KING. Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia. Nia Zulkarnaen : Dan Menjalankan. Diplomasi Yang Cerdas, Cekatan, dan Efektif

Tidak Untuk Diperjualbelikan

No.Tahun 21, Tahun Tgl.Maret 15 Juli - 14 Agustus No. 53 V, Tgl.II,15 - 14 April 2012 2009

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.org Interaksi

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Menlu RI :

Presiden SBY Kontribusi Islam Menjalankan Dan Demokrasi Dalam Membangun Diplomasi Yang Indonesia

Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem

Cerdas, Cekatan, Da’i Bachtiar : dan Efektif Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin

Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

Nia Zulkarnaen :

“KING”

Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia 771978 917386

ISSN 1978-9173

Kontribusi Diplomasi 771978 917386 Terhadap Kemajuan Indonesia

Email: [email protected]

9

9

www.tabloiddiplomasi.org

ISSN 1978-9173

Email: [email protected] Email: [email protected]

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi >4

Fokus utama

Presiden SBY Menjalankan Diplomasi Yang Cerdas, Cekatan, dan Efektif

>6

Fokus

>7

Fokus

>8 >9 > 10 > 11

Jakarta Menjadi Salah Satu Diplomatic Capital Bagi Kawasan Asia Timur

> 12

BINGKAI

> 13

BINGKAI

> 16

sorot

> 17

SOROT

> 20

SOsok

> 21

sosok

> 22

lensa

Indonesia Mendorong Kerjasama OKI Meningkatkan Pemajuan HAM

Fokus Memperkuat Visibilitas dan Kredibilitas OKI Kedepan

Fokus KOMISI HAM OKI Kompatibilitas Antara Islam, HAM dan Demokarasi

SOROT Membangun Kapasitas Negara Anggota OKI Di Bidang HAM

SOROT Demokrasi Yang Kuat Membutuhkan Fondasi Mikro Yang Kuat

KBRI Canberra Luncurkan Program Digitalisasi Naskah Perjanjian RI-Australia

Penyerahan Hasil Raker Kepada Menlu RI

Indonesia Menjadi Model Bagi Hubungan Islam dan Demokrasi

Figur Demokrasi Menjadi Elemen Utama Bagi Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Duta Besar Jauhari Oratmangun “Jangan Pernah Tinggalkan Jati Diri”

Dubes Elias Ginting Tak Pernah Punya Cita-Cita Menjadi Diplomat

Mengenal(kan) Indonesia Lewat Film: Catatan Diskusi Bersama Riri Riza

7

F O K U S


Diplomasi Memasuki abad ke-21, Indonesia mengusung alldirection foreign policy dengan slogan: million friends and zero enemy. Indonesia kini telah menjelma menjadi regional power, dan tentunya dengan global responsibilities dan global interests. Karenanya Indonesia dituntut untuk selalu aktif menguatkan hubungan, kerja sama, dan kemitraan dengan negara sahabat manapun atas dasar kepentingan nasional dan common interest masyarakat global. Di awal abad 21 ini, dunia penuh dengan dinamika dan perubahan. Dunia semakin menghadapi isuisu yang critical dan fundamental, dimana untuk mengatasi isu-isu tersebut, dunia memerlukan global collaboration, partnership, and cooperation untuk membangun dunia yang lebih aman, damai, adil dan membawa kemakmuran bagi semua. Demikian juga dengan kepentingan nasional yang semakin menuntut perjuangan semua pihak, khususnya para diplomat dan Perwakilan RI di luar negeri. Diplomasi yang mesti dijalankan adalah diplomasi yang cerdas, cekatan, dan efektif. Peran Ambassador dan Diplomat dalam hal ini sangat penting dan juga very challenging dan dituntut menghasilkan berbagai achievement yang nyata Dalam dua tahun kedepan, Indonesia memiliki prioritas dan agenda besar; melakukan percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; membangun demokrasi yang lebih matang dan berkualitas, dan; berupaya dengan sekuat tenaga untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi semua. Untuk itu Presiden RI mengharapkan para Kepala Perwakilan RI di luar negeri dan seluruh diplomat Indonesia untuk; be confident; have a global view; know your missions, be achievement oriented; dan always be ready, active and creative. Di era yang sangat dinamis seperti sekarang ini, para diplomat harus hands on dan reaching out terhadap berbagai permasalahan dan siapa saja. Terhadap perubahan yang terjadi, dalam arti yang luas di forum-forum internasional, para diplomat Indonesia diharapkan berperan untuk lead that change. Diplomat Indonesia harus selalu siap, bahkan aktif dan kreatif dalam hal ini. Abad 21, mungkin merupakan abad paling progresif yang pernah dikenal umat manusia. Suatu abad di mana lebih banyak hal yang akan berubah dalam sepuluh tahun ke depan dari pada seratus tahun terakhir, suatu abad yang penuh dengan berbagai kemungkinan dan peluang. Di tengah kondisi yang demikian, Indonesia tercatat sebagai negara dengan mandat yang kuat di bidang demokrasi dan HAM yang kemudian menindaklanjutinya dengan menterjemahkan demokrasi dan HAM ke dalam pembangunan ekonomi. Indonesia menjadi refleksi terbaik sebagai salah satu dari tiga negara anggota OKI di G-20 yang menjunjung HAM dan demokrasi. Indonesia berpeluang sebagai promotor dan contoh bagi negara-negara lain, khususnya negara anggota OKI, sebagai negara yang menjunjung HAM dan demokrasi serta nilai Islam. Indonesia menjadi bagian dari pembuatan sejarah, dengan signifikansi yang besar untuk umat Islam, OKI, dan masyarakat internasional. Pembentukan Komisi HAM di OKI merupakan

Teras Diplomasi perwujudan dari pemenuhan organisasi dalam mereformasi dirinya sendiri, dan juga merupakan suatu bentuk pergeseran paradigma OKI yang memberikan keunggulan bagi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Komisi HAM OKI diharapkan akan dapat membantu 1,3 miliar umat Islam untuk menentukan nasib mereka sendiri untuk menjadi lebih baik dan unggul. Komisi HAM OKI diharapkan mampu membawakan kepercayaan diri, pemberdayaan dan kebangkitan kembali Muslim serta berada pada posisi untuk menjalin kemitraan dengan peradabanperadaban lainnya, memberikan kontribusi signifikan terhadap perdamaian yang berkelanjutan dan kemakmuran dunia. Indonesia dapat menjadi pelajaran berharga sebagai salah satu negara paling beragam dan berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia berhasil melalui masa pergolakan setelah krisis moneter dan keuangan yang mengakibatkan kerusakan ekonomi, ancaman separatis, ketegangan etnis, dan konflik agama. Untuk mengatasi dan menangani permasalahan tersebut, Indonesia menganut nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sebagai bagian dari reformasi nasional dalam semua bidang. Sementara itu terkait dengan upaya menjaga institutional memory terhadap perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara mitranya, Kemlu RI telah melakukan pengumpulan kembali dan identifikasi perjanjianperjanjian yang pernah dilakukan dengan masingmasing negara akreditasi. Dalam hal ini KBRI Canberra tercatat sebagai Perwakilan Indonesia yang pertama mempelopori upaya pengumpulan kembali dan identifikasi perjanjian-perjanjian tersebut yang kemudian melakukan pengelolaannya secara digital. Seluruh perjanjian yang telah diidentifikasi dan kemudian dikelola dengan sistem digital tersebut dapat diakses oleh publik sebagai bentuk upaya keterbukaan informasi publik, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan Pemerintah. []

Pelindung Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Pengarah Direktur Diplomasi Publik penanggung jawab/Pemimpin Umum Firdaus, SE. MH Pemimpin Redaksi Firdaus, SE. MH Wakil Pemimpin Redaksi Khariri Makmun Redaktur Pelaksana Cahyono dewan redaksi Fransiska Monika Dilla Trianti M. Rizki S. Malia Staf Redaksi Saiful Amin Arif Hidayat M. Fauzi Nirwansyah Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Suradi Sutarno Harapan Silitonga Kontributor M. Dihar Staf Diplomasi Publik SUMBER FOTO COVER Dok. presidensby.info Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi FOKUS utama

Presiden SBY

Menjalankan Diplomasi Yang Cerdas, Cekatan, dan Efektif

Dunia makin kompleks dan terus berubah serta berkembang, demikian juga kepentingan nasional kita makin menuntut perjuangan kita semua, perjuangan seluruh kepala perwakilan RI di forum internasional. Kemudian diplomasi yang mesti kita jalankan tentulah diplomasi yang cerdas, cekatan, dan efektif dalam arti menghasilkan sesuatu. Sebagaimana dilaporkan oleh Menteri Luar Negeri bahwa dalam rapat kerja pimpinan ini, para Menteri dan Menlu sendiri telah memberikan sejumlah penjelasan, termasuk pembekalan, baik yang berkaitan dengan dinamika dan perkembangan di dalam negeri, capaian, dan tantangan yang dihadapi, strategi, kebijakan dan aksi-aksi yang pemerintah jalankan, serta yang paling penting untuk para Kepala Perwakilan, diplomasi dan perjuangan di forum internasional. Tugas para Kepala Perwakilan tidak ringan, tapi menentukan karena bergerak di arena politik, diplomasi dan juga untuk perdamaian. Otto von Bismarck pernah mengatakan bahwa ‘politic is the art of the possible’. Jadi kalau ingat seperti itu, tidak ada tugas yang tidak bisa kita laksanakan. Tidak ada diplomasi yang tidak bisa kita lakukan dengan hasil yang baik. Saya pernah membaca, Ambassador itu ‘is an honest man and woman who is sent to lie abroad for the good of his or her country’. Kalau dalam teori etika, Lie di sini tentu untuk kebaikan, masuk di teritori etik untuk bangsa dan negara, bukan sebuah kejahatan. Maksud saya adalah pandai-pandailah membawakan diri berdiplomasi memperjuangkan kepentingan kita. Kalau tadi saya mengatakan ada pertautan antara politic, war and diplomacy, kita pasti pernah mendengar bahwa ‘war is a continuism of politic by other means’. Jadi kalau politiknya tidak conclusive atau buntu, memang prosesnya kemudian terjadilah perang. Tapi ketika perang berkecamuk, kemudian semua mengatakan ‘apakah harus perang terus’, kadangkala diplomasi datang sebagai penolong. Sehingga diplomacy is an continuism of war by other means dalam arti yang baik itu adalah to defense of our national interest, untuk mengakhiri peperangan yang sebetulnya bukan pilihan yang tepat lagi untuk mencapai kepentingan nasional kita. Dalam kontek itu ternyata para Dip-

No. 53 Tahun V

lomat, Duta Besar dan politisi ada di dalamnya. Saya mengingatkan kembali hal-hal seperti itu untuk memberikan pengingatan bahwa peran Ambassador, Diplomat itu sangat penting tetapi juga very challenging dan kemudian dituntut output ataupun achievement yang nyata. Saya ingin menyampaikan lima harapan dan directive. Yang pertama, be confident; yang kedua, have a global view; yang ketiga, know your missions; yang keempat, be achievement oriented; dan yang kelima, always be ready, active and creative. Sederhana saja, meskipun barangkali implementasinya tidak sesederhana sebagaimana yang diucapkan. Para Kepala Perwakilan harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena Indonesia masa kini adalah Indonesia yang akan menuju ke masa depan yang semakin baik. Oleh karena itu, mentalitas kita, mentalitas dan mindset para kepala Perwakilan dan Diplomat haruslah mentalitas dan mindset sebagai Diplomat sebuah emerging nation. Mentalitas negara terbesar di ASEAN, di kawasan Asia Tenggara, dan negara anggota G-20. Maknanya dalam, jangan diantara kita ada yang masih memiliki mentalitas negara yang memang dulu pernah terpuruk ketika di negeri kita terjadi krisis multidimensional. Dengan kerja keras dan pertolongan Tuhan, itu telah bisa kita lewati, kita selamat, dan sekarang emerging. Ketika ekonomi dunia mengalami krisis, ekonomi Indonesia bukan hanya selamat, we could survive, bukan hanya bertahan tapi juga terus tumbuh. Ketika banyak krisis politik dan demokrasi di banyak belahan dunia, demokrasi di negeri kita makin mekar menuju ke kematangannya. Mengambil contoh yang riil, tahun lalu kita juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga bisa mengemban tugas yang baik, yaitu ada Bali Summit. Bulan November lalu kita diuji oleh sejarah, apakah kita bisa menyelenggarakan perhelatan yang penting, setelah awal November ada pertemuan G-20 di Cannes, Paris, host-nya adalah negara maju. Lantas berikutnya ada APEC Summit di Honolulu, Hawaii, host-nya juga negara maju, dan tiga hari setelah itu dilaksanakan Bali Summit, baik itu ASEAN Summit, ASEAN Plus Summit ataupun East Asia Summit yang pertama kali dise-

Dok. infomed

4

Presiden RI memberikan paparan kepada seluruh peserta Raker Keppri di Gedung Pancasila, 23/2/12.

lenggarakan dengan kehadiran Amerika Serikat dan Rusia. Pada bulan yang sama, Indonesia juga mesti menjalankan SEA Games di dua kota, yaitu Palembang dan Jakarta. Kita diuji, tapi sejarah akhirnya mencatat bahwa kedua tugas mulia itu dapat kita laksanakan dengan baik. SEA Games yang telah lepas dari kita sejak tahun 1997 dapat kita capai kembali, sebagaimana investment grade yang dulu lepas pada tahun 1997, telah datang kembali. Ini tentu harus kita jadikan capital bagi peningkatan confidence dan rasa percaya diri kita. Dengan can do spirit, saya pikir dan saya yakin bahwa kita akan bisa mencetak prestasi di masa depan. Dengan sejumlah capaian, hasil dan prestasi itu, kita tidak boleh minder. Diplomat Indonesia tidak boleh minder pada diplomat bangsa lain, apalagi di jajaran ASEAN. Meskipun tentu saja masih banyak permasalahan, tantangan, dan pekerjaan rumah kita di Indonesia ini.

Itu harus saya akui dan mesti kita akui dengan jujur. Di hadapan para duta besar dan pimpinan beberapa organisasi internasional pada beberapa saat yang lalu, saya jelaskan secara terbuka dan jujur, bahwa banyak raport kita yang nilainya biru, meskipun ada sejumlah nilai merah yang menjadi pekerjaan rumah untuk kita perbaiki, koreksi, dan kita buat menjadi lebih baik di masa depan. Itulah jabaran dari be confident. Yang kedua, have a global view. Dengan posisi kunci Indonesia di kawasan Asia Tenggara, di ASEAN, dan membership kita di G-20, sebagaimana tadi dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, bahwa Indonesia kini adalah regional power with global interests and global responsibilities. Itulah kita sekarang ini. Terlepas dari our national interests, kita juga mendapatkan amanah dari konstitusi kita, dan ini adalah landasan dan rujukan utama bagi politik dan kebijakan

15 maret - 14 APRIL 2012

Diplomasi FOKUS utama luar negeri serta diplomasi kita. Global view ini penting dan tidak cukup kita hanya memiliki regional view, apalagi national atau domestic view, karena kuatnya interconnectiveness di era globalisasi ini. Saya ingin memberi contoh dimana kita akan gagal dan kalah kalau di era globalisasi ini kita tidak memiliki global view yang saya maksud dan sampaikan tadi. Ketika terjadi krisis ekonomi pertama kali pada 2008 di Amerika Serikat dan kemudian dalam skala tertentu di Eropa dan tempat lain, kemudian terjadi krisis lagi pada 2011 di Eropa, utamanya di Eurozone, dan juga di beberapa tempat, Indonesia kena pukul. We were hit by those two crises, terutama di bidang ekonomi. Maknanya, bahwa kita harus paham, ikut berperan dan juga mengambil bagian dalam pengelolaan perekonomian global. Itulah maknanya kita menjadi bagian dari G-20 dan other international organizations grouping. Kita tidak bisa lepas dan menunggu apa yang akan datang ke negeri kita. Contoh yang lain adalah geopolitik di Afrika Utara dan Timur Tengah yang terjadi sekarang ini dan juga beberapa saat yang lalu. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengakibatkan harga minyak meroket sekarang ini, dan itu memukul ekonomi semua bangsa, termasuk ekonomi kita. Ekonomi kita dalam keadaan baik, pertumbuhannya tinggi dibandingkan negara lain, tiba-tiba harus mengalami musibah ini. Oleh karena itulah, saya kira Para Kepala Perwakilan mendengar statement saya kemarin, dengan keadaan seperti ini kita mesti menyesuaikan kembali APBN, fiskal dan subsidi kita sehingga semuanya akan membawa kebaikan bagi rakyat kita. Harga BBM, yang tadinya saya berpikir kalau ada solusi lain, tidak perlu harus ada kenaikan, nampaknya harus kita tinjau kembali. Terpaksa, tetapi tentu ini akan membawa selamatnya perekonomian kita di masa depan. Ini salah satu contoh urusan geopolitics, tensions dan konflik yang tidak melibatkan Indonesia. Dan saya kurang happy kalau negara-negara itu begitu saja melakukan sesuatu tanpa memikirkan bangsa-bangsa lain, sebagaimana yang saya contohkan tadi, kejadian di Timur Tengah, yang akhirnya membikin melonjaknya harga minyak dunia. Contoh yang lain, kerja sama untuk mengatasi climate change atau global warming. Kalau kita pasif dan tidak ikut berperan, barangkali rezim, protokol atau kerjasamanya tidak adil, kurang fair, dan tidak realistik bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itulah, kita berdiplomasi dan berperan dalam kaitan


itu pula. Isu pangan dan energi yang menjadi hajat hidup manusia sedunia, termasuk bangsa Indonesia, juga tidak boleh kita lepaskan dan kemudian kita tidak berperan sama sekali. Kita memiliki global view on that issue. Itu hanya sejumlah contoh yang memang kita semua dan Kepala Perwakilan yang berada di berbagai negara di dunia tentu menjadi bagian dari diplomasi kita, dan dari peran internasional negara kita. Dengan penjelasan contoh-contoh penting dari apa saja yang menjadi isu global yang berpengaruh bagi kehidupan semua negara, termasuk negara kita, maka saya berharap Para Kepala Perwakilan bisa tetap aktif atau makin aktif menjalankan tugas diplomasi pada semua urusan tadi. Semuanya tentu untuk kepentingan nasional kita, for the save of our nation interests. Yang ketiga, know your missions. Ini berarti tahu dan menguasai apa misinya dan tugasnya, what is your goal and objectives ketika mengemban sebagai Duta Besar, Konjen maupun Konsul. Apa pula prioritas dan agendanya, dimana para menteri koordinator dan para menteri, telah menyampaikan semuanya dalam rangkaian rapat kerja ini. Saudara tentu mengetahui tugastugas Kepala Perwakilan dan Diplomat secara umum. Misalnya, tentu saja menjaga hubungan baik, menjaga citra Indonesia, melindungi dan melayani warga negara kita, mematahkan dis-informasi tentang Indonesia dan banyak lagi tugastugas konvensional yang harus dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan. Disamping itu ada sejumlah tugas penting dan bahkan tugas-tugas khusus yang harus Saudara jalankan, yang harus para Diplomat lakukan. Saya ingin menyebut beberapa saja. Di bidang ekonomi, memang diplomasi ekonomi harus digalakan. Saya ingin all Ambassador menguasai, mengetahui tentang ekonomi, disamping tentunya expertise dan kapabilitas yang lain. Ketika dunia sering dirundung krisis seperti ini, untuk menjaga pertumbuhan kita, strong economic growth, maka ada dua andalan disamping government spending dan household consumption, yaitu investasi dan perdagangan, utamanya ekspor. Para Kepala Perewakilan harus gigih betul, agar kita memiliki kekuatan investasi yang tinggi, baik investasi negara sahabat ke Indonesia ataupun investasi Indonesia company di negara-negara di para Duta Besar bertugas. Trade juga demikian, utamanya ekspor kita, terobos, tembus dan dapatkan opportunity sebesar-besarnya dari foreign investment and trade.

Duta Besara harus bisa dan berani melakukan perjuangan, war begitu, untuk melawan unfair policies, untuk melindungi produk-produk Indonesia yang menurut pendapat kita, tidak fair seperti ini. Saya menyampaikan kepada para Duta Besar Asing, pimpinan lembaga internasional, bahwa sangat tidak fair, kalau tiba-tiba Indonesia tidak boleh berkebun kelapa sawit dan menjual kelapa sawitnya, padahal itu berkaitan dengan ekonomi kita, hajat hidup rakyat Indonesia. Masih banyak yang miskin, tapi kemudian diblok oleh dunia, ini Unfair and unjust. Bahwa Indonesia diminta oleh dunia untuk jangan merusak lingkungan, jangan careless di dalam perkebunan kelapa sawit, dan harus memenuhi standar internasional A, B, C, D, yes, saya dukung 200%, kita welcome untuk kerja sama kemitraan, welcome any NGO to cooperate with us, untuk memastikan bahwa di dalam usaha perkebunan, industri dan perdagangan, semua itu kita ikuti. Kita juga ingin lingkungan kita selamat dan tidak ada kerusakan apapun di negeri ini untuk anak cucu kita. Wisata adalah sumber potensial untuk pertumbuhan ekonomi kita, karenanya jangan pernah bosan. Saya tahu sudah banyak yang Saudara lakukan, tapi do more untuk menggaet dan mengajak lagi wisatawan ke negeri kita. Di berbagai forum tingkat dunia, banyak sekali kompetisi untuk leadership positions. Tolong, jangan pernah lupa untuk memperjuangkan itu, untuk memberikan informasi ke Jakarta, kepada Menlu, kepada saya, bahwa ada posisi yang bagus dan alangkah baiknya kalau putra-putri Indonesia mendapatkan kesempatan pada posisi itu. Kita samasama berjuang sampai di situ, termasuk peacekeeping missions, peacekeeping forces. Banyak sekali senior leadership positions yang bisa diduduki oleh orangorang Indonesia, jenderal-jenderal dan kolonel-kolonel Indonesia. Kalau itu diinformasikan, sama-sama diperjuangkan, pastilah lebih banyak lagi. Perlindungan dan layanan terhadap para tenaga kerja Indonesia, saya kira para menteri sudah menyampaikan. Itu juga prioritas, termasuk upaya gigih, usaha kita untuk membebaskan atau paling tidak mendapatkan keringanan bagi saudara-saudara kita yang terancam hukuman mati. Kita sudah membentuk satgas, menjalankan diplomasi all out. Saya mengirim surat dan berkomunikasi lisan dengan sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan untuk itu. Mari kita juga menjadikan upaya itu sebagai prioritas. Termasuk kerjasama yang baik menyangkut climate change, banyak opp-

5

ortunity, dunia ingin misalnya hutan Indonesia tidak rusak, karena mereka berkepentingan, itu paru-paru dunia. Kalau mereka berkepentingan, hutan mereka sudah gundul, tidak punya hutan lagi, to contribute, share with us. Itu juga perlu dilakukan diplomasi yang baik. Yang keempat, be achievement oriented. Istilah saya, ‘jangan kebanyakan geledek tapi hujan tidak turunturun’. Ukuran sukses atau tidak sukses adalah hasil, prestasi, atau progress. Kalau ada treaty, agreement, atau MoU itu harus dijalankan. Menghasilkan treaty, agreement, atau MoU itu satu prestasi, tapi akan lebih berprestasi lagi kalau all MoUs, agreements, dan treaties itu betul-betul kita dijalankan dimana peran Duta Besar, peran Diplomat amat penting dalam konteks itu. Saya ingin, mulai tahun ini, setiap tahun ada laporan kinerja dari para Duta Besar. Cukup lima halaman kepada saya, tembusan Wakil Presiden, Menlu dan Kepala UKP4. Tulis apa adanya, what you have achieved dan tentu akan kita cross check nanti. Untuk Konjen tentunya ditujukan kepada Menlu. Yang terakhir, last but not least, Always be ready, active and creative. Saya kira semua sudah merasakan dan sudah menjalankan bahwa di era kini disamping politik bebas aktif, dulu Bung Hatta dan tentunya juga Bung Karno punya semboyan ‘mendayung di antara dua karang’. Dulu ada blok Barat dan blok Timur, kita mendayung di antara itu, meskipun tetap ada non blok. Sekarang dunia tidak lagi menjadi dua kutub, maka saya kenalkan istilah navigating in turbulence water, ada badai, topan, banyak karang, serta ini dan itu. We have to be able to navigate untuk terus mencapai pantai tujuan yang tentunya more challenging, more demanding, more complex dibandingkan tatanan dunia di era pasca perang dingin. Oleh karena itu, disamping politik bebas aktif, kita telah menjalankan all direction foreign policy. Tadi diingatkan kembali oleh Menlu, million friends, zero enemy. Disamping aktif juga kreatif. Aktif saja tidak cukup, must be also creative, more creative. Kadang-kadang we have to think outside the box, mencari break through. Harus muncul options yang barangkali belum dipikirkan sebelumnya. To achieve our objectives, to accomplish your missions. [] (Disunting dari Pengarahan Presiden RI kepada Peserta Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun 2012, Gedung Pancasila Jakarta, 23 Februari 2012)

No. 53 Tahun V

Diplomasi

6

F O K U S

Menlu RI:

Jakarta Menjadi Salah Satu Diplomatic Capital Bagi Kawasan Asia Timur Dok. infomed

internasional termasuk di Indonesia, untuk memperdalam dan memperluas hubungan bilateral dengan negara dimana Duta Besar tersebut ditugaskan. Tugas yang sangat mulia ini tentunya tidak ringan. Peran dan kehadiran Duta Besar sangat penting, khususnya di dunia saat ini yang semakin kompleks dan dipenuhi ketidakpastian. Dimana tidak ada satu pun negara yang dapat menyelesaikan tantangan global saat ini secara sendiri. Kerjasama internasional mutlak dibutuhkan. Disinilah peran penting dari kehadiran seorang Duta Besar. Secara khusus, pada era dewasa ini, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak bagi tugas dan fungsi seorang diplomat, terutama Duta Besar. Dunia dengan berbagai informasi yang beragam dan real time. 24/7 cycle. Tentu situasi ini memberikan peluang dan tantangan bagi seorang Duta Besar. Tidak terkecuali di Indonesia. Duta Besar memiliki akses informasi dari berbagai sumber secara terbuka. Namun disaat yang sama, kondisi dimaksud memberikan tantangan bagi Duta Besar untuk dapat menyarikan esensi dan memberikan makna dari informasi yang terseMenlu RI menyampaikan pengantar sebelum Presiden RI kepada Perwakilan Asing mengenai perkembangan Indonesia di Jakarta, 14/2/12. dia. Inilah sekali lagi pentingnya Dewasa ini terdapat tidak kurang dari perburuhan hingga wakil WHO untuk isu Jakarta. Dengan demikian, hingga akhir peran dan tugas Duta Besar. 128 perwakilan asing, perwakilan tetap kesehatan. Keragaman ini mencermin- tahun 2011, tercatat 61 negara yang teMenyadari hal tersebut, melalui untuk ASEAN dan organisasi internasio- kan jangkauan dan aspek multi dimensi lah memiliki Wakil Tetap untuk ASEAN. berbagai cara, media dan forum, Kemen Pada tahun 2012 ini, beberapa nenal di Jakarta. kebijakan politik luar negeri Indonesia. terian Luar Negeri senantiasa berkomuPerwakilan asing di Indonesia meruDengan berbagai perkembangan di gara telah merencanakan akan memnikasi dengan perwakilan asing khususpakan perwakilan dari berbagai negara tanah air dan semakin berkembangnya buka perwakilan di Jakarta antara lain nya para Duta Besar untuk memberikan di seluruh penjuru dunia; dari Azerbaijan ASEAN menjadi organisasi kawasan yang Georgia, Oman, dan Vanuatu. informasi yang tepat waktu, akurat, re Di saat yang sama, pada tahun 2011 di Asia Tengah hingga Zimbabwe di Afrika semakin memiliki pengaruh di tingkat levan dan utuh mengenai kebijakan dan bagian selatan; dari Panama di Amerika global, Jakarta akan semakin menjadi sayang lalu, 11 Perwakilan Indonesia di beperkembangan di Indonesia. Tengah hingga Finlandia di utara Eropa. lah satu diplomatic capital bagi kawasan berapa negara yang baru di buka telah Kesemuanya dilakukan untuk Perwakilan asing yang berada di Ja- Asia Timur. mulai beroperasi. memberikan informasi yang akurat dan karta juga beragam, dari negara maju Melalui keberadaan perwakilan asiPada tahun 2011 yang lalu misalnya, mutakhir mengenai kebijakan dan perhingga berkembang, dari negara ke- tercatat 5 (lima) negara telah membuka ng di Jakarta dan perwakilan Indonesia kembangan di tanah air dengan utuh.[] pulauan hingga landlocked developing perwakilan di Indonesia, yaitu kedutaan di luar negeri, terbentang peluang yang countries. besar Belarus, Fiji, Kolombia, Paraguay lebih luas untuk semakin meningkatkan (Disunting dari Pengantar dan Laporan Demikian pula keberadaan organi- dan Konsulat Jenderal RRT di Medan. kerjasama bilateral dan multilateral pada Menlu RI pada Paparan Presiden RI sasi internasional di Jakarta yang ber Pada tahun 2011 yang lalu pula, masa yang akan datang. Kepada Perwakilan Asing dan Organisasi Menjadi tugas yang melekat sebagerak dalam berbagai isu seperti sekre- sebanyak 16 negara telah menetapkan Internasional di Tanah Air Mengenai tariat ASEAN, UNDP, ILO dalam bidang perwakilan negaranya untuk ASEAN di gai Duta Besar atau pimpinan organisasi Perkembangan di Indonesia).

Diplomasi F

O

K

U

S

7

Pemerintah Indonesia mendapatkan kepercayaan dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai tuan rumah Sesi Pertama Komisi HAM Permanen dan Independen OKI (OIC - Independent Permanent Human Rights Commission/ IPHRC). Sesi Pertama IPHRC OKI ini diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 20 - 24 Februari 2012. Kepercayaan tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap peran aktif Indonesia dalam mendorong pentingnya kerja sama OKI untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM di negaranegara anggotanya, termasuk melalui pembentukan IPHRC OKI. Sesi Pertama IPHRC OKI di Jakarta ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia untuk mempercepat berfungsinya IPHRC OKI dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di bidang HAM di dunia Islam. Acara pembukaan Sesi Pertama IPHRC ini dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Wardana. Hadir dalam acara pembukaan tersebut, Sekretaris Jenderal OKI, Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, anggota Komisi Tinggi HAM PBB, Ibrahim Salama, anggota Komisi HAM Kazakhstan, Duta Besar Askar Shakirov, 18 anggota Komisi HAM OKI, serta wakil-wakil dari negara-negara anggota OKI. Anggota IPHRC merupakan individu independen dan ahli di bidang HAM, demokrasi dan Islam. Para Komisioner tersebut dipilih berdasarkan keahlian yang dimiliki dan dengan mempertimbangkan keseimbangan wakil dari tiga kawasan (Asia, Afrika dan Arab) dan dipilih untuk masa kerja tiga tahun. Wakil Indonesia adalah Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin (staf pengajar pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang terpilih sebagai salah satu anggota untuk periode 2011-2014. Pembentukan IPHRC OKI merupakan suatu pencapaian penting dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di dunia Islam. Pada tataran eksternal, hal ini menunjukkan komitmen negara-negara Islam bagi pemajuan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Pada tataran internal, IPHRC OKI akan membantu upaya OKI sendiri untuk terus meningkatkan kepedulian akan pemajuan dan perlindungan HAM di antara negara-negara anggotanya.

Dok. infomed


Ibrahim Salama, Direktur Perjanjian HAM, Kantor Divisi Komisaris Tinggi HAM PBB menyampaikan pidato pada sesi pertama IPHRC-OKI di Jakarta, 20/2/12

Pembentukan IPHRC OKI merupakan tindak lanjut dari TenYears Programme of Actions OKI yang disahkan pada KTT Luar Biasa OKI di Makkah tahun 2005 dan Piagam OKI baru yang disahkan di KTT OKI ke-11 di Dakar pada tanggal 14 Maret 2008. Ten-Years Programme of Actions merupakan cetak biru yang diluncurkan OKI untuk menjawab berbagai tantangan baru yang dihadapi oleh dunia Islam melalui reformasi dan revitalisasi kelembagaan serta reorientasi misi organisasi. Program Aksi ini merupakan awal perubahan OKI yang tidak hanya memfokuskan pada masalah politik tetapi juga ekonomi, perdagangan, pembangunan, sosial dan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan kesejahteraan umat. Di bidang politik dan intelektual, dalam 10 tahun diharapkan OKI mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi; membasmi ekstrimisme, kekerasan dan terorisme; menentang Islamophobia; dan meningkatkan solidaritas dan kerja sama antarnegara anggota. Sementara Piagam OKI yang baru menggarisbawahi beberapa hal penting, antara lain pentingnya mendorong dan menghidupkan nilai-nilai luhur dalam Islam yang berhubungan

dengan perdamaian, kasih sayang, toleransi, persamaan, keadilan, dan kehormatan manusia, serta mendorong pembentukan Badan HAM OKI. Statuta pembentukan IPHRC OKI disahkan pada Konferensi Tingkat Menteri ke-38 di Astana, Kazakhstan, bulan Juni 2011 yang juga menyepakati pemilihan 18 anggota IPHRC. Selain melakukan pemilihan Ketua dan Biro IPHRC OKI, dimana Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin terpilih sebagai Ketua sementara, Sesi Pertama IPHRC OKI juga memfokuskan pembahasan tentang rules of procedures dan isu-isu prioritas, seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di negara-negara OKI serta situasi di Palestina dan wilayah pendudukan lainnya. IPHRC mengidentifikasi Hak-hak Asasi Perempuan dan Anak-anak, Hak atas Pembangunan dan Hak atas Pendidikan, serta penelitian sebagai prioritas utama dari pekerjaannya. IPHRC juga memberikan referensi khusus mengenai aspek HAM dalam agenda OKI untuk menyediakan dukungan teknis guna peningkatan kapasitas dan kebutuhan untuk jaringan kelembagaan di negara-negara anggota. Dalam rekomendasinya kepada Dewan Menteri Luar Negeri, IPHRC menawarkan untuk membantu negaranegara anggota atas permintaan,

termasuk di daerah penting, yang memenuhi persyaratan mekanisme pelaporan HAM. IPHRC juga mendorong negara-negara anggota untuk memanfaatkan secara penuh potensi keahlian IPHRC dengan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan HAM dan undang-undang yang sesuai untuk memberikan advisory. IPHRC menekankan kontribusi nilai-nilai Islam dan HAM diakui secara universal, dan mengakui pentingnya kerjasama antara negara-negara anggota OKI, termasuk pertukaran best practices. IPHRC akan bertemu dua kali dalam satu tahun kalender untuk membahas berbagai permasalahan HAM, termasuk cara-cara untuk membantu negara-negara anggota dalam pelaksanaan kewajiban HAM internasional. Selain menyatakan terima kasih kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas keramahan yang diberikan selama penyelenggaraan Sesi Pertama ini, IPHRC juga menyatakan keprihatinan yang mendalam pada pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di beberapa negara anggota OKI, khususnya di Suriah, dan juga atas terjadinya insiden pembakaran salinan Al-Quran di Afghanistan berikut hilangnya sejumlah nyawa manusia.[]

Diplomasi

8

fokus

Memperkuat Visibilitas dan Kredibilitas OKI Kedepan Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu

Dok. muslimdaily.net

Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Indonesia tercatat sebagai negara dengan mandat yang kuat di bidang demokrasi dan HAM dilanjutkan dengan menterjemahkannya ke dalam pembangunan ekonomi. Ini refleksi terbaik atas penghargaan dan pemberian hak yang semestinya sebagai salah satu dari tiga negara anggota OKI di G-20. Saya berterima kasih kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia yang telah bermurah hati menawarkan diri menjadi tuan rumah sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas keramahan yang menandai acara penting ini. Pembentukan Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) OKI adalah hal istimewa yang signifikan dan menonjol dalam sejarah panjang empat dekade OKI. Visi pembentukan komisi ini disampaikan oleh para pemimpin dalam ‘Sepuluh Tahun Program Aksi OKI yang diadopsi dari Third Extraordinary Islamic Summit yang diselenggarakan di Makkah AlMukarramah pada tahun 2005. KTT berikutnya di Dakar menyetujui status hukum Komisi ini dalam Piagam OKI yang baru. Ketika itu pula statusnya diperluas sebagai prioritas utama. Upaya dan energi positif yang diberikan, baik oleh Sekretariat Jenderal maupun negara-negara anggota, dalam proses ini, patut dihargai. Ini adalah refleksi yang tepat atas proses ‘moderasi dan modernisasi’ yang tengah berlangsung di dalam organisasi. Ini adalah symbol ketegasan Joint Islamic Action yang mendefinisikan bentuk karakteristik

No. 53 Tahun V

OKI yang baru. Kami mengambil tindakan secara cepat sesuai kerangka kerja dan batas waktu. Saya salut dan mengucapkan selamat kepada negaranegara anggota atas prestasi ini. Pemberlakuan Undang-undang Komisi mengikuti adopsi Sidang ke-38 Dewan Menteri Luar Negeri di Astana, pada bulan Juni tahun lalu. Kehadiran kelompok yang sangat berkualitas ini yang terdiri dari 18 ahli di tengahtengah kita adalah hasil dari pemilihan yang dilakukan di Astana, dan segera setelah adopsi, akan disahkan sebagai Undang-undang. Setelah menelusuri sejarah secara singkat, perkenankan saya sekarang meletakkan segala sesuatunya dalam perspektif saat ini. OKI merupakan organisasi antar pemerintah terbesar kedua, dan pembentukan Komisi ini adalah fokus utama perhatian internasional. Hal ini mencerminkan prioritas kepentingan dan komitmen negara-negara anggota terhadap HAM, dan ini telah meningkatkan visibilitas OKI. Potensi yang sesungguhnya terletak pada bagaimana membuat kontribusi yang bermutu untuk kredibilitas OKI. Ada tingkat ekspektasi yang tinggi bahwa Komisi para ahli independen ini akan memperkenalkan pergeseran paradigma. Pekerjaan ini harus merepresentasikan pertemuan antara hak-hak universal dan kebebasan dengan nilai-nilai Islam. Komisi harus mengkatalisis sistem intra OKI yang koheren dan kuat, yang ditujukan untuk memfasilitasi penikmatan sepenuhnya semua hak asasi manusia di negaranegara anggota. Perkenankan saya mengambil kesempatan ini untuk melihat secara sensitif peran historis Anda di tengah tindakan perintisan. Saya ulangi lagi bahwa pembentukan IPHRC ini - lebih awal dari waktu yang ditentukan signifikan dalam dua hal, yaitu tidak hanya tepat waktu tetapi juga tepat esensinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, OKI telah menciptakan badan permanen para ahli sebagai salah satu organ utamanya. Inovasinya terletak pada pandangan yang diungkapkan atas dasar kapasitas pribadi para anggota dan bukan sebagai wakil pemerintah. Ini menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk mengajukan pendapat para ahli yang benar-benar independen untuk dipertimbangkan oleh negara-negara anggota.

Kesalahan persepsi yang mendalam terus menyulut Islamofobia. Ini adalah fenomena multi dimensi yang terus terungkap sebagai manifestasi rasisme kontemporer. Ini merupakan ancaman potensial untuk dapat hidup berdampingan secara damai, terutama di dunia yang dihadapkan pada ancaman terorisme. Sementara itu tidak ada negara di dunia yang bisa mengklaim memiliki catatan HAM yang sempurna, selalu ada ruang untuk perbaikan - termasuk di negara-negara anggota OKI. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa masalah tersebut telah dipolitisasi dan kemudian meletup di luar proporsinya. Islam dipersalahkan terkait dengan pelanggaran HAM. Ada kampanye yang memotivasi penggambaran Islam sebagai bagian yang bertentangan dengan standar dan norma-norma HAM internasional. Saya berkeyakinan kuat bahwa kasus ini justru sebaliknya. Islam tidak bertentangan dengan standar HAM. Islam menempatkan pembayaran pada ‘hukook ul ibad’ atau ‘rights of the people’ berabad-abad sebelum HAM memperoleh nilainya dalam eksistensi manusia kontemporer. Ada konsep ‘ijtehad’ yang memberikan dinamisme yang tak tertandingi. Faktanya Islam memiliki potensi normatif untuk menambahkan nilai-nilai dan standar modern serta mendorong implementasi yang lebih baik, baik di tingkat sosial mapun politik. Saya selalu percaya bahwa dunia harus menilai Muslim dari Islam dan bukan Islam dari Muslim. OKI percaya bahwa kerangka HAM merupakan jalan yang paling masuk akal untuk keterlibatan yang terstruktur. Keterlibatan ini diarahkan untuk menghapus kesalahan persepsi dan mempromosikan keharmonisan antar agama. Sebuah keterlibatan yang bisa menuliskan perdamaian, keamanan dan stabilitas global. Membantu negaranegara anggota didalam hal penting ini tentunya dapat membentuk fokus utama bagi kerja Komisi. Undang-Undang IPHRC telah mempercayakan Komisi dengan mandat yang luas. Kapasitas sebagai penasehat memberikan Komisi ruang yang diperlukan untuk interpretasi positif terhadap mandat yang diberikan, dimana beberapa pekerjaan di bidang HAM telah dikerjakan. Keuntungan dari

keahlian Anda memang sangat penting dan tidak boleh disia-siakan. Itu perlu dimanfaatkan untuk me-review dan memperbarui instrumen-instrumen OKI, termasuk Cairo Declaration dan Covenant Hak Anak dalam Islam. Saya yakin bahwa negara-negara anggota ingin memaksimalkan manfaat dan menarik secara penuh potensi keahlian Anda. Undang-undang menyediakan guidance yang diperlukan pada dasar dan ruang lingkup IPHRC. Secara ringkas, tugas IPHRC adalah untuk menghilangkan kesalahan persepsi tentang hubungan antara Islam dan HAM. Saya telah berbagi beberapa pemikiran dan wawasan tentang prinsip-prinsip panduan yang dapat mendukung Komisi untuk pendekatan intelektual dan metodologis. Hal ini didasarkan pada pemahaman saya tentang undang-undang serta waktu yang tepat bagi pembentukan Komisi ini. Saya akan menekankan kembali ‘lima elemen’ yang dapat diobservasi dan diakomodasi dalam pekerjaan Komisi ini. Pertama dan terpenting, adalah ‘complementarily’. Komisi OKI tidak boleh dibandingkan dengan mekanisme HAM yang telah ada atau menduplikasi kerja mereka. Nilai tambah IPHRC terletak dalam melengkapi atau menjembatani kesenjangan untuk kepentingan negara anggota. Ke-dua adalah lebih menekankan ‘introspection’ dalam bentuk perbaikan dan bukan menghakimi. Komisi harus membangun kapasitas dan memberikan solusi di bidang HAM kepada negara anggota. Ke-tiga, ‘prioritization’ akan menjadi sangat penting. Berdasarkan penilaian, Komisi akan menangani masalah sesuai dengan kepentingannya, mungkin dengan cara yang benar dan maju. Ke-empat, saya telah mengusulkan sebuah ‘incremental and progressive approach’ secara berkelanjutan. Selama masa tugasnya, Komisi harus bergerak melalui evolusi yang diperlukan dan dengan visi untuk mentransformasi dirinya menjadi sebuah badan yang relevan dan efektif. Terakhir, pentingnya ‘credibility’ tidak bisa terlalu ditekankan. Komisi harus membangun kredibilitas yang baik dengan negara-negara anggota dan masyarakat internasional. (Disunting dari sambutan Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu pada pembukaan IPHCR-OKI di Jakarta, 20/2/12).


Diplomasi F

KOMISI HAM OKI

Dengan rasa bangga dan kehormatan yang besar Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah sesi perdana dari Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kami memang bagian dari pembuatan sejarah, dengan signifikansi yang besar untuk umat Islam, OKI, dan masyarakat internasional. Pembentukan Komisi HAM di OKI merupakan perwujudan dari pemenuhan organisasi dalam mereformasi dirinya sendiri sesuai dengan Sepuluh Tahun Program Aksi OKI. Hal ini juga merupakan suatu pergeseran paradigma dalam organisasi yang memberikan keunggulan bagi prinsipprinsip demokrasi dan HAM. Pada kesempatan ini, kami juga merasa terhormat dengan kehadiran perwakilan dari negara-negara di luar organisasi kita dan organisasi-organisasi regional dan internasional yang relevan yang menyertai kita di saat penting dan bersejarah bagi organisasi kita. Dunia telah berubah, dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tidak terduga dari sebelumnya. Kita menyaksikan transformasi politik yang begitu cepat yang saat ini tengah berlangsung di beberapa negara anggota OKI. Kita juga menyaksikan kesulitan ekonomi di Eropa sekarang ini. Kami mengharapkan perubahan lebih lanjut dari lanskap politik, ekonomi dan sosial, yang kita sudah melihatnya. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, kita melompat untuk melihat tuntutan suara rakyat didengar, dan untuk partisipasi rakyat yang lebih besar dalam pemerintahan. Di hadapan kita, mungkin merupakan abad paling progresif yang pernah dikenal umat manusia terbentang suatu abad di mana beberapa pakar mengatakan, bahwa lebih banyak hal yang akan berubah dalam sepuluh tahun ke depan dari pada seratus tahun terakhir. Ini bisa menjadi abad yang penuh dengan berbagai kemungkinan dan peluang. Kami berharap bahwa organisasi kita akan dapat membantu 1,3 miliar umat Islam untuk menentukan nasib mereka sendiri, menjadi lebih baik dan unggul. Kita seharusnya tidak terlalu banyak bernostalgia tentang hari-hari kemuliaan abad yang telah berlalu, ketika Islam berada di puncak dunia secara politik, militer, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Umat Islam saat ini harus yakin


Dok. infomed

Kompatibilitas Antara Islam, HAM dan Demokarasi

Duta Besar Wardana Wakil Menteri Luar Negeri bahwa ‘tahun-tahun terbaik’ Islam berada di depan kita dan bukan di belakang kita. Organisasi ini harus mampu membawa kepercayaan diri, pemberdayaan dan kebangkitan kembali Muslim yang berada pada posisi menjalin kemitraan dengan peradaban-peradaban lainnya, memberikan kontribusi signifikan terhadap perdamaian yang berkelanjutan dan kemakmuran dunia. Peran umat Muslim dalam membentuk globalisasi dunia banyak bergantung pada kapasitasnya untuk mengaktualisasikan norma-norma dan cita-cita Islam yang telah diberikan kepada kita. Saya berkeyakinan bahwa citacita dan norma-norma tersebut mendefinisikan faktor-faktor yang membuat peradaban Islam paling maju di dunia pada abad ke-13, yaitu selama masa keemasannya. Cita-cita dan normanorma tersebut mewajibkan kita untuk tidak hanya unggul dalam semua aspek kehidupan, tetapi juga untuk bekerja sama dalam solidaritas dengan seluruh umat manusia. Dimulainya fungsi Komisi HAM OKI dapat membantu untuk menonjolkan relevansi OKI terhadap Umat dan masyarakat internasional di dalam dunia yang berubah ini. Kami senang memiliki 18 ahli dengan kompetensi yang tinggi yang menjadi anggota Komisi sebagai hasil dari pemilihan yang dilakukan pada Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Astana tahun

lalu. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Komisi yang telah terpilih. Peran potensial dari Komisi HAM yang baru kita bentuk ini tidak dapat ditekankan secara berlebihan. Piagam baru dari organisasi kita, yang diadopsi pada 2008, memberikan status hukum terhadap Komisi ini. Karena itu Komisi menikmati tempat yang paling menonjol dalam Organisasi. Dan karena itu kami berharap bahwa Komisi memiliki pengaruh penting dalam pekerjaan organisasi secara keseluruhan. Komisi diharapkan menjadi salah satu kekuatan pendorong pada proses reformasi untuk mengubah organisasi menjadi satu organisasi yang efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia Muslim. Selain itu, Komisi ini juga diharapkan dapat membantu mengatasi kesalahpahaman tentang kompatibilitas antara Islam, HAM dan demokrasi, yang mana keberadaannya sangat unik, baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat, masing-masing dengan cara yang berbeda. Tidak kalah pentingnya adalah tugas dari Komisi untuk membantu menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM sebagai mainstream sesuai ajaran Islam. Tugas ini tidak sulit dipahami. Beberapa anggota organisasi dapat memberikan contoh situasi kehidupan dimana norma-norma serta prinsipprinsip HAM dan demokrasi berkembang ketika nilai-nilai Islam terpelihara dengan baik. Dalam hal ini Indonesia dapat

O

K

U

S

9

memberikan pelajaran berharga yang dapat dipelajari. Indonesia adalah salah satu negara paling beragam di dunia, dan Indonesia juga rumah bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Kami berhasil melalui masa pergolakan setelah krisis moneter dan keuangan pada tahun 1998, yang mengakibatkan kerusakan ekonomi, ancaman separatis, ketegangan etnis, dan konflik agama. Untuk mengatasi dan menangani permasalahan tersebut, Indonesia menganut nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sebagai bagian dari reformasi nasional kami dalam semua bidang. Perjalanan kami tidak selalu mulus, tapi sekarang kami muncul sebagai contoh sukses dari sebuah negara di mana Islam, modernitas dan demokrasi dapat tumbuh subur pada saat yang bersamaan. Kualitas yang menjadikan sifat permanen dan independen dari Komisi ini juga terjamin dalam Piagam. Ini merupakan aset penting, dimana Komisi harus sepenuhnya memanfaatkan hal ini dalam mengembangkan kredibilitasnya. Indonesia menempatkan nilai kemandirian dari Komisi ini sebagai hal yang sangat penting. Bahkan sebagai tuan rumah Sesi Pertama ini, kami telah melakukan yang terbaik untuk menahan diri agar tidak merusak independensi dari Komisi, bahkan hingga sekecil apapun. Hal ini dapat dimengerti, mengingat perkembangan terakhir, ada harapan yang tinggi dari dunia Muslim terhadap Komisi ini, bahkan sebelum Komisi ini memulai tugasnya. Meskipun demikian, adalah penting untuk mengelola harapan dan kebutuhan-kebutuhan Komisi dalam waktu sesingkat mungkin untuk membangun kredibilitas, baik di dunia Islam maupun di masyarakat internasional. Komisi HAM OKI yang kuat tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Perlu dukungan penuh kita, baik secara politik maupun administratif. Kami memahami bahwa OKI belum memutuskan lokasi kantor pusat Komisi. Namun demikian kami sungguh berpandangan untuk mendukung sekretariat Komisi, termasuk penunjukan seorang direktur administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang, dimana perlu dipastikan secepatnya. Akhirnya, saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh pemerintah saya untuk IPHRC OKI. Kami siap untuk memperluas kerjasama penuh kami agar Komisi ini dapat bekerja secara efektif dan kredibel.[] Disunting dari pidato Wakil Menlu RI pada Sesi Pertama IPHRC-OKI di Jakarta, 20/2/12

No. 53 Tahun V

Diplomasi

10

so r o t

Membangun Kapasitas Negara Anggota OKI Di Bidang HAM Pertemuan Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ini merupakan sejarah besar yang sangat penting, yaitu ketika orang-orang di Timur Tengah, Afrika Utara dan sekitarnya berdiri melawan ketidakadilan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pencarian untuk partisipasi demokrasi, mereka menaikkan spanduk menuntut martabat, kesetaraan, dan keadilan, atau, dalam kata-kata Deklarasi Universal HAM, “freedom from fear and want”. Di masa penting seperti itu, maka tidaklah mengherankan jika harapan yang tinggi ditumpukan kepada peranan IPHRC OKI ini. Para Menteri Luar Negeri OKI telah membentuk IPHRC ini pada bulan Juni tahun lalu, sebagai organ utama dari OKI, dengan mandat - diatur dalam pasal 15 Piagam OKI - untuk mempromosikan Hak-hak sipil, politik, sosial dan ekonomi yang diabadikan dalam perjanjian-perjanjian dan deklarasi organisasi serta instrumeninstrumen HAM yang disepakati secara universal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perlu ditekankan secara jelas di sini bahwa nilai-nilai Islam tidak dan tidak dapat bertentangan dengan norma-norma dan standar HAM yang diakui secara internasional. Sebagai Komisioner Tinggi HAM PBB, Navi Pillay, dalam pidatonya tentang HAM sebagai nilai universal, yang disampaikan di Universitas Yordania pada bulan Desember 2010 mengatakan: “Sejak zaman dahulu, agama telah berusaha untuk mengekspresikan tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga nilai-nilai toleransi, kasih sayang dan solidaritas yang mendukung interaksi manusia dengan sesama manusia”. Reformasi substantif di banyak negara Muslim, memang jauh dari kontradiksi terhadap nilai-nilai Islam, bahkan berasal dari nilai-nilai Islam. Pengakuan nilai-nilai dan hak-hak, maupun hak prerogatif dan pembatasan-pembatasan bagi para pemegang kekuasaan, memiliki akar dalam setiap peradaban di dunia. Hal ini ditunjukkan, misalnya dalam Hamurabi’s Code sebagai hukum awal. Didalam Arab pra-Islam, Helfal-Fudul adalah perjanjian para bangsawan Mekah untuk memperbaiki

No. 53 Tahun V

ketidakadilan. Dan dalam tradisi Islam, Diwan Al-Mazalem adalah pendahulu dari institusi-institusi nasional HAM modern dan konsep ombudsman. Hal ini menunjukkan bahwa HAM merupakan warisan universal, bukan hanya sekedar konsep dari satu peradaban tertentu. Mengutip Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, Sekretariat Jenderal OKI, yang mengatakan: “pembentukan Komisi ini adalah awal dari perjalanan baru untuk reformasi di dunia Muslim, dan kemungkinan besar akan menjadi perjalanan yang panjang dan berat”. Jika Komisi ini melaksanakan mandatnya dengan efisien untuk membangun kapasitas dan memberikan solusi bagi negara-negara anggota OKI di bidang HAM, itu akan menjadi hal yang paling penting bagi kredibiltasnya mulai dari hari pertama dibentuknya IPHRC. Untuk melakukan itu, komisi akan membutuhkan tidak hanya mengadopsi pendekatan kritis dan introspektif terhadap situasi HAM di dunia Muslim, tetapi juga mengatasi kesalahan persepsi global yang mendalam tentang inkompatibilitas antara Islam dan HAM. Jika Ijtihad adalah sumber hukum Islam, maka pada hakekatnya diperlukan penerapan interpretasi yang dinamis dari pakar berbasis nilai-nilai Islam. Promosi dan perlindungan HAM selain menjadi tanggung jawab negara yang pertama dan paling utama, ini juga semakin meningkat menjadi upaya kerjasama global dalam menghadapi tantangan yang menakutkan saat ini seperti konflik, diskriminasi, kemiskinan, rasisme, impunitas, serta defisit dan eksklusi demokrasi. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kondisi yang merugikan HAM yang mempengaruhi masyarakat mereka sendiri serta membantu negara lainnya untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam pencapaian HAM untuk semua. Mandat IPHRC, antara lain untuk memajukan HAM dan kepentingan umat Islam serta mendukung negaranegara anggota dalam upaya untuk mengkonsolidasikan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk melalui bantuan teknis dan peningkatan kesadaran. IPHRC juga diminta untuk mempromosikan dan mendukung peran institusi nasional dan organisasi masyarakat sipil yang aktif di bidang HAM di samping meningkatkan kerja

Ibrahim Salama Direktur Perjanjian HAM, Kantor Divisi Komisaris Tinggi HAM PBB. Dok. people.co.uk

sama antara organisasi-organisasi HAM internasional dan regional. Saya ingin menekankan di sini bahwa kantor Komisi Tinggi HAM PBB siap membantu pada setiap tahap pekerjaan IPHRC. Hal ini untuk kepentingan OKI, misalnya badan HAM yang inovatif seperti yang Anda miliki dimana IPHRC memiliki keahlian yang paling update dan berkualitas tinggi dalam hal ini. Sebagaimana Anda ketahui, melalui pelayanan konsultasi dan kerja sama teknis, OHCHR telah memberikan saran para ahli untuk peningkatan jumlah institusi-institusi untuk promosi dan perlindungan HAM, baik di tingkat nasional maupun regional. OHCHR menawarkan untuk memperluas dukungannya kepada OKI dan IPHRC di dalam upaya baru ini melalui bantuan teknis, pelatihan staf serta penyediaan materi dan dokumentasi sehingga benar-benar dapat menunjukkan nilai tambah sebagai mekanisme HAM lintas-kawasan di seluruh dunia. Misalnya, dengan senang hati kami akan memfasilitasi kunjungan studi IPHRC ke Jenewa sehingga bisa bertemu dengan aktor-aktor kunci dalam sistem HAM PBB. Hal yang sama pentingnya adalah

untuk memperhitungkan peran fundamental yang ditentukan bagi mekanisme ahli internasional, seperti prosedur khusus pemegang mandat dan badan-badan perjanjian HAM. Rekomendasi mereka merupakan bantuan dan bimbingan yang berharga bagi negara-negara anggota OKI pada saat transposing kewajiban-kewajiban internasional ke dalam undang-undang dan kebijakan dalam negeri. Demikian pula Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM, yaitu proses penilaian terhadap catatan HAM dari semua negara anggota PBB, untuk memenuhi peran penting pemantauan. UPR adalah perangkat yang penting dan sangat bermanfaat bagi pemenuhan mandat IPHRC. Dengan meningkatkan kerjasama kita dan saling memperkuat upaya untuk melaksanakan kewajiban internasional, maka negara-negara anggota OKI dapat mengambil manfaat atas hal itu, kita dapat memajukan cara-cara yang tidak mungkin bisa kita lakukan sendiri. Bersama-sama, kita dapat mengambil tantangan besar HAM sehingga dapat meningkatkan universalitas dan indivisibilitas HAM serta hak-hak seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan.[]


Diplomasi so

r

o

t

11

Demokrasi Yang Kuat Membutuhkan Fondasi Mikro Yang Kuat


Prof. Don K. Marut Direktur Eksekutif INFID Dok. trunity.net

Demokrasi bukanlah sebuah proses netral dalam kehidupan bernegarabangsa. Demokrasi harus selalu dikaitkan dengan kondisi-kondisi obyektif dari dalam masyarakat, seperti kondisi ekonomi, sosial, kebudayaan dan hak-hak atas sumberdaya alam dari komunitas-komunitas dimana sumberdaya alam itu berada. Karena itu proses penguatan demokrasi juga berarti pemberdayaan pada aktor-aktor atau warga negara yang selama ini mengalami marginalisasi. Memberdayakan masyarakat lokal agar mereka tidak hanya menikmati kebebasan politik, tetapi juga kebebasan ekonomi dan sosial, termasuk memiliki hak dan kebebasan untuk mendapatkan pengakuan hak-hak atas sumberdaya alam dan menikmati hasil pengolahan sumberdaya alam tersebut. Karena itu untuk menjamin bahwa demokrasi bisa menjadi wahana untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, diperlukan upaya penguatan dan penegasan kepastian pada berbagai level. Pada level makro, penguatan institusi demokrasi harus ditingkatkan terus tidak hanya pada political agencies seperti partai politik dan masyarakat sipil, terutama organisasi masyarakat (ormas) yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga politik, tetapi juga soft aspects dari institusi demokrasi, yakni hukum dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembuatan dan implementasi kebijakan, dimana aspekaspek yang mencakup rules dari institusi demokrasi jarang dipaparkan, padahal ini yang menjadi sumber kepastian bagi setiap aktor dan warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses politik dan ekonomi. Perangkat lunak dari institusi demokrasi yang dimaksudkan di sini termasuk governance, property rights dan kebebasan untuk aksi kolektif dari masyarakat lokal. Meskipun Indonesia dicatat sebagai negara dengan GDP terbesar di Asia Tenggara dan mampu menghadapi krisis, tetapi Indonesia pun masih terkenal sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Di dalam governance ada akuntabilitas dan transparansi yang sering dijalankan secara impersonal, yaitu dengan mengirimkan bulletin,

laporan, audit keuangan yang dipublikasikan secara luas, dan sebagainya. Yang fundamental adalah bagaimana pejabat publik, baik yang dipilih melalui pemilihan umum maupun di dalam birokrasi, mempertanggungjawabkan kebijakan dan implementasinya secara langsung kepada rakyat, dimana rakyat mempunyai kesempatan untuk bertanya. Governance juga berkaitan dengan bagaimana membuat para pejabat publik bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat; berkaitan dengan konsolidasi agensi di dalam pemerintahan, baik antar kementerian dan lembaga, maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Koherensi atau sinergi antar kementerian/lembaga dan antara pusatdaerah merupakan penghambat utama pembangunan, dan ini membutuhkan leadership yang kuat. Sinergi di dalam institusi yang dimandatkan untuk mengimplementasikan keputusankeputusan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat secara demokratis merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah pembangunan bisa berjalan atau tidak. Salah satu masalah yang sangat krusial sekarang ini adalah berkaitan dengan kepastian atas property rights, terutama hak atas tanah dan sumberdaya alam yang ada di wilayah dimana komunitas-komunitas hidup dan menggantungkan hidupnya. Salah satu ciri demokrasi yang substantif adalah adanya kepastian bagi setiap

rakyat untuk memiliki hak dan akses atas berbagai sumber penghidupan dan sumber keberlanjutan penghidupannya. Property rights juga berkaitan dengan kebebasan ekonomi (economic freedom), tanpa kepastian atas property rights, siapapun tidak akan pernah menikmati kebebasan untuk mengaktualisasi kapabilitiasnya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah kebebasan untuk melakukan aksi kolektif dari masyarakat untuk membangun sense of community, dan untuk membangun lingkungan yang menjamin kepastian dan keamanan (security) bagi setiap warganya untuk hidup dan menjalankan berbagai tindakannya. Sense of community ini penting untuk menjamin kesejahteraan bersama, dan untuk menjaga agar demokrasi itu mengakar di dalam komunitas tersebut. Berkaitan dengan aksi kolektif inilah maka penting bahwa indikator-indikator pencapaian pembangunan dilakukan secara demokratis, bukan dilakukan oleh para teknokrat di dalam ruang tertutup, atau oleh para konsultan yang hidup di luar jangkauan masyarakat. Kediktatoran yang paling berbahaya adalah kekuatan untuk memberi nama dan definisi pada apa yang harus dijalankan dan dicapai oleh sebuah masyarakat. Definisi dan indikator yang dibuat oleh para policy work belum tentu sama dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut melalui proses demokrasi prosedural. Ukuran-ukuran pembangunan harus dibangun lebih luas untuk memungkinkan berbagai aspek obyektif dan subyektif dimasukkan dan definisi tentang kesejahteraan dan pencapaian pembangunan dibuat secara kolektifdemokratis. Selain memperkuat fondasi makro demokrasi dan pembangunan, fondasi mikro demokrasi juga harus diperkuat secara terus-menerus. Unit yang sangat penting dalam proses politik dan kehidupan bernegara bangsa adalah warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Demokrasi tetap dilihat sebagai proses perjuangan kepentingan individu atau kelompok. Apakah individu menggunakan organisasi sosial atau partai politik. Pembentukan organisasi-organisasi demokrasi seharusnya merupakan titik

temu dari kepentingan-kepentingan individu warga negara yang bergabung di dalam organisasi. Demokrasi yang kuat membutuhkan fondasi mikro yang kuat pula, yakni individu warga negara yang memiliki kapasitas untuk membuat pilihanpilihan bebas dan matang melalui pertimbangan yang kritis tanpa dipengaruhi atau dikungkung oleh simbol-simbol parochial. Untuk itu diperlukan proses pemberdayaan individu warga negara secara terusmenerus. Salah satu strategi pemberdayaan individu ini adalah dengan pendidikan secara berkelanjutan dengan menggunakan metode yang tepat. Pendidikan ini ditujukan untuk mencapai beberapa prakondisi dari pemberdayaan individu warga negara. Pertama, untuk meningkatkan kapasitas evaluatif individu, yakni kapasitas untuk membuat prioritas-prioritas keterlibatannya, baik di dalam aksi politik maupun dalam aksi-aksi kolektif yang sentimental. Kedua, mendorong individuindividu untuk memiliki pengetahuan yang memadai. Pengetahuan merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan terhadap peranan individu. Ketiga, karena aksi-aksi politik adalah bagian dari aksi-aksi kolektif yang menjadi bagian dari aksi-ksi individu, maka setiap warga negara perlu melengkapi diri dengan peta kognitif yang akan membantu menentukan apakah suatu masalah itu termasuk masalah politik yang membutuhkan aksi kolektif yang masif atau hanya sebuah aksi individu, sekelompok orang atau organisasi di masyarakat dengan tujuan eksklusif. Negara, organisasi sosial dan politik mempunyai kewajiban dan peranan untuk memperkuat demokrasi melalui proses pemberdayaan individu ini. Tanpa pemberdayaan individu maka pilihan-pilihan politik yang bebas hanya akan berupa perjuangan merebut kekuasaan dari satu kelompok melawan kelompok yang lain yang pada gilirannya akan menghancurkan demokrasi. Penguatan demokrasi yang bisa menyokong pembangunan untuk pencapaian kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan hanya bisa dijalankan kalau setiap anggota komunitas, organisasi sosial dan politik memiliki kualitas-kualitas tersebut.[]

No. 53 Tahun V

Diplomasi

12

b i n g k a i

KBRI Canberra Luncurkan Program Digitalisasi Naskah Perjanjian RI-Australia

No. 53 Tahun V

Duta Besar RI untuk Australia, Primo Alui, memberikan paparan mengenai program digitalisasi naskah perjanjian dan arsiparsip dokumen lainnya pada saat peluncuran program digitalisasi di KBRI Canberra, 8/3/12.

Dok. diplomasi

Peluncuran publikasi dilakukan guna mendukung diseminasi dan tindak lanjut sebagaimana dimandatkan oleh perjanjian-perjanjian, pengaturan-pengaturan dan kesepakatan-kesepakatan yang kesemuanya telah dituangkan dalam format digital. Diseminasi informasi mengenai keberadaan Treaty Room di KBRI Canberra akan dilakukan

secara berkala kepada publik sehingga masyarakat Indonesia maupun Australia yang memerlukan dokumen-dokumen dari suatu perjanjian mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkannya di KBRI Canberra atau dapat langsung mengakses melaui internet. Dubes Primo Alui menghimbau agar seluruh jajaran pemerintah segera memulai digitalisasi dokumen, sehingga dengan demikian Indonesia tidak lagi tertinggal dalam hal penanganan arsip. “Saya kira seluruh KBRI dan teman-teman di Pusat, termasuk seluruh instansi pemerintah, harus melakukan digitalisasi ini karena sekarang ini orang sudah mulai memakai sistem digital. Oleh karena itu kita juga harus menggunakan sistem digital ini agar tidak ketinggalan dalam hal filing system dokumen”. []

Dok. diplomasi

Seiring dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi Informasi berikut perangkat lunak (software), KBRI Canberra melakukan terobosan dengan mengaplikasikan program digitalisasi Naskah Perjanjian RI – Australia. Dengan terobosan ini, KBRI Canberra adalah perwakilan RI pertama yang melakukan langkah digitalisasi tersebut. Peluncuran program Digitalisasi telah dilaksanakan oleh KBRI Canberra pada tanggal 8 Maret 2012. Duta Besar RI untuk Australia, Primo Alui, sangat concern terhadap upaya pengumpulan kembali dan identifikasi perjanjian-perjanjian tersebut mengingat pengalamannya dalam menangani surat-menyurat mulai dari pengantaran surat hingga ke filing systemnya, sehingga beliau mengetahui benar betapa pentingnya sebuah file. Tapi terkadang file tersebut tidak terkelola dan terpelihara dengan baik. Sudah sejak lama Duta Besar Primo Alui memikirkan mengenai pentingnya pengelolaan arsip secara baik. Dan ketika era digitalisasi muncul, maka menurut Dubes Primo Alui tidak bisa lagi kita bersandar pada kertas-kertas yang begitu banyak memakan ruangan dan juga memerlukan pemeliharaan yang tidak mudah. Oleh karena itu digitalisasi arsip ini sangat penting, karena selain akan mempermudah juga akan lebih mengefisienkan pekerjaan. Berbagai arsip, baik itu berupa perjanjian-perjanjian, pengaturan-pengaturan dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat antara Pemerintah RI dan Pemerintah Australia akan dikumpulkan dalam suatu sistem digital yang dapat diakses oleh publik. “Saya kira semua dokumen itu memang perlu kita arsipkan secara digital, jadi tidak hanya berupa naskah-naskah perjanjian tetapi juga dokumen-dokumen dan komunikasi-komunikasi yang kita terima dan lakukan sehari-hari. Kalau kemudian semua arsip dokumen itu bisa dimasukkan kedalam suatu sistem digitalisasi, tentunya akan lebih mudah bagi kita”, jelas Dubes Primo Alui. Menurut Kanselerai KBRI Canberra, Wiwiek Setyawati Firman, Peluncuran program Digitalisasi yang dilaksanakan oleh KBRI Canberra pada tanggal 8 Maret 2012 ini bukan merupakan kegiatan yang bersifat one kick-off event, tetapi merupakan sebuah rangkaian event yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan berupa; Peluncuran Publikasi, Diseminasi Informasi dan Pembuatan CD.

Kanselerai KBRI Canberra Wiwiek Setyawati Firman menjelaskan mengenai agenda program digitalisasi Naskah Perjajian Internasional

di KBRI Canberra.


Diplomasi b i n g k a i

13 Dok. infomed

Penyerahan Hasil Raker Kepada Menlu RI

Duta Besar Dr. Eddy Pratomo, yang mewakili seluruh peserta Raker menyerahkan hasil raker kepada Menlu RI pada saat penutupan Raker di Gedung Pancasila, Jakarta pada tanggal 24 Februari 2012. Perubahan-perubahan di dunia internasional yang belakangan ini terjadi dengan pesat dan cepat, diantaranya terkait masalah democratic deficit di kawasan, ancaman pecahnya konflik, serta ketidakpastian global dan regional bisa mengancam potensi yang dimiliki Indonesia. Perkembangan tersebut membutuhkan cara pandang serta pola pikir yang dipertajam,karena itu Menlu RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa mengingatkan mengenai perlunya para diplomat Indonesia untuk menjadi


agent of change yang cakap dan antisipatif mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Indonesia semakin dituntut untuk terus menjadi kontributor dalam menciptakan lingkungan di kawasan dan global yang bersahabat dan kondusif. Diplomasi yang diperjuangkan Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai regional power, hingga pada akhirnya Indonesia muncul sebagai negara yang memiliki global responsibilites dan global interest. Tidak ada satu pun isu global dan regional utama yang

luput dari perhatian politik luar negeri Indonesia.Pada saat yang bersamaan, diplomasi Indonesia juga diharapkan terus berperan sebagai net contributor pada upaya pembangunan nasional. Rangkaian kegiatan Raker Kemlu RI dan Perwakilan RI di luar negeri yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 20-24 Februari 2012 telah mengidentifikasikan hal-hal yang sudah berjalan baik dan hal-hal yang masih bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, termasuk didalamnya peluangpeluang dan hambatan-hambatan yang

ada serta mengkonsolidasikan raihan yang telah dicapai, melakukan overview secara komprehensif sehingga kinerja diplomasi Indonesia menjadi lebih efektif. Hasil Rapat Kerja 2012 Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan RI tersebut kemudian diserahkan oleh Duta Besar Dr. Eddy Pratomo, yang mewakili seluruh peserta Raker, kepada Menlu RI pada saat penutupan Raker di Gedung Pancasila, Jakarta pada tanggal 24 Februari 2012.[]

No. 53 Tahun V

Diplomasi

14

so r o t

OKI Membangun Komisi HAM Permanen Duta Besar Askar Shakirov Dok. kazpravda.kz

Komisioner HAM di Kazakhstan

Selama masa jabatan sebagai Presiden di Dewan Menteri Luar Negeri OKI pada tahun 2011, Kazakhstan mengadakan serangkaian acara yang sangat penting sebagai kontribusi yang tidak ternilai untuk pengembangan lebih lanjut organisasi kita dalam berbagai bidang kerjasama. Saya ingin menggarisbawahi pentingnya pertemuan ke-38 Dewan Menteri Luar Negeri (CFM) di Astana. Acara ini memiliki makna bersejarah, tidak hanya dalam kaitannya dengan keputusan perubahan nama organisasi dan lain-lainnya. Pembentukan dan adopsi Piagam Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) OKI di Astana telah menjadi salah satu hasil terpenting dari pertemuan tingkat menteri tersebut. Sepertinya saya mengekspresikan pendapat secara keseluruhan bahwa keputusan ini memberikan petunjuk yang jelas tentang efektivitas OKI. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada semua negara anggota OKI, Sekjen Ekmeleddin Ihsanoglu, serta juga anggota Komisi pada kesempatan Sesi Pertama IPHRC OKI ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia untuk keramahan dan pengorganisasian yang sangat baik dalam peristiwa bersejarah ini. Kazakhstan menjabat sebagai Presiden CFM OKI pada saat kurun waktu yang penuh dengan tantangan, tidak hanya bagi negara-negara Muslim, tetapi juga bagi seluruh dunia. Sebagaimana pernyataan pertama Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev pada pembukaan CFM ke-38 OKI di Astana, 28-30 Juni 2011, bahwa selama puluhan tahun akumulasi masalahmasalah sosio-ekonomi, ketidaktahuan

No. 53 Tahun V

terhadap kebutuhan masyarakat atas modernisasi serta ketimpangan sosial yang mendalam, telah menjadi penyebab krisis politik yang akut di beberapa bagian dunia, termasuk negara-negara Islam. Oleh karena itu, peluncuran IPHRC OKI menjadi isu penting dalam agenda kepemimpinan Kazakhstan di OKI. Kami percaya bahwa lembaga ini akan berfungsi sebagai elemen yang penting didalam menjaga perdamaian dan stabilitas, modernisasi, pendalaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pencerahan. Melalui promosi HAM, Komisi akan memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan daya saing negara-negara Muslim dan partisipasi mereka secara adil dalam proses global. Sebagai negara sekuler, Kazakhstan merupakan bagian integral dari peradaban Islam yang besar. Sejarah kami selama berabad-abad terkait erat dengan Islam, yang merupakan salah satu komponen dasar dari budaya spiritual orang Kazakh. Dan diketahui pula, bahwa nenek moyang bangsa Asia Tengah, telah membuat kontribusi penting untuk pembentukan universalitas Islam, perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan, serta perspeksif Islam tentang HAM. Sejak kemerdekaannya, negara kami sedang mengejar kebijakan internal yang seimbang yang bertujuan untuk meningkatkan legislasi HAM dan modernisasi. Hal Ini melekat pada prinsip prioritas tanggung jawab negara untuk

promosi HAM. Kita juga tahu dan memahami sifat damai dan prinsip-prinsip Islam tentang HAM, yang tidak memiliki perbedaan dengan pendekatan konvensional dalam masalah ini. Namun, pemahaman ini tidak cukup menyebar di dunia. Lebih dari itu, kadang-kadang kita menyaksikan pendekatan yang menyimpang dan berprasangka tentang kontradiksi prinsipprinsip Islam dengan HAM di dunia modern. Oleh karena itu, kami percaya bahwa salah satu tugas utama dari Komisi adalah harus dapat menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa HAM merupakan bagian integral dari Islam. Selain itu, agama Islam merupakan sumber daripada hak-hak dan langkahlangkah implementasinya. Tesis ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat dunia, termasuk negaranegara Muslim itu sendiri beserta penduduknya. IPHRC OKI saat ini berada pada tahapan yang paling penting dalam pembentukannya. Tahapan ini sangat penting untuk menciptakan citra dan kredibilitas lembaga baru di kalangan masyarakat dunia. Dalam hal ini, perkenankan saya berbagi rekomendasi kami untuk proses ini. Kami percaya bahwa penguatan independensi Komisi ini dalam interaksinya dengan negara-negara anggota OKI memiliki kepentingan yang critical. Dalam hal ini, Komisi harus secara aktif menggunakan kapasitasnya dan bekerja sama dengan ombudsman

dan lembaga-lembaga HAM nasional negara anggota, yang dilindungi secara hukum dari tekanan pengaruh pemerintah di banyak negara. Selama sesi pertama ini, anggota Komisi akan melakukan review terhadap rules of procedure dan prinsip-prinsip Komisi. Menurut pendapat kami, mereka harus memberikan pemahaman kepada masyarakat internasional dan secara umum memenuhi standar internasional yang ada. Hal ini akan memungkinkan kerjasama yang lebih luas dan konstruktif dengan organisasi-organisasi HAM internasional. Di sisi lain, promosi kerjasama IPHRC dengan negara-negara Muslim, menurut pendapat kami, membutuhkan diversifikasi prioritas Komisi. Oleh karena itu, Komisi yang berbeda dengan lembaga-lembaga internasional yang ada ini, harus difokuskan tidak hanya pada perlindungan hak-hak politik. Lingkup kepentingan Komisi harus mencakup perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial serta perlindungan hak-hak keluarga, ibu dan anak. Selain itu, kami percaya, bahwa rekomendasi dan keputusan Komisi akan dilakukan dalam format yang diterima oleh negara-negara anggota OKI, dan tidak mengandung retorika diskriminatif dan menuduh. IPHRC sebaiknya menghentikan penggunaan HAM untuk tujuan politik dan menentang, seperti misalnya faktor negatif di masyarakat internasional.[]

Indonesia Diharapkan Berbagi Pengalaman Mengelola Perdamaian dan Rekonsiliasi di Sudan Teuku Faizasyah Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Republik Sudan berharap bisa belajar dari Indonesia dalam mengelola perdamaian dan rekonsiliasi, setelah negara itu pecah menjadi dua, Republik Sudan dan Sudan Selatan. Pada waktunya nanti Indonesia siap membantu karena kebetulan Indonesia pernah menghadapi masalah serupa dengan pisahnya Timor Leste. Melalui Menlu Ahmed Karti, Sudan meminta kesediaan Indonesia untuk berbagi pengalaman mengatasi masalah-masalah dalam negeri, seperti waktu Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Presiden SBY menekankan bahwa

proses perdamaian itu memerlukan kesabaran dan determinasi. Dengan demikian pada waktunya akan tercapai perdamaian, dalam hal ini antara Republik Sudan dan Sudan Selatan. Indonesia pernah punya pengalaman dalam mengelola persoalan Timor Leste, pengalaman itulah yang diminta Menlu Ahmed Karti dibagikan kepada Sudan. Bagaimana kemudian dengan komitmen kedua negara dan pemimpin kedua negara dapat terbangun rekonsiliasi dan hubungan baik antara Indonesia dengan Timor Leste. Saat ini Sudan memasuki periode sulit setelah pecah menjadi dua negara, dimana menurut Menlu Republik Sudan, diperlukan satu proses rekonsialiasi dan proses membangun kepercayaan antara

kedua belah pihak. Dalam pertemuan juga dibahas perkembangan situasi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, seperti di Libya, Suriah, dan Selat Hormuz yang juga berimbas kepada Sudan. Sudan berharap agar Indonesia dapat meningkatkan kerja sama ekonomi untuk pembangunan mengingat banyak potensi di sana. Sudan juga berharap bisa belajar dari peran Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, terutama memberikan contoh bahwa sebenarnya kita bisa membangun kepemimpinan sebagai negara mayoritas Islam, kita memiliki nilai tambah di mata negaranegara lain yang merupakan negaranegara Muslim. []


Diplomasi so r o t

15

Hubungan RI - Australia Perdagangan Terbaik Sepanjang Sejarah

Indonesia-Australia

Primo Alui Julianto Dok. diplomasi

Dubes RI untuk Australia

Saya selalu mengatakan bahwa saya sangat berbahagia karena ditugaskan di Australia, mengingat pada saat penempatan di negeri Kangguru ini, hubungan kedua negara sedang sangat baik. Tidaklah berlebihan jika hubungan bilateral RI - Australia sebagai yang terbaik dalam sejarah hubungan kedua negara setelah kemerdekaan. Mungkin hanya kalah dengan kondisi pada beberapa saat setelah kemerdekaan, karena pada waktu itu para buruh Australia mendukung kemerdekaan kita dan mereka memboikot kapal-kapal Belanda. Itu mungkin dianggap sebagai puncak hubungan yang baik antara Indonesia dan Australia, dan itu hampir sama dengan sekarang, apalagi sekarang ini sudah ada comprehensive partnership yang ditandatangani oleh kedua negara pada 2005. Sejak itulah hubungan Indonesia-Australia terjalin dengan sangat baik. Bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia juga terus ditingkatkan, mulai dari 1 miliar, kemudian menjadi 2,5 miliar dan nanti pada 2014 akan menjadi 3,5 miliar. Di tingkat pemerintah juga sudah


dibentuk mekanisme baru. Pertama, adalah Pertemuan Tahunan Kepala Pemerintahan atau Annual Leaders Meeting. Yang kedua, mekanisme Two plus Two, yaitu pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara. Yang ketiga, adalah yang kita sebut dengan IndonesiaAustralia Leadership Dialogue. Ini menyangkut akar rumput, dimana dalam pertemuan itu ada profesional, akademisi, pengusaha, anggota DPR dan lain-lainnya. Untuk mekanisme yang pertama dan ketiga sudah kita adakan, dimana Annual Leader Meeting yang pertama diadakan di Bali pada November 2011 dan yang kedua nanti akan diadakan di Darwin pada 18 Mei 2012. Untuk mekanisme Indonesia-Australia Leadership Dialogue juga sudah diadakan di Jakarta pada Oktober 2011. Sedangkan mekanisme Two plus Two akan diadakan pada 14-15 Mei 2012, dan kami sedang mempersiapkan itu. Jadi kalau dilihat dalam konteks itu, hubungan Indonesia- Australia sudah sangat baik, hal ini dikarenakan adanya kesadaran dari kedua belah

Pada periode Januari-Nopember 2011, Indonesia merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke 11 dan negara asal terbesar ke 12 bagi Australia. Total perdagangan Indonesia-Australia pada periode tersebut mencapai US$ 10.684,34 juta atau mengalami peningkatan sebesar 30,55% dibandingka periode yang sama pada tahun 2010. Total perdagangan tersebut, terdiri dari impor Indonesia sebesar US$ 5.127,29 juta, atau naik sebesar 35,64% dan ekspor sebesar US$ 5.557,05 juta, atau naik 26,19%. Sehingga pada periode ini, Indonesia surplus sebesar US$ 429,77 juta. Beberapa komoditi ekspor utama Indonesia ke Australia antara lain adalah : Gold, Unwrought sebesar US$ 373,95 juta, atau turun sebesar 5,32% dibanding periode yang sama tahun 2010; Wood, Continously Shaped, sebesar US$ 114,17 juta, meningkat 23,72%; New Pneumatic Tyres of Rubber sebesar US$ 98,92 juta, meningkat 16,88%; Video Recording/Reproduct Appar Wheth, sebesar US$ 53,63 juta, meningkat 13,57%; Insulated Wire dan Cable, sebesar US$ 38,12 juta, meningkat 21,67%. Persetujuan ASEAN-AustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA) merupakan batu loncatan bagi hubungan Indonesia- Australia, terutama dalam peningkatan perdagangan, ekonomi dan investasi. Melalui perjanjian tersebut, ekspor barang Australia ke Indonesia akan mendapatkan bebas bea masuk dari sebesar 56% menjadi 92%, dari seluruh jenis komoditi barang yang diekspor Australia ke

pihak bahwa masing-masing saling membutuhkan. Pemicu hubungan yang baik antara Indonesia dan Australia adalah setelah Timtim merdeka. Kita tahu bahwa pada saat munculnya persoalan Timtim, hubungan IndonesiaAustralia saat itu sangat buruk. Tapi pada pertengahan tahun 2000, ketika mulai munculnya gelombang pengungsi dari Timur Tengah ke Australia, mereka sadar bahwa kalau Indonesia tidak diajak bekerjasama maka mereka akan kewalahan, oleh karena itu Australia mengajak Indonesia

Indonesia, sedangkan 5% lainnya, akan mendapatkan tarif bea masuk tidak lebih dari 5%. Bagi Indonesia, 99% ekspornya ke Australia akan menikmati bebas bea masuk, dan akan menjadi 100% bebas bea masuk pada saat perjanjian secara penuh diimplementasikan. AANZFTA adalah perjanjian perdagangan yang paling komprehensif yang pernah dinegosiasikan oleh ASEAN. Perjanjian ini mencakup barang, jasa, investasi dan kekayaan intelektual. Perekonomian Australia pada kuartal ketiga tahun 2011 menunjukkan trend penguatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,5% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun 2010. Membaiknya perekonomian Australia juga didukung oleh perbaikan yang terus dilakukan terhadap sarana tambang terbuka dan jaringan transportasi, sehingga perdagangannya terutama ekspor Australia semakin meningkat pada kuartal terakhir tahun 2011. Sementara itu, Bank Sentral Australia (RBA) melakukan pemotongan suku bunga bank sebesar 25 basis poin menjadi 4,25%. Kebijakan ini diambil pemerintah Australia untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan perekonomian domestiknya terhadap datangnya ancaman dari dampak krisis utang yang melanda Eropa akhir-akhir ini. Pemotongan suku bunga yang dilakukan Bank Sentral Australia (RBA) juga merupakan langkah asuransi (insurance measure). (Sumber : Laporan ITPC Sydney, Australia)

untuk menangani soal pengungsi ini, mulai tahun 2002, 2003 dan seterusnya tahun 2009-2010. Sebaliknya, ketika Aceh dilanda tsunami, untuk pertama kalinya setelah persoalan Timtim, pasukan Australia mendarat di Aceh, dan kita merasakan bahwa bantuan dari Australia itu sangat penting, merekalah yang pertama kali datang. Karena itulah kemudian Indonesia dan Australia sama-sama menyadari bahwa keduanya saling membutuhkan.

No. 53 Tahun V

Diplomasi

16

so r o t

Indonesia dalam dasawarsa terakhir kian dikenal sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Hal ini banyak terkait dengan keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Pemilu (pemilihan umum) 1999 dan Pemilu legislatif dan Pilpres (pemilihan presiden) secara relatif aman dan damai pada 2004 dan 2009 serta juga Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang terus menerus berlangsung di berbagai provinsi, kabupaten/kota. Jika sementara kalangan asing khususnya ketika melihat banyak bagian Dunia Islam meragukan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi atau kaum Muslim bisa berdemokrasi, Indonesia yang merupakan bangsanegara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia membuktikan kepada dunia; tidak ada masalah antara Islam dan demokrasi di bumi ini, dan kaum Muslim Indonesia dapat menerima dan menjadi partisipan aktif dalam proses politik demokrasi. Dalam konteks itu, partai-partai politik (parpol-parpol) Islam bersama parpol-parpol (yang tidak khusus berorientasi pada Islam) juga terlibat sepenuhnya dalam demokrasi. Pada pihak lain, religious-based civil society yang terdapat di seantero tanahair seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, al-Washliyah, Perti, Mathlaul Anwar, Nahdlatul Wathan, DDII dan seterusnya, juga terlibat dan berperan besar dalam konsolidasi dan penguatan demokrasi. Peran mereka tidak bisa diabaikan; bukan hanya karena mereka berperan sebagai moral force dalam penguatan demokrasi, tetapi juga dalam pengembangan civic culture yang krusial bagi terbinanya civility (keadaban) dan pendalaman demokrasi pada masyarakat akar rumput. Karena itu mereka pada batas tertentu memiliki leverage dalam proses politik. Pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia menjadi titik perhatian banyak sarjana dan peneliti. Sebagai contoh, Profesor Vali Nasr, gurubesar pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Angkatan Laut Amerika. Dalam lokakarya bertajuk “Asian Islam at a Crossroads”, yang diselenggarakan East-West Center, University of Hawaii dan ISEAS Singapura pada 23-24 September 2004, Nasr menyatakan, Indonesia

No. 53 Tahun V

Prof. Dr.Azyumardi Azra Dosen Pasca Sarjana UIN Jakarta

“Indonesia telah memberikan contoh kepada dunia Muslim tentang bagaimana demokrasi relevan bagi Islam“. kini semakin menjadi model sangat baik dalam hal hubungan antara Islam dan demokrasi. Menurut dia, model Indonesia dapat menjadi alternatif bagi model Turki sekuler yang tidak dapat diterima banyak kaum Muslimin. Karena itu, ia menyimpulkan, Indonesia telah memberikan contoh kepada dunia Muslim lainnya tentang bagaimana demokrasi relevan bagi Islam. Bagi saya pandangan seperti itu nampaknya bukan basa basi; tetapi didasarkan observasi dan pandangan obyektif berdasarkan bacaan, penelitian dan kajian komparatif Indonesia dengan banyak bagian lain Dunia Muslim. Harus diakui, sampai sekarang tidak mudah mengembangkan demokrasi di banyak kawasan Dunia Muslim. Bahkan ‘Arab Spring’ yang mulai bangkit sejak Januari 2011 belum menunjukkan tanda-tanda meyakinkan bakal terwujudnya demokrasi di Dunia Arab. Sebaliknya terdapat banyak indikasi, transisi mereka ke demokrasi berlangsung lama dan menyakitkan. Perkembangan ini menunjukkan, banyak prasyarat yang menunjang pertumbuhan demokrasi tidak terdapat secara memadai di Dunia Arab umumnya, mulai dari kondisi ekonomi yang terkebelakang, pendidikan yang rendah, sampai kepada kelemahan dalam modal-modal sosial lainnya. Selain itu, faktor eksternal, seperti dukungan negara Barat kepada rejim otokratik, otoriter, dan diktatorial membuat banyak kalangan Muslim skeptis terhadap demokrasi. Lebih jauh, tidak atau belum ada model ideal demokrasi di negara Muslim. Yang sering disebut adalah

Turki. Tetapi, negara ini adalah negara demokrasi sekuler (Kemalisme) yang cenderung bermusuhan (hostile) terhadap agama. Pada pihak lain, Indonesia sejak masa reformasi, khususnya setelah berhasil melakukan transisi secara damai dari otoritarianisme kepada demokrasi dalam waktu relatif singkat semakin sering disebut sebagai model cukup baik sejauh menyangkut Islam dan demokrasi. Berbeda dengan Turki, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang tidak bermusuhan dengan agama, sesuai dasar negara Indonesia, Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia bukan negara agama, atau persisnya negara Islam, atau bahkan Islam sebagai agama negara. Islam tidak menjadi agama resmi negara Indonesia, meski penganut Islam merupakan mayoritas terbesar mutlak (88,7 %) dari total penduduk sekitar 130 juta jiwa di negara ini. Islam bersama lima agama lainnya (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) ‘hanya’ menjadi agama yang diakui negara (state-recognized religions). Karena itu, pengembangan dan penguatan model-model yang ada, seperti model Indonesia, menjadi tantangan dan kebutuhan sejarah bagi kaum Muslimin. Lebih khusus lagi bagi kaum Muslimin di negeri ini sebagai bangsa-negara dengan penduduk Muslim terbanyak, tantangan dan tanggungjawab itu bisa bahkan lebih berat lagi. Tetapi tanggungjawab besar itu bukan tanpa harapan. Tiga kali penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres

Dok. diplomasi

Indonesia Menjadi Model Bagi Hubungan Islam dan Demokrasi

yang berlangsung aman, meski masih mengandung berbagai irregularities di sana sini, tetap saja memberikan harapan besar bagi pertumbuhan Indonesia sebagai model bagi kompatibilitas Islam dan demokrasi. Meski terdapat perbedaanperbedaan tajam dan pertarungan yang semakin fragmented di antara kalangan kaum Muslimin Indonesia, keseimbangan kekuatan-kekuatan mainstream Muslim di negeri ini tetap mendorong perkembangan civil Islam yang demokratis. Demokrasi sampai sekarang memang belum sepenuhnya menjadi “the only game in town”; tetapi jelas, demokrasi di Indonesia telah sampai pada “point of no return”. Masalahnya sekarang, dan ini merupakan tantangan terbesar dihadapi Indonesia dalam konsolidasi demokrasi adalah bagaimana memperkuat kembali negara Indonesia, dan pada saat yang sama juga memberdayakan masyarakat madani, dan memperkuat kembali ekonomi. Dan, pada segi lain, secara simultan pemulihan dan penguatan ekonomi juga instrumental untuk terwujudnya demokrasi. Semakin jelas belakangan ini, bahwa demokrasi harus berjalan seiring dengan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat; dan sebaliknya, peningkatan ekonomi mestilah juga harus sejalan dengan penguatan demokrasi. Karena itu, di tengah berlanjutnya konsolidasi demokrasi sekarang ini, sudah sepatutnya demokrasi dikembangkan secara lebih efisien, sehingga dapat membawa bangsa ini lebih cepat mencapai kesejahteraan.[]


Diplomasi so r o t

17

Figur Demokrasi Menjadi Elemen Utama Bagi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dr. Rizal Sukma

Dok. diplomasi

Direktur Eksekutif CSIS

Indonesia telah mengambil langkahlangkah konsisten untuk membangun kembali citra internasionalnya sejak muncul dari kekacauan politik 1998-1999. Negara ini fokus pada membentuk kembali peran kepemimpinannya di ASEAN, dan menunjukkan keinginan untuk mengambil peran global dengan mempromosikan dirinya sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia, negara terbesar mayoritas Muslim moderat, serta sebagai ‘bridge builder’ dan ‘problem solver’ dalam komunitas global yang lebih luas. Apakah Indonesia mampu atau tidak mempertahankan momentum dalam hubungan internasional, akan sangat tergantung pada sejauh mana Indonesia dapat mengelola tiga isu kunci domestik, yaitu: konsolidasi demokrasi, dampak nasionalisme internal pada kebijakan luar negeri, dan dimensi Islam. Sebagai elemen penting dari perubahan politik dalam negeri sejak tahun 1998, figur demokrasi tidak dapat diabaikan sebagai elemen utama dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini ada dukungan yang luas dari publik, terutama dari kalangan akademisi, aktivis, LSM dan anggota parlemen, untuk masuknya nilainilai demokrasi dan agenda proyeksi demokrasi kedalam kebijakan luar negeri. Dukungan dan dorongan yang kuat tercermin dalam sikap negaranergara pada Piagam ASEAN, promosi dan perlindungan HAM di ASEAN dan


Myanmar. Banyak anggota parlemen Indonesia, seperti Eva Sundari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), percaya bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya mendukung usulan AS agar Komisi PBB menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Anggota parlemen lainnya, Budiman Sudjatmiko, bahkan percaya bahwa Indonesia perlu mendorong ASEAN untuk mengevaluasi keanggotaan Myanmar di ASEAN. Tetapi para kritikus sering menunjukkan bahwa Indonesia masih harus membuktikan identitas demokrasinya sendiri sebelum memproyeksikan nilai-nilai tersebut ke luar negeri. Masalah-masalah persistent seperti masalah korupsi, terorisme, ketegangan komunal dan lemahnya penegakan hukum, semuanya mempersulit upaya Indonesia untuk mempengaruhi arah politik negara-negara tetangga. Dikatakan, demokratisasi di Indonesia telah mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri dengan mengganti struktur otoriter masa lalu yang sangat terpusat dengan membuat lingkungan kebijakan yang lebih plural dan kompetitif. Kebijakan luar negeri tidak lagi menjadi domain eksklusif dari beberapa elit, sekarang harus dirumuskan dalam struktur kekuasaan yang kompleks di mana peran opini publik dan pelaku nonpemerintah telah menjadi semakin penting. Tetapi dengan kebijakan luar negeri yang lebih terbuka bagi publik, dalam beberapa hal sekarang ini lebih sulit bagi Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara lain. Ini menjadi catatan, misalnya, bahwa ‘demokratisasi telah memberikan kesempatan baru untuk … para lawan AS untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, ini menjadikan sangat mahal bagi para pemimpin Indonesia untuk bekerja sama dengan AS. Contoh terakhir mengisyaratkan dampak nasionalisme dalam negeri terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Nasionalisme telah berada di jantung politik dan kebijakan luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan, hanya saja sekarang, ekspresinya tidak lagi dikendalikan oleh pemerintahan yang otoriter, dan dengan demikian yang disuntikkan oleh banyak aktor

ke dalam kebijakan luar negeri dalam berbagai bentuk, mungkin untuk berbagai tujuan. Berbagai manifestasi yang mungkin paling mencolok dari sensitivitas akut Indonesia adalah masalah integritas wilayah dan preservasi otonomi ekonomi dan politik negara di arena internasional. Segmen-segmen elit dan masyarakat luas Indonesia masih menyimpan pandangan bahwa negara-negara besar, terutama AS, akan mencoba untuk menundukkan Indonesia dengan menjaga kelemahan ekonomi negara dan pembagian politik. Meskipun jelas untuk tujuan kemanusiaan, misalnya, pada awalnya Indonesia waspada terhadap kehadiran pasukan asing AS dan lain-lainnya pada saat tsunami di Aceh, dan tetap curiga terhadap kebijakan Australia terhadap Papua. Ekspresi emosional nasionalisme ini berulang pada masalah klaim wilayah teritorial yang tumpang tindih dengan Malaysia dan juga membuat bingung banyak mitra regional Indonesia. Sentimen nasionalis tampaknya juga dinyatakan dalam tumbuhnya sikap anti-asing, terutama oleh politisi. Hal ini bahkan menyulitkan bagi pemerintah untuk memberikan terminologi bisnis yang menguntungkan untuk menarik investor asing tanpa risiko dituduh menjual negara kepada pihak asing. Baru-baru ini, para pemimpin parlemen Indonesia mendukung rencana pemerintah untuk mengevaluasi dan ‘menertibkan’ LSM asing dan LSM yang didanai oleh pihak asing yang beroperasi di Indonesia, karena khawatir bahwa bantuan dari luar akan membahayakan integritas dan independensi LSM dan ‘memberikan kesempatan bagi pihak asing untuk melakukan intervensi (urusan dalam negeri Indonesia) dan memajukan kepentingan mereka sendiri di Indonesia. Tapi sementara ini mungkin sentimen anti-asing terlihat seperti meningkat, itu hanya mencerminkan aspirasi Indonesia untuk kemandirian dan keinginan untuk menolak setiap kesempatan negara-negara asing untuk menuai keuntungan yang tidak adil dengan mengorbankan kepentingan Indonesia sendiri. Variabel terakhir dalam kebijakan luar negeri Inonesia adalah Islam, yang menonjol karena Indonesia

mempromosikan dirinya sebagai negara Muslim moderat. Dengan mendefinisikan Islam di Indonesia sebagai sebuah kekuatan bagi perdamaian, toleransi dan harmoni. Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengartikulasikan Islam sebagai suara moderat antara dunia Muslim dan dunia lainnya serta di dalam dunia Muslim itu sendiri. Untuk memproyeksikan gambaran itu, Menteri Luar Negeri RI mengangkat serangkaian inisiatif yang berusaha untuk memasukkan Islam ke dalam kebijakan luar negeri. Sebagai contoh, Indonesia berusaha memainkan peran mediasi dalam konflik di dunia Muslim dengan menjadi tuan rumah Konferensi Sunni-Syiah di Bogor untuk membantu terciptanya dialog dan perdamaian antara kedua faksi Islam di Irak. Demikian pula, Indonesia berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Masuknya Islam ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia sekarang ini mengharuskan suatu perilaku penyeimbangan yang rumit. Sebagai segmen dari komunitas Muslim, Indonesia dituntut untuk mengidentifikasikan dirinya terhadap dunia Muslim-Arab. Ketika pemerintah memberikan suara mendukung Resolusi DK PBB No.1747 untuk isu nonproliferasi, konstituen dalam negeri memahami bahwa pemungutan suara itu – yang memberikan sangsi terhadap Iran - sebagai pengkhianatan terhadap negara Muslim lainnya. Tapi meskipun tumbuhnya Islam itu penting dalam politik dalam negeri Indonesia, pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri seharusnya tidak dibesar-besarkan. Indonesia belum pernah mengungkapkan kebijakan luar negerinya dalam hal co-religionist solidarity dan kebijakannya terhadap isu-isu Islam internasional tetap diatur dengan prinsip non-interference. Sebaliknya, aspirasi Indonesia untuk menjadi pemain global telah diungkapkan dengan jelas dalam bentuk keinginan untuk memainkan peran sebagai ‘problem-solver’ dan ‘bridge-builder’ di tingkat internasional. Masih harus dilihat apakah Indonesia memiliki kemampuan untuk menterjemahkan aspirasi global ke dalam perilaku aktual kebijakan luar negeri dan dampak perubahan yang serius di panggung global.[]

No. 53 Tahun V

Diplomasi

18

so r o t

Dok. matanews.com

Total Nilai Perdagangan RI - AS Mengalami Peningkatan

Total perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan dunia pada periode Januari-Oktober 2011 sebesar US$ 3.059,06 miliar, atau meningkat 16,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 (US$ 2.625,84 miliar). Total ekspornya sebesar US$ 1.227,19 miliar, atau meningkat 17,13% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 (US$ 1.047,74 miliar), sedangkan total impornya sebesar US$ 1.831,87 miliar, atau meningkat 16,08% dibandingkan periode Januari-Oktober 2010 (US$ 1.578,10 miliar). Neraca perdagangan AS pada periode JanuariOktober 2011, defisit sebesar US$ 604,69 miliar, atau meningkat sebesar 14,01% dibanding periode yang sama tahun 2010 (US$ 530,36 miliar). Negara tujuan utama ekspor AS, pada periode Januari-Oktober 2011, antara lain : Kanada (US$ 234,82 miliar) atau meningkat 13,22%; Meksiko (US$ 163,56 miliar) atau meningkat 22,11%; China sebesar US$ 84,24 miliar; Jepang sebesar US$ 54,73 miliar dan Inggris sebesar US$ 46,50 miliar. Negara asal utama impor AS, pada periode ini, antara lain: China (US$ 329,69 miliar), Kanada (US$ 263,71 miliar), Meksiko (US$ 218,66 miliar); Jepang (US$ 104,63 miliar), dan Jerman (US$ 80,62 miliar). Total nilai perdagangan IndonesiaAS, pada periode Januari-Oktober

No. 53 Tahun V

2011 sebesar US$ 22.258,05 juta atau meningkat 15,74% dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Total perdagangan tersebut, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar US$ 16.085,33 juta atau meningkat sebesar 19,24%. Sementara nilai impor sebesar US$ 6.172,73 juta atau meningkat sebesar 7,52%. Indonesia surplus sebesar US$ 9.912,60 juta atau meningkat 27,93%. Sepuluh komoditi ekspor non migas utama Indonesia ke AS pada periode tersebut adalah berupa; Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mencapai US$ 4.476,43 juta, naik 16,20% dengan pangsa pasar sebesar 5,24% atau peringkat ke-4, setelah China, Vietnam dan India; Karet dan Produk Karet mencapai US$ 2.994,07 juta, naik 66,95% dan berada di peringkat ke-4, setelah China, Kanada dan Jepang; Elektronik mencapai US$ 1.527,75 juta, naik 7,42% dan menempati urutan ke-14 (urutan teratas adalah China; Meksiko, dan Jepang); Alas kaki mencapai US$ 645,82 juta, naik 33,42% dan menenpati urutan ke-4, setelah China; Vietnam dan Italia; Udang mencapai US$ 495,88 juta, naik 39,62% dan menempati urutan ke-3, setelah Kanada dan Thailand); Furniture mencapai US$ 470,74 juta, turun 3,54% dan berada pada urutan ke-8 (urutan teratas ditempati oleh China; Meksiko, dan Kanada); Kopi

mencapai US$ 249,99 juta, naik 31,55% dan menempati urutan ke-7 (urutan teratas adalah Brasil; Kolombia, dan Vietnam); Coklat (kakao) mencapai US$ 177,59 juta, turun 51,51% dan menempati urutan ke-4, setelah Kanada, Pantai Gading dan Meksiko; Minyak Kelapa Sawit, dengan nilai sebesar US$ 50,15 juta, naik 62,17% dan menempati urutan ke-2 setelah Malaysia; Komponen Kendaraan Bermotor, dengan nilai sebesar US$ 48,41 juta, turun 15,03% dan menempati urutan ke-25 (urutan teratas adalah Meksiko, Kanada, dan Jepang. Tiga komoditi dengan nilai ekspor tertinggi adalah Karet dan produk Karet (pangsa pasar 12,85%); Udang (10,82%), dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), dengan pangsa pasar 5,24%. Sementara itu lima komoditi ekspor potensial dengan nilai di atas US$ 100 juta, adalah; Fish and Seafood (US$ 700,67 juta), Optic dan Medical Instrument (US$ 186,95 juta);Spices (Pepper; Cinnamon, Nutmeg; Mace; Cardamon; Vanilla Beans; Other Spices; Cloves, and Seed Of Various Spices)ndengan nilai US$ 154,23 juta; Leather Art, Saddlry, Bags (Leather), dengan nilai US$ 127,16 juta; Precious Stones, Metals (Jewelry), dengan nilai US$ 124,23 juta. Impor Indonesia dari AS antara lain: Civilian Aircraft, Engines, Equipment, and Parts sebesar US$ 868,56 juta

atau turun 45,13%; Soya Beans, Whether Or Not Broken sebesar US$ 732,97 juta atau naik 34,20%; Cotton, Not Carded Or Combed sebesar US$ 498,26 juta atau naik 145,34%. Ketiga komoditi di atas kontribusinya cukup tinggi terhadap impor Indonesia, yaitu mencapai 34,01%. Terkait isu-isu perdagangan antara Indonesia-AS, Perwakilan RI se-AS telah melakukan rapat kerja dan menghasilkan berbagai upaya mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan perdagangan khususnya hambatan non-tariff sehingga ekspor RI ke AS dapat terus ditingkatkan. Penyelesaian isu detention terhadap produk kokoa Indonesia yang sudah berlangsung selama 20 tahun, dengan melobi FDA dan USTR secara lebih intensif, dan meminta perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya adalah memberikan masukan kepada industri kopi maupun asosiasi dan produsen untuk menjaga kualitas dan kredibilitas, serta menjaga branding produk; Targeted Selling dan Targeting Buyer produk handicraft guna memperluas segmen pasar bukan hanya pasar high-end, tetapi juga pasar low-end; Melakukan lobi intensif melalui US Department of Commerce, agar produksi medical equipment asal Indonesia, bisa diekspor melalui Government Procurement Program; serta Mengikuti promosi yang targeted, specialized untuk high end products bagi produk-produk Jewellry. Melakukan pembahasan isu perdagangan yang bersifat lintas sektoral (cross cutting trade issues) seperti Regulatory Coherence, Competitiveness & Business Facilitation; serta Small & Medium Sized Enterprises; dan juga Development. Pembahasan kerja sama dan tantangan perdagangan global di masa mendatang, yang mencakup aspek perdagangan new technology seperti cloud computing, green growth, dan procompetitive business environment.[] (Sumber : Atase Perdagangan KBRI Washington, AS)


Diplomasi so r o t

19

Aliansi Strategis Indonesia - ASEAN - Rusia


Djauhari Oratmangun Dubes RI untuk Rusia Dok. diplomasi

Indonesia dan ASEAN bisa mencapai hubungan strategis pada level brain feel dengan Rusia apabila kita melakukan tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang strategis. Tahun ini Rusia adalah

Ketua APEC dan pada 2013 menjadi tuan rumah pertemuan G-20, jadi dalam konteks dua tahun ini akan diupayakan apa saja yang bisa kita lakukan. Karena itulah saat ini saya melakukan apa yang disebut dengan led frog approach dengan memasukkan hubungan diplomasi yang kreatif. Indonesia memiliki ikatan hubungan yang luar biasa dengan Rusia pada masa Presiden Soekarno, namun kemudian tidak ada perkembangan selama kurang lebih 30 tahun. Bagi saya sekarang ini adalah bagaimana kita bisa membungkus kedekatan tersebut dalam konteks hari ini, dan untuk itu kita harus mampu mempetakan hal ini. Mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa 25% penduduk Rusia adalah Muslim moderat seperti di Indonesia. Itu merupakan potensi pasar yang juga bisa kita manfaatkan secara lebih optimal. Di Rusia juga ada kamus Rusia-Indonesia, dan yang menarik ada salah satu group musik rock disana yang bernama ‘Indonesia’, sementara di Indonesia tidak ada group musik yang

bernama ‘Rusia’. Jadi ini semua adalah sesuatu yang bisa kita gali dalam konteks ekonomi kreatif saat ini. Sekitar 80 ribu turis dari Rusia yang datang ke Indonesia setiap tahunnya, adalah orang-orang kaya Rusia yang menggunakan charter flight untuk mengunjungi Bali, Lombok dan tempattempat lainnya di Indonesia, dan mereka memiliki daya beli yang tinggi. Hubungan Indonesia-Rusia itu sudah dimulai sejak lama, dimana Putra Mahkota dari Rusia pernah juga berkunjung ke Batavia. Kunjungan ini diabadikan dalam bentuk sajak-sajak yang dibuat oleh orang-orang Batavia saat itu. Sejauh ini di Indonesia ada beberapa bangunan atau monumen yang menjadi lambang kedekatan hubungan Indonesia-Rusia, yaitu Istora Senayan yang merupakan miniatur dari istora yang ada di Moskow, Monas, RS Persahabatan, patung Pak Tani, dan kapal selam yang ada di Surabaya. Dan sekarang ini kita juga membeli pesawat Sukhoi dari Rusia.[]

Perlu Mengembangkan Kemitraan Startegis RI - India Mr. Zahur Zaidi

Kepala Pusat Kebudayaan India

India merupakan mitra strategis yang penting bagi Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dan berkembangnya profil geopolitik, didukung oleh kapasitas nuklir dan militer serta basis ekonomi yang solid, India adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional telah membawa India dan Indonesia untuk bekerjasama erat di bidang pertahanan dan keamanan. Setelah penandatanganan Defense Cooperation Agreement pada 2001, kedua belah pihak terus melakukan pertukaran reguler, termasuk pertukaran High Level Visits, kunjungan kapal, tugas belajar para staf di salah satu negara, dan koordinasi patroli bersama di mulut Selat Malaka. Defense Cooperation Meeting yang pertama diselenggarakan di Jakarta pada Juni 2007. Yang kedua diadakan di New Delhi pada Juni 2010. INS Kesari turut berpartisipasi pada latihan penanganan bencana alam dalam kerangka ASEAN Regional Forum (ARF) yang digelar di Manado, Sulawesi Utara pada Maret 2011. Wilayah kerjasama bilateral lainnya adalah dalam menangani separatisme

dan ancaman non-tradisional, termasuk konflik etnis dan terorisme, dimana Indonesia telah berhasil menangani pemberontakan di Aceh. Kedua negara telah melakukan diskusi yang bermanfaat tentang kerjasama dalam memerangi terorisme. Indonesia banyak dipuji karena keberhasilannya dalam mengungkap jaringan terorisme di Indonesia dan Afghanistan. Pertukaran informasi semacam itu penting bagi India. Mendalami hubungan antara kelompok-kelompok radikal di Indonesia dan Pakistan juga menjadi perhatian serius bagi kedua negara. Untuk mencegah perkembangan terorisme, kedua negara perlu untuk meningkatkan kerjasama intelijen, terutama dalam hal bentuk teror dan kaderisasinya. Penampakkan gerakan Al Qaeda di Indonesia, yaitu di bagian timur Propinsi Aceh, merupakan sinyal bagi India pada kebutuhan untuk mengamankan Kepulauan Andaman dan Nicobar. India bisa belajar dari Kesatuan Anti-Terorisme Indonesia dalam mengkoordinasikan tindakan dan bekerjasama dengan masyarakat sipil. India dan Indonesia juga berbagi perspektif keamanan yang sama berkaitan dengan China. Kedua negara

Dok. diplomasi

Rusia adalah salah satu negara Mitra Wicara ASEAN, yang memiliki luas wilayah terbesar di dunia, dengan hampir enam kali luas Amerika Serikat (AS), dan termasuk sebagai negara super power. Karena saat ini Rusia menjabat sebagai Ketua APEC, maka penyelenggaraan KTT APEC 2012 akan dilaksanakan di Rusia, yaitu pada bulan Desember di Wladiwostok. Perjalanan dari Moskow ke Wladiwostok ditempuh selama 10 jam direct flight dan melalui sembilan zona waktu, 92 propinsi dan 27 negara bagian. Agar Indonesia bisa membuat aliansi strategis dengan Rusia, kita harus memahami apa dan dimana saja letak kekuatan Rusia dalam konteks geopolitik dan geoekonomi, , dan dengan demikian benefit yang akan kita dapat menjadi jauh lebih baik. Selain sebagai negara terluas di dunia, Rusia juga termasuk negara pemilik nuklir, memiliki jumlah penduduk terbanyak ke sembilan, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota G-8 dan G-20, observer di OKI, ekonomi terbesar ke-10, memiliki cadangan mineral dan energi terbesar di dunia tapi bukan anggota OPEC sehingga bisa memainkan harga energi dunia, tidak memiliki hutang luar negeri (dilunasi seluruhnya pada 2008), berperan aktif di APEC, ASEANRusia, ARF, ASEM, dan EAS sejak tahun ini, serta masuk kedalam BRIC (kelompok negara yang memiliki potensi dan posisi luar biasa di dunia). Diharapkan BRIC bisa ditambah dengan Indonesia, sehingga menjadi BRIIC. Kalau sekarang ini kita bisa mengkaitkan Brazil, Rusia, India dan China dengan ASEAN, bukan tidak mungkin kelak Indonesia bisa masuk kesana melalui ASEAN karena peran penting Indonesia di sana. Semua itu memiliki kaitan yang erat dengan Indonesia dan ASEAN, karena kalau Indonesia bisa memainkan peran yang strategis untuk membuat aliansi strategis Indonesia-ASEAN-Rusia, maka kita juga akan menikmati manfaat dari geopolitik dan geoekonomi Rusia dalam tatanan global. Bulan Maret akan berlangsung pemilu di Rusia dan sekitar akhir Juni mungkin ada pemilihan presiden. Terkait dengan ini sebenarnya kita harus mempersiapkan apa saja yang akan kita lakukan kedepan bersama Rusia. Kalau yang dilakukan Indonesia hanyalah halhal yang biasa saja, maka membutuhkan waktu puluhan tahun untuk kemudian kita bisa mencapai titik dimana Indonesia memiliki hubungan yang strategis dengan Rusia.

merasa bahwa upaya China membangun pangkalan angkatan laut di Myanmar dan Timor Leste, langsung menimpa kepentingan strategis India dan Indonesia. Sama halnya seperti China yang memiliki doktrin maritim untuk Laut China Selatan, India juga memiliki doktrin maritim untuk kawasan Samudra Hindia, Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok yang penting bagi kepentingan strategis India. Indonesia memiliki kepentingan yang sama dengan India, dan untuk alasan itulah, Joint Coastal Cooperation dan Joint Maritime Exercises telah dimulai sejak Oktober 2010.[]

No. 53 Tahun V

Diplomasi

20

S osok

Lulusan FE UGM 1981 ini dikenal di kalangan diplomat, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai pribadi yang sederhana, pekerja keras dan memiliki solidaritas yang tinggi dalam persahabatan. ‘Pak Djo’ demikian beliau biasa disapa, juga dikenal sebagai diplomat yang piawai dalam mengorganisir potensi, menangani permasalahan dan memanfaatkan berbagai peluang. Karena itulah maka diplomat yang lahir di Beo, Sulawesi Utara, pada tanggal 22 Juli 1957 ini memperoleh kepercayaan untuk menjabat sebagai Kepala Perwakilan RI di Rusia dan Belarusia. Rasa nasionalisme Pak Djo juga sangat tinggi, bagi beliau kedaulatan dan keanekaragaman budaya Indonesia adalah harga mati, dan hal ini selalu ditunjukkan oleh Pak Djo kepada dunia. Ketika mencuatnya isu mengenai tari Pendet yang mendapat reaksi keras dari masyarakat Indonesia, Pak Djo menyatakan bahwa Malaysia sedang mengalami krisis identitas, sehingga pada akhirnya isu tersebut diselesaikan melalui jalur diplomatik. Diplomat yang sangat menggemari masakan ikan laut ini tercatat memiliki prestasi kerja yang cemerlang. Prestasinya pada saat mengemban tugas sebagai Direktur Pembagunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB (PELH PBB) pada 2002-2004 dan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN pada 2009-2011, ternyata telah mempersembahkam torehan tinta emas dalam sejarah politik luar negeri Indonesia, baik di tingkat nasional, regional maupun multilateral. Konsepsi PBB tentang sustainable development yang saat itu masih baru di tanah air, sukses disosialisasikan ke masyarakat luas dan bahkan menjadi suatu kebutuhan. Puncaknya adalah sebagai Direktur Jenderal kerjasama ASEAN 2009-2011, dimana Indonesia memegang jabatan sebagai Ketua ASEAN 2011 dan berhasil meraih sukses dalam melaksanakan tugas keketuaan tersebut. Diantaranya adalah prakarsa Indonesia mengenai

No. 53 Tahun V

Duta Besar Jauhari Oratmangun Duta Besar Indonesia untuk Rusia & Belarusia

“Jangan Pernah Tinggalkan Jati Diri” Guidelines for the Implementation of the Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea. Dalam hal ini Indonesia menunjukkan perannya sebagai Ketua ASEAN yang mampu membawa situasi di kawasan Laut China Selatan tetap kondusif dan damai. Selama bertugas di Kemlu RI, Pak Djo telah meraih dua penghargaan dari Pemerintah RI, masing-masing Satyalencana Karya Bhakti 10 Tahun dan Satyalencana Karya Bhakti 20 Tahun. Dalam menjalani pekerjaan dan kehidupannya, diplomat yang dikaruniai dua putra dan satu putri ini berfalsafah, “Tuhan akan selalu memperhatikan kita, dan kita sebagai umat-Nya jangan pernah meninggalkan jati diri, karena jati diri akan selalu menolong kita di saat sulit, mengingatkan kita di kala senang, dan mudah-mudahan menjadi tameng yang ampuh selama kita hidup di dunia ini”. Pak Djo adalah alumnus Sekdilu Angkatan IX, dan berbagai tugas yang pernah di embannya adalah; Kasie di Direktorat Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada tahun 1984-1985; Kasubdit Perundingan Perdagangan dan Keuangan Internasional (WTO, UNCTAD, IMF dan World Bank), Direktorat Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada tahun 1998-1999; Direktur Kerja Sama Multilateral pada tahun 2001-2002, dan; Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB pada tahun 2002-2004. Sedangkan tugas penempatan yang pernah di emban oleh diplomat yang hobby menyanyi ini, adalah;

Sekretaris III PTRI di PBB, New York, pada tahun 1986-1990; Sekretaris I PTRI untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa pada tahun 19931997; Kabid Ekonomi di PTRI PBB, New York, pada tahun 1999-2001, dan; Wakil Kepala PTRI di Den Haag, Belanda pada tahun 2004-2008. Terkait dengan tugas barunya sebagai Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarusia, suami dari Sih Elsiwi Handayani ini mengatakan: “Saya akan selalu berupaya mengemban setiap tugas negara dengan sebaik mungkin, termasuk bercermin dari pendahulu saya, Bapak Awaluddin Hamid yang menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarusia pada periode 20082011”. Menurut Pak Djo, hubungan diplomatik yang sudah berlangsung selama 62 tahun antara Indonesia dan Rusia, serta selama 19 tahun antara Indonesia dan Belarusia, nampaknya memang perlu dikembangkan lebih optimal. Untuk itu KBRI Moskow memiliki misi untuk memaksimalkan kedekatan hubungan geostrategis dan sejarah untuk memperdalam hubungan kedua negara guna berkontribusi pada pencapaian kepentingan nasional. Misi lainnya adalah; meningkatkan kerja sama pendidikan, khususnya peningkatan program beasiswa bagi mahasiswa Indonesia; meningkatkan kunjungan wisatawan dari Rusia dan Belarusia ke Indonesia; meningkatkan citra positif Indonesia, meningkatkan hubungan kebudayaan; meningkatkan perlindungan terhadap WNI/BHI,

dan; memastikan pelaksanaan good governance di KBRI Moskow. Diplomat yang dikenal dekat dengan wartawan ini berharap agar ASEAN dapat lebih memantapkan keberadaannya di Rusia, karena saat ini Rusia sedang bangkit untuk mengembalikan statusnya sebagai negara terkuat di segala bidang, terutama ekonomi. “Kita juga sepakat bahwa Rusia semakin penting bagi ASEAN, baik dalam kerangka hubungan bilateral maupun dalam kerangka Mitra Wicara ASEAN di kawasan Asia Pasifik, terutama setelah Rusia menjadi peserta penuh East Asia Summit”, tegas Pak Djo. Tahun ini Rusia menjadi Ketua dan host APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), dimana pada penyelenggaraan APEC Senior Officials Meetings (SOM) yang pertama dan pertemuan-pertemuan terkait lainnya, Indonesia mengusung konsep Blue Economy (manajemen berkesinambungan dan pelestarian sumber daya kelautan). Menurut Pak Djo, APEC bertujuan untuk mencapai Bogor Goals, yaitu terciptanya liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik sebelum 2010 untuk anggota ekonomi maju dan 2020 untuk anggota ekonomi berkembang dengan berlandaskan pada tiga pilar kerja sama, yaitu; liberalisasi perdagangan dan investasi; fasilitasi bisnis, dan; ekonomi dan tehnik. “Kita harus mampu memanfaatkan peluang emas penyelenggaraan APEC 2012 di Rusia demi kepentingan nasional kita, karena Indonesia akan menjadi Ketua dan host APEC 2013 mendatang” ungkap Pak Djo. (Sutawijaya/chyn).


Diplomasi sosok

Dok.

diplo ma

si

dengan orang asing itu melatih dirinya untuk lebih percaya diri dalam berhadapan dan meyakinkan orang asing. Diplomat yang juga hobby melukis ini melihat sistem penempatan di Kemlu dalam dua dimensi. “Pertama, supaya tidak ada kebosanan dan menjaga untuk tetap fresh dalam bekerja. Kedua, bahwa menjadi diplomat itu harus mengetahui segala hal”. Menurut Dubes Elias Ginting, tidak bisa misalnya ketika seorang diplomat ditempatkan di luar negeri dan ditanya oleh warga setempat mengenai perkembangan politik di Indonesia, kemudian tidak bisa menjawab dan mengatakan ‘maaf saya tidak membidangi masalah politik tetapi bidang ekonomi’. Menjadi diplomat itu harus bisa menjawab apapun yang ditanyakan, karena dia adalah wakil

Dubes Elias Ginting Duta Besar Indonesia untuk Finlandia & Estonia Alumnus FISIP UGM ini mengaku tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi diplomat, menurutnya hal ini itu mengalir begitu saja. Ketika memilih jurusan Hubungan Internasional sebagai bidang studi yang akan ditekuninya, pertimbangannya semata-mata hanya karena merasa kalau kuliah di jurusan tersebut tampaknya keren. Dan kebetulan setelah lulus, Kemlu membuka lamaran, sehingga kemudian ayah dari dua putri ini melamar kerja di Kemlu dan berhasil lolos seleksi. Tapi menurut teman-teman sekolahnya, diplomat yang mengenyam pendidikan SMA Seminari ini pernah mengatakan ingin menjadi seorang Duta Besar. “Tapi saya lupa kalau pernah mengatakan itu, karena saat itu saya sekolah di SMA Seminari untuk menjadi seorang Pastor, jadi tidak terbayang bahwa saya akan menjadi seorang diplomat”, kata Duta Besar RI untuk Finlandia dan Estonia ini. Hal yang paling menarik dalam melaksanakan tugas sebagai diplomat, menurutnya adalah selalu dihadapkan pada hal-hal yang baru, dari mulai pertama bekerja di Kemlu hingga


menjadi Duta Besar sekarang ini, dirinya selalu mengemban tugas yang berbedabeda. Disamping itu penggemar olah raga golf ini merasakan bahwa sebagai diplomat dirinya diberikan kepercayaan dan kewenangan oleh Pimpinan Kemlu untuk berinovasi dalam melaksanakan tugasnya. Alumnus Sekdilu Angkatan IX ini pernah ditugaskan di Direktorat Timur Tengah menangani masalah politik, kemudian penempatan pertama di Brussel menangani protokol dan konsuler, dan ketika kembali ke Jakarta ditempatkan di Seknas ASEAN menangani sosial budaya. Penempatan kedua di Singapura menjabat sebagai Kasubdit Ekonomi, selanjutnya penempatan ketiga di Belanda sebagai Kabid Ekonomi. Kembali lagi ke Jakarta ditugaskan di Direktorat Kerjasama Teknik dan terakhir menjabat sebagai Sesditjen IDP. Karena itu diplomat yang gemar menikmati kuliner ini faham betul mengenai ASEAN, sosial budaya, ekonomi dan juga politik. Hal yang menarik lainnya, menurut diplomat yang sangat dekat dengan keluarganya ini, bahwa berhubungan

21

mencapai puluhan, dan menariknya seluruh lukisan yang dibuatnya merupakan ekspresi perasaannya pada saat melukis, karena itu setiap orang akan tahu bagaimana suasana hatinya pada saat melihat hasil karya lukisannya. Diplomat yang juga aktif di organisasi keagamaan sebagai Ketua Lingkungan (organisasi terkecil di gereja yang beranggotakan sekitar 20-25 keluarga) ini menjelaskan bahwa aktifitasnya di gereja dilakukan karena ia ingin berbuat sesuatu terhadap apa yang di imaninya, disamping juga untuk membantu dirinya dalam mengontrol kehidupannya sehari-hari. Selain itu ia juga aktif mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat dan keluarga besarnya. Ia selalu berusaha untuk dekat dengan semua orang, baik di lingkungan kantor, tempat tinggal, ataupun keluarga besarnya. Ketika

Tak Pernah Punya Cita-Cita Menjadi Diplomat Indonesia yang ditugaskan ke luar negeri, jadi harus mengetahui segala hal. “Itulah untungnya kalau kita bekerja tidak hanya di satu satker” imbuhnya. “Menjadi diplomat itu tampaknya memang seperti menjadi generalis, tetapi di satu pihak seorang diplomat itu harus mempunyai spesialisasi” kata penggemar masakan Padang ini. Meskipun penuh kesibukan, diplomat yang selalu tampil rapih ini selalu berusaha menyempatkan waktu untuk menyalurkan hobbynya. Ia mengatakan bahwa kesibukan kerja di kantor itu harus diimbangi dengan kegiatan di luar kantor, misalnya dengan menyalurkan hobby. “Bagi saya itu suatu keharusan, karena kalau tidak, kita akan terjebak oleh rutinitas kesibukan kerja yang pada akhirnya menurunkan produktifitas kerja, hobby itu untuk menjaga agar kita tetap fresh dalam bekerja”. Diplomat yang selalu berpenampilan rapih ini cukup produktif dalam melukis, hobby yang dilakukannya sejak penempatan di Belanda. Meskipun tidak sampai ratusan, namun hasil karya lukisannya

menjalankan tugas sebagai diplomat tentunya ia akan menempatkan diri sesuai dengan jabatannya sebagai Duta Besar, tetapi sebagai Elias Ginting, baginya semua orang itu sama, apapun jabatan, kedudukan dan agamanya. Cukup banyak aktivitas kemasyarakatan yang kemudian menjadikannya sebagai pimpinan, dan bagi Duta Besar Elias Ginting, sekecil apapun kepercayaan yang diberikan kepadanya akan diterimanya dengan baik sepanjang itu untuk keperluan masyarakat. Sebagai seorang ayah, ia selalu mencoba untuk sebanyak mungkin meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga kecilnya. “Sebagai kepala keluarga saya harus berkomunikasi secara langsung dengan keluarga. Dengan begitu kami bisa saling bercerita dan berbagi, dan saya selalu menikmati kebersamaan itu. Saya akan merasa kehilangan jika tidak bisa berkumpul dengan keluarga, karena kedekatan dengan keluarga adalah hal yang penting bagi saya” ungkapnya. []

No. 53 Tahun V

Diplomasi

22

l e n s a

Mengenal(kan) Indonesia Lewat Film:

Catatan Diskusi Bersama Riri Riza Sudah lama kita dibuat terpukau dan dimanjakan oleh film-film Hollywood. Sebagai mercusuar perfilman dunia, Hollywood telah melahirkan bintangbintang yang menjadi idola jutaan pemirsa di muka bumi. Namun barangkali tidak banyak yang tahu bahwa di era 1930-an, seorang artis Indonesia asal Jawa telah menancapkan kaki di lumbung perfilman Amerika tersebut. Dialah Dewi Dja, artis Indonesia pertama yang go international lewat peran yang dia mainkan di film-film “bercap” Hollywood. Di zamannya, Dewi Dja merupakan mega bintang yang digandrungi oleh kalangan penikmat film tanah air. “Dewi Dja inilah artis Indonesia pertama yang go to Hollywood,” demikian tutur sutradara ternama Riri Riza dalam sebuah diskusi kecil di Kantor Kemlu, Pejambon, Jakarta, Kamis (16/2/2012) malam. Diskusi malam itu berlangsung cukup santai. Meski digelar di sebuah ruang rapat milik Direktorat Jenderal Multilateral yang biasanya digunakan untuk membahas isu-isu “berat,” kesan formal tidak begitu terasa. Sekitar 25 orang duduk melingkari deretan meja berbentuk U dengan ujung menghadap ke layar. Direktur Kerja Sama Teknik (KST), Siti N. Maulidiah atau akrab disapa Ibu Nining, membuka dengan sambutan singkatnya. Setelah itu forum pun bergulir sealamiah air mengalir. Kepiawaian Riri menghipnotis forum rasanya tidak di bawah kepiawaiannya menghipnotis pemirsa dengan film-film besutannya. Selama lebih dari satu jam dia bertutur, para peserta dibuat terpukau dengan presentasinya yang luar biasa. Bagi Riri, film bukan semata-mata hiburan, melainkan merupakan identitas suatu masyarakat atau bangsa yang dicerminkannya. Pada saat yang sama, film juga menjadi alat bagi suatu bangsa untuk meneguhkan jati dirinya. Tengoklah film “Eulis Atjih” yang diputar September 1927. Dalam poster promosi film ini tertulis “liat bagaimana bangsa Indonesia tjoekoep pinter maen di dalem film, tiada koreang dari laen matjem film dari Europa ‘atawa Amerika.” Satu tahun sebelum Sumpah Pemuda dideklarasikan, film ini sudah

No. 53 Tahun V

Dok. diplik

Oleh: Shohib Masykur

Suasana diskusi “Mengenal(kan) Indonesia lewat film di ruang rapat Dirjen Multilateral, Kemlu RI, Jakarta 16/2/12.

mengimajikan sebuah bangsa bernama Indonesia. “Film ini sudah membentuk bangsa ini bahkan sebelum kita merdeka,” tutur Riri. Sebelum era 40-an, film-film Indonesia dibuat oleh orang China atau Eropa. Namun mulai tahun 40-an, bermunculan lah sineas-sineas pribumi. Tokoh paling utama adalah Usmar Ismail yang namanya diabadikan menjadi Pusat Perfilman Usmar Ismail di Jl HR Rasuna Said, Jakarta. Film Usmar berjudul “Citra” yang dirilis tahun 1947 menjadi asal muasal nama Piala Citra, penghargaan bergengsi yang diberikan kepada insan perfilman Indonesia layaknya Oscar untuk Hollywood. Sedangkan hari pertama syuting filmnya yang berjudul “Long March,” yang bertepatan dengan tanggal 30 Maret, sampai saat ini diperingati sebagai Hari Film Nasional di Indonesia. Premiere film ini disaksikan oleh Presiden RI kala itu, Bung Karno. Film dan Politik Di era 50-an, saat terjadi pergolakan politik yang melibatkan pertentangan antara kaum kiri dan non-kiri, film menjadi salah satu medan kontestasi

yang diperebutkan. Bachtiar Siagian adalah seorang sineas ternama kala itu yang berhaluan kiri. Bernaung di bawah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang merupakan underbow Partai Komunis Indonesia (PKI), Bachtiar memproduksi film-film yang syarat dengan muatan kekirian, seperti Melati Sendja (1956) dan Tjorak Dunia (1956). Sementara di kubu yang lain ada Usmar Ismail dan Asrul Sani yang merupakan seniman Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama (NU) yang antikomunis. Persinggungan film dengan politik era Prahara Kebudayaan itu masih bisa dilihat jejaknya sampai sekarang. Di Sinematex yang merupakan pusat data, dokumentasi, dan informasi perfilman Indonesia di bawah Yayasan Perfilman Usmar Ismail, arsip film-film karya sineas Lekra sangat tidak terawat, bahkan kebanyakan tidak lengkap. Ini berbeda dengan film-film karya para sines non-kiri, seperti Usmar Ismail dan Asrul Sani, yang disimpan secara sangat baik dan terawat. Fakta ini tak lepas dari peran Orde Baru yang secara sadar dan sengaja memberangus segala hal yang berbau

kiri. “Dari dulu film selalu dekat dengan politik dan kekuasaan,” simpul Riri. Kedekatan film dengan politik dan kekuasaan juga bisa disimak dari film garapan Arifin C. Noer, salah satu sineas terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Dari tangannya lah film Pengkhianatan G 30 S/PKI yang merupakan propaganda sakti Orde Baru hadir di hadapan seluruh penduduk negeri ini. Saat film berguna untuk menyingkirkan suatu narasi, di saat yang sama dia juga bermanfaat untuk menghadirkan narasi yang lain. Dan hal itu disadari betul oleh Orde Baru. Film dan Ekspresi Masyarakat Sejarah perfilman Indonesia adalah sejarah pengartikulasian ekspresi masyarakat ke dalam gambar bergerak. Dalam konteks itu, film hadir sebagai manifestasi yang kurang lebih jujur dari apa yang tengah bergejala di masyarakat. Karena itulah tematema yang diangkat dalam film pun akan selalu bisa dilacak muasalnya dari kondisi sosial politik yang melingkupinya. “Film is a window to and a mirror of a nation,” kata sutradara Gie, Laskar Pelangi, dan Sang Pemimpi ini.


Tengoklah misalnya film-film besutan sutradara bertalenta Nyak Abbas Akup. Alumnus University of Southern California (USC) Amerika Serikat ini hadir dengan film-film yang boleh dibilang cukup menampar namun sekaligus jujur dalam mengekspresikan realitas masyarakatnya. Film Inem Pelayan Seksi (1974) besutannya, yang dilanjutkan dengan Inem Pelayan Seksi 2 dan Inem Pelayan Seksi 3, merupakan satir yang sarat dengan muatan kritik sosial, termasuk kritik terhadap Persatuan Bangsa-bangsa (lewat PBB yang diartikan sebagai Partai Babubabu, partai yang didirikan Inem). Pada masa itu film tersebut menjadi hits dan meraih sukses komersial yang luar biasa. Film dia yang lain, Drakula Mantu (1974), dengan cermat menangkap ekspresi masyarakat Indonesia yang gandrung akan takhayul dan menghadirkannya dengan balutan komedi yang satir. “Film selalu mencoba menangkap ekspresi seni rakyat. Karena itu tidak mengherankan jika tema-tema horor dan seks tetap eksis sampai sekarang,” kata Riri. Film dan Diplomasi Dalam dunia diplomasi, film memainkan peran penting yang barangkali selama ini masih kurang disadari. Ekspansi budaya yang disajikan lewat film jauh lebih efektif guna mengenalkan suatu negara dibanding media apapun. Lihat saja Amerika. Saat negara-negara lain seperti Prancis dengan CCF-nya dan Jerman dengan Gothe Institute-nya berjuang keras agar orang mau menonton film-film mereka, Amerika tanpa susah payah telah mendapatkan jutaan pelanggan setia lewat Hollywood-nya. Melalui film-film Hollywood lah kebudayaan Amerika, berikut cara hidupnya, diekspor ke berbagai negara. “Pusat kebudayaan Amerika adalah 21 dan XXI,” kata Riri. Bagaimana dengan Indonesia? Harus diakui bahwa film-film Indonesia masih belum banyak yang go international. Namun bukan berarti Indonesia tidak bisa. Potensi sebenarnya ada, dan sangat bisa dioptimalkan jika ada kemauan. Pengalaman pribadi bercerita kepada Riri. Beberapa filmnya telah melanglang buana ke berbagai negara lewat festival-festival film internasional. Ada juga sutradarasutradara yang di dalam negeri kurang begitu dikenal namun karyanya telah dinikmati oleh publik pecinta film di luar negeri. Di sinilah kolaborasi antara aktoraktor swasta dan pemerintah bisa dimanfaatkan. Pemerintah melalui


perwakilan-perwakilan yang ada di seluruh dunia bisa menjadi supporting actors yang mendukung pengenalan film-film Indonesia di luar negeri. Peran tersebut, menurut alumnus IKJ tahun 1992 ini, belum dimainkan secara maksimal. Padahal jika wahana film ini bisa digunakan secara optimal, banyak manfaat akan diperoleh Indonesia, salah satunya di bidang pariwisata. “Sebagai ilustrasi, kunjungan wisatawan ke Belitung meningkat tajam setelah film Laskar Pelangi diputar. Dulu waktu kita syuting susah sekali mencari hotel di sana. Sekarang sangat gampang orang cari hotel. Penerbangan ke Belitung dulu cuma sekali sehari, sekarang tiga kali sehari,” tutur sineas muda yang tengah menggarap film Bumi Manusia ini. Salah satu yang bisa dilakukan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri adalah mengadakan pameran atau festival film Indonesia. Mengenai ini, Azis Nurwahyudi, diplomat yang pernah ditugaskan di Praha dan berpengalaman menggelar pameran film Indonesia, memberikan tipstipsnya. “Yang paling penting adalah menentukan tema pameran,” kata Azis. Tema ini krusial supaya pameran itu memiliki fokus dan tujuan tertentu sehingga lebih efektif dalam menyampaikan message kepada pengunjung. Setelah tema ditentukan, kemudian pikirkan strategi promosinya. Promosi ini menjadi kunci karena akan menentukan berapa orang akan menghadiri pameran. “Gunakan berbagai medium seperti poster, milis, dan terutama radio,” imbuhnya. Faktor tempat penyelenggaraan juga harus diperhitungkan karena akan memengaruhi animo masyarakat untuk datang. Agar acara itu memiliki gaung kredibilitas, sangat penting untuk menggandeng tokoh setempat yang bisa menjadi patron acara. Semakin dikenal dan dihormati tokoh tersebut, semakin baik. Dan, ini yang harus dicatat, “Uang bukan yang paling penting. Kita bisa mencari sponsor. Jadi jangan menganggap ketiadaan dana sebagai kendala,” ujar Azis meyakinkan. Bibiliografi tentang perfilman Indonesia: Krishna Sen, Indonesian Cinema: Framing the New Order. Salim Said, Shadow of the Silver Screen. JB Kristanto, Katalog Film Indonesia 1926-2997. Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa. http://filmindonesia.or.id/ http://www.sinematekindonesia.com/

?

Diplomasi

23

apa

kata

mereka

Indonesia Berhasil Menjalankan Politik Luar Negeri Marwan K.M. Zubaidi (Voice of Indonesia)

Saya melihat bahwa Indonesia cukup berhasil dalam menjalankan politik luar negerinya yang bebas dan aktif, khususnya dalam membantu negaranegara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kebetulan pada 2011 yang lalu Indonesia menjadi Ketua ASEAN, maka otomatis fokus Indonesia lebih ke ASEAN, dimana tampaknya perkembangannya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya di bidang politik. Sebagai Ketua ASEAN 2011, Indonesia sangat berhasil, karena dari berbagai sidang yang diadakan di Indonesia, termasuk dua kali KTT, semuanya berhasil dengan baik. Begitu juga dalam hal perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara lain ataupun dengan negara-negara mitra wicara ASEAN dan East Asia Summit (EAS). Terbukti misalnya dengan kehadiran negara-negara adidaya seperti AS, Rusia dan India. Ini membuktikan bahwa Indonesia berhasil dalam menjalankan politik luar negerinya pada 2011 yang lalu. Indonesia berhasil mendamaikan Kamboja dan Thailand yang tengah berkonflik, dan kemudian mengirimkan tim IOC kita kesana. Indonesia juga berhasil membuat kesepakatan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan langsung di laut China Selatan. Dan terakhir yang paling membanggakan adalah insiatif mempertemukan dua Korea di Bali untuk membahas mengenai konflik di Semenanjung Korea. Di bidang ekonomi, saya juga melihat ada perkembangan, termasuk di daerah-daerah. Contohnya pasar-pasar tradisional yang sudah mulai ditata dengan lebih baik, adanya kendaraan

umum yang melayani rute langsung dari berbagai daerah ke Jakarta, dan penambahan ruas jalan beraspal. Mungkin itu adalah dampak dari pembangunan ekonomi, dimana menurut laporan yang disampaikan oleh Presiden di DPR, disebutkan bahwa perekonomian kita mengalami pertumbuhan, sementara angka pengangguran dan penduduk miskin terus menurun. Jadi saya yakin bahwa ada pertumbuhan, meskipun tidak besar. Ini juga terlihat dari kemampuan bertahan Indonesia dalam krisis ekonomi global, bahkan tetap mengalami pertumbuhan dan menjadi semakin kuat, sehingga banyak negara-negara di Eropa yang kemudian melihat Indonesia. Sekarang ini Indonesia sangat diperhitungkan dalam hal masalah ekonomi, khususnya untuk membantu negara-negara Eropa dan AS keluar dari krisis. Saya yakin, kedepan Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, apalagi sejak 1965 Jakarta sudah dijadikan sebagai Ibukota ASEAN. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, sebagaimana Sekretariat PBB di New York. Apalagi berulang kali ditegaskan oleh Menlu RI bahwa meskipun Indonesia tidak menjadi Ketua ASEAN, namun Indonesia tetap menjadi pemimpin di ASEAN karena Indonesia adalah negara terluas, berpenduduk terbesar dan ekonomi terbesar di ASEAN. Mitra-mitra ASEAN memang menjalin kerjasama dalam lingkup ASEAN, tetapi sesungguhnya itu lebih kepada Indonesia, karena Indonesia adalah leader di ASEAN, apalagi Indonesia didukung oleh letak geografisnya yang sangat strategis sebagai perlintasan perdagangan dunia. Karena itu saya yakin bahwa ke depan Indonesia akan menjadi tumpuan ekonomi dunia, jadi tidak hanya China ataupun India.[]

No. 53 Tahun V

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 53 Tahun V, Tgl. 15 Maret - 14 April 2012

http://www.tabloiddiplomasi.org

TABLOID

Media Komunikasi danInteraksi Interaksi Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.com

Dok. infomed

Kontribusi Diplomasi Menlu RI : Mengenang Seratus Tahun Moham Terhadap Kemajuan Indonesia Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia Kemlu dan para Kepala Perwakilan untuk mewujudkan program yang nyata di negara akreditasi masing-masing,” ungkapnya. Program tersebut, lanjutnya, perlu memiliki fokus, dengan skala prioritas yang jelas dan upaya pelaksanaan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Pada kesempatan itu, Marty juga menyampaikan upaya internal Kemlu dalam mengembangkan SDM sebagai aset utama diplomasi. “Kemlu akan senantiasa menumbuhkembangkan profesionalitas dan integritas diplomat Indonesia. Memastikan diplomat Indonesia memiliki sikap, karakter yang tanggung dan gigih tanpa pamrih perjuangkan kepentingan nasional.” Acara Pengarahan Presiden RI tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Raker 2012 Kemlu dan Perwakilan yang berlangsung di Jakarta, 20-24 Februari 2012. Tampak hadir dalam acara pengarahan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurut Marty, penyelenggaraan raker ini adalah untuk mengkonsolidasikan dan semakin meningkatkan kinerja diplomasi. Dari tingkat kehadiran peserta, ia menuturkan bahwa tahun ini raker diikuti oleh 130 Perwakilan. Jumlahnya meningkat dari raker terakhir tahun 2010 yang hanya diikuti 118 Perwakilan. Peningkatan itu, tuturnya, adalah hasil dari mulai beroperasinya 11 Perwakilan yang baru dan telah beroperasinya kembali KBRI di Bahdad. (sumber: Dit. Infomed/Yo2k/PLE)

Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Diplomasi yang diperjuangkan telah menempatkan Indonesia sebagai regional power. Tak pelak, Indonesia muncul sebagai negara yang memiliki global responsibilites dan global interest. Tidak ada satu pun isu global dan regional utama yang luput dari perhatian politik luar negeri Indonesia. Lebih jauh, Indonesia semakin dituntut untuk terus menjadi kontributor dalam menciptakan lingkungan di kawasan dan global yang bersahabat dan kondusif. Pada saat yang

bersamaan, diplomasi Indonesia juga diharapkan terus berperan sebagai net contributor pada upaya pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Menlu Marty M. Natalegawa dalam laporannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara Pengarahan Presiden RI pada Raker Kemlu dan Perwakilan di Gedung Pancasila, Kemlu hari ini (23/2/2012). “Kita harus dapat memetik peluang dari dinamika perubahan di berbagai

Interim RI di luar negeri yang ikut dalam acara tersebut. Oleh karena itu, Marty memastikan bahwa diplomasi Indonesia harus dapat mengelola dan mendorong perubahan. Dalam konteks nasional, Marty mengingatkan esensi diplomasi sebagai pelaksanaan dari prioritas, agenda dan program nasional. “Merupakan tanggung jawab

Nia Zulkarna

“KIN

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga belahan dunia,” tutur Marty yang didengar oleh sekitar 130 Dubes, RI - Suriname Konjen, Konsul dan Kuasa Usaha Ad

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035

KING. Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia. Nia Zulkarnaen : Dan Menjalankan. Diplomasi Yang Cerdas, Cekatan, dan Efektif

Recommend Documents