALISASI


REALISASI 2016 NOMINAL % REALISASI

BELANJA BELANJA OPERASIONAL

4.340,27

4.047,64

93,26%

4.936,65

4.666,22

94,52%

- Belanja Pegawai

1.158,45

1.070,87

92,44%

1.206,93

1.139,63

94,42%

- Belanja Barang

1.405,43

1.267,85

90,21%

1.511,35

1.392,11

92,11%

- Belanja Bunga

29,10

28,16

96,77%

21,50

21,17

98,48%

- Belanja Hibah

1.269,06

1.221,91

96,28%

1.824,70

1.747,84

95,79%

478,23

458,85

95,95%

372,16

365,47

98,20%

1.005,56

843,27

83,86%

931,89

856,62

91,92%

- Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL - Belanja Tanah

112,03

88,42

78,92%

7,57

5,91

78,08%

- Belanja Peralatan & Mesin

158,60

140,44

88,55%

230,20

214,15

93,03%

- Belanja Gedung dan Bangunan

154,41

145,23

94,06%

155,49

139,83

89,93%

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

561,82

460,82

82,02%

524,74

483,63

92,17%

1,19

1,14

95,43%

3,25

3,17

97,48%

17,51

7,24

41,33%

10,65

9,93

93,28%

2,58

-

- Belanja Aset Tetap Lainnya - Aset Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA

4,50

0,00%

JUMLAH BELANJA

5.350,33

4.890,91

91,41%

5.871,12

5.522,84

94,07%

TRANSFER

1.269,19

1.175,95

92,65%

1.424,44

1.408,14

98,86%

TOTAL BELANJA

6.619,51

6.066,86

91,65%

7.295,56

6.930,98

95,00%

(173,73)

106,49

-61,29%

67,94

231,61

340,88%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

309,73

309,74

100,00%

129,96

129,96

100,00%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

136,00

136,00

100,00%

195,00

195,00

100,00%

JUMLAH PEMBIAYAAN

173,73

173,74

100,01%

(65,04)

(65,04)

100,00%

SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN

Keterangan: angka sementara (APBD Provinsi Sulawesi Selatan Unaudited) Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulsel

Realisasi nilai transfer kepada Kabupaten/Kota tercatat meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomiannya. Realisasi transfer sampai dengan triwulan IV 2016 tercatat Rp1,41 triliun (98,9%), lebih tinggi dari triwulan IV tahun sebelumnya Rp1,18 miliar (92,7%). Peningkatan transfer tersebut diharapkan menambah kapasitas dan dapat direalisasikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah masing-masing.

2.3 Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Sulsel 2.3.1 Struktur Realisasi Belanja Realisasi belanja pada APBN Sulsel didominasi oleh belanja pegawai. Sampai dengan triwulan IV 2016 realisasi belanja pegawai mencapai Rp7,0 triliun atau 44,1% dari total belanja sebesar Rp17,05 triliun. Pangsa belanja pegawai pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,49 triliun (32, 8%). Selanjutnya disusul belanja barang tercatat sebesar Rp5,71 triliun (33,5%), meski secara nominal lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,74 triliun (31,1%). Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat turun menjadi Rp4,27 triliun (25,1%), dibandingkan triwulan IV tahun 2015 sebesar Rp6,14 triliun (31,1%). Selain itu, realisasi belanja untuk bantuan sosial juga turun secara signifikan menjadi Rp45,83 miliar (0,3%) dari realisasi triwulan IV tahun 2015 sebesar Rp1,38 triliun (7,0%).


39


100% 90% 80% 70%

Rp1,727

Rp1,425

Rp1,279

Rp1,384

Rp45

Rp4,467

Rp4,930

Rp3,774

Rp6,144

Rp4,286

60%

Rp5,711

50% 40%

Rp3,247

Rp4,037

Rp4,308

Rp4,778

Rp4,308

Rp5,741

30% 20% 10% 0%

Rp7,006

Rp6,489

Rp5,346

Rp Miliar 2012 2013 Belanja Bantuan Sosial

2014

Belanja Barang

2015 Belanja Modal

2016

Belanja Pegawai

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel, diolah Grafik 2.5. Proporsi Belanja APBN di Sulsel

2.3.2 Perkembangan Realisasi Belanja Realisasi belanja APBN Sulsel sampai dengan triwulan IV 2016 secara persentase lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2015. Pada triwulan IV 2016, realisasi belanja APBN di Sulsel mencapai 88,5%, lebih tinggi dari pencapaian triwulan IV 2015 (87,7%). Secara nominal, realisasi belanja APBN di Sulsel tercatat turun seiring dengan besaran pagu anggaran yang mengalami penurunan. Dengan demikian, realisasi belanja APBN di Sulsel pada triwulan IV 2016 tercatat Rp17,05 triliun, turun dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2015 sebesar Rp19,76 triliun. Peningkatan nominal penyerapan anggaran terutama terjadi pada belanja pegawai karena untuk pembayaran gaji ke-13 dan 14. Sementara 12 untuk belanja barang dan modal mengalami penyesuaian pagu anggaran , sehingga nilainya lebih rendah dari tahun 2015, didorong oleh target pendapatan Negara yang tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan. Persentase dan nilai realisasi per jenis belanja APBN di Sulsel terutama untuk keperluan belanja pegawai. Pada triwulan IV 2016, nominal realisasi belanja pegawai APBN di Sulsel mencapai Rp7,00 triliun atau 99,3% dari pagu anggaran. Realisasi belanja pegawai ini lebih tinggi dibanding pencapaian triwulan IV tahun 2015, baik secara persentase (97,4%) maupun secara nominal (Rp6,49 triliun). Di sisi lain, realisasi persentase belanja modal mencapai 85,7% meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2015 (79,6%), sejalan dengan pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Pompengan Janeberang, Pembangunan Jalan Nasional, Pembangunan Rumah Sakit, Pembangunan Akademi Penerbangan, Politeknik Pelayaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan lain-lain. Sedangkan pencapaian realisasi belanja barang dan belanja bantuan sosial mengalami penurunan baik secara persentase maupun nominal yang disalurkan masing-masing Rp5,71 triliun (79,8%) dan Rp 44,83 miliar (91,5%). Dari hasil monitoring dapat dipastikan bahwa 13 pelaksanaan transfer untuk Dana Desa telah terealisasi sesuai tahapan . Tabel 2.3. Realisasi Belanja APBN Provinsi Sulsel Triwulan IV Per Jenis Belanja Rp miliar

URAIAN

ANGGARAN 2015


% REALISASI

ANGGARAN 2016


% REALISASI

Belanja Pegawai

6.666,25

6.489,32

97,35%

7.058,38

7.005,81

99,26%

Belanja Barang

6.562,07

5.741,41

87,49%

7.159,42

5.711,00

79,77%

Belanja Modal

7.722,19

6.144,31

79,57%

5.002,40

4.285,88

85,68%

Belanja Bantuan Sosial

1.584,60

1.384,12

87,35%

49,02

44,83

91,46%

22.535,11

19.759,17

87,68%

19.269,21

17.047,52

88,47%

JUMLAH BELANJA

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel, diolah

12

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016, telah memutuskan melakukan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah. 13

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa disebutkan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

40



2.4 Peran Realisasi Keuangan Pemerintah Dalam PDRB Rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) masih dalam tren 14 menurun . Pada akhir tahun 2016 tercatat 0,91% dibanding tahun 2015 yang mencapai 0,95%. Sementara rasio realisasi pendapatan transfer terhadap PDRB ADHB terlihat meningkat dari semula 0,85% di 2015 menjadi 0,98% pada 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah cenderung menurun, sebaliknya kecenderungan ketergantungan kepada pendapatan transfer dari pemerintah pusat semakin meningkat. Hal demikian perlu dicermati lebih lanjut, apakah penurunan kemampuan menggali pendapatan asli daerah tersebut disebabkan kewenangannya yang memang semakin terbatas ataukah terdapat ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. 1.1 1.0

5.5

%

5.3 0.98

0.9

0.98 0.89

0.85

0.8 0.7

5.1

% 2.12

2.09

0.99

1.01

0.95

0.91

0.6

4.1

0.4 2012

2013

2014

Pendapatan Asli Daerah

1.49

1.36

4.5 4.3

0.51

0.5

2.04

4.9 4.7

0.96

2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5

%

2015

2016

Pendapatan Transfer

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel, BPKAD Provinsi Sulsel, diolah BI Grafik 2.6. Rasio Realisasi Pendapatan APBD Terhadap PDRB ADHB

4.86

4.79

4.50

5.17

4.97

3.9 2012

2013 2014 Belanja Operasi

2015 2016 Belanja Modal

Sumber: Kanwil DJPB Prov. Sulsel, BPKAD Prov. Sulsel, diolah BI Grafik 2.7. Rasio Realisasi Belanja APBD Terhadap PDRB ADHB 15

Rasio realisasi belanja operasional dan belanja modal APBD di Sulsel terhadap PDRB ADHB menurun . Kecenderungan penurunan belanja operasional dan modal masing-masing menjadi 4,97% dan 1,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa peran realisasi belanja pemerintah dalam mendinamisasi perekonomian cenderung menurun. Kondisi demikian perlu mendapat perhatian, mengingat dalam situasi perekonomian yang cenderung mengalami kelesuan, peran pemerintah dalam mendorong perekonomian sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan cara meningkatkan realisasi belanja terutama belanja barang dan belanja modal, guna membiayai berbagai proyek yang dapat membuka lapangan kerja baru dan dapat menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian.

14 15

Dihitung dengan rumus realisasi komponen pendapatan APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif. Dihitung dengan rumus realisasi komponen belanja APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

41



42


3. INFLASI DAERAH

Bab 3 Inflasi Daerah

Laju inflasi Sulsel pada akhir triwulan IV 2016 tercatat 2,94% (yoy) lebih rendah dari triwulan III 2016 (3,07%, yoy), terutama karena turunnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan. Penurunan ini dikarenakan terjaganya konsumsi masyarakat serta terdapat panen di beberapa komoditas pangan, sehingga mampu mengimbangi pasokan di tengah perayaan hari raya natal. Meski disisi lain kelompok kesehatan dan perumahan, air dan gas mengalami peningkatan. Pada triwulan I 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan tekanan inflasi, sebagai implikasi dari kebijakan pemerintah terkait dengan pengalihan subsidi listrik pada daya 900 VA, serta kenaikan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, dengan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan diperkirakan inflasi masih akan berada dalam kisaran sasaran 4 ± 1 %. Adapun upaya pengendalian inflasi kedepan antara lain pelaksanaan Rakor TPID yang akan lebih diintensifkan, penyusunan Roadmap TPID hingga tahun 2020 di Kabupaten/Kota, pengembangan komoditas inflasi (aneka cabe) di Kota Makassar, serta penguatan Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAP) dalam rangka meminimalisir asymmetric information baik di tingkat petani, pedagang maupun konsumen.


43

BAB 3INFLASI DAERAH

3.1. Inflasi Umum Laju inflasi Sulsel pada triwulan IV 2016 mengalami penurunan. Inflasi Sulsel di akhir triwulan IV 2016 tercatat 2,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi di akhir triwulan III 2016 yang tercatat 3,07% (yoy). Penurunan tersebut sejalan dengan inflasi Nasional yang juga menurun,bahkan Inflasi Sulsel pada triwulan IV tersebut tercatat lebih rendah dari inflasi Nasional sebesar 3,02% (yoy). Secara umum, menurunnya tekanan inflasi disebabkan oleh menurunnya harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, sandang, dan terjadinya deflasi yang lebih dalam pada kelompok transpor. Penurunan inflasi pada kelompok bahan makanan disebabkan oleh panen yang terjadi pada triwulan IV 2016 di sejumlah daerah seperti Kabupaten Soppeng, Sidrap dan Gowa. Selain itu, kondisi stok beras yang dimiliki Bulog juga cukup memadai dengan ketahanan hingga triwulan II 2017. Sementara itu, deflasi pada kelompok transpor disebabkan oleh penurunan tarif angkutan dalam kota, kendaraan carter, dan tarif sewa motor. Pada triwulan I 2017 tekanan inflasi diperkirakan meningkat. Hal tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengalihan subsidi listrik pada daya 900 VA di bulan Januari, 16 Maret, dan Mei . Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat kenaikan tarif dan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) yang efektif naik per tanggal 6 Januari 2017. Sejalan dengan perkembangan tersebut, inflasi kelompok administered price meningkat dari -1,35% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 1,85% (yoy) pada triwulan I 2017 (data per Januari 2017).

10 Nasional (yoy) Sulawesi Selatan (yoy) Sulawesi Selatan (qtq)

8 6

2,94

4

3,02

2

0,75

0 (2) I

%

II III IV

I

2012

II III IV

2013

I

II III IV

2014

I

II III IV

2015

I

II III IV I*

2016

2017

Ket: *) Data hingga Januari 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan

3.2. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa17 Penurunan tekanan inflasi pada triwulan IV 2016 terjadi pada kelompok Bahan Makanan, Makanan Jadi, Sandang dan Transpor. Inflasi kelompok Bahan Makanan tercatat 6,36% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 6,51% (yoy); Makanan Jadi menurun dari 4,01% (yoy) menjadi 3,63% (yoy) pada periode laporan; dan kelompok Sandang 2,97% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 3,13% (yoy). Sementara itu pada kelompok transpor juga terjadi penurunan tekanan dengan deflasi yang lebih besar menjadi -0,87% (yoy) dari sebelumnya -0,48% (yoy).

16 17

Sesuai dengan Siaran Pers yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Pada tanggal 1 Januari 2017 Terdapat 7 (tujuh) kelompok barang dan jasa dalam perhitungan inflasi

44


BAB 3INFLASI DAERAH

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa TAHUN

2012

2013

2014

2015

2016 2017

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I*

Bahan Makanan

Makanan Jadi

Perumahan

4.04 4.94 7.81 6.56 8.01 6.22 10.76 6.97 4.76 6.15 1.97 16.02 12.87 15.01 16.11 8.78 12.46 9.46 6.51 6.36 3.24

4.49 4.29 4.97 5.03 4.57 4.63 4.70 4.47 5.39 5.38 5.80 6.21 6.34 6.54 6.23 5.48 4.82 5.26 4.01 3.63 3.69

4.18 3.98 3.41 3.35 3.43 3.60 4.76 6.06 6.25 5.96 6.32 6.87 7.33 7.84 6.48 4.13 3.40 2.75 2.63 2.76 2.15

Sandang

9.57 6.99 6.51 7.08 6.03 2.61 2.77 2.36 3.73 5.65 4.12 3.24 4.51 4.86 6.95 6.01 5.89 6.36 3.13 2.97 3.19

Kesehatan Pendidikan

7.53 4.53 3.18 2.83 2.28 1.99 3.23 3.71 3.79 5.22 5.28 5.08 5.75 5.52 5.28 5.02 3.87 3.14 2.51 2.65 1.91

2.94 2.12 1.37 3.41 3.54 3.33 3.66 1.39 1.33 1.38 1.97 1.85 2.18 2.35 2.63 2.57 2.25 2.10 0.78 0.83 0.83

Transpor

0.57 0.47 0.63 1.16 0.89 3.96 12.01 11.58 10.31 7.91 0.87 10.15 4.35 6.00 7.20 (0.99) 2.80 (0.76) (0.48) (0.87) 3.30

UMUM

4.06 3.85 4.48 4.40 4.61 4.36 7.24 6.22 5.88 5.92 3.72 8.61 7.13 8.06 8.36 4.48 5.70 4.30 3.07 2.94 2.83

Keterangan: *) Data hingga Januari 2017 Sumber: Badan Pusat Statistik

3.2.1 Kelompok Bahan Makanan Pada triwulan IV 2016, inflasi kelompok bahan makanan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi menurun dari 6,51% (yoy) pada akhir triwulan III 2016 menjadi 6,36% (yoy) di akhir triwulan IV 2016. Penurunan tekanan inflasi terjadi di hampir seluruh subkelompok kecuali ikan segar, bumbubumbuan serta lemak dan minyak. Meski subkelompok kacang-kacangan mengalami peningkatan, namun masih dalam fase deflasi. Penurunan inflasi tertinggi di subkelompok sayur-sayuran, buah-buahan, telur, susu dan hasilnya, dan padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya dari masing-masing 6,81% (yoy), 8,47% (yoy), 2,09% (yoy) dan 4,62% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi -2,95% (yoy), 5,32% (yoy), 0,56% (yoy), dan 3,28% (yoy) di triwulan IV 2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.2. Inflasi Kelompok Bahan Makanan

Pasokan bahan pangan yang cukup disertai tingkat konsumsi masyarakat yang relatif stabil menjadi faktor utama terjaganya tekanan inflasi beberapa komoditas kelompok bahan makanan. Panen pada komoditas sayur, buah dan padi mengakibatkan cukup banyaknya ketersediaan pasokan pangan. Beberapa komoditas yang mengalami deflasi pada tiwulan laporan yaitu wortel, sawi putih, labu parang, sawi hijau dan labu siam masing-masing -31,02% (yoy), -18,83% (yoy), -15,64% (yoy), -13,03% (yoy) dan -11,43% (yoy). Subkelompok bumbu-bumbuan menjadi komoditas penyumbang inflasi yang relatif tinggi pada triwulan IV 2016. Cabe merah dan bawang merah tercatat memiliki inflasi tinggi sebesar 57,94% (yoy) dan 57,17% (yoy) dari total inflasi tahunan Sulsel pada triwulan IV 2016. Komoditas bahan makanan lain yang mengalami peningkatan inflasi pada triwulan IV 2016 yaitu ikan teri (segar), ikan mujair, daun bawang, ikan merah dan bawang putih masing-masing 46,26% (yoy), 41,82% (yoy), 41,71% (yoy), 34,80% (yoy), dan 29,28% (yoy).


45

BAB 3INFLASI DAERAH

Curah hujan yang meningkat di akhir periode laporan mendorong kenaikan laju inflasi subkelompok bumbu-bumbuan dan ikan segar. Intensitas curah hujan yang meningkat dari menengah (50-150 mm) menjadi tinggi (300-400 mm) menjadi salah satu penyebab utama kenaikan inflasi subkelompok bumbu-bumbuan dan ikan segar, sehingga komoditi tersebut mencatat inflasi tertinggi masing-masing - 19,80% (yoy) dan 15,13% (yoy). Selain itu, tingginya gelombang laut hingga mencapai 1,5 meter juga mempengaruhi nelayan untuk pergi melautsehingga pasokan yang rendah mendorong kenaikan harga komoditas ikan segar. Perkembangan hingga awal triwulan I 2017 menunjukkan adanya penurunan tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan, dan inflasinya diperkirakan terjaga di akhir triwulan I 2017. Penurunan tekanan inflasi di akhir triwulan I 2017 disebabkan oleh adanya panen pada bulan Februari-Maret 2017, serta telah berakhirnya fenomena La Nina sehingga diperkirakan pengaturan waktu tanam/panen dapat kembali pada pola normalnya. Inflasi kelompok bahan makanan tercatat menurun menjadi 3,24% (yoy). Meski diperkirakan akan sedikit meningkat, namun inflasi kelompok bahan makanan diperkirakan stabil di akhir triwulan I 2017.

3.2.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau pada triwulan IV 2016 tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok ini mencatat laju inflasi 3,63% (yoy) pada triwulan IV 2016, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,01% (yoy) (Grafik 3.3). Penurunan tekanan inflasi terjadi di seluruh subkelompok kecuali tembakau dan minuman beralkohol. Penurunan tertinggi terjadi di subkelompok minuman non alkohol dengan inflasi yang mengalami penurunan dari 5,93% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 3,83% (yoy) di triwulan IV 2016. Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.3. Inflasi Kelompok Makanan Jadi

Penurunan harga gula pasir dan jus buah menahan tekanan inflasi pada subkelompok minuman non alkohol di triwulan IV 2016. Turunnya tekanan inflasi gula pasir dan jus buah dari 18,72% (yoy) dan 2,64% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 11,93% (yoy) dan 0,28% (yoy) di triwulan IV 2016 disebabkan oleh terjaganya permintaan konsumsi masyarakat pada 18 periode laporan. Selain itu, pada tahun 2016 terjadi kenaikan produksi gula pasir di Sulsel . Lebih rinci ke tingkat komoditas, sebanyak 28 dari 49 komoditas yang terdapat di kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok mengalami penurunan tekanan inflasi. Komoditas gula pasir, kue basah, martabak, pecel dan jus buah tercatat sebagai lima komoditas utama penahan inflasi di triwulan IV 2016. Di sisi lain, ayam bakar, rokok kretek filter, rokok putih, sop, dan soto tercatat sebagai lima komoditas utama pendorong tekanan inflasi triwulan IV 2016. Hingga awal triwulan I 2017, inflasi kelompok makanan jadi menunjukkan pola yang stabil dan diperkirakan akan tetap stabil hingga akhir triwulan I 2017. Stabilnya inflasi kelompok makanan jadi disebabkan oleh terjaganya inflasi subkelompok minuman non alkohol (gula pasir dan sirop). Hal ini diperkirakan karena konsumsi masyarakat kembali pada pola normalnya setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Pada akhir triwulan IV 2016, laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami kenaikan. Laju inflasi kelompok tersebut tercatat sebesar 2,76% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 2,63% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terjadi pada subkelompok bahan bakar, penerangan dan air serta perlengkapan rumah tangga. Pada triwulan IV 2016, subkelompok bahan bakar, penerangan dan air serta perlengkapan rumah tangga tersebut

18

Dinas Perkebunan Sulsel menyatakan terjadi peningkatan produksi gula sulsel meningkat 15 ribu ton.

46


BAB 3INFLASI DAERAH

tercatat mengalami peningkatan inflasi masing-masing dari 0,71% (yoy) dan 5,37% (yoy) pada triwulan III 2016, menjadi masing-masing 1,81% (yoy) dan 5,48% (yoy). Dilihat dari rincian per komoditas, sebanyak 34 dari 65 komoditas pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2016. Lima komoditas utama yang mendorong peningkatan tekanan inflasi adalah jasa pembuangan sampah, bola lampu, kasur, panci dan ongkos binatu. Inflasi kelima komoditas tersebut naik signifikan dari masing-masing 6,65% (yoy), 10,65% (yoy), 5,66% (yoy), 13,33% (yoy) dan 0,0% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 13,48% (yoy), 14,83% (yoy), 8,77% (yoy), 15,98% (yoy) dan 2,17% (yoy) pada triwulan IV 2016. Namun demikian, peningkatan tekanan inflasi di kelompok ini tertahan oleh penurunan tekanan inflasi di 31 komoditas lainnya. Lima komoditas yang mengalami penurunan tekanan inflasi tertinggi adalah tempat tidur, tisu, kusen, cat kayu/besi, upah pembantu RT, dan pengharum/pelembut cucian, yang menurun masing-masing menjadi 7,17% (yoy), -0,01% (yoy), 2,22% (yoy), 1,61% (yoy) dan 2,61% (yoy), dari triwulan III 2016 masing-masing 10,60% (yoy), 2,91% (yoy), 4,34% (yoy), 3,43% (yoy) dan 4,36% (yoy). 350 300

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

%, yoy

Indeks

250 200

150 100 50 0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV IP

2012

2013

2014

2015

2016

IHPR

2017

gIndeks - Skala Kanan

P: Angka perkiraan

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.4. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Gas, dan Bahan Bakar

Sumber: Survei Harga Properti Residensial Grafik 3.5. Indeks Harga Properti Residensial

Peningkatan jasa pembuangan sampah menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi di kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Peningkatan jasa pembuangan sampah diperkirakan karena terjadi kenaikan sebesar 50% pada biaya jasa pembuangan sampah dari Rp10.000/rumah/bulan menjadi Rp15.000/rumah/bulan. Selain jasa pembuangan sampah, tarif listrik juga menempati peringkat 7 komoditas penyumbang inflasi di kelompok ini. TTL (Tarif Tenaga Listrik) mengalami peningkatan pada seluruh golongan Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Pemerintah, dan Publik (penerangan jalan dan layanan khusus). Peningkatan TTL dipengaruhi oleh mulai meningkatnya harga minyak dunia BBM di triwulan IV 2016, dimana harga minyak merupakan salah satu aspek penentu pada perhitungan TTL selain aspek nilai tukar dan inflasi. Inflasi TTL tercatat meningkat dari 1,11% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 2,81% (yoy) di triwulan IV 2016. Kenaikan laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar ditahan oleh subkelompok biaya tempat tinggal yang mengalami penurunan. Penurunan ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dilaksanakan Bank Indonesia. Hasil SHPR triwulan IV 2016 menunjukkan terjadinya perlambatan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dibandingkan periode sebelumnya. IHPR tercatat tumbuh melambat dari 2,47% (yoy) pada triwulan III 2016, menjadi 1,69% (yoy) pada triwulan IV 2016. Penurunan ini mengindikasikan melambatnya permintaan terhadap rumah hunian, terutama pada tipe rumah kecil dan menengah. Penurunan harga rumah yang lebih rendah 19 tersebut diperkirakan karena pengembang memilih menahan harga akibat penjualan rumah cenderung stagnan . Hingga awal triwulan I 2017 inflasi kelompok perumahan, air, gas dan bahan bakar masih menunjukkan pola penurunan, meskipun diperkirakan berpotensi meningkat di akhir triwulan. Hal ini dikarenakan pada Januari dan Maret 20 2017 terdapat pengalihan subsidi listrik pelanggan daya 900 VA. Selain itu, harga bahan bakar rumah tangga ukuran 3 kg di tingkat eceran juga mengalami peningkatan sebesar Rp500-Rp3.000/tabung. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Bone yang meningkat Rp1.000-Rp3.000/tabung, sementara di Kota Parepare dan Kota Palopo mengalami kenaikan sebesar Rp500/tabung, dan di Kota Makassar naik sebesar Rp1.000/tabung.

19 20

Sesuai dengan informasi anekdotal pada November 2016 Sesuai dengan Survey Penjualan Harian (SPH) hingga Minggu V Januari 2017 Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

47

BAB 3INFLASI DAERAH

3.2.4 Kelompok Sandang Inflasi kelompok sandang pada triwulan IV 2016 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Di triwulan IV 2016, inflasi kelompok ini tercatat 2,97% (yoy) turun cukup signifikan dibandingkan inflasi di akhir triwulan III 2016 sebesar 3,13% (yoy). Penurunan tekanan inflasi berasal dari subkelompok sandang wanita dan sandang anak-anak secara berurutan tercatat 1,89% (yoy) dan 1,00% (yoy) di triwulan IV 2016 lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 yang tercatat 3,40% (yoy) dan 2,00% (yoy). Komoditas pembalut wanita dan baju muslim anak-anak menjadi penyumbang utama penurunan inflasi kelompok sandang. Inflasi pembalut wanita dan baju muslim anak-anak menurun signifikan dari 14,99% (yoy) dan 9,23% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 0,92% (yoy) dan -3,75% (yoy) di triwulan IV 2016. Dilihat dari rincian per komoditas, sebanyak 27 dari 69 komoditas pada kelompok sandang mengalami penurunan tekanan inflasi di triwulan IV 2016. Lima komoditas utama yang menahan inflasi adalah pembalut wanita, baju muslim anak-anak, pakaian dalam wanita, baju batik dan ikat pinggang. Inflasi kelima komoditas ini turun dari masing-masing 14,99% (yoy), 9,23% (yoy), 10,09% (yoy), 3,27% (yoy) dan 15,72% (yoy) di triwulan III 2016, menjadi masing-masing 0,92% (yoy), -3,75% (yoy), 6,60% (yoy), 0,10% (yoy) dan 12,59% (yoy) di triwulan IV 2016. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi kelompok sandang terjadi pada 42 komoditas lainnya. Lima komoditas yang mengalami peningkatan tekanan inflasi terbesar adalah dompet, pampers, baju kaos berkerah, kaos dalam, dan payung dari masing-masing 0,55% (yoy), -0,14% (yoy), 2,08% (yoy), 5,09% (yoy) dan 0,00% (yoy) di triwulan III 2016, menjadi 6,54% (yoy), 3,04% (yoy), 4,93% (yoy), 6,47% (yoy) dan 1,34% (yoy). Pada awal triwulan I 2016, inflasi kelompok sandang mengalami peningkatan meski diperkirakan tetap terjaga hingga akhir triwulan. Peningkatan tersebut terjadi di subkelompok sandang anak-anak serta barang pribadi dan sandang lainnya. Faktor risiko yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga emas yang dapat mendorong inflasi kelompok ini. 12

2,000.0

10

1,800.0

yoy

qtq

%, yoy

Emas

1,400.0

6

10%

1,200.0

4

1,000.0

2

800.0

0

600.0

(2)

400.0


I

II III IV I

II III IV I

0% -10%

-20%

200.0

(4) II III IV I

II III IV I

II III IV I*

0.0

-30% I

2012

2013

2014

2015

2016

2017

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016


Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.6 Inflasi Kelompok Sandang

Sumber: World Bank Grafik 3.7.Perubahan Harga Emas Internasional

3.2.5 Kelompok Kesehatan Tekanan inflasi kelompok kesehatan meningkat. Pada triwulan IV 2016, kelompok ini tercatat mengalami inflasi 2,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi 2,51% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi berasal dari subkelompok jasa kesehatan, jasa perawatan jasmani dan kosmetika tercatat mengalami peningkatan inflasi dari 2,25% (yoy), 5,64% (yoy), dan 2,44% (yoy) di triwulan III 2016, menjadi masing-masing 2,42% (yoy), 6,45% (yoy) dan 2,65% (yoy).

48

30% 20%


1,600.0

8

%

$/troy oz


Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.8. Inflasi Kelompok Kesehatan

2017

BAB 3INFLASI DAERAH

Lulur dan creambath menjadi penyumbang utama peningkatan inflasi di kelompok ini. Inflasi lulur dan creambath meningkat signifikan dari 2,45% (yoy) dan 3,96% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 9,92% (yoy) dan 9,85% (yoy) di triwulan IV 2016. Dilihat dari rincian per komoditas, sebanyak 12 dari 40 komoditas pada kelompok kesehatan mengalami peningkatan tekanan inflasi di triwulan IV 2016. Lima komoditas utama yang mendorong peningkatan tekanan inflasi di kelompok ini adalah lulur, creambath, make up salon, dokter spesialis, dan tarif laboratorium. Kelima komoditas ini mengalami peningkatan inflasi dari masing-masing 2,45% (yoy), 3,96% (yoy), 1,43% (yoy), 0,05% (yoy) dan 22,51% (yoy) di triwulan III 2016, menjadi masing-masing 9,92% (yoy), 9,85% (yoy), 4,96% (yoy), 3,29% (yoy) dan 24,97% (yoy) di triwulan IV 2016. Di sisi lain, dari 21 komoditas yang mengalami penurunan inflasi, 5 komoditas yang mengalami penurunan inflasi terbesar adalah check up dokter, alat kontrasepsi, tarif gunting rambut wanita, sabun wajah dan obat sakit kepala. Kelima komoditas tersebut mengalami penurunan inflasi dari 21,34% (yoy), 5,17% (yoy), 2,22% (yoy), 4,14% (yoy) dan 4,12% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 8,07% (yoy), 0,00% (yoy), 0,00% (yoy), 2,35% (yoy) dan 2,51% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara untuk 7 komoditas lainnya tidak mengalami perubahan. Di awal triwulan I 2017, inflasi kelompok kesehatan menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada seluruh kelompok kesehatan. Penurunan inflasi terbesar berasal dari tarif laboratorium dan dokter umum. Risiko yang diperkirakan dapat mendorong inflasi kelompok ini adalah subkelompok obat-obatan serta Perawatan Jasmani dan Kosmetika dimana bahan baku subkelompok obat-obatan serta Perawatan Jasmani dan Kosmetika berasal dari impor yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah.

3.2.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami peningkatan tekanan inflasi di triwulan IV 2016. Tekanan inflasi pada triwulan IV 2016 tercatat 0,83% (yoy), meningkat dari triwulan III 2016 sebesar 0,78% (yoy). Peningkatan inflasi kelompok ini didorong oleh subkelompok kursus-kursus/pelatihan, rekreasi, dan olahraga. Ketiga subkelompok tersebut tercatat mengalami peningkatan inflasi dari masing-masing 2,90% (yoy), 0,33% (yoy), dan 1,17% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi masing-masing 4,37% (yoy), 0,38% (yoy) dan 1,47% (yoy) di triwulan IV 2016. Peningkatan inflasi kelompok ini tertahan oleh penurunan inflasi di subkelompok perlengkapan/peralatan pendidikan yang menurun dari 0,25% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 0,16% (yoy) di triwulan IV 2016. Sementara subkelompok pendidikan tercatat stabil pada 0,60% (yoy).

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

Kursus bahasa asing dan pakaian olahraga pria menjadi penyumbang utama peningkatan inflasi subkelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. Inflasi sewa kursus bahasa asing dan pakaian olahraga pria meningkat signifikan dari 4,92% (yoy) dan 2,09% (yoy) menjadi 8,03% (yoy) dan 3,70% (yoy) di triwulan IV 2016. Dilihat dari rincian per komoditas, sebanyak 14 dari 44 komoditas pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2016. Lima komoditas utama yang mendorong peningkatan tekanan inflasi di kelompok ini adalah kursus bahasa asing, pakaian olahraga pria, Kertas HVS, sewa lapangan futsal, dan sepeda anak-anak. Kelima komoditas ini mengalami peningkatan inflasi dari masing-masing 4,92% (yoy), 2,09% (yoy), 1,60% (yoy), 0,98% (yoy) dan 1,48% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 8,03% (yoy), 3,70% (yoy), 1,88% (yoy), 1,18% (yoy) dan 1,65% (yoy) pada triwulan IV 2016. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi di kelompok ini tertahan oleh turunnya inflasi di 9 komoditas, dimana 5 komoditas dengan penurunan inflasi terbesar adalah modem internet, tas sekolah, pulpen, buku pelajaran SMP dan bimbingan belajar. Kelima komoditas ini mengalami penurunan inflasi dari masing-masing 0,37% (yoy), 0,97% (yoy), 0,73% (yoy), 0,18% (yoy) dan 0,14% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi -0,21%


49

BAB 3INFLASI DAERAH

(yoy), 0,68% (yoy), 0,52% (yoy), 0,00% (yoy) dan 0,02% (yoy) di triwulan IV 2016. Sementara itu, 20 komoditas lainnya tidak mengalami perubahan harga dibandingkan triwulan IV 2016. Inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga cenderung stabil di awal triwulan I 2017, namun diprediksikan sedikit meningkat di akhir triwulan. Perkiraan sedikit meningkatnya inflasi kelompok ini akibat telah dimulainya kembali aktivitas belajar-mengajar di sekolah baik tingkat SD/SMP/SMA/PT dan mendorong inflasi subkelompok pendidikan, kursus-kursus, dan perlengkapan/peralatan sekolah.

3.2.7 Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Pada triwulan IV 2016, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat deflasi. Di triwulan IV 2016, kelompok ini tercatat deflasi -0,87% (yoy) atau turun lebih dalam dari triwulan sebelumnya -0,48% (yoy). Deflasi yang lebih dalam di kelompok ini didorong oleh subkelompok transpor serta Sarana dan Penunjang Transpor,sementara untuk subkelompok Komunikasi dan Pengiriman tercatat meningkat, dan subkelompok jasa keuangan tercatat stabil. Subkelompok transpor serta Sarana dan Penunjang Transpor tercatat deflasi pada triwulan IV 2016 masing-masing sebesar -3,58% (yoy) dan -3,20% (yoy), dari sebelumnya -2,93% (yoy) dan -4,13% (yoy) pada triwulan III 2016. Sementara itu, inflasi subkelompok Komunikasi dan Pengiriman meningkat dari 5,40% (yoy) menjadi 5,71% (yoy) pada periode laporan, dan untuk subkelompok jasa keuangan cenderung stabil 1,73% (yoy). Komoditas tarif jalan tol menjadi penyumbang utama penurunan inflasi subkelompok ini. Inflasi tarif jalan tol menurun dari 10,28% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 0,00% (yoy) pada triwulan IV 2016. Penurunan tersebut diperkirakan terjadi karena sudah berlalunya dampak tarif jalan tol. Dilihat dari rincian per komoditas, sebanyak 13 dari 38 komoditas pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan tekanan inflasi di triwulan IV 2016. Lima komoditas utama yang mengalami penurunan inflasi di kelompok ini adalah tarif jalan tol, angkutan udara, kendaraan carter, perbaikan ringan kendaraan dan tarif sewa motor masing-masing dari 10,28% (yoy), 2,76% (yoy), 8,01% (yoy), 4,37% (yoy) dan 7,00% (yoy) pada periode sebelumya menjadi 0,00% (yoy), -5,51% (yoy), 0,00% (yoy), 0,49% (yoy), dan 3,38% (yoy). Di sisi lain, terdapat 9 komoditas yang mengalami peningkatan inflasi, dengan lima komoditas utama yaitu tarif pulsa ponsel, pemeliharaan, mobil, ban luar motor dan sepeda motor. Kelima komoditas tersebut mengalami peningkatan inflasi masing-masing dari 10,48% (yoy), 4,79% (yoy), 0,26% (yoy), -0,05% (yoy) dan 0,01% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 11,06% (yoy), 5,16% (yoy), 0,32% (yoy), 0,01% (yoy), dan 0,05% (yoy) di triwulan IV 2016. Sementara itu, 16 komoditas lainnya tidak mengalami perubahan harga dibandingkan periode sebelumnya. Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan masih menunjukkan inflasi di awal triwulan I 2017, dan diperkirakan meningkat hingga akhir triwulan. Peningkatan inflasi ini didorong oleh komoditas biaya perpanjangan STNK, angkutan udara, solar, tarif pulsa ponsel, dan cuci kendaraan. Penyesuaian harga BBM menjadi salah satu risiko yang terus diwaspadai karena harga minyak dunia pada tren yang meningkat hingga awal triwulan I 2017. Selain itu, penyesuaian tarif pulsa ponsel dikarenakan semua operator seluler menaikkan tarif pulsa ponsel khususnya pulsa data. Hal tersebut dikarenakan operator jasa telekomunikasi bermaksud menutup biaya investasi setelah adanya kompetisi 21 harga pada periode sebelumnya .

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.10. Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

21

Informasi anekdotal dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia.

50


BAB 3INFLASI DAERAH

3.3. Inflasi Menurut Kota IHK22 Secara spasial, penurunan inflasi Sulsel di triwulan IV 2016 disebabkan oleh penurunan tekanan inflasi di hampir seluruh kabupaten/kota IHK di Sulsel. Daerah yang mengalami penurunan inflasi pada triwulan IV 2016 yaitu di Kota Makassar, Palopo, dan Watampone masing-masing menjadi 3,18% (yoy), 2,74% (yoy) dan 1,50% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 masing-masing 3,36% (yoy), 3,07% (yoy) dan 2,02% (yoy). Meskipun inflasi di Kabupaten Bulukumba meningkat, namun berada di peringkat terendah yaitu mencapai 1,48% (yoy) di triwulan laporan. Tekanan inflasi di daerah perkotaan (Makassar, Palopo, dan Parepare) yang masih tinggi mencerminkan karakteristik daerah perkotaan yang memiliki permintaan tinggi, namun produksi relatif rendah (excess demand), khususnya untuk komoditas pangan. Kekurangan bahan pangan tersebut harus dipasok dari daerah lain yang surplus bahan pangan dengan jalur distribusi yang relatif panjang, sehingga ongkos untuk pendistribusian barang menjadi relatif mahal. Tabel 3.2. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kota I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Makassar

4.10

3.91

4.61

4.57

4.76

4.54

I*

7.41

6.24

5.46

5.38

3.57

8.51

7.34

8.61

8.95

5.18

6.38

4.63

3.36

3.18

Palopo

4.27

3.99

4.15

4.11

4.34

2.95

3.03

5.33

5.25

6.22

7.36

4.03

8.95

6.95

6.89

7.19

3.38

4.47

4.05

3.07

2.74

Parepare

2.00

2.54

3.78

3.49

2.95

4.67

4.49

7.41

6.31

5.58

5.57

3.04

9.38

6.53

6.98

7.02

1.58

3.82

3.05

1.56

2.11

Watampone

5.69

4.42

3.94

3.65

1.93

2.90

3.28

6.72

6.86

7.86

8.14

4.55

8.22

5.66

4.27

4.33

0.97

1.94

2.67

2.02

1.50

2.54

13.94

14.10

7.30

9.45

6.21

6.12

6.63

2.17

2.16

2.12

0.84

1.48

2.02

5.88

5.92

3.72

8.61

7.13

8.06

8.36

4.48

5.70

4.30

3.07

2.94

2.83

Bulukumba Sulawesi Selatan

4.06

3.85

4.48

4.40

4.61

4.36

7.24

6.22

*) Keterangan: Data hingga Januari 2017 Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tabel 3.3. Sumbangan Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota Kota

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I*

Makassar

3.42%

3.24%

3.77%

3.71%

3.88%

3.68%

6.10%

5.25%

4.27%

4.20%

2.79%

6.65%

5.73%

6.73%

6.99%

4.05%

4.98%

3.62%

2.62%

2.48%

2.30%

Palopo

0.22%

0.21%

0.25%

0.24%

0.25%

0.24%

0.40%

0.34%

0.40%

0.47%

0.26%

0.57%

0.44%

0.44%

0.46%

0.22%

0.29%

0.26%

0.20%

0.17%

0.19%

Parepare

0.22%

0.21%

0.24%

0.24%

0.24%

0.23%

0.39%

0.33%

0.39%

0.39%

0.21%

0.66%

0.46%

0.49%

0.46%

0.11%

0.27%

0.21%

0.11%

0.15%

0.13%

Watampone

0.20%

0.19%

0.22%

0.22%

0.23%

0.22%

0.36%

0.31%

0.45%

0.47%

0.26%

0.47%

0.33%

0.25%

0.25%

0.06%

0.11%

0.15%

0.12%

0.09%

0.15%

0.38%

0.39%

0.20%

0.26%

0.17%

0.17%

0.23%

0.06%

0.06%

0.06%

0.02%

0.04%

0.06%

5.88%

5.92%

3.72%

8.61%

7.13%

8.07%

8.39%

4.48%

5.70%

4.30%

3.07%

2.94%

2.83%

Bulukumba Sulawasi Selatan

4.06%

3.85%

4.48%

4.40%

4.61%

4.36%

7.24%

6.22%

*) Keterangan: Data hingga Januari 2017 Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Bulukumba berhasil mempertahankan inflasi di level rendah. Semenjak dimasukkan sebagai salah satu kota inflasi di awal tahun 2014, Bulukumba secara konsisten berhasil menurunkan tingkat inflasinya. Setelah berhasil menurunkan inflasi dari 13,94% (yoy) di awal 2014 menjadi 2,16% (yoy) di triwulan I 2016, Bulukumba kembali berhasil mempertahankan inflasi di level yang relatif rendah, yaitu 1,48% (yoy) pada akhir triwulan IV 2016. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, angka inflasi Bulukumba tersebut berada di peringkat pertama inflasi terendah di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kota Makassar masih mencatatkan inflasi tertinggi di Sulsel yaitu 3,18% (yoy). Tingginya inflasi di Kota Makassar dikarenakan untuk sebagian komoditi utamanya bahan pangan mengalami exess demand, sehingga harus dipasok dari daerah produsen di wilayah sekitar, dengan ongkos distribusinya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, untuk menjaga kelancaran pasokan barang di Kota Makassar, pentingnya kerjasama antar daerah merupakan sebuah kata kunci. Disamping itu, sinergitas dari pihak-pihak terkait sangat diperlukan, karena upaya pengendalian inflasi ini sejatinya tidak hanya terkait dengan permasalahan ketersediaan pasokan barang, akan tetapi juga terkait dengan struktur pasar yang tidak bisa bekerja sempurna sehingga berdampak pada rendahnya aksesibilitas masyarakat kalangan tertentu terhadap suatu barang yang dibutuhkan. Selain itu keberhasilan pengendalian inflasi di Kota Makassar juga ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam berkonsumsi.

22

Mulai Januari 2014, inflasi Sulsel dihitung dari agregasi lima kota/kabupaten, yaitu Makassar, Palopo, Parepare, Watampone (Bone), dan Bulukumba. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

51

BAB 3INFLASI DAERAH

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.11. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota

Secara umum di hampir seluruh kabupaten/kota pemantauan harga, penurunan tekanan harga disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dan gula pasir. Di empat kabupaten/kota, yaitu Makassar, Parepare, dan Palopo, komoditas 23 emas perhiasan termasuk ke dalam komoditas utama deflasi , yang dalam hal ini juga menjadi penahan inflasi di Sulsel. Penurunan harga komoditas emas perhiasan disebabkan oleh penurunan harga emas perhiasan di triwulan laporan. Harga emas dunia pada triwulan IV 2016 sebesar USD 1.192/troy oz atau tumbuh melambat 8,58% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar USD 1.220/troy oz. Di sisi lain, Ikan Cakalang termasuk ke dalam komoditas utama inflasi di Kota Makasar, Parepare, dan Palopo, sehingga komoditas ini juga menjadi penyumbang utama inflasi di Sulsel. Intensitas curah hujan yang meningkat disertai dengan meningkatnya gelombang laut mengganggu nelayan untuk pergi melaut sehingga pasokan ikan segar diperkirakan terbatas. No 1 2 3 4 5

Tabel 3.4. Lima Komoditas Utama Penyumbang Andil Inflasi Per Kab/Kota IHK di Sulsel Parepare Watampone Bulukumba Palopo

Makassar Layang/Benggol Cabai Rawit Tarip Listrik Cakalang/Sisik Rokok Kretek Filter

Beras Cakalang/Sisik Rokok Kretek Filter Tomat Buah Sawi Hijau

Tarip Pulsa Ponsel Tomat Sayur Rokok Kretek Filter Rokok Kretek Udang Basah

Bandeng/Bolu Beras Telur Ayam Ras Minyak Goreng Mobil

Sulsel

Cakalang/Sisik Tomat Sayur Selar/Tude Angkutan Antar Kota Tarip Pulsa Ponsel

Layang/Benggol Cabai Rawit Cakalang/Sisik Tarip Listrik Rokok Kretek Filter

Sumber: Badan Pusat Statistik No 1 2 3 4 5

Tabel 3.5. Lima Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Per Kab/Kota IHK di Sulsel Watampone Bulukumba Palopo

Makassar Emas Perhiasan Wortel Gula Pasir Tomat Sayur Kentang

Parepare Kacang Panjang Ayam Hidup Emas Perhiasan Bawang Merah Mie Kering Instant

Layang/Benggol Telur Ayam Ras Gula Pasir Bandeng/Bolu Pisang

Kacang Panjang Bayam Kangkung Udang Basah Bawang Merah

Sulsel

Bandeng/Bolu Tomat Buah Emas Perhiasan Gula Pasir Telur Itik

Emas Perhiasan Gula Pasir Wortel Kentang Kacang Panjang

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.4. Disagregasi Inflasi24 Penurunan inflasi Sulsel di akhir triwulan IV 2016 terutama bersumber dari penurunan tekanan inflasi di kelompok core dan volatile food. Kelompok core dan volatile food tercatat mengalami penurunan tekanan inflasi masing-masing dari 3,24% (yoy) dan 6,55% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 2,97% (yoy) dan 6,41% (yoy) di akhir triwulan IV 2016. Sementara itu, kelompok inflasi administered price tercatat meningkat meski masih dalam kondisi deflasi -1,35% (yoy) di triwulan IV 2016 naik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat -1,72% (yoy).

Inflasi IHK 20

Administered Price

Core

Volatile Food

%, yoy

2,94

15

6,41

10

5

2,97

0

-1,35

-5 II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I* 2012

2013

2014

2015

2016

2017


Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.12. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Disagregasi

23

Menggunakan modus: nilai yang sering muncul dalam kelompok data Analisis disagregasi membagi inflasi menjadi inflasi inti (core inflation) dan inflasi noninti (volatile food dan administered prices). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

24

52


BAB 3INFLASI DAERAH

Tekanan inflasi pada kelompok inti (core) pada triwulan IV 2016 menurun cukup signifikan. Secara umum, penurunan inflasi di kelompok ini masih berasal dari subkelompok makanan jadi dan sandang akibat pola konsumsi masyarakat yang terjaga pada triwulan laporan. Komoditas emas perhiasan dan gula pasir yang juga turun menahan inflasi kelompok inti. Penurunan harga komoditas emas perhiasan disebabkan oleh penurunan harga emas perhiasan di triwulan IV 2016. Pada kelompok volatile food, konsumsi masyarkat yang terjaga menahan inflasi di triwulan IV 2016. Terjaganya konsumsi masyarakat di tengah aktivitas hari raya natal menahan inflasi periode ini. Komoditas yang mengalami penurunan inflasi yaitu wortel, tomat buah, tomat sayur, daun bawang dan kentang. Sementara itu, komoditas cabe merah, cabe rawit, ikan tongkol, ikan mujair dan ikan katamba menahan inflasi volatile food untuk turun lebih dalam. Kenaikan harga cabe merah dan cabe rawit diperkirakan terjadi akibat meningkatnya intensitas curah hujan yang meningkat dari menengah (50-150 mm) menjadi tinggi (300-400 mm). Selain itu, kenaikan harga ikan segar (ikan tongkol, ikan mujair dan ikan katamba) diperkirakan terjadi akibat tingginya tingginya gelombang laut hingga mencapai 1,5 meter memengaruhi nelayan untuk tidak pergi melaut. Hal tersebut mengganggu pasokan ikan segar di saat aktivitas akhir tahun dan perayaan hari raya natal. Meningkatnya kelompok administered price didorong oleh kenaikan tarif listrik. Kebijakan pemerintah dalam penyesuaian tarif listrik tiap bulan mendorong inflasi kelompok ini. Penyesuaian tarif listrik sesuai dengan perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika, harga minyak dan inflasi bulanan. Selain itu, kenaikan harga rokok kretek filter dan rokok kretek disebabkan oleh peningkatan tarif cukai rokok. Minyak Mentah 120.0

$/bbl

%, yoy


80% 60%

100.0

40%

80.0

20%

60.0 0% 40.0

-20%

20.0

-40%

0.0

-60% I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Sumber: Pertamina Grafik 3.13 Perkembangan Harga BBM Jenis Premium dan Solar

Sumber: World Bank Grafik 3.14. Harga Minyak Mentah Global

Pada awal triwulan I 2017, tekanan inflasi diperkirakan dalam tren meningkat. Berdasarkan hasil Survei Konsumen yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bahwa indeks harga 3 bulan yang akan datang mengalami peningkatan dari 170 di triwulan IV 2016 menjadi 173,7 di triwulan I 2017. Peningkatan tersebut diperkirakan berasal dari inflasi administered price seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengalihan subsidi listrik pada daya 900 VA di bulan 1 25 Januari, 1 Maret, 1 Mei dan 1 Juli 2017 . Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bahwa terdapat kenaikan tarif dan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) yang efektif naik per tanggal 6 Januari 2017. Memperhatikan perkembangan harga hingga bulan Januari 2017, laju inflasi Sulsel pada triwulan I 2017 diperkirakan akan meningkat, dan berada pada kisaran 3,60%-4,00% (yoy). Faktor penahan inflasi di triwulan I 2017 diperkirakan berasal dari volatile food. Penurunan tekanan inflasi dikarenakan pada periode ini terdapat panen di bulan Februari-Maret 2017, serta telah berakhirnya fenomena La Nina sehingga diperkirakan pengaturan waktu tanam/panen kembali pada pola normalnya. Inflasi volatile food diperkirakan menurun dari 6,41% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 2,96% (yoy) pada triwulan I 2017. Sementara itu, inflasi kelompok inti diperkirakan relatif terjaga pada tingkat yang aman.

25

Sesuai dengan Siaran Pers yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Pada tanggal 1 Januari 2017 Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

53

BAB 3INFLASI DAERAH

3.5.

Koordinasi Pengendalian Inflasi

TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif dalam rangka pengendalian inflasi di Sulsel. Sampai dengan Desember 2016, terdapat beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk penguatan kerjasama dan koordinasi di TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Tabel 3.6). Tabel 3.6.Kegiatan TPID Hingga November 2016 NO

TPID

KEGIATAN / TEMPAT

TANGGAL

KETERANGAN

1

Provinsi Sulsel dan Zona Palopo

Kantor Walikota Palopo

25-Okt-16

HLM TPID Zona Palopo

2

Provinsi Sulsel dan Zona Parepare

07-Nop-16

HLM TPID Zona Parepare

3

Provinsi Sulsel dan Zona Bone

Kantor Walikota Parepare Rumah Jabatan Bupati Bone

10-Nop-16

HLM TPID Zona Bone

4

Provinsi Sulsel dan Zona Bulukumba

Ruang Rapat Bappeda Kab. Bone

16-Nop-16

HLM TPID Zona Bulukumba

5

Provinsi Sulawesi Selatan

Rujab Gubernur Sulsel, Makassar

5-Dec-16

HLM TPID Provinsi dan Kab/Kota se- Sulsel

6


Pasar Pabaeng-baeng

11-Jan-17

Sidak Harga Cabai di Pasar Pabaeng-Baeng

7


Disperindag Provinsi Sulsel

11-Jan-17

Undangan Rapat terkait kenaikan harga Cabai

8


Kantor Perwakilan BI Prov. Sulsel

16-Jan-17

Rapat Teknis TPID

Pencapaian inflasi 2016 yang rendah didukung dengan aktifnya kegiatan pengendalian inflasi di akhir tahun 2016. Bank Indonesia bersama dengan TPID dan stakeholders terkait secara intensif telah melakukan koordinasi dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID di Zona Palopo (25 Oktober 2016), HLM TPID Zona Parepare (7 November 2016), HLM TPID Zona Bone (10 November 2016), dan HLM TPID Zona Bulukumba (16 November 2016). Pada Januari 2017, telah diselenggarakan rapat teknis, High Level Meeting dan kegiatan lain dalam rangka menjaga tekanan inflasi agar tetap rendah. Pada tanggal 13 Januari 2016, TPID Sulsel bertemu dengan Dewan Pembina dalam hal ini Wakil Gubernur Sulsel untuk melaporkan kinerja TPID 2015 dan rencana kerja 2016. Persiapan high level meeting (HLM) TPID juga telah dilaksanakan pada awal 2016 (18 Januari 2016), dengan agenda mendengarkan arahan Pengarah TPID Sulsel (Gubernur Sulsel). Sementara pembahasan konsep roadmap TPID Sulsel dan integrasi Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAP) dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), telah dilakukan pada 3 Maret 2016 dan 13 Maret 2016. Pada tanggal 20 April 2016, TPID Provinsi Sulsel mengadakan rapat teknis dalam rangka persiapan high level meeting membahas upaya pengendalian inflasi sehubungan dengan datangnya Ramadhan dan Idul Fitri. Ke depan, Bank Indonesia dan Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dan penguatan ketahanan pangan. Kegiatan penguatan koordinasi di level Provinsi maupun Kab/Kota terutama ditekankan untuk mengendalikan inflasi Volatile Food dan dampak lanjutan (second round effect) dari kenaikan harga yang dikendalikan Pemerintah (administered price). Selanjutnya, koordinasi juga memanfaatkan teknologi informasi, yang ditekankan pada kegiatan pemantauan harga/pasokan sebagai early warning system, serta melakukan pendampingan dalam penyusunan Roadmap Pengendalian inflasi di level zona sebagai panduan pengendalian inflasi di tingkat Kab/Kota. Sementara itu, dalam hal penguatan ketahanan pangan, Bank Indonesia dan TPID akan mendorong perluasan gerakan tanaman pangan (seperti cabai) di pekarangan dan lorong, maupun pemanfaatan areal/lahan kosong di lingkungan perumahan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun peningkatan pendapatan.

54


BAB 3INFLASI DAERAH

Boks 3.A.

Pengujian Tingkat Persistensi Inflasi Komoditas Utama Inflasi di Sulsel

Selain sudut pandang magnitude (besaran inflasi) dan fluktuasinya, tantangan pengendalian inflasi juga perlu memperhatikan tingkat persistensi inflasi komoditas utama. Dalam kondisi yang normal (pasar persaingan sempurna), pada waktu tertentu harga akan kembali (setelah harga naik atau harga turun) ke tren harga jangka panjangnya, yang secara terminologi statistik disebut sebagai tingkat persistensi. Persistensi inflasi merupakan kecenderungan inflasi untuk konvergen menuju keseimbangan jangka panjang secara perlahan setelah terjadinya suatu shock yang telah membawa inflasi menjauhi keseimbangan jangka panjangnya. Model-model utama tentang persistensi inflasi umumnya mencacu kepada persamaan new keynesian phillips curve: ( dimana inflasi ( ) dipengaruhi oleh inflasi sebelumnya( unsur eksogen ( ).

) ̂

), ekspektasi inflasi ke depan ( (

)), output gap ( ̂ ), dan

Pada pasar yang cenderung tidak sempurna, derajat persistensi inflasi cenderung tinggi. Perusahaan/produsen pada pasar persaingan tidak sempurna cenderung untuk sering melakukan penyesuaian harga untuk menjaga tingkat keuntungan (Leith dan Mulley, 2003). Skala perusahaan pada kondisi ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan relatif besar yang memiliki market power relatif besar pula. Sebaliknya perusahaan/produsen berskala kecil umumnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penyesuaian harga. Disamping market power mereka yang rendah, juga akibat ketidakmampuan mereka untuk memproyeksikan harga ke depan (Galí and Gertler, 1999, dan Altissimo et al., 2006). Pada analisa kali ini, uji persistensi dilakukan pada 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi dalam 5 tahun terakhir (2012-2016). Dari hasil perhitungan diketahui bahwa 6 dari 10 komoditas utama penyumbang inflasi Sulsel memiliki tingkat persistensi inflasi yang tinggi/highly persistent (>0,8). Tingkat persistensi tertinggi terjadi pada komoditas beras dengan angka persistensi 0,97 dan half-life 22,50, yang artinya inflasi komoditas beras sangat persisten dan waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke keseimbangan jangka panjangnya, harga beras membutuhkan waktu 22,5 bulan. 5 komoditas berikutnya dengan persistensi tinggi (>0,8) adalah daging sapi, ikan layang,pisang, ikan teri, dan bawang merah. Selain itu, terdapat satu komoditas lain yang perlu mendapatkan prioritas dalam pengendalian inflasi di Sulsel pada tahun 2017 yaitu ikan bandeng, dimana tingkat persistensinya tidak tinggi (<0,8), namun komoditas ini memberikan andil inflasi kedua terbesar sepanjang tahun 2012-2016. Tabel 3.A.1. Hasil Uji Persistensi Pada 10 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi di Sulsel No

Komoditas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beras Daging Sapi Layang Pisang Teri Bawang Merah Cabai Merah Cakalang Bandeng Daging Ayam Ras

2012-2016 Total Andil Frekuensi 1.68% 43 0.34% 45 0.44% 36 0.19% 38 0.25% 33 0.34% 32 0.33% 31 0.38% 36 0.81% 35 0.28% 34

Hasil Uji Persistensi Persistensi 0.97 0.91 0.84 0.82 0.81 0.80 0.76 0.76 0.69 0.68

Half Life 22.50 7.15 3.89 3.60 3.26 3.14 2.57 2.55 1.84 1.81

Keterangan : Frekuensi = berapa kali komoditas tsb menjadi penyumbang andil inflasi terbesar (top 5 atau top 10) dalam periode analisis

Tantangan pengendalian inflasi ke depan dihadapkan kepada pemecahan penyebab persistensi inflasi beberapa komoditas utama tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penyebab persistensi inflasi pada 4 komoditas utama penyumbang inflasi di Sulsel pada tahun 2016 (bawang merah, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras), dihasilkan beberapa hal yang diindikasikan sebagai penyebab persistensi inflasi di Sulsel, yaitu: 1.

Rantai perdagangan yang panjang dan tidak efektif. Dari hasil survei diketahui bahwa untuk sampai ke tingkat konsumen, keempat komoditas ini setidaknya harus melewati 7 mata rantai, mulai dari: (1) petani, (2) pengepul, (3) supplier utama, (4) distributor utama, (5) pedagang besar, (6) pedagang grosir, (7) pedagang eceran hingga


55

BAB 3INFLASI DAERAH

konsumen akhir. Kondisi ini diperburuk dengan adanya praktik jual-beli antar pelaku dalam satu mata rantai (misal: distributor menjual barangnya ke distributor lainnya) yang mengakibatkan rantai perdagangan menjadi semakin panjang 26 2. Pola pembentukan harga yang dominan mengikuti harga tertinggi dan harga pesaing. Dari hasil survei diketahui bahwa dalam menentukan harga, para pedagang di mata rantai perdagangan di empat komoditas mengikuti harga pesaing atau mengikuti harga pasar tertinggi. Hal ini mengakibatkan lambatnya penurunan harga bahkan saat pasokan berangsur normal. Selain itu, sumber informasi kenaikan harga yang lebih banyak berasal dari sesama pedagang dan pemasok mengakibatkan makin persistennya tingkat inflasi komoditas tersebut. 3. Pengambilan margin yang tinggi di tiap mata rantai perdagangan. a) Pada komoditas bawang merah, rata-rata peningkatan harga dari tingkat petani hingga di tangan konsumen mencapai 109,93%. Pengambilan margin terbesar terjadi pada kondisi musiman (hari raya) dengan margin mencapai 113,98%, sementara paling rendah justru pada saat kondisi pasokan sedikit (paceklik) dengan margin 103,87%. Berdasarkan tingkatan, rata-rata pedagang di tiap tingkatan mengambil margin sebesar 13,21%. Rata-rata margin terbesar diambil oleh distributor utama yang mencapai 15,83%, sementara rata-rata margin terendah diambil oleh pedagang besar yaitu 10,16%. b) Pada komoditas cabai rawit, rata-rata peningkatan harga dari tingkat petani hingga di tangan konsumen mencapai 177,24%. Pengambilan margin terbesar terjadi pada kondisi pasokan banyak (panen) dengan margin mencapai 345,78% sementara paling rendah justru pada saat kondisi pasokan sedikit (paceklik) dengan margin 103,49%. Berdasarkan tingkatan, rata-rata pedagang di tiap tingkatan mengambil margin sebesar 17,92%. Rata-rata margin terbesar terbesar diambil oleh distributor utama yang mencapai 22,73%, sementara rata-rata margin terendah diambil oleh pedagang eceran yang mencapai 11,76%. c) Pada komoditas cabai merah, rata-rata peningkatan harga dari tingkat petani hingga di tangan konsumen mencapai 44,04%. Pengambilan margin terbesar terjadi pada kondisi pasokan sedikit (paceklik) dengan margin mencapai 46,08%, sementara paling rendah saat kondisi normal dengan margin 42,00%. Berdasarkan tingkatan, rata-rata pedagang di tiap tingkatan mengambil margin sebesar 6,29%. Rata-rata margin terbesar terbesar diambil oleh pedagang besar yang mencapai 22,73% sementara rata-rata margin terendah diambil oleh pedagang grosir yang mencapai 5,07%. d) Pada komoditas daging ayam ras, rata-rata peningkatan harga dari tingkat petani hingga di tangan konsumen mencapai 221,75%. Pengambilan margin terbesar terjadi pada saat kondisi musiman (hari raya) dengan margin mencapai 264,67% sementara paling rendah saat kondisi pasokan banyak dengan margin 114,87%. Berdasarkan tingkatan, rata-rata pedagang di tiap tingkatan mengambil margin sebesar 21,88%. Rata-rata margin terbesar diambil oleh distributor utama yang mencapai 39,67% sementara rata-rata margin terendah diambil oleh pedagang eceran yang mencapai 13,06%. 4. Pedagang cenderung lebih cepat menaikkan harga, sebaliknya cenderung lambat untuk menurunkan harga. Dari hasil survei yang sama diketahui bahwa pedagang lebih responsif ketika menaikkan harga dibandingkan saat menurunkan harga. a) Hampir seluruh pedagang di rantai perdagangan bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras mengatakan bahwa keputusan menaikkan harga dilakukan saat itu juga ketika terjadi kenaikan biaya produksi, baik di tingkat produsen maupun konsumen. b) Namun, pada saat terjadi penurunan biaya produksi, jumlah pedagang yang menjawab akan langsung menurunkan harga saat itu juga menurun tajam. Sebagian pedagang ada yang mengatakan baru akan menurunkan harga pada 2-3 hari kemudian, 4-6 hari kemudian, bahkan ada yang menjawab baru akan menurunkan harga pada 1-4 minggu kemudian. c) Kejadian ini juga terjadi pada saat adanya shock pasokan, dimana ketika pasokan berkurang maka pedagang di rantai perdagangan keempat komoditas tersebut (bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras) lebih cepat menaikkan harga (mayoritas menaikkan harga saat itu juga). Sementara itu, pada saat pasokan kembali normal (meningkat), beberapa pedagang tidak menurunkan harga sebesar kenaikan sebelumnya.

26

Jumlah responden 100 orang yang terdiri dari petani, pengepul, supplier utama, distributor utama, pedagang besar, pedagang grosir, pedagang eceran, untuk komoditas bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

56


BAB 3INFLASI DAERAH

5.

6.

7.

Masih tingginya kendala dalam proses distribusi. Dari hasil survei yang sama diketahui bahwa pedagang di keempat komoditas masih merasakan banyak kendala dalam proses distribusi barang. a) Pada rantai perdagangan komoditas bawang merah, kendala utama adalah tingginya biaya angkut, terbatasnya jumlah angkutan, faktor keamanan dan masih adanya praktik pungli. b) Pada rantai perdagangan komoditas cabai rawit, permasalahan utama adalah masalah keamanan, kendala cuaca, keterbatasan moda, dan kendala infrastruktur. c) Pada rantai perdagangan komoditas cabai merah, permasalahan utama adalah kendala cuaca dan keterbatasan jumlah angkutan (armada). d) Pada rantai perdagangan komoditas daging ayam ras, permasalahan utama adalah banyaknya biaya pungutan tidak resmi dan biaya angkutan yang tinggi. Indikasi praktik oligopoli di beberapa tingkatan rantai perdagangan. Dari hasil survei diketahui bahwa ada indikasi terjadinya praktik ologopoli di beberapa tingkatan rantai perdagangan, sehingga mempengaruhi tingkat pasokan dan harga komoditas di Sulsel. a) Pada rantai perdagangan bawang merah, indikasi praktik oligopoli terjadi di tingkat pengepul, distributor utama, dan pedagang besar. b) Pada mata rantai perdagangan cabai rawit, indikasi praktik oligopoli terjadi di tingkat supplier utama, distributor utama, pedagang grosir, dan pedagang eceran. c) Pada mata rantai perdagangan cabai merah, indikasi praktik oligopoli terjadi di tingkat distributor utama dan pedagang besar. d) Pada mata rantai perdagangan daging ayam ras, indikasi praktik oligopoli terjadi di tingkat pengepul, supplier utama, dan distributor utama. Jauhnya jarak antara sentra produksi dan daerah konsumen. Dari hasil survei diketahui juga bahwa salah satu penyebab tingginya tingkat persistensi inflasi di Sulsel adalah jauhnya jarak antra sentra produksi dengan daerah konsumen, khususnya daerah yang menjadi sampel perhitungan inflasi. Pada komoditas bawang merah, sentra produksi berada di Kab. Enrekang, sementara daerah konsumen utama (kota inflasi) berada di kota Makassar dengan jarak ±275 km. Ditambah kondisi geografis yang merupakan daerah pegunungan, proses distribusi menjadi lebih berat di wilayah Sulsel. Kondisi yang lebih baik terjadi di komoditas cabai rawit dan cabai merah, dimana sentra komoditas cabai relatif lebih banyak meskipun lebih terpusat di Sulsel bagian Selatan.


57

BAB 3INFLASI DAERAH


58


4. Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Bab 4 Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas keuangan daerah Sulsel tetap terjaga baik pada triwulan IV 2016. Dari sisi sektor rumah tangga, ketahanan keuangan masih kuat. Hal ini tercermin dari kinerja konsumsi masyarakat yang masih baik, dengan porsi pinjaman perbankan yang normal, dan rasio tabungan yang kuat. Namun demikian, perlu diwaspadai perlambatan di DPK dan kredit, serta pangsa pengeluaran Rumah Tangga untuk Tabungan yang cenderung menurun. Sementara dari sisi korporasi, selain masih terpengaruh kondisi ekonomi global kinerja korporasi utama di triwulan laporan juga terkena imbas perlambatan ekonomi di tingkat domestik. Namun pelemahan di sektor korporasi terkompensasi kuatnya permintaan sektor rumah tangga, sehingga stabilitas keuangan daerah Sulsel tetap terjaga. Kinerja perbankan secara umum tercatat masih baik. Meskipun terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan kredit, namun kinerja intermediasi masih sangat baik dengan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi di triwulan IV 2016. Yang lebih utama, peningkatan kinerja intermediasi ini diimbangi dengan perbaikan kualitas kredit. Penyaluran kredit ke sektor UMKM juga terus tumbuh, sehingga pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tetap terjaga di atas 30%.


59

BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.1. Stabilitas Keuangan Daerah 4.1.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga27 4.1.1.1

Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2016, sumber kerentanan sektor rumah tangga yang utama adalah adanya penurunan daya beli yang berakibat pada menurunnya kinerja sektor rumah tangga. Peningkatan kinerja ekonomi di triwulan IV 2016 (7,41%) tidak searah dengan kinerja sektor rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh melambat dari 5,73% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 5,29% (yoy) di triwulan IV 2016. Perlambatan konsumsi rumah tangga terpantau hanya terjadi di penghujung tahun 2016. Penurunan kinerja sektor rumah tangga ini juga tercermin dari menurunnya optimisme konsumen sebagaimana Survei Konsumen Bank Indonesia. Stabilitas keuangan daerah Sulsel tetap terjaga baik pada triwulan IV 2016. Dari sisi sektor rumah tangga, ketahanan keuangan masih kuat. Hal ini tercermin dari kinerja konsumsi masyarakat yang masih baik, dengan porsi pinjaman perbankan yang normal, dan rasio tabungan yang kuat. Namun demikian, perlu diwaspadai perlambatan di DPK dan kredit, serta pangsa pengeluaran Rumah Tangga untuk Tabungan yang cenderung menurun. Sementara dari sisi korporasi, selain masih terpengaruh kondisi ekonomi global kinerja korporasi utama di triwulan laporan juga terkena imbas perlambatan ekonomi di tingkat domestik. Namun pelemahan di sektor korporasi terkompensasi kuatnya permintaan sektor rumah tangga, sehingga stabilitas keuangan daerah Sulsel tetap terjaga. Kinerja perbankan secara umum tercatat masih baik. Meskipun terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan kredit, namun kinerja intermediasi masih sangat baik dengan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi di triwulan IV 2016. Yang lebih utama, peningkatan kinerja intermediasi ini diimbangi dengan perbaikan kualitas kredit. Penyaluran kredit untuk UMKM mengalami peningkatan dengan pangsa yang tetap terjaga. Penyaluran kredit ke UMKM meningkat 8,46% (yoy), sementara dari sisi pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tetap terjaga di atas 30%. Risiko kredit kepada UMKM juga masih dalam batas aman (<5%). Indeks 150 140

Pesimis

Optimis

130

121

120

113 104

110 100 90 80 I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

III

IV

2016

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Sumber: BPS Prov. Sulsel Grafik 4.1. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Sulsel

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sulsel, diolah Grafik 4.2. Indeks Keyakinan Konsumen Rumah Tangga Sulsel

Secara lebih rinci, penurunan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terjadi hampir di semua indikator utama. Tiga indikator utama yaitu (1) penghasilan, (2) ketersediaan tenaga kerja, maupun (3) ketepatan waktu pembelian barang tahan lama menunjukan penurunan signifikan di triwulan IV 2016. Meskipun mengalami penurunan, bila dilihat dari level indeks, konsumen masih optimis (indeks >100) terhadap tingkat penghasilan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Di sisi lain, konsumen menilai masih pesimis terhadap ketersediaan lapangan kerja di periode laporan.

27

Di dalam sistem keuangan, Rumah Tangga memiliki dua fungsi yaitu sebagai penyedia dana dan penerima dana dari institusi keuangan. Kondisi keuangan Rumah Tangga berfluktuatif sepanjang waktu dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah tingkat pengangguran, tingkat konsumsi, dan kondisi pembiayaan/kredit yang dilakukan oleh Rumah Tangga.

60


BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM Indeks 180 Ratarata 160

Optimis

140 120

117 110

Pesimis

100 86

80

60 I

II

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

Penghasilan saat ini Ketersediaan lapangan kerja Ketepatan waktu pembelian barang tahan lama

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sulsel, diolah Grafik 4.3. Persepsi RT Sulsel Terhadap Ekonomi Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu

Penurunan kinerja rumah tangga mempengaruhi tingkat inflasi di periode laporan. Di luar upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan di sepanjang triwulan IV 2016, menurunnya inflasi di triwulan laporan juga tidak lepas dari adanya penurunan daya beli konsumen rumah tangga. Hasil survei konsumen menunjukan ekspektasi harga oleh rumah tangga bergerak searah dengan realisasi inflasi.

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sulsel, diolah Grafik 4.4. Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Yang Akan Datang

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sulsel, diolah Grafik 4.5. Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi

Namun, Sektor rumah tangga masih optimis akan terjadi perbaikan kinerja ekonomi ke depan. Hal ini telihat dari beberapa indikator utama pada survei konsumen yang menunjukan peningkatan optimisme untuk 6 bulan yang akan datang, baik kondisi penghasilan saat ini maupun ketersediaan lapangan kerja. Sektor rumah tangga juga memiliki optimisme yang sangat tinggi terhadap peningkatan kegiatan usahanya di masa yang akan datang (grafik 4.6). Indeks 180 Ratarata 160

Optimis

140

136 128

120

Pesimis

100

99

80 60 I

II

III IV

2013 Ekspektasi Penghasilan

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I

II

III IV

2016

Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja

Ekspektasi Kegiatan Usaha*

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sulsel, diolah Grafik 4.6. Persepsi RT Sulsel Terhadap Ekonomi 6 Bulan Mendatang

4.1.1.2

Kinerja Keuangan Sektor Rumah Tangga

Porsi keuangan rumah tangga yang dialokasikan untuk tabungan sedikit menurun di triwulan IV 2016. Alokasi keuangan yang dialokasikan untuk tabungan menurun dari 20,68% di triwulan III 2016 menjadi 19,96% di triwulan IV 2016. Alokasi untuk cicilan pinjaman juga mengalami penurunan dari 16,96% menjadi 13,26%. Di sisi lain, alokasi untuk konsumsi


61


mengalami peningkatan dari 62,37% di triwulan III 2016 menjadi 66,78% di triwulan IV 2016. Kondisi diatas mengkonfirmasi isu penurunan kinerja sektor rumah tangga di periode laporan. Dengan asumsi tingkat pendapatan yang relatif tidak berubah, ada indikasi sebagian sektor rumah mengorbankan porsi tabungannya untuk keperluan konsumsi.

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sulsel, diolah Grafik 4.7. Komposisi Pengeluaran RT Sulawesi Selatan

Di tengah menurunnya daya beli masyarakat, beberapa kelompok rumah tangga juga mengalami kondisi keuangan yang cukup rentan. Hal ini didasarkan pada alokasi pendapatan untuk cicilan pinjaman yang melebihi alokasi pendapatan untuk tabungan. Hal ini terjadi pada kelompok rumah tangga dengan golongan pendapatan >Rp5 Juta. Rasio pendapatan untuk cicilan di kelompok rumah tangga ini mencapai 16,94% lebih besar dari rasio pendapatan untuk tabungan yang mencapai 16,00%. Dalam jangka waktu panjang, kondisi ini berpotensi akan berdampak negative karena ketahanan finansial kelompok tersebut akan terus menurun. Idealnya, rasio pendapatan yang digunakan untuk tabungan lebih besar dibandingkan dengan untuk cicilan sehingga kelompok rumah tangga tersebut memiliki ruang finansial yang cukup untuk kebutuhan lainnya. Tabel 4.1. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Pendapatan di Triwulan IV 2016

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Sulsel, diolah

Tabel 4.2. Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan Berdasarkan Pendapatan di Triwulan IV 2016

Tabel 4.3. Perubahan Rasio Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan Berdasarkan Pendapatan di Triwulan IV 2016

*) Perubahan Triwulan IV 2016 Terhadap Triwulan III 2016



Namun, kondisi saat ini relatif masih aman mengingat potensi risiko kredit dari sektor rumah tangga di Sulsel masih 28 tergolong rendah . Hal ini tercermin dari jumlah rumah tangga yang memiliki debt service ratio (DSR) lebih dari 30% hanya 2,17% jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 10,83% (Tabel 4.2). Penurunan DSR ini memiliki dua arti, pertama terjadi perbaikan kualitas keuangan sektor rumah tangga secara umum namun di sisi lain penurunan DSR menunjukan penurunan konsumsi masyarakat. Banyak motif yang bisa mendorong perubahan prilaku, seperti penurunan daya beli masyarakat. Namun dilihar dari beberapa indikator yang sebelumnya di jelaskan, penurunan DSR kali ini lebih cenderung akibat dari penurunan daya beli masyarakat.

28

Institusi keuangan menilai DSR>30% memiliki risiko yang tinggi dan dapat menjadi penyebab peningkatan Non Performing Loan (NPL)

62



Di sisi lain, risiko terbatasnya likuiditas atau sumber dana di sektor rumah tangga mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari jumlah rumah tangga yang memiliki porsi tabungan 0% meningkat dari 13,67% di triwulan III 2016 menjadi 19,67% di triwulan IV 2016 (Tabel 4.4). Hal ini semakin memperkuat dugaan terjadinya penurunan daya beli di sebagian kelompok rumah tangga yang mengakibatkan penggunaan dana pada tabungan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Bila dilihat per kelompok pendapatan, peningkatan ketidakmampuan menabung terjadi di seluruh kelompok pendapatan, dengan peningkatan tertinggi terjadi di kelompok pendapatan >Rp5,0 juta (51,67%; qtq) di ikuti kelompok pendapatan Rp2,1-3,0 juta (45,08%; qtq), Rp3,1-4,0 juta (41,36%; qtq), Rp1,0-2,0 juta (41,27%; qtq), dan Rp4,15,0 juta (40,00%; qtq). Tabel 4.4. Dana Rumah Tangga Untuk Menabung Berdasarkan Pendapatan di Triwulan IV 2016

Tabel 4.5. Perubahan Rasio Dana Rumah Tangga Untuk Menabung Berdasarkan Pendapatan di Triwulan IV 2016

*) Perubahan Triwulan IV 2016 Terhadap Triwulan III 2016


4.1.1.3


Eksposur Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

4.1.1.3.1. Dana Pihak Ketiga Perbankan dari Sektor Rumah Tangga Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan masih didominasi oleh sektor rumah tangga. Hal ini terlihat dari pangsa DPK yang berasal dari dana Perseorangan di triwulan IV 2016 mencapai 80,62%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 78,91% (Grafik 4.8). DPK Perseorangan di triwulan IV 2016 tercatat tumbuh 6,75% (yoy) tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,67% (yoy). Kondisi lebih buruk terjadi di DPK bukan perseorangan yang justru mengalami konstraksi -1,75% (yoy) (Grafik 4.9). Perlambatan ini searah dengan perlambatan pertumbuhan DPK Sulsel secara keseluruhan di triwulan IV 2016. 60%

yoy

50% 40% 30% 20% 10%

6.75% 4.99%

0%

-1.75%

-10% I

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diola h

Grafik 4.8. Komposisi DPK Sulsel

II

III

IV

I

II

III

2014

2015

TOTAL

Perseorangan

IV

I

II

III

IV

2016 Bukan Perseorangan

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diolah

Grafik 4.9. Pertumbuhan DPK Perseorangan

Preferensi sektor rumah tangga dalam menempatkan dana di perbankan umumnya masih dalam bentuk tabungan. Hal ini terlihat dari pangsa tabungan terhadap total DPK yang mencapai 63,35% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 62,59%. Giro perseorangan juga tercatat mengalami peningkatan pangsa dari 3,23% di triuwulan III 2016 menjadi 3,69% di periode laporan. Di sisi lain, terjadi penurunan pangsa di Deposito perseorangan dari 34,18% di triwulan III 2016 menjadi 30,96% di triwulan laporan. Data tersebut menggambarkan bahwa DPK Perbankan di sektor rumah tangga di Sulsel umumnya didominasi oleh dana jangka pendek. Dengan struktur dana yang demikian, maka sebagian besar kredit yang disalurkan perbankan juga lebih banyak berjangka pendek, berupa kredit konsumsi dan modal kerja. Dari sisi pertumbuhan, semua jenis penempatan dana mengalami penurunan pertumbuhan. Tabungan dan Deposito tercatat mengalami penurunan pertumbuhan dari masing-masing 11,21% (yoy) dan 22,16% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi masing-masing 6,14% (yoy) dan 11,17% (yoy) di periode laporan. Di sisi lain, Giro masih mengalami kontraksi 16,47% (yoy) di tiwulan IV 2016, namun dengan level yang lebih rendah.


63

BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 100%

Pangsa 100%

yoy 9%

yoy

8%

80%

90% 80% 70%

60%

60%

7% 6.37% 6%

40%

5% 4% 11.17% 3% 6.41% 2% -16.47% 1%

20%

50% 40%

0%

30% 20%

-20%

10% -40%

0% I

II

III

IV

2014

I

II

III

IV

I

II

2015 Giro

Tabungan

III

0% I

IV

II

III

IV

I

II

2014

2016 Giro

Deposito

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diolah Grafik 4.10. Komposisi DPK Perseorangan Sulsel

III

IV

I

II

2015

Tabungan

III

IV

2016

Deposito

Suku Bunga Deposito - sisi kanan

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diolah Grafik 4.11. Pertumbuhan DPK Perseorangan Tiap Jenis Penempatan

Jumlah rekening DPK perseorangan meningkat. Peningkatan jumlah rekening di triwulan IV 2016 mencapai 1,62% (qtq) (Tabel 4.6). Peningkatan jumlah rekening tersebut terjadi pada enam kategori simpanan dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada kelompok simpanan >Rp2 milyar – 5 milyar yang mencapai 14,36% (qtq). Kelompok simpanan lain yang mengalami peningkatan adalah Rp10 juta – Rp100 juta (5,57%; qtq), >Rp100 juta – Rp500 juta (2,98%; qtq), >Rp500 juta – Rp1 milyar (6,94%; qtq), dan >Rp1 M - Rp2 M (4,95%; qtq). Di sisi lain, terdapat empat kelompok simpanan yang mengalami penurunan jumlah rekening simpanan, dengan penurunan terbesar terjadi di kategori simpanan >Rp20 M (-17,65%; qtq). Secara spasial, peningkatan jumlah rekening DPK terjadi hampir diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kab. Sinjai, Kab. Pangkep, dan Kab. Enrekang yang mengalami penurunan jumlah rekening. Adapun penambahan peningkatan jumlah rekening simpanan terbesar terjadi di Kab. Toraja Utara sebesar 10,36% (qtq).

Kab. Wajo Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng) Kab. Enrekang Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan) Kab. Luwu Utara

64

72 -1.37% 130 10.17% 77 13.24% 212 30.06% 96 17.07% 121 15.24% 36 20.00% 36 2.86% 63 28.57% 33 13.79% 13 44.44% 17 21.43% 16 100.00% 16 14.29% 67 28.85% 80 -8.05% 46 43.75% 14 100.00% 22 15.79% 74 8.82%


42 75.00% 67 31.37% 59 5.36% 87 16.00% 65 12.07% 72 33.33% 36 111.76% 22 10.00% 38 58.33% 20 53.85% 16 60.00% 17 -65.31% 19 58.33% 22 69.23% 63 34.04% 38 2.70% 36 50.00% 14 0.00% 29 107.14% 40 60.00%

17 -5.56% 43 48.28% 23 109.09% 60 36.36% 30 -6.25% 24 41.18% 6 -14.29% 7 -41.67% 5 -61.54% 4 100.00% 3 -57.14% 7 75.00% 8 -11.11% 2 #DIV/0! 43 22.86% 24 60.00% 13 8.33% 3 50.00% 3 200.00% 12 0.00%

>20M

2,125 3.06% 3,298 3.13% 2,901 2.29% 4,661 4.16% 3,149 4.90% 2,273 6.71% 1,602 2.36% 1,293 4.11% 1,886 5.13% 834 -3.36% 862 30.61% 760 19.12% 1,110 15.26% 1,530 36.00% 2,019 -6.61% 1,977 7.27% 1,585 3.87% 1,678 16.12% 1,228 34.21% 1,558 4.63%

>15M - 20M

34,824 4.31% 33,493 9.48% 32,154 -1.30% 57,039 7.49% 32,037 7.88% 22,170 2.05% 19,283 16.25% 18,303 9.39% 23,742 6.40% 11,511 13.73% 12,036 12.89% 9,030 12.36% 13,156 11.75% 18,637 4.77% 22,341 -2.45% 23,349 9.64% 23,785 -8.43% 25,780 8.89% 14,339 15.20% 19,324 8.79%

>10M -15M

184,882 0.75% 275,450 -0.85% 205,030 0.92% 309,472 -2.03% 167,581 -0.36% 159,570 -0.09% 135,735 -1.83% 124,874 -1.33% 204,299 -0.05% 83,040 -0.83% 114,547 -1.06% 46,252 -0.40% 125,968 -1.00% 97,845 0.00% 165,549 -0.16% 164,558 -1.56% 132,043 8.76% 92,801 -5.40% 102,246 -0.45% 116,698 0.68%

>5M - 10M

>100JT - 500JT

Kab. Gowa

Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ%

>2 M - 5M

>10 JT - 100 JT

Kab. Pinrang

>1 M - 2 M

<10 JT

221,963 1.32% 312,496 0.22% 240,246 0.64% 371,536 -0.58% 202,960 0.95% 184,234 0.27% 156,698 0.15% 144,536 -0.04% 230,039 0.63% 95,444 0.71% 127,477 0.28% 56,083 1.63% 140,277 0.19% 118,053 1.08% 190,082 -0.49% 190,032 -0.22% 157,510 5.72% 120,290 -2.39% 117,867 1.51% 137,712 1.80%

KABUPATEN / KOTA

>500JT - 1 M

TOTAL

Tabel 4.6. Komposisi dan Pertumbuhan Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Sulsel

1

0

0

0

8 -38.46% 2

2 100.00% 0

3 50.00% 0

2 0.00% 0

3 0.00% 0 -100.00% 3

1 0.00% 1 0.00% 0

0

1

0 1

1 0.00% 0

0 -100.00% 1 0.00% 5 400.00% 2 100.00% 0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -100.00% 1 0.00% 0 -100.00% 6 -25.00% 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -100.00% 0

0

0

0

0

0

0 -100.00% 0

0

0 0 -100.00% 2 -71.43%

3 0.00%

1

Kota Makassar Kota Pare-Pare Kota Palopo Prov. Sulawesi Selatan

Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ% Rek Δ%

4,422 10.36% 2,440,153 3.36% 186,760 1.22% 222,542 0.33% 6,369,412 1.62%

3,881 11.14% 2,133,804 3.25% 164,598 0.88% 197,440 -0.54% 5,508,163 1.04%

511 5.58% 245,889 4.95% 19,312 3.84% 22,175 7.47% 754,220 5.76%

>20M

>15M - 20M

>10M -15M

>5M - 10M

2 0.00% 5,605 4.86% 185 6.94% 165 10.74% 7,198 6.94%

>2 M - 5M

28 -3.45% 49,947 0.06% 2,490 2.60% 2,626 8.74% 93,420 2.98%

>1 M - 2 M

>500JT - 1 M

Kab. Toraja Utara

<10 JT

TOTAL

KABUPATEN / KOTA

>100JT - 500JT

>10 JT - 100 JT


0

0

0

0

0

0

2,700 -1.68% 99 23.75% 89 67.92% 3,690 4.95%

1,812 13.25% 66 13.79% 39 25.81% 2,254 14.36%

253 -5.24% 7 16.67% 6 0.00% 302 -6.21%

61 -6.15% 2 100.00% 1

31 -11.43% 1 0.00% 1 0.00% 38 -5.00%

51 -21.54% 0

71 -2.74%

0 56 -17.65%

*) Δ% : Perubahan Triwulan IV 2016 Terhadap Triwulan III 2016


4.1.1.3.2. Kredit Perbankan kepada Sektor Rumah Tangga Perseorangan masih mendominasi penyaluran kredit perbankan. Pada triwulan IV 2016 porsi kredit perseorangan mencapai 73,87% dari total kredit yang disalurkan di Sulsel. Sebagian besar (56,31%) kredit perseorangan digunakan untuk tujuan konsumsi, sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan produktif baik modal kerja maupun investasi. Bila dilihat lebih dalam, kredit konsumsi oleh perseorangan lebih banyak disalurkan dalam bentuk kredit multiguna yang mencapai 42,59%. Sementara porsi kredit konsumsi perseorangan yang disalurkan dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) masing-masing mencapai 29,30% dan 8,69%. Porsi kredit perseorangan yang digunakan untuk keperluan produktif mencapai 43,69%. Besarnya porsi kredit produktif tersebut menunjukkan bahwa debitur perseorangan penerima fasilitas kredit juga menjalankan kegiatan UMKM. Pada triwulan IV 2016, jumlah kredit modal kerja yang diakses oleh UMKM mencapai 83,72%, sementara pangsa kredit investasi yang di akses oleh UMKM mencapai 55,73% (Grafik 4.14). Tingginya rasio kredit perseorangan yang juga menjalankan UMKM, menjadi salah satu indikasi masih tingginya pelaku usaha yang belum memisahkan antara aktivitas keuangan usaha dengan aktivitas rumah tangganya. Hal ini menjadi salah satu sumber risiko yang patut diwaspadai pada stabilitas keuangan di sektor rumah tangga.


Grafik 4.12. Komposisi Kredit Perseorangan Sulsel


Grafik 4.13. Komposisi Penggunaan Kredit Perseorangan di Sulsel

Pertumbuhan kredit yang di akses oleh sektor rumah tangga sedikit melambat. Hal ini terindikasi dari kredit peseorangan yang mengalami perlambatan dari 15,45% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 10,63% (yoy) di periode laporan. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Multiguna. KPR tercatat melambat dari 4,29% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 4,19% (yoy) di periode laporan, sementara Kredit Multiguna pertumbuhannya melambat dari 20,96% (yoy) menjadi 19,91% (yoy). Namun, perlambatan kredit perseorangan tertahan oleh membaiknya kinerja Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Meskipun masih tercatat kontraksi, pertumbuhan KKB menunjukan perbaikan dari -15,22% (yoy) menjadi -6,17% (yoy) di periode laporan.


65

BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 50% yoy 40% 30% 20%

19.9% 14.6%

10%

10.6% 4.2%

0%

-6.2%

-10% -20% I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

Perseorangan

Konsumsi


II

III

IV

2016

KPR

KKB

Multiguna


Grafik 4.14. Komposisi Penggunaan Kredit Produktif Perseorangan oleh UMKM

Grafik 4.15. Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Sulsel

Suku bunga kredit perseorangan relatif stabil dan mulai mengarah ke suku bunga yang rendah. Pada triwulan IV 2016, suku bunga tertimbang kredit perseorangan di Sulsel tercatat sebesar 12,55% per tahun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 12,72% per tahun. Penurunan ini diikuti oleh penurunan suku bunga rata-rata kredit konsumsi dari 13,46% per tahun di triwulan III 2016 menjadi 13,36% per tahun di akhir triwulan IV 2016. Penurunan suku bunga kredit tersebut diharapkan akan terus berlanjut, sejalan dengan menurunnya suku bunga acuan. Dengan suku bunga yang semakin menurun diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kegiatan dunia usaha sehingga risiko kredit ke depan juga diharapkan akan semakin menurun. 15%

5%

14%

4%

13%

3%

12%

2%

11%

1%

10%

0% I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

Bunga K. RT NPL K. RT - sisi kanan

II

III

IV

2016 Bunga K. Kons NPL K. Kons - sisi kanan


Grafik 4.16. NPL dan Suku Bunga Kredit Perseorangan di Sulsel

Risiko kredit rumah tangga masih berada pada tingkat yang aman. Hal ini tercermin dari rasio NPL kredit perseorangan sebesar 2,07% lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya 2,26%. Secara lebih rinci, risiko kredit konsumsi perseorangan terlihat sangat rendah dengan rasio NPL sebesar 1,76%. Hal ini menggambarkan bahwa kredit kepada sektor rumah tangga memiliki kinerja yang relatif baik. Penyaluran kredit perseorangan masih terkonsentasi di Kota Makassar. Pangsa kredit perseorangan di Makassar di triwulan IV 2016 mencapai 43,17%, diikuti oleh Kab. Gowa, Kab. Bone, dan Kab. Maros masing-masing dengan pangsa 5,81%, 4,18%, dan 3,78%. Penyaluran kredit perseorangan ini terdiri dari kredit perseorangan konsumtif dan non konsumtif (produktif). Sebagian besar kredit perseorangan konsumtif terkonsentrasi di Makassar dengan pangsa 41,44%, diikuti oleh Kab. Gowa, Kota Palopo, dan Kab. Bone masing-masing dengan pangsa 7,15%, 4,82%, dan 4,12%. Kredit perseorangan konsumtif di sebagian besar kabupaten/kota didominasi oleh kredit multiguna, kecuali Kota Makassar dan Kab. Gowa yang lebih didominasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini menyebabkan secara keseluruhan kredit perseorangan konsumtif di Sulsel didominasi oleh Kredit Multiguna. Untuk penyaluran kredit perseorangan produktif (non konsumtif), juga terkonsentrasi di Kota Makassar dengan porsi 48,09%, diikuti Kab. Bone, Kab. Pinrang, dan Kab. Sidrap masing-masing dengan pangsa 4,75%, 4,22%, dan 3,01%.

66



Tabel 4.7.Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan IV 2016 Total Kredit Perseorangan

Kredit Perseorangan - Konsumtif

Kabupaten/Kota

Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Bone Kab. Maros Kota Palopo Kab. Wajo Kab. Jeneponto Kab. Pinrang Kota Pare-Pare Kab. Sidenreng Rappang Kab. Bulukumba Kab. Takalar Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Tana Toraja Kab. Sinjai Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng) Kab. Barru Kab. Enrekang Kab. Bantaeng Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan) Kab. Toraja Utara Kab. Selayar PROVINSI SULAWESI SELATAN

Baki Debet Pertumbuhan (Rp Milyar) (yoy) 34,991 1.49% 4,709 14.49% 3,392 20.24% 3,063 58.05% 3,042 17.05% 2,993 12.01% 2,874 1.77% 2,635 13.43% 2,557 15.44% 2,329 17.57% 2,184 15.01% 1,869 22.16% 1,808 25.12% 1,626 14.19% 1,583 17.43% 1,431 24.98% 1,391 21.80% 1,319 17.66% 1,200 19.17% 1,090 19.13% 1,068 25.65% 984 27.46% 476 29.35% 442 29.62% 81,056 15.45%

Pangsa 43.17% 5.81% 4.18% 3.78% 3.75% 3.69% 3.55% 3.25% 3.15% 2.87% 2.69% 2.31% 2.23% 2.01% 1.95% 1.77% 1.72% 1.63% 1.48% 1.34% 1.32% 1.21% 0.59% 0.55% 100.00%

KPR 8,299 1,459 350 422 457 392 130 178 375 115 189 94 146 165 90 76 122 72 36 66 84 48 3 4 13,372

Baki Debet (Rp Milyar) KKB Multiguna RT Lainnya 2,109 6,366 679 334 1,165 26 242 1,202 10 99 786 4 147 748 287 104 613 7 51 441 1 109 669 6 172 783 10 110 375 1 58 967 3 53 965 1 13 619 27 88 409 16 65 614 7 27 619 6 25 339 1 42 446 4 37 425 1 29 196 4 20 291 1 9 159 4 19 113 2 5 129 1 3,967 19,439 1,109

Lain-Lain 1,466 420 15 422 474 675 443 307 196 352 73 67 391 351 272 122 243 267 153 232 283 252 133 161 7,770

Kredit Perseorangan Produktif (Non Konsumtif) Baki Debet (Rp Milyar) 16,072 1,305 1,573 1,330 929 1,202 1,808 1,366 1,021 1,376 894 689 612 597 535 581 661 488 548 563 389 512 206 142 35,399


Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA) Penyaluran KPR/KPA perbankan di Sulsel tumbuh melambat. KPR pada triwulan IV 2016 tumbuh 4,19% (yoy) lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya 4,29% (yoy). Menurut jenisnya, perlambatan pertumbuhan KPR/KPA terjadi 2 pada KPR/KPA >21-70 m dan KP Ruko. Di triwulan IV 2016, kedua kelompok KPR/KPA tersebut masing-masing tumbuh 4,84% (yoy) dan 7,63% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di periode sebelumnya yang tercatat mencapai 7,08% (yoy) dan 10,06% (yoy). Perlambatan KPR/KPA Sulsel tertahan oleh membaiknya kinerja KPR tipe kecil (KPR/KPA s.d 2 21) dan KPR tipe besar (KPR/KPA >70 m ). KPR/KPA s.d 21 tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan dari 0,72% (yoy) 2 di triwulan III 2016 menjadi 9,72% (yoy) di triwulan laporan. Sementara meski masih tercatat kontraksi, KPR/KPA >70 m mencatatkan perbaikan dimana pertumbuhannya di triwulan IV 2016 mencapai -1,65% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai -3,71% (yoy) Risiko KPR/KPA sektor rumah tangga menurun. Hal ini tercermin dari NPL KPR/KPA secara umum yang megalami penurunan dari 4,22% di triwulan III 2016 menjadi 3,86% di triwulan laporan. Bila dilihat rinci per kelompok KPR/KPA, penurunan perbaikan kualitas kredit terjadi di seluruh kelompok. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih tingginya NPL di kelompok KP Ruko, dimana NPL KPR/KPA di kelompok ini melebihi batas normal (5%). NPL kredit kepemilikan Ruko di triwulan IV 2016 mencapai 5,43%. Tabel 4.8.Pertumbuhan dan NPL KPR di Sulsel


Tabel 4.9.Pertumbuhan dan NPL KKB di Sulsel


Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) KKB yang disalurkan perbankan ke kelompok rumah tangga membaik, meskipun masih dalam fase kontraksi. Kontraksi KKB di triwulan IV 2016 tercatat -6,17% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi di triwulan sebelumnya sebesar -15,22% (yoy). Di sisi lain, kredit perseorangan melalui perantara keuangan (leasing) kembali mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga 7 kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun 2015. Terkontraksinya KKB tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia terkait aturan LTV kendaraan bermotor di semester II 2016. Kebijakan ini dilekuarkan Bank Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit kendaran bermotor yang tumbuh signifikan


67


dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan laju pertumbuhan KKB dapat diimbangi dengan kualitas kredit yang terjaga. Dilihat dari jenis kendaraan yang dibeli, kontraksi pertumbuhan KKB terjadi di seluruh jenis KKB. KKB mobil roda empat yang memiliki pangsa 82,48% tercatat mengalami kontraksi -4,13% (yoy) di triwulan IV 2016, lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya -17,95% (yoy). KKB truk, KKB sepeda motor, dan KKB kendaraan lainnya juga tercatat mengelami kontraksi masing-masing sebesar -5,41% (yoy), -19,06% (yoy) dan -8,61% (yoy) di triwulan IV 2016. Secara agregat, perbaikan kinerja KKB tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan NPL secara keseluruhan KKB dari 1,58% di triwulan III 2016 menjadi 1,71% di periode laporan. Penurunan kualitas kredit ini di disebabkan oleh peningkatan NPL KKB Mobil Roda 4 dan KKB Truk. Kedua kelompok KKB ini mengalami peningkatan NPL dari masing-masing 1,49% dan 3,28% di triwulan III 2016 menjadi 1,58% dan 5,06% di triwulan laporan. Kredit Multiguna Kredit multiguna memiliki pangsa terbesar terhadap seluruh kredit konsumsi perseorangan. Rasio kredit multiguna terhadap total kredit konsumsi di triwulan IV 2016 mencapai 42,59% atau 23,98% dari total kredit Sulsel. Besarnya penggunaan kredit konsumsi perseorangan untuk keperluan multiguna menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga di luar kebutuhan untuk perumahan, kendaraan maupun peralatan rumah tangga masih cukup besar. Pada triwulan IV 2016, kredit multiguna tumbuh 19,91% (yoy) sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya 20,96% (yoy). Salah satu daya tarik kredit multiguna adalah proses pengajuan kredit yang relatif mudah. Selain itu, pemanfaatan penggunaan kredit multiguna yang fleksibel seperti renovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pengobatan, pembelian barang elektronik, maupun sebagai modal usaha, menyebabkan tingginya minat rumah tangga untuk menggunakan produk pembiayaan ini. Tabel 4.10.Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan IV 2016


Kredit perseorangan multiguna didominasi oleh kelompok kredit dengan nominal plafond >Rp100 juta – 500 juta dengan jangka waktu >60 bulan. Secara nominal, kelompok tersebut memiliki pangsa 64,49% dari total kredit multiguna perseorangan di triwulan IV 2016. Berdasarkan jumlah rekening, kelompok ini juga memiliki pangsa terbesar yaitu 36,73% terhadap seluruh rekening kredit multiguna perseorangan. Dari sisi risiko, secara keseluruhan kredit multiguna perseorangan masih dalam kondisi aman. Hal ini tercermin dari tingkat NPL yang masih sangat rendah yaitu 0,78%. Namun bila dilihat lebih dalam, penyaluran kredit multiguna 36 bulan perlu mendapat perhatian khusus, mengingat NPL pada kelompok tersebut berada pada level yang tinggi (>5%) (Tabel 4.11). Tabel 4.11. NPL Kredit Multiguna Posisi Triwulan IV 2016


68



4.1.2 Asesmen Sektor Korporasi 4.1.2.1

Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2016 tidak mencerminkan kinerja korporasi. Ekonomi Sulsel di triwulan IV 2016 tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan dari 6,78% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 7,60% (yoy). Namun, secara sektoral pertumbuhan ekonomi Sulsel di triwulan IV 2016 sebagian besar di dorong oleh sektor pertanian. Sektor korporasi yang lebih banyak masuk dalam sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan justru mengalami tekanan yang cukup kuat di triwulan laporan. Faktor cuaca, dimana berakhirnya fenomina La Nina yang sangat berpengaruh pada kinerja pertanian dan perikanan. Empat dari lima sektor utama, yang merupakan bidang usaha korporasi di Sulsel, tumbuh melambat di triwulan IV 2016. Dari lima sektor utama penopang perekonomian Sulsel, tercatat hanya sektor pertanian yang mengalami peningkatan pertumbuhan. Empat sektor lainnya, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan tercatat tumbuh melambat, bahkan sektor pertambangan tercatat tumbuh negatif I periode laporan. Hal tersebut mengindikasikan sektor korporasi masih cukup rentan meskipun secara keseluruhan ekonomi Sulsel di triwulan IV 2016. Sumber kerentanan lainnya adalah, masih bergantungnya kinerja ekspor pada komoditas hasil pengolahan nikel. Ekspor nikel tercatat menyumbang 53,07% dari total ekspor Sulsel di triwulan IV 2016. Ekpor nikel sendiri tercatat dalam trend meningkat, tumbuh 1,07% (yoy) setelah tiga triwulan sebelumnya selalu mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini tidak lepas dari membaiknya harga nikel di triwulan laporan. Rata-rata harga nikel di triwulan IV 2016 tercatat sebesar USD10.786 per metric ton tumbuh 14,48% (yoy). Pertumbuhan positif harga nikel ini merupakan yang pertama sejak terakhir terjadi di triwulan IV 2014. Membaiknya kinerja industri nikel ini menjadi salah satu penahan perlambatan kinerja sektor industri pengolahan di periode pelaporan hingga tidak turun lebih dalam. 20,000

USD/Metric Ton

YOY

100%

16,000

80%

14,000

60%

12,000

40%

10,000

14.48% 20%

8,000

0%

6,000 4,000

1.17% -20%

2,000

-40%

-

-60% I

II

III

IV

2013 Harga Nikel

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 4.17. Komposisi Ekspor Sulsel Triwulan IV 2016

120%

18,000

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

gHarga Nikel - Skala Kanan

I

II

III

IV

2016 gEkspor Nikel

Sumber: World Bank dan Bea Cukai, diolah Grafik 4.18. Perkembangan Ekspor dan Harga Nikel Internasional

Meskipun menunjukan peningkatan, permintaan dan harga nikel saat ini masih tergolong rendah, sehingga masih menjadi sumber risiko pada korporasi pengolahan nikel dan korporasi penunjang lainnya. Melemahnya permintaan dan harga nikel di pasar internasional akan mempengaruhi kinerja korporasi pengolahan nikel di Sulsel. Mengingat korporasi nikel di Sulsel merupakan industri dalam skala yang besar, keberlangsungan korporasi nikel ini akan sangat mempengaruhi korporasi-korporasi pendukung lainnya, diantaranya penyedia jasa pengangkutan hasil pengolahan. Selain itu, juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan dan penurunan tingkat penghasilan pekerja di korporasi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pelemahan nikel dunia dan harga nikel yang masih rendah ini akan memberikan efek yang negatif pada perkembangan pembangunan industri smelter nikel baru di kawasan industri Bantaeng. Jika ini terjadi, maka peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel dari sektor industri pengolahan akan semakin mengecil.


69


4.1.2.2

Kinerja Sektor Korporasi

Omset Penjualan 29

Dari hasil liaison kepada pelaku usaha korporasi di Sulsel pada triwulan IV 2016, yang mengalami penurunan omset penjualan domestik adalah korporasi yang bergerak di sektor Industri Pengolahan. Rata-rata skala likert pada sektor Industri pengolahan berada pada posisi -0,14. Angka tersebut menunjukkan bahwa penurunan yang terjadi berada pada rata-rata normalnya. Bila dilihat lebih rinci, dua dari tujuh korporasi industri pengolahan yang memiliki pasar domestik mengaku mengalami penurunan omset penjualan akibat penurunan permintaan dan faktor persaingan pasar. Di sisi lain, satu korporasi di bidang pembuatan pakan ternak mengaku mengalami peningkatan omset penjualan akibat peningkatan industri peternakan ayam di Sulawesi Selatan. Sementara itu, lima korporasi lain yang memiliki pasar domestik mengaku tidak mengalami perubahan omset penjulan. Selain korporasi dengan pasar domestik, penurunan omset juga terjadi pada korporasi dengan orientasi ekspor. Dari 4 korporasi yang dilakukan liaison di triwulan IV 2016, 3 diantaranya menyebutkan terjadi penurunan omset penjualan ekspor di periode laporan. Sebagaian besar eksportir mengaku penurunan omset ekspor ini disebabkan menurunnya permintaan dari mitra dagang. Selain itu, kesulitan dalam pemenuhan bahan baku juga menjadi salah satu isu yang mengemuka di triwulan IV 2016.

Sumber: Liaison KPw BI Sulsel, diolah Grafik 4.19. Kinerja Korporasi di Sulsel Berdasarkan Liaison Triwulan IV 2016

Biaya Pada triwulan IV 2016, hampir semua korporasi menyatakan mengalami peningkatan biaya produksi. Para pelaku usaha mengaku bahwa terjadi peningkatan biaya produksi baik biaya bahan baku, biaya energi, maupun upah. Pada komponen biaya bahan baku, kenaikan biaya terjadi di sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi dan pengangkutan. Peningkatan biaya bahan baku terjadi di sektor pertanian dengan rata-rata skala likert 1. Pada biaya energi, peningkatan biaya terjadi di sektor pertanian industri pengolahan. Sementara pelaku usaha di sektor perdagangan, konstruksi, dan pengangkutan mengaku tidak terjadi peningkatan biaya energi. Dari sisi tingkat upah, semua pelaku usaha yang menjadi kontak liaison di triwulan IV 2016 mengaku terjadi peningkatan tingkat upah di periode laporan. Marjin Keuntungan Korporasi di sektor pertanian, industri pengolahan, dan pengangkutan mengalami penurunan margin di triwulan IV 2016. Berdasarkan hasil liaison, margin keuntungan korporasi di sektor pertanian dan pengangkutan turun dengan ratarata skala likert -1. Sementara itu, margin keuntungan di sektor industri pengolahan turun dengan rata-rata skala likert 0,29. Penurunan marjin keuntungan tidak lepas dari penurunan kinerja 4 sektor utama di triwulan IV 2016.

29

Liaison adalah salah satu kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia melalui kunjungan dan wawancara langsung kepada korporasi untuk mendapatkan data dan informasi terkini terkait dengan perkembangan kondisi usaha korporasi

70



Kondisi Likuiditas Keuangan Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia memperlihatkan kondisi keuangan korporasi yang baik, meskipun tidak sebaik triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2016, hasil survei menunjukkan 54,40% responden korporasi memiliki keadaan likuiditas yang baik, menurun dibandingkan periode sebelumnya 55,20%. Sementara itu, rasio responden korporasi yang menyatakan kondisi likuiditasnya cukup baik adalah 43,20% menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 43,2%. Yang perlu diwaspadai adalah peningkatan korporasi dengan kondisi likuiditas buruk dari 0,08% di triwulan III 2016 menjadi 2,40% di triwulan laporan. Korporasi dengan kondisi likuiditas yang buruk terdapat pada sektor hotel restoran, sektor perdagangan, dan sektor pertanian.

Sumber: SKDU KPw BI Sulsel, diolah Grafik 4.20. Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Sulsel

Grafik 4.21.

Sumber: SKDU KPw BI Sulsel, diolah Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Menurut Sektor Ekonomi di Triwulan IV 2016

Beban Angsuran Hutang Korporasi Dilihat dari sisi kemampuan membayar hutang, korporasi di Sulsel secara umum memiliki risiko yang relatif terjaga. Kondisi ini tercermin dari hasil SKDU triwulan IV 2016 yang menunjukkan hanya 7,04% dari seluruh responden korporasi yang menyatakan beban angsuran utang akan semakin berat ke depannya. Persepsi tersebut berasal dari beberapa korporasi di sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, hotel restoran dan pengangkutan yang berasumsi akan terjadi penurunan permintaan pada 6 bulan yang akan datang. Sementara itu, terdapat 5,65% dari seluruh responden korporasi yang menyatakan beban angsuran utang ke depan akan semakin ringan. Hal demikian menggambarkan bahwa secara umum potensi risiko gagal bayar yang kemungkinan dihadapi korporasi di Sulsel relatif rendah. Tabel 4.12. Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatangdi Triwulan IV 2016

Sumber: SKDU KPw BI Sulsel, diolah

4.1.2.3

Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi.

Untuk menjaga stabilitas keuangan, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai meskipun eksposur kredit korporasi saat ini baru sebesar 19,62% dari total kredit di Sulsel. Hal ini karena kondisi keuangan sektor rumah tangga juga tergantung oleh kinerja sektor korporasi, terutama dari sisi penghasilan dan penyerapan tenaga kerja. Kredit perbankan pada sektor korporasi di triwulan IV 2016 mencapai Rp25,18 triliun dengan pertumbuhan 5,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan periode sebelumnya yang tercatat 8,89% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit korporasi terjadi di seluruh segmen kredit, baik modal kerja, investasi, maupun konsumsi. Kredit modal kerja dan investasi korporasi tercatat sedikit melambat dari masing-masing 6,93% (yoy) dan 13,73% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi masing-masing 2,43% (yoy) dan 13,69% (yoy). Sementara itu kredit konsumsi korporasi mengalami pertumbuhan negatif sebesar -52,39% (yoy).


71

BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 70%

yoy

60% 50% 40%

30% 20%

13.7%

10%

5.4%

0%

2.4%

-10% -20% -30% I

II

III

IV

I

2014 Modal Kerja Korporasi Kredit Korporasi

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diolah Grafik 4.22. Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi

Grafik 4.23.

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

2016 Investasi Korporasi

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diolah Pertumbuhan Kredit Korporasi Menurut Sektor Ekonomi

Kredit Modal Kerja Korporasi Kredit modal kerja korporasi pada triwulan IV 2016 mencapai Rp17,37 triliun. Hal ini berarti berkurang Rp92 milyar dibandingkan baki debet di triwulan sebelumnya sebesar Rp17,46 triliun. Kredit modal kerja korporasi di topang oleh tiga sektor utama, yaitu perdagangan (pangsa: 49,78%), konstruksi (pangsa: 27,71%), dan jasa dunia usaha (pangsa: 9,21%). Kredit modal kerja korporasi di triwulan laporan tumbuh 0,67% (yoy) lebih lambat dari triwulan sebelumnya 6,93% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh menurunnya kinerja kredit di beberapa sektor pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa dunia usaha, dan jasa sosial masyarakat. Perlambatan pertumbuhan ini tertahan oleh membaiknya kinerja kredit modal kerja di sektor pertanian, sektor LGA, sektor pengangkutan, dan lain-lain. Secara agregat kualitas kredit modal kerja korporasi dalam kondisi aman. Hal ini terlihat dari tingkat NPL sebesar 3,38% lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4,95%. Peningkatan kualitas kredit modal kerja ini di dorong oleh perbaikan kualitas kredit modal kerja hampir di semua sektor kecuali sektor perdagangan, sektor jasa sosial masyarakat, dan sektor pertambangan.

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diolah Grafik 4.24. Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Korporasi Sektor Utama

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diolah Grafik 4.25. Perkembangan NPL Kredit Modal Kerja Korporasi Sektor Utama

Kredit Investasi Korporasi Kredit investasi korporasi pada triwulan IV 2016 mencapai Rp7,76 triliun. Hal ini berarti meningkat Rp276 milyar dibandingkan baki debet di triwulan sebelumnya sebesar Rp7,49 triliun. Kredit investasi korporasi ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Perdagangan, sektor Jasa Dunia Usaha, dan sektor Konstruksi, yang masing-masing memiliki pangsa 45,10%, 12,92%, dan 12,09%. Secara pertumbuhan, kredit investasi korporasi di triwulan IV 2016 tumbuh 14,77% (yoy), yang didorong oleh pertumbuhan dua sektor utama yaitu sektor Perdagangan dan Jasa Dunia Usaha yang masingmasing tumbuh 30,99% (yoy) dan 63,16% (yoy). Secara agregat kualitas kredit investasi korporasi membaik. Hal ini terlihat dari penurunan NPL dari 8,98% di triwulan III 2016 menjadi 5,17% di triwulan IV 2016. Penurunan NPL disebabkan oleh menurunnya NPL di sektor perdagangan, sektor Jasa Dunia Usaha, sektor pengangkutan, sektor industri pengolahan, sektor LGA, dan lain-lain.

72



Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diolah Grafik 4.26. Pertumbuhan Kredit Investasi Korporasi Sektor Utama

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Proyek), diolah Grafik 4.27. Perkembangan NPL Kredit Investasi Korporasi Sektor Utama

4.1.3 Asesmen Sektor Institusi Keuangan (Perbankan)30 4.1.3.1

Perkembangan Kelembagaan

Jumlah bank umum di Sulsel tidak berubah dan didominasi bank konvensional. Jumlah bank umum pada triwulan IV 2016 tercatat sebanyak 51 bank, sementara jumlah BPR masih tetap sebanyak 29 bank. Adapun jumlah kantor bank sebanyak 954, dimana terdapat pembukaan 4 kantor bank dan penutupan 14 kantor bank selama triwulan IV 2016. Tabel 4.13. Perkembangan Kelembagaan Bank Umum dan BPR 2013

RINCIAN

I

Bank Umum (Konv. + Syariah) Konvensional UUS Syariah Jumlah Kantor*

2014

II

III

IV

I

II

2015 III

IV

I

II

2016* III

IV

I

II

III

IV

42

44

45

46

46

47

47

48

48

50

50

50

50

52

52

51

36

38

39

40

40

41

41

41

41

43

43

43

43

44

44

43

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

940

950

959

971

974

979

967

972

976

978

980

983

977

964

964

954

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

BPR

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 6

4.1.3.2

Aset Perbankan

Total aset bank umum tumbuh melambat. Aset perbankan tercatat sebesar Rp125,96 triliun, tumbuh 7,13% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 8,92% (yoy) (Tabel 4.14). Perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan aset di kelompok bank pemerintah dari 13,36% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 11,08% (yoy) di triwulan IV 2016. Perlambatan pertumbuhan aset juga terjadi pada bank swasta nasional dari 2,68% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 1,65% (yoy) di triwulan IV 2016. Sementara di sisi lain, total aset bank asing dan bank campuran kembali mengalami kontraksi -43,09% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi di triwulan sebelumnya -26,05% (yoy). Tabel 4.14. Aset Bank Umum Menurut Kelompok Bank Pertumbuhan (%, yoy) Aset Menurut Kelompok Bank

2015

Nominal (Rp Miliar) 2016

2015

2016

Total Aset

I 15.44

II 11.00

III 13.59

IV 16.01

I 15.14

II 13.30

III 8.92

IV 7.13

I 104,944

II 108,309

III 113,101

IV 117,572

I 120,832

II 122,710

III 123,190

IV 125,955

Bank Pemerintah

16.46

10.70

15.34

21.85

21.85

18.48

13.36

11.08

61,182

63,739

67,472

70,874

74,549

75,515

76,489

78,727

Bank Swasta Nasional

14.41

11.73

11.65

8.71

6.20

6.17

2.68

1.65

43,112

44,012

45,104

46,161

45,786

46,729

46,312

46,922

Bank Asing dan Bank Campuran

(9.54)

(7.19)

(21.91)

(25.86)

(23.57)

(16.71)

(26.05)

(43.09)

649

558

525

536

496

465

388

305

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah

4.1.3.3

Intermediasi Perbankan

Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum tumbuh melambat. Dana yang dihimpun mencapai Rp82,40 triliun atau tumbuh 5,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 13,24% (yoy). Perlambatan terjadi di komponen Tabungan dan Deposito yang masing-masing tumbuh dari 11,49% (yoy) dan 26,48% (yoy) di triwulan III 2016,

30

Data perbankan lokasi bank Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

73


menjadi 6,57% (yoy) dan 16,99% (yoy) di triwulan IV 2016. Sementara itu, Giro kembali mengalami kontraksi -21,09% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi di triwulan sebelumnya -5,37% (yoy). Tabel 4.15. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

Nominal (Rp Miliar)

2015 I

II

2016 III

IV

I

II

2015 III

IV

I

2016

II

III

IV

I

II

III

IV

Total Aset DPK

14.20

12.16

12.58

18.69

17.95

19.21

27.09

21.48

28.66

64.69

26.98

3.24

b. Tabungan

5.24

5.16

7.65

12.81

16.08

22.16

c. Deposito

24.78

19.79

13.39

11.61

21.44

12.43

10.37

11.74

13.67

a. Modal Kerja

20.25

19.15

16.85

b. Investasi

12.57

6.68

13.07

c. Konsumsi

6.10

4.68

6.82

a. Giro

Kredit

13.24

5.01

66,419

68,867

72,433

78,467

78,342

82,097

82,025

82,396

(21.09)

10,154

11,820

12,471

13,165

12,894

12,203

11,802

10,388

11.49

6.57

34,147

34,881

37,491

42,221

39,637

42,611

41,800

44,994

23.09

26.48

16.99

22,118

22,166

22,472

23,091

26,859

27,283

28,423

27,014

12.90

16.05

14.31

9.38

85,303

87,563

89,911

94,981

96,310

101,617

102,774

103,890

16.82

14.44

14.13

13.70

8.77

32,776

34,627

34,876

36,730

37,510

39,518

39,653

39,952

26.47

21.59

26.04

15.61

(1.55)

16,482

16,500

17,476

20,538

20,041

20,796

20,204

20,221

5.12

7.53

13.36

14.27

15.92

36,045

36,436

37,558

37,713

38,759

41,303

42,917

43,718

128.43

127.15

124.13

121.05

122.94

123.78

125.30

126.09

3.36

3.16

3.85

3.19

3.36

3.05

3.00

2.29

(5.37)

LDR (%) NPLs Gross (%)


Kredit yang disalurkan perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan. Kredit tercatat tumbuh 9,38% (yoy) menjadi Rp103,89 triliun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 14,31% (yoy). Secara penggunaan, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit di kelompok modal kerja dan investasi. Kelompok kredit modal kerja tumbuh 8,77% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang tercatat 13,70% (yoy). Sementara itu, kredit investasi mengalami kontraksi -1,55% (yoy), dimana pada triwulan III 2016 tumbuh 15,61% (yoy). Di sisi lain, kredit konsumsi tercatat mengalami percepatan pertumbuhan dari 14,27% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 15,92% (yoy) di triwulan IV 2016. Secara sektoral, perlambatan pertumbuhan kredit terutama disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit di sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan yang masing-masing tumbuh 1,27% (yoy) dan 3,60% (yoy) di triwulan IV 2016. Fungsi intermediasi perbankan berjalan baik. Hal ini tercermin dari rasio kredit terhadap DPK (Loan to Deposit Ratio/LDR) sebesar 126,09%, dengan risiko kredit yang semakin membaik sebagaimana tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang semakin menurun menjadi 2,29% pada triwulan IV 2016 dari triwulan sebelumnya 3%. Bila dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu dimana LDR tercatat 121,05% dan NPL tercatat 3,19%, maka fungsi intermediasi perbankan di Sulsel terlihat berjalan dengan baik. Tabel 4.16. Kredit Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

Nominal (Rp Miliar)

2015 I

II

I

II

2015

III

IV

III

11.74

13.67

12.90

16.05

14.31

IV

I

II

2016 III

IV

I

II

III

IV

9.38

85,303

87,563

89,911

94,981

96,310

101,617

102,774

103,890

30.18

33.27

1,630

1,788

2,303

2,461

2,681

2,933

2,998

3,280

(2.83)

(18.04)

427

390

383

410

430

399

372

336

5,035

5,109

5,304

7,487

7,239

7,993

8,104

7,582

Kredit

12.43

Pertanian

16.01

19.25

60.46

63.36

64.50

64.06

Pertambangan

13.16

(30.41)

(28.74)

(19.45)

0.61

2.32

Industri Pengolahan

28.49

21.37

23.85

57.71

43.77

56.44

52.79

1.27

Listrik, Gas, Air

75.06

68.62

71.61

8.24

(19.81)

(32.92)

(33.09)

(34.45)

382

413

398

379

306

277

267

248

Konstruksi

55.97

33.70

29.82

25.78

15.53

21.94

16.39

21.97

4,746

4,902

5,417

5,491

5,483

5,977

6,305

6,698

Perdagangan

14.73

13.35

14.08

16.25

14.47

14.71

10.41

3.60

27,920

29,003

29,373

31,424

31,959

33,268

32,431

32,555

Pengangkutan

(6.00)

(8.71)

(9.45)

(1.38)

1.52

1.68

2.18

(5.55)

2,782

2,693

2,672

2,781

2,824

2,738

2,730

2,627

Jasa Dunia Usaha

(0.37)

12.20

12.40

15.25

10.29

1.21

5.22

1.35

3,733

4,037

4,024

4,221

4,117

4,085

4,234

4,278

Jasa Sosial Masyarakat

35.29

36.25

12.91

8.96

(0.43)

(3.52)

0.17

(1.22)

2,473

2,681

2,388

2,549

2,462

2,587

2,392

2,518

6.26

4.26

6.33

4.28

7.29

13.17

36,173

36,547

37,648

37,777

38,809

41,359

42,941

43,767

Lain-lain

10.37

2016

14.06

15.86


4.1.3.4

Bank Syariah

Aset perbankan syariah mengalami kontraksi. Aset perbankan syariah pada triwulan IV 2016 tercatat Rp6,72 triliun, mengalami kontraksi -3,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 yang tumbuh 2,21%. Kontraksi disebabkan oleh menurunnya kinerja Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional. Aset Bank Pemerintah tercatat mengalami kontraksi -17,83% (yoy) di triwulan IV 2016, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8% (yoy). Sementara aset Bank Swasta Nasional tumbuh melambat dari 0,85% (yoy) menjadi 0,58% (yoy) di triwulan IV 2016. DPK perbankan syariah tumbuh melambat. DPK pada triwulan IV 2016 tumbuh 3,10% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 13,51% (yoy). Perlambatan DPK syariah disebabkan oleh perlambatan kinerja penghimpunan Deposito yang tercatat tumbuh 6,51% (yoy) di triwulan IV 2016, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 16,66% (yoy). Sementara itu, penghimpunan Giro mengalami kontraksi -38,89% (yoy), setelah pada triwulan

74



sebelumnya tumbuh 1,62% (yoy). Namun kinerja penghimpunan tabungan sedikit meningkat dari 14% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 14,46% (yoy) di triwulan IV 2016. Pembiayaan perbankan syariah mengalami percepatan. Total pembiayaan syariah di triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp5,85 triliun atau tumbuh 2,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami kontraksi -2,94% (yoy). Dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK, mengakibatkan Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan. Di triwulan IV 2016, FDR tercatat 147,30% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 146,38%. Sementara itu, kualitas pembiayaan terlihat semakin membaik yang tercermin dari penurunan rasio non performing financing (NPF) dari 3,78% di triwulan III 2016 menjadi 2,66% pada triwulan IV 2016. Tabel 4.17. Perkembangan Indikator Bank Umum Syariah Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

Nominal (Rp Miliar)

2015 I

Aset

7.42

II

2016 III

IV

10.84

15.49

18.10

I

2015

II

III

IV

I

16.96

8.13

2.21

(3.69)

6,000

2016

II

III

IV

I

II

III

IV

6,184

6,489

6,975

7,018

6,687

6,633

6,718

Bank Pemerintah

4.65

7.70

11.90

41.36

50.55

18.32

8.00

(17.83)

1,101

1,132

1,235

1,624

1,657

1,339

1,333

1,334


8.06

11.57

16.37

12.50

9.42

5.85

0.85

0.58

4,899

5,052

5,255

5,352

5,360

5,348

5,300

5,383

16.22

17.59

18.55

28.83

10.33

10.45

13.51

3.10

3,187

3,287

3,411

3,853

3,517

3,630

3,872

3,972

147.17

111.60

22.23

57.57

(38.04)

(29.65)

1.62

(38.89)

547

554

423

598

339

390

429

366

18.01

24.53

23.74

19.34

18.36

14.20

14.00

14.46

1,488

1,570

1,654

1,765

1,761

1,793

1,886

2,020

16.66

6.51

1,153

1,162

1,335

1,490

1,417

1,447

1,557

1,587

(1.42)

2.94

5,239

5,582

5,750

5,684

5,817

5,744

5,668

5,851

164.36

169.84

168.54

147.53

165.43

158.23

146.38

147.30

3.80

2.81

4.17

3.97

4.39

3.87

3.78

2.66

DPK a. Giro b. Tabungan c. Deposito

(8.54)

(8.63)

11.68

31.58

22.90

24.49

Pembiayaan

17.63

14.65

16.73

10.56

11.05

2.90

FDR (%) NPF Gross (%)


4.1.3.5

Bank Perkreditan Rakyat

Aset BPR (termasuk BPR Syariah) tumbuh meningkat. Aset BPR di triwulan IV 2016 tumbuh 33,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 24,82% (yoy). DPK tumbuh 32,71% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 17,93% (yoy), sementara kredit tercatat tumbuh 40,53% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 29,60% (yoy). Dengan peningkatan pertumbuhan DPK lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit, loan to deposit ratio (LDR) tercatat menurun. Pada triwulan IV 2016 LDR BPR tercatat 140,08%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 142,58%. 2,500

Aset

Rp Miliar

%, yoy

gAset - Skala Kanan

2,000 1,500

1,936

33.79

70

1,800

60

1,600

50

1,400

40 30

1,000

20 500 0 2012

2013

2014

2015

250

200 150 139.38 100

600 200

Sumber: LBPR Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah Grafik 4.28. Perkembangan Aset BPR

%

800 400

2016

LDR - Skala Kanan

1,000

0 (10)

Kredit

Rp Miliar

1,200

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2011

DPK

80

50

0

0 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2011

2012

2013

2014

2015

II III 2016

Sumber: LBPR Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah Grafik 4.29. Perkembangan Intermediasi BPR

4.1.4 Perbankan per Kabupaten/Kota Perbankan di Kota Makassar memiliki aset paling besar. Dengan kepemilikan aset mencapai Rp87,14 triliun atau 69,18% dari total aset perbankan di Sulsel, maka perbankan di Kota Makassar tetap menjadi pendorong utama perekonomian di Sulsel. Sementara itu pangsa aset perbankan di 23 Kab/Kota lainnya tergolong masih relatif kecil, rata-rata kurang dari 5% dari total aset perbankan di Sulsel. Pertumbuhan aset perbankan tertinggi di 5 daerah secara berturut-turut adalah sebagai berikut Kabupaten Luwu (33,42%; yoy), Bantaeng (30,46%; yoy), Maros (28,80%; yoy), Jeneponto (28,70%; yoy), dan Luwu Utara (26,62%; yoy). Sementara itu, pertumbuhan aset perbankan di Kota Makassar tercatat 3,68% (yoy), paling rendah diantara Kab/Kota lain di Sulsel.


75


Tabel 4.18. Perkembangan Aset Perbankan per Kabupaten/Kota Pertumbuhan (%, yoy) Aset Per Kabupaten/Kota

Nominal (Rp Miliar)

2015 I

II

2016 III

IV

I

2015 I

II

2016 III

IV

I

II

III

IV

18.15

16.84

II 11.65

4.51

7.93

12.66

25.52

11.20

17.79

1,404

1,350

1,509

1,402

1,582

1,694

1,678

1,651

19.06

24.16

29.12

21.47

14.81

14.35

1,457

1,603

1,736

1,703

1,881

1,947

1,993

1,947

9.95

13.46

4.67

8.84

2.70

3.95

1,925

1,992

2,215

2,171

2,015

2,168

2,275

2,257

8.62

8.90

(8.23)

(2.22)

(0.45)

(5.15)

10.27

2,573

2,693

2,810

2,518

2,516

2,680

2,665

2,776

8.81

9.58

10.70

19.07

24.42

22.48

17.53

7.72

1,138

1,218

1,328

1,405

1,416

1,492

1,561

1,514

Maros

21.10

16.87

17.89

22.05

14.38

30.62

31.37

28.80

1,226

1,213

1,268

1,343

1,402

1,585

1,666

1,730

Luwu

14.40

33.72

58.62

21.03

31.02

29.83

0.39

33.42

279

343

393

292

365

446

395

390

Sinjai

29.64

23.39

32.89

28.26

19.56

22.16

14.21

22.23

1,121

1,149

1,265

1,181

1,340

1,404

1,445

1,444 1,927

Makassar

16.86

10.79

Pinrang

1.90

(4.20)

Gowa

9.23

9.07

Wajo

2.80

1.74

Bone

9.21

Tana Toraja

Bulukumba

13.06

III 7.91

IV 3.68

73,849

75,845

78,467

84,043

86,283

84,682

84,672

87,140

5.26

7.01

8.30

9.12

11.97

20.50

17.95

9.34

1,495

1,590

1,648

1,762

1,674

1,916

1,944

Bantaeng

11.68

9.38

14.38

19.25

19.94

40.12

34.81

30.46

580

607

647

675

696

850

872

881

Jeneponto

11.26

13.04

15.14

18.28

22.39

37.58

35.13

28.70

879

920

962

1,021

1,075

1,265

1,300

1,314

Selayar

13.55

5.55

9.41

12.05

6.85

5.19

0.37

5.22

541

552

580

549

578

581

582

577

Takalar

12.26

13.83

19.12

16.58

12.03

22.52

18.76

22.18

1,160

1,231

1,338

1,310

1,299

1,508

1,589

1,601

Barru

14.14

16.22

26.14

20.31

27.52

26.73

10.22

21.45

721

741

876

850

919

939

966

1,032

Sidrap

20.78

19.55

23.43

5.78

6.55

13.74

5.03

17.67

1,199

1,243

1,400

1,276

1,277

1,414

1,471

1,501

Pangkep

9.40

7.70

7.64

9.29

17.91

18.65

12.82

16.03

1,111

1,062

1,144

1,106

1,310

1,260

1,290

1,283

Soppeng

27.41

30.95

30.80

26.53

18.94

16.92

10.99

11.51

945

1,064

1,189

1,142

1,124

1,244

1,320

1,273

Enrekkang

16.82

12.77

29.14

15.07

18.25

22.75

2.51

11.45

887

965

1,112

1,008

1,049

1,184

1,140

1,124

Luwu Timur

16.09

26.09

1.42

(5.18)

(17.62)

(10.44)

(2.93)

17.66

896

986

890

721

738

883

864

849

Luwu Utara

16.69

23.86

26.06

27.77

31.08

36.44

30.02

26.62

1,284

1,425

1,513

1,628

1,683

1,944

1,967

2,062

Parepare

10.02

10.81

13.79

7.36

7.22

13.80

8.26

14.25

4,697

4,938

5,114

4,949

5,036

5,620

5,537

5,654

Palopo

15.91

9.01

9.21

2.14

(0.17)

11.88

8.18

14.57

3,580

3,581

3,697

3,516

3,574

4,006

3,999

4,029


Kabupaten Luwu merupakan daerah dengan pertumbuhan kredit tertinggi di triwulan IV 2016. Kredit di Kab. Luwu tumbuh 36,86% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 43,54% (yoy). Namun, bila dilihat dari sisi pangsa kredit, kredit terbesar masih berada di Kota Makassar dengan total portfolio sebesar Rp68,37 triliun atau 65,81% dari total kredit di Sulsel. Hal ini menunjukkan, konsentrasi pertumbuhan ekonomi masih berada di Kota Makassar. Di triwulan IV 2016 ini kredit di Makassar tumbuh 3,69% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 10,83% (yoy). Tabel 4.19. Perkembangan Kredit Perbankan per Kabupaten/Kota KREDIT - Rp Juta Kabupaten/Kota Makassar Pinrang Gowa Wajo Bone Tana Toraja Maros Luwu Sinjai Bulukumba Bantaeng Jeneponto Selayar Takalar Barru Sidrap Pangkep Soppeng Enrekkang Luwu Timur Luwu Utara Parepare Palopo

2015 I 58,449,372 1,210,324 1,290,086 1,710,673 2,126,680 903,610 1,082,675 234,922 1,036,999 1,172,101 559,107 859,893 291,130 1,114,386 657,486 1,135,338 969,151 707,957 632,834 520,079 1,239,634 4,420,933 2,978,330

II 59,770,786 1,257,828 1,356,996 1,758,469 2,205,792 928,282 1,137,342 248,318 1,066,222 1,222,741 582,687 893,649 305,451 1,148,274 676,217 1,198,286 983,688 738,096 647,567 551,973 1,360,437 4,556,238 2,967,569

gKREDIT - % (YOY) 2016

III 61,070,966 1,307,321 1,422,694 1,761,154 2,258,128 949,726 1,215,002 263,663 1,097,804 1,291,757 616,715 926,728 317,218 1,203,601 703,814 1,248,932 1,010,101 775,593 671,580 564,929 1,456,400 4,695,131 3,081,776

IV 65,937,699 1,356,638 1,497,291 1,724,665 2,083,175 1,000,293 1,288,852 270,589 1,146,907 1,361,630 647,900 985,320 325,054 1,283,220 744,219 1,148,314 1,014,397 826,100 721,700 581,815 1,529,152 4,607,896 2,898,975

I 65,931,747 1,428,524 1,618,590 1,767,148 2,182,117 1,060,369 1,359,159 273,727 1,215,702 1,437,917 675,627 1,049,571 343,376 1,255,090 779,698 1,219,971 1,123,606 872,835 747,900 597,716 1,626,984 4,694,476 3,048,644

II 67,746,040 1,563,589 1,764,413 1,958,731 2,403,710 1,186,377 1,542,881 365,220 1,353,097 1,653,054 796,666 1,210,439 385,655 1,451,639 874,774 1,339,700 1,239,975 986,558 807,177 704,996 1,835,941 5,107,774 3,338,675

2015 III 67,683,013 1,621,388 1,854,028 2,068,354 2,421,664 1,243,054 1,632,419 378,474 1,395,546 1,708,751 846,045 1,261,969 406,150 1,540,774 921,015 1,406,782 1,271,752 1,020,942 851,790 725,921 1,925,423 5,158,826 3,429,694

IV 68,369,186 1,614,751 1,844,824 2,101,470 2,474,129 1,256,536 1,688,153 370,320 1,412,718 1,714,963 852,969 1,283,181 418,019 1,571,988 928,891 1,436,324 1,261,347 1,037,536 882,118 743,778 1,999,189 5,174,198 3,453,680

I 13.85% -3.16% 8.79% 3.39% 6.59% 4.43% 9.60% 12.70% 21.58% 6.51% 12.02% 9.91% 12.68% 9.72% 10.70% 15.73% 10.84% 11.51% 9.73% 22.52% 13.87% 9.30% 11.97%

II 10.58% -0.50% 7.90% 2.98% 9.23% 3.81% 12.65% 15.22% 22.24% 6.98% 11.83% 12.16% 16.89% 9.11% 10.60% 18.71% 10.55% 14.02% 9.17% 24.35% 21.34% 8.58% 7.70%

III 11.84% 1.59% 9.79% 3.33% 10.54% 5.00% 16.61% 18.13% 24.26% 12.62% 15.90% 12.76% 16.08% 11.91% 11.19% 18.78% 4.40% 17.50% 10.06% 21.35% 24.38% 10.63% 9.23%

IV 15.27% 7.38% 15.82% 0.90% 0.41% 9.70% 21.27% 17.78% 27.37% 16.69% 19.22% 16.36% 14.07% 16.65% 14.50% 3.93% 4.24% 21.75% 15.41% 17.67% 26.79% 6.71% -0.73%

I 12.80% 18.03% 25.46% 3.30% 2.61% 17.35% 25.54% 16.52% 17.23% 22.68% 20.84% 22.06% 17.95% 12.63% 18.59% 7.45% 15.94% 23.29% 18.18% 14.93% 31.25% 6.19% 2.36%

2016 II 13.34% 24.31% 30.02% 11.39% 8.97% 27.80% 35.66% 47.08% 26.91% 35.19% 36.72% 35.45% 26.26% 26.42% 29.36% 11.80% 26.05% 33.66% 24.65% 27.72% 34.95% 12.11% 12.51%

III 10.83% 24.02% 30.32% 17.44% 7.24% 30.89% 34.36% 43.54% 27.12% 32.28% 37.19% 36.17% 28.03% 28.01% 30.86% 12.64% 25.90% 31.63% 26.83% 28.50% 32.20% 9.88% 11.29%

IV 3.69% 19.03% 23.21% 21.85% 18.77% 25.62% 30.98% 36.86% 23.18% 25.95% 31.65% 30.23% 28.60% 22.50% 24.81% 25.08% 24.34% 25.59% 22.23% 27.84% 30.74% 12.29% 19.13%


Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah dengan pertumbuhan DPK tertinggi di triwulan IV 2016. DPK di Kab. Luwu Timur tumbuh 27,09% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi -17,56% (yoy). Namun, bila dilihat dari sisi pangsa, DPK terbesar masih berada di Kota Makassar dengan total portfolio sebesar Rp55,09 triliun atau 66,86% dari total DPK di Sulsel. Hal ini menunjukkan, konsentrasi pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Makassar. Di triwulan IV 2016 ini DPK di Makassar tumbuh 4,01% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 16,96% (yoy). Sementara itu, pangsa DPK di 23 kabupaten/kota lainnya masih relatif kecil. Tercatat hanya terdapat 2 kabupaten/kota yang memiliki pangsa DPK di atas 3%, yaitu Parepare (3,82%) dan Palopo (3,46%). Melihat potensi perekonomian yang dimiliki beberapa Kabupaten di Sulsel yang relatif besar, perbankan dapat meningkatkan upaya penghimpunan DPK di luar Kota Makassar, melalui inovasi produk yang semakin menarik atau pengembangan branchless banking.

76



Tabel 4.20. Perkembangan DPK Perbankan per Kabupaten/Kota DPK - Rp Juta Kabupaten/Kota Makassar Pinrang Gowa Wajo Bone Tana Toraja Maros Luwu Sinjai Bulukumba Bantaeng Jeneponto Selayar Takalar Barru Sidrap Pangkep Soppeng Enrekkang Luwu Timur Luwu Utara Parepare Palopo

gDPK - % (YOY)

2015 I 42,932,358 811,798 1,177,269 1,747,744 2,152,597 1,075,740 1,083,324 241,214 655,968 1,355,908 409,647 504,163 495,356 386,664 670,709 917,739 1,001,816 890,907 840,342 855,220 1,017,692 2,613,764 2,582,006

II 43,906,451 852,610 1,297,704 1,879,970 2,282,034 1,146,823 1,003,166 324,626 913,535 1,379,750 431,000 604,097 512,310 398,499 696,718 926,559 946,210 1,004,401 835,730 954,231 1,160,131 2,813,141 2,597,787

2016 III 45,891,183 942,380 1,372,836 2,066,062 2,357,929 1,213,516 1,068,595 252,387 1,041,542 1,399,517 505,393 670,170 530,937 440,658 810,731 1,113,253 1,009,420 1,107,310 1,048,176 839,837 1,162,034 2,909,004 2,680,471

IV 52,965,328 1,007,942 1,509,299 2,033,112 2,111,519 1,259,943 999,843 231,280 972,721 1,386,440 421,760 537,269 464,125 682,926 751,260 952,149 930,694 1,041,695 921,389 585,057 1,179,794 2,766,350 2,755,086

I 51,208,442 1,225,840 1,568,661 1,975,850 2,277,691 1,275,190 1,100,462 347,474 1,116,108 1,464,564 541,147 638,349 549,079 721,964 878,799 1,032,992 1,144,485 1,095,568 999,369 701,764 1,243,318 2,503,176 2,731,479

II 53,105,971 1,342,557 1,574,670 2,033,102 2,322,173 1,416,992 1,158,910 420,455 1,116,507 1,508,257 521,227 766,907 559,033 813,039 891,832 1,067,537 1,052,201 1,192,839 1,140,828 845,021 1,305,002 3,023,367 2,918,164

2015 III 53,673,662 1,273,776 1,577,629 2,132,702 2,253,104 1,441,305 1,130,018 325,121 1,113,226 1,442,551 537,176 700,607 549,620 808,376 880,404 1,126,070 1,047,235 1,243,627 1,073,733 692,388 1,286,920 2,877,117 2,838,319

IV 55,086,670 1,196,233 1,463,923 1,899,381 2,320,275 1,368,120 1,175,314 166,099 971,046 1,386,145 461,470 607,295 508,344 659,976 890,567 1,052,373 1,037,641 1,133,715 979,598 743,548 1,283,774 3,150,994 2,853,481

I 11.67% 6.76% 11.75% 7.61% 8.56% 10.08% 49.46% 17.04% 52.81% 16.35% 21.18% 27.62% 11.32% 13.29% 17.64% 31.44% 34.25% 29.89% 22.56% 16.04% 26.96% 17.61% 21.37%

II 9.21% 6.42% 9.54% 9.74% 10.70% 12.51% 30.28% 36.02% 106.07% 9.47% 9.57% 24.15% 5.82% 11.87% 18.21% 20.15% 32.01% 32.81% 3.36% 26.56% 30.87% 17.17% 12.78%

III 8.19% 8.28% 13.51% 16.92% 8.89% 41.23% 39.76% 13.28% 111.28% 7.75% 35.20% 31.77% 9.48% 16.91% 27.42% 35.16% 36.72% 33.69% 30.85% 4.67% 27.74% 14.76% 9.34%

IV 19.39% 15.89% 28.77% 16.88% -3.32% 21.54% 36.24% 83.79% 70.36% 10.21% 18.57% 29.69% 6.74% 55.59% 24.83% 16.20% 10.30% 38.90% 21.01% -12.25% 28.46% 7.25% 11.38%

I 19.28% 51.00% 33.25% 13.05% 5.81% 18.54% 1.58% 44.05% 70.15% 8.01% 32.10% 26.62% 10.85% 86.72% 31.03% 12.56% 14.24% 22.97% 18.92% -17.94% 22.17% -4.23% 5.79%

2016 II 20.95% 57.46% 21.34% 8.15% 1.76% 23.56% 15.53% 29.52% 22.22% 9.31% 20.93% 26.95% 9.12% 104.03% 28.00% 15.22% 11.20% 18.76% 36.51% -11.44% 12.49% 7.47% 12.33%

III 16.96% 35.17% 14.92% 3.23% -4.45% 18.77% 5.75% 28.82% 6.88% 3.07% 6.29% 4.54% 3.52% 83.45% 8.59% 1.15% 3.75% 12.31% 2.44% -17.56% 10.75% -1.10% 5.89%

IV 4.01% 18.68% -3.01% -6.58% 9.89% 8.59% 17.55% -28.18% -0.17% -0.02% 9.42% 13.03% 9.53% -3.36% 18.54% 10.53% 11.49% 8.83% 6.32% 27.09% 8.81% 13.90% 3.57%


Kualitas kredit relatif terjaga di seluruh kab/kota, dengan sebagian besar kabupaten/kota merupakan daerah lending (LDR > 100%). Kualitas kredit yang tercermin dari tingkat NPL di seluruh kabupaten/kota masih dalam level aman. Seluruh kab/kota memiliki tingkat NPL di bawah angka psikologis (5%). Sementara dari sisi intermediasi perbankan, lebih dari separuh daerah merupakan daerah lending, yang tercermin dari LDR lebih dari 100%. Terdapat 19 Kabupaten/Kota yang memiliki LDR di atas 100% yaitu Takalar, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, Luwu Utara, Sinjai, Maros, Sidrap, Pinrang, Gowa, Makassar, Bulukumba, Pangkep, Palopo, Wajo, Bone, Barru dan Luwu Timur. Untuk perbankan yang berlokasi di 19 kabupaten/kota tersebut, masih memiliki potensi untuk penghimpunan DPK, terutama yang berupa dana murah (tabungan). Sementara daerah funding, dengan LDR kurang dari 100%, masih memiliki potensi yang besar untuk mendorong kredit/pembiayaan. Tabel 4.21. Perkembangan NPL dan Intermediasi Perbankan per Kabupaten/Kota NPL - % Kabupaten/Kota I Makassar Pinrang Gowa Wajo Bone Tana Toraja Maros Luwu Sinjai Bulukumba Bantaeng Jeneponto Selayar Takalar Barru Sidrap Pangkep Soppeng Enrekkang Luwu Timur Luwu Utara Parepare Palopo

LDR - %

2015 II 3.62% 1.79% 3.54% 4.35% 3.06% 0.93% 0.81% 0.22% 2.17% 1.96% 1.26% 2.70% 0.53% 3.42% 1.41% 1.84% 1.67% 0.86% 1.10% 1.58% 1.19% 4.64% 4.06%

3.41% 1.49% 2.89% 5.63% 3.12% 1.06% 0.70% 0.26% 2.08% 2.15% 0.94% 2.37% 0.39% 2.99% 1.32% 2.13% 1.50% 1.00% 1.25% 1.08% 1.00% 4.30% 3.10%

2016 III 4.55% 1.20% 1.78% 5.80% 3.14% 0.73% 0.56% 0.30% 1.72% 2.07% 0.70% 1.64% 0.26% 2.22% 0.96% 2.22% 1.23% 0.71% 1.12% 1.09% 0.89% 4.01% 3.01%

IV 3.93% 0.86% 0.84% 2.32% 3.79% 0.48% 0.46% 0.33% 1.16% 1.61% 0.57% 1.32% 0.17% 1.30% 0.61% 0.76% 0.86% 0.51% 0.72% 0.91% 0.68% 2.64% 1.70%

I

II 4.20% 0.91% 0.99% 2.30% 4.28% 0.61% 0.57% 0.37% 1.32% 1.58% 0.85% 1.30% 0.36% 1.25% 0.63% 0.84% 0.71% 0.54% 0.76% 0.96% 0.68% 2.37% 1.79%

3.88% 0.74% 0.69% 1.95% 3.73% 0.58% 0.49% 0.22% 1.21% 1.29% 0.92% 1.00% 0.31% 1.00% 0.61% 0.65% 0.65% 0.39% 0.77% 0.78% 0.53% 2.88% 1.19%

2015 III 3.92% 0.84% 0.87% 1.88% 2.34% 0.46% 0.43% 0.16% 1.04% 1.26% 0.65% 0.85% 0.37% 0.56% 0.48% 0.57% 0.85% 0.52% 0.76% 0.90% 0.39% 2.83% 1.12%

IV 2.88% 0.66% 0.66% 1.74% 2.41% 0.38% 0.38% 0.11% 0.86% 1.11% 0.68% 0.86% 0.25% 0.40% 0.39% 0.58% 0.65% 0.34% 0.75% 1.30% 0.33% 2.63% 1.14%

I 136.14% 149.09% 109.58% 97.88% 98.80% 84.00% 99.94% 97.39% 158.09% 86.44% 136.49% 170.56% 58.77% 288.21% 98.03% 123.71% 96.74% 79.46% 75.31% 60.81% 121.81% 169.14% 115.35%

II 136.13% 147.53% 104.57% 93.54% 96.66% 80.94% 113.38% 76.49% 116.71% 88.62% 135.19% 147.93% 59.62% 288.15% 97.06% 129.33% 103.96% 73.49% 77.49% 57.84% 117.27% 161.96% 114.23%

III 133.08% 138.73% 103.63% 85.24% 95.77% 78.26% 113.70% 104.47% 105.40% 92.30% 122.03% 138.28% 59.75% 273.14% 86.81% 112.19% 100.07% 70.04% 64.07% 67.27% 125.33% 161.40% 114.97%

IV 124.49% 134.59% 99.20% 84.83% 98.66% 79.39% 128.91% 117.00% 117.91% 98.21% 153.62% 183.39% 70.04% 187.90% 99.06% 120.60% 108.99% 79.30% 78.33% 99.45% 129.61% 166.57% 105.22%

I 128.75% 116.53% 103.18% 89.44% 95.80% 83.15% 123.51% 78.78% 108.92% 98.18% 124.85% 164.42% 62.54% 173.84% 88.72% 118.10% 98.18% 79.67% 74.84% 85.17% 130.86% 187.54% 111.61%

2016 II 127.57% 116.46% 112.05% 96.34% 103.51% 83.73% 133.13% 86.86% 121.19% 109.60% 152.84% 157.83% 68.99% 178.54% 98.09% 125.49% 117.85% 82.71% 70.75% 83.43% 140.68% 168.94% 114.41%

III 126.10% 127.29% 117.52% 96.98% 107.48% 86.25% 144.46% 116.41% 125.36% 118.45% 157.50% 180.13% 73.90% 190.60% 104.61% 124.93% 121.44% 82.09% 79.33% 104.84% 149.61% 179.31% 120.84%

IV 124.11% 134.99% 126.02% 110.64% 106.63% 91.84% 143.63% 222.95% 145.48% 123.72% 184.84% 211.29% 82.23% 238.19% 104.30% 136.48% 121.56% 91.52% 90.05% 100.03% 155.73% 164.21% 121.03%


4.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Penyaluran kredit UMKM tumbuh meningkat. Kredit UMKM di triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp33,23 triliun, tumbuh 8,46% (yoy) lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya 15,56% (yoy). Pangsa kredit UMKM (produktif) terhadap total kredit adalah 31,99%. Dari nilai tersebut, sekitar 69,89% merupakan kredit UMKM yang digunakan untuk modal kerja sedangkan 30,11% sisanya digunakan untuk investasi. Angka rasio NPL kredit UMKM masih berada di bawah batas aman (5,0%). Pada triwulan IV 2016 NPL UMKM sebesar 3,78%, menurun dibandingkan rasio NPL pada triwulan lalu 4,07%. Secara sektor ekonomi, UMKM pada sektor Jasa Dunia Usaha, Konstruksi, dan Pertambangan perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan memiliki rasio NPL di atas batas aman.


77


NPLs UMKM 6

Pertumbuhan Kredit UMKM - Skala Kanan 35

%, yoy

%

30

5

4.07

4

25 Total Kredit NonUMKM 68.01%

20 15.56 15

3 2

10

1

5

0

Total Kredit UMKM Produktif + Konsumtif 31.99%

Investasi 30.11%

Modal Kerja 69.89%

0 I

II III IV

I

2012

II III IV

I

II III IV

2013

I

2014

II III IV

I

2015

II III

2016

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah Grafik 4.30. Pertumbuhan dan NPL Kredit UMKM

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah Grafik 4.31. Pangsa Kredit UMKM

Indikator akses keuangan di Sulsel terutama dari sisi penghimpunan dana mengalami peningkatan. Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Sulsel menunjukkan tren peningkatan, dimana pada triwulan IV 2016 rasio tersebut tercatat 171,45%. Rasio yang lebih besar dari 100% mengindikasikan bahwa terdapat penduduk angkatan kerja di Sulsel yang memiliki rekening simpanan lebih dari satu. Meskipun memiliki rasio yang tinggi, namun akses keuangan di Sulsel belum merata terlihat dari adanya ketimpangan. Terdapat kabupaten/kota yang memiliki rasio yang tinggi seperti Kota Makassar, Parepare dan Palopo, sementara Luwu, Luwu Timur, Gowa dan Tana Toraja merupakan kabupaten yang memiliki rasio yang cukup rendah. Indikator akses keuangan di Sulsel dari sisi kredit cenderung stagnan. Rasio jumlah rekening kredit terhadap penduduk angkatan kerja di Sulsel cenderung tidak mengalami perubahan dan masih rendah di hampir semua Kabupaten/kota terkecuali Parepare, Makassar, dan Palopo. Kondisi tersebut antara lain mengindikasikan masih kurangnya kegiatan usaha/wirausaha baru yang didukung sektor perbankan atau dengan kata lain ekspansi kredit masih terkonsentrasi pada debitur yang sudah ada. %

%

175

% 29

600

155

27

500

135

25

400

115

23

95

21

75

300 200

19

55

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

2016

* Data Kredit & DPK menggunakan Lokasi Bank

Rasio kredit thd penduduk angk kerja yg bekerja - rhs

100

Agust

Feb

Agust

Feb

Agust

Feb

Feb

Agust

Agust

Feb

Feb

15

Agust

15

Agust

17

Feb

35

Rasio kredit thd penduduk angk kerja yg bekerja

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank) dan BPS, diolah Grafik 4.32. Perkembangan Akses Keuangan Sulsel

78

Rasio DPK thd penduduk angk kerja yg bekerja

Rasio DPK thd penduduk angk kerja yg bekerja


Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank) dan BPS, diolah Grafik 4.33. Akses Keuangan di Kab/Kota di Sulsel


Boks 4.A.

Regional Financial Asset and Balance Sheet (RFABS) : Upaya untuk Mengidentifikasi Risiko Sistemik di Tingkat Regional

Pemahaman mengenai keterkaitan antarsektor ekonomi merupakan hal yang sangat berharga, khususnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bercermin dari krisis keuangan global, interkoneksi antarsektor ekonomi yang terjadi lintas negara telah menjadi salah satu penyebab terjadinya penularan krisis dalam waktu yang singkat. Untuk itu, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan National Financial Account and Balance Sheet (NFABS), yaitu neraca terintegrasi yang menggambarkan aktivitas finansial antarsektor perekonomian. Melalui NFABS, perekonomian dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dari neraca sektoral, yang terdiri dari sektor Korporasi, Rumah Tangga, Perbankan, Institusi Keuangan Non-Bank, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Sentral dan sektor Eksternal (Rest of the World). Ketersediaan data NFABS yang terintegrasi dapat digunakan untuk menganalisis risiko keuangan yang bersumber dari ketidakseimbangan keuangan (financial imbalances) antar sektor. Penyusunan NFABS merupakan salah satu komponen utama dari rekomendasi G20 terkait data gap initiative. Dalam kaitannya dengan stabilitas sistem keuangan dan koordinasi kebijakan, penyusunan NFABS telah disesuaikan dengan standar internasional sehingga statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antar negara. Seiring dengan semakin terkoneksinya sektor-sektor di sistem keuangan, maka ketidakseimbangan di suatu sektor dapat ditransmisikan ke sektor lain, baik di level nasional maupun regional. Hal ini menyebabkan risiko yang dihadapi regional semakin kompleks, sehingga peran regional dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan sumber data yang memadai untuk menangkap ketidakseimbangan keuangan di daerah tertentu yang berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan risiko sistemik. Salah satu sumber data tersebut adalah Regional Financial Account & Balance Sheet (RFABS). Penyusunan RFABS juga merupakan implementasi salah satu dari 9 fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, yaitu terkait dengan pelaksanaan Regional Financial Surveillance. RFABS dapat digunakan untuk melengkapi asesmen makroprudensial di tingkat regional, khususnya yang berkaitan dengan dimensi cross -section antar sektor dan antar regional. Analisis data RFABS dilakukan dengan menggunakan data transaksi dan neraca untuk tiap agen ekonomi di masing-masing propinsi. Konsep Penyusunan Regional Financial Account and Balance Sheet Penyusunan National and Regional Balance Sheet dilakukan dengan mengacu kepada System of National Account (SNA) 2008. SNA 2008 sebagai standar internasional yang berisi pedoman pencatatan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi dan akuntansi. Dalam SNA 2008, kerangka data yang menggambarkan aktivitas ekonomi dan pemupukan kekayaan secara terintegrasi dan komprehensif dikenal dengan Integrated Economic Account/Full Sequence of Account (FSA). Integrated Economic Account / FSA terdiri dari: 1.

2.

3.

Current Account atau neraca berjalan mencatat produksi barang dan jasa, pendapatan yang tercipta dari aktivitas produksi, distribusi dan redistribusi pendapatan di antara unit institusi, serta penggunaan pendapatan untuk tujuan konsumsi atau tabungan. Terdiri dari production dan income accounts Accumulation accounts, adalah semua perubahan dalam aset dan kewajiban serta kekayaan neto. Accumulation account mencakup capital account, financial account, other changes in the volume of assets account dan revaluation account. Accumulation accounts mencatat flows yang akan mempengaruhi posisi balance sheet di akhir periode pencatatan. Opening and closing balance sheets, menyajikan posisi asset dan kewajiban suatu unit institusi atau sektor institusi.

Accumulation Account serta Opening and Closing Balance Sheet yang menjadi bagian dari Full Sequence of Account (FSA) merupakan komponen pembentuk Financial Account and Balance Sheet/ FABS (Gambar 3.A.1).


79


Gambar 3.A.1 Kerangka Integrated Economic Account (Full Sequence Account)

Financial Account and Balance Sheet lebih lanjut dirinci berdasarkan klasifikasi instrumen finansial (aset/kewajiban finansial) dan sektor institusi sebagaimana tabel xx berikut: INSTRUMEN FINANSIAL

INSTITUSIONAL SEKTOR

F1 Monetary Gold and SDRs

1. Non Financial Corporations (NFC)

F2 Currency and deposits

2. Financial Corporations (FC)

F21 Currency

a. Deposit Taking Corporations (DTs)

F22 Transferable deposits

 Central Bank (CB)

F221 Interbank positions

 Other Depository Corporations (ODC)

F229 Other transferable deposits

b. Other Financial Corporations (OFC)

F29 Other deposits

F5 Equity and investment fund shares

3. Government  Central Government (CG)  Local Government (LG) 4. Households & Non Profit Institutions Serving Household (NPISH)

F6 Insurance, pension and standardized guarantee schemes

5. Rest of the World (ROW)

F3 Debt Securities F4 Loans

F7 Financial derivatives and employee stock options F8 Other accounts receivable/payable

Tujuan Penyusunan Regional Financial Account and Balance Sheet RBS dapat memberikan informasi mengenai perkembangan suatu regional baik secara finansial maupun non finansial dan bersifat strategis dalam pengembangan ekonomi daerah, sebagai berikut : 1. Data stock dan flows pada RFABS dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan suatu regional (ex. pertumbuhan deposit dan loan). 2. Berdasarkan minimum data yang dimiliki (currency and deposit, loan, regional GDP, data Fiskal) RFABS dapat memberikan gambaran ketidakseimbangan keuangan (financial imbalances) suatu regional yang dapat digunakan sebagai informasi untuk kebijakan makroprudensial. 3. Data transaksi currency and deposit serta loan antar satu regional dengan regional lainnya dapat memberikan gambaran turn over ratio currency and deposit dan loan suatu regional 4. Dari sisi pengambil kebijakan khususnya Financial Regulator dan Bank Sentral, RFABS dapat memberikan informasi mengenai kerentanan regional yang antara lain dapat disebabkan oleh overheating pasar properti dan eksposur kredit yang berlebihan.

80



Analisis Indikator Ketidakseimbangan Keuangan Ketidakseimbangan dalam sistem keuangan (Financial Imbalances) adalah suatu kondisi indikasi peningkatan potensi risiko sistemik akibar dari perilaku yang berlebihan pada sistem keuangan. Analisis indikator ketidakseimbangan keuangan dengan memanfaatkan data RFABS dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode: 1.

Sectoral Risk Profile Analysis : pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan kerentanan masingmasing sektor dengan menggunakan beberapa indikator risiko seperti terangkum pada tabel 3.A.1 berikut: Tabel 3.A.1 Indikator Risiko Kerentanan Jenis Risiko

2.

Definisi

Indikator

Risiko Likuiditas

Risiko yang muncul akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggai yang dapat digiunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan.

Risiko Pasar

Risiko kerugian dari posisi dalam on dan off balance sheet yang muncul akibat perubahan faktor pasar seperti perubahan suku bunga maupun nilai tukar.

Risiko Kredit

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan debitur/counterparty dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Risiko Solvabilitas

Risiko yang muncul karena total aset dari suatu sektor termasuk present value dari nilai arus kas yang akan datang tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban mereka termasuk contingent liabilities.

Risiko Eksternal

Risiko yang muncul karena tingginya kewajiban yang berasal dari luar negeri terutama untuk kewajiban ayng tidak dilindungi dari risiko (unhedged liabilities). Risiko tersebut adalah risiko penarikan dari non-residen yang diakibatkan beberapa sentimen negatif seperti pelemahan niali tukar, penurunan kinerja perekonomian dan sebagainya.

1. ShortTerm (ST) Liabilities to ST Financial (Fin.) Asset 2. Net ST Fin. Positio 3. ST Liabilities to Fin. Asset 4. Liabilities to Current Asset 1. Net Foreign Currency (FC) Fin. Position 2. FC Liabilities to Fin. Asset 3. FC Liabilities to FC Fin. Asset 1. Capital Structure Position 2. Debt to Equity 3. Debt to Fin. Asset 4. Debt to Asset 1. Net Financial Position 2. Liabilities to Fin. Asset 3. Liabilities to RGDP 4. Liabilities to Asset 5. Net Wealth Position 1. Net External (Ext) Fin. Position 2. Ext. Liabilities to Liabilities 3. Ext. Liabilities to Fin. Asset 4. Ext. Liabilities tpo Ext. Fin. Asset 5. Ext. Liabilities to RGDP

Network Analysis : metode untuk menggambarkan interaksi antar sektor serta sebagai gambaran awal untuk menilai adanya peningkatan risiko pada suatu sektor yang dapat mempengaruhi sektor lainnya. Network Analysis dilakukan melalui analisis posisi maupun transaksi antar sektor institusi. Analisis posisi menggunakan data gross exposure atau posisi kepemilikan aset dan kewajiban suatu sektor yang terkoneksi dengan sektor lain yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko pada sektor dan instrumen keuangan tertentu. Sedangkan analisis transaksi dengan menggunakan data neto transaksi bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan pola neto transaksi masingmasing sektor yang akan memicu peningkatan risiko imbalances jika terjadi perubahan secara struktural. Network analysis dapat divisualisasikan dalam bentuk Whom to Whom Matrix maupun Network Diagram. CB

NFC1

OFC

ROI

REG A

ODC

Others

LG

CG

ODC

Other Regional

ROW ROW NFC

Gambar 3.A.2 Whom to Whom Matrix

HH

Gambar 3.A.3 Network Diagram


81



82


5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Bab 5 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Perkembangan transaksi keuangan non tunai berjalan dinamis. Nilai transaksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami peningkatan. Sementara itu, di sisi pengelolaan uang rupiah (PUR) terjadi netinflow sebesar Rp2,02 triliun. Hal ini terjadi karena antisipasi untuk libur panjang Natal dan Tahun Baru sehingga terjadi peningkatan uang masuk dari luar Sulsel ke dalam Sulsel. Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia meluncurkan Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016. Peluncuran uang Rupiah tersebut untuk memenuhi amanat UU Mata Uang Rupiah TE 2016 dan yang dikeluarkan adalah sebanyak 7 (tujuh) pecahan uang Rupiah kertas (Rp100.000,-, Rp50.000,-, Rp20.000,-, Rp10.000,-,Rp5.000,-, Rp2.000,-, Rp1.000,-) dan 4 (empat) pecahan uang Rupiah logam (Rp1.000, Rp500, Rp200, Rp100) TE 2016. Untuk meningkatkan layanan ketersediaan uang layak edar, Bank Indonesia senantiasa terus mendorong clean money policy melalui kegiatan penukaran uang melalui perbankan, kas keliling dalam kota dan luar kota, dan kas titipan.


83

BAB 5PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DANPENGELOLAAN UANG RUPIAH

5.1. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Transaksi non tunai yang dilakukan melalui Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) mengalami peningkatan. Jumlah warkat yang dikliringkan pada triwulan IV 2016 tercatat sebanyak 336 ribu lembar dengan nominal mencapai Rp15,75 triliun sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 328 lembar dengan nominal mencapai 15,60 triliun. Mendukung hal tersebut, nilai transaksi kliring pada triwulan IV 2016 jika dibandingkan dengan triwulan III 2015 juga masih tumbuh positif sebesar 12,90% (yoy) dan pertumbuhan rata-rata harian transaksi kliring juga mencapai 11,15% (yoy) atau Rp0,25 triliun per hari. Sementara itu, rasio Penolakan Cek/BG Kosong secara nominal (terhadap Kliring Debet Penyerahan) menunjukkan peningkatan drastis pada triwulan IV 2016 menjadi 19,94% dari triwulan sebelumnya 3,20%, meskipun rasio lembar Penolakan Cek/BG Kosong pada periode yang sama menunjukan penurunan dari 2,43% pada triwulan III 2016 menjadi 2,41% pada triwulan IV 2016. Peningkatan Penolakan Cek/BG Kosong secara nominal terutama karena adanya cek kosong sebesar Rp50 milyar pada bulan Oktober 2016. Tabel 5.1. Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong URAIAN Total Perputaran Kliring Kredit dan Kliring Debet Penyerahan - Nominal (triliun rupiah) - Lembar (ribuan) Rata-rata Harian Total Perputaran Kliring Kredit dan Debet Penyerahan - Nominal (triliun rupiah) - Lembar (ribuan) Nisbah Rata-rata Penolakan Cek/BG Kosong (terhadap Kliring Debet Penyerahan) - Nominal (%) - Lembar (%)

2013 I

9.74 284

II

9.98 286

2014 III

IV

10.24 281

10.67 290

I

9.48 260

2015

II

III

9.62 266

9.72 261

IV

11.20 281

I

9.76 262

2016

II

III

IV

I

II

10.49 285

11.36 297

13.95 314

18.23 347

19.31 361

III

IV

15.60 328

15.75 336

0.16 4.73

0.17 4.76

0.17 4.68

0.17 4.68

0.16 4.33

0.16 4.43

0.16 4.21

0.18 4.53

0.16 4.30

0.17 4.67

0.19 4.87

0.22 4.99

0.30 5.69

0.31 5.73

0.26 5.56

0.25 5.25

2.41 2.38

2.75 2.47

3.28 2.33

2.60 2.17

2.61 2.47

3.66 2.46

2.56 2.30

2.60 1.84

2.70 2.27

2.22 2.15

2.24 2.06

2.50 2.07

2.37 2.19

2.78 2.29

3.20 2.43

19.94 2.41

Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2. Pengelolaan Uang Rupiah 5.2.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal Perkembangan aliran uang kartal di Sulsel pada triwulan IV 2016 menunjukkan net inflow. Aliran uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp4,10 triliun, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp6,50 triliun. Namun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, inflow tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,25% (Grafik 5.1). Di sisi lain, aliran uang keluar (outflow) dari Bank Indonesia mengalami penurunan dari Rp2,54 triliun pada triwulan III 2016 menjadi Rp2,08 triliun pada triwulan IV 2016, sehingga tercatat net inflow sebesar Rp2,02 triliun (Grafik 5.2 dan Grafik 5.3). Net inflow diperkirakan terjadi selain karena provinsi Sulawesi Selatan merupakan hub perdagangan Kawasan Timur Indonesia, juga disebabkan oleh libur/cuti bersama pada periode sebelum menjelang Natal dan Tahun Baru sehingga terdapat peningkatan aktivitas masyarakat dari luar Sulsel yang masuk ke dalam Sulsel, sehingga uang kartal yang masuk ke dalam Sulsel meningkat. Bank Indonesia juga bekerjasama dengan perbankan di daerah dalam distribusi uang kartal melalui layanan kas titipan. Saat ini terdapat 3 (tiga) kas titipan BI di Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Bulukumba dengan plafon sebesar Rp150 miliar, Kota Parepare dengan plafon sebesar Rp 200 miliar dan Kota Palopo dengan plafon sebesar Rp200 miliar. Pada tahun anggaran 2017, Bank Indonesia juga merencanakan untuk membuka layanan Kas Titipan di Kabupaten Bone. Pembukaan layanan Kas Titipan di berbagai wilayah di Sulsel tersebut merupakan wujud implementasi komitmen Bank Indonesia dalam memperluas jangkauan layanan untuk pemenuhan kebutuhan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dan dalam kondisi layak edar kepada masyarakat di Sulsel.

84



7

Inflow

Rp Triliun

gInflow - Skala Kanan

%, yoy

6 5

100

7

80

6 4

40

3

3

20

2

2

1

0

1

0

(20)

0

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2013

2014

2015

2016

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2013

2014

2015

2016

Sumber: Bank Indonesia, diolah Grafik 5.1. Aliran Uang Kartal Inflow

100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60)

Sumber: Bank Indonesia, diolah Grafik 5.2. Aliran Uang Kartal Outflow

6.0 5.0

gOutflow - Skala Kanan %, yoy

5

60

4

Outflow

Rp Triliun

Net Inflow

Rp Triliun

Net Outflow

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 (1.0) (2.0) I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2014 2015 Sumber: Bank Indonesia, diolah Grafik 5.3. Selisih Inflow dan Outflow

I

II

III

IV

2016

5.2.2 Penyediaan Uang Layak Edar Bank Indonesia meningkatkan penyelenggaraan layanan penukaran uang di luar kantor. Untuk menjaga ketersediaan uang layak edar (ULE) di masyarakat, sejak tanggal 28 April 2015 Bank Indonesia telah membuka pelayanan penukaran uang di luar kantor, yang dilakukan secara rutin setiap hari Selasa dan Rabu dengan jam operasional 09.00 s.d. 13.00 WITA di pasar-pasar secara bergiliran dan pada hari Kamis di Wisma Bank Indonesia, Jalan Pasar Ikan No. 8, Makassar. Penukaran tersebut juga termasuk uang Rupiah Tahun Emisi 2016 yang mulai sah berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. Selain itu, kegiatan kas keliling di luar Kota Makassar juga telah dilakukan di beberapa daerah yaitu Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Watampone, Soppeng, Bulukumba, Selayar, Wajo, Enrekang, Luwu Timur, Sinjai Utara, Bone, dan Luwu Utara. Layanan penukaran uang juga dilakukan pada kas titipan di 3 daerah yaitu di Pare-Pare, Palopo, dan Bulukumba. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Depo Kas di Wilayah Indonesia Timur. Selama periode triwulan IV 2016, telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali kegiatan remise ke daerah lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu ke Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat masing-masing sebanyak 1-2 kali. Bank Indonesia juga melakukan kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE). Kegiatan pemusnahan UTLE pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp1,35 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,29 triliun (Grafik 5.4).

5.2.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu Pecahan besar mendominasi peredaran uang palsu di Sulsel dan terutama ditemukan di kota Makassar. Pada triwulan IV 2016 tercatat sebanyak 831 lembar, meningkat dari triwulan III 2016 yaitu 488 lembar. Pecahan uang palsu yang paling banyak ditemukan pada triwulan IV 2016 adalah pecahan Rp100.000 (52,59%), diikuti Rp50.000 (46,21%), diikuti dan pecahan lainnya sebesar 1,20% (Grafik 5.6). Pecahan uang palsu tersebut ditemukan paling banyak di Makassar yaitu sebesar 772 lembar (92,90%), diikuti dengan kota Pare-Pare sebanyak 43 lembar (5,17%), kota Bone sebanyak 12 lembar (1,44%), dan kota-kota lainnya sebanyak 4 lembar (0,48%). Pecahan uang palsu tersebut terutama ditemukan


85


berdasarkan permintaan klarifikasi bank yaitu sebanyak 796 lembar (95,79%), setoran bank-bank sebanyak 18 lembar (2,17%), penukaran masyarakat di Bank Indonesia sebanyak 15 lembar (1,81%), dan kas keliling sebanyak 2 lembar (0,24%) (Grafik 5.7). Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbankan dan masyarakat semakin peduli dan sadar untuk melaporkan kepada Bank Indonesia apabila menemukan uang palsu atau meragukan keaslian uang yang diterimanya. Hal ini juga menandakan bahwa pemahaman perbakan dan masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang Rupiah juga semakian meningkat. Untuk itu, berbagai upaya untuk mengantisipasi peredaran uang palsu dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPwBI Sulsel) akan terus melakukan kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah di berbagai daerah di Sulsel. Dengan semakin pahamnya masyarakat akan ciri-ciri keaslian uang Rupiah maka peredaran uang palsu diharapkan semakin menurun. gUTLE - Skala Kanan

%, yoy 2,000

900

1,600

700

1,200

600

1.2 1.0 0.8

800

0.6

40%

200

0.0

(400) II III IV I

II III IV

2013

2014

2015

2016

120%

400

0 II III IV I

160%

80%

0.2 II III IV I

200%

500 300

I

Y.O.Y.

800

400

0.4

Temuan Uang Palsu

Le

Nominal UTLE

Rp Triliun 1.4

0% -40%

100 0

-80% I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2013

2014

2015

2016

Sumber: Bank Indonesia, diolah Grafik 5.4. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Sumber: Bank Indonesia, diolah Grafik 5.5. Temuan Uang Palsu 1,81%

1%

2,17% 0,24%

Setoran

Pecahan Lainnya 52,59%

46,21%

Permintaan Klarifikasi Bank

Pecahan 50.000

Penukaran

Pecahan 100.000 Kas Keliling Luar Kota

95,79%

Sumber: Bank Indonesia, diolah Grafik 5.6. Temuan Uang Palsu Per Nominal

86

Sumber: Bank Indonesia, diolah Grafik 5.7. Temuan Uang Palsu berdasarkan Sumber Asalnya


Kas Titipan


Boks 5.A

Sosialisasi Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 di Sulawesi Selatan

Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia meluncurkan Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016, yang mulai diedarkan pada 29 Desember 2016. Peluncuran uang Rupiah tersebut untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang Rupiah TE 2016 yang diterbitkan adalah sebanyak 7 (tujuh) pecahan uang Rupiah kertas (Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000) dan 4 (empat) pecahan uang Rupiah logam (Rp1.000, Rp500, Rp200, Rp100). “Mencintai dan bertransaksi menggunakan Rupiah sama dengan mencintai kedaulatan dan kemandirian Indonesia”. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat Indonesia saat acara penerbitan (launching) uang Rupiah TE 2016 yang dilaksanakan bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI. Presiden RI berharap agar warga Negara Indonesia selalu menggunakan Rupiah dalam bertransaksi di dalam negeri, menjaga wibawa Rupiah dengan tidak menyebar isu negatif tentang Rupiah, serta menyimpan tabungan dalam Rupiah.

Gambar 5.A. 1. Penerbitan Uang Rupiah Tahun Emisi 2016

Gubernur Bank Indonesia mengarahkan agar sosialisasi uang rupiah TE 2016 dilakukan secara massif di seluruh wilayah NKRI. Oleh karena itu, untuk memperkenalkan Uang Rupiah TE 2016, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan gencar melakukan sosialisasi dalam rangka memperkenalkan dan melayani penukaran Uang Rupiah TE 2016, melalui berbagai saluran informasi, instansi, lembaga pendidikan, dan berbagai lokasi. Saluran informasi yang digunakan antara lain media sosial, media cetak, dan media elektronik (radio dan TV). Instansi yang disasar adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Kepolisian, Kejaksaan, Para Ulama dan Tokoh Masyarakat, Perbankan, Asosiasi Dunia Usaha, BUMN dan BUMD, serta KUPVA Bukan Bank. Sementara lembaga pendidikan adalah Perguruan Tinggi, sekolah, dan pondok pesantren. Adapun lokasi sosialisasi adalah saat melakukan layanan kas keliling di berbagai kota/kabupaten, car free day, maupun kegiatan lainnya (liaison, bantuan teknis klaster UMKM, dan kunjungan ke stakeholders).

Gambar 5.A. 2. Sosialisasi Ke Berbagai Saluran Informasi

Gambar 5.A. 3. Sosialisasi Ke Berbagai Instansi


87


Gambar 5.A. 4. Sosialisasi Ke Berbagai Lembaga Pendidikan

Gambar 5.A. 5. Sosialisasi Ke Berbagai Lokasi dan Kegiatan

Fokus sosialisasi antara lain terkait dengan desain uang, unsur-unsur pengamanan, serta proses percetakannya. Uang Rupiah TE 2016 memiliki desain utama gambar pahlawan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan nasional Indonesia serta dalam rangka menumbuhkan semangat kepahlawanan dan sikap keteladanan terhadap pahlawan nasional. Selain itu, uang Rupiah kertas mencantumkan pula gambar keragaman seni tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia untuk lebih memperkenalkan keragaman seni, budaya dan kekayaan alam Indonesia. Nominal Rp100.000,Rp50.000,Rp20.000,Rp10.000,Rp5.000,Rp2.000,Rp1.000,Rp500,Rp200,Rp100,-

12 (dua belas) Gambar Pahlawan yang digunakan pada uang Rupiah TE 2016 sesuai Keppres No. 31 Tahun 2016 Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta Ir. H. Djuanda Kartawidjaja Dr. G.S.S.J. Ratulangi Frans Kaisiepo Dr. K.H. Idham Chalid Mohammad Hoesni Thamrin Tjut Meutia Letjen TNI T.B. Simatupang Dr. Tjiptomangunkusumo Prof. Dr. Ir. Herman Johannes

Gambar Tarian Daerah dan Alam yang digunakan pada uang Rupiah TE 2016 Tari Topeng Betawi dan Raja Ampat Tari Legong dan Pulau Komodo Tari Gong dan Pulau Derawan Tari Pakarena dan Wakatobi Tari Gambyong dan Gunung Bromo Tari Piring dan Ngarai Sianok Tari Tifa dan Banda Neira -

Penguatan unsur pengaman pada uang Rupiah TE 2016 dilakukan untuk meminimalisir tingkat pemalsuan uang. Salah satunya adalah dengan memberi gambar saling isi yang disebut rectoverso. Rectoverso adalah suatu unsur pengaman pada uang kertas yang dibuat dengan teknik cetak khusus, dimana sebuah gambar akan telihat seperti ornamen yang tidak beraturan baik dilihat di bagian depan atau belakang, namun apabila diterawang akan membentuk sebuah gambar yang utuh. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang ditugaskan untuk melakukan pencetakan uang Rupiah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang juga disebutkan dengan jelas dan tegas di dalam Pasal 14 bahwa “Pencetakan uang Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia di dalam negeri dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan Rupiah”. Sejak UU Mata Uang diundangkan maupun sebelum dikeluarkannya UU tersebut, uang Rupiah emisi tahun emisi 2016 dan uang rupiah emisi sebelumnya selalu dicetak oleh Perum Peruri.

88


6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Bab 6 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel per Agustus 2016 tercatat 4,80%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 5,95%. Sementara itu, tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) hingga triwulan IV 2016 masih cukup baik meskipun menurun secara tahunan dibandingkan triwulan III 2016. Jumlah penduduk miskin di Sulsel pada September 2016 mengalami penurunan dibandingkan September 2015 baik di kota maupun di desa. Persentase penduduk miskin di Sulsel (9,24%) tergolong rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Sulawesi.


89

BAB 6KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1 Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel 31 menurun. Per Agustus 2016 TPT mencapai 4,80%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 5,95%. Secara absolut jumlah pengangguran terbuka Sulsel turun dari 220.636 orang per Agustus 2015 menjadi 186.291 orang per Agustus 2016. Penurunan pengangguran diindikasikan sebagai dampak positif dari kebijakan pemerintah diantaranya dalam penyaluran dana ke desa dan mulai terimplementasinya sebagian dari paket kebijakan ekonomi, sehingga ketersediaan lapangan kerja semakin membaik. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 meningkat cukup signifikan sebanyak 174.875 orang atau naik 4,72% dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Meningkatnya angkatan kerja pada Agustus 2016 menjadi 3.881.003 orang diperkirakan karena tahun ajaran baru yang terjadi pada pertengahan tahun atau sekitar bulan JuliAgustus.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama

KEGIATAN UTAMA

Agustus 2015

Agustus 2016

Angkatan Kerja a. Bekerja b. Pengangguran

3,706,128 3,485,492 220,636

3,881,003 3,694,712 186,291

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka

60.94% 5.95%

62.92% 4.80%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI

Sektor pertanian masih menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja. Pada periode Agustus 2016, sektor pertanian menyerap 1,47 juta orang atau 39,73% dari total tenaga kerja. Angka ini tumbuh positif 0,93% dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan adanya pergeseran waktu panen yang terjadi pada triwulan III 2016 sehingga kebutuhan pekerja musim panen meningkat. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri, perdagangan, jasa, dan lainnya meningkat masing-masing 22,78%; 11,86%; 2,86%, dan 8,90%. Di sisi lain, Indeks Penghasilan Saat Ini Dibanding 6 Bulan Lalu (IPD6) pertumbuhannya meningkat 9,37% (yoy) menjadi 126,50 pada triwulan III 2016 dari sebelumnya 124,67. Peningkatan IPD6 tersebut sejalan dengan Indeks yang Diterima Petani yang meningkat pada masa panen. Tabel 6.2. Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

KEGIATAN UTAMA Pertanian Industri Perdagangan Jasa Lainnya Total

Jumlah 1,454,451 230,495 688,331 616,355 495,860 3,485,492

Agustus 2015 Pangsa Pertumbuhan 41.73% -1.36% 6.61% 14.10% 19.75% 2.17% 17.68% -12.44% 14.23% 4.85% 100.00% 1.19%

Jumlah 1,468,000 283,000 770,000 634,000 540,000 3,695,000

Agustus 2016 Pangsa Pertumbuhan 39.73% 0.93% 7.66% 22.78% 20.84% 11.86% 17.16% 2.86% 14.61% 8.90% 100.00% 6.01%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulsel tercatat meningkat. TPAK naik dari 60,94% pada Agustus 2015 menjadi 62,92% pada Agustus 2016. Peningkatan TPAK diperkirakan terjadi di hampir seluruh sektor. Menurut informasi anekdotal, penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Sulsel. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan pada Agustus 2016 menjadi sebanyak 3,69 juta orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tercatat sebanyak 3,48 juta orang.

31

BPS mengeluarkan perhitungan tenaga kerja 2 kali dalam setahun, yaitu Februari (yang rilis pada bulan Mei) dan Agustus (yang rilis pada November)

90



Indeks

65%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

64.6%

64% 63.6%

63%

62.9%

62.8%

62%

62.0%

62.0%

30

150

20

140

10

130

62.2%

0

120

61.6%

61%

Penghasilan saat ini Growth yoy (%) - Skala Kanan

160

-10

110

60.9% 60.5%

60%

100

-20

90

-30

80

59%

-40 I

58%

II III IV

I

2012

II III IV

I

2013

II III IV 2014

I

II III IV

I

2015

II III IV 2016

Feb-12 Agt-12 Feb-13 Agt-13 Feb-14 Agt-14 Feb-15 Agt-15 Feb-16 Agt-16

Sumber: BPS, diolah BI Grafik 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Sumber: Survei Konsumen BI, diolah Grafik 6.2. Indeks Penghasilan Saat Ini

6.2 Penduduk Miskin32 33

Jumlah penduduk miskin di Sulsel turun dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 796 ribu orang atau 9,24% dari total penduduk Sulsel. Hal ini berarti turun -7,83% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 864 ribu orang. Penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di kota maupun di desa. Jumlah penduduk miskin di kota menurun -4,19% (yoy) menjadi 150 ribu orang, sementara yang berada di pedesaan turun -8,64% (yoy) menjadi 646 ribu orang (Grafik 6.3). Jumlah penduduk miskin di pedesaan tersebut mencapai 81,10% dari total penduduk miskin Sulsel, sedangkan selebihnya 18,90% berada di perkotaan. ribu orang

%

1000 900 800

10.3%

10.3%

10.3%

10.3% 10.12%

700 9.8%

600 500

9.5%

9.5%

400

9.24%

300 200 100

930.3

880.9

672.3

639.7

696.9

152.8

150.8

133.6

148.0

160.5

701.81 651.95

651.3

707.34

657.9

100%

10.4%

90%

10.2%

80%

10.0%

70%

9.8%

60%

9.6%

50%

9.4%

9.40%

9.39%

10.6%

646.21

162.49 154.40 146.42 157.18 149.13

150.6

0

9.2% 9.0% 8.8%

8.6% Mar-11 Sep-11 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16

Desa

Kota

% Total Penduduk Miskin - kanan

40%

20

16 14

14.09 12.77 11.19

12 10

9.24 8.20

8

30%

6

20%

4

10%

2

0%

0

Sulut

Sulteng

Desa

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI Grafik 66.3. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan

18

17.63

Sulsel

Kota

Sultra

Gorontalo

Sulbar

% Total Penddk Miskin - kanan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI Grafik 6.4. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Menurut Provinsi September 2016

Inflasi yang relatif terkendali menahan laju kemiskinan penduduk Sulsel baik yang berada di kota maupun di desa. Dengan rata-rata inflasi pada periode Januari sd. September 2016 yang semakin menurun (4,50%;yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (7,75%;yoy), maka daya beli masyarakat Sulsel secara umum menjadi lebih baik, sehingga laju kemiskinan menurun. Meski sudah menurun, inflasi kelompok bahan pangan (volatile food) di Sulsel masih tergolong tinggi. Tekanan harga terjadi karena berkurangnya pasokan bahan pangan khususnya beras yang disebabkan oleh mundurnya siklus tanam padi sebagai dampak dari El Nino di tahun 2015 dan La Nina di tahun 2016.

32

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. BPS mengeluarkan perhitungan kemiskinan 2 kali dalam setahun, yaitu Maret (yang rilis pada bulan September) dan September (yang rilis pada Januari) 33 BPS mengeluarkan perhitungan kemiskinan 2 kali dalam setahun, yaitu Maret (yang rilis pada bulan Juli) dan September (yang rilis pada Januari) Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

91


Grafik 6.5. Grafik Kemiskinan dan Andil Inflasi Beras Kemiskinan 14.0

Inflasi

Andil Beras - Skala Kanan

% yoy

% yoy

12.0 10.0 8.0 6.0

4.0 2.0 0.0 2011

2012

Mar-13

Mar-14

Mar-15

Mar-16

Sep-16

R2 Kemiskinan - Andil Beras: 0,74 Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah BI

0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10

Tingkat kemiskinan dan andil inflasi beras memiliki korelasi positif. Korelasi antara kedua variabel ini mencapai 0,74. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan harga beras memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, atau dengan kata lain inflasi beras merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat 34 kemiskinan . Oleh karena itu, jika inflasi beras semakin meningkat akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya yang memiliki tingkat pendapatan tetap, dan pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi beras perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya menekan tingkat kemiskinan.

Tabel 6.3. Garis Kemiskinan di Sulawesi Selatan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Mar-15 Sep-15 Sep-16 Mar-16

Kota Desa

262,163 240,175

274,140 254,524

281,676 263,674

286,669 267,428

Mar-15

9.11% 13.68%

Pertumbuhan YoY Sep-15 Mar-16

11.25% 16.16%

7.44% 9.78%

Sep-16

4.57% 5.07%

Mar-15

Inflasi YoY Sep-15 Mar-16

Sep-16

8.61%

8.36%

3.07%

5.70%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah BI

Secara spasial, persentase jumlah penduduk miskin di Sulsel relatif cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain se-Sulawesi. Jumlah penduduk miskin Sulsel berada pada urutan kedua terendah (9,24%) setelah Sulawesi Utara (8,20%) (Tabel 6.4). Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di wilayah Sulawesi tercatat 17,63% terdapat di Provinsi Gorontalo. Tabel 6.4. Perkembangan Kemiskinan di Pulau Sulawesi Sep-15 Provinsi Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar

Kota 58.00 79.25 157.18 56.77 27.01 22.51

Jumlah Desa 159.14 327.09 707.34 288.25 179.51 130.70

Total 217.14 406.34 864.52 345.02 206.52 153.21

Mar-16 Persentase Jumlah Persentase Kota Desa Total Kota Desa Total Kota Desa Total 5.26 12.10 8.98 60.62 142.20 202.82 5.34 10.97 8.34 11.06 15.07 14.07 75.45 345.07 420.52 10.18 15.91 14.45 4.93 13.22 10.12 149.13 657.90 807.03 4.51 12.46 9.40 7.84 16.12 13.74 51.01 275.86 326.87 6.74 15.49 12.88 6.84 24.17 18.16 24.08 179.11 203.19 5.84 24.41 17.73 8.69 12.70 11.90 22.85 129.88 152.73 8.59 12.56 11.74

Sep-16 Kota 59.73 75.90 150.60 53.18 24.02 8.43

Jumlah Desa 140.62 337.25 646.21 274.11 179.67 121.83

Persentase Total Kota Desa Total 200.35 5.22 10.82 8.20 413.15 10.07 15.48 14.09 796.81 4.47 12.30 9.24 327.29 6.87 15.31 12.77 203.69 5.78 24.30 17.63 146.90 8.43 12.00 11.19

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Menurut Kabupaten/Kota di Sulsel, tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Pangkep. Berdasarkan data BPS tahun 2014, tingkat kemiskinan di Kab. Pangkep mencapai 16,38%, selanjutnya diikuti Kabupaten Jeneponto (15,31%), dan Kabupaten Toraja Utara (15,10%). Sementara itu, daerah dengan tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Makassar dengan persentase kemiskinan 4,48% dan selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Sidrap (5,82%), dan Kota Parepare (5,88%).

34

Berdasarkan riset dari Talukdar (2012), The Effect of Inflation on Poverty in Developing Countries: A Panel Data Analysis. Texas Tech University.

92



Tabel 6.5. Tingkat Kemiskinan Per Kab/Kota se Sulawesi Selatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23

Tingkat Kemiskinan (%) Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo Sulawesi Selatan

2008 18.49 12.26 10.94 22.48 12.68 12.79 12.73 18.55 21.36 13.49 17.35 11.22 10.16 7.64 9.65 20.51 19.44 18.57 18.38 10.98 5.36 7.10 12.83 13.41

2009 16.41 10.50 9.96 20.58 11.06 10.93 11.37 16.35 19.35 11.43 15.19 9.95 8.93 6.73 8.70 18.10 16.96 16.14 16.40 8.91 5.52 6.52 11.85 11.93

2010 15.00 9.02 10.25 19.10 11.16 9.49 10.68 14.62 19.26 10.69 14.08 10.42 8.96 7.00 9.01 16.86 15.44 14.62 16.25 9.18 19.08 5.86 6.53 11.28 11.40

2011 13.49 8.12 9.21 17.16 10.04 8.55 9.63 13.14 17.36 9.59 12.67 9.36 8.06 6.29 8.12 15.18 13.93 13.22 14.64 8.29 17.06 5.29 5.91 10.22 10.27

2012 12.87 7.82 8.89 16.58 9.59 8.05 9.28 12.55 16.62 9.28 12.25 9.12 7.83 6.00 7.82 14.44 13.33 12.72 14.02 7.71 16.27 5.02 5.58 9.46 9.82

2013 14.23 9.04 10.45 16.52 10.42 8.73 10.32 12.94 17.75 10.32 11.92 9.43 8.17 6.30 8.86 15.11 15.10 13.81 15.52 8.38 16.53 4.70 6.38 9.57 10.32

2014 13.13 8.37 9.68 15.31 9.62 8.00 9.56 11.93 16.38 9.74 10.88 8.76 7.74 5.82 8.20 13.90 13.95 12.77 14.31 7.67 15.10 4.48 5.88 8.80 9.54

Sumber: BPS, diolah BI

6.3 Rasio Gini35 Gini ratio Provinsi Sulsel menurun. Nilai gini ratio Sulsel September 2016 sebesar 0,40, menurun dibandingkan September 2015 yang mencapai 0,42 ataupun Maret 2016 sebesar 0,43. Secara tren, selama 3 tahun terakhir angka gini ratio Sulsel cenderung menurun, namun demikian dibandingkan dengan nasional, nilai gini ratio Sulsel cenderung lebih tinggi meski pada tahun 2011 dan 2012 gini ratio Sulsel sempat bernilai sama dengan nasional yakni 0,41. Sementara itu dibandingkan provinsi lain di Sulawesi, nilai gini ratio Sulsel tahun 2016 berada pada peringkat kedua tertinggi di Sulawesi. Nilai gini ratio tertinggi di Sulawesi berada di Provinsi Gorontalo (0,41) dan terendah berada di Provinsi Sulawesi Tengah (0,35). Nilai gini ratio yang tergolong tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat maupun daerah. Perhatian pemerintah terkait dengan upaya mengurangi ketimpangan terlihat dari paket kebijakan ekonomi pertama pada tanggal 9 September 2015 yaitu “Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan”. Lebih lanjut, World Bank (2014) juga mengemukakan bahwa salah satu strategi dalam penurunan ketimpangan adalah dengan penyediaan akses yang merata ke seluruh daerah seperti pendidikan dan kesehatan. Melihat perhatian dari pemerintah pusat yang cukup tinggi terhadap ketimpangan, Pemerintah Provinsi Sulsel juga turut serta dalam strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulsel dari APS tingkat SD, SMP dan SMA masing-masing 97,59; 87,69; 61,66 pada tahun 2013 menjadi masing36 masing 99,50; 95,00; dan 64,25 pada tahun 2018 . Provinsi Gorontalo Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Indonesia

Tabel 6.6. Nilai Gini Ratio di Pulau Sulawesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar 2016 Sept 2016 0.43 0.46 0.44 0.44 0.41 0.42 0.42 0.41 0.40 0.41 0.41 0.43 0.42 0.42 0.43 0.40 0.42 0.41 0.40 0.43 0.41 0.40 0.40 0.39 0.37 0.39 0.43 0.42 0.42 0.37 0.39 0.38 0.37 0.38 0.40 0.41 0.37 0.37 0.36 0.35 0.36 0.34 0.31 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.39 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber: Booklet Data Sosial Ekonomi, BPS

35

Angka koefisien gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmeraaan sempurna. 36 Sesuai dengan target dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

93


6.4 Nilai Tukar Petani37 Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2016 masih cukup baik, meskipun pertumbuhan tahunan menurun. NTP Sulsel pada triwulan IV 2016 sedikit menurun menjadi sebesar 104,02, dibandingkan triwulan sebelumnya 104,90. Penurunan NTP tersebut dikarenakan oleh penurunan rata-rata indeks yang diterima petani atas hasil produksi petani. Rata-rata indeks yang diterima petani menurun dari 130,15 pada triwulan III 2016 menjadi 129,76 pada triwulan IV 2016 (Grafik 6.8). Penurunan indeks tersebut diperkirakan karena pada triwulan IV 2016 terjadi musim tanam, sehingga petani 38 belum memperoleh hasil produksi . Sementara disisi lain, Indeks yang Dibayar Petani mengalami peningkatan dari 124,07 pada triwulan III 2016 menjadi 126,58 pada triwulan IV 2016 (Grafik 6.7). Nilai Tukar Petani g.indeks - sisi kanan

Indeks

110

yoy

105 100

125

3%

120

8%

2%

115

6%

110

4%

105

2%

-2%

100

0%

-3%

95

-2%

-4%

90

0% -1%

90 85

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

Indeks yang Dibayar Petani

130

4%

1%

95

Indeks

5%

12%

yoy

g.indeks - sisi kanan

10%

-4% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I*

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.6. Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.7. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Dibayar Petani

Inflasi dan Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki hubungan terbalik. Hal demikian merupakan salah satu indikasi bahwa petani juga merupakan net consumer. Grafik 6.9 menunjukkan bahwa pada periode 2009 – 2011 korelasi kedua variabel tersebut mencapai -0,38, sementara pada periode 2012 – 2016 mencapai -0,32. Pada saat terdapat tekanan inflasi yang tinggi, NTP mengalami penurunan, sehingga gap antara inflasi dan NTP semakin melebar, dan sebaliknya. Dari grafik juga terlihat bahwa pada saat kelompok volatile food mengalami deflasi di bulan Februari - Mei 2016 dan Agustus 2016 (penurunan harga beras, cabe rawit, dan cabe merah), dan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada periode Januari 2016 – September 2016 cenderung stabil, maka gap antara inflasi dan NTP di tahun 2016 terlihat menyempit. Sementara itu, pada saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada Juli 2013 dan November 2014, gap antara inflasi dan NTP semakin melebar. Kondisi tersebut juga dapat terjadi karena kenaikan harga produk sektor pertanian yang diterima oleh petani tumbuh lebih lambat dibandingkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi/dibayar oleh petani. Oleh karena itu, untuk menekan laju kemiskinan penduduk di sektor pertanian yang umumnya berada di wilayah pedesaan, perlu upaya untuk menekan laju inflasi khususnya volatile food. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan cara membangun atau memperbaiki infrastruktur jalan ke pedesaan agar barang-barang yang diperlukan lebih mudah didistribusikan kepada masyarakat. 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90

Indeks yang Diterima Petani g.indeks - sisi kanan

Indeks

yoy 12% 10%

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2012

2013

2014

2015

2016

yoy

6% 4%

6%

2%

4%

0%

2%

-2%

0%

-4%

-2%

-6% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I* 2009

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI Grafik 6.8. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Diterima Petani

2010

2011

Inflasi

2017


2013

2014

2015

2016

2017

Nilai Tukar Petani

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI Grafik 6.9. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Diterima Petani

NTP merupakan keseimbangan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan yang dibayar petani (Ib). Sumber: kalender tanam, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan

38


2012


37

94

r 2012-2016 = -0,32

r 2009-2011 = -0,38

8%

8%

-4% I

10%


Secara spasial, NTP Sulsel di triwulan IV 2016 sedikit turun dan menduduki peringkat ke-9 terbesar dibanding provinsi lainnya. Posisi ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi Sulsel di triwulan sebelumnya yang mampu menempati urutan ke-7 secara Nasional. Tabel 6.7. Perkembangan NTP per Provinsi se Indonesia Provinsi

2015-TW1 2015-TW2 2015-TW3 2015-TW4 2016-TW1 2016-TW2 2016-TW3 2016-TW4

2017TW1*

Sulawesi Barat

102.23

103.81

105.22

106.16

106.07

106.92

107.89

108.70

106.58

Nusa Tenggara Barat

101.86

102.28

104.26

106.21

105.15

103.84

105.99

107.04

105.70

Bali

103.83

103.34

104.46

105.15

104.93

105.78

106.92

106.98

106.25

Gorontalo

101.50

100.91

102.49

104.21

104.73

105.36

105.50

106.06

105.59

DI Yogyakarta

100.22

99.44

101.80

103.06

103.48

103.32

105.26

104.30

102.22

Jawa Timur

105.24

102.79

105.14

106.15

105.19

104.23

105.03

104.24

103.12

Lampung

102.90

102.00

103.77

103.99

103.36

104.09

104.04

104.15

104.96

Jawa Barat

105.70

102.78

104.74

107.08

106.97

104.35

104.14

104.03

103.25

Sulawesi Selatan

104.23

103.35

105.09

106.21

105.95

104.03

104.90

104.02

102.16

Maluku Utara

102.62

101.78

101.15

102.81

104.41

104.71

103.52

103.13

101.59

Nusa Tenggara Timur

101.21

101.05

102.21

103.19

101.37

100.26

101.20

101.85

101.19

Sumatera Utara

98.52

98.60

97.67

99.64

99.32

100.52

99.72

101.22

100.33

Riau

96.84

95.97

93.55

94.61

96.22

99.10

98.17

100.83

102.94

100.75

100.11

100.30

102.02

103.67

103.49

102.31

100.81

99.57

99.36

101.04

100.97

100.10

99.34

100.28

100.54

100.55

100.01

Banten

105.23

102.77

104.02

107.02

105.99

102.33

100.68

100.45

98.97

Jambi

95.95

95.21

95.13

95.45

96.45

99.12

98.45

100.21

101.45

Maluku Papua Barat

Jawa Tengah

100.86

98.09

100.11

101.87

100.81

99.50

100.41

99.68

98.98

Kepulauan Bangka Belitung

103.48

105.17

106.30

103.86

101.96

103.53

101.09

99.33

98.75

DKI Jakarta

98.84

98.34

97.34

98.19

99.16

101.18

100.69

99.24

99.17

Sulawesi Tenggara

98.83

98.35

100.21

100.76

99.82

99.61

100.37

98.90

97.72

Kalimantan Timur

99.95

98.33

98.33

97.86

97.46

98.26

98.31

98.47

98.40

Kalimantan Tengah

98.99

98.47

99.03

98.14

96.77

97.59

97.60

98.38

99.35

Sulawesi Tengah

97.99

96.95

98.14

99.37

99.28

100.00

99.87

98.25

97.03

Kepulauan Riau

100.14

98.92

99.95

98.78

98.47

98.81

97.54

97.90

98.16

Kalimantan Selatan

100.54

100.11

99.99

99.32

98.58

97.27

96.59

97.71

98.24

Sumatera Barat

98.72

97.36

97.14

97.73

97.79

98.23

97.28

97.02

97.92

Kalimantan Barat

97.26

96.67

96.70

96.30

95.20

96.13

94.76

96.33

97.68

Aceh

96.82

95.95

96.02

97.75

97.79

96.30

95.29

95.76

96.09

Papua

97.12

96.95

96.75

96.58

95.97

96.50

96.29

95.30

95.53

Sumatera Selatan

97.84

97.52

95.94

96.19

95.07

94.43

93.91

95.04

95.29

Sulawesi Utara

98.01

95.68

95.47

96.74

97.40

96.92

96.31

94.31

92.86

Bengkulu

95.47

94.12

92.71

93.36

92.26

93.94

92.43

93.60

94.99

Nasional 101.86 100.23 101.53 102.75 Sumber: BPS, diolah BI *) Data hingga bulan Januari 2017 Peringkat NTP berdasarkan NTP tertinggi pada triwulan IV 2016

102.03

101.41

101.66

101.50

100.91


95


HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN

96


7. PROSPEK PEREKONOMIANDAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bab 7 Prospek Perekonomian dan Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,5% - 7,9% (yoy). Sementara secara keseluruhan 2017 akan tumbuh di kisaran 7,5%-7,9% (yoy), yang berarti berpotensi lebih tinggi dari pencapaian 2016 yang tumbuh 7,41% (yoy). Dari sisi permintaan, perekonomian Sulsel diperkirakan masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi PMTB. Sementara dari sisi lapangan usaha, diperkirakan masih ditopang dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi, Penyediaan Akomodasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. Faktor-faktor pendorong adalah konsumsi/daya beli yang semakin baik, perbaikan pendapatan/pengeluaran pemerintah, peningkatan harga komoditas internasional, diversifikasi ekspor ke Amerika/Eropa, beroperasinya industri nikel yang lebih optimal, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan industri pengolahan ikan. Tekanan harga di triwulan II 2017 dan 2017 diperkirakan dalam kisaran inflasi nasional 4,0%±1,0%, didukung oleh ketersediaan/distribusi pangan berjalan optimal, serta telah berjalannya fungsi TPID di seluruh Kab/kota secara optimal. Namun faktor risiko yang masih akan menjadi tekanan inflasi 2017 adalah tren kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan kenaikan harga yang diatur pemerintah yang dilakukan pada pertengahan tahun 2017.


97

BAB 7PROSPEK PEREKONOMIAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2017 dan keseluruhan tahun 2017 diperkirakan membaik. Dengan mempertimbangkan indikator ekonomi domestik dan global, pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2017, diperkirakan mengalami perbaikan dalam kisaran 7,5%-7,9% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Sulsel juga diperkirakan akan kembali meningkat dalam kisaran 7,5%-7,9% (yoy). Perkiraan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel pada tahun 2017 tersebut dengan asumsi antara lain peningkatan harga komoditas internasional, diikuti beroperasinya industri nikel yang lebih optimal, perbaikan pendapatan/pengeluaran pemerintah, dan pembangunan infrastruktur (seperti jalan poros lingkar luar, bendungan, jalan dan jembatan, dan lain-lain). Selain itu, untuk mendongkrak ekspor luar negeri pemerintah daerah perlu mencari pasar alternatif untuk tujuan ekspor, meningkatkan produksi bahan baku industri pangan, dan meningkatkan manajemen infrastruktur perhubungan laut. 10

%, yoy

9 8

7 6

2018 Q4

2018 Q3

2018 Q1

2017 Q4

2017 Q3

2017 Q2

2017 Q1

2018 Q2

2018: 7,6% - 8,0%

2017: 7,5% - 7,9% 2016 Q4

2016 Q3

2016 Q2

2016 Q1

2015 Q4

2015 Q3

2015 Q2

2015 Q1

4

2016: 7,41%

2015: 7,17%

5

Sumber: BPS,diolah. Ket.: Proyeksi oleh BI Grafik 7.1. Perkembangan PDRB Sulsel dan Proyeksinya

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sulsel diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan tahun 2017. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan LNPRT, diperkirakan masih akan kuat dengan adanya peningkatan upah minimum regional. Konsumsi Pemerintah diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan pagu anggaran untuk APBN di Sulsel. Sementara itu aktivitas ekspor diperkirakan akan sedikit membaik, seiring dengan tren harga internasional nikel dan coklat, ditambah dengan peningkatan pertumbuhan global terutama Amerika Serikat dan Kawasan ASEAN. Selain itu, investasi diperkirakan meningkat dengan adanya tambahan pembangunan perumahan, rumah sakit, universitas, dan pusat perbelanjaan baru. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan di tahun 2018 diperkirakan akan terjadi pada lapangan usaha Pertambangan, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Keuangan, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, dan Jasa Pendidikan.

7.1.1 Prospek Sisi Pengeluaran Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II 2017 diperkirakan meningkat dalam kisaran 7,5%-7,9% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut terutama masih bersumber dari permintaan domestik/lokal. Permintaan lokal yang tumbuh meningkat antara lain konsumsi rumah tangga dan LNPRT, konsumsi pemerintah, serta perbaikan ekspor luar negeri. Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan tumbuh pada kisaran 5,8%-6,2% yang didukung kenaikan upah minimum provinsi dan tunjangan hari raya. Kegiatan investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh meningkat 6,3%-6,7% seiring dengan adanya tambahan proyek infrastruktur baru. Sementara itu, kinerja ekspor luar negeri Sulsel diperkirakan membaik, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang dan harga komoditas ekspor unggulan yang mulai rebound. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2017 diperkirakan menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. Komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat tercermin dari indeks tendensi konsumen yang berada di level 110,4 yang terutama untuk ekspektasi pendapatan mencapai 108,6. Sedangkan indeks rencana pembelian barang durable berada pada level 113,6. Daya beli masyarakat diprediksikan meningkat seiring dengan disalurkannya tunjangan hari raya (THR) dan kecenderungan stabilnya inflasi. Konsumsi pemerintah diperkirakan terakselerasi pada triwulan II 2017. Realisasi penyerapan belanja APBN di Sulsel dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota diperkirakan mulai berjalan baik pada triwulan II 2017. Apabila realisasi belanja

98



pemerintah pada triwulan II 2017 dapat mencapai 36%, maka konsumsi pemerintah diperkirakan dapat tumbuh meningkat dalam kisaran 3,4%-3,8% (yoy). 3,000

125 120

%, yoy

Rp ribu

2,500 2,000

110 105

20.0 1,800

90

1,100

1,000 II

III

IV

2014

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

2016

Indeks Tendensi Konsumen

2017

2.9

10%

30% 56.8%

52.7%

12.7%12.6%

19.7%

20% 10.8%

7.2%

35.2%

-3.2%28.3%

11.4%

Inflasi

25.8%

20.5%

55.6%

20%

0 2017

40%

25.6%

60%

31.1%

2016

50%

86.0%

30%

2015

4.0

94.2%

70%

14.6%

2014

Kenaikan UMP

43.9%

95.2%

80%

40%

2013

2.3

Sumber: Informasi Anekdot dan BPS, diolah Grafik 7.3. Upah Minimum Regional

100%

50%

2012

10% 5.5% 36.0% 0%

4.6%

9.0%

12.0%

11.8%

8.3%

0%

-10% I

II

III

IV

I

II

2014

III

2015

Persentase Realisasi

IV

I

II

III

2016

IVP

IP

10 5

4.5

UMP-sisi kiri

Sumber : BPS, diolah BI

90%

4.4

2011

Sumber: Badan Pusat Statistik p) Perkiraan BPS Grafik 7.2. Indeks Tendensi Konsumen BPS

11.1

9.1 8.6

Perkiraan Pendapatan RT

Rencana pembelian barang durable

15 12.5

6.2

-

25 20

11.1

10.0

500

Ip

2,000

1,200

111.1 110.1 110.7 108.2 96.3 106.2 103.4 102.7 101.9 106.8 107.1 102.4110.4 I

2,250

1,440

1,500

100 95

2,500

25.0

115

30

IIP

2017

Growth Realisasi (yoy) - sisi kanan

Sumber: Kanwil DJPB Sulsel dan BPKAD Provinsi Sulsel Grafik 7.4. Persentase Realisasi Pagu Anggaran Pemerintah Pusat di Daerah

Komponen investasi Sulsel pada triwulan II 2017 diperkirakan meningkat dan diperkirakan melambat di akhir tahun 2017. Beberapa pembangunan infrastruktur dan fisik yang direncanakan dimulai triwulan I 2017 diperkirakan akan bergeser ke triwulan II 2017. Berdasarkan data BCI Asia, pada semester I 2017 pembangunan oleh pemerintah mencapai Rp4,21 triliun, komersial mencapai Rp5,71 triliun, sementara perseorangan mencapai Rp12,2 miliar. Beberapa pembangunan yang akan dimulai pada semester I 2017 antara lain: 1. Pembangkit listrik tenaga matahari di Wajo dan Takalar (4x302 Kwp), Kepulauan Selayar (6x439 Kwp), dan Pangkep (7x90 Kwp), pembangkit listrik tenaga angin (75 Mw) di Sidenreng Rappang, serta pembangkit listrik tenaga air (mini hydro 5 Mw) di Gowa. 2. Bendungan di danau tempe dengan area 39.000 Ha yang mencakup Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, dan Soppeng. 3. Pembangunan jalan di Kabupaten Enrekang, Maros, Parepare, Sidenreng Rappang, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, dan Maros. 4. Apartemen di Makassar dan perumahan di Kabupaten Gowa, Bulukumba, Toraja Utara, dan Makassar. 2 5. Makassar New Port (fase B dan C) untuk pembangunan container yard (160,000 m ), causeway (1.726 m), 2 reclamation (130.000 m ), dan pekerjaan konstruksi lainnya. 6. Lainnya berupa pusat perbelanjaan dan hiburan, terminal multimoda di Kabupaten Maros dan Takalar, rumah sakit, perkantoran, balai pendidikan, serta pabrik pengolahan ikan.


99


Tabel 7.1. Perkembangan Pembangunan Fisik di Sulawesi Selatan Keterangan

Sulsel

Kepemilikan Total

Proyek dimulai Tw I 2016

Pemerintah Commercial Perseorangan Total

Proyek dimulai Tw II 2016

Proyek dimulai Tw I 2017

-

Proyek dimulai Tw II 2017

24,600 524,300

Proyek dimulai Tw III 2017

-

Total

1,543,507

Pemerintah

1,052,107

Commercial

490,300

(yoy)

Total

8,089,976

Pemerintah

3,879,018

0.0%

Commercial

4,207,458

2842.3%

3,500

0.0% -27.1%

Pemerintah

326,969

560.0%

Commercial

1,499,124

-39.3%

8,700

0.0%

Total

667,000

21.5%

Pemerintah

507,000

1961.0%

Commercial

160,000

-69.5%

Perseorangan Total Proyek dimulai Tw IV 2017

1,100

5557.3%

1,834,793

Perseorangan

548,900

Commercial

Perkembangan

Total

-

Pemerintah

Keterangan Kepemilikan Nilai (Rp Juta)

Perseorangan

2,518,040 49,540

Perseorangan

Total 2016

143,000

2,468,500

Perseorangan

Proyek dimulai Tw IV 2016

-

Commercial Total

Proyek dimulai Tw III 2016

143,000

Pemerintah Perseorangan

Sulsel

Nilai (Rp Juta)

-

0.0%

50,000

-96.8%

Pemerintah

-

-100.0%

Commercial

50,000

-89.8%

-

-100.0%

Perseorangan

Total

4,753,447

Total

10,641,769

123.9%

Pemerintah

1,126,247

Pemerintah

4,712,987

318.5%

Commercial

3,626,100

Commercial

5,916,582

63.2%

12,200

1009.1%

Perseorangan

Total 2017

1,100

Perseorangan

Sumber : BCI Asia, diolah Bank Indonesia *) Data tahun 2017 masih sangat sementara

Kinerja ekspor dan impor diperkirakan sedikit membaik. Permintaan dari negara mitra dagang terkoreksi membaik, terutama Amerika Serikat dan Kawasan ASEAN. Harga beberapa komoditas diprediksikan juga mulai meningkat seperti nikel, coklat, dan kopi. Selain itu, Pemda juga tengah berupaya menggenjot ekspor dengan mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk mengakselerasi ekspor melalui diversifikasi produk dan Negara tujuan ekspor. Untuk itu, ada beberapa negara tujuan ekspor Sulsel yang dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan ekspor luar negeri. Tabel 7.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara WEO (IMF) WEO (IMF) Pertumbuhan Jan-17 Okt -16 Ekonomi (%, yoy) 2016p 2017p 2016 2017p Amerika Serikat 1,6 2,2 1,6→ 2,3↑ Kawasan Eropa 1,7 1,5 1,7→ 1,6↑ Kawasan Asia 6,5 6,3 6,3↓ 6,4↑ Tiongkok 6,6 6,2 6,7↑ 6,5↑ Jepang 0,5 0,6 0,9↑ 0,8↑ Kawasan ASEAN* 4,8 5,1 4,8→ 4,9↓ Output Dunia 3,1 3,4 3,1→ 3,4→

2018p 2,5 1,6 6,3 6,0 0,5 5,2 3,6

*) Terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam p) Proyeksi Keterangan: ↑ Lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya → Sama dengan perkiraan sebelumnya ↓ Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya

Harga internasional komoditas pertanian dan pertambangan pada 2017 diperkirakan membaik. Tren perbaikan harga 39 internasional komoditas olahan tambang telah mulai membaik pada triwulan III 2016 , yang diperkirakan akan berimbas positif pada peningkatan ekspor. Harga nikel pada 2017 diperkirakan tumbuh 2,00%, dimana pada Desember 2017 harga nikel diperkirakan akan berada pada kisaran 11.000 USD/metrik ton.

39

Commodity Market Outlook, Oktober 2016.

100



20,000

$/mt

yoy

18,000 16,000

40%

140

30%

120

20%

14,000 10,000 8,000

0%

80

-10%

60

60% 40% 20% 0%

-20%

6,000

yoy

100

10%

12,000

$/mt

-20%

40

2014

2015

2016

Harga Internasional Nikel

2017 2018-p

2015

2016

Harga Internasional Iron Ore

2017-p

IP

IV

II

III

I

IV

II

III

I

IV

II

2014

g.Harga Internasional Nikel - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.5. Perkembangan Harga Internasional Nikel

III

I

IP

2017-p

IV

II

III

I

III

IV

-60%

I

0

II

-50% IV

0 II

20

III

-40%

-40%

2,000 I

4,000

-30%

2017 2018-p

g.Harga Internasional Iron Ore - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.6. Perkembangan Harga Internasional Bijih Besi

Perdagangan dalam negeri (antarpulau) diperkirakan melambat. Hal ini seiring dengan peningkatan produksi yang digunakan untuk konsumsi di Sulsel. Berdasarkan hasil liaison, pengiriman barang keluar dan ke dalam Sulsel semakin menurun, terutama komoditi semen, dengan munculnya pesaing dengan berdirinya industri semen baru di Kalimantan Selatan dan Papua Barat. Perusahaan ekspedisi pun mulai merasakan kurangnya pengiriman komoditi tersebut ke Kalimantan dan Papua. Seiring dengan maraknya pembangunan infrastruktur di Sulsel, diperkirakan penggunaan semen di Sulsel semakin meningkat. Sementara dengan semakin luasnya lahan pertanian maka kebutuhan bibit dan pupuk yang diproduksi industri di Sulsel juga semakin meningkat.

7.1.2 Prospek Sisi Lapangan Usaha Beberapa lapangan usaha diperkirakan tumbuh meningkat di triwulan II 2017. Lapangan usaha yang diprediksikan meningkat adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi, Penyediaan Akomodasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. Faktor-faktor pendorong adalah pembangunan industri pengolahan ikan, diversifikasi ekspor ke Amerika/Eropa, konsumsi/daya beli yang semakin baik, dan peningkatan penyerapan belanja pemerintah. Lapangan usaha Pertanian, terutama tanaman bahan makanan, diperkirakan tumbuh meningkat pada triwulan II 2017. Diperkirakan kondisi cuaca relatif kondusif pada kuartal kedua 2017, sehingga mendukung kondisi saat musim panen. Dengan pola tanam padi-padi-palawija, diperkirakan pada awal tahun 2017 akan terdapat panen tanaman bahan makanan yang cukup besar. Dari sisi subsektor perkebunan, tren harga internasional untuk coklat dan kopi yang membaik, diperkirakan akan mendorong peningkatan nilai ekspor komoditas tersebut. 3.5

yoy

USD/kg

40%

2.5

yoy

USD/kg

30%

3

20%

2.5

10%

2

40% 2

30% 20%

1.5

0%

2014

2015

Harga Internasional Coklat

2016

2017 2018-p

g.Harga Internasional Coklat - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.7. Perkembangan Harga Internasional Coklat

-10%

0.5

-20%

2014

2015

Harga Internasional Kopi

2016

2017-p

IP

IV

III

II

I

IV

III

-30% II

0 I

2017-p

IP

IV

III

I

II

IV

III

II

I

IV

III

-40% I

0 II

-30% I

-20%

0.5

0%

IV

1

10% 1

III

-10%

II

1.5

50%

2017 2018-p

g.Harga Internasional Kopi - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.8. Perkembangan Harga Internasional Kopi (Robusta)


101


Maret 2017

April 2017

Mei 2017

Keterangan:

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Gambar7.1. Prakiraan Curah Hujan Sulawesi Selatan

Lapangan usaha pertambangan diprakirakan tumbuh meningkat. Hal ini seiring dengan perkiraan harga internasional nikel yang diprediksikan mulai membaik di akhir tahun. Perkembangan harga internasional nikel sampai dengan Februari 2017 mulai positif 26,96% (yoy) atau pada level harga 10.535,83 USD/metrik ton. Dari hasil liaison dan hasil rilis industri pengolahan nikel matte, menyatakan produksi nikel tahun 2016 relatif rendah dibanding tahun 2015, sehingga dengan insentif perbaikan harga internasional akan mendorong peningkatan produksi tahun 2017. Lapangan usaha konstruksi diperkirakan tumbuh relatif meningkat pada triwulan II 2017. Beberapa proyek pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah, swasta (komersial), dan perseorangan. Diperkirakan realisasi belanja modal kedepan berada dalam tren stabil sebagaimana polanya, walaupun ada risiko berkurangnya dana transfer dari APBN. Lapangan usaha perdagangan besar/eceran diperkirakan masih tumbuh kuat pada triwulan II 2017 sejalan dengan adanya hari besar keagamaan. Kegiatan perdagangan diperkirakan meningkat dengan masuknya bulan Ramadhan. Faktor relatif terkendalinya inflasi juga akan memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan pembelian barang tahan lama. Sementara itu, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan diperkirakan meningkat sebagaimana polanya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan berbagai proyek dan program pemerintah akan dimulai pada kuartal kedua sesuai polanya. Jika persentase realisasi belanja pada triwulan II 2017 dapat terserap 36%, maka akan mendorong pertumbuhan lapangan usaha ini sekitar 6,2%-6,6% (yoy).

7.2 Prospek Inflasi Inflasi di triwulan II 2017 dan keseluruhan tahun 2017 diperkirakan berpotensi berada di atas rentang target inflasi Nasional. Ada pun faktor risiko yang masih akan menjadi tekanan inflasi 2017 adalah tren kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan kenaikan harga yang diatur pemerintah yang dilakukan pada semester I 2017. Harga komoditas minyak dunia diperkirakan akan terkoreksi ke atas pada tahun 2017. Memperhatikan berbagai hal tersebut, maka untuk mencapai inflasi Sulsel pada 2017 sesuai dengan target inflasi nasional di kisaran 4%±1% diperlukan upaya yang lebih kuat untuk menjaga oleh ketersediaan/distribusi pangan berjalan optimal, serta dukungan TPID di seluruh kabupaten/kota secara optimal. Sementara untuk tahun 2018, inflasi akan berada dalam rentang 3,5%±1%. Faktor-faktor yang mendukung adalah pengaruh harga internasional yang stabil, ketersediaan/distribusi pangan berjalan optimal, serta TPID di provinsi dan seluruh Kab/kota telah menjalankan roadmap secara optimal.

102



1400

yoy

USD/troy onz

25% 20%

1350

15%

1300

10%

1250

5%

1200

0%

1150

-5% -10%

1100

-15%

2014

2015

2016

Emas

2017-p

IP

IV

II

III

I

III

IV

II

I

III

IV

-25% II

-20%

1000 I

1050

2017 2018-p

g.Emas - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.9. Perkembangan Harga Internasional Emas

Tekanan inflasi dari kelompok volatile food dan inflasi inti relatif terjaga. Tekanan inflasi volatile food diperkirakan menurun seiring kondusifnya cuaca dan musim panen tanaman bahan makanan. Selain itu, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulsel juga akan meningkatkan koordinasi melalui level teknis dan kebijakan/high level meeting untuk menjaga ketersediaan stok pangan guna meminimalisir gejolak harga. Sementara inflasi inti diperkirakan tetap terkendali seiring kenaikan terbatas harga emas internasional sesuai World Economic Outlook bulan Februari 2017 yang mencapai USD 1.229,70 per troy oz naik 2,4% (yoy). Namun diperkirakan terdapat risiko peningkatan harga emas, seiring masih munculnya risiko kondisi politik global. Tekanan inflasi administered prices diperkirakan meningkat. Pada awal tahun 2017, pemerintah akan meningkatkan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya administrasi pajak kendaraan bermotor dan mencabut subsidi pelanggan listrik rumah tangga daya 900 VA (lebih lengkap lihat boks 7.A). Selain itu, terdapat potensi risiko tren kenaikan harga minyak dunia. 10%

Nasional

Sulsel

9% 8%

Inflasi Tahunan

7% 6% 5% 4% 3% 2%

Sasaran Inflasi 2013: 4,5%+1 Sasaran Inflasi 2014: 4,5%+1 Sulsel 2013: 6,22% Sulsel 2014: 8,61% Nasional 2013: 8,38% Nasional 2014: 8,36%

1%

Sasaran Inflasi 2015: 4% + 1 Sasaran Inflasi 2016: 4% + 1 Sulsel 2015: 4,48% Sulsel 2016: 2,94% Nasional 2015: 3,35% Nasional 2016: 3,02%

Sasaran Inflasi 2017: 4% + 1

0% 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 9101112

2013

2014

2015

2016

2017

Sumber: BPS,diolah. Ket.: angka proyeksi oleh BI Grafik 7.10. Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Sulsel

Untuk menjaga ketersediaan barang dan kelancaran distribusi barang, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel maupun TPID di tingkat kabupaten/kota akan meningkatkan koordinasi. Koordinasi menjadi sangat penting mengingat peningkatan tekanan inflasi terkadang dipicu oleh permasalahan distribusi pasokan bahan pangan yang tidak lancar. Dengan koordinasi yang berjalan baik, baik di tingkat kebijakan/high level maupun teknis di Provinsi/Kabupaten/Kota, mendorong kondisi inflasi Sulsel terlihat semakin menurun. Realisasi inflasi pada Januari 2017 tercatat 2,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian akhir 2016 sebesar 2,94% (yoy). Pencapaian inflasi Sulsel 2017 akan didukung dengan kondisi cuaca dan peningkatan luas lahan panen yang akan menambah produksi.


103


Tabel 7.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (Tahun Dasar 2010)

%, yoy

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulsel Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Ekspor Luar Negeri Impor Luar Negeri Net Ekspor Antardaerah

2015 Total I 7.1 7.4 5.3 1.1 8.2 8.3 (10.1) 19.2 9.1

5.3 4.7 2.1 9.5 (32.3) (15.7) 28.4

2016 II III 8.0 6.8 5.6 5.7 5.6 5.5 8.4 (3.5) 10.0 6.7 (24.8) (15.3) 4.6 (46.8) 58.1 65.3

2017P 2018P IV Total I IIP TotalP 7.6 7.4 7,3-7,7 7,5-7,9 7,5-7,9 7,6-8,0 P

5.3 0.2 (7.4) 3.0 (4.2) 41.3 35.1

5.5 5,6-6,0 5,8-6,2 3.3 4,0-4,4 5,5-5,9 (1.3) 1,0-1,4 3,4-3,8 7.0 3,1-3,5 6,3-6,7 (19.1) (7,6)-(7,2) (6,5)-(6,1) (8.8) (15,2)-(14,8) 3,4-3,8 40.4 19,6-20,0 17,6-18,0

5.4 1.6 10.7 17.3 6.9 6.1 9.7 9.2 8.7 7.9 12.1 5.4 8.1 7.7 8.0 7.5 10.0

25.7 (3.6) 0.9 2.8 6.7 2.5 9.9 0.2 6.6 8.4 15.4 6.2 7.8 (7.0) 3.0 8.4 9.6

8.1 1.0 8.1 11.5 5.4 6.8 9.9 7.8 8.5 8.1 13.6 6.4 7.9 (1.1) 6.9 8.5 9.8

14,0-14,4 4,9-5,3 5,8-6,2 6,5-6,9 6,2-6,6 4,2-4,6 5,3-5,7 7,6-8,0 6,4-6,8 9,2-9,6 8,2-8,6 5,0-5,4 7,2-7,6 1,9-2,3 4,6-5,0 7,0-7,4 5,8-6,2 7,3-7,7

5,5-5,9 4,9-5,3 4,4-4,8 5,9-6,3 (6,0)-(5,6) 0,3-0,7 14,7-15,1

5,5 - 5,9 5,2 - 5,6 5,2-5,6 6,0-6,4 (1,0)-(0,6) 0,2-0,6 9,0-9,4

Sisi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.6 0.8 4.4 Pertambangan dan Penggalian 7.9 2.6 5.3 Industri Pengolahan 6.7 13.1 7.1 Pengadaan Listrik, Gas (4.0) 7.7 17.2 Pengadaan Air 0.3 5.5 6.8 Konstruksi 8.3 9.3 9.7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil 7.9 dan Sepeda 9.3 11.4 Motor Transportasi dan Pergudangan 6.9 12.9 9.2 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.7 9.6 8.1 Informasi dan Komunikasi 7.9 8.2 8.0 Jasa Keuangan 7.4 9.7 17.4 Real Estate 7.4 7.0 6.9 Jasa Perusahaan 5.9 7.9 7.7 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 7.8 Sosial 8.2 Wajib 10.0 Jasa Pendidikan 7.3 7.7 9.2 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9.3 9.6 8.4 Jasa lainnya 9.0 9.7 8.9 PDRB

Inflasi Sumber: BPS,diolah

7.2

7.4

8.0

6.8

7.6

7.4

4.5

7.4

4.3

3.1

2.9

2.9

11,1-11,5 9,9-10,3 13,0-13,4 3,9-4,3 3,9-4,3 6,5-6,9 8,9-9,3 8,6-9,0 5,2-5,6 5,2-5,6 7,2-7,6 6,4-6,8 5,4-5,8 5,5-5,9 3,6-4,0 4,9-5,3 6,6-7,0 6,9-7,3 5,7-6,1 5,3-5,7 4,9-5,3 8,7-9,1 9,1-9,5 5,1-5,5 7,7-8,1 7,0-7,4 6,7-7,1 8,8-9,2 8,7-9,1 6,7-7,1 6,9-7,3 6,6-7,0 6,7-7,2 5,6-6,0 6,4-6,8 7,1-7,5 7,3-7,7 6,5-6,9 6,8-7,2 6,2-6,6 8,0-8,4 4,9-5,3 5,0-5,4 6,4-6,8 6,8-7,2 8,2-8,6 7,7-8,1 6,2-6,6 5,6-6,0 5,0-5,4 7,6-8,0 7,5-7,9

7,5-7,9

7,6-8,0

3,2±1,0 4,2±1,0 4,0±1,0 3,5±1,0

Keterangan : p) Proyeksi BI

7.3 Rekomendasi Kebijakan Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan kawasan, berikut ini beberapa kebijakan yang dapat disarankan kepada pemerintah Provinsi Sulsel: a.

b.

c.

104

Meningkatkan kapasitas produksi pertanian (dalam arti luas), antara lain melalui beberapa program sebagai berikut: a. Penguatan Kelompok Tani, Kelompok Peternak, Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan, dan berbagai kelompok produsen di lapangan usaha pertanian (dalam arti luas). b. Mengoptimalkan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG), khususnya di beberapa Kabupaten/Kota yang sudah memiliki gudang yang memenuhi kriteria Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). c. Mendorong dan memfasilitasi bank penyalur KUR agar meningkatkan porsi penyaluran KUR di sektor pertanian. d. Mengatur tata niaga produk pertanian (dalam arti luas) yang memberikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada para produsen pertanian (petani/ peternak/ nelayan) skala usaha mikro dan kecil. Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Sulsel yang mayoritas berbasis sumber daya alam, antara lain melalui beberapa hal sebagai berikut: a. Memperbanyak industri pengolahan produk pertanian (dalam arti luas), seperti industri pengolahan kakao, kopi, jagung, rumput laut, ikan, udang, dan peternakan. b. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian seperti beras, jagung, dan komoditas hortikultura, antara lain dengan penggunaan teknologi pertanian dan pemasaran yang lebih inovatif (ramah lingkungan, organik, dan packaging yang lebih modern). Mengoptimalkan besarnya potensi investasi di Sulsel, khususnya melalui Penanaman Modal Asing (PMA), melalui peningkatan daya tarik investasi di Sulsel. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan mempublikasikan dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Periode Februari 2017 Optimalisasi Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel


d.

e.

f.

g. h.

mempromosikan berbagai potensi Sulsel dalam satu media yang mudah diakses oleh para calon investor. Untuk itu, koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku harus dilakukan, misalnya dengan membangun South Sulawesi Incorporated (SSI). Merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan, yaitu: a. Mengakselerasi realisasi anggaran belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar Kabupaten/Kota di Sulsel. b. Mendorong Pemerintah Pusat untuk juga dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN sesuai jadwal, terutama infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar provinsi di Sulawesi, mendukung program kemaritiman, dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian. Mencari alternatif sumber pembiayaan infrastruktur yang tidak bersumber dari APBN/APBD, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA). Bappenas telah menentukan empat kriteria proyek yang dapat didanai dengan skema PINA, yakni mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional, memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, memiliki kelayakan komersial, dan memenuhi kriteria kesiapan. Merealisasikan anggaran belanja di awal tahun (Semester I) dan mengalokasikan Dana Desa secara tepat sasaran dan tepat jadwal, sehingga dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi lebih awal dan lebih berkelanjutan. Melakukan diversifikasi tujuan ekspor, khususnya pasar di negara-negara Eropa, Australia dan Afrika yang masih potensial untuk pengembangan pengiriman produk ekspor Sulsel seperti ikan, rumput laut, dan coklat olahan. Mempererat kerjasama antar provinsi di Sulawesi, dengan mengoptimalkan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS). Koordinasi dan kerjasama antar provinsi menjadi hal sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan bargaining position kepada Pemerintah Pusat terkait dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya Sulawesi.

Sesuai dengan kajian pada Bab 3, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk pengendalian harga komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sulsel adalah sebagai berikut: a.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sulsel perlu menyusun program kerja yang lebih fokus pada pengendalian komoditas volatile food sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel, antara lain yaitu: i. Mengintensifkan kegiatan pengendalian harga volatile food pada bulan-bulan dimana terjadi kenaikan tarif tenaga listrik untuk kelompok rumah tangga 900 VA yang tidak lagi disubsidi. ii. Mengembangkan komoditas/produk unggulan di sector pertanian dari masing-masing Kabupaten/Kota, dalam rangka mengendalikan tekanan inflasi kelompok volatile food. Beberapa komoditas utama yang berkontribusi besar terhadap inflasi Sulsel yang perlu menjadi perhatian TPID adalah beras, daging sapi, ikan layang, ikan teri, bawang merah, cabai merah, ikan cakalang, ikan bandeng, dan daging ayam ras.

b.

c.

d.

e.

TPID di masing-masing zona di Sulsel perlu menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi di tiap zona dengan mengacu kepada Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel. Roadmap di tiap zona ini sangat penting agar program pengendalian inflasi di tiap zona lebih terpadu dengan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi. Penguatan kerjasama antar daerah perlu semakin ditingkatkan yang didasarkan pada data Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAP) di kabupaten/kota. Ke depan, data di SIGAP diharapkan dapat memberikan informasi tentang data surplus-defisit komoditas antar daerah. Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menetapkan tarif yang ditentukan oleh Gubernur seperti tarif angkutan dalam kota dan harga eceran tertinggi (HET) LPG subsidi (3 kg). Hasil simulasi kami, apabila harga BBM naik 10% dan hanya diikuti kenaikan tarif angkutan dalam kota maksimal 4%, maka dampaknya terhadap inflasi relatif terbatas. Hal ini mengingat selama ini tidak terdapat penurunan tarif angkutan meski telah terjadi penurunan harga BBM pada 1 April 2016. Untuk mengurangi dampak lanjutan (second round effect) yang dapat mengakibatkan inflasi 2017 naik lebih tinggi dari perkiraan, maka perlu dipastikan ketersediaan dan keberlangsungan tenaga listrik untuk rumah tangga, ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi.


105


Boks 7.A

Dampak Kenaikan Harga/Tarif Oleh Pemerintah terhadap Peningkatan Tekanan Inflasi Sulsel 2017

Pada tahun 2017, beberapa harga atau tarif yang diatur oleh Pemerintah akan disesuaikan. Penghitungan dampak dilakukan atas kenaikan tarif yang dilaksanakan Pemerintah secara tidak rutin, seperti penyesuaian tarif tenaga listrik, tarif administrasi STNK, dan harga BBM non-subsidi. Sementara kenaikan cukai rokok tidak dihitung karena diasumsikan Pemerintah melakukannya secara rutin pada setiap awal tahun. Dengan rata-rata kenaikan cukai rokok pada 2017 (10,5%) yang lebih rendah dibandingkan 2016 (11,5%), maka diperkirakan dampak kenaikan cukai rokok terhadap tekanan inflasi 2017 relatif rendah. Inflasi Sulsel 2017 dengan adanya rencana kenaikan harga/tarif oleh Pemerintah diperkirakan akan berpotensi di batas atas sasaran inflasi nasional 4±1%. Berdasarkan pola historisnya, tanpa memperhitungkan adanya kenaikan beberapa harga/tarif oleh Pemerintah, inflasi Sulsel 2017 diperkirakan akan berada di kisaran bawah sasaran inflasi nasional 4±1%. Sementara itu dengan memperhitungkan adanya tambahan dampak dari kenaikan tarif tenaga listrik, tarif STNK, dan harga BBM non-subsidi secara bersama-sama, maka diperkirakan akan ada tambahan tekanan inflasi sekitar 1,35%. Oleh karena itu, untuk antisipasi terlewatinya target inflasi Sulsel 2017 tersebut, maka diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi terutama dampak second round dan pengendalian di sisi inflasi volatile food, khususnya saat bulan Juni/Juli (Ramadhan/Idul Fitri), bulan September (tanam gadu), serta Desember (perayaan Natal dan tahun baru). Tabel 7.A.1. Dampak Kenaikan Beberapa Harga/Tarif Kenaikan Harga/Tarif

Dampak Langsung thd Inflasi Sulsel 2017

Penyesuaian tarif menjadi non-subsidi kepada 70% pelanggan 900VA

1,04%

Kenaikan harga BBM non-subsidi (Pertamax, Pertalite) Rp1.000 per liter Kenaikan tarif penerbitan dan pengurusan STNK dan BPKB

0,06% 0,25% 1,35%

Total Dampak Sumber : diolah oleh Bank Indonesia

40

PLN menyatakan akan ada pengalihan sekitar 78% jumlah pelanggan 900 VA subsidi ke non-subsidi pada 2017 yang diperkirakan akan menambah inflasi Sulsel 2017 sekitar 1,04%. Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 tanggal 20 Okt’16 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR Komisi VII pada tanggal 22 September 2016, memutuskan bahwa untuk pelanggan 900VA yang tidak layak subsidi akan dilakukan kenaikan tarif secara bertahap menuju tarif Rp1.352/KwH dengan 3 kali tahapan kenaikan yaitu pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2017. Berdasarkan pengamatan ESDM, apabila terjadi kenaikan tarif listrik, konsumen biasanya akan mengurangi pemakaian listriknya sebesar 9% selama 3 bulan. Oleh karena itu, pengalihan pemakaian listrik bersubsidi ke non-subsidi akan mengurangi pemakaian listrik pada bulan Januari hingga Maret 2017. Tabel 7.A.2. Perhitungan Dampak Pengalihan Tarif Listrik Pelanggan 900 VA subsidi ke non-subsidi Tarif Baru 2017

Tarif 2016

Jan

450VA - Subsidi

415

415

900VA - Subsidi

585

585

Pelanggan Listrik

900VA - Non Subsidi

585

774

>1300VA (Non Subsidi)

1,352

1,352

Mar

1023

Mei

Tarif Baru 2017 Jan

Mar

Mei

1352 32.31% 32.17% 32.16%

Total Dampak

Bobot Pemakaian Listrik Jan

Bobot Tarif Listrik*

Dampak Inflasi 2017

Mei

21.89%

21.29%

21.02% 2.80%

10.85%

10.56%

10.42% 2.80%

37.05%

38.77%

39.55% 2.80% 0.34% 0.35% 0.36% 1.04%

30.20%

29.38%

29.00% 2.80%

100.00% 100.00% 100.00%

Jan

Mar

Total

Mar

Mei

0.34% 0.35% 0.36% 1.04%

Sumber : diolah oleh Bank Indonesia 41

Semantara itu kenaikan tarif administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) , diperkirakan hanya akan menambah inflasi Sulsel 2017 sekitar 0,25%. Dampak kenaikan tarif administrasi PNPB/STNK terbesar terjadi di Makassar, sesuai dengan jumlah kendaraan yang sebagaian besar berada di Makassar. Sumbangan kenaikan tarif STNK relatif kecil, seiring dengan bobotnya dalam keranjang inflasi yang rendah dan dampak dari kenaikan tarif yang hanya

40

Pengurangan subsidi untuk pelanggan 450VA belum siap dilaksanakan karena diperlukan pemadanan data terlebih dahulu yang diperkirakan selesai pada semester I 2017. 41 Tarif administrasi perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

106



dikenakan pada kendaraan yang melakukan perpanjangan administrasi 5 tahunan.

Kota Inflasi

Tabel 7.A.3. Perhitungan Dampak Kenaikan Tarif Administrasi STNK Jumlah Kendaraan Pangsa Kendaraan Kenaikan Tarif Bobot STNK Mobil Motor Mobil Motor Mobil Motor dalam Inflasi

Bobot Kota

Sumbangan Inflasi

Bulukumba

5,758

82,453

7%

93%

300%

100%

0.21%

2.7%

0.01%

Bone

5,069

142,190

3%

97%

300%

100%

0.30%

5.8%

0.02%

Makassar

190,428

1,062,943

15%

85%

300%

100%

0.20%

78.1%

0.21%

Pare Pare

12,985

86,924

13%

87%

300%

100%

0.09%

7.0%

0.01%

5,013

79,649

6%

94%

300%

100%

0.10%

6.4%

0.01%

100.0%

0.25%

Palopo Total

Sumber : diolah oleh Bank Indonesia

Kenaikan harga BBM non-subsidi diperkirakan juga berdampak terbatas terhadap inflasi Sulsel 2017. Dengan asumsi setiap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sebesar Rp1.000 per liter, maka diperkirakan akan menambah inflasi sekitar 0,06%. Kenaikan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia, dimana pada 2017 terjadi tren kenaikan harga. Transmisi/dampak tidak langsung kenaikan harga BBM non-subsidi kepada biaya transport maupun inflasi volatile food dan core relatif terbatas, karena tidak adanya angkutan umum yang menggunakan bahan bakar non-subsidi. Dengan asumsi kenaikan harga sebesar Rp1.000 per liter dan mempertimbangkan bobot bahan bakar minyak terhadap inflasi 2016 sebesar 3,23%; dikali dengan konsumsi BBM non-subsidi (pertalite dan pertamax) yang hanya 13% dari konsumsi total bensin, maka dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap inflasi Sulsel 2017 diperkirakan relatif kecil yaitu sekitar 0,06%. Tabel 7.A.4. Perhitungan Dampak Harga BBM Non-Subsidi

Bobot NK Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi 2016 (%) Dampak langsung - Bensin Subsidi Non-Subsidi - Pertalite Non-Subsidi - Pertamax - Solar Total dampak ke Inflasi IHK

Bobot Konsumsi 2016 (%)

Kenaikan Harga (%)

0.87 0.10 0.03

1.82 0.00 14.08 12.66 0.00

3.20

0.03 3.23

Sumbangan Inflasi (%) 0.06 0.06

0.00 0.06


107


HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN

108


LAMPIRAN

Lampiran A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tabel A.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan TD 2010 (Rp Triliun) Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 A B C D E F G I H J K L M,N O P Q R,S,T,U

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi dan Pergudangan Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PRDB

2011

2012

2013

2014

42.33 11.90 25.74 0.16 0.27 21.43 25.17 7.01 2.48 10.01 6.04 6.59 0.81 9.77 10.29 3.36 2.36 185.71

44.26 12.53 27.97 0.18 0.28 23.54 28.15 7.95 2.77 12.07 7.00 7.28 0.88 9.99 11.06 3.71 2.55 202.18

46.45 13.24 30.55 0.20 0.30 26.03 30.19 8.45 2.95 13.77 7.63 7.93 0.94 10.29 11.92 4.02 2.74 217.59

51.10 14.71 33.29 0.23 0.30 27.67 32.36 8.56 3.19 14.56 8.07 8.56 1.00 10.53 12.47 4.43 2.94 233.99

I 12.74 3.53 8.19 0.05 0.08 6.96 8.21 2.13 0.81 3.75 2.14 2.25 0.26 2.64 3.18 1.14 0.77 58.84

II 14.55 3.76 8.73 0.05 0.08 7.19 8.62 2.24 0.83 3.86 2.08 2.28 0.26 2.75 3.19 1.18 0.79 62.44

2015* III 16.00 4.23 8.82 0.06 0.07 7.69 9.41 2.39 0.85 4.04 2.19 2.32 0.27 2.94 3.40 1.23 0.81 66.73

IV 10.78 4.28 9.81 0.07 0.08 8.13 8.68 2.38 0.88 4.07 2.25 2.34 0.27 3.01 3.61 1.29 0.84 62.75

TOTAL 54.07 15.80 35.56 0.23 0.30 29.97 34.92 9.14 3.37 15.71 8.66 9.20 1.06 11.34 13.38 4.85 3.21 250.76

I 12.86 3.61 9.27 0.06 0.08 7.61 8.94 2.42 0.89 4.06 2.35 2.41 0.28 2.78 3.42 1.25 0.85 63.12

II 15.17 3.93 9.52 0.06 0.08 7.89 9.57 2.44 0.90 4.17 2.44 2.44 0.28 2.92 3.49 1.28 0.87 67.44

2016** III 16.87 4.30 9.77 0.07 0.08 8.16 10.31 2.61 0.92 4.36 2.46 2.45 0.29 2.72 3.67 1.33 0.89 71.25

IV** 13.54 4.13 9.90 0.07 0.08 8.33 9.54 2.39 0.94 4.41 2.59 2.49 0.29 2.80 3.71 1.40 0.92 67.52

TOTAL 58.44 15.96 38.45 0.26 0.32 31.99 38.36 9.86 3.66 16.99 9.84 9.78 1.14 11.22 14.30 5.25 3.52 269.34

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel A.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010(Rp Triliun) Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 A B C D E F G I H J K L M,N O P Q R,S,T,U

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi dan Pergudangan Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PRDB

2011

2012

2013

2014

44.97 14.65 26.94 0.16 0.29 22.89 26.49 7.32 2.65 10.05 6.42 7.02 0.86 10.70 10.89 3.55 2.45 198.29

51.41 16.18 30.80 0.18 0.31 26.58 30.65 8.96 3.15 12.13 8.24 8.32 1.00 11.45 12.10 4.08 2.75 228.29

57.37 17.88 35.49 0.18 0.35 31.52 33.63 10.43 3.56 13.79 9.60 9.90 1.15 12.24 13.89 4.68 3.18 258.84

68.47 21.18 41.65 0.20 0.35 36.02 37.62 11.83 4.11 14.59 10.82 11.52 1.30 13.63 15.50 5.51 3.72 298.03

I 18.22 5.10 10.74 0.04 0.09 9.47 9.94 3.23 1.08 3.70 2.99 3.22 0.35 3.70 4.00 1.51 1.03 78.42

II 20.87 5.31 11.55 0.05 0.09 9.86 10.65 3.44 1.12 3.81 2.93 3.37 0.36 3.91 4.07 1.56 1.06 84.01

2015* III 23.52 5.65 11.77 0.05 0.09 11.01 11.98 3.78 1.15 4.07 3.12 3.45 0.38 4.26 4.48 1.68 1.11 91.55

IV 16.12 5.46 13.19 0.06 0.09 11.84 11.22 3.79 1.20 4.14 3.22 3.55 0.39 4.40 4.76 1.77 1.16 86.35

TOTAL 78.74 21.52 47.25 0.19 0.37 42.18 43.79 14.25 4.55 15.72 12.26 13.59 1.48 16.27 17.30 6.52 4.37 340.33

I 19.42 4.61 12.59 0.05 0.10 11.19 11.66 3.86 1.21 4.15 3.39 3.70 0.40 4.08 4.54 1.73 1.18 87.83

II 22.70 5.08 13.01 0.05 0.10 11.68 12.61 3.92 1.23 4.27 3.54 3.76 0.40 4.31 4.64 1.77 1.21 94.27

2016** III 25.48 5.83 13.40 0.06 0.10 12.18 13.74 4.43 1.26 4.54 3.61 3.78 0.42 4.06 4.95 1.86 1.26 100.96

IV** 20.72 5.70 13.77 0.06 0.10 12.45 12.83 3.97 1.29 4.62 3.85 3.86 0.43 4.21 5.00 1.97 1.30 96.14

TOTAL 88.31 21.23 52.77 0.22 0.39 47.50 50.84 16.17 4.99 17.57 14.39 15.09 1.65 16.67 19.13 7.33 4.96 379.21



109

LAMPIRAN

Tabel A.3. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan TD 2010 (Rp Triliun) No

Komponen

1 2 3 4 5 6 7

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Ekspor Impor PDRB

2011

2012

2013

2014

113.55 2.31 23.49 66.70 2.50 57.26 67.52 198.29

129.69 2.60 26.12 82.68 5.66 58.19 76.66 228.29

146.64 3.08 28.72 94.88 4.42 59.93 78.84 258.84

165.19 3.86 31.70 113.16 (1.55) 78.01 90.73 299.63

I 44.41 1.00 4.89 28.20 0.90 19.53 20.52 78.42

II 45.50 1.03 7.91 29.98 2.01 19.26 21.67 84.01

2015* III 47.24 1.09 9.18 32.66 1.84 20.41 20.87 91.55

IV 48.44 1.15 14.24 35.14 0.90 14.04 27.55 86.35

TOTAL 185.59 4.27 36.22 125.99 5.64 73.24 90.61 340.33

I 49.37 1.11 5.50 32.74 1.56 12.45 14.89 88.10

II 50.27 1.14 9.28 34.66 1.29 14.27 16.64 94.27

2016** III 51.91 1.18 9.16 36.40 1.15 14.41 13.25 100.96

IV** 52.82 1.20 13.44 37.50 0.85 10.84 20.50 96.14

TOTAL 204.37 4.63 37.37 141.29 4.85 51.98 65.28 379.21

IV** 36.19 0.78 9.01 27.23 0.68 7.62 14.00 67.52

TOTAL 141.79 3.05 25.07 103.77 3.33 35.95 43.62 269.34


Tabel A.4. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010 (Rp Triliun) No

Komponen

1 2 3 4 5 6 7

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Ekspor Impor PDRB

2011

2012

2013

2014

106.35 2.22 21.55 64.56 2.16 52.86 63.99 185.71

113.78 2.38 22.45 74.68 5.43 51.22 67.75 202.18

120.56 2.62 23.06 82.98 3.97 52.36 67.96 217.59

127.67 2.92 23.51 89.71 (0.97) 60.31 69.16 233.99

I 32.81 0.71 3.63 22.28 0.62 14.13 15.33 58.84

II 33.26 0.72 5.74 23.27 1.87 13.88 16.30 62.44

2015* III 33.97 0.74 6.32 24.96 1.56 14.74 15.56 66.73

IV 34.38 0.78 9.73 26.45 0.62 10.69 19.89 62.75

TOTAL 134.42 2.95 25.41 96.96 4.66 53.44 67.08 250.76

I 34.54 0.74 3.75 24.36 1.01 8.44 9.72 63.12

II 35.13 0.75 6.22 25.56 0.85 9.91 10.98 67.44

2016** III 35.92 0.77 6.09 26.61 0.78 9.99 8.92 71.25


Tabel A.5. Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010 (Rp Juta) Kategori Penduduk (Jiwa) PDRB per Kapita (Juta Rp) Keterangan: P) Proyeksi Sumber : Badan Pusat Statistik

110

2010

2011

2012

2013

2014

8,034,776 21.31

8,115,638 24.31

8,190,222 27.67

8,342,047 31.01

8,432,163 35.34


2015 8,520,304 39.94

2016P 8,610,856 44.06

LAMPIRAN

B. Indeks Harga Konsumen (IHK) Tabel B.1. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran

Umum

Bahan Makanan

Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Sandang

Kesehatan

Triwulan I

132.89

156.33

139.19

128.22

149.63

129.86

120.33

105.61

Triwulan II

133.44

156.50

140.33

129.03

150.10

130.61

120.60

105.92

Triwulan III

135.69

161.48

143.21

129.73

154.94

130.98

121.38

106.22

Triwulan IV

136.14

158.86

144.70

130.72

158.05

132.02

124.35

106.72

Triwulan I

139.01

168.84

145.55

132.61

158.64

132.82

124.59

106.55

Triwulan II

139.26

166.24

146.83

133.67

154.02

133.21

124.61

110.11

Triwulan III

145.51

178.85

149.93

135.89

159.22

135.20

125.82

118.97

Triwulan IV

144.60

169.92

151.18

138.64

161.74

136.89

126.08

119.08

Triwulan I

109.16

111.25

108.80

109.10

108.00

105.49

103.66

110.65

Triwulan II

109.71

111.33

109.77

109.58

108.46

107.25

103.72

111.33

Triwulan III

111.72

114.94

112.34

111.74

110.06

108.51

105.35

111.29

Triwulan IV

116.89

125.03

114.11

114.88

110.82

109.25

105.45

121.49

Triwulan I

116.94

125.83

115.15

117.40

114.32

112.29

105.70

115.08

Triwulan II

118.55

128.30

116.95

118.18

113.74

113.18

106.16

118.01

Triwulan III

121.06

133.46

119.33

118.99

117.71

114.24

108.12

119.30

Triwulan IV

122.13

136.01

120.36

119.63

117.48

114.73

108.16

120.29

Triwulan I

123.62

141.22

121.28

121.08

119.52

115.87

108.29

118.70

Triwulan II

123.65

140.14

123.09

121.43

120.97

116.73

108.39

117.11

Triwulan III

124.78

142.15

124.12

122.12

121.39

117.10

108.96

118.73

Triwulan IV

125.71

144.66

124.73

122.94

120.97

117.78

109.05

119.24

Triwulan I* 127.12 146.92 Keterangan: *) Data Hingga Januari 2017 Sumber: BPS, diolah

125.03

123.77

121.46

117.95

109.07

122.63

IHK (Akhir Periode)

Pendidikan, Transpor Rekreasi, dan dan Olahraga Komunikasi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tabel B.2. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK Kota Inflasi

2012

Makassar Palopo Parepare Bone (Watampone) Bulukumba**

134.91 142.22 134.76 148.83

I 137.86 144.84 137.33 151.29

2013 II III 138.15 144.29 144.26 150.25 137.57 144.44 151.92 159.23

IV 143.33 149.68 143.26 159.04

2013 143.33 149.68 143.26 159.04

I 108.94 108.84 108.29 109.81 117.21

2014* II III 109.26 111.45 110.28 111.34 109.33 110.89 111.58 112.81 118.31 119.99

IV 116.50 116.54 117.71 117.35 125.61

Keterangan: *) Sejak tahun 2014 data IHK menggunakan tahun dasar 2012 Sumber: BPS, diolah

2014 116.50 116.54 117.71 117.35 125.61

I 116.94 116.40 115.36 116.02 124.49

2015 II III 118.67 121.42 117.88 119.35 116.96 118.67 116.35 117.70 125.55 127.95

IV 122.54 120.48 119.57 118.49 128.34

2015 122.54 120.48 119.57 118.49 128.34

2016 I 124.40 121.60 119.77 118.27 127.18

II

III

IV

124.16 122.65 120.53 119.46 128.21

125.50 123.02 120.52 120.08 129.02

126.44 123.78 122.09 120.27 130.24

2016 126.44 123.78 122.09 120.27 130.24

2017 I*** 127.88 124.79 123.23 122.10 131.53

**) Dihitung sebagai Kota Inflasi sejak tahun 2014 ***) Data Januari 2017

Tabel B.3. Angka Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK Kota Inflasi Makassar Palopo Parepare Bone (Watampone) Bulukumba**

2012 4.57 4.11 3.49 3.65

I 4.76 4.34 4.67 2.90

2013 II 4.54 3.03 4.49 3.28

III 7.41 5.33 7.41 6.72

IV 6.24 5.25 6.31 6.86

2013 6.24 5.25 6.31 6.86

I 5.46 6.22 5.58 7.86 13.94

2014 II 5.38 7.36 5.57 8.14 14.10

III 3.57 4.03 3.04 4.55 7.30

IV 8.51 8.95 9.38 8.22 9.45

Keterangan: *) Sejak tahun 2014 data IHK menggunakan tahun dasar 2012 Sumber: BPS, diolah

2014 8.51 8.95 9.38 8.22 9.45

I 7.34 6.95 6.53 5.66 6.21

2015 II 8.61 6.89 6.98 4.27 6.12

III 8.95 7.19 7.02 4.33 6.63

IV 5.18 3.38 1.58 0.97 2.17

2015 5.18 3.38 1.58 0.97 2.17

I 6.38 4.47 3.82 1.94 2.16

2016 II 4.63 4.05 2.12 2.67 2.12

III

IV

3.36 3.07 1.56 2.02 0.84

3.18 2.74 2.11 1.50 1.48

2016 3.18 2.74 2.11 1.50 1.48

2017 I*** 2.95 2.95 1.93 2.54 2.02

**) Dihitung sebagai Kota Inflasi sejak tahun 2014 ***) Data Januari 2017


111

LAMPIRAN

C. Perbankan Tabel C.1. Dana Pihak Ketiga (Lokasi Bank Pelapor) dan Kredit (Lokasi Bank) Bank Umum (Rp Miliar) DPK Periode

Giro

Tabungan

KREDIT Deposito

Jumlah

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

Jumlah

LDR

2012 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

7,471 7,282 7,257 7,345

25,004 27,206 28,545 31,466

13,259 13,536 14,115 14,907

45,734 48,024 49,917 53,717

20,516 22,850 22,385 25,506

10,025 10,588 10,997 11,380

24,044 25,597 27,707 29,335

54,585 59,035 61,090 66,221

119.35% 122.93% 122.38% 123.28%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

7,770 8,092 9,221 7,845

29,321 30,068 32,076 35,007

15,211 15,297 16,062 17,592

52,302 53,457 57,359 60,444

25,980 26,659 26,160 27,231

12,232 14,486 15,769 14,494

30,158 31,793 33,085 33,663

68,371 72,937 75,014 75,388

130.72% 136.44% 130.78% 124.72%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III

7,990 9,730 9,693

32,446 33,168 34,828

17,726 18,504 19,819

58,162 61,402 64,339

27,257 29,062 29,847

14,642 15,467 15,457

33,974 34,807 35,159

75,874 79,336 80,463

130.45% 129.21% 125.06%

Triwulan IV

7,995

37,428

20,690

66,112

31,442

16,241

35,877

83,560

126.39%

Triwulan I

10,154

34,147

22,118

66,420

32,776

16,482

36,045

85,304

128.43%

Triwulan II

11,820

34,881

22,166

68,867

34,627

16,500

36,436

87,563

127.15%

Triwulan III

12,471

37,491

22,472

72,433

34,876

17,476

37,558

89,911

124.13%

Triwulan IV

13,165

42,211

23,091

78,467

36,730

20,538

37,713

94,982

121.05%

Triwulan I

12,894

38,589

26,859

78,342

37,510

20,041

38,759

96,310

122.94%

Triwulan II

12,203

42,611

27,283

82,097

39,518

20,796

41,303

101,617

123.78%

Triwulan III

11,802

41,800

28,423

82,025

39,653

20,204

42,917

102,774

125.30%

Triwulan IV

10,388

44,994

27,014

82,396

39,952

20,221

43,718

103,890

126.09%

2013

2014

2015

2016

Tabel C.2. Dana Pihak Ketiga (Lokasi Proyek Pelapor) dan Kredit (Lokasi Proyek) Bank Umum (Rp Miliar) DPK Periode

Giro

Tabungan

KREDIT Deposito

Jumlah

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

Jumlah

LDR

2012 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

7,461 7,269 7,246 7,333

24,900 27,097 28,434 31,338

13,219 13,505 14,089 14,875

45,580 47,871 49,770 53,546

22,500 25,045 24,656 28,250

11,728 12,256 12,635 11,911

24,527 25,965 28,121 29,794

58,755 63,265 65,412 69,956

128.90% 132.16% 131.43% 130.64%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

7,759 8,086 9,211 7,836

29,206 29,942 31,943 34,840

15,182 15,271 16,050 17,563

52,147 53,299 57,204 60,239

28,671 27,484 27,822 29,217

12,725 17,402 18,289 17,089

30,622 32,197 33,503 34,203

72,019 77,083 79,613 80,509

138.11% 144.62% 139.17% 133.65%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III

7,984 9,714 9,681

32,314 33,024 34,652

17,705 18,489 19,797

58,003 61,226 64,131

28,996 31,057 31,697

17,088 17,232 18,030

34,752 35,865 36,523

80,836 84,154 86,250

139.37% 137.45% 134.49%

Triwulan IV

7,975

37,212

20,661

65,849

33,125

18,632

37,195

88,952

126.39%

Triwulan I

10,125

33,960

22,093

66,178

34,244

19,119

37,404

90,768

128.43%

Triwulan II

11,807

34,683

22,145

68,635

37,014

19,431

37,954

94,399

137.54%

Triwulan III

12,454

37,256

22,416

72,126

37,017

19,865

39,137

96,019

133.13%

Triwulan IV

13,150

41,907

23,019

78,076

38,556

22,774

39,933

101,263

129.70%

Triwulan I

12,881

38,342

26,778

78,002

38,920

22,507

40,853

102,280

131.13%

Triwulan II

12,178

42,311

27,185

81,674

40,809

23,420

43,398

107,627

131.78%

Triwulan III

11,788

41,544

28,309

81,640

40,590

22,771

45,040

108,401

132.78%

Triwulan IV

10,376

44,678

26,917

81,971

40,842

23,079

45,802

109,723

133.86%

2013

2014

2015

2016

112


LAMPIRAN

Tabel C.3. Penyaluran Kredit (Lokasi Bank) Menurut Sektor Ekonomi (Rp Miliar) Kredit (Lokasi Bank) Periode

Pertanian

Tambang

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, dan Air

Konstruksi

Perdagangan

Angkutan

Jasa Dunia Usaha


Lain-lain

Total

2012 Triwulan I

906

312

3,468

137

2,065

15,459

1,744

2,917

1,570

26,007

54,585

Triwulan II

1,128

363

3,904

124

2,448

17,631

1,730

3,178

1,485

27,045

59,035

Triwulan III

1,171

375

4,008

135

2,582

17,741

1,794

3,131

1,372

28,781

61,090

Triwulan IV

1,215

399

5,250

141

2,674

19,027

2,321

3,105

1,404

30,684

66,221

Triwulan I

1,403

447

5,335

133

2,565

19,933

2,631

3,240

1,619

31,065

68,371

Triwulan II

1,396

449

5,579

116

2,780

22,957

2,763

3,433

1,650

31,814

72,937

Triwulan III

1,385

444

5,631

121

2,966

23,360

2,864

3,414

1,733

33,096

75,014

Triwulan IV

1,400

397

4,186

191

3,034

24,132

2,923

3,550

1,780

33,794

75,388

Triwulan I

1,405

377

3,918

218

3,043

24,334

2,960

3,747

1,828

34,043

75,874

Triwulan II

1,499

560

4,210

245

3,666

25,587

2,950

3,598

1,968

35,053

79,336

Triwulan III

1,435

537

4,283

232

4,173

25,748

2,951

3,581

2,115

35,408

80,463

Triwulan IV

1,506

509

4,747

350

4,366

27,033

2,820

3,662

2,340

36,226

83,560

Triwulan I

1,630

427

5,035

382

4,746

27,920

2,782

3,733

2,473

36,174

85,304

Triwulan II

1,788

390

5,109

413

4,902

29,003

2,693

4,037

2,681

36,547

87,563

Triwulan III

2,303

383

5,304

398

5,417

29,373

2,672

4,024

2,388

37,648

89,911

Triwulan IV

2,461

410

7,487

379

5,491

31,424

2,781

4,221

2,549

37,777

94,982

Triwulan I

2,681

430

7,239

306

5,483

31,959

2,824

4,117

2,462

38,809

96,310

Triwulan II

2,933

399

7,993

277

5,977

33,268

2,738

4,085

2,587

41,359

101,617

Triwulan III

2,998

372

8,104

267

6,305

32,431

2,730

4,234

2,392

42,941

102,774

Triwulan IV

3,280

336

7,582

248

6,698

32,555

2,627

4,278

2,518

43,767

103,890

2013

2014

2015

2016

Tabel C.4. Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek) Menurut Sektor Ekonomi (Rp Miliar) Kredit (Lokasi Proyek) Periode

Pertanian

Tambang

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, dan Air

Konstruksi

Perdagangan

Angkutan

Jasa Dunia Usaha


Lain-lain

Total

2012 Triwulan I

883

568

4,842

379

3,148

15,854

1,828

3,171

1,583

26,497

58,755

Triwulan II

1,101

608

5,216

420

3,503

18,288

1,809

3,438

1,465

27,417

63,265

Triwulan III

1,146

626

5,381

663

3,708

18,100

1,737

3,474

1,376

29,202

65,412

Triwulan IV

1,187

564

6,013

782

3,848

19,531

2,138

3,371

1,386

31,135

69,956

Triwulan I

1,373

590

6,116

996

3,835

20,344

2,317

3,446

1,479

31,523

72,019

Triwulan II

1,356

584

5,570

1,357

4,043

23,549

2,379

4,511

1,515

32,219

77,083

Triwulan III

1,354

599

5,720

1,484

4,405

24,050

2,459

4,289

1,740

33,513

79,613

Triwulan IV

1,374

611

4,314

1,579

4,231

25,010

2,600

4,656

1,800

34,334

80,509

Triwulan I

1,388

586

4,063

1,554

4,175

25,246

2,522

4,613

1,867

34,821

80,836

Triwulan II

1,510

555

4,592

1,031

4,564

26,941

2,584

4,374

1,890

36,112

84,154

Triwulan III

1,454

543

5,153

1,886

4,968

26,883

2,517

4,043

2,031

36,772

86,250

Triwulan IV

1,530

470

5,501

2,022

5,169

28,161

2,420

3,976

2,160

37,544

88,952

Triwulan I

1,675

401

5,830

2,093

5,596

28,761

2,407

4,046

2,425

37,532

90,768

Triwulan II

1,779

411

6,487

2,340

5,761

30,356

2,343

4,249

2,610

38,063

94,399

Triwulan III

1,837

376

6,226

2,436

6,259

30,678

2,381

4,187

2,409

39,228

96,019

Triwulan IV

2,173

400

8,460

2,572

6,346

31,985

2,442

4,409

2,480

39,996

101,263

Triwulan I

2,368

407

7,984

2,290

6,262

32,480

2,501

4,637

2,449

40,902

102,280

Triwulan II

2,616

431

8,674

2,149

6,363

34,128

2,433

4,804

2,574

43,456

107,627

Triwulan III

2,592

402

8,398

2,203

6,496

33,399

2,414

5,022

2,412

45,064

108,401

Triwulan IV

2,852

390

8,039

2,239

6,522

33,784

2,314

5,165

2,567

45,851

109,723

2013

2014

2015

2016


113

LAMPIRAN

Tabel C.5. Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank (Lokasi Bank) Bank Pemerintah Periode

Modal Kerja


Investasi Konsumsi

Modal Kerja

Bank Asing dan Campuran

Investasi Konsumsi

Modal Kerja

Investasi Konsumsi

Bank Umum Modal Kerja

Investasi Konsumsi

2012 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2013

13.49 13.24 13.21 12.63

11.69 11.34 11.11 10.92

12.79 12.70 12.54 12.23

13.16 12.74 12.55 12.28

13.60 13.62 13.36 13.09

14.56 14.36 14.31 14.01

8.50 9.32 9.53 8.85

7.29 7.91 8.36 8.07

27.35 27.67 26.16 23.83

13.30 13.00 12.90 12.47

12.77 12.60 12.39 12.19

13.46 13.35 13.19 12.88

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2014

12.56 12.77 12.94 13.00

10.74 10.57 10.79 11.08

12.20 12.12 12.11 12.18

12.31 12.01 12.72 13.04

12.89 12.71 12.99 13.53

14.04 13.89 13.83 13.91

7.21 8.12 9.14 10.20

8.21 8.37 9.16 10.06

23.67 20.92 21.14 20.92

12.40 12.38 12.80 12.99

12.05 11.65 12.02 12.57

12.85 12.74 12.72 12.78

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2016 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

13.10 13.26 13.48 13.46

11.15 11.44 11.61 11.57

12.24 12.41 12.44 12.61

13.23 13.51 13.62 13.48

13.67 13.53 13.53 13.78

14.06 14.05 14.10 14.17

10.49 10.08 10.26 10.77

10.68 10.72 10.81 11.14

22.14 22.94 23.49 23.13

13.13 13.33 13.50 13.44

12.71 12.75 12.81 12.93

12.86 12.97 13.00 13.13

13.81 13.42 13.28 12.95

12.12 10.40 10.26 9.53

11.45 13.00 13.22 13.31

14.04 12.91 13.01 12.86

15.29 13.75 13.69 13.34

14.74 14.61 14.62 14.72

10.03 6.83 8.84 9.52

11.38 9.64 11.46 11.89

23.11 28.49 28.73 28.40

13.25 12.98 13.09 12.86

13.13 12.14 12.00 11.30

13.59 13.61 13.76 13.82

12.36 11.91 11.58 11.33

10.15 10.01 9.65 9.36

13.22 12.90 12.51 12.44

13.13 12.85 12.73 12.66

13.70 13.54 13.29 13.20

14.41 14.28 14.19 14.05

8.74 8.47 8.55 8.50

10.63 11.44 11.73 11.71

22.34 23.74 21.90 10.30

12.67 12.29 12.07 11.89

12.00 11.77 11.55 11.36

13.57 13.28 13.18 13.08

Tabel C.6. Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank (Lokasi Proyek) Bank Pemerintah Periode

Modal Kerja


Investasi Konsumsi

Modal Kerja

Bank Asing dan Campuran

Investasi Konsumsi

Modal Kerja

Investasi Konsumsi

Bank Umum Modal Kerja

Investasi Konsumsi

2012 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2013

13.04 12.86 12.71 12.24

9.94 9.78 9.62 10.88

13.01 12.93 12.55 12.44

12.92 12.45 12.40 11.99

13.14 13.21 13.01 12.97

14.34 13.87 14.02 13.84

8.28 8.10 8.56 8.11

10.28 9.89 9.57 8.42

22.85 23.69 23.59 23.30

12.93 12.63 12.54 12.11

11.76 11.65 11.47 12.09

13.57 13.36 13.15 13.00

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2014

12.16 12.66 12.81 12.93

10.65 10.25 10.32 10.45

12.38 12.25 12.26 12.35

12.07 11.74 12.54 12.92

12.80 12.58 12.85 13.43

14.13 13.93 13.81 13.80

6.71 6.76 7.29 6.79

8.40 8.47 9.24 10.11

22.74 21.41 20.90 20.93

12.05 12.16 12.56 12.77

11.94 11.32 11.55 12.00

13.03 12.86 12.83 12.88

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2016 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

13.03 13.15 13.36 13.37

10.53 10.76 10.50 10.37

12.42 12.63 12.70 12.90

13.11 13.34 13.50 13.15

13.59 13.68 13.72 13.76

13.97 14.11 14.19 14.29

9.30 7.68 6.50 7.20

10.71 10.73 10.81 11.14

21.87 22.62 26.08 26.76

13.03 13.13 13.23 13.13

12.19 12.31 12.15 12.13

12.99 13.17 13.28 13.45

13.39 13.43 13.29 12.96

10.34 10.39 10.25 9.51

12.86 13.00 13.22 13.31

13.17 12.91 13.01 12.86

13.74 13.76 13.70 13.35

14.44 14.61 14.62 14.72

7.13 6.83 8.84 9.52

11.10 9.64 11.46 11.89

27.50 28.49 28.73 28.40

13.13 12.98 13.09 12.86

12.11 12.15 12.00 11.29

13.46 13.61 13.76 13.82

12.30 11.88 11.54 11.31

9.54 9.46 9.15 8.96

13.46 13.13 12.83 12.77

12.94 12.63 12.56 12.63

13.51 13.21 13.04 12.80

14.65 14.56 14.39 14.30

8.76 6.08 5.74 7.27

10.63 11.44 11.73 11.71

28.18 28.48 26.35 24.08

12.56 12.16 11.95 11.88

11.37 11.16 11.03 10.81

13.89 13.60 13.47 13.38

114


LAMPIRAN

D. Sistem Pembayaran Tabel D.1. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Depo KPw BI Provinsi Sulsel (Rp Triliun) Periode

2013

I II III IV

2013 2014

I II III IV

2014 2015

I II III IV

2015 2016

I II III

Inflow 4.41 3.24 4.87 4.07 16.59 5.30 4.07 5.56 4.30 19.24 6.18 3.78 4.82 3.79 18.57 6.23 3.34 6.50

Jumlah Outflow 1.71 2.88 5.31 4.16 14.07 2.34 3.83 5.64 4.10 15.90 2.25 3.70 4.93 3.20 14.07 1.49 4.73 2.52

Net Flow 2.69 0.36 (0.44) (0.09) 2.52 2.96 0.24 (0.08) 0.21 3.34 3.94 0.07 (0.11) 0.59 4.50 4.74 (1.39) 3.99

Inflow 13.90% 17.50% 24.12% 27.33% 20.66% 20.17% 25.76% 14.16% 5.64% 15.93% 16.70% -7.20% -13.42% -11.93% -3.47% 0.74% -11.46% 35.03%

yoy Outflow -7.82% -9.25% 48.62% 29.50% 19.01% 36.45% 32.95% 6.18% -1.52% 13.01% -3.91% -3.29% -12.67% -21.92% -11.51% -33.73% 27.86% -48.91%

Net Flow 33.98% 184.83% 225.76% -536.97% 30.82% 9.82% -32.43% -81.98% -336.57% 32.20% 33.01% -69.42% 40.51% 186.71% 34.84% 20.43% -1991.09% -3670.36%

Tabel D.2. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Depo KPw BI Provinsi Sulsel (Rp Miliar) Periode

2013

I II III IV

2013 2014

I II III IV

2014 2015

I II III IV

2015 2016

I II III

Inflow 0.03 0.08 0.08 0.10 0.29 0.14 0.04 0.23 0.13 0.54 0.00 0.01 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00

Jumlah Outflow 0.28 0.78 2.51 2.63 6.20 2.20 3.22 3.93 2.07 11.42 1.74 5.66 3.59 5.84 16.83 4.45 6.43 0.00

Net Flow (0.25) (0.70) (2.43) (2.53) (5.91) (2.05) (3.18) (3.70) (1.94) (10.88) (1.73) (5.65) (3.56) (5.84) (16.78) (4.45) (6.43) (0.00)

Inflow -80.04% -39.81% 335.68% 95.78% -16.80% 388.70% -47.69% 186.11% 29.30% 89.84% -97.54% -87.34% -84.91% -97.69% -91.52% -43.63% -40.00% -99.84%

yoy Outflow -84.46% -69.23% 192.39% 670.88% 12.07% 685.69% 314.31% 56.42% -21.19% 84.31% -20.95% 75.61% -8.54% 182.13% 47.38% 156.01% 13.71% -99.90%

Net Flow 84.86% 70.77% -189.28% -772.95% -13.98% 720.65% 353.25% 52.18% -23.20% 84.05% -15.58% 77.63% -3.84% 200.88% 54.29% 156.41% 13.76% -99.90%


115

LAMPIRAN

Tabel D.3. Perkembangan Transaksi Nontunai Melalui Real Time Gross Settlement (Rp Triliun) Jumlah

Periode I II III IV

2012 2012

I II III IV

2013 2013

I II III III

2014 2014

I II III

2015

From 11.50 15.47 15.42 19.88 62.28 14.45 17.40 18.77 20.54 71.16 15.66 21.37 22.72 25.66 85.41 14.45 26.71 19.34

yoy

To

From-To 4.58 4.35 4.42 5.05 18.41 4.25 4.92 6.75 7.30 23.22 4.75 9.76 10.97 11.87 37.36 4.29 4.27 3.48

29.15 37.79 34.63 40.65 142.21 32.77 36.12 37.61 41.48 147.98 27.89 33.67 38.10 41.37 141.02 32.77 31.93 40.38

From 3.26% 27.09% 17.91% 25.54% 19.24% 25.59% 12.46% 21.72% 3.32% 14.26% 8.39% 22.83% 21.04% 24.93% 20.03% -7.73% 24.96% -14.88%

To 24.82% 45.01% 1.86% 18.28% 20.75% 12.42% -4.41% 8.61% 2.05% 4.06% -14.89% -6.79% 1.28% -0.27% -4.70% 17.51% -5.15% 5.99%

From-To -1.96% -18.06% -17.49% -17.24% -14.18% -7.28% 13.00% 52.66% 44.57% 26.15% 11.85% 98.44% 62.41% 62.68% 60.89% -9.65% -56.25% -68.29%

E. Ekspor dan Impor Tabel E.1. Perkembangan Komoditas Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ Ribu) Komoditas Ekspor Utama (dalam ribu USD)

2015

TW I

TW II

TW III

2016

TW IV

2015

Pangsa Pasar

TW I

TW III

TW IV

2016

Pangsa Pasar

1

Nikel

211.882

197.775

203.479

176.610

789.746

138.122

158.622

178.685

584.143

50.02%

2

Coklat Olahan

21.144

40.898

31.884

30.021

123.947

8.60%

19.769

17.369

32.984

30.222

100.344

8.59%

3

Ganggang Laut

28.146

32.547

26.357

18.757

105.807

7.34%

18.289

21.165

22.374

18.037

79.866

6.84%

4 5

Udang Segar/Beku Ikan Olahan

11.834 9.900

14.979 13.105

14.107 11.894

16.532 14.155

57.452 49.053

3.99% 3.40%

12.091 10.003

19.679 11.959

17.440 18.286

17.126 18.414

66.336 58.661

5.68% 5.02%

6

Buah/Sayuran Olahan

8.386

10.161

10.570

11.640

40.757

2.83%

15.784

12.787

12.120

16.123

56.815

4.87%

7 8 9 10

Biji Coklat Kayu Lapis Ikan Lainnya Industri Lainnya

9.422 6.236 4.630 4.441

23.052 10.994 4.456 5.475

27.395 9.932 4.151 4.081

15.355 13.289 5.840 7.161

75.224 40.450 19.077 21.158

5.22% 2.81% 1.32% 1.47%

4.904 7.948 6.037 5.373

15.872 5.431 5.341 5.565

21.517 4.266 5.286 4.612

13.167 5.203 5.064 4.560

55.460 22.848 21.728 20.110

4.75% 1.96% 1.86% 1.72%

8.25%

20.456

23.021

27.903

30.066

101.445

8.69%

100.00% 229.370

276.311

325.410

336.666

1,167.756

100.00%

11

Lainnya

Nilai Ekspor Sulsel

28.141

29.451

37.399

23.920

118.911

344.161

382.893

381.248

333.278

1,441.581

54.78% 108.715

TW II

Sumber: Bea Cukai *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Ket: 10 besar komoditas ekspor sepanjang 2016

Tabel E.2. Perkembangan Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Tujuan (US$ Juta) NEGARA TUJUAN EKSPOR (dalam ribu USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jepang Amerika Serikat Tiongkok Malaysia Vietnam Belanda Singapura Korea Selatan Hongkong Jerman Lainnya Nilai Ekspor Sulsel

2015

TW I

TW II

TW III

TW IV

2016

Total

225.143 213.089 219.282 189.872 847.385 16.135 40.494 23.936 31.259 111.823 28.197 35.894 35.508 26.196 125.795 22.395 32.805 41.494 29.831 126.524 3.006 3.458 2.587 8.399 17.450 7.360 7.035 4.995 3.635 23.025 7.958 5.793 6.022 4.620 24.393 6.972 4.541 7.410 5.971 24.894 3.543 3.879 3.659 3.765 14.847 4.414 4.530 3.952 2.760 15.656 19.038 31.375 32.404 26.972 109.789 344.161 382.893 381.248 333.278 1,441.581

Pangsa TW I Pasar 58.78% 117.903 7.76% 25.540 8.73% 18.755 8.78% 16.028 1.21% 6.391 1.60% 5.153 1.69% 2.259 1.73% 4.007 1.03% 4.015 1.09% 3.898 7.62% 25.421 100.00% 229.370

Sumber: Bea Cukai *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Ket: 10 besar negara tujuan ekspor sepanjang 2016

116


TW II

TW III

TW IV

Total

147.252 172.450 192.534 630.140 28.196 30.148 36.401 120.285 26.397 31.859 26.909 103.919 22.615 32.787 28.027 99.456 8.167 7.316 7.864 29.738 8.081 7.384 3.477 24.095 4.664 8.073 6.613 21.609 4.796 4.500 6.760 20.064 3.246 3.674 2.397 13.333 2.019 2.012 2.877 10.806 20.879 25.205 22.807 94.311 276.311 325.410 336.666 1,167.756

Pangsa Pasar 53.96% 10.30% 8.90% 8.52% 2.55% 2.06% 1.85% 1.72% 1.14% 0.93% 8.08% 100.00%

LAMPIRAN

Tabel E.3. Perkembangan Komoditas Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ ribu) 2015

Komoditas Impor Utama (dalam ribu USD)

2016

1

Mesin/Mesin/Pesawat Mekanik

23.114

47.433

32.426

37.787

140.760

Pangsa Pasar 18.37%

2

Gandum-Ganduman

43.748

66.857

44.440

30.837

185.882

24.26%

3

Kapal Terbang dan Bagiannya

124.230

16.21%

4

Ampas/Sisa Industri Makanan

5

Mesin/Peralatan Listrik

6

Kapal Laut

7

Benda-benda dari Besi dan Baja

8 9 10 11

Perangkat Optik Kakao Pupuk Lainnya Nilai Impor Sulsel

TW I

TW II

TW III

-

-

TW IV

124.230

2015

-

TW I

TW II

TW III

TW IV

2016

Pangsa Pasar 27.01%

35.071

51.656

41.098

75.791 203.615

35.841

37.990

31.647

38.248

143.727

19.06%

10.760

70.859

9.40%

-

60.099

-

21.885

12.475

18.588

21.685

74.633

9.74%

13.573

15.380

23.505

15.686

68.144

9.04%

5.075

13.305

13.286

9.481

41.147

5.37%

1.623

1.140

5.837

53.190

61.789

8.20%

13.900

0.538

1.488

1.372

17.298

2.26%

8.625

17.453

11.650

20.791

58.519

7.76%

2.989

2.518

3.686

21.468

30.661

4.00%

5.140

6.796

8.994

14.267

35.197

4.67%

1.140 0.095 11.185 40.771

0.443 3.401 2.890 30.880

3.507 6.674 6.425 17.166

0.892 1.021 6.218 18.894

5.981 11.190 26.718 107.712

0.78% 1.46% 3.49% 14.06%

0.141 1.803 3.208 17.654

0.203 2.016 3.796 14.024

0.456 6.250 1.836 18.856

14.708 4.185 4.513 18.487

15.509 14.254 13.352 69.020

2.06% 1.89% 1.77% 9.15%

163.902

180.739

271.916

100.00% 122.678

210.554

150.128

270.625 753.985

100.00%

149.655 766.212

Sumber: Bea Cukai *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Ket: 10 komoditas impor sepanjang 2016

Tabel E.4. Perkembangan Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Asal (US$ Ribu) 2015 NEGARA ASAL IMPOR 1 Tiongkok 2 Argentina 3 Ukraina 4 Rusia 5 Kanada 6 Australia 7 Perancis 8 Inggris 9 Thailand 10 Jepang 11 Lainnya Nilai Impor Sulsel

I

II

III

IV

Total

29.420 34.987 59.722 60.503 19.975 10.541 9.303 5.364 8.239 0.946 - 132.603 13.334 5.293 18.487 22.970 10.637 59.175 47.954 16.897 9.655 0.271 0.030 0.015 0.180 0.061 0.786 0.027 0.188 2.477 4.540 4.573 2.444 2.313 1.505 1.711 11.922 43.973 53.669 24.097 35.426 163.902 180.739 271.916 149.655

184.632 45.182 8.239 146.883 57.386 133.681 0.497 1.062 14.035 17.452 157.165 766.212

2016 Pangsa I II III IV Total Pasar 100.00% 42.693 69.113 63.987 125.774 301.57 24.47% 18.433 14.892 21.840 13.147 68.31 4.46% 0.114 8.434 17.896 39.412 65.86 79.55% 0.437 60.453 0.385 0.335 61.61 31.08% 6.496 19.925 8.028 17.279 51.73 72.40% 25.410 7.260 7.408 6.178 46.26 0.27% 0.321 3.448 0.003 14.981 18.75 0.57% 1.253 0.114 0.001 14.787 16.15 7.60% 4.657 2.330 3.764 5.254 16.00 9.45% 2.778 0.204 11.972 0.859 15.81 20.51% 20.085 24.380 14.843 32.618 91.93 100.00% 122.678 210.554 150.128 270.625 753.985

Pangsa Pasar 100.00% 22.65% 21.84% 20.43% 17.15% 15.34% 6.22% 5.36% 5.31% 5.24% 12.19% 100.00%

Sumber: Bea Cukai *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Ket: 10 besar negara importir sepanjang 2016

F. Inklusi Keuangan Tabel F.1. Perkembangan Rasio Jumlah Rekening terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Rekening DPK Lokasi KC/KCP (Ribu Rekening) 2012 4,079

2013 4,806

2014* 5,182

2015** 5,540

2016** 6,523

2012 8,190

Jumlah Rekening Kredit Lokasi Bank (Ribu Rekening) 2012 894

2013 872

2014* 870

2015** 916

Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Jumlah Penduduk (%)

Jumlah Penduduk (Ribu Orang)* 2013 8,342

2014*

2015**

8,432

8,520

2016** 8,611

980

2012 8,190

2013 8,342

2014*

2015**

8,432

8,520

2013

49.80

57.61

2014* 61.46

2015** 65.02

2016** 75.76

Rasio Jumlah Rekening Kredit terhadap Jumlah Penduduk (%)

Jumlah Penduduk (Ribu Orang)*

2016**

2012

2016** 8,611

2012

2013

10.91

10.45

2014* 10.31

2015** 10.75

2016** 11.38

*) Jumlah penduduk merupakan proyeksi dari proporsi jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS **) Data terkini perbankan dan jumlah penduduk miskin

Sumber: BPS, Cognos, diolah


117

LAMPIRAN

G. Indikator Makro Per Kabupaten/Kota Tabel G.1.PDRB menurut kabupaten/kota atas dasar harga berlaku dan konstan (Rp Milyar) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KABUPATEN/KOTA Kep Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo *) Data Sementara

ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2012 2013* 2014* 2,464.94 2,880.86 3,494.21 6,243.26 7,187.33 8,385.78 3,825.42 4,350.32 4,964.12 4,720.38 5,269.41 6,157.05 4,366.04 5,004.18 5,882.26 9,380.48 10,713.90 12,044.91 4,926.59 5,601.47 6,484.77 10,428.66 11,966.92 13,662.54 11,766.21 13,759.00 15,970.74 3,363.62 3,833.30 4,434.06 14,833.10 16,734.21 19,879.98 4,761.84 5,401.35 6,174.25 10,166.67 11,629.14 13,656.16 6,108.34 6,936.04 8,048.15 8,738.25 9,892.58 11,365.83 3,458.74 4,119.56 4,628.10 6,698.54 7,681.02 9,018.94 3,232.30 3,683.75 4,277.60 5,560.28 6,338.05 7,590.83 15,266.46 16,662.67 20,497.07 3,546.30 4,230.78 5,028.50 78,013.04 88,363.46 398.53 3,501.13 3,940.54 4,434.69 3,690.92 4,181.23 4,765.33 **) Data Sangat Sementara

2015** 4,149.34 9,584.32 5,604.99 6,999.85 6,809.96 13,734.06 7,511.14 15,767.63 18,481.48 4,918.37 23,149.37 6,828.42 15,095.71 9,284.22 13,142.36 5,239.60 10,363.70 4,901.49 8,681.53 21,022.95 5,840.95 171.73 5,059.51 5,318.66

Sumber: BPS, diolah – Data PDRB Seri Tahun 2000

118


ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2012 2013* 2014* 2,122.81 2,296.37 2,503.22 5,483.24 5,909.29 6,414.14 3,234.46 3,525.61 3,819.61 4,147.46 4,422.90 4,773.92 3,809.14 4,144.29 4,549.03 8,289.11 9,070.00 9,720.52 4,366.71 4,706.67 5,035.70 9,044.51 9,612.26 10,067.22 10,288.64 11,248.48 12,420.26 3,000.72 3,237.00 3,475.20 12,730.12 13,531.85 14,882.65 4,259.55 4,567.54 4,882.65 8,819.11 9,428.97 10,341.51 5,297.54 5,664.56 6,110.56 7,708.90 8,269.61 8,939.91 3,021.20 3,197.50 3,389.50 5,915.10 6,372.70 6,934.34 2,793.72 2,994.47 3,198.55 4,911.00 5,274.16 5,739.78 11,963.26 12,717.28 13,748.26 2,971.71 3,259.91 3,508.98 70,851.04 76,851.04 82,596.79 3,150.26 3,400.55 3,615.72 3,363.25 3,633.01 3,889.66

2015** 2,723.81 6,777.43 4,073.15 5,085.88 4,931.57 10,381.04 5,415.55 10,931.05 13,411.01 3,694.86 16,052.41 5,131.82 11,070.41 6,594.25 9,676.97 3,623.38 7,437.79 3,417.60 6,122.48 14,690.56 3,778.90 88,740.21 3,842.61 4,141.82

LAMPIRAN

Tabel G.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Harga Konstan (Rp Milyar) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KABUPATEN/KOTA Kep. Selayar Maros Takalar Bone Pinrang Pangkep Sidrap Toraja Utara Sinjai Makassar Luwu Wajo Enrekang Luwu Timur Tana Toraja Gowa Luwu Utara Bantaeng Jeneponto Palopo Barru Pare-pare Bulukumba Soppeng *) Data Sementara

PERTUMBUHAN PERTAHUN 2011 2012 2013* 2014* 2015** 8.88 7.88 8.18 9.01 8.81 11.24 11.14 6.28 4.73 8.58 7.59 6.58 8.80 9.77 8.41 6.40 8.21 6.30 9.53 8.30 7.71 8.51 7.27 8.11 8.24 9.84 8.26 9.33 10.42 7.98 9.63 8.93 6.93 7.87 7.92 8.36 9.45 9.70 7.64 7.69 7.60 7.32 7.79 6.99 7.54 10.36 9.64 8.55 7.40 7.44 7.89 7.00 7.74 8.81 7.26 10.11 6.50 6.92 9.68 7.05 8.08 7.30 5.84 6.00 6.90 -4.29 5.62 6.30 8.11 6.85 7.78 8.58 7.19 6.82 6.85 7.46 8.15 9.42 7.17 6.80 8.04 6.81 7.39 8.83 6.67 9.38 9.67 9.00 8.34 6.64 8.44 7.55 6.64 7.94 6.53 7.90 7.00 8.02 7.06 6.48 8.13 8.39 7.87 7.36 6.32 8.42 8.80 7.95 6.33 6.28 5.49 9.65 7.77 8.54 5.66 7.17 6.93 7.23 6.90 5.10 **) Data Sangat Sementara


Tabel G.3.PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Rp juta rupiah) No

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo *) Data Sementara

2010

2011 9.25 11.17 9.51 10.74 10.33 12.21 6.61 7.73 7.60 8.65 7.76 8.87 12.26 13.98 8.12 9.38 17.54 20.67 10.00 11.37 10.46 12.19 12.15 14.28 14.00 17.16 12.34 15.26 15.02 17.50 10.06 11.89 11.15 12.91 6.64 8.04 10.64 12.25 34.02 38.65 6.89 8.31 27.56 31.82 13.85 15.77 13.12 14.98 **) Data Sangat Sementara

PDRB perkapita 2012* 2013* 16.90 18.05 13.64 14.59 17.99 19.48 11.89 12.60 13.74 14.77 12.14 13.03 18.73 20.04 27.57 28.97 32.80 35.47 17.82 19.12 17.45 18.43 18.92 20.25 22.65 24.14 18.93 19.99 21.51 22.89 15.52 16.28 17.37 18.54 12.43 13.24 16.68 17.74 46.60 48.35 13.46 14.66 51.08 54.58 23.62 25.15 21.48 22.59

2014* 19.44 15.73 20.95 13.51 16.03 13.70 21.29 30.00 38.78 20.40 20.15 21.63 26.38 21.32 24.55 17.10 19.98 14.05 19.13 51.03 15.66 57.79 26.41 23.59

2015** 20.92 16.51 22.21 14.30 17.19 14.36 22.74 32.22 41.44 21.58 21.61 22.70 28.15 22.76 26.38 18.12 21.24 14.93 22.22 65.14 12.48 61.23 27.70 24.52



119

LAMPIRAN

Tabel G.4.Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kabupaten/Kota Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Toraja Utara Luwu Utara Luwu Timur Makassar Pare-pare Palopo Sulawesi Selatan

2010*

2011*

2012*

2013*

122,377 395,790 177,299 343,808 270,491 654,978 229,583 320,103 306,717 166,520 719,999 224,577 386,324 272,808 352,185 190,923 333,497 221,816 228,391 243,809 217,503 1,342,826 129,682 148,395 8,060,401

124,104 399,000 178,596 346,308 273,891 668,875 231,425 324,097 310,288 167,511 724,923 224,804 387,815 276,327 355,312 192,822 336,989 223,297 219,084 291,414 250,223 1,364,955 131,514 152,573 8,156,129

125,603 401,897 179,800 348,680 277,218 682,597 233,200 327,998 313,722 168,397 729,516 225,180 389,284 279,810 358,312 194,606 340,491 224,812 220,777 294,402 256,699 1,387,033 133,381 156,603 8,250,018

127,220 404,896 181,006 351,111 280,590 696,096 234,886 331,796 317,110 169,302 734,119 225,512 390,603 283,307 361,293 196,394 343,793 226,212 222,393 297,313 263,012 1,408,072 135,192 160,819 8,342,047

2014** 128,744 407,775 182,283 353,287 283,762 709,386 236,497 335,596 320,293 170,316 738,515 225,709 391,980 286,610 364,087 198,194 347,096 227,588 224,003 299,989 269,405 1,429,242 136,903 164,903 8,432,163

2015** 130,199 410,485 183,386 355,599 286,906 722,702 238,099 339,300 323,597 171,217 742,912 226,116 393,218 289,787 366,789 199,998 350,218 228,984 302,687 275,595 225,516 1,449,401 138,699 168,894 8,520,304

Sumber: BPS, diolah

Tabel G.5.Tingkat Partisipasi Angkatan Lerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kabupaten / Kota Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo Sulawesi Selatan

2011 65.1 64.2 65.5 64.5 64.5 65.6 65.1 64.9 65.0 64.2 64.0 63.4 67.0 64.6 64.5 66.6 65.3 67.1 65.9 68.3 63.5 61.0 62.0 63.1 64.3

TPAK 2012 2013 62.7 61.11 68.4 62.25 72.2 68.74 67.0 61.96 62.3 57.69 62.1 64.17 73.1 70.34 64.3 60.98 57.6 54.41 56.8 53.43 64.8 63.3 62.1 57.22 59.9 58.16 57.2 52.25 55.0 52.07 74.5 70.27 59.7 58.69 76.3 70.55 65.6 62.02 67.3 65.01 68.3 65.25 57.9 57.8 60.4 57.72 59.6 58.13 62.8 60.49

2014 60.6 65 71.9 61.7 62.9 66.3 68.8 63.0 57.6 50.4 63.9 57.6 55.6 54.0 60.1 68.2 62.5 80.3 66.7 67.2 69.8 56.9 60.6 58.0 62.0

2011 4.68 5.46 5.54 5.06 5.54 7.05 5.59 6.94 6.09 5.75 5.98 5.16 7.45 4.78 6.55 6.66 7.41 5.56 4.47 7.16 6.05 8.41 7.97 9.47 6.56

TPT 2012 2013 3.25 4.62 2.71 4.16 7.02 6.44 4.35 2.77 6.21 2.73 4.01 2.63 2.84 0.43 6.43 5.71 8.03 5.7 4.78 4.51 3.51 3.8 6.15 6.65 3.13 3.72 6.99 7.62 5.35 1.96 3.05 1.61 10.55 7.14 4.63 3.26 5.03 4.48 8.12 6.28 5.08 2.82 9.97 9.53 4.21 4.86 8.43 9.03 5.87 5.1

Sumber: BPS, diolah

120


2014 2.1 2.8 2.4 2.7 2.7 2.3 0.9 4.6 9.9 2.3 5 2.4 4.9 6.2 2.8 1.4 5.1 3.3 1.8 8.1 3.7 10.9 7.1 8.1 5.1

LAMPIRAN

Tabel G.6.Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23

Kabupaten/Kota Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo Sulawesi Selatan

Jumlah (ribu) 16.2 31.5 16.00 58.0 26.7 55.3 21.7 41.3 52.3 15.7 89.5 20.6 30.5 16.9 28.1 28.2 45.5 28.7 41.4 19.9 36.0 69.9 7.5 14.9 812.3

% 12.87 7.83 8.90 16.59 9.60 8.06 9.29 12.56 16.63 9.28 12.25 9.12 7.83 6.00 7.83 14.45 13.34 12.73 14.03 7.72 16.28 5.02 5.58 9.47 9.82

2013 P1 2.34 0.93 1.64 2.64 1.57 1.66 1.26 2.36 2.76 1.50 1.90 1.08 0.87 0.77 1.37 1.79 1.97 1.98 2.68 1.13 2.44 0.76 0.88 1.61 1.68

P2 0.61 0.18 0.45 0.68 0.48 0.64 0.26 0.60 0.77 0.37 0.51 0.21 0.16 0.14 0.40 0.38 0.47 0.46 0.75 0.29 0.52 0.17 0.21 0.44 0.42

Jumlah (ribu) 18.2 36.7 18.9 58.1 29.3 61.0 24.3 43.1 56.4 17.5 87.7 21.3 31.9 17.9 32.1 29.7 52.0 31.3 46.2 2.2 36.8 66.4 8.6 15.5 863.2

% 14.23 9.04 10.45 16.52 10.42 8.73 10.32 12.94 17.75 10.32 11.92 9.43 8.17 6.3 8.86 15.11 15.10 13.81 15.52 8.38 16.53 4.7 6.38 9.57 10.32

P1 2.32 1.01 1.68 2.42 1.48 1.19 1.41 2.24 3.15 1.33 1.75 0.93 1.27 1.00 1.16 2.02 2.25 1.81 2.06 1.37 3.03 0.84 0.83 1.42 1.65

P2 0.54 0.17 0.49 0.61 0.35 0.25 0.33 0.63 0.85 0.26 0.47 0.15 0.35 0.23 0.22 0.44 0.52 0.38 0.43 0.32 0.86 0.24 0.18 0.3 0.40

Sumber: BPS, diolah


121

LAMPIRAN

H. Daftar Istilah Istilah

Keterangan

Administered prices

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah

Abenomics

Mencakup serangkaian langkah-langkah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi makro Jepang dari resesi berkepanjangan di negara itu, isu-isu seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan investasi swasta untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri sekaligus meningkatkan ekspor

Austerity program

Program kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi defisit atau belanja pemerintah

Bail out

Injeksi dana talangan bagi pihak yang mengalami kesulitan dana/likuiditas

Balance sheet

Neraca

Banking union

Kerangka kerja perbankan yang terintegrasi dengan tujuan menjaga stabilitas perbankan

Barrel

Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional

Basel III

Standar regulasi global mengenai tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kecukupan modal bank, stress testing, dan risiko likuiditas pasar; disepakati oleh ang gota Basel Committee on Banking Supervision dan akan diimplementasikan 20132018

BI rate

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Branchless banking

Strategi pemberian pelayanan jasa keuangan perbankan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang

Bullish

Kecenderungan harga untuk meningkat

Clean money policy

Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar

Consensus forecast

Prediksi masa depan yang dibuat dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan terpisah yang sering dibuat menggunakan metodologi yang berbeda

Core-deposit

Sumber dana andalan bank yang bersifat stabil sebagai basis pinjaman bank

Cost push inflation

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya

Cost of capital

Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan

Credit Limit

Batas kredit

Credit rating

Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi

Crisis management protocol

Prosedur manajemen krisis ini menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim itu

Debt ceiling

Pagu hutang

Debt service ratio

Rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor suatu negara

Debt swap

Serangkaian transaksi yang mempertukarkan pembayaran utang oleh dua entitas ekonomi

Deflasi

Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum

Dependency ratio

Rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk yang produktif

Deposit facility

Fasilitas deposit untuk membuat deposito overnight dengan bank sentral

Deposit rate

Tingkat suku bunga simpanan

Deposito

Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah

Depresiasi rupiah

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Devisa

Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional

Disposable income

Jumlah pendapatan pribadi individu memiliki setelah pajak dan biaya pemerintah, yang dapat dihabiskan pada kebutuhan, atau non-penting, atau diselamatkan

Double-dip recession

Peristiwa dimana resesi menimpa suatu negara setelah sempat membaik dari resesi sebelumnya dalam waktu yang pendek

Double taxation

Pengenaan pajak oleh suatu yurisdiksi lebih dari satu kali

Down payment

Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian

122


LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

Dropshot

Pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan perhitungan rinci dan penyortiran

Ekspansi fiskal

Kebijakan peningkatan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah

Emerging market

Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi

E-money

Uang elektronik

Exchange rate pass through

Persentase perubahan dalam mata uang lokal harga impor akibat perubahan satu persen dalam nilai tukar antara negaranegara pengekspor dan pengimpor

External imbalance

Keseimbangan eksternal terjadi ketika transaksi berjalan tidak terlalu positif atau negatif berlebihan

Fee based income

Pendapatan bank yang berasal dari transaksi jasa-jasa bank selain dari selisih bunga

Financial sophistication

Kecang gihan dalam pengelolaan keuangan financial exclusion pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat

Fiscal space

Ruang ekspansi kebijakan fiskal

Flight to quality

Istilah yang digunakan untuk menyatakan fenomena di pasar keuangan, dimana investor menjual apa yang mereka anggap sebagai investasi berisiko dan membeli investasi yang lebih aman

Fiscal sustainability

Kemampuan pemerintah untuk menjaga kesinambungan belanja, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa risiko gagal bayar

Giro

Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan

Good corporate governance

Tata kelola yang baik

Growth-supporting funding facility

Fasilitas pendanaan yang disediakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Hedging

Strategi untuk melindung nilai dengan membatasi risiko atau probabilitas kerugian yang dapat ditimbulkan

Holding company

Perusahaan induk dari beberapa perusahaan

Idle money

Uang yang tidak terpakai

Imported inflation

Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor

Indeks kedalaman kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin

Indeks keparahan kemiskinan

Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

Industrial upgrading

Peningkatan industri produk nonkomoditas

Inflasi

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum

Inflasi inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi Inflasi

Inter-bank lending

Penempatan dana bank pada bank lain

Intercompany loans

Pinjaman yang dilakukan oleh suatu departemen kepada departemen lain dalam satu struktur organisasi

Intra-regional trade

Perdagangan internasional negara-negara dalam satu kawasan

Investasi portofolio

Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan

Investment grade

Peringkat layak investasi

Leading indicator

Indikator penuntun yang menunjukkan arah variabel acuan ke depan

Lending facility

Sebuah mekanisme yang digunakan saat bank sentral meminjamkan dana kepada dealer utama

Less cash society

Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai

Long-term financing

Skema fasilitas pinjaman murah (bunga 1%) dari ECB bagi perbankan eropa dalam rangka mencegah keketatan likuiditas


123

LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

operation

Credit crunch dengan jangka waktu 3 tahun

M1

Uang dalam arti sempit (uang kartal dan giral)

M2

Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)

Makroprudensial

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan

Margin

Selisih

Mikroprudensial

Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya

Monetary union

Penggunaan satu mata uang tunggal dalam satu kawasan

Monetisasi

Proses konversi/perubahaan sesuatu (aset) menjadi uang

Moral hazard

Kecenderungan untuk melakukan kecurangan

Mtm

Month-to-month growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, atau bulan) terhadap satu bulan sebelumnya

Online banking

Transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet

Operation twist

Kebijakan The Fed pada akhir 2011, dimana The Fed mengambil inisiatif membeli surat berharga jangka panjang dan secara simultan menjual yang jangka pendek untuk menurunkan tingkat suku bunga jangka panjang

Operasi Pasar

Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter

Pagu hutang / debt ceiling

Jumlah total utang pemerintah Amerika Serikat yang boleh diterbitkan dalam periode tertentu

Pasar obligasi

Tempat diperdagangkannya obligasi

Pendapatan disposibel

Bagian dari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan

Price taker

Pengambil harga

Primary reserves

Cadangan utama, bisanya bersifat likuid (dapat diuangkan sewaktu-waktu)

Push factor

Faktor pendorong

Quantitative easing

Kebijakan dimana The Fed mencetak uang baru dan menyalurkannya pada bank untuk memberikan dukungan pembiayaan/pendanaan usaha/bisnis dengan bunga terjangkau

Qtq

Quarter-to-quarter growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, atau kuartal) terhadap titik waktu yang sama tiga bulan (1 kuartal) sebelumnya

Rasio gini

Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan

Second round effect

Dampak lanjutan

Short-term liquidity

Likuiditas jangka pendek

Sistem pembayaran

Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

Solvabilitas

Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya

Sovereign debt crisis

Krisis timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya (bunga dan pokoknya)

Stimulus fiskal

Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate demand) yang selanjutnya (diharapkan) akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek

Sukuk

Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah

Tenor

Masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun

Term of trade

Perbandingan harga ekspor suatu negara terhadap impornya

Unbanked

Orang-orang atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan utama biasanya ditawarkan oleh bank-bank ritel

Velositas uang

Kecepatan perputaran uang yang beredar

124


LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

Volatile food

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional

Yield

Imbal hasil

Yoy

Year-on-year growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester, atau tahun) terhadap titik waktu yang sama satu tahun sebelumnya

Ytd

Year-to-date growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester) terhadap titik waktu terakhir pada tahun sebelumnya (31 Desember). Ytd biasanya untuk mengukur pertumbuhan secara akumulatif.

Yuan

Mata uang Tiongkok


125

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan

Recommend Documents