Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0199 pp. 62- 71
10 Pages
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, SDM DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH ACEH DENGAN PENERAPAN E-GOVERNMENT SEBAGAI MEDIATING VARIABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN TELEMATIKA Alfajrian 1, Mukhlis Yunus2, T. Roli Ilhamsyah Putra 3 1)
Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: This study aims to determine the effect of organizational commitment, human resources and organizational culture on good governance of the Aceh Government with the implementation of e-government as a mediating variable in the Department of Transportation, Communication, Information and Telematics Aceh. The research sample 239 employees taken proportionately from each sampling area at that agency. the census method. The data was collected using a questionnaire. The data is analyzed by using equition structural model (SEM). The study found that organizational commitment, human resources and organizational culture affect the adoption of e-government and the implementation of the principles of good governance in Department of Transportation, Communication, Information and Telematics Aceh. The higher commitment to the organization, the better the human resources and the better employee assessment of organizational culture, the application of e-government is also getting better. Similarly, good governance, the better the organizational commitment, human resources and better assessment of the organizational culture will better the application of the principles of good governance. The existence of e-government can strengthen the influence of organizational commitment, human resources and organizational culture of good governance. Because it should be the head of the Department of Transportation, Communication, Information and Telematics Aceh is necessary to increase the commitment of the organization, the quality of human resources and maintain an organizational culture that was in effect at the institution. Keywords : Good Governance, E-Government, Organizational Commitment, Human Resources and Organizational Culture Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap good governance Pemerintah Aceh dengan penerapan egovernment sebagai mediating variable pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh. Sampel penelitian 239 orang pegawai yang diambil secara proporsional sampling dari masing-masing bidang pada instansi tersebut. dengan metode sensus. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Peralatan analisis data yang digunakan adalah structural equition model (SEM). Penelitian menemukan bahwa komitmen organisasi, sumber daya manusia dan budaya organisasi berpengaruh terhadap penerapan e-government dan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh. Semakin tinggi komitmen organisasi, semakin baik sumber daya manusia dan semakin baik penilaian pegawai terhadap budaya organisasi maka penerapan e-government juga semakin baik. Demikian pula halnya dengan good governance, semakin baik komitmen organisasi, sumber daya manusia dan semakin baik penilaian terhadap budaya organisasi akan semakin baik pula penerapan prinsip-prinsip good governance. Keberadaan e-government dapat memperkuat pengaruh komitmen organisasi, sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap good governance. Karena itu sebaiknya kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh dipandang perlu meningkatkan komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan budaya organisasi yang sudah berlaku pada instansi tersebut. Kata kunci : Good Governance, E-Government, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 62
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala faktor seperti komitmen aparatur pemerintah,
PENDAHULUAN Pemerintah yang baik (good goverment)
kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan budaya
merupakan isu yang penting dalam pengelolaan
organisasi instansi pemerintah. Hal ini disebabkan,
administrasi publik. Guna meningkatkan good
keberhasilan
governance
ditentukan
maka
pemerintah
berupaya
penerapan E-government oleh
dukungan
seluruh
sangat aparatur
menerapkan electronic government. Inisiatif e-
pemerintah serta tingkat kesiapan mereka dalam
government di Indonesia telah diperkenalkan
melaksanakan program tersebut. Selain itu, budaya
melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April
kerja organisasi publik seperti halnya instansi
2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media
pemerintah juga dapat menjadi faktor pendorong
dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat
atau pun penghambat penerapan E-government.
pemerintah
teknologi
Apalagi budaya organisasi berkaitan dengan nilai-
telematika untuk mendukung good governance dan
nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh
mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi,
seluruh anggota organisasi. Sehingga kesungguhan
untuk mendukung pemerintahan yang baik e-
aparatur
government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang
keberhasilan E-government akan terkait dengan
berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Untuk
budaya organisasi yang berlaku pada instansi
menindaklanjuti implementasi e-government sendiri
tempat mereka bekerja.
harus
menggunakan
dengan mengacu pada INPRES No.3 tahun 2003 mengenai
Kebijakan
Strategi
Komitmen
dalam
organisasi
mendukung
merupakan
Nasional
keterikatan seseorang terhadap organisasi tempat
Depkominfo
mereka bekerja, yang ditandai dengan adanya
mengeluarkan peraturan No. 28 tahun 2006 tentang
keinginan untuk mempertahankan keberadaan
pengaturan nama-nama domain go.id untuk situs
mereka dalam organisasi dan kemauan untuk
web resmi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
memberikan yang terbaik bagi pencapaian tujuan
Inisiatif-inisiatif seperti inilah yang mulai memicu
organisasi. Penerapan E-government dalam instansi
pemerintah-pemerintah
segera
pemerintah seperti halnya Dinas Perhubungan
menerapkan e-government di daerahnya masing-
Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh
masing.
merupakan suatu keharusan dan perlu mendapatkan
Pengembangan
dan
pemerintah
E-government,
daerah
untuk
Munculnya inisiatif-inisiatif pemerintah
dukungan dari seluruh pegawainya. Hal ini berarti
tentang pemanfaatan teknologi, informasi, dan
bahwa komitmen organisasi yang diwujudkan
komunikasi mendorong pemerintah daerah untuk
dalam bentuk keinginan pegawai untuk mendukung
melakukan pembenahan baik internal maupun
seluruh tujuan instansi tersebut tentunya dapat
eksternal khususnya kesiapan dalam menerapkan e-
mempengaruhi implementasi E-government itu
government.
sendiri.
Penerapan
E-government
oleh
pemerintah daerah tentunya terkait dengan berbagai 63 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
Selanjutnya SDM atau kualitas pegawai
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala juga
dapat
mempengaruhi
implementasi
E-
akuntabilitas,
transparansi.
E-Government
government. Sumber daya manusia merupakan
dengan dukungan teknologi informasi yang
suatu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi
baik dan pelaksana yang mempunyai integritas
sehingga perlu dikelola, diatur dan dimanfaatkan
dipercaya akan sangat membantu pencapaian
agar dapat berfungsi secara produktif untuk
good governance tersebut.
mencapai
tujuan
organisasi.
Penerapan
E-
Electronic
Government
(E-
government membutuhkan adanya pegawai yang
Government) menurut Instruksi Presiden RI
memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik,
Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan
terutama kemampuan yang berkaitan dengan
strategi nasional pengembangan e-Government
penggunaan teknologi informasi. Keberhasilan
merupakan
proses
penerapan E-government dapat dipengaruhi oleh
pemerintah
mengoptimalkan
komitmen organisasi, kualitas SDM dan budaya
kemajuan teknologi untuk mengeliminasi sekat-
organisasi. Selanjutnya good governance tidak
sekat birokrasi, serta membentuk jaringan
hanya dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi,
sistem manajemen dan proses kerja yang
kualitas SDM dan budaya organisasi, tetapi juga
memungkinkan instansi-instansi pemerin-tah
dipengaruhi oleh E-government sebagai variabel
bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan
perantara (pemediasi). Hasil survei awal seperti
akses dan transparansi ke semua informasi dan
diuraikan di atas mengindikasikan bahwa pegawai
layanan publik yang harus disediakan oleh
Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan
pemerintah.
Telematika
Aceh
memiliki
berbeda
pegawai
pemanfaatan
Komitmen Organisasi dan Good Governance Komitmen
Hasil survey awal juga mengindikasikan penilaian
dimana
dalam
komitmen organisasi dan kualitas SDM.
bahwa,
transformasi
terhadap
budaya
organisasi pada instansi tersebut juga relatif berbeda. Karena itu, dipandang perlu ada kajian mengenai keterkaitan antara penerapan E-government dan Good Governance dengan ketiga variabel tersebut.
atau
rasa
keterkaitan
aparatur pemerintah terhadap instansi tempat mereka
bekerja
dapat
berpengaruh
pada
terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance) pada instansi tersebut. Hal ini disebabkan
pelaksanaan
mengandalkan
aparatur/
good
governance
pegawai
instansi
KAJIAN KEPUSTAKAAN
pemerintah sebagai sumber daya utamanya.
E-Government dan Good Governance
Sebagaimana dikemukakan oleh Indrajit (2004)
Keberhasilan
good
Implementasi e-government Indonesia saat ini,
kepatuhan
dilihat dari sisi aplikasi layanan baik itu G2C,
governance,
G2B, maupun G2G, indonesia saat ini masih
seperti tingkat kepedulian pada stakeholder,
tertinggal jauh. Layanan back office (G2B)
efektifitas dan efisien, partisipasi masyarakat,
masih
governance terhadap
dapat
pelaksanaan
dinilai
prinsip-prinsip
dari
good
belum
memberikan
dukungan
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 64
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sepenuhnya terhadap layanan front office (G2C
dikemukakan oleh Maniatopoulos yang dikutip
dan G2B), hal itu juga disebabkan oleh
oleh Kanungo, S., dan Vikas Jain (2011)
kurangnya komitmen dari para stakeholder.
mengatakan bahwa budaya organisasi sebagai
Penerapan ICT yang belum merata, tingkat
tantangan
kemampuan sumber daya manusia yang masih
government di sektor publik.
kunci
dalam
implementasi
e-
kurang handal juga tercermin pada budaya kerja, budaya
organisasi
Kebijakan
yang
dan
sudah
kepemimpinan. dikeluarkan
Sumber Daya Governance
manfaat bahkan strategi pengembangan egovernment belum sepenuhnya dilaksanakan. Sampai saat ini layanan portal dimiliki oleh hampir semua lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah, tetapi pemanfaatan IT dalam hal ini masih sangat minim, administrator web hanya update
berdasarkan
dan
Good
oleh Pembenahan atas pengelolaan SDM
pemerintah baik itu tentang tujuan penerapan,
melakukan
Manusia
informasi
sekunder seperti dari surat kabar, internet dan
Aparatur akan berdampak terhadap jalannya birokrasi yang efektif dan efisien sehingga citacita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik jelas bukan sekedar angan-angan belaka. Thoha
(2005)
mengatakan
upaya
untuk
melakukan penataan kembali (right sizing) merupakan mendesak
suatu untuk
kebutuhan melihat
yang
amat
seberapa
jauh
kepegawaian pemerintah ini bisa berperan untuk menciptakan tata kepemerintahan yang
hasil perbandingan opini publik.
baik. Sementara itu, upaya untuk melakukan Budaya Organisasi dan Good Governance Budaya organisasi yang kuat dan luas akan meningkatkan keberhasilan kinerja suatu organisasi
pemerintah.
Apabila
budaya
organisasi suatu instansi pemerintah lemah pasti membuat pelayanan terhadap masyarakat akan
evaluasi terhadap sistem, prosedur, dan proses pengelolaan
kepegawaian
pemerintahan
perlu
(good governance) terdapat pengaruh yang signifikan (positif) yaitu semakin baik budaya organisasi maka akan semakin baik pula pelayanan
pemerintah
(good
governance)
kepada masyarakat. Adanya keterkaitan antara budaya organisasi dengan penerapan e government juga 65 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
dalam
diketahui
dan
dilakukan agar diperoleh suatu sistem yang kondusif terhadap perubahan yang ada. Budaya Organisasi dan E-Government
sulit tercapai. Jadi antara budaya organisasi dengan pelayanan pemerintahan yang baik
juga
di
Ibrahim (2007) menjelaskan sasaran jangka pendek dan menengah yang ingin dicapai dari pengembangan budaya kerja aparatur tersebut adalah, untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur negara yang bersumber dari nilai-nilai pancasila, agama, tradisi, dan nilai nilai kerja produktif modern, sesuai
dengan
perkembangan
IPTEK.
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Selanjutnya, dapat memperbaiki persepsi, pola
adanya kesadaran dari seorang pemimpin dan
pikir, dan perilaku aparatur negara yang
yang lebih penting adalah seorang pemimpin
menyimpang
penyelenggaraan
harus ditunjang dengan pengetahuan dan skill
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
yang baik serta memiliki komitmen dalam
masyarakat,
kebijakan penerapan e-Government tersebut.
dalam
sekaligus
untuk
mempercepat
pemberantasan praktek KKN. Sasaran lainnya adalah meningkatkan kinerja aparatur negara
Sumber Daya Manusia dan E-Government Untuk dapat melaksanakan program
melalui kelompok-kelompok kerja dan forumforum profesional agar lebih peka, kreatif, dan dinamis untuk memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta daya saing baik di dalam maupun di luar negeri, serta juga memperbaiki citra aparatur negara dan
meningkatkan
kepercayaan
(trust)
E-Government dengan optimal diperlukan SDM yang menguasai kompetensi dasar bidang komputer, jaringan komputer dan internet, minimal sebagai pengguna biasa. Khusus untuk para pejabat/pengambil keputusan, maka perlu juga mengetahui konsep dasar sistem informasi manajemen (management information system). Banyak kendala yang mempenga-ruhi
masyarakat kepada aparatur pemerintah.
keberhasilan E-Government, antara lain: SDM, Komitmen Organisasi dan E-Government
infrastruktrur, budaya kerja dan hubungan
Komitmen atau keterikatan pegawai
sosial, regulasi (dalam pengertian terbatas
terhadap instansi tempat mereka bekerja sangat
maupun luas), anggaran, penguasaan teknologi,
menentukan penerapan E-Government pada
aplikasi, dan dukungan kepemimpinan nasional.
instansi tersebut. hal ini disebabkan pegawai
Faktor SDM dan dukungan kepemimpinan
merupakan
dalam
merupakan faktor yang paling berpengaruh
mendukung seluruh kebijakan yang ada dalam
dalam hal ini. Keberhasilan E-Government
instansi tempat mereka bekerja. Kesungguhan
secara mendasar akan merubah cara pandang
pegawai
kebijakan
masyarakat terhadap pemerintah yang selama
penerapan E-Government sangat menentukan
ini selalu berkonotasi jelek dengan ciri-ciri
keberhasilan program tersebut. hal ini sesuai
antara lain, in-efisiensi, prosedur layanan
dengan pendapat Indrajit (2002: 27) yang
berbelit-belit, biaya siluman yang tinggi hingga
menyatakan,
ketidakjelasan fungsi kelembagaan (Setiyadi,
peranan
sumber
dalam
yang
daya
utama
mendukung
seorang pemimpin memegang penting
dalam
kebijakan
2003).
penerapan e-Government. Adapun strategi dari
Mengacu pada uraian di atas jelaslah
seorang pemimpin yang harus diperhatikan
bahwa sumber daya manusia memiliki peran
adalah seorang pemimpin harus memiliki visi
penting
yang jelas, strategi yang berkualitas serta
Sehingga terdapat hubungan searah antara
dalam
penerapan
E-Government.
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 66
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sumber
daya
manusia
dengan
penerapan
METODE PENELITIAN
program tersebut. semakin baik kualitas sumber
Penelitian ini dilakukan pada Dinas
daya manusia yang dimiliki oleh suatu instansi,
Perhubungan
Komunikasi
akan semakin mudah penerapan E-government,
Telematika
Aceh.
yang
mendorong
berhubungan dengan penerapan E-Goverment
governance.
dan good governance pada instansi tersebut
Demikian pula sebaliknya, apabila sumber daya
yang dikaitkan dengan komitmen organisasi,
manusia
dalam suatu instansi
SDM dan Budaya Organisasi. Penerapan E-
pemerintah memiliki kualitas rendah sehingga
Government tidak hanya berperan sebagai
terkendala
teknologi
predictor variable bagi good governance, tetapi
E-Government
juga sebagai variabel mediasi (mediating
tentunya juga akan terkendala dan pada
variable) antara komitmen organisasi, SDM dan
gilirannya
budaya organisasi dan good government.
pada
akhirnya
peningkatan
kualitas
yang
informasi,
ada
dalam maka
dapat good
penggunaan penerapan
berdampak
buruk
pada
upaya
peningkatan good governance.
Informasi
Objek
dan
penelitian
Sampel penelitian sebanyak 239 orang pegawai yang diambil secara proporsional
Komitmen Organisasi, Sumber Manusia dan Budaya Organisasi
Daya
sampling
pada
setiap
bidang
tugas.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan Komitmen
organisasi
atau
rasa
keterikatan pegawai terhadap organisasi tempat terkait
dengan kualitas pegawai
tersebut.
selanjutnya
data
dianalisis
dengan
menggunakan peralatan statistik structural equition model (SEM).
Pegawai dengan kualitas SDM lebih baik biasanya memiliki kemampuan kerja yang lebih
HASIL DAN PEMBAHASAN
baik sehingga ia betah dalam melaksanakan
Analisis Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi, Penerapan E-Government dan Good Governance pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh
pekerjaan
yang
dibebankan.
Selain
itu,
kemampuan kerja sebagai salah satu tolok ukur kualitas SDM juga dapat memberikan kepuasan dalam bekerja dikarenakan keberhasilannya dalam
merupakan
keterikatan pegawai terhadap organisasi tempat
dibebankan. Pada akhirnya pegawai tersebut
pegawai tersebut bekerja. Organisasi yang
akan betah bekerja pada bidang pekerjaan yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Dinas
ditetapkan. Tidak hanya itu, kualitas SDM juga
Perhubungan
menentukan
pegawai
Telematika Aceh. Hasil penelitian menunjukkan
dalam melaksanakan pekerjaan sehingga ikut
secara umum pegawai instansi tersebut sudah
mempengaruhi kontribusi mereka terhadap
memiliki komitmen yang relatif kuat terhadap
pencapaian tujuan organisasi.
instansi tersebut, ditunjukkan nilai rata-rata
tingkat
pekerjaan
organisasi
yang
67 -
menyelesaikan
Komitmen
kesungguhan
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
Komunikasi
Infomrasi
dan
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala skor kompensasi sebesar 4,053 berada pada
dan budaya orgnisasi) lebih kecil dari 0,05
interval 3,41-4,20 untuk katagori baik. Dengan
sehingga dapat diartikan komitmen organisasi,
demikian dapat diartikan bahwa komitmen
kualitas
organisasi
berpengaruh positif terhadap penerapan e-
dikalangan
Perhubungan
Komunikasi,
pegawai Informasi
Dinas dan
Telematika Aceh sudah baik.
SDM
government
dan
pada
budaya
Dinas
organisasi
Perhubungan
Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh.
Selanjutnya kualitas sumber daya manusia, penilaian terhadap budaya organisasi, pelaksanaan
e-government
dan
penerapan
Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas SDM dan Budaya Organisasi Terhadap Good Governance
prinsip-prinsip good governance pada instansi tersebut
sudah
dipersepsikan
baik
oleh
pegawainya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ratarata skor masing-masing variabel sebesar 4,103 untuk kualitas SDM, sebesar 4,110 untuk budaya organisasi, sebesar 4,102 untuk egovernment dan sebesar 4,098 untuk good governance.
Komitmen organisasi, kualitas SDM dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap
good
Perhubungan
governance
Komunikasi,
pada
Dinas
Informasi
dan
Telematika Aceh. Hal ini berarti semakin tinggi komitmen atau rasa keterikatan karyawan terhadap instansi tersebut maka penerapan prinsip-prinsip good governance semakin baik.
Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas SDM dan Budaya Organisasi Terhadap E-Goverment
Demikian pula halnya dengan kualitas SDM dan budaya organisasi, semakin baik kualitas SDM dan budaya organisasi yang berlaku pada
Komitmen organisasi, kualitas SDM
instansi tersebut maka penerapan prinsip-
dan budaya organisasi berpengaruh positif
prinsip good governance semakin baik. Nilai p-
terhadap penerapan e-government pada Dinas
value untuk masing-masing variabel (komitmen
Perhubungan
dan
organisasi, kualitas SDM dan budaya orgnisasi)
Telematika Aceh. Hal ini berarti semakin tinggi
lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan
komitmen atau rasa keterikatan karyawan
komitmen organisasi, kualitas SDM dan budaya
terhadap instansi tersebut maka penerapan e-
organisasi
government semakin baik. Demikian pula
penerapan prinsip-prinsip good governance
halnya dengan kualitas SDM dan budaya
pada
organisasi, semakin baik kualitas SDM dan
Informasi dan Telematika Aceh.
Komunikasi,
Informasi
berpengaruh
Dinas
positif
Perhubungan
terhadap
Komunikasi,
budaya organisasi yang berlaku pada instansi tersebut maka penerapan e-government semakin
Analisis Pengaruh E-Government Terhadap Good Governance
baik. hasil pengolahan data seperti terlihat dalam Nilai p-value untuk masing-masing variabel (komitmen organisasi, kualitas SDM
Penerapan e-government berpe-ngaruh positif terhadap good governance pada Dinas Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 68
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Perhubungan
Komunikasi
dan
dengan pengaruh langsung (direct effect) ketiga
Telematika Aceh. Hal ini bermakna bahwa
variabel tersebut terhadap good governance.
semakin
Hal ini bermakna bahwa keberadaan e-
tinggi
Informasi
intensitas
penerapan
e-
government pada penerapan prinsip-prinsip
government
good governance pada instansi tersebut juga
komitmen organisasi, kualitas SDM dan budaya
semakin baik. Dengan kata lain, program
organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip
pemerintah
e-
good governance pada Dinas Perhubungan
government pada instansi pemerintah mampu
Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh.
mendorong terwujudkan penerapan prinsip-
Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang
prinsip good governance pada instansi tersebut.
menyatakan, Komitmen Organisasi, SDM dan
hasil pengolahan data memperlihatkan nilai p-
Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Good
value variabel e-government lebih kecil dari
Governance
0,05 dapat diartikan e-government secara nyata
Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh
berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip
melalui penerapan E-Goverment dapat diterima.
daerah
yang
menerapkan
dapat
memperkuat
pada
Dinas
pengaruh
Perhubungan
good governance pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan
penerapan
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Umumnya
E-Goverment
berpengaruh terhadap Good Governance pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan
komitmen
organisasi,
sumber daya manusia, budaya organisasi, penerapan e-goverment dan pelaksanaan good governance pada Dinas Komunikasi, Informasi
Telematika Aceh dapat diterima.
dan Telematika Aceh sudah baik. Komitmen Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas SDM dan Budaya Organisasi Terhadap Good Governance Melalui EGovernment Pengaruh
komitmen
organisasi,
kualitas SDM dan budaya organisasi terhadap good governance tidak hanya terjadi secara langsung (direct effect), tetapi juga dapat terjadi secara tidak langsung (indirect effect) melalui egovernment sebagai variabel perantara. Bahkan pengaruh tidak langsung (indirect
effect)
komitmen organisasi, kualitas SDM dan budaya organisasi terhadap good governance melalui egovernment lebih besar bila dibandingkan 69 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
organisasi, SDM dan budaya organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penerapan Perhubungan
E-Goverment Komunikasi
pada
Dinas
Informasi
dan
Telematika Aceh. Pengaruh langsung (direct effect)
komitmen
organisasi
terhadap
e-
government sebesar 11,49 persen. Pengaruh langsung (direct effect) kualitas SDM terhadap e-government
sebesar
17,39
persen,
dan
pengaruh langsung (direct effect) budaya organisasi organisasi terhadap e-government sebesar 4,58 persen. Nilai p-value masingmasing variabel (komitmen organisasi, kualitas
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala SDM dan budaya organisasi lebih kecil dari
Saran
0,05 dapat disimpulkan bahwa komitmen
Sebaiknya Kepala Dinas Perhubungan
organisasi, kualitas SDM dan budaya organisasi
Komunikasi Infomrasi dan Telematika Aceh
berpengaruh
terhadap
meningkatkan komitmen atau rasa keterikatan
Dinas
pegawai terhadap instansi yang dipimpinnnya.
dan
Upaya peningkatan komitmen organisasi dapat
penerapan Perhubungan
signfikan
(nyata)
E-Goverment Komunikasi
pada Informasi
Telematika Aceh. Komitmen
dilakukan organisasi,
SDM
dan
dengan
kesejahteraan
cara
pegawai.
meningkatkan
Dalam
hal
ini,
budaya organisasi secara simultan dan parsial
kebijakan kompensasi sebagai imbalan yang
berpengaruh terhadap Good Governance pada
diterima
Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan
mereka berikan kepada instansi tersebut dapat
Telematika Aceh. Pengaruh langsung (direct
dijadikan sebagai salah satu alternatif intervensi
effect) komitmen organisasi terhadap good
kebijakan.
governance sebesar 9,73 persen. Pengaruh
pegawai
atas pengorbanan yang
Tingkatkan
kualitas
sumber
daya
langsung (direct effect) kualitas SDM terhadap
manusia pada Dinas Perhubungan Komunikasi
good governance sebesar 10,30 persen, dan
Informasi
pengaruh langsung (direct effect) budaya
operasional, upaya peningkatan kualitas SDM
organisasi organisasi terhadap good governance
dapat dilakukan dengan cara memberikan
sebesar 14,36 persen.
pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan
Penerapan
Telematika
Aceh.
Secara
berpe-
tuntutan tugas yang dibebankan kepada mereka.
ngaruh terhadap Good Governance pada Dinas
Tingkatkan intensitas penerapan e-
Perhubungan Telematika
E-Goverment
dan
Komunikasi Aceh.
Informasi
Pengaruh
langsung
dan
government dengan cara mendukung seluruh
e-
program e-government yang diterapkan oleh
government terhadap good governance sebesar
pemerintah
17,47 persen. Secara parsial e-government juga
intensitas
penerapan
berpengaruh signifikan (nyata) terhadap good
didukung
oleh
governance.
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan.
Komitmen
organisasi,
SDM
pada
Dinas
Perhubungan
Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh melalui penerapan E-Goverment.
Upaya
meningkatkan
e-government
ketersediaan
harus
infrastruktur
dan
budaya organisasi berpengaruh terhadap Good Governance
daerah.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Thoha, M. 2000. Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik. Makalah dalam Pembukaan Kuliah Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 70
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kanungo, S., dan V. Jain. 2011. Organizational Culture and E-Government Performance: An Empirical Study, International Journal of Electronic Government Research, 7(2), 36-58, April-June 2011. Indrajit, R. E., et al. 2004. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital. Yogjakarta :Andi. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003: Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001: Tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika). Setiyadi, M. W. R. 2003. E-Government Sebagai Suatu Investasi: Mengukur Resiko Keuntungan dan Kegagalan – Keberhasilan Implementasi EGovernment di Pemerintah Daerah. Pudjianto, B,, Hanjung Zo, Andrew P. Ciganek, dan Jae J. R. 2011. Determinants of EGovernment Assimilation in Indonesia: An Emperical Investigation Using a TOE Framework. Asia Journal of Information Systems, Vol. 21, No. 1, March 2011.
71 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
