Diplomasi APEC. lanjutkan Reformasi. No. 69. Tahun VI. Ajang Miss Coffee International 2013 TABLOID. Media Komunikasi dan Interaksi INDONESIA 2013

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Tahun VI

Tgl. 15 OKTOBER - 14 NOPEMBER 2013

www.tabloiddiplomasi.org Email: [email protected]

Tidak Untuk Diperjualbelikan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

No. 69

Penting Bagi APEC

lanjutkan Reformasi Struktural

Ajang Miss Coffee International 2013

Akan Digelar di Yogyakarta

Kemlu Pro Aktif Lakukan ISSN 1978-9173 www.tabloiddiplomasi.org

9

771978 917386

Perlindungan WNI

APEC INDONESIA 2013

Diplomasi TABLOID

Daftar Isi


4 Fokus Utama

11 Fokus Utama

Presiden SBY : Ekonomi APEC Telah Mencapai Kemajuan Luar

Tantangan Dan Kompleksitas Isu Perlindungan WNI Di luar

Biasa Menuju Pencapaian The Bogor Goals

Negeri

6 Fokus Utama

13 Bingkai

Memperkuat Dan Memperdalam Integrasi Ekonomi

Sebagai Produsen Kopi Di Dunia Terbesar Ke-3 didunia anak muda indonesia harus jadi duta kopi

Regional

7 Fokus Utama

14 Sorot

Presiden Pimpin Dialog dengan ABAC

Bargaining Power Diaspora IndonesiA Terhadap Isu-Isu

Perkuat Kerja Sama Hadapi Krisis Global

TKI Di Malaysia

8 Fokus Utama

15 Sorot

KTT ke-21 APEC Hasilkan Tujuh Kesepakatan

Diplomasi Perlindungan WNI

9 Fokus Utama

16 Sorot

delegasi rrt puas atas kepemimpinan apec indonesia

Bali Democracy Forum Akan Bergeliat Lagi

10 Fokus

17 Sorot

Menlu Marty: Tiga Hal Utama Untuk Mendorong

INDONESIA MENDORONG KEMITRAAN STRATEGIS ASEAN-MITRA

Kemajuan Kawasan Ekonomi Asia Pasifik

12

WICARA

BINGKAI

18 Lensa Menjaring diplomat handal melalui computer assisted test (cat)

19 Lensa

dok.misscoffee.com

Calon Dubes Polandia Ikuti Kelas Bahasa Indonesia di Warsawa

20 Lensa Dirjen IDP: Akuntabilitas Kepada Publik itu Perlu

21 Lensa SOSIALISASI BALI DEMOCRACY FORUM DI PROVINSI BALI

22 Lensa penerapan Dwi Kewarganegaraan Untuk diaspora di berbagai negara

Yogyakarta Akan gelar

23 Lensa DIPLOMASI PUBLIK TIDAK SEMATA-MATA MILIK NEGARA

24


Penguatan Kerja Sama Kemitraan dalam KTT East Asia Summit

Kerja Sama Kemitraan dalam 24 Penguatan KTT East Asia Summit

Catatan Redaksi

Salam Diplomasi, Bulan ini Tabloid Diplomasi kembali menjumpai para pembaca dengan mengangkat tema utama seputar penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali. Pertemuan KTT APEC 2013 yang diselenggarakan selama dua hari tersebut telah berjalan dengan baik dan sangat produktif. Berbagai isu di seputar tema utama pertemuan, ‘’Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth’’ dibahas oleh para Pemimpin Ekonomi APEC. Ada tujuh strategi penting yang disepakati oleh para pemimpin APEC setelah melakukan diskusi mendalam yang dibagi dalam dua sesi retreat. Keseluruhan kesepakatan adalah merupakan bagian dari upaya untuk melipat-gandakan pencapaian Bogor Goals pada 2020, termasuk melalui penguatan dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses APEC. Strategi penting lainnya yang disetujui oleh para Pemimpin APEC adalah peningkatan perdagangan intra-APEC yang membawa hasil secara langsung bagi warga di kawasan. Masalah lain yang mendapat perhatian adalah bagaimana mempercepat konektifitas fisik, kelembagaan antar masyarakat (people-to-people contact) untuk menekan biaya produksi dan transportasi, serta memperkuat rantai suplai kawasan, dan memperbaiki iklim usaha di kawasan. Sasaran yang hendak dicapai adalah suatu pertumbuhan global yang kuat, berimbang, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penguatan ketahanan pangan, energi, dan air bersih, sinergi antara anggota APEC dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya dari dunia usaha. Topik lain yang disajikan pada edisi kali ini adalah mengenai perhelatan pemilihan Miss Coffee International. Ajang ini sudah dilaksanakan sejak tahun lalu, yaitu pada bulan Oktober 2013. Sejumlah peserta dari 14 negara produsen dan konsumen kopi di dunia ambil bagian dalam penyelenggaraan Miss Coffee International ini. Indonesia adalah produsen kopi terbesar ke-3 di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Dari segi kualitas, kopi Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan kopi dari negara-negara lainnya. Untuk menggugah awareness masyarakat terhadap komoditas kopi Indonesia inilah, Asosiasi Duta Indonesia (ADI), menyelenggarakan kegiatan pemilihan Miss Coffee International pada bulan Februari 2014. Citizen Service dalam perlindungan WNI

di luar negeri juga menjadi salah satu isu yang diangkat dalam edisi kali ini, upaya ini merupakan bagian dalam konsep total diplomacy yang dijalankan oleh Pemerintah RI dengan memberdayakan dan mensinergikan seluruh fungsi dan instrumen yang ada di Perwakilan RI. Dalam beberapa tahun terakhir varian permasalahan WNI di luar negeri memang semakin beragam, baik dalam hal jenis kasusnya maupun sebaran geografisnya. Mulai dari WNI yang berada di daerah konflik atau bencana, WNI/ABK terlantar, kasus perdagangan manusia dengan berbagai kedok, penyanderaan WNI, pembajakan kapal dan lain-lain. Permasalahan WNI di luar negeri belakangan ini juga mulai muncul di wilayah-wilayah non-tradisional (Amerika Selatan, Karibia, Eropa Timur, Pasifik dan lain-lainnya). Fenomena tersebut merupakan gambaran nyata tantangan dan kompleksitas isu perlindungan WNI di luar negeri. Mengingat hal itu, maka pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri akan semakin dinamis dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam hal ini Kemlu RI dan Perwakilan RI menggunakan tiga pendekatan strategis, yaitu pencegahan (prevention), deteksi dini (early detection) dan cepat tanggap (immediate response). Topik lainnya yang juga ditampilkan ujian Seleksi Penerimaan CPNS di Kementerian Luar Negeri untuk mengisi formasi Pejabat Diplomatik dan Konsuler (PDK), Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan (PKKRT), dan Petugas Komunikasi (PK). Tes Kompetensi Dasar yang dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), merupakan awal dari era baru untuk memperoleh kandidat CPNS yang berkualitas. Kementerian Luar Negeri, sebagai ujung tombak diplomasi RI, memiliki kepentingan yang besar terkait dengan upaya untuk memperoleh SDM yang handal guna menjadi motor diplomasi RI. Selamat membaca.

Firdaus

PELINDUNG Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI Direktur Diplomasi Publik Direktur Informasi dan Media Sekretaris Direktorat Jenderal IDP REDAKTUR PELAKSANA Firdaus DEWAN REDAKSI Siuaji Raja Eni Hartati S. Ari Wardhana Azis Nurwahyudi Aji Setiawan Triyogo Jatmiko STAF REDAKSI Ainan Nuran Shirley Malinton Evan Pujonggo A.R. Aji Nasution Khariri Cahyono PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Tubagus Riefhan IqbaI Muji Lastari TATA LETAK DAN ARTISTIK Tsabit Latief Anggita Gumilar PENANGGUNG JAWAB WEBSITE Kistono Wahono Yulianto Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I. Gambar Cover sumber : wikipidia.org

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: [email protected]

FOKUS utama

No. 69 Tahun VI

4

15 OKTOBER - 14 NOPEMBER 2013

Diplomasi TABLOID


Presiden SBY :

Ekonomi APEC Telah Mencapai Kemajuan Luar Biasa Menuju Pencapaian The Bogor Goals

Presiden SBY pimpin dialog pemimpin APEC dengan ABAC di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Senin (7/10) (foto: cahyo/presidenri.go.id)

A

PEC CEO Summit merupakan kesempatan untuk menampilkan pertumbuhan fenomenal sektor swasta di kawasan kita. Ekspansi bisnis yang cepat telah benar-benar mengubah lanskap ekonomi abad ke-21 menjadi lebih baik. Pemerintah akan tetap penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Tapi, tanpa bantuan dari sektor swasta, kita tidak mungkin mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga kita. Kita tahu bahwa di negara manapun, agenda nasional dan lokal uta-ma mereka adalah menyediakan lapangan pekerjaan . Inilah sebabnya mengapa saya juga senang menyambut partisipasi para pemimpin APEC di KTT ini. Kebersamaan ini untuk kita semua,

dan kita perlu bekerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Pertumbuhan global tahun 2013 sudah menunjukkan dinamika yang berbeda. Negara-negara maju mengalami pemulihan dan menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan negara-ne-gara berkembang -termasuk BRICS- menghadapi perlambatan. Mereka juga mengalami defisit perdagangan yang besar, pelarian modal dan depresiasi mata uang. Hal ini juga berlaku untuk kawasan APEC. Di beberapa negara maju APEC , pertumbuhan mendapatkan kekuatan. Sementara itu, negara-negara berkembang APEC perlu momentum lebih lanjut untuk pertumbuhan. Dalam kaitan ini, ekonomi-eko-

nomi APEC tetap menjadi sumber penting pertumbuhan global. Menurut IMF, sebagai sebuah kelompok, APEC diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,3 persen pada 2013 dan 6,6 persen pada 2014 - atau lebih dari dua kali lipat rata-rata dunia . Saat ini, ekonomi APEC mencapai 54 persen dari produk domestik bruto global dan 44 persen dari perdagangan global. Di kawasan ini, perdagangan telah tumbuh hampir tujuh kali lipat sejak tahun 1989, mencapai lebih dari 11 triliun dolar AS pada 2011. Dalam 25 tahun terakhir, tarif rata-rata di APEC telah menurun hampir 70 persen. Biaya melakukan bisnis lintas batas menurun dua putaran berturut-turut dari 5 persen penurunan tarif: mengakibatkan hampir 59 miliar dolar AS

penghematan untuk bisnis . Semua ini menunjukkan bahwa dengan menggabungkan potensinya, APEC berada dalam posisi yang ideal untuk membantu pemulihan ekonomi global. Oleh karena itu, anggota APEC - melalui langkah individu dan kolektif - harus menempatkan upaya ekstra untuk meningkatkan pertumbuhan. Saya akan menyoroti beberapa tindakan yang mungkin. Pertama dan terpenting, kita semua harus melakukan bagian kita untuk mencegah kebijakan proteksionis, dan melanjutkan jalan liberalisasi perdagangan kita dengan cara mengangkat kesejahteraan semua warga negara kita. Kita juga harus memastikan bahwa hubungan perdagangan kita tidak hanya kuat, te-

5


No. 69 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama


tapi juga seimbang. Kedua, kita perlu meningkatkan upaya untuk mendorong investasi di kawasan sehingga dapat menjaga pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Ada peluang yang luar biasa untuk ini, karena kami mengalami pertumbuhan kelas menengah yang cepat. Ketiga, kita perlu mengembangkan infrastruktur yang lebih banyak dan lebih baik sebagai elemen penting untuk konektivitas. Ini tentu saja akan membantu tidak hanya untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, tetapi juga meningkatkan penciptaan lapangan kerja. APEC perlu mengatasi inefisiensi dalam rantai pasokan. Kami harus membuatnya lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat dalam melakukan perdagangan lintas batas barang dan jasa. Dalam hal ini, sangat penting bahwa kami mempromosikan prioritas APEC 2013 dalam konektivitas. Kami menyambut baik public-private-partnerships untuk mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan. Keempat, untuk memastikan growth with equity, kita harus merangkul UKM yang menjadi tulang punggung dari semua ekonomi kita. Kelima, kita harus bekerjasama untuk memastikan stabilitas keuangan yang mutlak diperlukan untuk semua kegiatan ekonomi berkelanjutan, termasuk perdagangan dan investasi. Anggota APEC dapat membantu menstabilkan pasar keuangan global melalui inisiatif bilateral maupun kawasan. Hal ini termasuk Regional Financing Agreements (RFAs) dan Financial Stability Board (FSB). Chiang Mai Initiative Multilateralization adalah contoh yang baik dalam hal kerjasama yang erat di antara beberapa anggota APEC. Keenam, untuk memastikan pembangunan untuk semua, kita tidak boleh lupa untuk menyediakan jaring pengaman sosial bagi rakyat miskin dan inklusi keuangan untuk kemakmuran bersama. Ketujuh, ekonomi APEC dapat mencapai semua ini jika kita mengintensifkan konsultasi dan koordinasi kebijakan. Sebagaimana tema dan prioritas APEC 2013, Indonesia membayangkan masa depan kawasan ini sebagai kawasan yang makmur, stabil, dinamis, inklusif, dan forward-looking. Tema kita, “Resilient Asia-Pacific – Engine of Global Growth,” adalah menggambarkan tentang semua

kekuatan kita. Tujuan kita adalah untuk menjadikan kawasan sebagai episentrum kemajuan ekonomi dunia. Dan berkaitan dengan itu, Indonesia telah menetapkan tiga prioritas APEC tahun ini. Saya percaya bahwa melalui kerja sama erat dengan komunitas bisnis, APEC dapat mencapai prioritas ini. Prioritas PERTAMA : “Attaining the Bogor Goals” Saat ini ekonomi-ekonomi APEC telah mencapai kemajuan luar biasa menuju pencapaian the Bogor Goals. Tapi sementara APEC telah mengurangi tarif rata-rata dari 16,9 persen pada tahun 1989 menjadi 5,7 persen pada 2011, tindakan-tindakan restriktif non-tarif, prosedur kepabeanan yang panjang dan infrastruktur transportasi yang buruk masih menjadi tantangan untuk melakukan perdagangan. Oleh karena itu, kami terus bekerja untuk liberalisasi perdagangan dan investasi serta integrasi ekonomi kawasan yang lebih mendalam, kita harus memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan. Kita harus mampu mengatasi hambatan perdagangan yang berkembang, ketidakstabilan keuangan dan fluktuasi harga komoditas. Prioritas KEDUA : “Achieving Sustainable Growth with Equity” Sekarang ini, ekonomi APEC dihadapkan oleh tantangan baru yang dapat menyebabkan gangguan dan terhambatnya pertumbuhan. Salah satu diantaranya adalah berupa pertumbuhan penduduk. Populasi global telah tumbuh dari sekitar 5,5 miliar orang lebih pada tahun 1994 menjadi lebih dari 7 miliar orang pada saat ini. Pada 2045 diperkirakan akan ada 9 miliar orang di seluruh dunia. Dan sebagian besar peningkatan populasi tersebut akan datang dari kawasan Asia Pasifik, dan menimbulkan beban yang besar terhadap pasokan

energi, makanan dan air bagi rakyat kita. Kita tidak bisa mencapai tujuan APEC tanpa memastikan prinsipprinsip inklusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kita. Oleh karena itu, mempertahankan jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif sangatlah penting. Upaya-upaya kita harus difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, keterlibatan stakeholder, peningkatan daya saing global UKM melalui inovasi dan penekanan produktivitas perempuan dalam perekonomian. Hal ini juga penting untuk memastikan inklusi keuangan, memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Prioritas KETIGA adalah: ”Promoting Connectivity”. Tidak seperti pada tahun 1994, munculnya teknologi baru telah membuka cara baru bagi masyarakat untuk melakukan bisnis satu sama lain secara lintas negara dan benua. Oleh karena itu meningkatkan konektivitas menjadi prioritas penting. Saya percaya bahwa fokus dan peningkatan konektivitas fisik, kelembagaan dan people-to -people akan membantu mengintegrasikan kawasan kita. Hal ini juga akan memfasilitasi arus barang, jasa, modal, dan masyarakat AsiaPasifik. Jadi kita harus bekerja sama untuk memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur dan promosi investasi infrastruktur Indonesia akan bekerja dengan para Pemimpin APEC dan semua pemangku kepentingan untuk memajukan 3 (tiga) prioritas. Secara keseluruhan, keberhasilan kami sangat terikat pada keberhasilan pihak lain. Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi beberapa head-winds akibat gejolak pasar keuangan. Namun, situasi ini dapat dikelola dan Pemerintah Indonesia meresponnya dengan

McKinsey memprediksi bahwa peluang bisnis di Indonesia akan meningkat hingga 1,8 triliun dolar AS pada tahun 2030. Peluang ini berupa layanan konsumen, pertanian dan perikanan, sumber daya untuk industri pendidikan dan infrastruktur

paket langkah-langkah kebijakan, termasuk reformasi struktural substantif sehingga dalam beberapa waktu pasar keuangan Indonesia menjadi stabil . Kami percaya bahwa ini hanya sebuah tantangan jangka pendek, dan kami yakin prospek jangka panjang untuk berinvestasi dan tumbuh secara besar karena Indonesia akan tetap menjadi sebuah land of opportunity and growth. Saat ini, Indonesia telah menjadi perekonomian dengan triliunan dolar dan kelas menengah yang besar. Demokrasi kami berakar kuat, dan ini menjadikan Indonesia sebagai tempat yang bagus untuk investasi Anda. McKinsey memprediksi bahwa peluang bisnis di Indonesia akan meningkat hingga 1,8 triliun dolar AS pada tahun 2030. Peluang ini berupa layanan konsumen, pertanian dan perikanan, sumber daya untuk industri pendidikan dan infrastruktur. Kami terus menciptakan lingkungan bisnis dan investasi yang lebih baik serta mengatasi berbagai tantangan. Kami telah membuat kemajuan yang mantap, termasuk reformasi birokrasi yang besar untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintah. Untuk mempercepat pembangunan, pada bulan Mei 2011, kami meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 ( MP3EI ). Dalam 14 tahun ke depan, kami mentargetkan pencapaian angka investasi lebih dari 460 miliar dolar AS di 22 kegiatan ekonomi utama yang terintegrasi dalam delapan program, termasuk sektor pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. Oleh karena itu, Master Plan ini menawarkan banyak peluang bagi investor internasional . Terakhir, juga dalam kapasitas saya sebagai the chief salesperson of Indonesia Inc. saya mengajak anda semua untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi di Indonesia. Mari kita membangun kemitraan yang kuat dan menempa ketangguhan APEC. Mari kita juga memastikan bahwa APEC akan terus membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan. (Disunting dari pidato Presiden RI pada APEC CEO Summit 2013, Bali International Convention Center, 6 Oktober 2013).

FOKUS UTAMA

No. 69 Tahun VI

6


Diplomasi TABLOID


Memperkuat Dan Memperdalam

Integrasi Ekonomi Regional

P

ara Menteri Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) bertemu pada tanggal 4 - 5 Oktober 2013, di Bali, Indonesia. Pertemuan dipimpin oleh Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri RI dan Gita Wirjawan , Menteri Perdagangan RI. Pertemuan juga dihadiri oleh Direktur Jenderal WTO, Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC), Sekretaris Jenderal ASEAN, co-chair Pacific Economic Cooperation Council (PECC), wakil dari Forum Kepulauan Pasifik (PIF), dan perwakilan dari Melanesia Spearhead Group (MSG) . Para Menteri berkumpul untuk menegaskan kembali komitmen bersama terhadap ekonomi kawasan dan melanjutkan program untuk mengintegrasikan pertumbuhan, dan inovasi untuk mencapai kesejahteraan. Para Menteri menilai kemajuan yang dibuat Asia-Pasifik tahun ini, dan membahas jalan ke depan untuk memastikan Asia Pasifik tetap tangguh peran sebagai mesin pertumbuhan global. Di bawah tema APEC 2013 “Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth”, para Menteri berkomitmen untuk memperdalam yaitu upaya dalam mencapai Bogor Goals, promoting connectivity, dan achieving sustainable growth with

equity. Ekonomi APEC telah mengambil sejumlah langkah kebijakan penting yang telah membantu untuk mengisi key tail risk, memperbaiki kondisi pasar keuangan dan mempertahankan pemulihan. Namun demikian, pertumbuhan global terlalu berisiko untuk sisi negatifnya, dan prospek ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan cenderung melambat dan kurang seimbang dengan yang diharapkan. Para Menteri mengakui pentingnya serangkaian reformasi struktural komprehensif untuk melipatgandakan produktivitas, partisipasi angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi. Para Menteri berjanji akan bekerja untuk mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan, antara lain dengan memastikan kesinambungan fiskal, membangun kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan sumber pertumbuhan, meningkatkan tabungan domestik, menyediakan sumber pembiayaan perdagangan dan meningkatkan daya saing. Para Menteri berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan berbagi informasi mengenai

kebijakan ekonomi makro, dan bekerja sama untuk mempromosikan pembangunan bersama di Asia Pasifik. Para Menteri juga bertekad untuk memperkuat kerjasama guna mewujudkan kawasan yang kuat dan tangguh dengan kemampuan untuk pulih lebih cepat dari gejolak ekonomi, sehingga kawasan bisa berkontribusi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi global. Para Menteri meninjau arsitektur kerjasama Asia Pasifik dan mencatat perkembangan dan pertumbuhan sejumlah forum dan proses kerjasama international dan regional, serta menggarisbawahi pentingnya meningkatkan keterlibatan APEC lebih dalam, saling memperkuat, sinergi dan saling melengkapi dengan proses ini untuk memastikan pendekatan yang lebih efektif dalam memecahkan kompleksitas - tantangan lintas perbatasan, serta untuk menangkap peluang, seperti pembangunan dan konektivitas ysng berkelanjutan. Para Menteri APEC menugaskan pejabatnya untuk membahas dan membuat saran konkret tentang cara-cara untuk pemajuan APEC pada tshun 2014. Para Menteri menegaskan kembali komitmen untuk mencapai Bogor Goals perdagangan bebas dan terbuka serta investasi di Asia -

Pasifik pada tahun 2020 dan untuk mengatasi pekerjaan yang masih harus dilakukan sebagaimana yang diidentifikasi pada tahun 2010. Para Menteri menyambut kemajuan yang dicapai tahun ini dalam mendukung sistem perdagangan multilateral serta memperkuat dan memperdalam integrasi ekonomi regional dengan mengatasi hambatan perdagangan dan investasi. Para Menteri APEC juga mendukung Komite APEC 2013 tentang Laporan Perdagangan dan Investasi (CTI) Tahunan kepada Menteri. Mendukung sistem perdagangan multilateral. Bertukar pandangan untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral, dan sangat menghargai updates oleh Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada saat negosiasi WTO dan persiapan untuk Konferensi Menteri APEC ke-9 di Bali. Para menteri menegaskan kembali komitmen untuk menjaga pasar terbuka dan menahan diri dari hambatan baru untuk meningkatkan investasi atau perdagangan barang dan jasa, memberlakukan pembatasan ekspor baru, atau menerapkan WTO - tindakan yang tidak konsisten di semua bidang, termasuk mereka yang merang-sang ekspor Untuk mendukung komitmen ini, para menteri merekomendasikan kepada para Pemimpin untuk memperpanjang waktu pencapaian Bogor Goals hingga akhir tahun 2016 komitmen untuk melawan tindakan proteksionis dan tekad untuk memutar kembali proteksionis dan tindakan distorsi perdagangan. Para menteri juga menegaskan kembali komitmen terhadap aturan berdasarkan sistem perdagangan multilateral dan WTO sebagai forum utamanya. Dalam hal ini para menteri menegaskan kembali tekad bersama untuk mencapai hasil yang sukses dan seimbang di Konferensi ke-9 Menteri WTO di Bali, termasuk kesepakatan mengenai fasilitasi perdagangan, beberapa elemen pertanian dan pembangunan, termasuk masalah yang menarik bagi LDC. Sukses di Bali akan memberikan batu loncatan bagi sebuah kesimpulan Doha Development Agenda (DDA), sesuai dengan mandat dan dimensi pembangunan.[]

7


FOKUS UTAMA

No. 69 Tahun VI

Diplomasi TABLOID


Presiden Pimpin Dialog dengan ABAC

Perkuat Kerja Sama Hadapi

Krisis Global

Presiden SBY pimpin dialog pemimpin APEC dengan ABAC di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Senin (7/10) pagi. (foto: abror/presidenri.go.id)

N

usa Dua, Bali: Setelah menyambut satu persatu, secara alfabetis, para pemimpin APEC di lobi Hotel Sofitel, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak mereka mengikuti acara dialog dengan Dewan Penasihat Bisnis APEC atau APEC Business Advisory Council (ABAC), di Plenary Hall, Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Senin (7/10) pukul 09.00 Wita. Dalam sambutan singkatnya, Presiden SBY mengucapkan terima

kasih kepada pelaku bisnis atas kontribusinya dalam mencapai pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia Pasifik. Sejak tahun 1995, APEC telah memegang peranan penting dalam memastikan keterlibatan dan kontribusi para pelaku bisnis. “Peranan APEC saat ini menjadi lebih penting karena kita belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi global. Kita semua merasakan dampak dari krisis global tersebut. Dan oleh karenanya, adalah penting untuk terus mengembangkan dan memperkuat kerja sama menuju pertumbuhan ekonomi kawasan dan global yang lebih baik,” ujar

Penting Bagi APEC

lanjutkan Reformasi Struktural Gita Wirjawan Menteri Perdagangan RI

T

Presiden SBY. Berdasarkan pengalaman menghadapi krisis global tahun 2008, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para pelaku bisnis saling bertukar pandangan dan menyusun pilihan kebijakan yang tepat. “Pendekatan ini membuat Indonesia bisa meminimalisir dampak negatif dari krisis ekonomi global,” SBY menjelaskan. “Dalam situasi ekonomi yang sulit pada saat ini menjadi sangat penting bagi kita untuk bekerja bersama,” tambahnya. Presiden SBY meyakini bahwa dialog dengan para pemimpin ekonomi APEC kali ini akan produktif karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, para pemimpin akan menghasilkan suatu rekomendasi APEC sebelum memulai dialog breakout session dan rapat kerja yang akan digelar setelah ini. KTT ke-21 APEC ini bertemakan ‘Resilient Asia-Pacific, Engine

ujuan utama forum APEC adalah liberalisasi perdagangan, sesuai keputusan Bogor Goals yang telah menetapkan penurunan hambatan tarif untuk negara maju pada tahun 2010 dan untuk negara berkembang, tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut, APEC Business Advisory Council (ABAC) berpesan agar APEC dapat bekerja sama dengan lebih erat dan berperan lebih aktif sehingga Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9 di Bali pada bulan Desember 2013 dapat menghasilkan perjanjian fasilitasi perdagangan yang dapat mendorong kegiatan perdagangan menjadi lebih murah, cepat dan mudah. Capaian APEC saat ini telah berhasil menurunkan tingkat tarif dari 16% menjadi 5%. Namun demikian, penurunan tarif ini masih kurang agresif mengingat seluruh ekonomi APEC telah dihimbau untuk lebih cepat membuka pasarnya dengan penurunan tarif yang signifikan.

of Global. Growth’. Para pemimpin APEC yang hadir, secara alfabetis, adalah PM Australia Tony Abbott, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Presiden Cile Sebastian Pinea, Kepala Pemerintahan Eksekutif Hongkong C.Y. Leung, PM Malaysia Najib Razak, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Peru Ollanta Humama Tasso, dan Presiden Meksiko Enrique Pena Neito. Kemudian PM Kanada Stephen Harper, Presiden RRT Xi Jinping, PM Selandia Baru John Key, PM Papua Nugini Peter Charles Paire O’Neill, Presiden Filipina Benigno Aquino III, China Taipei yang diwakili oleh mantan Wakil Presiden Taiwan Vincent C. Siew, PM Thailand Yingluck Shinawatra, PM Singapura Lee Hsien Loong, Mendag AS Penny Peritzker, Presiden Vietnam Truong Tan Sang, dan Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye. (yun/fbw)

Bukan saja di perdagangan, tetapi liberalisasi investasi juga menjadi sorotan ABAC. ABAC juga meminta supaya pemimpin APEC mendorong koherensi peraturan, memperkuat konektivitas mata rantai, ketahanan pangan, energi, mendorong investasi bidang infrastruktur dan pembangunan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta melibatkan wanita dalam perekonomian. APEC masih menghadapi tantangan di masa depan yang dapat mengganggu capaian optimal, misalnya saja praktek behind the border barriers serta kurangnya fasilitas untuk mengembangkan perdagangan dan investasi. Jadi sangat penting bagi APEC untuk terus melanjutkan reformasi struktural.[]

FOKUS utama

No. 69 Tahun VI

8


Diplomasi TABLOID


KTT ke-21 APEC Hasilkan Tujuh Kesepakatan

N

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kesepakatan yang dicapai dalam KTT ke-21 APEC, di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10) siang. (foto: laily/presidenri.go.id)

D

elapan tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2005, Tiongkok dan Indonesia meletakkan tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateralnya, dengan membangun Strategic Partnership di antara kedua negara. Deklarasi Strategic Partnership tersebut dilakukan di Jakarta oleh Presiden Hu Jintao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pada tanggal 2 Oktober 2013, atau satu hari setelah Hari Nasional Tiongkok, IndonesiaTiongkok kembali mengukir tonggak sejarah baru, dengan lebih meningkatkan hubungan bilateral kedua negara menjadi Comprehensive Strategic Partnership yang deklarasinya juga dilakukan di Jakarta, antara Presiden Xi Jinping dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2013, kalangan dunia usaha ke dua negara langsung menindak lanjuti Comprehensive Strategic Partnership tersebut dengan membangun kerjasama yang akan membawa

usa Dua, Bali: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, yang berlangsung sejak tanggal 1-8 Oktober berakhir sudah. Para pemimpin APEC mencapai tujuh kesepakatan yang dibacakan tuan rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan wartawan peliput di Plenary Hall, Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10) siang. Pertama, APEC sepakat menggandakan upaya untuk mencapai Bogor Goals pada 2020. “Dalam komitmen ini kami sepakat untuk memberdayakan dan membuka kesempatan bagi para pemangku kepentingan,” kata Presiden SBY. Kedua, APEC sepakat untuk meningkatkan perdagangan intra APEC dan kawasan melalui fasilitasi perdagangan, peningkatan kapasitas, dan memberdayakan sistem perdagangan multilateral. Sukses sistem perdagangan multilateral penting, begitu pula dengan kawasan. “Dalam hal ini kami sepakati deklarasi perdagangan multilateral yang mendukung sistem perdagangan multilateral,” ujar Presiden. “Kita juga sepakat untuk memastikan suksesnya pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organsiasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan dilaksanakan di Bali pada Desember 2013,” SBY menambahkan. Ketiga, APEC sepakat mempercepat konektivitas melalui pengembangan investasi dan infrastruktur. Pada saat yang sama,

lanjut SBY, pengembangan infrastruktur dan konektivitas akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kesepakatan keempat yaitu komitmen untuk menjaga pertumbuhan global yang kuat, berimbang, dan inklusif. “Kita mendukung partisipasi UKM, kaum muda, dan para pengusaha muda. UKM merupakan tulang punggung dari perekonomian kita,” SBY menjelaskan. Kelima, mengingat terbatasnya sumber daya yang ada saat ini, APEC sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang ketahanan pangan, energi, dan air. Keenam, negara-negara APEC sepakat untuk bersinergi dengan kegiatan sejenis lainnya yang ada di dunia, seperti pada East Asia Summit, dan G20. Dan yang ketujuh, APEC sepakat meningkatkan kerja sama melalui APEC Business Advisory Council (ABAC) untuk mencapai tujuan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. “Dengan kerja sama yang lebih erat lagi kita bisa mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan,” ujar Kepala Negara. Dengan semua kesepakatan ini, menurut Presiden SBY, APEC harus menunjukkan pada dunia bahwa APEC akan terus memainkan peranan penting dalan perekonomian global. “Saya yakin bahwa seluruh pemimpin ekonomi APEC akan memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan harapan ini,” SBY menandaskan. (yun/fbw)

Peningkatan Kemitraan

Strategis RI-RRT manfaat bersama bagi Indonesia dan Tiongkok melalui penyelenggaraan Indonesia-China Business Luncheon. Acara tersebut memiliki nilai yang sangat penting bagi peningkatan Kemitraan Strategis yang komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Kemitraan strategis itu dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kesetaraan, timbal balik, saling menghormati dan tentunya saling membawa manfaat di antara kedua negara. Kemitraan strategis di antara kedua negara juga menjadi sangat penting mengingat banyaknya peluang dan komplementasi yang tinggi. Tiongkok saat ini tengah beranjak dari sektor manufaktur padat karya menuju manufaktur berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Indonesia memiliki aspirasi untuk lebih membangun sektor manufaktur yang lebih didukung oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dengan tetap mempertahankan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam kaitan itu, kedua negara dapat saling melengkapi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia, dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat menyatukan potensi secara bersama, bagi pening-

katan perdagangan dan investasi. Di Indonesia sendiri, masih banyak ruang bagi peningkatan kerjasama dan investasi yang terbentang luas dari Aceh hingga Papua, yang dapat dikerjasamakan. Dalam rentang periode tahun 2009-2013, Indonesia telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,9% per tahun atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun sebelumnya. Dan di antara negara anggota G-20, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Tiongkok. Produk Domestik Bruto (PDB) Puschasing Power Parity Indonesia juga telah meningkat dari 645 miliar dolar AS pada tahun 2004, menjadi 1,2 triliun dolar AS. Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik ini, juga diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Saat ini, Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pertumbuh-

9


No. 69 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama


delegasi rrt puas atas kepemimpinan apec indonesia K

elancaran penyelenggaraan acara dan pengaturan pertemuan yang dilaksanakan tepat waktu diakui sebagai dua hal yang sangat mengesankan dan mendukung penuh kesuksesan KTT APEC, terlepas dari adanya ketidaknyamanan yg tidak berarti bagi segelintir pihak.

Salah seorang pejabat senior RTT menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia sebagai Ketua APEC 2013, baik dalam menyelenggarakan AELM maupun capaian substantifnya, akan dijadikan bahan pembanding oleh RRT sebagai Ketua APEC 2014. Pelibatan aktif para pasangan kepala negara atau pemerintahan di dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan AELM juga tidak luput dari pengamatan Delegasi RRT, karena dipandang turut mendukung terciptanya suasana hangat ‘kekeluargaan’ di lingkungan AELM. Delegasi RRT yang dipimpin langsung oleh Presiden Xi Jinping dan diikuti dengan tiga pejabat tingkat wakil perdana menteri berpartisipasi aktif pada AELM ini sejak awal penyelenggaraannya di Bali tanggal 5 Oktober 2013. Di

CHINA

samping diikuti oleh tiga pejabat tinggi tingkat wakil perdana menteri, Delegasi RRT juga diperkuat oleh 5 orang pejabat tingkat menteri dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Selain memuji keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan perhelatan akbar tersebut, para pejabat tinggi RRT juga menyatakan puas atas capaian APEC, yaitu: pertama, memperkuat agenda Bogor Goals; kedua, meningkatkan kerjasama antar ekonomi APEC dalam bidang infrastruktur, capacity building, dan memberdayakan per-

an ekonomi di tengah dinamika perekonomian global yang tidak mudah. Kedua Pemimpin baru saja menghadiri Pertemuan Puncak G-20 di Rusia, yang juga mendiskusikan gejolak dan tekanan baru perekonomian global, utamanya yang dihadapi negara-negara emerging markets. Ke depan, kalangan dunia usaha Tiongkok dapat menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai peluang investasi. Di bidang infrastruktur, Pemerintah Indonesia melihat potensi yang sangat besar bagi partisipasi pelaku bisnis dari Tiongkok. Apalagi saat ini Indonesia tengah giat-giatnya mengimplementasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di banyak koridor, dari Sumatera hingga Papua; serta dari Kalimantan hingga Nusa Tenggara. Banyak sekali infrastruktur yang akan dibangun, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan laut dan bandar udara, hingga telekomunikasi tercanggih. Selain infrastruktur, pengembangan bidang energi di Indonesia juga memerlukan investasi yang cukup besar. Untuk periode tahun 2013-2030, Indonesia akan mengalami peningkatan tajam permintaan untuk sumber daya energi. Pada 2030, pasar energi Indonesia diperkirakan akan mencapai 270 miliar dolar AS. Untuk itu terbuka peluang pengembangan kerjasama di bidang energi, baik energi panas bumi yang masih sangat potensial untuk digali, maupun energi terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bersama dunia usaha Indonesia, baik di pusat maupun daerah, kalangan dunia usaha Tiongkok dapat melaksanakan kerjasama yang tepat dan saling menguntungkan, untuk mempercepat pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, di bidang perdagangan, total perdagangan kedua negara pada tahun 2012 telah mencapai 51 miliar dolar AS atau meningkat 3,7% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan makin banyaknya peluang yang terbuka luas, tentunya nilai total perdagangan kedua negara dapat ditingkatkan lagi. Tu-

dagangan multilateral; ketiga, meningkatkan konektivitas institusi dan sumber daya manusia melalui infrastruktur; keempat, memastikan pertumbuhan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan; kelima, memperkuat ketahanan pangan; keenam, meningkatkan sinergi dan saling melengkapi dengan forum multilateral lain, serta ketujuh, kerjasama untuk mencapai perdagangan yang bebas dan terbuka. Selama berada di Nusa Dua, selain menghadiri pertemuan dengan para pemimpin ekonomi APEC, Presiden Xi Jinping juga

menyampaikan keynote speech dalam APEC CEO Summit tanggal 7 Oktober 2013. Dalam pidato tersebut Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi RRT akan sangat menentukan keberhasilan ekonomi kawasan Asia Pasifik. Sebagai negara perekonomian terbesar kedua di dunia, RRT menawarkan banyak peluang kerjasama yang hendaknya dapat ditangkap dan ditanggapi secara positif oleh para ekonomi APEC. Partisipasi Presiden Xi Jinping dalam AELM 2013 di Nusa Dua, Bali, menyusul keberhasilan kunjungan kenegaraannya ke Jakarta, Indonesia, tanggal 2-3 Oktober 2013 yang dipandang oleh sementara kalangan ‘unprecedented and historical’. Seperti diketahui kunjungan kenegaraan tersebut berhasil meningkatkan hubungan Indonesia - RRT ke tingkat ‘comprehensive strategic partnership’ dan juga mencatat kesepakatan bisnis yang bernilai sekitar US$ 30 milyar. (Sumber : KBRI Beijing)

juannya adalah pedagangan yang makin kuat, berimbang dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dalam memperluas jaringan produksi dan jaringan bisnis dari para pengusaha Indonesia di Tiongkok atau sebaliknya, menjadi kunci dari peningkatan tersebut. Dalam sambutannya Presiden SBY berharap, agar para pengusaha Tiongkok dapat melihat Indonesia sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pengembangan bisnis mereka. Saat ini, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para investor dan mitra dagang, termasuk dari Tiongkok. Berbagai kendala yang selama ini kerap muncul, seperti prosedur administrasi, perijinan, peraturan investasi, dan kurangnya informasi terus diperbaiki. Indonesia membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi regional, baik untuk memasuki pasar di kawasan ini maupun kawasan lainnya. Karena itu Presiden SBY mengajak kalangan dunia usaha kedua negara untuk membangun jaringan bisnis agar kemitraan Indonesia-China bertambah kuat, yaitu kemitraan yang manfaat positifnya dapat dirasakan oleh rakyat kedua negara serta kemitraan yang adil dan menjanjikan kemakmuran bersama. Tahun lalu, pada saat Presiden SBY melakukan kunjungan ke Tiongkok, para pelaku usaha kedua negara telah melakukan penandatanganan 15 buah nota kesepahaman dengan total nilai investasi mencapai 17.6 miliar dolar AS. Sekarang ini kembali ditandatangani beberapa perjanjian kerjasama bisnis dan investasi, sernilai 28,2 miliar dolar AS. Perjanjian kerjasama bisnis dan investasi ini akan meningkatkan ekonomi kedua negara dan diharapkan dapat segera direalisasikan secara nyata dan berkelanjutan.[]

FOKUS utama

No. 69 Tahun VI


10 Diplomasi TABLOID


Menlu Marty: Tiga Hal Utama Untuk Mendorong Kemajuan Kawasan Ekonomi Asia Pasifik

T

iga hal utama mesti diperjuangkan agar kawasan ekonomi Asia-Pasifik dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan dengan kesetaraan yang seimbang dan berkelanjutan. Demikian dinyatakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, pada saat memimpin pertemuan sesi pleno ke-25 APEC Tingkat Menteri bersama Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Jumat, 4 Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali. “Ketiga hal itu adalah memastikan tercapainya Bogor Goals; memastikan adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mengacu pada kesetaraan dan kesejahteraan sosial; dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik dengan senantiasa mengacu pada kebutuhan akan konektivitas di kawasan,” tegas Menlu Marty dihadapan 21 pimpinan delegasi ekonomi APEC. Pertemuan sesi pleno tingkat menteri ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi kesuksesan pertemuan tingkat tinggi dari 21 ekonomi APEC yang akan berlangsung pada 7-8 Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan pleno tingkat menteri ini sebelumnya telah didahului dengan sejumlah pertemuan tingkat pejabat tinggi di mana telah dibahas berbagai isu prioritas APEC sepanjang tahun 2013. Dari berbagai pertemuan tingkat pejabat tinggi tersebut telah dihasilkan berbagai kemajuan pesat dalam proses pembahasan isu-isu terkait pencapaian Bogor Goals. Isu-isu tersebut mencakup dukungan pada Sistem Perdagangan Multilateral, kaum perempuan dan UKM, ketahanan pangan dan energi, kesehatan, inklusi finansial, pembangunan infrastruktur dan investasi, pendidikan lintas-batas, tanggap darurat, dan fasilitasi perjalanan. “Selain adanya berbagai kemajuan dalam proses pembaha-

san topik-topik tersebut, para pejabat tinggi (SOM) telahDok.konjen berhasil houston mencapai kesepakatan mengenai Kerangka APEC untuk Konektivitas (APEC Framework on Connectivity), sebuah tonggak untuk lebih memperkuat kerja sama antara anggota APEC dan integrasi kawasan,” jelas Menlu Marty. Pertemuan sesi pleno tingkat menteri ini akan berlangsung selama

dua hari terdiri dari beberapa sesi. Untuk Jumat, 4 Oktober 2013, rangkaian acara dalam sesi pleno terdiri dari sesi Pembukaan, dan dilanjutkan dengan working dinner. Sedangkan pada Sabtu, 5 Oktober 2013, pertemuan akan diawali dengan working breakfast, dan dilanjutkan dengan dua sesi panel terpisah yang masingmasing akan membahas tema “APEC and the Evolving Regional Architecture”, dan “Roadmap to Bali MC9 (The 9th WTO Ministerial Conference) and APEC 2013 First Priority, Attaining the Bogor Goals”. Setelah itu, pertemuan akan dilanjutkan kembali dalam bentuk sesi pleno dengan pokok bahasan mengenai Pencapaian Pertumbuhan dengan Kesetaraan, dan Meningkatkan Konektivitas dalam APEC 2013. (Sumber : BAM)

11


No. 69 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama


Bilateral RI-Malaysia

PM Najib Razak:

Inilah APEC Terbaik

Presiden SBY melakukan pembicaraan bilateral dengan PM Malaysia Najib Razak di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10) siang. (foto: abror/presidenri.go.id)

Nusa Dua, Bali: Di sela-sela rangkaian KTT APEC 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menggelar pertemuan bilateral. Kali ini, Selasa (8/10) pukul 14.00 Wita, dengan PM Malaysia Najib Razak, di Ruang Sitha, Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali. Pertemuan berlangsung seusai pernyataan pers bersama hasil-hasil penyelenggaraan KTT APEC selama dua hari, tanggal 7-8 Agustus 2013. Dalam pengantar pertemuan bilateral RIMalaysia ini, Presiden SBY menyebut apa yang disampaikan PM Najib Razak dalam pertemuan APEC dua hari ini menjadi bagian penting. Utamanya, ketika PM Najib mengingatkan tentang pentingnya pengembangan penelitian untuk meningkatkan produktivitas. “Saya sepakat dengan apa yang Bapak katakan bahwa untuk mendukung produktivitas memang diperlukan pengembangan riset yang bagus,” ujar Presiden SBY. Kepala Negara juga mengatakan bahwa hubungan kedua negara terus membaik meskipun terkadang muncul isu-isu. “Alhamdulillah hubungan kita baik, terus berkembang. Sebagai negara tetangga memang selalu saja ada isu yang,

insya Allah, bisa diselesaikan dengan baik,” SBY menambahkan. Sementara itu, PM Najib Razak mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia, dan utamanya Presiden SBY, menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT APEC 2013. “Inilah APEC yang terbaik. Saya lihat dari segi persiapan banyak masukan pribadi dari Presiden sendiri,” kata Najib Razak. Dalam pertemuan bilateral RI-Malaysia ini PM Najib Razak didampingi, antara lain, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri Dato Mustapa Mohamad, Sekjen Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Industri Rebecca Fatima Sta Maria, dan Dubes Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim. Sementara Presiden SBY diantaranya didampingi oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menperin MS. Hidayat, Mendag Gita Wirjawan, Menpar dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, dan Seskab Dipo Alam. (yun/fbw)

Tantangan Dan Kompleksitas

Isu

Perlindungan WNI Di luar Negeri

J

umlah WNI di luar negeri yang tercatat di database Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada bulan Juni 2013 adalah sebanyak 4.489.639 orang, dengan komposisi; 60 % (2.536.429) TKI, 8% (338.190) profesional, 6% (253.642) ABK, 20% (845.476) pelajar, dan 6% (253.646) WNI lainnya (ibu rumah tangga, menikah dengan WNA, dan lain-lainnya). Dengan mobilitas orang antar negara yang semakin meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja atau bepergian ke berbagai belahan dunia, jumlah WNI yang ada di luar negeri diperkirakan lebih besar dari data yang tercatat saat ini. Meng-

ingat hal itu, maka pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri akan semakin dinamis dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun terakhir varian permasalahan WNI di luar negeri semakin beragam, baik dalam hal jenis kasusnya maupun sebaran geografisnya. Dari WNI yang berada di daerah konflik atau bencana, ABK terlantar, kasus perdagangan manusia dengan berbagai kedok, penyanderaan WNI, pembajakan kapal dan lain-lain. Sementara itu, dari segi sebaran geografisnya, permasalahan WNI di luar negeri belakangan ini mulai muncul di wilayah-wilayah non-tradisional (Amerika Selatan, Karibia, Eropa Timur, Pasifik dan lain-lainnya) yang pada masa-masa sebelumnya lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah. Fenomena tersebut merupakan gambaran nyata tantangan dan kompleksitas isu perlindungan WNI di luar negeri. Kemlu RI dan Perwakilan RI dalam menjalankan mandat perlindungan WNI menggunakan tiga pendekatan strategis, yaitu pencegahan (prevention), deteksi dini (early detection) dan cepat tanggap (immediate response). Meskipun demikian, dengan

gambaran tantangan yang kian kompleks, pelayanan perlindungan yang optimal kepada WNI di luar negeri akan dapat dicapai jika elemen-elemen pentingnya terpenuhi secara memadai, antara lain adanya arah kebijakan perlindungan yang jelas seperti adanya grand design, tersedianya integrated database WNI di luar negeri, serta adanya koordinasi dan sinergi yang kuat antara Kemlu RI, sebagai penjuru utama Pemerintah dalam menjalankan kewajiban pelayanan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri, dengan Perwakilan RI serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk Diaspora Indonesia. Dengan semakin beragam dan meluasnya masalah perlindungan WNI, Kemlu RI mencatat bahwa Perwakilan-Perwakilan RI mendapat sejumlah pengalaman dan lesson learned baru dalam pemberian pelayanan perlindungan WNI. Lesson learned tersebut merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan pengembangan kebijakan pelayanan perlindungan WNI di luar negeri, dan karena itu harus disebar-luaskan kepada PerwakilanPerwakilan lainnya serta di kompilasikan. (Sumber: Dit. Perlindungan WNI/BHI).

bingkai

No. 69 Tahun VI

12


Diplomasi TABLOID



a t r a k a y g o Y i d r a l e g i D n a k A Indonesia mempunyai reputasi sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Pada tahun 2012, Indonesia menempati urutan ketiga, produsen biji kopi hijau di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Maka dari itu, Asosiasi Duta

Indonesia (ADI) kembali menggelar ajang pemilihan Putri atau Miss tingkat internasional yang independen, tanpa intervensi negara lain. Malam final pemilihan Miss Coffee Internasional untuk kedua kalinya rencananya akan dilaksanakan pada 2 Maret 2014 di Theater Ter-

buka Ramayana, Candi Prambanan, Yogyakarta. Pada rangkaian acara Miss Coffee International, ADI juga diselenggarakan pemilihan Miss Coffee Indonesia 2013. Pada malam final Miss Coffee Indonesia 2013 yang diselenggarakan di Hotel Royal

Miss Coffee Indonesia 2013 Elizabeth Priscillia (tengah) yang didampingi oleh Miss Coffee Indonesia 2012, Bianca Beatrice Darmawan dan Miss Coffee International 2012 Catherine Ramirez. (foto: dok.misscoffee.com).

Kontestan Miss indonesia 2013.

Direktur Diplomasi Publik, Albusra Basnur saat konferensi pers penyelenggaraan Miss Coffee Internanasional (3/10) di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

Kuningan (17/5), Jakarta Elizabeth Priscillia kontestan asal Sumatra Utara akhirnya dinobatkan sebagai Miss Coffee Indonesia 2013. Gadis cantik ini selama setahun mendatang akan bertugas mempromosikan kopi Indonesia di dalam dan luar negeri, menggantikan Bianca Beatrice, Miss Coffee Indonesia 2012. Sementara runner up 1 Miss Coffee Indonesia berasal dari DKI Jakarta 1, Rizka Khairina. Runner up 2 adalah Silvania Rachel Karina dari Maluku utara, Runner up 3 adalah Titi Wulandari Agoestine, dan Runner up 4 adalah Natasha Vania dari Jawa Tengah. Penyelenggaraan Pemilihan Miss Coffee International dan Miss Coffee Indonesia ini merupakan bukti kecintaan ADI pada kopi, dan melihat besarnya potensi kopi Indonesia di kancah dunia. Mengingat Indonesia menempati posisi ke – 3 penghasil kopi terbesar didunia, sesudah Brasil dan Vietnam. Pada penyelenggaraan Miss Coffee International ke-2 tahun 2014 akan dipilih sebanyak tujuh kategori, yaitu: Miss Coffee International 2014, Runner-up I Miss Coffee International 2014, Runner-up II Miss Coffee International 2014, Miss Cupping, Miss Congenialty, Miss Intelligence, dan Miss Photogenic (pilihan wartawan dan professional). Saat ini sejumlah peserta dari 20 negara telah memastikan diri untuk ambil bagian dalam ajang The Ambassador of Coffee International 2014, mereka adalah wakil dari ; Indonesia, Republik Dominika, United Kingdom, Guatemala, Kenya, Republik Czech, Ukraina, Lithuania, Polandia, Jamaika, Vietnam, Slovakia, Netherland, Mexico, Nigeria, Filipina, Swedia, Myanmar, Marokko dan Malaysia.[]

13


bingkai

No. 69 Tahun VI

Diplomasi TABLOID


Sebagai Produsen Kopi

Terbesar Ke-3

Mengamati peningkatan konsumsi kopi secara global, baik sebagai minuman maupun untuk kebutuhan industry yang lainnya, seperti energy drink, candy, pharmacy dan sebagainya, maka tidaklah berlebihan jika komoditas kopi perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Apalagi jika disadari bahwa potensi kopi Indonesia begitu besar, dimana dari begitu banyak daerah di Indonesia, ternyata semuanya memiliki kopi unggulan masing-masing, mulai dari Gayo di Aceh sampai ke Amungme di Papua. Keragaman rupa, citarasa, dan aroma kopi di masing-masing daerah di Indonesia, baik kopi Arabica maupun kopi Robusta sungguh sangat membesarkan hati.

I

ndonesia adalah produsen kopi terbesar ke-3 di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Sementara dari sisi kualitas, kopi Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan kopi dari Negara-negara lainnya. Saat ini kopi juga merupakan komoditas nomor dua di Indonesia selain migas. Untuk menggugah awareness masyarakat secara lebih efektif, Asosiasi Duta Indonesia (ADI), menyelenggarakan kegiatan pemilihan Miss Coffee Indonesia dan Miss Coffee International pada tanggal 21 Februari 2013 hingga 2 Maret 2014 di Yogyakarta. Malam final pemilihan akan diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2014 di Teater Terbuka Ramayana Candi Prambanan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah sajian yang menarik untuk diikuti. Asosiasi Duta Indonesia adalah sebuah organisasi sosial kema-

Di Dunia

syarakatan yang bersifat nirlaba, non-politik dan independen yang didirikan di Jakarta oleh beberapa penggiat social. Organisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para generasi muda Indonesia yang berprestasi untuk turut serta menjadi Duta-Duta Indonesia guna mempromosikan berbagai potensi Indonesia di berbagai bidang, mulai dari pertanian, pendidikan, seni budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif, industry dan perdagangan, dan bidang-bidang lainnya. Asosiasi Duta Indonesia memilih kopi sebagai komoditas yang patut untuk dipromosikan. Melalui ajang Miss Coffee Indonesia dan Miss Coffee International ini ADI ingin menggelorakan semangat untuk memajukan dunia perkopian di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen kopi utama di dunia. Ajang Miss Coffee Indonesia dan

da u M k Ana nesia Indous Jadi Har a Kopi Dut

Miss Coffee International ini selain menjadi ajang yang menarik untuk diikuti namun juga diharapkan menjadi epicentrum bagi perkopian Indonesia. Selain itu ajang pemilihan Miss Coffee Indonesia dan Miss Coffee International ini juga bertujuan sebagai ajang pertemuan dan menggalang persahabatan bagi Duta-Duta Kopi dari berbagai Negara di dunia, baik sebagai Negara produsen kopi maupun Negara konsumen kopi. Tujuan lainnya dari penyelenggaraan Miss Coffee Indonesia dan Miss Coffee International ini adalah Pertama, untuk memperkenalkan berbagai produk kopi di dunia beserta dunia usahanya, baik perkebunan, perdagangan dan industri ikutannya. Kedua, sebagai ajang untuk bertukar pengetahuan, pengalaman dan penjajagan kemungkinan menggalang kerjasama di bidang

perkopian dan industri ikutannya. Ketiga, ajang pertemuan dan tukar pikiran seluruh insan perkopian, baik dari instansi pemerintah, swasta maupun organisasi perkopian dan generasi muda; sebagai ajang promosi kopi Indonesia ke seluruh dunia. Keempat, Menjadikan anakanak muda sebagai Duta Kopi yang diharapkan dapat mendukung komunitas kopi. Kelima, Mendampingi pemerintah atau organisasi terkait untuk memberikan penyuluhan kepada para petani kopi serta memberikan peluang kepada para pemuda Indonesia untuk dapat berkreasi dalam menjalankan pekerjaannya di lingkungan perkopian, misalnya barista, jurnalis kopi dan lain sebagainya.[]

sorot

No. 69 Tahun VI

14


Diplomasi TABLOID


Bargaining Power Diaspora IndonesiA Terhadap Isu-Isu TKI Di Malaysia Ilen Kardani Diaspora Malaysia

N

egara Malaysia adalah satu diantara tiga Negara yang bisa diakses dari Indonesia melalui jalan darat, sehingga wajar jika jumlah WNI/TKI illegal di Negara ini termasuk paling banyak karena penduduk Indonesia biasa dengan mudah menyeberang melalui perbatasan di Kalimantan. Selain menjadi pendatang tanpa izin, para WNI/TKI illegal juga terjadi karena mereka tinggal melebihi masa surat ijin kerja. Malaysia punya kaitan erat dengan Indonesia dalam hal hubungan pertukaran tenaga kerja khususnya di bidang agro industri. Tahun 1997 banyak pekerja Indonesia yang kembali ke tanah air karena krisis ekonomi dan ribuan pekerja

illegal dikembalikan. Di-perkirakan sekitar 1,4 juta TKI ada di Malaysia. Permasalahan yang menimpa WNI/ TKI di Malaysia pun tergolong kompleks mengingat jumlahnya yang paling tinggi. Banyak para TKI ilegal yang menempati rumah-rumah yang tidak terpakai, di bawah jembatan, atau di rumah susun. Pengaruh kesamaan budaya, bahasa dan warna kulit menjadikan para TKI illegal ini bebas berbaur dengan masyarakat setempat. Beberapa organisasi diaspora di Malaysia, seperti IA-ITB (Ikatan Alumni ITB), IATMI (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia), IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia) dan lain-lainnya, selalu mengadakan pertemuan rutin untuk membahas

isu-isu atau sekedar berbagi ilmu pengetahuan sesama anggota diaspora. Mereka pun berperan aktif melakukan bimbingan terhadap TKI yang tergolong low-skilled supaya dapat meningkatkan pengetahuan mereka di bidang komputer, bahasa Inggris, atau keterampilan lainnya. Ada juga bentuk kerjasama pelatihan entrepreneurship kepada para TKI yang merupakan kerjasama diaspora dengan Bank Mandiri dan Universitas Ciputra. Pasca amandemen Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang ditandatangani di Bandung tanggal 30 Mei 2011, ada banyak perbaikan dari sisi isi yang terkandung di dalamnya. Antara lain berupa penyim-

panan paspor oleh TKI, pemberian libur dan cuti, pengendalian biaya penempatan dan adanya akses komunikasi. Selain itu, Indonesia dan Malaysia akan membentuk Joint Task Forces (JTF) untuk mengawasi dan memonitor implementasi dari MoU tersebut. JTF terdiri dari instansi terkait di Indonesia dan Malaysia. Jumlah diaspora Indonesia yang berada di Malaysia tergolong tinggi, dan ini memberikan bargaining power kepada Indonesia untuk mengangkat dan memperbaiki isu-isu WNI/TKI yang berada di Malaysia dan diletakkan dalam Nota Kesepahaman (MoU).

15


No. 69 Tahun VI

sorot

Diplomasi TABLOID


Diplomasi Perlindungan WNI S

alah satu esensi utama dari pembentukan kelembagaan Citizen Service dalam perlindungan WNI di luar negeri adalah untuk melepaskan isu perlindungan WNI dari rejim kekonsuleran yang memiliki keterbatasan dalam hal rejim hukum dan instrumen. Dalam konsep total diplomacy, Citizen Service sejatinya merupakan platform untuk memberdayakan dan mensinergikan seluruh fungsi dan instrumen yang ada di Perwakilan RI, baik fungsi politik, ekonomi maupun sosial budaya, secara optimal untuk memperkuat diplomasi perlindungan WNI. Berbagai fungsi lainnya yang ada juga dapat digunakan sebagai leverage atau bahkan bargaining chip dalam diplomasi bilateral untuk mencapai kepentingan nasional di bidang perlindungan WNI di negara akreditasi. Kemlu RI beserta Perwakilan RI di luar negeri berupaya untuk senantiasa melakukan penanganan atas setiap kasus yang melibatkan WNI dan BHI yang berada di luar negeri secara maksimal melalui pendekatan prevention, early detection dan

Tatang Budie Utama Razak Direktur Perlindungan WNI/BHI immediate response. Seiring dengan peningkatan arus migrasi WNI ke luar negeri, jumlah dan varian kasus-kasus WNI dan BHI di luar negeri juga mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat penuntasan kasus-kasus tersebut membutuhkan adanya suatu kebijakan nasional yang kondusif, Kemlu RI terus melakukan koordinasi yang erat dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait serta berperan aktif memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan dan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan proses penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (revisi UU Nomor 39 Tahun 2004), trafficking-in-person, people smuggling, hingga terkait dengan penataan skema asuransi bagi TKI. Selain itu, pada tingkatan domestik Kemlu RI juga mengoptimalisasikan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta media di Indonesia guna mendorong percepatan penanganan kasus-ka-

sus yang ditangani dan penyebaran informasi kepada para stakeholders di tanah air. Pada tingkatan bilateral, berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan WNI di negara-negara dimana terdapat konsentrasi WNI juga telah dilakukan. Pemerintah RI mengupayakan tersedianya payung hukum perlindungan WNI di negara-negara yang menjadi tujuan penempatan antara lain dengan mengupayakan kesepakatan dalam penempatan dan perlindungan TKI dengan negara-negara tujuan penempatan serta menjajagi perjanjian Mandatory Consular Notification (MNC). Saat ini Indonesia telah memiliki kesepakatan dalam penempatan dan perlindungan TKI dengan negara ; Republik Korea, Jordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, Jepang, Lebanon, Qatar dan Malaysia untuk sektor formal dan pekerja domestik. Selain itu Indonesia juga terus melakukan negosiasi pembentukan MoU dengan

Suriah, Saudi Arabia (untuk pekerja domestik) dan Brunei Darussalam. Di tatanan internasional, Pemerintah RI aktif berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan internasional, baik di tingkat regional maupun multilateral yang membahas isu-isu terkait perlindungan WNI, seperti : migrasi internasional, tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia dan lain sebagainya. Indonesia diantaranya berpartisipasi aktif mengangkat isu perlindungan dalam ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW), Global Forum on Migration and Development (GFMD), Colombo Process, Abu Dhabi Dialogue, dan Bali Process. Partisipasi ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan komunitas internasional terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan WNI di luar negeri.[]

Kemlu Pro Aktif Lakukan

Perlindungan WNI

S

esuai catatan Kemlu RI per bulan Juni 2013, terdapat 253.542 ABK WNI di seluruh dunia yang tersebar di berbagai kawasan, antara lain di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika Timur, Afrika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan, serta Australia dan Pasifik. Mereka bekerja di berbagai jenis kapal asing, mulai dari kapal pesiar mewah, kapal kargo, kapal tanker, hingga kapal penangkap ikan. Diperkirakan sebagian besar ABK asal Indonesia bekerja di kapal-kapal penangkap ikan. Berdasarkan catatan yang dikumpulkan dari berbagai Perwakilan RI di luar negeri, terdapat 941 kasus ABK pada periode Januari-Juli 2013. Kasus tersebut meliputi; masalah pembayaran gaji, pelanggaran hukum setempat (terkait illegal

fishing, people smuggling, berkelahi dengan ABK dari warga negara lain, perselisihan kontrak, asuransi, korban pembajakan dan lain-lainnya. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut dibantu oleh Perwakilan RI hingga ke proses repatriasi ke Indonesia. Terkait hal tersebut, Kemlu RI secara regular menyelenggarakan sosialisasi dan kegiatan siaran radio interaktif di berbagai wilayah di Indonesia guna menyampaikan berbagai permasalahan para ABK serta menghimbau mengenai apa saja yang harus dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan oleh setiap WNI yang akan bekerja ke luar negeri, termasuk untuk mereka yang akan bekerja sebagai ABK di luar negeri. Dinamika perlindungan WNI di luar negeri saat ini juga sudah di-

warnai dengan upaya penyelamatan WNI yang terancam keselamatannya akibat dari situasi politik dan keamanan yang tidak stabil di beberapa negara, seperti di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman dan Suriah. Selain itu upaya khusus juga diberikan untuk menyelamatkan WNI yang terkena dampak bencana alam dalam skala besar seperti yang terjadi di Jepang. Terkait hal tersebut, Pemerintah RI telah melakukan evakuasi terhadap 3.981 orang WNI dari Jepang, Libya, Mesir, Tunisia dan Yaman pada tahun 2011. Saat ini Pemerintah RI tengah melakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di Suriah. Sampai dengan Juli 2013 Pemerintah RI telah merepatriasi sebanyak 4.567 orang yang terdiri dari 4.412 TKI, 101 pelajar dan 54

WNI lainnya. Untuk mempercepat proses repatriasi WNI dari Negara-negara yang mengalami konflik dan bencana alam, Pemerintah RI telah mengirim Tim yang terdiri dari wakil-wakil Kemlu RI dan Kementerian/ Lembaga terkait guna membantu proses tersebut. Selain itu, Pemerintah RI juga melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi internasional seperti UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) dan kantor pusat International Organization on Migration di Jenewa guna mendapatkan dukungan badan-badan internasional tersebut dalam proses repatriasi WNI, khususnya dari negara-negara yang mengalami konflik. (Sumber: Dit. Perlindungan WNI/BHI)

sorot

No. 69 Tahun VI

16


Diplomasi TABLOID


Bali Democracy Forum

Akan Bergeliat Lagi

D

irektur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik A. M. Fachir telah melakukan briefing tentang penyelenggaraan Bali Democracy Forum VI pada 21 duta besar dan 100 diplomat asing lainnya, yang mewakili sekitar 80 perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta, termasuk organisasi internasional, pada Jum’at (11/09) di Ruang Nusantara, Kemlu. BDF VI tahun ini diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) pada tanggal 7-8 November 2013, dengan meng-usung tema “Consolidating Democracy in Pluralistic Society”. Kegiatan yang akan dibuka oleh Presiden RI ini as of date juga akan dihadiri oleh Presiden Timor Leste dan Sultan Brunei Darussalam. Hari pertama sesi BDF dituju-

kan untuk general debate berupa presentasi sejumlah statemen, sementara pada hari kedua akan dilangsungkan sesi interaktif dengan menghadirkan masingmasing dua menteri sebagai panelis untuk membahas dua subtema BDF VI, yaitu “Conducting Free and Fair Elections” dan “Building and Strengthening Democratic Institutions”. Indonesia telah berperan sebagai prime-mover selama enam tahun terakhir dalam ikut memajukan demokrasi di kawasan, dengan menyelenggarakan BDF untuk turut mengembangkan dan mengintensifkan dialog bagi peningkatan saling-pengertian dan penghargaan di antara bangsabangsa. Diketahui bahwa BDF merupakan satu-satunya forum di Asia Pasifik yang membahas

isu-isu demokrasi secara terbuka dan konstruktif, lepas dari political taboo dan stardarisasi yang restriktif. Akseptabilitas dan animo yang tinggi dari negara-negara peserta (participant) di kawasan Asia Pasifik dan pengamat (observer) di luar kawasan itu, tercermin dari partisipasi yang terus meningkat di BDF dari tahun ke tahun. Kesuksesan BDF terletak pada prinsip dasar yang mengusung isu demokrasi yang bersifat home-grown dan all-inclusive, dengan menempatkan semua negara peserta dalam posisi yang sama bagi sharing of experiences dan best practices, sesuai kondisi negara masing-masing. Hasil-hasil kesepakatan BDF yang bersifat non-binding berupa Chairman Statement

dilaksanakan dalam bentuk program peningkatan kapasitas, workshop ataupun dialog oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) selaku implementing agency BDF. IPD yang juga diresmikan pendiriannya pada tahun 2008 kini telah memiliki infrastruktur berupa gedung yang sangat memadai untuk melakukan berbagai riset di kompleks Universitas Udayana, Bali. Sejak beberapa tahun terakhir, IPD telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain dengan mendatangkan peserta dari Myanmar, Mesir, Tunisia dan Fiji ke Indonesia dan atau melaksanakan kegiatan di negara-negara tersebut. (Sumber: Dit. Diplik)

17


No. 69 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

sorot


INDONESIA MENDORONG

KEMITRAAN STRATEGIS ASEAN-MITRA WICARA

Presiden SBY berfoto bersama sembilan pemimpin ASEAN lainnya berfoto sebelum memulai KTT ke-23 ASEAN, di ICC Bandar Seri Begawan, Brunei, Rabu (9/10). (foto: abror/presidenri.go.id)

P

residen RI Susilo Bambang Yudhoyono telah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dengan Mitra Wicaranya, di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada tanggal 9-10 Oktober 2013. Presiden RI bersama dengan para Pemimpin ASEAN lainnya bertemu dengan Kepala Negara/ Pemerintahan dari Jepang, Republik Korea, RRT, Amerika Serikat, India, dan Sekjen PBB. Para Pemimpin membahas berbagai topik yang terkait dengan kerja sama kemitraan masing-masing Mitra Wicara tersebut di atas. KTT dengan Mitra Wicara ini merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-23 ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Secara umum, Indonesia aktif mendorong arah ke depan Kemitraan Strategis ASEAN dengan Mitra Wicaranya terutama dalam mendukung proses pembentukan Komunitas ASEAN 2015, Visi Komunitas ASEAN Pasca-2015, implementasi Bali Concord III, dan mendorong terbentuknya suatu second generation partnership, dimana ASEAN telah menjadi suatu Komunitas dan menjalin kerja sama kemitraan dengan Mitra Wicaranya secara sejajar dan lebih saling menguntungkan. Dalam kerangka yang lebih luas, Indonesia juga telah mendorong pembentukan treaty of friendship and cooperation di wilayah IndoPasifik. Pada KTT ke-16 ASEAN-Jepang, Presiden RI antara lain menyerukan agar kemitraan ASEAN dan Jepang dapat ditingkatkan

menjadi suatu kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Berbagai isu utama yang menjadi perhatian bersama antara lain adalah penanganan bencana alam, konektivitas, people-topeople contacts, dan pemanfaatan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP). Pada KTT ke-16 ASEAN-ROK, sebagai country coordinator kerja sama kemitraan ASEAN-ROK, Presiden RI menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk memajukan dan memperkuat kerja sama ASEAN-Republik Korea. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kerja sama di bidang politik-keamanan, pemajuan ASEAN-Korea FTA, konektivitas di bidang infrastruktur, pengembangan Small and Medium Enterprises (SMEs), teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan, dan pertukaran budaya. Para Pemimpin menyambut baik inisiatif Presiden Korea untuk inisiatif Trust-Building Process in the Korean Peninsula dan Initiative for Peace and Cooperation in Northeast Asia, sebagai upaya penyelesaian secara damai dan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Para Pemimpin ASEANROK juga mengumumkan rencana penyelenggaraan ASEANKorea Special Summit di Republik Korea pada tahun 2014. Pada KTT ke-16 ASEAN-RRT, Presiden RI menekankan perlunya ASEAN dan RRT mengembangkan kerjasama investasi dan mem-

perkuat kerja sama ketahanan pangan dan energi. Penyelenggaraan KTT ke-16 ASEAN-RRT tahun 2013 bertepatan dengan peringatan 10 tahun Kemitraan Strategis ASEAN-RRT. Selama 10 tahun kemitraan strategis tersebut, telah banyak capaian diraih, seperti terbentuknya ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN China Centre, pembahasan substansi menuju terbentuknya code of conduct (COC) sebagai tata laksana perilaku bersama di Laut China Selatan. Berbagai bidang kerja sama yang menjadi perhatian, antara lain kerja sama maritim, free trade area (FTA), konektivitas, ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, dan people-to-people contact. Pada KTT ke-1 ASEAN-AS, Menlu AS, John Kerry mewakili Presiden AS yang berhalangan hadir. KTT membahas arah kemitraan ASEAN-AS, melalui upaya peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, pendidikan, cyber security, trafficking in persons, konektivitas, maritim, dan upaya penyelesaian isu Laut China Selatan. Persiden RI menggarisbawahi perlunya mengkaji kembali hubungan strategis ASEAN-AS di masa mendatang terutama bagi pertumbuhan ekonomi perdagangan dan investasi dan stabilitas kawasan. KTT ke-1 ASEAN-AS, yang semula diadakan 4 (empat) tahun berturut-turut menggunakan format ASEANUS Leaders Meeting, merupakan

langkah nyata bagi peningkatan hubungan ke arah yang lebih strategis. Para pemimpin ASEAN menyambut baik kebijakan AS “rebalancing in Asia” dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan kawasan. Pada KTT ke-11 ASEAN-India membahas berbagai peningkatan kerja sama antara lain di bidang ekonomi dan investasi, people-topeople contacts, dan konektivitas. Presiden RI secara khusus mengajak para Pemimpin ASEAN dan India untuk memperkuat kerjasama di dua bidang nyata, ketahanan pangan dan energi. Indonesia mendorong agar kedua kawasan dapat menjaga ketahanan pangan melalui antara lain kerja sama di bidang inovasi, penelitian, dan juga cadangan pangan. Selain itu, Presiden RI menekankan penguatan kerja sama penanganan terorisme melalui antara lain berbagai pelatihan dan keamanan cyber. KTT ke-5 ASEAN-PBB membahas arah ke depan kerjasama ASEAN-PBB melalui review terhadap Joint Declaration on Comprehensive Partnership between ASEAN and the UN sebagai dasar hubungan kemitraan antara kedua organisasi. Para Pemimpin ASEAN dan Sekjen PBB bertukar pandangan mengenai berbagai isu internasional dan regional, seperti Suriah, Mesir, Laut China Selatan. (Sumber: Dit. MWAK).

lensa

No. 69 Tahun VI

18


Diplomasi TABLOID


Menjaring diplomat handal melalui computer assisted test (cat)

S

ejak dimulainya rangkaian ujian Seleksi Penerimaan CPNS pada Kementerian Luar Negeri untuk mengisi formasi Pejabat Diplomatik dan Konsuler (PDK), Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan (PKKRT), dan Petugas Komunikasi (PK), tercatat sekitar 5.200 peserta mengikuti Tes Kompetensi Dasar yang berlangsung sejak tanggal 30 September – 8 Oktober 2013. Para peserta Tes Kompetensi Dasar Kementerian Luar Negeri tidak hanya berasal dari pulau Jawa, namun juga dari berbagai kota-kota di seluruh Indonesia, dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam hingga Provinsi Papua. Tidak dapat dipungkiri bahwa para peserta dari luar Pulau Jawa membutuhkan pengorbanan yang cukup besar, baik dari segi biaya, waktu, dan panjangnya jarak tempuh yang harus dilalui peserta untuk bisa mengikuti tes di Ibukota. Namun, kondisi ini tidak menyurut-

kan minat peserta untuk mengikuti tahapan awal dari seluruh rangkaian seleksi penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri. Banyak diantara pelamar yang telah berada di Jakarta sejak beberapa hari sebelum ujian dimulai, dan menginap di kerabat hingga di penginapan di berbagai penjuru kota Jakarta ini. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri, Yuwono A. Putranto, mengemukakan bahwa Kementerian Luar Negeri memberikan perhatian khusus bagi pelamar yang berasal dari luar Pulau Jawa, dengan menjadwalkan para peserta pada sesi-sesi akhir Tes Kompetensi Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup kepada para peserta tes CPNS Kementerian Luar Negeri untuk mempersiapkan diri guna mengikuti Tes di Jakarta. “Diharapkan bahwa dengan meningkatnya partisipasi para lulusan universitas yang berasal dari

luar Jawa pada gilirannya akan meningkatkan pula keterwakilan wakil-wakil dari seluruh provinsi di Indonesia dalam misi diplomasi RI”, demikian ujar Yuwono A. Putranto. Tes Kompetensi Dasar yang dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), merupakan awal dari era baru untuk memperoleh kandidat CPNS yang berkualitas. Kementerian Luar Negeri, sebagai ujung tombak diplomasi RI, memiliki kepentingan yang besar terkait dengan upaya untuk memperoleh SDM yang handal guna menjadi motor diplomasi RI. “Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri mendukung penuh program nasional ini, mengingat aspek strategis yang dimiliki dari Tes Kompetensi Dasar dengan menggunakan sistem CAT ini. Tidak hanya sistem ujian terkomputerisasi ini mampu menghasilkan dan menampilkan skor peserta secara real time, namun juga yang paling penting bahwa sistem ini memiliki transparansi

yang tinggi, “ lebih lan jut Yuwono A. Putranto menambahkan. “Hal ini diharapkan mampu menepis masih adanya anggapan mengenai mudahnya proses rekrutmen CPNS disusupi oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,“ demikian Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri menutup wawancara ini yang sekaligus juga mengakhiri rangkaian pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Kementerian Luar Negeri Tahun 2013. Selanjutnya, para peserta yang nantinya dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar akan mengikuti rangkaian Tes Kompetensi Bidang yang meliputi Tes Kompetensi Bidang Substansi, Ujian Kemampuan/Penguasaan Bahasa Asing, Pemeriksaan Psikologi, Wawancara dan Tes Kesehatan. (Sumber : Biro Kepegawaian)

e-Recruitment

Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri

K

onsistensi mutu keseluruhan proses dan output rekrutmen dipertahankan melalui pembakuan sistem Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu. Langkah ini membuahkan pengakuan dengan diterimanya Sertifikat ISO 9001:2008 untuk proses rekrutmen CPNS Kemlu pada bulan Maret 2009. Museum Rekor Indonesia juga mencatat Kemlu sebagai instansi pemerintah pertama dengan

sistem rekrutmen pegawai yang memenuhi standar ISO 9001:2008. Namun demikian, pembakuan sistem Seleksi Penerimaan CPNS tidak menutup upaya-upaya penyempurnaan terutama dalam pelaksanaan proses. Sejak tahun 2008 dirintis layanan registrasi on-

line untuk pelamar CPNS Kemlu dalam upaya peningkatan kecepatan pengolahan data pelamar. Setahun kemudian, dalam Seleksi Penerimaan CPNS 2009 diperkenalkan penggunaan secara penuh aplikasi e-recruitment yakni sistem pengelolaan data pelamar secara elektronik dengan kemampuan penyajian informasi secara real time. Aplikasi e-recruitment terus disempurnakan dari waktu ke waktu antara lain dengan perluasan fasilitas input data berbasis barcode guna mendukung peningkatan kecepatan layanan dan akurasi data. Untuk kemudahan mengakses informasi, pelamar yang telah melakukan registrasi online akan memperoleh akun individual dalam

sistem e-recruitment. Melalui akun tersebut pelamar antara lain dapat memperoleh informasi kelulusan dalam setiap tahapan ujian dan per-

kembangan terbaru dari proses Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu[]

19


Diplomasi TABLOID

No. 69 Tahun VI

lensa


Calon Dubes Polandia Ikuti Kelas Bahasa Indonesia di Warsawa

Calon Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Tadeusz Szumowski, seusai mengikuti kelas pengajaran Bahasa Indonesia.

“ Saya merasa nyaman dengan kelas ini, bergabung dengan mahasiswa lain, waktu dan tempatnya juga sesuai,” demikian ungkap calon Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Tadeusz

Duta Besar Polandia Indonesia untuk polandia DR. Darmasyah Djumala mengunjungi kelas bahasa Indonesia di Collegium Civitas, Warsawa, salah satu perguruan Tinggi yang membuka kuliah jurusan Bahasa Indonesia.

Szumowski, seusai mengikuti kelas pengajaran Bahasa Indonesia. Kamis, 10 Oktober 2013, merupakan hari pertama Duta Besar Szumowski mengikuti ke-

las Bahasa Indonesia di Collegium Civitas, Warsawa, Polandia. Collegium Civitas merupakan salah satu perguruan tinggi di Warsawa yang memiliki program Bahasa Indonesia. Dubes Szumowski bersama istri bergabung bersama mahasiswa lainnya yang mengambil kuliah Bahasa Indonesia. Suasana kelas terlihat bergairah terutama dengan antusiasnya Dubes Szumowski dan istri, serta mahasiswa lainnya, dalam mengikuti pelajaran awal. Pertanyaan demi pertanyaan terus bergulir sepanjang pelajaran Bahasa Indonesia sehingga sesi kelas tidak berhenti sesuai jadwalnya, dan pengajar Bahasa Indonesia, Beniati Lestyarini, yang didatangkan oleh Kemdikbud harus menghentikan kelasnya karena akan digunakan untuk pelajaran selanjutnya. Program Bahasa Indonesia di Collegium Civitas, Warsawa, telah dimulai sejak tahun 2011 dan merupakan bagian dari kurikulum. Selain perguruan tinggi ini, terdapat beberapa perguruan tinggi lainnya, di Warsawa dan kota lainnya, yang juga telah memiliki program pengajaran Bahasa Indonesia. KBRI Warsawa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendatangkan tenaga pengajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) secara rutin sejak tahun 2012 untuk mengajar di beberapa perguruan tinggi di Warsawa antara lain Universitas Warsawa dan Warsaw School of Economics. (Sumber : KBRI Warsawa)

lensa

No. 69 Tahun VI

20


Diplomasi TABLOID


Dirjen IDP: Akuntabilitas Kepada Publik itu Perlu

M

enginformasikan kepada publik apa yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah cukup. Humas pemerintah harus mampu meyakinkan bahwa yang telah dilakukan pemerintah bermanfaat bagi publik serta membuat publik berkolaborasi dengan pemerintah dalam mencapai kepentingan nasional. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Duta Besar A.M. Fachir, dalam pembukaan Forum Bakohumas di Hotel Sahira Butik, Bogor (16/9). Dubes Fachir juga menilai bahwa forum ini adalah sebuah forum yang sangat bermanfaat untuk saling bertukar pikiran, pengalaman dan pengetahuan antara aparat pemerintah selaku abdi negara selain untuk menampilkan pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan kepada masyarakat. “Apapun yang kita lakukan, harus kita pertang-

gungjawabkan dan masyarakat harus tahu.” Terkait dengan pelaksanaan Forum Bakohumas yang mengambil tema “Program Kerja Sama Teknik RI dengan Negara-negara Berkembang untuk Mendukung Keberhasilan RPJPN 2005-2025” tersebut, Dubes Fachir juga menyampaikan bahwa alinea ke-4 UUD ‘45 masih sangat relevan hingga sekarang. Komitmen Bangsa Indonesia untuk “Ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial” menjadi pedoman politik luar negeri dan diplomasi. Pelaksanaan kerjasama teknik pun merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi. Sehubungan dengan pekerjaan Kehumasan, Dubes Fachir menyampaikan pentingnya tugastugas kehumasan didasarkan pada pemahaman terhadap per-

kembangan jaman yang tidak lagi dapat mengandalkan cara-cara konvensional. “Aktor kehumasan harus memanfaatkan teknologi dan harus tahu siapa audience-nya”. Tampil sebagai pembicara pada forum ini adalah Direktur Kerja Sama Teknik, Siti Nugraha Mauludiah, diikuti oleh Nelson Simorangkir dari Direktorat Afrika serta Amrih Jinangkung dari Direktorat PI Ekosusbud yang masing-masing memaparkan tentang potensi yang dapat dimaksimalkan di Benua Afrika-subsahara, serta aspek hukum internasional dari kerja sama teknik yang dilakukan Indonesia. Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS), adalah Forum Koordinasi dan Kerjasama antar Humas Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara serta BUMN. (Sumber : Dit. Infomed/Rio)

“Humas pemerintah harus mampu meyakin-kan bahwa yang telah dilakukan pemerintah bermanfaat bagi publik serta membuat publik berkolaborasi dengan pemerintah dalam mencapai kepentingan nasional.”

21


No. 69 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

lensa


SOSIALISASI

BALI DEMOCRACY FORUM DI PROVINSI BALI

M

enjelang penyelengaraan Bali Democracy Forum (BDF) VI di Bali tanggal 7-8 November 2013, Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan Institute for Peace and Democracy pada tanggal 23 September 2013 telah menyelenggarakan sosialisasi BDF dengan tema “Bali Democracy Forum: Diplomasi RI Dalam Memajukan Demokrasi Kawasan” untuk berbagai kalangan masyarakat di Provinsi Bali. Acara dihadiri oleh sekitar 275 peserta yang sebagian besar adalah pelajar SMA dan mahasiswa berbagai universitas di Bali, termasuk pejabat pemerintah setempat. Tujuan utama sosialisasi adalah untuk menyebarluaskan pengertian dan pemahaman yang lebih baik mengenai BDF kepada masyarakat luas di Bali. Demikian antara lain pernyataan Direktur Diplomasi Publik, Al Busyra Basnur, dalam sambutan pembukaan. Dinyatakannya bahwa BDF yang dilaksanakan sejak tahun 2008 telah berjalan dengan baik, aman dan sukses berkat dukungan yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali. Dukungan yang sama diharapkan akan diberikan kembali oleh

seluruh pihak di Bali demi suksesnya penyelenggaraan BDF VI. Hal mana menurutnya tidak saja akan semakin membuat Bali terkenal akan keindahan alam dan kearifan lokal masyarakatnya, tetapi juga sebagai ikon dan pusat nilai-nilai demokrasi di kawasan. Narasumber dalam sosialisasi adalah Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Duta Besar A.M. Fachir; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si.; Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Drs. I Made Anom Wiranata; S.IP., M.A.; dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum, serta Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana; dan Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si., selaku moderator. Duta Besar Fachir dalam paparannya antara lain menyatakan bahwa BDF bertujuan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan membanguan democratic architecture. Dinyatakannya BDF mengangkat nama Bali dengan kebijakan lokal yang bersifat demokratis pada tingkat akar rumput, antara lain

dengan konsep “Tri Hita Karana”, yaitu keserasian hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam. Duta Besar Fachir mengharapkan agar sebagai bagian dari edukasi publik, sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri akan dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat Bali terhadap BDF, serta mendorong kalangan akademisi dan pelajar di Bali

untuk dapat memanfaatkan kehadiran implementing agency BDF, yaitu Institute for Peace and Democracy yang berada di Universitas Udayana untuk memajukan kualitas demokrasi di Provinsi Bali. Prof. Windia dalam paparannya antara lain menjelaskan bahwa kehidupan demokrasi di Bali selalu melibatkan institusi tradisional yang selama ini telah dikenal luas di tanah air, yaitu melalui subak dan dadya. I Made Anom berpendapat BDF merupakan aset bangsa dan merupakan keberhasilan besar diplomasi Indonesia, yang banyak mendapat dukungan dari negaranegara di kawasan. Sementara itu Dr. Palguna menyoroti aspek demokrasi dalam perspektif Hukum Tata Negara. Menurutnya melalui BDF tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya Indonesia sebagai sebuah Constitutional Democratic State sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Melalui BDF Indonesia akan menuju sebagai sebuah negara demokrasi dan negara hukum yang tunduk pada supremasi konstitusi. Sebagai tuan rumah BDF, Indonesia mempunyai kewajiban moral dan menjadi contoh yang baik bagi perkembangan demokrasi di kawasan. Diperlukan kerja keras dan dedikasi tinggi serta memberikan kesempatan kepada negara-negara yang ingin belajar demokrasi.[]

lensa

No. 69 Tahun VI

22


Diplomasi TABLOID


penerapan Dwi Kewarganegaraan Untuk diaspora di berbagai negara

B

eberapa negara menerapkan kebijakan Diaspora dan Dual Citizenship untuk menangani diaspora mereka. Dari sebanyak 43 negara yang dijadikan sampling, sebanyak 31 negara mengakui adanya dwi kewarganegaraan bagi para diaspora mereka. Adapun Negara-negara yang menerapkan kebijakan Dual Citizenship tersebut, diantaranya adalah: Norwegia, Islandia, Rumania, Moldova, New Zealand, Bulgaria, Sri Lanka, Maladewa, Kyrgystan, Austria, Slovenia, Vietnam, Kanada, Yunani, Australia, Finlandia, Estonia, Swedia, Latvia, Hungaria, Spanyol, Mesir, Kamboja, Rusia, Bosnia Herzegovina, Amerika Serikat, Sudan, Eritrea, Mozambique, Maroko, dan Chile. Norwegia membatasi dwi kewarganegaraan namun tidak sepenuhnya melarang dwi kewarganegaraan tersebut. Penanganan diaspora dilakukan melalui interdep NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation) antara Kemlu dan Kementerian Anak, Kesetaraan dan Inklusi Sosial. Rumania menerapkan dwi kewarganegaraan berdasarkan UU Kewarganegaraan, dan lembaga yang menangani diaspora adalah Department for Romanians Abroad. Sedangkan Moldova, berdasarkan UU Kewarganegaraan tahun 1991 memperbolehkan dwi kewarganegaraan sepanjang ada perjanjian antar Negara dimaksud. Permasalahan diaspora di Moldova ditangani oleh Biro Hubungan Inter-etnis. New Zealand tidak melarang adanya dwi kewarganegaraan namun tidak ada kebijakan khusus untuk diaspora. Sementara Bulgaria mengakui dwi kewarganegaraan secara hukum dan institusi yang menangani diaspora adalah State Agency or Bulgarians Abroad (SABA). Sri Lanka tidak memiliki institusi khusus yang menangani masalah diaspora, namun sejak tahun 1987 Sri Lanka menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan. Akan tetapi sejak 2012 masalah ini ditunda kembali.

Maladewa juga tidak memiliki instansi khusus yang menangani masalah diaspora namun memperbolehkan dwi kewarganegaraan sesuai dengan persetujuan presiden. Di Austria, institusi yang menangani diaspora adalah Federal Ministry for European and International Affairs. Austria mengakui dwi kewarganegaraan apabila individu yang bersangkutan merupakan keturunan salah satu atau kedua orang tua berkewarganegaraan Austria dan tidak merupakan naturalisasi. Vietnam mengakui dwi kewarganegaraan sejak Juli 2009. Penanganan diaspora mereka dilakukan dengan membentuk State committee for Overseas Vietnamese (COVA), dimana Ketua COVA ditunjuk oleh Perdana Menteri. Sebagai bagian dari struktur pendukung implementasi COVA, Vietnam membentuk pula System of Liaison Association dan Relative Association Overseas Vietnamese Union. Kanada belum memiliki instansi khusus yang menangani diaspora di tingkat nasional namun mengakui dwi kewarganegaraan. Dalam hal ini warganegara Kanada yang memiliki dwi kewarganegaraan dihimbau untuk menggunakan paspor

Kanada apabila bepergian ke luar negeri. Secara hukum, Estonia tidak mengakui adanya dwi kewarganegaraan, namun bagi warga asing yang memperoleh kewarganegaraan Estonia secara naturalisasi diperbolehkan untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan sebelumnya. Swedia memberikan pengakuan terhadap para diasporanya sejak abad 19, dan penanganan diaspora mereka dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pengembangan Kerjasama Internasional, dan sejak tahun 2001 Swedia membuka kemungkinan bagi terwujudnya dwi kewarganegaraan. Diaspora Latvia ditangani oleh Kementerian Luar Negeri Latvia, bahkan Latvia telah memiliki museum diaspora yang mencatat imigrasi warganegara Latvia sejak 200 tahun lalu. Sejak 9 Mei 2013, Latvia telah menyetujui amandemen UU Kewarganegaraan untuk dapat memberikan ijin dwi kewarganegaraan bagi warganegara Latvia. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2013. Pada tahun 2010, Hungaria melakukan revisi UU Kewarganegaraan dan pada 2012 konstitusi

Saat ini diaspora Indonesia telah membentuk Indonesia Diaspora Network (IDN) sebanyak 26 chapters, yaitu di Negara-negara: Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Azerbaijan, Belanda, Brunei Darussalam, Finlandia, Estonia, Inggris, Jerman, Malaysia, Mesir, Myanmar, New Zealand, Sri Lanka, Swedia, Thailand, Qatar, Yunani, Taiwan, Trinidad & Tobago, Kuwait, Suriname, Timor-Leste, Rusia dan Polandia.

Hungaria memberlakukan revisi UU Kewarganegaraan mengenai dwi kewarganegaraan tersebut. Selanjutnya Hungaria membentuk Office of the State Secretary for Hungarian Communities Abroad, Ministry of Public Administration and Justice sebagai koordinator hubungan Pemerintah dan diaspora. Di Spanyol, penanganan diaspora serta anggaran penanganannya dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial. Selain itu dibentuk pula Council of Spanish Resident disamping mengadakan General Council of Spanish Resident Overseas pada setiap tahunnya. Spanyol mengakui dwi kewarganegaraan khusus bagi individu berkewarganegaraan Filipina, Portugal dan Negara-negara Amerika Latin. Sementara itu Departement of State Amerika Serikat membentuk The International Diaspora Engagement Alliance (IdEA) disamping juga telah menyelenggarakan Global Diaspora Forum pada bulan Mei 2013. Pemerintah Amerika Serikat memperbolehkan dwi kewarganegaraan, namun tidak diatur dalam hukum dan kebijakan. Saat ini diaspora Indonesia telah membentuk Indonesia Diaspora Network (IDN) sebanyak 26 chapters, yaitu di Negara-negara: Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Azerbaijan, Belanda, Brunei Darussalam, Finlandia, Estonia, Inggris, Jerman, Malaysia, Mesir, Myanmar, New Zealand, Sri Lanka, Swedia, Thailand, Qatar, Yunani, Taiwan, Trinidad & Tobago, Kuwait, Suriname, Timor-Leste, Rusia dan Polandia. Sementara itu IDN juga sudah terbentuk di 28 kota, yaitu di: Austin, Bucharese, Dammam, Houston, Los Angeles, Lousiana, Midwest (Madison, Wiscounsin), Midwest (Ann Arbor, Michigan), Midwest (Chicago), Greater (Los Angeles), New South Wales, New Hampshire, New York, Northern California, Philadelphia, Beijing, San Fransisco, Riyadh, Ruwais, Seatlle, Stockholm, Queensland, Victoria, Western Australia, Pretoria, Hanoi, Davao dan Nairobi.[]

23


lensa

No. 69 Tahun VI

Diplomasi TABLOID


DIPLOMASI PUBLIK TIDAK SEMATA-MATA

MILIK NEGARA

“Diplomasi tidak hanya milik negara, tetapi juga milik perguruan tinggi dan mahasiwa”, ujar Direktur Diplomasi Publik, Al Busyra Basnur, di depan 150 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) yang berkunjung ke Kementerian Luar Negeri RI pada tanggal 8 Oktober 2013. Dalam kunjungan tersebut para mahasiswa memperoleh paparan mengenai fungsi dan tugas Kementerian Luar Negeri di bidang diplomasi publik dan peran Indonesia di berbagai forum multilateral, yang masing-masing disampaikan oleh Direktur Diplomasi Publik dan Pejabat Fungsional Diplomat Senior pada Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral Kemlu RI,

Taufik Rodhi. “Indonesia memiliki aset diplomasi publik yang sangat besar dan penting untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai yaitu to win the hearts and minds,domestically and internationally”, tandas Direktur Diplomasi Publik. Aset-aset dimaksud adalah sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi yang progresif, masyarakat yang pluralis dan toleran, Islam yang moderat dan keragaman budaya. Direktur Diplomasi Publik lebih lanjut menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya Kemlu telah menjalankan sejumlah program diplomasi publik yang selama ini selalu melibatkan dan memberdayakan para pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri, termasuk pelajar dan mahasiswa seperti Bea

Siswa Seni Budaya Indonesia, Outstanding Students for the World, Duta Belia, Presidential Friends of Indonesia, Dialog Lintas Agama dan Bali Democracy Forum. Menurutnya program-program tersebut telah berjalan dan mendapat sambutan yang sangat positif di tanah air dan dari luar negeri. Sementara itu Taufik Rodhi dalam paparannya memfokuskan pada 7 isu terkini di forum multilateral dimana Indonesia berperan dan terlibat secara aktif, yaitu reformasi Dewan Keamanan PBB, peace keeping operation, keanggotaan Indonesia pada Organisasi Konferensi Islam, climate change, Millenium Development Goals (MDGs), G 20 dan keanggotaan Indonesia pada 200 organisasi internasional. Taufik Rodhi juga menjelaskan menge-

nai upaya-upaya Pemerintah RI dalam mempromosikan pencalonan Indonesia di berbagai organisasi internasional seperti WTO (World Trade Organization) dan FAO (Food and Agriculture Organization) serta kesempatankesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh lulusan S1 Indonesia di kantor PBB di New York. Di akhir acara para mahasiswa berkesempatan berkunjung ke salah satu gedung bersejarah di tanah air yang terletak di lingkungan Kementerian Luar Negeri, yaitu Gedung Pancasila, tempat lahirnya dasar negara Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di gedung tersebut.[]

http://www.tabloiddiplomasi.org

No. 69 Tahun VI, Tgl. 15 OKTOBER - 14 NOPEMBER 2013

Diplomasi TABLOID


Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 www.tabloiddiplomasi.com

Penguatan Kerja Sama Kemitraan dalam

KTT East Asia Summit

Presiden SBY dan pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan ASEAN Plus Three di ICC Bandar Seri Begawan, Brunei, Kamis (10/10) pagi. (foto: cahyo/presidenri.go.id.)

K

onferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-8 East Asia Summit (EAS) telah terlaksana di Bandar Seri Begawan pada tanggal 10 Oktober 2013. KTT ke-8 EAS dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah dan diikuti oleh Kepala Negara/ Pemerintahan negara peserta EAS, kecuali Amerika Serikat dan Rusia yang diwakili oleh Menlunya. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam 30 menit tersebut pada intinya menekankan kembali EAS sebagai leaders-led forum untuk membahas isu-isu strategis politik ekonomi yang menjadi kepentingan bersama dan berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di kawasan pada khususnya, dan dunia pada umumnya. KTT ke-8 EAS juga membahas mengenai upaya implementasi konkrit, peningkatan

kerja sama dan inisiatif baru dari negara-negara peserta EAS di 6 bidang prioritas EAS, yaitu, pendidikan, penanganan bencana alam, keuangan, energi dan lingkungan, kesehatan global dan pandemik, serta konektivitas. KTT EAS juga membahas upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea, upaya bersama Amerika Serikat dan Rusia mengenai pemusnahan senjata kimia di Suriah, dan isu Laut China Selatan. Pembahasan KTT EAS kali ini semakin menunjukkan bahwa forum leaders-led ini telah dianggap sebagai forum dialog yang membahas isu-isu strategis, terutama isu politik keamanan yang memiliki dampak terhadap kawasan Asia Timur. Keberhasilan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi sebagai bagian dari kontribusi

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

nyata EAS terhadap pencapaian common security, common stability, dan common prosperity. “Saya percaya bahwa kita dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya menciptakan kawasan yang damai dan stabil,” demikian penegasan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT ke-8 EAS. Pada kesempatan rangkaian KTT EAS ini, telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) on the Establishment of Nalanda University sebagai prakarsa India. Universitas Nalanda merupakan pusat pendidikan yang pernah berdiri di India pada sekitar abad ke-5 sampai ke-12 Masehi. Pada akhir abad ke-12, Universitas Nalanda mengalami keruntuhan akibat penjajahan. Upaya untuk kembali me-

ngoperasikan Universitas Nalanda telah dimulai sejak tahun 2007 pada saat KTT ke-2 EAS di Cebu, Filipina. KTT ke-8 EAS menghasilkan Chairman’s Statement of the 8th EAS, mengadopsi Declaration of the 8th EAS on Food Security, serta mencatat Summary Record of the 3rd EAS Low Carbon Growth. EAS merupakan suatu forum regional yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2005 di Kuala Lumpur. EAS terdiri dari 18 negara peserta yaitu 10 negara anggota ASEAN, Australia, India, Jepang, Republik Korea, RRT, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Rusia. EAS merupakan forum leaders-led dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak (driving force) dalam kemitraan dengan negaranegara peserta EAS lainnya. (Sumber: Dit. MWAK)

Diplomasi APEC. lanjutkan Reformasi. No. 69. Tahun VI. Ajang Miss Coffee International 2013 TABLOID. Media Komunikasi dan Interaksi INDONESIA 2013

Recommend Documents