G20. Diplomasi. Ketahanan. No. 82 TAHUN VII ISSN TABLOID DIPERJUALBELIKAN. Media Komunikasi dan Interaksi

Diplomasi

No. 82

TABLOID

No. 82 TAHUN VII

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Tahun VII

15 November - 14 desember 2014

Media Komunikasi dan Interaksi

Tgl. 15 November - 14 desember 2014

www.tabloiddiplomasi.org Email: [email protected]

TIDAKtidak DIPERJUALBELIKAN untuk diperjualbelikan

G20

Membangun Ketahanan Ekonomi Global ISSN 1978-9173 www.tabloiddiplomasi.org

9

771978 917386

MENLU RI : STABILITAS TIMUR TENGAH PENTING BAGI INDONESIA

Daftar Isi

No. 82 TAHUN VII

4 Fokus Utama Empat Hal Yang Menjadi Prioritas Lima Tahun Kedepan

6 Fokus Utama KTT G20 BRISBANE “Mengembangkan Strategi Pertumbuhan Yang Komprehensif “

7 Fokus Utama Antusiasme Pemimpin Dunia Sambut Presiden Jokowi

8 Fokus G20 Mewakili Dua Pertiga Dari Populasi Dunia

9 Fokus

G20 Persiapkan Ekonomi Global Lebih Tahan Dalam Menghadapi Guncangan

13 Fokus

PM ABBOTT: G20 memberi nilai tambah melalui aksi internasional yang terkoordinasi

15 Sorot ICFP Apresiasi Kehadiran Presiden Jokowi DI FORUM Internasional

11 fokus

Indonesia

Sebagai Poros Maritim Dunia

Peluang Membangun Kerjasama Regional Dan Internasional

Diplomasi

15 November - 14 desember 2014 TABLOID


18 Sorot Menlu RI bertemu dengan Menlu Jerman Bahas Peningkatan Kerjasama Bilateral

19 Lensa

INDONESIA MENIKMATI KEBEBASAN BERAGAMA DAN DEMOKRASI

21 Lensa DIPLOMASI MENGELOLA KERAGAMAN DAN MEMPROMOSIKAN TOLERANSI

23 Lensa Seminar Internasional Konflik Dan Proses Demokratisasi Di Timur Tengah Indonesia berkepentingan untuk membantu mencari solusi atas konflik ideologi dan politik di kawasan Timur Tengah

No. 82 TAHUN VII


Catatan Redaksi PENANGGUNG JAWAB Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Direktur Diplomasi Publik

Konferensi Tingkat Tinggi G20 2014 yang diselenggarakan di Brisbane, Australia pada 1516 November 2014 merupakan topik utama yang kami sajikan di tabloid Diplomasi edisi NovemberDesember 2014 kali ini. Agenda G20 2014 kali ini difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat melalui peningkatan perdagangan dan hasil-hasil ketenagakerjaan serta menjadikan ekonomi global lebih tahan dalam menghadapi guncangan di masa depan. Untuk memastikan bahwa diskusi di G20 mencerminkan kepentingan dari berbagai bangsa, G20 juga mengajak beberapa negara tamu untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Sebagai tuan rumah, Australia bekerjasama dengan tuan rumah G20 tahun sebelumnya (Rusia) dan tuan rumah G20 tahun depan (Turki) untuk membantu memastikan keberlanjutan dari agenda G20. Keterlibatan kelompok-kelompok non-pemerintah dinilai juga sangat penting bagi kelangsungan operasional G20 dalam memberikan kontribusi bagi pembahasan di tingkat para Pemimpin. Kelompokkelompok non-pemerintah tersebut kemudian mengadakan pertemuan kunci untuk menyampaikan pandangan dan masukan bagi pelaksanaan KTT G20 di Brisbane. Penguatan pembangunan merupakan tujuan utama G20 dalam mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang, serta memastikan perekonomian yang lebih kuat dan tangguh untuk semua anggota di semua bidang agenda G20. Keterlibatan negara-negara non-anggota dalam agenda G20 merupakan prioritas utama, karena penting bagi G20 untuk memberikan hasil positif bagi semua

negara. G20 memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi internasional dan domestik saling mendukung untuk melindungi ekonomi global dari kejutan-kejutan masa depan. Pemulihan kepercayaan bisnis dan investor menuntut pemecahan masalahmasalah yang menyebabkan krisis keuangan global dan memastikan stabilitas keuangan pasar. Di forum ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan empat poin penting yang menjadi prioritas dalam program yang akan di lakukan Indonesia pada lima tahun ke depan, yaitu; peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan layanan one stop service nasional; meningkatkan tax ratio terhadap GDP; mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak; dan membangun infrastruktur. Antusiasme masyarakat internasional untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo juga ditampilkan dalam edisi kali ini, khususnya pada saat menghadiri pertemuan puncak APEC di Beijing, Tiongkok. Selama berada di Beijing, Presiden Joko Widodo berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, pertemuan dengan sejumlah pemimpin perusahaan multinasional, wawancara dengan sejumlah media asing serta bertemu dengan warga negara Indonesia dan para diaspora Indonesia di Beijing. Topik lainnya adakah seputar pelaksanaan KTT Asia Timur dan KTT ASEAN di Myanmar. Dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan juga peran KTT Asia Timur ke depan. Indonesia menyadari, sebuah

transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 ini, dimana pusat gravitasi geo-ekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia. Dalam dinamika ini, laut akan semakin penting artinya bagi masa depan Indonesia. Jalur laut yang menghubungkan dua samudera strategis - Samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Selanjutnya, usulan ICFP (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy) kepada Pemerintahan RI yang baru, juga kami suguhkan pada edisi kali ini. ICFP berharap agar pertemuan regional dan internasional yang dihadiri oleh Presiden RI tidak hanya sekedar sebagai wadah perkenalan diri di komunitas internasional namun harus mampu mengkonkritkan cita-cita diplomasi pro-rakyat dengan mengedepankan agenda kepentingan nasional dalam memecahkan persoalan ekonomi Indonesia, memperkuat posisi kemandirian politik luar negeri Indonesia serta menjadi pemimpin negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi dan hegemoni negara-negara maju, korporasi multi-nasional dan trans-nasional. Topik lainnya adalah tentang pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Jerman di Jakarta, penyelenggaraan Indonesia Culinary Festival di Houston, serta kegiatan interfaith dialogue dan intercultural dialogue di Slovakia dan Polandia. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya komitmen Indonesia untuk mempromosikan dan mendorong tercapainya “Harmony among Civilizations “ di berbagai tingkatan masyarakat. Selamat membaca dan salam Diplomasi.

REDAKTUR Aris Triyono PENYUNTING/EDITOR Johanes Subagia Made S. Ari Wardhana Eni Hartati Adik Panitro Azis Nurwahyudi Widya Airlangga Agus Badru Jamal Pinkan O Tulung Khariri Cahyono DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAPHY Mulyanto Sastrowiranu Anggita Gumilar Dilla Trianti Tsabit Latief SEKRETARIAT Orchida Sekarratri Tubagus Riefhan Iqbal Ledynce Iskandar Syahputra Suradi Suparno Iriana AS Kurnia Sari Rosidi Heri Gunawan Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I.

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: [email protected]

4

FOKUS UTAMA

No. 82 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


Empat Hal Yang Menjadi Prioritas Lima Tahun Kedepan

A

da empat hal penting yang menjadi perhatian dan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di forum G20 pada tanggal 15 November 2014. Dalam kesempatan pertemuan yang diselenggarakan di Brisbane, Australia itu, Presiden Joko Widodo memaparkan programprogram prioritas yang akan di lakukan Indonesia pada lima tahun ke depan. Pertama, adalah peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one stop service nasional, dimana dalam kurun waktu enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perizinan investasi yang terintegrasi dan bisa diakses secara online.

viva.co.id

Dengan membangun sumber daya manusia yang baik, maka akan tercipta produktivitas dan daya saing nasional yang lebih tinggi.

Kedua, Indonesia berupaya meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen. Sekarang ini angkanya masih di bawah 13 persen, namun dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT, Presiden Joko Widodo merasa optimis bahwa angka ini akan meningkat dan mencapai target yang ditetapkan. Ketiga, mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara, serta mendukung program kesejahteraan rakyat. Keempat, Indonesia akan lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu berupa pembangunan kualitas sumber daya manusia. Sebagai tahap awal, saat ini sudah di luncurkan tiga program kesejahteraan, yaitu:

Diplomasi No. 82 TAHUN VII TABLOID



Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu-kartu ini akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan membangun sumber daya manusia yang baik, maka akan tercipta produktivitas dan daya saing nasional yang lebih tinggi. Itulah upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi dan menghindari middle income country trap serta pemberantasan korupsi yang menjadi momok dalam pembangunan Indonesia, dan seluruh upaya tersebut akan dilaksanakan secara simultan. Di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada beberapa tahun belakangan ini, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,8 persen selama delapan

FOKUS UTAMA 5

tahun terakhir. Hal itu dicapai dengan mengandalkan pertumbuhan kelompok berpendapatan menengah, yang jumlahnya sekitar 25 persen dari jumlah populasi di Indonesia.. Indonesia tidak akan menjadikan kelompok berpendapatan menengah tersebut sebagai prioritas. Indonesia akan fokus pada rakyat miskin agar memiliki pendapatan yang lebih besar.

Namun demikian, Indonesia tidak akan menjadikan kelompok berpendapatan menengah tersebut sebagai prioritas. Indonesia akan fokus pada rakyat miskin agar memiliki pendapatan yang lebih besar. Dalam pandangan Presiden Joko Widodo hal tersebut sejalan dengan tujuan bersama negara-negara G20, yaitu pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Pada lima tahun ke depan Indonesia akan berupaya untuk memulihkan perekonomiannya yang pada gilirannya nanti akan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi global.[]

6

FOKUS UTAMA

No. 82 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


KTT G20 BRISBANE

“Mengembangkan Strategi Pertumbuhan Yang Komprehensif”

A

ustralia menjadi ketua G20 pada saat ekonomi global masih dalam pemulihan dari krisis, dan walaupun mulai terlihat tanda-tanda perbaikan ekonomi baru-baru ini, namun masih ada tantangan pertumbuhan. Perdagangan global diperkirakan tumbuh hanya 4,7 persen tahun ini dibandingkan dengan rata-rata 6 persen per tahun selama tiga dasawarsa sebelum krisis keuangan global, sementara lapangan kerja global juga 62 juta lebih rendah dibandingkan dengan seandainya kecenderungan produksi pra-krisis terus berlangsung. Banyak negara menggantungkan diri pada kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan ekonomi mereka setelah terjadi krisis keuangan, sehingga koordinasi kebijakan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan dampak yang tak diinginkan menjadi fokus utama G20 2014. Pendekatan-pendekatan baru diperlukan untuk memastikan agar pertumbuhan dapat terus bertahan pada tahun-tahun mendatang – satusatunya cara untuk meningkatkan kepercayaan bisnis dan konsumen, menciptakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Guna mencapai hal ini, pemerintah harus menemukan cara untuk membantu kegiatan ekonomi sektor swasta, karena hanya perusahaan swasta yang dapat mewujudkan pertumbuhan investasi, perdagangan dan penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan. Pada KTT G20 St Petersburg (September 2013), para Pemimpin bertekad untuk mengembangkan strategi pertumbuhan yang komprehensif pada KTT di Brisbane. Strategi tersebut mencakup tindakan-tindakan untuk meningkatkan investasi, lapangan kerja, perdagangan dan memajukan persaingan. Guna memfokuskan strategi-strategi tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral membuat target di Sydney pada Februari 2014 untuk menaikkan tingkat produksi ekonomi G20 minimal 2% di atas proyeksi yang ada dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Guna mewujudkan ambisi ini, tekad bersama ini perlu diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan khusus oleh masing-masing negara. Peningkatan multi investasi di bidang infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi serta membantu pemerintah memastikan rakyat mereka mempunyai akses kepada layanan infrastruktur yang mereka butuh-

Pendekatanpendekatan baru diperlukan untuk memastikan agar pertumbuhan dapat terus bertahan pada tahun-tahun mendatang – satusatunya cara untuk meningkatkan kepercayaan bisnis dan konsumen, menciptakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

kan. G20 fokus pada pencarian cara untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pengurangan hambatan perdagangan mengakui bahwa barang dan jasa tidak lagi hanya diproduksi di satu negara dan kemudian dijual ke negara lain, namun sering kali juga terjadi lintas batas nasional dalam pembuatannya. Langkah-langkah domestik untuk memangkas biaya bisnis dan meningkatkan kemampuan negara untuk ambil bagian dalam rantai global seperti ini dapat memfasilitasi peningkatan perdagangan. Reformasi untuk memajukan persaingan membantu ekonomi menjadi lebih produktif dan inovatif serta dapat membawa harga lebih dekat ke biaya produksi, yang memberi manfaat pada konsumen dan mendorong bisnis untuk menjadi lebih efisien.




FOKUS UTAMA 7

Antusiasme Pemimpin Dunia Sambut Presiden Jokowi

A

ntusiasme untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo ternyata tidak hanya dari kalangan masyarakat di dalam negeri namun juga dari para pemimpin negara dan media asing. Dalam kunjungan kerja pertama ke luar negeri (Beijing, Tiongkok), untuk menghadiri pertemuan puncak APEC, ternyata banyak kepala negara dan media asing yang meminta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Selama tiga hari berada di Beijing, Presiden Joko Widodo telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, serta Presiden Vietnam Truong Tan Sang. Selain itu permintaan sejumlah media untuk wawancara dengan Presiden Joko Widodo juga terus mengalir. Antusiasme juga ditunjukkan oleh para pemimpin perusahaan yang mengikuti paparan presentasi Presiden Joko Widodo di CEO Summit. Puluhan CEO yang hadir di acara tersebut tertarik untuk berbincang atau berfoto dengan Presiden Joko Widodo seusai acara pertemuan tersebut. Puluhan warga negara Indonesia dan para diaspora Indonesia di Beijing juga antusias menunggu dan berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo setelah acara jamuan santap malam para Kepala Negara APEC dengan Presiden Xi Jinping. Selama berada di Beijing, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi keselarasan Islam dan demokrasi di Indonesia. “Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan sudah melaksanakan pemilihan presiden melalui pesta demokrasi dengan bagus, dan ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi berjalan dengan baik,” kata Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Indonesia juga akan terus berupaya mengurangi dan bahkan menghilangkan ekstrimisme dan radikalisme melalui pendekatan budaya dan keagamaan. Penciptaan lebih banyak kesempatan kerja, khususnya bagi para pemuda dan penganggur jangka-panjang, merupakan prioritas bagi para anggota G20. Lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik berarti produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan nafkah dan pertumbuhan ekonomi. Dan pada G20 2014 sekarang ini, berlangsung upaya bersama untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Penguatan pembangunan merupakan bagian penting pencapaian pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang serta memastikan ekonomi yang lebih tangguh dan berdayatahan untuk setiap orang. Menurut IMF, emerging market dan ekonomi berkembang memberi sumbangsih lebih dari dua per tiga pertumbuhan global.[]

Topik lainnya yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah mengenai percepatan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi, terutama infrastruktur pelabuhan, rel kereta api untuk distribusi logistik dan pembangkit tenaga listrik yang bisa dilakukan secara paralel dengan industri. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apa saja peluang investasi yang akan dibuka di Indonesia dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Salah satu yang paling utama adalah 24 pelabuhan yang akan menghubungkan transportasi laut di Indonesia. Sebagai negara yang luas Indonesia masih memiliki banyak peluang usaha, khususnya di bidang pelabuhan, kereta api, energi dan tol laut. Sehubungan dengan itu, maka Presiden Joko Widodo mengundang para investor untuk melakukan investasi di Indonesia dan menjanjikan kemudahan terutama terkait perizinan. Seusai mengikuti pertemuan APEC di Beijing, Presiden Jolo Widodo kemudian bertolak menuju Myanmar untuk mengikuti pertemuan puncak ASEAN dan Asia Timur serta ke Australia untuk mengikuti pertemuan G20.[]

8

FOKUS

No. 82 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


G20

Mewakili Dua Pertiga Dari Populasi Dunia

P

ara pemimpin negara ekonomi maju dan berkembang utama dunia berhimpun dalam G20 untuk mengatasi tantangan ekonomi global. G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Para pemimpin negara ekonomi G20 bertemu secara rutin setiap tahun, sedangkan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 bertemu beberapa kali dalam setahun. Sebagaimana ditunjukkan melalui tanggapan negara-negara anggota G20 terhadap krisis keuangan global pada 2008, G20 mampu mengambil tindakan tegas guna meningkatkan kehidupan masyarakat. G20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pasca Krisis Keuangan Asia. G20 dibentuk untuk memperluas pembicaraan tentang isu-isu kunci kebijakan ekonomi dan keuangan serta memajukan kerjasama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dunia yang stabil dan berkelanjutan guna kepentingan bersama. Pada 2008, Konferensi Tingkat Tinggi Para Pimpinan Kelompok G20 (G20 Leaders Summit) pertama diselenggarakan sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan global. Hal ini merupakan pengakuan atas fakta bahwa konsensus internasional dan tindakan tegas perlu dorongan politik para pemimpin. Pada KTT pertama tersebut, para pemimpin menegaskan komitmen mereka terhadap keyakinan bersama bahwa prinsip-prinsip pasar, tata cara perdagangan terbuka dan investasi, serta pasar keuangan yang diatur secara efektif mendorong dinamisme, inovasi dan kewirausahaan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi,

lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

para pemimpin menegaskan kembali peran G20 sebagai forum terpenting kerjasama ekonomi internasional

Para pemimpin G20 telah bertemu sebanyak delapan kali sejak 2008. Anggota G20 mewakili sekitar 85 persen dari produk domestik bruto global, lebih dari 75 persen dari perdagangan global dan dua pertiga dari populasi dunia. Melalui Pernyataan Visi Para Pemimpin pada Ulang Tahun ke-5 G20 yang disepakati di St Petersburg pada September 2013, para pemimpin menegaskan kembali peran G20 sebagai forum terpenting kerjasama ekonomi internasional. Agenda G20 meliputi penguatan ekonomi global, reformasi lembaga keuangan internasional, meningkatkan regulasi keuangan dan mengawasi reformasi ekonomi yang lebih luas. G20 juga difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global, termasuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja dan pembukaan perdagangan. Untuk memajukan agenda tersebut, para Pejabat Senior dan Kelompok Kerja G20 melakukan koordinasi dan pengembangan kebijakan tentang isu-isu tertentu sehingga siap untuk dipertimbangkan oleh Para Pemimpin dan Menteri Keuangan. G20 mengacu pada analisa kebijakan dan saran dari organisasi internasional, termasuk Dewan Stabilitas Keuangan, Organisasi Perburuhan Internasional, Dana Moneter Internasional, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia. Perwakilan dari organisasi-organisasi ini diundang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan penting G20.




FOKUS 9

G20

Persiapkan Ekonomi Global Lebih Tahan Dalam Menghadapi Guncangan

K

onferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2014 (Leaders Summit) diselenggarakan di Brisbane, Australia pada 15-16 November di Brisbane Convention and Exhibition Centre (BCEC). Pertemuan ini merupakan pertemuan para pemimpin dunia yang paling signifikan yang pernah diselenggarakan oleh Australia. Agenda G20 2014 kali ini difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat melalui peningkatan perdagangan dan hasil-hasil ketenagakerjaan serta menjadikan ekonomi global lebih tahan dalam menghadapi guncangan di masa depan. Leaders Summit di Brisbane ini akan menghasilkan deklarasi yang mencantumkan komitmen kebijakan G20 serta bagaimana hal itu akan di implementasikan. Untuk memastikan bahwa diskusi di G20 mencerminkan kepentingan dari berbagai bangsa, G20 juga mengajak negara-negara tamu untuk berpartisipasi dalam pertemuan tahun ini, yaitu; Spanyol, Mauritania (Ketua Uni Afrika 2014), Myanmar (Ketua ASEAN 2014), Senegal, Singapura dan Selandia Baru. Sebagai tuan rumah G20 saat ini, Australia bekerja sama dengan tuan rumah G20 tahun sebelumnya (Rusia) dan tuan rumah G20 tahun depan (Turki) untuk membantu memastikan keberlanjutan agenda G20. Persiapan untuk pertemuan tahunan ini dilakukan oleh para pejabat senior (Sherpa) yang mewakili para Pemimpin G20. Terkait dengan hal ini, Australia telah menjadi tuan rumah berbagai pertemuan, termasuk pertemuan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, SOM, Deputi Keuangan dan kelompokkelompok kerja dengan bidang khusus. Keterlibatan kelompok-kelompok non-pemerintah juga sangat penting bagi kelangsungan operasional G20. Keterlibatan kelompok-kelompok tersebut adalah untuk memberikan kontribusi bagi pembahasan di tingkat para Pemimpin. Kelompok-kelompok tersebut adalah Business 20 (B20) untuk komunitas bisnis, Civil 20 (C20) untuk masyarakat madani, Labour 20 (L20) untuk organisasi buruh, Think 20 (T20) untuk kelompok pemikir (think tank) dan akademisi serta Youth 20 (Y20) untuk para remaja. Pada bulan pertama dari masa keketuaan Australia

Penguatan pembangunan merupakan tujuan utama G20 dalam mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang, serta memastikan perekonomian yang lebih kuat dan tangguh untuk semua anggota di semua bidang agenda G20.

di G20, wakil-wakil kelompok tersebut bertemu dengan para Sherpa untuk membahas agenda G20 2014. Pada bulan Mei lalu, perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut telah melaporkan kepada Sekretaris Parlemen Perdana Menteri Australia tentang kemajuan diskusidiskusi kebijakan awal mereka. Dan mulai bulan Juni dan seterusnya, masing-masing kelompok mengadakan pertemuan kunci untuk menyampaikan pandangan yang menjadi masukan dalam pelaksanaan diskusi para Pemimpin di KTT Brisbane. Penguatan pembangunan merupakan tujuan utama G20 dalam mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang, serta memastikan perekonomian yang lebih kuat dan tangguh untuk semua anggota di semua bidang agenda G20. Keterlibatan negara-negara non-anggota dalam agenda G20 merupakan prioritas utama, karena penting bagi G20 untuk memberikan hasil positif bagi semua negara. Australia bekerjasama secara erat dengan negaranegara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk forum APEC, ASEAN dan PIF. Australia juga menjalin hubungan dengan PBB dan organisasi-organisasi lain seperti negara-negara Persemakmuran dan La Francophonie untuk memastikan terjadinya dialog yang luas dengan negara berkembang.[]

10

FOKUS

No. 82 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


G20

Membangun Ketahanan Ekonomi Global

www.g20

G20

memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi internasional dan domestik saling mendukung untuk melindungi ekonomi global dari kejutan-kejutan masa depan. Pemulihan kepercayaan bisnis dan investor menuntut pemecahan masalah-masalah yang menyebabkan krisis keuangan global dan memastikan stabilitas keuangan pasar. Sejak 2008, G20 telah berkarya untuk mengelola risiko-risiko ekonomi dan keuangan global. Penerapan komitmen-komitmen ini saling mengisi dengan agenda pertumbuhan G20 guna memastikan pertumbuhan yang kukuh dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pada 2014, anggota-anggota G20 membangun ketahanan ekonomi global dengan: Mewujudkan komitmen-komitmen peraturan keuangan G20 dalam pengembangan lembaga-lembaga keuangan yang berdayatahan, memastikan lembaga-lembaga yang “terlalu

besar untuk gagal” tidak akan memerlukan dukungan keuangan dari pemerintah, menangani risiko-risko perbankan dan membuat pasar derivatif lebih aman; agenda pertumbuhan G20 memastikan pertumbuhan yang kukuh dan berkelanjutan dalam jangka panjang

Memodernisasi sistem perpajakan internasional untuk mengikuti perkembangan bagaimana orang dan perusahaan melakukan bisnis yang selalu berubah; Mereformasi lembaga-lembaga global untuk memastikan ekonomi yang sedang muncul agar mempunyai suara yang lebih besar dan menjaga lembaga-lembaga tersebut tetap relevan; Memperkokoh ketahanan pasar energi dengan membuat pasar energi global lebih efisien dan terbuka; Mengidentifikasi bagaimana G20 dapat membantu memperkokoh sistem perdagangan global, mencakup Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan lebih dari 400 perjanjian perdagangan bebas dan sektor-sektor khusus; serta Memberantas korupsi guna mengatasi dampaknya yang merusak.[]



FOKUS 11


joko widodo presiden republik indonesia

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Peluang Membangun Kerjasama Regional Dan Internasional

B

agi Indonesia, KTT Asia Timur berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Oleh karena itu, saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dan harapan saya tentang peran KTT Asia Timur ke depan. Indonesia menyadari, sebuah transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 ini. Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen pertahun, dengan total GDP sekitar USD 40 trilyun, kawasan Asia Timur merupakan kawasan paling dinamis secara ekonomi. Sekitar 40 persen perdagangan dunia ada di kawasan ini. Dalam dinamika itu, laut akan semakin penting artinya bagi masa depan kita. Jalur laut yang menghubungkan dua samudera strategis - Samudera Hindia dan Samudera Pasifik - merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan “lorong” lalu lintas maritim dunia. Dua samudera strategis itu juga menyimpan kekayaan besar - energi dan sumberdaya laut lainnya - yang akan menentukan masa depan kemakmuran di kawasan. Indonesia berada tepat ditengah-tengah proses peruba-

12

FOKUS

No. 82 TAHUN VII

han strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi.

Agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini memiliki lima pilar utama.

Ketiga, kami akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua. Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu

TABLOID


Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Posisi sebagai Poros Maritim Dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat.

Kedua, kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami.

Diplomasi

dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Oleh karena itu, sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Pertama, kami akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.


Kami ingin Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumberdaya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim.

Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (the Pacific and Indian Ocean Region - PACINDO). Kami ingin Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumberdaya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim. Dalam kaitan ini, saya memandang bahwa potensi kemaritiman di forum EAS belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerjasama maritim di EAS. Kami mendorong negara-negara mitra ASEAN di EAS untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN Masterplan on Connectivity, khususnya konektivitas dan infrastruktur maritim. Kami menyerukan kerjasama EAS secara konkrit di bidang energi, ketahanan pangan, manufaktur, dan dalam menjaga kelestarian bahari. Kami menyerukan kerjasama yang lebih erat dalam menjaga keamanan laut. Khusus mengenai Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menyambut baik komitmen untuk mengimplementasikan DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea). Saya juga mendukung penyelesaian COC (code of conduct in the South China) melalui konsultasi secepat mungkin.[]




FOKUS 13

PM ABBOTT: G20 memberi nilai tambah melalui aksi internasional yang terkoordinasi

W

alaupun pemulihan terhadap Krisis Keuangan Global berlangsung lambat, keadaan dunia sebenarnya lebih baik dari yang kita sering yakini.

Dengan bergulirnya 2014, menjadi lebih mudah bagi kita untuk optimis. Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai hampir 3 persen, dengan terciptanya satu juta lapangan kerja tahun lalu. Di China pertumbuhan sedikit menurun namun kemungkinan besar akan tetap di atas 7 persen dan bahkan Eropa pada akhirnya kembali menikmati pertumbuhan. Tentu saja, pemulihan masih rapuh dan pengurangan pembelian obligasi (taper) oleh AS akan memerlukan manajemen yang cerdas.

Banyak dari hal ini merupakan hasil dari olah pikir kita: keyakinan bahwa perdagangan yang lebih bebas dan pemerintahan yang lebih ramping akan memperkukuh kesejahteraan; insting bahwa warganegara yang telah diberdayakan dapat berbuat lebih besar lagi untuk diri mereka dibandingkan dengan apa yang pemerintah pernah lakukan pada mereka. Pelajaran dari sejarah mutakhir adalah kemajuan nyata selalu dibangun di atas dasar-dasar yang jelas. Anda tidak dapat membelanjakan uang yang tidak anda peroleh; tidak ada negara yang pernah memperoleh kesejahteraan dengan penarikan pajak atau subsidi; dan keuntungan bukanlah kata yang kotor karena keberhasilan dalam usaha merupakan kebanggaan. Bagaimanapun juga, anda tidak dapat membangun masyarakat yang tangguh tanpa ekonomi yang kuat untuk mendukungnya dan anda tidak dapat membangun ekonomi yang tangguh tanpa usaha swasta yang menguntungkan. Tantangannya, di mana saja, adalah bagaimana mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan yang dihela oleh sektor swasta. Tahun ini, sebagai Ketua G20, Australia berada di posisi yang unik untuk membantu mendorong pertum-

www.hdwallpapersinn.com

Namun demikian, pantaslah diingat bahwa secara global pendapatan perkapita telah meningkat lebih dari 60 persen selama dasawarsa yang lalu dan kelas menengah global diharapkan meningkat dari 1,8 milyar menjadi sekitar 3,2 milyar dalam jangka waktu 10 tahun. Di banyak negara berpenduduk padat di dunia, seperti China, India dan Indonesia, beratus-ratus juta penduduk telah naik menjadi kelas menengah.

Tony Abbott Perdana Menteri Australia

buhan global. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari kondisi-kondisi global maupun kebijakan-kebijakan dalam negeri. G20 ada untuk menangani hal-hal yang di luar kapasitas negara-negara bangsa untuk menanggulanginya sendiri-sendiri. Agenda kami akan fokus pada hal-hal di mana aksi internasional yang terkoordinasi dapat memberi nilai tambah: perdagangan, infrastruktur, perpajakan dan perbankan. Sebagaimana dan selalu, perdagangan adalah yang pertama – karena setiap kali seseorang berdagang secara bebas dengan orang lain, maka kekayaannya meningkat. Setidaknya, G20 harus memperbarui tekadnya menentang proteksionisme dan memilih pasar yang lebih bebas. Setiap negara harus bertekad untuk membuka perdagangan melalui aksi-aksi bilateral, plurilateral dan multilateral, dan reformasi dalam negeri untuk membantu dunia usaha berkiprah secara penuh dalam perdagangan global. Dalam perjalanan waktu, perdagangan memberi

14

FOKUS

manfaat kepada setiap orang karena negara-negara pada akhirnya fokus pada apa yang terbaik mereka lakukan. Ekonomi global yang lebih besar dengan investasi lintas-batas yang lebih kukuh pada akhirnya membantu setiap orang karena hal ini menghasilkan kekayaan yang lebih besar dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Salah satu dampak samping globalisasi adalah kemampuan yang lebih besar untuk mengambil keuntungan dari rezim pajak yang berbeda-beda. G20 akan membahas masalah bisnis yang mendatangkan keuntungan guna mengejar kesempatan-kesempatan dari pajak dan bukannya dari pasar. Prinsip utamanya adalah seperti biasa anda membayar pajak di negara di mana anda memperoleh pendapatan. Bagi para pemimpin dari negara-negara yang menghasilkan 85 persen produk domestik bruto (GDP) dunia, hanya tinggal menyetujui prinsip-prinsip yang diperlukan agar perpajakan tersebut berlaku adil di dunia yang mengglobal dan akan menjadi langkah besar ke depan. Saya berharap akan terjadi diskusi terbuka yang hanya dihadiri oleh para pemimpin G20 tentang masalah terbesar yang kita hadapi, termasuk digitalisasi dan dampaknya pada pajak, perdagangan dan integrasi global. Hampir setiap negara memiliki defisit prasarana dan berjuang keras untuk mendanai infrastruktur yang diperlukannya. Di seluruh dunia, OECD memperkirakan diperlukan lebih dari A$ 50 trilyun untuk investasi infra-

No. 82 TAHUN VII

Tony Abbott, Perdana Menteri Australia menyambut kedatangan presiden ri, joko widodo pada pertemuan g20 di brisbane.


Diplomasi TABLOID


struktur menjelang 2030. Semestinya proyek-proyek infrastruktur lebih mudah dijalankan – dan kita dapat melakukannya dengan menarik modal swasta yang lebih banyak ke proyek-proyek tersebut melalui kebijakan-kebijakan harga yang masuk akal dan praktik-praktik peraturan yang lebih baik. Saya berharap untuk dapat menghimpun para pembuat kebijakan, penyandang dana dan pengusaha konstruksi untuk mencari cara-cara yang praktis guna meningkatkan pendanaan infrastruktur jangka-panjang. G20 mengasumsikan bentuk yang sekarang ini merupakan tanggapan atas Krisis yang terjadi akibat praktik-praktik perbankan yang buruk. Inti karya G20 adalah membangun ketahanan sektor keuangan: membantu untuk mencegah dan mengelola kegagalan lembaga-lembaga keuangan global yang penting; menjadikan pasar-pasar derivatif lebih aman; dan memperbaiki pengawasan sektor lembaga pembiayaan non-bank. Peraturan sektor keuangan selalu tambal-sulam; tantangan bagi pihak berwenang adalah selalu mengikuti perkembangan, bukannya tertinggal darinya sebagaimana yang terjadi menjelang krisis tersebut. Sejauh pemahaman Australia, tugas G20 adalah untuk membuat hidup lebih mudah bagi rakyat yang pemerintahnya terikat untuk melayaninya. Pada akhirnya, G20 bukanlah tentang kami di pemerintahan; ini tentang rakyat, yang menjadi tuan kita.[]




FOKUS 15

ICFP diplomasi pro

rakyat DI FORUM apec, g20 dan asean

A

khir pekan ini, Presiden RI, Joko Widodo mengawali lawatan perdananya ke luar negeri dengan menghadiri tiga forum regional dan internasional yaitu APEC (Beijing, China), ASEAN (Nay Pyi Taw, Myanmar) dan G20 (Brisbane, Australia). Lawatan ini mempunyai arti penting bagi pemerintahan baru Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo yang mengedepankan diplomasi pro-rakyat sekaligus mensinergikan cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim. ICFP (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy) yang terdiri dari: INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant CARE, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia, Bina Desa, KPA, TII, YAPPIKA, dan IHCS, mengapresiasi keputusan Presiden RI untuk menghadiri serangkaian pertemuan regional dan internasional tersebut sebagai langkah awal mengimplementasikan politik luar negeri yang mengabdikan diri pada kepentingan nasional sekaligus memperkenalkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang mewujudkan cita-cita sebagai negara poros maritim.

suasana pertemuan bilateral antara presiden presiden ri, joko widodo dan presiden as, barack obama di sela-sela ktt apec di beijing, tiongkok

Namun demikian, kehadiran Presiden RI di forum regional dan internasional tersebut tak hanya sekedar sebagai wadah perkenalan diri di komunitas internasional namun harus mampu mengkonkritkan cita-cita diplomasi pro-rakyat dengan mengedepankan agenda kepentingan nasional dalam memecahkan persoalan ekonomi Indonesia yang masih muram, memperkuat posisi kemandirian politik luar negeri Indonesia serta menjadi pemimpin negara-negara berkembang menghadapi dominasi dan hegemoni negara-negara maju dan korporasi multi-nasional dan trans-nasional. Walau ketiga forum regional dan internasional tersebut memiliki agenda dan cakupan yang berbeda, namun orientasi dan tujuan ketiga forum tersebut adalah mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi pasar bebas dan merumuskan tata kelola kebijakan ekonomi global sebagai pemandunya. Integrasi tersebut ditandai dengan kesamaan agenda perundingan di tiga pertemuan tersebut yaitu liberalisasi perdagangan, investasi, dan keuangan. Agenda utama

16

SOROT

No. 82 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


APEC adalah penyatuan perdagangan dan ekonomi termasuk penyatuan konektivitas Asia Pasifik melalui infrastruktur. ASEAN sedang giat menyiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tinggal menghitung hari. Sementara G20 menekankan pada pertumbuhan global sebesar 2% dalam lima tahun ke depan. Selama ini Indonesia memang aktif di tiga forum tersebut. Bahkan sebelumnya di tahun 2013 Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC. Indonesia juga menjadi ketua Kelompok Kerja untuk Investasi dan Infrastruktur di G20, termasuk menjadi ketua Kelompok Kerja Agenda Pembangunan G20. Di forum ASEAN, Indonesia juga merupakan inisiator dari proses reformasi ASEAN. Namun demikian, kehadiran Indonesia di forum-forum tersebut tak lebih dari fasilitator atas kepentingan global baik di regional maupun di dalam negeri. Kebijakan tersebut tak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia bahkan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dan disetujui Indonesia mendatangkan kerentanan bagi rakyat Indonesia di semua sektor. Agenda-agenda liberalisasi ekonomi yang terkandung dan dihasilkan forum APEC, ASEAN dan G20 direplikasi dalam produk kebijakan MP3EI yang tidak berpihak terhadap kaum tani, buruh, nelayan, perempuan dan masyarakat adat serta menjadikan sumberdaya alam sebagai basis produksi yang secara nyata telah meng-hancurkan ekologi setempat. Selama ini tidak ada daya upaya dari pemerintah untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia dalam menghadapi agenda-agenda liberalisasi tersebut. Seharusnya kehadiran Indonesia di forum-forum tersebut mempertimbangkan realitas ketidak adilan yang terjadi. Proses ketimpangan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang sudah mencapai 0,41 menurut Indeks Gini. Membanjirnya impor komoditas pertanian, kemerosotan nilai tukar petani dan perampasan tanah memperburuk kehidupan petani. Nilai tukar petani terus menurun periode Oktober 2013 – Oktober 2014 dari 105,30 poin menjadi 102,87 Poin. Menyusutnya lahan pertanian membuat para petani berubah profesi menjadi buruh, baik di kota-kota besar bahkan melintas negara sebagai buruh migran. Mengubah profesi juga belum pasti mengubah nasibnya. Walau secara nominal upah meningkat setiap tahun namun tak mampu mengejar lonjakan kebutuhan dan tuntutan hidup layak. Bekerja di luar negeri juga dibayang-bayangi kerentanan atas tindak kekerasan, perlakuan diskriminatif dan absennya peran negara dalam diplomasi perlindungan. Sektor lain yang juga rentan adalah sektor informal. Menurut BPS sektor ini melimpah ruah jumlahnya karena tak tertampung di lapangan kerja formal. Menurut ASPPUK, sektor informal ini banyak diisi kaum perempuan dan kerap terabaikan dalam skema perlindungan sosial. Konsekuensi dari operasi ekonomi pasar bebas adalah eksploitasi sumber daya alam yang bukan hanya menghasilkan kerusakan lingkungan hidup tetapi juga menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat marginal, seperti nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat adat dan kaum perempuan. Oleh karena itu, ICFP mengusulkan agar Presiden RI mengubah format dan langgam diplomasi Indonesia di forum APEC, ASEAN dan G20 yang sebelumnya hanya menjadi pelancar suksesnya agenda-agenda liberalisasi

setneg.go.id

Konsekuensi dari operasi ekonomi pasar bebas adalah eksploitasi sumber daya alam yang bukan hanya menghasilkan kerusakan lingkungan hidup tetapi juga menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat marginal, seperti nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat adat dan kaum perempuan.

ekonomi menjadi negara yang mengedepankan kepentingan nasional dan negara-negara berkembang atas dominasi dan hegemoni negara-negara maju dan korporasi multinasional. Selain itu juga didesak untuk mendorong adanya pembangunan yang berkeadilan dengan menghargai HAM, keadilan dan kesetaraan gender serta keadilan ekologis. Secara konkrit, Presiden RI hendaknya menyuarakan agenda-agenda diplomasi pro-rakyat di tiga pertemuan tersebut meliputi: Melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri. Hingga saat ini buruh migran Indonesia masih diabaikan dalam diplomasi Indonesia bahkan dilupakan menjadi agenda yang harus diperjuangkan oleh Indonesia di Forum APEC, ASEAN dan G20. Padahal jika dilihat dari struktur kontribusi pembiayaan pembangunan, remitansi buruh migran di kawasan Asia Pasifik (termasuk didalamnya kawasan ASEAN) melonjak secara signifikan. Namun demikian perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan buruh migran sangat diabaikan. Memastikan perundingan perdagangan tidak merugikan masyarakat ekonomi kecil dan menengah seperti petani, buruh, perempuan, anak dan nelayan. Pemerintah tidak bisa serta merta membuka pasar di Indonesia tanpa terlebih dahulu mamastikan masyarakat kecil mampu bersaing dengan pasar dengan kemampuan yang cukup. Saat ini, sebagian besar petani di Indonesia adalah petani pemilik lahan kurang dari 2 hektar dengan teknologi pertanian yang minim. Menjadi sulit ketika petani harus berhadapan dengan produk pertanian dari petani-petani di negara lain yang sudah memiliki tekhnologi tinggi. Memastikan investasi dapat memperkuat ekonomi nasional dan menyediakan lapangan kerja yang layak




SOROT 17 dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Total dana keluar dari 2002 hingga 2011 mencapai US$ 5,9 triliun. Indonesia berada pada posisi tujuh dari 15 negara berkembang yang mengalami kerugian paling besar akibat praktek tersebut. Tercatat sebanyak US$ 181,827 juta dana keluar dari Indonesia selama sepuluh tahun dari 2002 hingga 2011. Salah satu modus illicit financial flows adalah penghindaran pajak dan pelarian pajak. Mengurangi ketergantungan Indonesia dengan utang luar negeri terutama utang yang tidak menghormati HAM dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun rasio utang luar negeri Indonesia terus menurun, tidak berarti Indonesia leluasa membuka diri dengan utang-utang yang potensial melanggar HAM dan merusak lingkungan terutama utang-utang yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur.

bagi semua dan memperkuat ekonomi nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan dalam tiga tahun terakhir terjadi terjadi peningkatan investasi sebesar 30%, namun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,14 juta orang di tahun 2012. Jumlah angkatan kerja yang mampu diserap terus menurun, namun investasi terus meningkat. Ini menunjukkan investasi belum berhasil menciptakan lapangan kerja apalagi lapangan kerja yang layak bagi semua. Memastikan kebijakan ekonomi seperti ekspor-impor dan investasi tidak merusak lingkungan hidup dan bukan bagian dari matarantai suplai pemasok komoditi yang menggerakkan perbudakan modern terhadap anak, buruh dan perempuan. Data menunjukkan ekspor Indonesia 26,7 % bergantung pada komoditas bahan mentah khususnya produk perkebunan seperti sawit, mineral dan tambang yang kesemua ini merusak lingkungan. Beberapa produk komoditi ekspor Indonesia diolah dari organisasi produksi yang masih mempekerjakan anak, membayar upah buruh dibawah standar kelayakan serta tidak menghargai hak-hak perempuan. Memastikan pemerintah Indonesia wajib mempertahankan komitmennya memberlakukan laranangan ekspor untuk bahan mentah (raw material), sesuai UU Minerba No 4/2009. Kebijakan ini setidaknya sebagai upaya mempromosikan pengolahan domestik dan meningkatkan kapasitas perekonomian dari sisi penerimaan. Meskipun kebijakan ini selalu ditentang dalam fora internasional, namun pemerintah wajib mengedepankan kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia. Memperkuat kerjasama perpajakan dalam rangka mencegah pelarian uang (illicit financial flow). Berdasarkan studi Global Financial Integrity (GFI, 2013), diperkirakan sebanyak US$ 946,7 miliar di tahun 2011 aliran dana

Mendesak adanya kebijakan pendanaan iklim yang melindungi negara berkembang dengan mendorong program Adaptasi Iklim. Selama ini kebijakan REDD+ hanya menjawab problem negara maju yang dipimpin Amerika dimana mereka tidak mau meratifikasi protokol Kyoto. Presiden RI harus berani menghentikan proyek konservasi yang hanya menjawab kebutuhan negara maju termasuk agenda blue carbon yang sedang digagas oleh negara maju dan dipaksakan untuk dijalankan kepada negara berkembang harus dihentikan karena tidak menjawab persoalan ancaman perubahan iklim di negara berkembang termasuk Indonesia . Komitmen Indonesia untuk menurunkan 26% emisi harus dievaluasi dan diarahkan pada perubahan dan kesiapan rakyat beradaptasi terhadap iklim dengan memberikan subsidi terhadap jenis bibit yang tahan terhadap cuaca, pun demikian dengan masyarakat pesisir akibat naiknya permukaan laut, nelayan yang tidak mampu melaut karena ancaman gelombang tinggi. Menolak kerjasama internasional dan investasi yang mengedepankan pengadaan tanah skala luas untuk pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan proyek infrastruktur yang mengakibatkan perampasan tanah-tanah masyarakat lokal (petani kecil, masyarakat adat dan nelayan). Investasi semacam ini bukan menciptakan lapangan kerja yang dijanjikan, namun mengeksklusi masyarakat dari tanah dan lapangan kerja mereka. Investasi ini juga sangat jauh dari konsep pembangunan ekonomi perkelanjutan. Menjadi pendorong kekuatan kelompok-kelompok negara berkembang dan miskin untuk berhadapan dengan negara-negara maju dan korporasi multinasional terutama dalam perundingan perubahan iklim, perundingan perdagangan, juga perundingan lainnya. Selain itu juga mendorong adanya akuntabilitas di dalam semua perundingan internasional dengan melibatkan stakeholder dalam persiapan perundingan internasional termasuk transparansi dengan hasil-hasil perundingan. Akuntabilitas penting untuk dilaksanakan karena perundingan internasional berkaitan dengan kepentingan nasional dan kepentingan semua unsur negara termasuk masyarakat. Sehingga perlu adanya partisipasi multipihak dalam proses penyusunan agenda termasuk transparansi publik terhadap hasil-hasil perundingan tersebut. Agenda tersebut hendaknya diperjuangkan pemerintah Indonesia dalam berbagai perundingan internasional sebagai bentuk nyata dari diplomasi pro-rakyat. Pada akhirnya, tujuan akhir dari perundingan internasional adalah keadilan sosial dan perdamaian dunia.[] (Sumber ICFP)

18

SOROT

No. 82 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


Menlu RI bertemu dengan Menlu Jerman Bahas Peningkatan Kerjasama Bilateral

M

enteri Luar Negeri Jerman, FrankWalter Steinmeier dan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi pada tanggal 3 November 2014 melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Jakarta. Kedua Menlu membahas upaya-upaya untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya perkembangan implementasi dari Joint Declaration for Comprehensive Partnership (Jakarta Declaration) yang disepakati pada bulan Juli 2012 serta penegasan komitmen kerja sama kedua pihak. Dalam pertemuan tersebut kedua Menlu membahas kerja sama di berbagai sektor pembangunan, diantaranya pendidikan, kesehatan, riset dan teknologi, kerja sama pertahanan, dan lingkungan hidup serta maritim. Jerman adalah salah satu mitra utama dalam bidang ekonomi dan pembangunan Indonesia. Kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara juga terus meningkat dengan semakin eratnya business-to-business contact. Saat ini nilai perdagangan kedua negara mencapai lebih dari USD 7.3 milyar dan akan terus ditingkatkan. Kedua negara sepakat untuk memulai konsultasi bilateral secara reguler agar kedua negara dapat memonitor implementasi Jakarta Declaration. Selain konsultasi secara langsung, kedua negara juga setuju mengambil langkah-langkah konkrit untuk memperluas investasi. Dalam kesempatan tersebut Menlu Steinmeier menyampaikan apresiasi terhadap demokrasi dan pluralisme di Indonesia serta rencana perusahaan Volkswagen untuk menjadikan Indonesia sebagai production base di kawasan Asia Tenggara. Delegasi Jerman yang terdiri dari anggota parlemen, delegasi ekonomi, dan delegasi di sektor kebudayaan juga telah membahas tentang potensi dan solusi kerja sama di bidang yang masih belum dijalankan oleh kedua

Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Jerman, FrankWalter Steinmeier, 3 November 2014 di jakarta

negara, termasuk sektor maritim. Sementara itu, Menlu Retno meminta pemerintah Jerman untuk mempermudah akses produk-produk Indonesia ke Jerman termasuk komoditi, disamping juga meminta pemberlakukan peraturan bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas dari Indonesia. Menlu Retno mengatakan bahwa pihak Jerman telah setuju untuk melihat kembali kemungkinan-kemungkinan tersebut, karena sejauh ini paling tidak ada 11 negara yang sudah memberikan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Jika itu bisa dilakukan, tentunya akan bisa memberikan gesture yang baik bagi hubungan kedua negara. Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI, dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia ini Menlu Steinmeier juga melakukan courtesy call kepada Presiden RI Joko Widodo serta bertemu dengan Sekjen ASEAN, Le Luong Minh, di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta. Menlu Steinmeier juga melakukan kunjungan ke Mesjid Istiqlal dan Gereja Katedral, serta bertemu dengan komunitas bisnis Indonesia.[]




SOROT 19

INDONESIA MENIKMATI KEBEBASAN BERAGAMA DAN DEMOKRASI

Chandra Setiawan Rektor President University Koordinator Presidium MATAKIN (Dewan Tertinggi Agama Khonghucu di Indonesia)

“Sejak kelahirannya Indonesia telah mengenal dengan dekat nilai-nilai universal. Bahkan, pendiri Indonesia dengan latar belakang mereka yang beragam telah ditempa oleh keragaman tersebut dalam upaya mereka untuk merancang dan memahami Indonesia. Jadi sejak awal, Indonesia pada dasarnya adalah kesepakatan untuk hidup bersama secara damai dalam keberagaman untuk mencapai mimpi yang sama. Prinsip ini sangat tercermin dalam semboyan Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). Meskipun sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam. Melalui prinsip pertama dalam Pancasila, Indonesia benarbenar memuliakan nilai-nilai agama saat memberikan warganya kebebasan iman “. (Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia, 2010). Konstitusi dasar Indonesia, UUD 1945, Pasal 29.1 menunjukkan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Oleh karena itu, meskipun Islam merupakan populasi mayoritas di Indonesia (88%), tetapi Islam bukanlah agama negara di Indonesia. Tidak ada agama resmi, karena Indonesia bukanlah negara teokratis. Pancasila adalah ideologi negara. Rakyat Indonesia menerima Pancasila sebagai platform bersama konsensus nasional dan untuk semua kelompok agama guna bertemu dan membahas masa depan Indonesia.

masjid al-muqarrabin berdampingan dengan gereja mahanaim di tanjung priok jakarta menjadi cermin toleransi beragama di indonesia

Ada lima prinsip dalam Pancasila: Keyakinan dalam Satu Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Demokrasi yang dipimpin oleh kearifan batin, dan Keadilan sosial bagi semua. Selain itu, ada Undang-Undang (UU) lain yang terkait dengan agama, yakni UU Nomor 1 / PNPS / 1965 yang masih berlaku sampai sekarang. Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa ada enam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Menurut Wahyu Eka Darmaputera, “pemilihan enam agama di atas didasarkan pada definisi agama seperti yang diusulkan oleh Menteri Agama pada saat itu. Harus ada empat persyaratan minimum yang harus dikenal sebagai agama: 1) memiliki kitab suci, 2) memiliki seorang nabi, 3) Ketuhanan yang Maha Esa, dan 4) memiliki upacara ritual keagamaan bagi pengikutnya. Selanjutnya penjelasan pasal ini mengatakan bahwa ini bukan berarti selain enam agama seperti yang disebutkan di atas tidak diperbolehkan di Indonesia, mereka juga memiliki hak untuk eksis di Indonesia. Berdasarkan UU yang disebutkan di atas, Kementerian Urusan Agama di Indonesia (sejak 2006) menyajikan enam agama utama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong-

20

lensa

No. 82 TAHUN VII

Lambang nasional RI, Garuda Pancasila dihiasi dengan kata-kata, “BHINNEKA TUNGGAL IKA”. Yang diterjemahkan dengan “Kami dari berbagai jenis, tapi kami adalah satu’. Motto ini adalah prinsip pendiri bangsa Indonesia modern, yang menyatakan kesatuan esensial anggotanya meskipun ada perbedaan etnis, regional, sosial atau agama. “Bhinneka Tunggal Ika “adalah motto nasional resmi Indonesia. Ungkapan Jawa Kuno itu sering diterjemahkan secara bebas sebagai ‘Unity in Diversity’, tapi secara harfiah berarti “(Meskipun) berbeda-beda tetap satu.” Hal ini tertulis dalam simbol nasional Indonesia “Garuda Pancasila” , dan disebutkan secara khusus dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Indonesia. Konsep “BHINNEKA TUNGGAL IKA” bukanlah hal yang baru bagi sejarah Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke masa pembangunan candi Budha, Borobu-

TABLOID


Pada kunjungan singkat ke Indonesia 9-10 November 2010, Obama, Presiden Amerika Serikat membuat pernyataan yang sangat menarik di Universitas Indonesia. Ia berkomentar sebagai berikut: “... tapi bahkan tanah mudaku ini telah berubah dalam banyak hal, hal-hal yang saya pelajari untuk mencintai tentang Indonesia - bahwa semangat toleransi yang tertulis dalam UUD Anda; dilambangkan di masjid-masjid, gereja dan kuil-kuil; dan diwujudkan pada rakyat Anda - masih hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika - persatuan dalam keberagaman. Ini adalah dasar dari contoh Indonesia kepada dunia, dan ini adalah mengapa Indonesia akan memainkan peranan penting di abad ke-21.“

Hubungan dan kerjasama antar agama adalah penting, terutama di Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam etnis dan agama / keyakinan. Dalam pengalaman Konghucu sebagai minoritas di Indonesia, mereka berjuang terhadap pemerintahan rezim Soeharto yang meminggirkan dan mendiskriminasi hakhak sipil mereka seperti; di bidang pendidikan, kegiatan agama, dan pendaftaran pernikahan, mereka mendapat bantuan dari kelompok agama lain terutama dari Para pemimpin Islam.

Telah tercatat dalam sejarah Indonesia bahwa semua agama dunia melakukan penetrasi secara damai pada saat kedatangan pertama mereka ke Indonesia. Islam melalui pedagang Muslim dan para sufi, Kristen melalui para misionaris, Hindu melalui migrasi Hindu dari India, sedangkan Budha dan Konghucu melalui migrasi China Budha dan Konghucu dari China dan Singapura. Penetrasi damai ini telah mengatur irama hubungan antar-agama di antara agama-agama dunia, dan di antara mereka dengan agama / keyakinan lokal. Hal ini diperkuat oleh kearifan lokal yang ditawarkan oleh budaya lokal yang juga cenderung meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda. Hanya akhir-akhir ini, dalam dekade terakhir, bahwa kerukunan antar umat beragama telah terganggu dalam hal tertentu.

Diplomasi

dur, ketika dinasti Sailendra memerintah di dataran Jawa Tengah pada abad kedelapan dan kesembilan. Dua ratus tahun kemudian, di Brantas Valley, Jawa Timur, Raja Airlangga membangun kerajaan berdasarkan prinsip yang sama.

hucu . Di era Soeharto, agama Konghucu terpinggirkan. Melalui Kementerian Agama, Negara mendukung berbagai kegiatan masyarakat dari enam penganut agama seperti: penerbitan buku-buku suci, buku teks untuk pelajaran agama; pelatihan guru, membangun tempattempat ibadah; dialog antaragama, konferensi, dll.

Melalui persahabatan dengan pemimpin Muslim seperti para pemimpin dari Nahdlatul Ulama: Abdurrahman Wahid (Gus Dur) serta para pemimpin Muhammadiyah seperti Prof Dr Syafii Maarif, dan Prof . Dr Din Samsudin, dan juga beberapa sarjana Muslim seperti Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Dr. Djohan Effendi yang bersedia untuk membantu mereka dalam berjuang melawan diskriminasi dan hak asasi manusia oleh negara, pada akhir tahun 2000 mereka dapat berlatih kegiatan keagamaan mereka secara bebas dan pada tahun 2006 mereka benar-benar diperlakukan sama dengan warga negara lainnya dalam hal hak-hak sipil mereka. Selain hal tersebut, sebagai pemimpin Konghucu, penulis juga aktif di beberapa organisasi Interfaith seperti menjadi co-founders dari Indonesia Conference and Religion and Peace (ICRP) pada tahun 2000.


Fakta bahwa Indonesia terdiri dari sekitar tiga belas ribu pulau dengan ratusan kelompok etnis membuat mereka untuk bekerja sama jika mereka ingin bertahan hidup. Kerjasama atau kemitraan diperlukan karena mereka tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka sendiri. Perdagangan telah berkembang di Nusantara setidaknya sejak dua ribu tahun yang lalu. India telah menjadi mitra perdagangan luar negeri yang paling penting selama berabad-abad.

Saat ini rakyat Indonesia menikmati kebebasan beragama dan demokrasi. Namun, fenomena intoleransi, diskriminasi dan kekerasan berbasis agama dan keyakinan cenderung terus meningkat.

Bukti-bukti sejarah yang melimpah seperti kuil-kuil kuno Hindu dan Budha di Candi Prambanan dan Borobudur dan banyak lainnya. Bahasa Melayu juga tersebar di seluruh Nusantara karena kegiatan usaha. Bahasa ini sangat sederhana sehingga semua orang bisa belajar dengan mudah. Kemudian bahasa ini menjadi lingua franca kepulauan Indonesia. Selanjutnya menerima banyak pengaruh dari berbagai budaya dan sekarang menjadi bahasa nasional Indonesia dan Malaysia. Saat ini rakyat Indonesia menikmati kebebasan beragama dan demokrasi. Namun, fenomena intoleransi, diskriminasi dan kekerasan berbasis agama dan keyakinan cenderung terus meningkat. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pernah meminta semua umat Islam untuk mematuhi sifat kesatuan negara; ideologi negara, Pancasila, yang menempatkan semua agama pada pijakan yang sama; UUD 1945, menjamin kebebasan beragama dan beribadah; dan motto nasional “Bhinneka Tunggal Ika” Untuk menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah Indonesia memfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah ditetapkan di 33 Provinsi dan 399 dari sekitar 450 kabupaten dan kota. Fungsi forum adalah untuk memberdayakan para pemimpin agama di tingkat lokal, membantu melindungi kerukunan antar umat beragama, meningkatkan kerjasama antar kelompok agama di Indonesia dan memberikan kesempatan dialog bagi antar kelompok agama. Keanggotaan forum tersebut terdiri dari wakil-wakil dari semua kelompok agama yang ada. Forum ini juga diprakarsai oleh masyarakat, dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Banyak masalah yang berkaitan dengan hubungan antar kelompok agama telah ditangani dan diselesaikan oleh forum tersebut.[]




LENSA 21

DIPLOMASI MENGELOLA KERAGAMAN DAN MEMPROMOSIKAN TOLERANSI Albusyra Basnur

S

aya ucapkan terima kasih kepada Universitas St Cyril & Methodius; serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava untuk kerja keras mereka sehingga membuat acara ini dimungkinkan. Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya untuk akhirnya berada di sini, di kota yang indah dan bersejarah di Slovakia ini - Trnava. Merupakan sebuah keinginan kami yang cukup lama untuk dapat mengunjungi negara ini untuk belajar dan berbagi banyak isu-isu penting, termasuk masalah dialog antaragama. Sejalan dengan semangat membangun hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Slovakia, delegasi kami terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang telah terlibat dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam berbagai inisiatif dialog antaragama sebelumnya. Anggota delegasi Indonesia terdiri dari Eusabius Binsasi, Direktur Jenderal Pengembangan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama RI; Mubarok M.Sc, Kepala Pusat Kerukunan AntarAgama, Kementerian Agama RI; Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang; Dr. Drs. Chandra Setiawan MM, PhD, Rektor President University /pemimpin agama Khonghucu; Prof. Dr. Azyumardi Azra, Direktur Program Pascasarjana, Syarif Hidayatullah Universitas Islam Negeri Jakarta; Pendeta Agus Ulahayanan, pemimpin agama Katolik; Pastor Dr Marthin Lukito Sinaga, pemimpin agama Kristen, dan lain-lainnya perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI dan juga Kementerian Agama RI. Atas nama seluruh delegasi dan saya sendiri, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada masyarakat Slowakia untuk keramahtamahan dan sambutan yang murah hati. interfaith dan dialog antarbudaya telah menjadi salah satu upaya komitmen Indonesia untuk mempromosikan dan mendorong tercapainya “ Harmony among Civilizations “. Melalui dialog antar agama dan kerjasama di berbagai tingkatan, kita dapat mencapai toleransi, pemahaman pada masyarakat multi-agama, dan menghormati antara masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai sejarah dan perkembangan positif di Indonesia, pemerintah Indonesia telah membawa interfaith dialogue

Direktur Diplomasi Publik

di semua tingkatan dalam lingkup internal dan eksternal serta menjadi salah satu fitur utama kebijakan luar negeri Indonesia. Secara internal, dialog lintas agama antara para pemimpin agama dan kelompok masyarakat sipil berbasis agama di Indonesia telah dilakukan di dalam negeri dan dipromosikan oleh Kementerian Agama RI sejak tahun 1970-an. Saat ini, lebih dari 400 forum Inter-Religious Harmony telah dibentuk di seluruh Indonesia. Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Agama telah melaksanakan Interfaith Dialogue sejak tahun 2004 dan telah membawa agenda ini secara internasional dalam rangka kerjasama bilateral, regional dan global. Di lingkup bilateral, Indonesia dengan bangga telah terlibat secara bilateral dengan 24 negara dalam pelaksanaan interfaith dialogue dan intercultural dialogue selama kurun waktu sepuluh tahun. Dan hari ini, kami senang dapat memiliki semangat bersama dengan Slovakia sebagai negara mitra Indonesia yang ke-25. Di lingkup regional, sejak tahun 2004 Indonesia dengan sungguh-sungguh menginisiasi pelaksanaan Asia Pacific Regional Interfaith Dialogue (APRID), dan sejak tahun 2005 melaksanakan Asia – Europe Meeting (ASEM) Interfaith Dialogue. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam forum multilateral melalui United Nations Alliance of Civilization (UNAOC) untuk mengembangkan kerukunan agama serta toleransi budaya. Tahun ini di Bali, dihadiri oleh 1.500 delegasi dari 96 negara dan 23 organisasi internasional, pada tanggal 28-30 Agustus 2014, untuk pertama kalinya di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia dengan bangga menjadi tuan rumah Forum Global UNAOC ke-enam dengan tema “Unity in Diversity: Celebrating Diversity for Common and Shared Values,” Forum mengingatkan kita untuk fokus pada kesatuan, untuk mencari titik temu, dan untuk merayakan keragaman sebagai sumber kekuatan masyarakat manusia dan sebagai kekuatan pendorong kemajuan manusia. Hal ini juga memberi penekanan pada nilai-nilai kasih sayang, solidaritas, saling menghormati dan cinta kemanusiaan. Seperti yang Anda semua mungkin menyadari, sejauh ini kedua pemerintahan memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan di semua sektor telah meningkat pesat dan sangat tercermin dengan kunjungan Presiden Slovakia, Ivan

Gasparovic ke Indonesia pada September 2011. Kami bermaksud untuk membawa kualitas ini ke tingkat akar rumput, yaitu akar rumput di Slovakia dan akar rumput di Indonesia. Saya sangat menghargai tema yang kita pilih pada Indonesia - Slovakia Interfaith dialogue pertama ini, yaitu; “Best practices, Lesson Learnt and the Way Forward”. Kami, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam mengelola keragaman dan mempromosikan toleransi. Mengingat letak geografisnya, Indonesia telah selama berabadabad menjadi rumah bagi ratusan budaya yang unik - dengan bahasa, tradisi dan sistem kepercayaan yang berbeda - di seluruh Nusantara, dipisahkan oleh perairan di sekitar pulau-pulau. Hal ini, bagaimanapun, telah menjadikan Indonesia terbuka terhadap pengaruh dari berbagai peradaban besar seperti India, China, Persia, dan mulai abad ke-16, Eropa. Oleh karena itu, Indonesia saat ini merupakan mosaik budaya yang berbeda, dengan sistem kepercayaan tradisional yang telah dipengaruhi dan diserap oleh agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen dari daerahdaerah masing-masing, Indonesia saat ini merupakan aliansi peradaban dunia. Forum ini bisa mengakomodasi niat kita bersama untuk bertukar pandangan dan praktik terbaik dalam memerangi stereotip negatif, mispersepsi dan misinterpretasi tentang Islam di Dunia Barat, khususnya di Slovakia. Tentu saja, kami berharap untuk juga belajar tentang pengalaman dan tantangan Slovakia dalam kerukunan umat beragama. Melihat latar belakang akademis delegasi, saya tidak ragu bahwa dari diskusi dan pertemuan dengan mitra Indonesia, dialog lintas agama Indonesia-Slovakia ini dapat mencapai hasil yang konkret. Antara lain, kita bisa membangun kerjasama antar universitas, studi penelitian kolaboratif pada mata pelajaran terkait, program lintas-budaya, dan juga pertukaran mahasiswa untuk meningkatkan people-to-people. Saya berharap ketenangan Trnava akan menginspirasi kita semua untuk terlibat dalam dialog yang mengarah pada kerjasama yang produktif antara peradaban, budaya dan agama yang diwakili di sini pada hari ini. Saya pribadi juga memiliki harapan yang sangat besar bahwa kita bisa melanjutkan kerjasama ini dan menyambut dialog ke-2 di Indonesia di masa yang akan datang.[]

22

lensa

No. 82 TAHUN VII


DIALOG LINTAS AGAMA INDONESIA DENGAN SLOVAKIA DAN POLANDIA KUATKAN SOFT POWER diplomacy

S

etelah melakukan lawatan interfaith ke Slowakia (27-31/10), Delegasi Indonesia melanjutkan misi interfaith ke Polandia pada 2 – 5 November 2014. Kegiatan Dialog Lintas Agama antara Indonesia dan Polandia diselenggarakan di Kota Bialystok, kota terbesar di bagian timur laut Polandia, setelah sebelumnya dilaksanakan di Krakao (Polandia) tahun 2011 dan Jakarta tahun 2013. Menyadari peran instrumental dialog lintas agama dan keterlibatan pemuda didalamnya, Pemerintah RI dan Polandia menggagas tema Youth in intercultural and interfaith dialogue: perspectives, opportunities and challenges dalam putaran ketiga dialog lintas agama dimaksud. “Kaum muda juga mewarisi tanggungjawab dalam upaya pemeliharaan perdamaian. Generasi muda saat ini merupakan generasi baru dengan intelektual dan kemampuan memobilisasi jejaring serta kerjasama sosial. Mereka mempunyai energi besar dan menolak hanya menjadi penonton, mereka merupakan inovator serta kaum kreatif budaya.” Demikian diantaranya dinyatakan oleh Al Busyra Basnur, Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI membuka pertemuan sebagai Ketua Delegasi RI bersama dengan Eusabius Binsasi, Direktur Jenderal Bina Masyarakat Katolik, Kementerian Agama RI. Untuk itu, ditegaskan Al Busyra, Dialog Lintas Agama ini diharapkan dapat menggali berbagai potensi dan peran pemuda serta memberi mereka kesempatan untuk membangun dunia yang damai serta berkeadilan sosial seperti yang mereka impikan dalam konteks lintas agama dan lintas budaya. Pada sesi dialog dibahas berbagai hal terkait kebijakan, tantangan dan upaya dalam pelibatan pemuda dalam mengembangkan dialog lintas agama di tataran nasional, regional dan multilateral. Pertemuan dibagi menjadi tiga sesi; perspektif pemerintah, akademisi serta masyarakat sipil dengan menghadirkan berbagai tokoh nasional dari ketiga katagori tersebut. Hadir diantaranya yaitu Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si,

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Drs. Chandra Setiawan M.M.,PhD, Rektor President University/tokoh agama Konfucianism, Prof. Azyumardi Azra, Ketua Program Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan beberapa tokoh agama dan otoritas pemerintah lainnya. Program Dialog Lintas Agama Indonesia – Polandia ketiga ini terdiri dari rangkaian kegiatan, yaitu dialog/mini konferensi, kunjungan ke berbagai pusat peribadatan dan dialog dengan berbagai pemuka masyarakat dan keagamaan serta kuliah umum oleh Prof. Azyumardi Azra di Universitas Bialystok dengan judul ‘Diversity in Unity and Politics of Multiculturalism’. Kuliah umum ini berhasil menyedot perhatian tak kurang dari 400 mahasiswa dan berhasil memberikan gambaran yang lebih baik mengenai Indonesia terutama harmoni keberagaman yang ada.

Diplomasi TABLOID


pelajar dan mahasiswa serta berbagai kalangan profesional lainnya. Dialog yang dilaksanakan antar Pemerintah ini tidak hanya menjadi ajang best-practice sharing tetapi lebih kearah eksplorasi potensi kerjasama, khususnya pada tingkat people-to-people contact. Untuk itu, keterlibatan generasi muda serta pemangku kepentingan lain seperti tokoh religi, akademisi, kalangan media serta masyarakat madani terus didorong sebagai elemen penting dalam beragam kegiatan dialog lintas agama saat ini. Sebagai salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah dengan dicapainya kesepakatan kerjasama anatara Universitas Bialystok dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bentuk kerjasama meliputi pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen serta penelitian bersama.

“Kaum muda juga mewarisi tanggungjawab dalam upaya pemeliharaan perdamaian. Generasi muda saat ini merupakan generasi baru dengan intelektual dan kemampuan memobilisasi jejaring serta kerjasama sosial. Mereka mempunyai energi besar dan menolak hanya menjadi penonton, mereka merupakan inovator serta kaum kreatif budaya.” Program Interfaith Dialogue yang dilakukan oleh Kemenlu RI bekerjasama dengan Kemenag RI merupakan bagian dari soft diplomacy Indonesia yang berupaya untuk menampilkan Indonesia yang multikultur dan secara proaktif mengembangkan budaya dialog, kerukunan dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Interfaith Dialogue juga merupakan kontribusi Indonesia demi terciptanya “harmony among civilizations”, serta sebagai upaya pemberdayaan kaum moderat (empowering the moderates ) melalui pengembangan budaya dialog dan promosi kerukunan antara pihak-pihak yang berbeda agama, budaya dan latar belakang maupun antara kelompok moderat dan less moderates. Dalam pelaksanaannya, interfaith dialogue ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, masyarakat madani, akademisi, media, generasi muda, dan lain sebagainya. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini selalu berupaya melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan diplomasi publik Indonesia, baik kalangan tokoh agama, pendidikan, pengusaha dan pedagang, seniman,

Pemuda dan pendidikan merupakan dua hal yang sengaja dibidik dalam program ini. “Generasi muda sedini mungkin harus diberikan pemahaman untuk menerima keragaman untuk menghambat berkembangnya intoleransi di tengah masyarakat’, tukas Al Busyra. Disamping melakukan edukasi, memberikan ruang dan fasilitas kepada generasi muda untuk mengembangkan aspirasi dan ide mereka mengenai budaya damai dan dialog lintas agama menjadi sama pentingnya. Memberikan peranan kepada pemuda untuk ikut andil dalam pengembangan dialog antaragama bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka untuk ikut berupaya menciptakan damai di tengah masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, kedua belah pihak sepakat dimasa mendatang untuk mengeksplorasi sejumlah potensi kerjasama dibidang dialog lintas agama yang kiranya dapat dikembangkan diantara kedua negara, utamanya kegiatan yang melibatkan peran aktif para tokoh muda pemimpin agama dan komponen masyarakat lainnya di tataran grass-root.[]



LENSA 23


Seminar Internasional

Konflik Dan Proses Demokratisasi Di Timur Tengah

Indonesia berkepentingan untuk mencari solusi atas konflik ideologi dan politik di kawasan Timur Tengah

B

ertempat di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS) bekerjasama dengan Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar seminar internasional membahas tentang konflik dan proses demokratisasi di Timur Tengah pada 30-31 Oktober 2014. Seminar ini sangat penting mengingat bahwa; pertama, konflik dan proses demokratisasi di Timur Tengah berkaitan dengan nasib keamanan umat Islam dan stabilitas global. Kedua, dengan merebaknya ISIS (Islamic State of Iraq Syiria) hingga ke Indonesia dan menjadi ancaman dunia. Ketiga, adanya gejolak konflik di beberapa negara Timur Tengah seperti Mesir, Irak, Syiria, Libya, Tunisia, Al-Jazair, Yordania, Maroko, Yaman, Palestina, dan Israel. Negaranegara tersebut mengalami konflik sosial dan politik yang harus dicarikan solusi bersama. Terlebih Indonesia harus membentengi diri dari ideologi transnasional yang dapat berpengaruh pada ideologi negara. Meskipun jarak antara Indonesia dan kawasan Timur Tengah sangat jauh, namun konstelasi konflik dan ketegangan di Timur Tengah selalu berdampak pada situasi nasional dan keIndonesian. Hal ini terbukti dengan munculnya aktor-aktor atau aktifis Islam Indonesia yang bersimpati dan mendukung gerakan ISIS. Perkembangan politik, kebangsaan dan keagamaan di kawasan Timur Tengah, memang kerap diwarnai kekerasan dan berpotensi mengancam stabilitas kemananan dunia. Seminar yang dihadiri sekitar 400 kiai dari 33 propinsi seluruh Indonesia dan ulama-ulama lintas organasasi se-Jabodetabek, cendikiawan dalam dan luar negeri serta para duta besar dari Negara-negara di Timur Tengah ini dibuka secara resmi oleh Menlu RI, Retno LP Marsudi. Sejumlah pembicara dari Indonesia dan beberapa negara di Timur Tengah ambil bagian dalam seminar ini, diantaranya perwakilan dari Dewan Waqf Sunni Irak, Kementerian Luar Negeri Irak, dan BNPT Irak, Najih Ibrahim (Mesir), Bhasar Samarah (Syiria ), Farez Mehdawi (Duta Besar Palestina), Menteri Agama Lukman Hakim

Saifuddin, Kementerian Waqf Irak, KH Hasyim Muzadi (Sekjen ICIS), Dr. N. Hasan Wirayuda (ICIS), Jend. TNI Dr. Moeldoko (Panglima TNI), Jend. Pol. Sutarman (Kapolri), Irjen Pol Saud Usman Nasution (kepala BNPT), dan Febrian Alphyanto Ruddyard (Direktur Timur Tengah, Kemlu). Seminar yang dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi ini berupaya mengupas akar masalah ISIS dan karena itu menghadirkan tokoh-tokoh dari Irak dan Syiria sebagai nara sumber. Selama ini masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang tidak utuh tentang ISIS, dengan seminar ini diharapkan akan memberikan pemahaman mendalam tentang ISIS. Penanganan terorisme sekarang ini memang mempengaruhi hubungan antar negara dengan semakin menguatnya kerja sama antar negara di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama. Konflik di Timur Tengah secara spesifik telah melahirkan ancaman global baru dengan munculnya kelompok radikal ISIS. Hal ini, mengingat fenomena meningkatnya keterlibatan warga negara di kawasan Eropa, Amerika dan Asia serta

kawasan Asia Pasifik, dengan kelompok ISIS. Perkembangan ini telah menjadi kekhawatiran negara-negara yang bersangkutan, karena akan membahayakan keamanan dan setabilitas negara bersangkutan. Dalam perspektif pertahanan dan keamanan Negara, Indonesia harus terus merevitalisasi dan mereaktualisasi spirit memperkuat ketahanan nasional dan jatidiri bangsa, agar tidak terjadi diskontinyuitas terhadap pemikiran, sikap dan tindakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Penasihat Kepresidenan Irak Syekh Khaled Al Mulla, terorisme dan radikalisme diakibatkan karena kebodohan yang pada akhirnya mereduksi nilai-nilai agama ke arah yang destruktif. Yang terjadi di Irak bukanlah persoalan suku ataupun antarkelompok, tapi lebih karena persoalan politik. Dia menambahkan bahwa pendiri ISIS, Abu Bakr Albaghdadi, bukan berasal dari Irak atau Syiria melainkan orang luar yang menggunakan organisasi tersebut untuk melakukan tindakan kriminal, menjarah, dan menguasai aset-aset ekonomi. Para ulama Irak dan Syiria bahkan tidak mengetahui secara jelas asal-usul pendiri ISIS tersebut. (KaEm/Chy).

No. 82 TAHUN VII

http://www.tabloiddiplomasi.org 15 November - 14 desember 2014

TABLOID

Direktorat Diplomasi Publik

No. 82 Tahun ViI, Tgl. 15 november - 14 desember 2014

Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 www.tabloiddiplomasi.org

MENLU RI : STABILITAS TIMUR TENGAH PENTING BAGI INDONESIA

K

Menlu Retno LP Marsudi

awasan Timur Tengah memiliki arti khusus bagi Indonesia. Banyak warga negara kita yang bekerja di wilayah tersebut, dan banyak sekali mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di wilayah tersebut. Dan tentunya untuk melaksanakan ibadah haji saya kira Indonesia merupakan salah satu negara dimana penduduknya paling banyak berhaji setiap tahunnya, yaitu lebih dari 150 ribu. Di bidang perekonomian, Timur Tengah juga merupakan salah satu pasar non-tradisional Indonesia yang harus terus kita garap untuk memperkuat upaya kemandirian ekonomi bangsa. Melihat arti penting Timur Tengah, politik luar negeri Indonesia didasarkan pada strategi yang berlandaskan pada empat pilar utama. Pilar pertama adalah kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang damai. Hal ini tentu saja akan berimbas positif terhadap keberadaan warga negara Indonesia yang ada di sana dan juga saudara-saudara kita yang bekerja disana. Yang ke-dua adalah Timur Tengah sebagai kawasan yang demokratis berdasarkan nilai-nilai di kawasan tersebut. Saya percaya bahwa negara-negara di Timur Tengah jauh lebih tahu apa yang diperlukan untuk membangun pemerintahan yang stabil dan kredibel. Pilar ke-tiga adalah Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Hal ini tentunya sangat terkait dengan

stabilitas kawasan yang akan memberikan dampak positif terhadap kawasan dan negara-negara sekitarnya. Dan yang ke-empat adalah Timur Tengah yang sejahtera dimana menjadi pasar yang potensial bagi produk-produk Indonesia, selain juga dalam masalah investasi dan lain sebagainya. Pada akhirnya ke-empat pilar tersebut bermuara pada kawasan Timur Tengah yang bersatu dan saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Hal ini tentu saja tidak hanya berpengaruh positif terhadap stabilitas di kawasan tetapi juga berpengaruh terhadap dukungan atas perjuangan rakyat Palestina mewujudkan kemerdekaan secara menyeluruh. Perkembangan kawasan dan global saat ini sangat dinamis, terutama di Timur Tengah. Setelah Arab Spring, beberapa negara mulai bangkit dan melaksanakan pemilu, yang terakhir Aljazair dan bulan depan Tunisia. Irak dan Mesir juga telah berhasil membentuk pemerintahan baru. Namun masih banyak hal-hal yang perlu menjadi perhartian kita di kawasan, salah satunya adalah isu Palestina yang pada bulan Juli lalu mendapatkan serangan dari Israel di wilayah Gaza. Sejak awal serangan Israel, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan aksi kekerasan melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB). Indonesia secara aktif berusaha mencari solusi untuk menghentikan serangan Israel di Gaza. Pada intinya, Indonesia senantiasa mendukung

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

inisiatif untuk tercapainya perdamaian di Palestina. Mengenai kontribusi Indonesia terhadap Palestina, dalam lima tahun terakhir tercatat 128 program kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan Indonesia dan sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 1.257 orang dan bidangbidang kerjasama, antara lain menyangkut Usaha Kecil Menengah (UKM), keuangan, perpajakan, micro finance, pertanian, kesehatan dan lain-lain. Dan pada saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1998 Indonesia adalah negara ketiga yang mengakui setelah Aljazair dan Bahrain. Munculnya jaringan terorisme baru ISIS membuat banyak negara di dunia meningkatkan kewaspadaan dan membentuk kerjasama global untuk menanganinya. Fenomena ISIS sangat mengkhawatirkan karena propagandanya telah berhasil menarik banyak pejuang dari berbagai negara. Kita tentunya telah mendengar apa yang telah dilakukan organisasi ISIS selama ini, yang tentunya tidak dapat diterima sama sekali. Dalam menghadapi ISIS, yang diperlukan tidak saja hard power tetapi juga soft power dan melibatkan second track diplomacy. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan kepada para Ulama dan keluarga masyarakat yang telah ikut dalam menyuarakan ‘Islam yang damai’ untuk menyikapi perkembangan di kawasan. (sumber : ICIS)

G20. Diplomasi. Ketahanan. No. 82 TAHUN VII ISSN TABLOID DIPERJUALBELIKAN. Media Komunikasi dan Interaksi

Recommend Documents