Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Dhita Rizkiana Wirapradja. ASEAN-Indonesia

No. Tahun III, II, Tgl.Tgl. 1515 Januari 14Agustus Februari2009 2010 No.2721, Tahun Juli - -14

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

Menlu RI :

Presiden RI :

Bali Democracy Forum Membangun Kerjasama Internasional dan Regional di Bidang Demokrasi

Solusi Masalah Global Hanya dapat Diupayakan Melalui Kerjasama Multilateral

Kontribusi Islam Dan Demokrasi Dalam Membangun Indonesia Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin

Menlu RI :

Bali Democracy Forum

Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem

Memiliki Tempat Khusus Dalam Arsitektur Regional

Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

Nia Zulkarnaen :

“KING”

Dhita Rizkiana Wirapradja

Film Bertema Bulutangkis Duta Muda Pertama di Dunia

ASEAN-Indonesia 2009 Email: [email protected]

Email: [email protected]

ISSN 1978-9173 ISSN 1978-9173

Email: [email protected]

www.tabloiddiplomasi.com

771978 917386 771978 917386 9

9

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi

>4

Fokus

> 15

Lensa

>5

Fokus

> 18

Kilas

>7

Fokus

> 19

Kilas

Lensa

> 21

Bingkai

> 23

Solusi Masalah Global Hanya dapat Diupayakan Melalui Kerjasama Multilateral

Indonesia Berada di Garis Terdepan dalam Memajukan Peranan PBB Mengatasi Krisis Global Presiden RI : Bali Democracy Forum Membangun Kerjasama Internasional dan Regional di Bidang Demokrasi

> 10

Kemajuan Demokrasi Sangat Tergantung Pada Pembanguan Sistem Hukum

> 12

6

F

Dhita Rizkiana Wirapradja Duta Muda ASEAN-Indonesia 2009

O

K

U

S

Politik Luar Negeri Memberi Sumbangan Nyata Bagi Pembangunan Nasional

Dok.Diplomasi

Bali Democracy Forum Semangat Berbagi dan Memberi Inspirasi

Demokrasi Harus Diikuti Dengan Kebijakan Pembangunan Yang Mensejahterakan Diplomasi Memperjuangkan Sumber Daya Genetik Yang Adil Dan Berimbang

Kilas

Penandatanganan PCA RI-AS

Kilas

Bali Democracy Forum Meningkatkan Kepercayaan Negara Lain Terhadap Indonesia

L

E

N

S

A

17

RI - Jepang Berkomitmen Meningkatkan Kerjasama Ekonomi dan Investasi

Dok.Diplomasi

Diplomasi

Teras Diplomasi Menutup tahun 2009, sebagaimana tahun sebelumnya, Indonesia kembali menuai sukses di dalam penyelenggaraan Bali Democracy Forum II. Forum ini mengalami peningkatan yang signifikan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas substansi pembicaraan, juga dalam hal participant dan observer. Kehadiran beberapa observer dari kawasan Amerika dan Eropa yang dikenal sebagai pelopor di bidang demokrasi, seperti AS dan Portugal, telah menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia didalam upaya pemajuan demokrasi di kawasan Asia maupun dunia. Terkait kesusksesan Indonesia memainkan peran di dunia internasional, maka tahun 2010 diproyeksikan akan menjadi tahun yang sangat menjanjikan bagi Indonesia untuk penguatan potensi perannya di dunia internasional. Tahun ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia untuk mendulang deviden democratic sebagai bangsa yang mampu memperkuat kontribusinya di kawasan, disamping tentunya juga terus meningkatkan kepentingan dan kepeduliannya dalam lingkup global. Sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga dan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai negara yang menyuarakan moderasi, maka Indonesia akan sangat berpotensi untuk meningkatkan perannya didalam menjembatani berbagai perbedaan yang terjadi di dalam pergaulan masyarakat antar bangsa. Menlu, Dr. Marty M. Natalegawa, menggaris bawahi bahwa politik luar negeri Indonesia kita di tahun 2010 akan tetap secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global. Menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan titik temu dan bukan mempertentangkan berbagai kepentingan dan pokok perhatian yang ada. Seiring dengan penegasan status G-20 sebagai forum utama bagi penanganan isu-isu ekonomi dunia, maka komitmen Indonesia bagi upaya untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran baik dalam lingkup global maupun kawasan akan terus dimantapkan. Kebijakan politik luar negeri Indonesia

dipastikan juga akan membawa sumbangan yang nyata bagi pembangunan nasional melalui upaya promosi di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Mekanisme politik luar negeri akan dikerahkan bagi pencapaian tujuan dimaksud melalui keseluruhan spectrum soft power yang akan menjadi perhatian utama Indonesia. Dan agar mekanisme politik luar negeri tersebut berjalan secara efektif, maka diperlukan rasa kepemilikan dan partisipasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, demokratisasi kebijakan luar negeri akan menjadi kunci bagi pencapaian tujuan nasional kita. Mekanisme kebijakan luar negeri harus terbuka bagi interaksi dengan para pemangku kepentingan dan berbagai pemikiran baru, sehingga politik luar negeri dan diplomasi juga menjadi bagian dari elemen kekuatan pemersatu bangsa. Sejalan dengan proses transformasi demokrasi di dalam negeri, Indonesia juga telah memainkan perannya dalam upaya transformasi kawasan, dengan memastikan sebuah evolusi ASEAN menuju suatu Komunitas ASEAN yang lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan Komunitas ASEAN yang menjadi harapan bersama negara-negara di kawasan ini, akan didorong agar dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2015. Untuk itu Indonesia akan mengambil langkahlangkah kongkrit kearah komunitas ASEAN tahun 2015. Diantaranya adalah dengan melakukan berbagai bentuk sosialisasi mengenai ASEAN dan ASEAN Community 2015 kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, dan juga segenap masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, maka mulai edisi January 2010, Tabloid Diplomasi akan hadir dengan menampilkan suplemen khusus tentang ASEAN. Dan agar suplemen tentang ASEAN ini dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi penyajian, informasi dan substansinya, Tabloid Diplomasi didukung secara penuh oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Akhirnya, seluruh staf dan redaksi Tabloid Diplomasi mengucapkan selamat Tahun Baru 2010 dan selamat membaca.

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana Kholid M. Staf Redaksi Cahyono Saiful Amin Arif Hidayat Taufik Resamaili Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor M. Dihar Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256, Surat Menyurat : Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Departemen Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.com Email : [email protected] Cover : Dita Rizkiana Wirapraja Duta Muda ASEAN 2009 dok.diplomasi Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I bekerjasama dengan Pilar Indo Meditama

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected] Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi

4

F

okus

Solusi Masalah Global Hanya Dapat Diupayakan Melalui Kerjasama Multilateral

Dok.Diplomasi

Laporan Tahunan Menlu RI

Ditinjau dari berbagai sisi, dekade pertama abad ke-21, telah menjadi periode yang sangat bermakna bagi Indonesia. Dekade tersebut menyaksikan peralihan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagaimana diakui dan disambut banyak pihak. Sebagai salah satu hasilnya, sekitar seperempat milyar penduduk dunia saat ini telah menikmati hak-hak sipil dan politik, dan juga hak-hak ekonomi dan sosial yang mungkin sebelumnya terabaikan. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa demokrasi, Islam, dan modernisasi dapat berjalan seiring. Tidak kalah pentingnya, dekade ini juga membuktikan suatu fakta lagi yang tak terbantahkan, yaitu ketahanan Indonesia sebagai suatu bangsa. Beberapa tahun sebelumnya, berbagai analisa politik internasional memprediksikan berakhirnya negara Indonesia sebagai dampak dari aspek krisis multidimensional, termasuk ancaman separatisme. Namun demikian Indonesia saat ini justeru semakin berkibar dibandingkan sebelumnya. Disamping itu, sebelumnya terdapat keraguan dari beberapa

No. 27 Tahun III

pihak mengenai peranan Indonesia di dunia, saat ini justeru terbentang berbagai peluang kesempatan yang perlu kita manfaatkan. Memang tahun mendatang menjanjikan banyak potensi bagi penguatan posisi Indonesia di dunia, masa ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendulang deviden democratic bagi bangsa kita, bangsa yang mampu memperkuat kontribusinya pada kawasan terdekatnya, yaitu Asia Tenggara, dimana pada saat yang sama juga terus meningkatkan kepentingan dan kepedulian globalnya. Bangsa yang mampu mewujudkan visinya untuk memiliki seribu sahabat tanpa musuh, thousand friends and zero enemy, semuanya ditujukan bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Tentu saja dalam pelaksanaan politik luar negeri di tahun 2010, sebagaimana bangsabangsa lainnya, Indonesia tidak akan dapat melakukan kondisi eksternal dan kemungkinan yang dihadapi. Kiranya terdapat pelajaran dari tahun 2009 yang dapat membimbing kita kedepan, yaitu bahwa kita saat ini benarbenar tengah berada di tahapan yang bersifat transformasional dalam hubungan internasional. Berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat internasional pada tahun 2009 cukup menggetarkan, krisis keuangan, ekonomi, energi dan pangan, ancaman pandemik global serta tantangan perubahan iklim. Kesemuanya ini hanya merupakan beberapa contoh semata, semuanya bersifat multidimensional dan terjadi secara simultan. Yang paling penting, karakter lintas batas dan bahkan global dari berbagai tantangan ini mengingatkan

kita, bahwa solusi hanya dapat diupayakan melalui kerjasama yang bersifat multilateral atau internasional, bahkan bangsa yang paling adidaya pun tidak akan mampu menangani berbagai tantangan tersebut sendiri, mengingat karakter tantangan yang tidak dilandaskan pada

batas negara. Hampir dapat diyakinkan, bahwa pada tahun 2010, hal yang sama juga akan terjadi, karenanya pendekatan dan solusi multilateral harus terus diupayakan. Dengan demikian di tahun 2010, Indonesia akan terus memberikan perhatian besar pada diplomasi multilateralnya. Diplomasi


ASEAN Sebagai Sebuah Pondasi Perhatian Indonesia terhadap berbagai tantangan global di tahun 2010 ini, tidak akan menurunkan komitmennya bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasannya sendiri, yaitu Asia Tenggara. Hampir sejalan dengan transformasi demokrasi di Indonesia, di dekade terakhir ini, periode sejak tahun 2003 ketika Indonesia terakhir kali memegang kepemimpinan sebagai Ketua ASEAN, juga menyaksikan evolusi ASEAN menuju suatu Komunitas ASEAN, perkembangan ini tidaklah merupakan suatu kebetulan belaka. Bagi Indonesia, evolusi ASEAN menuju komunitas yang lebih terbuka terhadap prinsipprinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, sangat diperlukan untuk memastikan tidak adanya keterputusan atau kesenjangan antara transformasi yang telah terjadi di Indonesia dengan di tataran regional. Pada tahun 2010, dengan telah berfungsinya Piagam ASEAN, diharapkan komunitas ASEAN yang menjadi harapan kita semua ini akan terdorong untuk terwujud pada tahun 2015. Jelas ASEAN perlu segera mengambil langkah

kongkrit kearah komunitas ASEAN tahun 2015. Pada tataran kawasan yang lebih luas, tahun lalu kita menyaksikan lahirnya kembali pembahasan tentang tata arsitektur kawasan Asia Timur ataupun Asia PAsifik. Disebut lahir kembali, karena bagi Indonesia hal ini sudah di antisipasi dengan didorongnya konsep komunitas ASEAN. Bagi Indonesia komunitas Asia Timur ataupun Asia Pasifik tidak dapat diwujudkan tanpa adanya Komunitas ASEAN sebagai pondasi utamanya. Dengan demikian komunitas ASEAN beserta beragamnya proses ASEAN, ARF, APEC dan KTT Asia Timur, merupakan jalur jalan untuk menuju Komunitas Asia Timur, dimana ASEAN terus memainkan peran utama. Ini merupakan visi yang akan terus memandu kita di tahun 2010, namun demikian harus ditekankan pula perlunya kita memastikan bahwa ditingkat nasional, didalam batas-batas wilayah kita sendiri, Indonesia sendiri siap, termasuk dari segi kohesifitas nasional untuk dapat memanfaatkan sepenuhnya berbagai upaya pembangunan komunitas di tingkat kawasan ini. Diplomasi

15 JANUARI - 14 FEBRUARI 2010

Diplomasi F


Indonesia Berada di Garis Terdepan dalam Memajukan Peranan PBB Mengatasi Krisis Global PBB dengan legitimasinya yang bersumber dari keanggotaannya yang bersifat universal, harus tetap menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang mungkin kita hadapi di tahun mendatang. Namun demikian reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan, agar lebih mencerminkan kondisi dunia ini penting dimajukan. Agar upaya ini dapat efektif dan memiliki nilai legitimasi, Indonesia akan terus berada di

belum tuntasnya penanganan perubahan iklim. Meskipun tantangan ini sangat hakiki, pertemuan Copenhagen di akhir 2009, seperti telah diduga tidak mewujudkan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Namun demikian penting bagi kita untuk terus memelihara momentum positif yang ada, agar tercapai komitmen yang mengikat secara utuh di tahun 2010. Berdiam diri jelas bukan merupakan pilihan, diplomasi

berperan aktif bagi penanganan sejumlah isu yang dihadapi masyarakat internasional. Salah satu yang dapat digaris bawahi dalam hal ini, adalah partisipasi Indonesia dalam G-20. Seiring dengan penegasan status G-20 sebagai forum utama bagi penanganan isu-isu ekonomi dunia, maka Indonesia ditantang untuk dapat menunjukkan cirinya yang khas didalam kelompok ini. Sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia, negara

”Di tahun mendatang ini Indonesia akan bekerja untuk meningkatkan perannya dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat antar bangsa. Politik luar negeri kita akan secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global. Sebagai suatu bangsa yang mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan dan pokok perhatian yang ada. ”

garis terdepan dalam memajukan peranan PBB mengatasi krisis global, dan pada saat yang sama juga menyerukan perlunya reformasi PBB. Demokratisasi tata pemerintahan pada akhirnya tidak semata mencakup batas wilayah nasional, demokratisasi global governance juga sama pentingnya. Walaupun penanganan krisiskrisis baru yang telah berkembang merupakan tugas PBB, pada saat yang sama kita tidak dapat mengabaikan berbagai tantangan lainnya bagi pembangunan dan kemajuan yang sudah bertahuntahun digeluti. Tahun 2010 akan memiliki makna penting dalam hal ini, karena PBB akan menyelenggarakan pertemuan khusus para pemimpin dunia untuk mengkaji kemajuan yang dicapai dalam implementasi tujuan millennium development goals. Salah satu hal yang juga tidak dapat diabaikan, adalah masih


Indonesia akan terus secara aktif mengupayakan konsensus, dan pada saat yang sama melalui berbagai tindakan nasional yang kongkrit akan menunjukkan apa yang dapat dicapai, apabila setiap bangsa menunaikan kewajibannya masing-masing. Di tahun mendatang ini Indonesia akan bekerja untuk meningkatkan perannya dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat antar bangsa. Politik luar negeri kita akan secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global. Sebagai suatu bangsa yang mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan dan pokok perhatian yang ada. Upaya menjembatani tersebut akan dilakukan tidak saja dalam konteks PBB, tetapi juga diberbagai fora multilateral lainnya, dimana Indonesia

dengan penduduk Muslim terbesar, dan tidak kalah penting sebagai negara yang menyuarakan moderasi. Seiring dengan akan terus dihadapinya berbagai tantangan yang bersifat transformasional di tahun 2010, pada saat yang sama berbagai tantangan politik dan keamanan yang bersifat tradisional dan sudah lama tidak menemukan penyelesaian, akan terus berlanjut. Gabungan dari tantangan-tantangan yang bersifat tradisional dan non-tradisional, lama dan baru, merupakan kenyataan yang harus dapat diatasi dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Di Timur Tengah misalnya, berbagai kekerasan yang bersumber pada Israel dan pelanggaran terhadap hukum internasional serta komitmenkomitmen yang sebelumnya disetujui, masih terus akan berlangsung. Indonesia akan terus

okus

5

mendukung secara konsisten perjuangan bangsa Palestina dan proses perdamaian yang ditujukan untuk mewujudkan suatu negara Palestina merdeka. Penggeloraan kembali upaya diplomasi oleh kelompok kwartet, termasuk AS, harus terus didorong. Politik luar negeri Indonesia juga tidak akan mengabaikan berbagai kesulitan yang terus berlanjut di Afghanistan dan Irak. Masyarakat internasional tidak kurang memberikan perhatian terhadap situasi di negaranegara ini, Indonesia juga akan berupaya memberikan kontribusi yang sejalan dengan kapasitas nasionalnya serta prinsip-prinsip kebijakan politik luar negeri Indonesia. Tentu saja berbagai upaya ini akan dilandaskan kepada analisa kebutuhan yang di identifikasikan oleh negara-negara itu sendiri. Terlepas dari masih terus adanya perhatian mengenai persepsi ancaman nuklir di semenanjung Korea dan Iran, tahun 2010 diperkirakan akan diwarnai dengan kemungkinan adanya kemajuan penting dalam upaya penciptaan dunia yang bebas persenjataan nuklir. Negara-negara pemilik senjata nuklir memiliki tanggungjawab untuk memastikan adanya pengurangan yang nyata dan dalam jumlah besar dalam persenjataan nuklir mereka. Secara nasional dan selaku koordinator Gerakan Non-Blok bagi isu-isu perlucutan senjata, Indonesia akan berperan aktif pada konferensi kaji ulang traktat non-proliferasi atau NPT Review Conference di New York pada bulan Mei 2010. Memang sejalan dengan prinsip yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta memajukan keamanan dan perdamaian dunia, Indonesia akan terus berperan aktif di GNB. Peranan ini juga dilengkapi dengan terus terlibatnya Indonesia secara aktif dalam Kelompok 77 serta OKI. Diplomasi

No. 27 Tahun III

Diplomasi

6

F

okus


Politik Luar Negeri Memberi Sumbangan Nyata Bagi Pembangunan Nasional Upaya-upaya diplomasi global dan regional akan diperkuat dengan diplomasi bilateral yang tangguh. Sejalan dengan semboyan ‘seribu sahabat tanpa musuh’, kebijakan luar negeri kita di tahun 2010 akan secara aktif berupaya ditingkatkan ke tataran yang lebih tinggi. Hubungan yang telah terjalin dengan negara-negara di seluruh penjuru dunia, Asia Pasifik, Afrika, Eropa dan Amerika, dalam kaitan ini disamping mendorong secara positif jalinan hubungan politik maupun hubungan antar masyarakat people to people contact akan ada pula upaya yang diperbaharui dan terarah untuk mendorong diplomasi ekonomi. Promosi perdagangan, investasi dan pariwisata merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan politik luar negeri membawa sumbangan yang nyata bagi pembangunan nasional. Mekanisme politik luar negeri akan dikerahkan bagi pencapaian tujuan dimaksud. Perhatian khusus juga akan diberikan kepada diplomasi perbatasan guna mencapai kemajuan dalam

penuntasan isu-isu yang masih ada terkait dengan penentuan demarkasi dan garis perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui perundingan atau negosiasi. Yang tidak kalah pentingnya politik luar negeri di tahun 2010 akan memperhatikan apa yang kita sebut sebagai isu-isu yang intermestik, yaitu isu yang mencerminkan semakin kaburnya perbedaan antara isu internasional dan domestik. Salah satunya adalah mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya Tenaga Kerja Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia akan berupaya memastikan adanya pengakuan yang lebih baik mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja, bahwa setiap tenaga kerja Indonesia sebenarnya telah memberikan kontribusi yang nyata bagi negara dimana dia bekerja, disamping pada saat yang sama juga menjadi sumber devisa. Kenyataan ini harus dapat terwujudkan dengan lebih baik

Dok.Diplomasi

No. 27 Tahun III

melalui pengakuan akan hak dan tanggungjawab tenaga kerja kita di luar negeri. Kebijakan luar negeri di tahun 2010 akan berupaya memastikan bahwa kerangka hukum yang diperlukan bagi keperluan tersebut akan tersedia. Yang paling penting, kebijakan luar negeri Indonesia dan bahkan setiap diplomasi Indonesia akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Satu isu lagi yang diperkirakan akan terus memerlukan perhatian adalah pemberantasan terorisme, politik luar negeri Indonesia akan terus menggunakan berbagai upaya bilateral, regional, dan global untuk mengatasi ancaman ini. Pembangunan kapasitas kelembagaan akan menjadi kunci utama, demikian juga pertukaran informasi dan intelijen. Namun demikian tidaklah cukup apabila upaya-upaya kita terbatas pada hal ini semata, politik luar negeri Indonesia di tahun 2010 akan terus berupaya mengatasi apa yang disebut sebagai akar permasalahan atau kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya terorisme. Interfaith dialogue melalui kerjasama bilateral, regional dan antar kawasan, akan menjadi garis depan diplomasi kita. Keseluruhan spectrum soft power akan menempati perhatian utama kebijakan luar negeri kita. Pada beberapa pemikiran akhir, saya secara pribadi sangat berkeyakinan bahwa untuk dapat efektif, politik luar negeri memerlukan rasa kepemilikan dan partisipasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, dengan demikian demokratisasi kebijakan luar negeri akan menjadi kunci

upaya kita. Di satu sisi, tentu saja hal ini juga terkait dengan masalah substansi kebijakan luar negeri Indonesia yang harus mencerminkan transformasi demokrasi didalam negeri kita sendiri. Namun demikian hal ini juga terkait dengan proses mekanisme kebijakan luar negeri yang harus terbuka bagi interaksi dengan para pemangku kepentingan, dan terlebih lagi terbuka bagi berbagai pemikiran dan kesempatan baru, terutama dalam hal ini kemiteraan dan keterlibatan dengan DPR, khususnya Komisi I, sangatlah penting dan sangat kita hargai. Politik luar negeri dan diplomasi harus menjadi kekuatan pemersatu, saya sungguh-sungguh percaya bahwa politik luar negeri Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Kita memiliki peluang untuk membawa peranan internasional Indonesia ke tataran yang lebih tinggi sebagai negara yang terlibat secara konstruktif di kawasannya sendiri, dan pada saat yang sama mampu memberikan sumbangan secara signifikan bagi isu-isu kepedulian dunia. Peranan demikian tentu saja harus diupayakan melalui kualitas diplomasi kita, peranan tersebut juga menuntut dedikasi tinggi setiap individu diplomat, seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri, perempuan dan laki-laki, secara keseluruhan membentuk mesin diplomasi kita. Dan hari ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini. Diatas itu, politik luar negeri Indonesia di tahun 2010 akan senantiasa menggaris bawahi pentingnya dukungan dan kemiteraan bersama seluruh pemangku kepentingan. Diplomasi


Diplomasi fokus

7

Presiden RI :

Dok.Diplomasi

Bali Democracy Forum Membangun Kerjasama Internasional dan Regional di Bidang Demokrasi

Satu tahun yang lalu, di Pulau Bali ini, kita mulai menyelenggarakan Pertemuan Bali Democracy Forum Pertama, sebuah pertemuan yang membahas demokrasi dari berbagai sisi dan sudut pandang. Dalam pertemuan yang bersejarah itu, tanpa memandang latar belakang sejarah masing-masing, kita bertekad untuk membangun dan meningkatkan kapasitas politik masing-masing, untuk diabdikan bagi kepentingan rakyat. Saya sungguh berbesar hati, bahwa semangat dan


optimisme kita tetap menyala pada pertemuan kedua ini. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah negara peserta maupun pengamat, yang hadir dalam Bali Democracy Forum ini. Ini semua merupakan pertanda yang baik bagi pengembangan dan masa depan demokrasi di Asia. Forum ini tidak dirancang untuk mendebatkan sistim demokrasi mana yang terbaik, atau untuk mencari definisi yang baku mengenai demokrasi. Kita tahu, tidak ada demokrasi yang sempurna. Demokrasi di

manapun, dan apapun coraknya, merupakan proses yang terus berkembang secara dinamis dan tidak pernah selesai. Tujuan utama Bali Democracy Forum adalah untuk membangun dialog dan kerjasama internasional dan regional di bidang demokrasi. Kita membentuk forum ini untuk saling belajar dari pengalaman masing-masing dalam menjalankan demokrasi. Dan Asia, sesungguhnya kaya dengan pengalaman-pengalaman ini. Karena itulah, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Institute for Peace and Democracy, yang sejak dibentuk tahun lalu telah aktif mengadakan berbagai kegiatan, antara lain berupa seminar, lokakarya dan pertemuan kelompok ahli, dialog antar pakar, serta pengkajian. Lets us give them a big hand of appreciation !. Di Indonesia sendiri, tahun ini adalah tahun yang istimewa dalam kehidupan berdemokrasi, dengan adanya dua peristiwa politik yang besar, yaitu Pemilihan Anggota Parlemen pada bulan April, dan Pemilihan Presiden pada bulan Juli. Dalam kedua peristiwa akbar tersebut, rakyat Indonesia menunjukkan animo yang luar biasa untuk menentukan masa depan bangsanya. Pemilu tersebut diikuti oleh sekitar 128 juta pemilih, atau setara dengan 84 % dari total pemilih. Hal ini membuktikan bahwa setelah tiga kali melaksanakan pemilihan umum, kepercayaan rakyat terhadap sistim demokrasi semakin besar. Dalam suatu survey yang diadakan Lembaga Survei Indonesia, tercatat sekitar

No. 27 Tahun III

Diplomasi

8

F

O

K

U

90 % percaya bahwa bangsa dan negara berada dalam arah yang benar. Ini merupakan bukti bahwa demokrasi telah secara sadar diterima, dan menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia. Era demokrasi dan reformasi di Indonesia kini telah berusia 11 tahun. Proses ini sama sekali tidak mudah, tetapi penuh dengan rintangan dan pasang surut. Namun kami bersyukur karena dalam proses yang labil ini, para pemimpin bangsa memiliki kesadaran dan niat yang baik, dapat bekerjasama seraya mencari konsensus dan kompromi, berani mengambil keputusan-keputusan yang sulit, dan selalu berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara positif. Dalam perkembangannya, setelah mengalami masa yang penuh gejolak, demokrasi Indonesia kini mencapai suatu equilibrium yang baru, yang relatif stabil dan dinamis. Kami, rakyat Indonesia, belajar banyak dalam masa transisi, reformasi dan demokratisasi yang penuh dengan suka dan duka. Kami juga bersyukur bawa dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi yang makin mekar ini juga disertai dengan pembangunan ekonomi yang makin berhasil, politik yang makin stabil, serta good governance dan rule of law yang makin terwujud. Tema Forum Demokrasi Bali tahun ini adalah Demokrasi dan Pembangunan. Saya ingin menyampaikan, bahwa meskipun Demokrasi dan Pembangunan adalah dua hal yang berbeda, namun kedua konsep ini saling terkait. Pembangunan tanpa demokrasi akan timpang, sebaliknya demokrasi tanpa pembangunan akan hampa. Dengan demikian, demokrasi dan pembangunan adalah dua proses yang dapat saling memperkuat. Saya yakin, saudara-saudara, para peserta forum ini, akan dapat membahas keterkaitan dan sinergi antara demokrasi dan pembangunan. Namun, saya yakin

No. 27 Tahun III

S pula, saudara tentu memiliki cara pandang dan pengalaman yang berbeda-beda, sesuai dengan keunikan situasi dan kondisi yang dihadapi masing-masing. Sehubungan dengan itu, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa pemikiran mengenai demokrasi dan pembangunan, yang barangkali dapat dijadikan salah satu bahan pembahasan. Pertama, baik demokrasi maupun pembangunan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Setiap pemimpin yang mendapatkan mandat dari rakyat harus bekerja sangat keras untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, melalui wahana demokrasi dan pembangunan. Inilah esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, apapun system politiknya, pembangunan dan demokrasi harus memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Setiap masyarakat di manapun, selalu mempunyai harapan, aspirasi dan pilihan. Tugas para pemimpin, baik di Pemerintahan maupun Parlemen, adalah mencari cara yang terbaik untuk menangkap aspirasi dan harapan rakyat, dan selanjutnya berjuang dan berupaya untuk memenuhi harapan-harapan itu. Ketiga, kita juga harus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik. Jangan sampai yang satu tumbuh

terlalu jauh melampui yang lain, karena akan menimbulkan ketidakpuasan dan instabilitas. Di waktu yang lalu, Indonesia pernah mengalami situasi seperti ini. Dalam suatu keseimbangan, kita dapat mencapai sinergi. Melalui demokrasi, pembangunan menjadi inklusif dan adil. Melalui pembangunan, demokrasi menjadi lebih stabil dan berkesinambungan. Kita harus ingat, bahwa baik pembangunan maupun demokrasi mesti menghasilkan manfaat yang nyata bagi rakyat. Manfaat yang luas, adil dan merata. Di sisi lain, demokrasi dan pembangunan pada intinya adalah proses pemberdayaan. Pemberdayaan untuk seluruh lapisan masyarakat. Terutama pemberdayaan bagi mereka yang lemah, yang kecil, yang terpinggirkan, dan yang terbelakang. Dalam kaitan ini, saya melihat adanya hikmah dan pelajaran penting dari krisis finansial global dewasa ini, karena krisis itu memaksa dunia internasional untuk melakukan restrukturisasi ekonomi yang lebih demokratis. Salah satu manifestasinya, adalah semakin mengemukanya tuntutan terhadap konsep “inclusive growth” yang bergulir sejak dilontarkan oleh Forum G-20, dan yang juga aktif didukung oleh Asian Development Bank. “Inclusive Growth” memberi perhatian besar pada pembangunan yang merata, dan kepada kelompok-kelompok yang lemah dan kecil. Konsep ini telah menjiwai kerjasama ASEAN, dan

”Pembangunan tanpa demokrasi akan timpang, sebaliknya demokrasi tanpa pembangunan akan hampa. Dengan demikian, demokrasi dan pembangunan adalah dua proses yang dapat saling memperkuat.”

juga telah di adopsi di Forum APEC. Di Indonesia sendiri, sejak lima tahun yang lalu, saya telah menetapkan sebuah strategi pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada “pertumbuhan disertai pemerataan”, atau “growth with equity”. Dalam penjabarannya, strategi ini memiliki tiga jalur, yaitu pembangunan ekonomi progrowth, pro-job dan pro-poor. Saya yakin triple-track strategy inilah yang sesuai dengan situasi di negeri berkembang, yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Pada akhirnya, esensi dari demokrasi dan pembangunan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Baik sebagai hamba Tuhan, maupun sebagai insane sosial. Manusia berasal dari Sang Pencipta yang membuatnya sejajar dengan sesamanya. Dengan demikian dia memiliki nilai yang tidak dapat diberi harga oleh pasar manapun. Dia memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan oleh pemerintahan manapun. Dia juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diganti oleh kekuasaan manapun. Tentu saja, membahas demokrasi dan pembangunan, antara ekonomi dan politik, akan memiliki cakupan yang luas. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, sejarah dan pengalaman pembangunan masing-masing bangsa juga berlain-lainan. Banyak yang berpendapat bahwa demokrasi itu bukanlah tujuan akhir. Yang menjadi tujuan akhir dari demokrasi dan juga pembangunan, adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat, lahir dan batin. Kesejahteraan yang menghadirkan rasa keadilan yang sejati. Saya sungguh berharap, di forum ini, Forum Demokrasi Bali, saudara-saudara saling dapat berbagi pandangan dan pengalaman tentang demokrasi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Diplomasi


Diplomasi L

Menlu RI :

Sejak pertamakali diluncurkan pada tahun lalu, sejatinya kita sama-sama menyaksikan konsolidasi dari forum ini. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa Bali Democracy Forum (BDF) telah mendapatkan tempat yang khusus di dalam kerangka arsitektur regional, khususnya sebagai suatu forum yang berfokus pada pemajuan dan pemantapan demokrasi. Kiranya, tidaklah diragukan dasar pemikiran yang melandasi forum ini, yakni nilai tambah yang didapat oleh negara-negara peserta melalui kesempatan berbagi dan bertukar pengalaman dalam mempromosikan demokrasi. Sebagai penggagas, Indonesia senantiasa berkeyakinan bahwa forum ini harus bersifat inklusif. Kenyataan mengenai adanya perbedaan tahapan dari masing-masing negara dalam meraih demokrasi, seyogyanya tidak menjadi faktor penghambat dalam kerjasama yang dilandasi oleh aspirasi universal atas prinsip-prinsip demokrasi. Keberhasilan BDF pertama dan penyelenggaraan pertemuan kedua ini, menjadi bukti adanya kesamaan minat di kawasan bagi upaya bersama untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan institusinya. Tentunya cara pendekatan dari masing-masing negara tidaklah seragam, namun setidaknya kita bersatu dalam semangat untuk berbagi dan saling belajar diantara satu dengan lainnya. Sejak penyelenggaraan BDF pertama setahun yang lalu, Institute for Peace and Democracy (IPD) telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai tindak lanjut. Termasuk diantaranya adalah penyelenggaraan Updates on Indonesian Election pada bulan Maret 2009 dan Workshop on 15 JANUARI - 14 FEBRUARI 2010

Dok.Diplomasi

Bali Democracy Forum Memiliki Tempat Khusus dalam Arsitektur Regional

the 2009 Indonesian Presidential Election bulan Juli 2009. Kami berkeyakinan berbagai masukan yang diperoleh dari kegiatan ini berpotensi untuk memperkuat proses pemilihan, tidak saja di Indonesia, melainkan juga bagi upaya serupa yang dilakukan negara-negara lain di kawasan kita. Tema dari BDF kali ini adalah Promoting Synergy between Democracy and Development in Asia : Prospects for Regional Cooperation. Berangkat dari tema ini, para peserta melakukan diskusi interaktif mengenai Democracy and the Rule of Law dan Democracy and Development

in the Information Age. Pada dasarnya terdapat pengakuan adanya keterkaitan antara demokrasi dan pembangunan. Sekalipun demikian bagi negara-negara yang secara bersamaan mendorong demokrasi dan mengupayakan tercapainya perkembangan ekonomi, pencapaian sinerji diantara kedua tujuan termaksud tidaklah selalu dapat dijamin. Sejatinya, agar dapat berkelanjutan dan bermakna secara mendalam, demokrasi harus mampu menghasilkan pemajuan ekonomi yang merupakan buah dari proses demokrasi. Sama halnya, setiap

E

N

S

A

9

upaya untuk meraih kemajuan ekonomi, namun yang kurang mengindahkan dorongan bagi demokrasi, tidak selalu menjamin kesempatan ekonomi yang adil dan inklusif. Tema utama dari forum ini adalah bagaimana negara-negara dapat mensinerjikan kedua tujuan tersebut. Dibawah tema utama ini, forum ini mengkaji makna demokrasi dan aturan hukum (rule of law) dalam melestarikan secara berimbang nilai-nilai demokrasi dan pembangunan ekonomi. Sama halnya, keberlanjutan demokrasi harus pula berbuah pada kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakatnya, yang tentunya harus berjangkar pada komitmen teguh terhadap suatu aturan hukum. Sub-tema terakhir, democracy and development in the information age merupakan wujud pengakuan mengenai arti penting akses terhadap informasi dalam membangun rasa kesadaran atas kesertaan dan pemilikan dalam proses demokrasi. Tidak kurang dari 36 negara yang berpartisipasi di dalam BDF tahun ini. Dan tentunya merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia dengan hadirnya Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Jepang, Yukio Hatoyama, dan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao. Selain itu, kita semua sangat menghargai komitmen dan sumbangsih pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagi keberhasilan forum ini. Disamping itu, kami sampaikan juga penghormatan kepada Dr. Hassan Wirajuda atas peranan dan kontribusinya selaku Menteri Luar Negeri dalam merintis BDF ini. Selain semakin berkembangnya peserta yang mewakili kawasan Asia dan Pasifik, minat dari negara-negara di berbagai belahan dunia atas Bali Democracy Forum ini juga berkembang. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran banyaknya peninjau dalam kegiatan BDF ini. Diplomasi

No. 27 Tahun III

Diplomasi

10

L

E

N

S

A

Pada sesi diskusi interaktif hari kedua Pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) mengenai demokrasi dan rule of law terjadi perbincangan hangat yang sangat menarik. Karena hal tersebut merupakan suatu isu yang saling terkait, sebab pemajuan demokrasi akan sangat tergantung pada pembangunan sistem hukum yang memadai. Keterkaitan yang sebenarnya cukup kompleks rumit dan tidak mudah untuk dilakukan, karena itu dalam forum yang sifatnya berbagi pengalaman dan praktekpraktek terbaik ini, dibawah tema democracy and rule of law, delegasi-delegasi berbagi pengalaman tentang bagaimana memajukan rule of law di negaranya masing-masing. Diskusi tersebut sesuai dengan spirit dari forum Demokrasi Bali yaitu bagaimana kita selalu memajukan kerjasama nyata sebagai bagian dari sharing of experiences and the best practices dalam upaya pemajuan dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum meliputi, pertama, upaya reformasi hukumnya itu sendiri, termasuk upaya rancangan modifikasi, bahkan perancangan kembali berbagai perundang-undangan. Yang kedua meliputi upaya membangun institusi lembagalembaga hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan, dan juga meliputi upaya bagaimana membangun trust and confidence, kepercayaan dari rakyat terhadap sistem hukum yang dibangun. Dalam hal ini banyak yang dikaji lain oleh negara-negara peserta, karena pengalaman suatu negara yang lain cukup bervariasi, jadi ada alur merahnya yang kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Menarik bahwa dalam pembicaraan mengenai rule of law bisa melenceng ke

No. 27 Tahun III

arah rule by law, dimana sistem hukum menjadi instrumen untuk menguatkan kontrol negara terhadap rakyat. Kita juga pernah mengalami hal ini demi keperluan stabilitas, persatuan, dan kesatuan. Dimana sistem hukum digunakan untuk memperkuat otoritarianisme dan merugikan rakyat. Jadi ada bahaya dari cerita pembangunan hukum yang direduksi dari rule of law menjadi rule by law, dan dalam hal ini kita mengingatkan. Demikian juga contoh dari Maldives yang pernah mengalami rule by law dan bukan rule of law. Negara-negara yang lainnya hanya menyampaikan bentukbentuk bidang kerjasama yang mereka tawarkan, bentuknya sangat beragam dan dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di kawasan ini. Saya berharap dari diskusi ini tentunya kita dapat meng-identifikasi problem dan masalah yang kita hadapi di dalam mengembangkan demokrasi, dan sekaligus juga me-rule of law banyak bidang kerjasama yang ditawarkan dan harus dimanfaatkan. Karena itu Institute for Peace and Democracy (IPD) bisa menindak-lanjuti dengan mengidentifikasi kerjasama nyata yang perlu dilakukan. Memang forum BDF yang diselenggarakan setahun sekali ini lebih merupakan forum diskusi pada tataran politik, dimana kerjasama secara nyata nantinya akan dilakukan sepanjang tahun oleh IPD. Jadi sebetulnya kita tidak perlu re-invent the will dalam artian menciptakan suatu yang baru, karena berbagai kerangka kerjasama itu sudah mulai dilakukan. Mungkin hanya tinggal mengintensifkan dan meluaskan partisipasinya saja. Jepang memberikan contoh

bagaimana membangun kultur penghormatan dan kepercayaan rakyat terhadap kepolisian. Jepang memang menyebutkan kerjasama yang dilakukan dengan Indonesia mengenai community policy di Bekasi, yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Tetapi banyak juga tawaran-tawaran dari berbagai negara, baik di bidang law making, capacity building untuk law enforcement, judicial reform dan sebagainya. Jadi saya justeru melihat potensi yang dapat dibangun dari forum seperti ini ke arah kerjasama nyata. Pada akhirnya memang diperlukan keterbukaan dari negara-negara, dimana sekarang ini mungkin banyak negara yang memiliki banyak kekurangan, tetapi tidak terlalu terbuka. Justeru dari forum inilah kita bangun keterbukaan, bukan hanya negara-negara menjadi lebih terbuka mengenai kemajuannya, tetapi juga kekurangannya dan saya kira itu merupakan asset keberhasilan dari apa yang telah kita lakukan dalam dua tahun terakhir ini. Disadari betul bahwa pembangunan rule of law merupakan komponen yang penting dari kemajuan demokrasi, pembangunan rule of law juga merupakan pondasi yang penting bagi pemajuan ataupun pembangunan ekonomi. Sementara kekurangankekurangan yang ada adalah dalam kerangka legal reform nya itu sendiri, yaitu bagaimana membangun suatu sistem hukum dan pranata hukum yang memadai bagi hukumnya itu sendiri. Delegasi China misalnya, mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, China telah merampungkan 230 UndangUndang dan itu tidak mudah. Karena itu disadari bahwa pada

Dok.Diplomasi

Dr. N. Hasan Wirajuda Kemajuan Demokrasi Sangat Tergantung Pada Pembanguan Sistem Hukum

akhirnya memang diperlukan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia. Belum lagi mengenai masalah penguatan institusinya, dengan kata lain kelemahan penegakan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum, polisi, kejaksaan, peradilan dan sebagainya. Adalah betul bahwa sistem hukum dapat merupakan cara pembatasan kebebasan, liberty and freedom yang berlebihan, walaupun sebaliknya juga bisa terjadi bahwa sistem hukum bisa digunakan untuk membatasi kebebasan, menguatkan pengawasan, ataupun kontrol negara terhadap rakyatnya. Jadi kami membahas bagaimana pembangunan hukum juga perlu menekankan partisipasi rakyat supaya produk hukum yang ditetapkan itu juga sesuai dengan kepentingan rakyat. New Zealand misalnya, dia menekankan hal ini terhadap isu-isu tertentu, disamping proses pembuatan hukum yang normal antara pemerintah dengan badan legislasi atau parlemen. Untuk hal-hal tertentu mereka bisa melempar langsung ke referendum untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan itu sepenuhnya sesuai dengan keperluan rakyat. Jadi disamping proses formal, pembuatan Undang-Undang juga bisa diperkenankan dengan cara lain yang langsung, dimana rakyat menjadi pembuat hukumnya itu sendiri, dan bukan wakilnya di parlemen. Diplomasi 15 JANUARI - 14 FEBRUARI 2010

Diplomasi L

I Ketut Putra Erawan, Direktur Eksekutif IPD Institute for Peace And Democrcy (IPD)

Dok.Diplomasi

Fokus pada Program Penegakan Hukum dan Pembangunan

Tahun ini Insitute for Peace and Democracy (IPD) banyak melakukan kegiatan, utamanya dalam tiga hal. Pertama dalam hal program, kita menjadi lebih fokus, dimana program-program yang kita laksanakan sudah diinspirasi oleh pertemuan pada tahun lalu. Fokus kita yang kedua adalah rule of law and development, dimana untuk itu kita mencoba menajamkan bentuk-bentuk program yang kira-kira tidak intencing dari the will nya. Dalam hal ini kita akan melakukan kerjasama dengan banyak elemen yang bisa memberikan masukan ke kita, misalnya kita akan melakukan kerjasama dengan Dewan Pers sebagai aspirator tentang apa yang dibutuhkan oleh negaranegara di Asia Pasifik dan sebagainya. Ketiga, kita mencoba mengajak berbagai elemen baik observer maupun non-observer untuk bersama-sama ikut didalam merancang program. Tadinya kita sudah menawarkan hal ini kepada mereka, namun sekarang ini lebih


inklusif, dan kita mencoba untuk mengakumulasi seberapa jauh yang sudah dilakukan oleh orang, dan titik apa yang bisa kita buat supaya program yang sudah ada itu bisa berjalan. Isu Rule of law itu adalah democratizing, aturan hukum, dimana sebagian besar negara itu sudah menghormati supremasi hukum, dan institusi hukumnya juga sudah ada. Yang tidak ada itu hanya semacam sistem, yaitu bagaimana ini bisa constaining dan accountable ke publik. Bentuknya adalah, misalnya kita merancang program yang membuat para law maker di Asia maupun Pasifik itu aware. Sementara itu prosedurprosedur maupun substantifsubstantif baru yang harus mereka masukkan kedalam law making, contohnya adalah bagaimana membuat parlemen bisa berfungsi sebagai law maker, dan itu harus ada sistemsistemnya. Mereka harus punya staf khusus, kapasitas proses data, dan substansi. Jadi pada dasarnya kita hendak membuat apa yang mereka punya itu bisa dibuat sebagai kapasitas untuk mendorong mereka bekerja sepenuhnya. Kami melihat bahwa kami perlu melakukan riset yang sangat serius dengan berbagai pusat studi, dan para pemikir di lembaga-lembaga riset yang berhubungan dengan rule of law diseluruh dunia. Dan kita mengharapkan nantinya negaranegara tersebut meminta pusatpusat studi dan juga kelompokkelompok masyarakat untuk bersama-sama dengan kita merancang program, dan tentunya praktisi-praktisi di bidang itu yang kita anggap terbaik, akan kita

minta untuk meng-guide kita. Kalau untuk law enforcement, contoh yang sederhana adalah bagaimana hukum-hukum itu bisa diterapkan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Untuk itu mungkin kita akan banyak belajar dari Afrika Selatan, karena mereka bisa menyelesaikan konflik ras dengan cara damai, disamping juga institusi-institusi demokrasinya yang cukup baik. Jadi kita juga bisa belajar dari negara-negara di kawasan lain dalam hal program pembangunan misalnya. Untuk pembangunan social justice yang sensitif, kita harus belajar dari Brazil dan Chili, karena mereka kuat dan bagus sekali dalam hal ini. Kita juga perlu belajar dari negaranegara yang sangat peduli dengan persoalan-persoalan sosial seperti Skandinavia yang kita anggap baik, dan juga beberapa negara lainnya yang memang bagus dibidang ini. Dengan India kita ingin belajar tentang bagaimana dia mengkombinasikan antara kapasitas dan kompetisi dengan sensitivitas terhadap pengembangan skill. Jadi sebenarnya ada banyak contoh mister learn yang bagus yang belum kita explore untuk mempertajam. Karena kita ingin menunjukkan bahwa demokrasi maupun peace itu bukan sesuatu yang type or branded, dimana ada sebuah bangsa yang bisa atau tidak bisa, tetapi ini adalah sebuah proses untuk menuju kesana, dan kita ingin belajar proses itu, ini cukup sulit. Misalnya tentang pertanyaan kita, kapan pemerintahan di Brazil dan Argentina bisa menjawab persoalan-persoalan kelas pekerja, karena itu merupakan

E

N

S

A

11

persoalan penting. Mungkin tahun depan kita akan explore tentang social dimention of development seperti itu, supaya tidak ada pemogokan, kelas pekerja kita juga punya sensitivitas serta untuk mendukung mereka agar dapat hidup dengan layak, dan segala macamnya. Jadi bagi saya, BDF ini justeru dimensi substansinya yang akan semakin menguat, itulah yang akan kita lihat nanti. Jadi kita tidak akan bertanya atau berbicara tentang prosedur atau institusi demokrasi, kita akan bicara tentang rule of law. Ini akan kita tentukan dengan rule of law for home, dimana itu sudah mulai disinggung dan bukan rule by law. Gugatan rule of law for people ini tentunya ditujukan kepada semua elemen yang sudah mempraktekkan rule of law tetapi bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan penguasa dan kelompok ekonomi kuat. Jadi rule of law itu nantinya tidak sekedar formalitas, dan tidak akan ada perdebatan, juga ketika hukum itu memihak kepada kelompok pengusaha, penguasa dan kelompok yang kuat, maka tidak ada cara untuk memperbaikinya. Sementara yang kita maksudkan adalah democratic rule of law, jadi demokrasi dan rule of law. Sentuhannya menjadi democratic rule of law, karena tanpa rule of law kita tidak mempunyai jangkar yang membuat legitimasi proses politik itu ada, dan juga tidak membuat institusi demokrasi yang dibangun itu legitimate, ini tentunya akan menyulitkan. Jadi yang ingin kita tentukan itu adalah democratic dengan rule of law dan democratic dengan development yang sensitif terhadap persoalan social justice, kemiskinan, kelompok terpinggirkan dan peran gender. Itu semua adalah isu-isu sensitif yang sebenarnya merupakan tempelan dari proses sosial yang lebih besar, intinya adalah justeru no development without concerning with the substantive think. Diplomasi

No. 27 Tahun III

Diplomasi

12

B i n g ka i

Dhita Rizkiana Wirapradja

Dok.Diplomasi

Duta Muda ASEAN-Indonesia 2009

Mojang cantik dan tinggi semampai, Dhita Rizkiana Wirapradja, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, pada penyelenggaraan pemilihan Duta Muda ASEANIndonesia 2009, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal ASEAN Kementerian Luar Negeri RI pada tanggal 12 Desember 2009, telah berhasil mengungguli para finalis lainnya dan meraih Juara Pertama. Keikutsertaan Dhita dalam ajang pemilihan Duta Muda ASEAN ini didorong oleh keinginannya untuk memajukan dirinya dan juga lingkungannya.

No. 27 Tahun III

Menurut Dhita, dengan menjadi Duta Muda ASEAN, maka kesempatan untuk dua hal tersebut, menjadi semakin luas. Dhita mengaku sangat terkesan dengan penyelenggaraan Duta Muda ASEAN ini, karena menurutnya sangat Fun, Spirited, and Motivating. “Saya merasa bersyukur, karena ini merupakan salah satu ajang, dimana saya bisa bertemu dengan finalisfinalis yang smart, talented dan begitu bersemangat”. Penggemar olah raga basket, renang, dan jogging ini merasa senang karena dapat berbagi pikiran dan menyaksikan teman-teman

yang begitu kompeten, selain juga mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang berharga dari berbagai workshop yang diselenggarakan. “Saya merasa mendapatkan keluarga baru disini, juga pengalaman yang tak terlupakan. One of the greatest moments in life”, katanya. Sebagai Duta Muda ASEAN, Dhita akan melakukan berbagai program sosialisasi yang sesuai dengan gaya kaum muda, sehingga kesadaran akan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi ASEAN community itu muncul. “Dalam hal ini pendekatan melalui Mass Media Approach sangat penting, seperti talk show di radio-radio ternama, stasiun TV, dan juga di media cetak dengan segmen pembaca remaja. Ini dikarenakan generasi muda sekarang sangatlah dinamis dan modern, sehingga apa yang diserap oleh mereka kebanyakan didapat dari media massa favorit”, jelas Dhita. Putrid sulung dari Drs.H.Sumarna Pradja MBA dan Hj.Siti Widhaningrum Wirasubrata SH ini melihat, bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi unggul di ASEAN Community, karena kita memiliki SDA dan SDM yang bagus. “Kita adalah negara yang kaya akan kekayaan alam, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, tentunya memiliki banyak SDM yang siap membangun negeri ini dengan kemampuannya masing-masing. Meskipun tentunya masih ada beberapa adaptasi yang harus dicanangkan, namun saya sangat optimis dengan masa depan Indonesia di ASEAN Community”. Menurut mahasiswi yang pandai memainkan piano dan gitar ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan sangat dominan di ASEAN community, baik dari sisi socioculture maupun sisi-sisi lainnya.

Bagi penggemar sushi, Mexican dan Thai cuisine ini, bidang yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menghadapi ASEAN Community adalah Pendidikan & Pembekalan Sektor Riil. “Para pelajar Indonesia wajib mendapatkan standar pendidikan yang baik dan tinggi. Sementara pembekalan sektor riil adalah untuk mempersiapkan sektor UKM didalam menghadapi persaingan besar di ASEAN Community”, jelas gadis yang bercita-cita menjadi lawyer yang sukses di Oil Company ini. “Generasi muda adalah generasi yang akan berkecimpung dan berkiprah dalam ASEAN Community, dan untuk mempersiapkan generasi yang kompeten, maka pendidikan yang diberikan juga harus kompeten pula. Hanya dengan pendidikan yang baik, generasi muda akan memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk berkiprah dengan baik” ungkap Dhita. Selain tengah sibuk menyusun skripsi dan membantu melatih Speech & Performance delegasi Moot Court Competition UNPAD, Dhita juga memiliki kesibukan lain sebagai penyiar di sebuah stasiun TV lokal, mengajar bahasa inggris di sebuah lembaga swasta, dan tentunya juga mempersiapkan program untuk mensosialisasikan ASEAN pada kaum muda. Dhita yang lahir di Bandung pada tanggal 8 November 1988 ini berpesan kepada generasi muda Indonesia, “Think outside the box! Your competition is not who you’re with right NOW. It’s who you’ll face in the future. Raih pendidikan setinggi mungkin. Find every way to expand yourself into a better you! Optimislah karena kita adalah generasi muda yang memiliki masa depan cerah. Masa depan Indonesia ada di tangan kita” Diplomasi


Diplomasi i

n

t

as

13 Dok.Diplomasi

l

Dok.Diplomasi

1

2 1. Para delegasi negara-negara Asia yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan BDF II berfoto bersama empat pemimpin pemerintahan, yaitu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, PM. Jepang Katoyama, Sultan Hasanal Bolkiah dan PM. Timor Leste Xanana Gusmao, sesaat setelah sesi pembukaan secara resmi oleh Presiden SBY. 2. Menlu Marthy M. Natalegawa, memimpin jalannya sesi ke-2 pada BDF II 2009, didampingi oleh Ka. BAM Teuku Faizasyah dan Direktur Diplik, Pribadi Sutiono.


No. 27 Tahun III

Diplomasi

14

L

E

N

S

A

Menlu RI : Bali Democracy Forum Indonesia Dapat Menengahi Berbagai Pandangan Berbeda tentang Demokrasi Bali Democracy Forum (BDF) merupakan forum dimana negaranegara di Asia bisa bertemu untuk bersama-sama membahas dan berbagi pengalaman masingmasing di bidang promosi HAM maupun demokrasi. BDF ini mungkin forum yang paling inklusif sifatnya, karena mengikutsertakan negara-negara yang pembangunan politiknya atau status kemajuan politiknya sangat berbeda-beda. Sehingga oleh karena itulah justeru hal ini memberikan nilai tambah yang lebih, karena terjadi dialog yang betul-betul hidup antara negara-negara tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri.

Ada keinginan agar forum ini terus dilanjutkan tahun depan, dan tentunya disini menjadi tantangan khusus bagi kita, yaitu bagaimana memastikan adanya kegiatan-kegiatan kongkrit diantara pertemuan tahun ini dan pertemuan tahun depan. Dan disini sudah sangat banyak bentuk-bentuk kerjasama yang bisa kita kembangkan, baik itu di bidang capacity building, saling tukar-menukar pengalaman dibidang penyelenggaraan pemilu, pengembangan informasi, dan lain-lain. Jadi pendek kata, saya kira satu tahun setelah pertama kali forum ini dicanangkan, kita patut untuk merasa optimis, karena

menurut saya forum ini mungkin dapat kembali menjadi salah satu modalitas bagi kita, dimana Indonesia bisa bertindak sebagai bridge builder. Indonesia bisa menengahi berbagai pandangan yang berbeda mengenai demokrasi di Asia. Saya kira evaluasi penyelenggaraan BDF ini juga terus dilakukan, dimana kami melihat ada dua hal yang sangat menonjol. Pertama, yang paling mudah adalah dari segi jumlah partisipasinya itu sendiri yang tentunya terus bertambah, baik untuk negara peninjau maupun negara peserta, itu yang bersifat kuantitatif. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kemajuan

secara kualitatif, dimana berkat pengalaman selama satu tahun terakhir ini, sekarang ini comfort level nya sudah jauh lebih tinggi. Dalam artian bahwa sekarang ini negara-negara sudah tidak sungkan-sungkan lagi untuk membahas masalah-masalah yang di masa lalu mungkin masih dianggap masalah yang sensitif, seperti masalah demokrasi, peranan media, system pemberitaan yang demokratis, dan lain-lain. Isu-isu yang sebelum adanya forum ini mungkin dianggap tidak layak untuk dibahas diantara pemerintah di Asia. Jadi, Indonesia saya kira sudah mendobrak suatu kebiasaan negara-negara Asia di masa lalu, sehingga sekarang menjadi lebih comfort, sudah lebih bisa dilakukan pembahasanpembahasan tentang demokrasi yang di masa lalu mungkin kesempatan-kesempatan seperti itu tidak selalu demikian. Diplomasi

Umar Hadi

Saya melihat bahwa perkembangan BDF ini sangat positif sekali, dalam arti bahwa negara-negara yang hadir itu sekarang sudah lebih terbuka dan berani mengutarakan, bukan hanya kemajuankemajuan yang terjadi di negaranya tetapi juga kekurangan-kekurangannya. Saya juga melihat bahwa sesudah dua kali penyelenggaraan BDF ini, kata demokrasi dan human rights, itu semua sudah menjadi kosa kata yang biasa. Kalau dulu, kata demokrasi ataupun human rights itu sepertinya tabu dibicarakan, tetapi sekarang orang menyebut kata-kata itu dengan biasa saja tanpa harus merasa tersinggung atau saling menuduh, jadi sudah menjadi suatu hal yang biasa. Sementara itu juga semakin banyak negara-negara yang berkomitmen untuk bersama-sama bekerja membantu, sehingga kegiatan-kegiatan yang bertujuan

No. 27 Tahun III

untuk melanjutkan apa yang dibicarakan di forum ini, baik itu melalui penyelenggaraan berbagai seminar, study, dan sebagainya, yang khususnya dilakukan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD), sudah semakin banyak dan semakin kuat. Mereka juga melakukan koreksi kedalam dengan cara mendengarkan dan melihat situasinya seperti apa, dan kemudian saling belajar, dan itu adalah maksud dan tujuan kita di dalam membentuk forum ini. IPD ini merupakan suatu institusi yang baru lahir, jadi masih dalam proses tumbuh dan berkembang, tetapi kalau kita lihat pada tahun 2009 saja institusi ini sudah mempunyai beberapa kegiatan yang cukup besar dan dilakukan secara kongkrit. Seperti ketika kita melaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, IPD menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang negara-negara

Dok.Diplomasi

Demokrasi dan Human Rights Tidak Tabu Lagi Dibicarakan

peserta BDF, dan tanggapannya sangat bagus. Sekarang ini kita melihat ada penambahan jumlah peserta, utamanya dari negara-negara besar, kita melihat bahwa ini merupakan dinamika yang menarik, bukan hanya bagi negara-negara di kawasan Asia saja, tetapi juga bagi negara-negara di kawasan lain untuk duduk mendengarkan sebagai observer dan untuk itu kita akan membantu mereka sesuai dengan apa yang bisa kita bantu. Diplomasi


Diplomasi L


Sultan Hasanal Bolkiah Sultan Brunei

Bali Democracy Forum Semangat Berbagi dan Memberi Inspirasi Dok.Diplomasi

Bali Democracy Forum baru berusia satu tahun, tapi saya ingin memberikan kontribusi dalam halhal yang terkait secara regional maupun internasional. Seperti yang anda saksikan tahun lalu, kami memiliki kesempatan untuk berkumpul atas nama rakyat kami bukan untuk berdebat, mendikte ataupun bernegosiasi, tetapi untuk berbagi perasaan dan pengalaman kami sebagai rekan di dunia. Dengan semangat ini, diharapkan kehadiran semua rekan kami, baik yang berada di kawasan ataupun yang di luar kawasan ini, mereka semua bisa memberikan inspirasi, dimana perkataan dan pemikiran mereka menyatukan kami dalam suatu tujuan bersama. Asosiasi kami, ASEAN, memiliki 10 anggota yang berbeda-beda sistem pemerintahannya. Ini merupakan hasil dari berbagai hal, ada faktor sejarah, geografi kawasan, dan juga pengaruh kepribadian dan kekuatankekuatan dari luar kawasan. Ada juga struktur yang paling penting dari masyarakat kita sendiri, yaitu adat, kepercayaan dan tradisi kita. Semua ini tentunya telah dijabarkan secara jelas oleh para sejarawan, ilmuwan, politikus dan juga para ekonom. Tetapi pada akhirnya ada satu fakta yang tetap sampai sekarang, yaitu bahwa kita menjadi diri kita sendiri karena faktor sejarah. Dalam hal ini, upaya kita di Brunei Darussalam saat ini, tidak ditujukan pada masa lalu, melainkan terhadap masa depan, dimana ini merupakan tugas yang sangat menarik dan sekaligus juga menyulitkan. Menarik karena adanya masa depan yang akan kita buka, dan sangat sulit karena adanya tantangan yang tidak jelas, tidak cerah dan tidak diketahui terhadap cara kehidupan tradisional, kehidupan beragama, kehidupan keluarga dan masyarakat, dan juga hubungan sosial kami. Hal ini dirasakan oleh masyarakat kami, yang seringkali merasa khawatir dengan

dampak dari internet, TV, dan juga pengaruh dari pemikiranpemikiran dan nilai-nilai baru. Semua ini dapat membawa rasa takut terhadap keamanan, apakah itu dalam bentuk ekonomi, pribadi, keuangan maupun lingkungan hidup. Dalam menghadapi semua ini, kami percaya bahwa generasi dan peneliti kami dari berbagai bidang, memiliki suatu tanggung jawab bersama, yaitu untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat kami bahwa nilai-nilai yang mereka junjung itu tidak sedang terancam. Keyakinan bahwa kehidupan keluarga dan masyarakat tidak akan hilang, yaitu keyakinan yang menghargai

kepercayaan masyarakat dan stabilitas politik, bertujuan baik bagi sesama dan berkelanjutan. Kepercayaan yang saya maksud disini adalah kepercayaan bahwa Pemerintah tidak akan membiarkan kehidupan modern untuk bisa merusak semuanya, kepercayaan bahwa mereka akan siap dan berpendidikan yang baik untuk bisa memasuki globalisasi. Ini merupakan sesuatu yang kami sambut baik, dan secara garis besar menjadi suatu hal yang sedang tumbuh di Brunei saat ini. Seperti halnya dunia kita yang sedang berubah dengan cepat, begitu juga dengan masyarakat dan rakyat kami. Ada satu pelajaran yang dapat kami

E

N

S

A

15

peroleh dan terlihat dengan jelas setiap hari yang memberi tahu kita bahwa diri kita sendiri harus menjadi guru yang baik, kita harus bisa mendengar dan memberikan perintah, kita harus senantiasa menilai dan mengkaji ulang. Inilah kenapa asosiasi regional kita sangat penting bagi kita semua, karena menjadi pusat dari upaya kita untuk menyesuaikan diri dengan dunia baru abad 21. Dan sering kali juga kita menghitung, karena kita juga memiliki target yang sangat penting untuk mencapai integrasi regional yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dapat terjadi 20 tahun yang lalu. Sekarang tinggal 5 tahun lagi, dan menuntut kita untuk bekerjasama dan saling mendengar serta memberitahukan bahwa kita harus menggunakan bahasa yang digunakan oleh para petani, nelayan, pengusaha, pemimpin dan generasi muda kita. Dengan kata lain, kita harus berada ditengah-tengah mereka yang sedang melihat dunia modern, dan memikirkan apakah mereka akan terbebas dari beban yang mereka pikul. Itulah pemikiran kita di Brunei, dimana kami masih memiliki kebanggaan yang besar terhadap sejarah, tradisi dan juga cara hidup kami. Ini merupakan warisan kami, dan kami sangat menghargainya. Tetapi seperti halnya kita diwarisi masa lalu, kita sendiri juga begitu dengan anak-anak dan cucu-cucu, yaitu mewarisi sejarah ini. Kita juga menyadari bahwa ini merupakan tanggung jawab kita, masa lalu adalah masa lalu, masa depan akan tetap sama, hanya saat inilah yang bisa dirubah. Itulah yang sedang kita laksanakan sekarang ini, dimana nama resminya adalah pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi yang terbuka, dan lain sebagainya. Tetapi dalam semangat kami, kami percaya bahwa ini merupakan esensi dari nilai politik yang ingin kita bagi kepada forum ini. Diplomasi

No. 27 Tahun III

Diplomasi

16

L

E

N

S

A


Mempromosikan Transisi Damai Menuju Demokrasi Williams J. Burns

Dok.Diplomasi

Under Secretary for Political Affairs, USA.

”Tidak ada tuan rumah yang lebih baik selain Indonesia didalam penyelenggaraan forum ini, dimana Indonesia merupakan sebuah negara yang telah melalui jalan panjang dalam hal demokrasi dan dalam waktu yang singkat telah berhasil membangun suatu demokrasi yang stabil. Pada bulan Juli lalu Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan langsung presiden secara damai, dimana bagi masyarakat Indonesia tidak ada penghalang yang mempersempit jalannya demokrasi. ” No. 27 Tahun III

Adalah sebuah kehormatan bisa mewakili Amerika Serikat dalam forum penting tentang peningkatan demokrasi di Asia ini. Saya juga sangat berbahagia atas nama Presiden Obama, memuji Presiden Yudhoyono dan segenap pemerintahan Republik Indonesia yang kepemimpinan dan visinya telah memungkinkan berlangsungnya forum ini. Hemat saya, tidak ada tuan rumah lain yang lebih baik daripada Indonesia untuk forum Demokrasi Bali ini – sebuah negara yang telah menempuh perjalanan panjang dalam waktu yang relatif singkat untuk memajukan sebuah demokrasi yang penuh gairah dan stabil. Pemilihan presiden pada bulan Juli merupakan salah satu pencapaian Indonesia yang lainnya dalam demokrasi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia telah menunjukkan bahwa, seperti yang tertuang dalam kata-katanya Presiden Yudhoyono, “...Islam, modernitas, dan demokrasi, serta pertumbuhan ekonomi dan keutuhan nasional – merupakan sebuah bentuk kemitraan yang kuat. Nilai-nilai Demokratis Universal Barangkali salah satu manfaat dari forum ini adalah bagaimana negara-negara bisa duduk bersama dari sudut pandangnya masing-masing yang unik sehingga kita bisa belajar dari yang lainnya mengenai evolusi demokrasi itu sendiri. Saya datang ke hadapan Anda sekalian dari negara demokrasi tertua di dunia, tapi tetap saja kami masih jauh dari sempurna. Sebagai praktisi diplomasi Amerika selama hampir tiga puluh tahun, saya juga mempelajari

sedikit kekurangan yang ada jika kita berbicara tentang pengalaman Amerika. Tidak selamanya kami memiliki solusi atas semua masalah yang ada, atau pun kami tidak memaksakan sistem kami kepada negara atau bangsa lainnya. Meski demikian, kami menemukan bahwa prinsipprinsip mendasar tertentu benar adanya, yakni bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat; bahwa setiap orang, tidak peduli di mana dia tinggal, memiliki hak asasi manusia; bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua masyarakat dan komunitas bisnis; bahwa pemerintah harus menghormati, mewakili, dan merespons keinginan rakyatnya, seperti yang dikemukakan Presiden Obama, “Pemerintah... yang memerintah dengan persetujuan rakyatnya, bukan dengan paksaan, pasti lebih makmur, stabil, dan sukses dibandingkan pemerintahan yang tidak menerapkannya. Tentu saja ini bukan nilai Amerika semata. Semakin banyak negara di segala belahan dunia yang membangun sistem berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Pertumbuhan demokrasi di Asia selama satu dekade terakhir mencerminkan tren tersebut. Semakin banyak orang Asia yang diberikan hak dalam memilih para pemimpinnya. Ekonomi yang tadinya terpusat juga semakin terbuka. Rakyat mulai dari Timur Laut Asia hingga Asia Tenggara sekarang mengharapkan penerapan hak asasi manusia – berbicara, berpikir, beragama, dan berkumpul secara bebas. Negaranegara Asia telah mengadopsi prinsip itu sementara di sisi yang lainnya tetap menghargai tradisi lokal dan kebudayaannya masingmasing. Mereka menempuh

kehidupan berdemokrasi dengan caranya masing-masing sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah konsep barat semata, melainkan konsep universal. Peran Penting Bali Democracy Forum Saya menggarisbawahi beberapa cara bagaimana Bali Democracy Forum mempromosikan transisi damai menuju demokrasi. Pertama, forum ini menyediakan kesempatan penting bagi para pelaksana pemerintahan untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama yang memberikan suara bagi rakyat Asia. Berbicara dengan kejujuran dan saling menghormati tentang tantangan-tantangan yang dihadapi beserta success storiesnya memberikan kredibilitas pada proses ini dan meningkatkan kemungkinan berhasilnya perkembangan yang nyata. Sebagai contoh, kami yakin bahwa forum ini sangat membantu dalam mendorong reformasi demokratik di tempat-tempat seperti Burma. Sebagaimana yang Anda ketahui, Amerika Serikat telah memulai dialog bilateral langsung dengan pemerintahan Burma demi membantu rakyat Burma dalam mengembangkan negara yang bersatu, damai, makmur, dan demokratis yang menghormati hak asasi rakyatnya. Negara-negara tetangga Burma juga memainkan peran penting, dengan mengikuti forum ini dan menekankan tentang pentingnya dialog di antara pemerintah, oposisi, dan kelompok minoritas untuk menciptakan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, dan untuk langkah konkret untuk mengakhiri pelanggaran hak


Diplomasi L asasi. Kita tahu bahwa perubahan ini tidak akan tercapai dengan mudah. Akan tetapi, dengan turut serta dalam proses demikian, kita bisa berharap tercapainya transisi demokratis dan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Burma, serta bagi negara-negara lainnya yang juga memiliki sistem politik yang terbuka. Area kedua yang akan disentuh dalam forum ini yaitu bahwa forum ini dapat berfungsi sebagai peran penting dalam pembangunan kapasitas negara-negara Asia untuk mempromosikan reformasi

dari dalam. Hal tersebut membutuhkan sumber daya, juga political will. Keberhasilan dalam area tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, melainkan juga kemitraan dengan dua pilar demokrasi lainnya, yakni sektor swasta dan civil society. Oleh karena itu, sejauh ini Menteri Luar Negeri (Hillary) Clinton berusaha agar bisa bertemu dengan para pemimpin civil society, para pengusaha, pelajar, dan wartawan sepanjang lawatannya ke berbagai tempat.

Dubes Mehdawi: Indonesia Telah Banyak Memberi Bagi Palestina “Indonesia telah banyak memberi bagi Palestina”. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Nafi’ Atieh Mehdawi, pada acara “Hari Palestina”, Jumat (8/01) di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA di Pengadegan. Hal ini diakui Dubes Mehdawi sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina atas pendudukan Israel. Dukungan tersebut memang tergambar dalam berbagai pernyataan dan aksi Pemerintah serta bangsa Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan Hari Palestina oleh Pusdiklat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta dan Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP) LIA. Selain dihadiri oleh Dubes Palestina untuk Indonesia, acara ini juga turut dihadiri oleh para akademisi, pejabat pemerintah, perwakilan lembaga pendidikan Islam serta kalangan mahasiswa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding mengenai Kerjasama Pendidikan dan


Pelatihan bagi Diplomat Palestina dan komitmen Pemerintah Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina. Hari Palestina ini diisi antara lain oleh presentasi mengenai tragedi kemanusiaan di daerah konflik tersebut serta penayangan film Palestina, dimana keduanya dinarasikan oleh siswa Palestina dalam bahasa Indonesia. Tak ketinggalan Direktorat Kerjasama Intra Kawasan AsiaPasifik dan Afrika Kemlu RI juga menyampaikan presentasi mengenai kegiatan Pemerintah RI dalam peningkatan kapasitas Palestina dalam kerangka NAASP. Selain itu, acara juga dimeriahkan oleh pameran foto mengenai situasi di Palestina dan foto kegiatan capacity building dalam kerangka NAASP yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia. Pameran foto berlangsung hingga 22 Januari 2010. Dalam pembukaan acara, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI, Darmansjah Djumala menyampaikan bahwa perjuangan bangsa Palestina adalah juga merupakan perjuangan bangsa Indonesia, karena seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia

Kerja sama antarwarga negara (citizen-to-citizen) dan warga negara dengan pemerintah sama pentingnya seperti kerja sama antarpemerintah dalam mempromosikan reformasi. Pemerintah AS siap untuk mendukung segala upaya yang dilakukan forum ini melalui bentuk berbagi praktik terbaik (best practices), pembangunan kapasitas, dan tenaga ahli, dalam mengerjakan beberapa program yang telah kita mulai di bidang ini. Program tersebut diharapkan akan membawa aktor-aktor civil society harus dihapuskan. Atas dasar itulah Pemerintah Indonesia, khususnya Pusdiklat Kemlu RI, secara konsisten memberikan dukungan dalam hal peningkatan kapasitas bangsa Palestina untuk melawan penjajahan melalui pemberian serangkaian pelatihan. Sejak program NAASP digelar pada 2008, Indonesia telah memberikan pelatihan bagi 100 warga Palestina. Hingga sekarang, Pusdiklat Kemlu RI telah memberikan pelatihan bagi 10 diplomat tingkat madya Palestina pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 sebanyak 5 Duta Besar Palestina juga telah mengikuti pelatihan diplomatik tingkat senior. Selain itu, 5 pejabat Palestina telah mengambil bagian dalam pelatihan protokol, dan sejumlah pejabat tinggi Palestina lainnya telah mendapatkan pelatihan capacity building di Pusdiklat. Saat ini, sebanyak 5 warga Palestina tercatat tengah mengikuti pelatihan bahasa Indonesia selama 7 bulan untuk kemudian mengikuti pelatihan diplomatik tingkat yunior pada bulan Maret 2010. Pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Kemlu RI merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam skema New Asia Africa Strategic Partnership/NAASP. (Sumber: Pusdiklat Kemlu)

E

N

S

A

17

Asia bersama rekan-rekan sejawat dari seluruh dunia untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan efektivitas badan-badan seperti Intergovernmental Commission on Human Rights dalam ASEAN. Kami juga berkomitmen untuk mendukung sebuah program gabungan dari Asia Pacific Democracy Partnership dan Bali Democracy Forum dengan sumbangan sebesar US$ 100.000 untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilihan umum di kawasan ini. Sepanjang Anda terus menemukan inisiatif-inisiatif potensial, pemerintah akan terus mencari cara untuk membantu Anda. Kami akan mendukung dengan penuh semangat atas upaya-upaya di atas karena kami menyadari bahwa masa depan kolektif kami bergantung pada keberhasilan Asia dalam mengonsolidasi pencapaian demokratis, perlindungan hak asasi, dan dalam menghasilkan kesempatan ekonomis baru melalui pasar yang terbuka (bebas). Sudah menjadi perhatian kami untuk membantu negaranegara yang bersedia membangun institusi demokratis yang kuat – polisi yang bersih, parlemen yang kompeten, peradilan yang independen, jurnalitas yang bebas, sektor swasta yang dinamis, dan civil society yang kuat. Hal-hal tersebut lah yang menjadi kunci terhadap keamanan dan kemakmuran yang tak lekang oleh waktu tidak hanya di Asia, tapi juga di seluruh penjuru dunia. Di hadapan kita terbentang peluang historis untuk belajar dari satu sama lainnya, mengembang tanggung jawab, mengubah katakata menjadi tindakan konkret, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Di bawah kepemimpinan Presiden Obama, Amerika akan berusaha semampunya untuk mengubah peluang tadi menjadi realita – dan saya pribadi mengucapkan sukses atas konferensi ini sekarang, dan pada bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Diplomasi

No. 27 Tahun III

Diplomasi

18

K

I

L

A

S

Melihat tantangan ekonomi dewasa ini, maka tema Bali Democracy Forum (BDF) tahun ini sangat tepat dan relevan, dimana forum ini menyediakan sarana bagi terjalinnya kerjasama negaranegara di dalam pengembangan institusi-institusi yang dibutuhkan oleh pemerintahan yang demokratis. Kita semua tahu, bahwa disini tidak ada yang merasa terancam dengan terbentuknya sebuah negara demokrasi yang kuat dan sehat. Hal-hal mendasar yang diharapkan oleh masyarakat Jepang atas sistem ekonomi dan politik mereka adalah sangat simple, yaitu antara lain peluang yang sama untuk memperoleh pekerjaan, keamanan dan mempertahankan kebebasan masyarakat, karena prinsip dasar dari demokrasi adalah dignity dari setiap individu. Yang penting adalah bahwa sistem pemerintahan di Malaysia dibentuk berdasarkan masyarakatnya yang multikultural dan multi agama. Masyarakat Malaysia baru saja memiliki energi yang penuh dengan dibukanya ruang pembicaraan dan pemberdayaan masyarakat. Di Malaysia, keberadaan berbagai aneka ragam budaya, ras dan agama ini merupakan suatu keseimbangan yang sangat membantu didalam menyatukan masyarakat. Beruntung sekali kami di Malaysia, bahwa selama 25 tahun, pemerintah telah mampu menyampaikan sebagian besar harapan masyarakat, meskipun kita tahu bahwa terkadang itu sangat sulit. Sebagai menteri yang bertanggungjawab terhadap pengembangan perempuan, kami tidak boleh membiarkan peluang ini hilang begitu saja. Dan apabila kami tidak diberikan peluang untuk datang kembali ke Bali menghadiri BDF selanjutnya, maka saya harus katakan bahwa diskusi mengenai demokrasi di BDF ini belum lengkap jika tidak menyebutkan partisipasi perempuan di dalam membina dan membimbing politik sebuah

No. 27 Tahun III

Demokrasi Harus Diikuti dengan Kebijakan Pembangunan yang Mensejahterakan Dok.shahrizat-hornbillunleashed.

Dato’ Sri Shahrizal Abdul Jalil Minister for Women Family and Community Development of Malaysia

bangsa. Sangat penting bagi kita mengingatkan diri kita sendiri, bahwa atas namanya, demokrasi harus memiliki kesetaraan program bagi perempuan. Dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada Presiden SBY yang telah memberikan peluang yang sangat besar kepada para perempuan di Indonesia untuk menjadi pemimpin dan sebagai bagian dari kebersamaan. Kesetaraan gender merupakan tujuan yang penting di dalam pembangunan demokrasi dan institusi demokrasi. Bagi saya kesetaraan gender ini sangat penting, dan saya berada disini untuk memastikan bahwa perempuan terwakili. Khususnya dimana sebuah keputusan untuk menuju demokrasi yang baik dan jujur itu diambil, ini menjadi hal yang sangat penting. Perempuan sebagaimana laki-

laki, memiliki hak fundamental untuk menentukan keputusan politik di negara manapun. Kaum perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam membentuk kebijakan yang berdampak bagi kita semua. Demokrasi dan penghormatan HAM merupakan dasar dari sebuah pemerintahan yang berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus melibatkan perempuan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, dan perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan, mereka perlu mendapatkan kesempatan ini. Kita tahu bahwa demokrasi itu tidak bisa statis, melainkan terus berevolusi dan berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di dunia. Dalam hal ini dibawah kepemimpinan PM Dato’ Sri Najib Abdul Razak, pada tahun 2009, brand demokrasi di Malaysia telah ditingkatkan dengan diluncurkannya sebuah brand baru, yaitu konsep ‘Malaysia Baru, Masyarakat Baru dan Kinerja Sekarang’yang kita sebut dengan “Satu Malaysia”. Konsep ini telah memberikan kesempatan kepada semua rakyat untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan dengan memastikan bahwa solusi atas sebuah masalah diberikan oleh pemerintah dengan tepat dan efisien, inilah yang disebut dengan ‘Kinerja Sekarang’. Konsep ini harus inklusif dan memastikan bahwa kebutuhan rakyat diprioritaskan dan tidak ada segmen tertentu dari masyarakat yang terisolasi atau terpinggirkan dengan sengaja. Ini merupakan sebuah

tantangan yang luar biasa, tetapi tetap harus kita laksanakan dengan baik. Dalam hal ini kita juga telah mendirikan organisasiorganisasi, seperti Dewan Anti Korupsi Malaysia dan Institute Integritas Malaysia untuk memperkuat tugas pengawasan masyarakat di pemerintahan. Konsep ‘Satu Malaysia’ ini juga telah membimbing masyarakat terkait kepercayaan masyarakat di berbagai lapisan. Pemerintah Malaysia berharap bahwa komitmen ini akan mendorong Malaysia untuk bisa mencapai visinya menjadi sebuah negara berkembang pada tahun 2020 atau wawasan 2020, melalui upaya bersama seluruh masyarakat. Berbagai negara yang berbeda mengadopsi pendekatan demokrasi karena adanya faktorfaktor yang berbeda, seperti tradisi, norma-norma sosial budaya yang telah diasimilasi dan dipercaya sebagai bagian dari praktek demokrasi kita. Di Malaysia kita yakin, bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa mengklaim bahwa struktur demokrasi mereka yang paling benar, karena ada berbagai faktor yang memberikan berbagai bentuk demokrasi didalam negara kita yang berbeda-beda ini. Lebih jauh lagi, demokrasi dengan good governance, bisa menciptakan pembagian di masyarakat, kejatuhan pemerintahan, dan juga inklusi, seperti good governance, transparansi, akuntabilitas dan integritas. Dengan pandangan seperti ini, demokrasi harus diikuti dengan kebijakan pengembangan pembangunan sosial, jika tidak maka tidak ada sistem pemerintahan yang bertahan. Diplomasi


Diplomasi K

I

L

A

19

S

Diplomasi Memperjuangkan Sumber Daya Genetik yang Adil dan Berimbang Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) yang sangat berlimpah dan beragam. Di satu sisi, SDGPTEBT ini memiliki nilai budaya, sosial, religi, dan spiritual, di sisi lainnya SDGPTEBT ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, masalah SDGPTEBT ini sudah sepatutnya untuk diperjuangkan secara adil dan berimbang. SDG sebagai materi genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial, telah mengambil perhatian banyak pihak dengan eksploitasi pemanfaatannya secara komersial. Contohnya, tanaman-tanaman langka yang digunakan sebagai pengobatan tradisional dan dikelola oleh masyarakat adat (indigenous people), kemudian “dicuri” oleh pihak asing dan dijual dengan bebas oleh mereka. Dalam hal ini telah terjadi bioprospecting yang tidak bertanggungjawab atas SDG dan PT, yaitu tanaman langka dan metode peracikan tanaman menjadi suatu obat tradisional. Ketidak-adilan terkait dengan pembagian keuntungan antara penyedia materi genetik dan pihak yang menerima keuntungan seperti contoh diatas, merupakan hal yang kerap terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia semakin terdorong untuk melakukan berbagai upaya perlindungan SDGPTEBT, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia melakukan dua pendekatan dalam upaya perlindungan ini, yaitu melalui forum nasional dan internasional. Pada forum nasional, Pemerintah Indonesia merancang sejumlah UndangUndang perlindungan SDGPTEBT, yaitu Rancangan Undang-Undang


Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetika, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Undang-Undang ini diharapkan dapat melindungi nilai sosial, budaya dan religius dari SDGPTEBT tersebut, dan sekaligus juga memberikan nilai ekonomis. Disamping itu Pemerintah Indonesia juga tengah memproses persiapan pembentukan Database Nasional yang merupakan suatu system perlindungan dengan metode defensive protection. Hal ini dinilai dapat memberikan perlindungan yang efektif sebelum terwujudnya legislasi nasional. Pada forum internasional, perlindungan terhadap SDGPTEBT telah digulirkan di tingkat multilateral yang secara khusus dibahas dalam WIPOIntergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGCGRTKF) dimana Indonesia berperan secara aktif. IGCGRTKF merupakan salah satu forum pertemuan yang sangat berpengaruh dalam penentuan bentuk perlindungan SDGPTEBT secara internasional. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, negara berkembang menginginkan pembentukan suatu instrumen hukum internasional yang mengikat (international legally binding instrument) sebagai hasil akhir proses IGC, sementara negara maju menolaknya. Pertentangan ini telah mengakibatkan terjadinya deadlock dalam pertemuan IGC ke-13 dan 14. Mencermati posisi negara maju dan negara berkembang yang saling bertentangan, maka guna mendapatkan hasil akhir

yang dapat menguntungkan berbagai pemangku kepentingan dan juga untuk mengakhiri pertentangan antara negara maju dan negara berkembang di forum WIPO, pada bulan November 2009 lalu, negara-negara berkembang yang tergabung dalam LMCs menyelenggarakan Meeting of the Like-Minded Countries (LMCs) on International Legal Instrument for the Protection of Generic Resources, Traditional Knowledge and Foklore (LMCM) di Bali, Indonesia. Pertemuan yang diprakarsai oleh Indonesia ini adalah sebuah upaya konsolidasi posisi negaranegara berkembang didalam menghadapi pertemuan IGCGRTKF WIPO ke-15 di Jenewa pada bulan Desember lalu. Selain melakukan pembahasan mengenai Genetic Resources, Traditional Knowledge, dan Folklore secara terpisah di tingkat Working Group, sebanyak 33 negara LMCs dari Asia, Afrika dan Amerika Latin (Grulac), mendapatkan pemaparan dari beberapa expert organisasi internasional WIPO, WTO, FAO, dan South Center mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di forum-forum terkait. Dari pertemuan LMCs ini dilahirkan suatu draft awal instrument hukum internasional yang menjadi dasar dari “textbased negotiation” guna mewujudkan “international legal instrument” yang akan diserahkan pada Sidang Majelis Umum WIPO pada tahun 2011, dan selanjutnya dipergunakan sebagai pertimbangan bagi Sidang Majelis Umum untuk menentukan penyelenggaraan Diplomatic Conference pada tahun 2012 guna mengadopsi naskah traktat GRTKF dimaksud. Diplomasi

Damos Dumoli Agusman Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya

Dok.Diplomasi

” IGC-GRTKF

merupakan salah satu forum pertemuan yang sangat berpengaruh dalam penentuan bentuk perlindungan SDGPTEBT secara internasional.”

No. 27 Tahun III

Diplomasi

20

K

I

L

A

S

Presiden RI :

Dok.Diplomasi

RI - Jepang Berkomitmen Meningkatkan Kerjasama Ekonomi dan Investasi

Indonesia mendapat kehormatan dengan hadirnya PM Jepang, Katoyama, di Bali Democracy Forum (BDF) dan bertindak sebagai co-chair bersama-sama dengan saya, dan sekaligus juga melaksanakan pertemuan bilateral yang sangat produktif. Dalam pertemuan tersebut kami membahas beberapa isu penting, yang intinya untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia-Jepang. Kami sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang perekonomian dan juga di bidang-bidang lainnya, apalagi karena kami telah bersepakat untuk bekerjasama dalam format Economic Partnership Agreement (EPA). Disamping itu, PM Jepang juga menyampaikan, bahwa dalam rangka kerjasama dan kemitraan dengan Indonesia, Jepang memberikan bantuan hibah untuk pembangunan jembatan, baik di pulau Nias maupun di NTB yang

No. 27 Tahun III

besarnya sekitar Rp 220 milyar. Disamping itu juga ada bantuan Jepang dalam rangka ODA climate change, yaitu dalam bentuk pinjaman lunak dan juga untuk emergency budget support yang total nilainya sekitar Rp 4 trilyun. Itu semua menjadi bagian dari kerjasama perekonomian dan penghibahan bilateral diantara Indonesia-Jepang. Dalam pertemuan tersebut kami juga membahas pentingnya untuk terus menggalakkan kerjasama di bidang investasi, dan saya menyampaikan kepada beliau, bahwa Indonesia memberikan peluang kepada partner-partner kita dari Jepang untuk melakukan kerjasama pembangunan ekonomi dalam bentuk investasi di berbagai sektor perekonomian. Disamping itu, kami juga berharap adanya kerjasama di bidang energi ataupun bidang-bidang lain yang akan membawa manfaat bersama

bagi Indonesia dan Jepang. Terkait dengan keperluan kita untuk mencapai investasi sekurang-kurangnya Rp 2.000 trilyun investasi pertahun, agar kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7 % pada tahun 2014 nanti. Saya memang mengatakan bahwa katakanlah dari sekitar USD 200 milyar pertahun, harapan saya separuhnya bisa dipenuhi oleh investasi dalam negeri, dan separuhnya lagi tentunya kita harapkan investor dari negara-negara sahabat, termasuk dari Jepang, untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Saya tidak secara spesifik mengatakan kepada beliau tentang berapa investasi yang kita harapkan dari Jepang, tetapi dengan gambaran itu terbuka opportunity atau peluang bagi kerjasama di Indonesia di berbagai sektor, seperti energi, dimana bukan hanya energi klasik

tetapi juga renewable energi industry, kemudian juga di bidangbidang lain seperti transportasi, infrastructure building dan sebagainya. Di bidang climate change kami bersepakat untuk bersamasama menyelesaikan konferensi Copenhagen, dan saya sampaikan kepada beliau bahwa Indonesia telah memiliki target untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 26 % sampai dengan tahun 2020, oleh karena itu maka kerjasama antara IndonesiaJepang sangat diperlukan agar target tersebut dapat dicapai oleh Indonesia. Saya katakan bahwa reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk membuat bussiness climate, investment climate itu menjadi lebih bagus, akan terus kita dilanjutkan, apakah itu menyangkut kebijakan ekonomi yang tepat, kemudian kepastian hukum, proses perizinan dan aspek-aspek lainnya, dimana investasi ataupun kegiatan dunia usaha akan bisa berjalan dengan lebih baik. Dan yang terakhir, saya menyambut baik untuk sebuah kerjasama pelatihan didalam menghadapi bencana alam, yang telah disusun dalam format Asean Regional Forum Disaster Relief Exercises (ARF-DRE), dimana Indonesia dan Jepang akan menjadi tuan rumah dalam pelatihan yang akan dilaksanakan di Manado pada tahun 2010. Itulah hal-hal penting yang kami bahas, dan untuk diketahui, bahwa kami telah bertemu sebanyak tiga kali. Ini menunjukkan bahwa betapa PM Katoyama memiliki komitmen agar persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Jepang terus meningkat dari masa ke masa.{}


Diplomasi K

I

L

A

S

21

Pemerintah Indonesia dan AS, yang masing-masing diwakili oleh Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bambang Sutedjo dan Undersecretary for Political Affairs, William J. Burns, telah menandatangani persetujuan untuk membentuk kembali program Peace Corps di Indonesia. Penandatanganan persetujuan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2009 tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan diskusi mengenai berbagai hal yang menjadi isu-isu kunci bagi kedua belah pihak. Penandatanganan persetujuan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barack Obama, mengenai pembentukan kembali Peace Corps di Indonesia. Pembicaraan tersebut dilakukan dalam diskusi disela-sela pelaksanaan Konferensi APEC di Singapura pada tanggal 15 November 2009. Kelompok pertama sukarelawan Peace Corps diharapkan akan tiba di Indonesia pada pertengahan tahun 2010. Mereka akan bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah menengah (SMP/SMU) dan institusi-institusi pelatihan guru. Duta Besar AS untuk Indonesia, Cameron Hume, yang pernah menjadi sukarelawan Peace Corps di Libya pada tahun 1968-1969, mengungkapkan bahwa kehadiran program Peace Corps di Indonesia mencerminkan hubungan yang semakin kuat diantara kedua negara. Hubungan antara para sukarelawan Peace Corps dengan penduduk Indonesia sebagai teman dan rekan kerja, tentunya juga diharapkan untuk


Dok.Diplomasi

Penandatanganan PCA RI-AS

mempromosikan people-to-people ties, yaitu upaya untuk saling memahami dan komunikasi antar budaya dari kedua negara. Peace Corps yang didirikan oleh Presiden John F. Kennedy pada tahun 1961, pernah bertugas secara singkat di Indonesia pada tahun 1963. Pemerintah Indonesia dan AS telah mencapai persetujuan secara prinsip untuk membangun program Peace Corps yang baru di Indonesia, dimana Presiden Obama mendapatkan dukungan yang kuat dari seluruh warga AS untuk mengembangkan berbagai peluang pelayanan publik. Sejak tahun 1961, misi Peace Corps adalah untuk mempromosikan perdamaian dan persahabatan dunia melalui berbagai pelayanan publik di luar negeri. Sekarang ini lebih dari 7.500 sukarelawan Peace Corps sedang bekerja di proyek-proyek

pelayanan publik di 75 negara di seluruh dunia. Indonesia akan menjadi negara tuan rumah Peace Corps ke 76. Negara-negara lain di kawasan yang pernah menjadi tuan rumah Peace Corps, diantaranya adalah China, Kamboja, Mongolia, Pilipina dan Thailand. Relawan-relawan Peace Corps akan memberikan pelayanan di sektor-sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, lingkungan, pengembangan pemuda dan masyarakat, pengembangan teknologi informasi dan bisnis kepada masyarakat di negara-negara dimana mereka ditempatkan untuk tinggal dan bekerja. Selama ini Peace Corps telah beradaptasi dan merespon berbagai isu terkini yang terjadi di dunia. Dalam perubahan dunia yang terus menerus, maka

relawan-relawan Peace Corps menghadapi berbagai tantangan baru didalam menjalankan tugasnya, utamanya dalam hal inovasi, kreativitas, determinasi, dan rasa kemanusiaan. Menurut Duta Besar Hume kualitas dari para relawan Peace Corps ini merupakan kredibilitas bagi Peace Corps untuk mencapai misinya. Para sukarelawan yang tergabung dalam Peace Corps merupakan cerminan keaneka ragaman AS yang kaya dalam hal ras, latar belakang kesukuan, usia, dan agama, dimana mereka datang dari berbagai penjuru AS. Secara fisik para relawan Peace Corps yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat ini menguasai berbagai macam kemampuan dengan latar belakang pribadi masing-masing, sehingga membentuk suatu perspektif yang unik. Diplomasi

No. 27 Tahun III

Diplomasi K

I

L

A

S

Hon Brendan O’Connor MP Dok.attorneygeneral.gov.au

Menteri Dalam Negeri Australia

Perdana Menteri Australia Kevin Rudd pernah menyinggung terkait Bali Democracy Forum yang pertama kali diadakan tahun lalu. Beliau mengatakan bahwa Australia “bangga untuk mendukung” Indonesia dalam “inisiatif regional yang penting” ini. PM Rudd dalam jabatannya sebagai co-chair pada 2008 lalu, melanjutkan bahwa kita sudah seharusnya berpandangan jangkauan demokrasi di kawasan ini diperluas, dan bahwa membangun dan mengonsolidasi demokrasi adalah “sebuah agenda strategis bagi Asia”. Hal demikian mengingat bahwa demokrasi memiliki peran vital dalam memelihara perdamaian dan keamanan dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perkembangan di Asia. Yang membuat hal tersebut menjadi isu yang sangat penting bagi agenda regional kita adalah bahwa pada abad ini Asia-Pasifik telah siap untuk menjadi pusat dunia dalam hal politik, ekonomi, militer, dan pengaruh strategis yang menggerakkan belahan dunia lainnya.Oleh karena itu, bagaimana cara kita memerintah negara kita akan berimplikasi secara signifikan dalam “Abad Asia Pasifik” ini.


Inisiatif yang Sangat Berharga Indonesia yang luar biasa sudah selayaknya kita junjung tinggi. Indonesia sekarang adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, dan merupakan salah satu negara di kawasan yang memiliki atmosfer demokrasi yang menggelora. Kebebasan berbicara dihormati dan dilindungi. Hasil suara dari pemilihan umum di Indonesia termasuk yang paling konsisten di dunia. Apa yang telah dicapai oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dalam mempertahankan demokrasi – secara damai dan dalam koridor konstitusional Indonesia – telah menjadi teladan yang memukau bagi kawasan dan belahan dunia lainnya. Tedapat dua hal yang tetap di tengah-tengah kemajemukan kawasan ini. Pertama, demokrasi menopang tujuan pengembangan berkelanjutan. Kedua, demokrasi tidak dapat berhasil tanpa menciptakan kepastian hukum. Peran Australia Sekarang saya ingin beralih ke cara-cara bagaimana Australia dapat mendukung demokrasi, perkembangan, dan kepastian hukum terutama bagi kawasan kita ini, dimulai dari dukungan kami atas upaya Indonesia melalui

forum ini dan upaya Bali Institute for Peace and Democracy. Konkretnya, paket tiga juta A$ yang diumumkan oleh PM kami tahun lalu, termasuk pendanaan untuk membangun kemitraan antara Australia Center for Democratic Institutions dan the Bali Institute for Peace and Democracy, juga dukungan finansial berupa beasiswa untuk mendukung subjek-subjek inti Institute tersebut dan prinsipprinsipnya. Australia bekerja secara erat dengan Indonesia dalam proyekproyek lainnya yang memperkuat institusi demokrasi, termasuk dalam bidang-bidang corporate governance, akuntabilitas sektor swasta dan pengawasannya, hak asasi manusia, dan pelatihan dan pembangunan kapasitas polisi. Awal Minggu ini saya sempat berkunjung ke Jakarta Centre for Law Enforcement and Cooperation atau JCLEC. JCLEC, yang didirikan atas dasar kemitraan AustraliaIndonesia, merupakan sebuah contoh utama bagaimana sebuah inisiatif regional menghasilkan pencapaian yang berkualitas dalam hukum dan penegakannya di seluruh Asia Pasifik. Lebih luas lagi, program bantuan pengembangan

internasional dari Australia mencerminkan pandangan bahwa demokrasi mendukung perkembangan yang berkelanjutan dan kepastian hukum harus berfungsi sebagaimana mestinya. Melalui AusAID, Australia mengimplementasikan sebuah inisiatif regional baru ($140 juta selama lebih dari empat tahun) untuk mendukung peningkatan pemerintahan dan akuntabilitas di dalamnya. Inisiatif ini akan berfungsi sebagai berikut di seluruh kawasan ini: Untuk memperkuat partisipasi antara masyarakat dan pemerintah, untuk mengembangkan kapabilitas kepemimpinan, Untuk mendukung efektivitas sektor publik dan akuntabilitas dan Untuk membantu program antikorupsi. Australia juga mengambil inisiatifinisiatif bilateral yang cakupannya luas demi mendukung reformasi legal dan reformasi sektor swasta di kawasan. Dukungan bagi demokrasi di Asia melibatkan proses jangka panjang yang harus dipandu setiap negara dari dalamnya sendiri. Atas alasan itulah bahwa Bali Democracy Forum, sebagai sebuah inisiatif yang digerakkan kawasan, memainkan peran yang sangat berharga. Diplomasi Dok.Diplomasi

22

Indonesia dan Demokrasi Transformasi demokrasi

No. 27 Tahun III


Diplomasi K Dr. Pribadi Sutiono

Dok.Diplomasi

Direktur Diplomasi Publik

satu hal yang menarik dari penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) II adalah, bahwa banyak negara yang pada awalnya ragu untuk berpartisipasi, tetapi setelah mengikuti BDF I dan II, mereka merasa tidak nyaman kalau tidak di undang. Bahkan ada beberapa negara, yang karena alasan-alasan tertentu tidak kita undang, mereka langsung meminta kepada panitia secara terbuka untuk diundang pada pertemuan tahun depan. Ini merupakan salah satu dari bagaimana orang melihat manfaat atau kegunaan dari BDF ini. Untuk itu kita sangat berharap agar Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai lembaga implementing bagi BDF dapat bekerja lebih bagus lagi kedepannya. Kita tahu bahwa IPD ini baru berusia satu tahun, jadi sesuatu yang sangat wajar kalau dalam satu tahun itu kita melihat apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kita mengharapkan bahwa dari BDF II sampai ke BDF III nanti, itu sudah ada kegiatan yang disusun secara rapih dan di implementasikan dengan baik. Kita bisa melihat secara riil, bahwa seorang PM Katoyama, yang pada saat pelaksanaan BDF itu sedang menghadapi sidang di parlemen Jepang, namun beliau tetap menyempatkan diri untuk datang dan menjadi cochair di BDF, ini menunjukkan


I

L

A

S

23


Meningkatkan Kepercayaan Negara Lain Terhadap Indonesia bahwa BDF merupakan forum yang penting. Kemudian kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh PM Katoyama, kita menangkap bahwa seolaholah Jepang telah memberikan semacam blank check kepada Indonesia, jadi apapun yang kita minta mereka siap untuk membantu. Kedua, kehadiran Under Secretary for Political Affairs dari AS, menurut saya ini merupakan hal yang luar biasa untuk sebuah BDF yang notabene adalah forum yang diperuntukkan bagi negaranegara di kawasan Asia. Ini menunjukkan betapa pentingnya BDF. Dan yang lebih menarik lagi adalah kehadiran Portugal, yang selama ini kita ketahui sebagai sponsor dari kelompok Community for Democracy, yaitu sebuah kelompok elit yang eksklusif dimana anggotanya kebanyakan berasal dari negara-negara Eropa. Mereka itu mengutus seorang menteri luar negerinya untuk menghadiri BDF. Harus di ingat, bahwa Portugal dan AS datang ke BDF bukan sebagai participant melainkan sebagai observer. Ini menunjukkan betapa pentingnya BDF bagi negara-negara seperti AS, Portugal, Jepang dan mungkin juga China. Disamping itu, berbagai bentuk tawaran bantuan itu cukup banyak, terutama dari negaranegara maju. Tetapi itu kembali kepada diri kita sendiri, sebab bagaimanapun BDF ini adalah forum bagi negara-negara di Asia, dan kita ingin agar negaranegara di kawasan ini untuk lebih berperan. Jadi itulah alasan mengapa kita meminta Jepang untuk menjadi co-chair, yaitu guna menunjukkan bahwa kita fokus ke negara-negara Asia, dan harus

mengutamakan negara-negara di Asia terlebih dulu. Dalam hal ini Kuwait sudah mengatakan bahwa mereka akan membantu, dan itu merupakan hal yang wajar, karena Kuwait adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia, dan mereka melihat bahwa BDF ini sangat bermanfaat. Sebenarnya kita agak terkejut juga dengan jumlah negara participant dan observer yang hadir, yang kalau dinilai secara politis, nilai kehadirannya itu cukup tinggi. Hal ini juga menunjukkan, bahwa BDF dapat diterima oleh banyak negara, tidak hanya bagi negara-negara di kawasan Asia tetapi juga bagi negara-negara di kawasan lainnya. Saya rasa hal ini pasti terkait dengan keberhasilan Indonesia selama ini, baik langsung ataupun tidak langsung. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia, dan orang juga melihat bagaimana Indonesia bisa mereformasi demokrasi, melakukan perubahan masyarakat, dengan sedemikian cepat, yaitu hanya dalam waktu 10 tahun. Umumnya kita berpikir, bahwa sebuah perubahan masyarakat itu paling tidak membutuhkan satu generasi, tetapi Indonesia hanya membutuhkan waktu 10 tahun dan tanpa mengganggu integritas wilayah Negara Indonesia, itu faktor pertama. Faktor kedua, bahwa sebagai negara yang sudah demokratis, kita tidak mengatakan bahwa negara-negara lain harus mengikuti Indonesia, tetapi kita ingin berbagi dengan mereka. Yang bagus silahkan diambil, dan kalau tidak diambil juga tidak apaapa, karena kita hanya sharing, menyampaikan pengalaman Indonesia seperti apa, baik itu berupa keberhasilan, kegagalan

dan kekurangannya. Belajar dari keberhasilan dan kegagalan, kebaikan dan keburukan tersebut, maka kita bisa membentuk suatu negara yang lebih demokratis. Disamping itu Indonesia juga bisa mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman negaranegara lain, apakah itu China, Jepang atau Korea. Oleh karena itu pelaksanaan BDF selanjutnya akan tetap berupa forum, jadi bukan berupa conference, meeting atau lainnya, dan dengan begitu menunjukkan bahwa kita lebih fleksibel. Tetapi dalam hal substansi, dari tahun ke tahun kita akan terus mengetengahkan hal-hal yang baru. Pada BDF II kali ini, Myanmar mengirimkan seorang pejabat setingkat menteri, hal ini menunjukkan bahwa confidence orang lain terhadap Indonesia sudah semakin tumbuh. Mereka sudah melihat bahwa forum ini bukan untuk menggurui ataupun mengubah mereka untuk menjadi apa, tetapi ini benar-benar sebuah forum untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman. Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari Myanmar dan juga sebaliknya apa yang bisa dipelajari Myanmar dari Indonesia. Sekarang ini sudah ada beberapa negara youngest democracy seperti Nepal, Bhutan, Afghanistan dan lain-lainnya, yang meminta Indonesia untuk membantu memberikan pelatihan kepada KPU ataupun political practice mereka. Dalam hal ini Indonesia tidak memaksakan, tetapi kalau mereka meminta, maka kita akan membantu. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah pekerjaan yang tidak sulit tetapi juga tidah mudah, yang penting adalah we have to build the confidence dulu. Diplomasi

No. 27 Tahun III

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 27 Tahun III, Tgl. 15 Januari - 14 Februari 2010

http://www.diplomasionline.net

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

Deplu Meluncurkan Program ”INILAH KITA” Sebegai bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan Diplomasi Publik yang berorientasi pada soft power, Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri mleuncurkan pragram “INILAH KITA”. Program “INILAH KITA” merupakan tayangan video visual yang digarap dengan apik dan profesional. Program ini ditayangkan di Trans 7 setiap sabtu pukul 10.00 WIB. Melalui tayangan ini diharapkan interaksi antara masyarakat dan

Menlu RI :

para pemangku kepentingan menjadi lebih intens, dan pada akhirnya terbangun rasa kepemilikan dan partisipasi yang kuat. Program “ INILAH KITA ” dikemas dalam bentuk penyajian informasi ringan dan dialog secara santai. Melalui tayangan program ini, masyarakat dapat lebih mengetahui seputar kinerja Deplu dan memahami isu-isu luar negeri yang sedang hangat di dunia internasional maupun menjadi bahasan penting bagi kepentingan nasional kita.

Mengenang Seratus Tahun Moham

Dok.Infomed

Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Penghargaan Adam Malik AwardMemban Indonesia Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2010 ini Kementerian Luar Negeri RI kembali memberikan Penghargaan Adam Malik kepada sejumlah media massa yang dibagi kedalam empat kategori, yaitu media cetak, media elektronik, media on-line, dan penghargaan khusus untuk wartawan penulis berita terbaik. Penghargaan Adam Malik diberikan atas dasar tiga tolok ukur, pertama adalah penyajian fakta yang benar di dalam memberitakan suatu peristiwa terkait dengan hubungan luar negeri RI. Kedua, mengandung muatan pendidikan publik yang konstruktif dan inspiratif bagi masyarakat, dan ketiga, pemberitaan yang berimbang yang didukung oleh riset yang memadai.

Selain berdasarkan tolok ukur tersebut, Kemlu RI juga memperoleh masukan berupa skoring dari semua satuan kerja yang ada di Kemlu RI. Berdasarkan kriteria tersebut, maka pada penyelenggaraan acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 8 Januari 2010, Menlu RI, Dr. Marty M. Natalegawa menyerahkan Penghargaan tersebut kepada harian The Jakarta Post untuk kategori media cetak, Metro TV untuk kategori media elektronik, Antara News. Com untuk kategori media on-line, dan sdri Natalia Santi dari harian Sinar Harapan untuk kategori penghargaan khusus penulis berita terbaik. Diplomasi

Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Dok.Diplomasi

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga Menteri Negeri RI RI -Luar Suriname

Beserta Seluruh Jajaran dan Staff Kementerian Luar Negeri RI Mengucapkan

Nia Zulkarna

Selamat Tahun Baru

2010 “KIN

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.com

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Dhita Rizkiana Wirapradja. ASEAN-Indonesia

Recommend Documents