Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi

No. 21, Tahun II, Tgl. 15 Juli - 14 Agustus 2009

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Tahun VI

Tgl. 15 JANUARI - 14 PEBRUARI 2013

www.tabloiddiplomasi.org Email: [email protected]

Menlu RI :

Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem

Kontribusi Islam Diplomasi 2012 Dan Demokrasi

Dalam Membangun Kedepankan Prinsip keamanan, Indonesia Kepentingan dan Da’i Bachtiar : Kemitraan bersama Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin

Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

Nia Zulkarnaen :

“KING”

Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia Email: [email protected]

ISSN 1978-9173

9

www.tabloiddiplomasi.org

771978 917386

Email: [email protected]

ISSN 1978-9173

Tidak Untuk Diperjualbelikan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

No. 60

11771978 9

FOKUS

917386

Bali Democracy Forum: Merajut Tata Bangun Demokrasi di Asia Pasifik dan Global

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

APEC INDONESIA 2013

Diplomasi TABLOID


Daftar Isi >4

Fokus utama

>6

Fokus UTAMA

>8 >9 > 10 > 11 > 12

Capaian Diplomasi 2012 Kedepankan Prinsip Keamanan, Kepentingan dan Kemitraan bersama

Prioritas Diplomasi 2013 Fokus

Bali Democracy Forum : Membangun Demokrasi Dalam Perspektif Global Fokus

BDF Merajut Tata Bangun Demokrasi di Asia Pasifik dan global Fokus

BDF Turut ilhami Demokratisasi Negara Asia Pasifik Fokus

BDF Sumbangan Indonesia Bagi Pembangunan dan Proses Demokrasi Global Fokus

Menlu RI : BDF Alami Banyak Kemajuan

BDF

14

L E N S A

Fokus

Memajukan Prinsip Demokrasi Dalam Tata-Kelola Global

sorot

Reformasi PBB, Gugat Sistem Global Yang Tidak Adil dan Tidak Demokratis

LENSA

Uni Eropa Melihat Indonesia Sebagai Model

LENSA

Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian Global

BINGKAI

Kenalkan Kemlu dan Politik Luar Negeri Sejak Dini

13 15

Menjadi Cermin Kemajuan Demokrasi Indonesia

16 17 21

Dok. abc.net.au

PELINDUNG Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI Direktur Diplomasi Publik Direktur Informasi dan Media Sekretaris Direktorat Jenderal IDP

catatan redaksi

REDAKTUR PELAKSANA Firdaus

Memasuki tahun baru 2013, Tabloid Diplomasi tampil dengan wajah baru, tidak saja dalam format penerbitan melainkan juga tim redaksi. Ini merupakan sebuah upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya para pembaca setia Tabloid Diplomasi. Sepanjang tahun 2012 lalu, Tabloid Diplomasi meliput berbagai kegiatan di Kementerian Luar Negeri terkait dengan implementasi politik luar negeri Indonesia di kancah regional dan global, serta mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, khususnya para mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Pada tahun 2013 ini, diplomasi dan politik luar negeri Indonesia akan lebih difokuskan pada Sembilan Perhatian, yaitu: Mempertajam prioritas kerja sama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat lainnya; Konsolidasi pasar tradisional dan perluasan pasar non tradisional; mengintensifkan perundingan perbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan ketentuan dan norma hukum internasional; Meningkatkan per lindungan WNI/TKI di luar negeri dengan memprioritaskan pada tiga aspek (pencegahan, deteksi dini dan perlindungan); Pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan; Konsolidasi demokrasi dan nilai-nilai HAM di kawasan dan di

tingkat global; Memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan; Kontribusi untuk memelihara perdamaian, keamanan dan keadilan pada tataran global, serta; Mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan dalam suatu tatanan yang memberikan ruang bagi seluruh masyarakat internasional untuk merasakan buah dari pembangunan dan memberikan kesempatan bagi seluruh negara untuk maju dan sejahtera, tanpa terkecuali. Pada edisi Januari 2013 ini, Tabloid Diplomasi menyajikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI sebagai topik utama. Topik lainnya adalah seputar Bali Democracy Forum (BDF) dan APEC, dimana pada tahun ini Indonesia menjabat sebagai Ketua APEC. BDF merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menciptakan arsitektur demokrasi di kawasan yang mengarah pada hubungan antar negara yang harmonis. Melalui BDF, Indonesia memperkenalkan betapa kayanya praktek-praktek demokrasi, sedangkan di sisi lain juga terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang bisa berlaku secara umum, sehingga dengan demikian semua negara dapat bertukar fikiran mengenai demokrasi yang berlaku di banyak negara.

Sebagai Ketua APEC 2013, Indonesia akan memfokuskan agenda APEC pada tiga prioritas utama, yaitu: Attaining the Bogor Goals, Achieving Sustainable Growth with Equity dan Promoting Connectivity. Dengan mengusung tema “Resilient Asia Pacific; Engine of Global Growth”, Indonesia berkeinginan untuk mewujudkan suatu kawasan Asia Pasifik yang terus bertumbuh kuat, berketahanan, gigih, dan cepat pulih dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global sehingga dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Disamping itu, menyongsong tahun 2013, Kementerian Luar Negeri RI berkomitmen untuk semakin meningkatkan profesionalisme, bekerja lebih keras dan berupaya lebih cerdas demi mencapai kepentingan nasional Indonesia serta berkontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran bagi semua dalam menciptakan dunia yang lebih aman, damai, stabil dan makmur. Selamat Tahun Baru 2013 dan selamat menikmati tampilan baru Ta b l o i d Diplomasi 2013.

DEWAN REDAKSI Siuaji Raja Eni Hartati S. Ari Wardhana Azis Nurwahyudi Hartyo Harkomoyo Staf Biro Administrasi Menteri STAF REDAKSI Ainan Nuran Staf Dit. Infomed Staf Dit. KST Staf Dit. Kamdip Staf Setditjen IDP Staf BAM Khariri Cahyono PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Tubagus Riefhan IqbaI Muji Lastari TATA LETAK DAN ARTISTIK Tsabit Latief Anggita Gumilar PENANGGUNG JAWAB WEBSITE Kistono Wahono Yulianto

Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I.

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama


Pernyataan Pers TAHUNAN Menteri Luar Negeri

CAPAIAN Diplomasi 2012 Dok. Diplomasi

Kedepankan Prinsip keamanan, Kepentingan dan Kemitraan bersama

Menteri Luar Negeri RI menyampaikan ”Pernyataan Pers Tahunan Menlu” 2013

Dr. R.M. Marty M. Natalegawa Menteri Luar Negeri RI

Waging peace and prosperity. Inilah yang dilakukan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2012.

04

Di tengah

kondisi dan tantangan global dan kawasan yang dipenuhi ketidakpastian dan semakin kompleks, Indonesia secara gigih akan berjuang demi perdamaian dan kemakmuran. Waging peace and prosperity. Inilah yang dilakukan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2012. Diplomasi bekerja untuk menciptakan dan memelihara stabilitas, keamanan dan perdamaian di tingkat kawasan maupun di tingkat global. Mesin diplomasi bekerja bagi tercip-

tanya keadilan dan kemakmuran baik di tingkat kawasan maupun di tingkat global. Kesemuanya dilakukan demi kepentingan nasional Indonesia. Kesemuanya dilakukan untuk menjalankan amanat Konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2012 mengarungi situasi global dan kawasan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Suatu kondisi global, yang di satu

No. 60 Tahun VI

15 januari - 14 pebruari 2013

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama


sisi dan secara umum ditandai oleh situasi damai antar negara, namun di sisi lain, ditandai oleh situasi konflik di berbagai belahan dunia yang hari demi hari telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak kecil. Suatu kondisi global, yang di satu sisi ditandai oleh kekhawatiran tentang resesi perekonomian yang berkepanjangan di kawasan tertentu, sementara di sisi lain, terbentang tantangan yang lebih mendasar yaitu kebanyakan umat manusia masih terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar. Suatu kondisi global, yang di satu sisi ditandai oleh kepahaman mengenai saling ketergantungan masyarakat internasional dalam menghadapi berbagai tantangan bersama, namun di sisi lain, belum senantiasa ditandai oleh kemampuan masyarakat internasional untuk mengambil langkah bersama. Kondisi yang penuh tantangan termaksud, semakin kompleks sifatnya mengingat terdapatnya keterkaitan yang erat antar berbagai masalah yang dihadapi masyarakat internasional. Keterkaitan antara masalah global, regional dan nasional. Keterkaitan antara masalah politik keamanan, ekonomi, lingkungan dan sosial. Keterkaitan permasalahan seperti termaksud diatas, tercerminkan di kawasan Asia dan Pasifik. Sesungguhnya, kawasan Asia Pasifik selama ini merupakan bukti nyata bahwa stabilitas dan keamanan adalah suatu prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itulah sepanjang tahun 2012 yang lalu, politik luar negeri Indonesia, tanpa henti telah bekerja keras untuk memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan dari berbagai ancaman. Konflik Laut China Selatan Sebagaimana diketahui, apapun sumber ancaman termaksud, misalnya potensi konflik di Laut China Selatan, sengketa wilayah antar negara lainnya, proliferasi senjata pemusnah massal, dan bentuk-bentuk ancaman lainnya, Indonesia telah memproyeksikan peranan sebagai bagian dari solusi. Tidak kalah penting, politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2012, telah bekerja untuk menciptakan suatu tatanan di kawasan, baik dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan di kawasan maupun dalam penguatan norma-norma dan prinsip hubungan baik antar negara, yang kesemuanya ditujukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Ketika timbul keraguan menge-


nai kesamaan pandangan ASEAN mengenai Laut China Selatan misalnya, Indonesia bergerak melalui shuttle diplomacy selama 36 jam untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN sesuai six-point principles. Selanjutnya, diplomasi Indonesia mendorong momentum pelaksanaan secara menyeluruh DoC termasuk di dalamnya suatu regional code of conduct melalui disepakatinya elemen-elemen dasar CoC termaksud serta pengajuan suatu draft awal CoC. Ketika sengketa wilayah di kawasan mencuat, secara terukur dan tepat bentuk Indonesia mendorong terjalinnya suatu komunikasi diplomatik yang mengedepankan pilihan diplomasi bagi penyelesaian sengketa dimaksud. Ketika timbul kekhawatiran dan anggapan bahwa kawasan Asia Pasifik dihadapi suatu era persaingan yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas, Indonesia mengedepankan perlunya suatu cara pandang dan paradigma baru yang menepis hal termaksud. Yaitu, suatu pendekatan yang mengedepankan prinsip keamanan, kepentingan dan kemitraan bersama. Suatu tatanan di kawasan yang tidak saja mampu mengelola (“manage”) dinamika perubahan di kawasan, melainkan justru menyambutnya sebagai suatu faktor yang dapat dikembangkan demi kepentingan bersama. Suatu pandangan yang kita sebut dynamic equilibrium. Memperhatikan keterkaitan masalah politik, keamanan, ekonomi dan sosial, maka upaya diplomasi Indonesia di kawasan Asia Pasifik bersifat komprehensif menyentuh seluruh bidang termaksud. Hal ini terutama tercerminkan dalam upaya Indonesia sepanjang tahun 2012 untuk memastikan kemajuan yang signifikan dalam

’’

No. 60 Tahun VI

pencapaian komunitas ASEAN dalam ketiga pilarnya. Diplomasi Ekonomi Sepanjang tahun 2012 pula, mes kipun secara umum kemakmuran masyarakat dunia terus meningkat, namun kita masih menyaksikan bukan saja dampak krisis perekonomian global, melainkan juga sebagian besar umat manusia masih dilanda kondisi kemiskinan yang mendasar. Tentunya kondisi perekonomian di beberapa negara di kawasan Euro telah berdampak terhadap berbagai dimensi kehidupan di negara tersebut. Dan tentunya pula, perkembangan perekonomian di kawasan Euro berdampak bagi perekonomian global secara keseluruhan. Bagi politik luar negeri Indonesia, khususnya apa yang dinamakan diplomasi ekonomi, sepanjang tahun 2012, kita telah bekerja keras untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan dimaksud terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini antara lain berarti pertajaman prioritas hubungan bilateral dengan mitra strategis; dan hal ini berarti pula peningkatan hubungan ekonomi dengan negara yang merupakan pasar non tradisional Indonesia. Namun, lebih dari upaya meningkatkan ketahanan perekonomian Indonesia dan kawasan Asia Timur umumnya, sepanjang tahun 2012, diplomasi Indonesia senantiasa mengedepankan kepedulian mengenai kepentingan negara-negara berkembang. Dalam berbagai forum seperti ASEAN, APEC, G-20, WTO dan PBB, termasuk dalam kerangka pertemuan KTT Rio+20 dan pembahasan mengenai post 2015 development agenda, Indonesia senantiasa menekankan pen-

Bagi politik luar negeri Indonesia, khususnya apa yang dinamakan diplomasi ekonomi, sepanjang tahun 2012, kita telah bekerja keras untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan dimaksud terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini antara lain berarti pertajaman prioritas hubungan bilateral dengan mitra strategis; dan hal ini berarti pula peningkatan hubungan ekonomi dengan negara yang merupakan pasar non tradisional Indonesia.

tingnya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif untuk memastikan keadilan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi global. Suatu pendekatan yang kita dinamakan “sustainable growth with equity” Dalam berbagai forum tingkat tinggi dimaksud, Indonesia juga terus menyuarakan isu pembangunan global yang berkeadilan untuk memastikan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat internasional. Diplomasi Keamanan Global Sesuai amanat Konstitusi, disamping upaya-upaya di atas, diplomasi Indonesia secara aktif berkontribusi pada upaya menciptakan dunia yang lebih aman, lebih stabil, lebih damai, lebih adil dan lebih makmur. Oleh karena itu, jejak diplomasi Indonesia secara terukur dan tepat bentuk terekam di berbagai belahan dunia dari Timur Tengah dan Afrika Utara, misalnya dalam menyikapi perkembangan di Suriah dan Palestina, ke Afrika dan Haiti, misalnya dalam kontribusi Indonesia pada pasukan pemeliharaan PBB, hingga di kawasan kita sendiri melalui partisipasi peninjau Indonesia dalam melanggengkan perdamaian di Filipina Selatan. Oleh karena itu pula, dari forum kerja sama regional seperti Pacific Island Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Pasifik Barat Daya hingga Organisasi Kerja Sama Islam, Gerakan Non Blok maupun PBB, diplomasi multilateral Indonesia aktif bekerja. Aktif berkontribusi. Oleh karena itu pulalah, apapun permasalahan trans-nasional dan global yang dihadapi, - dari ancaman bencana alam, tantangan ketahanan pangan dan energi hingga kejahatan lintas batas seperti terorisme, trafficking dan berbagai ancaman lainnya -, kontribusi politik luar negeri Indonesia jelas dan nyata. Tentunya, sebagai wujud keterkaitan erat antara masalah internasional dan masalah domestik terdapat pula sejumlah upaya yang terus diperjuangkan. Utamanya dalam hal ini adalah upaya peningkatan perlindungan bagi WNI sebagaimana akan kami sampaikan. Dalam menghadapi tantangan di tingkat kawasan dan global tersebut, sepanjang tahun 2012, diplomasi Indonesia senantiasa memperjuangkan kepentingan nasional kita yang bertujuan untuk berkontribusi bagi; pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat; konsolidasi demokrasi di tanah air; dan tercapainya keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.[]

05

Diplomasi TABLOID

FOKUS UTAMA


Prioritas Diplomasi 2013 Sepanjang tahun mendatang, terdapat 9 pokok perhatian: Pertama, mempertajam prioritas kerja sama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat lainnya. Hal ini berarti penajaman prioritas kerja sama Indonesia dengan negara mitra sesuai dengan potensi dan peluang yang terbentang dengan masingmasing negara. Disamping peningkatan di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, hal ini dapat mencakup kerja sama di bidang seperti ketahanan pangan dan energi, pertahanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dalam kaitan upaya termaksud, kerangka kerja sama bilateral dengan negara-negara sahabat akan semakin dimatangkan dan dioptimalkan. Kedua, disamping konsolidasi pasar tradisional, diplomasi ekonomi diarahkan pada perluasan pasar non tradisional. Sebagai wujud hasil yang mulai diraih berkat upaya termaksud, sesuai data hingga pertengahan tahun 2012 misalnya, pasar ekspor non tradisional Indonesia di kawasan Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur naik masingmasing 46 %, 43% dan 87% pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan yang substansial ini diraih di saat pasar ekspor tradisional Indonesia di kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat mengalami pertumbuhan negatif. Dengan berbagai upaya khusus, meskipun pasar di Eropa Barat dan Amerika Utara sedang lesu seiring dengan kondisi ekonomi Negara di kawasan tersebut, namun kita masih mencatatkan pertumbuhan positif ekspor Indonesia di beberapa negara seperti Norwegia, Jerman dan Inggris. Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian di Eropa dan beberapa pasar tradisional Indonesia, tahun 2013, selain diplomasi ekonomi akan terus dilanjutkan untuk mencari peluang dan penetrasi pasar non tradisional, juga akan dipertajam peluang pasar tradisional Indonesia khususnya pada mitra strategis Indonesia. Ketiga, mengintensifkan perundingan perbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan ketentuan dan norma hukum internasional. Selama tahun 2012, momentum perundingan perbatasan terus dipelihara. Tidak kurang dari 32 kali perundingan perbatasan dengan 7 negara telah dilaksanakan. 15 kali telah dilakukan

06

perundingan batas maritim dan 17 kali merupakan perundingan batas darat. Secara umum perundingan-perundingan batas maritim mengalami kemajuan signifikan di tingkat teknis dan telah mendapat dorongan pada tingkat tinggi agar dicapai kemajuan lebih lanjut. Keempat, meningkatkan perlindungan WNI/TKI di luar negeri dengan memprioritaskan pada 3 aspek yaitu pencegahan, deteksi dini dan perlindungan. Sepanjang tahun 2012, upaya pencegahan telah mulai membuahkan hasil: telah terjadi penurunan pelaporan kasus yang dihadapi WNI di luar negeri sebanyak hampir 50%. Dari 38.880 kasus tahun 2011 menjadi 19.218 kasus pada tahun 2012. 0.43 % dari keseluruhan warga negara Indonesia yang tercatat di luar negeri. Tentunya setiap permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri diperlakukan sebagai prioritas. Tanpa terkecuali, apapun sifat dan permasalahannya. Dari kasus hukum yang menyangkut tenaga kerja Indonesia di luar negeri hingga penyelamatasn dan perlindungan WNI dari bencana alam serta instabilitas politik. Sebagai contoh pula, upaya fasilitasi Pemerintah RI untuk pemulangan WNI dari Suriah sejak konflik di negara tersebut terjadi hampir mencapai 5.000 WNI. Upaya Pemerintah untuk membebaskan WNI dari ancaman hukuman mati sejak pertengahan tahun 2011 hingga akhir 2012 terlihat nyata. Sebanyak 110 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati. Dimana sebanyak 33 orang dibebaskan murni dan telah dipulangkan ke tanah air. Aspek pencegahan merupakan elemen penting bagi kita semua untuk dapat mencegah sejak dini kemungkinan WNI kita diancam pidana hukuman mati. Pada tahun 2013, perlindungan WNI akan tetap menempati agenda prioritas diplomasi dan politik luar negeri. Sesuai komitmennya, Kemlu telah membuat grand design perlindungan WNI di luar negeri. Penajaman aspek pencegahan, deteksi dini dan perlindungan menjadi agenda utama. Telah dibuat standar baku penanganan WNI/ TKI di luar negeri sebagai rujukan Perwakilan RI di luar negeri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan. Seluruh staff, baik di pusat maupun di perwakilan telah menjadikan agenda perlindungan menjadi salah satu prioritas kerja utama. Kelima, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan.

Waging peace and stability. Hampir tidak ada satu masalahpun di kawasan yang luput dari kontribusi Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara misalnya, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya secara gigih menampilkan penyelesaian jalan damai sebagai pilihan. Di antara negara ASEAN, kita telah memiliki instrumen yang lebih dari cukup untuk memastikan diplomasi senantiasa dikedepankan. Pilihannya adalah komitmen kita untuk bersamasama menghormatinya dan mengimplementasikannya. Ini juga yang menjadi landasan Indonesia dalam mendorong penyelesaian isu kepemilikan wilayah di Laut China Selatan. Indonesia memiliki prinsip dimana diplomasi harus bisa bekerja dan memiliki ruang untuk bergerak. Secara khusus, politik luar negeri pada tahun 2013, akan berupaya meningkatkan momentum pelaksanaan secara menyeluruh pelaksanaan DoC Laut China Selatan. “Menyeluruh” berarti termasuk kemajuan dalam upaya pencapaian suatu regional code of conduct. Kemajuan dalam pelaksanaan menyeluruh DoC kiranya akan mampu meredam potensi konflik di Laut China Selatan. Namun hal ini memerlukan kerja keras kita bersama. Memerlukan suatu kesediaan untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bersama kawasan dan komitmen untuk senantiasa menghormati hukum internasional dan hukum laut internasional. Juga dalam rangka memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan, pada tahun 2013 Indonesia akan senantiasa konsisten mengingatkan betapa pentingnya seluruh negara mengikatkan diri pada “Bali Principles” yang disepakati pada saat East Asia Summit di Bali tahun 2011. Sebuah prinsip yang mengatur norma dasar perilaku dan hubungan antar negara di kawasan Asia dan Pasifik yang senantiasa mengedepankan cara-cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman penggunaan kekerasan. Upaya untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan tiada henti dan tidak semata bersifat reaktif terhadap suatu potensi konflik. Indonesia berpandangan bahwa upayaupaya memperkuat kapasitas kawasan untuk mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik merupakan sebuah keharusan. Untuk itulah sejak keketuaan Indonesia tahun 2011 di ASEAN, Indonesia menggagas Pendirian ASEAN Institute for Peace and Reconciliation yang telah diluncurkan di Phnom Penh Nopember yang lalu. Tahun-tahun mendatang, institute ini dapat berkontribusi memberikan penguatan terhadap kapasitas ASEAN

dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai. Keenam konsolidasi demokrasi dan nilai-nilai HAM di kawasan dan di tingkat global. Dalam dua tahun terakhir, dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi negara-negara di kawasan ASEAN, kita menyaksikan perkembangan positif demokrasi dan pemajuan nilai-nilai HAM di kawasan. Hal ini tidak terjadi dengan sendirinya. Secara tertata dan terukur, Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya, sejak tahun 2003 terus mendorong agar agenda demokrasi dan HAM menjadi prioritas Komunitas ASEAN. Berbeda dengan kawasan lainnya, meskipun masih terdapat tantangan yang tidak kecil, tahun 2012 menjadi catatan positif bagi perkembangan isu demokrasi dan transformasi politik di kawasan. Perkembangan di Myanmar adalah contoh konkrit. Tentunya proses demokratisasi tidak tanpa tantangan. Dan ketika tantangan tersebut terjadi, sebagai suatu keluarga besar, ASEAN bahu membahu dalam memberikan dorongan untuk tetap konsisten menjalankan demokrasi. Dalam memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM di kawasan, tentu kita mencatat perkembangan positif dengan disahkannya Deklarasi HAM ASEAN di Phnom Penh Nopember yang lalu. Deklarasi HAM tersebut merupakan hasil perjuangan yang telah dilakukan sejak tahun 2003. Indonesia menyadari bahwa pengesahan Deklarasi tersebut merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dari upaya bersama negara ASEAN untuk menciptakan kawasan ASEAN yang senantiasa menghormati dan menghargai nilai-nilai HAM universal. Tentu menjadi kewajiban kita semua untuk mengawal implementasi Deklarasi tersebut termasuk membentuk instrumen HAM lainnya di kawasan sehingga kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang senantiasa menjunjung nilai-nilai HAM universal. Di kawasan yang lebih luas, melalui Bali Democracy Forum, Indonesia secara konsisten mendorong agenda demokrasi di kawasan Asia melalui proses dialog dan saling berbagi pemajuan demokrasi yang universal tanpa menghilangkan nilai dan aspek kekhususan masingmasing negara. Kedepan, Melalui Bali Democracy Forum dan forum pemajuan demokrasi lainnya di tingkat kawasan dan global, Indonesia akan memfokuskan pada upaya untuk membantu negara yang sedang mengalami transisi demokrasi. Ini untuk mendorong agar proses tran-

No. 60 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

FOKUS UTAMA


formasi demokrasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan agenda yang telah ditetapkan negara dimaksud. Hal ini kiranya semakin relevan berkaitan dengan trasnformasi yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah. Ketujuh, bersama negara di kawasan, memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Diplomasi Indonesia berjuang untuk mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang kuat, berkelanjutan dan inklusif. Penyelesaian scorecard pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN serta kesiapan Indonesia dalam menyongsong Komunitas tersebut terus menjadi perhatian Pemerintah. Selain itu, sebagai wujud nyata prinsip ASEAN-led regional architecture building, dalam hal ini di bidang ekonomi, tahun 2013 akan ditandai oleh dimulainya proses negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership. Suatu upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan yang berlandaskan semangat kemitraan dan saling menguntungkan antara negara ASEAN dan negara mitranya. Tahun 2013, melalui Keketuaan Indonesia pada APEC, kita berpeluang berkontribusi nyata bagi pembentukan tatanan ekonomi mendatang. Suatu peluang untuk kembali menunjukkan kepemimpinan di kawasan. Berpijak pada berbagai capaian APEC selama ini, Bapak Presiden telah menetapkan tema APEC 2013, yaitu “Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth”. Dengan tema ini, Indonesia akan terus mendorong agar kawasan Asia Pasifik dapat terus tumbuh kuat, kokoh dan berketahanan, sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam keketuaan Indonesia pada APEC di tahun 2013, Indonesia memiliki 3 prioritas utama yaitu: Attaining the Bogor Goals, dengan fokus kepada pencapaian Bogor Goals - perluasan perdagangan dan investasi, dan reformasi struktural; Achieving Sustainable Growth with Equity dengan fokus kepada daya saing global UKM, financial inclusion, ketahanan pangan, dan kesehatan; dan Promoting Connectivity dengan fokus kepada konektivitas fisik, termasuk pengembangan dan investasi infrastruktur dan konektivitas kelautan (Blue Economy), konektivitas institusional, dan konektivitas people-to-people. Dengan perkembangan arsitektur kawasan yang semakin kompleks dari sejak APEC didirikan tahun 1989 dan sejak kepemimpinan Indonesia di APEC tahun 1994, Indonesia berkeyakinan di bawah kepemimpinan Indonesia pada APEC tahun 2013 ini, APEC dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah


bagi ketahanan ekonomi kawasan Asia Pasifik yang pada gilirannya dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat dunia. Pada tahun 2013 pula, bersama dengan Kolombia, Indonesia menjadi ketua Forum for East Asia and Latin America Cooperation (FEALAC) tahun 2013. Pertemuan tingkat Menteri FEALAC tahun 2013 di Bali akan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kerja sama antara kawasan Asia dan Amerika Latin untuk mengatasi tantangan global dewasa ini khususnya kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih.

dan akan terus menjadi agenda prioritas diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Kedepan, bersama masyarakat internasional lainnya, politik luar negeri Indonesia akan berupaya untuk meraih kemajuan lebih jauh atas apa yang telah dicapai pada tahun 2012. Yaitu status negara peninjau negara Palestina di PBB. Hal ini antara lain berarti peningkatan kapasitas negara Palestina; rekonsiliasi antara elemen di Palestina serta dorongan bagi pemulihan kembali proses perdamaian Timur Tengah kearah pemenuhan hak-hak mendasar bangsa Palestina sesuai resolusi PBB yang relevan serta prinsip “two states solution”.

Kedelapan, kontribusi untuk memelihara perdamaian, keamanan dan keadilan pada tataran global. Sesuai amanat Konstitusi, Indonesia akan terus berkontribusi bagi upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas serta keamanan internasional. Sepanjang tahun 2012, misalnya, diplomasi Indonesia bekerja di kawasan Timur Tengah, baik yang menyangkut konflik di Suriah maupun di Palestina. Kebuntuan upaya diplomasi sepanjang tahun 2012 mengenai masalah Suriah harus segera diatasi. Korban jiwa yang berjatuhan hari demi hari menunutut masyarakat internasional untuk bersatu untuk mendorong dikahirnya kekerasan; dalam memungkinkan bantuan kemanusiaan dan dalam mendorong suatu proses politik yang menghormati pilihan rakyat Suriah. Sementara itu, isu Palestina telah

Kesembilan dan yang terakhir, mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan. Sebuah tatanan yang memberikan ruang bagi seluruh masyarakat internasional untuk merasakan buah dari pembangunan. Sebuah tatanan yang memberikan kesempatan bagi seluruh negara untuk maju dan sejahtera, tanpa terkecuali. Dalam kaitan ini, Indonesia memikul tanggung jawab yang khusus. Sebagaimana diketahui, terkait isu agenda pembangunan global, Bapak Presiden bersama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris telah dipilih untuk menjadi pemimpin bersama High-level Panel of Eminent Persons on the Post2015 Development Agenda yang akan memberikan masukan kepada Sekjen PBB mengenai agenda pembangunan global pasca 2015.

9 pokok perhatian Diplomasi 2013

No. 60 Tahun VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

mempertajam prioritas kerja sama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat lainnya. konsolidasi pasar tradisional, diplomasi ekonomi diarahkan pada perluasan pasar non tradisional. mengintensifkan perundingan perbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan ketentuan dan norma hukum internasional. meningkatkan perlindungan WNI/TKI di luar negeri dengan memprioritaskan pada 3 aspek yaitu pencegahan, deteksi dini dan perlindungan. pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan. konsolidasi demokrasi dan nilai-nilai HAM di kawasan dan di tingkat global. bersama negara di kawasan, memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. kontribusi untuk memelihara perdamaian, keamanan dan keadilan pada tataran global. mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan.

Beberapa rangkaian pertemuan Panel telah dilakukan baik di New York dan London. Proses ini terus berlangsung. Pada tahun 2013, pertemuan akan dilakukan di Liberia, Bali dan berakhir di New York. Pada pertemuan akhir di New York, secara resmi Bapak Presiden bersama dengan PM Inggris dan Presiden Liberia akan menyerahkan proposal agenda pembangunan global pasca 2015 kepada Sekjen PBB untuk dapat dibahas oleh seluruh negara anggota PBB. Ini merupakan amanah yang besar bagi kita sebagai bangsa untuk memberikan kontribusi secara signifikan dalam menetapkan agenda pembangunan global kedepan. Dengan konsep yang jelas, rasional dan visioner, Indonesia telah menetapkan visi dan platform pembangunan global yang berorientasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeadilan. “Sustainable Growth with Equity”. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat Menteri WTO tahun 2013 ini. Selaku tuan rumah, Indonesia akan memainkan perannya dalam rangka menjaga keberlangsungan sistem perdagangan multilateral yang adil, terbuka dan transparan. Indonesia akan berjuang agar sistem perdagangan internasional selaras dan menjadi penopang agenda pembangunan global pasca 2015. Sebelum mengakhiri pernyataan tahunan kali ini, perkenankankanlah kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi dan kemitraan seluruh elemen bangsa terutama kepada mitra kami di Komisi I DPR RI atas pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri sepanjang tahun 2012. Kami percaya dan memiliki keyakinan, hanya melalui kemitraan dan sinergi seluruh elemen bangsa inilah berbagai peluang diplomasi sepanjang tahun 2012 dapat kita raih dan berbagai tantangan juga dapat kita lampaui bersama. Kepada rekan-rekan media, tentu kami ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi terhadap kemitraan yang terjalin selama ini. Dengan peran dan partisipasi rekan-rekan media tentunya diplomasi dan kebijakan politik luar negeri dapat terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat luas. Kepada para pemenang Adam Malik Award tahun ini, kami ucapkan selamat atas prestasinya. Kami yakin kerja sama yang baik selama ini akan semakin ditingkatkan pada masa yang akan datang. Menyongsong tahun 2013 ini, kami memiliki keyakinan yang besar bahwa kita akan bekerja lebih keras lagi demi mencapai kepentingan nasional Indonesia. Kita akan berupaya lebih cerdas lagi demi memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran bagi semua. Untuk menciptakan dunia yang lebih aman, damai, stabil dan makmur.[]

07

Diplomasi TABLOID

FOKUS


Dok. Diplik

Presiden RI berfoto bersama Ketua Delegasi pada Bali Democracy Forum V, 8 Nopember 2012

Bali Democracy Forum : Membangun Demokrasi Dalam Perspektif Global Bali

Democracy Forum bukanlah forum bagi negara-negara demokrasi melainkan forum untuk menyampaikan pandangan tentang demokrasi. Siapapun boleh hadir, utamanya negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru. Bahkan untuk peninjau, Indonesia juga mengundang negara-negara atau organisasi internasional dari belahan benua yang lain. Fokus BDF adalah bagaimana memahami nilai-nilai, prinsip-prinsip dan pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini Indonesia ingin berbagi pandangan dan berbagi pengalaman. Tiap tahun, tema BDF berbeda-beda, mulai dari hubungan demokrasi dengan pembangunan, kemudian tentang peaceful conflict resolution dari perspektif demokrasi, hingga pada forum ke-5 ini, Indonesia memilih tema “Memajukan Prinsip-prinsip Demokrasi Dalam Tataran Global,” (Advancing Democratic Principles at a Global Setting). Pandangan dari para pemimpin, tentunya beragam, dan itulah indahnya demokrasi. BDF hadir untuk

08

memfasilitasi keragaman pandangan tersebut. Format ini akan dipertahankan sehingga dengan demikian, salah satu roh dari demokrasi, freedom of speech, dapat tetap terjaga. Apa pun pandangan yang disampaikan akan tetap dihormati, dan tidak ada keinginan untuk mengatakan bahwa pandangan itu salah dan pandangan yang lain benar. Bahwa pandangan yang disampaikan ada dampaknya bagi siapapun yang hadir, adalah dalam rangka memastikan bahwa demokrasi betul-betul hidup dan berkembang, baik bagi negara-negara di Asia maupun negara-negara lainnya di seluruh dunia. Pada BDF V Indonesia mengajak dunia internasional untuk memikirkan tentang masalah global, misalnya global governance, apa peran yang semestinya dilakukan oleh PBB, G-20, dan organisasi-organisasi regional, bagaimana bangsa-bangsa di dunia dapat ikut mengatasi konflik, mengatasi situasi yang mengancam kemanusiaan di banyak tempat dari perspektif demokrasi. Melalui BDF V, Indonesia ingin menjadikan BDF ini

sebagai forum yang semakin hidup, relevan, dan memberikan manfaat bagi semua. Bagaimanapun, tidak ada satu model demokrasi, karena itu suatu negara tidak bisa mengimpor begitu saja suatu model demokrasi dari negara lain. Dalam hal ini Indonesia mengembangkan moto ‘One size does not fit all’. Banyak demokrasi yang sukses karena bersifat home-grown, karena memperhatikan nilai-nilai dan budaya lokal, dan itulah universalitas dari demokrasi. Bagaimanapun, demokrasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum bagi semua bangsa dan negara. Selama ini demokrasi sering dilekatkan sebagai produk Barat, bagian dari nilai-nilai Barat. Dalam perjalanan sejarahnya Indonesia memang mengadopsi demokrasi, tapi yang diadopsi sebetulnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi-nya, dan bukan nilai-nilai Barat-nya. Masing-masing negara sesungguhnya memiliki akar demokrasi, namun beragam disebabkan karena perbedaan nilai-nilai dan budaya lokal. BDF justru memperkenalkan be-

tapa kayanya praktik-praktik demokrasi tersebut. Di BDF dapat dilihat bagaimana pandangan demokrasi dalam perspektif budaya dan peradaban Timur, dalam hal ini misalnya diwakili oleh Korea, Jepang, dan China. Kemudian demokrasi dalam perspektif Barat, misalnya diwakili oleh Australia; demokrasi dalam perspektif budaya dan nilai-nilai Islam, misalnya diwakili oleh Afghanistan. Dari budaya dan nilai-nilai yang berbeda tersebut ternyata terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang bisa berlaku secara umum di negara mana saja. Memang tidak sepenuhnya sama dan ada juga yang sedikit berbeda, dan di BDF inilah semua dapat bertukar fikiran mengenai hal tersebut. Apa yang disampaikan dalam forum ini, tentunya memberikan inspirasi kepada para peserta BDF, sehingga akan lebih memperkaya pemahaman dan perspektif mereka tentang demokrasi yang berlaku di banyak negara. Dengan demikian BDF akan semakin mendekatkan bangsa-bangsa dan negara-negara untuk saling berdialog, saling menghormati, dan saling menjaga harmoni dalam keragaman peradaban, agama, ideologi maupun pandangan-pandangan tentang demokrasi. Indonesia merupakan contoh negara yang democratis, terutama sejak reformasi 1998, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan banyak negara, termasuk Eropa. Ketika Indonesia meyakini bahwa ada prinsip-prinsip demokrasi dari Barat yang juga bagus untuk diterapkan di Indonesia, maka Indonesia akan mengadopsinya. Indonesia tidak anti kepada sesuatu yang berlaku pada forum dunia, karena jika itu menyangkut prinsip-prinsip dan nilai-nilai maka itu akan sama. Karena itulah, Indonesia mendorong negaranegara untuk terus berinteraksi satu sama lain untuk dapat menimba dan mengadopsi nilai-nilai yang baik. Di bidang ekonomi ada G-20 sebagai premiere forum dimana berbagai perbedaan yang ada sudah terwakili sehingga menjadi lebih terintegrasi. Namun di bidang politik dan keamanan belum terintegrasi seperti itu. Jika dalam forum ekonomi berbagai pihak yang mempresentasikan keadaan dunia saat ini bisa bersatu dan duduk bersama, mestinya hal itu juga bisa dilakukan di bidang peace and security. Oleh karena itulah maka BDF V tahun 2012 mengangkat tema “Advancing Democratic Principles at the Global Setting: How Democratic Global Governance contribute to International Peace and Security, Economic Development and effective enjoyment of Human Rights.”

No. 60 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

FOKUS


Dok. Diplomasi

BDF AM Fachir Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu RI

Merajut tata bangun demokrasi di asia pasifik dan global

Bali

Democracy Forum (BDF) merupakan salah satu upaya dalam menciptakan arsitektur demokrasi di kawasan yang arahnya adalah juga hubungan antar negara yang harmonis, pengertian yang semakin tinggi sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan karena adanya pengertian yang tinggi tersebut.Kita ingin untuk maju bersama, dan tentu saja apa yang kita lakukan pada BDF V ini adalah beyond regional. Kita lebih melihat bahwa sistem tata pemerintahan global saat ini belum sepenuhnya memadai untuk bisa mengelola persoalan-persoalan dan tantangan global hampir di semua aspek, apakah itu politik, keamanan dan stabilitas internasional, pembangunan ekonomi, penghormatan terhadap HAM. Kita membuka dengan menggunakan forum BDF ini untuk menanyakan kepada Negara-negara sahabat apa perspektif mereka tentang hal ini, disamping tentu saja tantangan-tantangan domestik mereka. Beberapa hal yang membuat BDF semakin menarik, antara lain tidak terlepas dari cara pendekatan yang kita lakukan. Misalnya sejak awal kita memberikan forum yang nyaman bagi semua orang untuk berbicara mengenai masalah, tantangan dan solusinya. Sejak awal tentunya kita mengatakan bahwa BDF ini adalah dialog yang konstruktif, meskipun memang kita tidak mempunyai target yang kongkrit itu seperti apa. Ini lebih kepada bahwa dengan berbagi itu maka arahnya adalah kepada kerja sama. Lihat saja perkembangan positif dari penyelenggaraan BDF I sampai sekarang, kita bisa melihat adanya keterbukaan di beberapa negara, perubahan-perubahan pada situasi yang lebih baik di sejumlah kawasan, dan ini membenarkan


”Yang penting adalah bahwa kita juga melibatkan mereka untuk pelaksanaan rekomendasi dari BDF ini, yaitu melalui Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai implementing agency.” atau memberikan validitas terhadap tesis pertama kita ketika mengangkat BDF ini. Kita bisa melihat dari tingkat partisipasi, jumlah negara yang berpartisipasi, dan kualitas diskusi yang semuanya menunjukkan bahwa BDF semakin menarik. Tapi tentunya ini juga merupakan tantangan bagi kita, yaitu bagaimana nanti kita dapat tetap menjaga format seperti ini. Jadi meskipun BDF ini adalah forum antar negara, tapi tidak menutup kemungkinan partisipasi dari civil society dan media misalnya. Sejak tahun lalu, semua diskusi dan pembahasan di BDF ini bersifat terbuka untuk media. Disamping itu kita juga mengapresiasi berbagai forum yang diselenggarakan baik oleh media ataupun civil society dimana tahun ini saya sendiri juga ikut memberikan pandangan dan sambutan ketika forum-forum itu diselenggarakan. Yang penting adalah bahwa kita juga melibatkan mereka untuk pelaksanaan rekomendasi dari BDF ini, yaitu melalui Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai implementing agency. Dalam berbagai macam program yang dilaksanakan oleh IPD, tokoh-tokoh civil society juga dilibatkan. Jadi seperti misalnya pada seminar tentang political leadership, kemudian juga ada beberapa workshop mengenai transisi demokrasi di Mesir, mereka semua turut dilibatkan. Dok. wordpress.com

Kita menyadari bahwa dengan dukungan dari negara-negara peserta dan peninjau, tampaknya forum ini akan tetap menarik kedepan. Seperti dimaklumi bahwa sejak BDF II hingga BDF IV kita selalu melihat situasi global, regional dan nasional didalam menetapkan tema yang akan kita angkat. Relevansi dari BDF II hingga BDF IV terlihat dari temanya yang sangat relevan dengan situasi pada saat itu, dan tentunya kedepan kita juga akan melihat situasinya seperti apa. Kita tetap akan memanfaatkan IPD untuk semakin memperluas berbagai macam program dan kegiatan BDF. Sebagaimana kita lihat kemarin, pernyataan dari beberapa kepala negara yang menyampaikan dukungan dan berjanji untuk mendukung IPD. Dari sisi kegiatan, saat ini IPD sudah menjangkau kawasan lain di luar Asia seperti misalnya di Afrika. IPD juga telah melakukan diskusi dengan Mesir, dan pada workshop ke-4 dengan Mesir kita juga melibatkan Tunisia. Kita melihat bahwa ini juga bisa dilakukan dengan negara-negara lainnya, dan dalam waktu dekat kita juga akan menyelenggarakan ini dengan Myanmar, tapi dengan pendekatan konstruktif dimana kita lebih melihat kepada berbagi pengalaman dan bahwa apa yang terjadi di negara-negara tersebut ada relevasinya dengan pengalaman Indonesia atau pengalaman negara-negara lainnya. Mungkin saja stakeholder atau participant yang diundang didalam seminar atau workshop tersebut tidak hanya pada tingkat pemerintah tetapi juga civil society. Dalam workshop dengan Mesir setidaknya selalu ada peserta dari partai politik, koalisi pemuda, tokoh masyarakat, dan media yang dilibatkan. Dalam BDF V ini kita mengundang negara-negara yang sebelumnya pernah menjadi co-chair seperti Australia, Korea dan Bangladesh untuk menjadi co-chair kembali karena ini merupakan anniversary BDF yang ke-5. Dan dalam perjalanan sepanjang lima tahun ini, cukup banyak tanggapan positif yang diberikan terhadap BDF, misalnya AS menganggap BDF ini sebagai premier forum. BDF ini di akui oleh dunia internasional, tapi bagi kita bukan itu sebenarnya, melainkan bagaimana kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi kedepan, dan orang boleh melabelkan apapun terhadap Indonesia, apakah negara demokrasi, anggota G-20, negara pluralis, negara yang toleran dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai modal untuk berbagi.[]

Delegasi peserta pada saat mengikuti pembukaan BDF V.

No. 60 Tahun VI

09

Diplomasi TABLOID

FOKUS


Dok. Diplomasi

BDF Prof. Dr. Azyumardi Azra Guru Besar UIN Jakarta

Bali

Democracy Forum (BDF) adalah forum yang disponsori oleh negara, sementara itu ada juga forum-forum demokrasi lainnya yang disponsori oleh NGO, seperti misalnya Community of Democracy yang sekarang sudah tidak begitu aktif. Dalam forum itu pemerintah tidak dilibatkan, padahal menurut saya faktor pemerintah dan negara juga penting didalam perubahan penguatan demokrasi. Menurut saya BDF ini cukup unik, dimana dari tahun ke tahun sejak 2008, minat negara-negara terhadap BDF ini terus meningkat. Keunikan BDF berikutnya adalah pendekatannya yang inklusif , yaitu tidak memegangi satu definisi tunggal mengenai demokrasi dan juga tidak memegangi anggapan bahwa ada satu model ideal bagi demokrasi. Jadi yang terpenting adalah bahwa negara-negara itu mengambil prinsipprinsip universal demokrasi dan kemudian mengkontekstualisasikannya dengan realitas kekayaan sosial budaya dan politik negara masing-masing. Oleh karena itulah saya berani mengatakan bahwa BDF ini sudah turut mengilhami dan mendorong proses demokratisasi di beberapa negara Pasifik, seperti Myanmar, Nepal, Bhutan, dan Maldives. Saya kira ini penting, walaupun pada saat yang sama kita tentu juga perlu mengkonsolidasikan demokrasi kita sendiri karena masih ada hal-hal yang belum begitu sesuai dengan demokrasi, misalnya merajalelanya politik uang pada pelaksanaan Pilkada. Sistem politik terkait hal ini perlu kita tata kembali, antara lain adalah jumlah partai politik (parpol) yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan fragmentasi dan konflik politik menjadi sangat laten yang kemudian mendorong terjadinya deal politik diantara kekuatan-kekuatan parpol itu. Itulah yang kita saksikan terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, meskipun sudah dibentuk koalisi-koalisi tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kita berharap bahwa dalam Pemilu 2014 nanti jumlah parpol bisa berkurang. Sekarang ini KPU sudah meloloskan 18 parpol pada tahap verifikasi awal dan saya berharap itu bisa berkurang lagi, misalnya tinggal 10 atau 8, itu bagus untuk verifikasi aktual di lapangan. Itu yang pertama, yang kedua adalah bahwa Indonesia maupun negara-negara demokrasi lainnya harus membuat demokrasi itu lebih deliver, misalnya deliver dalam penikmatan HAM dan juga deliver dalam penciptaan keamanan dan perdamaian. Kita melihat di beberapa negara masih terjadi konflik komunal, termasuk juga di Indonesia masih ada letu-

10

Turut ilhami Demokratisasi Negara Asia Pasifik

pan-letupan yang berbau agama. Meskipun ini tidak banyak dan lebih bersifat kasuistis serta isolatif tetapi sewaktu-waktu ini dapat mengganggu. Kasus-kasus seperti Poso dan Syiah di Sampang misalnya, itu menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya deliver dalam hal perdamaian dan keamanan. Itu saya kira terkait dengan kurangnya penegakan hukum, oleh karena itu dalam konteks tema kedua dari BDF V ini, yaitu; “Penguatan Perdamaian dan Keamanan”, penegakan hukum di masing-masing negara demokrasi itu harus dibenahi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Demokrasi itu harus semakin diberdayakan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi yang kemudian sedikit banyak akan menjadi prasyarat mutlak bagi adanya kesejahteraan rakyat. Kalau tidak ada pembangunan maka bagaimana mungkin kesejahteraan rakyat bisa meningkat. Tentunya yang kita maksudkan adalah pembangunan yang tidak hanya berorientasi semata-mata hanya pada pertumbuhan tahunan, tetapi juga yang berkeadilan dan ada keseimbangan didalam resources dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi serta pendapatan dari masyarakat. Sebab kalau disparitas antara yang kaya dan yang miskin semakin besar maka ini bisa menimbulkan kejengkelan sosial yang kemudian bisa merebak menjadi kerusuhan sosial. Dengan hadirnya negara-negara Islam seperti Turki dan Iran pada BDF V, ini merupakan isyarat bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki leverage, karena Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar yang relatif sukses dalam berdemokrasi dan mengembangkan ekonominya. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan dalam berdemokrasi dan permasalahan belum tercapainya pemerataaan dan keadilan pendapatan, tetapi Indonesia cukup diakui dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lainnya. Jadi Indonesia itu disegani, bahkan secara historis dari dulu Indonesia memang disegani terutama setelah keberhasilan Indonesia menyelenggarakan KAA tahun 1955. Keberhasilan itu hidup didalam memori banyak negara, karena kalau kita pergi ke Timur Tengah misalnya, kalau kita bilang dari Indonesia, mereka ingat KAA Bandung dan Achmad Soekarno. Sampai sekarang itu masih hidup dalam kenangan mereka, oleh karena itu ketika Indonesia berada dalam kesulitan keuangan pada 1997 dan harus melakukan konsolidasi, sesungguhnya mereka merindukan kembali peran Indonesia. Ketika politik Indonesia sudah mulai stabil dan kemudian mengambil inisiatif BDF, itu juga ditunggutunggu oleh mereka, karena bagi banyak kalangan di dunia Muslim, Indonesia memang memiliki leverage, mempunyai potensi dan kekuatan untuk bisa memainkan perannya di dunia internasional. Masalahnya kemudian adalah sejauh mana potensi peran itu dapat kita wujudkan secara maksimal, karena menurut saya ini belum maksimal.

BDF merupakan salah satu perwujudan peran Indonesia dan masihbanyak lagi yang bisa diwujudkan secara maksimal, terutama untuk menciptakan perdamaian dan keamanan sebagaimana tema kedua BDF V ini, dimana masih banyak persoalan di Timur Tengah. Indonesia sudah sangat aktif, misalnya dalam bahasa yang rendah hati dikatakan dengan tukar-menukar pengalaman, padahal sebetulnya tidaklah demikian. Misalnya dengan Mesir yang sedang dalam proses membangun demokrasinya, banyak sekali hal-hal teknis yang ingin mereka pelajari dari Indonesia, hanya saja Indonesia dengan rendah hati tidak mau menggunakan istilah mengajarkan melainkan tukar-menukar pengalaman. Saya kira Indonesia juga bisa memainkan perannya terhadap negara-negara Arab lainnya, termasuk Suriah. Hanya saja sejauh ini Indonesia belum ada inisiatif yang kelihatannya serius untuk mencoba mendamaikan dan menghentikan apa yang sekarang terjadi di Suriah. Satu lagi yang sangat bagus dari Indonesia, adalah bahwa Indonesia bisa melibatkan civil society. Dalam hal ini Kemlu sering sekali melakukan hal ini, misalnya dalam interfaith dialogue dan intermedia dialogue dimana Kemlu selalu melibatkan civil society dan tokoh masyarakat dalam berbagai lapangan. Jadi antara pemerintah dan civil society di Indonesia itu tidak ada permusuhan, dan ini sangat baik. Untuk kedepannya saya kira Indonesia dapat lebih meningkatkan perannya secara lebih maksimal, yaitu dengan melibatkan civil society yang lebih luas lagi, dan saya melihat peluang dan potensi itu sangat terbuka dalam berbagai bidang. Dari sudut keuangan, Indonesia juga cukup mampu, karena ekonomi kita baik dan APBN kita juga terus meningkat, sehingga kita bisa mengundang pihak-pihak yang sedang bertikai, misalnya Hamas dan Al-Fatah, untuk datang ke Indonesia. Seperti misalnya kemarin sebelum BDF ini dibuka, para stakeholders dari Mesir diundang kesini dan diberikan keynote speech oleh pak Hasan Wirajuda. Itu bagus dan mereka juga senang, karena mereka tidak bisa mengikuti forum disebabkan sikap saling mencurigai diantara mereka sendiri disamping juga mereka tidak mempunyai uang untuk itu. Kita berada pada posisi yang netral, tidak memihak kepada Islam, kelompok-kelompok sekuler ataupun non-Muslim, karena bagi Indonesia yang penting adalah bagaimana kepedulian kita terhadap proses transisi demokrasi di Mesir agar bisa berjalan lebih cepat dan aman. Hal itu tentunya juga bisa dilakukan Indonesia dalam konteks yang lain, misalnya di Myanmar, yaitu dengan melibatkan civil society. Itu sudah ditunjukkan dengan ‘diplomasi kain sarung’ nya pak JK yang kemudian bisa membuka akses untuk melihat orang-orang Rohingya yang berada di pengungsian. Itu semua bisa digunakan oleh Kemlu RI sebagai katalisatornya, dan saya yakin itu bisa dilakukan karena sebelumnya juga sudah dilakukan. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa memaksimalisasikan itu. []

No. 60 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

FOKUS


BDF Bambang Harymurti

Dok. Diplomasi

Ketua Dewan Pers

Pada

zaman Bung Karno, sumbangan kita kepada dunia internasional adalah bagaimana memerdekakan bangsa-bangsa yang masih dijajah melalui Konferensi Asia Afrika. Kemudian kita juga berkontribusi dalam peace keeping melalui pasukan Kontingen Garuda, dan yang menarik sekarang ini adalah kontribusi kita pada pembangunan dan percepatan proses demokrasi di dunia melalui BDF. Sekarang ini ada sekitar 50 negara yang sedang bergerak menuju demokrasi. Jadi kalau dulu dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka, sekarang ini adalah dari rakyat yang tertindas menjadi rakyat yang merdeka, yaitu melalui demokrasi. Terkadang bangsa-bangsa yang telah merdeka dari penjajahan asing itu kemudian dijajah oleh elitnya sendiri. Demokrasi adalah cara untuk membebaskan rakyat dari penindasan oleh elitnya sendiri, dan saya kira ini memang salah satu arus yang perlu didorong terus oleh Indonesia. Indonesia telah membuktikan dirinya bahwa pada 1945 mampu meraih kemerdekaannya dan pada 1998 sampai sekarang Indonesia juga terbukti bisa berdemokrasi, dan sekarang ini kita berbagi dengan negara-negara lain. Ini menarik karena dari seluruh negara yang ada di dunia hanya tinggal 11 negara yang belum mempunyai pemilihan umum secara reguler. Jadi hampir seluruh dunia sekarang ini sedang berjalan menuju dan bahkan sudah berdemokrasi. Hanya tinggal 11 negara itu saja yang rakyatnya perlu dibantu supaya mereka juga bisa ikut berdaulat.


Perlu didukung dengan pengembangan peran civil society Esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat itu adalah idelogi kita dan menjadi bagian dari sila Pancasila. Karena kita menganut politik luar negeri ‘Bebas Aktif’ maka kita berkewajiban untuk juga membantu rakyat dari negaranegara lain yang ingin lebih berdaulat dan juga membantu pemerintah yang berkeinginan untuk memperkuat kedaulatan rakyatnya. Karena itu kita bisa saling berbagi dalam melakukan demokrasi tanpa harus membuat cost nya menjadi tinggi. Melalui dialog seperti di BDF ini kita bisa dapat saling belajar, apalagi pendekatannya memang bagus, yaitu bukan mengajari tetapi saling belajar. Melalui BDF ini kita juga bisa belajar dari negara-negara lain. Misalnya dengan Iran, mereka bisa belajar demokrasi dari Indonesia dan kita juga bisa belajar dari Iran bagaimana mereka berhasil mencabut subsidi BBM tetapi rakyatnya justru senang, karena subsidi itu langsung diberikan kepada rakyatnya dan pemerintah juga berhemat US$ 100 milyar. Kalau bisa saling belajar seperti itu, maka kita akan lebih cepat dalam mensejahterakan rakyat. Kita tidak harus belajar dari pengalaman sendiri, yang merupakan guru yang paling mahal, jika kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Keikutsertaan Iran, Turki dan beberapa negara Islam lainnya dalam BDF V ini saya kira merupakan indikasi dari terjadinya Arab Spring, karena dengan kejadian di Tunisia dan kemudian di Lybia, Mesir dan Yaman, itu menunjukkan bahwa negara-negara Arab yang tadinya tidak satupun yang demokratis, sekarang ini terutama negara yang besar-besar sudah menjadi negara demokrasi, dan itu tercermin disini. Karena mereka adalah negara dengan mayoritas Muslim, dan kemudian ada pendapat bahwa Muslim dan demokrasi itu tidak cocok, maka peran Indonesia menjadi penting disini. Indonesia ternyata bisa menjadi negara demokrasi terbesar di dunia, bahkan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang demokratis. Sementara Turki yang awalnya merasa sendirian karena lebih dulu berdemokrasi dari Indonesia, merasa bahwa kalau tidak ikut dalam forum ini maka mereka bisa ketinggalan kereta. Turki ingin bekerja sama dengan Indonesia, tetapi Pemerintah Indonesia mengatakan kalau serius ingin kerja sama silahkan buktikan dan

No. 60 Tahun VI

datang ke BDF. Turki telah datang kesini, maka saya kira akan segera ada perjanjian bilateral berupa strategic partnership antara Indonesia-Turki. Jadi sekarang ini Indonesia melakukan kebijakan luar negerinya dengan melihat negara-negara mana saja yang ada kepentingan strategis kita. Turki memang penting, terutama dari segi ekonominya. Negara lainnya yang juga penting bagi Indonesia untuk melakukan strategic partnership adalah Suriah disamping memang ada beberapa strategic partnership yang perlu juga kita fikirkan. Pada saat pidato pembukaan BDF V, Presiden mengatakan bahwa kemelut di Suriah menggambarkan bagaimana struktur Dewan Keamanan di PBB itu bermasalah, karena dunia internasional seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Indonesia adalah salah satu negara yang merasa bahwa struktur DK PBB itu perlu direformasi. Hal penting yang harus disikapi dalam waktu dekat ini adalah bahwa akan ditariknya pasukan NATO dari Afghanistan pada 2014. Saya kira Indonesia perlu menyiapkan diri jika PBB mengambil alih bantuan keamanan di Afghanistan. Indonesia akan ikut berkontribusi karena memakai baju dan bendera PBB, tetapi tentunya masuk kesana itu resikonya juga besar jadi harus jelas dulu aturannya. Kalau Indonesia ikut berkontribusi di Afghanistan, maka peran Turki juga menjadi penting. Ini menarik, dan saya cukup optimis kalau yang masuk ke Afghanistan adalah Indonesia dan Turki dengan baju dan bendera PBB, maka kemungkinan untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan menjadi lebih besar ketimbang negara-negara barat yang masuk kesana, karena Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Afghanistan. Hal menarik lainnya, kalau dikaitkan dengan tahun 1955, kita bisa melihat berapa banyak negara yang merdeka di Asia-Afrika pada saat sebelum dan sesudah KAA. Kita bisa mengatakan bahwa KAA mempunyai kontribusi dalam memerdekakan negara-negara terjajah di Asia-Afrika. Melalui BDF ini kita juga punya kontribusi memerdekakan rakyatnya. Jadi dengan KAA kita membantu memerdekakan sebuah bangsa dan sekarang melalui BDF kita membantu memerdekakan rakyatnya, membantu rakyat untuk mendapatkan kedaulatannya. Sekarang rakyat Mesir sudah berdaulat, demikian juga dengan rakyat Yaman, Tunisia, India, Myanmar, dan

lain-lainnya. Tapi supaya kedaulatan rakyat ini tidak disalahgunakan, maka kita perlu saling bertukar pengalaman supaya kesalahan yang pernah kita buat tidak mereka buat juga. Kita belajar dari kesalahan orang lain dan juga dari keberhasilan mereka. Jadi saya kira forum ini sangat penting. Kami di Dewan Pers juga berusaha membantu, dimana BDF ini merupakan forum negara-negara, karena itu kita perlu mengimbangi supaya yang non-negara atau civil society semakin lama juga semakin besar keterlibatannya. Sekarang ini untuk civil society baru ada Bali Media Forum, tetapi seharusnya tidak hanya media, melainkan juga aktivis HAM dan lain-lainnya, jadi yang non-negara itu juga harus dikembangkan. Karena itu saya mengusulkan agar tahun depan ada pertemuan Komnas HAM dari masing-masing negara berbarengan dengan BDF ini. Seperti sekarang ini misalnya, BDF di Westin Hotel, kami BMF di sebelahnya di Bali Nusadua Beach, tahun depan mungkin di Hotel Hyat untuk HAM. Pak Hasan Wirajuda pada saat briefing menyampaikan laporan penelitian bahwa peace and security dan economic development ternyata sudah tidak cukup, sekarang kita juga perlu adanya rule of law dan penghormatan terhadap HAM. Jadi sekarang kita mulai memasuki tahap yang lebih sensitif dimana di Indonesia hal ini masih problem. Tetapi mudah-mudahan ini dapat kita atasi karena sudah lebih banyak negara yang lebih demokratis. Saya melihat, bahwa dengan bangkitnya ekonomi Indonesia, kita juga mulai mengambil peran kepemimpinan di dunia internasional. Ini merupakan hal yang wajar karena penduduk Indonesia nomor 4 terbesar di dunia, apalagi kalau dilihat dari penduduk Muslim, kita justru nomor satu, jadi memang tidak layak kalau Indonesia menjadi pengekor. Sekarang ini posisi kita sudah berpindah, Indonesia tidak bisa lagi mengaku sebagai negara berkembang karena sudah masuk G-20, yang merupakan 20 ekonomi terkuat dunia. Jadi kita sekarang sedang mengalami perubahan dari ‘negara miskin’ menuju ‘negara sejahtera’, tapi saat ini posisinya memang masih ditengah-tengah. Kita juga telah berubah dari negara otoritarian menjadi negara demokrasi, dan karena penduduk kita mencapai 240 juta orang atau sekitar 4% penduduk dunia, maka kita juga mempunyai pengaruh. []

11

Diplomasi TABLOID

SOROT


Menlu RI : BDF Alami Banyak Kemajuan Selama

lima tahun, BDF telah memfasilitasi negara-negara di dalam dan di luar kawasan Asia Pasifik untuk saling bertukar pandangan mengenai penyebarluasan dan penguatan nilai-nilai demokratis dan tata pemerintahan yang baik.Sepanjang tahun-tahun penyelenggaraannya, BDF telah dilaksanakan sebagai suatu kesinambungan – dimana pertemuan-pertemuan berikutnya dibangun dari dan memperkuat apa yang telah dicapai pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dengan semangat inilah, BDF Pertama tahun 2008 ditujukan pada konsolidasi demokrasi sebagai sebuah agenda strategis untuk Asia, yang

menjadi dasar bagi pembahasan kita selanjutnya.BDF ke-Dua dan ke-Tiga pada tahun 2009 dan 2010 memperluas pokok pemikiran tersebut secara lebih jauh – bahwa, setelah terkonsolidasikan, demokrasi harus menghasilkan manfaat nyata. Oleh karena itu, BDF ke-Dua ditujukan untuk mempromosikan sinergi antara demokrasi dan pembangunan, sementara BDF ke-Tiga melihat pada peranan demokrasi dalam menyebarluaskan perdamaian dan stabilitas. Pembahasan kita tentang demokrasi dan tata pemerintahan yang baik bahkan menjadi lebih relevan di tahun berikutnya, yaitu 2011, dimana kita menyaksikan gelombang bersejarah dari demokratisasi di ba-

Penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) menandakan kepentingan bersama kita dalam mempromosikan dan mengkonsolidasikan nilai-nilai dan prinsipprinsip demokrasi di kawasan AsiaPasifik. Saya yakin bahwa melalui berbagi pandangan dan bertukar pengalaman, Forum ini akan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian demokrasi di kawasan.Ini merupakan pertemuan tahunan ke-lima dari BDF, dan adalah waktu yang relevan untuk merenungkan apa yang telah kita capai, melalui BDF, dalam lima tahun terakhir, dan untuk merefleksikan apa tujuan kita pada tahun-tahun mendatang. Meskipun belum ada kajian tentang dampak BDF bagi pemajuan nilai-nilai dan prinsip demokrasi di kawasan kita, saya pikir ada beberapa alasan bagi kita untuk merasa yakin bahwa kita telah membuat kontribusi yang penting dalam lima tahun terakhir.Pertama, setiap tahun, sejak 2008, BDF menghasilkan hasil yang konkret bukan hanya berupa dokumen. Termasuk juga testimoni komitmen bersama negara-negara di Asia-Pasifik untuk peningkatan demokrasi. Setiap tahun, kita mengungkapkan tekad kita, dan setiap tahun pula kita menegaskan kembali komitmen kita untuk nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Kedua, sudah ada prospek yang signifikan dalam lima tahun terakhir bagi demokrasi di Asia dan Pasifik untuk berkembang. India dan Indonesia tetap menjadi negara demokrasi terbesar di kawa-

san dan dunia. Sebuah transformasi demokratis yang mengesankan kini berlangsung di Myanmar. Di Mongolia, di mana saya melakukan kunjungan kenegaraan pada September lalu, dan di banyak negara Asia Tengah, demokrasi telah berkembang. Dan tentunya, Arab Spring juga terus berkembang. Dan ketiga, lima tahun yang lalu, 40 negara dan organisasi internasional ambil bagian dan dihadiri oleh tiga Kepala Negara atau Pemerintahan. Hari ini, kita memiliki sekitar 80 negara dan organisasi internasional, serta 11 Kepala Negara atau Pemerintahan yang ambil bagian dalam forum. Saya percaya bahwa tumbuhnya partisipasi ini berarti bahwa BDF memberikan pelayanan sesuai tujuan dasarnya, yaitu berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam demokrasi. Kita telah belajar banyak antara satu dan lainnya, dan saling memperkuat komitmen untuk demokrasi. Ini bukan pendapat saya, bahwa karena BDF demokrasi di Asia dan Pasifik menjadi semakin kuat. Tapi saya percaya bahwa dalam lima tahun terakhir, melalui BDF, bersamasama kita telah melakukan sesuatu. Bersama-sama kita telah menggunakan BDF sebagai platform kemitraan yang substansial dan strategis dalam mempromosikan demokrasi dan pembangunan politik di kawasan. Bersama-sama kita telah menjadikan Forum sebagai bagian penting dari arsitektur demokrasi di kawasan. Sebagai arah masa depan kita, kita tidak bisa menghentikan kontribusi dari BDF. Kita harus memastikan bahwa kita tetap fokus untuk menge-

12

nyak bagian dunia, khususnya Timur Tengah dan Afrika Utara. Oleh sebab itu, BDF ke-Empat berupaya untuk mendukung transisi yang bersejarah tersebut dengan melihat pada isu tentang bagaimana meningkatkan partisipasi demokratis di dunia yang sedang berubah. Mengingat kesadaran atas pentingnya demokrasi pada tingkat nasional dan regional di banyak negara terus berkembang, adalah hal yang tepat bila forum tahun ini membawa isu demokrasi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mengenai bagaimana masyarakat internasional bisa mengembangkan prinsip-prinsip demokratis di tingkat global. BDF terus mengalami per-

Presiden SBY :

BDF jar demokrasi kita. Demokrasi adalah pekerjaan yang sedang berjalan, dan oleh karena itu kita perlu mengkonsolidasikan keuntungan yang kita raih dari demokratisasi selama lima tahun terakhir. Kami percaya bahwa keberlanjutan demokrasi terletak pada kemampuan kita untuk memelihara manfaat dan membangun demokrasi yang memberikan hasil secara nyata. Sebuah hasil yang sepenuhnya dapat di apresiasi dan di nikmati oleh rakyat kita, seperti manfaat ekonomi, hak politik, dan kepemilikan bersama atas pemerintahan. Demokrasi juga harus dipelihara untuk menjamin ketahanan kita. Komitmen untuk demokrasi tidak boleh kita terima begitu saja karena dapat melemah ketika orang dihadapkan pada tekanan berbagai tantangan politik, ekonomi dan sosial. Inilah sebabnya mengapa forum kita menjadi lebih relevan di masa depan. Tema BDF tahun ini adalah “Memajukan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pengaturan Global: Bagaimana Tata-Kelola Global yang Demokratis Berkontribusi untuk Perdamaian dan Keamanan Internasional, Pembangu-

kembangan dan kemajuan. Hal ini tercermin dengan meningkatnya jumlah Negara yang turut berpartisipasi perhelatan tahunan ini. BDF Pertama dihadiri oleh 40 negara. Sekarang, lima tahun kemudian, pertemuan kita dihadiri oleh 83 negara dan organisasi internasional. Di tingkat Pemimpin, Indonesia merasa sangat terhormat dengan kehadiran dari 11 Pemimpin yang berpartisipasi pada pertemuan ini, yaitu 9 Kepala Negara dan Pemerintahan, serta 2 Wakil Kepala Pemerintahan dalam Forum tahun ini. Secara keseluruhan BDF V diikuti 37 negara peserta, serta 48 negara dan organisasi regional dan internasional sebagai peninjau.[]

Platform Kemitraan Strategis nan Ekonomi, dan Kemajuan HAM.” Pemilihan tema ini didasarkan pada keyakinan bahwa antara kerja demokrasi kita di tingkat nasional dengan kerja demokrasi di tingkat global harus paralel. Saya percaya bahwa Forum dapat membantu kita menemukan cara untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi kita bekerja secara efektif, tidak hanya di kawasan tetapi juga di dalam pengaturan global. Kerja demokrasi kita yang sangat penting di tingkat global adalah tata-kelola global, yaitu tata-kelola yang sepenuhnya menganut prinsip-prinsip demokrasi. Tata-kelola yang memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, kemajuan pembangunan ekonomi, dan mempromosikan penikmatan HAM yang efektif. Saya percaya bahwa BDF dapat memainkan perannya dalam membentuk tata-kelola global tersebut. Ini harus menjadi sebuah perkembangan alami bagi Forum kita, terutama karena tata-kelola global saat ini belum efektif dalam mengatasi tantangan zaman. []

No. 60 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

SOROT


Memajukan Prinsip Demokrasi Dalam Tata-Kelola Global Presiden SBY

Dok. presidensby.info

Tema

BDF V adalah “Memajukan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pengaturan Global: Bagaimana Tata-Kelola Global yang Demokratis Berkontribusi untuk Perdamaian dan Keamanan Internasional, Pembangunan Ekonomi, dan Penikmatan HAM yang Efektif.” Pemilihan tema ini didasarkan pada keyakinan bahwa antara kerja demokrasi di tingkat nasional dengan kerja demokrasi di tingkat global harus paralel. Forum BDF dapat membantu menemukan cara untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi bekerja secara efektif, tidak hanya di kawasan tetapi juga di dalam pengaturan global. Kerja demokrasi yang sangat penting di tingkat global adalah tatakelola global, yaitu tata-kelola yang sepenuhnya menganut prinsip-prinsip demokrasi. Tata-kelola yang memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, kemajuan pembangunan ekonomi, dan mempromosikan penikmatan HAM yang efektif. BDF dapat memainkan perannya dalam membentuk tata-kelola global tersebut. Ini harus menjadi sebuah perkembangan alami bagi Forum BDF, terutama karena tata-kelola global saat ini belum efektif dalam mengatasi tantangan zaman. Misalnya, situasi yang semakin memburuk di Suriah dan krisis keuangan global yang terus berlanjut. Kiranya ada beberapa pemikiran tentang bagaimana kita dapat memajukan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengaturan global. Pertama, kita harus memastikan bahwa tata-kelola global mencerminkan realitas saat ini dimana pusat kekuatan tersebar secara luas. Kredibilitas tata-kelola global beresiko, jika negara-negara melihatnya sebagai berbasis pada realitas masa lalu. Di bidang politik dan untuk mencapai keamanan global, kita harus memiliki organ internasional yang responsif dan efektif yang dapat mengakhiri konflik berdarah dan berkepanjangan. Dalam kasus di mana otoritas pusat gagal melindungi warga negaranya, kita dibiarkan dengan pertanyaan tentang siapa yang harus melindungi mereka. Menurut pendapat saya, masyarakat internasional harus turun tangan untuk mencegah tragedi kemanusiaan lebih lanjut - untuk memenuhi tanggung jawab memberikan


Presiden SBY menyampaikan sambutan pembukaan pada BDF V di Bali

perlindungan. Di satu sisi, langkah tersebut harus sepenuhnya menghormati integritas teritorial dan kedaulatan negara yang bersangkutan. Namun, di sisi lain, langkah-langkah tersebut juga harus memastikan untuk segera mengakhiri tragedi kemanusiaan yang terjadi. Suriah merupakan sebuah kasus dalam point ini. Konflik berkepanjangan merupakan peringatan yang keras terhadap kegagalan sistem internasional saat ini untuk memenuhi mandat yang diharapkan. Perkenankan saya untuk meng ulangi apa yang saya nyatakan di forum ini dua tahun yang lalu: bahwa reformasi Dewan Keamanan PBB sekarang ini, lebih lebih dibutuhkan dari sebelumnya. Menurut pendapat saya, sebuah Dewan Keamanan yang efektif haruslah menjadi salah satu gambaran yang lebih baik dari realitas global kontemporer - Sebuah Dewan yang memungkinkan kontribusi yang seluas-luasnya bagi negara-negara anggota PBB. Kita perlu memastikan harmonisasi antara aspirasi Anggota Dewan Keamanan dengan Anggota Majelis Umum PBB yang ada. Harmoni tersebut memerlukan promosi multilateralisme dan penolakan terhadap unilateralisme. Prinsip yang sama juga berlaku dalam mengatasi berbagai isu global, seperti climate change dan Development Agenda. Formulasi dan pelaksanaan setiap agenda global akan lebih berhasil jika didalam prosesnya diikuti dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, suara dan dukungan dari seluruh Negara Anggota PBB, besar atau kecil, menjadi relevan. Di bidang ekonomi, lembaga-

No. 60 Tahun VI

lembaga ekonomi global harus terus memperluas partisipasi dan kontribusi dari emerging economies, karena negara-negara berkembang telah sangat berpengaruh dalam mempromosikan perdagangan global, arus modal dan investasi. Itulah sebabnya, dalam kerangka G-20, Indonesia secara konsisten mempromosikan apa yang menjadi kepentingan dan perhatian negara-negara berkembang. Di bidang sosial, kemakmuran global tidak mungkin dicapai jika tata kelola ekonomi global tidak membahas isu-isu pembangunan. Negaranegara berkembang harus dapat menikmati akses yang adil ke pasar dan arus keuangan untuk pembangunan. Kemiskinan global bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga tantangan utama bagi keamanan. Ini juga tentang keadilan global. Itulah sebabnya mengapa pencapaian MDGs dan juga pembentukan agenda pembangunan pasca-2015 sangat penting. Kedua, tata-kelola global harus menyediakan mekanisme untuk menangani isu-isu lama mengenai intoleransi dan prasangka. Kita harus ber urusan dengan isu-isu secara terbuka dengan maksud untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Menurut pendapat saya, dunia yang lebih demokratis harus didasarkan pada prinsip saling menghormati keragaman. Kita perlu mendorong penghormatan yang lebih besar terhadap nilai-nilai, kepercayaan dan ke yakinan agama yang berbeda. Kita tidak boleh membiarkan tindakantindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti penodaan terhadap agama, memecah belah kita. Oleh karena

itu, kita harus terus menerus mempromosikan hubungan yang harmonis antar peradaban dan budaya global perdamaian dan moderasi. Misalnya di kawasan kami, ASEAN mempromosikan dialog yang tulus, jujur dan terus terang serta kemajuan kerjasama pada isu-isu HAM. ASEAN telah mampu mengambil langkahlangkah berani untuk membangun mekanisme HAM yang difungsikan secara penuh dan merumuskan Deklarasi HAM ASEAN. Di tingkat kawasan yang lebih luas, keterlibatan yang inklusif telah dipromosikan melalui kerja Dewan HAM dan mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Selain itu, kita masih bisa mendemokratisasikan pemerintahan dengan membentuk norma-norma dan standar-standar, untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dan semakin mengglobal. Dan ketiga, organisasi-organisasi regional harus diberikan peran yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan global. Mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk memahami dan menilai akar per masalahan serta ke-khususan dari berbagai tantangan multidimensi yang muncul di kawasan mereka masing-masing. Bagi Indonesia, ASEAN adalah kekuatan pendorong bagi perkembangan politik kawasan atas dasar prinsipprinsip demokrasi, karena hal ini menjamin inklusifitas, partisipasi dan rasa kepemilikan semua negara anggotanya. Saya percaya bahwa ASEAN akan dapat berkontribusi pada penciptaan tata-kelola global yang lebih demokratis. Dan terakhir, mengembangkan sistem demokrasi pada tata-kelola global bukanlah tugas yang mudah. Namun, saya yakin bahwa forum kita dapat menghasilkan beberapa kontribusi positif dalam membentuk lingkungan global yang lebih demokratis. Lingkungan di mana kedamaian, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih baik berlaku bagi seluruh umat manusia. Saya optimis bahwa dalam jangka panjang, kita dapat mencapai tujuan tersebut. Kita melakukan hal ini sejalan dengan praktek yang kita ikuti di forum: berbagi pandangan, bertukar pengalaman dan belajar dari pelajaran antar peserta dalam posisi yang sederajat. Kita berbagi kebijaksanaan yang sama bahwa tidak ada model tunggal demokrasi. Tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Demokrasi akan mandiri jika melalui proses homegrown.[] (sumber : Pidato Presiden RI pada forum BDF, 8/9/2012)

13

Diplomasi TABLOID

lensa


“Saya tidak percaya pada pandangan yang menyatakan bahwa ‘demokrasi bukanlah untuk Asia’. Banyak kisah sukses demokrasi telah terjadi di Asia. Ada banyak catatan dari praktek pluralisme, toleransi, pembangunan yang menyejahterakan, egalitarianisme dan perlindungan hak-hak minoritas di Asia.”

BDF Cermin Kemajuan

Demokrasi Indonesia

Inisiatif Presiden SBY dalam meluncurkan BDF pada bulan Desember 2008 adalah salah satu contoh dari kenegarawanan dan visi Presiden SBY. BDF merupakan bukti yang menonjol dari transformasi demokrasi di Indonesia yang luar biasa sejak tahun 1998. Karenanya Australia merasa bangga bisa bekerja sama dengan Indonesia dalam forum penting ini. Australia telah berbagi dan memahami visi Presiden SBY ini sebagai sarana terbuka untuk mempromosikan diskusi tentang demokrasi, dan bukan pertemuan tertutup antara negara-negara demokrasi. Dalam sambutannya tahun lalu, Presiden SBY mengatakan “untuk bertukar pandangan, mempromosikan dialog dan menghasilkan solusi”. Karenanya kami antusias untuk bergabung dalam BDF. Pendahulu saya, Kevin Rudd,

menjadi co-chair pada pertemuan BDF I tahun 2008, dan sejak saat itu Pemerintah Australia diwakili oleh pejabat tingkat senior pada setiap penyelenggaraan BDF. Bagi Australia, ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan dukungan terhadap inisiatif Presiden SBY dan juga untuk berbagi mengenai praktek dan nilai-nilai demokrasi di kawasan - dan faktanya bahwa kita melakukannya di sini, di Indonesia, dan hal ini memang sudah sepatutnya. Australia dan Indonesia adalah tetangga yang demokratis. Kita ingat apa yang disampaikan Presiden SBY di BDF I pada empat tahun lalu. “Saya tidak percaya pada pandangan yang menyatakan bahwa ‘demokrasi bukanlah untuk Asia’. Banyak kisah sukses demokrasi telah terjadi di Asia. Ada banyak catatan dari praktik plura-

Julia Gillard Perdana Menteri Australia

lisme, toleransi, pembangunan yang menyejahterakan, egalitarianisme dan perlindungan hak-hak minoritas di Asia.” Australia bangga telah memberikan bukan hanya dukungan dan dorongan moral tetapi juga praktik, bantuan aktif untuk tiga pemilu nasional Indonesia sejak 1998. Sebagai seorang anggota parlemen muda saya datang ke Indonesia untuk memonitor pemilu yang bebas dan adil pertama pada 14 tahun yang lalu. Saya tidak akan pernah melupakan hari-hari yang luar biasa ketika berada di desa-desa di Timor Barat saat masyarakat berkumpul untuk memilih - dan adalah sebuah kehormatan yang besar bagi saya untuk kembali sekali lagi ke Indonesia yang demokratis saat ini. Dengan sebuah sistem demokrasi yang home-grown, sepenuhnya berakar dari budaya dan

nilai-nilai yang dimiliki oleh rakyat. Pengalaman bangsa Indonesia dan banyak bangsa lainnya telah menunjukkan kepada kita bahwa praktek dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan di kawasan ini. Hal ini penting untuk hak-hak rakyat, dimana HAM menjadi lebih aman, pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan undangundang, kekuasaan dipisahkan, dan pemilu yang bebas dan adil menjadi sebuah norma. Bebas berbicara politik, pengambilan keputusan yang transparan dan terbuka, serta dapat disuarakannya berbagai pandangan dan aspirasi warga negara. Bangsa Indonesia dan bangsabangsa lainnya juga menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu jalan menuju demokrasi juga merupakan jalan terbaik untuk pembangunan dan perdamaian.[] Dok. reality.com

14

No. 60 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

sorot


Dok. Diplik

Reformasi PBB, gugat Sistem Global Yang Tidak Adil Dan Tidak Demokratis Hasan Wirajuda Dewan Pertimbangan Presiden

Reformasi

DK PBB merupakan isu pemajuan demokrasi pada tingkat global. Isunya adalah bagaimana kita membangun sistem yang demokratis pada bidangbidang ketatapemerintahan global, baik itu menyangkut peace and security, HAM dan juga ekonomi. Dengan kata lain, sebetulnya dari Bali ini kita menggugat tentang perlunya reformasi dilakukan pada sistem internasional yang sudah berlaku selama 67 tahun. Sistem ini harus dirubah karena sudah tidak mencerminkan realitas dunia sekarang. Sebuah sistem global yang tidak adil dan tidak demokratis, karena itu juga tidak cukup tanggap atau responsif bahkan terhadap situasi krisis dimana 50 ribu orang telah terbunuh di Suriah, dan DK PBB yang mandatnya adalah un-

Dok. kabar24.com

Hamid Karzai Presiden Republik Islam Afghanistan

BDF

tuk memelihara perdamaian dan keamanan, tidak melakukan apa-apa. Itulah yang saya maksudkan dengan tidak responsif terhadap kebutuhan sekarang, dikarenakan sistem yang tidak demokratis, dimana lima negara mempunyai kedudukan istimewa berupa hak veto, dan oleh karena itu maka semuanya menjadi mandek. Jadi berapa lama kita harus menunggu padahal setiap hari ada rakyat Suriah yang terbunuh.Ini merupakan sebuah proses yang harus dilakukan bersama, karena banyak aspek yang perlu dirubah. Jadi kalau kekuatan-kekuatan dunia ingin mengubah atau mereformasi lembagalembaga dunia seperti IMF dan World Bank, dimana beberapa dari mereka mempunyai hak monopoli, lantas kenapa hal itu tidak kita terapkan juga pada sistem pengelolaan global di

bidang keamanan. Kalau monopoli selama 60 tahun di IMF dan World Bank yang dimiliki oleh AS, Jepang dan Uni Eropa, lantas kemudian karena terjadi krisis ekonomi pada 2008, lalu mereka terpaksa (dalam hal ini terpaksa yang baik) mengajak negara-negara emerging economic untuk bergabung dan menjadi bagian dari G-20 yang kemudian menjadi forum utama dalam pengelolaan ekonomi global, dan kita duduk disitu karena ada kemampuan untuk itu, lalu kenapa tidak misalnya DK PBB juga dibuat seperti itu. Selama ini hal itu sudah dibicarakan, tetapi belum menghasilkan suatu kemajuan, misalnya tentang perluasan keanggotaan DK PBB, termasuk perluasan anggota tetap DK PBB, tetapi momentumnya memang belum sampai menjadikan diskusi tersebut sampai pada tahap menghasilkan sesuatu yang kongkrit, dan dari Bali inilah kita menggugat itu kembali. Yang menjadi persoalan adalah bukan pada berapa banyak negara yang mendukung reformasi tersebut, tetapi persoalan bahwa beberapa negara tersebut bisa memveto usulan reformasi ini.[]

Panggung yang Tepat SUArAkan Reformasi PBB

Dewan Keamanan PBB, misalnya, adalah salah satu lembaga yang paling penting dan dipercaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, konsep lima negara anggota tetap dengan hak veto, dengan mengesampingkan negara lain, adalah merupakan tantangan bagi kelangsungan legitimasi terhadap Dewan Keamanan PBB.

Tema

kunci Bali Demokrasi Forum V “democracy and global governance” merupakan isu penting yang saat ini menjadi perhatian bersama. Disebagian besar belahan dunia telah terjadi sebuah gerakan menuju demokrasi, dan sebagian besar didorong oleh dinamika sejarah perubahan dan transformasi, sebuah tren baru yang muncul secara unik pada abad ke-21. Dalam hal tata-kelola global, dunia yang lebih adil dan damai hanya dapat dibangun di atas fondasi tatanan global yang kuat dan adil. Di dunia sekarang ini, peran lembaga yang mempertahankan dan mempromosikan multilateralisme dan kerjasama di tingkat internasional memiliki peran sentral dalam menjaga stablitas dan


keamanan dunia. Namun, tata-kelola global yang efektif terhambat oleh beberapa lembaga internasional yang penting dan terstruktur, dimana prinsip fair-play dan kesetaraan dasar bangsa-bangsa tidak dipertimbangkan. Dewan Keamanan PBB, misalnya, adalah salah satu lembaga yang paling penting dan dipercaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, konsep lima negara anggota tetap dengan hak veto, dengan mengesampingkan negara lain, adalah merupakan tantangan bagi kelangsungan legitimasi terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan PBB dengan tujuan untuk meningkatkan representasi dan transparansi, serta restrukturisasi hubungan antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum, sangat penting bagi PBB untuk tetap

No. 60 Tahun VI

menjadi lembaga global yang efektif dan representatif. Lembaga-lembaga global utama lainnya, seperti Bank Dunia dan IMF, juga terkendala dengan tata-cara pengaturan mereka. Untuk mengatasi kendala tersebut, mereka harus menjalani reformasi yang fundamental. Afghanistan berpijak pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam tatakelola global, dan atas dasar prinsip ini, kami mendukung setiap proses reformasi yang dapat memberikan kerangka kelembagaan yang lebih adil bagi kerjasama internasional. Kami juga percaya bahwa institusionalisasi kerja sama regional adalah batu loncatan yang penting untuk koordinasi yang efektif dan tata-kelola di tingkat internasional. Sebagai sebuah land-locked country, kami menyertakan kerjasama regional sebagai nilai yang luar biasa, dan telah berusaha

untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara sahabat, serta badan-badan regional selama sepuluh tahun terakhir. Saya percaya bahwa tatakelola global yang demokratis dapat ditingkatkan melalui kerjasama multilateral yang akuntabel. Dalam konteks ini maka BDF menjadi panggung yang tepat untuk menyerukan keadilan dalam tata kelola global. []

15

Diplomasi TABLOID

lensa


Uni Eropa Melihat Indonesia Sebagai Model

16

Arief Havas Oegroseno Duta Besar RI Untuk Belgia dan Uni Eropa

Dok. Diplomasi

Perkembangan yang terjadi di dunia sekarang ini, adalah berupa krisis permasalahan hutang di Uni Eropa (EU), melambatnya pertumbuhan ekonomi China dan perekonomian AS yang mengalami stagnasi. Sementara itu, pada saat yang sama terjadi pergeseran kekuatan global ke Asia-Pasifik sehingga mau tidak mau negara-negara di Asia-Pasifik dilihat perlu memiliki peran yang lebih besar lagi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas, tidak hanya di kawasan Asia-Pasifik tetapi juga di luar kawasan. Hubungan EU dengan Asia, selama ini di dominasi oleh hubungan EUChina, karena Asia menurut EU adalah China, Jepang, Korea atau India sehingga EU tidak mempunyai suatu peningkatan hubungan yang intensif dengan negara-negara penting lainnya di Asia dalam konteks Asia secara komprehensif, karena pada waktu itu EU tidak berpandangan demikian. Kampanye saya di Brussel sekarang ini adalah bahwa kalau EU memang ingin menjadi global player maka EU harus meng-engagement Asia secara komprehensif, tidak hanya Jepang, China, Korea dan India tetapi juga dengan negara besar Asia lainnya yang berpengaruh di kawasan, yaitu Indonesia. Dari segi ukuran dan perkembangan ekonomi, Indonesia termasuk negara besar di Asia. Yang terpenting adalah bahwa Indonesia memiliki kesamaan nilai dengan EU, yaitu sama-sama negara demokrasi, memberikan perlindungan terhadap HAM, dan menganut sistem ekonomi terbuka. Indonesia tidak tersandera dalam suatu persoalan HAM seperti masa lalu, dan pada saat yang sama Indonesia juga mengalami tantangantantangan seperti EU. Di Eropa ada persoalan larangan terhadap orang yang berhijab, memakai jilbab, dan kesulitan untuk membangun Masjid. Di Indonesia juga ada persoalanpersoalan yang muncul, kita akui bahwa ada friksi antara masyarakat. Tapi kita menangani persoalan-persoalan itu tidak dengan cara menggunakan kekerasan melainkan dengan cara damai. Kemudian yang kedua, selain adanya kesamaan nilai, EU juga melihat Indonesia sebagai suatu model dimana kita harus berperan dengan lebih aktif lagi, karena inilah peran yang bisa kita mainkan didalam mem-

berikan komparasi bahwa kalau suatu negara yang sama-sama berkembang seperti Mesir, Peru atau Indonesia yang mengalami perubahan rezim dari otokratis kepada demokratis, lantas apa saja yang harus dilakukan. Pengalaman kita dalam hal ini adalah pengalaman yang relatif masih baru (1998) sedangkan pengalaman Eropa sudah sejak 1945, dimana orang sudah banyak yang lupa. Pengalaman AS bahkan berupa civil war dimana kadang-kadang orang-orang liberal di demokrasi Barat (Western Liberal Democracy) suka lupa bahwa di AS dibutuhkan perang saudara untuk dapat mewujudkan AS yang demokratis. Di Eropa dibutuhkan dua kali perang, yaitu PD I dan PD II untuk membuat Eropa menjadi lebih demokratis lagi. Lalu bagaimana dengan Indonesia, apa yang bisa kita share. EU juga ingin bekerja sama dengan Indonesia, karena samasama menyuarakan nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM tidak dengan cara mengajarkan negara-negara lain tetapi dengan cara melihat the real living example, yaitu Indonesia. Proses transisi seperti di Indonesia inilah yang juga ingin dipelajari dan juga disebarkan oleh Uni Eropa. Yang ketiga, tentunya adalah ekonomi, dimana Indonesia mempunyai suatu kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan EU, yaitu 6% lebih. Indonesia adalah salah satu negara dengan GDP yang tinggi, yaitu

1 triliun, dan menurut beberapa expert, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 dunia, lebih tinggi dari Jerman. Dari segi politik Indonesia mempunyai peran sebagai negara anchor, negara pendiri ASEAN yang bisa menjadi motor dan juga menjadi pihak yang netral dalam kasus-kasus yang sensitif seperti di laut China Selatan, yang kemudian nantinya bisa memberikan sumbangan terhadap keamanan di wilayah kita. Jadi dari berbagai elemen tersebut dan juga dari berbagai faktor perkembangan dunia sekarang ini, maka mau tidak mau, idealnya memang EU harus bekerja sama dengan Indonesia. Dalam hal lingkungan hidup, misalnya soal climate change, posisi Indonesia-EU lebih dekat dibangdingkan AS-EU. Jadi artinya dalam persoalan-persoalan global yang lain, kita memiliki semacam aliansi natural terhadap UE, itulah kampanye yang saya lakukan. Terhadap BDF, EU mempunyai kesan yang sangat positif dan memberikan bantuan secara nyata karena BDF merupakan suatu proses yang home grown atau tumbuh dari dalam. BDF ini juga bersifat bottom up untuk suatu proses yang bukan merupakan hasil akhir dari suatu diplomasi publik. Kalau kita lihat dari proses perkembangan Indonesia menjadi negara demokrasi, kita tidak dipaksa oleh orang lain, melainkan karena bangsa Indonesia memang ingin menjadi bangsa yang merdeka dan tidak lagi takut untuk menyatakan pendapatnya. Jadi memang pengalaman kita itulah yang kemudian dinilai sebagai suatu pengalaman yang positif oleh EU sehingga mereka datang ke BDF ini sebagai observer dan melihat bagaimana negara-negara berkembang bisa mencontoh model Indonesia. BDF adalah satu-satunya forum demokrasi di dunia yang diakui oleh mereka, dimana jumlah pesertanya terus meningkat dan levelnya semakin tinggi. Memang ada beberapa yang mempertanyakan BDF ini untuk apa, tapi kalau kita lihat dari pidato dan apresiasi yang disampaikan, dan juga keinginan untuk belajar dan memperdalam pengetahuan mereka mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, ini merupakan suatu hal yang luar biasa.[]

Proses transisi seperti di Indonesia inilah yang juga ingin dipelajari dan juga disebarkan oleh uni eropa. Yang ketiga, tentunya adalah ekonomi, dimana Indonesia mempunyai suatu kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan EU, yaitu 6% lebih. Indonesia adalah salah satu negara dengan GDP yang tinggi, yaitu 1 triliun, dan menurut beberapa expert, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 dunia, lebih tinggi dari Jerman.

No. 60 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

Lensa


Peran Indonesia

Dok. Kompas

Dalam Mewujudkan Perdamaian Global

Pasukan Kontingen Garuda (Indobat) di Libanon Selatan.

I Ketut Putra Erawan Direktur Eksekutif IPD Pada BDF V ini Eropa menyerahkan sumbangan berupa buku dan juga menyampaikan komitmennya untuk melakukan kerja sama dengan Institute for peace and Democracy (IPD). Perwakilan Uni Eropa selalu hadir dalam penyelenggaraan setiap event BDF, disamping itu Duta Besar Indonesia di Brussel maupun Duta Besar Uni Eropa di


dialog politik yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen di Suriah untuk menentukan masa depannya sendiri. Disamping isu Suriah, dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan di tingkat global, Indonesia juga terus menyuarakan kepentingan masa depan bangsa Palestina. Dalam pertemuan Komite Palestina GNB di Tehran, Indonesia menyampaikan perlunya langkah nyata dengan memberikan dukungan secara konkrit.Untuk merespon tindakan Israel, Indonesia mengusulkan agar negara GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk meninjau kembali status hubungan diplomatik tersebut. Atas inisiatif Indonesia, GNB sepakat untuk memastikan agar Israel tidak mengeruk keuntungan ekonomi dari pendudukannya atas wilayah Palestina. Selain mengupayakan tercip-

Pada 2013, Indonesia menjadi Ketua APEC, tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan dan juga peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan di kawasan khususnya di bidang ekonomi. Indonesia telah menetapkan “Resilient Asia Pacific, Engine of Global growth” sebagai tema APEC 2013 atas dasar pertimbangan berbagai capaian yang telah diraih APEC selama ini. Dengan tema tersebut, Indonesia akan terus mendorong agar kawasan Asia Pasifik dapat terus tumbuh kuat, kokoh dan berketahanan, sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Disamping itu Indonesia juga akan memanfaatkan posisi sebagai Ketua APEC 2013 untuk memajukan kepentingan nasional, utamanya kepentingan di bidang investasi, infrastruktur, financial inclusion, ketahanan pangan, peningkatan daya saing global UKM, konektivitas kelautan, dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Tentunya politik luar negeri dan diplomasi Indonesia juga difokuskan untuk meningkatkan hubungan bilatera, dimana penajaman prioritas kerja sama dengan berbagai mitra strategis terus dilakukan sepanjang 2012. Berbagai kunjungan tingkat Kepala Negara ataupun tingkat Menteri serta berbagai pertemuan internasional juga dimanfaatkan untuk kepentingan promosi potensi ekonomi Indonesia. Upaya penguatan diplomasi ekonomi yang lebih komprehensif, terutama ke pasar non tradisional, menjadi sebuah keniscayaan dalam situasi perekonomian global dewasa ini yang masih belum menentu.[]

Kerjasama IPD Dan Uni Eropa Jakarta bekerja dengan sangat taktis untuk membuat kerjasama kedepan. IPD sudah memikirkan bagaimana dan apa saja pengalaman Indonesia yang bisa di share untuk membantu Eropa. Cukup banyak pengalaman Indonesia yang bisa kita share kepada Uni Eropa, misalnya saja bagaimana pengalaman Indonesia dalam menangani masalah resesi ekonomi. Kemudian juga bagaimana Indone-

No. 60 Tahun VI

sia menangani masalah imigrasi, penanganan masalah kekerasan atas nama agama dan segala macamnya. Isu-isu ini menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh Uni Eropa. Dengan bertukar pengalaman dalam menyelesaikan isu-isu kekinian maka ada semacam pembelajaran dua arah karena mereka menganggap kita sebagai mitra dengan level yang sama.[]

Dok. Diplomasi

Dalam upaya memberikan kontribusi untuk memelihara perdamaian, keamanan dan keadilan pada tataran global, Indonesia turut aktif mengupayakan penyelesaian isu Suriah, baik pada tingkat Kepala Negara maupun pada tingkat Menteri Luar Negeri. Terkait hal ini, Presiden SBY secara intens terus melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB, Presiden SMU PBB, Kepala Negara/ Pemerintahan negara anggota DK PBB, termasuk juga dengan Lakhdar Brahimi. Di sisi lain Menlu Marty Natalegawa juga terus melakukan komunikasi dengan Menlu AS, Rusia, China, Iran, Mesir, Turki dan Saudi Arabia untuk mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan konflik di Suriah. Indonesia telah mengusulkan agar DK PBB dapat mengeluarkan mandat baru untuk menciptakan perdamaian di Suriah. Menghentikan berlanjutnya korban sipil, dan mendorong adanya

tanya perdamaian dan keamanan pada tataran global, Indonesia juga berupaya mendorong terciptanya tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan, yaitu sebuah tatanan yang memberikan ruang bagi seluruh masyarakat internasional untuk merasakan buah dari pembangunan. Sebuah tatanan yang memberikan kesempatan bagi seluruh negara untuk maju dan sejahtera, tanpa terkecuali. Di forum KTT ke-20 ASEAN, KTT G-20, Rio+20 dan KTT APEC, Indonesia senantiasa menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif untuk memastikan keadilan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi global. Indonesia secara intens terus menyuarakan isu pembangunan global yang berkeadilan untuk memastikan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat internasional. Di sisi lain, Presiden SBY bersama-sama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris telah terpilih menjadi pemimpin bersama High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda yang akan memberikan masukan kepada Sekjen PBB mengenai agenda pembangunan global pasca 2015. Tentunya ini merupakan amanah yang besar bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi secara signifikan dalam menetapkan agenda pembangunan global kedepan. Indonesia telah menetapkan visi dan platform pembangunan global dengan konsep yang jelas, rasional dan visioner, serta berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeadilan, yaitu “Sustainable Growth with Equity”.

17

Diplomasi TABLOID

lensa


Diplomasi RI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

Mengelola Konflik Laut China Selatan

Kecenderungan ke arah perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini juga mulai dirasakan sebagai sebuah tantangan. Stabilitas dan perdamaian di kawasan, yang selama ini telah menjadi modal dasar pertumbuhan ekonomi juga mulai menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini tercermin dari munculnya ketegangan yang bersumber dari klaim kepemilikan wilayah, baik di Laut China Selatan maupun di kawasan Asia Timur yang lebih luas. Dalam upaya untuk berkontribusi dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan hampir tidak ada satupun masalah di kawasan yang luput dari perhatian Indonesia. Terkait isu Laut China Selatan misalnya, Indonesia secara gigih mengingatkan seluruh pihak bahwa satu-satunya pilihan penyelesaian permasalahan adalah melalui jalan damai. Penggunaan kekerasan ataupun ancaman penggunaan kekerasan bukanlah merupakan sebuah opsi. Sepanjang 2011, Indonesia telah berhasil mendorong kesepakatan Guidelines dari DoC Laut China Selatan, setelah 6 tahun perundingan tanpa kemajuan. Namun sepanjang inti permasalahannya belum terselesaikan, maka negara-negara di kawasan tetap terbayang-bayangi oleh potensi konflik di Laut China Selatan. Karena itu Indonesia tidak berdiam diri ketika eskalasi ketegangan berpotensi memecah belah ASEAN. Indonesia mengonsolidasikan kembali kesamaan dan kesatuan pandang negara ASEAN terhadap 6 prinsip dasar ASEAN yang diidentifikasi Indonesia terhadap isu Laut China Selatan. Bagaimanapun kesatuan pandang dan sentralitas ASEAN dalam memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan merupakan sebuah keharusan. Dalam rangka memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan, Indonesia juga tidak berdiam diri dalam merespon dinamika dan potensi konflik mengenai kepemilikan pulau yang melibatkan berbagai pihak di kawasan Asia Timur. Secara terukur dan tepat bentuk, Indonesia terus menjalin komunikasi dengan negara-negara terkait untuk memastikan dikedepankannya upaya-upaya damai dalam menyelesaikan permasalahan klaim wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya inisiatif dan prakarsa Indonesia yang menghasilkan “Bali Principles”. Sebuah prinsip yang mengatur norma dasar perilaku dan hubungan antar negara di kawasan Asia dan Pasifik yang senantiasa mengedepankan cara-cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman penggunaan kekerasan. Menyikapi berbagai potensi konflik yang menyangkut isu maritim, Indonesia menggagas sebuah pendekatan baru terhadap isu kelautan yang lebih positif dan komprehensif dengan menekankan kerja sama kelautan antara negara (maritime cooperation). Indonesia menggagas ASEAN Maritime Forum yang merupakan arsitektur penting masalah kelautan di kawasan, dan selanjutnya disempurnakan melalui Expanded ASEAN Martime Forum. Upaya Indonesia untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak semata-mata bersifat reaktif, melainkan mencakup upaya-upaya memperkuat kapasitas kawasan untuk mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik. Untuk itu Indonesia memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation.

18

Dalam rangka meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya toleransi antar agama yang terus diupayakan melalui sejumlah kegiatan dialog lintas agama di Indonesia serta mencari pemikiran-pemikiran baru dalam menggalakkan kegiatan dialog lintas agama di Indonesia, maka Kementerian Luar Negeri RI yang bekerjasama dengan Kementerian Agama RI dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI menyelenggarakan: Lomba Karya Tulis mengenai Dialog Lintas Agama di Indonesia tahun 2013 (LKT 2013) TOPIK Topik umum yang harus tercermin sebagai garis besar dalam setiap karya tulis peserta adalah: “Peranan dan kontribusi pemuda terhadap pengembangan sikap toleransi antar umat beragama dan promosi kegiatan dialog lintas agama dalam tataran masyarakat, bangsa dan negara di Indonesia.” SUBTOPIK Peserta LKT 2013 dapat memilih salah satu sub topik di bawah ini sebagai tema tulisan. a. Peluang dan tantangan bagi pemuda dalam menggiatkan dialog lintas agama di kalangan akar rumput. b. Kehidupan toleransi umat beragama di Indonesia setelah berkembangnya dialog lintas agama dari sudut pandang generasi muda sebagai komponen masyarakat. c. Evaluasi dan Revitalisasi terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan toleransi umat beragama melalui dialog lintas agama. d. Peranan dialog lintas agama terhadap pembentukan citra bangsa Indonesia di masyarakat internasional. PRASYARAT PESERTA LOMBA TULIS Dalam mengikuti lomba karya tulis ini, terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap peserta lomba penulisan karya tulis ini yaitu: a. Warga Negara Indonesia. b. Laki-laki atau Perempuan. c. Mahasiswa/i perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia dan di luar negeri. d. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan. KETENTUAN TEKNIS KARYA TULIS Setiap peserta LKT 2013 hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) buah karya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Karya yang dikirimkan oleh setiap peserta harus karya asli dan ditulis dalam bahasa Indonesia. b. Panjang karya tulis adalah 1000 sampai 2000 kata c. Ditulis di atas kertas ukuran A4 dengan ketentuan margin masing-masing sisi adalah 3 cm d. Karya tulis diketik dengan font Arial ukuran 11 dengan spasi 1,5 e. Setiap karya tulis harus mencatumkan Nama penulis, Judul tulisan serta nomer halaman di bagian header pojok kanan atas. f. Karya yang dikirimkan belum pernah diikutsertakan pada lomba sejenis dan dipublikasikan sebelumnya. Dok. Diplomasi

Diplomasi dan politik luar negeri Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi dan situasi internasional yang terus ditandai oleh ketidakpastian, hingga diwarnai oleh konflik terbuka. Bahkan akhir-akhir ini, terbuka potensi meluasnya permasalahan sehingga melibatkan konflik antara negara-negara di kawasan. Situasi ini telah menjadi konflik “proxy” yang mencerminkan kepentingan negara-negara di kawasan dan global.

LOMBA KARYA TULIS MENGENAI DIALOG LINTAS AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2013

KETENTUAN PENGIRIMAN KARYA TULIS Setiap pengiriman karya tulis wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Setiap peserta hanya diperkenankan mengirimkan karya tulis dalam bentuk file .pdf b. Pengiriman karya disertai dengan salinan: - Formulir pendaftaran - Kartu identitas mahasiswa yang masih berlaku; - Surat Keterangan dari fakultas yang menerangkan bahwa ybs merupakan mahasiswa; - Pas foto berwarna dengan ukuran maksimum 200kb; c. Hasil karya tulis serta dokumen pendukung dikirimkan ke Sekretariat Lomba Karya Tulis mengenai Dialog Lintas Agama di Indonesia tahun 2013 melalui email ke alamat : [email protected] d. Karya tulis paling lambat diterima oleh panitia pada tanggal 10 April 2013 pukul 23:59 WIB. e. Naskah yang telah diikutsertakan dalam LKT2013 sepenuhnya menjadi hak milik panitia penyelenggara dan panitia memiliki hak penuh menggunakan karya tulis untuk dipublikasikan dalam bentuk apapun. PROSES SELEKSI PEMENANG KARYA TULIS - Karya tulis yang dinilai memenuhi prasyarat, sesuai dengan topik dan subtopik serta dinilai sebagai 10 (sepuluh) karya terbaik akan dipilih sebagai finalis dalam Lomba Karya Tulis mengenai Dialog Lintas Agama Tahun 2013. - Nama para finalis akan diumumkan melalui website Kementerian Agama RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga. Para finalis selanjutnya akan mempresentasikan pemikiran-pemikiran mengenai dialog lintas agama yang terangkum dalam karya tulis, yang dapat dilakukan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, di hadapan dewan juri yang terdiri dari berbagai tokoh serta wakil dari Kementerian yang terlibat. -3 (Tiga) finalis terbaik akan ditetapkan sebagai pemenang Lomba Karya Tulis mengenai Dialog Lintas Agama tahun 2013. PENGUMUMAN PEMENANG KARYA TULIS Para pemenang lomba akan diumumkan secara terbuka melalui website resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Agama RI, serta Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga RI serta akan dihubungi melalui telepon dan surat resmi pada 10 Mei 2013. Tiga pemenang berhak mendapatkan piala dan piagam penghargaan dari Panitia Lomba Karya Tulis mengenai Dialog Lintas Agama di Indonesia tahun 2013. Para pemenang yang terpilih juga akan diikutsertakan dalam beragam kegiatan dialog lintas agama sepanjang tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Pemerintah RI, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar negeri. Seluruh ketentuan mengenai pemenang Lomba Karya Tulis 2013 mengenai Dialog Lintas Agama merupakan keputusan dewan juri yang bersifat mutlak yang tidak dapat diubah atau diganggu gugat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Amalia, Staf Direktorat Diplomasi Publik di email [email protected] atau melalui telpon dan facsimile di nomor 021-3863509.

No. 60 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

REGIONAL


Peran Indonesia di APEC Disesuaikan Dengan Kondisi Internasional

Yuri O. Thamrin

Indonesia menjadi anggota APEC sejak pembentukannya pada 1989 dan telah memberi berbagai kontribusi positif bagi perkembangan APEC. Peran Indonesia pada dekade awal pembentukan APEC sejalan dengan kondisi internasional dan kepentingan Indonesia pada saat itu. Perang Dingin baru saja berakhir dan sistem ekonomi berdasarkan ideologi pasar bebas dan persaingan bebas menjadi dominan. Indonesia perlu senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi perdagangan dan investasi agar tidak tertinggal dari ekonomi lain. Kontribusi utama Indonesia pada awal pembentukan APEC adalah merumuskan Bogor Declaration pada saat Keketuaan APEC Indonesia tahun 1994, termasuk di dalamnya adalah Bogor Goals. Bogor Goals menjadi fokus utama APEC untuk membentuk suatu kawasan Asia Pasifik yang lebih bebas dan terbuka bagi perdagangan dan investasi. Target pencapaian Bogor Goals bagi negara maju adalah pada 2010, sementara bagi negara berkembang adalah pada 2020. Sebagai upaya memenuhi komitmen dalam Bogor Declaration dan target Bogor Goals, Indonesia turut mendorong dibentuknya salah satu pilar utama APEC yaitu Economic and Technical Cooperation (ECOTECH). Pilar ECOTECH dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan merata demi mengurangi kesenjangan ekonomi di kawasan melalui pembangunan kapasitas individu dan institusi. Peran Indonesia di APEC terus disesuaikan dengan kondisi internasional dan kepentingan Indonesia pada masa yang terkait. Ketika isu-isu non-konvensional mulai muncul ke kancah hubungan internasional pada awal abad ke-21, Indonesia pun berupaya memunculkan pembahasan isu-isu terkait melalui APEC. Pada 2002, Indonesia menjadi salah satu pencetus dikembangkannya kerja sama antikorupsi di APEC. Lalu pada 2005, Indonesia berperan aktif dalam pembentukan kerja sama kesiaptanggapan bencana (emergency preparedness) sebagai respon atas bencana tsunami yang melanda Aceh serta beberapa Ekonomi APEC lainnya. Peran aktif Indonesia dalam memajukan APEC telah memberikan kontribusi nyata baik bagi kawasan maupun bagi Indonesia sendiri. Berdasarkan hasil analisa biro statistik sekretariat APEC, tercatat peningkatan total perdagangan barang dan jasa di antara Ekonomi APEC sebesar 5 kali lipat, dari US$ 3,1 trilyun pada 1989 menjadi US$


16,8 trilyun pada 2010. Peningkatan ini lebih tinggi dari pada peningkatan total perdagangan dunia yang hanya sebesar 4,6 kali lipat, dari US$ 4,6 trilyun pada 1989 menjadi US$ 21,1 trilyun pada 2010. Total perdagangan Indonesia dengan Ekonomi APEC pada 2011 mencapai US$ 289,3 milyar, yang merupakan peningkatan hampir 10 kali lipat jika dibandingkan perdagangan pada 1989 yang hanya mencapai US$ 29,9 milyar. Total perdagangan Indonesia dengan Ekonomi APEC pada 2011 ini memberikan sumbangsih 75% dari total perdagangan Indonesia. Indonesia juga merasakan manfaat dari proyek-proyek pelatihan teknis serta sharing of best practices untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Indonesia perlu memanfaatkan keketuaan APEC tahun 2013 untuk mengedepankan isu-isu yang terkait dengan kondisi internasional, kawasan dan kepentingan nasional Indonesia pada saat ini. Kondisi perekonomian dunia masih dibayang-bayangi krisis zona Eropa. Meskipun demikian, pertumbuhan perekonomian APEC tetap mencapai nilai yang positif. IMF memproyeksikan bahwa ketika angka pertumbuhan perekonomian dunia hanya mencapai 3,5% pada 2012, maka angka pertumbuhan perekonomian APEC dapat mencapai 4,2%. Ketika angka pertumbuhan perekonomian dunia diperkirakan hanya akan sedikit meningkat menjadi 3,9% pada 2013, maka angka pertumbuhan perekonomian APEC diperkirakan akan meningkat sebesar 4,5%. Pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi tidak serta-merta menghapus beberapa tantangan ekonomi yang terdapat di kawasan, yaitu: Bagaimana mengatasi peningkatan gejala proteksionisme, hambatan non-tarif, serta kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan regional yang dapat melemahkan komitmen APEC pada Bogor Goals; bagaimana mengembangkan ekonomi kawasan yang disertai kemampuan dan daya tahan dalam menghadapi dampak lanjutan dari krisis ekonomi global; Bagaimana meningkatkan integrasi di kawasan melalui pengurangan hambatan konektivitas, terutama yang terkait perbaikan infrastruktur fisik di kawasan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan rencana pembangunan nasional jangka menengah 2010-2014 melalui upaya pencapaian 11 prioritas nasional yang antara lain mencakup reformasi birokrasi, pen-

No. 60 Tahun VI

didikan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Kami menyadari pentingnya pencapaian prioritas nasional tersebut dalam konteks Keketuaan APEC 2013. Untuk itu, dalam upaya menjawab tantangan di kawasan dan dunia serta prioritas nasional di atas menjadi dasar bagi penyusunan tema dan prioritas Indonesia sebagai Ketua APEC tahun 2013. Presiden RI pada KTT APEC di Vladivostok, Rusia, tahun 2012 telah menyampaikan tema yang akan diusung oleh Indonesia pada Keketuaan tahun 2013, yaitu “Resilient Asia Pacific; Engine of Global Growth”. Di bawah tema ini Indonesia ingin mewujudkan suatu kawasan Asia Pasifik yang terus bertumbuh kuat, berketahanan, gigih, dan cepat pulih dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global. Dengan mewujudkan visi ini, diharapkan Asia Pasifik dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Resilience adalah kata kunci dari tahun keketuaan Indonesia. Hal ini di pandang dapat dicapai melalui tiga prioritas, yaitu: Pertama, Attaining Bogor Goals (mewujudkan dan mendukung pencapaian Bogor Goals). Prioritas ini ditujukan untuk menjawab tantangan proteksionisme sekaligus memenuhi komitmen para Pemimpin APEC dalam mewujudkan kawasan dengan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka. Dalam hal ini, Indonesia akan turut mengedepankan pembahasan kerja sama pada sisi fasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan. Kedua, Achieving Sustainable Growth with Equity (pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata). Melalui prioritas ini Indonesia ingin menekankan bahwa upaya penciptaan kesejahteraan dan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tidak cukup hanya melalui liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi saja, tetapi juga harus melalui upaya-upaya untuk menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Upaya ini salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan komponen masyarakat yang potensinya belum tergali secara maksimal, seperti kaum perempuan, kaum muda dan UKM. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas selain dapat menjaga momentum pertumbuhan, juga akan dapat membantu pemulihan dari dampak krisis global serta meningkatkan ketahanan perekonomian nasional dan kawasan.

Dok. Diplomasi

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI

Ketiga, Promoting Connectivity (memperkuat atau meningkatkan konektivitas). Prioritas ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja ’mesin’ perekonomian nasional dan kawasan melalui tiga hal, yaitu: perbaikan tingkat konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan; penyebaran moda-moda perdangangan; dan peningkatan arus pergerakan manusia pada tingkat nasional dan regional. Peningkatan konektivitas kawasan ini bertujuan untuk mendukung penerapan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Perlu diingat bahwa salah satu tujuan MP3EI adalah mendorong peningkatan investasi di bidang infrastruktur demi pemerataan kesejahteraan nasional. Di bawah prioritas kedua dan ketiga, Indonesia akan mengarusutamakan isu-isu terkait kelautan atau Blue Economy, melalui pembahasan terkait ketahanan pangan, perubahan iklim dan konektivitas kelautan. Sebagai negara bahari, Indonesia melihat perlunya mengangkat isu kelautan. Kami juga melihat urgensi untuk menciptakan pemahaman di antara Ekonomi APEC akan pentingnya memelihara dan menjaga sumber daya alam yang terdapat di laut. Dari tema dan ketiga prioritas yang akan diusung ini, diharapkan Indonesia akan dapat menghasilkan berbagai rencana aksi yang dapat menjawab tan-tangan dan kebutuhan nasional, kawasan dan dunia. Berbagai rencana aksi ini selain bersifat visioner, berpandangan ke depan dan dapat diterapkan hingga tahun-tahun keketuaan APEC berikutnya, juga bersifat praktis dan dapat diterjemahkan melalui penerapan kegiatan dan perubahan nyata di lapangan. Sebagai anggota ASEAN, East Asia Summit dan G-20, sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengemban dan mengambil alih pimpinan dalam arsitektur perekonomian kawasan Asia dan Pasifik. []

19

Diplomasi TABLOID

sosok


Dok. blogspot.com

Duta Besar RI untuk Jepang, Muhammad Lutfi

sOSOK dIBALIK iNTENSITAS hUBUNGAN ri - jEPANG “Saya akan berupaya dengan sungguh-sungguh meningkatkan kinerja guna meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Jepang ke posisi yang lebih intens, lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dengan begitu diharapkan kita akan mempunyai basis kerja sama yang lebih baik didampingi dengan persahabatan yang sudah terjalin baik selama ini dan juga beberapa kesamaan yang dimilik antara Indonesia dan Jepang, terutama misalnya dalam masalah demokrasi dan kemiteraan, inilah hal-hal yang sangat penting dalam hubungan antara Indonesia-Jepang.”

20

Muhammad Lutfi dilantik oleh Presiden RI sebagai Duta Besar RI untuk Jepang pada bulan Agustus 2010. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia pada tahun 2005 dan menjadi orang termuda yang pernah menjabat posisi tersebut. Duta Besar kelahiran Jakarta ini memiliki sejumlah prestasi yang patut dibanggakan, diantaranya adalah keberhasilannya membawa Indonesia masuk dalam 25 Daftar Teratas Tujuan Investasi, menyusul terjadinya krisis keuangan Asia pada 1998, dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan kinerja terbaik, bersama Brasil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan, pada masa kepemimpinannya di BKPM. Pada tahun 2008, Duta Besar Muhammad Lutfi juga pernah mendapat pengakuan sebagai ‘Pemimpin Muda Yang Berpengaruh’ dari World Economic Forum’s Young Global Leaders, dan menjadi pelopor menjamurnya pengusaha muda yang menjadi pejabat publik di Indonesia. Sebelum menjabat sebagai pejabat publik (Kepala BKPM dan Duta Besar RI), putera dari pasangan Firdaus Wadjdi dan Suhartini ini semula dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang pertambangan, keuangan, dan media melalui kelompok usahanya, Mahaka Group. Lulusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat ini juga dikenal sebagai salah satu duta termuda yang mewakili Indonesia di kancah internasional. Muhammad Lutfi dikenal memiliki harapan yang tinggi dan impian yang besar untuk Indonesia disamping juga kepribadian yang kuat dan ketekunan. Menurut suami dari Bianca Adinegoro dan ayah dari Nandadevi ini, daya tarik investasi di Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah baru yang semakin pesat. Survei yang dilakukan oleh JEBIC menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 140 juta kelas menengah Indonesia yang memiliki penghasilan sekitar US$ 3000-3500 per tahun. “Mereka memerlukan mobil, dan naik pesawat terbang. Mereka tidak mau lagi naik bus atau kapal laut. Indonesia saat ini adalah kelas menengah terbesar setelah China dan India,” ujar penggemar olah raga golf, basket, dan renang ini. Namun demikian, Duta Besar yang juga hobby membaca ini mengingatkan bahwa bonus demografi dari besarnya kelas menengah tersebut justru jangan malah menimbulkan kesenjangan (middle income gap). Kondisi demografi tersebut harus diiringi dengan inovasi teknologi, karena menurutnya, tanpa inovasi teknologi, Indonesia tidak akan dapat bergerak dengan value chain. Lebih lanjut Duta Besar Muhammad Lutfi menjelaskan, bahwa Indonesia perlu memanfaatkan limpahan investasi dari negara maju, terutama Jepang, yang saat ini tengah mengalami risiko kenaikan biaya produksi di dalam negeri mereka. “Selain menciptakan lapangan kerja, investasi Jepang juga membangun supplay chain serta transfer teknologi,” katanya. Saat ini Indonesia tengah berupaya keras untuk menciptakan 2,4 juta lapangan kerja per tahun bagi angkatan kerja di Indonesia. Terkait dengan hal ini, Pemerintah berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun. Namun dalam hal ini pemerin-

tah tidak akan berhasil tanpa keberhasilan dan kehandalan dari para pengusaha, sebaliknya para pengusaha juga tidak akan sukses jika Pemerintah tidak mengusahakan nilai tambah bagi rakyatnya. Karena itulah Duta Besar Muhammad Lutfi mengajak segenap pihak untuk sungguh-sungguh memikirkan kemajuan Indonesia dan peduli dengan berbagai kejadian mutakhir di Indonesia dan Jepang. “Saat ini hubungan kedua negara, terutama di bidang ekonomi, sedang meningkat. Hendaknya kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai jual hasil industri Indonesia, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi negara terkaya nomor tujuh dunia di tahun 2030 dan nomor empat di tahun 2050″, harap Duta Besar Muhammad Lutfi. Salah satu yang ditawarkan oleh Indonesia adalah pilihan lokasi wisata yang beragam, dengan kekayaan alam dan kebudayaan yang khas di setiap pulau dan daerah. Bagi para peminat olahraga air dan selancar, Pulau Mentawai di Sumatera Barat adalah pilihan yang tepat. Apalagi Mentawai memiliki 23 lokasi selancar yang berkelas dunia, dibandingkan dengan 13 titik saja di Hawaii. Bagi para penyelam, ‘Raja Ampat’ di Papua kini semakin populer. Kekayaan spesies yang mencapai jumlah 374, didukung dengan air laut yang berwarna biru cerah, menjadikan Raja Ampat sebagai lokasi wisata yang sangat patut diperhitungkan. Mengingat apresiasi yang mendalam dari masyarat dan turis Jepang terhadap alam atau konservasi lingkungan, Duta Besar Muhammad Lutfi menyarankan kepada masyarakat Jepang untuk mengunjungi Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu dari 7 Keajaiban Alam Dunia. Dubes Lutfi menambah kan bahwa Pulau Bali sudah sangat dikenal di Jepang, tapi sebenarnya Bali bisa menjadi lokasi penghubung untuk menuju tempat lain, didukung dengan berbagai moda transportasi, termasuk jalur penerbangan internasional. Menurut Duta Besar Muhammad Lutfi, jumlah penumpang dalam penerbangan ke Jakarta mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dan sebagian besar adalah untuk urusan bisnis. Ini merupakan pertanda yang baik dari kerja sama ekonomi kedua negara, serta dampak dari peningkatan jumlah investasi Jepang di Indonesia, yang nilai realisasinya tercatat meningkat tiga kali lipat hingga 1.8 Miliar USD pada kuartal III 2012, dan terus bergerak masuk ke jajaran 10 besar negara tujuan investasi terpercaya. “Dengan bonus demography, berbagai sumber daya, potensi dan semangat untuk maju, jika digabungkan dengan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknolog i dari Jepang, maka kita pasti masih bisa meraih yang lebih baik,” ungkap Duta Besar Muhammad Lutfi. Menurutnya, sekarang ini adalah waktu yang sangat tepat bagi para pengusaha Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Apresiasi Yen terhadap US Dollar, aging population dalam negeri, serta incompetitive trade agreement merupakan tiga alasan mengapa Jepang perlu segera meningkatkan investasinya di luar negeri. Salah satu tujuan utama yang kompetitif adalah Indonesia, yang didiukung oleh berbagai perkembangan, baik di segi pembangunan infrastruktur, tingginya cadangan sumber daya alam, hingga faktor kemasyarakatan, toleransi, dan demokrasi.

No. 60 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

bingkai


kenalkan Kemlu Dan Politik Luar Negeri

Kunjungan pelajar Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Tamaddun, Cilegon ke Kemlu RI.

Dok. Diplik

Sejak Dini

Dalam rangka lebih memperkenalkan Kemlu RI dan hubungan serta politik luar negeri kepada publik, khususnya kepada kalangan pelajar di tanah air, Kementerian Luar Negeri RI telah menerima kunjungan 30 (tiga puluh) orang siswa/i Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Tamaddun dari Cilegon pada tanggal 9 Januari 2013. Rombongan siswa/i ini didampingi oleh 4 (empat) orang guru pendamping yaitu :

Sdri. Titi Sulastri, Sdri. Eha Fattria, Sdri. Hamelatul Yuliati, dan Sdr. Tupan. Pertemuan berlangsung di Ruang Sunda Kelapa Lt.3 Kemlu RI. Para guru pendamping menyatakan bahwa tujuan kunjungan adalah agar para siswa memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai Kemlu dan hubungan serta politik luar negeri RI, sehingga mereka akan memiliki pengetahuan yang baik mengenai isu-isu di dunia internasional. Dalam pertemuan telah di sampaikan mengenai sejarah Kemlu RI, hubungan dan politik luar negeri RI, struktur organisasi dan tugas Kemlu serta Perwakilan RI, dan pengenalan dasar organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Selama pertemuan berlangsung para pelajar mengikuti dengan antusias pemaparan yang diberikan. Dari diskusi tanya jawab yang berjalan ternyata para siswa/i telah mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang pelaksanaan tugas Kemlu dan mengenai ASEAN serta kritis terhadap kinerja Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam hal perlindungan TKI/TKW di luar negeri, peran Indonesia dalam rangka peningkatan citra positif Indonesia di luar negeri, dan kebijakan Indonesia dalam masalah Palestina. Menanggapi pertanyaan yang diajukan, secara singkat dijelaskan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan salah satu prioritas penting dalam pelaksanaan politik luar negeri RI dan Kemlu RI selalu berupaya memberikan bantuan & perlindungan maksimal terhadap WNI yang menghadapi masalah. Dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, Kemlu melalui berbagai perwakilan RI di luar negeri aktif mempromosikan Indonesia di berbagai bidang, termasuk memberikan beasiswa dan budaya kepada generasi muda negara-negara sahabat. Dalam masalah Palestina dijelaskan bahwa Indonesia senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaannya, termasuk dukungan terhadap diakuinya Palestina sebagai sebuah negara pemantau non-anggota oleh PBB. Dukungan nyata adalah Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum menjadi sebuah negara merdeka.[]

Dok. Diplik

PENGENALAN POLITIK LUAR NEGERI KEPADA PELAJAR

SD GEMALA ANANDA


No. 60 Tahun VI

Paparan politik luar negeri pada para pelajar SD Gemala Ananda Dok. Diplik

Minat untuk mengetahui politik luar negeri RI telah menjangkau kalangan pelajar sekolah dasar. Hal ini tercermin dari adanya undangan dari SD Gemala Ananda, yang berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada bulan September 2012 untuk melakukan presentasi mengenai politik luar negeri untuk murid kelas 6 sekolah tersebut. Murid SD Gemala Ananda mengenal Kemlu setelah mereka melihat pameran lambang negara yang diselenggarakan di Gedung Pancasila Kemlu RI pada bulan Juli-Agustus 2012 yang lalu. Keingintahuan para pelajar SD tersebut mengenai politik luar negeri RI ada kaitannya dengan tugas mereka mengenai ASEAN. Paparan yang disampaikan kepada pelajar SD tersebut meliputi hal-hal yang mendasar mengenai politik luar negeri, antara lain yaitu pengertian politik luar negeri, pelaksana politik luar negeri RI, instrumen politik luar negeri, sekilas tentang ASEAN dan PBB serta perlindungan WNI di luar negeri. Para pelajar memperlihatkan perhatian yang cukup baik terhadap paparan yang diberikan mengingat materi yang diberikan merupakan sesuatu hal yang benar-benar baru bagi mereka. Bagi Kementerian Luar Negeri RI sendiri kegiatan tersebut juga merupakan langkah awal yang penting untuk melakukan komunikasi dan untuk lebih memperkenalkan Kementerian Luar Negeri dan pelaksanaan hubungan luar negeri RI kepada generasi muda di tanah air. Menindaklanjuti kegiatan yang dilakukan di SD Gemala Ananda tersebut, Kementerian Luar Negeri akan menawarkan kegiatan yang sama kepada sejumlah SD di Jakarta dan sekitarnya, termasuk SD di luar Pulau Jawa.

21

Diplomasi TABLOID

opini


Mengurai Cetak Biru

Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia untuk menopang signifikansi Indonesia dan keuntungan strategis yang bisa diambil? Dok. Pribadi

M. Faishal Aminuddin

Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) menjadi bagian dari kerjasama luar negeri yang penting bagi Indonesia. Sejauh ini, usaha yang dilakukan untuk mencapai signifikansi dari berbagai kerjasama yang dilakukan masih sebatas bertumpu pada kegiatan yang bersifat statecentric, dan belum meluas pada maksimalisasi peranan sektor swasta atau masyarakat. Keberadaan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah (middle-income country) masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan peranan yang lebih meluas. Padahal potensi KSS sebagai perhitungan para ekonom, diprediksi pada tahun 2030 KSS menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 57 persen dari GDP dunia. Cetak biru KSST yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sudah menunjukkan adanya perubahan orientasi kearah yang lebih ekspansif secara ekonomi tanpa menanggalkan solidaritas sebagai perekat dalam kerjasama antar bangsa. Bagaimana pemerintah mampu mengaktualisasikan potensi dan kekuatan ekonominya dalam KSST? Apa agenda penting yang bisa dirumuskan

22

Kebijakan yang fasilitatif Kinerja lembaga dalam KSST memperlukan kerangka hukum yang bisa menjadi pagar batas konsentrasi dari segenap kegiatan yang dilakukan. Sifat kerangka hukum yang fleksibel, lugas dan jelas sangat diperlukan dalam penunjang berbagai inisiatif yang keluar dari pemangku kebijakan. Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu; pertama, pembentukan organ payung kerjasama luar negeri yang bertujuan memastikan berbagai agenda kerja KSST berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Organ payung tersebut akan menggantikan mekanisme yang dijalankan selama ini. Mekanisme koordinasi dilakukan oleh Bappenas, sementara masing-masing kementerian mempunyai program tersendiri. Sekalipun program tersebut dibuat berdasarkan program utama yang diarahkan oleh lembaga koordinator, tetap saja mengalami banyak inefektivitas dari sisi capaian dan keberlanjutannya. Fungsi evaluasi yang dilakukan oleh lembaga lain yakni Sekretariat negara (Setneg) lebih bersifat umum karena pertanggungjawaban dan evaluasi program menjadi bagian dari laporan masing-masing penyeleng gara. Negara-negara BRICS sudah mulai memaksimalkan peranan organ payung yang otonom tersebut. Brazil mencatat alokasi untuk KSS sebesar USD 750 juta sementara USD 30 juta yang lain dikelola oleh Brazilian Agency for Cooperation (ABC). Dana tersebut dimanfaatkan untuk program di Guinea Bissau, Sao Tome, Haiti, Venezuela dan Costa Rica. Dalam tahun 2007, India mengalokasikan dana USD 1 miliar untuk KSS ditambah USD 500 juta untuk kegiatan pelatihan dan asistensi teknis bagi 15.000 pelajar dari Afrika. Indonesia juga mengalokasikan dana tahunan dalam kisaran lebih dari USD 1 juta yang dikelola dibawah rekening Kementerian Keuangan untuk membiayai agenda-agenda KSS Indonesia. Sebenarnya kita tinggal me-

nyusun skala prioritas dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Dokumen induk RPJMN 2011-2014 bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk membentuk organ taktis yang menjadi payung bagi pelaksanaan agenda-agenda kerja KSST. Perihal kedua adalah memberikan fasilitasi terhadap terbentuknya jaringan antar stakeholder. Dalam perumusan kebijakan baik dari tingkat pusat atau daerah, keberadaaan jaringan ini begitu penting dalam memberikan umpan balik agar kualitas regulasi bisa baik dan efektif. Organisasi perdagangan seperti KADIN, asosisasi pengusaha yang spesifik dalam bidangnya, sampai lembaga-lembaga bisnis dan perbankan perlu mendapat dukungan. Salah satunya adalah regulasi yang jelas dan tidak menjadi hambatan bagi kelancaran usaha mereka. Forum komunikasi lintas stakeholder ini bisa dilembagakan dan secara periodik melakukan pertemuan. Ketiga, kerangka hukum dibuat dengan mempertimbangkan aspek nomenklatur hukum di level internasional dan regional. Regulasi yang bersifat responsif di tingkat nasional dan lokal harus berdimensi penguatan ekspansi ekonomi yang ditopang oleh kalangan pelaku bisnis dan perbankan. Sedangkan di tataran kerjasama antar komunitas dan kebudayaan bisa dilakukan dengan jalur pendidikan dan pariwisata. Untuk kerjasama teknis, hambatan yang besar mungkin pada transfer teknologi tinggi dari negara-negara utara. Kerjasama triangular tidak memberikan mandat yang spesifik yang mewajibkan negara maju melakukan sharing teknologi, terutama yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Sekalipun perusahaan tersebut dilakukan secara bagi hasil. Koordinasi Multistakeholder Mekanisme koordinasi lintas pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci dari kesukseskan agenda KSST Indonesia dimasa yang akan datang. Ditengah keterbatasan pendanaan, pelibatan secara aktif berbagai potensi yang dimiliki oleh sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga think tank

sampai organisasi kemasyarakatan mutlak sangat diperlukan. Koordinasi yang ideal meliputi bekerjanya mekanisme perencanaan program kegiatan yang berasal dari kebutuhan di masing-masing stakeholder. Organ induk KSST Indonesia bertugas melakukan kompilasi dan memberikan umpan balik terkait dengan arah dan sasaran yang dikehendaki. Organ otonom ini juga perlu untuk mendapatkan atau berbagi informasi dengan lembaga pendidikan tinggi, perusahaan dan LSM terkait dengan aktivitasnya masing-masing. Tujuannya untuk mendapatkan penjelasan mengenai bentuk kerjasama dan hasil dari kerjasama tersebut dalam bidang peningkatan kapasitas, pembangunan sumber daya manusia, transfer teknologi, scientific research and development sampai perdagangan teknologi tinggi. Pemerintah pusat, melalui organ KSST yang dibentuk melakukan pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan operasional dan memberikan dukungan pendanaan bagi stakeholder yang berasal dari sektor non-swasta. Selain dari pembiayaan APBN, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana internasional untuk membiayai program-program domestik yang terkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi. Indonesia bisa memanfaatkan trust fund dari sumber-sumber yang ada misalnya United Nations Fund for South South Cooperation (UNFSSC) yang akumulatif sejak didirikan pada tahun 2006 sudah menyalurkan dana sebesar USD 13.5 miliar. Ekspansi Indonesia di percaturan ekonomi dan politik global ditentukan oleh seberapa mampu kita memainkan peran dalam kerjasama antar negara berkembang dimana tingkat ekspansi ekonomi kita semakin maju dengan dorongan industri yang mapan di tingkat domestik. Disaat yang sama, kita juga mampu mengambil keuntungan dari interaksi ekonomi dan transfer ilmu pengetahuan-teknologi dari kerjasama ekonomi yang dibangun dengan negara-negara maju.

No. 60 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

INTERFAITH YOUTH CAMP 2012


Biodata: M.Faishal Aminuddin, Lahir di Lamongan, 22 November 1981. Sejak tahun 2008, bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya.�� Mengemban tugas sebagai Kepala Program Studi Ilmu Politik (2011-2012) dan Sekretaris Eksekutif pada Pusat Kajian Kerjasama Selatan-Selatan, Universitas Brawijaya (2011-2012). Menyelesaikan pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga (1999-2005) dan Pascasarjana Ilmu Politik UB (20052007). Saat ini tengah menempuh pendidikan doktoral Ilmu Politik di Institut für Politische Wissenschaft, Universität-Heidelberg, Jerman. Referensi: M. Mounir Zahran, Enrique Roman-Morey, Tadanori Inomata. South South and Triangular Cooperation in the United Nation System, Joint Inspection Unit, Geneva, 2011 Boosting South-South Cooperation in the Context of Aid Effectiveness Telling the Story of Partners Involved in more than 110 Cases of South-South and Triangular Cooperation, TTSSC-UNDP, 2010 Nagesh Kumar, South-South and Triangular Cooperation in AsiaPacific: Towards a New Paradigm in Development Cooperation, UNESCAP Working Paper, December, 2009 Kajian Membangun Kerjasama Selatan Selatan Indonesia Secara Berkelanjutan, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Bidang Interregional, Kementrian Keuangan RI, 2011 The State of South-South Cooperation, Report of the SecretaryGeneral, UN General Assembly, August 2011 Review of progress made in implementing the Buenos Aires Plan of Action, the new directions strategy for South-South cooperation and the Nairobi outcome document of the High-level United Nations Conference on South-South Cooperation, UNSSCD, April 2012

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Interfaith Youth Camp 2013, Santiago, Chile Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam Dialog Lintas Agama RI-Chile I yang telah terselenggara di Santiago, Chile pada 30 Mei 2012, Pemerintah Chile mengundang para pemuda Indonesia untuk mengikuti kegiatan Interfaith Youth Camp (IYC) 2013 yang akan dilaksanakan di Picarquin Park, Santiago, Chile pada tanggal 11-14 Maret 2013.

Latar Belakang Waktu Dan Tempat

IYC 2013 merupakan sebuah kegiatan perkemahan yang rencananya akan diikuti oleh sejumlah peserta yang berasal dari negara anggota ASEAN dan Amerika Selatan dengan tujuan agar para pemuda lintas agama dari beragam negara dapat menjadi agen perubahan menuju masyarakat global yang lebih baik. Dalam program tersebut, para pemuda akan berkesempatan untuk bertemu, berkomunikasi dan berkolaborasi membentuk jaringan; berbagi pengetahuan dan keahlian; serta menyiapkan program aksi yang dapat diimplementasikan untuk menyebarluaskan nilai-nilai universal kemanusiaan di lingkungan sosial masing-masing peserta. Waktu : 11-14 Maret 2013 Tempat : Bumi Perkemahan Picarquin Park, Santiago, Chile * Untuk Peserta asal Indonesia direncanakan akan dilanjutkan dengan kegiatan budaya yang dikoordinasi oleh KBRI Santiago.

SYARAT PESERTA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Warga Negara Indonesia Laki-laki atau perempuan Mahasiswa/i perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia dan di luar negeri Berusia 18-24 tahun (lahir antara Maret 1989 hingga Maret 1995) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan Membuat tulisan personal statement singkat (maks. 500 kata) mengenai tujuan mengikuti Interfaith Youth Camp

PERSIAPAN PESERTA

1. Tiket pesawat dari dan ke Santiago, Chile 2. Asuransi perjalanan 3. Uang saku peserta 4. Paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan

FASILITAS PESERTA

1. Pemerintah Chile menyatakan akan menanggung biaya akomodasi, logistik dan transportasi lokal seluruh peserta selama penyelenggaraan acara berlangsung di Santiago, Chile hingga 14 Maret 2013. 2. Terkait visa/ijin tinggal pemerintah Indonesia telah memiliki pengaturan bebas visa dengan pemerintah Chile bagi pemegang paspor Indonesia.

AGENDA KEGIATAN

Hari 0/ 10 Maret 2013 Hari 1/11 Maret 2013 Hari 2/12 Maret 2013 Hari 3/13 Maret 2013 Hari 4/14 Maret 2013

: Tiba di Santiago, Chile Menuju hotel Istirahat : Menuju Taman Perkemahan Picarquin Park Upacara pembukaan kegiatan perkemahan Aktivitas dengan tema “Building Trust and Empathy” Presentasi I mengenai tradisi nasional masing-masing peserta : Kegiatan lapangan dengan tema “Conflict Management”dan “Religions for Peace” Presentasi II mengenai tradisi nasional masing-masing peserta : Aktivitas dengan tema “SPIN Facilitation Skills” Pembentukan “Pilot Proposal” oleh seluruh peserta Penutupan kegiatan perkemahan Kembali ke Santiago dan menuju hotel : Tur kota Santiago Penutupan kegiatan IYC 2013

KELENGKAPAN DOKUMEN

Menuju bandara Bagi calon peserta yang berminat mengikuti kegiatan tersebut dapat menyampaikan dokumen pendukung seperti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Salinan formulir pendaftaran yang telah disediakan Salinan paspor yang masih berlaku. Salinan Surat Keterangan Mahasiswa dari Fakultas. Foto Berwarna ukuran max. 200kb Surat rekomendasi dari fakultas atau organisasi Salinan ticket booking pesawat Indonesia-Chile pp Surat Keterangan Sehat terbaru (dibuat kurang dari 1 bulan dari tanggal keberangkatan) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.

Informasi lebih lanjut mengenai IYC 2013 serta keikutsertaan dapat menghubungi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, dengan Sdr. Amalia Maryafanti melalui email [email protected] atau nomer telepon 021-3863509. Pendaftaran peserta IYC 2013 mohon dapat disampaikan ke Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI sebelum tanggal 22 Februari 2013.


No. 60 Tahun VI

23

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 60 Tahun VI, Tgl. 15 Agustus - 14 September 2012

http://www.tabloiddiplomasi.org

TABLOID

Media Komunikasi danInteraksi Interaksi Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.com

Indonesia Lepas Tim Pengamat Menlu RI :

Mengenang Seratus Tahun Moham

Dok. Sosbud OINB

Kontribusi Isla Demokras TahapDan Kedua ke Dalam Memban Filipina Selatan Indonesia

Dirjen Multilateral, Hasan Kleib, dan Direktur Sosbud OINB, Arko Hananto Budiadi, bersama dengan anggota Tim Pengamat Indonesia pada International Monitoring Team di Filipina Selatan

Indonesia resmi melepas Tim Pengamat Perdamaian Tahap Dua ke Filipina Selatan. Tim yang beranggotakan 5 orang personil Kemlu secara resmi dilepas oleh Dirjen Multilateral Kemlu, Dubes Hasan Kleib, di Pejambon siang ini pada tanggal 23 Januari 2013. Selain pelepasan Tim Pengamat Indonesia (TPI) tahap kedua, Dirjen Multilateral dan beberapa undangan juga menyambut kembalinya TPI tahap pertama yang telah menjalankan tugasnya selama enam bulan di Filipina Selatan. Dirjen Multilateral atas nama Pemerintah RI menyatakan apresiasi kepada kedua Tim Pengamat Indonesia yang tergabung dalam International Monitoring Team (IMT). “Terima kasih yang setinggitingginya kami ucapkan atas nama pemerintah Indonesia untuk keberhasilan TPI tahap pertama dan selamat

menjalankan tugas kepada TPI tahap kedua”, ujar Dubes Hasan Kleib. Dubes Hasan Kleib mengingatkan bahwa pengiriman tim pengamat ke Filipina ini adalah perwujudan nyata Politik Luar Negeri Indonesia. “Pengiriman Tim ini merupakan inisiatif Indonesia untuk membantu terciptanya perdamaian di Filipina”, tambah Dirjen Hasan Kleib. Lebih lanjut, Dubes Hasan Kleib menyampaikan bahwa sebagai Ketua Komite Perdamaian di Filipina, Indonesia akan terus berkontribusi guna memberikan solusi damai bagi pihak yang bertikai. “Perdamaian di Filipina Selatan ini tentu akan berkontribusi bagi stabilitas kawasan, terutama ASEAN”. Kepada TPI kedua, Dubes Hasan mengingatkan bahwa tugas mereka tidak akan berbeda dengan Tim sebelumnya. “Terus lanjutkan upaya perdamai-

an yang telah dicapai agar tercipta suatu proses yang berkesinambungan”. Atas dasar tersebut pula, Dubes Hasan mempertemukan kedua Tim Pengamat dalam sebuah forum diskusi untuk saling bertukar pengalaman dan best practices. “Kedatangan kita sama halnya dengan bertamu”, ucap Dubes Hasan. Ia meminta agar Tim cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dan mampu mempelajari budaya yang ada. Peran Indonesia dalam IMT sangat esensial dalam menciptakan situasi damai di Filipina Selatan. Hal ini terbukti dari menurunnya angka pelanggaran keamanan yang terjadi sejak IMT ditugaskan. TPI tahap kedua ini akan diberangkatkan ke Filipina Selatan esok pagi pada tanggal 4 Juni 2013. Lima orang TPI sipil tahap kedua selanjutnya akan bergabung dengan sepuluh TPI dari unsur TNI yang masih bertugas di Mindanao sampai dengan 30 Juni 2013. Kelima orang TPI ini akan menjalani masa orientasi singkat di Markas IMT di Cotabato City setelah itu me-

reka akan ditempatkan di lima IMT Team Site, yaitu Cotabato City, Illigan City, Zamboanga City, General Santos City dan Davao City.

Da’i Bachtiar :

Komitmen Indonesia Indonesia senantiasa berkomitmen penuh dalam pencapaian perdamaian komprehensif di Filipina Selatan. Hal ini terlihat dari partisipasi Indonesia sejak 1992 dalam proses perdamaian antara The Government of the Philippines (GPH) dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dalam kerangka OKI yang telah menghasilkan Perjanjian Perdamaian 1996. Selain itu, Indonesia kini juga terlibat dalam Tim Pengamat Indonesia (TPI) dalam konteks proses perdamaian antara GPH dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF). IMT saat ini terdiri dari 6 negara dengan kekuatan 55 personil (sipilmiliter), yaitu Malaysia (19 orang), Indonesia (15 orang), Brunei (15 orang), EU (2 orang), Jepang (2 orang), dan Norwegia (2 orang). (Sumber: Dit Sosbud & OINB/Dit. Infomed/PY/NFS)

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname

Nia Zulkarna

“KIN

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

Direktorat Diplomasi Publik

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035

http://www.tabloiddiplomasi.org [email protected]

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi

Recommend Documents