Diplomasi. No. 78. Menlu RI : Tahun VII TABLOID TIDAK DIPERJUALBELIKAN. Media Komunikasi dan Interaksi

Diplomasi

No. 78

TABLOID

No. 78 TAHUN VII

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Tahun VII

15 juli - 14 agustus 2014

Media Komunikasi dan Interaksi

Tgl. 15 juli - 14 agustus 2014

www.tabloiddiplomasi.org Email: [email protected]

TIDAKtidak DIPERJUALBELIKAN untuk diperjualbelikan

Diplomasi Total Budaya Indonesia

Indonesia Channel

2014

ISSN 1978-9173 www.tabloiddiplomasi.org

9

771978 917386

Menlu RI :

Kebiadaban Israel Ancaman

Bagi Tatanan Hukum Internasional

UNITED NATIONS OF ALLIANCE CIVILIZATIONS UNITY IN DIVERSITY BALI, 29-30 AGUSTUS 2014

Daftar Isi

No. 78 TAHUN VII

Diplomasi


TABLOID


4 Fokus Utama

13 Fokus Ekonomi Kreatif Sektor Strategis Dalam Pembangunan Nasional Ke Depan

Kebiadaban Israel Ancaman Bagi Tatanan Hukum Internasional

5 Fokus Utama

16 Sorot

Indonesia Channel 2014

Pertumbuhan Wisman Tahun Ini Bisa Mencapai Double Digit

8 Fokus Utama

17 Sorot

International Monitoring Team di Philipina Selatan

Roundtable Meeting Tentang Islam Dan Demokrasi Di Gedung Senat Pemerintah Belanda

9 Fokus

18 Sorot

ASEAN Memiliki Pertumbuhan Ekonomi Sangat Cepat Dengan Rekam Jejak Yang Baik

Kemlu RI Selenggarakan Seminar Asia Leadership Trek III Dengan Tema “New Perspective on Effective Leadership, Strategy and Persuasion”

10 Fokus

Kemana Arah Kebijakan Luar Negeri Presiden Mendatang ?

21 Lensa

11 Fokus

Menristek RI Ajak Iran Untuk Perluas Kerjasama Di Bidang Teknologi Bio, Nano, Medis Dan, Ruang Angkasa

Kebijakan Luar Negeri Presiden Mendatang Tujuan Politik Hanya Bisa Dicapai Melalui Kebijakan Ekonomi

22 Lensa

12 Fokus

Prof Dr B.J. Habibie Jadi Pembicara Kunci Dalam Forum IDB Group Annual Meeting

Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Presiden Mendatang Power Dan Diplomasi Harus BerjalanSeiring

20

lensa

RI-Turki Tingkatkan Kerja Sama Di Bidang Industri Pertahanan

No. 78 TAHUN VII


Catatan Redaksi S

idang pembaca Tabloid Diplomasi yang terhormat, berkaitan dengan agresi militer yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, pada edisi Juli ini kami mengangkat sikap tegas Pemerintah Indonesia sebagai fokus utama. Indonesia menegaskan bahwa sudah tiba waktunya agar Israel betul-betul ditekan untuk menghentikan tindakan mereka yang biadab, karena dalam hal ini yang dipertaruhkan bukan hanya nasib warga Palestina saja namun tatanan hukum kemanusiaan internasional. Indonesia mengutuk tindakan militer Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza dan mendorong PBB untuk menyerukan penghentian aksi militer Israel di Gaza. Indonesia juga mengingatkan bahwasanya siklus tindakan kekerasan yang terjadi di kawasan jangan sampai mengaburkan akar permasalahan yang sebenarnya terjadi, yaitu pendudukan Palestina oleh Israel. Terkait hal ini diplomasi RI untuk membantu Palestina terus bergerak secara nyata. Fokus utama berikutnya yang kami sajikan adalah mengenai penyelenggaraan pagelaran Indonesia Channel 2014 di Yogyakarta dengan tema “Unity in Diversity, One Love for the World”. Pagelaran ini merupakan puncak penutupan program Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) 2014, yang diikuti oleh 70 pemuda luar negeri dari 46 negara. BSBI merupakan program beasiswa yang memberikan kesempatan kepada para pemuda luar negeri untuk mempelajari seni dan budaya Indonesia dan bertujuan agar para penerima besiswa tersebut dapat menyebarkan pengetahuan mereka tentang seni dan budaya Indonesia ke negaranya

masing-masing. Program BSBI yang digagas oleh Kemlu sudah berlangsung sejak 2003, dan hingga saat ini sudah menghasilkan 518 lulusan dari 55 negara di dunia. Hal ini dalam rangka mengisi dan memperkuat peranan Indonesia di dunia internasional yang semakin luas dan penting. Kemajuan Indonesia di bidang sosial budaya, ekonomi, dan SDM, membuat Indonesia mulai berkiprah di dunia internasional. Indonesia Channel merupakan soft power diplomacy yang dikemas secara elegan guna menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu memberikan alternatif bagi pemajuan perdamaian dan peradaban dunia melalui hubungan dan kerjasama budaya. Topik berikutnya adalah tentang komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam International Monitoring Team (IMT) di Filipina Selatan. Keterlibatan Indonesia dalam IMT ini adalah untuk menjaga situasi kondusif bagi pencapaian perdamaian menyeluruh di Filipina Selatan. Indonesia senantiasa berkomitmen penuh dalam pencapaian perdamaian komprehensif di Filipina Selatan. Kunjungan para Menteri Ekonomi ASEAN ke Vancouver dan Toronto, Kanada dalam rangka ASEAN Economic Minister (AEM) Roadshow to Canada juga kami tampilkan dalam edisi kali ini. Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi “Rencana Kerja ASEAN-Kanada 2012-2015” untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi. Ini merupakan upaya strategis ASEAN untuk mempromosikan peluang bisnis di ASEAN kepada mitra potensial di Kanada. Topik menarik lainnya yang kami sajikan adalah seputar visi

PELINDUNG Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

dan misi Capres dan Cawapres 2014 berikut pandangan yang disampaikan oleh para pakar dan akademisi terkait dengan visi dan misi Capres dan Cawapres dalam hal kebijakan luar negeri. Berikutnya juga kami sajikan mengenai ekonomi kreatif yang merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional ke depan, karena ekonomi kreatif berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Ekonomi kreatif dapat menciptakan nilai tambah dengan basis pengetahuan, termasuk warisan budaya, dan tekonologi. Beberapa topik lainnya yang kami sajikan adalah mengenai kiprah perusahaan Indonesia di Vietnam, potensi pariwisata Indonesia yang terus meningkat, dan “Roundtable Meeting” tentang Islam dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Indonesia Nederland Society (INS) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda. Berikutnya adalah penyelenggaraan Seminar Asia Leadership Trek III dengan tema “New Perspective on Effective Leadership, Strategy and Persuasion” yang dilaksanakan oleh Kemlu RI bekerja sama dengan Universitas Harvard dibawah Centre for Asia Leadership Initiatives serta beberapa topik menarik lainnya. Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca dan semoga yang kami sajikan pada edisi kali ini bermanfaat adanya. Tidak lupa pula kami segenap staff dan redaksi Tabloid Diplomasi mengucapkan ”Selamat Idul Fitri. Mohon Maaf Lahir dan Batin” Salam Diplomasi,

PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI Direktur Diplomasi Publik Direktur Informasi dan Media Sekretaris Direktorat Jenderal IDP REDAKTUR PELAKSANA Firdaus DEWAN REDAKSI Siuaji Raja Eni Hartati I Made Subagja S. Ari Wardhana Azis Nurwahyudi Aji Setiawan Triyogo Jatmiko STAF REDAKSI Ainan Nuran Shirley Malinton Evan Pujonggo A.R. Aji Nasution Khariri Cahyono PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Tubagus Riefhan IqbaI Muji Lastari Suradi TATA LETAK DAN ARTISTIK Tsabit Latief Anggita Gumilar PENANGGUNG JAWAB WEBSITE Kistono Wahono Yulianto Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I.

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: [email protected]

FOKUS UTAMA

M

enurut Menlu RI, dengan agresi Israel yang dipertaruhkan bukan hanya nasib warga Palestina saja namun tatanan hukum kemanusiaan internasional. Dalam kesempatan tersebut Menlu RI juga menyampaikan sikap tegas Indonesia yang mengutuk tindakan militer Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. “Kami telah berkomunikasi dengan Perwakilan kita di PBB di New York agar bekerja sama dengan Perwakilan Palestina, bekerja sama dengan Perwakilan negara-negara OKI dan GNB untuk mendorong PBB menyerukan penghentian aksi militer Israel di Gaza”, ujar Menlu RI. Waktunya sudah sangat tepat, lanjut Menlu Marty, untuk masyarakat internasional menyerukan agar tindakan Israel dihentikan. Tidak berhenti sampai di situ, Menlu RI juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menyurati Ketua GNB dan OKI di New York untuk mengadakan pertemuan khusus guna mengidentifikasi langkahlangkah yang dapat dilakukan semua pihak. Menlu RI juga mengingatkan bahwasanya siklus tindakan kekerasan yang terjadi di kawasan jangan sampai mengaburkan akar permasalahan yang sebenarnya terjadi. “Akar permasalahannya adalah pendudukan Palestina oleh Israel, tindakan ini tidak dapat kita terima”. Hal ini hanya menambah penderitaan yang selama ini dirasakan oleh rakyat Palestina yang dikepung di wilayah Gaza. Diplomasi RI Terhadap Palestina Terus Bergerak

Upaya diplomasi RI untuk membantu Palestina nyata dan terus bergerak. Namun, hal ini menurut Menlu RI, bukanlah hal yang mudah dan tanpa tantangan. “Tidak mudah untuk dapat menggerakan Dewan Keamanan PBB, namun diplomasi Indonesia akan bertindak sebaik mungkin”. Ditanya mengenai bantuan Indonesia, Menlu RI menegaskan bahwa bantuan yang diberikan Indonesia tidak sebatas pada bantuan kemanusiaan yang akhirakhir ini diperlihatkan. “Bantuan kita kepada Palestina

No. 78 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


Menlu RI :

Kebiadaban Israel Ancaman Bagi Tatanan Hukum Internasional “Sudah tiba waktu agar Israel betul-betul ditekan untuk menghentikan tindakan mereka yang biadab ini”. Hal ini ditegaskan Menlu RI Marty M. Natalegawa kepada insan media saat melakukan door stop atau wawancara singkat usai Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta (10/07).

www.beetroid.com

4

adalah terus menerus, bukan saja bantuan kemanusiaan, bahkan kita mengadakan Konferensi Internasional di Jakarta untuk menggalang penciptaan kapasitas negara Palestina merdeka”. Pertemuan yang dikenal dengan nama Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ini, bahkan berhasil mengga-

lang berbagai negara di Asia, Pasifik dan Afrika untuk mendukung Palestina. Menlu RI tidak lupa menghimbau seluruh WNI yang kiranya berada di wilayah Gaza untuk segera melapor kepada Perwakilan RI di negara sekitar. Saat ini Perwakilan RI yang menjangkau wilayah Palestina adalah KBRI Amman di Yordania.

Pendudukan Israel di Tepi Barat menjadikan penempatan Perwakilan RI tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun Menlu RI mengatakan bahwa, di masa mendatang, konsul kehormatan Indonesia di Palestina dapat menjadi salah satu opsi pijakan Indonesia di bumi Palestina. (Sumber: Dit. Infomed/PY)

Diplomasi No. 78 TAHUN VII TABLOID


P

emerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kembali menyelenggarakan pagelaran Indonesia Channel pada tanggal 19 Juni 2014 di Auditorium Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Yogyakarta dengan menampilkan 70 pemuda dari berbagai negara di dunia. Pagelaran Indonesia Channel 2014 kali ini mengusung tema “Unity in Diversity”, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Al Busyra Basnur, mengatakan bahwa pagelaran ini merupakan puncak penutupan program Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) 2014, yang diikuti oleh 70 pemuda luar negeri dari 46 negara, diantaranya Afrika Selatan, Austria, Belanda, Republik Ceko, Hungaria, India, Inggris, Italia, Perancis, dan negara-negara lainnya. ‘Dalam Indonesia Channel ini para penerima beasiswa BSBI tersebut menampilkan seni dan budaya, tari, musik, dan berbagai pertunjukan lainnya yang telah mereka pelajari selama tiga bulan

FOKUS UTAMA 5


Indonesia Channel

2014

di Indonesia,’ kata Al Busyra Basnur. ‘Ini akan menjadi ajang yang berbeda, unik, dan menarik, karena dalam ‘Indonesia Channel 2014’ ini atraksi kesenian/budaya di seluruh daerah di Indonesia tidak dibawakan oleh pemuda Indonesia sendiri, melainkan oleh pemudapemudi dari mancanegara,’ tukas Al Busyra Basnur. Sebanyak 60 pemuda penerima BSBI reguler telah belajar seni dan budaya Indonesia di lima daerah, yakni di Bandung, Surakarta, Surabaya, Bali dan Makassar. Sedangkan 10 pemuda lainnya mengikuti BSBI kekhususan dan mereka telah belajar di Jurusan Hubungan Internasional UPN Ve-

teran Yogyakarta. Lebih lanjut Al Busyra Basnur mengatakan, bahwa BSBI merupakan program beasiswa yang memberikan kesempatan kepada para pemuda luar negeri untuk mempelajari seni dan budaya Indonesia. Program ini bertujuan agar para penerima besiswa tersebut dapat menyebarkan pengetahuan mereka tentang seni dan budaya Indonesia ke negaranya masingmasing. Program BSBI yang digagas oleh Kemlu sudah berlangsung sejak 2003, dan hingga saat ini sudah menghasilkan 518 lulusan dari 55 negara di dunia. Program BSBI ini diisi dengan kegiatan pelatihan di lima sanggar Seni Budaya

di Indonesia, yaitu Sanggar Saung Angklung Udjo di Bandung, Sanggar Soeryo Soemirat di Surakarta, Studio Tydif di Surabaya, Sanggar Semarandana di Denpasar, dan Rumah Budaya Rumata di Makassar. “Seperti sama-sama kita ketahui peranan Indonesia di dunia internasional semakin tahun semakin luas dan penting. Kemajuan Indonesia di bidang sosial budaya, ekonomi, dan SDM, membuat Indonesia mulai berkiprah di dunia internasional. Kita juga melihat betapa globalisasi di berbagai belahan dunia tidak dapat dielakkan, karena itu moment ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa,“ jelas Al Busyra Basnur.[]

6

FOKUS UTAMA

No. 78 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


Diplomasi Total Budaya Indonesia dalam Pertunjukan Kolosal

“Indonesia Channel 2014”

P

ertunjukan kolosal seni budaya Indonesia yang dibawakan oleh 70 kaum muda dari 46 negara yang dikemas secara apik dengan tata cahaya dan panggung serta tata suara yang fantastis dengan melibatkan juga puluhan seniman lokal tak ayal membuat tak kurang dari dua ribu pasang mata yang menyaksikan pagelaran Indonesia Channel (Inchan) 2014 di Auditorium UPN Veteran Yogyakarta malam itu (19/6) berdecak kagum. Berbagai tari-tarian Nusantara seperti Tari Porengu dan Minu Padi (Dayak), Wiro Tamtomo dan Tumandang (Solo), Pakarena (Makassar), Girang Mecande dan Paksi Raja (Bali), Jaipong (Sunda), Topeng Gethak, Suramadu, dan Aloko ka Pasar (Jatim) dan lainlainnya yang dibawakan oleh pemuda-pemudi asing dari berbagai penjuru dunia tersebut tampil sangat memikat dan menuai decak kagum dan tepuk tangan yang panjang seusai acara yang dikemas dengan tema “Unity in Diversity; One Love for the World”. Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri

dan Asisten 1 yang mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta Rektor UPN “Veteran”Yogyakarta tampak di tengah undangan lainnya seusai membuka acara. “Lebih dari sekedar sebuah pagelaran seni, Inchan dimaksudkan sebagai upaya mengemas soft power diplomacy secara elegan guna menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu memberikan alternatif bagi pemajuan perdamaian dan peradaban dunia melalui hubungan dan kerjasama budaya”, demikian kata pembuka Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Duta Besar Esti Andayani, mewakili Menteri Luar Negeri RI. Indonesia, tambah Dirjen Esti, dengan kekayaan budaya adi luhungnya sanggup menjadi pemimpin sekaligus pusat kerjasama kebudayaan dunia. Menurut Dirjen Esti, budaya masyarakat Indonesia yang santun, toleran, inklusif, dialog, kekeluargaan, terbuka, kerjasama, kreatif dan demokratis menjadikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bisa diterima di belahan dunia manapun. “Inilah sebabnya Indonesia

memiliki peran yang sulit dilakukan oleh negara lain yaitu sebagai bridge builder, atau penengah, penyeimbang dan penyambung komunikasi”. Keunggulan itu tentunya perlu terus dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia di pentas global. Pergelaran Indonesia Channel yang digagas Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Diplomasi Publik dalam bentuk beasiswa seni budaya ini menjadi pesona tersendiri bagi warga Kota Yogyakarta. Tak kurang dari 2.000 warga Yogya memadati auditorium. Suara gemuruh tepuk tangan meriah selalu terdengar saat para siswa memainkan tidak hanya hanya tarian namun juga seni musik tradisional nusantara seperti Angklung, Gamelan, Ul Daul, maupun Pakarena. Pergelaran berlangsung tanpa putus selama dua jam penuh. Tujuh puluh penari dari 46 negara yang merupakan peserta penerima Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia menampilkan kepiawaian mereka dalam membawakan berbagai tarian Indonesia tersebut. Tampak

antusiasme sekaligus apresiasi yang tinggi diberikan penonton yang berdesakan. Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) diberikan Pemerintah RI kepada pemuda asing sejak tahun 2003. Pada tahun 2014 beasiswa ini diberikan kepada 70 orang peserta dari 46 negara dari benua Asia, Eropa, Amerika serta Australia. Pada tanggal 10 Maret 2014 Beasiswa ini dibuka secara resmi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar negeri. BSBI 2014 dibagi menjadi dua program yaitu Program Reguler yang diikuti oleh 60 peserta, dan selama tiga bulan terakhir telah mengikuti pelatihan di 5 (lima) kota yaitu di Bandung (Sanggar Saung Udjo); Surakarta (Sanggar Soeryo Soemirat); Surabaya (Tydif Studio); Makassar (Rumata Arts Space) dan Bali (Sanggar Semarandana), sejak 16 Maret hingga 15 Juni 2014. Selama tiga bulan 60 penerima BSBI Reguler belajar tari dan musik tradisional, Bahasa Indonesia dan kearifan lokal di lima sanggar seni tersebut. Sedangkan 10 peserta lainnya mempelajari Indonesia secara khusus di Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta untuk lebih mengenal Indonesia baik dari sisi Ekonomi, Politik, Sosial maupun Budayanya melalui diskusi dengan pemuka agama, generasi muda, mahasiswa dan pelajar, LSM serta melakukan kunjungan ke berbagai rumah ibadah dan media. Program ini diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai langkah kecil untuk dapat memberi secercah harapan dan sumbangsih bagi terciptanya dunia yang lebih aman, adil dan damai melalui budaya saling mencintai, menyayangi dan peduli antara satu dan lainnya, dengan memberikan satu cinta dari Indonesia, cinta akan perdamaian dan kasih sayang kepada sesama manusia di seluruh dunia. (Sumber: Dit. Diplik)




FOKUS UTAMA 7

Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI)

Mengenalkan Ragam Identitas Dan Kepribadian Bangsa Indonesia Al Busyra Basnur

Direktur Diplomasi Publik, Kemlu RI

K

emajuan Indonesia dan globalisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dielakkan, oleh karenanya Indonesia harus bisa memanfaatkan kedua kondisi tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemlu RI telah menyelenggarakan program BSBI sejak 12 tahun lalu, dan hingga tahun ini BSBI sudah meluluskan 588 peserta dari 56 negara, dan tahun ini ada sebanyak 70 peserta dari 46 negara. Para alumni BSBI akan menjadi ‘Friends of Indonesia’ yang akan membantu mempromosikan Indonesia di negara masing-masing.

Tujuan pemberian beasiswa ini adalah untuk mengenalkan kepada para generasi muda di negaranegara sahabat mengenai ragam identitas dan kepribadian bangsa Indonesia yang khas, seperti saling menghargai kebhinekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi dan keterbukaan. Pada minggu pertama rangkaian kegiatan BSBI para peserta mengikuti orientasi awal di Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan selama tiga bulan dan diakhiri dengan pentas seni Indonesia Channel yang diselenggarakan di auditorium Universitas UPN Veteran Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2014. Kemlu sengaja memilih Yog-

yakarta sebagai tempat penyelenggaraan Indonesia Channel yang bertemakan Unity in Diversity karena dinilai sebagai daerah yang ramah dengan perbedaan. Yogyakarta merupakan minitaur masyarakat yang multikultural. Kita bisa menemukan orangorang yang berasal dari berbagai daerah dan mereka bisa hidup berdampingan secara harmonis di tempat ini. Para peserta BSBI mempelajari aneka kekhasan Indonesia, khususnya seni dan budaya seperti tarian, lagu daerah, adat istiadat, upacara adat dan keagamaan. Mereka juga belajar Bahasa Indonesia dan bahasa lokal dan menggunakannya dalam percakapan sehari-hari.

Selama mengikuti program, peserta BSBI tinggal di rumah penduduk sehingga dapat berinteraksi secara langsung dan kontinu dengan penduduk. Peserta juga terlibat secara aktif dalam kegiatan budaya penduduk setempat, mereka turut hadir dalam perhelatan pernikahan, sunatan, bersih desa, ruwatan, dan kegiatan semacamnya. Kemlu juga mengalokasikan waktu kepada para peserta untuk mengunjungi Pusat-Pusat Budaya yang ada di masing-masing daerah untuk lebih memahami budaya Indonesia dan budaya setempat. Selain program reguler, Kemlu juga menyediakan program kekhususan, dimana melalui program ini peserta mendapatkan pegenalan yang lebih mendalam terhadap satu bentuk seni budaya. Pada tahun 2010, program kekhususan ini diberikan kepada 10 orang seniman lukis muda dari 4 negara. Pada tahun 2011 sebanyak 9 orang dari ASEAN yang memahami atau mengetahui tentang tekstil diperkenalkan kepada industri batik. Pada tahun 2012 program ini diikuti oleh 15 calon pemuka agama dari 11 negara, termasuk Indonesia. Kegiatan ini bertema “Future Faith Leaders”. Pada tahun 2013 dengan tema “Studies for Indonesian Diaspora” dan berlangsung di HI Uniersitas UPN Veteran yogyakarta serta diikuti oleh 10 peserta dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Italia, Suriname, Rusia, dan Tunisia. Pada tahun 2014, program ini bertema “Indonesian Studies for Future Indonesianist” dan berlangsung juga di kampus UPN Veteran Yogyakarta dan diikuti oleh 10 peserta, diantaranya dari Vietnam, Jerman dan Rusia.[]

8

FOKUS

No. 78 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


International Monitoring Team

di Philipina Selatan

I

ndonesia melanjutkan komitmennya untuk berpartisipasi dalam International Monitoring Team (IMT) di Filipina Selatan, dengan mengirimkan sembilan orang TPIIMT yaitu enam orang unsur militer tahap ketiga dan tiga unsur sipil tahap kelima. Tim ini kemudian bertolak ke Filipina pada tanggal 4 Juli 2014. Acara pelepasan secara resmi dipimpin oleh Direktur Sosbud dan OINB Kemlu, Arko Hananto Budiadi, di Kementerian Luar Negeri pada tanggal 3 Juli 2014. Acara ini juga sekaligus menyambut kembalinya TPI-IMT unsur militer tahap kedua dan unsur sipil tahap keempat ke tanah air. Tim ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama satu tahun untuk unsur militer dan empat bulan untuk unsur sipil di Filipina Selatan. Sesuai dengan permintaan Pemerintah Filipina, maka mulai periode Juli 2014 terjadi pengurangan jumlah personil Tim Penga-

mat Indonesia (TPI) dari 15 personil menjadi sembilan personil. Dalam kesempatan acara tersebut, Direktur Sosbud dan OINB mewakili Direktur Jenderal Multilateral menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam IMT adalah untuk menjaga situasi kondusif bagi pencapaian perdamaian menyeluruh di Filipina Selatan. Direktur Sosbud dan OINB menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada TPI-IMT unsur militer tahap ketiga dan unsur sipil tahap kelima yang bertolak ke Filipina Selatan. Sedangkan kepada ke lima belas orang TPI-IMT unsur militer tahap kedua dan unsur sipil tahap keempat disampaikan ucapan terimakasih sekaligus juga diserahkan piagam penghargaan dari Menteri Luar Negeri RI. Indonesia senantiasa berkomitmen penuh dalam pencapaian perdamaian komprehensif di Filipina Selatan, khususnya dalam konteks proses perdamaian antara The Government of the Philippines (GPH) dengan Moro Islamic Libera-

tion Front (MILF). Sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah menugaskan sebanyak 50 orang personil TPI-IMT yaitu unsur sipil tahap pertama hingga tahap keempat dan unsur militer tahap pertama dan kedua untuk bergabung sebagai anggota IMT. Partisipasi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Filipina Selatan juga tercermin dalam proses perdamaian antara The Government of the Philippines (GPH) dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dalam kerangka OKI sejak tahun 1993 dan telah menghasilkan Perjanjian Perdamaian 1996. Atas peran aktif Indonesia tersebut, apresiasi secara khusus telah disampaikan oleh Presiden Filipina, Benigno S. Aquino kepada Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kunjungan kenegaraan ke Filipina tanggal 2224 Mei 2014. Pemerintah Filipina menyampaikan penghargaan terhadap

dukungan Indonesia bagi proses perdamaian di Filipina Selatan, termasuk partisipasi aktif Indonesia sebagai anggota IMT di Mindanao sejak tahun 2012 dan sebagai Ketua Organization of Islamic Conference – Peace Committee for the Southern Philippiones sejak tahun 1993 hingga tahun 2013 dalam track perdamaian Pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF). Sebelumnya, yaitu pada tanggal 27 Mei 2014, Duta Besar LBBP RI Manila, Johny J. Lumintang melepas selesainya masa tugas TPIIMT di Mindanao. Dubes Lumintang menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi TPI IMT yang merupakan salah satu unsur utama dalam mewujudkan kontribusi Indonesia pada proses perdamaian di Mindanao, khususnya dalam memonitor perjanjian gencatan senjata antara pihak Pemerintah Filipina dan MILF. TPI IMT yang dipimpin oleh Kolonel Erwin Septiansyah ini berjumlah 15 orang dan terbagi menjadi empat team sites di Mindanao (Cotabato, Iligan, General Santos dan Zamboanga) serta bertugas bersama dengan kontingen IMT lain dari Malaysia, Brunei Darussalam, Norwegia dan Jepang. Dubes RI menekankan mengenai peranan Indonesia dalam proses damai di Filipina Selatan, khususnya untuk pengiriman Tim IMT Indonesia yang mendapatkan apresiasi yang baik dari Pemerintah Filipina. “Partisipasi Indonesia di IMT adalah wujud nyata komitmen Indonesia dalam mendukung proses perdamaian di Filipina Selatan.”tegas Dubes Lumintang. Dubes RI juga menyampaikan bahwa misi perdamaian Indonesia selalu diterima di mana saja karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan baik. Karena itu Indonesia masih tetap mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Filipina untuk berpartisipasi dalam IMT sampai tahun 2015.[]



P

ara Menteri Ekonomi ASEAN melakukan kunjungan ke Vancouver dan Toronto, Kanada pada 1-5 Juni 2014 dalam rangka ASEAN Economic Minister (AEM) Roadshow to Canada. Perjalanan ini merupakan bagian dari implementasi “Rencana Kerja ASEAN-Kanada 2012-2015” untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi. “Kanada memang cenderung absen di Asia Tenggara selama beberapa dekade terakhir,” ujar Menteri Perdagangan Internasional Kanada, Ed Fast. “Namun sejak tahun 2011, Pemerintah Kanada telah lebih aktif berpartisipasi di kawasan agar menjadi bagian dari perkembangan ekonomi di ASEAN,” tambah beliau. Dunia usaha maupun publik Kanada pada umumnya memang belum begitu mengenal ASEAN, hanya sebagian kecil saja yang telah beroperasi di ASEAN dan kini mereka tergabung dalam lembaga Canada-ASEAN Business Council (CABC). Oleh karena itu, Roadshow yang mengusung tema “connectivity” ini merupakan upaya strategis ASEAN untuk mempromosikan peluang bisnis di ASEAN kepada mitra potensial di Kanada. Dalam perjalanan ini, AEM melakukan dialog baik dengan Pemerintah Federal, Pemerintah Provinsi British Columbia, berbagai pelaku usaha terkemuka dalam area energi, transportasi, telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, serta beberapa lembaga peneliti dan pengembangan teknologi mutakhir untuk energi terbarukan dan kesehatan. Dalam beberapa sesi dialog sepanjang Roadshow, sejumlah perusahaan Kanada menyatakan rencana tindak lanjut yang akan mereka tempuh untuk ekspansi di ASEAN. Sebagai contoh, sejumlah anggota dari Asia Pacific Gateway Corridor Initiative (APGCI) menyatakan ketertarikannya pada peluang usaha di sektor penerbangan. “Potensi permintaan ASEAN atas pesawat terbang komersial singleaisle yang diproyeksikan berjumlah sekitar 3.080 unit dalam 20 tahun kedepan dengan market value USD 450 juta merupakan peluang bisnis yang tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja,” ujar salah satu anggota APGCI. “Keragaman tingkat ekonomi

FOKUS 9


ASEAN Memiliki

Pertumbuhan Ekonomi Sangat Cepat Dengan Rekam Jejak Yang Baik

10 Negara di ASEAN merupakan kekuatan dan daya tarik tersendiri, dimana ASEAN menawarkan kesempatan bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun multinasional. Maka Pelaku usaha Kanada masih memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa bersaing dan memastikan tempatnya di ASEAN”, jelas Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, dalam konferensi pers yang digelar pada hari pertama Roadshow (2/6) di Vancouver. Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, sebagai salah satu pembicara pada acara puncak Luncheon Asia Pacific Foundation Canada and CABC, yang dihadiri sekitar 100 pelaku usaha terkemuka Kanada, mendorong pelaku usaha Kanada untuk segera berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian di ASEAN. “Dengan populasi sekitar 620 juta jiwa atau sama dengan 9% populasi dunia, dan lebih dari seperempatnya adalah usia produktif dan paham teknologi, ASEAN merupakan kawasan yang sangat menjanjikan sebagai destinasi investasi”, imbuhnya. Wamendag kemudian mempersuasi audiens dengan mengatakan “if you Think BIG, Think ASEAN!”. Dalam kesempatan yang sama, Presiden CABC Wayne Farmer menyambut seruan tersebut dengan

menyatakan, “ASEAN memang merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi sangat cepat dengan rekam jejak yang baik dalam upaya peningkatan iklim investasi melalui forum ASEAN. Ini semakin mendorong atensi anggota CABC untuk melipatgandakan investasi mereka di ASEAN”. Hal ini memang tercermin dari pertumbuhan minat pelaku usaha Kanada ke ASEAN dalam dua tahun terakhir. Jumlah keanggotaan CABC yang cenderung level menengah dan multinasioanl bertambah dengan pesat, dan mereka semakin proaktif dalam kegiatan dunia bisnis tahunan ASEAN, yaitu ASEAN Business and Investment Summit. Gerak bisnis dan investasi dari ASEAN ke Kanada juga meningkat. Pada Maret 2014, melalui kemitraan strategis, PETRONAS telah mengakuisisi Progress Energy Canada Ltd dan Pacific NorthWest LNG yang akan menggali potensi reservasi gas di Provinsi British Columbia. “Pelaku usaha Indonesia juga harus bisa melihat peluang dan membangun kemitraan strategis dengan counterpart di Kanada. Oleh karena itu, kami mengajak sejumlah pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam Roadshow ini,” ujar Bayu. Sebagai contoh, PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) yang juga berpartisipasi dalam Roadshow

melakukan one-on-one meeting dengan Westport Canada-perusahaan yang memiliki keahlian dalam equipment dan distribusi LNG-, dan akan menjajaki potensi lebih lanjut dalam beberapa pertemuan mereka mendatang. “Kita harapkan PGN juga bisa mengikuti sukses Asia Pulp and Paper (APP) yang telah lebih dulu bergerak di Canada,” imbuh Djatmiko. APP memang secara aktif menanamkan sekitar USD 300 juta sejak tahun 2007, dan telah memiliki lima pulp mill dari British Columbia dan Nova Scotia, yang memproduksi lebih dari 1,5 ton pulp per tahun. “Selain itu, terbuka lebar peluang untuk investasi restoran kuliner Indonesia di Kanada. Sejauh ini, pasar tersebut masih didominasi restoran Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Untuk tenaga kerja terampil/semi terampil pun masih didominasi oleh Filipina. Harapan kita agar investor terkait maupun tenaga kerja dari Indonesia bisa melihat potensi ini dan bersaing dengan mereka di Kanada,” tambahnya. Pada akhirnya, Roadshow ini diharapkan dapat meningkatkan potensi kerja sama ekonomi ASEAN-Kanada. Beberapa inisiatif tindak lanjut akan dibahas dalam pertemuan konsultasi ASEANKanada di bulan Juli dan Agustus 2014 ini.[]

10

FOKUS

No. 78 TAHUN VII


Kemana Arah Kebijakan Luar Negeri Presiden Mendatang ?

D

idalam dokumen visi dan misi Capres 2014 yang diserahkan ke KPU ternyata tidak ada perbedaan yang mencolok dari dua kandidat Capres dalam hal kebijakan politik luar negeri. Salah satu konsep yang di usung oleh Capres Joko Widodo adalah membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran

Indonesia dalam institusi global. Joko Widodo menerapkan konsep negara kepulauan sebagai identitas utama negara serta kebijakan politik luar negeri yang menekankan penyelesaian konflik teritorial secara damai. Capres Joko Widodo menekankan pentingnya partisipasi publik dan langkah pro-aktif Indonesia di forum internasional dan memposisikan diri sebagai negara

midlle power. Sebaliknya Capres Prabowo Subianto tidak secara detail mengupas mengenai garis kebijakan politik luar negerinya, namun salah satu konsep politik luar negeri yang diusungnya adalah mempertahankan politik luar negeri bebas aktif yang mendukung dan melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia di mata

Diplomasi TABLOID


internasional. Apapun visi misi yang diusung oleh para Capres tersebut, pada faktanya berbagai persoalan dihadapi Indonesia dalam hal diplomasi internasional. persoalan yang menguji kedaulatan dan kewibawaan Indonesia, mulai dari kasus KRI Usman Harun, pembangunan mercusuar oleh negara tetangga di wilayah kedaulatan RI, permasalahan TKI, imigran gelap hingga persoalan batas wilayah dengan negara tetangga. Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan perlindungan warga negara yang bekerja di luar negeri, dimana berbagai kasus yang menimpa TKI di luar negeri dianggap sebagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah agar Negara tidak dianggap lalai dalam melindungi warganya.[]

Membandingkan Kebijakan Luar Negeri Capres JOKOWI - JK •

Untuk mewujudkan visi “Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”, maka platform kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia didasarkan pada prinsip politik luar negeri bebasaktif

•

Mengutamakan Indonesia Berdaulat secara politis dimata Internasional.

•

Indonesia wajib berperan aktif melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia.

•

Menjalankan misi-misi strategis untuk menciptakan “keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

•

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN akan diprioritaskan untuk memastikan terwujudnya masyarakat ASEAN dan kawasan perekonomian ASEAN agar tetap menjadi pilihan investasi dunia

•

Memberi perlindungan bagi WNI khususnya TKI di luar negeri melalui moratorium TKI di negara yang tidak memiliki UU perlindungan terhadap TKI

(Diolah dari berbagai sumber)

PRABOWO - HATTA •

Mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat, maka kebijakan luar negeri pemerintah terlebih dahulu harus memastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa dalam kondisi aman, stabil, sejahtera, demokratis, berdaulat, berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia

•

Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, tegas dalam melindungi kepentingan nasional, menjaga keselamatan rakyat Indonesia di seluruh dunia, dan meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia

•

Membangun kebijakan luar negeri Indonesia yang berwibawa setingkat dengan negara-negara besar Asia.

•

Serius dan tegas dalam menangani masalah sengketa dan keamanan di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga dan siap memegang komitmen melindungi seluruh TKI di luar negeri.

•

Menjalankan prinsip good neighbors policy dalam menjalin hubungan dengan seluruh negara tetangga

•

Memprioritaskan perdamaian, kemanusiaan, persahabatan, kemitraan dan kesetaraan



FOKUS 11


Kebijakan Luar Negeri Presiden Mendatang

Tujuan Politik Hanya Bisa Dicapai Melalui Kebijakan Ekonomi Prof. Alexius Jemadu

S

aya melihat bahwa didalam pemaparan visi misi kedua Capres dalam hal politik luar negeri, bahwa Capres Joko Widodo lebih detil dibandingkan Capres Prabowo Subianto. Manifesto politik yang disampaikan oleh Joko Widodo lebih panjang dibandingkan Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dari tujuan yang ingin dicapai, Capres Joko Widodo mengutamakan Indonesia yang berdaulat secara politis di mata internasional, sedangkan Capres Prabowo Subianto bertujuan membangun kebijakan luar negeri Indonesia yang berwibawa setingkat dengan negara-negara besar Asia lainnya seperti China, Jepang, Korea Selatan dan India. Kita melihat bahwa kedua Capres tidak melakukan suatu perubahan fundamental yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kebiakan luar negeri kita masih direduksi menjadi politik luar negeri, padahal di dalam era globalisasi dan liberalisasi sekarang ini kita harus berangkat dari ekonomi lebih dulu. Anda harus menguatkan ekonomi dulu baru kemudian bicara bargaining politik di fora internasional. Karena itu saya pikir dalam 70 tahun sejak Indonesia merdeka, titik berat dipomasi kita masih dalam hal politik. Tetapi saya kira, apakah itu akan menjawab tantangan kita

kedepan. Indonesia tidak memiliki tekanan dari musuh, dan tidak ada negara lain yang ingin mencaplok wilayah Indonesia. Di laut China Selatan Indonesia bukan negara Klaiman dan tidak dianggap sebagai musuh oleh China. Jadi saya kira yang sekarang harus diantisipasi oleh kedua Capres adalah kekuatan ekonomi, bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang harus lebih diperhatikan kedepan adalah diplomasi ekonomi. Saya melihat bahwa kebijakan luar negeri kedua Capres tujuannya adalah politik, tetapi saya tetap pada suatu hipotesa bahwa tujuan politik itu hanya bisa dicapai melalui kebijakan ekonomi. Kenapa demikian? kita lihat saja sejarah tiga negara, yaitu Jepang, Korea Selatan dan China. Kita lihat bagaimana mereka mengkonstruksikan hubungan luar negerinya sehingga sekarang ini mereka memiliki bargaining politik yang tinggi, dan kita harus belajar dari mereka. Apa yang dilakukan oleh Jepang pasca PD II adalah mengutamakan suatu kementerian yang disebut dengan Ministry of International Trade and Industry (MITI). itu adalah anchor dari diplomasi ekonomi mereka. Jadi, kita tidak bisa mencapai tujuan politik dengan pendekatan politik. Tujuan politik atau bargaining politik dalam diplomasi dari ketiga negara tersebut hanya bisa ditempuh melalui suatu

diplomasi yang menggunakan pendekatan ekonomi. Jadi saya kira kedua Capres ini tidak sampai kepada bagaimana merespon apa yang menjadi kerentanan Indonesia dalam hubungan luar negeri, karena konstruksi hubungan luar negeri kita masih didominasi oleh urusan-urusan politik. Anda akan bisa berwibawa secara politik kalau ekonomi anda kuat. Saya ambil contoh, ketika kita kemarin merespon ChinaASEAN Free Trade Agreement (CAFTA), pendekatan kita adalah reaktif, terjadi dahulu baru kemudian kita ribut-ribut di dalam antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Ini berarti bahwa kita tidak tahu apa kepentingan ekonomi kita dan apa yang akan kita lakukan di dunia internasional. Padahal Indonesia memiliki potensi ekonomi yang begitu besar tetapi hanya sebagai negara follower dan bukan sebagai leader. Contoh misalnya ekspor kita ke China, kita urutan ke-4, Singapura yang pertama walaupun potensi kita jauh lebih besar dari Singapura. Dalam urusan kunjungan wisatawan kita juga urutan ke-4 padahal potensinya paling besar. Jadi kita hanya sebagai negara follower dan tidak bisa berdagang, karena itu, ekonomi harus menjadi pusat perhatian dari kedua Capres untuk kepentingan konstituen 240 juta rakyat Indonesia. Sebagai bukti terjadinya peningkatan politik luar negeri itu adalah dengan memperhitungkan kepentingan konstituennya, dimana dalam hal ini adalah rakyat Indonesia. Artinya bahwa kebijakan luar negeri itu tidak boleh terpisah dan harus mendukung apa yang kita kerjakan di dalam negeri. Jangan sampai terjadi nanti kita di luar negeri melakukan kesepakatan dengan negara lain tapi di dalam negeri kita kelabakan sendiri, ini tidak boleh terjadi. Kemudian kendala berikutnya adalah faktor leadership, kapan seorang presiden harus menga-

takan ya atau tidak kepada dunia internasional itu harus jelas. Saya perhatikan bahwa titik persoalan kita selama ini terletak pada personal indeed di dalam hubungan antar negara. Orang akan memuji demokrasi Indonesia kalau demokrasi itu kita terjemahkan menjadi good governance. Kalau ini bisa kita atasi tentu nilai kita sebagai negara demokrasi akan semakin tinggi. Saya melihat bahwa pemimpin kita tidak pernah memberikan suatu perhatian yang besar terhadap masalah perlindungan warga negara. Padahal kalau diperhatikan, masalah-masalah ini memberikan pencitraan luar biasa kepada kepemimpinan yang berjalan saat ini, karena ini menyangkut pelindungan warga negara di luar negeri. Kita lihat misalnya Filipina, perhatian mereka dalam hal ini jauh lebih baik. Meskipun hanya ada satu orang saja, tetap dikunjungi oleh presidennya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa presiden mereka melindungi dan berpihak kepada warga negaranya, itu yang belum ada di kita. Kita melihat tidak adanya prioritas, karena kalau kita lihat bagaimana design Kemlu, Disitu diharapkan bahwa Kemlu bisa memecahkan semua masalah, karena itu ada pembagian secara geografis dan multilateral. Jadi sebetulnya kalau anda punya terlalu banyak prioritas itu artinya anda tidak punya prioritas. Jadi kedepan harus dibuat design dengan prioritas yang jelas, apakah ekonomi atau apa. Dan perlindungan warga negara itu harus menjadi perhatian kita, bukan hanya pada saat kejadian TKI di hukum mati baru kita ribut karena tidak adanya sistem yang dibangun dalam diplomasi kita untuk meminimalisasi hal itu. Saya kira kita juga harus memberikan perhatian yang besar kepada para diplomat yang diberi tugas untuk itu agar mereka tidak iri terhadap diplomat lainnya yang ditempatkan di New York atau Eropa misalnya. Mereka yang ditempatkan di negara-negara dengan fokus pada perlindungan warga negara perlu diberikan insentif yang lebih besar supaya mereka termotivasi untuk menyelesaikan persoalan yang sudah bertahun-tahun terjadi dan muncul kembali dengan persoalan yang sama. Saya kira ini perlu diperhatikan oleh para Capres.[]

12

FOKUS

No. 78 TAHUN VII


Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Presiden Mendatang

Power Dan Diplomasi Harus BerjalanSeiring

Dr. Makmur Keliat., Ph.D

thepresidentpostindonesia.com

Dosen Ilmu Hubungan Internasional UI

P

enekanan kebijakan luar negeri pada dimensi ekonomi dan dimensi politik itu kurang kurang tepat. Jadi kalau kita perhatikan dengan baik, visi dan misi Capres Joko Widodo itu harus kita tempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Politik luar negeri itu sebenarnya terletak pada tiga hal, yaitu pada pergaulan secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara kebudayaan. Politik luar ne-

geri harus dilihat dalam interaksi ketiga dimensi tersebut. Dalam hal ini, politik luar negeri diharapkan untuk memperkuat tiga hal tersebut, yaitu sebagai instrumen untuk memperkuat pencapaian berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara kebudayaan. Memang banyak tantangan yang harus kita hadapi kedepan. Misalnya terkait dengan proses liberalisasi yang terus berjalan, bagaimana kita meningkatkan tiga

hal tersebut agar proses liberalisasi tersebut dapat kita hadapi dengan baik. Dalam hal ini yang tentunya sangat dekat adalah pelaksanaan Komunitas ASEAN 2015. Visi dan Misi Capres Joko Widodo itu akan sangat ditantang kedepan untuk merespon apa saja yang akan terjadi pada lima tahun kedepan. Hanya saja kita harus mencatat bahwa dalam masalah ekonomi dan politik ada permasalahan yang harus kita kerjakan sekarang. Secara fisik, apa yang disebut dengan berdaulat secara politik itu tentu saja adalah berupa keutuhan wilayah teritorial Indonesia. Prioritas itu harus ditempatkan, dimana dalam hal ini memang prioritas yang harus diselesaikan segera adalah bagaimana membuat kesepakatan perbatasan dengan negara tetangga. Itu adalah prioritas secara politik yang harus dilakukan kedepan. Kedua, adalah berkaitan dengan situasi di laut China Selatan, bahwa kita bukan negara yang terlibat dalam konflik laut China Selatan tetapi kita harus melihat bahwa untuk melakukan suatu pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan stabilitas kawasan. Karena itu kita sangat berkepentingan agar persoalan sengketa di laut China Selatan antara China dan beberapa negara ASEAN itu jangan sampai mengganggu stabilitas kawasan, karena kalau sampai terjadi instabilitas kawasan maka hal itu akan memberikan dampak buruk kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Intinya bahwa stabilitas regional adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini yang harus digaris bawahi, karena itu saya katakan bahwa memisahkan antara isu ekonomi dan isu politik dalam kebijakan luar negeri mung-

Diplomasi TABLOID


kin baik secara konseptual. Tapi pada tataran praktek penerapan kebijakan, harus melihat pada keperluannya. Saya tidak pernah berfikir bahwa kebijakan politik luar negeri bisa menyelesaikan persoalan domestik secara tuntas, karena sebagian dari persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam pelaksanaan politik luar negeri itu basis persoalannya berada di dalam negeri. Data yang ada di saya misalnya, menunjukkan bahwa kita menghadapi persoalan yang cukup serius didalam persoalan pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian kita tumbuh 7%, biasanya kemudian akan diiringi dengan defisit dalam neraca perdagangan. Jadi pertumbuhan ekonomi kita selalu diiringi dengan ketidak seimbangan di dalam neraca perdagangan, karena untuk tumbuh sekitar 7% kita biasanya membutuhkan impor barang modal seperti mesin dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun dengan defisit neraca perdagangan. Kalau terjadi defisit neraca perdagangan, berarti terjadi pengurangan devisa. Jadi fikiran saya sederhana saja, bahwa hal ini terjadi karena memang kita tidak meletakkan kebijakan industri strategis dari sejak awal, sehingga industri manufaktur tumbuh tanpa didukung oleh industri strategis. Kebijakan politik luar negeri tidak bisa diharapkan untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan domestik seperti ini. Karena itu saya katakan bahwa ekonomi dan politik itu harus dilihat sebagai satu-kesatuan. Saya setuju bahwa politik luar negeri kita yang bermartabat itu juga akan disangga oleh kekuatan ekonomi kita. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita membangun kekuatan ekonomi yang besar itu. Salah satu karakter yang sangat khas dari visi misi Capres Joko Widodo adalah menggunakan konsep negara maritim dan kepulauan, dan saya kira ini yang tidak tampak didalam visi dan misi Capres Prabowo Subianto. Mungkin yang belum kita lihat selama ini adalah menggali potensi yang sangat besar di dalam citra atau karakter kita sebagai negara kepulauan. Misalnya dalam hal illegal fishing, kehilangan kita diperkirakan sekitar 4-6 milyar USD setiap tahunnya.



Belum lagi kalau kita bicara tentang persoalan-persolan industri perkapalan kita. Catatan kita menunjukkan bahwa pada 10 tahun yang lalu, sekitar 30% kapal yang beroperasi di perairan kita adalah milik orang Indonesia, tapi sekarang sudah sangat berkurang, mungkin hanya tinggal sekitar 10% saja, walaupun pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa untuk pengangkutan harus menggunakan kapal Indonesia. Sebagian persoalan dari diskusi-diskusi yang diadakan menunjukkan bahwa memang dukungan negara terhadap sektor-sektor ini sangat lemah. Jadi saya kira ini harus diperhatikan benar, bahwa ada pembenahan yang harus dilakukan di dalam sektor industri, tetapi sekaligus juga kita harus bisa menyatakan kepada pihak luar bahwa ini adalah kepentingan nasional kami yang harus lebih didahulukan daripada kepentingan regional atau internasional. Data yang saya punya hampir lebih dalam 10 tahun terakhir ini yaitu menyangkut kepentingan nasional dan kita harus memperhatikan hal ini. Misalnya kepentingan nasional yang vital, saya kira hampir setiap orang sepakat bahwa itu adalah keutuhan wilayah teritorial kita. Semua orang sepakat bahwa setiap warga negara harus dilindungi, apakah dia bekerja di luar ataupun di dalam negeri, dan politik luar negeri tidak boleh berkompromi terhadap hal-hal seperti ini. Selanjutnya mengenai leadership matters, karena didalam kajian ilmu hubungan internasional dikatakan bahwa Presiden itu adalah the chief arhcitec untuk diplomasi. Dia memiliki beberapa otoritas yang secara konstitusional memang diberikan kepadanya. Kalau kita berangkat dari aspek hukum misalnya, bahwa Presiden itu sebenarnya berwenang untuk mengutus siapa saja yang hadir dalam sebuah perundingan. Presiden kemudian menyetujui dan memerintahkan wakilnya didalam sebuah perundingan untuk menandatangani dan kemudian disampaikan untuk diratifikasi. Dan kemudian Presiden juga bisa membatalkan suatu perjanjian perdagangan atas dasar Undang-Undang Per-

FOKUS 13


dagangan yang baru, yang tentu saja bersama-sama dengan DPR. Memang, politik luar negei tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran, tetapi apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa harus ada kebijakan-kebijakan khusus untuk melihat pekerja migran sebagai prioritas dalam politik luar negeri kita. Sayangnya yang saya amati, saya tidak melihat adanya prioritas yang jelas dari 10 tahun terakhir ini. Saya berharap banyak bahwa Pemerintah yang akan datang itu mampu mengeluarkan apa yang saya sebut sebagai foreign policy make over yang menggambarkan prioritas-prioritas yang harus kita lakukan kedepan sehingga dengan begitu kita bisa memetakan apa saja yang akan kita lakukan. Saya kira prioritas itu penting, dan munculnya pioritas itu karena adanya kesadaran bahwa ada kapasitas yang terbatas, karena itu pengidentifikasian kapasitas itu juga harus dilakukan. Seperti misalnya berapa besar anggaran untuk Kemlu. Kita harus tingkatkan kapasitas sehingga dengan demikian lebih banyak prioritas yang bisa kita buat. Kedua, adalah kerjasama lintas sektoral. Selama ini lintas sektoral itu diam tidak bergerak, meskipun ada koordinasi tetapi lemah. Kalau koordinasinya lemah, maka kita harus tingkatkan otoritas politik. Koordinasi yang lemah sebenarnya menggambarkan bahwa otoritas politik tidak bekerja. Katakanlah dalam persoalan buruh migran, hal ini menyangkut bagaimana PJTKI dan sistem informasi yang melibatkan berbagai sektor dan Kementerian harus bekerjasama. Jadi seorang pemimpin nasional harus bisa mengatakan bahwa kalau kamu tidak bisa bekerjasama dan tidak kooperatif maka saya minta kamu untuk mundur. Persoalannya adalah bahwa itu tidak bisa dilakukan kalau kemudian jabatan-jabatan di tingkat kementerian itu atas dasar transaksi. Ini harus kita lihat kaitan-kaitannya. Dan yang ketiga, bahwa diplomasi yang baik tidak akan tercapai kalau tidak ada pertahanan yang baik. Power dan diplomasi itu harus berjalan seiring. Saya kira itu yang harus dilakukan kedepan oleh para Capres.[]

Ekonomi Kreatif

Sektor Strategis Dalam Pembangunan Nasional Ke Depan

Ukus Kuswara

Sekretaris Jenderal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

E

konomi kreatif merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional ke depan, karena ekonomi kreatif berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional, yaitu: berkontribusi sebesar 7% terhadap PDB Nasional, menyerap 11,8 juta tenaga kerja atau sebesar 10,72% dari total tenaga kerja nasional, menciptakan 5,4 juta usaha atau sekitar 9,68% dari total jumlah usaha nasional, serta berkontribusi terhadap devisa negara sebesar 119 Triliun atau sebesar 5,72% dari total ekspor nasional. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 5,76% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,74%. Ekonomi kreatif dapat menciptakan nilai tambah dengan basis pengetahuan, termasuk warisan budaya, dan tekonologi yang sudah ada dari ide kreatif dan inovasi sampai ide kreatif terwujud menjadi karya kreatif yang dapat digunakan dan ada pasarnya. Disamping itu karya kreatif Indonesia dapat mengangkat bangsa Indonesia di luar maupun membangun rasa bangga di dalam negeri seperti

penggunaan batik dan tenun saat ini. Kreativitas dan inovasi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dari hasil Focus Group Discussion, telah diidentifikasikan tujuh isu strategis yang menjadi potensi maupun tantangan yang perlu mendapatkan perhatian para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif mendatang. Tujuh isu strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif, meliputi: (1) Ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif-OK) yang profesional dan kompetitif; (2) Ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam, dan kompetitif; dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah; (3) Industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam; (4) Ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif; (5) Perluasan pasar bagi karya kreatif; (6) Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif; dan (7) Kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Agar industri kreatif dapat berkembang di masing-masing bidangnya maupun terdapatnya sinergi antar sektor maupun agar industri kreatif dapat menggerakan sektor lain, diperlukan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang efektif. Maka untuk fungsi fasilitasi dan pemberdayaan Pemerintah, harus ada pembagian tugas antara Kementerian/Lembaga terkait dan mekanisme koordinasi. Sebagai contoh, misalnya peningkatan ketersediaan sumber daya kreatif maka pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan aspek penting yang merupakan pondasi dalam pengembangan ekonomi kreatif ke depan. Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pendidikan formal di bidang-bidang keterampilan terkait industri kreatif maupun memben-

14

FOKUS

advinternationaleconfeui.files.wordpress.com

tuk “creative mind set” menjadi penting. Tidak kalah penting peran dari pemerintah, pemda, intelektual, bisnis dan komunitas untuk mendorong pengembangan pendidikan non formal. Secara lebih spesifik, untuk seni pertunjukan kualitas pengajar seni pertunjukan dirasakan kurang memadai dan belum tersedianya bidang studi yang mendukung kegiatan seni pertunjukan seperti manajemen dan teknologi panggung seni pertunjukan. Sedangkan pendidikan non formal seperti sanggar tari juga perlu untuk dipetahankan. Contoh lainnya adalah di sektor permainan interaktif, yaitu adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, dan banyaknya tawaran yang lebih menarik kepada orang kreatif lokal untuk ke luar negeri yang membuat kesulitan bagi studio lokal untuk mendapatkan tenaga kerja kreatif yang berkualitas di dalam negeri. Selain itu, isu strategis terkait dengan pengembangan industri meliputi: wirausaha kreatif, usaha kreatif, serta karya kreatif merupakan tantangan yang dihadapi hampir di seluruh subsektor industri kreatif. Wirausaha dan usaha kreatif lokal sebagian besar belum mampu untuk berkompetisi dengan wirausaha dan usaha kreatif asing yang sebagian besar sudah memiliki kemampuan produksi yang besar dan sudah terkelola secara profesional. Walaupun de-

No. 78 TAHUN VII

mikian, karya kreatif yang dihasilkan oleh orang kreatif Indonesia banyak diakui oleh dunia internasional memiliki kreatifitas yang tinggi. Hal lain yang juga menjadi perhatian para pemangku kepentingan adalah perlunya regulasi yang mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya industri kreatif, misalnya: regulasi pembiayaan bagi industri kreatif, perlunya skema pembiayaan bagi usaha kreatif yang dapat memberikan jaminan tidak dalam bentuk fisik tetapi dapat berupa kekayaan intelektual, atau perlunya pembiayaan pada saat melakukan penelitian dalam membuat sebuah naskah cerita. Regulasi lainnya yang juga sangat penting adalah regulasi terkait HKI, dimana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap Hak kekayaan intelektual. Tanpa adanya perlindungan dan penegakan hukum ini, membuat orang kreatif menjadi enggan untuk berkarya. Regulasi lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah regulasi terkait dengan penyediaan sarana telematika di seluruh wilayah Indonesia yang dapat diakses secara mudah dan murah. Perencanaan yang holistik untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia sangat penting. Oleh karena itu, Kemenparekraf menginisiasi rencana pengembangan ekonomi kreatif, yang mencakup : (1) Rencana Induk


Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2025, yang merupakan revisi dari dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025 yang telah disusun pada tahun 2009; (2) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2015- 2019, yang merupakan rencana pengembangan jangka menengah ekonomi kreatif nasional; dan (3) Rencana Pengembangan Subsektor Ekonomi Kreatif Nasional 2015-2019, yang merupakan rencana pengembangan jangka menengah ekonomi kreatif prioritas subsektor. Rencana pengembangan ekonomi kreatif akan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 20152019 yang sedang disusun oleh Bappenas, serta materi dasar dalam penyusunan Perpres Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2014 ini. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi kreatif pada lima tahun ke depan (2015-2019) perlu dilakukan sinergi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan ekonomi kreatif (pelaku/ praktisi, akademisi, komunitas maupun instansi pemerintah). Dalam pembagian tugas pengembangan ekonomi kreatif lintas kementerian dan lembaga pemerintah, maka diharapkan keterlibatan 34 kementerian dan lembaga pemerintahan serta seluruh Gubernur, Walikota, dan

Diplomasi TABLOID


Bupati dapat bersinergi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Sehubungan dengan itu ada enam lembaga pemerintah yang baru dilibatkan dalam pengembangan ekonomi kreatif ini dibanding K/L yang selama ini sudah ada dibawah koordinasi Inpres No.6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. K/L tersebut adalah: Kepala Badan Pusat Statistik terkait dengan penyediaan data makro ekonomi kreatif; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki peran penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengembangan ekonomi kreatif; Menteri Pemuda dan Olahraga yang memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pengembangan ekonomi kreatif; Menteri Agama yang memiliki peran untuk mengoptimalkan pesantren-pesantren untuk dapat memberikan pendidikan terkait ekonomi kreatif; Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki peran untuk mengembangkan lembaga atau model pembiayaan yang sesuai bagi ekonomi kreatif. Fokus pengembangan subsektor ekonomi kreatif pada periode 2015-2019 adalah peningkatan daya saing industri kreatif dengan pemanfaatan iptek secara optimal dan pengembangan kreativitas dan kelembagaan industri kreatif. Pada tahun 2015-2019 mendatang kontribusi PDB ekonomi kreatif ditargetkan akan mencapai 7-7,5% dengan syarat pertumbuhan PDB Industri Kreatif minimal 5-6%. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja industri kreatif juga ditargetkan mencapai 10,5 -11% dari total tenaga kerja nasional, peningkatan devisa negara mencapai 6,5% - 8% dan selain itu akan didorong penciptaan kota kreatif dan ruang publik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia dapat mewujudkan target pencapaian tersebut jika semua bersatu, bersama-sama, bergotong royong untuk memperkuat pondasi pembangunan ekonomi kreatif yaitu; orang kreatif, memperkuat kelembagaan sebagai payung dari pengembangan ekonomi kreatif yang dapat memperkuat lima pilar pengembangan ekonomi kreatif, yaitu sumber daya alam dan budaya, industri, pembiayaan, infrastruktur dan teknologi, dan pemasaran. []



“Belum adanya merek kendaraan niaga yang mempunyai brand image di pasar Vietnam, menjadikan segmen tersebut peluang yang sangat menjanjikan”, demikian disampaikan oleh Chief Advisor Saigon Diamond Auto Company, Ltd (SADACO), Tjeppy Gumbira Hassim. Hal tersebut disampaikan disela acara peresmian logo Spirit of SADACO di Ho Chi Minh City pada tanggal 19 Juni 2014.

S

ADACO merupakan satu-satunya dealer kendaraan bermotor di Vietnam yang sahamnya 100% dimiliki warga asing. Pemegang saham SADACO tersebut adalah seorang warga negara Indonesia bernama Gunaevy Hassim Djajasasmita yang tak lain merupakan pemilik PT Prabu Jaya Persada. SADACO bergerak dibidang penjualan kendaraan Mitsubishi. Dalam kurun waktu 11 tahun, SADACO berhasil menjual 4.950 unit kendaraan penumpang dan niaga. Penjualan kendaraan niaga di Vietnam pada 2013 sebanyak 66.130 unit, meningkat 16% dibanding tahun sebelumnya, dengan penjualan sebanyak 57.079 unit. Peluncuran logo Spirit of SADACO, harmonize and discipline merupakan upaya benah diri dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha dan pertanggung jawaban kepada stakeholders. Hadir pada acara peresmian logo SADACO tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Mayerfas bersama istri serta Pejabat Fungsi Ekonomi KBRI Hanoi; Acting Konjen dan staf KJRI Ho Chi Minh City ; Direktur dan Wakil Direktur Vinastar, distributor resmi Mitsubishi; direktur beberapa bank yang memiliki kerjasama dengan SADACO, serta kepala kepolisian Distrik 12 HCMC, dimana SADACO berlokasi.

FOKUS 15


Perusahaan Indonesia berhasil Menjual

4.950 Unit Kendaraan Penumpang Dan Niaga Di Vietnam Dalam sambutan pembukaan, Gunaevy Hassim Djajasasmita menyampaikan bahwa besar kemungkinannya kegiatan usaha akan diperluas ke bidang karoseri. Sementara Dubes Mayerfas menyatakan bahwa beroperasinya

SADACO sebagai dealer kendaraan bermotor dengan kepemilikan saham 100% asing merupakan cermin hubungan baik Indonesia Vietnam. Peresmian logo tersebut juga menjadi ajang promosi budaya dan

kuliner Indonesia dengan menampilkan tarian Bali oleh penari tim kesenian Mawar Budaya, serta pemotongan nasi tumpeng dipandu pemilik SADACO, Gunaevy Hassim Djajasasmita. (Sumber: KJRI Ho Chi Minh City)

16

SOROT

No. 78 TAHUN VII

Menparekraf :


Diplomasi TABLOID


wikimedia.org

Pertumbuhan Wisman Tahun Ini Bisa Mencapai Double Digit

Mari Pangestu Menparekraf

K

unjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada April lalu sebesar 726.332 wisman, ini semakin menguatkan posisi sektor pariwisata yang pada empat bulan pertama, Januari-April 2014 menembus pertumbuhan dua digit. Secara kumulatif jumlah kunjungan wisman pada Januari-April 2014, mencapai 2.947.684 wisman atau tumbuh dua digit atau sebesar 10,64% dibandingkan periode yang sama 2013 sebanyak 2.664.176 wisman. Memang terjadi penurunan bulan April dibanding Maret 2014 sebesar 5,1%, tetapi hal tersebut normal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena April adalah low season. Di bulan Mei sampai dengan Agustus akan kembali naik karena high season. Disamping itu pertumbuhan bulan April 2014 dibanding April 2013 mencapai12,4% dengan jumlah tambahan wisman sebanyak 80.215 orang. Dengan pertumbuhan sampai dengan April, kita optimis bahwa pertumbuhan wisman tahun ini bisa mencapai double digit. Sehingga target pencapaian wisman tahun 2014 sebesar 9,3 juta hingga 9,5 juta atau pertumbuhan 6-8%, dapat terlampaui. Apalagi mengingat bahwa peak season di bulan Juni-Agustus dan di akhir tahun masih akan menyumbang kepada jumlah wisman. Data di Pusdatin Kemenparekraf mencatat, bahwa kunjungan wisman melalui tiga pintu utama yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, dan Batam pada empat bulan pertama 2014 mengalami pertumbuhan tinggi

masing-masing sebesar 7,57%, 14,84%, dan 10,39%. Pertumbuhan tinggi juga terjadi pada pintu masuk Bandara Kualanamu Medan yaitu sebesar 11,75%, Makassar sebesar 17,03%, Bandara Internasional Lombok (BIL) 190,59%, Bandara Adisucipto Yogyakarta dan Husein Sastranegara Bandung masing-masing sebesar 35,56% dan 16,58%. Pintu masuk BIL menunjukkan keistimewaan karena selama empat bulan (Januari-April) berturut-berturut mengalami pertumbuhan yang stabil di atas 130% oleh karena dimulainya beberapa penerbangan langsung dari Australia. Pertumbuhan tinggi juga terjadi pada Bandara Minangkabau Sumatera Barat pada Januari-April sebesar 23%. Diharapkan pada akhir Mei dan awal Juni, akan meningkat tajam karena adanya event internasional balap sepeda Tour de Singkarak 2014 yang akan berlangsung minggu pertama hingga kedua Juni. Hampir semua pasar utama pariwisata Indonesia pada empat bulan pertama, mengalami pertumbuhan signifikan. Pasar utama yang menggembirakan adalah tumbuhnya pasar RRT yang pada kuartal I/2014 ini mencapai 30,42% dengan jumlah wisman sebesar 324.344 atau mengalahkan wisman Australia sebanyak 316.122 wisman. Wisman RRT kini menempati urutan ke-3 setelah Singapura dan Malaysia masing-masing sebesar 463.924 dan 413.504 wisman. Sementara itu berdasarkan kebangsaan, wisman yang mengalami pertumbuhan tinggi pada April 2014 yakni; Bahrain sebesar 64,38%, Mesir 53,09%, Arab Saudi 37,34%, Jerman 32,57%, Hongkong 29,77%, sedangkan secara akumulatif pada kuartal I/2014 wisman yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah Bahrain sebesar 73,56%, Arab Saudi 54,42%, Uni Emirat Arab 49,58%, Mesir 38,07% dan RRT sebesar 30,42%. Hanya beberapa pasar yang mengalami pertumbuhan negatif,

seperti Jepang sebesar (-2,76%), Taiwan (-0,24%), Thailand (-0,03), serta Rusia (-11,13%). Pasar Jepang akhir tahun lalu sempat rebound, begitu pula Taiwan awal tahun ini sempat tumbuh positif. Kita akan terus pelajari mengapa pasar ini turun, kemudian segera melakukan strategi promosi yang efektif. Penyebab turunnya pasar Jepang dan Taiwan lebih banyak karena faktor ekonomi, sedangkan Rusia selain karena ekonomi juga situasi politik dalam negeri. Begitu pula Thailand, karena faktor politik dan situasi keamanan dalam negeri. Wisatawan Nusantara Perkembangan wisatawan Nusantara (wisnus) yang pada tiga bulan atau triwulan pertama (Januari-Maret) 2014 menurut prediksi Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata diperkirakan sebesar 55,92 juta atau tumbuh 0,40% dibandingkan pada triwulan I/2013 sebesar 55,70 juta. Jumlah pergerakan wisnus tertinggi berasal dari lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Menurut data transportasi domestik pada moda angkutan kereta api, udara dan laut periode Januari-Maret 2014 menunjukkan jumlah penumpang sebanyak 76.473.200 orang atau mengalami kenaikan dua digit sebesar 24,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebanyak 61.612.000 orang. Dengan melihat lonjakan penumpang transportasi domestik yang signifikan tersebut dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah perjalanan wisnus. Sebagian besar wisnus menggunakan moda transportasi kereta api sebanyak 45,3 juta, pesawat udara 13,2 juta, dan kapal laut sebanyak 3,02 juta wisnus dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 38,13%, 1,95%, dan 88,95%. Salah satu pendorong tingginya pergerakan wisnus pada triwulan I/2014 antara lain karena adanya libur ganda yakni libur nasional

yang bertepatan setelah libur akhir minggu (Jumat, Sabtu, Minggu/Senin). Selain itu gencarnya promosi maskapai penerbangan dalam memberikan diskon tiket pesawat. Investasi Pariwisata Data statistik BKPM menunjukkan bahwa hingga Kuartal I 2014 (bulan Maret 2014), nilai realisasi investasi pariwisata telah mencapai angka US$D 130.13 Juta, dengan PMA sebesar US$ 117.24 Juta dan PMDN sebesar US$ 12.86 Juta. Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi investasi pariwisata pada Kuartal I tahun 2013 (sebesar US$ 36,51 Juta) mengalami peningkatan sebesar 256,43 %. Peningkatan ini menunjukkan bahwa investasi pariwisata sedang menjadi sorotan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan realisasinya dimulai dari awal tahun. Pada Kuartal I 2014, Jawa Barat merupakan peringkat pertama dari Provinsi yang menikmati realisasi PMA yaitu sebesar 53.218 juta USD atau mencapai 45% dari keseluruhan PMA, diikuti DKI Jakarta 15%, Bali 8%, Yogyakarta 6%, dan lainnya 19%. Peringkat lima besar negara asal PMA pada Kuartal Pertama 2014 adalah Singapura 53%, Hong Kong 15%, British Virgin Islands 2%, Korea Selatan 1%, dan Jepang 1%.Sementara untuk realisasi PMDN, didominasi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 88% atau 11.385 juta USD. Diikuti oleh Jawa Timur 5%, DKI Jakarta 3%, Bali 3%, dan Kepulauan Riau 1%. Tren positif baik dari segi pertumbuhan jumlah wisman dan wisnus maupun dari segi pertumbuhan investasi di sektor pariwisata menunjukkan kemampuan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan Indonesia. Selama kuartal I 2014, sektor pariwisata kembali tumbuh di atas pertumbuhan ratarata nasional. Pertumbuhan sektor pariwisata mencapai 6.86%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5.21%.[]



S

ebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak negara yang mengundang Indonesia untuk berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 25 Juli 2014 lalu, Indonesia Nederland Society (INS) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, telah menyelenggarakan “Roundtable Meeting” tentang Islam dan Demokrasi bertempat di Gedung Senat Pemerintah Belanda. Pertemuan tersebut menghadirkan Prof. Azyumardi Azra, Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang merupakan salah satu intelektual Muslim terkemuka di Asia Tenggara dan juga Profesor sejarah, sebagai pembicara. Pembicara lainnya adalah Dr. Nikolaas van Dam, mantan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Jerman, Turki, Mesir dan Irak, yang merupakan seoraang ahli spesialis Timur Tengah. Dalam paparannya, Prof Azyumardi Azra menjelaskan tentang bagaimana transisi dan konsolidasi demokrasi dilakukan di Indonesia, serta berbagai unsur yang menentukan dalam pengalaman Indonesia tersebut. Sementara itu, Dr. Nikolaas van Dam menyampaikan pandangan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di jazirah Arab. Pertemuan dibuka oleh Presiden Senat Belanda, Mrs Ankie Broekers-Knol dan dimoderatori oleh Dr Willem F.van Eekelen, Ketua Dewan Pembina INS yang juga mantan Menteri Pertahanan Belanda. Pada hari berikutnya (26/6), Prof Azyumardi Azra kembali menjadi pembicara pada acara seminar dengan tema “Islam dan Demokrasi Indonesia Pasca 2014: Sebuah Perspektif Komparatif” yang diselenggarakan oleh KBRI Den Haag dan INS di Lipsius, Universitas Leiden. Dalam seminar tersebut, Prof Azyumardi Azra memaparkan bahwa Islam di Indonesia dikembang-

SOROT 17


Roundtable Meeting

Tentang Islam Dan Demokrasi Di Gedung Senat Pemerintah Belanda

kan melalui sebuah proses yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan kearifan lokal, oleh karena itu, ekspresi sosial, budaya, dan politik Islam di Indonesia cukup berbeda jika dibandingkan dengan Islam di negara-negara lainnya di dunia. Terlepas dari perbedaan tersebut, umat Islam di Indonesia tetap menganut keyakinan mendasar yang sama sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad, yang kemudian dijabarkan dan dirumuskan oleh para Ulama. Acara seminar ini dipimpin oleh Direkur van Vollenhoven Istitute of Law, Governance and Development, Prof Jan Michiel Otto, Profesor Hu-

kum dan Pemerintahan di negaranegara berkembang. Sedangkan Dr Nikolaas van Dam bertindak sebagai komentator. Lebih dari 120 orang yang hadir dan menjadi peserta dalam seminar ini berasal dari berbagai latar belakang, antara lain: Duta Besar dan perwakilan diplomatik dari Amerika Serikat, Australia, Bulgaria, India, Mesir, Senegal, Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri Belanda, akademisi, peneliti dari Clingendael, the Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations, Conservator Rijks Museum van Volkenkunde, Dutch Consortium Migrant Organization, jurnalis, anggota INS, Diaspora In-

donesia di Belanda, serta Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda. Menurut pengamatan Prof Azyumardi Azra, kesuksesan transisi demokrasi di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di jazirah Arab, adalah karena beberapa hal, yaitu; Islam tertanam dengan budaya lokal, keberadaan organisasi masyarakat sipil berbasis agama yang kuat, dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjunjung tinggi Ketuhanan YME, kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjadikan Indonesia bukan sebuah negara teokratis ataupun negara sekuler.[]

18

SOROT

No. 78 TAHUN VII


Kemlu RI Selenggarakan Seminar Asia Leadership Trek III Dengan Tema

“New Perspective on Effective Leadership, Strategy and Persuasion”

Bekerja sama dengan Universitas Harvard dibawah Centre for Asia Leadership Initiatives, Kemlu RI menyelenggarakan Seminar Asia Leadership Trek III dengan tema “New Perspective on Effective Leadership, Strategy and Persuasion” pada tanggal 25 Juni 2014 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI.

S

eminar dibagi dalam tiga class, dan mengangkat tiga sub tema, yaitu Adaptive Leadership, The 5 Secrets of Powerful Public Speakers and Persuasions serta Negotiation: Deal of No Deal, High Stakes Negotiation. Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian tur politik dan sosio-ekonomi yang telah dilaksanakan di enam kota selama tiga minggu: berawal di Tokyo dan berakhir di Jakarta. Peserta Seminar disambut oleh Menlu RI Dr. Marty Natalegawa di Gedung Pancasila, Kemlu RI. Dalam sambutan singkatnya, Direktur Diplomasi Publik, AlBusyra Basnur, melaporkan bahwa dari total 150 peserta

Diplomasi TABLOID


seminar, 40 diantaranya adalah para peserta yang datang dari beberapa universitas terbaik di dunia, diantaranya Universitas Harvard, MIT dan Tufts Fletcher School of Law and Diplomacy. Sedangkan 110 peserta lainnya adalah kombinasi diplomat muda Indonesia dan perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan dan universitas di Indonesia. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Presiden Centre of Asian Leadership Initiatives, Samuel Kim, yang dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih dan kekagumannya akan apa yang disebutnya sebagai “Indonesian Hospitality.” “Sejak hari pertama, kami telah disambut dengan sangat ramah. Kami bertemu dengan para individual yang menjalankan negara ini, mulai dari pejabat publik sampai dengan pengusaha kelas kakap. Kami merasakan diskusi yang sangat menarik tentang tantangan dan kesempatan yang dihadapi Indonesia, salah satu ‘Rising Star’ di Asia.” Dalam acara penyambutan ini, Menlu RI, Dr.Marty Natalegawa, tidak menyampaikan kata sambutan. Menlu lebih memilih melakukan dialog dan diskusi interaktif dengan para peserta seminar. Menanggapi pertanyaan dari peserta asal Maroko mengenai Non-Aligned Movement (NAM), Menlu Marty mengatakan bahwa meskipun tampaknya NAM sudah outlived its purpose, namun Indonesia melihat bahwa NAM masih sangat relevan, walau tidak dalam classical sense. NAM adalah gerakan yang mendukung independent decision-making, tanpa tekanan dari pihak mana pun, melalui proses yang hanya melihat kebaikan dan kekurangan dari suatu keputusan. Berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Menlu Marty menekankan peran Indonesia dalam mendemonstrasikan sifat saling melengkapi dari nilai-nilai Islamis dan demokrasi yang salah satunya diwujudkan dengan keanggotaan Indonesia di OKI. “Sebagai negara dengan populasi Islam terbesar, Indonesia ingin menunjukkan bahwa Islam, nilai-nilai modern dan demokrasi bisa berjalan hand in hand. Di OKI, Indonesia menjalankan semua itu



dibawah kerangka kerja sama Islamis. Nilai-nilai demokrasi, modern dan Islamis tidaklah bertentangan, namun saling melengkapi”, jelas Menlu Marty. Topik lainnya yang cukup hangat dibahas dalam dialog dan diskusi dengan para peserta seminar adalah komitmen Indonesia untuk tidak mengkotak-kotakkan diri. Saat ini, banyak singkatansingkatan baru yang bermunculan, seperti BRIICS (Brazil, Rusia, India, Indonesia, China dan South Africa). Namun, menurut Menlu Marty, Indonesia memilih untuk tidak terpaku pada kategori-kategori seperti itu termasuk middle atau emerging markets. “Indonesia tidak ingin memaksakan diri ke dalam satu kategori, seperti mengenakan strait jacket. Indonesia ingin menghubungkan kepentingan yang ada, bergerak dengan fluid, tergantung pada isu yang sedang menjadi to-

SOROT 19


pik”, ungkap Menlu. Menanggapi pertanyaan mengenai gejolak di kawasan, Menlu Marty mengatakan bahwa banyak ketegangan yang terjadi di kawasan Asia dewasa ini. “Ada fenomena trust deficit yang terjadi, terlepas dari upaya confidence building effort yang sudah terjadi selama bertahun- tahun. Persengketaan wilayah dengan akar masalah yang terjadi berdekade-dekade silam, serta adanya perubahan di geo-ekonomi dan geo-politik.” Namun demikian, Menlu Marty menegaskan, Indonesia sudah merespon dengan mengajukan Indo-Pacific Treaty of Amity and Cooperation yang berbasiskan pada non-use of force dan peaceful settlement of dispute. Menurut Menlu Marty, yang saat ini dibutuhkan oleh kawasan adalah security sebagai common goods. “Jangan sampai ada satu negara yang mendominasi kawasan.

Indonesia berusaha mengupayakan terjadinya common security, bukan collective security dimana satu ancaman terhadap satu negara menjadi ancaman bagi semua, melainkan suatu rasa aman yang bisa dinikmati oleh semua negara. Indonesia tidak menginginkan adanya rasa aman bagi suatu negara, namun didapatkan at the expense of others.” Berkaitan dengan ASEAN, Menlu Marty menekankan bahwa sebagai salah satu negara yang cukup besar di ASEAN, Indonesia selalu going extra miles untuk memastikan kepemilikan bersama. Indonesia menginginkan ASEAN yang kuat, yang hadir dengan nyata di aspek kehidupan masyarakat semua negara anggota, dan bukan ASEAN menurut versi satu negara anggota saja. Menlu Marty menegaskan bahwa Indonesia sudah mengusahakan visi ASEAN pasca 2015

sejak tahun 2011 melalui Bali Concord III. Sedangkan sekarang ini, Indonesia juga sudah mengajukan dua goal dalam ASEAN Development Goals, dan Indonesia sangat mengharapkan inisiatif negaranegara sahabat lain di ASEAN untuk mengajukan goal lainnya yang saling melengkapi. Seusai melakukan dialog dan diskusi interaktif dengan Menlu RI di Gedung Pancasila, para peserta bertolak menuju Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI untuk mengikuti kegiatan seminar yang berlangsung selama satu hari. Seminar antara lain diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sikap dan teknik berbicara yang efektif di depan publik, kemampuan penguasaan seni dan keterampilan negosiasi, pengambilan keputusan melalui analisis berbagai skenario negosiasi, dan berbagai strategi negosiasi yang kompetitif dan kooperatif.

20

lensa

No. 73 78 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


RI-Turki Tingkatkan Kerja Sama Di Bidang Industri Pertahanan

K

omisi I DPR RI sepakat membawa RUU Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia -Turki untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat II atau Rapat Paripurna. Hal itu dikemukakan oleh seluruh Fraksi Komisi I dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Menlu RI dan Menhan RI pada tanggal 30 Juni 2014 di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI. Menurut Komisi I DPR RI, proses ratifikasi dapat segera dilanjutkan guna mengimplementasikan kerja sama pertahanan antara kedua negara mengingat hal ini merupakan kerja sama yang baik antara kedua negara. Dalam naskah ratifikasi yang diajukan terdapat 14 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan semuanya telah disetujui oleh seluruh fraksi di Komisi I DPR RI. Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada 29 Juli 2010 antara Indonesia -Turki ini sangat penting karena nantinya kerja sama ini akan meliputi modernisasi dan produksi alatalat pertahanan seperti pembuatan peluru, tank ringan, tank berat, dan senjata-senjata lain yang secara teknis bisa dikerjasamakan, serta pertukaran informasi. Turki memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia di bidang perkembangan industri pertahanan, dan oleh karena itu RUU ini diyakini akan mampu membantu industri pertahanan Indonesia untuk bisa turut berkembang seperti Turki. Selain mempererat hubungan bilateral kedua negara, kerja sama industri pertahanan Indonesia Turki ini juga bertujuan untuk menyerap tenaga kerja dalam negeri dalam rangka memproduksi alatalat pertahanan yang digunakan di banyak negara. Selain dekat dengan Indonesia secara politis, Turki juga memiliki kemampuan teknologi yang cukup tinggi dengan mengadopsi teknologi barat dan timur. Namun dengan sistem yang lebih dekat dengan Asia. Industri pertahanan Turki juga

sangat beragam, yaitu mulai dari industri menengah hingga industri dengan teknologi yang sangat canggih. Oleh karena itu kerja sama industri pertahanan ini tetap mengedepankan penguasaan teknologi militer dan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri. Menlu Marty Natalegawa mengatakan bahwa kerja sama di bidang industri pertahanan ini merupakan bagian dari hubungan Indonesia-Turki yang sangat komprehensif dan bersifat sangat strategis. Lebih lanjut Menlu menambahkan bahwa kerja sama ini bukan masalah membeli dan menjual alat utama sistem persenjataan (alutsista), melainkan pengembangan

kapasitas industri pertahanan masing-masing negara. Menurut Menlu Marty Natalegawa, persetujuan dari Komisi I DPR RI merupakan wujud dari kemitraan pemerintah dan parlemen yang patut disambut dengan baik. Kerja sama industri pertahanan Indonesia - Turki ini juga meliputi pembentukan komite bersama, kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia, serta komitmen untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara. Pembahasan RUU Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia

-Turki untuk menjadi UU ini telah melalui serangkaian proses hingga pada akhirnya dibahas pada Pembicaraan Tingkat I. Dalam hal ini, Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Koordinasi RUU pada tanggal 17 Februari 2014 lalu. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2014 Komisi I DPR RI juga telah secara resmi mengadakan rapat internal dan dengar pendapat dengan beberapa pakar dan akademisi. Sementara pelaksanaan Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan persetujuan atas RUU Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia - Turki direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat.[]



LENSA 21


Menristek RI Ajak Iran Untuk Perluas Kerjasama Di Bidang Teknologi Bio, Nano, Medis Dan, Ruang Angkasa

P

engembangan ilmu dan teknologi bukan hal baru bagi Iran yang merupakan Cradle of Civilization, upaya pengembangan teknologi modern di Iran telah berlangsung lebih pesat sejak berdirinya Republik Islam Iran”, ungkap Sourena Sattari Ph.D, Wakil Presiden Iran pada temu muka dengan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menristek RI, Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta pada tanggal 25 Juni 2014. Di hadapan delegasi, Sourena Sattari dengan antusias menyampaikan “Kami sangat terbuka dengan saudara kami Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, untuk dapat bekerjasama di bidang ristek apa saja, termasuk alih teknologi yang kami miliki”. Menanggapi ungkapan tersebut, Dubes Dian Wirengjurit menimpalinya “Indonesia ingin agar setiap bentuk kerjasama khususnya dengan Iran dapat berlandaskan pada asas mutual respect, mutual benefit, equal footing dan unconditionalities”, yang diamini oleh Sorena. Di penghujung pertemuan, kedua pihak sepakat untuk dapat saling mengirimkan tenaga ahli khususnya di bidang teknologi bio, nano, ruang angkasa, medis dan pertanian yang menjadi keunggulan dan kepentingan nasional kedua negara. Untuk merealisasikan tekad tersebut, kedua pihak juga sepakat untuk membentuk Komite Teknik Bersama (Joint Technical Committee) dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera mewujudkan proyek yang menjadi kepentingan kedua pihak. Selain melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden, Menristek RI juga berkesempatan mengunjungi mitranya Dr. Reza Faraji Dana, Menteri Ilmu Pengetahuan, Riset dan Teknologi

Iran di Tehran. Iran merupakan salah satu dari empat mitra aktif Indonesia baik dalam level bilateral maupun internasional, papar Menristek Hatta dalam temu muka tersebut. “Saat ini tidak ada hal lain yang perlu kita tekankan kecuali peningkatan komitmen dalam mengimplementasikan berbagai kesepakatan yang telah kita tuangkan bersama”, kata Menristek Hatta yang dalam kesempatan tersebut secara antusias juga mengajak Iran untuk memperluas kerjasama di bidang lain, utamanya teknologi bio, nano, medis dan sel punca, ruang angkasa, penerbangan, dan technology-park. “Pembentukan dan pelaksanaan Proyek bersama, program mobilitas seperti pertukaran peneliti, tenaga ahli, dan mahasiswa, pembentukan excellence center dan program technopreneurship dapat menjadi kegiatan konkrit yang dapat memberikan kesempatan alih ilmu dan teknologi antar kita”, ungkap Menristek Hatta. Di penghujung pertemuan, kedua pihak menandatangani kesepakatan bilateral untuk memperluas bidang kerjasama Iptek sebagai kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya yang ditandatangani pada 2009. “Kami optimis bahwa kesepakatan tersebut akan segera dilaksanakan mengingat tingginya komitmen kedua pihak”, tukas Dubes Dian. Selanjutnya Delegasi RI juga berkesempatan bertemu dengan dengan Dr. Sadeqzadeh, Deputi Presiden Iran Space Research Center (ISRC). Dalam pertemuan tersebut, pihak Iran menyatakan kesediannya untuk membantu Indonesia mengembangkan teknologi ruang angkasa dan menerima pakar Indonesia untuk bergabung dalam tim khusus di ISRC guna mempelajari lebih lanjut terkait

kemajuan Iran di bidang peroketan dan satelit. “Dalam kurun waktu 7 tahun Iran telah berhasil mengembangkan teknologi peroketan dan satelit secara pesat. Pada November 2006 Iran telah mulai meluncurkan Kavosghar-1 hingga Kavosghar Pazhuhesh pada Desember 2013”, ungkap Sadeqzadeh. Sebagaimana diketahui, selain memiliki daya jangkau 12 kali lipat dari Kavosghar-1, Kavosghar Pazhuhesh juga telah berhasil mengirim Fargam ke luar angkasa dan membawa kembali dengan selamat ke bumi, yang menandakan tingginya kapasitas ilmuwan dan pakar ruang angkasa Iran. Fargam adalah monyet kedua yang berhasil dikirim ke luar angkasa setelah sebelumnya pada Januari 2013 para pakar mengirim Pisgham. Indonesia berharap kapasitas Iran tersebut dapat dikerjasamakan dengan para pakar ruang angkasa nasional untuk dapat membantu meluncurkan satelit ruang angkasa tanah air ke orbitnya. Tercatat Iran saat ini merupa-

kan anggota dari International Astronautical Federation (IAF) sejak tahun 2000 dan mitra dari berbagai proyek kerjasama dengan University of Toulouse-Prancis. Kunjungan dalam level pejabat tinggi setingkat menteri baik dari Indonesia maupun Iran merupakan manifestasi dari kukuhnya persahabatan kedua negara. Tercatat sejak masa bertugas Duta Besar Dian Wirengjurit di Tehran, baik Menteri Luar Negeri (2012), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2013), Menteri Sekretaris Kabinet dan Kepala BKPM serta Menteri Riset dan Teknologi (2014) telah berkunjung ke Iran guna menemui para mitranya di Tehran. Dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-16 pada Agustus 2012, Wakil Presiden RI Boediono juga berkesempatan bertemu mitranya dan sekaligus melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Ahmadinejad dan Pemimpin Spiritual Tertinggi Iran, Sayyid Ali Khamenei. (Sumber: KBRI Tehran)

22

lensa

P

rof Dr B.J. Habibie menjadi pembicara kunci dalam Forum IDB Group Annual Meeting yang berlangsung selama tiga hari (2426/06). Bersama pendiri Microsoft, Bill Gates, dan para pakar dan tokoh lainnya, Habibie memberikan sambutan sekaligus sebagai pembicara di Forum dan Pameran bertajuk Innovation & A Global Knowledge Sharing Platform on Islamic Finance. Forum yang diselenggarakan oleh Islamic Development Bank (IDB) dalam rangka 40 tahun masa pengabdiannya, sekaligus sebagai ajang pertemuan tahunan ke-39 Dewan Gubernur Bank. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Hilton Jeddah Arab Saudi ini dibuka secara resmi oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi YM Pangeran Salman Bin Abdulaziz. Saat tiba di lokasi, Putra Mahkota menyempatkan diri bersalaman dengan 12 anak yatim asal Indonesia mewakili 1000 lainnya yang menjadi korban bencana Tsunami. Para anak yatim ini selama 15 tahun berada dalam tanggungan Raja Arab Saudi, Abdullah Bin Abdulaziz, di bawah pengawasan IDB. Dalam paparannya, B.J. Habibie mengungkapkan penghargaannya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas peran bersejarahnya mendukung pendirian IDB dan mendorong negara-neraga Islam untuk terus mendukung bank tersebut. Menurutnya, IDB telah memberikan dukungan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara Anggota dan tetap melangkah dalam suka dan duka menuju ke arah pertumbuhan dan kemakmuran bersama. “IDB telah terbukti mejadi mitra yang tangguh dan terpecaya bagi sejumlah lembaga keuangan internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tegas Habibie dalam ceramahnya. Selain itu, Habibie menekankan pentingnya meningkatkan kualitas hidup melalui pertumbuhan ekonomi, pembagian secara merata kesempatan dan kekayaan, dan meningkatkan dan memelihara keamanan bagi umat manusia. “Kita tidak bisa hanya bergantung kepada kekayaan alam (natural products) untuk meningkatkan kualitas hidup, tapi kita harus

No. 78 TAHUN VII


Diplomasi TABLOID


Prof Dr B.J. Habibie

Jadi Pembicara Kunci Dalam Forum IDB Group Annual Meeting

mampu membuat diversifikasi produk,” pesannya. Dalam pertemuan istimewa tersebut, Prof B.J. Habibie menjadi pembicara dalam dua sesi yang berbeda. Berbicara dalam kapasitasnya sebagai pakar teknologi dirgantara dan salah satu tokoh berpengaruh di dunia, Presiden Republik Indonesia ke-3 ini tanpa ragu memperkenalkan pesawat R80 rancangannya. Delegasi dari Indonesia di bawah naungan The Habibie Center Indonesia ikut memamerkan produk-produk pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia sekaligus memperkenalkan prototipe pesawat canggih jenis turbo prop R80

hasil rancangan BI Habibie yang kini dikembangkan oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI) bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Dalam sesi presentasi, Direktur Aerostructure PT Dirgantara Indonesia, memaparkan sejarah PT Dirgantara Indonesia dari masa ke masa, dari sejak berdirinya tahun 1976 hingga sekarang, berbagai jenis produk pesawat, kapasitas produksi PT DI per tahun. Direktur Utama PT Regio Aviasi Industri (RAI) Agung Nugroho yang menjadi mitra PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dalam penggarapan pesawat terbang baling-baling Regioprop (R80) ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan pengembangan

proyek ini termasuk sumbersumber pendanaannya dan latar belakangan pengembangan proyek ini. Di penghujung sesi tanya jawab, seorang peserta forum yang kagum akan inovasi Habibie menanyakan kiat-kiat untuk mendorong para pemuda agar produktif dan inovatif. “Kuncinya ada pada produktivitas, kuncinya terletak pada sinergi positif antara budaya dalam ini pendidikan, pola asuh yang dipadu kualitas iman dan takwa dan tidak mengabaikan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jawabnya mengakhiri pidatonya. (Sumber: KJRI Jeddah)



LENSA 23


Dubes Darmansjah Jumala

Peroleh Penghargaan Dari Presiden Polandia

P

residen Bronislaw Komorowski, atas nama Pemerintah Polandia menganugerahkan penghargaan Commander’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland kepada Duta Besar RI untuk Polandia, Dr. Darmansjah Djumala, MA. Penyematan penghargaan dilakukan di Istana Presiden Polandia pada tanggal 2 Juli 2014 dan dihadiri oleh pejabat pemerintah kedua belah pihak dan keluarga Dubes RI. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh atau pejabat pemerintah negara sahabat yang dinilai berprestasi dalam mengembangkan hubungan persahabatan dengan Polandia. Selama menjabat Duta Besar RI di Polandia, Dubes Djumala dinilai sangat aktif mengembangkan kerjasama politik, ekonomi dan sosial budaya antara Indonesia dan Polandia. Di bidang politik, penyelenggaraan secara rutin interfaith dialogue dan pengiriman remaja Polandia untuk mengikuti program Pesantren Home Stay di Indonesia dinilai telah meningkatkan pemahaman yang baik

tentang perbedaan antara kedua bangsa. Di bidang ekonomi, peningkatan kerjasama di bidang energi dan green technology telah mendorong lebih banyak kunjungan dan kontak bisnis di kedua negara. Di bidang sosial budaya, rangkaian program yang dilaksanakan secara berkesinambungan mampu menarik rakyat Polandia, terutama kalangan generasi muda, untuk mempelajari Indonesia lebih jauh yang pada gilirannya meningkatkan kunjungan masyarakat Polandia ke Indonesia. Minat generasi muda Polandia untuk mempelajari Indonesia meningkat seiring dengan programprogram sosial budaya yang diselenggarakan oleh KBRI Warsawa, seperti pengajaran Bahasa Indonesia di berbagai universitas di Polandia, pelatihan tari, musik angklung serta gamelan. Dubes Djumala juga diberikan penghargaan atas prakarsanya membentuk Asosiasi Persahabatan Indonesia-Polandia (APIP) “Sahabat”, yang beranggotakan khususnya alumni penerima beasiswa Indonesia, Darmasiswa Scholarship Programe. Dubes Djumala dinilai berjasa

dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara karena telah memprakarsai kunjungan Presiden Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, ke Polandia pada tanggal 3-5 September 2103. Selama kunjungan tersebut Indonesia dan Polandia menegaskan komitmennya dalam sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan kerjasama

di berbagai bidang, seperti investasi, energi, perikanan, pendidikan dan lingkungan hidup. Serangkaian kesepakatan tersebut menjadi basis yang kokoh bagi kerjasama persahabatan antara Indonesia dan Polandia di masa-masa yang akan datang. (Sumber: KBRI Warsawa)

Seluruh Jajaran Keluarga Besar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengucapkan :

“Selamat ‘Idul Fitri 1435 H” Mohon Maaf Lahir dan Batin

http://www.tabloiddiplomasi.org 15 juli - 14 agustus 2014

No. 78 Tahun ViI, Tgl. 15 juli - 14 agustus 2014

No. 78 TAHUN VII

Diplomasi TABLOID


Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 www.tabloiddiplomasi.org

Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Presiden Disebut Oleh Pihak Gedung Putih Sebagai Sesuatu Yang Bersejarah

voanews.com

P

ihak Gedung Putih pada tanggal 9 Juli 2014 siang hari (dini hari tanggal 10 Juli 2014) waktu Jakarta, telah mengeluarkan pernyataan terkait dengan Pemilihan Presiden yang berlangsung di Indonesia. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu Presiden yang disebut oleh pihak Gedung Putih sebagai sesuatu yang bersejarah. ”Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, kampanye dan partisipasi yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia, masyarakat madani dan media massa telah menegaskan kuat dan dinamisnya kematangan demokrasi Indonesia” ujar juru bicara Gedung Putih. Pihak Gedung Putih menyampaikan bahwa sebagai negara kedua dan ketiga demokrasi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kepentingan dan nilai yang sama termasuk keyakinan yang kuat terhadap arti penting penghormatan terhadap hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang inklusif dan persamaan kesempatan bagi setiap individu. Kemitraan Komprehensif yang telah diluncurkan kedua negara pada tahun 2010 merupakan ko-

mitmen jangka panjang berlandaskan kepentingan bersama untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, lanjut Juru bicara Gedung Putih. “Presiden Obama sangat menginginkan keberlanjutan kemitraan yang sangat penting dengan Presiden baru Indonesia dan dengan parlemen yang baru saja terpilih” harap Juru bicara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Obama dan pemerintahannya sangat menghargai ke-

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

mitraan yang selama ini telah terjalin dengan Presiden SBY, yang telah bekerja sangat erat dengan Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan hubungan Amerika Serikat dengan ASEAN. Dengan semakin dekat dan akan berakhirnya Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pihak Gedung Putih menyampaikan bahwa Presiden SBY dapat melihat terhadap berbagai hal penting yang telah dicapai sebagai warisan Presiden SBY dalam upayanya sehingga Indonesia dapat mencapai pertumbuhan

ekonomi yang sangat kuat, memperkuat sendi-sendi dan institusi demokrasi dan peran Indonesia sebagai pemimpin di tingkat kawasan dan di tingkat global. “Pemerintahan Obama mengakui seraya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas semua upaya yang telah dilakukan Presiden SBY dalam membangun pemahaman yang lebih baik antara Indonesia dan Amerika Serikat dan AS berkeinginan melanjutkan hubungan yang dekat di masa yang akan datang” tutup Gedung Putih. (Sumber: KBRI Washington, D.C)

Diplomasi. No. 78. Menlu RI : Tahun VII TABLOID TIDAK DIPERJUALBELIKAN. Media Komunikasi dan Interaksi

Recommend Documents