Diplomasi. Menjadi Bagian Penting. No. 81 TAHUN VII. Meningkatkan Modal Politik Indonesia ISSN TABLOID DIPERJUALBELIKAN

Diplomasi TABLOID

No. 81 TAHUN VII

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

15 oktober - 14 November 2014

Media Komunikasi dan Interaksi

No. 81 Tahun VII

Tgl. 15 oktober - 14 November 2014

www.tabloiddiplomasi.org Email: [email protected]

TIDAKtidak DIPERJUALBELIKAN untuk diperjualbelikan

BDF

Menjadi Bagian Penting Dalam Arsitektur Demokrasi Di Kawasan

ISSN 1978-9173 www.tabloiddiplomasi.org

9

771978 917386

Meningkatkan Modal Politik Indonesia

Dalam Percaturan Internasional UNITED NATIONS OF ALLIANCE CIVILIZATIONS UNITY IN DIVERSITY BALI, 29-30 AGUSTUS 2014

Daftar Isi

No. 81 TAHUN VII

4 Fokus Utama BDF Telah Berkembang Menjadi Bagian Penting Dari Upaya Global Untuk promosikan Demokrasi

6 Fokus Utama Menjadi Bagian Penting Dalam Arsitektur Demokrasi Di Kawasan

8 Fokus Demokrasi Menumbuhkan Perekonomian Dan Membangkitkan Kepercayaan Rakyat

10- Fokus Kementerian Luar Negeri Sambut Menteri Baru

11 Fokus

Jepang Berkomitmen untuk Kerjasama pengembangan BDF

Diplomasi


TABLOID


16 Sorot Demokrasi Mencerminkan Kebutuhan Masyarakat Yang Dilayaninya

18 Sorot Demokrasi Di Indonesia Menjadi Inspirasi Bagi Afghanistan

19 Sorot

bdf telah berkembang menjadi simbol demokrasi di Indonesia dan Asia

21 Lensa Lolos Tes Kompetensi Dasar, 1053 CPNS Ikuti Tes Ujian Substansi Kemlu

22 Lensa Meningkatkan Modal Politik Indonesia Dalam Percaturan Internasional

13 Fokus

DUKUNGAN AUSTRALIA TERHADAP BDF

14 Sorot Demokrasi Hanya Akan Berkembang Dalam Lingkungan Yang Mempromosikan Transparansi Dan Kebebasan Berekspresi

23 lensa

Menlu Paparkan Rencana Politik Luar Negeri Indonesia Lima tahun Ke Depan

No. 81 TAHUN VII


Catatan Redaksi Tabloid Diplomasi edisi OktoberNovember 2014 kali ini menyajikan seputar penyelenggaraan pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) VII yang diselenggarakan di tengah terjadinya kerusuhan dan ketidakstabilan di sebagian besar kawasan dunia. Perkembangan di berbagai kawasan yang pada awalnya bersifat lokal dan politis, namun dalam beberapa kasus telah berubah cepat menjadi memburuk dan terbuka bagi munculnya suatu konflik. Saat ini BDF telah berkembang menjadi bagian penting dari arsitektur demokrasi di kawasan dan membantu untuk memastikan bahwa semangat kemitraan yang positif dan saling mendukung terus dijaga dan dibangun di antara negara-negara di kawasan. Mengambil tema “Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century.”, penyelenggaraan BDF tahun ini memberikan bukti bahwa forum ini telah berkembang menjadi elemen penting dari arsitektur pengembangan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik. BDF VII mencatat bahwa negara-negara peserta forum menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip demokrasi disamping juga mencatat relevansi penyelenggaraan BDF terhadap perkembangan kawasan dan global, serta menjadikan negara-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi semakin dekat dan memiliki keinginan bersama untuk mempromosikan perdamaian serta prinsipprinsip demokrasi.

BDF telah mendorong negaranegara di kawasan dan di luar kawasan yang berjuang dalam proses demokratisasi untuk melakukan pertukaran praktik terbaik dan pelajaran demokrasi. Dalam hal ini BDF telah berkembang sebagai sarana untuk berkonsultasi tentang cara-cara memajukan pembangunan politik serta mengindentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan demokrasi. Pada BDF VII ini para peserta membahas berbagai ancaman global yang baru-baru ini terjadi, termasuk ketidakamanan regional, ekstremisme, kekerasan yang berlebihan, pengucilan sosial, kemiskinan, dan terorisme yang telah merusak demokrasi di banyak negara. Selain menyuguhkan paparan Presiden Susilo Bambang Yudhono mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, edisi kali ini juga menyuguhkan paparan Presiden Filipina Benigno Aquino III, Menlu Jepang Fumio Kishida, Menlu Australia Julie Bishop, Menlu Selandia Baru David Taylor, Menlu Sudan Abdurrahim El Siddig. dan Rebecca Razavi, utusan khusus Menlu Inggris.

Topik lainnya yang disajikan pada edisi kali ini adalah seputar hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan dan pertemuan World Economic Forum 2014 di Filipina yang diantaranya membahas mengenai peran Indonesia di pentas global. Sejak era reformasi, reposisi Indonesia di dunia internasional terus berlangsung dimana Indonesia kemudian telah menjelma menjadi kekuatan regional dan

PENANGGUNG JAWAB Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Direktur Diplomasi Publik REDAKTUR Aris Triyono

sekaligus pemain global yang disegani. Di abad ke-21, Indonesia terus membuka dan memperluas ruang gerak diplomasi dengan negara manapun sepanjang mendukung kepentingan nasional. Hal ini diterjemahkan dalam bentuk kebijakan all directions foreign policy dan a million friends and zero enemy. Dalam kaitan ini, Indonesia telah membangun kemitraan strategis dengan seluruh negaranegara besar dan sebagian besar emerging powers dunia. Indonesia juga terus mengupayakan dynamic equilibrium di kawasan, sehingga pergeseran geopolitik yang kini sedang terjadi tidak mengakibatkan ketegangan atau konflik baru. Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan kesiapan diri menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 pada 31 Desember 2015. Indonesia giat mensosialisasikan hal ini kepada seluruh rakyat Indonesia, agar mereka dapat memahami segala peluang dan tantangan yang ada, dan dapat meraih sebanyak mungkin manfaat dari komunitas bersama 600 juta jiwa ini. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia terus melaksanakan diplomasi bebas aktif agar selalu berorientasi pada peluang, memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional, dan berikhtiar untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia. Selamat membaca, dan salam Diplomasi.

PENYUNTING/EDITOR Johanes Subagia Made S. Ari Wardhana Eni Hartati Adik Panitro Azis Nurwahyudi Widya Airlangga Agus Badru Jamal Pinkan O Tulung Khariri Cahyono DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAPHY Mulyanto Sastrowiranu Anggita Gumilar Dilla Trianti Tsabit Latief SEKRETARIAT Orchida Sekarratri Tubagus Riefhan Iqbal Ledynce Iskandar Syahputra Suradi Suparno Iriana AS Kurnia Sari Rosidi Heri Gunawan Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I.

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: [email protected]

4

FOKUS UTAMA

No. 81 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


BDF

Telah Berkembang Menjadi Bagian Penting Dari Upaya Global Untuk promosikan Demokrasi

P

elaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-VII mencatat bahwa para peserta forum menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip demokrasi.

Forum juga mencatat relevansi penyelenggaraan BDF VII di tengah-tengah kekacauan besar dan kesusahan di dunia saat ini karena situasi di kawasan-kawasan lain yang telah berubah menjadi konflik terbuka. Dalam menghadapi perkembangan yang mengkhawatirkan tersebut, negara-negara di kawasan Asia Pasifik telah ditarik berdekatan pada keinginan bersama untuk mempromosikan perdamaian serta prinsipprinsip demokrasi dan pemerintahan. Forum mengamati bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2008, BDF telah berkembang menjadi bagian penting dari upaya global untuk mempromosikan demokrasi di kawasan dan di luar kawasan. Selain melengkapi visi ASEAN, forum ini telah memperkuat arsitektur demokrasi di Asia Pasifik dan mempromosikan sinergi antar kerangka kerja yang berbeda dan berada di bawah berbagai organisasi regional dan sub-regional di kawasan Asia dan Pasifik. BDF telah mendorong negara-negara di kawasan dan di luar kawasan yang berjuang dalam proses demokratisasi mereka, tidak hanya melalui pertukaran praktik terbaik dan pelajaran demokrasi, tetapi juga melalui

Negara-negara peserta mengutip BDF sebagai forum yang telah berkembang sebagai sarana untuk berkonsultasi di antara mereka sendiri. Ini merupakan cara untuk membuat kemajuan dalam pembangunan politik serta mengindentifikasi dan mengatasi tantangan terhadap demokrasi.

Dok. infomed

langkah-langkah praktis, termasuk yang dilakukan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD), sebagai badan pelaksana dari BDF. Negara-negara peserta mengutip BDF sebagai forum yang telah berkembang sebagai sarana untuk berkonsultasi di antara mereka sendiri. Ini merupakan cara untuk membuat kemajuan dalam pembangunan politik serta mengindentifikasi dan mengatasi tantangan terhadap demokrasi. Sebagian besar peserta berpandangan bahwa pembangunan politik, kemajuan sosial-ekonomi, dan partisipasi publik adalah tiga elemen penting yang mendukung berfungsinya demokrasi. Untuk membuat demokrasi menjadi layak, ketiga elemen tersebut harus ada dan saling bekerja sama. Di samping itu, reformasi politik, kepercayaan publik, dan kepemimpinan adalah hal-hal penting dalam kemajuan demokrasi lebih lanjut. Para peserta juga membahas ancaman global yang baru-baru ini terjadi, termasuk ketidakamanan regional, ekstremisme, kekerasan yang berlebihan, pengucilan sosial, kemiskinan, dan terorisme yang telah merusak demokrasi di banyak negara. Tantangan lain yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah penegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang diamanatkan oleh lembaga hukum dan lembaga demokratis. Para peserta memuji perkembangan positif di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan legislatif dan presiden, serta manfaat lainnya yang ber-

Diplomasi No. 81 TAHUN VII TABLOID



FOKUS UTAMA 5

peserta semakin berbagi pengalaman nasional masingmasing dengan jujur dan non-defensif, terutama pada permasalahan yang mereka hadapi dalam pembangunan politik.

hasil dicapai di bidang demokrasi oleh negara-negara di kawasan. Dalam hal ini, forum mencatat beberapa peserta berbagi pengalaman masing-masing dalam proses pemilihan yang baru-baru ini diselenggarakan.

non-defensif, terutama pada permasalahan yang mereka hadapi dalam pembangunan politik. Tren ini sendiri merupakan kemajuan dalam pengembangan platform dialog dalam kerangka forum.

Pada sesi pembukaan, peserta forum memberikan applaus kepada Presiden Republik Indonesia yang telah secara terbuka berbagi pengalaman Indonesia dalam membina demokratisasi. Pengalaman tersebut tidak hanya mencakup praktek-praktek terbaik dan pelajaran yang diperoleh, tetapi juga kesulitan dan masalah serta cara untuk mengatasinya. Pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah bahwa demokrasi tidak boleh elitis, pentingnya kepemimpinan dan memelihara kepercayaan publik, serta dibutuhkannya ketekunan dalam menghadapi tantangan yang dapat menghambat proses demokratisasi.

Peserta menggarisbawahi pentingnya partisipasi warga negara dalam era digital ini. Semakin dekat isu-isu yang bergulir kepada rakyat dan semakin mereka dapat secara langsung terpengaruh oleh isu-isu tersebut maka semakin besar pula pentingnya partisipasi rakyat.

Peserta forum memuji sepuluh tahun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia serta kemajuan dalam demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemajuan nasional Indonesia yang berkelanjutan telah berperan dalam kemajuan di kawasan secara keseluruhan. Mereka mengungkapkan keyakinan bahwa di bawah bimbingan pengganti SBY, yaitu Joko Widodo, Indonesia akan terus menjadi pelopor kemajuan di kawasan. Forum mencatat bahwa peserta semakin berbagi pengalaman nasional masing-masing dengan jujur dan

Mereka mengungkapkan keyakinan bahwa di bawah bimbingan pengganti SBY, yaitu Joko Widodo, Indonesia akan terus menjadi pelopor kemajuan di kawasan.

Media sosial telah meningkatkan konektivitas dalam masyarakat, dan karena itu para Pemimpin ditekankan harus memiliki keberanian untuk bertemu dan berkonsultasi dengan konstituen mereka dalam arena highspeed dan menariknya interaksi manusia. Beberapa peserta menekankan bahwa Pemimpin harus mewakili aspirasi bersama rakyat di negaranya: tujuan kemajuan yang memiliki arti, keinginan untuk hidup damai dan bermartabat, dan kebebasan untuk sepenuhnya menyadari potensi rakyat sebagai individu dan sebagai anggota dari komunitas global. Pemerintahan yang demokratis harus terus-menerus berada dalam systematically attuning diri mereka sendiri dengan suara rakyat, dalam pembangunan konsensus, dalam pemberdayaan warga, dan berpegang pada prinsip-prinsip inklusivitas, stabilitas, dan pembangunan.[]

6

FOKUS UTAMA

No. 81 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


BDF

Menjadi Bagian Penting Dalam Arsitektur Demokrasi Di Kawasan

P

ertemuan Bali Democracy Forum (BDF) diselenggarakan pada saat kerusuhan besar dan ketidakstabilan di sebagian besar kawasan dunia. Perkembangan konflik politik di berbagai kawasan, awalnya bersifat lokal, namun dalam beberapa kasus telah cepat memburuk dan terbuka untuk konflik, dan meng-engulfing seluruh kawasan dengan membawa konsekuensi global. Di tengah kondisi yang mengerikan seperti itu, kawasan Asia Pasifik, meskipun tidak tanpa tantangan tersendiri, telah mantap dan tanpa banyak gembar-gembor melakukan konsolidasi dan berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai dan norma-norma demokrasi. Tentu saja, proses ini bukan tanpa pasang surut. Terhadap setiap kemajuan, kemunduran yang tidak biasa. Namun, ada satu kualitas utama - negara di kawasan Asia Pasifik telah tumbuh bersama-sama menjadi lebih dekat - tidak terpisah - dalam keinginan bersama untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan secara damai. Negara-negara di kawasan ini telah tampil sebagai bagian dari solusi - siap untuk berbagi pelajaran memberikan dukungan dan dorongan untuk sebuah perjalanan unik dalam mempromosikan demokrasi.

Dok. infomed

Dr R.M. Marty M. Natalegawa Menteri Luar Negeri RI

BDF - sekarang memasuki tahun ketujuh - telah menjadi bagian penting dari arsitektur demokrasi di kawasan. Membantu memastikan bahwa semangat kemitraan yang positif dan saling mendukung dipelihara dan dibangun di antara negara-negara di kawasan ini. BDF kali ini dihadiri Yang Mulia Benigno Simeon Aquino III, Presiden republik Filipina; dengan dukungan dan partisipasi yang konsisten di forum ini oleh Sultan Hassanal Bolkiah mu’izzaddin waddaulah, Sultan Brunei Darussalam dan Kay Rala Xanana Gusmao, Perdana Menteri Republik Demokratis Timor Leste. Forum tahun ini, dengan tema “Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century.” Juga dihadiri oleh tidak kurang dari 85 negara di Asia-Pasifik dan sekitarnya, dan 4 organisasi internasional. Konsolidasi lebih lanjut dari forum memberikan bukti nilai forum ini. BDF telah berkembang menjadi elemen penting dari arsitektur pengembangan demokrasi di kawasan AsiaPasifik. Sebagai satu-satunya platform untuk dialog dan kerjasama antar pemerintah dalam pembangunan politik di Asia, bekerja secara sinergis dengan proses regional dan sub-regional lainnya di Asia dan Pasifik.




FOKUS UTAMA 7

BDF telah berkembang menjadi elemen penting dari arsitektur pengembangan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik.

Karenanya, melengkapi inisiatif dari ASEAN dalam kerangka Piagam ASEAN dan pembangunan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Juga, mendukung inisiatif demokrasi dari Pacific Island Forum dan organisasi subregional lainnya. Bekerja bersama-sama dalam demokrasi dan pembangunan kapasitas pemerintahan terkait inisiatif yang dilakukan oleh Indonesia dalam program kerjasama teknis dengan negara-negara yang jauh seperti Afrika dan Timur Tengah, Termasuk Tunisia dan juga dengan Afghanistan, Myanmar, Timor Leste dan Fiji . Paling tidak, sejalan dengan mandatnya untuk melaksanakan agenda BDF, Institute for Peace and Democracy (IPD) telah melakukan sejumlah kegiatan dalam bekerja sama dengan lembaga-lembaga mitra. Kegiatan ini meliputi peningkatan kapasitas, serta program untuk memantau dan mengunjungi pemilu. Dalam mengejar program peningkatan kapasitas, IPD menyelenggarakan lokakarya dan simposium regional pada isu-isu reformasi parlemen, demokrasi, pemilu, perdamaian dan keamanan. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah misi pemantauan yang melibatkan negara-negara CLMV melalui workshop Indonesia-Myanmar Dialogue on Parlia-

mentary Reform and Election Management di Bali, April 2014. Acara tersebut termasuk kunjungan ke tempat pemungutan suara selama pemilu legislatif Indonesia. Pada Agustus 2014, IPD melakukan Misi Penjajakan dan penilaian kebutuhan ke Myanmar dan Laos dan juga berpartisipasi dalam kelompok pengamat multinasional untuk pemilihan di Fiji pada bulan September 2014. Kegiatan serupa juga telah dilakukan di luar kawasan Asia Pasifik. Difasilitasi oleh Global Development Learning Network di Universitas Udayana dan Center for Learning and Teaching di Universitas Amerika di Kairo (AUC), mengadakan kursus dialog Selatan-Selatan, dengan fokus pada pengalaman Mesir dan Indonesia. IPD, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, juga memfasilitasi dialog IndonesiaTunisia pada manajemen pemilu di Tunisia bulan lalu. Merupakan bagian penting dari jaringan dukungan untuk BDF adalah Bali Media Forum yang diselenggarakan selama dua hari terakhir, serta Bali Civil Society Forum yang baru-baru ini diluncurkan.[}

8

FOKUS

No. 81 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


Demokrasi

Menumbuhkan Perekonomian Dan Membangkitkan Kepercayaan Rakyat kelaparan. Pada gilirannya, warga negara diberdayakan agar mampu memelihara dan membina demokrasi. Pada akhirnya hal ini mengerucut pada siklus yang baik dalam hal inklusivitas, stabilitas, dan pembangunan.

Benigno Simeon Aquino III Presiden republik Filipina

S

Sementara itu, ketika hak dan kebebasan rakyat dirusak, mereka menjadi terpinggirkan dan lebih rentan terhadap pemaksaan, pelecehan, dan godaan untuk menyetujui absolutisme. Ditambah dengan meningkatnya populasi, salah satu yang diabaikan oleh pemerintah, bahwa rakyat tertentu yang tersisa dalam keadaan jauh lebih buruk dari generasi sebelumnya. Kondisi ini menghalangi mereka dari kontribusi terhadap pertumbuhan suatu negara, menciptakan lingkaran setan kemiskinan, patronase, dan keterbelakangan.

aya ingin berbagi: bahwa dalam sebuah forum terbuka selama perjalanan barubaru ini ke Amerika Serikat (AS), saya diminta oleh seorang mahasiswa yang berasal dari negara ASEAN bahwa ia merindukan hari-hari tua yang baik, terutama stabilitas yang dipupuk oleh otoritarianisme. Dapat dikatakan: Dalam sebuah rezim totaliter, segalanya dilakukan dengan lebih cepat, apakah itu benar atau salah, hal ini karena tidak ada checks and balances. Sangat sering, persetujuan dan dukungan dari yang diperintah tidak pernah dicari atau dicapai. Tentu, sebuah rezim seperti ini, yang tidak sejalan dengan keinginan rakyatnya, akan memiliki fondasi yang lemah. Dalam rezim seperti ini, saya dapat menunjukkan, bahwa pendapat dan keinginan rakyat hanyalah objek kedua dari mempertahankan kekuasaan. Dan seperti yang kita lihat dalam sejarah, semua rezim otoriter, terlepas dari penyebab mereka berkuasa, akan berada pada satu titik yang membuat berakhirnya kelangsungan hidup politik dan pemerintah. Sebagai pemimpin, kita semua di sini telah berbagi rasa frustrasi yang di akibatkan dari banyak faktor yang kadang-kadang menghambat realisasi visi kita. Ini melahirkan godaan untuk mempertimbangkan metode otoriter, karena hal ini menjanjikan manfaat secara langsung. Namun setelah merenungkan gagasan ini, kami menyadari bahwa dengan kurangnya konsensus dan persetujuan dari masyarakat, ini menjadi seperti modus yang menawarkan keuntungan jangka pendek secara cepat, namun dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Kurangnya konsensus, dikombinasikan dengan besarnya ketidakpuasan yang pasti muncul, menyebabkan ketidakstabilan dan runtuhnya sistem tersebut. Di sisi lain, dalam sebuah negara demokratis, yang merupakan kebalikan dari rezim otoriter, secara sistematis pemerintah selaras dengan suara rakyat; ini menunjukkan orang-orang dan kerja menuju perbaikan rakyatnya. Sementara itu, pembangunan konsensus yang merupakan dasar dari negara demokratis seperti itu, mungkin merupakan proses yang panjang dan rumit, namun tetap menyajikan kondisi yang lebih stabil dan fondasi yang lebih solid untuk suatu kemajuan yang adil. Setelah semua itu, lembaga-lembaga demokrasi berusaha untuk menjaga kebebasan dan peluang kepada setiap warga negara, dan yang pertama adalah bebas dari

People Power adalah gerakan demokrasi yang di definisikan pada masanya. Saya percaya itu tetap menjadi ukuran mutlak dimana semua tindakan demokratis di negara kami akan dinilai

Memang, ketika konsensus dicari dan dicapai atas dasar keadilan, keterbukaan, dan keterlibatan demokratis, maka akan ada ketetapan, sebanyak mungkin bersifat manusiawi. Hal ini pada akhirnya membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang benar-benar adil dan progresif. Sementara ini, jalan ini belum tanpa hambatan, cobaan yang kami hadapi di Filipina sebagai negara demokrasi memperkuat tekad kami sebagai suatu bangsa. Sekarang ini kondisinya lebih jelas dibandingkan tahun 1986, ketika Filipina, setelah lebih dari beberapa dekade berada di bawah penindasan diktator, melihat tank dan tentara bersenjata dengan kewaspadaan, harapan, dan keinginan demokratis. Kemudian dunia datang dan mengetahui peristiwa bersejarah ini sebagai EDSA Revolusi Kekuatan Masyarakat. People Power adalah gerakan demokrasi yang di definisikan pada masanya. Saya percaya itu tetap menjadi ukuran mutlak dimana semua tindakan demokratis di negara kami akan dinilai untuk menanggapi intimidasi tidak dengan kekuatan tapi dengan tekad damai; untuk memetakan nasib suatu bangsa tidak dengan pola pikir otoriter tetapi dengan visi mencari-konsensus yang bertujuan untuk memenuhi semua peluang untuk maju, dan tanpa lelah menempa masa depan bersama meskipun mungkin akan muncul berbagai tantangan. Setelah premis harapan tersebut, ibu saya memimpin rakyat kami dalam membangun kembali pemerintah dan masyarakat kami, pada tahun-tahun awal setelah kediktatoran jatuh. Itu juga merupakan prinsip yang memungkinkan rakyat kami untuk berbuat melalui “dekade yang hilang” di negara kami. Saat, di bawah pendahulu saya, lembaga-lembaga demokratis yang dikompromikan dan dilemahkan oleh budaya transaksionalisme dan impunitas, di mana sangat selektif pada beberapa gelintir dan tidak mengindahkan kehendak dan aspirasi dari mayoritas. Itulah kepercayaan People Power yang diwujudkan sekali lagi pada 2010, ketika Filipina, setelah bertahun-




satu sama lain, mungkin karena fakta bahwa kami memiliki sejarah dan warisan sebagai bangsa maritim Asia Tenggara. Hal ini juga jelas bahwa, bahkan sekarang ini, nilai-nilai yang kami dukung bersama merupakan bahan bakar penggerak perjalanan kami menuju kemakmuran yang adil. Kami telah bekerja, dengan cara kami masingmasing, untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi di negara dan di kawasan kita, apakah itu dengan mendorong wacana, melakukan pemilu yang bebas dan kredibel serta debat terbuka, dan yang paling penting, dengan memperluas cakrawala peluang dan terus-menerus mengejar pertumbuhan yang inklusif.

Dok. infomed

Indonesia memang telah menjadi teman sejati bagi rakyat saya. Mereka telah bekerja dengan kami untuk mengatasi tantangan bersama, seperti mengamankan perbatasan maritim, memerangi terorisme, dan meningkatkan kesadaran dalam hal perubahan iklim. Indonesia telah mendukung kami dalam usaha menuju pembentukan perdamaian yang adil dan abadi di Mindanao, sebelumnya berdasarkan kepemimpinan komite kunci di OKI, dan melakukan pertemuan konsultasi antara pemerintah kami dan Front Pembebasan Nasional Moro, dan dengan mengambil bagian dalam Tim Pemantauan International dalam negosiasi kami dengan Front Pembebasan Islam Moro.

tahun diabaikan dan misgovernance, berkampanye dengan kami dan memilih gagasan yang buahnya sudah kami tuai sekarang ini: gagasan itu adalah, “Di mana tidak ada korupsi, maka tidak akan ada kemiskinan. “ Hasilnya telah berbicara sendiri; perekonomian kami bangkit kembali, warga negara lebih berdaya, dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat internasional di Filipina. Apa yang kami lakukan adalah untuk membawa kembali pemerintah kepada tugas utamanya: untuk menjadi penyedia layanan, dan dengan demikian memberdayakan masyarakat dan dunia usaha; memenangkan apa yang benar, adil, dan demokratis terhadap kepentingan semua, dan dengan demikian memungkinkan rakyat kami untuk berpartisipasi dalam memenuhi janji kemerdekaan kami. Inilah sebabnya, di Filipina, kami telah berusaha untuk terus memberdayakan rakyat kami dengan memperluas cakupan dan kedalaman pelayanan sosial dan inisiatif anti-kemiskinan, sehingga mereka sendiri dapat berfungsi sebagai katalis produktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan lebih inklusif. Semua reformasi yang kami lakukan melengkapi pendekatan kami dalam membangun konsensus yang bermakna dengan saudara dan mitra kami di kawasan ASEAN. Seperti Anda sekalian, kami berbagi keyakinan bahwa stabilitas dan kerjasama merupakan dasar dalam memaksimalkan prospek keberhasilan yang dibawa oleh partisipasi demokratis. Baik dalam menangani masalah utama di dunia internasional, atau terlibat dengan sesama bangsa dengan cara yang positif dan saling menguntungkan, kami selalu menganjurkan pendekatan demokratis, yang menjunjung tinggi keyakinan untuk memajukan supremasi hukum dan saling menghormati satu sama lain. Sebagai Presiden, saya percaya bahwa contoh yang paling mencolok dari hal ini adalah kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Filipina. Bahkan sebelum pembentukan hubungan diplomatik pada tahun 1949, kedua negara saling mendukung perjuangan masing-masing untuk meraih kemerdekaan pada tahun 1920 dan 1930an. Kedua rakyat kami selalu menemukan roh kerabat

FOKUS 9

ketika konsensus dicari dan dicapai atas dasar keadilan, keterbukaan, dan keterlibatan demokratis, maka akan ada ketetapan, sebanyak mungkin bersifat manusiawi. Hal ini pada akhirnya membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang benar-benar adil dan progresif.

Presiden Yudhoyono, telah menjadi kakak dan mitra bagi kita. Seorang pemimpin yang memiliki komitmen untuk visi kesejahteraan bersama, ia berusaha mencari solusi terhadap hal-hal yang telah lama dikhawatirkan oleh kedua bangsa kita, dan melakukannya sambil mengingat apa yang terbaik bagi semua pihak. Dengan kepemimpinannya yang meyakinkan, kedua negara kita mampu untuk menyelesaikan secara damai masalah terkait batas maritim kita di Laut Mindanao dan Laut Sulawesi. Komitmen Presiden Yudhoyono terhadap rule of law juga menjadi penting seperti halnya kita memajukan resolusi damai terhadap sengketa di Laut Cina Selatan. Di bawah Presiden Yudhoyono, kita tidak hanya melihat reformasi Indonesia yang mengesankan yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi; namun Indonesia juga telah muncul sebagai negara yang memiliki suara berpengaruh dalam urusan regional dan internasional. Bagi mereka yang mewakili negara-negara ASEAN yang berbeda di sini pada hari ini, kita semua tahu dengan baik bahwa pertumbuhan kolektif warga negara kita hanya dapat dipenuhi dalam konteks regional di mana cita-cita kita bersama dan keyakinan individu dihormati oleh mitra-mitra kita. Seperti yang selalu kami tekankan mengenai sentralitas ASEAN, kami juga telah bekerja untuk memperkuat institusi kami masing-masing, selaras dengan hak rakyat kami, dan dengan demikian memungkinkan bagi mereka untuk memenuhi tugas sebagai warga masyarakat kita masing-masing dan sebagai anggota dari komunitas ASEAN. Sebagai negara demokrasi, kita berbagi pandangan bahwa jalan menuju kemajuan yang berkelanjutan harus menjadi salah satu yang diupayakan untuk kepentingan kita, yaitu rakyat kita. Sebagaimana kita semua ketahui, bahwa model keterlibatan ASEAN menganggap masing-masing sebagai saudara dalam jalan menuju kemajuan bersama; ini adalah salah satu yang mendorong sesama kita untuk merangkul cara hidup demokratis. Sementara proses ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, membawa prospek yang menjanjikan, dan kita melihat bahwa metode ini te-

10

FOKUS

No. 81 TAHUN VII

lah berbuah saat ini. Dengan demikian, adalah tugas kita untuk terus menunjukkan saudara-saudara kita di ASEAN bahwa mereka memilih jalan yang benar; kita dapat melakukan ini dengan memperluas bantuan kepada mereka, dalam setiap cara yang mungkin. Apa yang terus kita tunjukkan di sini, saya percaya, adalah salah satu dari sekian banyak manifestasi People Power: untuk memanfaatkan tekad bersatu kita menuju masyarakat kawasan yang demokratis, di mana rakyat kita masing-masing sepenuhnya menikmati kebebasan


Diplomasi TABLOID


melahirkan aspirasi demokratis, di mana rakyat kita memiliki sarana untuk membuka pintu kesempatan bagi diri mereka sendiri dan sesama mereka, dan tidak ada satupun yang tertinggal. Hari ini, saya berdiri sebagai pemimpin bangsa yang bangga, negara yang bertekad untuk berkontribusi bahkan lebih dari wacana yang sudah digenggam di tangan. Pada catatan ini, saya berharap para mitra berbagi wawasan di forum ini, untuk mencapai tujuan bersama bagi rakyat kita, kawasan kita, dan seluruh umat manusia.[]

dilaksanakan dengan baik,” demikian disampaikan Marty. “Tentunya kita semua paham sangat memahami sebagaimana segala bentuk tugas dan misi termasuk misi luar negeri merupakan suatu proses, bukan suatu peristiwa. Sebagai sesuatu yang sifatnya proses tentu upaya ini ada yang sudah membuahkan hasil dan ada pula yang belum 100% membuahkan hasil. Tugas para pemimpin berikutnyalah untuk tidak saja mengkonsolidasikan yang sudah dicapai melainkan juga untuk mencapai yang belum dicapai,” tambah Marty. Secara khusus, mantan Menlu menyampaikan apresiasi pada para mantan Menlu yang dalam kurun waktu masing-masing telah bekerja keras tanpa pamrih untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Politik Luar Negeri.

Dok. infomed

Kementerian Luar Negeri Sambut Menteri Baru

S

etelah secara resmi dilantik sebagai anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan menghadiri Rapat Kabinet yang pertama, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi beserta Bapak Agus Marsudi disambut mantan Menteri Luar Negeri dari Kabinet Indonesia Bersatu II, Marty M. Natalegawa beserta Ibu Sranya Natalegawa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri bersama para pejabat Eselon I dan II serta para sesepuh Kemlu termasuk mantan Menteri Luar Negeri N. Hassan Wirajuda dan mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Senin sore (27/10). Tampak hadir dalam acara, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir beserta Ibu Yasmin serta mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal beserta Ibu Rosa Djalal. Dalam sambutannya, Sekjen Kemlu Y. Kristiarto S. Legowo menyampaikan bahwa sekali lagi salah satu putra terbaik Kemlu kembali terpilih untuk membantu Presiden RI. Selain itu, Sekjen mengucapkan terima kasih kepada mantan Menlu Marty atas segala bimbingannya dan berjanji bahwa seluruh jajaran Kemlu akan terus mengabdi dan melakukan yang terbaik berdasarkan contoh yang telah diberikan. Mantan Menlu, Marty Natalegawa menyampaikan keyakinannya atas kompetensi Menlu Retno Marsudi dan Wamenlu Abdurrahman M. Fachir. “Di ruangan ini kita semua memiliki keyakinan dengan kecakapan dan kesungguhan Ibu beserta Bapak. Maka berbagai misi yang dipercayakan kepada Ibu dan Bapak semua Insya Allah dengan ridha Allah SWT akan dapat

Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi pada para mantan Menlu. “Saya tidak akan berada di sini dan tidak akan bisa menjalankan tugas kalau tidak ada Pak Marty. Kalau tidak ada Pak Hassan Wirajuda, tidak ada Pak Alwi Shihab, tidak ada Pak Ali Alatas, dan tidak ada menteri luar negeri-menteri luar negeri yang telah memberikan kontribusinya pada Republik di masa yang lalu,” demikian disampaikan Menlu. Menlu juga menyampaikan pesan dari presiden RI dalam rapat kabinet, “Pertama bahwa semua adalah untuk kepentingan rakyat. Dan hal yang selalu beliau sampaikan adalah kerja, kerja, dan kerja. Oleh karena itu beliau juga memerintahkan bahwa setelah rapat kabinet semua menteri kembali ke kementeriannya untuk langsung melakukan konsolidasi dengan masing-masing tim.” Secara khusus, Menlu meminta seluruh jajaran Kemlu untuk memperkuat kebersamaan serta menciptakan lingkungan kerja yang baik. “Untuk memulai kerja, kerja dan kerja tentunya yang perlu pertama kita lakukan bersama dan saya kira tidak ada satu pun dari kita yang hadir di sini untuk tidak setuju bahwa the we feeling harus ada. Yang kedua, caring environment di Kementerian Luar Negeri harus ada. Karena tanpa situasi itu kita tidak akan mungkin kerja. Apalagi kerja, kerja, kerja. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat hormat dukungan, doa, kerja sama, bersama kita semua menuju dengan the we feeling, caring environment, untuk maju ke depan, untuk mewujudkan Indonesia yang baik dan untuk rakyat Indonesia.” demikian disampaikan Menlu. Dalam acara tersebut, dilaksanakan penyerahan Memorandum Akhir Tugas secara simbolis oleh mantan Menlu Marty Natalegawa kepada Menlu Retno Marsudi (sumber: Dit. Infomed/TMY).[]




FOKUS 11

japan_afp

Jepang

Berkomitmen untuk Kerjasama pengembangan BDF

I

ndonesia, memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam membangun demokrasi, dan, melalui inisiatif seperti forum ini, Indonesia berkontribusi terhadap kemajuan demokrasi di negara-negara lain, kami juga memberikan penghargaan terhadap kepemimpinan yang kuat dari Presiden Yudhoyono, yang meluncurkan forum ini dan telah menjadi kekuatan pendorong selama bertahun-tahun. Jepang sendiri memulai periode pasca-perang dengan janji baru untuk perdamaian. Sejak itu, sebagai bangsa yang damai, Jepang telah menekankan nilainilai kebebasan abadi, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Melalui komitmen tanpa henti terhadap nilai-nilai ini, Jepang telah membangun masyarakat yang sejahtera dimana warganya menikmati kedamaian dan kebahagiaan, dan bantuan juga diberikan kepada negara-negara Asia dan lainnya untuk pengembangan dan demokratisasi mereka. Dengan pendekatan ini, yang telah diikuti selama hampir 70 tahun sebagai landasan, Jepang kini bersumpah untuk menjadi ‘kontributor proaktif untuk perdamaian’, berdasarkan prinsip kerjasama internasional, dan mengambil langkah-langkah untuk berkontribusi lebih aktif untuk perdamaian dan stabilitas regional. Bekerja dengan negara-negara lain yang berbagi nilai-nilai

fumio kishida menlu jepang

yang sama, kami mempromosikan kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum, dan secara aktif memberikan kontribusi untuk memecahkan isu-isu global. Sebagai contoh, Perdana Menteri Abe, pada pertemuan tingkat tinggi mengenai operasi penjaga perdamaian PBB, secara khusus dan rinci mengatakan bahwa Jepang bisa berkontribusi di kawasan ini. Juga di kesempatan Majelis Umum PBB tahun ini, Jepang mengumumkan berbagai inisiatif lain seperti bantuan rekonstruksi di timur Ukraina, langkah-langkah untuk mengatasi virus ebola, dan tindakan terhadap perubahan iklim. Saya ingin menekankan pentingnya kerjasama dengan ASEAN untuk menangani isu-isu regional dan internasional. Jepang dan ASEAN saat ini semakin memperkuat kerjasama yang didasarkan pada visi empat pilar yang diumumkan tahun lalu pada Commemorative Summit Meeting untuk merayakan 40 tahun persahabatan dan kerjasama kami. Lebih jauh lagi, jika saya merujuk pada tema forum tahun ini, ‘Evolving Regional Democratic Architecture’, merupakan salah satu yang sangat tepat waktu dan penting menjelang integrasi ASEAN tahun depan. ASEAN itu sendiri di set untuk menjadi penggerak dan memperkuat arsitektur ini. Jepang juga berniat untuk bekerja lebih erat dengan ASEAN di bidang ini, dengan memperkuat fungsi EAS, misalnya. Sekarang saya akan mendiskusikan demokratisasi di seluruh dunia dan inisiatif Jepang di kawasan ini dari tiga perspektif. Pertama, saya akan berbicara tentang pembentukan perdamaian dan demokrasi di Asia. Kawasan ini adalah pusat pertumbuhan dunia, dan untuk membawa kemakmuran lebih lanjut, upaya percepatan tren menuju demokrasi perlu ditingkatkan lebih maju. Pengalaman Indonesia telah secara dramatis menyoroti pentingnya upaya tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono, Indonesia telah mencapai stabilitas dalam politik dalam negeri dan menjadi tempat yang

12

FOKUS

No. 81 TAHUN VII

lebih aman.

Jepang juga berencana untuk membantu menegakkan demokrasi di Kamboja dengan memberikan bantuan reformasi pemilu di sana. Kamboja dapat dikatakan sebagai tempat kelahiran ‘kontributor proaktif untuk perdamaian’ doktrin Jepang karena merupakan negara pertama di mana Jepang ikut ambil bagian dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Saya sendiri telah mengunjungi negara itu dengan NPO di Saitama, konstituen saya, dan telah terlibat dengan pemberian bantuan pendidikan di sana. Seperti yang telah saya sebutkan, sebagai ‘kontributor proaktif untuk perdamaian’, Jepang akan bekerja untuk membantu membangun perdamaian dan demokrasi di kawasan, di bawah kerja sama yang erat antara sektor publik dan swasta, dan akan memberikan kontribusi lebih terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Kedua, saya akan berbicara tentang pentingnya perempuan dalam mengemudikan demokratisasi. Ini dikarenakan partisipasi perempuan merupakan kondisi yang penting untuk berfungsinya demokrasi, dan karena dalam proses demokratisasi, perlindungan dan promosi hak-hak perempuan sering merupakan tugas utama. Pemerintah Jepang telah menyatakan penciptaan ‘sebuah masyarakat di mana perempuan bersinar’ sebagai salah satu prioritas utama, serta menerapkan berbagai inisiatif domestik dan internasional untuk mencapai tujuan ini. Bulan lalu, misalnya, kami mengundang sekitar 100 tokoh dari dalam dan luar negeri termasuk Ibu Purnomo dari Indonesia pada simposium internasional

TABLOID


Di samping itu, tahun lalu kami berkomitmen untuk menghabiskan tiga miliar dolar AS selama tiga tahun untuk mencapai tiga tujuan: (1) mempromosikan kemajuan sosial perempuan dan mengembangkan kemampuan mereka, (2) fokus pada inisiatif kesehatan perempuan, dan (3) mencegah serangan seksual perempuan di zona perang. Sampai sekarang ini kami telah menghabiskan 1,8 miliar dolar, lebih dari setengah, dan ke depan kami akan terus membantu perempuan mencapai sukses, baik di dalam maupun di luar negeri.

Berkat upaya untuk menjamin kebebasan pers dan terlibat dalam dialog dengan masyarakat sipil, kini demokrasi telah mengakar kuat di kalangan masyarakat. Sekitar 190 juta orang memberikan suara dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun ini. Setelah pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, dan fakta bahwa pemilu tersebut berjalan begitu lancar, itu merupakan puncak keberhasilan dari upaya-upaya tersebut. Jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat atas kemajuan ini. Jepang akan bekerja sama lebih lanjut dengan Indonesia sebagai mitra strategis untuk memungkinkannya berkontribusi secara aktif menangani isu-isu regional dan internasional, termasuk promosi demokratisasi.

Di Thailand, pemerintah baru berkomitmen untuk menerapkan berbagai sasaran reformasi internal dan mendorong rekonsiliasi nasional. Jepang meningkatkan komunikasi dengan pemerintah baru dan berniat untuk mendorong Thailand cepat kembali ke sistem demokrasi.

Diplomasi

bertajuk ‘World Assembly for Women in Tokyo 2014’, yang mengumumkan usulan konkret yang memungkinkan perempuan untuk berperan lebih aktif dalam masyarakat.

Contoh dalam hal ini adalah perjanjian perdamaian Aceh pada tahun 2005. Dengan motto nasional ‘Unity in Diversity’, Indonesia adalah salah satu masyarakat yang paling beragam di dunia dan telah berkembang menjadi demokrasi terkemuka dunia. Indonesia juga telah maju secara ekonomi dan menjadi anggota G20.

Sementara itu, Myanmar telah membuat upaya berkelanjutan untuk mencapai demokratisasi, rekonsiliasi nasional, dan reformasi ekonomi. Jepang, telah bekerja sama dengan Yohei Sasakawa, Utusan Khusus Pemerintah Jepang untuk Rekonsiliasi Nasional di Myanmar, dalam mendukung rekonsiliasi dengan minoritas. Di samping itu, dengan pemilihan umum yang dijadwalkan pada 2015, kita akan mendorong reformasi lebih lanjut.


Ketiga, karena saya di sini, di Indonesia, sebuah negara yang berkomitmen untuk keragaman dan toleransi, saya ingin berbicara sedikit tentang situasi di Timur Tengah.

CEAPAD adalah kerangka kerja yang diluncurkan oleh Jepang dengan pemikiran ini, dan kami memiliki apresiasi yang besar dimana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri kedua pada bulan Maret tahun ini dengan Menteri Luar Negeri Dr. Marty Natalegawa menjabat sebagai ketua bersama.

Sayangnya, kawasan itu sekarang dalam keadaan kerusuhan. Tindakan ISIL menimbulkan ancaman serius bagi tatanan internasional dan perlu untuk segera menangani krisis kemanusiaan di kawasan tersebut untuk mencegah ekstremisme bercokol di sana. Untuk membantu hal ini, Jepang telah memutuskan untuk segera memberikan 50 juta dolar bantuan darurat untuk menstabilkan situasi di wilayah tersebut dan akan bekerja dengan masyarakat internasional untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, kami juga berniat untuk terus bekerja secara aktif untuk berbagi dengan Timur Tengah pengalaman negara-negara Asia, yang telah mencapai perdamaian dan stabilitas regional melalui kemakmuran ekonomi. CEAPAD adalah kerangka kerja yang diluncurkan oleh Jepang dengan pemikiran ini, dan kami memiliki apresiasi yang besar dimana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri kedua pada bulan Maret tahun ini dengan Menteri Luar Negeri Dr. Marty Natalegawa menjabat sebagai ketua bersama. Ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara Asia lainnya untuk memberikan bantuan demokratisasi di negara-negara Timur Tengah. Karena percaya bahwa partisipasi aktif warga negara sangat penting untuk perkembangan demokrasi, Jepang bermaksud untuk terus aktif bekerja sama dalam pengembangan forum penting ini di masa depan. Sejak 2009, dengan tujuan menjamin pemilihan yang adil di Asia, Jepang telah mengoperasikan sesuatu yang disebut ‘program kunjungan pemilu’, di mana orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemilu dari berbagai negara diundang ke Jepang untuk belajar tentang demokrasi dan sistem pemilu Jepang. Pada bulan September, misalnya, lebih dari 50 orang dari negara-negara ASEAN dan Timor Leste mengambil bagian dalam program ini. Enam tahun yang lalu, pada BDF I, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa demokrasi yang sempurna tidak ada di mana saja, bahwa demokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir, dan kami tetap bersedia untuk membantu forum dalam membantu kita bergerak maju pada langkah berikutnya dari perjalanan ini. Jepang berniat untuk bekerja dengan masyarakat ASEAN dan negara-negara lain di kawasan untuk lebih mendukung demokratisasi di Asia dan di seluruh dunia.[]




A

ustralia tetap antusias untuk mengadvokasi Bali Democracy Forum (BDF). Dukungan kami untuk pertemuan penting ini tetap sebagaimana yang kami berikan pada masa awal ketika kami menjadi co-chair pada forum perdana BDF tahun 2008. Selama tujuh tahun, kami terus mendukung lembaga pelaksana BDF, yaitu Institute for Peace and Democracy (IPD) - untuk mengejar tujuan penting “Menciptakan fungsi perdamaian dan demokrasi dalam praktek”.

FOKUS 13

DUKUNGAN AUSTRALIA TERHADAP BDF

Dengan lembaga-lembaga demokrasi Australia yang kuat dan sejarah panjang dalam melakukan pemilihan umum yang bebas dan adil, Australia merupakan mitra alami untuk membantu mempromosikan demokrasi dan manfaat dari pemerintahan yang demokratis. Sebagai hasil dari pengalaman dan pelajaran yang telah kami pelajari, dukungan Australia untuk pemilu dan pemerintahan yang demokratis saat ini merupakan fitur yang menonjol dalam agenda bantuan dan kebijakan luar negeri kami. Kami memiliki catatan yang membanggakan dalam mendukung demokrasi di kawasan - di Kamboja pada akhir 1980-an, periode selama pasca kemerdekaan Timor-Leste, Regional Assistance Mission untuk Kepulauan Solomon sejak tahun 2003, dan upaya advokasi yang cukup panjang dalam hal demokrasi di Myanmar. Baru-baru ini, Australia sangat senang bisa bekerja sama dengan Indonesia dan India sebagai co-lead dalam Multinational Observer Group yang bekerja memonitor pemilu nasional Fiji pada 17 September 2014. Model ini bekerja dengan mitra-mitra yang likeminded untuk mengejar pendekatan regional menuju ke jantung dari tema tahun ini: Evolving Regional Democratic Architecture: the Dynamic of Political Development, Socio-Economic Progress and Public Participation in the Democratic Process. Upaya-upaya kami menunjukkan bahwa Australia dan mitra-mitra regional kami mengadaptasi pendekatan kami masing-masing untuk mencerminkan perkembangan kondisi regional, dan bahwa kami menggunakan pengetahuan ini untuk menyesuaikan bantuan yang bermanfaat. Dalam kasus Fiji, Australia merasa sangat senang dapat bermitra dengan dua pemimpin global dalam pengembangan demokrasi. India, dengan warisan budaya demokratis yang sangat besar dan kaya, dan dengan Indonesia, negara demokrasi yang lebih baru tapi dengan transformasi demokratis yang signifikan. Saya ingin memberikan penghargaan khusus kepada Presiden Indonesia yang akan mengakhiri masa jabatannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang telah berhasil memimpin Indonesia melalui periode penting transisi demokrasi. Kurang dari satu minggu ini, Presiden SBY akan menyerahkan tampuk pimpinan kepada penggantinya sebuah sistem demokrasi yang lebih kuat dan lebih tangguh daripada yang di wariskan kepadanya. Pelaksanaan pemilihan Pesiden Indonesia secara damai pada bulan Juli lalu menunjukkan seberapa jauh Indonesia telah menempuh perjalanan. Ini menandai titik balik dalam sejarah politik Indonesia dan merupakan

Dok. google

Julie Bishop Menteri Luar Negeri Australia

sebuah ujian dimana negara ini telah lulus dengan flying colours. Australia mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk peran mereka selama periode yang luar biasa ini. Di tahun-tahun mendatang, Australia berharap untuk bekerja sama dengan Presiden terpilih Joko Widodo dan pemerintahannya sebagai sesama negara demokrasi dalam mempromosikan pembangunan ekonomi secara damai dan evolusi lembaga-lembaga demokrasi di kawasan maupun global. Memperdalam demokrasi dan mempromosikan dialog yang demokratis adalah tanggung jawab semua bangsa. Ini adalah seruan kewaspadaan dan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa manfaatmanfaat dari perjuangan keras kita dapat dikonsolidasikan dan tidak hangus. Dengan pemikiran ini, tema forum tahun ini sangat menonjol. Saya berharap untuk mendengar pandanganpandangan para peserta tentang bagaimana masyarakat demokratis dapat terus berkembang dan semakin maju dalam menanggapi perkembangan politik dan ekonomi yang cepat berubah di sekitar kita.[]

14

FOKUS

No. 81 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


masa depan negara mereka. Sebuah manfaat yang jelas sangat mendalam. Dengan memfasilitasi diskusi terbuka, berbagai gagasan dapat diuji dan ditantang, yang pada gilirannya akan mendorong solusi yang inovatif dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Untuk alasan ini, Inggris tegas mempercayai bahwa lembaga-lembaga demokrasi dan kebebasan pribadi berjalan seiring dengan stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan nasional. Pemilu adalah sarana yang memungkinkan rakyat untuk memilih secara langsung siapa yang akan memimpin mereka dan dianggap sebagai ‘signature’ dari sistem demokrasi. Tapi, demokrasi bukan hanya tentang pemilu. Untuk mencapai penggunaan terbaik dari berbagai peluang yang di tawarkan demokrasi, kita juga harus mendorong dan memelihara kebebasan pers serta membuka akses ke internet dan media sosial.

Rebeca razavi utusan khusus menlu inggris Dok. google

Demokrasi Hanya Akan Berkembang

Dalam Lingkungan Yang Mempromosikan Transparansi Dan Kebebasan Berekspresi

F

orum tahun ini memberikan kesempatan bagi kita untuk merefleksikan prestasi demokrasi tahun ini di seluruh dunia. Pada tahun 2014, India dan Indonesia, dua negara demokrasi terbesar di dunia, dengan sekitar 900 juta pemilih, mereka sukses menyelenggarakan pemilihan legislatif dan presiden secara damai. Sebuah aktivitas partisipasi publik yang luar biasa dalam proses demokrasi. Sebagian dari Anda sekalian mungkin menyadari, bahwa Inggris juga baru saja menjadi tuan rumah pelaksanaan demokrasi langsung ketika rakyat Skotlandia memberikan suara mereka dalam referendum nasional untuk tetap menjadi bagian dari Inggris. Sebuah isu yang dengan penuh semangat dan damai diperdebatkan dengan transparansi penuh dan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, dengan jumlah pemilih mencapai 85%. Referendum rakyat Skotlandia menunjukkan, bahwa demokrasi telah memberdayakan masyarakat untuk memilih sendiri bagaimana mereka diatur. Hal ini memungkinkan rakyat untuk mengubah pemerintahan mereka tanpa kekerasan atau takut akan pembalasan; mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Ini menawarkan kepada rakyat cara-cara non-kekerasan untuk mengubah

ASEAN Charter menetapkan aspirasi mengagumkan terhadap prinsipprinsip demokrasi. Ini menunjukkan kesempatan bagi organisasi-organisasi regional untuk bertindak sebagai lembaga advokasi tentang nilai-nilai demokrasi di mana negara-negara bertetangga bisa saling belajar dari pengalaman negaranegara yang lain.

Aspek ini membantu masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, meningkatkan hubungan antara lembaga eksekutif dan masyarakat, menyediakan platform demokrasi yang bersifat untuk diperdebatkan, dan memainkan peran besar dalam ‘marketplace of ideas’ yang begitu penting bagi kita semua karena kita bersama-sama menghadapi tantangan abad 21. Selain memanfaatkan sistem politik yang demokratis, Inggris juga percaya bahwa ekonomi pasar, perlindungan Hak Asasi Manusia dan menegakkan supremasi hukum adalah sangat penting untuk kemakmuran dan keamanan kita. Dalam dunia global, tidak ada negara yang benar-benar dapat mencapai kesuksesan secara sendirian. Keamanan dan kemakmuran kita saling terjalin. Ini berarti kita semua akan lemah ketika tidak adanya demokrasi dan supremasi hukum. Menlu Marty Natalegawa mengatakan, hal ini sebenarnya dapat memberikan lahan subur bagi terjadinya konflik, ketidakamanan dan terorisme yang mempengaruhi kita semua. Oleh karena itu kita melihat ini dalam semua kepentingan nasional kita untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi internasional. Inggris mengakui bahwa demokrasi berkembang dengan kecepatan dan cara yang berbeda-beda. Tapi kita




semua dapat mendukung pertumbuhan nilai-nilai demokrasi dengan cara yang tidak terlalu jauh dari perhatian untuk meningkatkan secara konstruktif kekhawatiran tentang hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta aturan hukum dan bila diperlukan kita bisa belajar satu sama lain. Dan kita juga harus selalu ingat untuk melakukan review secara terus menerus dan secara terbuka melaporkan perilaku kita sendiri. Dengan pemikiran tersebut, saya menyambut baik kesempatan yang diberikan bagi kita di sini hari ini untuk membicarakan isu-isu penting dan memberikan applaus kepada lembaga-lembaga regional, dan untuk diskusi-diskusi seperti ASEAN, BDF, dan Open Government Partnership (OGP), yang mendukung transparansi dan perbaikan struktur pemerintahan internasional dan regional. ASEAN Charter menetapkan aspirasi mengagumkan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ini menunjukkan kesempatan bagi organisasi-organisasi regional untuk bertindak sebagai lembaga advokasi tentang nilai-nilai demokrasi di mana negara-negara bertetangga bisa saling belajar dari pengalaman negara-negara yang lain. OGP didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan akuntabilitas dan transparansi publik, fitur penting dari demokrasi yang stabil bekerja untuk rakyat, menyediakan platform internasional yang memungkinkan pemerintah untuk lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap warga negara mereka. Sejak 2011, OGP telah berkembang dari 8 menjadi 65 negara peserta. Kami sangat senang telah bekerja sama dengan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri OGP, dan sangat bangga dimana baru-baru ini bekerja sebagai co-chairs dari institusi penting ini untuk membantu meningkatkan pengaruh dan akuntabilitas kita sendiri. Itu dilaksanakan di Bali pada bulan Mei tahun ini, dimana Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Regional OGP

Dok. infomed

FOKUS 15 “Kita harus menerima bahwa satu ukuran tidak akan pernah cocok untuk semua. Negara yang berbeda menghadapi situasi yang berbeda dan tantangan yang berbeda. Tapi prinsip dasar masih tetap. Pemerintahan terbuka yang mendukung perekonomian terbuka membuat negara-negara menjadi sukses “. David Cameron Perdana Menteri Inggris

Asia Pasifik yang pertama di Asia Pasifik sejak awal di dirikan. Perdana Menteri Inggris, David Cameron, dalam pertemuan puncak OGP tahun lalu mengatakan, “Kita harus menerima bahwa satu ukuran tidak akan pernah cocok untuk semua. Negara yang berbeda menghadapi situasi yang berbeda dan tantangan yang berbeda. Tapi prinsip dasar masih tetap. Pemerintahan terbuka yang mendukung perekonomian terbuka membuat negara-negara menjadi sukses “. Memang, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua model demokrasi. Tapi apa pun ukuran atau tahap perkembangannya, demokrasi hanya akan berkembang dalam lingkungan yang mempromosikan transparansi dan kebebasan berekspresi, di mana ada penghargaan terhadap hak-hak rakyat dan supremasi hukum.[]

16

SOROT

No. 81 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


PERAN Demokrasi DALAM MENINGKATKAN PERDAMAIAN REGIONAL DAN GLOBAL

K

ami menyambut tema BDF tahun ini: “Evolving Regional Democratic Architecture: dynamics of political development, socio-economic progress and public participation in the democratic process”. Demokrasi bukan negara yang, sekali dicapai, tetap permanen. Hal ini membutuhkan pemikiran konstan, penyesuaian dan perlindungan untuk memastikan bahwa proses demokrasi mencerminkan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Ini berarti suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan bagi semua - para pemilih, para politisi dan media. Kami menyambut dan mendorong upaya yang dilakukan di seluruh kawasan untuk memastikan dan melindungi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kegiatan seperti BDF dan inovasi tahun ini dimana kegiatan organisasi masyarakat sipil diselenggarakan terlebih dahulu, memberikan kesempatan untuk belajar, mengidentifikasi dan mendukung kemungkinan perbaikan untuk masa depan. Proses demokrasi di Selandia Baru ini telah mengalami perubahan yang mantap dan hati-hati selama beberapa dekade untuk memastikan bahwa demokrasi terus memiliki relevansi maksimal untuk warga Selandia Baru. Sangat penting, bahwa perubahan sistem ini telah ditentukan oleh warga Selandia Baru sendiri. Sebagai salah satu contoh, pada awal 1990-an warga Selandia Baru melakukan referendum untuk mengubah sistem pemilu kami, dari sistem post ke sistem anggota campuran. Dalam konteks Selandia Baru, pergeseran ini telah

Dok. hs_medium

david taylor duta besar new zealand untuk indonesia

menampung keragaman yang lebih besar di parlemen dan lebih akurat dalam merepresentasikan masyarakat Selandia baru yang multi-budaya. Sistem pemilihan ini mengakui pentingnya inklusivitas dan pluralisme. Selandia Baru memilih sistem ini sebagai sebagai sistem yang “paling cocok” untuk keadaan sosial dan politik kami dalam referendum dan menegaskan pilihan itu dalam referendum lebih lanjut pada tahun 2011. Pemerintah Selandia Baru terus mencari cara untuk memastikan bahwa proses demokrasi kami sudah inklusif dan mempromosikan partisipasi penuh. Bila memungkinkan, pemerintah terus mencari langkah-langkah inovatif untuk memastikan bahwa rasa hormat yang kami pegang terhadap prinsip-prinsip demokrasi sepenuhnya tercermin dalam proses ini. Komisi Pemilu Selandia Baru telah bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk memastikan bahwa mereka mampu memahami proses pemilu dan mendukung mereka untuk memastikan bahwa suara mereka diperhitungkan. Dalam prioritas pemilu baru-baru ini, kami memberikan peningkatan komunikasi untuk para migran baru, terutama kepada mereka yang menyandang disabilitas, dan program informasi yang ditargetkan kepada para pemilih pemula. Aturan khusus mengenai pemilih pemula atau bagi mereka yang tidak bisa memberikan suara pada hari pemilihan, juga telah dilakukan untuk mempromosikan partisipasi yang lebih besar dan memenuhi kebutuhan masyarakat Selandia Baru. Contoh lainnya: tahun lalu, Menteri Pemerintahan




Daerah meminta pembentukan kelompok kerja untuk mengkaji opsi pengembangan sistem voting online, khusus untuk lembaga pemilu lokal. Internet telah semakin memainkan bagian yang integral dalam kehidupan warga Selandia Baru. Adalah wajar jika kami mulai melihat bagaimana internet dapat digunakan untuk meningkatkan inklusivitas proses demokrasi. Jumlah pemilih dalam lembaga pemilu lokal Selandia Baru, secara tradisional sangat rendah (sekitar 40-50%). Tapi perwakilan di tingkat lokal, di Kota dan di Dewan Daerah kami, memiliki relevansi yang kuat dan berdampak pada kehidupan sehari-hari warga Selandia Baru. Sebuah uji coba untuk voting online kini dijadwalkan akan dimulai pada 2016. Sebuah pendekatan inovatif yang memungkinkan partisipasi yang lebih besar dalam pemilihan kami merupakan bagian penting dalam menjaga realitas zaman di mana kita hidup. Selandia Baru berkomitmen untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi bukan hanya di negara kami, tetapi juga di kawasan. Kami telah menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk mempromosikan prinsip-prinsip ini sejak dulu. Tahun lalu, Chester Borrows berbicara tentang dukungan kami untuk Timor Leste dan Myanmar. Saya ingin menyatakan secara singkat pemilu yang sukses baru-baru ini di Fiji; yang pertama sejak tahun 2006. Kami mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri, partai dan rakyat Fiji atas kesuksesan mereka kembali ke pemerintahan yang demokratis. Pe-

Dok. infomed

SOROT 17 milu sangat penting, tidak hanya untuk Fiji, tetapi untuk kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan. Selandia Baru sangat senang bisa berperan dalam upaya yang lebih luas dengan memberikan dukungan teknis pemilu kepada pemerintah Fiji, dan memberikan kontribusi bagi kelompok pengamat multinasional. Kami akan terus mendukung Fiji untuk kembali menuju demokrasi, termasuk melalui Proyek Penguatan Parlemen UNDP (United Nations Development Programme’s). Selandia Baru dan Fiji memiliki hubungan yang mendalam dan mapan, dan sekarang kami berharap untuk memperkuat hubungan kami lebih jauh. Kami mengucapkan selamat kepada Indonesia atas pelaksanaan pemilu nasional baru-baru ini. Kami mengakui kepemimpinan Presiden Yudhoyono baik di dalam maupun di luar negeri, dan dukungannya terhadap transisi aman dan damai. Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah baru Indonesia di bawah presiden Joko Widodo. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara di acara penting ini. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua melalui BDF seperti penelitian mengenai peran penting yang dimainkan demokrasi dalam meningkatkan perdamaian regional dan global, stabilitas, dan dalam bertindak sebagai kekuatan pemersatu.[]

18

SOROT

No. 81 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


atiqullah atifmal wakil menteri luar negeri afghanistan

Demokrasi Di Indonesia Dok. google

D

emokrasi di Indonesia menjadi inspirasi bagi Afghanistan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Afghanistan Urusan Administrasi, Atiqullah Atifmal pada resepsi diplomatik dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-69. Dalam acara yang digelar di Hotel Intercontinental Kabul itu, disampaikan bahwa Afghanistan terus mengikuti perjalanan demokrasi RI hingga Pemilu yang baru saja digelar. “Kami terdorong dan terinspirasi oleh proses demokrasi di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan kami berharap untuk bekerja sama dengan pemerintah yang baru terpilih untuk memperluas hubungan bilateral dan meletakkan dasar yang kuat dalam hubungan politik, sosial, budaya dan ekonomi yang mendalam antara kedua negara”, ujar Wamenlu Atifmal. Selain itu, Afghanistan juga mengajak Indonesia untuk senantiasa meningkatkan angka perdagangan antara kedua negara, serta mengundang Indonesia untuk menjadi salah satu negara pioneer yang melakukan investasi di Afghanistan. Dalam sambutannya, Duta Besar RI untuk Afghanis-

Menjadi Inspirasi Bagi Afghanistan

“Kami terdorong dan terinspirasi oleh proses demokrasi di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan kami berharap untuk bekerja sama dengan pemerintah yang baru terpilih untuk memperluas hubungan bilateral dan meletakkan dasar yang kuat dalam hubungan politik, sosial, budaya dan ekonomi yang mendalam antara kedua negara”, Wamenlu Atifmal.

tan, Mayjen TNI (Purn.) Anshory Tadjudin, menyampaikan bahwa Indonesia telah melalui jalan yang panjang untuk mencapai tingkatan demokrasi dan berbagai capaian yang dinikmati dewasa ini. Perjalanan panjang itupun didukung oleh kerja keras dan kebulatan tekad seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan negara yang maju. Disampaikan juga bahwa pada ulang tahunnya yang ke-69, Indonesia diharapkan semakin dewasa, matang, dan senantiasa berkomitmen untuk mendukung proses rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan melalui berbagai program pembangunan kapasitas. Sejumlah menteri yang hadir pada resepsi tersebut antara lain yaitu Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan, Obaidullah Obaid, Menteri Urusan Wanita Afghanistan, Hussn Banu Ghazanfar, Menteri Rehabilitasi dan Pengembangan Daerah, Wais Ahmad Barmak, dan Menteri Kontra Narkotika, Mobarez Rashidi. Resepsi juga dihadiri oleh para pejabat pemerintahan Afghanistan, Duta Besar negara sahabat, perwakilan dari berbagai organisasi lokal dan internasional di Kabul, para pengusaha, serta WNI. (Sumber: KBRI Kabul)



BDF


SOROT 19

telah berkembang menjadi simbol demokrasi di Indonesia dan Asia

Dok. google

K

ita semua menyaksikan pemilu yang sangat jujur dan transparan yang telah dilakukan di Indonesia sepanjang tahun 2014, baik pada tingkat presiden dan parlemen serta tingkat daerah. Model pemilihan yang telah dilakukan adalah bukti yang baik bahwa Indonesia tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak dan berada di depan meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Indonesia tetap konsisten dengan reformasinya, karena jika tidak bersandar pada hal ini tentunya akan mencerminkan hal yang negatif pada pengembangan internal di Indonesia maupun di seluruh kawasan. Di Sudan, sejak peresmian kedua Republik Sudan pada 2011, Sudan telah terlibat dalam transformasi demokratis seluruh sistem politik di negara ini. Konstitusi baru yang mengabadikan hak-hak sipil dasar termasuk hak-hak berkumpul, kebebasan ekspresi, dan kebebasan berserikat. Juga sistem multi-partai untuk memastikan partisipasi massa. Tahun depan, pemilihan multi-partai kelima sejak kemerdekaan Sudan akan diselenggarakan pada bulan April 2015, dan Presiden terpilih akan dilantik pada bulan Mei 2015. Untuk membuat lingkungan yang mendukung, presiden telah dipilih pada pemilihan umum yang bebas yang diselenggarakan pada 2010 dan telah disaksikan oleh lebih dari 2.000 pemantau. Semua sepakat bahwa

Abdurrahim El Siddig menlu sudan

pemilu ini telah dilakukan dengan sangat transparan. Presiden telah memulai konferensi dialog nasional untuk mengatasi semua isu yang terkait dengan reformasi di negeri ini. Isu-isu tersebut meliputi konstitusi, sistem pemilu, pembagian kekuasaan, penyelesaian damai berbagai konflik di negara ini, dan pembangunan ekonomi. Semua pihak dalam arena politik Sudan terlibat dalam dialog ini bahkan juga mereka yang membawa senjata. Untuk mempertahankan demokrasi, Anda harus memiliki tatanan kerja sama internasional yang menyediakan suasana kondusif untuk transformasi demokratis. Sanksi sepihak seperti yang dikenakan pada negara saya oleh beberapa negara akan mengancam dan menghambat semua upaya untuk mencapai kemakmuran dan transformasi demokratis. Beban utang harus dikurangi agar memungkinkan bagi negara kami untuk maju bersama dengan reformasi. Situasi di Timur Tengah sangat memprihatinkan. Aliansi baru melawan terorisme yang disebut ISIS, sekarang ini sangat mencolok, kita melihat bahwa penggunaan kekuatan saja tidak dapat memerangi terorisme. Jika mereka ingin menyerang, mereka dapat menyerang dengan yakin, sebagaimana yang kita lihat dimana kausalitas masyarakat sipil terus meningkat dari hari ke hari. Masyarakat Internasional harus melibatkan kekuatan masyarakat sipil dan mengatasi akar penyebab fanatisme di daerah.[]

20

lensa

No. 81 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


Indonesia Membuka Gerbang Investasi melalui “US-Indonesia Investment Summit”

Dok. google

S

ebagai bagian dari upaya meningkatkan arus investasi ke Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama dengan KBRI Washington DC dan Kementerian Koordinator Perekonomian mendukung pelaksanaan U.S. – Indonesia Investment Summit (UIIS), pada tanggal 12 November 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), AmCham Indonesia, KADIN Indonesia dan APINDO di Jakarta. Kegiatan ini berisi mengenai pemaparan potensi investasi Indonesia serta peluang peluang peningkatan kerjasama konkrit di bidang ekonomi antara kedua negara. Summit ini bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan kalangan pebisnis Indonesia dan AS. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim, Dr. Indroyono Soesilo, Menteri Transportasi Ignasius Jonan, Menteri Pendidikan Anies Baswedan, Duta Besar AS di Jakarta Robert Blake, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua APINDO Sofjan Wanandi dan pendiri Saratoga Capital, Sandiaga Uno. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Luar Negeri Dubes A.M. Fachir menyampaikan bahwa kedua pemerintah sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bawah Kemitraan Komprehensif dan mendorong investasi di bidang infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan, rel kereta api dan jalan tol. Wamenlu juga menegaskan komitmen pemerintah RI untuk mempermudah perizinan usaha dan bekerja keras dalam memberantas kemiskinan serta meningkatkan standar pendidikan dan

“Jika Puas, Kabarkan ke Orang Lain. Jika Tidak Puas, Kabarkan kepada Kami”. Prinsip ini merupakan promosi tulus dari mulut ke mulut dan sebagai masukan untuk perbaikan kualitas dalam kinerja pemerintahan.

kesehatan bagi rakyat Indonesia. Dalam berinvestasi di Indonesia, Wamenlu RI memberikan analogi layaknya Rumah Makan Padang: “Jika Puas, Kabarkan ke Orang Lain. Jika Tidak Puas, Kabarkan kepada Kami”. Prinsip ini merupakan promosi tulus dari mulut ke mulut dan sebagai masukan untuk perbaikan kualitas dalam kinerja pemerintahan. AS merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia setelah Tiongkok dan Jepang. AS juga merupakan investor ke-empat terbesar di Indonesia dengan jumlah FDI AS sebesar US$ 7 milyar (2004-2012). Neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat menunjukkan nilai yang positif dengan sedikit penurunan di tahun 2013. Merujuk data dari Kementerian Perdagangan, total nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, pada periode Januari-Juli 2014 sebesar USD 14,4 milyar. Sebagai mitra dagang yang penting, hingga saat ini hubungan bisnis kedua negara dianggap masih belum mencapai potensinya. Selain melalui forum dibawah mekanisme Kemitraan Komprehensif, seperti Commercial Dialogue, Indonesia dan AS juga telah menyelenggarakan US-Indonesia Investment Initiative pada tanggal 1 Mei 2014 di Washington DC yang ikut digagas oleh KBRI Washington DC. Penyelenggaraan Investment Summit kali ini diharapkan dapat menjadi penerus dan pendukung untuk mencapai potensi perdagangan dan investasi tersebut. Direncanakan nilai Foreign Direct Investment (FDI) AS di Indonesia akan meningkat menjadi sebesar US$ 61 billion atau sekitar Rp. 730 trilyun untuk lima tahun ke depan. (Sumber:Setwamen)



LENSA 21


Lolos Tes Kompetensi Dasar, 1053 CPNS Ikuti Tes Ujian Substansi Kemlu

H

ari Kamis (23/10), adalah hari yang menentukan bagi 1053 pelamar yang telah dinyatakan lolos untuk mengikuti ujian tulis substansi seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri. Sejak pukul 7 pagi, mereka telah memadati Aula B, Jakarta International Expo untuk melakukan registrasi dan mengikuti ujian yang dimulai dari pukul 9 pagi. Ujian tulis substansi kali ini diikuti oleh 996 pelamar formasi Diplomat dan 57 pelamar formasi Pengadministrasi Keuangan, Pengadministrasi Anggaran, Bendahara, dan Verifikator Keuangan. Pelamar tersebut telah lulus seleksi administrasi dan tes kompetensi dasar yang telah dilaksanakan tanggal 1-3 Oktober 2014. Sekretaris Jenderal Kemlu, Y. Kristiarto Legowo, bersama Inspektur Jenderal Kemlu dan jajaran Eselon II lainnya hadir untuk membuka secara resmi ujian tulis substansi. Sekjen Kemlu secara simbolis membuka amplop soal yang masih tersegel di hadapan seluruh peserta. Dalam sambutannya, Sekjen memberi selamat atas nama pimpinan Kemlu kepada para peserta atas keberhasilan mereka lulus Tes Kompetensi Dasar sehingga dapat mengikuti Tes Ujian Substansi. Selain itu, Sekjen menyampaikan bahwa ujian tulis substansi seleksi CPNS Kemlu merupakan ujian yang kompetitif dan berbasis ISO 9001:2008.

Dok. infomed

Dalam pertemuan dengan Sekjen Kemlu, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memuji pelaksanaan seleksi CPNS yang dianggap sebagai salah satu seleksi terbaik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kemlu dianggap telah mampu mempertahankan kualitas seleksi berdasarkan ISO 9001:2008 selama 3 tahun berturutturut.

“Kami menginginkan CPNS yang terbaik, bukan hanya dari segi kompetensi tetapi juga dari segi integritas, watak dan perilaku,” demikian disampaikan Sekjen. “Integritas adalah sesuatu yang sangat penting. Tanpanya, kompetensi tak ada artinya,” tambah Sekjen. Di tengah-tengah berlangsungnya ujian, tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi datang untuk meninjau jalannya ujian. Dalam pertemuan dengan Sekjen Kemlu, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memuji pelaksanaan seleksi CPNS yang dianggap sebagai salah satu seleksi terbaik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kemlu dianggap telah mampu mempertahankan kualitas seleksi berdasarkan ISO 9001:2008 selama 3 tahun berturut-turut. Untuk dinyatakan lulus sebagai CPNS Kemlu, para pelamar tidak hanya harus berhasil dalam ujian tulis substansi, tetapi juga menunjukkan keahliannya pada ujian bahasa asing dan wawancara substansi. Selain itu, para pelamar juga harus lulus pada tes kesehatan dan wawancara psikologi. Seluruh rangkaian tes tersebut akan dilaksanakan pada bulan November 2014, sementara hasil akhir seleksi CPNS akan diumumkan pada pertengahan Desember 2014. (sumber: Biro Kepegawaian/Dit. Infomed/TMY).

22

lensa

No. 81 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


Meningkatkan Modal Politik Indonesia

Dalam Percaturan Internasional

P

ertemuan World Economic Forum 2014 di Filipina menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami “golden decade” selama 10 tahun terakhir ini. Dalam dunia serba labil yang penuh dengan gejolak, Indonesia dapat menikmati stabilitas politik, perdamaian, pertumbuhan ekonomi dan kerukunan sosial. Hal ini telah dicatat dan diapresiasi oleh masyarakat dunia, sehingga meningkatkan modal politik Indonesia dalam percaturan internasional. Segala upaya Indonesia untuk menjaga persatuan dan kemakmuran Indonesia akan sangat terbantu apabila situasi internasional juga kondusif terhadap kepentingan nasional. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia telah dan akan terus berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, seraya terus memperjuangkan terwujudnya keadilan dan perdamaian dunia. Sejak era reformasi, reposisi Indonesia di dunia internasional terus berlangsung. Indonesia telah menjadi kekuatan regional dan sekaligus pemain global yang disegani. Di abad ke-21, Indonesia terus membuka dan memperluas ruang gerak diplomasi dengan Negara manapun sepanjang mendukung kepentingan nasional – apa yang dinamakan politik luar negeri ke segala arah (all directions foreign policy) dan sejuta kawan, tanpa satupun lawan (a million friends and zero enemy). Dalam kaitan ini, Indonesia telah membangun kemitraan strategis dengan seluruh negara-negara besar dan sebagian besar emerging powers dunia. Indonesia juga terus mengupayakan keseimbangan yang dinamis – dynamic equilibrium -- di kawasan, sehingga pergeseran geopolitik yang kini sedang terjadi tidak mengakibatkan ketegangan atau konflik baru. Yang jelas, situasi internasional yang dihadapi Indonesia semakin sarat dengan tantangan. Indonesia prihatin bahwa hubungan antar negara-negara besar yang beberapa tahun belakangan ini berada dalam kondisi stabil dan kooperatif, kini mulai mengarah pada ketegangan baru. Konflik Ukraina berpotensi mengakibat-

Dok. antara

kan ketegangan strategis yang berkelanjutan di Eropa, dan bahkan telah ikut merenggut ratusan korban tidak berdosa, termasuk 14 korban warga negara Indonesia dalam insiden jatuhnya pesawat MH-17. Situasi keamanan dan politik di Timur Tengah semakin tidak menentu arahnya. Tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina masih berlangsung. Dan virus Ebola, kini menjadi ancaman bagi negara manapun mengingat jenisnya yang mematikan. Bangsa Indonesia harus cerdas mengantisipasi dan menyikapi berbagai perkembangan internasional dewasa ini dengan tetap berpegang teguh pada kepentingan nasional. Di lingkungan terdekat di Asia Tenggara, Indonesia senantiasa berkontribusi pada penguatan ASEAN bagi terciptanya suatu kawasan yang damai dan sejahtera. Selama lima tahun terakhir ini, termasuk saat menjadi Ketua ASEAN sepanjang tahun 2011, Indonesia terus mendorong sentralitas ASEAN dalam percaturan kawasan dan peningkatan peran ASEAN dalam menghadapi permasalahan global. Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan kesiapan diri sendiri menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 di ketiga pilar—baik dalam pilar politik dan keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya. Mengingat semakin dekatnya pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yakni 31 Desember 2015, Indonesia harus semakin giat menyosialisasikannya kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah itu pengusaha, buruh, pemerintah daerah, mahasiswa, masyarakat madani, ataupun seniman, agar mereka dapat memahami segala peluang dan tantangan yang ada, dan dapat meraih sebanyak mungkin manfaat dari komunitas bersama 600 juta jiwa ini. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia terus melaksanakan diplomasi bebas aktif agar selalu berorientasi pada peluang, selalu memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional, dan selalu berikhtiar untuk selalu menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia. Dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia melalui forum ASEAN dan melalui kon-

sultasi langsung dengan negara terkait, terus mendorong penyelesaian secara damai melalui implementasi Declaration on the Conduct serta penyelesaian Code of Conduct di Laut Tiongkok Selatan. Artinya, Indonesia ikut mendorong penyelesaian persengketaan di wilayah itu secara damai. Di Pasifik Barat Daya, Indonesia telah meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara-negara pulau di Pasifik, dengan kerangka kebijakan “look east diplomacy”. Hubungan Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum, serta Pacific Island Development Forum mengalami peningkatan yang signifikan. Di kawasan Asia, Indonesia terus mendorong Indo-Pacific Treaty for Friendship and Cooperation. Gagasan ini dimaksudkan untuk menjamin hubungan perdamaian yang lebih stabil dan damai di kawasan, berdasarkan norma-norma bersama -- sebagaimana telah diberlakukan selama ini di kawasan Asia Tenggara melalui Treaty of Amity and Cooperation. Di Timur tengah, dalam kasus konflik Suriah, Indonesia mendorong negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif dalam rangka penyelesaian krisis. Presiden SBY juga telah berbicara dengan banyak tokoh dunia yang memiliki pengaruh besar bagi penyelesaian konflik Suriah. Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, Indonesia aktif memperjuangkan hak-hak sah bangsa Palestina untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia juga berada di barisan depan dalam memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh PBB dan aktif membantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Beberapa waktu lalu, Presiden RI telah mengirimkan surat terbuka kepada para pemimpin dunia agar memiliki sikap dan kesadaran bersama untuk menghentikan aksi kekerasan yang sungguh tidak proporsional dan tidak berperikemanusiaan oleh Israel atas penduduk Gaza dewasa ini. Indonesia akan terus berjuang bagi kemerdekaan Pa-



LENSA 23


lestina, berdasarkan konsep dan solusi Two State Solutions. Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama dalam misi-misi perdamaian PBB. Peran Indonesia dalam perspektif ini semakin menguat dan terlihat tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari segi kualitas personel. Visi Indonesia dalam hal ini adalah menjadikan Indonesia sebagai 10 besar negara penyumbang pasukan misi-misi perdamaian PBB. Indonesia juga telah memberikan kontribusi

nyata terhadap agenda pembangunan millennium pasca 2015, melalui peran Indonesia sebagai salah satu Ketua Bersama dari Panel Tingkat Tinggi PBB untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015. Di samping itu, Indonesia juga aktif di berbagai forum multilateral yang berdampak pada kebijakan strategis nasional, seperti forum APEC, WTO, G-20 dan lainnya. Pemerintah RI juga telah menyambut baik proses Kongres Diaspora Indonesia di Jakarta tahun lalu, yang menjadi ajang bagi komunitas

besar diaspora yang berdarah dan berbudaya Indonesia untuk berkarya dan bersinergi dengan tanah air. Pendek kata, diplomasi bebas aktif akan selalu mengabdi pada kepentingan nasional, akan selalu berupaya memajukan perdamaian dan kerja sama internasional, dan akan selalu berjuang melindungi warga Negara Indonesia di luar negeri.[]

Menlu Paparkan Rencana Politik Luar Negeri Indonesia Lima tahun Ke Depan Secara mendetail, Menlu memaparkan rencana Politik Luar Negeri yang akan dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo, khususnya tiga pilar Trisakti yaitu Politik yang berdaulat, Ekonomi yang berdikari dan Budaya yang berkepribadian.

M Dok. infomed

enteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi telah menyelenggarakan konferensi pers pertamanya di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri hari Rabu siang (29/10). Dengan didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir dan para pejabat Eselon I Kemlu, Menlu memaparkan rencana Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan Politik Luar Negeri Indonesia di lima tahun ke depan di hadapan para pejabat Kemlu dan anggota media massa. Secara khusus, Menlu menyampaikan bahwa Politik Luar negeri harus membumi dan dekat dengan rakyat. “Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia harus membumi. Tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, di-plomasi yang akan dilakukan oleh Kemlu adalah diplomasi pro rakyat, diplomacy for the people,” ujar Menlu sambil menambahkan, “Diplomasi harus dapat memberikan solusi, menjembatani perbedaan dan juga membuka peluang untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia.”

Di bidang politik, fokus utama dalam negeri adalah menjaga kedaulatan RI. Sedangkan untuk luar negeri, Menlu menekankan pentingnya kerja sama maritim. “Kita ingin mendorong terwujudnya poros maritim Nusantara melalui pendekatan kedaulatan, keamanan dan kemakmuran,” demikian dinyatakan Menlu. “Selain itu, kita juga ingin mengedepankan doktrin poros maritim dalam pertemuan ASEAN melalui ASEAN Maritime Forum dan mendorong terwujudnya konektivitas maritim dan memfasilitasi pembangunan jalur laut serta kerja sama dengan negara-negara kepulauan,” tambah Menlu. Menlu menyampaikan bahwa tiga konferensi internasional yang akan diselenggarakan di bulan November yaitu Konferensi APEC di Tiongkok (10-16 November), KTT ASEAN di Myanmar (12-13 November), dan KTT G-20 di Australia (15-16 November) merupakan kesempatan yang baik untuk menjelaskan gagasan Indonesia mengenai poros maritim kepada dunia. Itu salah satu kesempatan Indonesia untuk menjelaskan rencana pembangunan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim,” ujar

Menlu. Di bidang ekonomi, Menlu menekankan pentingnya membuka akses pasar untuk produkproduk Indonesia, membuka pasar-pasar baru yang belum tergarap secara optimal, menarik investasi asing di sektor-sektor prioritas sambil melindungi investasi Indonesia, mendorong kerja sama strategis dan komprehensif bilateral, memanfaatkan ASEAN Economic Community dan melakukan kerja sama peningkatan kapasitas dan triangular. Selain itu, Menlu meminta kepada para diplomat untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. “Kemlu akan menyiapkan guidelines kepada semua Kepala Perwakilan Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. Perlu suatu perubahan mindset bagi para diplomat Indonesia bahwa kita harus lebih aktif dalam diplomasi ekonomi. Diplomat indonesia, bahkan Dubesnya harus juga blusukan,” tambah Menlu. Terkait pilar budaya, Menlu menyatakan akan menguatkan soft power Indonesia melalui kerja sama budaya, moderasi, demokrasi, pendidikan serta riset dan teknologi. Menlu menyampaikan pentingnya menghilangkan ego sektoral agar sinergi dan kerja sama dapat ditingkatkan, sesuatu yang telah ditekankan Presiden RI. Menlu juga menekankan pentingnya masukan dan kritikan dari para stakeholders terkait Politik Luar Negeri. Terkait hal tersebut, Menlu menyatakan akan mengadakan press briefing sekali seminggu dimana Jubir akan didampingi Dirjen atau Direktur yang isunya menjadi pembahasan pada waktu itu agar media bisa mendapatkan informasi mendetail. Terkait para stakeholders, Menlu juga menyatakan akan mengadakan berbagai pertemuan dengan berbagai pihak termasuk media massa, LSM dan lain-lain di waktu dekat. (sumber: Dit. Infomed/TMY).

No. 81 TAHUN VII

http://www.tabloiddiplomasi.org 15 oktober - 14 November 2014

TABLOID

Direktorat Diplomasi Publik

No. 81 Tahun ViI, Tgl. 15 oktober - 14 november 2014

Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 www.tabloiddiplomasi.org

Dok. ytimg.com

ASEAN MENDORONG PROSES DEMOKRASI NEGARA ANGGOTA

B

erkaitan dengan perkembangan di negara-negara ASEAN, forum BDF VII mencatat bahwa negara-negara ASEAN memiliki keyakinan bersama bahwa stabilitas dan kerjasama diperlukan untuk memaksimalkan dampak partisipasi demokratis. Model keterlibatan persaudaraan ASEAN mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk merangkul cara hidup demokratis. Proses ini memerlukan begitu banyak waktu namun menjanjikan prospek yang cerah dan dalam hal ini sudah membuahkan hasil. Sejumlah peserta berpandangan bahwa ASEAN sebagai sebuah organisasi terus meningkatkan tata kelola untuk meningkatkan profil dan kontribusi secara global. ASEAN juga meningkatkan kapasitas untuk menanggapi

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

tumbuhnya harapan penduduk dan untuk berkontribusi memberikan solusi terhadap tantangan global. Dalam menuju pembentukan komunitas ASEAN tahun depan, negara-negara ASEAN harus mengatasi tantangan kemiskinan ekstrim, ketimpangan dan ketidakadilan sosial, yang dapat menyebabkan risiko besar dan ketidakstabilan di kawasan. Hal ini mensyaratkan kebijakan ASEAN yang damai, responsif dan inklusif, berdasarkan rasa saling percaya, dialog dan konsensus. Dinyatakan bahwa upaya ASEAN untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik, dan untuk mengatasi tantangan abad 21, termasuk kesenjangan ekonomi, penyakit pandemik, atau kejahatan transnasional, ASEAN harus fokus pada martabat manusia dan interaksi yang lebih besar antara masyarakat dan pemerintah.

Diplomasi. Menjadi Bagian Penting. No. 81 TAHUN VII. Meningkatkan Modal Politik Indonesia ISSN TABLOID DIPERJUALBELIKAN

Recommend Documents