DIPLOMASI DUTA AIDS. Rianty Cartwright: Tabloid. Media Komunikasi dan Interaksi. ISSN

DIPLOMASI

Tabloid

Media Komunikasi dan Interaksi

No. 7, Tahun I, Tgl. 15 Juli - 14 Agustus 2008

Customer Service: (021) 686 63162 Email: [email protected]

http://www.diplomasionline.net

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Duta Besar Wardhana Dubes R.I. Singapura :

Potret Satu Tahun Pelaksanaan “Citizen Service” di Singapura Ibnu Hadi Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Indonesia Menggalang Solidaritas Konkrit Bagi Palestina

ISSN 1978-9173

www.diplomasionline.net

9

771978 917386

Dr. Fauzi Hj Muhammad Managing Director Infomaya Group:

Lewat Portal, Pelajar Indonesia Dapat Mendaftar Kuliah di Malaysia

Rianty Cartwright:

DUTA AIDS

DIPLOMASI

No. 7, Tahun I


DIPLOMASI

Tgl. 15 Juli - 14 Agustus 2008

Media Komunikasi dan Interaksi Daftar Isi 04

Fokus

08

Menlu RI: Konferensi Asia Afrika Untuk Pembangunan Kapasitas Palestina Akan Membantu Palestina Mencapai Kemerdekaannya

05

Fokus Indonesia Menggalang Solidaritas Konkrit Bagi Palestina

06

Fokus Apresiasi Suriah Terhadap Peran Indonesia Bagi Rakyat Palestina

07

Fokus Indonesia Berharap Palestina Merdeka Akhir 2008

10

Sorotan Jubir Deplu : Hasil Akhir KKP Akan Hilangkan Beban Sejarah Indonesia dan Timur Leste

12

Bingkai Rianty Catwright DUTA AIDS

15

Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste

23

Sorotan Pentingnya Slovakia dan Negara di Kawasan Eropa Tengah dan Timur bagi Pelaksanaan Polugri Indonesia

22

Lensa Lewat Portal, Pelajar Indonesia Dapat Mendaftar Kuliah di Malaysia

Pertemuan G-8 Fokus Pada Pembangunan Afrika

No. No.7,4,Tahun TahunI I

Teras Diplomasi

DIPLOMASI Media Komunikasi dan Interaksi

Tgl.Tgl. 15 April 15 Juli- 14 - 14Mei Agustus 2008 2008

Membangun Kapasitas Palestina

D

ukungan politik dan diplomatik bagi perjuangan bangsa Palestina sangatlah penting, tetapi dukungan dirasa belum memadai. Lebih-lebih kalau dilihat dari kenyataan perjuangan bangsa Palestina mendirikan negara merdeka dan berdaulat belum terwujud. Simpati saja tidak cukup untuk masa depan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. Sangat diperlukan dukungan konkret dari Asia dan Afrika untuk mewujudkan cita-cita bangsa Palestina. Untuk kesekian kalinya Indonesia menegaskan kembali dukunganya bagi perjuangan Palestina menjadi Negara merdeka dan berdaulat. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini bantuan dan dukungan terhadap Palestina dirancang dalam bentuk pembangunan kapasitas.

Sebagai upaya untuk merumuskan dukungan yang konkret inilah, Indonesia dan Afrika Selatan memprakarsai konferensi tingkat menteri Asia – Afrika yang diselenggarakan di Jakarta, 14 -15 Juli. Pertemuan tingkat menteri yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, dihadiri 218 delegasi, termasuk Perdana Menteri Palestina Salam Fayad membahas berbagai program untuk meningkatkan kapasitas otoritas Palestina dalam pembangunan ekonomi,pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan layanan publik. Sudah menjadi komitmen negara-negara Asia – Afrika untuk melatih 10.000 aparat Palestina selama, tahun 2008-2013. dengan

harapan Pelestina merdeka sebelum akhir tahun ini, Indonesia berkomitmen melatih 1000 aparat Palestina selama lima tahun mendatang dan memberikan bantuan kemanusian 100.000 dolar AS atau Rp. 920 juta. Dukungan dari luar seperti yang diperlihatkan Asia-Afrika sangat penting bagi penguatan perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Namun jauh lebih penting lagi menjaga kekompakan dikalangan bangsa Palestina sendiri. Selama ketegangan antara kelompok Hamas dan Al Fatah masih berlanjut, proses konsolidasi dan rekonsiliasi bangsa Palestina dipastikan bakal terhalang, yang akan memengaruhi secara langsung perjuangan menghadapi tekanan Israel.[]

Media Komunikasi dan Interaksi Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana P. Sadadi Staf Redaksi Cahyono Joni M. Achmad Fino Kardiono Saiful Amin Arif Hidayat Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor Daniel Ximenes Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-2301090, Website http://www.diplomasionline.net Email [email protected] Cover : Rianty Cartwright Cover dan Bingkai: dok.kapanlagi

Dari Pembaca Kesepakatan global mengenai pengurangan emisi menjadi sangat penting, karena terkait dengan terjadinya perubahan iklim dan krisis pangan dunia. Semua permasalahan itu saling terkait dan membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Tanpa mempertimbangkan hal-hal itu semua, maka tidak akan ada solusi yang tepat untuk menangani persoalan perubahan iklim tersebut. Hasil-hasil KTT G-8 ternyata tidak menyentuh hal mendasar bagi persoalan lingkungan yang dihadapi oleh komunitas internasional saat ini. Negara-negara G-8, sebagai negara maju dan kaya, yang seharusnya memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar didalam menjaga dan memelihara kelangsungan hidup dan peradaban dunia, ternyata lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Dan lagi-lagi hal tersebut disponsori oleh AS, yang memang sangat enggan melakukan upaya pengurangan emisi karbon sejak penyelenggaraan

DIPLOMASI

konferensi perubahan iklim di Bali. Sikap AS ini jelas harus dipertanyakan. Di satu sisi AS ingin dipandang oleh dunia internasional sebagai negara super power dan polisi dunia, tapi disisi lain AS bersikap lepas tangan, lepas tanggung jawab terhadap kondisi dunia yang ada, dan lebih mengedepankan kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan komunitas dunia. Sikap AS ini jelas tidak pantas disebut sebagai negara adi daya, sebagai negara pemimpin dunia. Sebagai pemimpin dunia, AS seharusnya memberi contoh dan mendorong negara-negara di dunia untuk lebih meningkatkan berbagai upaya pada setiap level, baik nasional, regional maupun global, dan menekankan pentingnya kerjasama internasional didalam penanganan perubahan iklim dan lingkungan. Ir. Suryadi Supriadi Cijantung, Jakarta Selatan.

Diterbitkan oleh Pilar Indo Meditama bekerjasama dengan Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected] Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

DIPLOMASI

4


No. 7, Tahun I


Fokus

dok.infomed

Menlu RI: Konferensi Asia Afrika Untuk Pembangunan Kapasitas Palestina Akan Membantu Palestina Mencapai Kemerdekaannya

Hassan Wirajuda Menlu R.I.

M

enteri Luar Negeri RI DR. N. Hassan Wirajuda dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Palestina DR. Salam Fayyad dan Menteri Pembangunan

Sosial Republik Afrika Selatan Zola Skweyiya menyampaikan bahwa Konferensi Tingkat Menteri Kemitraan Stratejik Baru Asia Afrika Untuk Pembangunan Kapasitas Palestina akan mendukung Palestina dalam mencapai kemerdekaannya. Konferensi ini telah berhasil mendorong negaranegara peserta untuk memberikan dukungan konkrit bagi Palestina. Indonesia sendiri telah memberikan komitmennya untuk membangun kapasitas 1000 orang Palestina dalam jangka waktu lima tahun mendatang melalui program-program pelatihan dengan melibatkan pihak swasta. Selama satu hari delegasi dari 56 negara Asia Afrika, termasuk didalamnya tiga negara Amerika Latin: Brazil, Venezuela, dan Chile, dan tiga organisasi internasional sebagai pengamat,

telah mengidentifikasi proyek pembangunan kapasitas yang praktis dan dapat dilaksanakan guna mempersiapkan masyarakat Palestina pada saat terwujudnya kemerdekaan Palestina. Negara-negara peserta konferensi akan membantu Palestina dengan program-program pembangunan kapasitas terutama di bidang pembangunan ekonomi, kepemerintahan, dan infrastruktur. Program-program tersebut sejalan dengan reformasi dan rencana pembangunan Palestina yang menempatkan visi tentang bagaimana membangun sebuah negara Palestina yang merdeka. Beberapa negara menyampaikan keinginan untuk mengusulkan program atau proyek setelah melakukan konsultasi internal. Untuk memastikan tindak lanjut yang efektif dari The NAASP

Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine, konferensi menyetujui akan adanya kebutuhan mendesak untuk implementasi rekomendasi dan komitmen yang telah dihasilkan secara terpadu, saling berhubungan dan koheren, sehingga ditetapkan Mekanisme Tindak Lanjut (Follow-up Mechanism) untuk perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi programprogram pembangunan kapasitas. Konferensi mengharapkan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (New Asian African Strategic Partnership) dapat memainkan peran yang konstruktif sebagai katalis bagi proses perdamaian, utamanya melalui pemberdayaan berbagai komponen nasional Palestina, sebagai suatu bentuk persiapan dan antisipasi bagi terbentuknya negara Palestina dalam waktu yang tidak lama lagi. (*)

Pelatihan Diplomatik bagi Diplomat Palestina

D

epartemen Luar Negeri menyelenggarakan pelatihan diplomatik bagi diplomat Palestina dari tanggal 10 Jui 2008 hingga 22 Agustus 2008. Pelatihan ini merupakan implementasi dari penandatanganan Memorandum of Understanding mengenai Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan pada tanggal 22 Oktober 2007 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Palestina, Dr. Riad Al Maliki di Istana Negara, Jakarta. Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Mahmoud Abbas yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan pimpinan negara Palestina, penandatanganan perjanjian dan pelaksanaan kesepakatan antara RI dan Palestina, khususnya penyelenggaraan Program Diplomatik

bagi Diplomat Palestina merupakan perwujudan dari dukungan bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan sebuah negara Palestina merdeka dan berdaulat. Negara Palestina yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel berdasarkan resolusi PBB, Inisiatif Damai Arab 2002, Peta Jalan Damai 2003 dan Pertemuan Puncak Annapolis 2007. Program pelatihan diplomatik dimaksud akan diikuti oleh 10 (sepuluh) diplomat dan pejabat Pemerintah Palestina yang datang dari Ramallah, Jerusalem serta perwakilan Palestina di beberapa negara. Para pejabat Palestina tersebut terdiri dari kalangan pejabat midcareer/tingkat menengah. Program pendidikan diplomatik bagi diplomat Palestina meliputi tiga bagian. Pertama, Program Pendidikan

Diplomatik, program ini sepenuhnya dilakukan oleh Pusdiklat, Deplu. Program berlangsung selama 1 (satu) bulan, bertempat di lingkungan Pusdiklat, Deplu. Kedua, Program Magang, para pejabat Palestina akan melakukan magang di beberapa unit di Departemen Luar Negeri selama 1 (satu) minggu agar mendapat pemahaman langsung mengenai sejumlah hal, diantaranya protokol dan perlindungan warga. Ketiga, Program Kebudayaan dan Sistem Sosial Indonesia, dalam program ini para pejabat Palestina akan melakukan kunjungan ke Yogyakarta dan berinteraksi dengan pimpinan dan masyarakat setempat. Program pelatihan tersebut akan dibuka oleh Menteri Luar Negeri pada tanggal 10 Juli 2008 pukul 10:00 di Gedung Pancasila. Acara tersebut akan dihadiri pula oleh sejumlah Duta Besar dari wilayah

Timur Tengah, pejabat Pemerintah Indonesia serta pimpinan organisasi Islam Indonesia. Diharapkan, pelaksanaan program dapat membantu Palestina dalam mempersiapkan sebuah negara yang merdeka dan memiliki aparat diplomasi yang handal dan memiliki rasa kedekatan dan saling percaya yang baik antara para diplomat Palestina dengan diplomat Indonesia.[]




5

Fokus

dok.infomed

Indonesia Menggalang Solidaritas Konkrit Bagi Palestina

Ibnu Hadi Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

P

ada tanggal 14-15 juli 2008, Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Capacity Building untuk Palestina. Dimana sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dicetuskan pada tahun 1955, isu Palestina merupakan salah satu fokus pembicaraan. Dari deklarasi yang dihasilkan oleh para kepala negara waktu itu juga disebutkan, bahwa mereka prihatin dengan masalah Palestina. Selang 50 tahun kemudian, yaitu dalam rangka ulang tahun KAA ke50, memang terlihat dan tercatat banyak kemajuan yang telah dicapai di benua Asia Afrika, tetapi salah satu isu yang masih sangat penting ternyata Palestina, jadi persoalan Palestina ini tetap merupakan masalah yang belum terpecahkan, dan negara-negara Asia Afrika menyatakan keprihatinan mereka tentang hal ini. Berangkat dari statement tersebut, pada tahun 2005 yang lalu, dalam pertemuan di Afrika Selatan, para pejabat tingkat tinggi menelurkan ide bagaimana dalam rangka keprihatinan kita ini diselenggarakan suatu pertemuan untuk memberikan capacity building kepada Palestina. Tujuannya adalah, pertama, kita mengasumsikan bahwa pada suatu saat Palestina akan menjadi suatu negara merdeka. Kedua, kita tidak mau menunggu sampai Palestina merdeka. Kita ingin memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengertian kemampuan mereka diberbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial

budaya, administrasi dan sebagainya. Jadi Indonesia yang menelurkan ide, bagaimana kalau kita mengadakan suatu konferensi. Ide ini dicetuskan tahun 2006 dan rencananya dilaksanakan pada tahun 2007, tetapi pelaksanaannya mundur karena situasi di Palestina sedang ada permasalahan internal dan akhirnya baru sekarang dilaksanakan, itu latar belakangnya. Dengan demikian, tujuan konferensi Capacity Building for Palestine adalah, pertama kita ingin menunjukkan komitmen kita terhadap isu Palestina. Kedua, pembicaraan mengenai isu Palestina dalam konteks politik itu sudah banyak dan sering dilakukan, jadi kita ingin menunjukkan secara riil bahwa kita membantu Palestina itu tidak hanya ngomong berupa statement saja, tetapi kita bertindak nyata, dan bentuknya adalah program. Sebagaimana dikatakan oleh Menlu dalam beberapa kesempatan wawancara terakhir ini, kita mentargetkan akan memberikan bantuan kapasitas kepada 1000 orang Palestina selama 5 tahun kedepan. Kita akan melatih mereka dalam berbagai bidang, baik pemerintahan, sosial, kesejahteraan, ekonomi dan lain sebagainya. Dilain pihak, Palestina juga sudah membuat daftar program atau list proyek-proyek yang mereka butuhkan. Ada sekitar 94 proyek program dari berbagai bidang, dan dari beberapa program tersebut kita tampaknya akan ambil beberapa program dalam artian memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan. Komitmen Konkret Untuk Palestina Dalam Konferensi Tingkat Menteri, tentang Pemberdayaan Kapasitas Palestina yang digelar dijakarta tgl 14-15 Juli masingmasing negara Asia- -Afrika yang ikut serta, diharapkan memberikan komitmennya, seperti Indonesia yang berkomitmen membantu 1000 orang Palestina. Komitmen itu nanti akan

diumumkan secara bersamaan oleh seluruh negara peserta konferensi. Seluruh bantuan itu akan di kompilasikan atau dikumpulkan, misalkan Afghanistan membantu apa, Mesir membantu apa, Indonesia membantu apa, semuanya akan ditotal. Masing-masing negara dengan keterbatasannya masing-masing berkomitmen untuk membantu, misalnya saja seperti negara kecil Malawi yang berkomitmen membantu 5 orang, dan itu tidak ditetapkan target waktunya, seperti misalnya harus dilaksanakan pada 2010 atau apa, itu tidak apaapa, karena yang penting adalah itu merupakan ekspresi untuk memberikan bantuan. Bantuan dari Indonesia bermacam-macam bentuknya, antara lain berupa pelatihan, pemberian beasiswa, workshop, program gelar maupun non gelar, study visit dan lain-lainnya. Kita membantu meningkatkan ilmu pengetahuan/ kapasitas mereka, jadi bukan dalam bentuk fisik. Berbeda dengan sebelumnya pada konferensi Paris, yaitu mengenai donor countries yang lebih kepada bantuan berupa keuangan dan pembangunan fisik. Kita lebih menekankan kepada kapasitas, dimana tentunya kita mengharapkan tidak ada lagi kerusakan fisik lebih lanjut di Palestina. Dengan pengembangan kapasitas, berarti mereka akan lebih siap dalam menghadapi perkembangan situasi, terlepas dari keadaannya itu informal atau tidak. Hal ini tentunya sejalan dengan politik luar negeri kita, dimana dari dulu kita menentang penjajahan. Dan dari awal kemerdekaan kita, Palestina merupakan salah satu isu internasional yang kita anggap perlu dipecahkan, karena itu kita menganut kebijakan tidak akan pernah mengakui Israel sebelum negara Palestina berdiri. Jadi idealnya kita ingin melihat Palestina dengan Israel itu duduk berdampingan. Konferensi ini adalah bentuk

manifestasi kongkrit kebijakan polugri kita yang konsisten dalam menentang penjajahan, dimana khusus di Timur Tengah adalah masalah Palestina. Palestina itu merupakan kunci dari segala permasalahan di Timur Tengah, jadi kita berharap dengan adanya pembangunan kapasitas ini, pertama, dunia akan melihat bahwa ini adalah bentuk solidaritas kongkrit dari negara-negara berkembang khususnya negara Asia-Afrika. Kedua, kita memberikan bantuan secara kongkrit, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul untuk memberikan statement mendukung Palestina. Mendorong Penyelesaian Masalah Palestina Kita memberikan langkah nyata, dan diharapkan dengan halhal seperti itu akan mendorong tercapainya penyelesaian masalah Palestina, tanpa menutup mata bahwa tetap terjadi berbagai perselisihan dan konflik bersenjata. Dengan hal ini diharapkan dapat dikembangkan proses yang lebih positif, terlepas dari situasi yang masih bergolak . Namun demikian Indonesia sebagai ketua bersama dengan Arika Selatan tetap akan mengarahkan agar pada akhir dari konferensi ini akan ada daftar bantuan yang akan diberikan oleh negara-negara berkembang secara riil. Ini sungguh berbeda, karena biasanya bantuan-bantuan itu diberikan oleh negara-negara maju. Sedangkan ini adalah bantuan dari negara-negara berkembang di Asia Afrika, walaupun ada Jepang di situ, tetapi basicly adalah negara-negara berkembang. Delegasi Palestina yang hadir dalam konferensi ini adalah Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perencanaan, Menteri Hukum, dan Menteri Sekertaris Negara.[]

6


No. 7, Tahun I


Fokus

dok.presidensby

Apresiasi Suriah Terhadap Peran Indonesia Bagi Rakyat Palestina

Presiden SBY menerima Grand Mufti Suriah, Badruddin Hassoun saat kunjungannya di Jakarta.

D

alam kunjungannya ke Suriah pada tanggal 7-9 Juli 2008, Utusan Khusus RI Dubes Nana S. Sutresna didampingi Dubes RI Damaskus H.M. Muzammil Basyuni telah mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Suriah H.E. Farouq Al-Shara dalam rangka menekankan pentingnya peran Suriah dalam New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) Ministerial Conference on Capacity Building for Palestina yang diselenggarakan di Jakarta 1415 Juli 2008. Dalam kesempatan tersebut H.E. Farouq Al-Shara

menyampaikan dukungannya atas diselenggarakannya konferensi dimaksud dan menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah bagi seluruh rakyat Palestina secara komprehensif. Suriah juga menyatakan dukungannya bagi rekonsiliasi Fatah dan Hamas. Sebelumnya Dubes Nana S. Sutresna juga telah mengadakan pertemuan dengan Deputi Menteri Luar Negeri Suriah Dr. Faysal Miqdad. Deputi Menlu menyampaikan bahwa konferensi

ini sangat penting untuk membantu Palestina membangun infrastruktur dan kapasitanya di berbagai sektor dan menekankan dukungannya bagi berdirinya negara Palestina serta pengembalian secara menyeluruh tanah-tanah arab yang diduduki oleh Israel termasuk wilayah Dataran Golan. Dubes Nana S. Sutresna telah pula bersilahturahim kepada Grand Mufti Suriah, Sheikh Dr. Ahmad Badruddin Hassoun. Grand Mufti berharap agar Indonesia dapat menyebarkan mengenai kehidupan dan keadaan masyarakatnya seperti pihak Barat menggunakan jaringan TV Satelit seperti BBC, VOA, Al-Jazeerah, Al-Hurra dengan menggunakan bahasa Arab, yang dapat memberikan pengaruh yang besar manfaatnya karena masyarakat di negara-negara arab akan melihat situasi dan kiprah masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, sehingga seperti yang tercantum dalam Surat al-Quraish bagaimana para pengusaha melakukan perjalanan niaga ketika di musim panas mereka ke negeri Syam dan pada musim dingin ke negeri Yaman, gambaran masyarakat suatu bangsa yang tidak lagi hidup kelaparan dan aman tentram jauh dari rasa takut, maka mereka pun akan datang berbondong menjalankan ibadah Haji/Umroh. Situasi ini merupakan gambaran keadaan di Indonesia yang perlu diketahui oleh bangsa-bangsa di dunia. Situasi dan kondisi ummat Islam Indonesia yang aman, damai, moderat dan penuh toleransi akan memberikan citra Indonesia menjadi semakin baik dan secara tidak langsung memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi upaya menarik para pengusaha dari negara-negara Arab untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Di samping itu, Grand Mufti menyampaikan kekagumannya dengan banyaknya jumlah masjid di Indonesia hingga mencapai 1 juta dan hal ini harus diimbangi dengan pembangunan 5 juta pabrik untuk dapat mendukung perekonomian Indonesia. Untuk kesekian kalinya

Grand Mufti kembali menyampaikan ucapan terima kasih atas penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga kepada Pemerintah Indonesia khususnya kepada Dubes RI Damaskus, dan Menteri Agama RI, semoga Indonesia bangkit terus dan maju dengan tetap menjaga citra Islam yang moderat, santun dan toleran. Selanjutnya Dubes Nana S. Sutresna mengadakan pertemuan dengan Kepala Politbiro Hamas, Khaled Meshal. Dalam kesempatan tersebut Dubes Nana menyampaikan dukungan bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sejak diadakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan akan mengadakan konferensi dalam rangka mengimplementasikan dukungan nyata bangsa Indonesia bagi kemerdekaan Palestina, khususnya upaya untuk mengembangkan SDM dan infrastruktur di berbagai sektor melalui berbagai proyek. Khaled Meshal menyampaikan apresiasi, dukungan dan rasa simpatinya terhadap upaya Indonesia untuk menyelenggarakan konferensi tingkat menteri untuk mengembangkan kapasitas bangsa Palestina seraya menghimbau agar Indonesia senantiasa mendukungnya dan mempengaruhi Israel untuk mematuhi perjanjian genjatan senjata karena hal ini berkaitan dengan masalah HAM dan kemanusian rakyat Palestina di Jalur Gaza. Dijelaskan kemudian bahwa Hamas mendukung adanya rekonsiliasi dengan Fatah, namun karena adanya tekanan dari AS maka proses rekonsiliasi menjadi lambat. Masalah berat saat ini yang dihadapi oleh Hamas adalah pengepungan, penutupan perbatasan antara Mesir dan Gaza, pendirian Negara Palestina untuk hidup berdampingan seperti negara-negara lain dan rekonsiliasi. Untuk itu Hamas mendesak dunia internasional agar Israel tidak campur tangan dalam masalah perbatasan Gaza dan Mesir (Raffah) satusatunya pintu lalu lintas antara rakyat Palestina dengan dunia internasional.[] Sumber: KBRI Damaskus

DIPLOMASI


7



Fokus

Indonesia Berharap Palestina Merdeka Akhir 2008 komunikasi antar kedua negara dapat terus dijalin. Penghargaan serupa juga dilontarkan oleh Menteri Perencanaan Palestina Dr. Samir AB Ali. “Konferensi kemarin menjadi loncatan indah untuk mempererat hubungan dengan Indonesia dan juga negara-negara peserta,” ujar Dr.Samir AB Ali.

dok.presidensby

Indonesia yang begitu solid mendukung Palestina dalam menggapai kemerdekaannya. “Sambutan bangsa Indonesia sangat hangat dalam konferensi tentang pembangunan kepercayaan di Palestina,” ujar Dr, Ali AS Khashan Kerja sama dengan Indonesia sangat dihargai oleh Palestina. DR.Ali AS Khaqshan berharap

Indonesia Serius Mendukung Kemerdekaan Palestina

Din Syamsudin Ketua Umum PP Muhamadiyah

Secara pribadi saya sangat mendukung terwujudnya perdamaian antara Israel dan Palestina. Oleh karena itu saya menyambut baik dimulainya kesepakatan antara kedua negara untuk hidup berdampingan dengan damai. Konferensi tersebut akan menjadi salah satu upaya mewujudkan hal tersebut. Tetapi masih ada ketidakadilan, negara Israel sudah berdiri, sedangkan negara Palestina belum. Inilah yang harus kita dorong, karena konflik kedua negara ini telah banyak mempengaruhi berbagai masalah

di dunia termasuk timbulnya radikalisasi di dunia. Saya berharap Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kekuatan kunci dalam menyelesaikan masalahmasalah dunia, nantinya memiliki pemimpin negara yang berorientasi pada kemanusiaan dan perdamaian dunia. Kita berharap adanya presiden baru Amerika yang lebih ramah dan lebih bijak,dan sosok Barack Obama nampaknya memberikan harapan itu.

S

aya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang berinisiatif menyelenggarakan New Asia Africa Partnership on Capacity Building for Palestine. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung terwujudnya perdamaian antara Israel dan Palestina. Karena itu konferensi ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas Negara Palestina. Keseriusan pemerintah itu juga ditunjukkan dengan mendukung terbentuknya Indonesia-Palestine Friendship Inisiative sebagai suatu dukungan masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan,agama, suku, profesi bahkan parpol. Gerakan strategis ini bertujuan memberikan dukungan moril maupun materiil kepada Palestina baik lewat pendidikan, kebudayaan, maupun promosi.

dok.infomed

residen Susilo Bambang Yudhoyono, Senin 14 Juli 2008 kemarin membuka “New Asian African Strategic Partnership (NAASP) Ministerial Meeting on Capacity Building for Palestine” di Istana Negara Jakarta. Sebelum membuka NAASP tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan resmi PM Palestina Salam Fayyad. Pada pertemuan tersebut, kedua kepala negara membicarakan Konferensi Annapolis yang menargetkan pendirian negara Palestina dapat diwujudkan pada Desember 2008. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap target ini dapat dicapai, masalahnya pembentukan negara Palestina dan perdamaian di Timur Tengah (Timteng) baru dapat terwujud dengan baik kalau antarfaksi politik di Palestina tidak terpecah. Pelengkap logis Konferensi Perdamaian Annapolis tahun 2007 adalah mengamanatkan pencapaian permanen dan solusi damai bagi Palestina pada akhir 2008. Pada akhirnya inisiatif ini memiliki beberapa tujuan. Antara lain, dijalankan sebagai katalisator untuk perdamaian bagi kemerdekaan dan kedaulatan Palestina Indonesia berkomitmen untuk tetap menjalin dan meningkatkan hubungan bilateral yang baik dengan Palestina dan Konferensi Asia Afrika Indonesia dan Afrika Selatan sebagai co-chairman Konferensi Asia Afrika untuk Pembangunan Palestina, beserta negara-negara Asia Afrika lainnya telah mengambil langkah nyata dengan membantu rakyat Palestina dalam berbagai bidang, khususnya untuk mewujudkan dan membangun kemerdekaan Palestina. Indonesia berkomitmen untuk membantu 1.000 pejabat Palestina atau pegawai negeri Palestina untuk program kerja sama dalam lima tahun ke depan. Menteri Kehakiman Palestina Dr. Ali AS Khashan menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap dukungan negara-negara yang hadir dalam Konferensi yang telah diselenggarakan di Jakarta. Dr. Ali AS Khashan mengatakan sangat bangga dengan peran

dok.google

P

8

DIPLOMASI

No. 7, Tahun I



Sorotan

dok.google

etelah menjalankan tugas sejak 11 Agustus 2005, Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (KKP) menyerahkan laporan akhir tentang temuan pelanggaran berat HAM sebelum, pada saat dan sesudah penentuan jajak pendapat di Timor Leste pada September 1999 kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Timor Leste Ray Xanana Gusmao di Nusa Dua Bali tanggal 15 Juli 2008. Acara diawali dengan sambutan penyerahan oleh Ketua KKP Timor Leste Dionisio CBS, yang menyatakan bahwa temuan pelanggaran HAM berat, latar belakang, konteks terjadinya pelanggaran berat HAM itu sama sekali tidak ditujukan untuk suatu proses hukum. Temuan ini ditujukan untuk proses penyembuhan luka lama, rekonsiliasi, dan menjamin peristiwa serupa tidak terulang lagi. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan Laporan akhir KKP kepada Presiden Yudhoyono, Presiden Horta dan PM Xanana oleh Ketua KKP Indonesia Benjamin Mangkudilaga.Laporan akhir tersebut berisi tujuh bab, termasuk bab khusus yang berisi tujuh rekomendasi. Laporan akhir KKP berkesimpulan bahwa TNI, Polri dan pemerintah sipil semuanya memikul tanggung jawab kelembagaan atas sejumlah kejahatan dan pelanggaran berat HAM. Kejahatan tersebut antara lain berupa pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penahanan illegal, penghilangan kemerdekaan fisik berat lainnya, pemindahan paksa, dan deportasi. Setelah laporan akhir KKP tersebut diserahkan, masing-masing kepala Negara/pemerintahan memberikan kata sambutannya, diawali oleh sambutan Presiden Yudhoyono dan selanjutnya sambutan Presiden Horta. Dalam sambutannya Presiden Yudhoyono mengatakan “Laporan akhir KKP adalah sebagai upaya mencari kebenaran hakiki untuk penyelesaian tuntas pelanggaran berat HAM dimasa lalu meskipun hal itu dicapai dengan jalan yang kadang menyakitkan. Hanya melalui akuntabilitas yang akurat

Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste atas berbagai ketidak adilan missal yang pernah terjadi di masa lampau, kita akan dapat memberdayakan sebuah masyarakat yang terbelah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, berbagai ketidakbenaran tentang apa yang pernah terjadi harus dikeluarkan agar proses rehabilitasi efektif ”. Setelah menyampaikan sambutan, Presiden Yudhoyono, Presiden Horta dan PM Xanana, masing-masing menandatangani pernyataan bersama yang berisi 14 pokok pernyataan yang menekankan upaya panjang menyembuhkan luka masa lalu kedua Negara melalui KKP yang merupakan proses non yudisial dengan penekanan tanggung jawab kelembagaan untuk penyelesaiannya. Rekomendasi KKP merupakan tanggapan terhadap kebutuhankebutuhan mereka yang hidupnya telah terkena dampak kekerasan pada pelaksanaan jajak pendapat pada 1999. Laporan akhir KKP menyimpulkan bahwa milisi pro-otonomi merupakan pelaku langsung utama dan kerap kali melibatkan anggota TNI, Polri dan pejabat sipil. Oleh karena itu KKP berkesimpulan bahwa TNI, Polri dan pemerintah sipil memikul tanggung jawab kelembagaan atas kejahatan pelanggaran HAM yang terjadi. Namun demikian laporan akhir KKP tersebut dibalut dengan moto “Per Memoriam ad Spem” (Melalui Kenangan Menuju Harapan). Rekomendasi KKP 1. Rekomendasi akuntabilitas dan reformasi kelembagaan - Program pelatihan HAM khusus pada peran pasukan keamanan dan organisasi Intelijen dalam situasi konflik politik, demonstrasi massa, dan kerusuhan sipil

dok.infomed

S

-

-

Program pelatihan HAM khusus pada peran institusi sipil tertentu Memperkuat wewenang dan efektivitas lembaga atau badan yang ditugaskan untuk penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan anggota militer, polisi, atau lembaga keamanan lain. Pelatihan khusus militer, polisi, pejabat sipil untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan, anak-anak, dan penduduk rentan lain

2. Rekomendasi kebijakan perbatasan - Kedua Negara membentuk zona-zona damai bebas visa yang sudah ada secara Informal di perbatasan - Kerjasama lapangan, koordinasi dan pelatihan yang melibatkan patroli bersama dan pos-pos perbatasan bersama. - Menegakkan standar keahlian

3.

4. 5. 6. 7.

professional dan teknis secara kualifikasi personel keamanan perbatasan. - Memungkinkan “Perlintasan Aman” WNI keturunan Timor Leste dan Warga Timor Leste keturunan Indonesia. Rekomendasi untuk mendorong resolusi konflik dan penyediaan layanan Psikososial bagi para korban. Rekomendasi terkait soal ekonomi dan asset Rekomendasi pembentukan komisi untuk orang hilang Rekomendasi untuk pengakuan melalui ungkapan penyesalan dan permintaan maaf Rekomendasi jangka panjang dan aspiratif mencakup pertukaran kebudayaan, pendidikan, kesehatan, memelihara jasad orang yang gugur, dan kemungkinan kewarganegaraan ganda.[]


DIPLOMASI

9



Sorotan

Pernyataan Bersama Kepala Negara/Pemerintahan Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor-Leste Kami, Kepala Negara/Pemerintahan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste bertemu di Bali pada tanggal 15 Juli 2008 untuk menerima laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), yang dibentuk dan dimandatkan oleh kami. Untuk itu, kami menyampaikan pernyataan bersama sebagai berikut: 1. Kedua Negara telah menempuh jalan panjang untuk menyembuhkan luka dari bagi masa lalu bersama yang tidak menguntungkan. Sebagai tetangga dekat, kedua negara bertekad untuk bekerja bersama dalam memajukan perdamaian dan persahabatan, yang meletakkan dasar kuat untuk membangun suatu hubungan bertetangga yang stabil, bersahabat dan saling menguntungkan. Dalam kaitan ini, kami menekankan pentingnya penyelesaian berbagai permasalahan residual kedua negara. 2. Berpedoman pula pada semangat Piagam PBB, kami sepakat, berkenaan dengan kejadian-kejadian pada tahun 1999, untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Pembentukan dan pelaksanaan Komisi merupakan upaya kami untuk bersama-sama mengungkap kebenaran faktual berkenaan dengan hakekat, sebab dan lingkup berbagai pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi pada periode menjelang dan segera setelah jajak pendapat di TimorTimur pada tahun1999. 3. Belajar dan mengambil pelajaran dari pengalaman bersama, dan didorong oleh keinginan kuat untuk bergerak maju ke depan, kami bertekad untuk menutup bagian dari masa lalu melalui berbagai upaya bersama. Komisi Kebenaran dan Persahabatan merupakan mekanisme yang unik dan belum pernah ada sebelumnya, yang dibentuk oleh dua Negara berdaulat dalam rangka menyelesaikan berbagai isu bilateral melalui pencarian kebenaran dan pemajuan persahabatan melalui proses non-yudisial yang menekankan pada tanggungjawab kelembagaan. Di samping upaya pemajuan persahabatan, kami berkehendak untuk memastikan tidak berulangnya kejadian serupa. 4. Kami berbesar hati dengan kemajuan hubungan bilateral sejak pembukaan hubungan diplomatik di antara kedua Negara. Selain mekanisme konsultasi bilateral yang mencakup antara lain, isu-isu perbatasan; hukum; perdagangan, investasi dan keuangan; transportasi dan komunikasi; dan isu-isu budaya, pendidikan dan sosial; seluruh elemen masyarakat, termasuk para pejabat pemerintahan tingkat tinggi, telah menjalin berbagai kontak secara langsung dan intensif. Selama masa dua setengah tahun masa kerja Komisi, kedua Negara telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam menangani berbagai isu residual dan dalam melakukan kerjasama bilateral lebih lanjut. 5. Mandat Komisi dimulai pada tahun 2005. Penyelidikan dilakukan melalui telaah dokumen dan proses pencarian fakta. Dokumen-dokumen yang digunakan meliputi laporan Komisi Nasional Penyelidikan atas Pelanggaran HAM di Timor-Timur (KPP) HAM dan Pengadilan Ad-hoc HAM untuk Timor-Timur di Indonesia serta Laporan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius (SPSC), dan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste. Proses pencarian fakta meliputi Dengar Pendapat terbuka dan tertutup, Pengambilan Pernyataan, wawancara dan submisi tertulis. 6. Kami mempertimbangkan bahwa berbagai peristiwa menjelang dan segera sesudah jajak pendapat tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh kompleksitas situasi yang ada pada saat itu di Indonesia dan di Timtim. 7. Kami menerima temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi Komisi dan menyatakan bahwa pelanggaran HAM serius telah terjadi menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timtim pada tahun 1999. 8. Atas nama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor-Leste, kami menyatakan penyesalan yang mendalam kepada seluruh pihak dan korban baik yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mengalami luka fisik dan psikologis akibat pelanggaran HAM serius yang terjadi menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timtim pada tahun 1999. 9. Kami berkomitmen untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan berbagai rekomendasi Komisi dan untuk melaksanakan berbagai insiatif lain yang diperlukan bagi pemajuan persahabatan dan rekonsiliasi lebih lanjut di antara warga kedua Negara. Kami berdua memahami bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut akan diintegrasikan secara komprehansif dalam suatu Rencana Aksi dengan penekanan, antara lain, program-program yang berorientasi pada korban, dan akan diprioritaskan dalam agenda Komisi Bersama Tingkat Menteri untuk Kerjasama Bilateral. Pelaksanaan dari Rencana Aksi tersebut, bilamana diperlukan, akan menyambut baik partisipasi berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat madani. 10. Kami sangat menghargai kinerja Komisi dan memahami berbagai kesulitan berat yang harus diatasi dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut, kami memuji cara Komisi yang dengan cepat membangun mekanisme-mekanisme sebagai tercantum pada Kerangka Acuan, sehingga dapat memfasilitasi kerja Komisi. Melalui cara kerja tersebut, Komisi telah menyumbang pada pertumbuhan kemakmuran dan perdamaian di dua Negara. Kami juga mengagumi komitmen, dedikasi, integritas dan profesionalisme Komisi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 11. Kami berterima kasih kepada para Komisioner atas laporan mereka dan dengan ini menyatakan bahwa mandat mereka telah terpenuhi dan selesai. 12. Kami, dua Pemerintah akan menyampaikan laporan kepada kedua Parlemen kami dan membuat laporan tersebut tersedia bagi publik. 13. Kami akan menugaskan kedua Menteri Luar Negeri kami untuk melakukan presentasi bersama kepada masyarakat internasional. 14. Akhirnya, kami mengajak rakyat kami untuk bergandengan tangan dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik dengan semangat rekonsiliasi dan persahabatan. Dibuat di Bali pada hari kelima belas bulan Juli pada tahun 2008. Presiden Republik Demokratis Timor-Leste DR. Jose Ramos-Horta

Perdana Menteri Republik Demokratis Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao

Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

10


No. 7, Tahun I


Sorotan

asil akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) melambangkan penyelesaian berbagai permasalahan antara Indonesia dan Timur Leste. Hasil akhir tidak mengarah kepada jalur hukum, namun lebih mengedepankan pendekatan secara damai. Hasil KKP tersebut akan menghilangkan beban sejarah dan sekaligus menjadi halaman baru bagi kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di masa yang akan datang. Langkah-langkah tindak lanjut hasil akhir tersebut tercermin dalam Joint Statement yang disepakati oleh kedua Kepala Negara pada saat penyerahan hasil akhir KKP di Bali, 15 Juli 2008. Saat ini, kedua negara tengah meneruskan hasil akhir KKP tersebut kepada parlemen masing-masing negara. Pada saat yang sama kedua pemerintahan juga melibatkan civil society untuk menelaah hasil akhir KKP. Untuk mengimplementasikan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan tersebut, akan disusun rencana kerja atau plan of action. Diharapkan langkah-langkah tersebut sudah mulai dapat dilakukan pada bulan ini (Juli 2008). Demikian dikemukakan oleh Juru Bicara Deplu Dr. Teuku Faizasyah kepada wartawan saat menyampaikan Press Briefing di ruang Palapa, Departemen Luar Negeri pada tanggal 18 Juli 2008 pukul 11.00 WIB. Menurut Jubir Deplu, beberapa dari rekomedasi hasil akhir KKP juga telah berjalan karena merupakan bagian dari hubungan bilateral Indonesia dengan Timur Leste antara lain komitmen untuk meningkatan kerjasama ekonomi. Namun untuk rekomendasi yang lebih teknis, seperti pengelolaan perbatasan akan dibahas lebih jauh oleh instansi terkait kedua negara. Untuk ke depan, kedua negara juga akan mengkonsultasikan dan menyampaikan hasil akhir KKP kepada pihak-pihak internasional yang terkait. Pada kesempatan yang sama Jubir Deplu juga menjelaskan upaya Indonesia untuk mengangkat masalah krisis energi dan ketahanan pangan di forum internasional, khususnya PBB. Terdapat kemungkinan besar isu tersebut akan dikaitkan dengan isu pencapaian MDG’s untuk dibahas di sela-sela Sidang Umum PBB pada

bulanSeptember 2008 di New York. Mengenai rafifikasi ASEAN Charter, Jubir Deplu menegaskan bahwa tidak ada masalah substantif yang menghambat proses ratifikasi ASEAN Charter tersebut. Charter tersebut akan segera diserahkan kepada DPR jika hal-hal yang terkait dengan administrasi telah diselesaikan. Jubir juga menjelaskan mengenai rencana pemulangan jenasah Pungkas Tri Baruno, Anggota Tim Ekspedisi Tunas Indonesia dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang meninggal pada saat menuruni puncak gunung McKinley, Alaska. Selain itu, dalam pertemuan juga disinggung mengenai perkembangan mengenai isu pemulangan TKI di Sabah, Malaysia dan perkembangan kasus yang dialami Trismasyami Sakirin, WNI yang menjadi korban perbudakan di Brussels. (HO)

Jubir Deplu :

Hasil Akhir KKP Akan Hilangkan Beban Sejarah Indonesia dan Timur Leste dok.presidensby

H

Presiden Gambia Menyatakan Apresiasinya Atas Bantuan Indonesia Bagi Pembangunan Gambia Indonesia adalah salah satu negara Asia pertama yang memberikan pengakuan atas berdirinya Republik Gambia. Dan sejak saat itu, Indonesia telah memberikan bantuan berarti bagi kemajuan pembangunan Gambia khususnya dalam bidang pertanian berupa pelatihan pertanian dan pemberian beasiswa kepada pelajar Gambia untuk menuntut ilmu di berbagai universitas di Indonesia Demikian apresiasi yang disampaikan Presiden Gambia, Dr. Elhadj Yahya AJJ Jammeh pada saat menerima SuratSurat Kepercayaan (Credential Letter) dari Duta Besar RI untuk Gambia, Sukarni Sikar pada tanggal 17 Juli 2008 di Istana Kepresidenan Gambia. Presiden Jammeh yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Gambia, Omar Touray

dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek, Crispin Grey-Johnson serta Menteri Pemerintahan Daerah, Pertanahan dan Agama, Ismaila K. Sambou menyatakan harapannya agar kerjasama kedua negara dapat terus ditingkatkan, sehingga Gambia dapat mengikuti jejak kesuksesan pembangunan Indonesia. Selain itu, Presiden Jammeh juga menyatakan sangat terkesan ketika dirinya berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005. Pada saat itu, Indonesia dan Gambia menandatangani kesepakatan kerjasama di bidang pertanian. Dalam acara tersebut, Dubes RI menyampaikan perkembangan positif hubungan bilateral kedua negara. Dalam bidang pertanian, para alumni pelatihan pertanian Agriculture Rural Farmers Training Centre /ARFTC di Gambia telah mendidirikan organisasi GAYFA (Gambian YAMPI Farmers

Association). YAMPI atau Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia adalah yayasan petani di Indonesia yang memberikan pelatihan pertanian bagi petani Gambia. Sedangkan dalam bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia tetap menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi Gambia untuk belajar di berbagai universitas di Indonesia melalui program Darmasiswa dan Kemitraan Negara Berkembang setiap tahunnya. Dubes RI juga menyampaikan harapannya untuk dibentuknya Asosiasi Persahabatan IndonesiaGambia mengingat cukup tingginya interaksi masyarakat kedua negara yang melibatkan alumni ARFTC, alumni program magang/pelatihan petani di Indonesia, dan alumni pelajar Gambia penerima beasiswa Pemerintah Indonesia. (Sumber: KBRI Dakar).

DIPLOMASI




11

Sorotan

Presiden RI dan PM Malaysia Meresmikan Pembentukan Eminent Persons Group (EPG)

S

ebagai realisasi kesepakatan RI-Malaysia dalam Pertemuan Konsultasi Tahunan yang diselenggarakan di Putrajaya pada 11 Januari 2008, maka di sela-sela kunjungannya untuk menghadiri KTT ke-6 D-8 di Kuala Lumpur, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah meresmikan pembentukan Eminent Persons Group (EPG) di Hilton Hotel. EPG beranggotakan masingmasing 7 (tujuh) orang dari Indonesia dan Malaysia, bertujuan sebagai forum untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis dan selanjutnya memberikan masukan serta rekomendasi kepada masingmasing Pemimpin kedua negara. Dengan demikian, diharapkan EPG akan semakin memperkuat forumforum dialog yang sudah ada antara kedua negara. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi anggota EPG dari Indonesia adalah Try Sutrisno, Ali Alatas, Des Alwi Abu Bakar, Quraish Shihab, Prudentia Maria Purenti Sri Suniarti, Musni Anwar, Wahyuni Bahar Sementara dari Malaysia adalah Musa Hitam, Mohammad Zaidi Zainuddin, Khuu Kay Kim, Halim Ali, Amar Dr Haji Hamid Bugur, Joseph Pailin Kitingan dan Syed Ali Taufik Alatas. Pada pertemuan pertama anggota EPG disepakati, bahwa EPG akan segera menyusun agenda pertemuan dalam waktu dekat dan secara berkala akan melakukan pertemuan secara bergantian, baik di Indonesia maupun Malaysia. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral dan peluncuran EPG ini antara lain Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Dubes RI Kuala Lumpur, Da`i Bachtiar, Kepala BKPM M. Luthfi dan Ketua Umum KADIN MS. Hidayat.

Bangsa”, diselenggarakan pada 5 Juli 2008 bertempat di Aula Hasanuddin, KBRI. Seminar dimotori oleh IATMI (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia-Kuala Lumpur, adalah sebuah organisasi profesi yang beranggotakan geolog dan geofisikawan muda Indonesia yang bekerja di berbagai perusahaan perminyakan internasional seperti Petronas, Murphy Oil, Shell dan RML), beberapa elemen organisasi

pemuda dan profesi seperti PPI (Persatuan Pelajar Indonesia), Ikatan Masyarakat Indonesia pecinta teknologi informasi (My Commit), ekspatriat dan para dosen Indonesia. Bertindak sebagai pembicara dan keynote speaker adalah Menlu RI Dr. N. Hassan Wirajuda, Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Soemantri dan anggota DPR-RI Anwar Arifin (Sumber: KBRI Kuala Lumpur) dok.presidensby

dok.presidensby.info

Sumbangsih Generasi Muda Selain itu, pada saat kunjungan ke Kuala Lumpur ini, Presiden RI juga telah menerima rekomendasi hasil seminar yang disampaikan oleh perwakilan generasi muda yang dipimpin Hari Primadi, Ketua IATMI Kuala Lumpur. Salah satu

rekomendasi yang mendapatkan apresiasi dari Presiden adalah gagasan IATMI membentuk jaringan cendekiawan dan profesional yang akan mewujudkan jaringan sirkulasi profesional Indonesia di luar negeri atau Brain Circulation Network, sebagaimana yang telah dilakukan oleh India dan China. Seminar bertajuk “Kontribusi Masyarakat Indonesia di Malaysia untuk Mengukuhkan Kebangkitan

DIPLOMASI

12

No. 7, Tahun I



kampanye anti AIDS. “Sebab dari sekian banyak penderita HIV di Indonesia 80 persennya adalah remaja berumur 15-22 tahun. Jadi sudah saatnya bagi kita untuk ikut bergerak, Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada 2005, terdapat 3,2 juta pecandu penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Dan 80% diantaranya adalah remaja usia 12-24 tahun serta 48 persennya positif terinfeksi HIV. Selain itu, terdapat 522.000

Rianti Cartwright

DUTA AIDS pecandu Narkoba yang menggunakan jarum suntik (Injecting Drug Users) yang berisiko tinggi terinfeksi HIV/ AIDS karena penggunaan jarum suntik secara bergantian. Fakta-fakta itulah yang mendorong bungsu dari dua bersaudara itu untuk terus aktif kampanye AIDS di berbagai daerah belakangan ini. “Saya bersama rombongan kampanye AIDS untuk generasi muda di berbagai tempat seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta,” kata pemakai parfum Clinique Happy dan Estee Lauder Pleasures itu. Ia mengatakan, kampanye AIDS tidak selalu harus dilakukan dengan kegiatankegiatan formal,

dok.kapanlagi

(putra Eros Djarot) ini, juga terlibat membintangi film sukses AYAT-AYAT CINTA garapan sutradara Hanung Bramantyo. Film yang diangkat dari novel best seller karya Habiburahman El Shirazy ini mempercayakan Rianti memerankan tokoh gadis yang selalu mengenakan cadar, Aisha Greimas. Disela-sela kesibukannya menjadi artis, Rianti juga menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial, ini terbukti saat dia menyandang predikat duta AIDS dan mengkampanyekan kepada generasi muda untuk menghindari resiko terkena virus HIV. “Saya bangga menjadi bagian orang-orang yang sadar untuk mengajak generasi muda di Indonesia terhindar dari risiko terkena HIV,” kata pemilik nama lengkap Rianti Rhiannon Cartwright. Perempuan kelahiran Bandung itu mengatakan, sebagai generasi muda ia merasa terpanggil untuk ikut aktif

misalnya seminar tetapi juga dapat dilakukan dengan berbagai macam permainan seru yang mengasyikkan tetapi telah disisipi pesan-pesan anti AIDS. Perempuan berdarah Inggris, Sunda, dan Jawa itu juga dinobatkan sebagai salah satu bintang iklan produk pasta gigi yang mendonasikan sebagian keuntungannya untuk disumbangkan bagi rehabilitasi penderita HIV. “Dari hasil penjualan pasta gigi, saat ini telah terkumpul Rp300 juta yang akan didonasikan untuk pengobatan para penderita HIV,” kata perempuan yang membintangi video klip grup musik Ungu itu.

dok.kapanlagi

M

odel dan artis Rianti Cartwright lahir di Bandung, 22 September 1983. Dara ayu yang terlahir dari ayah berdarah Inggris dan ibu SundaJawa ini menempuh pendidikan di International Education Program Jurusan International Business and Marketing University of Tasmania, Jakarta. Perempuan cantik ini, dikenal publik sebagai Video Jockey VJ MTV Indonesia. Di mana saat menjadi VJ, Rianti memiliki ciri khas tersendiri dengan gaya fun, fresh dan ceplas-ceplos. Bekecimpung sebagai VJ sejak 2005 menjadi awal bagi Rianti memasuki dunia hiburan. Langkahnya di dunia entertainment makin mantap saat dirinya turut membintangi film I’M IN LOVE, JOMBLO, PESAN DARI SURGA, dan D’BIJIS, yang dibintanginya bersama Tora Sudiro dan Indra Birowo. Awalnya, cewek yang hobi traveling gaya backpacker ini tak berambisi menjadi bintang film, namun ia mengaku sangat menikmati dan mencintai pekerjaan yang digelutinya. Bukan hanya film, wajah ayu bungsu dari dua bersaudara ini juga dijumpai sebagai model video klip Ungu, Ello, dan Letto. Meski memiliki wajah indo dan cas-cis-cus berbahasa Inggris, mojang Bandung ini sangat menyukai masakan Indonesia, terlebih karedok, makanan favoritnya. Sejak kecil, pemilik nama lengkap Rianti Rhiannon Cartwright ini terbiasa bekerja untuk menambah uang saku. Dimulai dari dunia model pada usia 16 tahun dan sempat menjadi editor bahasa majalah Maxx-M di Bandung, dan membuat Rianti terbiasa bekerja keras. Kekasih aktor Banyu Biru

dok.kapanlagi

Bingkai


DIPLOMASI

13



Berita Foto

3

1

A

2

4

cara Pejambon Coffee pada tanggal 10 Juli 2008 yang diselenggarakan di Gedung Pancasila Departemen Luar Negeri Jakarta kali ini menjadi sangat istimewa, karena pada acara tersebut juga diluncurkan sebuah buku berjudul ”Mewujudkan Kepedulian dan Keberpihakan, Potret Satu Tahun Pelaksanaan Citizen Services di Singapura”. Buku yang ditulis oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Wardhana, bersama-sama dengan Direktur Informasi Publik, Umar Hadi, ini bukan saja memotret perkembangan pelayanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri di berbagai negara, utamanya di Singapura, melainkan juga menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari seluruh pelaksana kebijakan polugri dan diplomasi Indonesia untuk senantiasa peduli dan berpihak pada kepentingan, keselamatan, keamanan dan

kenyamanan WNI yang berada di luar negeri. Hal yang paling membuat istimewa adalah bahwa buku ini dipersembahkan sebagai kado ulang tahun bagi Bapak Hasan Wirajuda, yang kemudian menetapkan bahwa kedepannya, peluncuran buku seperti ini adalah sebagai suatu bentuk pertanggungan jawab dari Perwakilan tentang pelayanan publik dan pelayanan warga yang baik.[]

Gambar 1. Menlu Hasan Wirajuda, Dubes Wardhana dan Mantan Menlu Ali Alatas tengah menikmati alunan musik yang disuguhkan oleh pianis Marusya Nainggolan. Gambar 2. Suasana Pejambon Coffe di Gedung Pancasila, Deplu – Jakarta, saat peluncuran buku hasil karya Dubes Wardhana dan Direktur Diplik Umar Hadi. Gambar 3. Pianis terkemuka Indonesia, Marusya Nainggolan, tengah mempersembahkan sebuah lagu kepada para tamu undangan Pejambon Coffe dengan mempergunakan alat musik akustik tradisional dan piano. Gambar 4. Direktur Diplomasi Publik, Umar Hadi, tengah menyimak pidato sambutan Menlu dalam acara peluncuran buku ”Mewujudkan Kepedulian dan Keberpihakan, Potret Satu Tahun Pelaksanaan Citizen Services di Singapura”.

14


No. 7, Tahun I


Fokus

Pejambon coffee

Hassan Wirajuda Menlu R.I.

S

aya menyambut dengan gembira dan memberikan apresiasi atas peluncuran buku yang berjudul ”Mewujudkan Kepedulian dan Keberpihakan, Potret Satu Tahun Pelaksanaan Citizen Services di Singapura”. Buku ini bukan saja memotret perkembangan pelayanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri di berbagai negara, dalam hal ini oleh KBRI Singapura, melainkan juga menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari seluruh pelaksana kebijakan polugri dan diplomasi Indonesia untuk senantiasa peduli dan berpihak pada kepentingan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan WNI yang berada di luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari catatan sejarah, bahwa amanat konstitusional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada alinea ke-4 tertulis dengan sangat jelas “melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Inilah sebetulnya amanat konstitusi yang kami jadikan dasar bagi pengembangan semangat kepedulian dan keberpihakan para Kedubes RI dan Diplomat Indonesia di luar negeri dalam melindungi WNI. Dengan kepedulian dan keberpihakan, kita maksudkan bahwa seluruh Perwakilan Republik Indonesia dan para Diplomat Indonesia di luar negeri senantiasa peduli terhadap WNI dan utamanya mereka yang mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan, dan tidak ada pilihan lain bagi Perwakilan dan para Diplomat kita kecuali berpihak membantu WNI. Kita ingin memastikan bahwa para WNI, utamanya jutaan para TKI yang bekerja di luar negeri, mendapatkan payung perlindungan, kepastian, keadilan, dan pendampingan

Pelayanan WNI, Elemen Penting Bagi Upaya Benah Diri Deplu hukum, khususnya tatkala mereka mendapatkan masalah. Kita peduli akan kesejahteraan mereka, dan rasa keberpihakan itu kita tunjukkan melalui upaya terusmenerus yang dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi, dengan kata lain kita ingin menyediakan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan warga yang berkualitas berarti pelayanan yang cepat, mudah, dan murah dalam arti tidak ada pungutan liar serta ramah. Inilah yang saya sampaikan pada tahun lalu tepatnya pada tanggal 29 Juli 2007, ketika saya meresmikan Sistim Pelayanan Warga di enam Perwakilan RI yang memiliki jumlah warga yang besar di wilayah akreditasinya. Dan tidak kurang pada saat Rapat Kerja Pimpinan Departemen Luar Negeri dengan seluruh Kepala Perwakilan RI di luar negeri pada bulan February lalu, saya menginstruksikan kepada semua Perwakilan agar Kantor Perwakilan mampu meningkatkan kualitas pelayanan warga, yakni system pelayanan tiga jam atau kurang. Padan bulan Januari yang lalu misalnya, Kuasa Usaha KBRI Kuala Lumpur melaporkan kepada saya pelaksanaan instruksi untuk mengurangi secara bertahap jumlah hari dan jam yang diperlukan untuk pelayanan warga dari satu bulan menjadi 14 hari, menjadi 7 hari, menjadi 3 hari dan kemudian dengan bangga melaporkan kepada saya sudah mencapai pelayanan satu hari, dan saya minta malah dikurangi menjadi 3 jam, itu yang sekarang berlaku di KBRI Singapura dan KBRI Kuala Lumpur. Karena itu pada kesempatan Rapat Kerja dengan Kepala Perwakilan pada bulan February yang lalu saya meminta agar kepada Perwakilan

yang belum mencapai pelayanan yang berkualitas tadi, mudah, cepat, murah dan ramah untuk dalam waktu tiga bulan sudah menampilkan pelayanan yang demikian. Hanya ada dua pilihan yaitu mau atau mampu, dan untuk mampu saya sudah bicara dan mendapat dukungan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), sebab di Perwakilan kami terapkan sistem rasio jumlah diplomat dan local staff 1 berbanding 1,5. Ini memang upaya benah diri kami untuk efisiensi tenaga, tetapi bagi pelayanan warga yang berkualitas, Menpan sudah menyetujui untuk mengecualikan 1;1,5 tadi. Dengan kata lain pusat akan mendukung berapapun tenaga yang diperlukan oleh Perwakilan untuk mencapai sistem pelayanan yang baik tadi. Juga dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan. Karena itu pilihannya tinggal mau atau tidak, tentunya pusat akan mengikuti mengambil langkah korektif apabila memang Perwakilan masih ada yang belum mau melaksanakan instruksi itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya bangga bahwa pada hari ini diluncurkan buku mengenai kepedulian dan keberpihakan, jargon yang saya katakan tadi, sarat dengan nilai dan semangat yang bertitik tolak dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Saya akan menjadikan apa yang dilakukan pada hari ini sebagai satu bentuk pertanggungan jawab dari Perwakilan dengan menyampaikan atau meluncurkan buku tentang pelayanan warga di Perwakilan untuk disusul oleh Perwakilan-perwakilan yang lain. Saya sudah meminta untuk dibuatkan daftar antrian siapa lagi yang dalam enam bulan mendatang

dan enam bulan berikutnya dapat menampilkan pertanggungan jawab pelayanan publik, dan pelayanan warga yang baik. Saya percaya, PerwakilanPerwakilan Indonesia di luar negeri khususnya yang memiliki warga negara yang besar untuk tampil dengan pertanggungan jawab publiknya, akuntabilitas publiknya akan mengisi dan dibebankan oleh diplomasi Indonesia khususnya dalam hal perlindungan warga. Saya sadar bahwa upaya mewujudkan pelayanan warga ini bukan upaya yang mudah pasti ada kendala teknis maupun non teknis. Tetapi kami bertekad bahwa ini adalah bagian dari elemen yang penting dari upaya benah diri yang kami luncurkan sejak tahun 2001, yang pada hakikatnya tidak mudah dalam upaya mengubah paradigma dan cara berfikir, mindset kita, yaitu menjadi diplomat, pegawai negeri yang melayani bukan untuk dilayani. Karena itu benah diri adalah sosok prasyarat penting agar kita dapat menciptakan sistem pelayanan warga tadi, dan saya meyakini bahwa betapapun upaya reformasi kita lakukan di berbagai bidang, yang tidak kalah penting adalah reformasi birokrasi para pejabat penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Itu tugas yang tidak mudah kalau tidak dihayati dengan semangat kepedulian dan keberpihakan, Saya kira tidak mudah mewujudkan sistem pelayanan warga yang baik yang ingin kita bangun. Karena itu saya juga meminta agar pelayanan yang baik tidak hanya diukur dengan tolok ukur 3 jam, 1 hari, 3 hari, tetapi juga perluasan aspek-aspeknya. Saya juga sudah meminta misalnya kepada Kedubes di Singapura untuk menyiapkan bagian pelayanan conseling dari segi phsycologis dan bahkan agama. Oleh karena itu kita merekrut sarjana psikologi dan ilmu agama untuk counseling di PerwakilanPerwakilan kita. Kita harus hitung ini sebagai cost yang memang harus dikeluarkan negara, karena kita juga harus menghargai kontribusi para warga kita di luar negeri termasuk PLTR dalam menghasilkan devisa dan lebih lagi bagi keluarga yang menggantungkan hidup mereka.




15

Sorotan

Potret Satu Tahun Pelaksanaan “Citizen Service” di Singapura

Duta Besar Wardhana Dubes R.I. Singapura

W

arga Negara Indonesia yang tinggal di Singapura hingga akhir tahun 2007 yang lalu adalah sebanyak 133.000 orang, dimana 80.000 orang diantaranya adalah penata laksana rumah tangga (PLRT), yaitu istilah yang kita gunakan untuk TKW Indonesia, 10.000 pelaut, 11.000 pekerja professional, 10.000 pelajar dan mahasiswa serta masyarakat Indonesia lainnya. Memperhatikan besarnya jumlah PLRT tersebut, maka pelaksanaan program citizen services, disamping menekankan kepada pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan yang ramah, murah, transparan dan cepat serta pelayanan perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia dengan prinsip kepedulian dan keberpihakan, juga mencakup kegiatan-kegiatan keterampilan untuk membekali para PLRT dalam menghadapi tuntutan kerja di Singapura maupun yang akan kembali ke Indonesia. Sesuai arahan Bapak Menlu beberapa waktu yang lalu, pelaksanaan program pelatihan keterampilan ini akan lebih dikembangkan lagi melalui pembentukan semacam Balai Latihan Kerja (BLK) di KBRI Singapura. Dan dalam kaitan ini Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura akan menjadi motor penggerak dari BLK tersebut. KBRI Singapura bersama Departemen Luar Negeri berusaha melakukan langkah-langkah kongkrit

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlindungan WNI, dan meningkatkan kemampuan para TKI. Selama memberikan pelayanan yang murah kita telah mencoba meninjau berbagai tariff biaya yang dipungut oleh KBRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain penurunan biaya penggantian paspor dari 85 dolar Singapura menjadi 40 dolar Singapura, biaya pengurusan buku pelaut dari 120 dolar Singapura menjadi 40 dolar Singapura dan biaya perpanjangan kontrak TKI khususnya PLRT yang mencapai 350 dolar Singapura sekarang menjadi 74 dolar Singapura, suatu penurunan jumlah yang sangat significant. Sejalan dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perwakilan-perwakilan Indonesia melalui program citizen services tersebut, sangat diharapkan upaya yang sama juga dilakukan oleh instansi atau pihak-pihak terkait di dalam negeri. Berdasarkan hasil observasi kami di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan

PLRT, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah perbaikan dalam proses rekrutmen, pembekalan dan pelatihan sebelum pemberangkatan, kemungkinan mekanisme pembayaran gaji melalui pelayanan bank di Singapura, kebetulan di Singapura ada beberapa bank Indonesia, untuk menjamin adanya kepastian penerimaan gaji bagi TKI tersebut, dan penentuan besaran biaya pemberangkatan PLRT atau cost structure serta mekanisme pengembalian biaya tersebut yang dirasakan sangat berat oleh para PLRT. Selama ini pengembalian biaya cost structure tersebut melalui mekanisme pemotongan gaji pada 6 sampai 7 bulan pertama. Hal ini menyebabkan PLRT hanya menerima upah secara minimum dan 10% selama masa pemotongan gaji tersebut. Kondisi semacam ini kadang menimbulkan suasana kekecewaan, ketidak puasan dan frustasi bagi sejumlah PLRT yang tidak tahan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap semangat kerja,

dan sering kali terpaksa mereka harus melarikan diri ke kantor Perwakilan RI. Pada tahun 2007 yang lalu, KBRI Singapura telah menampung dan membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh 1.348 PLRT Indonesia di Singapura, dan dapat kami sampaikan setiap bulannya kami menampung sebesar 120 PLRT yang memerlukan bantuan untuk pemecahan masalah. Dalam kaitan ini, salah satu upaya yang sangat efektif dalam mengatasi masalah tersebut adalah penanganan pembiayaan cost structure itu yang dapat dilakukan melalui fasilitas kredit, sehingga PLRT tersebut gajinya tidak harus dipotong terusmenerus dalam 6-7 bulan mendatang, sehingga mereka akan mampu menerima gaji tanpa potongan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari komunitas perbankan Indonesia untuk bisa memberikan fasilitas kredit bagi para TKI.

16


No. 7, Tahun I


Sorotan

Prospek Produk Budaya Indonesia di Jerman S

ektor ekonomi yang tumbuh dengan sangat pesat secara global membutuhkan keterlibatan pemain dan pelaku ekonomi yang semakin banyak dari belahan bumi utara dan selatan, dan memberikan peran serta kesempatan yang sangat besar bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Oleh karena itu, para pelaku ekonomi dan bisnis dihadapkan pada suasana kompetisi yang berbasis kualitas dan inovasi. Perusahaan UKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif perlu mempunyai wawasan dan jangkauan global mengenai pasar potensial produk budaya, kompetisi dalam dan luar negeri, serta inspirasi dan pertukaran ide. UKM adalah tulang punggung perekonomian yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat luas. Menurut Howkin kebutuhan akan produk ekonomi kreatif sangat besar, yaitu dari Rp 2,2 triliun pada tahun 2000, diperkirakan akan menjadi Rp 6,1 triliun pada tahun 2020. Impor barang produk ekonomi kreatif ini mayoritas (sekitar 80 %) diserap oleh negara maju. Indonesia mempunyai kekayaan budaya dan warisan luhur yang sangat beragam yang merupakan modal dasar untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dan mampu berkompetisi secara internasional, karena mempunyai keunggulan antara lain: ketersediaan bahan mentah, rendahnya biaya produksi untuk barang kreatif/produk budaya, sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kreatifitas cukup tinggi, kearifan lokal dalam nilai-nilai budaya yang mendukung, seperti ketekunan, toleransi, dan lainnya. Menurut World Economic Forum, daya saing Indonesia pada level dunia menunjukkan perbaikan yang berarti, yaitu peringkat ke-69 pada tahun 2005, dan naik menjadi ke-54 pada tahun 2007. Jerman adalah negara industri terbesar ke-3 di dunia, dengan demikian merupakan pasar potensial bagi Indonesia, disamping juga karena mempunyai kedekatan hubungan yang dibina sejak lama. Selain hubungan resmi, hubungan

Duta Besar Makmur Widodo

antar masyarakat juga sudah mempunyai sejarah panjang. Selain sebagai pasar, Jerman juga telah menjadi mitra kerjasama penting Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Ekonomi Jerman juga menunjukkan penguatan, dimana GDP nya tumbuh 2,5% pada tahun 2007 dengan nilai 2.423 milliar Euro. Jerman adalah pengimpor produk barang budaya terbesar ke-3 di dunia, yaitu senilai US$ 24.418 juta pada tahun 2005 atau sekitar 6,96 % dari total impor. Disamping itu 2/3 dari pameran internasional besar berbagai sektor, termasuk untuk produk budaya diselenggarakan di Jerman, dan Jerman juga mempunyai berbagai mekanisme dan lembaga yang mendorong pengenalan budaya asing. Komoditi produk budaya utama yang diimpor oleh Jerman adalah: Desain Interior (Mebel, dan sebagainya), Produk Fesyen (baju, aksesoris, dan sebagainya), Produk Mainan (mainan traditional, dan juga modern), Rekaman Musik, Perhiasan, Graphic Design, Video Games dan Buku. Masyarakat Jerman menyukai produk yang inovatif, orisinal, dan etnik dengan kontrol kualitas yang sangat ketat. Asas manfaat suatu produk juga sangat diperhatikan. Pasar Jerman lebih menyukai produkproduk dengan desain yang sederhana atau minimalis, ramah lingkungan dan fair trade yaitu memberikan

kesempatan yang adil bagi pelaku usaha kecil dari negara berkembang, dan harga yang kompetitif. Desain Interior seperti mebel, ornamen interior dari kayu, bambu, rotan, dan sebagainya, juga diminati di Jerman dan sudah banyak diimpor oleh Jerman. Produk-produk utama yang diimpor oleh Jerman adalah produk Fesyen, yaitu sebesar 18,2 milliar Euro, dimana sebesar 330,4 juta Euro di impor dari Indonesia. Untuk produk Mainan, total Impor Jerman sebesar 2,9 milliar Euro dan impor dari Indonesia mencapai 11 Juta Euro atau hanya 0,4 %. Cina merupakan eksportir terbesar dengan nilai 1,8 Milliar Euro atau 61,7 %. Jenis permainan yang menunjukkan trend meningkat adalah permainan bayi, puzzle, dan bangunan.Untuk produk kaca dan keramik, total impor Jerman sebesar 7,534 milliar Euro dan ekspor Indonesia sebesar 10,1 Juta Euro. Beberapa pameran besar internasional yang diselenggarakan di Jerman adalah ; Ambiente dan Tendence di Frankfurt, serta IMM di Köln untuk produk Interior ; ITF di Nürnberg untuk produk Mainan ; Frankfurt Book Fair untuk bidang Publikasi ; Igedo dan GDS/GDL di Düsseldorf untuk produk Fashion ; dan ITB (International Tourism Bourse) di Berlin yang merupakan pameran tahunan pariwisata terbesar di dunia. Sedangkan ITB-Asia yang pertama akan dilaksanakan di

Singapura pada September 2008, dan selanjutnya akan menjadi kegiatan rutin tahunan. Indonesia perlu memanfaatkan forum ini. Batik adalah salah satu produk unggulan potensial yang memiliki peluang besar dimana Adidas, perusahaan mode asal Jerman, telah mengeluarkan edisi khusus Batik. Disamping itu di Jerman ada beberapa galeri yang mengkhususkan diri pada Batik. Untuk itu kita perlu melakukan penyesuaian dengan selera pasar Jerman yang memiliki iklim sub-tropik (4 musim). Ikan Hias Indonesia cukup diminati oleh masyarakat Jerman dan Indonesia selalu mengikuti pameran Interzoo di Nürnberg. Untuk Gamelan, di Jerman sudah terdapat banyak grup gamelan dan sekolah-sekolah yang mempelajari gamelan. Potensinya bukan saja instrumen gamelan saja, tetapi juga musik gamelan itu sendiri. Untuk itu diperlukan pengolahan dan pengelolaan yang lebih serius mengenai gamelan di dalam negeri misalnya mengenai efek positif psikologis, dan aplikasi praktis lainnya. Untuk produk Herbal, dewasa ini pengobatan yang berbasis alam semakin populer dan disukai di Jerman. Dan sudah ada perusahaan yang mulai memasarkan jamu yang resepnya berasal dari Indonesia. Bambu adalah tanaman yang banyak didapati dan dapat dibudidayakan di Indonesia, serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk meubel dan parket, serta bentuk-bentuk lainnya. Saat ini selain untuk keperluan komersial, Jerman juga telah mengembangkan riset bambu untuk keperluan konstruksi. Selama ini KBRI Berlin aktif melakukan promosi terpadu ekonomi yang dikemas dengan kebudayaan Indonesia dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak. Kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan adalah: All Nations Festival, Import Shop, dan sebagainya. Kegiatan lainnya adalah : Pertunjukkan gamelan, wayang, promosi investasi, dan lainnya.




17

Sorotan

Peluang Produk Indonesia di India

I

ndonesia dan India memiliki hubungan historis-kultural jauh sebelum kemerdekaan kedua negara. Terdapat beberapa persamaan budaya antara kedua negara sebagai akibat dari hubungan dan persinggungan kultural di masa lampau itu. Proyeksi pertumbuhan ekonomi India sebesar 8,9 % pada periode 2007-2008, sedangkan pertumbuhan sektor Industri sebesar 10,7 %, manufaktur 9,1 %, jasa 8,9 %. Pendapatan per kapita US $ 797 dan GDP nya mencapai US $ 15,7 milyar.pada 2007 atau mengalami peningkatan sebesar 185 % dari tahun sebelumnya. Cadangan devisa yang dimiliki sekitar US $ 300 milyar. Jumlah penduduk India saat ini sebanyak 1,2 milyar jiwa, dimana 300 juta diantaranya adalah kelas menengah dan atas, dengan komposisi usia penduduk dari 21 tahun pada tahun 2000 menjadi 26 tahun pada tahun 2025. Mulai tanggal 1 Juni 2008, India mencanangkan cultural diplomacy dalam kedudukannya sebagai cultural super power. Kemajuan perekonomian India mengakibatkan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita, munculnya kelas menengah baru, adanya peningkatan pola konsumsi masyarakat, sehingga orang India dikenal sebagai big spender. Indonesia memiliki keunggulan

Menlu. Kedua negara juga telah menyepakati penyusunan Action Plan dalam rangka mengimplementasikan New Strategic Partnership RI-India. Belum lama ini Indonesia-India mengadakan Experts’s Joint Study Group dalam rangka penyusunan Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) yang diharapkan selesai pada bulan Agustus 2008. Disamping itu kebijakan politik luar negeri India melalui Look East Policy memprioritaskan hubungan dengan negara-negara di Asia. Banyak potensi yang belum digarap secara maksimal, dimana antara lain kita perlu melakukan diversifikasi produk budaya Indonesia; promosi produk budaya Indonesia dengan gencar; meningkatkan minat kalangan bisnis dan dunia usaha Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar ke India; dan untuk itu KBRI New Delhi telah berencana untuk membentuk promotion center. Beberapa hal yang menjadi tantangan kita dalam memasarkan produk budaya Indonesia adalah, berkembangnya perekonomian India yang semakin terbuka;

perlunya meningkatkan alertness negara tetangga Indonesia yang telah secara agresif memasuki pasar India; seperti contohnya Malaysia yang memiliki tourism board di India dan sukes menjadikan Malaysia sebagai salah satu tujuan utama wisatawan India. Dan juga kebijakan logic of geography India yang lebih mengutamakan negara-negara yang berbatasan langsung dengannya. Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis dan kongkret untuk merebut pasar India dan meningkatkan kepekaan publik terhadap pariwisata melalui upaya sensitizing the public terhadap kenyamanan para pendatang dari luar. Namun demikian sudah ada upaya dari kedua negara untuk melakukan konvergensi kebijakan, antara lain melalui penyelarasan sistem bea cukai dan rencana pembentukan FTA melalui CECA. KBRI New Delhi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki senantiasa berupaya untuk menjadi pendorong promosi produk budaya Indonesia di pasar India.

dok.goolge

Letjen TNI (Purn.) Andi M. Ghalib, S.H., M.H. Dubes LBBP-RI untuk Republik India

di bidang pariwisata karena memiliki kedekatan dan persamaan budaya dengan India. Persamaan dan kedekatan Indonesia-India adalah salah satu factor yang menjadi daya tarik wisatawan India untuk datang ke Indonesia. Indonesia memiliki beberapa selling points, seperti barang kerajinan, candi-candi kuno dan seni tari. Disamping itu Indonesia memiliki tujuan wisata yang beraneka ragam dan dapat menjadi alternatif tujuan wisatawan India. Kita perlu memanfaatkan momentum Visit Indonesia Year 2008. Apalagi infratruktur wisata Indonesia relatif lebih baik ketimbang India dan didukung oleh Visa on arrival bagi WN India yang ingin berkunjung ke Indonesia. KBRI New Delhi telah mencanangkan program one day service dalam penerbitan visa, dan dalam waktu dekat direncanakan pembukaan jalur penerbangan langsung Garuda dari Medan ke Chennai (pp). Perkembangan hubungan kedua negara juga cukup positif dimana kita memiliki wadah kerjasama, antara lain Strategic Partnership dan Joint Commission pada tingkat kedua

18



Sorotan Sorotan

Meningkatkan Daya Saing Bangsa Prof. Dr. Zuhal, MSc.EE Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia

S

aat ini dunia tengah memasuki era Knowledge Based Economy (KBE) dan menghadapi persaingan global yang kian ketat , untuk itu masyarakat kita khususnya generasi muda dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah dunia, melalui pendidikan, penelitian dan proses penumbuhan inovasi bangsa. Tidak banyak orang di negeri ini yang tahu akan kecenderungan yang tengah berlangsung di dunia, hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang dinamika mancanegara, padahal ini penting untuk menggugah masyarakat mengembangkan dirinya dalam menghadapi persaingan. Dukungan iptek untuk memperkuat fondasi ekonomi terutama sector industri sebagai mesin penggerak kemajuan suatu Negara di zaman modern ini amatlah penting, dan itu sudah dibuktikan oleh banyak Negara, bahkan oleh Negara kecil seperti Singapore. Pembangunan belum didukung potensi unggul Sebagian besar pembangunan industri di Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh potensi yang unggul termasuk sumber daya manusianya. Kita belum secara maksimal memanfaatkan iptek serta mengembangkan penelitian secara optimal. Kondisi ini ditunjukkan oleh Indeks Pencapain Teknologi dan Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh UNDP (United Nations Development Programs) yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 60 dari 72 negara dalam pencapaian teknologi. Dalam hal pembangunan manusia, Indonesia masih berada dibawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapore. Dalam kategori dynamic adopter, Indonesia malah berada di

No. 7, Tahun I

urutan terbawah, satu tingkat di atas kelompok Negara-negara Afrika yang termarjinalkan dalam pencapaian teknologi. Ekspor produksi industri manufaktur dari Indonesia masih didominasi atau sekitar 60 % nya adalah produk berteknologi rendah, sedangkan produk berteknologi tingginya hanya 21 %. Hal ini menunjukkan rendahya kontribusi dan penggunaan teknologi maju di industri domestic, dan dampaknya adalah rendahnya daya saing dan nilai tambah produk ekspor Indonesia. KetidaKberdayaan kita bahkan sampai kepada penyediaan bahan pangan pokok, yang seharusnya dapat diproduksi dan dikembangkan sendiri di dalam negeri, karena bahan dasarnya begitu melimpah dan berpotensi untuk dikembangkan. Semua komponen yang di impor di negeri ini, ilmu dan teknologinya tidak pernah dikembangkan secara tuntas di Indonesia. Akibatnya ketika impor mengalami kesulitan, industri dalam negeri menjadi terpuruk dan sebagian besar terpaksa harus gulung tikar dan tatanan ekonomi Negara juga terguncang. Rendahnya pendapatan dan daya saing industri nasional kita disebabkan akarena keengganan untuk mengembngkan ilmu dan teknologi produksi untuk mengolah bahan mentah hasil alam dalam negeri sendiri. Juga ketidakpercayaan terhadap kemampuan para pakar dalam negri membuat kita juga bergantung pada pihak asing yang dikontrak dengan bayaran mahal. Ketergatungan kepada luar negri dan bukan kepada keunggulan dan kemandirian, telah menyeret kita pada ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan sendiri apalagi dalam menghadapi persainan bebas dipasar global. Pengalaman yang harus dibayar mahal ini, hendaknya dapat dijadikan guru yang arif dalam meniti langkah di masa mendatang. Tantangan Pembangunan millenium ketiga Memasuki millennium ketiga, semua bangsa maju di dunia sepakat bahwa penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi merupakan prasyarat untuk meraih kemakmuran (prosperity) dalam kancah pergaulan internasional. Karena itu fokus pembangunan yang kini dianut oleh banyak Negara di dunia adalah usaha menempatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi dengan menitik beratkan pada tersedianya dan terserapnya inovasi yang secara nyata akan menunjang peningkatan produksi nasional. Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang harus diselesaikan secara serentak dan seimbang, yaitu tantangan globalisasi dan pemerataan. Tantangan globalisasi menghendaki kekuatan daya saing baik dari negara, perusahaan-perusahaan maupun individu-individu, sedangkan pemerataan dilaksanakan seiring dengan proses desentralisasi . Di Jepang perekonomian rakyat berkembang dengan sehat, hal itu terkait erat dengan sistem perekonomian secara nasional. Secara kelembagaan, perekonomian rakyat yang diwakili oleh usaha-usaha kecil ditumbuhkan dengan kekuatan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan teknologi (Technology and Knowledge Based Economy, TKBE), sehingga memiliki daya saing yang kokoh. Kecenderungan industri untuk menyandarkan diri pada perolehan lisensi impor telah menyebabkan tidak berkembangnya divisi penelitian, pengembangan dan rekayasa (Research, Development & Engineering, RD&E) oleh indutri. Akibatnya pemerintah menanggung porsi pembiayaan yang besar untuk mendukung terlaksananya alih teknologi, adaptasi, intergrasi, inovsi, perekaan(invention) dan penemuan (discovery) teknologi. Oleh karena itu dalam rangka mempersiapkan industri baru berbasis pengetahuan, sebagian perguruan tinggi kita perlu dipacu untuk menjadi perguruan tinggi riset (research university) guna melakukan eksplorasi bidang iptek yang relevan dengan kebutuhan

bangsa, mampu memilih jenis riset aplikatif yang diperlukan oleh industri, mengembangkan iptek yang memiliki comparative advantage dan melakukan strategi copying to catch up karena terbatasnya sumber daya manusia, capital dan prasarana. Oleh karena itu hubungan kemitraan antara industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga pengembangan dan rekayasa serta lembaga keuangan atau pranata pendukung yang belum mapan sekarang ini harus diwujudkan. Meskipun universitas dan institusi riset merupakan pemain utama dalam perencanaan dan pengembangan teknologi, namun peran industri, pemerintah dan investor juga sangat menentukan. Politik Teknologi Politik teknologi akan berdampak positif bagi perekonomian suatu bangsa manakala unsur-unsurnya saling menunjang satu sama lain(compatible), dan didukung dengan pelaksanaan secara substansial, bukan hanya secara legal, oleh political power serta konsisten dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Politik teknologi sebenarnya sudah dimulai oleh Indonesia ketika presiden Soekarno mencanangkan pengiriman para pemuda untuk belajar ke perguruan-perguruan tingi di luar negeri, khususnya ke Jerman, Ceko, AS dan Jepang. Menyadari bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan (maritime continent),

Rendahnya pendapatan dan daya saing industri nasional kita disebabkan akarena keengganan untuk mengembngkan ilmu dan teknologi produksi untuk mengolah bahan mentah hasil alam dalam negeri sendiri.




19

Lensa Bung Karno memberikan perhatian khusus pada penguasaan teknologi perkapalan dan pesawat udara, karena itu beliau mendorong lahirnya PT PAL dan Nurtanio. Jepang yang hancur karena PD II mampu bangkit dan mengukuhkan dirinya sebagai super power ekonomi, bahkan 40 tahun kemudian muncul sebagai penantang utama Negaranegara Barat termasuk AS di bidang ekonomi dan teknologi. Banyak yang menyebut bahwa keberhasilan Jepang karena faktor keuletan, etos kerja, sikap disiplin dan kemampuannya menangkap tanda-tanda zaman. Namun yang perlu dikupas adalah faktor-faktor yang menjadi pendorong berhasilnya Jepang, yaitu

pendidikan dan scientific spirit yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat Jepang. Kebangkitan Jepang berakar pada Reformasi Meiji lebih dari seabad yang lalu, yang memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan. Bahkan pada masa pra-Meiji, Jepang sudah memiliki sekitar 50.000 terakoya (semacam pondok pesantren) khusus untuk rakyat biasa, sedangkan untuk kalangan samurai ada sekitar 300 sekolah dan tidak kurang dari 1.000 sekolah berbagai jenis lainnya yang bisa dimasuki baik oleh kalangan samurai ataupun rakyat biasa. Keberhasilan Jepang didorong oleh terwujudnya pendidikan berkualitas berbarengan dengan

upaya menumbuhkan scientific spirit di kalangan masyarakat luas, yang dilakukan dengan konsekuen dan konsisten serta didukung penuh oleh sistim poLitik, ekonomi dan budaya. Kunci kemajuan suatu bangsa adalah karena adanya persaingan yang memicu terciptanya sesuatu hal yang lebih baik dari waktu ke waktu. Daya saing Indonesia sejak tahun 2002 terus mengalami penurunan, sehingga pada 2007 Indonesia hanya menempati posisi 54 dari 55 negara Asia dan menempati posisi paling rendah di kawasan ASEAN. Bandingkan dengan Singapura yang menempati peringkat 2, Malaysia peringkat 23, Thailand peringktat 33 dan Filipina di peringkat 45.

Pada pertengahan tahun 1970, Malaysia belajar dan mengambil model pengembangan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengembangkan human capitalnya, tetapi sekarang ini posisi Malaysia justru jauh diatas Indonesia. Kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi Indonesia memiliki ilmuwan dan ininyur yang lebih banyak dan lebih bermutu, yaitu 181 per sejuta penduduk dibanding Malaysia yang hanya berjumlah 87 per sejuta penduduk. Hal ini karena potensi yang besar itu tidak ditopang dengan sungguh-sungguh dan konsisten membangun pusat-pusat keunggulan yang berbasis teknologi.

Indonesia Berpeluang Menjadi Global Single Player

Frans Magnis Suseno Sosiolog dan Budayawan

I

ndonesia dilihat dari letak geografisnya, sangat strategis baik secara politis, sosial dan ekonomi. Dimana jika kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia dalam keadaan yang sehat, maka dengan sendirinya negeri ini akan menjadi single global player. Demikian disampaikan oleh Romo Frans Magnis Suseno dalam Focus Group Discusions bertajuk “Peran Indonesia dalam Harmonisasi Peradaban” yang diselenggarakan di Habibie Center pada tanggal 9 Juli 2008. Kita selalu terpesona dengan perkembangan India dan Cina, dan baru menyadari hal itu

padahal sudah lama proses pertumbuhan India dan tentu saja Cina berlangsung hingga mencapai kondisi seperti sekarang ini. Tetapi Indonesia, yang entah bagaimana aturannya, sebenarnya secara alami adalah merupakan imbangan dari kedua negara tersebut di wilayah Asia Pasifik. Ketika Indonesia menjadi sebuah negara stabil, yang bisa diandalkan seperti sekarang ini, yaitu sebuah negara yang aman, maka secara otomatis suara Indonesia akan lebih terdengar. Walaupun dalam public opinion Indonesia kurang diperhatikan, tetapi sebetulnya negara’negara maju seperti Jepang, Australia, AS dan Jerman, sadar akan posisi Indonesia dan tidak mengabaikan hal itu. Indonesia dengan sendirinya memiliki peran strategis di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal positif yang saya dapat menarik dari Presiden Suharto, adalah bahwa dia membuat Indonesia menjadi suatu negara yang ditakuti oleh semua tetangga, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dihormati. Dan itu dilakukan dengan

sebuah doktrinisasi yang selalu low profile, karena Indonesia tidak perlu selalu duduk manis not to address Singapura, Malaysia dan negara-negara lainnya dikawasan Asia Tenggara. Karena dengan semakin low profilenya, maka secara otomatis Indonesia menjadi negara yang memimpin ASEAN tanpa perlu formalitas sama sekali. Salah satu hal yang juga merupakan kekuatan Presiden Suharto adalah, dia menyadari bahwa kawasan Asia Tenggara itu tidak memerlukan pakta keamanan dan segala macamnya, dimana Indonesia sudah membuktikan diri selama 40 tahun menjadi salah satu andalan stabilitas keamanan di Asia Tenggara, dan tanpa interupsi, sampai sekarang. Hal itu karena berbagai macam gejolak yang kita alami belum mencapai pada tingkat yang mengganggu. Disamping itu, peran Indonesia dikalangan negara-negara Islam cukup signifikan. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa perbedaaan kepentingan Negara-negara Islam cukup mencolok. Negara-negara tersebut memang Islam, tetapi masing-masing negara memiliki

agenda kepentingannya sendirisendiri, sehingga kemungkinan kultur Islam Indonesia bisa langsung mempengaruhi kultur di Eropa. Tetapi sebetulnya Indonesia sebagai negara demokrasi yang mantap dan damai, dalam skala ekonomis masih jauh dari harapan. Dengan kondisi ekonomi yang seperti ini saja, perhatian dunia terhadap Indonesia cukup besar. Dalam konteks global masa depan Indonesia cukup bagus, dan akan dilihat esksistensinya sebagai salah satu negara yang penting. Indonesia sekarang ini telah menjadi pusat demokrasi, dimana mayoritas (80-90 %) masyarakatnya sangat demokratis. Mereka yang politis tapi agak Islami misalnya, mereka berada didalam partaipartai Islami, sampai partai yang non Islami, tetapi mereka tetap bersatu dan sudah berjalan sejak era Habibie, Megawati, hingga SBY. Kesenjangan dalam demokrasi hanya akan berhasil diatasi apabila kesejahteraan dan keadilan diberikan kepada orang-orang kecil, kalau itu tidak berhasil, orang tentunya akan mencari sesuatu yang lain.[]

20

DIPLOMASI

No. 7, Tahun I DIPLOMASI Tgl. 15 Juli - 14 Agustus 2008



Berita Foto

dok.infomed

dok.infomed

P

1

2

ada tanggal 14-15 Juli 2008, Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Capacity Building untuk Palestina. Sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dicetuskan pada tahun 1955, isu Palestina merupakan salah satu fokus pembicaraan. Dari deklarasi yang dihasilkan oleh para kepala negara waktu itu juga disebutkan, bahwa mereka prihatin dengan masalah Palestina. Selang 50 tahun kemudian, yaitu dalam rangka ulang tahun KAA ke-50, memang terlihat dan tercatat banyak kemajuan yang telah dicapai di benua Asia Afrika, tetapi salah satu isu yang masih sangat penting ternyata Palestina, jadi persoalan Palestina ini tetap merupakan masalah yang belum terpecahkan, dan negara-negara Asia Afrika menyatakan keprihatinan mereka tentang hal ini. Berikut foto kegiatan Konferensi Tingkat Menteri Asia-Afrika yang membahas mengenai pembangunan kapasitas Palestina :

3 Gambar 1. Konferensi Tingkat Menteri Asia-Afrika tentang pembangunan kapasitas Palestina, dibuka secara resmi oleh Presiden SBY dengan ditandai pemukulan gong.

dok.infomed

Gambar 3. Menlu RI (tengah) menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan saat konferensi pers.

4

Gambar 4. Menlu RI sedang berbincang dengan PM Palestina Salam Fayad.

dok.google

Gambar 2. Perdana Menteri Palestina, Salam Fayad (keempat dari kiri) foto bersama Presiden RI (kelima dari kiri) dan Menlu Hassan Wirajuda (keenam dari kiri).




21

Kilas untutan Era globalisasi mengharuskan percepatan prilaku ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan menggunakan media elektornik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi proses birokrasi yang dulunya lambat dan memakan banyak waktu kini bisa diatasi dengan system online yang lebih cepat dan efisien. Menjawab tuntutan tersebut, sejak dua tahun lalu, Alliance Smart Card Technology (M) Sdn Bhd, anak perusahaan Infomaya Grup membuat terobosan baru dengan gagasan cemerlang. Perusahaan ini membuat suatu sistem yang terkoneksi dengan lebih dari 200 universitas di Malaysia baik universitas negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Sehingga untuk mendaftar kuliah pelajar di Malaysia cukup membuka portal www.kampusku.edu.my. Dengan system ini, maka birokrasi pendaftaran kuliah yang dulunya rumit dan memakan banyak waktu, kini bisa diatasi hanya dengan melakukan pendaftaran online melalui portal. Menurut Dr. Fauzi Hj. Mohammad, Managing Director Infomaya Grup dan penggagas portal kampusku saat ini telah terdaftar kurang lebih 5000 pelajar di Malaysia yang telah disalurkan ke berbagai universitas di Malaysia. Memperluas Akses ke Indonesia Setelah esksis di Malaysia, Infomaya Grup memperluas khidmahnya di Indonesia. Meski portal kampusku untuk wilayah Indonesia secara resmi belum diluncurkan namun pelajar Indonesia yang mendaftar lewat portal sudah mencapai 500 orang. Menurut Direktur Infomaya grup, Dr. Fauzi Mohammad, launching portal kampusku versi Indonesia rencananya akan di laksanakan pada awal Agustus 2008 dan akan dihadiri oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Dato Ong Tee Kiat dan Menteri Pendidikan Indonesia, Bambang Sudibyo. Jumlah pelajar Indonesia yang lulus dari sekolah menengah pertahun hampir 2 juta, jumlah ini merupakan potensi yang cukup besar. Minat pelajar Indonesia untuk melanjutkan kuliah di Malaysia dan juga minat pelajar Malaysia untuk belajar di Indonesia mendorong infomaya grup

Lewat Portal, Pelajar Indonesia Dapat Mendaftar Kuliah di Malaysia

DR. Fauzi Hj. Mohamad, managing Director Infomaya group dan penggagas Portal Kampusku

untuk melakukan ekspansi jaringan dengan universitas-universitas di Indonesia. “Kita memperluas jaringan kampusku ke Indonesia untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan baik di Malaysia maupun Indonesia, karena melalui pendidikan akan tercapai people to people contact dalam rangka lebih mengharmoniskan hubungan kedua bangsa” demikian menurut Fauzi. Mendaftar kuliah melalui portal kampusku dibuat mudah, cukup mengisi data pribadi dan hasil nilai ujian nasional serta menyertakan 5 universitas pilihan yang sudah tersedia dalam formulir pendaftaran. Setelah formulir pendaftaran tersebut diisi, maka kampusku akan mengirim data tersebut ke 5 universitas yang telah di pilih oleh pemohon. Selanjutnya pelajar yang mendaftar akan segera mendapat jawaban dari lima universitas mengenai informasi seputar kampus, syarat pendaftaran dan perkuliahan. Semua universitas yang bekerjasama dengan kampusku adalah universitas yang telah memperoleh pengakuan dari kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan

memiliki kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan universitas terkemuka di dunia. Karena itu para pelajar di Indonesia yang kurang mengerti banyak tentang seluk beluk universitas di Malaysia tidak perlu ragu mengenai satatus universitas yang akan dituju, karena portal kampusku akan memandu dan mengarahkan ke universitas yang diakui oleh pemerintah Malaysia. Untuk memperkenalkan pendaftaran kuliah lewat portal ini, Infomaya Grup telah melakukan kerjasama dengan persatuan dosen Indonesia serta tokoh-tokoh

Indonesia lulusan perguruan tinggi di Malaysia. Disamping itu, Infomaya Grup juga akan memperkenalkan portal kampusku kepada para pelajar di sembilan kota besar seperti, Medan, Palembang, Riau, Jakarta, Bandung, semarang, Jogja, Surabaya, Makassar dan Banjarmasin. Rencananya portal kampusku juga akan menggandeng perusahaan penerbangan untuk mendapatkan tiket murah bagi pelajar, menyediakan asuransi kesehatan dan menyediakan paket kunjungan keluarga untuk menengok putraputrinya yang sedang belajar di Malaysia. (Ka Em)

DR. Fauzi Hj. Mohamad dan YAB Timbalan Perdana menteri DatukSri Mohd. Najib Tun Hj. Abdul Razak saat peluncuran Portal Kampusku, 30/3 2006.

dok.infomed

T

22


No. 7, Tahun I


Lensa

F

ilm The Photograph yang dibesut oleh sutradara wanita Indonesia, Nan T. Achnas, telah menyabet dua penghargaan di The 43rd Karlovy Vary International Film Festival yang diselenggarakan tanggal 4-12 July 2008 di Karlovy Vary, Republik Ceko. The Photograph menyabet Special Jury Prize yang merupakan pemenang kedua dan penghargaan Ecumenical Jury Award di festival film paling bergengsi di Republik Ceko yang bahkan masuk dalam lima besar festival film se dunia. Film The Photograph tersebut merupakan satusatunya film dari Asia yang mendapat dua penghargaan sekaligus. Festival Film Internasional Karlovy Vary mengkompetisikan film panjang, film dokumenter dan film dari Eropa Tengah dan Timur. Tahun ini festival tersebut diikuti oleh 15 film panjang dan 16 film dokumenter pilihan dari berbagai negara. Sedangkan dalam kategori kompetisi East of the West diikuti oleh 15 film dari Eropa Tengah dan Timur termasuk dari negara-negara bekas Uni Soviet. Juri pada festival tersebut adalah Ivan Passer (USA), Brenda Blethyn (UK), Ari Folman (Israel), Ted Hope (USA), Jan P. Muchow (Czech Republic), Johanna ter Steege (Netherlands) dan Vilmos Zsigmond (USA) telah memenangkan film Terribly Happy dari Denmark sebagai pemenang utama. Sementara itu enam dewan juri lain yakni Jan Elias (Czech Republic), Helena Babicka (Czech Republic), Lucia Cuocci (Italia), Karel Deburchgrave (Belgia), Monica Lienin (Switzerland) dan Werner Scheneider-Quindeau (Jerman) memberikan penghargaan Ecumenical Jury Award untuk film The Photograph karena film ini dinilai mampu mengangkat nilainilai yang menyangkut agama dan spiritualitas yang dikemas dengan sangat bagus. Nan T. Achnas, dalam wawancaranya dengan KBRI Praha, menyatakan kegembiraannya karena film The Photograph ini baru pertama ikut festival film internasional dan memenangkan hadiah kedua serta mendapat penghargaan khusus Ecumenical Jury Award. Selain mendapat piala, juri

Nan T. Achnas, sutradara film Photograph

Film “The Photograph” dari Indonesia

Menang di Festival Film International Karlovy Vary, Ceko juga memberikan hadiah sebesar US $ 20.000 (dua puluh ribu dollar US). Achnas juga bangga karena sebagai sutradara, filmnya sudah dua kali masuk kompetisi pada Festival di Karlovy Vary, sebelumnya dengan Film Pasir Berbisik namun belum mendapatkan penghargaan. Menurutnya kemenangan kali ini merupakan pemicu untuk terus berkarya dan menembus perfilman di Eropa. Film yang memotret hubungan

antar manusia dengan latar belakang perbedaan identitas, kepercayaan, ras, dan budaya di mana perbedaan itu hadir dan berinteraksi secara alami dalam keseharian kehidupan di Indonesia. Lebih dari sepuluh ribu orang menghadiri festival film tersebut, termasuk sejumlah bintang film terkenal diantaranya Robert de Niro, Arthur Berning, Mohan Agase, Brenda Blethyn, Ari Gold, dan Sergey Gazarov. Sementara itu 623 wartawan

dari berbagai negara juga telah meliput penayangan 477 film selama berlangsungnya festival tersebut. Sebelum kemenangan The Photograph tahun ini, film Indonesia terakhir yang mendapat penghargaan di Festival Film Karlovy Vary adalah Film Si Pincang yang disutradarai oleh Kotot Sunardi yang mendapatkan penghargaan pada tahun 1950-an. (sumber KBRI Praha)




23

Lensa

K

onferensi Tingkat Tinggi para pemimpin negaranegara maju, KTT G-8 (Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Rusia dan Kanada), telah dilangsungkan di Toyako, Jepang pada tanggal 7-9 Juli 2008. Selain dari delapan negara tersebut, konferensi juga dihadiri oleh wakil dari negara-negara Afrika dan wakil dari negara-negara D-8, termasuk Indonesia. Sebagai negara kaya yang

menguasai teknologi, G-8 memiliki peran yang dominan didalam menentukan arah perkembangan dunia secara global. Kebijakan G-8 di satu sisi meningkatkan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia, tetapi disisi lain juga merugikan masyarakat berbagai negara di belahan dunia lainnya. Karena itu G-8 dituntut untuk tidak mendahulukan kepentingan mereka sendiri, melainkan lebih

kepada kepentingan dunia secara global, terutama masyarakat miskin dunia yang membutuhkan perhatian lebih serius, disamping juga permasalahan global lainnya, seperti harga minyak yang melonjak, dan krisis pangan. Konferensi G-8 kali ini difokuskan pada pembangunan di Afrika, dimana G-8 berupaya membantu tercapainya target Millenium Development Goals (MDGs) secara lebih cepat, khusunya terkait masalah kesehatan, fasilitas air bersih dan pendidikan. Negara-negara G-8 mendapat tekanan untuk memenuhi janji bantuan bagi Afrika yang dibuat pada tahun 2005 sebesar 25 miliar US dolar hingga tahun 2010. Masalah bantuan untuk Afrika ini menjadi sorotan utama konferensi G-8 tahun ini. Secara kolektif G-8 baru mengucurkan dana sebesar 3 miliar US dolar dari total bantuan sebesar 25 miliar US dolar yang dijanjikan itu. Karena tekanan yang cukup kuat agar G-8 tidak mengingkari janji-janji yang mereka buat, pada akhirnya G-8 melipat gandakan jumlah bantuan untuk Afrika, disamping juga

Pemimpin D-8 Menekan Laju Harga Minyak P ertemuan para pemimpin negara-negara D-8 di Kuala Lumpur, Malaysia, adalah upaya untuk mendorong terbentuknya peta jalan perdagangan dalam waktu 10 tahun kedepan, yang ditujukan untuk memacu kerjasama ekonomi dan perdagangan diantara negaranegara anggota D-.8. Pada KTT D-8 kali ini, masalah nuklir Iran dan ketegangan hubungan antara Iran dengan AS tidak dibahas. Diskusi dan pembahasan mengenai hal tersebut dilakukan secara terpisah dan terbatas hanya pada forum pertemuan para pemimpin saja. Tiga pemimpin negara D-8 yang hadir adalah Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, Perdana Menteri Pakistan, Yousuf Raza Gilani dan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi. Sedangkan lima

negara anggota D-8 lainnya, yaitu Bangladesh, Indonesia, Mesir, Nigeria dan Turki hanya diwakili oleh para menteri. Melalui KTT ini, Negara-negara D-8 berupaya untuk menangani masalah naiknya harga minyak dan krisis pangan dunia, karena dua hal tersebut adalah permasalahan yang saling terkait. Naiknya harga minyak dunia telah mengakibatkan naiknya harga-harga pangan di seluruh belahan dunia sehingga menjadi tidak realistis. Untuk itu negara-negara D-8 melakukan sinergi dalam upaya perbaikan taraf hidup rakyat setiap anggota dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada setiap negara anggota. Tapi sayangnya selama ini programprogram yang mewadahi tujuan D-8, yaitu memajukan kerjasama

ekonomi dan pembangunan, terutama di sektor pertanian, industri, energi dan perdagangan, kurang dikomunikasikan kepada masyarakat.

menghapuskan hutang negara-negara termiskin di Afrika. Sementara itu Uni Eropa menawarkan dana sebesar 1,57 miliar US dolar untuk memerangi kelaparan dan membantu para petani di negara-negara miskin. Dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penyediaan benih dan pupuk bagi petani. Konferensi juga membahas masalah perubahan iklim dengan negara-negara D-8 (Indonesia, India, Cina, Afrika Selatan, Meksiko, Brazil, Korea Selatan dan Australia. Selain negara-negara D-8, sebetulnya banyak pihak mengharapkan G-8 melakukan penetapan target jangka menengah, yaitu pengurangan emisi gas pada tahun 2025. Negara-negara D-8 yang dimotori oleh Afrika Selatan, China, Brazil, India dan Indonesia, berusaha keras mendorong negara-negara G-8 agar menunjukkan komitmennya dalam upaya realisasi target reduksi emisi karbon, tapi sayangnya G-8 masih berpedoman pada target jangka panjang, yaitu baru memulai pengurangan emisi karbon pada tahun 2050.

Padahal semenjak menjadi Ketua D-8 pada Mei 2006, Indonesia telah melaksanakan sebanyak 31 kegiatan, 15 diantaranya dilakukan di Indonesia yaitu yang mencakup bidang perdagangan, keuangan mikro, energi, pariwisata, penerbangan sipil dan kesehatan.



Pertemuan G-8 Fokus Pada Pembangunan Afrika

Resensi

S

atu tahun lalu,menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengeluarkan instruksi penting yang menjadi terobosan baru bagi pelayanan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Instruksinya mempercepat jangka waktu pelayanan kepada WNI disemua kantor perwakilan Republik Indonesia di manca negara, yang sebelumnya memakan waktu rata-rata empat belas hari, menjadi tujuh hari. Selanjutnya pelayanan tersebut harus dipercepat lagi menjadi tiga hingga satu hari bahkan kalau memungkinkan, menjadi cukup satu jam saja. Isntruksi tersebut beliau cetuskan saat meresmikan system pelayanan warga, atau populer dengan sebutan Citizen Service, di KBRI Singapura, 29 Juli 2007. Satu tahun sudah kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mengembangkan Citizen Service. Banyak kemajuan yang sudah dicapai. Kini pelayanan atas setiap warga ratarata membutuhkan waktu satu sampai dua hari. Proses yang cepat barulah satu dimensi dalam mengembangkan sistem pelayanan yang lebih baik. Dimensi lainnya adalah pelayanan yang murah. Artinya, terjangkau oleh setiap WNI disertai jaminan transparansi dan kepastian tarif biaya serta, tentu saja, tidak akan ada pungutan tambahan.

Mewujudkan Kepedulian dan Keberpihakan

Potret Satu Tahun Pelaksanaan “Citizen Service” di Singapura penyesuaian rantai birokrasi. Peningkatan layanan juga harus berupa perubahan pola piker (mindset). Oleh karena itu ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikandalam mengubah mindset para pejabat maupun petugas KBRI yang berwenang dalam meningkatkan pelayanan kepada WNI di luar negeri.

Faktor penting lain adalah pelayanan yang ramah. Baik WNI maupun orang asing harus merasa nyaman ketika dating ke KBRI. Waktu menunggu harus wajar, jelas dan adil bagi semua orang. Informasi juga harus mudah didapat. Petugaspun harus tampil dengan senyum dan sikap yang profesional. Taka kalah penting, pelayanan juga harus menyentuh dimensi perlindungan warga. Bukan hanya berupa penerapan langkah-langkah penyelamatan, pendampingan dan pembelaan, pelayanan juga harus berupa upaya-upaya preventif dan edukatif. Maka peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan setiap warga tidak hanya melulu menyangkut penambahan tenaga, penggunaan teknoloi yang lebih canggih, maupun

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.diplomasionline.net

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

Buku yang disusun oleh Duta Besar Wadana dan Umar Hadi, Direktur Diplomasi Publik Deplu RI ini layak untuk di baca karena dapat menghadirkan informasi mengenai pelaksanaan Citizen Service, di KBRI Singapura. Buku ini sekaligus menjadi panduan untuk mengetahui perubahan pelayanan birokrasi serta upaya perlindungan WNI diluar negeri khususnya di Singapura. Pada bagian awal buku ini,pembaca akan diajak memahami konsepsi pelayanan dan perlindungan warga dalam konteks “benah diri” yang dilakukan Departemen Luar Negeri dan perwakilan –perwakilan RI di luar negeri. Dipaparkan pula pengalaman dari Singapura sebagai negara yang menerima tenaga kerja asing. Kemudian, inti dari buku ini terbagi dalam dua bab yang masing-masing menceritakan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan, di bab lainnya,perlindungan

warga. Dalam bab pelayanan dijelaskan mengenai konsepsi pelayanan yang ramah, murah dan perbaikan yang telah dilakukan, berikut foto-foto “ before and after “ langkah-langkah peningkatan mutu. Dalam bab perlindungan, penyusun buku ini menguraikan data-data masalah dan kasus dengan menyertakan beberapa ilustrasi keberhasilan dalam kasus-kasus yang menonjol serta berbagai upaya preventifdan edukatif yang telah dilakukan. Sebagai penutup, buku ini memaparkan proyeksi ke depan mengenai kondisi ideal system pelayanan dan perlindungan WNI di luar negei serta rencana jangka pendek dan jangka menengah menuju kondisi ideal tersebut. Selain bersifat informatif buku ini juga dapat menjadi inspirasi bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada umumnya. (Ka Em)

Data Buku Judul Buku :

Mewujudkan Kepedulian dan Keberpihakan Potret Satu Tahun Pelaksanaan “Citizen Service” di Singapura Penulis : Wardana Umar Hadi Penerbit : KBRI Singapura dan Departemen Luar Negeri Tahun : Juli 2008 Jumlah halaman : 82

Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

DIPLOMASI DUTA AIDS. Rianty Cartwright: Tabloid. Media Komunikasi dan Interaksi. ISSN

Recommend Documents