Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Komitmen Indonesia. di Timur Tengah. Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia

No.21, 33 Tahun III, No. II, Tgl. 15 Juli Juli--14 14Agustus Agustus2010 2009

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

Menlu RI :

Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem Komitmen Indonesia Islam Terhadap ProsesKontribusi Perdamaian Dan Demokrasi Dalam Membangun di Timur Tengah

Indonesia

RI Tegaskan

Da’i Bachtiar : Dukungan

Menyelesaikan UntukPersoalan TKI di Malaysia Dengan Kemerdekaan Kepala Dingin Palestina Kebudayaan, Fondasi Untuk Program Memperkuat Hubungan Capacity RI - Suriname

Nia

Building untuk Zulkarnaen Palestina

:

“KING”

Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia Email: [email protected]

Email: [email protected]

ISSN 1978-9173 ISSN 1978-9173

Email: [email protected]

www.tabloiddiplomasi.com

771978 917386 771978 917386 9

9

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi

>5

Fokus

Komitmen Indonesia Terhadap Proses Perdamaian di Timur Tengah

>6

Fokus

>7

Fokus

>8

Proses Perdamaian Masih Terhenti Tinggal Senjata Hizbullah yang Mampu Menghadapi Gempuran Israel

> 10

Lensa

> 11

Sorot

> 16 > 17

> 20

Ekonomi

> 23

Kilas

Peluang Indonesia Menarik Investor Arab Saudi Cukup Besar

Mesir Mitra Potensial Indonesia dalam Pengembangan Multimedia

Ketua DPR-RI Imbau Parlemen Anggota OKI Kunjungi Gaza

Lensa

Lensa

> 14

Ekonomi

Program Capacity Building untuk Palestina

>9

> 12

> 18

4

FOKUS

RI Menggalang Dukungan Internasional Menjatuhkan Sanksi Tegas kepada Israel

Pernyataan 12 Anggota Delegasi Kemanusiaan Indonesia di Armada Gaza Freedom Flotila Dukungan Negara Asia -Afrika untuk Kemerdekaan Palestina

Sorot

Masyarakat Internasional Harus Bekerjasama Mewujudkan Kemerdekaan Palestina

Fokus

Palestina Capacity Building dan Upaya Reformasi

Fokus

Mempersiapkan Negara Berdaulat Melalui Pelatihan 10 Ribu Rakyat Pelestina

Fokus

Indonesia Memasukkan Palestina dalam Program Pelatihan di Bidang Keuangan Mikro

RI Tegaskan Dukungan Untuk Kemerdekaan Palestina

14

FOKUS Palestina

Capacity Building dan Upaya Reformasi

Diplomasi

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana Cahyono

Teras Diplomasi Sejak tahun 1940-an masalah Palestina selalu menjadi pusat perhatian masyarakat internasional di dunia. Saat ini, situasi di Palestina terus memburuk, dengan terjadinya serangan Israel, pembatasan akses barang, termasuk makanan dan obat, di daerah konflik Gaza, penurunan penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan keamanan internal serta krisis politik, adalah hal yang masih menadi permasalahan besar bagi Palestina. Berbagai upaya telah diambil untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam, dan lain sebagainya telah menempatkan masalah Palestina sebagai isu prioritas, dan berupaya mencari solusi secara aktif dan kreatif guna memberikan kontribusi dalam proses perdamaian. Negara-negara penting, seperti Amerika Serikat, telah aktif berpartisipasi dalam proses perdamaian, yaitu sejak Camp David pada tahun 2000, dan Konferensi Annapolis pada tahun 2007. Perancis juga memprakarsai Konferensi Donor di Paris, Desember tahun 2007 dan telah berhasil menghadirkan hampir 30 negara dan mengumpulkan dana sekitar

700 juta dolar untuk pembangunan Palestina. Sebagai penghargaan terhadap upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional lainnya dan beberapa negara kekuatan utama, negara-negara Asia-Afrika bersama-sama dengan negaranegara lain dari kawasan Amerika Latin, berkontribusi kepada rakyat Palestina melalui program capacity building. The NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine diselenggarakan di Jakarta pada 14-15 Juli 2008 sebagai tolok ukur keberhasilan Kerjasama Asia-Afrika, yang menghasilkan komitmen untuk proyek-proyek yang dirancang oleh Palestina sendiri. Pemerintah Indonesia sendiri melalui New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) dari sejak tahun 2008 hingga 2010 telah melaksanakan sebanyak 24 program capacity building bagi Palestina di berbagai sektor dan diikuti oleh 111 peserta. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan capacity building bagi 1000 orang Palestina hingga tahun 2013. Ini akan menjadi catatan bagi kita untuk melihat apa yang telah kita capai dalam upaya kita untuk mendukung rakyat Palestina.[]

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Staf Redaksi Saiful Amin Arif Hidayat Taufik Resamaili Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor M. Dihar Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256, Surat Menyurat : Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Departemen Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.com Email : [email protected] cover: www.buletinislam worldpress.com Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I bekerjasama dengan Pilar Indo Meditama

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected] Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi F O K U S

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah melakukan kunjungan kerja ke Indonesia (28 -29/05). Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kedua menyusul kunjungan kenegaraan yang telah dilakukan pada tanggal 21 – 23 Oktober 2007. Kunjungan kerja tersebut juga bertepatan dengan upaya menghidupkan kembali proses perdamaian Timur-Tengah melalui Proximity Talks di bawah inisiatif Amerika Serikat. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, yang merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya perdamaian yang final, adil, dan menyeluruh di kawasan Timur-Tengah. Sementara itu Pihak Palestina menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meminta dukungan Indonesia, baik dalam upaya menghidupkan kembali proses perdamaian, maupun rekonsiliasi internal Palestina, khususnya antara faksi Fatah dan Hamas. Dalam kesempatan pembicaraan bilateral di antara kedua negara, Indonesia dan Palestina antara lain menyepakati bahwa kedua negara menegaskan pentingnya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian TimurTengah yang selama ini mengalami kemacetan. Terkait dengan ini, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif sebagai bagian dari proses perdamaian yang akan dihidupkan kembali tersebut, melalui peran yang tepat sesuai permintaan pihak Palestina. Indonesia dan Palestina berkomitmen bahwa kedua pihak berupaya untuk mencari solusi guna mewujudkan perdamaian TimurTengah berdasarkan prinsip Two State Solution sebagaimana yang terkandung dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 Tahun 1967 dan Nomor 338 Tahun 1973, serta Arab Peace Initiative 2002. Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus melanjutkan dukungan bagi kemerdekaan Palestina, termasuk melalui pembangunan kapasitas yang ditujukan untuk membantu peningkatan kesiapan Bangsa Palestina dalam mengantisipasi

No. 33 Tahun III

RI Tegaskan Dukungan Untuk Kemerdekaan Palestina

kemerdekaannya melalui Capacity Building Programs yang digagas oleh Indonesia melalui skema kemitraan strategis intrakawasan AsiaPasifik (NAASP). Indonesia mendukung pemulihan persatuan dan kesatuan nasional Palestina melalui rekonsiliasi antara faksi Fatah dan Hamas, guna meningkatkan posisi tawar Palestina dalam proses perundingan damai, demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan nasional Bangsa Palestina. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk memberikan financial assistance sebesar Rp. 20 milyar untuk pembangunan Rumah Sakit di Gaza. Pihak Palestina sendiri menyampaikan harapannya agar Indonesia, Afrika Selatan, Brazil dan India, kiranya juga dapat bertemu dan berpikir secara kolektif untuk meningkatkan peranannya dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan Proses Perdamaian Timur-Tengah, sekaligus memperkuat upaya Proximity Talks yang saat ini tengah digalang oleh Amerika Serikat. Dalam kesempatan Joint Press Conference, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan undangan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkunjung ke Palestina dan menunaikan ibadah shalat di Masjidil Aqsa. Hal ini diharapkan akan dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menindak-lanjuti beberapa keinginan pihak Palestina tersebut, khususnya mengenai peran aktif Indonesia dalam proses perdamaian

Dok. Presidensby

4

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas bersama dengan Presiden RI di Istana Merdeka saat melakukan kunjungan kerja ke Indonesia, 28-29/05.

Timur-Tengah dengan melibatkan Afrika Selatan, Brazil dan India, pada tanggal 31 Mei 2010, Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty M. Natalegawa, didampingi oleh Direktur Jenderal ASPASAF, Kepala Biro Administrasi Menteri dan staf Direktorat TimurTengah, telah menerima Duta Besar Brazil, India, dan pejabat Kedutaan Besar Afrika Selatan yang mewakili Dubes Afsel yang berhalangan. Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI menyampaikan bahwa pihak Palestina mengharapkan agar Indonesia, Afrika Selatan, Brazil dan India yang dianggap oleh Palestina sebagai negara-negara middle power, dapat bertemu dan berpikir secara kolektif untuk meningkatkan dukungannya bagi kemerdekaan Palestina dan Proses Perdamaian Timur-Tengah, sekaligus memperkuat upaya Proximity Talks. Melalui forum informal tersebut, Menlu RI mengharapkan agar keempat negara dimaksud dapat mengeksplorasi “the reservoir of wisdom” guna mewujudkan peningkatan peran dalam mendukung proses perdamaian Timur-Tengah sebagaimana yang diharapkan oleh Palestina.

Dalam hal ini Menlu RI menegaskan, bahwa Indonesia tidak akan mengkoordinir pertemuan keempat negara tersebut, melainkan hanya memfasilitasi. Inisiatif inipun nantinya akan bersifat modest dan value added oriented, serta tidak mengambil alih proses yang telah berjalan selama ini, karena Pemerintah Indonesia tidak ingin ‘over-prepared’ untuk menghindari ketidaknyamanan dari para pihak. Agenda pertemuan informal tersebut, nantinya akan lebih bersifat koordinatif dan to compare notes, dalam rangka sinkronisasi mengenai langkah-langkah ke depan yang dapat diambil guna peningkatan kontribusi aktif terhadap proses perdamaian TimurTengah. Di samping itu, Menlu RI juga menyampaikan agar wacana mengenai gagasan untuk melibatkan Jepang dalam proses ini dapat disampaikan kepada pemerintah masing-masing guna memperoleh tanggapan, apakah gagasan tersebut dapat diterima atau tidak.[]

15 juli - 14 agustus 2010

Diplomasi F

O

K

U

S

5

Komitmen Indonesia Terhadap Proses Perdamaian di Timur Tengah Indonesia mendukung proses perdamaian di Timur Tengah dan mendorong berdirinya sebuah negara Palestina yang bebas merdeka dengan ibukota di Yerusalem Timur dan hidup secara damai berdampingan dengan negara tetangga lainnya sesuai dengan prinsip twostate solution, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Resolusi DK-PBB No. 242 (1967), 338 (1973), Arab Peace Initiative (2002), Peace Roadmap (2003), dan kerangka Annapolis (2007). Indonesia bersama-sama dengan Afrika Selatan, telah menyelenggarakan New AsiaAfrica Strategic Partnership Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine di Jakarta pada tanggal 14-15 Juli 2008 guna mendukung terwujudnya negara Palestina yang viable, dan menghasilkan sejumlah komitmen bantuan teknis, termasuk pelatihan bagi 10.000 warga Palestina di berbagai bidang oleh negara-negara peserta konferensi. Indonesia sendiri berkomitmen untuk memberi pelatihan pada 1.000 warga Palestina untuk periode 2008-2013. Sejauh ini Indonesia telah melatih 100 aparatur dan warga Palestina di berbagai bidang termasuk manajemen proyek infrastruktur publik, keterampilan industrial, dan lain sebagainya. Indonesia berpendapat bahwa dialog dan rekonsiliasi antar semua faksi di Palestina juga merupakan syarat penting penetapan perdamaian di Palestina. Untuk itu sejalan dengan Yemen Agreement, Indonesia menyambut baik berbagai upaya Presiden Abbas untuk mendorong rekonsiliasi dan dialog antar faksi di Palestina. Indonesia mendukung upaya-upaya Mesir dalam memediasi rekonsiliasi Hamas-Fatah disamping adanya keprihatinan dengan belum tercapainya kesepakatan antara Hamas dan Fatah dalam pembahasan susunan pemerintahan persatuan, reformasi PLO, pemilihan Presiden dan pemilihan Parlemen. Indonesia berharap segera tercapai kesepakatan atas tiga isu tersebut agar rekonstruksi Gaza dapat segera dimulai dan Palestina dapat bersatu guna mencapai tujuan akhirnya, yaitu kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia mengapresiasi pidato Presiden


Obama di Kairo tanggal 4 Juni 2009 yang menyerukan perlunya membuka babak baru hubungan kemitraan antara Amerika Serikat dan komunitas Muslim di seluruh dunia, dan bekerjasama untuk mencari pemecahan masalah yang menjadi kepentingan bersama Amerika Serikat dan dunia Islam, termasuk penyelesaian konflik Israel-Palestina. Indonesia juga mendukung posisi Amerika Serikat bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya penyelesaian untuk konflik Palestina-Israel tersebut. Sementara terkait dengan pidato PM Netanyahu tanggal 14 Juni 2009, Indonesia menolak pernyataan PM Netanyahu yang mensyaratkan bahwa negara Palestina harus berdiri tanpa keberadaan militer, pengontrolan wilayah udara dan perbatasan, hak kembali bagi pengungsi, serta hal-hal lain yang akan menghilangkan hak-hak negara Palestina sebagai suatu negara berdaulat. Pada tanggal 3 September 2009, 15 Oktober 2009, dan 26 Januari 2010, Menteri Luar Negeri RI telah menerima kunjungan Utusan Khusus Jepang untuk proses perdamaian Timur-Tengah, Duta Besar H.E. Yutaka Iimura. Dalam berbagai kunjungan tersebut, Utusan Khusus Jepang menyampaikan proposal inisiatif Jepang untuk mengundang partisipasi aktif Indonesia dan ”like-minded East Asian countries” lainnya untuk menggalang dukungan dari kawasan Asia Timur yang selama ini belum dilibatkan secara optimal dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Untuk itu, Jepang menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Indonesia guna menggelar suatu forum tingkat menteri, di mana Jepang dan Indonesia akan berperan sebagai CoChairs, dan melibatkan East Asian Like-Minded Countries lainnya, termasuk Malaysia dan Singapura. Pertemuan terakhir antara pihak Pemerintah RI dengan Pemerintah Jepang terkait inisiatif bagi Palestina ini berlangsung pada tanggal 21 April 2010, yaitu antara Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kemlu RI dengan Dubes Yutaka Iimura di Tokyo. Dalam pertemuan tersebut, pihak Jepang mengakui peran Indonesia dalam proses

perdamaian Timur-Tengah melalui peran Indonesia di GNB, G-20 dan NAASP. Namun demikian pihak Jepang menyampaikan pula bahwa peran Indonesia tersebut kurang memiliki highlight dari segi substansi dan politis sehingga kurang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dalam kaitan ini, Jepang menawarkan kerjasama dalam proyek yang bersifat multitrack baik pada tataran G to G maupun swasta dan melibatkan kombinasi antara pendekatan bilateral, multilateral, maupun gabungan dari keduanya dengan melibatkan Malaysia dan Singapura. Dalam hal ini, Jepang secara khusus menyampaikan posisinya vis a vis terhadap keinginan Malaysia mengenai ”equal status”, dimana Jepang tetap memandang Indonesia memiliki posisi khusus, terlebih dalam konteks isu perdamaian Timur-Tengah. Jepang juga menawarkan kepada Indonesia untuk memanfaatkan kantor JICA di Ramallah, Jericho dan Gaza, melalui penempatan official di kantor-kantor JICA tersebut. Apabila Indonesia menyetujui, maka Jepang akan membantu untuk melakukan pendekatan kepada pihak Israel terkait perijinan. Mengenai hal ini, Pemerintah RI memberikan tanggapan bahwa Indonesia akan sangat berhati-hati dalam merespon tawaran ini, mengingat adanya kemungkinan pihak Israel akan mengajukan syarat-syarat yang bertentangan dengan posisi Indonesia vis a vis Israel. Berkenaan dengan rencana Pemerintah Israel untuk melanjutkan pembangunan pemukiman ilegal di Occupied Palestinian Territories (OPT), termasuk di daerah sekitar Al-Quds As-Syarif / Yerusalem, Pemerintah Indonesia menyatakan kecaman yang keras. Indonesia memandang tindakan tersebut hanya akan semakin mereduksi wilayah Palestina yang saat ini hanya tersisa sekitar 11% dari wilayah semula, pra-pendirian Israel pada tahun 1948. Untuk itu, Indonesia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah guna menekan Israel untuk menghentikan kebijakan ilegalnya dalam mendirikan pemukiman-pemukiman di wilayah OPT, mengingat hal ini bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi No. 446 (1979) yang menyatakan ilegalitas pendirian pemukiman oleh Israel di OPT, serta bertentangan dengan prinsip perdamaian Timur-Tengah yang terkandung dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 (1967) dan 338 (1973).[]

No. 33 Tahun III

Diplomasi

6

F O K U S

Program Capacity Building untuk Palestina Pemerintah Indonesia melalui New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP), dari sejak tahun 2008 hingga 2010 telah melaksanakan sebanyak 24 program capacity building bagi Palestina diberbagai sektor, dan di ikuti oleh 111 peserta. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan capacity building bagi 1000 orang Palestina hingga tahun 2013. Program capacity building tersebut adalah ; 1. Business Incubator Small and Medium Enterprises, dilaksanakan di Jakarta pada 15-19 April 2008 oleh Direktorat Kerjasama Teknik Kemlu bersama-sama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, Astra serta BPPT. Peserta dari Palestina sebanyak 8 orang. 2. International Workshop on Women Empowerment in Economic Development, dilaksanakan di Jakarta pada 21-25 April 2008 oleh Direktorat Kerjasama Teknik Kemlu dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Workshop ini di ikuti oleh peserta dari Filipina, Jordania, Kamboja, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam dan Palestina. Peserta dari Palestina sendiri berjumlah 4 orang. 3. International Training Program on Microfinance for Asian-African countries, Dilaksanakan di Jakarta pada 23-27 Juni 2008 oleh Direktorat Kerjasama Teknis Kemlu dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Training di ikuti oleh 11 peserta dari Afrika Selatan, Kamboja, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Timor Leste, Tunisia dan Palestina yang mengirim 1 orang peserta. 4. Diplomatic Training Program for Palestinian Diplomats, dilaksanakan di Jakarta pada 16 Juni-25 Juli 2008 oleh Pusdiklat Kemlu dan di ikuti oleh 9 peserta. 5. Training on Integrated Neo Natal and Child Health, dilaksanakan di Bandung pada 19-27 Agustus 2008 oleh Biro Kerjasama Teknis Luar Negeri Setneg bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI dan JICA. Training di ikuti oleh 14 peserta dari Afghanistan, Bangladesh, Laos, Vietnam dan Palestina yang mengirim sebanyak 3 orang peserta. 6. Democratization and Good Governance Training, dilaksanakan di Jakarta pada 27-30 Oktober 2008 oleh Direktorat Kerjasama Teknis Kemlu bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan LP3ES. Training di ikuti oleh 15 peserta dari Kamboja, Laos, Papua New Guinea, Timor Leste, Vietnam, Indonesia dan Palestina yang mengirim sebanyak 4 orang peserta. 7. Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities, dilaksanakan di Cibinong-Bogor pada 19 Oktober-29 November 2008 oleh Sekretariat Negara RI dan JICA bekerjasama dengan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial RI. Training di ikuti oleh 11 peserta dari Afrika Selatan, Bangladesh, Fiji, Kamboja, Nepal, Sri Lanka, Vietnam dan Palestina yang mengirim sebanyak 2 orang peserta. 8. Asia Africa Conference on Open Source, dilaksanakan di Jakarta pada 18-19 November 2008 oleh Kementerian Riset dan Teknologi RI (BPPT), Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, ITB, UI, PT. SUN Micro-system Indonesia dan AOSI. Training di ikuti oleh 16 peserta dari negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, termasuk 1 orang peserta dari Palestina. 9. International Training Workshop on Women Empowerment in IT, dilaksanakan di Jakarta pada 23-28 Maret 2009 oleh Direktorat Kerjasama Teknis Kemlu bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI . Training ini merupakan program lanjutan dari training yang dilaksanakan di Jakarta pada 21-25 April 2008. Training

No. 33 Tahun III

di ikuti oleh 16 peserta dari Bangladesh, Filipina, India, Iran, Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam dan Palestina yang mengirim sebanyak 2 orang peserta. 10. Senior Diplomatic Training Course ASEAN+3, dilaksanakan di Jakarta pada 30 Maret-24 April 2009 oleh Pusdiklat Kemlu. Training di ikuti oleh peserta dari Indonesia, Myanmar, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, Thailand, China, Vietnam, Laos dan Palestina yang mengirim sebanyak 4 orang peserta. 11. Training on Project Cycle for Palestine, dilaksanakan di Jakarta pada 13-24 April 2009 oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Kementerian Luar Negeri RI. Training ini di ikuti oleh 13 peserta dari Palestina. 12. Training on Mechanical Piping Engineering Drafting for Palestine, dilaksanakan di Jakarta pada 25-18 Juni 2009 oleh Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Luar Negeri RI. Training ini di ikuti oleh 13 peserta dari Palestina. 13. Training on Local Government Support for Mother and Children Program, dilaksanakan di Padang pada 29 Juni-6 Juli 2009 oleh Biro Kerjasama Teknis Luar Negeri Setneg RI dan JICA, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI. Training ini merupakan program lanjutan dari training yang dilaksanakan di Bandung pada 19-27 Agustus 2008. Training ini di ikuti oleh 20 peserta dari Afghanistan, Laos, Maroko, Timor Leste, Vietnam, Indonesia dan Palestina yang mengirim sebanyak 2 orang peserta. 14. Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities, dilaksanakan di Cibinong-Bogor pada 1 Juli-11 Agustus 2009 oleh Sekretariat Negara RI dan JICA bekerjasama dengan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial RI. Training ini merupakan kelanjutan dari program training yang dilaksanakan di Cibinong-Bogor

pada 19 Oktober-29 November 2008, dan menyertakan 2 orang peserta dari Palestina. 15. Language Training for Junior Diplomats, dilaksanakan di Jakarta pada 3 Agustus 2009Februari 2010, dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemlu dan Kementerian Pendidikan Nasional RI, bekerjasama dengan STB LIA. Training ini di ikuti oleh 5 orang peserta dari Palestina. 16. Restoration and Conservation Document, pada 28 Oktober-8 November 2009, dilaksanakan oleh Arsip Nasional dan Kemlu RI. Peserta dari Palestina sebanyak 4 orang. 17. The Diplomatic Protocol Training, pada 4-18 November 2009, dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemlu. Peserta dari Palestina sebanyak 6 orang. 18. Program ‘Beasiswa Unggulan’, pada November 2009-2011, dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI. Peserta dari Palestina sebanyak 14 orang. 19. Training on Medical irst Responder, pada 6-26 November 2009, dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Peserta dari Palestina sebanyak 2 orang. 20. 5th International Senior Diplomatic Training from Asian + 3 Countries and Palestine, pada 5-30 April 2010, dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemlu. Peserta dari Palestina sebanyak 1 orang. 21. Diplomatic Training for Junior, pada Maret-Juli 2010, dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemlu. Peserta dari Palestina sebanyak 3 orang. 22. Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities, pada 15 JuniJuli 2010, dilaksanakan oleh Sekretariat Negara RI dan JICA. Peserta dari Palestina sebanyak 1 orang. 23. Training Course on Coal and Mineral Resources Management, pada 22-26 Juni 2010, dilaksanakan oleh Kementerian ESDM RI. Peserta dari Palestina sebanyak 5 orang. 24. Introduction to Indonesian Language, pada 28 Juni-28 Agustus 2010, dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemlu. Peserta dari Palestina sebanyak 2 orang..[]


Diplomasi

Dok. www.knrp

F

Pasca Konferensi Annapolis 2007, proses perdamaian Timur-Tengah mengalami kemandekan sebagai akibat dari berbagai tindakan Israel yang mementahkan kesepakatan yang telah berhasil dicapai, antara lain berupa serangan Israel ke wilayah Palestina di Jalur Gaza pada tanggal 27 Desember 2008 – 19 Januari 2009. Serangan ini dilancarkan oleh Israel 3 (tiga) hari menjelang batas waktu pendirian negara Palestina merdeka yang disepakati, yaitu untuk merealisasikan negara Palestina merdeka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Konferensi Annapolis. Serangan Israel tersebut telah mengakibatkan 1.440 rakyat Palestina tewas (431 di antaranya anak-anak), 5.380 menderita luka-luka parah dan ringan (1.872 di antaranya anak-anak), 15.000 rumah rusak/hancur, 50.000 homeless dan 100.000 menjadi Internally Displaced Person (IDP) dengan kerugian material mencapai US$ 2,3 milyar. Disamping serangan yang dilakukan oleh Israel ke Jalur Gaza pada akhir tahun 2008-awal 2009 tersebut, upaya untuk mewujudkan perdamaian yang permanen, adil, dan menyeluruh antara Palestina dan Israel juga masih menghadapi kendala lainnya, yaitu terus berlanjutnya kebijakan Israel untuk melakukan kegiatan pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina, khususnya di Tepi Barat. Pembangunan pemukiman ini merupakan salah-satu isu krusial yang sangat sensitif dalam upaya perundingan damai Palestina-Israel. Dalam kunjungannya ke Mesir pada tanggal 11 Mei 2009 untuk menemui Presiden Hosni Mubarak di Cairo, PM Netanyahu tidak secara tegas menyatakan komitmennya terhadap terwujudnya negara Palestina, sekalipun secara umum menyatakan komitmen terhadap perdamaian di kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak menjabat kembali sebagai PM Israel, Netanyahu belum banyak beranjak dari posisi yang hanya menjanjikan peningkatan hubungan ekonomi dan keamanan dengan Palestina, dan menolak pembicaraan mengenai isu-isu territorial. Pada tanggal 18 Mei 2009, Presiden AS Barack Obama juga telah menerima kunjungan


O

K

U

S

7

Proses Perdamaian Masih Terhenti PM Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut, PM Netanyahu kembali menekankan bahwa Israel tidak ingin memerintah Palestina dan ingin hidup damai dengan Palestina sebagaimana yang disampaikannya kepada Presiden Hosni Mubarak dalam kunjungannya ke Mesir. Namun demikian, PM Netanyahu juga menekankan bahwa apabila Palestina ingin memulai kembali perundingan dengan Israel, Palestina harus terlebih dahulu mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Sementara itu dalam pidatonya di Universitas Cairo pada tanggal 4 Juni 2009, Presiden Barack Obama menyerukan perlunya membuka babak baru hubungan kemitraan antara AS dan komunitas Muslim di seluruh dunia, dengan mengakhiri ketegangan yang selama ini berlangsung akibat kecurigaan dan kesalahpahaman antara satu sama lain serta bekerja sama untuk mencari pemecahan masalah yang menjadi kepentingan AS dan dunia Islam, termasuk penyelesaian konflik IsraelPalestina. Dalam pidato tersebut, Presiden Obama mendesak Israel untuk dapat menerima konsep solusi dua negara dan menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Selain itu, Obama juga menyatakan dengan jelas bahwa faksi Hamas yang diakui memiliki basis dukungan yang kuat pada masyarakat Palestina, selayaknya mengambil peran yang berarti dan bertanggung jawab atas pemenuhan aspirasi rakyat Palestina dan penyatuan rakyat Palestina dengan jalan antara lain melalui penghentian cara-cara kekerasan. Sebelumnya, Presiden Obama sendiri telah mendesak PM Netanyahu untuk menghentikan berbagai aksi pendudukan dan perluasan permukiman di Palestina dalam pertemuan kedua pemimpin di Washington pada tanggal 18 Mei 2009 lalu. Desakan Pemerintah AS tersebut kemudian ditanggapi oleh PM Netanyahu dalam pidatonya tanggal 14 Juni 2009 yang menyatakan akan menyetujui pembentukan negara Palestina apabila Palestina dapat memenuhi tiga syarat yaitu: Negara Palestina harus tanpa kekuatan militer; Negara Palestina juga tidak memiliki penguasaan atas ruang udara dan garis perbatasan serta mengakui Israel sebagai negara Yahudi; Negara Palestina juga harus mengakui bahwa Yerusalem sepenuhnya merupakan ibukota Israel. Kendala lainnya adalah terkait dengan hak-hak material atas berbagai properti milik pengungsi Palestina, Parlemen Israel (Knesset) pada bulan Agustus 2009 telah mengesahkan suatu UU yang

menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk menjual seluruh properti dan harta-benda milik warga Palestina yang mengungsi dan bermukim di diaspora sejak tahun 1948. Berbagai tindakan Israel tersebut ternyata juga telah mempersulit hubungan antara Israel dan Amerika Serikat, terlebih mengingat administrasi Amerika Serikat di bawah Presiden Obama telah mengambil posisi yang relatif lebih tegas dalam isu Palestina-Israel. Hal itu tercermin dari hasil kunjungan PM Netanyahu ke Washington DC pada tanggal 22-24 Maret 2010 lalu, dimana setelah melakukan pembicaraan singkat dengan Presiden Obama di Gedung Putih, itu tidak diakhiri dengan konferensi pers bersama sebagaimana lazimnya dilakukan setiap kunjungan pemimpin Israel ke Amerika Serikat selama ini. Dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC pada tanggal 19 April 2010, PM Benjamin Netanyahu masih dalam posisi yang sama untuk mempertahankan kelanjutan pembangunan pemukiman Yahudi di Occupied Palestinian Territories (OPT). PM Netanyahu menyatakan bahwa desakan Amerika Serikat agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi. Sejalan dengan itu, Menlu Israel Avigdor Lieberman dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa “Jerusalem is the eternal capital of Israel, and will not be re-partitioned”, serta menegaskan bahwa Otoritas Nasional Palestina bukan mitra Israel dalam proses perdamaian. Bahkan, Deputi Menlu Israel Dani Ayalon menyatakan bahwa “Israel does not need advice from anyone what so ever”. Berbagai sikap non-kooperatif Israel tersebut kemudian juga diiringi dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan semangat proses perdamaian, termasuk dilanjutkannya pembangunan pemukiman di kawasan Ma’alev David yang berada di wilayah Ras Al-Amud, Yerusalem Timur pada tanggal 9 Mei 2010. Israel merencanakan untuk membangun 140 rumah di wilayah ini, yang nantinya akan dihubungkan dengan pemukiman Ma’alev Zeitim yang telah berdiri sebelumnya. Berbagai sikap dan tindakan Israel tersebut, tentunya jelas mereduksi efektifitas pelaksanaan inisiatif Proximity Talk yang digagas oleh Amerika Serikat pada awal Maret 2010 di bawah koordinasi Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Perdamaian Timur-Tengah, Duta Besar George Mitchell. Dalam skema ini, kedua pihak yang bertikai melakukan komunikasi dan negosiasi mereka melalui Dubes Mitchell yang melakukan shuttle diplomacy antara Tel Aviv dan Ramallah. Inisiatif Proximity Talk ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memecah kebekuan proses perdamaian yang sempat terhenti sejak Annapolis Conference 2007.[]

No. 33 Tahun III

Diplomasi

8

L E N S A

Dok. eramuslim

M. Hamdan Basyar

Pengajar dan Ahli Timur Tengah UI

Pada tahun 1970-an, Ayatullah Musa Sadr mendirikan Afwaj al Muqawwamah al Lubnaniyyah yang kemudian disingkat namanya menjadi AMAL, yang merupakan suatu gerakan Syiah di Lebanon. Organisasi ini berjuang untuk kepentingan Syiah di Lebanon, yang pada waktu-waktu sebelumnya selalu dianggap sebagai “warga kelas dua” di Lebanon. Namun suatu ketika, dalam perjalanan ke Libya, Musa Sadr ‘hilang’, dan dikabarkan dibunuh oleh Mossad (Agen rahasia Israel). Dan sepeninggal Sadr, Syiah Amal mulai retak menjadi beberapa kelompok di bawah pimpinan tokoh nasionalis sekuler : Nabih Berri dan Kamil al As’ad. Sementara itu juga ada kubu lain, yaitu Hussein al Hussein dan dan Mahdi Syamsuddin. Mereka mengusung platform “Nasionalis Islam”. Sedangkan di kubu ulama, ada Hussein Musawi dan Sayid Hussein Fadhlullah yang disebut sebagai kelompok “fundamentalis Islam”. Secara organisasi, Nabih Berri lah yang berhak menjadi pengganti Musa Sadr sebagai pemimpin AMAL, namun Nabih Berri memimpin AMAL dengan menganut sekuler. Kedua kelompok Syiah tersebut berbeda pandangan. Misalnya, Nabih Berri tidak senang dengan adanya adanya pejuang Palestina di Lebanon Selatan.

No. 33 Tahun III

Tinggal Senjata Hizbullah yang Mampu Menghadapi Gempuran Israel Tapi sebaliknya, Hussein Musawi mendukungnya. Setelah peristiwa Sabra dan Shatila (1982), ketika Israel membunuh pengungsi Palestina di sana, kedua kelompok itu benarbenar pecah. Operasi Israel itu biasa disebut “Peace in in Galilee” yang berusaha untuk mengusir bangsa Palestina dari Lebanon. Hussein Musawi kemudian membentuk organisasi Amal Islam, yang merupakan cikal-bakal sebagai embrio Hizbullah. Organisasi ini lahir pada tanggal 12 Juli 1982 di lembah Bekaa, Lebanon Selatan. Di bawah kepemimpinan Hussein Musawi, Amal Islam memberikan bantuan kepada para pengungsi Palestina. Perjuangan yang dilakukan oleh Hizbullah ini cukup merepotkan bagi Israel, sehingga eksistensi Hizbullah langsung dilihat oleh dunia. Dan akibatnya, Hussein Musawi, menjadi musuh yang paling dicari-cari oleh Israel. Sehingga pada tahun 1992, Hussein Musawi dirudal dari jarak dekat oleh tentara Zionis itu. Hussein Musawi kemudian digantikan oleh Hassan Nasrullah yang pada waktu itu baru berusia 32 tahun. Tetapi di bawah kepemimpinan Nasrullah, organisasi Hizbullah terus berkembang, dimana dalam salah satu pidatonya Nasrullah mengatakan “Tanah Lebanon menjadi tempat di mana saudara saudara Kristen dan Muslim mampu hidup berdampingan dalam kerukunan politik”. Dalam buku Hizbullah, Politics Religion: disebutkan bahwa Hizbullah tidak pernah berlumuran darah kaum Kristen sejak perang saudara 1975-1990. Dan sejak tampil di dunia politik (1992), Hizbullah merupakan satu-satunya parpol yang tidak ternoda oleh tuntutan korupsi dan oportunisme politik. Hizbullah memiliki hubungan yang erat dengan Iran, dimana dalam hal ini paling tidak ada tiga

faktor penyebab, yaitu faktor Musa Sadr, yang merupakan teman dekat Ayatullah Khomeini. Kemudian adanya bantuan Iran ke Lebanon Selatan, ketika terjadi invasi Israel, 1982. Waktu itu, lebih dari 1500 pasukan Iran melatih pejuang Amal Islam, dan faktor yang lainnya adalah bahwa Hasan Nasrullah pernah belajar di Qom, Iran. Pada Juli 2006, Israel menggempur posisi Hizbullah, dengan alasan hendak membebaskan dua tentaranya yang ditahan Hizbullah, dan mengakibatkan berbagai fasilitas umum di Lebanon hancur. Kecaman datang dari berbagai pihak, tetapi Israel terus melanjutkan apa yang menjadi hajatnya. Dan serangan Israel ke Lebanon tersebut baru berhenti, setelah ada resolusi DK PBB no.1701. Resolusi tersebut disetujui pada tanggal 11 Agustus 2006, dengan mengadopsi keinginan AS, yaitu walaupun tidak diberi sanksi, tetapi pasukan Israel harus ditarik mundur dari Lebanon sampai batas “garis biru”, yang merupakan garis perbatasan antara Lebanon dan Israel yang disepakati kedua negara tersebut pada tanggal 23 Maret 1949. Selanjutnya, genjatan senjata antara Lebanon dan Israel berjalan sejak tanggal 14 Agustus 2006. Dan gencatan senjata itu dianggap sebagai kemenangan pihak Hizbullah, karena dalam 50 tahun terakhir, dunia Arab tidak memiliki dan tidak menyangka mempunyai kekuatan militer yang mampu menghadang Israel. Perlawanan Hizbullah atas Israel yang dibuktikan selama lebih dari satu bulan itu telah membuka mata rakyat Arab, bahwa mereka mampu melawan Israel. Selama ini, ada mitos yang menyebutkan bahwa Israel tidak terkalahkan. Maka tak heran jika penghentian serangan Israel itu, juga dirayakan di seluruh jazirah Arab. Mulai dari Mesir hingga Jeddah, dan dari Maroko

hingga Iran, semua mengelu-elukan Hizbullah. Di sisi lain, dengan disetujuinya resolusi DK PBB 1701 itu bisa diartikan sebagai “kekalahan” bagi Israel. Hal ini tidak pernah dialami oleh Israel dalam beberapa perang dengan negara Arab, sejak negara Zionis itu pada tahun 1948. Padahal sebenarnya, Israel telah menyiapkan perang itu secara saksama bersama AS, sebelum Hizbullah menyandera dua tentara Israel pada tanggal 12 Juli 2006, sebagaimana dilaporkan oleh majalah AS, The New Yorker, yang ditulis oleh wartawan AS pemenang Pulitzer, Seymour Hersh. Hersh menuliskan, Presiden George W Bush dan Wakil Presiden Dick Cheney telah diyakinkan oleh pihak Israel bahwa serangan bom yang sukses akan dapat mengurangi ancaman terhadap masalah keamanan Israel. Selain itu, serangan Israel juga berpotensi dapat digunakan AS sebagai batu loncatan untuk melancarkan serangan terhadap instalasi nuklir Iran (Kompas, 14 Agustus 2006). PM Israel waktu itu, Ehud Olmert, mengakui kegagalan pasukan militernya dalam perang melawan Hizbullah. Selama pertempuran itu, performa pasukan Israel sangat buruk. Israel yang tadinya sesumbar bisa mengalahkan Hizbullah dalam waktu kurang dari satu bulan, pada akhirnya harus menyerah di bawah resolusi PBB. Sedikitnya 130 tentara Israel tewas, 350 lainnya luka-luka dalam pertempuran dengan Hizbullah. Sejumlah peralatan perang Israel juga berhasil dihancurkan Hizbullah, antara lain helikopter Apache, 100 tank Mirkava kebanggaan Israel dan satu kapal perang Israel rusak berat. Israel juga gagal melumpuhkan roket-roket Hizbullah, yang berhasil menewaskan sedikitnya 40 warga Israel di utara negara Zionis itu. “Kekalahan” Israel ini memberi


Diplomasi L


RI Menggalang Dukungan Internasional Menjatuhkan Sanksi Tegas kepada Israel Pada tanggal 18 Mei 2010, Kementerian Luar Negeri RI menerima surat dari MER-C (Medical Emergency Rescue Committee) nomor 034/PB/ MER-C/V/10 yang menginformasikan bahwa pada akhir Mei 2010 MER-C bersama sejumlah tokoh, aktivis serta relawan dari 41 negara lainnya berencana melakukan “Misi Pelayaran Internasional untuk Menembus Blokade Israel Menuju Jalur Gaza”. Dalam misi dimaksud, MER-C mengirimkan satu tim terdiri dari 5 orang (4 relawan dan 1 jurnalis). Menanggapi hal tersebut, Kemlu RI menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang diberikan serta menyampaikan apresiasi kepada MER-C atas inisiatifnya untuk ikut memberikan dukungan kepada Palestina via surat pada tanggal 19 Mei 2010. Namun, mengingat masih rawannya situasi keamanan di wilayah sekitar Jalur Gaza akibat blokade laut Israel, Kemlu RI menyampaikan bahwa kondisi keamanan di jalur Gaza belum kondusif akibat dilakukannya blokade laut oleh Israel, dan merekomendasikan agar WNI baik secara perorangan maupun badan hukum untuk tidak mendekati wilayah jalur Gaza selama kondisinya masih belum kondusif. Kapal M.V. Mavi Marmara yang membawa 600 relawan, kemudian berupaya masuk ke dalam wilayah perairan yang di blokade oleh militer Israel pada tanggal 31 Mei dan di kapal M.V. Mavi Marmara tersebut terdapat relawan asal Indonesia, termasuk dari MER-C dan sejumlah anggota LSM lainnya. Saat berada di perairan internasional pada jarak 78 mil dari perbatasan Israel, kapal M.V. Mavi Marmara diserang oleh unsur-unsur Angkatan Laut Israel. Serangan tersebut dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010 pukul 02.20 (GMT) yang diawali dengan tembakan ke arah kapal dan dropping pasukan komando dari helikopter. Akibat serangan tersebut dilaporkan 16 korban meninggal dan 30 orang luka-luka, termasuk diantaranya 2 WNI atas nama Okvianto dan Surya Fachrizal. Seluruh kapal yang tergabung dalam ‘Freedom Flotilla’, termasuk kapal M.V. Mavi Marmara, ditarik menuju pelabuhan Ashdod. Seluruh korban luka-luka dalam insiden tersebut kemudian dikirim ke rumah sakit untuk dirawat, sementara Okvianto dan Surya Fachrizal dirawat di Rambam Hospital, Tel Aviv, Israel. Kementerian Luar Negeri RI, termasuk didalamnya Direktorat Timur Tengah dan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI kemudian segera berkoordinasi dengan Perwakilan RI dan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses perawatan bagi WNI yang terluka serta upaya pembebasan dan pemulangan bagi WNI dimaksud. Pada tanggal 1 Juni 2010, KBRI Amman mendapat konfirmasi dari Sekretaris Jenderal Kemlu Yordania, H.E. Muhammad Siraj, bahwa Raja Abdullah II telah memerintahkan upaya pengangkutan seluruh korban luka-luka ke Yordania, serta menginstruksikan kepada Pemerintah Dok. infomed

dampak yang cukup luas di Timur Tengah. Di antaranya, runtuhnya mitos bahwa Israel tidak dapat dikalahkan. Pengaruh Hizbullah di Lebanon, baik di bidang militer maupun politik, semakin kuat. Bahkan di masyarakat Arab, Hizbullah adalah pahlawan yang memberi inspirasi pada milisi-milisi bersenjata lain, seperti pejuang Palestina untuk terus menggunakan perjuangan bersenjata. Simbol kemenangan Hizbullah akan meneguhkan perlawanan bangsa yang telah dizalimi puluhan tahun itu. Sehingga Israel maupun AS akan berpikir berkali-kali untuk melakukan serangan terhadap instalasi nuklir Iran. Menghadapi Hizbullah saja, milisi yang dibantu dan dilatih Iran, Israel tak dapat mengalahkannya, apalagi menghadapi Iran yang memiliki persenjataan jauh lebih baik dari Hizbullah. Sebagian rudal Hizbullah sendiri berasal dari Iran, seperti Fajr dan Zelzal. Jadi, seakan perang Hizbullah - Israel itu untuk uji coba senjata Iran, yang ternyata cukup ampuh untuk menakuti Israel. Artinya, kemenangan Hizbullah ikut menaikkan bargaining position Iran di Timur Tengah. Di dalam negeri Lebanon, masalah perluncutan senjata Hizbullah, sebagaimana disebutkan dalam resolusi 1701, tidak mendapatkan tanggapan yang signifikan. Pimpinan Hizbullah sendiri mengatakan bahwa mereka tidak membicarakan pelucutan senjata Hizbullah dengan pihak luar. Kalau harus dibicarakan, maka itu adalah urusan masyarakat Lebanon sendiri. Bagi masyarakat Lebanon, senjata Hizbullah itu penting. Buktinya, senjata Hizbullah mampu menahan serangan Israel di Lebanon. Bagaimana jadinya Lebanon, bila senjata Hizbullah dilucuti dan mereka tidak dapat membalas serangan Israel. Apalagi Pasukan Lebanon masih dalam kondisi pembenahan, setelah porak poranda akibat perang saudara di sana. Presiden Lebanon waktu itu, Emile Lahoud yang berasal dari Kristen Maronit, mengakui “Senjata Hizbullah satu-satunya yang mampu menghadapi gempuran Israel”.[]

E

N

S

A

9

Yordania untuk berkoordinasi dengan semua negara yang warga negaranya berada di kapal M.V. Mavi Marmara untuk mentransfer mereka ke Yordania dan memastikan pemulangan ke tanah air masingmasing secara aman. Pemerintah RI via KBRI Amman kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyambut baik inisiatif Yordania tersebut. Dalam kaitan ini, pada tanggal 2 Juni 2010, KBRI Amman melaporkan bahwa 10 WNI yang tergabung sebagai relawan kemanusiaan ‘Freedom Flotilla’ telah berhasil diseberangkan ke Yordania melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge pada pukul 07.00 waktu setempat. Pada tanggal 7 Juni 2010, Pemerintah Republik Indonesia menyambut secara resmi kepulangan 4 dari 10 orang relawan RI dimaksud, yaitu H. Ferry Nur (KISPA), Muhendri Muchtar (KISPA), Hardjito Warno (KISPA), dan wartawan TV One Muhammad Yasin. Rombongan relawan tersebut diterima oleh Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty M. Natalegawa di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Pejambon, Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2010, rombongan relawan tersebut diterima oleh Presiden RI di Istana Negara. Sementara itu Okvianto juga telah tiba di Indonesia pada tanggal 7 Juni 2010, namun demikian yang bersangkutan masih harus menjalani perawatan medis lebihlanjut untuk memulihkan kondisinya. Korban lainnya yang masíh berada di Israel, yaitu Surya Fachrizal, juga telah berhasil dipindahkan keluar dari Israel pada tanggal 6 Juni 2010 untuk selanjutnya menjalani perawatan di Yordania. Sementara itu 4 (empat) relawan WNI yang lainnya, khususnya yang berasal dari LSM MER-C, mereka masih enggan untuk direpatriasi dan tetap berupaya untuk memasuki wilayah Gaza. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan langkah-langkah untuk menggalang dukungan internasional guna memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Israel, termasuk melalui Sidang Darurat Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 6 Juni 2010 lalu.

No. 33 Tahun III

Diplomasi

10

L E N S A

Reaksi AS dan Turki

Pernyataan 12 Anggota Delegasi Kemanusiaan Indonesia di Armada Gaza Freedom Flotila Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah mentarbiyah (mendidik) kami lewat peristiwa ini. Rencana dan ketetapan-Nya lah yang berlaku atas kami. Semoga apapun yang kita rasakan, pikirkan, katakana dan lakukan selama peristiwa ini semata-mata akan mengundang ridha Allah Ta’ala, bukan mengundang murka-Nya. Kami berterimakasih kepada ibu dan ayah kami masing-masing yang tak henti-henti memberikan dukungan dan doa dengan hati yang ridha, tegar dan sabar, meskipun tahu anak-anaknya dalam bahaya. Semoga Allah memuliakan mereka karena keihklasannya. Terimakasih yang sama juga kami sampaikan kepada saudara, sahabat dan tetangga kami serta seluruh saudara kami rakyat Indonesia, doanya selalu kami rasakan sehingga beban-beban berat terasa lebih ringan. Kami berteimakasih kepada pemerintah Indonesia, mulai dari staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yordania dan Duta Besar RI Zainulbahar Noor, yang memperlakukan kami seperti keluarga sendiri; kepada para staf Kementerian Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Dr. Marty M. Natalegawa, yang berperan aktif mencari dan mendorong kepulangan kami; juga berterimakasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , yang dari waktu ke waktu menanyakan keadaan kami sehingga mendorong seluruh jajaran pemerintahnya bergerak cekatan memastikan kami dalam keadaan baik. Semoga Allah melimpahkan kebaikan yang banyak sebagai balasan atas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dunia dan di akhirat. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar mengerahkan bantuan dan doa secara langsung kepada saudara-saudara kita di Gaza, yang masih di embargo oleh penjajah Zionis Israel. Rumah sakit yang rencananya didirikan oleh MER-C harus segera diwujudkan dengan tindakan langsung kemanusiaan bekerjasama dengan para pemimpin rakyat Palestina di Gaza. Apa yang kami alami selama penyerbuan, pembunuhan, penyiksaan, penteroran, dan pemenjaraan kami, adalah gambaran kecil dari apa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza, di Masjidil Aqsha, dan di seluruh bumi Palestina setiap hari. Kami memandang penjajahan yang dilakukan Israel selama 63 tahun ini adalah sesuatu yang menjijikkan dan merusak asas-asas kemanusiaan. Kami menyerukan agar Pemerintah Indonesia konsisten untuk tidak pernah mengakui adanya negara Israel. Karena faktanya Israel didirikan persis di atas tanah bangsa Palestina. Sama persis dengan penjajah Belanda yang pernah mengklaim Hindia Belanda di atas tanah bangsa Indonesia. Mengakui Israel berarti menghianati sendiri perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semua bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, keamanan dan sosial-politik informal terhadap Israel akan lebih banyak melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina dan menguatkan Israel. Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia, agar memprioritaskan langkah-langkah diplomatik yang tegas untuk dua sasaran : Pertama, menyelamatkan Masjidil Aqsha dari penghancuran sistematis yang selama bertahun-tahun diusahakan Israel, dengan cara memasukkan bangunan Masjidil Aqsha dan kompleks Al-Quds sebagai peninggalan peradaban yang dilindungi PBB. Kedua, mendesak Pemerintah untuk mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan embargo Israel terhadap Gaza yang selama 3 tahun ini 1,5 juta rakyatnya sengsara karenanya.

Ferry Nur (KISPA: Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina) dr. Arief Rachman (MER-C: Medical Emergency Rescue Committee) Wisnu Pramudya (The Brunei Times, Hidayatullah.com, Sahabat Al-Aqsha) Okvianto Emil Baharuddin (KISPA) Surya Fachrizal Aprianus (Majalah Hidayatullah) Santi Soekanto (The Brunei Times, Majalah ALIA, Sahabat Al-Aqsha) Nurfitri Moeslim Taher (MER-C) Muhendri Muchtar Kalus (KISPA) Hardjito Warno (Aljazeera Indonesia – KISPA) Muhammad Yasin (TV One – MER-C) Nur Ihwan Abadi (MER-C) Abdillah Onim (MER-C).

No. 33 Tahun III

Dok. worldpress.com

Hanya kepada Allah kami bertawakal dan berserah diri. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Alejandro Wolff, menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat sangat terganggu oleh kekerasan terbaru yang dilakukan militer Israel dan menyesalkan hilangnya nyawa serta adanya korban yang cedera dalam insiden penyerangan kapal-kapal bantuan untuk Gaza. Presiden Barack Obama juga menyampaikan mengenai pentingnya untuk mengetahui semua fakta terkait peristiwa penyerbuan konvoi kapal bantuan tersebut secepatnya. Sehubungan dengan itu Departemen Luar Negeri AS telah menyerukan kepada Israel untuk melakukan penyelidikan penuh dan kredibel. Jurubicara Deplu AS mengemukakan bahwa AS sangat prihatin dengan penderitaan warga sipil di Gaza dan akan terus berusaha menyediakan akses yang memadai bagi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. Atas permintaan Turki, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) kemudian menjadwalkan pertemuan darurat untuk membahas serangan Israel terhadap armada kapal yang membawa bantuan untuk Jalur Gaza tersebut. Pertemuan itu sendiri diikuti oleh para duta besar dari 28 negara anggota NATO di markas besar NATO di Brussel. Sesungguhnya NATO tidak memiliki sarana untuk menindaklanjuti masalah penyerangan semacam itu, karena pasal 5 NATO menyebutkan bahwa semua sekutu akan membantu sebuah negara anggota yang menjadi korban serangan, jadi permintaan Turki itu sebetulnya tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Namun, karena mengingat banyaknya warga negara Turki yang menjadi korban, maka dialog politik antara Turki dengan mitra-mitranya di NATO adalah suatu hal yang dapat difahami. Kemlu Turki menilai bahwa serangan Israel terhadap kapal-kapal yang membawa bantuan kemanusiaan di Gaza dan menelan korban jiwa, mungkin akan memberikan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki dalam hubungan bilateral, karena dengan melakukan penyerangan terhadap warga sipil, Israel kembali menunjukkan dirinya sebagai negara yang tidak mempedulikan nyawa manusia dan prakarsa perdamaian. Apalagi insiden ini terjadi di laut terbuka dan melanggar hukum internasional. Tindakan penyerangan terhadap warga sipil yang terlibat dalam kegiatan damai, adalah suatu hal yang tidak bisa diterima, apapun alasannya. Karena itu Israel harus memikul konsekuensi-konsekuensi atas tindakannya yang melanggar hukum internasional.


Diplomasi S

O

R

O

T

11

Bandung Spirit Dukungan Negara Asia -Afrika untuk Kemerdekaan Palestina Sejak Konferensi Bandung pada tahun 1955, banyak negara di Asia dan Afrika telah meraih kemajuan politik yang signifikan. Hampir semua negara-negara Asia-Afrika telah menikmati kemerdekaan, kebebasan dan kedaulatan. Namun demikian, bahkan setelah 55 tahun konferensi tersebut, Palestina belum mencapai hak-haknya untuk menjadi sebuah Negara Palestina yang berdaulat dan independent. Hal ini telah memunculkan perhatian khusus dan mandat utama New Asian African Strategic Partnership yang menyetujui untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi independent. Saat pertemuan Senior NAASP di Durban, Afrika Selatan, pada tahun 2006, ditetapkan bahwa Indonesia dan Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah Asian African Conference on Capacity Buiding for Palestine. Pada tanggal 14 Juli 2008, The NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine diadakan di Jakarta, Indonesia dan dipimpin oleh Dr. N. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI ketika itu, dan Zola Skewyiya, Menteri Pembangunan Sosial, Republik Afrika Selatan. Konferensi dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, DR Susilo Bambang Yudhoyono dan Sallam Fayyad, Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina. Konferensi ini dihadiri oleh

Dok. diplik

Menteri Luar Negeri RI periode 2004-2009, Hassan Wirajuda memimpin sidang pembukaan konferensi NAASP di Jakarta didampingi Menteri Pembangunan Sosial Afrika Selatan selaku co-chair dan PM Otoritas Nasional Palestina, Sallam Fayyad.

53 negara dari kawasan Asia dan Afrika (Afganistan, Aljazair, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, China, Mesir, Ghana, Libya, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Jordan, Kazakhstan, Korea Utara, Korea Selatan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mozambiq, Myanmar, Namibia, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Senegal, Singapur, Somalia, Afrika Selatan, Sri Lanka , Suriah, Thailand, Timor Leste, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Vietnam, Zimbabwe) termasuk

beberapa negara undangan dari Amerika Latin (Brazil, Venezuela dan Chile). Dan juga perwakilan dari tiga organisasi internasional yang hadir sebagai pengamat (Islamic Development Bank, UNESCWA, UNRWA). Konferensi ini mengidentifikasi proyek capacity bilding yang dapat dikerjakan secara praktis untuk membantu mempersiapkan Rakyat Palestina bagi sebuah penciptaan akhir, yaitu negara Paletina merdeka. Konferensi ini telah mengumpulkan sejumlah komitmen untuk membantu rakyat Palestina

melalui program capacity building, terutama di bidang pembangunan ekonomi, sektor sosial, infrastruktur dan pemerintahan dengan mekanisme tindak lanjut sebagai cara untuk memastikan pelaksanaan program yang terpadu, koheren dan saling terkait. Tidak peduli seberapa sederhananya komitmen dan janji yang diberikan, konferensi tersebut jelas menunjukkan kesadaran dari negara-negara Asia-Afrika dalam membantu Palestina, dan ini merupakan bukti bahwa “Bandung Spirit” masih tetap hidup.[]

Dewan Keamanan PBB Setelah melakukan pembahasan yang cukup panjang, Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan pernyataan yang menyerukan dilakukannya penyelidikan imparsial dalam serangan Israel terhadap armada kapal bantuan untuk Gaza. Penyelidikan itu harus dilakukan dengan cepat, tidak memihak, kredibel dan transparan. Pernyataan tersebut adalah hasil kompromi antara Turki dan Amerika Serikat, dan selanjutnya DK PBB meminta Israel untuk segera membebaskan kapal serta serta warga sipil yang ditahan. Pertemuan darurat DK PBB berlangsung atas permintaan dua negara anggota tidak tetap, yaitu Lebanon dan Turki. Selain itu DK juga meminta Israel untuk mencabut blokade yang mengundang kritik dari para pejabat PBB dan sudah berlangsung selama tiga tahun terhadap Gaza yang dikuasai secara de facto oleh Hamas. Penyerangan yang dilakukan terhadap misi kemanusiaan itu kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi buruk bagi Israel dalam berdiplomasi. Tekanan untuk mengakhiri blokade Gaza menjadi semakin meningkat, baik dari sekutu Israel sendiri, maupun dari negara-negara lainnya. Aliansi Israel dengan Turki telah mengalami kerusakan yang sangat serius akibat insiden tersebut. Turki adalah negara yang penting bagi Israel, karena berperan sebagai perantara untuk Eropa dan Muslim Timur Tengah–dimana berpengaruh nyata dalam diplomatik. Israel selalu mengandalkan dukungan Turki dalam hal ini, dan tampaknya sekarang ini tidak mungkin lagi.[]


No. 33 Tahun III

Diplomasi

12

S O R O T

Masyarakat Internasional Harus Bekerjasama Mewujudkan Kemerdekaan Palestina

Dok. presidensby

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine pada tanggal 14 Juli 2008 di Jakarta menandai titik lain yang tinggi dalam hubungan dan kerjasama khusus antara negara Asia dan Afrika. Ini adalah moment yang dipenuhi dengan ’Spirit Bandung’, semangat yang menyala lebih dari setengah abad yang lalu ketika pemimpin generasi pertama dari dua benua besar bertemu di bumi Indonesia dalam konferensi AsiaAfrika tahun 1955. Selama peristiwa bersejarah itu, mereka memberikan pemberitahuan kepada dunia bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika dapat berdiri-sebagaimana kita berdiri pada hari ini-untuk perdamaian, kebebasan, kesetaraan dan keadilan dalam hubungan internasional. Setelah lebih dari lima dekade, dunia berubah secara radikal. Gelombang gerakan kebebasan telah menurunkan sejarah kolonialisme ke dalam tong sampah sejarah. Banyak negara-negara baru di Asia dan Afrika yang muncul dan mencapai kedaulatan dan kemerdekaannya. Jadi pada hari ini kita telah menemukan tempat masing-masing yang dihormati dalam komunitas bangsa-bangsa. Namun demikian tidak seluruhnya telah berubah, dan negara-negara yang hadir pada Konferensi Asia-Afrika memutuskan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina yang berani menggunakan hak mutlak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan sebuah negara

No. 33 Tahun III

merdeka dan berdaulat di tanah air mereka sendiri. Itu tidak berubah. dan sampai hari ini, perjuangan tersebut teus dilancarkan. Dan kita sebagai bangsa Asia dan Afrika, tetap masih mendukungnya. Ini adalah perjuangan yang pahit. Dan sekarang ini terdapat sekitar empat juta rakyat Palestina hidup dalam marabahaya. Mereka menderita segala bentuk kekerasan. Dan jumlah korbannya terus meningkat. Mereka harus menanggung penderitaaan akibat hambatan, blokade dan bentuk pembatasan lainnya terhadap kebebasan mereka untuk bergerak. Mereka merana akibat perampasan ekonomi, hak asasi manusia dan martabat manusia mereka telah dilanggar. Kami bangsa Asia dan Afrika, tidak asing dengan penderitaan rakyat Palestina. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam kegelapan kolonialisme, kita pernah mengalami penderitaan sebagaimana yang mereka derita sekarang, dan kami berjuang sebagaimana mereka berjuang hari ini. Tapi kami telah memenangkan perjuangan politik kami. Kami telah memenangkan kebebasan dan kedaulatan dan telah berpindah kepada perjuangan yang lebih jauh, yaitu perjuangan untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Namun bagi rakyat Palestina, mungkin waktu juga telah berdiam diri. Karena mereka belum memiliki hak asasi untuk menentukan nasib sendiri, maka mereka tidak dapat membangun ekonomi dan lembagalembaga sosial mereka, dan diturunkan kedalam stagnasi. Dan tujuan dari Millennium Development Goals adalah sesuatu hal yang sangat berarti bagi mereka. Namun, untuk itu mereka terus melakukan perjuangan dengan berani. bukan hanya untuk kebebasan politik dan kedaulatan, tetapi juga untuk kehidupan sosial dan ekonomi mereka dengan

normal. Kesadaran kolektif kita pada 55 tahun yang lalu terpanggil untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hari ini hati nurani kita menyerukan kembsli kepada kita untuk memperluas dukungan itu dan membuatnya lebih praktis, substansial dan durable. Kita terpanggil untuk membantu rakyat Palestina dengan cara yang lebih kongkrit. Itulah mengapa Palestina menjadi agenda dalam New AsianAfrican Strategic Partnership. Dan mengapa isu Palestina berada di atas Agenda Solidaritas Politik dalam Rencana Aksi Kemitraan. Selain itu, Kemitraan telah meminta masyarakat internasional untuk memastikan pelaksanaan roadmap untuk perdamaian yang telah dirumuskan oleh Kuartet PBB, UE, Amerika Serikat dan Rusia pada tahun 2003. Kita bahkan sudah dibuatkan rencana yang rinci dalam mendukung pelaksanaan Roadmap tersebut. Kali ini, kita tidak statisfied dengan mengekspresikan simpati atas penderitaan yang menimpa Palestina. Afrika Selatan dan Indonesia, sebagai co-chair dari Kemitraan negara-negara Asia dan Afrika lainnya, telah mengambil langkah konkret untuk memberdayakan masyarakat Palestina di berbagai bidang guna mempersiapkan mereka dalam pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dan independen. Sebagai pelengkap yang logis atas pelaksanaan Konferensi Perdamaian Annapolis pada tahun 2007, yang mengamanatkan sebuah pencapaian keadilan dan solusi damai, yang dipertanyakan oleh Palestina pada akhir tahun 2008, inisiatif Kemitraan ini juga ditujukan untuk beberapa tujuan yang penting. Pertama, ia berfungsi sebagai katalisator bagi proses

perdamaian, karena mengantisipasi pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan independen. Kedua, adalah sebuah blok bangunan bantuan kepada rakyat Palestina yang akan dibangun dan ditingkatkan. Ketiga, membantu menghidupkan kembali hubungan solidaritas antara negara-negara Asia dan Afrika yang dihasilkan pada pertengahan 1950-an, namun kali ini dalam keadaan baru pasca perang dingin dan era globalisasi. Keempat, melayani saluran bagi semua pihak yang ingin memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kemajuan di Palestina dan seluruh Timur Tengah. Dan kelima, menciptakan multilateralisme baru di antara negara-negara berkembang, yang dapat menjadi kekuatan moral yang baru bagi pembentukan masyarakat internasional yang lebih adil. Masyarakat internasional harus bekerjasama dalam mewujudkan tujuan negara Palestina yang merdeka dalam waktu dekat. Itulah sebabnya mengapa saya memuji hasil Konferensi Paris yang berhasil mengamankan janji negara donor sebesar USD $ 7,4 miliar untuk Palestina. Kami juga menghargai kerja Konferensi Berlin yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Salam Fayyad, yang bertujuan untuk memperkuat keamanan dan sektor hukum di Palestina. Kita harus memastikan suatu sinergi yang konstruktif antara semua inisiatif positif ini untuk membantu Palestina dan mempromosikan perdamaian di Timur Tengah. Saya yakin bahwa akan ada banyak hal yang dapat dicapai melalui inisiatif ini. Selama beberapa dekade setelah kita merdeka, kita bergulat dengan masalah-masalah pembangunan politik dan sosial ekonomi. Kami menjalani pembelajaran yang menyakitkan dan cukup lama, tapi pada proses tersebut kita


Diplomasi S

O

R

O

T

13 Dok. infomed

Presiden SBY memukul gong sebagai tanda peresmian pembukaan Konferensi NAASP tanggal 14 Juli 2008 di Jakarta didampingi oleh Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina, Sallam Fayyad, Menteri Pembangunan Sosial Afrika Selatan, Jolas Kewiyah dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.

memperoleh pengetahuan yang berharga tentang apa yang dapat dikerjakan dan apa yang tidak. Masing-masing dari kita mendapatkan satu hal yang unik dari pengalaman dan wawasan. Masing-masing dari kita mendapatkan keahlian yang unik. Itu berarti bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang berharga untuk berbagi dengan orang-orang Palestina dalam rangka capacity building. Dalam hal ini, dengan senang hati saya sampaikan bahwa di tengah-tengah kita ini ada sepuluh diplomat dan pejabat pemerintah Palestina yang datang ke Jakarta untuk ambil bagian dalam “Diplomatic Training for Palestinian Diplomats” yang sedang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI. Program Pelatihan ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan, dan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai upaya capacity building untuk Palestina dalam lima tahun ke depan.


Saudara-saudara Palestina kita ini harus melakukan perjalanan bermil-mil dan menjalani serangkaian pemeriksaan keamanan yang mengerikan sebelum mereka bisa naik pesawat ke Jakarta. Kami memuji dedikasi profesi mereka untuk kerjasama internasional dan perjuangan nasional Palestina . Indonesia merdeka dikarenakan keberanian para pejuang kemerdekaan kita dan juga keterampilan serta dedikasi para diplomat kami. Karena itu program pelatihan diplomatik itu adalah salah satu cara kita berbagi dengan orang-orang Palestina, dan merupakan warisan dari generasi pertama diplomat Indonesia. Ini adalah salah satu cara untuk saling berbagi dan memperkaya, baik bagi pemberi maupun penerima. Bahwa kita semua mampu, tidak peduli seberapa sederhananya sumber daya keuangan kita. Ini merupakan sebuah sharing.yang sustainable. Itulah mengapa kita berpikir tentang proyek-proyek capacity building yang akan dilakukan

sedikitnya selama dua tahun. Kita akan mengukur keberhasilan konferensi ini tidak dalam bentuk seberapa banyak bantuan keuangan yang dikumpulkan, melainkan dalam hal jumlah pemanfaatannya bagi individu-individu Palestina. Karena itu saya optimis bahwa kontribusi yang dihasilkan dalam konferensi ini akan kokoh dan akan dimanfaatkan oleh 10.000 orang Palestina. Dan 10.000 orang Palestina ini akan menjadi sebuah kekuatan dalam mencapai kebebasan dan perubahan yang positif. Dan dengan senang hati saya sampaikan bahwa Indonesia berjanji untuk memberikan bantuan kepada 1.000 warga Palestina dalam proyek ini. Dalam pencerahan ini, mungkin relevan untuk mengingatkan mereka untuk membangun politik Palestina, lembaga sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa negara Palestina dimasa mendatang akan tetap bertahan dan bertahan. Mereka tentunya akan membantu membangun perdamaian di Timur Tengah dan berkontribusi pada

pembentukan dunia yang lebih baik. Itu semua sejalan dengan tujuan akhir dari Partnership Declaration tahun 2005: yaitu untuk membentuk kawasan AsiaAfrika yang damai serta dunia pada umumnya. Ini akan menjadi wilayah kerja bersama yang harmonis bagi bangsa-bangsa yang non-eksklusif, terikat dalam kemitraan yang dinamis, dan terinspirasi oleh ikatan sejarah dan warisan budaya yang kaya. Di luar hasil konferensi ini, saya memiliki antisipasi bagian akhir terbaik, yaitu sebuah negara Palestina yang memiliki perbatasan yang aman dan damai dengan semua tetangga-tetangganya. Ini akan menjadikan Palestina sebagai negara yang solid karena telah disiapkan melalui kontribusi Anda dalam mengatasi semua tantangan ASN yang akan dihadapi. Melalui sebuah mimpi mengenai kebebasan politik untuk Asia dan Afrika yang telah disosialisasikan pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, pada akhirnya ini benar-benar bisa dipenuhi.[]

No. 33 Tahun III

Diplomasi

14

F O K U S

Palestina

Capacity Building dan Upaya Reformasi Selama beberapa bulan terakhir, kami bangsa Palestina, telah terlibat dalam negosiasi dengan Israel untuk mengakhiri pendudukan yang dimulai sejak tahun 1967 dan juga untuk mengakhiri konflik di antara kami. Selain resolusi untuk masalah pengungsi, kami juga berupaya untuk membentuk negara sendiri pada tahun 1967 yang berbatasan dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Bagaimanapun, negara ini membutuhkan lebih dari sekadar wilayah dan populasi. Ini tentunya juga akan memerlukan pemerintahan yang kuat, mampu, efisien, dan accountable dalam hal perlindungan, terutama dapat memberikan keamanan, stabilitas, dan keadilan, yang semua itu tidak dapat dilakukan tanpa ada upaya pengembangan atau peningkatan kapasitas. Selain itu, negara Palestina juga perlu memberikan prediktabilitas bagi komunitas bisnis, pelayanan kepada penduduk Palestina, dan juga lingkungan yang memupuk kemakmuran. Inilah sebabnya, kenapa pemerintah kami membuka kantor pada sekitar akhir tahun ini, kami menyajikan kepada rakyat Palestina dan dunia, visi platform kami dan itu menjadi panduan dalam kami bekerja. Visi ini adalah sebuah latihan kedaulatan Palestina atas Gaza dan Tepi Barat pada perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Ini adalah visi dari Palestina yang demokratis, menghormati hak asasi manusia dan menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga. Ini adalah visi bangsa Palestina untuk tinggal di lingkungan yang aman dan berada di bawah kekuasaan hukum. Visi dari sebuah negara yang sangat menghargai tatanan sosial, dan mengidentifikasikan dirinya dengan budaya Arab, nilai-nilai humanistik dan toleransi agama. Ini adalah negara yang progresif dalam hal nilai-nilai hubungan baik dengan negara-negara lain dan juga rakyatnya dalam komunitas global.

No. 33 Tahun III

Ini adalah visi dari Palestina yang makmur, dengan perekonomian yang terbuka bagi pasar lain di seluruh dunia. Kami berkomitmen untuk membangun institusi guna mewujudkan visi tersebut bagi rakyat kami. Dalam hal ini, kami memerlukan bantuan Anda sekalian. Dan konferensi NAASP Ministerial Meeting adalah untuk membahas semua hal yang kami perlukan tersebut. Untuk mencapai visi tersebut, kami telah mengembangkan suatu cetak biru berupa Palestinian Reform and Development Plan 2008-2010 (PRDP) yang menetapkan tujuan, prioritas dan rencana untuk semua sektor utama pemerintahan, dan konsisten dengan upaya pembangunan negara kita. PRDP telah memperoleh dukungan dari masyarakat internasional pada Desember lalu di Paris, yang menjanjikan bantuan sekitar US $ 7,7 miliar. Karena itu kami membuka kantor setahun yang lalu, pemerintah telah bekerja dengan sangat keras untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepercayaan warga negara kami melalui capacity building dan upaya reformasi di semua sektor. Baru-baru ini, kami memfokuskan pengembangan kemampuan dalam bidang keamanan dan keadilan, untuk menciptakan stabilitas dan keamanan lingkungan internal, dimana dengan demikian capacity bulding dapat berlangsung dengan sukses. Dalam Konferensi Berlin, Jerman, yang berupaya untuk mendukung Security dan Rule of Law di Palestina, beberapa negara donor telah berkomitmen menyediakan sebesar US $ 240 juta untuk berbagai proyek guna membantu kami dalam melatih, melengkapi, dan memobilisasi pasukan polisi kami. Para donor juga membantu kami merestrukturisasi dan mengatur lembaga peradilan, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,

Dok. infomed

Salam Fayyad

Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina

mengurangi kasus backload dan menegakkan keputusan pengadilan. Sementara kami melanjutkan berbagai upaya di sektor-sektor tersebut, kami berharap bahwa fokus dari konferensi ini pada sektor-sektor yang lain juga membutuhkan perhatian yang sama dari kita. Akuntabilitas dan Transparansi Kami berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang lebih terbuka dan accountable bagi warga negara kami. .Kami juga berkomitmen pada prinsip pemisahan kekuasaan dan pengawasan yang kuat antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kami bertujuan untuk memiliki tata pemerintahan yang baik pada setiap tingkat kebijakan. Hanya dengan cara demikian, kami bisa mengalahkan sinisme publik yang dihadapi oleh pemerintah di banyak negara, dan mendorong partisipasi didalam pembuatan kebijakan. Sekarang ini kami membutuhkan capacity building dalam mengintegrasikan recurrent anggaran pembangunan menuju anggaran membangun program. Tidak hanya sekedar pada

memiliki administrasi inertia yang mengendalikan pembayaran anggaran, tetapi kami juga perlu mengartikulasikan tujuan kebijakan yang jelas di bidang kesehatan, pendidikan dan di sektor lain untuk menentukan alokasi anggaran. Reformasi proses anggaran akan membantu memastikan belanja publik yang dipandu oleh media, kerangka pengeluaran komprehensif berjangka dan pelaksanaan sistem eksekusi anggaran yang efektif di tempat. Kami akan membentuk mekanisme untuk memonitor, mengevaluasi dan melaporkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan pelayanan pemerintah. Reformasi Administrasi dan Dinas Sipil Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan memodernisasi administrasi publik dan manajemen pelayanan publik. Inti dari strategi ini adalah sektor publik dan organisasi reformasi kelembagaan melalui peningkatan profesionalisme dan kemandirian birokrasi pemerintah, disamping juga memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan. Untuk itu, UndangUndang dan Peraturan Menteri yang mengatur mandat dan prosedur internal harus dirancang dan ditingkatkan. Sektor publik kami juga perlu direstrukturisasi agar efisien, dan best practices dalam prosedur sistem manajemen sumber daya manusia juga akan dilaksanakan. Secara khusus, kami akan mulai mengembangkan: a) prestasi berdasarkan proses appointment, b) mekanisme evaluasi kinerja pegawai; c) reformasi struktur gaji dan grading, serta d) pelatihan kepemimpinan. Reformasi Pemerintah Daerah Untuk membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kami akan berupaya untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah mampu melayani konstituen mereka dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada mereka. Untuk mencapai tujuan ini, Undang-Undang baru akan diberlakukan untuk memperjelas dan mengatur hubungan antara Pemerintah


Diplomasi F Dok. KST

Warga Palestina tengah mengikuti program pelatihan dalam rangka Capacity Building for Palestine yang dihasilkan dalam pelaksanaan The NAASP Ministerial Conference on Capacity Building of Palestina yang digagas oleh Indonesia.

Pusat dan Pemerintah Daerah. Kerangka kebijakan baru juga akan dibentuk untuk mempromosikan otonomi dan disiplin fiskal di tingkat daerah. Pemerintah Daerah perlu diberdayakan dengan memberikan insentif untuk mengumpulkan pajak dan memberikan layanan kepada penduduk mereka. Disamping itu mereka juga harus memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengalokasikan sumber daya mereka. Dalam hal ini capacity building akan diperlukan bagi institusi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan operasional dan manajemen administrasi keuangan mereka. Pendidikan Modal kami yang paling berharga adalah sumber daya manusia yang kami miliki, dimana lebih dari setengah penduduk kami adalah anak-anak muda dibawah usia delapan belas tahun. Oleh karena itu, kami perlu lebih fokus pada sektor pendidikan dibandingkan sektor-sektor lainnya dengan mendirikan sebuah sistem pendidikan modern yang baik untuk mempersiapkan masa depan Palestina, khususnya kaum muda. Capacity building akan membahas tantangan struktural yang dihadapi didalam pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi pertumbuhan populasi. Secara khusus, pelayanan pendidikan dan pendidikan tinggi akan berpartisipasi berdasarkan program capacity building yang luas untuk mengembangkan


pendidikan, rencana strategis yang komprehensif, dan penilaian rencana manajemen sumber daya manusia. Kesehatan Di bawah strain pendudukan, kami telah mengalami penurunan indikator kesehatan. Untuk itu kami berusaha membangun kapasitas manajemen strategis dan reformasi pembiayaan kesehatan sebagai cara untuk membalikkan tren ini dan meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Program-program kesehatan yang berhubungan dengan PRDP, akan difokuskan pada pembangunan kapasitas PNA dalam memenuhi perannya sebagai regulator sektor kesehatan. PRDP juga terpanggil untuk mengembangkan kebijakan, sistem dan proses yang efektif untuk memastikan biaya pengadaan obat dan peralatan medis.yang lebih efektif Infrastruktur Tujuan jangka panjang kami dalam pembangunan infrastruktur publik adalah untuk memastikan bahwa properti publik dikelola dengan berorientasi pada finansial dan kelayakan secara komersial, meningkatkan tingkat investasi dan partisipasi sektor swasta di bidang infrastruktur dan utilitas dari waktu ke waktu. Capacity building pemerintah di sektor infrastruktur publik, adalah juga termasuk untuk memperkuat kemampuan

Kementerian dan lembaga untuk merehabilitasi infrastruktur kami setelah puluhan tahun diabaikan di bawah pendudukan dan penghancuran yang ditimbulkan pendudukan selama bertahun-tahun Intifadah. Jaringan jalan kami dalam kondisi miskin atau gagal, dan 10% dari populasi tidak memiliki akses terhadap air bersih. Kita perlu memastikan efektifitas melalui lebih banyak perencanaan dan koordinasi untuk meningkatkan infrastruktur ke tingkat yang konsisten dengan tuntutan negara berpendapatan menengah. Bantuan teknis dan capacity building juga diperlukan dalam hal keragaman sumber energi dan membentuk kesatuan sistem distribusi listrik. Jenis infrastruktur publik lainnya yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut adalah pusat manajemen limbah dan fasilitas irigasi, yang semuanya itu tergantung pada perbaikan kebijakan dan koordinasi yang lebih baik antara tingkat menteri dengan masyarakat donor. Kami bangsa Palestina, sangat menginginkan kebebasan untuk mengendalikan nasib kami sendiri. Semangat kemerdekaan ini mendasari komitmen kami untuk membangun institusi yang berhasil dan bertanggung jawab memimpin kami melalui politik, sosial dan pembangunan ekonomi. Namun, untuk terwujudnya hal ini dan untuk membangun kapasitas kelembagaan dan upaua kami untuk tidak berada di vena, kami kira Israel perlu melakukan relinguish control atas wilayah dan orangorang kami untuk memungkinkan bagi kami mengatur diri sendiri. Saat ini, subyek Israel adalah elaborasi control matriks bangsa palestina . Sekitar 60% dari Tepi Barat diklasifikasikan sebagai Area C, dan karenanya, dikontrol secara langsung oleh Israel. Dari kondisi ini, dua pertiga-atau 40% dari Tepi Barat-hampir sepenuhnya tidak bisa diakses oleh Palestina karena terkait dengan infrastruktur dan pemukiman. Israel menghalangi warga Palestina untuk mengakses wilayah ini secara fisik (misalnya dengan membuat rintangan dan dinding) dan fungsional (misalnya, izin) untuk menghambat gerakan penduduk Palestina. Ini adalah wilayah kunci antara daerah ini

O

K

U

S

15

dengan tanah subur Lembah Yordan, beberapa poin ekstraksi air tanah yang terbaik, serta jantung ekonomi dan politik Palestina: Yerusalem. Sisa-sisa dari wilayah Palestina yang diduduki itu sendiri terpecah menjadi banyak kantong yang terisolasi atau kantong-kantong barang. Gerakan orang dikendalikan oleh tentara Israel melalui pos pemeriksaan dan jalan terowongan. Contoh klasik dari hal ini sekarang adalah penutupan jalur Gaza. Kami hanya akan dapat memanfaatkan sepenuhnya apa yang kita capai di sini hari ini dalam beberapa bulan mendatang dalam hal tata pemerintahan yang baik jika Israel secara nyata memberikan kemungkinan kebebasan dan hak kami untuk mengatur diri sendiri, dan sepenuhnya mematuhi kewajiban roadmap, termasuk membekukan semua aktifitas kepentingan pemukiman. Kami benar-benar berkomitmen untuk mampu membangun secara efisien dan akuntabel pemerintahan yang kuat bagi diri kami sendiri, bukan karena permintaan atau harapan dari masyarakat internasional, tetapi karena bangsa Palestina memang memerlukan dan mengharapkan itu dan berhak untut menuntutnya. Ini adalah kunci untuk membentuk negara Palestina, bahwa rakyat kami bisa dibanggakan. Yang duduk di sekitar meja ini adalah para pejabat yang mewakili banyak pengalaman, pengetahuan dan keahlian mengenai apa yang diperlukan untuk membangun sebuah negara yang sukses. Banyak negara baru saja melewati tahap ini, tetapi bahwa kami memang masih akan melewatinya. Kami, bangsa Palestina, terinspirasi oleh cerita sukses Anda, dan kami berharap untuk melanjutkan dialog yang dimulai di sini hari ini dengan Anda untuk belajar kekayaan pengetahuan dan pengalaman Anda. Dengan semangat solidaritas, konferensi ini akan membantu memobilisasi upaya untuk mempertahankan kebebasan, dan bangunan-negara adalah perwujudan sejati dari semangat Konferensi Bandung, yang lima puluh tiga tahun kemudian masih tetap menyala.[]

No. 33 Tahun III

Diplomasi

16

F O K U S

Dok. KST

Mempersiapkan Negara Berdaulat Melalui Pelatihan 10 Ribu Rakyat Pelestina

Warga Palestina tengah mengikuti pelatian dengan seksama dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Palestina dalam rangka NAASP, guna mempersiapkan kemerdekaan Palestina.

Para Menteri dari negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki pertalian historis menegaskan kembali komitmennya dengan semangat solidaritas para Pemimpin yang tertuang dalam Deklarasi KTT Asia-Afrika tahun 2005 di Jakarta, untuk mendukung rakyat Palestina dalam perjuangan mereka mendirikan negara Palestina yang berdaulat dan layak, sesuai dengan resolusi PBB yang relevan. Terinspirasi oleh semangat tersebut, para Menteri dari negara-negara Asia dan Afrika berkomitmen untuk mempercepat pembangunan masyarakat Palestina melalui proyek-proyek capacity building. Para Menteri dari negaranegara Asia dan Afrika percaya bahwa proyek yang konstruktif ini akan memberdayakan bangsa Palestina dalam mempersiapkan dan mengantisipasi kemungkinan pembentukan sebuah negara Palestina berdaulat dan independen dalam waktu dekat. Mengakui dinamika peristiwa

No. 33 Tahun III

yang telah menciptakan iklim yang positif untuk mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah, para Menteri dari negara-negara Asia dan Afrika berbagi pandangan umum bahwa inisiatif NAASP untuk membantu rakyat Palestina akan menghasilkan hasil yang positif, terutama dalam melengkapi proses perdamaian yang sedang berlangsung. Namun demikian, sangat mengecewakan untuk dicatat, bahwa kondisi di wilayah Palestina yang diduduki, tidak kunjung membaik sejak pelaksanaan Konferensi Annapolis yang ditunjukkan dengan terus dilakukannya ekspansi permukiman Israel, pembatasan, dan pembangunan tembok. Didorong oleh semangat solidaritas, Indonesia dan co-chair pelaksanaan konferensi NAASP di Jakarta benar-benar merasa senang dengan kehadiran 56 negara Asia-Afrika, dan negaranegara dari kawasan Amerika

Latin, serta beberapa organisasi internasional pada konferensi ini. Tingkat kehadiran yang tinggi merupakan cerminan dari komitmen kemitraan negara NAASP, antara negara-negara berkembang, dan keyakinan kolektif dalam mendukung perjuangan Palestina dan menciptakan kawasan AsiaAfrika yang damai dan dunia pada umumnya. Para Menteri negara-negara dari Asia-Afrika berbagi pandangan umum bahwa pembentukan negara Palestina yang sejahtera dan layak dapat difasilitasi melalui koordinasi yang tepat sasaran serta capacity building. Didorong oleh tekad yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut, kami para Menteri dari negaranegara Asia-Afrika berkomitmen untuk melaksanakan program capacity building di bidang pembangunan ekonomi, termasuk pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan pekerjaan umum yang tercantum dalam Annex 1:

Daftar komitmen capacity bulding bagi Palestina. Komitmen ini menyediakan pelatihan kepada 10.000 orang Palestina. Penyediaan program ini ditujukan untuk memberikan faktor prasyarat yang memungkinkan rakyat Palestina untuk memiliki kemampuan yang diperlukan didalam memastikan kelancaran pemerintah dan pelayanan publik untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Dalam mengejar tujuan tersebut, program ini dirancang untuk mengembangkan profesionalisme dan efisiensi dalam aparatur negara Palestina dan sekitarnya, melalui human-centric capacity building. Dalam hal pemanfaatan, ruang lingkup proyek tidsk hanya mencakup warga Palestina yang tidak tinggal di dalam wilayah Palestina yang diduduki, tetapi juga orang-orang Palestina yang tinggal di kamp-kamp pengungsi dan kelompok-kelompok di sekitarnya. Kami menggarisbawahi karakter yang berbeda dari proyek NAASP ini dalam membantu rakyat Palestina yang diprakarsai oleh negaranegara Asia-Afrika dengan tulus berdasarkan latar belakang sejarah kolonisasi dan keterbelakangan. Proyek ini diperkuat oleh akumulasi pengetahuan dan pengalaman negara-negara Asia-Afrika dalam mempertahankan kemerdekaan negara melalui perjuangan yang sengit. Selain itu, para Menteri dari negara-negara Asia-Afrika berpandangan bahwa proyek NAASP ini dirancang secara unik untuk merespon kebutuhan aktual rakyat Palestina, yang mereka pilih sendiri. Dalam melaksanakan proyek tersebut, para Menteri dari negara-negara Asia-Afrika juga membayangkan bahwa program ini akan konsisten dan sejalan dengan reformasi dan rencana pengembangan Pemerintah Palestina, yang meletakkan satu visi tentang bagaimana membangun negara Palestina yang berdaulat dan independen.[]


Diplomasi F

O

K

U

S

17

Indonesia Memasukkan Palestina dalam Program Pelatihan di Bidang Keuangan Mikro Bangsa-bangsa Asia dan Afrika telah melakukan hal yang benar untuk bergerak melampaui dukungan politik dan memberikan dukungan kepada saudarasaudara Palestina kita dalam bentuk yang lebih kongkrit. Dengan cara ini, kita dapat mempercepat pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Untuk membantu memenuhi target memberikan pelatihan seputarforex.com bagi 10.000 warga Palestina, dan meskipun dengan sumberdaya Hatta Rajasa yang terbatas, Indonesia Menko Perekonomian berkomitmen untuk Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi NAASP melaksanakan proyekproyek capacity building dan akan melatih 1.000 orang Palestina selama lima tahun sampai 2013. Faktanya, bahkan sebelum konferensi ini diselenggarakan, Indonesia telah meluncurkan program pelatihan bagi 10 diplomat Palestina di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Ini merupakan tambahan dari sembilan orang Palestina yang telah dilatih di berbagai program dalam tahun ini. Indonesia percaya bahwa dengan berfokus pada bidang-bidang tersebut, itu akan memenuhi kebutuhan negara muda yang akan menghadapi banyak tantangan. Program ini akan dilaksanakan melalui berbagai sarana: diantaranya dalam bentuk persekutuan, pelatihan jangka pendek, magang, kunjungan studi, seminar atau workshop dan program pelatihan negara ketiga. Di sektor pemerintahan, Indonesia menawarkan proyek capacity building di bidang diplomasi, perencanaan pembangunan, dan keamanan. Di sektor ekonomi, Indonesia berniat untuk menawarkan beberapa skema capacity building yang dirancang untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Palestina. Dalam bidang pembangunan sosial, Indonesia menawarkan berbagai program pemberdayaan perempuan, rehabilitasi vokasional bagi para penyandang cacat, dan pengembangan generasi muda. Dalam hal pelatihan petugas Layanan Luar Negeri Palestina, Indonesia menawarkan untuk berbagi pengalaman dalam perjuangan diplomatik. Untuk mencapai pengakuan internasional atas kemerdekaan yang diproklamasikan pada tahun 1945. Dan bahwa pengalaman itu sangat relevan terhadap berjalannya perjuangan yang serupa dari perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia juga ingin berbagi pengalaman dan pelajaran yang dipetik dari keberhasilannya dalam reformasi dan transformasi Kepolisian Nasional Indonesia sebagai kekuatan independen, dimana kekuatan sipil polisi terpisah dari militer. Dalam membantu pembangunan ekonomi Palestina, Indonesia berniat untuk menyediakan program-program yang bertujuan untuk pemberdayaan


Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan proyek-proyek capacity building dan akan melatih 1.000 orang Palestina selama lima tahun sampai 2013. Faktanya, bahkan sebelum konferensi ini diselenggarakan, Indonesia telah meluncurkan program pelatihan bagi 10 diplomat Palestina di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Ini merupakan tambahan dari sembilan orang Palestina yang telah dilatih di berbagai program dalam tahun ini” usaha kecil dan menengah. Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk mengembangkan industri Palestina. Indonesia juga ingin memasukkan Palestina dalam program pelatihan yang ada di bidang keuangan mikro. Di bidang pembangunan sosial, Indonesia ingin melaksanakan proyek pelatihan pada pemberdayaan perempuan, pelatihan kejuruan bagi para penyandang cacat, dan pertukaran pemuda. Di bidang pendidikan, Indonesia menawarkan beberapa program beasiswa sarjana maupun tingkat pasca-sarjana di universitasuniversitas terkemuka Indonesia, utamanya dalam bidang-bidang seperti pariwisata dan budaya. Setiap program beasiswa ini dirancang untuk menampung 5-10 siswa Palestina. Selain program beasiswa, Indonesia juga menyediakan pelatihan dan program magang di bidang pemadam kebakaran, program keluarga berencana, manajemen bencana, dan kesehatan ibu dan anak. Di bidang pekerjaan umum, kami akan memberikan programprogram di dua wilayah kepentingan yang strategis, yaitu pengolahan air dan pembangunan daerah pedesaan. Pengembangan infrastruktur

yang baik tentgunya memerlukan proses perencanaan yang menyeluruh. Seperti proses yang pada gilirannya memerlukan kemampuan dalam mengelola berbagai fase proyek. Oleh karena itu Indonesia menawarkan program pelatihan mengenai siklus proyek. Hal ini akan membantu Palestina didalam mengelola program pembangunan infrastruktur. Selain itu, Indonesia juga menawarkan proyek yang meliputi wilayah seperti perbankan syariah, pendidikan, pertanian, akuakultur, teknologi informasi, budaya dan pariwisata. Dalam tugas besar pembangunan bangsa, komitmen Indonesia untuk melatih 1.000 orang Palestina tidak bisa dipandang sebagai hal substansial. Namun demikian, dengan ditambah dengan komitmen negara-negara Asia dan Afrika lainnya, saya tidak meragukan bahwa kami dapat memenuhi sebagian besar, jika tidak semua bangunan persyaratan kapasitas Palestina saudara dan saudari kita. Dengan cara ini kami mendorong munculnya solidaritas Asia Afrika untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kemajuan di Timur Tengah dan di dunia pada umumnya.[]

No. 33 Tahun III

Diplomasi

18

E K O N O M I

Peluang Indonesia Menarik Investor Arab Saudi Cukup Besar

Dok. Diplomasi

Gatot Abdullah Mansyur

Duta Besar RI untuk Saudi Arabia

Kerajaan Arab Saudi bersamasama dengan tujuh negara Arab lainnya memberikan pengakuan atas proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 4 November 1947. Sementara itu pembukaan Perwakilan RI di Jeddah yang dirangkap dari KBRI Cairo dilakukan pada 1 Mei 1950, dan kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tahun 1964. Pada tahun l985 KBRI dipindahkan ke Riyadh, sejalan dengan dipindahnya Ibu kota Arab Saudi ke Riyadh, sementara Perwakilan RI di Jeddah dijadikan sebagai Konsulat Jenderal RI. Peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya semakin meningkat dengan dilaksanakannya kunjungan Raja Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia pada 10-13 Juni 1970. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut, pada 24 November 1970, Dubes Aminudin Aziz dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Omar Sakkaf menandatangani ‘Perjanjian Persahabatan’ untuk memperkokoh hubungan kerjasama bilateral. Selanjutnya Presiden Soeharto melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Saudi Arabia pada 9-11 Oktober 1977. Pada 19 Mei 1981, Pemerintah RI dan Saudi Arabia menandatangani dua perjanjian

No. 33 Tahun III

penting di Riyadh, yaitu: Kerjasama di Bidang Ekonomi dan Teknik; serta Kerjasama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Pengajaran Islam. Kerajaan Arab Saudi memiliki luas wilayah 2.240.350 km2 atau sekitar 4/5 dari luas Semenanjung Arab, dengan jumlah penduduk sekitar 28 juta jiwa menurut sensus tahun 2010, dan 7 juta diantaranya adalah expatriate. Menurut sensus tahun 2006, dari 5,6 juta tenaga kerja sektor swasta yang ada di Arab Saudi, sebanyak 87,2 % adalah warga negara asing, sementara warga negara Arab Saudi sendiri hanya 12,8%. Arab Saudi terletak di Semenanjung Arab, berbatasan dengan Laut Merah di sebelah Barat (1.760 km), Teluk Arab di sebelah Timur (560 km), Yordania (728 km), Irak (814 km), Kuwait (222 km), Qatar (60 km), Uni Emirat Arab (457 km), Oman (676 km) dan Yaman (1.845 km). GDP Arab Saudi pada tahun 2009 sebesar US$ 369,173 milyar dengan GDP per kapita sebesar US$ 20.300. Cadangan devisa pada tahun 2007 sebesar US$ 377 milyar. Menurut Biro Pusat Statistik Arab Saudi, GDP pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -22,3 % dibandingkan tahun 2008, yaitu sebesar US $ 369,173 milyar. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga dan permintaan dunia terhadap komoditas minyak dan gas akibat krisis keuangan dunia. Biaya hidup di Arab Saudi pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 4,4 % dibandingkan tahun sebelumnya, sementara inflasi mengalami penurunan sebesar 4,5 % dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 9,9 %, dan untuk tahun 2010 ini inflasi di Arab Saudi diproyeksikan sebesar 3 %. Ekspor Arab Saudi pada tahun 2009 sebesar 691,600 milyar SR, atau turun sebesar 41 % dibanding tahun 2008 yang mencapai 874,403 milyar SR. Ekspor utama Arab Saudi adalah minyak dan gas bumi beserta

produk industri turunannya, logam dasar, makanan, peralatan listrik dan lain-lainnya. Impor Arab Saudi pada tahun yang sama sebesar 301, 300 milyar SR atau turun sebesar 21 % dibandingkan tahun 2008. Impor utama Arab Saudi adalah berupa peralatan listrik dan alat transportasi yang tidak diproduksi oleh Arab Saudi, logam-logam dasar yang tidak dimiliki oleh Arab Saudi, makanan, obat-obatan, tekstil dan produk tekstil, kertas dan produk kertas, dan lain-lainnya. Neraca perdagangan Arab Saudi pada tahun 2009 masih mengalami surplus sebesar 390,300 milyar SR atau 50,9 % dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai investasi Arab Saudi di luar negeri sebesar 4,6 trilyun SR (US$ 1,2 trilyun), dan yang terbesar adalah di Amerika Serikat dengan nilai SR 1,5 trilyun (US$ 400 milyar) atau 33,6% dari total investasi. Menurut Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), investasi Arab Saudi di luar negeri hingga akhir Mei 2008 mengalami peningkatan sekitar 49,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2007 yaitu dari SR 903,44 milyar (US$ 241 milyar) menjadi SR 1,35 triliun (US$ 360 milyar). Sementara investasi perbankan diluar negeri mengalami penurunan sebesar 81%, yaitu hanya mencapai SR 13,7 milyar dibandingkan akhir Agustus 2007 sebesar SR 97,7 milyar. Jumlah pabrik yang berproduksi di Arab Saudi sebanyak 3.986 pabrik dengan total investasi sebesar SR 306 milyar, dan sebagian besar adalah berupa Industri Kecil dan Menengah, yang mendominasi hingga lebih dari 80%nya. Industri pertambangan berjumlah 1.081 pabrik (27,7%) dengan nilai investasi sebesar SR 39 milyar (13,2% dari total investasi). Industri kimia dan produk plastik sebanyak 895 pabrik (22,9%) dengan nilai investasi sebesar SR 175,6 milyar (59,2%). Industri bahan bangunan, keramik dan kaca sebanyak 618 pabrik

(15,8%) dengan nilai investasi sebesar SR 39,1 milyar (13,25%). Industri bahan makanan sebanyak 605 pabrik (15,5%) dengan nilai investasi SR 24,8 milyar (8,4%). Pabrik yang berada di Jeddah sebanyak 1.065 dengan nilai total investasi sebesar SR 48 milyar, dan menyerap sebanyak 108.642 tenaga kerja. Hubungan ekonomi Indonesia dan Arab Saudi dari waktu ke waktu semakin meningkat di semua sektor, terutama setelah dibentuknya Forum Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Arab Saudi pada tahun 1982, yang sampai sekarang ini telah melakukan pertemuan sebanyak 8 kali (terakhir di Riyadh pada 30-31 Agustus 2010). Dari hasil sidang Komisi Bersama tersebut, antara lain telah ditandatangani Persetujuan Kerjasama P4M/ Investment Guarantee Agreement (IGA) antara Angkutan Udara RI dan Angkatan Udara Arab Saudi pada 15 Desember 1988, dan Sidang ke-9 Komisi Bersama RI – Arab Saudi akan diadakan pada tahun 2011 di Indonesia. Total perdagangan RI – Arab Saudi tahun 2009 mencapai US $ 4,092 milyar, ekspor Indonesia ke Arab Saudi mencapai US $ 0,956 milyar, sementara impor Indonesia dari Arab Saudi sebesar US $ 3,135 milyar, sehingga Indonesia masih mengalami defisit sebesar US 2,179 milyar. Komoditi ekspor Indonesia ke Saudi Arabia antara lain berupa playwood, tekstil, kertas, ban kendaraan dan pakaian jadi. Sedangkan impor Indonesia dari Saudi Arabia sebanyak 88% berupa minyak mentah dan produk minyak. Di masa mendatang, peluang ekspor Indonesia masih sangat besar, karena sekitar 85% kebutuhan penduduk Saudi Arabia yang berjumlah 28 juta jiwa dengan income perkapita US $ 15.352, dipenuhi dari impor. Dalam 10 tahun terakhir, kebutuhan tersebut telah meningkat lima kali lipat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana/prasarana


Diplomasi E K O N O M I kota dan kawasan industri, transportasi, dan sebagainya yang mencapai sekitar US$ 49,3 milyar. Nilai investasi Arab Saudi di Indonesia pada tahun 1996 -2005 sebesar US $ 8,6 miliar yang meliputi 35 proyek di berbagai sektor, antara lain migas, metal, industri kimia, hotel dan restaurant, real esatate, perdagangan, pertanian, separasi warna, furniture, industri pengolahan pangan, transportasi, komunikasi, industri barang logam dan lain-lain. Pada 2004, Arab Saudi menjadi investor asing terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sebesar US $ 3,018 milyar atau 29,4% dari total investasi asing di Indonesia. Sementara itu, investasi Indonesia di Arab Saudi baru pada dua proyek industri yaitu: pengolahan pangan (instant noodles) dengan nilai investasi sekitar US$ 3 juta dan perusahaan kontraktor electromechanical and engineering. Peluang Indonesia untuk menarik investasi dari Arab Saudi dalam beberapa tahun mendatang memiliki prospek yang cukup baik. Menurut International Merill Lynch Corporation, modal yang ditanam di luar negeri oleh 85.000 warga Arab Saudi mencapai sekitar US $ 750 milyar. Setelah peristiwa 11 September 2001, modal yang

masuk ke dalam negeri Saudi diperkirakan hanya US $ 6 milyar. Ada kecenderungan bahwa para pemodal Arab Saudi akan menarik depositonya dari luar negeri untuk dipindahkan ke negara-negara Asia, karena daya tampung investasi Saudi tidak akan mampu menyerap semua dana luar negeri yang akan ditarik tersebut. Menurut catatan sementara KBRI, persetujuan investasi BKPM kepada investor Arab Saudi untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 mencapai US $ 232 juta. Pada tahun 2002, Arab Saudi meluncurkan kebijakan baru dibidang ketenagakerjaan, yaitu program ’Saudisasi’, yang secara umum dapat diartikan sebagai strategi pembangunan untuk mendidik dan melatih tenaga kerja Arab Saudi, dan selanjutnya dapat menggantikan para tenaga kerja asing di Arab Saudi. Tujuan utama kebijakan ’Saudisasi’ dilandaskan kepada tiga hal, yaitu : meningkatkan lapangan kerja bagi warga negara Arab Saudi disemua sektor kegiatan ekonomi; mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing; dan mengembalikan dan mereinvestasikan pendapatan yang diperoleh oleh para tenaga kerja asing di Arab Saudi, yang selama ini dikirimkan sebagai remittance ke negara asalnya.

Majelis Shoura (Parlemen Arab Saudi) mentargetkan 80 % tenaga kerja Arab Saudi harus sudah mengisi semua sektor lapangan kerja di Arab Saudi pada tahun 2012. Pada tahun 2008, Majelis Shoura mentargetkan sebesar 60 %, namun secara umum target tersebut belum tercapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti : program yang masih bersifat flexible dan top-down serta tidak dilandasi oleh kesadaran grassroot; pelaksanaan di beberapa sektor usaha tertentu yang masih memerlukan waktu cukup panjang, karena expertise dan persyaratan yang diperlukan; kurangnya dukungan sektor pendidikan didalam memenuhi kualifikasi keterampilan yang diperlukan oleh sektor usaha tertentu; tenaga kerja yang tersedia belum memenuhi standar yang diperlukan, sehingga lowongan pekerjaan yang ada di isi oleh tenaga kerja asing, terutama yang berasal dari negara-negara Asia karena mereka bersedia dibayar lebih rendah daripada tenaga kerja Arab Saudi. Dalam rangka mempercepat berkembangnya kewirausahaan di Arab Saudi, Raja Abdullah telah membentuk The Centennial Fund yang dimulai pada tahun 1419 H, bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya Kerajaan

19

Arab Saudi. The Centennial Fund membantu para pemuda untuk membangun usaha pribadi dengan pemberian pinjaman, pelatihan, dan kemudahan prosedur untuk mendirikan proyek. Membantu meningkatkan persentase penempatan kerja warga Arab Saudi dan pertumbuhan ekonomi nasional. The Centennial Fund ini didukung oleh para pengusaha Arab Saudi, dan Dewan Direkturnya dipimpin oleh Pengeran Abdul Aziz bin Abdulllah bin Abdul Aziz, sementara wakilnya adalah Gubernur Saudi Arabian Investment Authority (SAGIA), Amr bin Abdullah Al-Dabbagh. Indonesia memiliki peluang untuk membangun jejaring wirausaha Indonesia-Arab Saudi melalui The Centennial Fund ini, karena mereka sangat senang dan berminat untuk mengadakan kerjasama antar para wirausaha Indonesia-Arab Saudi. Dalam hal ini pihak wirausaha Indonesia dapat menghubungi Mrs.Munira A. Al-Ghamdi, Center Manager The Centennial Fund, melalui: telp: +966 1 225 3100 ext. 1112; fax +966 1 419 1512 ext. 1112; email: [email protected] atau [email protected] , dan beliau bersedia datang ke Indonesia untuk melakukan penjajakan.[]

automobilsport.com


No. 33 Tahun III

Diplomasi

20

E K O N O M I

Mesir Mitra Potensial Indonesia dalam Pengembangan Multimedia Dok. Diplomasi

A.M. FACHIR

Duta Besar RI untuk Mesir

Mesir merupakan negara di Timur Tengah yang memiliki industri kreatif yang sangat berkembang, hal ini tidak terlepas dari kekayaan peradaban yang dimiliki Mesir, yaitu mulai dari peradaban Pharaonic, Persia, Greco-Roman, Islam, sampai dengan peradaban modern di bawah kolonisasi beberapa negara Eropa, seperti Inggris dan Perancis. Semua peradaban tersebut telah membentuk budaya dan industri kreatif di Mesir saat ini. Kekayaan peradaban tersebut

No. 33 Tahun III

telah menjadikan Mesir sebagai salah satu negara tujuan wisata utama di dunia dengan berbagai peninggalan sejarahnya. Turis mancanegara berbondongbondong datang ke Mesir untuk menyaksikan bangunan pyramid yang megah, istana-istana Firaun yang kokoh, mumi Firaun yang tetap utuh, Bibliotheca Alexandria yang menawan, sungai Nil yang elok dan Al-Azhar yang mempesona. Semua itu merupakan sebagian dari daya tarik Negeri Seribu Menara ini.

Berbicara mengenai industri pariwisata Mesir dalam konteks pengembangan industri kreatif di Indonesia adalah hal yang penting, mengingat sekor pariwisata merupakan salah satu pilar industri kreatif yang memiliki multiplier effect bagi industri kreatif lainnya, seperti fesyen, produk kerajinan, desain, seni pertunjukan dan lain-lainnya. Besarnya industri pariwisata Mesir pada akhirnya mendorong pengembangan industri kreatif lainnya yang

kemudian menyumbang devisa dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Mesir. Pada tahun 2000 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Mesir mencapai 5,5 juta orang, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 12 juta orang dengan pendapatan sebesar US$ 10,7 miliar. Pada tahun 2011, Mesir memproyeksikan peningkatan menjadi 14 juta kunjungan dengan nilai US$ 12 miliar. Mesir juga sudah menetapkan rencana strategis pariwisata tahun 2022 dengan target 25 juta wisman dan pendapatan sebesar US$ 21 miliar. Pengembangan pariwisata Mesir ini berdampak pada kebutuhan investasi untuk infrastruktur pariwisata. Guna mencapai target pada 2011 saja, Mesir membutuhkan tambahan 240.000 kamar hotel dengan nilai investasi lebih dari US$ 1 miliar pertahunnya. Industri kreatif, khususnya bidang kerajinan, sebagai penunjang pariwisata kemudian juga terdorong untuk lebih berkembang, dimana saat ini Mesir meraup lebih dari US$ 3,6 miliar pertahunnya. Untuk mencapai target di bidang pariwisata ini, Mesir melakukan positioning yang bersandarkan pada kekayaan peradabannya dan mengusung slogan ‘Egypt, where it all begins’ yang sangat mengena dengan sejarah peradaban dunia yang dimilikinya. Melalui slogan ini Mesir telah secara jeli mengkapitalisasi warisan budaya yang dimilikinya untuk tujuan-tujuan ekonomi. Dalam kaitan ini, pemerintah Mesir terus melakukan upaya repatriasi artifak yang berada di luar Mesir dan pelestarian berbagai cagar budaya yang dimilikinya. Sejauh ini Mesir telah berhasil mendatangkan kembali sekitar 5000 artifak yang keluar dari Mesir secara illegal. Selain itu Mesir juga mencoba mempercantik diri dengan menjadikan berbagai kotanya sebagai ‘open air museum’, seperti misalnya sebuah kawasan di Cairo


Diplomasi E K O N O M I yang dahulunya merupakan pusat peradaban Islam, kini terus dibenahi untuk dijadikan kawasan wisata religi. Untuk itu pemerintah Mesir melakukan pemberdayaan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar cagar-cagar budaya. Para pengrajin yang telah secara turun-temurun mewarisi keahlian mengukir/memahat diberikan pelatihan serta dilibatkan dalam program restorasi berbagai cagar budaya tersebut. Selain itu para pengrajin juga diberikan berbagai macam pelatihan dan permodalan untuk mengembangkan industri kecil kerajinan tangan guna memenuhi permintaan pasar pariwisata di Mesir. Dengan demikian pemerintah Mesir secara langsung maupun tidak langsung telah melibatkan dan memberdayakan insane kreatif di masyarakat untuk berkembang. Pemerintah Mesir mencoba mendorong para insan kreatif untuk memanfaatkan kekayaan warisan budaya tanpa melupakan aspek permintaan pasar, khususnya terkait dengan desain dan kegunaan (usability) dari produk-produk budaya yang dihasilkan. Sasarannya adalah bagaimana menggabungkan inovasi dan teknologi dengan tetap mempertahankan warisan budaya, serta upaya-upaya pengayaan para pengrajin di bidang desain produk. Melalui berbagai pelatihan yang diberikan, pemerintah Mesir berupaya agar tercipta para insan kreatif yang memiliki jiwa entrepreneurship. Dengan terciptanya kewirausahaan di dalam industri kreatif, maka dengan sendirinya industri tersebut dapat berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan pasar. Terkait bantuan pendanaan, pemerintah Mesir memberikan akses modal melalui Social Fund for Development (SFD) yang didirikan pada 1991, terutama guna menciptakan lapangan kerja berbasis UKM. Sasaran utama bantuan permodalan ini adalah para generasi muda yang sedang merintis UKM. Sejauh ini SFD telah membantu UKM di berbagai bidang, diantaranya bidang industri pemintalan, furniture, kerajinan tradisional dan beberapa proyek industri lainnya. Selain itu SFD


juga membantu para pengusaha pemula yang berpotensi dengan memberikan paket-paket pelatihan agar mereka dapat meningkatkan usahanya. Upaya lain yang ditempuh oleh Mesir adalah memberikan dukungan pemasaran dan jejaring para insan kreatif di Mesir. Diantaranya melalui penyelenggaraan berbagai pameran produk kreatif, baik yang diselenggarakan di Mesir maupun di luar negeri. Selain itu pemerintah Mesir juga giat melakukan upaya membangun jejaring di kawasan untuk menciptakan akses pasar bagi produk-produk kreatifnya. Peluang untuk membentuk jejaring creativepreneur antar insan kreatif Indonesia dengan institusi dan komunitas kreatif di Mesir cukup besar. Sekarang ini ada sekitar 4000 orang mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir, dan itu merupakan asset yang sangat berharga bagi pengembangan jejaring ini. Melalui pelibatan mereka secara intensif dalam berbagai kegiatan promosi budaya Indonesia di Mesir yang diselenggarakan oleh KBRI, para mahasiswa memiliki sarana untuk mengaplikasikan kreatifitasnya, terutama terkait dengan kreasi seni dan budaya Indonesia. Para mahasiswa Indonesia di Mesir diantaranya memiliki kreatifitas yang tinggi di bidang budaya menulis. Beberapa tulisan lulusan ataupun mahasiswa Indonesia di Mesir, seperti ”Ayat-ayat Cinta” dan ”Ketika Cinta Bertasbih” buah karya Habiburrahman elShirazy ternyata mendapat tempat di hati para pembaca dan menjadi best selling novel di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sektor industri kreatif lainnya yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan jejaringnya antara Indonesia-Mesir adalah bidang desain multimedia. Melalui kemajuan teknologi informasi, kreasi para pemuda Indonesia di Mesir dapat dilihat, dinikmati dan dipasarkan di Indonesia. Jejaring semacam ini tentu saja dapat dikembangkan dengan terlebih dahulu menyiapkan cetak biru dan wadah yang dapat menampungnya. Sejauh ini KBRI Cairo telah memiliki hubungan yang baik dengan beberapa institusi kreatif di

21

Dok. Diplomasi

Mesir, terutama dalam hal hal seni pertunjukan, musik, televisi, radio, pasar seni dan barang antik. Salah satu yang paling maju adalah dalam bidang seni pertunjukan, dimana KBRI bersama-sama dengan pusatpusat pertunjukan di Mesir secara berkala menyelenggarakan tampilan seni dan budaya Indonesia. Dalam hal ini KBRI melihat peluang yang besar untuk ditingkatkan dalam bentuk kerjasama atau jejaring antar berbagai institusi kesenian Indonesia-Mesir. Para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar mempunyai sebuah grup Nasyid bernama Dai Nada yang cukup terkenal di Mesir. Dai Nada telah mengeluarkan album di Mesir dan tahun 2010 ini direncanakan akan mengeluarkan album keduanya. Dai Nada adalah salah satu grup kolaborasi yang mengusung tema ‘risalah salam’ (pesan perdamaian), dan bersama-sama dengan grup lainnya melakukan pertunjukan secara rutin dwi mingguan di berbagai pusat pertunjukan di Mesir serta muhibbah ke beberapa negara di Eropa dan Swiss. Peluang lain yang sangat menjanjikan di Mesir adalah di bidang produksi multimedia seperti

film dokumenter dan lain-lainnya. Mesir memiliki pengalaman lebih dari satu abad dalam produksi media di Timur Tengah dan memiliki berbagai infrastruktur megah untuk menunjang sektor ini. Mesir merupakan mitra potensial bagi Indonesia dalam rangka pengembangan industri multimedia di Indonesia. Mesir dan Indonesia dapat berkolaborasi dalam pembuatan produksi multimedia seperti film, dokumenter dan lain sebagainya. Salah satu contoh sukses kolaborasi antara rumah produksi Indonesia-Mesir, adalah dalam pembuatan film ‘Ketika Cinta Bertasbih’ di Mesir. Dalam waktu dekat artis papan atas Mesir, Tamer Hosny, juga akan melakukan pengambilan gambar di Indonesia untuk videoklip album terbarunya. Rumah produksi di Mesir akan melakukan kerjasama dengan rumah produksi di Indonesia dalam menggarap program yang akan mempromosikan Indonesia di Timur Tengah ini. Dua contoh ini dapat dijadikan referensi dalam pembuatan produksi multimedia dengan Mesir dan juga dalam pembuatan jejaring antara seniman Indonesia-Mesir.[]

No. 33 Tahun III

Diplomasi

22

K

I

L

A

S

Dok. tribunnews.com

Ketua DPR-RI Imbau Parlemen Anggota OKI Kunjungi Gaza

Marzuki Ali Ketua DPR RI

Ketua DPR RI, Marzuki Ali mengimbau parlemen negaranegara anggota Organisasi Konferensi Islam/ OKI (Parliament Union of OIC Members Countries/ PUIC) untuk segera mengunjungi Gaza. Kunjungan tersebut dimaksudkan guna melihat langsung kesengsaraan rakyat Palestina karena terbatasnya makanan, obat-obatan, bahan bakar, selimut, rumah sakit dan sekolah.

Himbauan ini disampaikan oleh Marzuki Ali dalam pembukaan Konferensi Istimewa PUIC bertema Pengakhiran Blokade tidak Adil Gaza, di Damaskus, Suriah (30/6). Konferensi ini dihadiri oleh 16 Ketua Parlemen dan wakil ketua parlemen dari 32 negara anggota OKI. Konferensi tersebut merupakan pertemuan yang ketiga setelah pertemuan pertama dan kedua yang dilaksanakan di Istambul, Turki, Januari 2006 dan Mei 2010. Marzuki Ali telah menyaksikan langsung situasi di Gaza sehari sebelumnya (29/6). Kunjungan Ketua DPR RI tersebut dilakukan bersama Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dr. Hidayat Nur Wahid. Dr. Makarim Wibisono dan 20 orang delegasi Parlemen RI lainnya dari berbagai faksi. Marzuki juga menyampaikan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi komunitas internasional untuk akhiri penutupan batas, blokade

dan pencegahan masuknya bantuan di Gaza. Blokade tersebut melanggar hukum internasional dan merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat sipil. Blokade tersebut juga dianggap merendahkan nilai HAM, hukum internasional, hukum kemanusiaan internasional dan hukum laut internasional PBB. Untuk itu dirinya mendesak agar seluruh pemerintah, parlemen dan masyarakat Internasional untuk bersatu membantu rakyat Palestina untuk keluar dari krisis kemanusiaan dan menindak tindakan kejahatan Israel. “Hanya dengan dukungan kemanusiaan dari komunitas Internasional penderitaan rakyat Palestina dapat berakhir” tegas Marzuki. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Parlemen Mesir Ahmad Fathi Sorour yang telah menfasilitasi kunjungan Delegasi Parlemen Indonesia ke Gaza.

Dok. KBRI Damascus

Anggota Komisi I DPR RI berfoto bersama pemimpin HAMAS, Ismail Haniyeh usai pertemuan dengan pemimpin HAMAS tersebut di Damascu, Suriah

No. 33 Tahun III

Marzuki juga meminta kepada seluruh parlemen negara anggota OKI untuk bekerjasama mendirikan bangunan Parlemen Palestina yang hancur, agar dapat berfungsi kembali. Melalui konferensi ini, para anggota parlemen negara-negara anggota OKI sepakat untuk mendesak badan internasional untuk mengutuk dan menghukum Israel atas perlakuannya terhadap bangsa Palestina. Para anggota parlemen OKI juga sepakat untuk mencegah Israel melakukan tindakan serupa lagi. Mereka akan melakukan kerjasama penuh untuk membangun Gaza serta membebaskan anggota parlemen Palestina yang ditahan oleh Israel; mengimplementasikan resolusi PBB tentang boikot terhadap Israel yang berhubungan dengan komoditi, personal dan perusahaan. Selain itu, mereka juga mendesak semua faksi di Palestina merealisasikan Persatuan Nasional Palestina, sebagai faktor penting mengakhiri pendudukan, pengembalian pengungsi Palestina, penentuan nasib sendiri dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukota. Mereka menegaskan bahwa memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel adalah cara yang terbaik untuk menghukum Israel. Parlemen negara anggota juga akan meminta kepada Parlemen negara yang telah memiliki hubungan diplomatik untuk mempertimbangkan pemutusan hubungan tersebut. (sumber: KBRI Damaskus)


APA KATA MEREKA

PBB Harus Mengambil Tindakan Tegas Terhadap Israel Tindakan penyerangan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap misi kemanusian bagi rakyat Palestina, apapun alasannya, saya rasa itu tidak dapat dibenarkan. Bisa dikatakan bahwa penyerangan tersebut merupakan sebuah tindakan yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Hal itu mengingat bahwa, pertama, freedom flotilla adalah sebuah misi kemanusiaan yang mengangkut bahan bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menderita karena wilayahnya di blokade oleh Israel. Kedua, bahwa penyerangan itu dilakukan oleh tentara Israel

di perairan internasional. Jadi penyerangan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap freedom flotilla tersebut merupakan suatu pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir, karena bukan hanya melanggar hukum internasional tetapi juga tidak mengindahkan adab kemanusiaan. Saya rasa masyarakat internasional harus menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan seksama. Dan saya kira dengan peranan Indonesia di dunia internasional sekarang ini, diantaranya di G-20, APEC, GNB dan OKI, Indonesia harus menggalang dukungan untuk mendorong masyarakat

Mada Prastya Pahlawan M

Dok. diplomasi

Mahasiswa Universitas Padjajaran, Bandung


Tina Darmayanti

Mahasiswi Universitas Dr. Moestopo, Jakarta.

internasional dan juga badan internasional yang berwenang seperti Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB untuk mengambil suatu tindakan yang signifikan dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Israel tersebut. Yang pasti bahwa kapabilitas PBB akan dipertaruhkan dalam persoalan ini, PBB harus mampu menunjukkan reputasinya didalam menegakkan keadilan dan hukum internasional secara trasnparan dan tidak pandangbulu. PBB harus mampu memberikan sangsi, resolusi, ataupun hukuman kepada Israel dan dilaksanakan secara nyata.[]

Dok. diplomasi

23

Piala Dunia 2010 dan Globalisasi Semua orang pasti setuju jika sepak bola dikatakan sebagai bahasa dunia. Siapa yang tidak kenal sepak bola? Mulai dari anak kecil miskin di pedalaman benua Afrika sampai pemuda modern di tengah glamornya kota Paris pasti mengenalnya. Sepak bola seolah menjadi bahasa pemersatu dunia. Hanya dalam hitungan beberapa hari lagi kick off event sepak bola termegah di dunia, Piala Dunia Afrika Selatan 2010 akan digelar. Capetown, Afrika Selatan dipilih menjadi tempat berlangsungnya event empat tahunan ini. Sebagai penstudi Hubungan Internasional, jelas melihat Piala Dunia sebagai event global yang akan melunturkan batas-batas negara. Event ini berlangsung ribuan mil dari para pembaca Tabloid Diplomasi yang sedang membaca artikel ini sambil menikmati secangkir kopi di ruang jurusan. Tapi lihat lah sekekliling, semua orang mulai dari mahasiswa, dosen, hingga tukang

parkir sibuk menggunjingkan tim jagoannya yang akan berlaga di Piala Dunia nanti. Tak ketinggalan juga para pengusaha di Indonesia. Jika kita hanya bereuforia belaka, para pengusaha melihat event ini sebagai peluang usaha yang sangat potensial. Euforia yang dialami bangsa ini akan membentuk permintaan besar akan segala hal yang berbau sepak bola, Piala Dunia khususnya. Mulai dari jersey tim nasional yang akan bertanding, bola, tas, topi, dan segala embel-embel bergambarkan Zakumi. Piala Dunia itu sendiri memang berlangsung di sebrang samudera sana tapi bagus bukan jika ikut memicu peningkatan ekonomi di negara ini? Artikel ini memang ditujukan bagi mereka yang selalu mengkambinghitamkan globalisasi sebagai penyebab kemelorotan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Setidaknya globalisasi juga berkontribusi mengangkat pendapatan para pengusaha konveksi di Jalan Suci, Bandung.[]

No. 33 Tahun III

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 33 Tahun III, Tgl. 15 Juli - 14 Agustus 2010

http://www.tabloiddiplomasi.com

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

Komisi I DPR Bertemu Hamas Menlu RI : Mengenang Seratus Tahun Moham di Damaskus

Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia perlawanan dan membela bangsa Palestina dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Tubagus Hasanudin yang memimpin Komisi I DPR dalam kunjungan tersebut menyampaikan dasar dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat palestina. Dari awal, Indonesia berkeyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Keyakinan Indonesia tersebut termaktub dalam UUD. Dalam pertemuan tersebut, Tubagus dan Khaled membahas pula dimensi konflik Arab-Israel yang dapat berpengaruh pada isuisu internasional lainnya. Khaled berpendapat bahwa masalah Palestina telah mempengaruhi kepentingan negara-negara secara regional dan global. Hal ini, menurutnya, dipengaruhi sejumlah fakta. Palestina adalah negara yang berada di titik pertemuan antara Eropa, Asia dan Arab. Palestina berada di jantung dunia Arab dan Islam tempat turunnya agama-agama Samawi, kiblat umat Islam pertama, tanah tempat Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Di Palestina juga terdapat Masjidil Al-Aqsa sebagai awal Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan kelahiran Nabi Isa AS. Umat Islam dan Kristiani sangat menjunjung tinggi tempat tersebut.

Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin Dok. KBRI Damascus

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname

Hamas harapkan peran Indonesia yang lebih besar lagi untuk mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina. Kebesaran nama Indonesia di dunia Islam dengan kemajuan ekonomi dan kematangan demokrasi akan berpengaruh di mata internasional. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Politik Hamas, Khaled Mashaal saat menerima kunjungan

Komisi I DPR RI ke Gaza (2/7). Khaled menambahkan bahwa negara-negara yang memperhatikan isu Palestina akan cepat menjadi negara penting dalam percaturan politik internasional. Suriah, contohnya, menjadi negara yang penting di dunia internasional karena Hamas memiliki markas di Damaskus. Ia juga menilai bahwa dukungan

Nia Zulkarna

“KIN (Sumber: KBRI Damaskus)

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.com

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

Turki kepada Palestina telah membawa negara tersebut berperan besar di dunia internasional. Bahkan, menurutnya, hal ini turut memperkuat peran Turki di mata negara-negara Barat. Khaled menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas kunjungan wakil-wakil DPR ke Gaza. Indonesia selalu mendukung

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Komitmen Indonesia. di Timur Tengah. Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia

Recommend Documents