GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 71 TAHUN 1997 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa sehubungan dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1992
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kena
Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penata-an Satuan Polisi Pamong Praja dipandang perlu mengatur kembali Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran
ini,
dipandang
perlu
diadakan
perubahan
dan
penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Nopember 1991 Nomor 666 Tahun 1991 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. MENGINGAT
: 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 ; 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1992 ; 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Juli 1993 Nomor 58 Tahun 1993. MEMUTUS KAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Timur; b. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah Tingkat I Jawa Timur; c. Asisten Ketataprajaan, adalah Asisten Ketataprajaan, Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; d. Kepala
Biro
Pemerintahan
Umum,
adalah
Kepala
Biro
Pemerintahan Umum, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; e. Kepala Bagian Perangkat Wilayah, adalah Kepala Perangkat Wilayah,
Biro
Tata
Pemerintahan
Umum
Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; f. Kepala Bagian Ketertiban, adalah Kepala Bagian Kaetertiban Biro Tata Pemerintahan Umum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; g. Kepala Sub Bagian Bina Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian Bina Ketertiban, adalah Kepala Sub Bagian Bina Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian Bina Ketertiban pada Biro Tata Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur ; h. Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
i. Pemehntahan Umum adalah Pemerintahan yang meliputi bidangbidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pernerintahan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah ; j. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pernerintahan yang meliputi
bidang-bidang
ketentraman
dan
ketertiban,
politik,
koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah; k. Wilayah
Administratif
selanjutnya
disebut
wilayah
adalah
lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pernerintahan umum di Daerah; l. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur; m. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; n. Keputusan Gubernur Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. BAB
II
PERANAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN SUSUNAN PERSONIL Pasal 2 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi adalah mengupayakan dan melaksanakan serta menyadarkan masyarakat guna mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Pasal 3 (1) Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Propinsi
berkedudukan
pada
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; (2) Polisi Pamong Praja pada Kantor Pembantu Gubernur di Jawa Timur adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi yang bertugas pada Kantor Pembantu Gubernur; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
(3) Pada masing-masing Kantor Pembantu Gubernur diangkat seorang Koordinator oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi; (4) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mempunyai kedudukan sebagai perangkat dekonsentrasi yang secara organisatoris taktis operasional berada dibawah Gubernur Kepala Daerah dan teknis administratif dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah. Pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mempunyai tugas : a. Membantu
Kepala
Wilayah
dalam
menyelenggarakan
Pemerintahan Umum terutama dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; b. Mengawasi ketaatan anggota masyarakat terhadap pelaksana-an Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta per-aturan perundang-undangan lainnya yang menjadi tugas Kepala Wilayah; c. Melakukan koordinasi vertikal maupun horizontal dengan aparat penegak hukum dan Instansi terkait lainnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban; d. Meningkatkan pengetahuan dan mengadakan pembinaan guna pengembangan sumber daya manusia sebagai Polisi Pamong Praja maupun sebagai anggota masyarakat; e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur dan pejabat lain yang dipandang perlu dengan dibantu oleh Matrik Hansip Kantor Gubernur; f. Menginventarisasi
masalah
yang
berhubungan
dengan
ketentraman dan ketertiban (tertib pemehntahan, tertib Ungkungan dan tertib sosial); g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah; h. Melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Kepala Daerah secara periodik setiap triwulan.
Pasal 5 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
a. Penyusunan
rencana
pelaksanaan
operasi/patroli
dibidang
ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah; b. Penghimpun dan pengolah data, informasi serta menyusun rencana
kegiatan
operasional
dalam
rangka
pelaksanaan
Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Persiapan
segala
mendukung
sesuatunya
kegiatan
operasional
yang
berhubungan
dilapangan
untuk
sebagaimana
tersebut pada huruf b. Pasal 6 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi terdiridari : a. Kepala Satuan; b. Wakil Kepala Satuan I; c. Wakil Kepala Satuan II; d. Seksi Operasional; e. Seksi Pembinaan Personil; f. Koordinator; g. Kepala Regu. Pasal 7 a. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum karena jabatannya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi; b. Kepala Bagian Perangkat Wilayah karena jabatannya adalah Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi (Wakasat I); c. Kepala Bagian Ketertiban karena jabatannya adalah Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi (Wakasat It); d. Kepala Sub Bagian Bina Polisi Pamong Praja karena jabatannya adalah Kepala Seksi Pembinaan personil Polisi Pamong Praja Propinsi; e. Kepala Sub Bagian Bina Ketertiban karena jabatannya adalah Kepala Seksi Operasional Polisi Pamong Praja Propinsi; f. Koordinator adalah seorang Polisi Pamong Praja yang diangkat oleh
Kepala
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Propinsi
yang
bertanggungjawab untuk mengkoordirur 2 (dua) regu atau lebih pada
masing-masing
Kantor
Pembantu
Gubernur
terhadap
Pelaksanaan Tugas Oekonsentrasi dan Koordinasi di Wilayahnya, Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
pengangkatan dimaksud selalu berpedoman dan memperhatikan peraturan kepegawaian yang berlaku ; g. Kepala Regu adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi yang ditunjuk/diangkat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi/Pejabat yang berwenang untuk mengkoordinir anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dan 5 orang anggota atau lebih. BAB III URAIAN TUGAS Pasal 8 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tingkat I dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kotamadya Tingkat II se Jawa Timur; b. Menyusun program dan rencana pelaksanaan operasi penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mempunyai sanksi hukum; c. Melaporkan segala kegiatan administrasi maupun kpangan kepada Pembina Polisi Pamong Praja Propinsi setiap bulan atau sewaktuwaktu bila diperlukan , d. Menandntangani surat-surat, memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Polisi Pamong Praja sesuai dengan urgensi dan match permasalahan dengan memperhatikan hirarchi organisasi Pemerintahan , e. Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan rencana operasi satuan Polisi Pamong Praja ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pembina dan atau Gubernur Kepala Daerah. Pasal 9 Wakil Kepala Satuan I Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : a. Menyiapkan
data
dan
bahan
untuk
penyusunan
Program
Pembinaan Polisi Pamong Praja; b. Menyiapkan bahan dan data pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
c. Bersama Wakasat II merumuskan dan mengusahakan kelancaran penyelenggaraan tugas Polisi Pamong Praja ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pembina. Pasal 10 Wakil Kepala Satuan II Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan bersama dengan Wakasat I untuk penyusunan Program Operasional Polisi Pamong Praja Guna mendorong terciptanya suatu keadaan yang aman, tentram dan tertib ; b. Mengumpulkan
bahan
untuk
pelaksanaan
Pembinaan
Penyelenggaraan ketertiban di Wilayah; c. Mengumpulkan
bahan
pembinaan
petunjuk
perijinan
yang
berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban ; d. Mengolah data sebagai bahan koordinasi dengan Instansi terkait sebagai bahan pedoman petunjuk operasional dalam penegakan peraturan perundang-undangan Pasal 11 Seksi Pembinaan Personil mempunyai tugas : a. Menghimpun dan mengolah bahan untuk Penyusunan Program Pembinaan dan Pecgusulan pengangkatan serta pemberhentian Satuan Polisi Pamong Praja ; b. Mengkoordinir dan mengadakan Pembinaan Personil Anggota Polisi Pamong Praja pada ; - Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; - Kantor Pembantu Gubernur ae Jawa Timur; - Daerah Tingkat II se Jawa Timur; c. Mempersiapkan bahan petunjuk dan pedoman pembinaan tugastugas Polisi Pamong Praja ; d. Melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan seksi lain atau bagian lain untuk menyusun Program Pembinaan dan Penugasan Satuan Polisi Pamong Praja ; e. Menghimpun, mengolah dan menyusun data administrasi personil Satuan Polisi Pamong Praja ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
f. Menyiapkan bahan, mengiventarisir, mengolah dan menyusun Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 12 Seksi Operasional mempunyai tugas : a. Mengumpulkan bahan bersama Seksi Pembinaan Personil untuk penyusunan Program Operasional Polisi Pamong Praja dalam rangka ketentraman dan ketertiban; b. Mengadakan
koordinasi
dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Pengamanan : -
Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jl. Pahlawan Nomor 110 Surabaya;
-
Gedung Negara Grahadi Jl. Pemuda Nomor 7 Surabaya;
-
Rumah Dinas Kepala Wilayah;
-
Tertib
pada
Pakaian
Dinas
Karyawan
dilingkungan
Sekretariat Wilayab/Daerah Tingkat I Jawa Timur, c. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi laporan-laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban ; d. Menyiapkan bahan untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan
berbagai
Instansi
dalam
rangka
pembinaan
dan
penanganan permasalahan yang terkait dengan ketertiban; e. Menyiapkan bahan untuk pendayagunaan Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS atau aparat ketentraman dan ketertiban lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan perudang-undangan lainnya; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 13 (1) Koordinator dimasing-masing Pembantu Gubernur mempunyai tugas : 1. Mengatur dan mengkoordinir personil Polisi Pamong Praja yang ada dimasing-masing Kantor Pembantu Gubernur;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
8
2. Menghimpun, mengolah dan menyampaikan Data Personil, kebutuhan Operasional dilapangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi; 3. Melaporkan kegiatan Polisi Pamong Praja pada masing-masing Kantor Pembantu Gubernur kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi secara kontinue setiap bulan sekali pada minggu I bulan berikutnya : (2) Koordinator pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur mempunyai tugas : mengatur dan mengkoordinasi Anggota Polisi Pamong Praja untuk pengamanan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Jl. Pahlawan Nomor 110 Surabaya, Gedung Negara Grahadi Jl. Pemuda Nomor 7 Surabaya, pengamanan Rumah Dinas Kepala Wilayah, Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I dan rumah Pejabat lainnya yang dipandang perlu. Pasal 14 Kepala Regu yang diangkat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mempunyai tugas : a. Mengkoordinir anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada masingmasing regu; b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator atau Instansi yang diatasnya yang berhubungan dengan Polisi Pamong Praja; c. Melaporkan
semua
kegiatan
Polisi
Pamong
Praja
kepada
Koordinator Regu; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleb Koordinator Regu atau Instansi Vertikal diatasnya. Pasal 15 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang : a. Melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak meraatuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah secara teratur, terjadwal, terkoordinir dan jawab; b. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
9
BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERLENGKAPAN LAIN DAN KEPEGAWAIAN Pasal 16 (1) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mempunyai sebagai berikut : a. Kepegawaian sesuai dengan hak yang dimiliki Pegawai yang dimiliki oleh Pegawai Negeri lainnya; b. Berhak mendapatkan uang saku, lauk pauk perlengkapan kerja dan sarana lainnya (sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun Lampiran II); (2) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi berkewajiban : a. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pembina atau menurut hirarkhi sesuai dengan kapasitas permasalahannya; b. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan norma sosial lainnya; c. Menjunjung
tinggi
serta
melaksanakan
Sapta
Prasetya
KORPRI; d. Mengadakan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum lainnya apabila ditemukan suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana ; e. Melaksanakan semua arahan dan perintah atasan sesuai dengan hirarkhi organisasi dalam struktur organisasi; f. Memakai pakaian dinas, tanda pangkat, tanda pengenal serta perlengkapan
lainnya
terkecuali
ditentukan
lain
dalam
melaksanakan tugas; (3) Disamping hak dan kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) Keputusan ini Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi juga mendapatkan perlengkapan lain sebagai berikut : a. Jaket warna sama dengan pakaian dinas ; b. Jas hujan wama sama dengan pakaian dinas ; c. Lampu senter; d. Pentungan karet; e. Borgol; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
10
f. Kendaraan dinas dan peralatan komunikasi; g. Perlengkapan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan menurut kondisi wilayah setempat. Pasal 17 (1) Pengangkatan, pemberhentian dan penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (2) Pengisian personil Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dipenuhi dari mereka yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Pria/Wanita minimal berijazah SLTA/sederajat atau Golongan Il/a; b. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter ; c. Tinggi minimal 160 cm ; d. Berkelakuan baik; e. Umur minimal 20 tahun ; f. Lulus ujian saringan Satuan Polisi Pamong Praja ; g. Wajib mengikuti Pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 18 (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi yang mencapai pangkat maksimum dan memenuhi syarat, dapat dipromosikan untuk menjabat suatu jabatan pada unit lain yang dapat memungkinkan kenaikan pangkatnya pada jabatan baru tersebut; (2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi yang telah berusia 48 tahun, agar dimutasikan ke unit lain kecuali masih mampu melaksanakan tugasnya. Pasal 19 Biaya yang timbul dan berkaitan dengan pembentukan pelaksanaan tugas serta pemenuhan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi ini dibebankan pada APBD Tingkat I Jawa Timur (Anggaran Biro Tata Pemerintahan Umum, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur Pasal 2P.O.A.1.01.011). Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
11
BAB V LAIN - LAIN DAN PENUTUP Pasal 20 Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut sepanjang menyangkut pelaksanannya Pasal 22 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Nopember 1991 Nomor 666 Tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 23 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 25 Juni 1997
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
12
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 25 JUNI 1997 NOMOR
: 71 TAHUN 1997
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. Inspektur 4. Sdr. Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 5. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur. 6. Sdr. Kepala Dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Biro Otonomi Daerah, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Kepala Biro Organisasi, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
