Diplomasi. Dapat merubah tampilan kebijakan luar negeri KING Film Bertema Bulutangkis

Tidak Untuk Diperjualbelikan

21, Tahun Tgl.Juni 15 Juli No. 56No. Tahun V, Tgl.II,15 - 14- 14 JuliAgustus 2012 2009

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.org Interaksi

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Menlu RI :

Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem

Kontribusi Islam Dan Demokrasi Dalam Membangun Indonesia

grand Design Polugri

Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

Nia Zulkarnaen : Dapat merubah tampilan kebijakan luar negeri“KING” Film Bertema Bulutangkis indonesia Pertama di Dunia 771978 917386

ISSN 1978-9173

Presiden RI :

Email: [email protected]

9

Indonesia Memiliki Keunggulan Kompetitif, 771978 917386Hanya Komparatif Bukan 9

www.tabloiddiplomasi.org

ISSN 1978-9173

Email: [email protected] Email: [email protected]

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi >4 >6 >

7

>8

>9 > 10 > 12

Fokus utama Komitmen Indonesia Terhadap Pemajuan dan Perlindungan HAM

> 13

Fokus Grand Design Polugri Dapat Merubah Tampilan Kebijakan luar negeri Indonesia

> 14

Fokus Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Masih Bersifat Sektoral Fokus Polugri Diarahkan Untuk Membangun Kemampuan Pengelolaan Resources Accounting, Aset dan Akses Manajemen Perekonomian Nasional

> 15 > 16 > 17

Fokus

Memandang Peran Indonesia di APEC Sebagai Bagian dari Politik Luar Negeri dan Diplomasi Total SOROT Strategi Diplomatik dalam Upaya Intensifikasi Kerjasama Antar Bangsa SOROT Pengukuhan Peserta OSTW 2012

> 20 > 21

BINGKAI Indonesia Semakin Penting, Belarus Membuka Kantor Perwakilan di Jakarta LENSA ASEAN Merupakan Gerbang Menuju Ekonomi Global LENSA Kerjasama ASEAN Plus Three Disesuaikan dengan Kepentingan Nasional LENSA Kerja sama East Asia Summit (EAS) Memperkuat Ketahanan dan Daya Saing Kawasan LENSA

Indonesia Dipandang Sebagai Negara Kunci yang Menentukan Arah Masa Depan ASEAN SOSOK Rahmat Pramono Diplomat Penggemar Otomotif SOROT Indonesia Dapat Melakukan Penetrasi Pasar Afrika, Secara Sistimatis dan Berkesinambungan

13

s o r o t

Presiden RI : Indonesia Memiliki Keunggulan Kompetitif, Bukan Hanya Komparatif

Diplomasi Pelindung Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Pengarah Direktur Diplomasi Publik

Teras Diplomasi

Dalam waktu dekat, kita akan menyongsong pembentukan ASEAN Community 2015. Sebuah komunitas yang tidak hanya menekankan pembentukan pasar tunggal dari segi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan penyatuan aspek sosial budaya. Untuk itu, adalah penting mengembangkan human development, penyusunan strategi untuk pembangunan berkelanjutan, program pengentasan kemiskinan, kerjasama pendidikan, serta pemberdayaan wanita dan anak dalam kerangka memperkecil jurang pembangunan yang masih cukup besar di antara negara-negara anggota ASEAN. ASEAN merupakan gerbang untuk menuju ekonomi global, dimana industri dan kegiatan usaha di wilayah ASEAN merupakan kunci dan pemain utama dalam rantai pasokan dan jaringan produksi, baik secara regional maupun secara global. Melalui Komunitas ASEAN, para pengusaha domestik dapat memiliki kapabilitas untuk go international. Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 juga harus ditopang dengan pembelajaran perspektif global kepada seluruh lapisan masyarakat, karena saat ini umat manusia hidup dalam masa terjadinya peningkatan globalisasi yang ditandai dengan fenomena dimana hampir semua orang berinteraksi secara transnasional, multikultural dan cross-cultural. Pada hakekatnya manusia adalah mahkluk individu sekaligus mahkluk sosial, dan itu berarti bahwa setiap umat manusia secara keseluruhan merupakan anggota masyarakat atau warga negara dunia.

Oleh karena itu bangsa Indonesia dituntut untuk bersikap arif dan mampu merumuskan serta mengaktualisasikan kembali nilai-nilai kebangsaan yang tangguh dalam berinteraksi terhadap tatanan dunia luar dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa, serta menyegarkan dan memperluas makna pemahaman kebangsaan dengan mengurangi berbagai dampak negatif yang akan timbul. Karenanya, era Komunitas ASEAN harus dimaknai dalam arti yang positif, antara lain; tumbuhnya persaingan yang sehat, tingkat kompetisi yang tinggi, dan sebagainya. Untuk menyiapkan diri dalam memasuki era tersebut diperlukan kerja sama yang erat oleh semua pihak, baik pemerintah, kalangan usaha, akademisi, media massa, LSM dan seluruh lapisan masyarakat. Komunitas ASEAN hanya akan dapat berdiri tegak jika ditopang oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Di sisi lain, Afrika diprediksi akan memiliki masa depan ekonomi yang optimis. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, kawasan Afrika Sub-Sahara merupakan mitra potensial yang penting bagi Indonesia. Oleh karena itu Indonesia perlu memperluas lingkaran konsentris polugri-nya hingga Afrika. Afrika setara pentingnya dengan kawasan lain di dunia, dan berpotensi sebagai benua masa depan yang menawarkan banyak peluang. Indonesia perlu lebih melihat Afrika sebagai emerging market bagi produk-produk Indonesia. Untuk itu diperlukan pendekatan dalam kerangka Indonesia incorporated dimana semua pemangku kepentingan baik publik maupun privat bersinergi. Sementara itu, dalam rangka menata dan membangun panduan politik luar negeri yang lebih terstruktur dan sistematis, Presiden SBY telah menyampaikan directive untuk disusunnya suatu white paper yang mengatur strategi dan kebijakan politik luar negeri dalam satu periode dan menjadi bagian dari grand design polugri Indonesia ke depan. Grand design merupakan rencana komprehensif dan jangka panjang yang menggariskan kepentingan dan agenda strategis polugri serta langkah-langkah strategis bagi pencapaiannya. Grand Design juga memuat dimensi-dimensi pokok dari polugri serta modalitas-modalitas bagi implementasinya secara efektif.[]

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

penanggung jawab/Pemimpin Umum Firdaus, SE. MH Pemimpin Redaksi Firdaus, SE. MH Wakil Pemimpin Redaksi Khariri Makmun Redaktur Pelaksana Cahyono dewan redaksi Fransiska Monika Dilla Trianti M. Rizki S. Malia Staf Redaksi Saiful Amin Arif Hidayat M. Fauzi Nirwansyah Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Suradi Sutarno Harapan Silitonga Kontributor M. Dihar Staf Diplomasi Publik SUMBER FOTO COVER Dok. serving-africa.org Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected] Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi

4

FOKUS utama

Menteri Luar Negeri RI, DR. R.M. Marty M. Natalegawa

Komitmen Indonesia Terhadap Pemajuan dan Perlindungan HAM Dok. nasionalisrakyatmerdeka.wordpress.com

No. 56 Tahun V

Indonesia menyambut dengan baik pelaksanaan Sidang ke-13 Working Group Meeting on the Universal Periodic Review for Indonesia ini. Partisipasi kami menunjukkan komitmen penuh Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan HAM. Setidaknya, ini merupakan keinginan kuat kami untuk berbagi dengan masyarakat internasional mengenai upaya-upaya yang kami lakukan dan tantangan-tantangan yang kami hadapi, dalam promosi dan perlindungan HAM.  Dalam pandangan kami, Universal Periodic Review, membangun dan bersinergi dengan proses serupa pada tingkat nasional dan regional, suatu mekanisme penting untuk memperkuat upaya-upaya guna membantu mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM, memeriksa keberadaan dan membuat kemajuan HAM di lapangan. Untuk tujuan ini, pada akhir Februari lalu Indonesia telah menyerahkan National Report. Formulasi ini melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah, termasuk Pemerintah-Pemerintah Daerah yang berbeda-beda sebagai bagian dari negara. Sebagian besar, laporan ini adalah hasil dari kerjasama antara stakeholderstakeholder yang lebih luas, termasuk lembaga-lembaga HAM dan organisasiorganisasi masyarakat sipil. Memang, dalam pandangan kami, proses inklusif sebagaimana digambarkan atas laporan ini sangat penting dalam memberikan rasa kepemilikan yang luas. Sejak terakhir kali kami mempresentasikan laporan ke forum ini pada tahun 2008, sebelum putaran pertama dari Tinjauan Periodik Universal kami, kami telah membuat kemajuan besar dan penting dalam bidang HAM. Kami sangat menyadari bahwa begitu banyak yang diharapkan dari kami. Tidak hanya oleh masyarakat internasional, yang telah menunjukkan dukungan yang kuat untuk transformasi demokrasi Indonesia, namun, yang paling penting, juga oleh masyarakat kami sendiri. Dengan demikian, kemajuan dalam konsolidasi demokrasi dan juga promosi dan perlindungan HAM kami adalah sebuah keharusan.

Dalam hubungan ini, kami bersamasama memperkokoh bangunan lembaga-lembaga HAM dan demokrasi. Inti dari hal ini, adalah sebuah sistem check and balance yang efektif. Tentu saja, seperti negara-negara lainnya, realisasi atas visi tersebut tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Respon kami adalah respon “demokratis”: kami tetap menghormati dan menegakkan kebebasan beragama, berserikat dan berekspresi; kami tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa media massa, serikat-serikat buruh, partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat sipil terus berkembang dalam kebebasan; dan kami tetap konsisten dalam memastikan peradilan yang independen, sebagai pilar utama dalam transformasi demokrasi kami. Melalui upaya-upaya dan dijiwai dengan komitmen-komitmen tersebut, pemeliharaan dan peningkatan pemajuan secara terus-menerus dan berkesinambungan, promosi dan perlindungan HAM dapat dipastikan. Untuk melengkapi National Report kami, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana kami memenuhi komitmen untuk memajukan HAM di tingkat nasional, regional dan global. Di tingkat nasional, upaya kami untuk promosi dan perlindungan HAM difokuskan pada tiga bidang, yakni: Pertama, kami terus memperkuat kerangka kerja legislatif di bidang HAM. Sejak 2008 kami telah mengadopsi dan memberlakukan sejumlah Undang-Undang dan regulasi untuk lebih mempromosikan dan memberikan perlindungan terhadap HAM. Diantaranya adalah Undang-Undang tentang kebebasan berekspresi, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta perdagangan manusia, telah disetujui dan sedang dilaksanakan. Pada bulan November 2011, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Cacat. Ratifikasi konvensi ini telah menyuntikkan momentum baru dalam promosi dan perlindungan hakhak para penyandang cacat di Indonesia. Awal bulan ini, kami juga telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja

15 JUNI - 14 JULI 2012

Diplomasi FOKUS utama Migran dan Anggota Keluarganya. Dilaksanakan secara tegas untuk memastikan kesejahteraan para buruh migran kami, dan kami akan mengambil bagian secara aktif dalam kampanye global untuk ratifikasi universal konvensi ini. Selanjutnya, kami akan menyelesaikan ratifikasi protokol-protokol opsional dari Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak. RUU tentang pengesahan kedua Protokol Opsional tersebut telah diajukan ke parlemen (DPR). Kami berharap mereka dapat segera meratifikasinya. Kami juga dalam proses meratifikasi Konvensi Perlindungan bagi Semua Orang terhadap Penghilangan Secara Paksa yang ditandatangani Indonesia pada tahun 2010. Semua ini menunjukkan komitmen penuh kami untuk memperkuat kerangka kerja legislatif di bidang HAM. Kedua, kami terus mengembangkan kerangka kerja institusional kami untuk perlindungan dan promosi HAM, baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. Itulah sebabnya kami menetapkan Rencana Aksi Nasional HAM untuk periode 2011-2014, yang merupakan seri ketiga dari Rencana Aksi Nasional. Rencana Aksi adalah cetak biru nasional kami untuk promosi dan perlindungan HAM. Ini menyediakan platform yang solid, baik di tingkat nasional maupun sub-nasional untuk pengarusutamaan isu-isu HAM. Salah satu komponen baru dari Rencana Aksi kami adalah pembentukan layanan pengaduan masyarakat. Melalui instrumen ini, masyarakat dapat secara langsung mengajukan keluhan, menyatakan kekhawatiran dan juga menyarankan ide-ide tentang bagaimana HAM mereka dapat dipromosikan dan dilindungi. Ini akan melengkapi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman kami dalam memajukan perkara-perkara HAM di Indonesia. Ketiga, kami secara konsisten memperkuat kerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam promosi dan perlindungan HAM. Kemitraan adalah kunci. Kami bekerja bergandengan tangan dengan masyarakat sipil yang dinamis dan media massa yang bebas dalam memajukan HAM. Kami telah memperpanjang undangan kepada tiga Pelapor Khusus HAM: yaitu Pelapor Khusus untuk hak-hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mental, Pelapor Khusus

15 JUNI - 14 JULI 2012

5

Selama kepemimpinan kami pada tahun 2011, ASEAN terus berupaya untuk memajukan agenda HAM. Kami merumuskan Deklarasi HAM ASEAN, yang kami harapkan dapat diadopsi tahun ini. Deklarasi penting ini akan memberikan kerangka yang kuat bagi AICHR. Deklarasi ini juga akan berfungsi sebagai referensi umum bagi semua negara anggota ASEAN dalam memajukan kerja sama kami di bidang HAM. 

tentang perumahan yang layak sebagai komponen hak atas standar hidup yang memadai, dan hak untuk non-diskriminasi; serta Pelapor Khusus mengenai promosi dan perlindungan hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dua Pelapor dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia pada tahun 2013. Peran kami dalam mempromosikan dan memajukan agenda HAM di tingkat regional terus meningkat. Bukanlah sebuah kebetulan, transformasi demokrasi Indonesia selama 14 tahun terakhir telah menyertai perubahan di ASEAN. Pada tahun 2003, saat menjalani reformasi internal, Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, memperkenalkan konsep Komunitas ASEAN yang berkomitmen penuh pada nilai-nilai demokrasi serta pemajuan dan perlindungan HAM. Sejak itu, ASEAN telah mengadopsi Piagam ASEAN, atas dasar dimana negara-negara anggota berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan terhadap pemajuan dan perlindungan HAM. Saat ini, ASEAN telah memfungsikan secara penuh ASEAN Interregional Commission on Human Rights (AICHR) dan Komisi Hak-Hak Perempuan dan Anak. Selama kepemimpinan kami pada tahun 2011, ASEAN terus berupaya untuk memajukan agenda HAM. Kami merumuskan Deklarasi HAM ASEAN, yang kami harapkan dapat diadopsi tahun ini. Deklarasi penting ini akan memberikan kerangka yang kuat bagi AICHR. Deklarasi ini juga akan berfungsi sebagai referensi umum bagi semua negara anggota ASEAN dalam memajukan kerja sama kami di bidang HAM.  Menjangkau keluar ke kawasan yang lebih luas, sebagai bagian dari upaya un-

tuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi promosi dan perlindungan HAM, pada tahun 2008, Indonesia meluncurkan Bali Democracy Forum (BDF). Ini juga telah membentuk jaringan kerjasama bilateral dan dialog yang luas dalam memajukan agenda HAM. Pada saat yang sama, kami di Indonesia percaya bahwa hal itu juga penting untuk mempromosikan demokrasi dan HAM di tingkat global. Pada Sidang Umum PBB, kami berada di garis depan dalam upaya mempromosikan demokrasi dan nilai-nilai HAM. Selain itu, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia juga telah bekerja keras untuk pembentukan Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) dibawah Organization of Islamic Cooperation (OIC/ OKI). IPHRC telah menyelenggarakan pertemuan perdananya di Jakarta pada 20-24 Februari 2012. Badan independen ini akan berfungsi untuk memajukan HAM di negaranegara anggota OKI. Dengan demikian akan menonjolkan kompatibilitas Islam terhadap HAM dan demokrasi. Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan kredibilitas dan efektivitas dari Komisi ini. Demikian juga di tingkat global, kami berbicara dan bertindak secara konsisten dalam mendukung pemajuan dan penghormatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya – hak-hak yang begitu penting bagi banyak umat manusia di negara berkembang. Hal ini mencakup, antara lain, langkah-langkah untuk menjamin tata ekonomi global yang lebih inklusif dan representatif. Kami menyadari bahwa peningkatan dan perlindungan HAM adalah sebuah pro-

ses yang berkelanjutan. Seperti negara-negara demokrasi lainnya, baik yang sudah mapan ataupun yang masih dalam transisi, kami menyadari bahwa promosi dan perlindungan HAM di Indonesia bukan tanpa tantangan. Tidak sedikit, realitas bahwa demokrasi yang membawa kebebasan, juga dapat memberikan ruang terbuka bagi para ekstrimis untuk mengeksploitasi demokrasi bagi keuntungan mereka sendiri. Seringkali, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi mempromosikan intoleransi agama dan memicu konflik komunal. Untuk negara seperti Indonesia, yang begitu besar dan beragam, tantangannya sangat multiplied. Namun, kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa suara-suara nalar dan moderasi bisa dan memang harus menang. Untuk melakukannya, sangat penting bahwa kami berbicara sebagai satu. Secara obyektif mengakui dimana kesenjangan dan kekurangan masih lazim; namun yang paling penting, adalah memberikan dorongan dan dukungan terhadap upaya-upaya good-faith untuk menekan balik fakta intoleransi. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam demokrasi: keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam promosi dan perlindungan HAM. Demokrasi Indonesia terus dikonsolidasikan agar semakin matang. Dan, dengan bekerja sama dengan Dewan ini, kami berusaha untuk membuat kemajuan substansial dalam pemajuan dan perlindungan HAM. (Disunting dari Pernyataan Menlu RI pada Sidang ke-13 Working Group Meeting On the Universal Periodic Review for Indonesia Jenewa, 23 Mei 2012).[]

No. 56 Tahun V

Diplomasi

6

F O K U S

Grand Design Polugri Dapat Merubah Tampilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia ”Grand design merupakan rencana komprehensif dan jangka panjang yang menggariskan kepentingan dan agenda strategis politik luar negeri serta langkah-langkah strategis bagi pencapaiannya. Grand Design juga memuat dimensi-dimensi pokok dari politik luar negeri serta modalitas-modalitas bagi implementasi dimensidimensi pokok tersebut secara efektif.”

YAYAN GH MULYANA Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Sumber kebijakan luar negeri adalah textual sources (hukum dan legislasi, doktrin, strategi) dan constextual sources (lingkungan pergaulan domestik dan lingkungan internasional). Dalam rangka menata dan membangun panduan politik luar negeri yang lebih terstruktur dan sistematis, pada tanggal 23 February 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan directive untuk menyusun suatu white paper yang mencakup satu periode sebuah pemerintahan, misalnya Kabinet Indonesia Bersatu II, yang kemudian harus di-update setiap tahunnya. White paper ini mengatur strategi dan kebijakan sehingga harus dipedomani dan dijalankan oleh para dubes dan diplomat, juga oleh para menteri, para gubernur, dan jajaran pemerintahan. Dengan demikian maka sandingan dari white paper Kebijakan Luar Negeri 2012-2014 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014. Grand design merupakan rencana komprehensif dan jangka panjang yang menggariskan kepentingan dan agenda strategis politik luar negeri serta langkah-langkah strategis bagi pencapaiannya. Grand Design juga memuat dimensi-dimensi pokok dari politik luar negeri serta modalitas-modalitas bagi implementasi dimensi-dimensi pokok tersebut secara efektif. Dan untuk membantu menjabarkan atau mengoperasionalkan grand design tersebut, maka penyusunan annual foreign policy white book tentunya akan sangat membantu untuk menyusun langkah-langkah strategis yang spesifik sesuai tantangan dan kesempatan yang berkembang pada kurun waktu yang dicakupnya. Sedangkan sandingan untuk Grand design kebijakan luar negeri adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. Grand design atau white book ini dapat merubah tampilan kebijakan luar negeri Indonesia, karena dapat meningkatkan status Indonesia sebagai regional power; menumbuhkan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok masyarakat sipil

No. 56 Tahun V

Dok. yanvontsazik.multiply.com

didalam hubungan luar negeri; meningkatkan peran media dan penggunaan secara luas jaringan media sosial; mengembangkan penegakan kebijakan luar negeri; peningkatan peran yang lebih besar dari pemerintah-pemerintah daerah didalam bentuk-bentuk khusus hubungan luar negeri; dan memperbesar peran legislatif dalam penetapan kebijakan luar negeri. Grand Design atau White Paper dapat membantu mengorganisir foreign policy strategic challenges, goals, agenda, assets, dan capabilities secara lebih koheren, terstruktur, dan sistematis; membantu institusi-institusi yang relevan untuk membuat turunan dari arahan-arahan politik luar negeri nasional: meningkatkan koherensi dan konsistensi di antara politik luar negeri makro di level Presiden dengan kebijakan luar negeri para Menteri di level mikro. Suatu grand design yang accessable bagi masyarakat luas akan membantu meningkatkan foreign policy literacy of the public. Hal ini pada gilirannya akan mendorong participatory foreing policy making yang mengikutsertakan banyak komponen dalam masyarakat Indonesia. Grand design yang penyusunannya bersifat parsitipatoris dan dikonsultasikan dengan seluas mungkin kepada publik akan semakin menguatkan demokrasi kita.

Elemen-elemen utama dari kebijakan luar negeri adalah; (1) Doktrin, nilainilai, serta prinsip-prinsip dan komitmen dasar hubungan antar bangsa; (2) Strategic goals, kepentingan dan agenda; (3) instrumen-instrumen strategis, aset, dan kapabilitas; (4) Wahana-wahana diplomasi: bilateralisme, regionalisme, dan multilateralisme: instrumen diplomasi, ekonomi, bantuan pembangunan, misi kebudayaan dan pendidikan; (5) Pelaku dan pemangku kepentingan dan modalitas koordinasi; (6) Landasan dan sumber-sumber hukum. Pada tahap formulasi kebijakan luar negeri, aktor-aktor yang terlibat adalah dari lingkup pemerintah dan nonpemerintah, seperti pemuka agama, budayawan, pemimpin partai, media massa, akademisi, pengusaha, pengamat isu-isu luar negeri, anggota parlemen, organisasi kepemudaan, LSM dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Pada tahap pembuatan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat adalah mereka yang dekat dengan para pembuat kebijakan, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi dan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, aktor-aktor yang terlibat adalah agen-agen pelaksana seperti pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan misinya yang luas. Ketika aktor-aktor yang beragam se-

makin meningkat di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia, maka jika tidak ditangani secara baik, ini berpotensi merusak konsistensi dan koherensi dari kebijakan luar negeri negara. Landasan dan sumber hukum kebijakan luar negeri adalah; Konstitusi; Perundang-undangan dan peraturan lainnya; Perjanjian dan kesepakatan eksekutif (Executive Agreements); dan instrumen hukum internasional yang diaksesi atau terhadap mana suatu negara mengikatkan diri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (14 September 1999) terdiri dari 10 Bab dan 40 Pasal. Pokok-pokok utama UU ini adalah pengaturan mengenai hubungan internasional dan implementasi kebijakan luar negeri; pembuatan dan ratifikasi perjanjian-perjanjia internasional; perlindungan terhadap warga negara Indonesia; suaka dan pengungsi; aparat hubungan luar negeri; dan surat-surat kepercayaan diplomatik. Yang harus dilakukan kedepan, adalah komplementaritas jangka panjang grand design dan jangka pendek/ menengah white book; keutamaan Kemlu RI dalam memformulasikan, membuat dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri; dan peran sentral Kemlu dalam pengembangan kebijakan luar negeri, grand design dan white book.[]

15 JUNI - 14 JULI 2012

Diplomasi F

O

K

U

S

7

Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Masih Bersifat Sektoral Desain Besar (grand design) tentang Kebijakan Luar Negeri RI akan disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Desain Besar ini akan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, serta target-target yang akan dicapai, dengan melibatkan dukungan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan secara terpadu dan terintegrasi. Praktek pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dewasa ini dipersepsikan masih bersifat sektoral sehingga Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai institusi penyelenggara hubungan luar negeri belum secara optimal memanfaatkan seluruh lini kekuatan (multitrack diplomacy) dari kementerian/ lembaga teknis terkait serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah. Sebagian kalangan juga beranggapan bahwa Kemlu sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan luar negeri masih belum bersinerji maksimal dengan seluruh komponen stakeholder dalam satu kesatuan irama diplomasi total, utamanya untuk lebih memperkuat diplomasi bidang ekonomi dalam kerangka Indonesia Incorporated. Ke depan, apapun yang menjadi target dari pelaksanaan diplomasi Indonesia, Kemlu seyogianya dapat lebih mengefektifkan keterpaduan langkah dari seluruh pemangku kepentingan yang akan berkorelasi langsung dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional Indonesia. Melalui ketokohan dan intellectual leadership Indonesia pada tataran regional, utamanya ASEAN dan Asia Timur, terdapat banyak peluang kepentingan yang bisa disinerjikan dengan tujuan nasional Indonesia. Dengan memanfaatkan secara optimal beragam peluang kerjasama yang

15 JUNI - 14 JULI 2012

sudah ada serta mengidentifikasi bidang kerjasama baru, termasuk memonitor kemajuan implementasi dari berbagai kesepakatan secara lebih terintegrasi di bawah komando Kemlu, pada gilirannya diharapkan hasil yang akan dicapai bisa lebih optimal menyentuh kepentingan rakyat Indonesia. Bidang-bidang kerjasama yang bisa dijadikan sebagai prioritas dari pelaksanaan kebijakam luar negeri, antara lain, terkait dengan: upaya-upaya perlindungan WNI/TKI di luar negeri, penyelesaian berbagai masalah sengketa perbatasan, investasi dan perdagangan, pertanian, industri, serta pertahanan dan keamanan. Harus diakui bahwa bidang-bidang yang dapat dijadikan prioritas dimaksud, selama ini juga telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Implementasi kebijakan luar negeri dalam bidang-bidang tersebut terefleksikan dalam kerjasama hubungan bilateral, regional dan multilateral. Mekanisme hubungan bilateral yang telah dibangun dengan sejumlah negara sahabat selama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, khususnya dalam bidang-bidang yang menjadi prioritas kepentingan nasional Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra strategis/komprehensif - Jepang, RRT, Korea Selatan, India, Viet Nam, Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Perancis, Rusia, dan Turki, serta Uni Eropa - merupakan

suatu pendekatan yang mensinerjikan potensi yang dimiliki oleh negara-negara mitra tersebut dengan kepentingan nasional Indonesia dalam rangka mengembangkan hubungan yang setara dan saling menguntungkan.  Dalam tataran regional, agar dapat meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia pada ASEAN, khususnya dalam merealisasikan Komunitas ASEAN 2015, termasuk kesiapan dari masyarakat Indonesia untuk menjadi bagian dari masyarakat ASEAN dengan beragam implikasinya. Diplomasi Indonesia juga harus senantiasa memberikan kontribusi pemikiran yang konkrit untuk kemajuan keamanan dan kesejahteraan di kawasan yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan keamanan dunia. Partisipasi aktif Indonesia (bersama ASEAN) pada isu-isu kawasan, seperti isu denuklirisasi Semenanjung Korea, diperlukan untuk dapat terus memelihara dan meningkatkan kepercayaan, menunjukkan komitmen, dan memenangkan pertarungan gagasan. Dalam kerangka multilateral, diperlukan prakarsa dan inisiatif dari Indonesia untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beragam isu global, diantaranya terkait dengan: pelucutan senjata dan non-proliferasi, penanggulangan terorisme dan lintas negara terorganisir, Millennium Development Goals (DGs), ketahanan pangan dan energi, pandemi, HAM, reformasi PBB, dan Palestina. Sebagai negara yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip multilateralisme, Indonesia juga harus selalu berperan aktif dalam menanggulangi isu-isu keamanan dan perdamaian internasional, pembangunan dan lingkungan hidup, demokrasi dan kemanusiaan melalui mekanisme dalam payung PBB. (Sumber: Asisten Deputi Hubungan Internasional, Kedeputian Politik, Sekretariat Wakil Presiden)

No. 56 Tahun V

Diplomasi

8

f o ku s

Polugri Diarahkan Untuk Membangun Kemampuan Pengelolaan Resources Accounting, Aset dan Akses Manajemen Perekonomian Nasional Luky Eko Wuryanto

Dok. antaranews.com

Sekretaris KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Kemenko Bidang Perekonomian RI.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jantung Asia Tenggara. Indonesia selalu dihormati di Asia Tenggara dengan Nusantaranya sebagai perairan internal. Pada 1957, Indonesia menyatakan kebijakan ‘Wawasan Nusantara’ (Unity/Archipelagic Outlook) sebagai simbol persatuan (unity). Dan sejak saat itulah ini menjadi dasar kebijakan bagi para pejabat pemerintah. Sejatinya Indonesia memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dalam tata ekonomi dunia, yaitu; posisi geostrategis berkeunggulan; terletak di pusat grafitasi baru perekonomian global dimana lndonesia berkesempatan dan perlu kesiapan untuk tumbuh lebih baik lagi; keunggulan dan kekayaan sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal; keberadaan struktur sumberdaya manusia produktif; dan iklim yang relatif “bersahabat.” Keunggulan geostrategis dan pasar dunia yang dimiliki Indonesia adalah; sumberdaya alam yang melimpah; populasi dan angkatan kerja produktif yang besar; akses strategis ke pasar dan jaringan mobilitas global. Sasaran Indonesia dalam tata ekonomi dunia adalah posisi sebagai; supplier utama pangan dunia; pusat pengolahan agrikultur, perikanan, dan sumberdaya alam, bahkan sebagai pusat logistik global pada 2025 atau sebelumnya. Perubahan ikim, pergeseran demografis global, posisi geografis dan geo-

No. 56 Tahun V

ekologis telah membentuk leverage ekonomi Indonesia di pasar dunia. Ini menjadi faktor penting dalam menentukan arah pengembangan ekonomi Indonesia ke masa depan. Untuk itu Indonesia telah menetapkan enam Koridor Ekonomi Indonesia sebagai arah pengembangan ekonomi ke masa depan, yaitu; ke Sumatera (pusat produksi dan pengolahan sumberdaya alam, dan sebagai cadangan energi nasional), ke Jawa (penggerak industri dan kelengkapan pelayanan nasional), ke Kalimantan (pusat produksi dan pengolahan BBM, dan cadangan energi nasional), ke Sulawesi (pusat produksi dan pengolahan agrikultur, perkebunan, perikanan, minyak dan gas nasional), ke Bali-Nusa Tenggara (pintu gerbang turisme dan dukungan pangan nasional), ke PapuaMaluku (pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan BBM nasional). Dengan demikian Indonesia adalah basis untuk keamanan pangan global, pusat pengolahan produk-produk agrikultur, perkebunan, perikanan, sumberdaya mineral dan energi, dan juga sebagai pusat logistik global. Ini memerlukan langkah-langkah business as not usual, termasuk dalam kerangka kebijakan luar negeri. Politik luar negeri RI diharapkan mampu membangun kemampuan pengelolaan resources accounting, aset dan akses manajemen perekonomian nasional. Sasaran yang ingin dicapai dalam P3EI adalah: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan di Nusantara; dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi dunia melalui jalan breakthrough dan business as not usual. Tiga Pilar Strategi P3EI dan dukungan politik luar negeri adalah untuk menciptakan kepercayaan diri, kemajuan, keadilan dan kemakmuran Indonesia. Dan agar pengelolaan Tiga Pilar Strategi P3EI dapat di implementasikan dengan sukses, dibutuhkan dukungan dan kemampuan diplomasi yang business as not usual.

Kemandirian atas berbagai faktor inputan dan outputan pembangunan untuk senantiasa mendukung kesejahteraan dan daya saing nasional serta kedaulatan nasional dalam tata hubungan antar bangsa. Terutama dukungan kemampuan diplomasi internasional RI, baik terhadap posisi RI dalam tata hubungan ekonomi politik antar bangsa dan kemampuan resources accounting dalam tata/neraca hubungan investasi antar bangsa. Pengembangan ekonomi potensial melalui Koridor Ekonomi, adalah berupa; penguatan konektivitas nasional; penguatan kapabilitas sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Sedangkan pengembangan melalui politik luar negeri adalah berupa; posisi Indonesia dalam ekonomi global, akuntansi sumberdaya, aset dan akses manajemen, GRDP di koridor-koridor, Gini Ratio & Human Development Index. Dukungan diplomasi ekonomi politik luar negeri yang mumpuni sangat diharapkan terutama dalam; menjaga keseimbangan strategis atas inputan sumberdaya investasi internasional ke dalam koridor ekonomi serta pemanfaatan outputan di pasar dalam dan luar negeri, dan; mendukung terwujudnya konektivitas logistik nasional 2025. Konektifitas logistik dan kebijakan dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, menciptakan kelancaran arus barang, dan mendukung strategi perdagangan dan daya saing ekonomi di pasar internasional. Konektivitas logistik Indonesia 2025 berparadigma maritim, dimana sejak 1957 sampai dengan 1982 (UNCLOS III) Indonesia memperjuangkan hak-hak kedaulatan geostrategisnya sebagai Archipelagic States. Sudah sewajarnya bangsa Indonesia memelihara apa yang telah diperjuangkan tersebut dengan cerdas dan sebaik-baiknya. MP3EI mengarahkan langkah bangsa membangun arsitektur

konektivitas Indonesia, termasuk pintu gerbang ekonomi (laut dan udara) guna memperkuat kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam hubungan antar bangsa dengan mengedepankan paradigma pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman. Pada 2025, konektivitas logistik nasional Indonesia mampu mewujudkan diri sebagai komponen utama kedaulatan NKRI, dimana dalam proses menuju 2025, pembangunan konektivitas logistik mampu menjadi aset dan akses yang maksimal bagi terbangunnya daya angkat dan daya dorong bagi percepatan dan perluasan dinamika dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia, termasuk dan terutama bagi daerah tertinggal di luar koridor ekonomi Jawa. Pada 2025, konektivitas logistik nasional sudah sepenuhnya mampu menjadi pilar kemandirian dan keberlanjutan ekonomi bangsa melalui keterhubungan pusat-pusat pertumbuhan intra dan inter koridor secara efektif dan terintegrasi, termasuk konektivitasnya dengan pusat-pusat ekonomi dunia. Konektifitas logistik nasional mampu mewujudkan distribusi, sebaran dan share pertumbuhan ekonomi yang berkeseimbangan dan berkelanjutan (Locally integrated and globally connected) Menuju 2025, konektivitas logistik nasional Indonesia mampu secara maksimal membebaskan ekonomi Indonesia dari ketergantungannya pada komponen konektivitas logistik asing, baik melalui terwujudnya hub-hub konektivitas logistik internasional maupun hadirnya armada logistik inter-modal nasional yang mumpuni dari sisi kapasitas, kapabilitas dan mobilitas. Dukungan diplomasi ekonomi politik luar negeri utamanya untuk menjaga dan mewujudkan kapasitas dan kapabilitas SDM dan kemampuan IPTEK Nasional, terutama menghadapi dimulainya beberapa komitmen ekonomi internasional Indonesia.[]

15 JUNI - 14 JULI 2012

Diplomasi F

O

K

U

S

9

Memandang Peran Indonesia di APEC Sebagai Bagian dari Politik Luar Negeri dan Diplomasi Total Hendrajit

Direktur Eksekutif, Global Future Institute Dok. teraspolitik.com

Kebangkitan Politik Luar Negeri Indonesia diharapkan terjadi pada KTT APEC 2013 di Bali, yaitu ketika Indonesia mengambil alih peran kepemimpinan APEC dari Rusia. September tahun ini, KTT APEC akan digelar di Vladivostok, Rusia, dan sudah selayaknya jika para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri, terutama Kementerian Luar Negeri mulai mengidentifikasikan beberapa peluang strategis yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk pemberdayaan politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia dengan mitra strategis kita, Rusia, yang tentunya akan memainkan peran penting pada KTT APEC September mendatang.  Dan peluang tersebut sebenarnya sudah terbentang sejak 24 Februari 2012 lalu, ketika pada pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) yang berlangsung di Hongkong, Rusia menawarkan sebuah prakarsa untuk menciptakan bantuan dana bagi alih teknologi (APEC Transfer Technology Fund), berdasarkan prinsip jual-beli (Selling-Buying). Gagasan di balik prakarsa Rusia tersebut adalah, dimungkinkan adanya fasilitas terciptanya alih teknologi antar sesama negara anggota APEC. Pada saat yang sama akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Rusia dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam APEC, untuk memodernisasikan perekonomian mereka masing-masing. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dalam pada itu, Indonesia sudah seharusnya menyikapi situasi tersebut dengan penuh harapan. Apalagi terhadap usulan skema Rusia tentang APEC Transfer Technology Fund, China mendu-

15 JUNI - 14 JULI 2012

kung penuh usulan alih teknologi Rusia bagi para anggota negara-negara APEC tersebut. Karena gagasan tersebut akan membuka akses negara-negara berkembang dalam penguasaan teknologi canggih demi kemajuan perekonomian negara-negara tersebut.  Pada tataran ini, Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif yang sudah menjadi pedoman Indonesia sejak awal kemerdekaan pada 1948, para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia utamanya Kementerian Luar Negeri, nampaknya harus lebih imajinatif dalam menerapkan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif.  Bebas bukan berarti semata-mata tidak berpihak pada salah satu blok yang terlibat dalam pertarungan global seperti ketika era perang dingin terjadi antara Amerika Serikat versus Uni Soviet dan China. Namun pada saat yang sama, harus bisa memposisikan sikap Indonesia untuk bebas memilih salah satu negara adidaya apabila memang dipandang dari sisi kepentingan nasional, akan menguntungkan posisi dan peran strategis Indo-

nesia di dunia internasional.  Maka dari itu, dalam soal menyikapi soal KTT APEC 2013 yang mana Indonesia akan bertindak selaku Tuan Rumah, maupun pada KTT 2012 yang mana merupakan target antara sekaligus momentum pemanasan bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih strategis dan ofensif di mata dunia internasional, maka Kementerian Luar Negeri nampaknya harus menyikapi peran Indonesia pada KTT APEC 2012 maupun 2013, tidak semata-mata sebagai penanganan masalah teknis kerjasama ekonomiperdagangan. Melainkan juga harus memandang peran Indonesia di APEC sebagai bagian dari Politik Luar Negeri dan Diplomasi Total.  Isu alih teknologi yang sempat diusulkan oleh Rusia pada pertemuan ABAC, 24 February 2012, perlu disikapi oleh Kementerian Luar Negeri dalam perspektif politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam pertarungan global antara Amerika versus Rusia-China dalam beberapa waktu belakangan ini, Indonesia memang tidak boleh memihak salah satu blok tanpa pertimbangan-pertimbangan strategis yang jelas bagi kepentingan nasional Indonesia dan dalam kerangka mendukung kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional. Dalam konstalasi global seperti yang berkembang saat ini, ketika Rusia maupun China semakin memperlihatkan itikad baiknya dalam mewarkan berbagai kerja sama strategis di berbagai bidang, kiranya masuk akal jika para pemangku kepentingan politik luar negeri Indonesia memandang kerja sama Indonesia-Rusia amat berpotensi untuk menaikkan kembali pamor dan peran strategis Indonesia secara geopolitik, baik di kawasan ASEAN maupun Asia-Pasifik, dalam dua tahun kedepan.[]

No. 56 Tahun V

Diplomasi

10

s o r o t

Strategi Diplomatik dalam Upaya Intensifikasi Kerjasama Antar Bangsa Hariyadi Wirawan

Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP UI Gambaran umum RI adalah sebuah negara dengan GDP sebesar $ 521 milyar pada 2010 dan akan mencapai $ 7,010 trilyun pada 2050 menurut perkiraan Credit Suisse Research Institute (2009). Sementara itu, menurut Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Indonesia memiliki kelanggengan tiga parameter utama, yaitu; geografi yang bersifat tetap; demografi berjangka panjang dan tingkat proses serta kebijakan yang rumit, dan; sejarah dan kesejarahan yang berkembang dan diterjemahulang oleh interaksi geografi dan demografi yang tidak linear. Secara umum, kebijakan politik luar negeri RI yang mengedepankan semboyan Million Friends, Zero Enemies dapat diidentifikasi sebagai strategi diplomatik dalam upaya intensifikasi kerjasama antar bangsa dan memberi perhatian penuh pada upaya perdamaian dunia. Sedangkan Dynamic Equilibrium adalah kata lain dari “bebas aktif”, dengan penekanan pada pengaturan karakter negara-negara besar dan sekaligus kesempatan pada negara-negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan kemampuannya melalui kerjasama yang diperluas. Namun demikian, ada beberapa masalah besar yang perlu terlebih dahulu diselesaikan oleh Indonesia, yaitu; Tidak bergesernya penekanan pada tipe Sumber Kekuatan Lama (salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia, kekayaan sumber daya alam, luasnya wilayah negara, salah satu jalur terpenting dalam perdagangan internasional, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negara Muslim demokratis terkemuka di dunia, negara demokrasi penting, dan lain sebagainya) kepada Sumber Kekuatan Baru (penekanan pengembangan

No. 56 Tahun V

Dok. staff.ui.ac.id

sumber daya manusia dimana teknologi dapat berkembang dan kemudian menggerakkan roda ekonomi, dan seterusnya). Oleh karenanya RI menjadi sangat rentan terhadap tekanan maupun intervensi kekuatan-kekuatan dunia (negara dan korporasi). Hingga saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang diindikasikan sebagai negara yang sangat korup. Hal ini tentunya menghambat dinamika perkembangan ekonomi nasional untuk menjadi lebih kompetitif. Indonesia juga belum memberi perhatian yang serius terhadap pendidikan nasional, yang di dalamnya terkandung strategi pendidikan berbasis sains dan teknologi, yang menjamin diakhirinya ketergantungan (importir teknologi)

pada negara-negara yang lebih maju. Dan, oleh karenanya, devisa Indonesia akan habis terpakai untuk mendatangkan produk-produk berteknologi tinggi. Terkait dengan hal tersebut di atas, adalah ancaman krisis energi dan air bersih. Dimana teknologi pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (angin, matahari, panas bumi, perubahan ketinggian ombak, air, dan lain sebagainya) belum memperoleh perhatian yang layak. Hal-Hal lainnya yang perlu dibenahi atau mendapat perhatian serius adalah terkait dengan politik identitas, masalah kemiskinan (kebijalan dasar perekonomian, dan lain-lainnya), kapitalisme akademik (keadilan dan pemerataan pendidikan bagi semua), masalah-masalah

hukum, kesehatan dan melemahnya posisi RI di dunia. Yang bisa dilakukan oleh RI terkait dengan permasalahan di atas, diantaranya, bahwa salah satu aspek penting dari sistem pendidikan nasional Indonesia adalah dimulainya pelibatan sektor industri dan keuangan, baik dalam segi pendanaan maupun dalam orientasi kurikulumnya. Misalnya proyek mobil “Esemka”, dimana dalam hal ini kurikulum nasional sudah harus memberi perhatian penuh pada ilmu-ilmu murni (matematika, fisika, dan kimia) untuk memacu percepatan penguasaan teknologi. Sementara itu ilmu-ilmu sosial juga harus tetap memperoleh pengetahuan kuantitatif untuk memacu ketajaman berpikir rasional dan efektif Oleh karena itu, walaupun tidak terdapat korelasi langsung, Kementerian Luar Negeri dapat memfasilitasi hal tersebut dengan memberi fokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar nasional yang bersifat strategis. Adalah kebutuhan strategis dan akan pula efisien apabila, misalnya, Kementrian Luar Negeri dapat digabungkan dengan Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. RI juga akan lebih diuntungkan apabila bergabung ke dalam suatu aktivitas multilateral maupun kelompok pertumbuhan, seperti CIVETS (Colombia, Indonesia, Viet Nam, Egypt, Turkey, dan South Africa) atau BRICS. Menurunnya tampilan ekonomi di banyak negara maju, baik di Eropa maupun Amerika Utara telah mencelakakan ekspor-ekspor unggulan RI, yang lebih disebabkan oleh melemahnya kemampuan impor mereka. Oleh karena itu, diharapkan Kemlu RI segera memiliki White Paper untuk menghindari kebijakan pendadakan yang lebih banyak merugikan kepentingan nasional.[]

15 JUNI - 14 JULI 2012

Diplomasi s

o

r

o

t

11

Presiden RI :

Indonesia Memiliki Keunggulan Kompetitif, Bukan Hanya Komparatif Dok. citizenjurnalism.com

Melihat potensi dan trend pertumbuhan RI pada tahun-tahun terakhir ini, peluang yang tersedia pada tingkat dunia, maka saya punya tesis bahwa abad 21 ini Indonesia bisa menjadi negara maju. Itu bisa terpulang bagi kita kalau kita bekerja keras. Dalam lima belas tahun kedepan kita akan berada pada posisi strong economy, ekonomi yang kuat dan adil. Sementara politik dan demokrasi kita akan berada pada posisi stabil dan matang. Sebuah bangsa itu akan terus berkembang manakala peradabannya tinggi: pengetahuannya maju, politiknya baik, good society, tradisinya juga baik, dan seterusnya. Kita harus bekerja sangat keras dengan cara lebih bersatu, dengan visi dan kepemimpinan, bersama-sama untuk menuju ke keadaan tersebut. Itulah potensi kita, dan sekaligus peluang. Kita

15 JUNI - 14 JULI 2012

punya potensi sumber daya energi dan juga pertanian yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita menjadikan semua itu menjadi industri, bukan hanya komoditas dagang semata, tapi industri, hulu, hilir, dengan teknologi, sumber daya manusia, dan policy yang tepat, sehingga dengan demikian kita memiliki keunggulan kompetitif, bukan hanya komparatif. Kalau itu bisa kita bangun tahun ini, maka pada tahun-tahun kedepan, lima tahun atau sepuluh tahun, semua itu akan menjadi kontributor utama untuk menuju strong and just economy, ekonomi yang kuat tapi juga adil. Saya percaya penuh, dan arah kita ke sana. Oleh karena itu, kalau ini diimbangi dengan politik dan demokrasi yang lebih matang, dimana bangsa ini lebih bersatu, kemudian memajukan ilmu pengetahuan atau elemen utama dari peradaban kita, maka meskipun saya tidak menye-

but bahwa pada abad 21 kita menjadi negara adidaya, tapi kita akan menjadi negara besar. Kita pun sekarang sudah di G20, meskipun masih banyak masalah, seperti korupsi, birokrasi yang belum beres, kurangnya infrastruktur, hukum yang kadang-kadang tidak tegak benar. Pertumbuhan kita tertinggi di ASEAN dan juga tinggi di G20. Saya yakin, kalau semua kita beresi, kita bikin benar dengan semangat dan keyakinan, maka kita akan menjadi negara besar, big power, major power yang tentu menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Salah satu ideologi serta paham saya dalam ekonomi, adalah ekonomi yang kuat dan adil. Sebagaimana disebutkan dalam Pancasila, ada keadilan sosial. Saya bukan penganut paham kapitalisme, apalagi yang fundamental, tapi juga bukan sosialisme, komunisme. Saya mengambil jalan tengah, dan patokan saya adalah keadilan sosial yang ada dalam Pancasila. Manakala semua berpikir seperti itu, maka semuanya akan menjadi tenteram. Ada perusahaan-perusahaan besar dan perkebunan-perkebunan yang juga besar. Kalau kemajuan, pertumbuhan, benefit atau profit yang diperoleh oleh perusahaan dan perkebunan yang besar itu juga dirasakan oleh semua, maka semua akan menjadi bagian dari pertumbuhan, pergerakan, dan kemajuan itu. Oleh karena itu, secara strategis, saya tidak ingin business as usual, bis-

nis yang biasa-biasa saja. Meskipun memang maju tapi majunya lambat, maka itu untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi, kita melakukan percepatan dan perluasan di bawah MP3EI. Pada intinya, dalam 15 tahun mendatang kita akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan agar ekonomi nasional bergerak untuk rakyat. Tetapi, itu belum cukup, dalam.15 tahun ke depan kita juga harus mempercepat dan memperluas upaya pengurangan kemiskinan. MP3EI dan MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia) harus pararel. Demikian juga dengan Pemerintah, dunia usaha dan daerah. Dengan demikian, dipastikan bahwa rakyat, local communities, ketika bekerja, berada dalam pertumbuhan ekonomi yang makin baik ke depan, dia juga akan ikut terangkat. Apakah dia sebagai petani, nelayan, buruh atau pekerja. Oleh karena itu, saya mengembangkan kebijakan, dimana saya minta dunia usaha untuk tidak meninggalkan masyarakat lokal. Mereka harus diajak dan dijadikan pendorong untuk pertumbuhan perusahaannya, sehingga nanti kalau ada hasil dan keuntungan, juga dapat dirasakan oleh semua. Saya menyeru kepada seluruh pemimpin daerah: gubernur, bupati, walikota yang setiap harinya menangani itu, mengeluarkan izin dan mengambil keputusan, jangan lupa untuk membawa serta masyarakat lokal dalam pertumbuhan itu. Strategi yang saya pilih sejak tahun 2005 adalah pro-pertumbuhan. Kalau ekonomi tidak tumbuh, maka tidak mungkin kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pro-lapangan pekerjaan, dan kemiskinan serta pengangguran terus turun meskipun kita harus bekerja lebih keras lagi. Yang ketiga, pro-pengurangan kemiskinan. Dan dengan adanya climate change sekarang ini, mulai tahun 2009, saya tambah satu lagi, yaitu proenvironment, atau pro-lingkungan. Jadi, secara nasional strategi kita seperti itu, demikian juga dengan daerah dan dunia usaha, semua juga harus bisa mengimplementasikan pada wilayahnya masing-masing. (Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden).

No. 56 Tahun V

Diplomasi

12

b i n g k a i

Pengukuhan Peserta

Dok. infomed

OSTW 2012 Banyak upaya yang dilakukan untuk menyiapkan generasi muda sebagai harapan bangsa dan penerus estafet kepemimpinan di masa datang, demikian pula halnya dengan Kementerian Luar Negeri RI, telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan untuk turut berkontribusi didalam proses mendorong kemajuan bangsa dan negara. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Kemlu RI terkait hal tersebut adalah Outstanding Students for the World, yang merupakan wujud kepedulian Kemlu RI kepada generasi muda, terutama terhadap mereka yang menunjukkan prestasi ‘outstanding’ di berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, program OSTW ini juga merupakan bagian dari upaya mendorong pengembangan people to people contact. Tahun ini, program OSTW mengambil tema “Enhancing Friendship for a Better Future”dan diikuti oleh 14 peserta. Dalam acara pengukuhan peserta yang dilaksanakan di Ruang Nusantara pada tanggal 11 Mei 2012, Direktur Diplomasi Publik Kemlu RI, Kusuma Habir, melaporkan bahwa para peserta OSTW 2012 terdiri dari siswa-siswa berprestasi dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di tanah air, khususnya para pemenang Olimpiade bidang matematika, fisika, dan biologi, para pemenang kontes robot dunia, lomba debat bahasa Inggris internasional, lomba debat hukum internasional, serta peneliti dan inovator muda. “Untuk pertama kalinya, pada tahun ini di ikutsertakan pula siswa terbaik dari

Pondok Pesantren Gontor dan Ketua Tim Mobil Esemka dari SMK Negeri 2 Solo”, jelas Kusuma Habir. Selain partisipasi dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, LIPI, KBRI Tokyo dan Surya Institut, pelaksanaan program OSTW 2012 juga mendapat dukungan dan bantuan dari maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia. Lebih lanjut Kusuma Habir melaporkan, bahwa penyelenggaraan program yang berlangsung pada tanggal 9-18 Juni 2012 ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pembekalan, pengukuhan dan kunjungan ke luar negeri (Jepang). Pada saat pembekalan, para peserta memperoleh materi terkait politik luar negeri dan diplomasi RI, nasionalisme, public speaking, perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, serta tugas pokok Kemlu dan Perwakilan. Hal ini dimaksudkan agar para peserta OSTW memahami pelaksanaan polugri dan bagaimana diplomasi RI dijalankan. Selain itu peserta juga memperoleh pembekalan mengenai profil Jepang dari Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia. “Selama kunjungan ke Jepang, selain melakukan promosi dan presentasi di beberapa sekolah menengah di Jepang dan juga di Tokyo Institute of Technology, peserta OSTW juga akan melakukan dialog dengan beberapa tokoh dan pejabat Pemerintah Jepang, dan tentunya juga dengan Duta Besar RI untuk Jepang”, ungkap Kusuma Habir. Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, AM. Fachir,

Dok. infomed

Dirjen IDP AM. Fachir menyampaikan sambutan pada pengukuhan program OSTW 2012 (11/6)

No. 56 Tahun V

Dirjen IDP AM. Fachir menyematkan pin peserta pada pengukuhan program OSTW 2012 di Ruang Nusantara (11/6).

mengungkapkan bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu menempati dan memainkan peranan yang sangat strategis, salah satunya adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada 1928. “Indonesia juga banyak memiliki tokoh pemuda yang outstanding seperti RA. Kartini, Budi Utomo, Soekarno, dan Mohammad Hatta. Sedangkan dalam dunia diplomasi. kita mengenal Sutan Syahrir dan Muhammad Roem, bahkan saat ini kita juga mengenal BJ Habibie di bidang iptek”, ungkap AM. Fachir. Kunjungan ke Jepang, dinilai oleh AM. Fachir sebagai pilihan yang tepat, karena Jepang bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi dunia yang didukung oleh kemampuan industri dan teknologi maju, tetapi juga merupakan negara yang berhasil mempertahankan nilai-nilai sosial budayanya. Disamping juga karena Indonesia-Jepang memiliki hubungan

tradisional yang sangat erat. Kunjungan ini membawa nama Indonesia, jadi tidak sekedar bertemu dengan rekan-rekan sejawat di Jepang, melainkan juga kesempatan melakukan presentasi dan memperkenalkan Indonesia. “Kiranya kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra bangsa. disamping juga memperkaya pengetahuan dan membangun persahabatan”, harap AM.Fachir. Dalam kesempatan pengukuhan peserta OSTW 2012 tersebut, AM Fachir mengungkapkan rasa bangganya, karena semua peserta OSTW merupakan generasi muda berkualitas yang sudah mengukir prestasi di berbagai ajang kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Lebih lanjut AM Fachir berharap agar program ini akan semakin mendorong para pelajar berprestasi untuk lebih berprestasi dimasa mendatang. Dok. infomed

Para peserta program OSTW 2012 foto bersama dengan AM. Fachir, Dirjen IDP, Kusuma Habir, Direktur Diplomasi Publik, Wakil Dubes Jepang untuk RI dan perwakilan Garuda Indonesia.

15 JUNI - 14 JULI 2012

Diplomasi b i n g k a i

Indonesia Semakin Penting, Belarus Membuka Kantor Perwakilan di Jakarta

13

Andrea Hirata Berbagi Tips Kepada Diplomat Muda Indonesia Dok. diplik

“Kerjasama ekonomi Indonesia – Belarus dapat digambarkan sebagai sebuah Economical Mutual Complementary atau kerjasama ekonomi yang  bukan  hanya saling menguntungkan namun juga saling  melengkapi”, demikian disampaikan oleh Menlu Belarus, Sergei Martynov pada kesempatan konferensi pers seusai menandatangani MoU mengenai Bilateral Consultations di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta pada tanggal 11 Juni 2012. Dok. infomed

Suasana diskusi para Diplomat Muda dengan Andrea Herata di Kantor Kemlu RI (2/5)

Konferensi Pers Menlu RI dan Menlu Belarus senin (11/6) di Gedung Pancasila.

Menlu Marty Natalegawa mengatakan bahwa MoU yang ditandatangani oleh Menlu RI dan Menlu Belarus merupakan satu dari 14 MoU lainnya yang sedang dipersiapkan, diantaranya adalah mengenai kerjasama perlindungan dan promosi investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, dan disaster management. Menlu Sergei menambahkan bahwa Indonesia bukan saja penting bagi Belarus, tetapi juga merupakan hub kerjasama Belarus kepada ASEAN. Sementara Menlu Marty mengungkapkan bahwa hubungan kedua Negara masih terbuka lebar untuk ditingkatkan, khususnya kemitraan di bidang perdagangan yang sejak 2010 sampai 2011 nilainya mengalami peningkatan sebesar 27%. Hubungan bilateral RI-Belarus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir memang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini, menurut Menlu RI, tercermin dari meningkatnya pertemuan dan kunjungan para pejabat tinggi kedua negara dan peningkatan kerjasama ekonomi perdagangan. Selepas acara penandatanganan MoU, selanjutnya Menlu Sergei membuka secara resmi Kedutaan Besar Belarusia untuk Indonesia yang berkedudukan di Jl. Patra Kuningan VII No.3, Jakarta Selatan. []

15 JUNI - 14 JULI 2012

Sejumlah 25 orang diplomat muda Indonesia, pada tanggal 2 Mei 2012, turut berpartisipasi dalam acara ”Ngobrol Bareng Andrea Hirata” yang diselenggarakan secara informal oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI di kantor Kemenlu RI. ”Ketika saya mendapat undangan untuk mengisi diskusi yang terdiri dari kelompok kecil dan unik, saya langsung menyatakan saya bersedia. Bagi saya, dengan berbagi pengalaman dalam acara ini, saya bisa memberikan sebuah bekal masa depan untuk diplomat muda Indonesia” ungkapnya. Acara dipandu oleh Direktur Kerjasama Teknik, Siti Nugraha Mauludiah, yang bertindak sebagai moderator, Ternyata banyak di antara peserta yang memiliki pengalaman dan bakat menulis namun tidak terasah dengan optimal. Hal inilah yang kemudian menuntun menuju pembahasan mengenai “How to be a Good Writer”. Dalam pandangan Andrea Hirata, belum banyak diplomat Indonesia yang berani membawa karya sastra bangsanya ke luar negeri. Padahal, sastra bisa menjadi sebuah sarana promosi Indonesia yang sangat efektif. Namun demikian, Andrea Hirata juga menekankan apabila diplomat ingin membawa sastra sebagai tool dari diplomasi, maka diplomat harus bisa memahami seperti apakah perkembangan sastra di luar sana. Beliau juga sangat menyayangkan perselisihan yang terjadi di antara sastrawan Indonesia, karena hal ini jelas menghambat daya saing sastra Indonesia di dunia internasional. Laskar Pelangi, misalnya, telah diterbitkan di 24 negara dan dalam waktu dekat akan diterbitkan pula di Amerika Serikat oleh Farrar, Straus and Giraux (FSG), penerbit terbaik di dunia yang te-

lah menerbitkan 22 karya pemenang nobel. Dengan kata lain, novel Laskar Pelangi yang menggambarkan kebudayaan Belitong dengan kemajemukan etnisnya telah memberi kabar kepada dunia tentang toleransi antar etnis dan pemeluk agama di Indonesia. “Saya pernah diundang ke acara di sebuah toko buku di Amerika Serikat. Penontonnya membludak. Setelah selesai acara, ada peserta yang bertanya tentang Indonesia,” papar Andrea. “Jangan pernah meremehkan kekuatan karya sastra.” Bagi Andrea, sesungguhnya hal terpenting dalam menulis adalah mental. “Saya menjadi seorang penulis yang berhasil karena saya memiliki mental yang kuat untuk menulis. Sehingga langkah pertama untuk menjadi seorang penulis adalah memiliki mental yang kuat. Jangan takut untuk menulis. Jangan gamang untuk menulis” Selanjutnya adalah proses kreatif, dimana Andrea menegaskan bahwa setiap penulis memiliki pemicu yang berbeda-beda untuk bisa menciptakan tulisan yang bagus, salah satunya adalah lokasi Langkah ketiga adalah Technicalities, dimana bagi seorang Andrea Hirata, riset atau penelitian merupakan sebuah proses penting dalam pembuatan tulisan. Dengan adanya riset yang benar maka seorang penulis akan terhindar dari writers’ block. Anehnya, kata Andrea, ratarata orang Indonesia itu tidak suka untuk melakukan riset, bahkan cenderung meremehkan kelas metodologi riset. (AP)

No. 56 Tahun V

Diplomasi

14

l e n s a

ASEAN Merupakan Gerbang Menuju Ekonomi Global Ben Perkasa Drajat

Dok. blognatugowa.blogspot.com

Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri

ASEAN memiliki arti penting bagi Indonesia, yaitu; sebagai kekuatan kolektif untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan yang dinamis serta mampu mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang; sebagai organisasi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan serta kerjasama sosial dan budaya; sebagai wahana mewujudkan kepentingan masyarakat. Kepentingan lainnya adalah untuk memperoleh dukungan bagi kepentingan domestik (border issues, extradition, recovery of the proceeds of corruption, interfaith dalogue, dan lain-lainnya); dan meningkatkan bargaining power Indonesia secara kolektif di berbagai forum internasional (UN, IMF, World Bank, dan sebagainya). Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) merupakan integrasi ekonomi di ASEAN. Ini dilakukan dengan strategi: intensifikasi inisiatif kerjasama baru dan implementasinya untuk mempercepat integrasi di 12 sektor prioritas (agro-based products, automotive, electronics, fisheries, rubber-based products, textiles and apparels, wood-based products, air travel, e-ASEAN (ITC), healthcare, tourism, and logistic); Pembentukan pasar tunggal dan ba-

No. 56 Tahun V

sis produksi yang stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, dimana terdapat kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, pembangunan ekonomi yang setara, dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi; serta integrasi dengan global supply chain pada tahun 2015. Untuk itu ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint dilengkapi dengan Jadwal Strategik (Strategic Schedule) yang menjabarkan secara rinci kerangka waktu pencapaian setiap langkah-langkah. Jadwal Strategik ini dibagi ke dalam empat tahapan: 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015. Blueprint ini juga akan dimonitor secara reguler setiap enam bulan dengan mempertimbangkan perubahan regional dan internasional, serta menggunakan scorecard untuk menilai kemajuan yang dicapai. Beberapa capaian yang diraih selama menuju AEC 2015 adalah; berkurangnya Tarif Intra ASEAN sejak 1993, yaitu ketika skema CEPT dilaksanakan. Rata-rata Tarif Intra ASEAN untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah berkurang dari 12,76% tahun 1993 menjadi 0,05% pada 1 Januari 2010. Rata-rata Tarif Intra ASEAN pada tahun 2000 (tahun ketika sepuluh negara anggota ASEAN melaksanakan CEPT-AFTA) adalah sebesar 4,43% dan kemudian tarif ini turun menjadi 1,06% pada tahun 2010; Pada tanggal 17 Mei 2010, Kesepakatan Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) yang cakupannya lebih luas diberlakukan, menggantikan kesepakatan CEPT-AFTA. ATIGA juga berisi mengenai ketentuan wilayah seperti fasilitasi perdagangan, kepabeanan, prosedur sanitary dan phytosanitary, dan hambatan teknis perdagangan; Fasilitasi perdagangan ASEAN Single Window yang merupakan integrasi sistem kepabeanan ASEAN secara elektronis pada tahun 2012; Penandatanganan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport, yaitu berupa door-to-door delivery with on document; Visit ASEAN Pass dalam upaya peningkatan wisatawan dari ASEAN; Standarisasi Mutual Recognition Arrangements/MRA di berbagai sektor (Electrical and Equipment, Telecommu-

nication Equipment, Cosmetics, Pharmaceuticals and Prepared Food Stuff, Nursing, Engineering, Architecture Services, Surveying Qualifications); Liberalisasi dalam bidang jasa, sehingga memungkinkan banyak jasa penting di ASEAN yang akan dipasok, baik melalui lintas batas atau melalui pembentukan perusahaan lintas batas negara, untuk menyediakan jasa tersebut. ASEAN telah melaksanakan negosiasi putaran ke-6 yang menghasilkan 8 paket komitmen. ASEAN merupakan gerbang menuju ekonomi global, dimana hal ini dilakukan dengan upaya; meningkatkan investasi dalam rangka mendirikan basis manufaktur untuk ekspor ke negara lain di dalam dan luar kawasan; pengaturan ketentuan asal barang (rules of origin) yang bertujuan untuk mendorong basis produksi suku cadang dan komponen di ASEAN, sehingga membentuk jejaring kerja produksi di ASEAN; mensyaratkan 40% kandungan regional; serta harmonisasi standar nasional antara negara- negara anggota dengan mengacu pada standar internasional. Manfaat pelaksanaan AEC yang diperoleh Indonesia adalah; memperbesar peluang pasar dan mempermudah aksesnya; arus bebas perdagangan, tenaga kerja, jasa dan modal; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi; meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan wisata; mengurangi biaya transaksi perdagangan; memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis; meningkatkan daya saing industri dan perusahaan Indonesia, termasuk UKM; serta meningkatkan transparansi publik dan mempercepat proses penyesuaian peraturan & standar domestik sesuai standar regional dan internasional. Strategi Indonesia dalam mengintegrasikan ekonominya ke dalam AEC adalah dengan melakukan dukungan terhadap Pasar Produk Dalam Negeri. Diantaranya adalah berupa penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan ekonomi kreatif; menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif melalui reformasi kebijakan pendukung investasi, pengembangan kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus, disamping juga dengan

melakukan peningkatan pelayanan perizinan perdagangan bagi dunia usaha dan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara mitra FTA. Sementara itu untuk melakukan penguatan daya saing global, Indonesia menetapkan UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lebih lanjut juga dilakukan perbaikan pelayanan publik (National Single Window/ NSW), National Infrastructure Quality, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/ Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Upaya lainnya adalah berupa peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; pengembangan infrastruktur lainnya, seperti pembentukan lembagalembaga sertifikasi, reformasi regulasi, harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah; penyusunan regulasi serta peta logistik dan pasar dalam negeri untuk komoditas strategis dan unggulan ekspor. Sementara itu, untuk penguatan ekspor, upaya yang dilakukan adalah; promosi pariwisata, perdagangan dan investasi; program pengembangan produk dan akses pasar melalui penciptaan brand, identifikasi potensi ekspor, dan pengembangan produk, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor; Program pengembangan Citra Indonesia melalui promosi produk ekspor nasional (misi dagang, penetrasi pasar, dan promosi ekspor), serta ikut serta dalam World Expo; peningkatan kerjasama dan diplomasi perdagangan internasional ditingkat multilateral, regional dan bilateral, serta penguatan peran perwakilan luar negeri, seperti ATDAG dan ITPC di negara-negara potensi pasar Indonesia; Industri-industri dan usaha-usaha di wilayah ASEAN adalah kunci dan pemain utama dalam rantai pasokan dan jaringan produksi untuk berbagai produk, baik secara regional maupun secara global. Terkait dengan itu, Menteri Perdagangan mengatakan (April 2011): “Pasar tunggal ASEAN sebagai peluang bagi pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM. Ini adalah komitmen kuat pemerintah membenahi daya saing.” Pengusaha domestik memiliki kapabilitas untuk go international. Bahkan, banyak pengusaha Indonesia yang se-

15 JUNI - 14 JULI 2012

Diplomasi l e n s a cara alamiah harus go international. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu produk ekspor utama dan berkontribusi besar terhadap peningkatan nilai ekspor non-migas Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, nilai ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke negara-negara ASEAN meningkat signifikan dari 300 juta dolar AS menjadi 1,3 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia yang paling besar dengan Singapura dan Thailand terjadi pada tahun 2008. Sementara ekspor ke Malaysia dan Filipina dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun demikian, impor Indonesia terbesar juga berasal dari Singapura, Malaysia dan Thailand, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2008. Selama periode 2005-2009, neraca perdagangan Indonesia surplus dibandingkan dengan Filipina, Viet Nam, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Dengan Malaysia kembali surplus pada thn 2009, dengan Brunei dan Thailand sepanjang 2005-2009 selalu mengalami defisit. Nilai ekspor ke ASEAN, Negara Mitra, dan Dunia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tertinggi pada tahun 2008. Setelah ASEAN, Jepang merupakan negara tujuan ekspor penting Indonesia. Rata-rata sektor jasa menyumbang 40-50% terhadap GDP negara-negara ASEAN. Kontribusi sektor jasa ke GDP di Singapura mencapai lebih dari 65%, yang terendah adalah Laos + 25%. UKM merupakan salah satu unit bisnis yang penting dan sumber lapangan kerja utama di negara-negara ASEAN. Pengembangan UKM dalam kerangka AEC dilakukan melalui Kelompok Kerja UKM - ASEAN SME Agencies, yaitu dengan memformulasikan beberapa kebijakan, program, dan kegiatan serta pelayanan sebagai suatu forum konsultasi dan koordinasi bagi kerja sama UKM negara anggota ASEAN. Upaya lainnya adalah dengan ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD). The Jakarta Framework merupakan hasil dari “GOI-ERIA-Harvard Symposium on Moving ASEAN Community Forward into 2015 and Beyond” yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober-11 November 2011 untuk mengembangkan UKM di kawasan. Upaya yang akan dilakukan, diantaranya: mendorong secara agresif kegiatan regional dan jaringan produksi; menjamin akses pasar, dan; mendorong kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar.[] (Sumber: Paparan pada Seminar Nasional Perkembangan ASEAN di Univ. Kanjuruhan, Malang, 15/5)

15 JUNI - 14 JULI 2012

15

Kerjasama ASEAN Plus Three Disesuaikan dengan Kepentingan Nasional

Dok. setneg.go.id

Pada 7 Oktober 2011, di Jakarta, Negara Anggota ASEAN Plus Three telah menandatangani ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Agreement di sela-sela pertemuan ASEAN Plus Three Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF Plus Three) ke-11. Sekretariat ASEAN telah mengirimkan certified true copy Agreement tersebut pada Desember 2011 kepada masing-masing negara APT untuk proses ratifikasi. Sekretariat ASEAN menyatakan telah mengirimkan certified true copy Agreement tersebut pada bulan Desember 2011 kepada masing-masing negara APT untuk proses ratifikasi. Untuk itu, sebelum akhir Maret 2012 diharapkan masing-masing Negara APT telah menyelesaikan prosedur ratifikasi dimaksud. Hal mendesak yang memerlukan perhatian Pemri adalah mengenai ratifikasi APTERR Agreement. Mengingat arti penting APTERR terkait upaya mewujudkan ketahanan pangan di kawasan maupun pada tingkat nasional yang juga menjadi prioritas kebijakan Pemerintah RI, kiranya proses ratifikasi Persetujuan dimaksud mendapat perhatian khusus Pemri, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Polhukam, dan Sekretariat Negara. Pada KTT ke-13 ASEAN Plus Three (APT) di Ha Noi, Viet Nam, 2010, para Pemimpin APT telah menyepakati pembentukan East Asia Vision Group (EAVG) II. Keputusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Terms of Reference (TOR) of the East Asia Vision (EAVG) II oleh para Menteri Luar Negeri pada the 12th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting di Bali tanggal 21 Juli 2011. Dalam kerangka tersebut, disepakati pembentukan Kelompok Tokoh Terkemuka (Eminent Persons Group) yang diberi mandat untuk melakukan pengkajian kerja sama APT dan menyam-

paikan rekomendasi kepada para Leaders pada KTT ke-15 APT di Kamboja tahun 2012 mengenai arah kerja sama APT. The 1st Meeting of the East Asia Vision Group II (EAVG II) telah dilaksanakan di Seoul pada tanggal 20-22 Juni 2011. Pertemuan dihadiri oleh seluruh Eminent Representatives negara anggota ASEAN dan Plus Three (China, Jepang, dan Republik Korea). Pertemuan diketuai bersama oleh Eminent Representative Republik Korea Prof. Yoon Young-kwan dan Eminent Representative Indonesia Bapak Jusuf Wanandi selaku ketua Delri dan didampingi oleh Dubes Pitono Purnomo selaku Alternate Eminent Representative. Inter-Sessional Meeting of Three East Asia Vision Group II (EAVG II) Working Groups dan Second Meeting of the East Asia Vision Group II telah diselenggarakan pada 11-14 Februari 2012 di Nha Trang, Viet Nam. Pertemuan ke-3 East Asia Vision Group II dilaksanakan di Tokyo, Jepang, pada 8-9 Mei 2012. Selanjutnya, Pertemuan ke-4 dan terakhir East Asia Vision Group II akan dilaksanakan di Ubud, Bali, pada tanggal 5-8 September 2012. Sesuai arahan Presiden RI pada KTT ke-14 ASEAN Plus Three, November 2011 di Bali, terdapat prioritas bidang kerja sama yang perlu dikembangkan di bawah kerangka kerja sama ASEAN Plus Three dan harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, yakni investasi, perdagangan, dan kerja sama keuangan; ketahanan pangan dan energi; connectivity, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur; kesehatan; peace, security, and stability, termasuk pula memerangi kejahatan lintas batas; serta kemungkinan membentuk suatu crisis management center yang bertujuan untuk menanggapi berbagai emergencies, seperti bencana alam dan financial crisis, di kawasan.[]

No. 56 Tahun V

Diplomasi

16

l e n s a

Kerja sama East Asia Summit (EAS) Memperkuat Ketahanan dan Daya Saing Kawasan

Dok. balita.ph

East Asia Summit (EAS) merupakan satu forum regional terbuka yang muncul di kawasan Asia Timur sejak tahun 2005. Pada awal pembentukannya, terdapat 16 negara peserta EAS, yaitu 10 negara ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Republik Korea dan Selandia Baru. AS dan Rusia resmi bergabung menjadi peserta EAS pada KTT ke-6 EAS di Bali, November 2011. Dengan demikian, jumlah negara peserta EAS sekarang menjadi 18. EAS merupakan forum leaders-led summit dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak (driving force). Secara rinci tujuan dan prinsip-prinsip EAS termuat di dalam Deklarasi Kuala Lumpur tentang Pembentukan EAS tahun 2005 yaitu: The EAS is a forum for dialogue on broad strategic, political and economic issues of common interest and concern with the aim of promoting peace, stability and economic prosperity in East Asia; The EAS’s efforts to promote community building in the region will be consistent with and reinforce the realization of the ASEAN Community; The EAS will be an open, inclusive, transparent and outward-looking forum. KTT ke-6 East Asia Summit (EAS) di Bali, Indonesia, 19 November 2011, telah meningkatkan profil ASEAN dan EAS di mata dunia, termasuk dengan resmi bergabungnya Federasi Russia dan Amerika Serikat. KTT ke-6 EAS juga berhasil menjadi wahana dialog para Pemimpin untuk mem-

No. 56 Tahun V

bahas isu-isu strategis regional dan internasional yang berkontribusi positif pada upaya menjaga keamanan dan stabilitas serta pemajuan ekonomi di kawasan Asia Timur. Selain itu, KTT ke-6 EAS juga menghasilkan sejumlah outcome documents yang kesemuanya membawa manfaat bagi Indonesia, yaitu: a. Indonesia sangat berkepentingan dalam memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas, dan meningkatkan kemakmuran. Dokumen Declaration of the EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations ini akan menjadi panduan bagi tata hubungan antar  negara  di kawasan  Asia Timur berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati. b. Declaration of the 6th East Asia Summit on ASEAN Connectivity akan memperkuat Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC) di tingkat regional ASEAN dan juga Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). c. Dengan disepakatinya IndonesianAustralian Paper: A Practical Approach to Enhance Regional Cooperation on Disaster Rapid Response oleh negaranegara peserta EAS, akan dapat lebih meningkatkan dan memaksimalkan kerja sama ��������������������������� yang lebih luas dalam pengelolaan dan penanganan bencana, koordinasi segera setelah terjadinya ben-

cana dan saat kondisi darurat (emergency rapid response) termasuk persiapan dan kesiapan sebelum terjadi bencana (alert early warning system) melalui mekanisme yang telah ada di ASEAN seperti AHA Centre, ARF-DiREX, AADMER, ACDM, Emergency Rapid Assessment Team ASEAN (ERAT). KTT ke-6 EAS juga menghasilkan dokumen Chairman’s Statement yang berisi catatan pertemuan dan merupakan refleksi pembahasan isu-isu yang menjadi perhatian para Pemimpin. Beberapa isu terkait arah masa depan EAS yang tercakup dalam dokumen tersebut yang diusulkan oleh Presiden RI pada saat KTT meliputi a.l. penguatan kerjasama di sektor pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan air serta energi perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan dan tata kehidupan masyarakat. Indonesia mendorong implementasi Declaration of the EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations oleh negaranegara peserta EAS sebagai panduan tata hubungan antar-negara di kawasan secara damai untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Indonesai berpandangan bahwa ASEAN dapat memanfaatkan semaksimal mungkin masuknya Federasi Russia dan Amerika Serikat dalam keanggotaan EAS menjadi komponen penting dalam penguatan arsitektur regional dengan tetap mempertahankan

prinsip sentralitas ASEAN. EAS perlu terus diperkuat sebagai Leaders-led forum dan meningkatkan kerja sama khususnya untuk 6 (enam) area prioritas di bidang keuangan, energi, pendidikan, kesehatan global dan penyakit menular, penanggulangan bencana, serta Konektivitas ASEAN (area prioritas baru). Kerja sama EAS perlu ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing kawasan dalam rangka mencegah dampak negatif dari krisis ekonomi dan ancaman keamanan non-tradisional, isu-isu maritime, non-proliferasi dan perlucutan senjata, kontra terorisme, illegal logging dan kejahatan trans-nasional seperti penyelundupan manusia, pencucian uang dan perdagangan narkoba. Kerja sama EAS di bidang pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan air serta energi perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan dan tata kehidupan masyarakat. Mekanisme pertemuan EAS perlu diperkuat, dengan menyelenggarakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dan Pejabat Tinggi secara rutin. Selain itu perlu adanya sinkronisasi mekanisme EAS di sektor politik dengan bidang sektoral, yaitu dengan selalu memperhatikan prinsip sentralitas ASEAN dan peran ASEAN in the driving force. Pada KTT ke-19 ASEAN di Bali, 17 November 2011, para Pemimpin ASEAN telah menandatangani Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations yang juga dikenal dengan Bali Concord III. Bali Concord III merupakan manifestasi dari global outreach ASEAN untuk berkontribusi dengan lebih terkoordinasi, kohesif, dan koheren. Bali Concord III merefleksikan komitmen ASEAN untuk meningkatkan perannya dalam menghadapi tantangan global. Indonesia memandang perlu segera memformulasikan Bali Concord III Plan of Action 2012-2022 agar implementasi Bali Concord III dapat berjalan dengan efektif. Draft awal Bali Concord III Plan of Action 2012-2022 telah diformulasikan oleh Indonesia untuk diedarkan melalui Committee of Permanent Representatives (CPR) kepada negara anggota ASEAN lainnya untuk memulai pembahasannya. Indonesia mendorong implementasi Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai pada masa Keketuaan Indonesia pada tahun 2011. Indonesia juga mendorong difinalisasikannya Bali Concord III Plan of Action 2012-2022 oleh CPR sebelum KTT ke-21 ASEAN pada bulan November 2012. (Sumber: Direktorat MWAK)

15 JUNI - 14 JULI 2012

Diplomasi l e n s a

17

Indonesia Dipandang Sebagai Negara Kunci yang Menentukan Arah Masa Depan ASEAN Foster Gultom Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Dok. picasaweb.google.com

15 JUNI - 14 JULI 2012

Sekitar seminggu yang lalu, saya membaca satu berita yang cukup menarik yang di rilis oleh salah satu media on-line berjudul “Diserbu Buah Impor, Petani Apel Malang Kian Terpuruk”. Artikel itu menyebutkan bahwa buah lokal yang sebelumnya cukup popular, seperti apel Malang, kini makin tertekan dan dikhawatirkan dapat tergilas oleh pasar apel asing, khususnya dari China. Sehari sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total impor buah-buahan asal China per triwulan I tahun 2012 nilainya sebesar US$ 140,9 juta atau sekitar Rp 1,26 triliun. Mengalami kenaikan 20 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2011, yang mencapai US$ 115,6 juta atau sekitar Rp 1,04 triliun. Saya percaya bahwa masih banyak media massa lain yang juga memuat berita senada yang menyiratkan betapa globalisasi telah secara nyata berdampak langsung kepada masyarakat di semua lapisan. Bukan hanya masyarakat di kotakota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Malang. Melainkan sampai pada masyarakat di daerah yang sangat terpencil sekalipun. Dalam konteks ini, saya ingin menggugah kembali masyarakat Indonesia, bahwa di kawasan kita, yaitu Asia Tenggara, hanya dua tahun lagi ke depan kita akan memasuki era Komunitas ASEAN mulai tahun 2015. Era dimana NegaraNegara Anggota ASEAN tergabung menjadi satu berdasarkan tiga pilar ASEAN: Politik-Keamanan, Ekonomi dan Sosial Budaya. Era dimana arus keluar-masuk barang dan jasa serta pergerakan manusia semakin dilonggarkan. Proteksionisme semakin berkurang dan daya saing harus semakin ditingkatkan. Dalam konteks kawasan yang lebih luas, beyond ASEAN, pasar barang dan jasa antara ASEAN dengan negara-negara Mitra Wicara ASEAN seperti Jepang, RRT, Republik Korea, India, AS, Australia dan Selandia Baru juga akan semakin diliberalisasi. Untuk menyiapkan diri dalam memasuki era tersebut diperlukan kerja sama yang erat oleh semua pihak, baik

pemerintah, kalangan usaha, akademisi, media massa, LSM dan seluruh lapisan masyarakat. ASEAN akan dapat berdiri tegak hanya jika ditopang oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, di ASEAN, Indonesia dipandang sebagai negara kunci yang menentukan arah masa depan ASEAN, khususnya menghadapi perkembangan arsitektur regional yang terus berkembang (evolving regional architecture). Oleh karena itu tidak berlebihan apabila saya sampaikan bahwa bukanlah suatu kebetulan apabila bergabungnya negara-negara super power seperti AS dan Rusia ke dalam East Asia Summit dilakukan pada saat keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2011 lalu. Sejumlah penulis, termasuk Robert D. Kaplan, Bestselling author of Balkan Ghost, dalam bukunya Monsoon: the India Ocean and the Future of American Power memprediksi bahwa Asia Tenggara akan menjadi bagian dari pusat peradaban dunia di abad ke-21. Dalam buku tersebut disebutkan: “the greater Indian Ocean, stretching eastward from the horn of Africa past the Arabian Peninsula, the Iranian plateau, and the India subcontinent, all the way to the Indonesian archipelago and beyond, may comprise a map as iconic to the new century as Europe was to the last one”. Dan ASEAN telah bertekad untuk memainkan peran utama (driving force) dalam perkembangan di Asia Pasifik. Saya yakin Anda sekalian sependapat jika saya katakan “Indonesia pasti akan lebih percaya diri dalam menyongsong perubahan-perubahan tersebut apabila ditopang oleh masyarakat Indonesia yang telah memiliki daya saing yang tinggi, efisien dan professional”. ASEAN merupakan sebuah bangunan. Dan kita harus memanfaatkan serta mengisi bangunan itu. Namun bagaimana teknik dan strateginya? Itu perlu di diskusikan secara lebih mendalam.[]

No. 56 Tahun V

Diplomasi

18

s o r o t

Total perdagangan Afrika Selatan pada periode Januari-September 2011 tercatat sebesar US$ 147,58 miliar, atau meningkat sebesar 26,80% dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Total perdagangan tersebut terdiri dari ekspor sebesar US$ 73,01 miliar, meningkat 26,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan impor dengan nilai US$ 74,57 miliar, meningkat sebesar 27,0 7%, dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Neraca perdagangan Afrika Selatan pada periode Januari-September 2011 ini, tercatat mengalami defisit sebesar US$ 1.566 juta, atau meningkat 59,39% dibandingkan periode yang sama tahun 2010, yang tercatat sebesar US$ 982 juta. Sementara itu, tingkat inflasi rata-rata tahunan bulan Nopember 2011 sebesar 6,1% , atau meningkat 0,1% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,0%. Pemasok utama pasar Afrika Selatan selama periode Januari-September 2011, adalah China yang masih terus menduduki posisi pertama dengan nilai ekspor mencapai US$ 10,17 milyar, dan pangsa pasar sebesar 13,63% atau naik 22,12%; Posisi kedua ditempati oleh Jerman dengan nilai ekspor sebesar US$ 8,06 milyar, dengan pangsa pasar sebesar 10,81% atau naik 19,37%; posisi berikutnya ditempati oleh Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar US$ 6,24 milyar dan pangsa pasar sebesar 8,36%; selanjutnya adalah Jepang (US$ 3,48 milyar, dan 4,67% pangsa pasar); Saudi Arabia (US$ 3,33 milyar, dan 4,47% pangsa pasar). Indonesia menempati posisi ke 27 sebagai pemasok, dengan total nilai ekspor sebesar US$ 706 juta dan pangsa pasar sebesar 0,95%. Perekonomian Afrika Selatan mengalami peningkatan sebesar 1,4% pada kuartal ke-3 tahun 2011 (Q to Q). Kontribusi utama terhadap kenaikan ini, disumbang oleh: Industri Keuangan, Real Estate, dan Jasa Usaha yang berkontribusi sebesar 21,0%; Industri Pelayanan Jasa Umum Pemerintah berkontribusi sebesar 15,6%; Industri Manufaktur berkontribusi 13,9%; dan Industri Perdagangan Besar, Eceran dan Kendaraan serta Perhotelan dan Akomodasi berkontribusi 13,5%, dan sektor-sektor lainnya. Melemahnya mata  uang Rand terhadap mata uang asing utama (US Dollar dan Euro), mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi serta berpengaruh besar terhadap prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang. Kemerosotan dalam pertumbuhan produksi manufaktur, juga menjadi penyebab melemahnya mata uang Rand terhadap US Dollar dan Euro. Sementara itu, Producer Price Index (PPI) tahunan bulan Nopember 2011 sebesar + 10,1%, atau mengalami penurunan sebesar 0,5% dibanding bulan Oktober 2011 yang mencapai 10,6%. Penurunan PPI pada bulan Nopember tahun 2011, adalah karena adanya perubahan PPI pada industri

No. 56 Tahun V

Perkembangan Perdagangan RI Afrika Selatan

le

oog k. g

Do

di sektor pertambangan dan listrik; Adapun dari Oktober sampai dengan Nopember 2011, PPI untuk komoditas ekspor mengalami peningkatan sebesar 1,0%, sebagai kontribusi dari peningkatan harga pada produk logam dan pertambangan. Sedangkan, dari bulan Oktober 2011 sampai dengan Nopember 2011, PPI untuk komoditas impor mengalami peningkatan sebesar 4,3%, yang dipengaruhi oleh harga produk tambang, alat perkantoran dan komputer, kimia dan produk kimia serta mesin elektrikal. Pada periode Januari-September 2011, total perdagangan Afrika Selatan dengan Indonesia tercatat senilai US$ 1.191,66 juta, meningkat sebesar 31,85% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010, dengan nilai US$ 903,82 juta. Total perdagangan tersebut terdiri dari ekspor sebesar US$ 485,90 juta, dan impor sebesar US$ 705,76 juta. Posisi neraca perdagangan Afrika Selatan terhadap Indonesia pada periode Januari-September 2011 tercatat surplus bagi Indonesia sebesar US$ 219,86 juta, atau meningkat sebesar 114,96% dibandingkan periode Januari-September 2010. Selama periode Januari-September 2011, Afrika Selatan mengimpor tiga komoditi utama non migas dari Indonesia dengan nilai mencapai diatas US$ 40 juta. Komoditi tersebut, adalah: Palm Oil & Its Fractions; Natural Rubber, Balata, GuttaPercha dan Motor Cars & Vehicle Transportation Person.

Kontribusi ketiga komoditi tersebut terhadap impor non migas Afrika Selatan dari Indonesia pada periode Januari – September 2011, dapat digambarkan sebagai berikut : Palm Oil, naik 51,97 % dibanding

Januari – September 2010, atau mencapai US$ 140,16 juta; Natural Rubber naik 30,89% menjadi US$ 88,95 juta; dan Motor Cars & Vehic Transp Person, naik 9,43 % menjadi US$ 42,77 juta. Pangsa pasar ketiga komoditi Indonedia tersebut terhadap nilai impor Afrika Selatan pada periode ini cukup besar, yaitu mencapai 38,52%. Stagflasi dapat menghantui perekonomian Afrika Selatan dengan bentuk kombinasi antara meningkatnya inflasi dan menurunnya tingkat pertumbuhan domestik. Disamping itu, interkoneksitas resiko yang tidak dapat dihindari dari adanya krisis Eropa, yaitu fluktuasi nilai tukar Rand terhadap dollar AS. Nilai tukar Rand sejak bulan Juli 2011 sampai bulan Desember 2011 kembali bergerak, dari Rand 6,65 per Dolar AS menjadi Rand 8,50 per Dolar AS. Dalam kaitan ini, Afrika Selatan mengambil sikap dalam menghadapi kemungkinan imbas negatif dari timbulnya krisis UE melalui seperangkat instrumen kebijakan moneter yang bersifat stimulus, walaupun sejauh ini Afrika Selatan belum menerima dampaknya secara langsung, tetapi mereka tetap menjalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra diluar UE, seperti Indonesia. (Sumber: ITPC Johannesburg)..

15 JUNI - 14 JULI 2012

Diplomasi s o r o t

19

Afrika Sebagai Sumber Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Global Prof. Dr. Zainuddin Djafar Guru Besar FISIP Universitas Indonesia

Dok. staff.ui.ac.id

Tahun 2011 dikonfirmasi dengan munculnya Afrika sebagai sumber dinamika pertumbuhan ekonomi global. Enam dari sepuluh ekonomi dunia dengan pertumbuhan tercepat adalah di sub-Sahara Afrika. Dalam lima tahun ke depan, Afrika kemungkinan akan menjadi pemimpin ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Afrika secara rata-rata mulai melebihi ekonomi rekan-rekannya di Asia. Tentu saja, beberapa penyebab dari pertumbuhan ini terkait dengan harga komoditas dunia yang tinggi, terutama untuk minyak. Tapi itu bukan keseluruhan cerita. Hal ini dianggap bahwa selama satu dekade tidak ada dinamisme ekonomi yang hanya terkait dengan minyak atau energi. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi juga harus di-ukur dari sektor non-komoditas. Perubahan itu mencerminkan tren positif yang dikonfirmasi pada tahun 2011, yaitu: diversifikasi yang lebih besar dalam mitra dagang Afrika; China yang menyalip Amerika Serikat sebagai salah satu mitra dagang Afrika terbesar pada tahun 2009, tapi sekarang negara-negara emerging market lainnya - terutama India, Korea Se-

15 JUNI - 14 JULI 2012

latan, Brazil, dan Turki – melihat Afrika sebagai sebuah peluang yang terus tumbuh. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Memang, perkembangan pangsa perdagangan Afrika dilakukan dengan mitramitra emerging market yang telah berkembang dari 23 persen menjadi 39 persen selama dekade terakhir. Ada alasan yang baik bagi Afrika untuk menegaskan kepemimpinannya pada perubahan iklim: dimana Afrika terus menderita luar biasa akibat efek pemanasan global. 54 negara Afrika adalah rumah bagi lebih dari satu miliar orang, atau sekitar 15 persen dari populasi dunia. Namun demikian mereka hanya menghasilkan kurang dari 4 persen dari emisi global. Afrika sekarang ini berhubungan dengan banyak masalah dunia, tetapi juga menjadi tumpuan harapan dunia. Untungnya, masyarakat Afrika Utara telah menunjukkan, bahwa warga negara benua tersebut telah siap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka. (Sumber: Donald Kaberuku, Presiden Bank Pembangunan Afrika. Afrika pada 2011 telah berada pada

posisi yang unik dengan momentum makin penting, dimana total GDP nya mencapai 1,7 Triliun, lebih besar dibandingkan GDP India dan ASEAN. Afrika sekarang ini harus didukung dengan kegiatan bisnis dan perdagangan yang mempunyai akses pada halhal yang terkait dengan keuangan. Ada hal-hal penting bagi masa depan kerjasama RI-Afrika, yaitu mampu menciptakan kombinasi antara biaya murah dengan teknologi non-tradisional yang diikuti dengan strategi partnership berupa : mobile providers, saluran-saluran distribusi, dan sebuah sentuhan ringan kerangka kerja sebagai regulator. Ini disebabkan karena Afrika masih mengalami capital market yang belum optimal perkembangannya. Oleh karena itu Afrika harus terbuka terhadap bank untuk dapat melaksanakan aturan-aturan ekonomi modern, dan memiliki kerangka kerja sebagai regulator. Bangsa Afrika harus menghargai kontribusi industri jasa keuangan yang menjadikan ekonomi tumbuh, dimana suara pemerintah, stabilitas ekonomi dan politik serta kebijakan ekonomi yang pro-pasar

dapat menciptakan; 1. Sebuah kelas entrepreneur baru yang bersemangat untuk menciptakan industri dan jasa pelayanan baru, untuk memenuhi; 2. Negara-negara Afrika yang tumbuh dan berkembang sehingga terbebas dari kemiskinan dan lain-lainnya. 3. Para pemimpin politik harus memastikan bahwa bisnis (terutama UKM) dibebaskan dari segala peraturan yang tidak perlu. 4. Di Afrika, bank-bank menyediakan oksigen untuk kelanjutan pertumbuhan. 5. Pemerintah menciptakan kondisi yang dapat mendorong konsumen dan bisnis. Yang dibutuhkan oleh Afrika sekarang ini adalah memperbaharui kepercayaan diri ekonomi dan politik yang independen. Hal inilah yang belum dapat dijamin perkembangannya. Sementara itu, permasalahan ekonomi terus berkembang semakin kompleks dan Uni Afrika masih stagnan serta terbatas peranannya.

No. 56 Tahun V

Diplomasi S o s o k

Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan, KSA

Diplomat Penggemar Otomotif

Diplomat kelahiran Jakarta, 15 April 1961 ini memang sangat tertarik dengan dunia internasional dan berkeinginan menjadi seorang diplomat sejak di bangku SMP. Saat itu Pak Pram, demikian beliau biasa disapa oleh staff dan para koleganya, terinspirasi oleh tulisantulisan yang dibuat oleh ayah teman sekolahnya yang berprofesi sebagai wartawan, dan banyak menulis mengenai perkembangan di luar negeri. Karena itu, penggemar dunia otomotif ini kemudian memilih kuliah di Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung ,yang dikenal sebagai pencetak diplomat-diplomat handal. Setelah lulus, Pak Pram langsung melamar ke Kemlu dan lolos tes, dan tercatat sebagai alumnus Sekdilu angkatan XIV (1988). Ayah dari satu putra ini lebih memilih olah raga jogging untuk menjaga kebugaran, karena disamping simple, tidak membutuhkan peralatan tertentu, juga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Diplomat yang tidak pilih-pilih dalam hal kuliner ini, melaksanakan tugas penempatan pertamanya di KBRI Bern, selanjutnya di KJRI Los Angeles, dan terakhir di KBRI Kuala Lumpur. Sedangkan tugas di dalam negeri yang pernah dijalankan oleh jebolan University of Somerset, Inggris, ini adalah sebagai Staf Dit. HENB, Ditjen HELN. Selanjutnya menjabat sebagai Pjs. Kasi. Kerjasama Multilateral Non-PNN, Dit. HENB; Kasi Pelayanan Menteri, Biro Umum; Kasubdit

No. 56 Tahun V

ma si

Rahmat Pramono

Do k. d iplo

20

Kerja Sama Eropa dan Organisasi Internasional; Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN; dan sekarang ini menjabat sebagai Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan, Ditjen ASEAN. Bagi Pak Pram kedekatan dengan keluarga adalah hal yang amat penting, karenanya diplomat yang juga gemar membaca ini selalu menyempatkan waktu untuk selalu menjalin komunikasi dengan keluarga. “kedekatan itu tidak harus berupa makan bersama di resto atau di suatu tempat, itu bisa dilakukan di rumah dengan ngobrol-ngobrol santai namun dengan penuh perhatian”. Terkait dengan pelaksanaan Komunitas ASEAN 2015, Pak Pram mengajak segenap pihak untuk segera berbenah dan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, khususnya kepada para generasi muda dan pelaku usaha. “Jangka waktu kurang dari tiga tahun adalah bukan waktu yang panjang, karenanya kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin mulai dari sekarang. Untuk itu Kemlu, khususnya Ditjen Kerjasama ASEAN giat melakukan sosialisasi Komunitas ASEAN 2015 agar masyarakat kita memahami dan telah siap pada waktunya nanti”. Menurut Pak Pram, meskipun sekarang ini Indonesia tidak lagi menjadi Ketua ASEAN, namun kesibukan dalam mempersiapkan pelaksanaan Komunitas ASEAN tetap tinggi. “Beberapa agenda acara ASEAN tetap cukup banyak dilakukan di Indonesia, belum lagi agenda kegiatan internal Indonesia sendiri dalam mempersiapkan diri menuju Komunitas ASEAN 2015”.

15 JUNI - 14 JULI 2012

Diplomasi s o r o t

21

Indonesia Dapat Melakukan Penetrasi Pasar Afrika, Secara Sistimatis dan Berkesinambungan Tidak ada satu definisi ketat tentang diplomasi ekonomi, namun dapat dimaknai sebagai perumusan dan implementasi kebijakan yang berhubungan dengan pergerakan dan pertukaran barang, jasa, pekerja maupun investasi di negara lain. GR Berridge dan Alan James merumuskan sebagai “employing economic resources, either as reward or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective”. Menlu Marty Natalegawa dalam PPTM 2011 menyatakan perlunya mempertajam Diplomasi Ekonomi untuk memberi konstribusi nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi dengan negara-negara sahabat merupakan salah satu prioritas diplomasi Indonesia, guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Diplomasi Ekonomi menjadi prioritas utama dalam menghadapi ketidakpastian situasi ekonomi global, dimama Diplomasi ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari diplomasi bilateral Indonesia. Sejauh ini Pemerintah Indonesia telah menyepakati 146 perjanjian internasional, dimana 131 diantaranya merupakan perjanjian bilateral. Sebanyak 26 perjanjian telah diratifikasi, 90 % mengenai perjanjian bilateral yang 60% di bidang ekonomi. Kekuatan Ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia, adalah berupa pertumbuhan yang mencapai 6,5% pada 2011, dan diperkirakan mencapai 6,3 - 6,7% pada 2012. Berikutnya adalah peningkatan penilaian menjadi ‘Investment Grade status’ dengan ranking BBB- (Fitch) dan Baa3 (Moody’s). Domestic Consumption Indonesia sebesar 33%, dan Consumer Confidence Index 102,5 poin (April 2012), salah satu yang tertinggi di dunia. Sedangkan GDP Indonesia pada 2013 diperkirakan mencapai USD 1 Trilyun. Faktor-faktor yang mendukung kekuatan ekonomi Indonesia adalah; sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia; Good Governance, melalui upaya transparansi dan pemberantasan korupsi; dan keberhasilan Indonesia dalam

15 JUNI - 14 JULI 2012

menangani masalah terorisme. Global Peace Index Indonesia menempati posisi 68 (2011), di atas Brazil (74), China (80), AS (82), dan India (135). Disamping itu, 66% penduduk Indonesia merupakan usia produktif. Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, diantaranya adalah; terjadinya krisis ekonomi dunia, pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia, dan munculnya Emerging Economies (Brazil, Rusia, India, China dan Indonesia). Kawasan Afrika Sub-Sahara terdiri dari 47 negara (Angola, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Sao Tome and Principe, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudan, Sudan Selatan, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Botswana, Komoro, Lesoto, Madagaskar, Malawi, Mauritus, Mozambik, Namibia, Seychelles, Afrika Selatan, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Benin, Mali, Burkina Faso, Tanjung Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo), dan Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan 39 negara, serta membuka 11 perwakilan di kawasan tersebut. Potensi yang dimiliki oleh kawasan Afrika Sub Sahara, diantaranya mulai terbentuknya iklim demokratis yang mendorong pasar bebas. Diluncurkannya program-program Africa Renaissance seperti dalam NEPAD yang membantu Afrika keluar dari marjinalisasi ekonomi dunia. Munculnya emerging economies sebagai hasil program Africa Renaissance, seperti Mozambique dan Angola. Sementara itu Afrika Selatan, Nigeria, Angola, dan Botswana telah menjadi motor penggerak perekonomian Afrika. Afrika memiliki potensi sumber alam yang melimpah dan belum terolah, sehingga Afrika merupakan masa depan. Disamping itu kecenderungan menuju liberalisasi ekonomi dan penemuan sumber minyak dan gas bumi di beberapa negara, menjadikan Afrika sebagai kawasan yang menarik bagi investor. Karenanya, Benua Afrika telah menjadi pusat perhatian negara-negara Asia, seperti China, India, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Viet Nam.

Pertumbuhan ekonomi Afrika tahun 2011 sebesar 5,3% dan pada 2012 diperkirakan menjadi 5,5%. Negara-negara Afrika memiliki industri di bidang otomotif, perangkat otomotif, logam, mesin, besi dan baja, kimia, pupuk, senjata dan produk makanan, dan dalam menarik investor asing, mereka memberikan berbagai insentif. Produk pertanian utama negaranegara Afrika, antara lain; jagung, gandum, gula, buah-buahan, sayuran, daging, poultry, mutton, produk susu, dan wool. Dengan meningkatnya investasi infrastruktur dan produktivitas pertanian telah membangkitkan kembali pertumbuhan perkonomian di berbagai negara Afrika, sehingga menjadikan Afrika sebagai pasar non-tradisional yang potensial bagi Indonesia. Dengan melemahnya pasar tradisional Indonesia (AS, Eropa, dan Jepang), Afrika semakin penting bagi ekspor Indonesia. Tercatat pertumbuhan ekspor Indonesia ke Afrika mencatat prestasi fantastis (pada periode Januari-Juni 2011 tumbuh sebesar 53,6%). Namun demikian belum banyak pebisnis Indonesia yang meminati pasar Afrika. Diperkirakan dalam 10 tahun mendatang akan terjadi lonjakan belanja konsumen di 5 (lima) kota utama Afrika: Lagos (Nigeria), Alexandria dan Kairo (Mesir), Cape Town dan Johannesburg (Afsel) hingga 25 miliar AS$ pada tahun 2020 (McKinsey Global Institute/MGI). Potensi pasar Afrika cukup besar, karena adanya pembangunan di berbagai bidang dan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang akan mendorong terus meningkatnya permintaan bahan bangunan. Dengan memanfaatkan kerjasama bilateral dan NAASP, Indonesia dapat melakukan penetrasi pasar Afrika, secara sistimatis dan berkesinambungan. Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Afrika adalah: minyak sawit, produk kayu, produk karet, bahan bangunan, elektronik, plastik dan produk turunannya, makanan dan minuman, garmen, alas kaki, otomotif, sabun, dan furniture. Negara-negara yang menjadi pesaing Indonesia, diantaranya; Malaysia, Singapura, Thailand, Viet Nam, China dan India. Malaysia telah memanfaatkan pasar benua Afrika sejak awal 1990;

M. WAHID SUPRIYADI Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kemlu RI

Dok. malangkita.com

Singapura memanfaatkan services untuk memenuhi kebutuhan pasar Afrika; Thailand melakukan penetrasi pasar secara agresif, melalui promosi makanan dan turisme; Viet Nam membantu para pengusahanya melalui pemberian insentif untuk meningkatkan ekspor ke Afrika; China melakukan penetrasi pasar secara sistimatis, melalui perdagangan dan investasi; India memanfaatkan penduduk keturunan India yang menetap di berbagai negara di Afrika dalam meningkatkan perdagangan dan investasi. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pasar di kawasan Afrika, adalah berupa kerawanan keamanan di beberapa negara Afrika, masih kurangnya infrastruktur, basis institusionalitas (seperti multipartai dan liberalisasi politik) yang masih baru dan rentan, masih kuatnya tarik menarik kepentingan antar klan/faksi/suku, dan mindset pengusaha Indonesia mengenai Afrika, khususnya kawasan Sub-Sahara. Namun demikian Afrika Sub-Sahara merupakan mitra potensial yang penting bagi Indonesia, khususnya secara ekonomi. Oleh karena itu Indonesia perlu memperluas lingkaran konsentris polugri-nya hingga Afrika, yang sebelumnya sempat terabaikan.[]

No. 56 Tahun V

Diplomasi

22

k

i

l

a

s

Seminar “Early Detection of Breast Cancer”: Deteksi Langkah Penyelamatan dari Kanker Payudara RSCM Kencana Pada tanggal 16 Mei 2012, RSCM Kencana bekerjasama dengan Direktorat Diplomasi Publik Kemlu RI mengadakan Seminar Early Detection of Breast Cancer. Seminar ini menghadirkan para pakar kedokteran terkait, yaitu dr. Diani Kartini Sp.B(K)Onk (Onkologis), dr. Vally Wulani Sp.Rad (Radiologis), dr. Ni Made Swantari Sp.BP (ahli bedah plastik). Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 35 peserta yang terdiri dari para istri dubes Aljazair, Denmark, Somalia, Yunani, dan perwakilan-perwakilan dari kedutaan-kedutaan besar Australia, Yunani, Meksiko, Filipina, Nigeria, Kuba, Belanda, perwakilan-perwakilan dari unit-unit seluruh Kemlu, serta manajemen RSCM Kencana. Acara yang bernuansakan merah jambu ini, dibuka oleh Kepala RSCM Kencana, dr. Imam Susanto Sp.BP, yang menyatakan bahwa kanker adalah masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Sekitar 24,9 % populasi berkemungkinan untuk menderita kanker. Dalam seminar ini, dipaparkan langkah-langkah penyembuhan bagi para penderita kanker payudara. Diharapkan para peserta dapat memperoleh informasi yang cukup setelah seminar tersebut. Sesi pertama pada panel pemaparan, diisi oleh dr. Diani Kartini Sp.B(K)Onk (Onkologis) dengan presentasi “Early Detection of Breast Cancer” yang menjelaskan di antaranya tentang definisi kanker, kanker payudara, penjelasan bahwa kanker payudara menjadi penyakit pertama tertinggi untuk perempuan di seluruh dunia, faktorfaktor yang dapat mempertinggi resiko kanker, sejarah genetis pemicu kanker payudara, dan penyembuhan melalui proses radiasi. Dipaparkan olehnya, “Breast cancer can be detected during early stage. The earlier it is found, the better will be if treats adequately”. Dengan demikian, diperlukan suatu kesadaran pasien untuk memeriksa sejak dini (SADARI). Untuk menunjang proses ini, dijelaskan beberapa modal penyembuhan kanker payudara yang meliputi, perawatan, operasi, radiasi, chemotherapy, hormonal therapy, dan targeted therapy. Sesi kedua pada panel pemaparan, diisi oleh dr. Vally Wulani Sp.Rad (Radiologis)

No. 56 Tahun V

dengan presentasi “Early detection in breast cancer: radiologic features”. Disampaikan olehnya tentang teknik-teknik mamografi digital dan ultra-sonografi yang akan membantu pasien untuk dapat mendeteksi gejala kanker payudara pasien di Indonesia. Dipaparkan bahwa ada perbedaan perawatan antara perempuan negara-negara Barat dengan negara-negara Timur pada kasus kanker payudara. Disarankan olehnya, “do screening mammo every year.”, bagi pencegahan kanker payudara sedari dini. Dr. Ni Made Swantari Sp.BP (ahli bedah plastik) menutup sesi panel pemaparan ini dengan presentasi, “Preserving Excellent Quality of Life with Breast Reconstruction”. Disampaikan olehnya, “90% patient is satisfied with the operation of breast reconstruction”. Untuk mendukung kesejahteraan dan keutuhan dari para pasien kanker payudara dibutuhkan upaya rekonstruksi paska operasi kanker payudara. Upaya rekonstruksi paska operasi kanker payudara tersebut meliputi, mastectomy, immediate breast cancer, dan delayed breast cancer. Dalam pemaparan ini juga dipaparkan tampilan kasus-kasus implan payudara, persiapan sebelum operasi, dan perawatannya setelah kembali dari rumah sakit. Seminar diakhiri dengan sesi tanya jawab. Para peserta seminar terutama para perwakilan dari kedutaan-kedutaan besar asing di Jakarta, terlihat sangat antusias melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya, meliputi, operasi bedah plastik setelah pengangkatan payudara dalam kasus kanker payudara, pemeriksaan kanker payudara, dan cara membedakan benjolan pada payudara sebagai kanker atau kista, radiasi kemoterapi pada penderita kanker payudara, serta masalah-masalah yang ditimbulkan setelah operasi pengangkatan kanker payudara. Seminar ini kemudian ditutup dengan sharing session dari seorang survivor kanker payudara, yaitu, Elizabeth O’Callaghan, perwakilan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Pada kasusnya, disampaikan bahwa kanker payudara tersebut mulai menggerogoti tubuhnya setelah periode breastfeeding pada anaknya.[]

Dok. diplik

Dok. diplik

15 JUNI - 14 JULI 2012

Indonesia Semakin Memiliki Peran Yang Lebih Signifikan Dok. Diplomasi

Lia Arista

Mahasiswa Universitas Atma Jaya, Jakarta. Sekarang ini Indonesia sudah memiliki posisi yang cukup kuat di dunia internasional, itu terbukti dari peran serta dan kontribusi Indonesia di berbagai forum, baik dalam lingkup regional maupun global, termasuk organisasi-organisasi internasional. Ini menunjukkan bahwa peran Indonesia telah diakui oleh masyarakat internasional. Dan sebagai anak bangsa, saya merasa bangga dengan capaian peran yang diraih oleh Indonesia, meskipun mungkin belum memiliki peran yang penting, tetapi setidaknya kita sudah berperan. Dalam lima tahun kedepan mungkin saja Indonesia memiliki peran yang lebih signifikan, khususnya di kawasan Asia Timur, tetapi saya rasa

15 JUNI - 14 JULI 2012

itu berpulang kepada bagaimana kita menyiapkan sumberdaya manusia, kita akan mempersiapkannya seperti apa. Jika kita ingin menjadi lebih baik, seperti misalnya dengan berperan serta dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dari situ kita bisa memperoleh keuntungan, saya kira itu bisa dilakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, sekarang tinggal bagaimana kita juga bisa memiliki sumber daya manusia yang bagus. Terkait dengan hal ini saya kira masalah pendidikan merupakan suatu hal yang mendasar. Kemudian para generasi muda, khususnya mahasiswa perlu juga dilibatkan dalam acara-acara sebagaimana yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri, seperti misalnya simulasi sidang PBB dan pembelajaran-pembelajaran lainnya, sehingga mereka dapat mengetahui sebelum terjun langsung secara nyata. Ini tentunya akan sangat baik, terutama untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, disamping juga mereka dapat mengetahui bagaimana sebenarnya peran dan posisi Indonesia di dunia internasional. Saya sarankan agar Kementerian Luar Negeri bisa lebih banyak menyelenggarakan acara seminar, kompetisi dan simulasi seperti ini, yang tentunya melibatkan para mahasiswa. Atau bisa juga menjadi fasilitator agar para mahasiswa Indonesia bisa mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga internasional.[]

?

Diplomasi

23

apa

kata

mereka

Sindu Partomo

Mahasiswa Universitas Indonesia, Jakarta.

Dok. Diplomasi

Saya kira politik luar negeri kita saat ini sudah sesuai dengan doktrin politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dari sisi akademisi, orang bisa memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan jajarannya sudah mewakili peran Indonesia di kancah dunia internasional. Hanya saja memang belum banyak orang yang peduli dengan politik luar negeri kita, semata-mata hanya memandang bahwa Indonesia belum bisa disejajarkan dengan negara-negara besar di dunia, padahal kita menyadari bahwa dalam hal politik luar negeri, Indonesia ternyata sangat dipandang oleh negara-negara di dunia sebagai sebuah kekuatan baru, terutama di Asia Tenggara. Saya sangat berharap, terutama

Kelas Menengah Perlu Meningkatkan Pemahaman Polugri

pada masyarakat tingkat menengah atas, agar lebih peduli terhadap peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap politik luar negeri Indonesia, misalnya dengan lebih banyak menulis tentang politik luar negeri Indonesia. Kalangan akademisi juga diharapkan untuk lebih memberikan kontribusi terhadap pengembangan politik luar negeri Indonesia, mengingat jurusan Hubungan Internasional itu relatif masih baru dan masih banyak membutuhkan masukan dari para ahli di Indonesia, jadi tidak hanya pandangan dan masukan dari luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tentunya sangat membutuhkan masukan dari kalangan akademisi karena pemikiran para ahli dan akademisi dari Indonesia tentunya akan lebih cocok untuk Indonesia sendiri. Dalam hal ini saya sangat bangga dengan para pemikir dan akademisi dari Indonesia, misalnya Bapak Juwono Sudarsono dan juga murid-murid beliau yang sekarang ini mengajar di berbagai universitas di Indonesia, saya kira pemikiran-pemikiran mereka juga tidak kalah dengan pemikiran-pemikiran yang ada dari luar.[]

No. 56 Tahun V

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 56 Tahun V, Tgl. 15 Juni - 14 Juli 2012

http://www.tabloiddiplomasi.org

TABLOID

Media Komunikasi danInteraksi Interaksi Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.com

Indonesia Ingin Secara Ambisius MenluPerkuat RI : Mengenang Seratus Tahun Moham Konektivitas Domestik

Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia

Dok. presidensby.info

Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname

Presiden SBY menjadi salah satu pembicara utama pada sesi panel pembukaan World Economi Forum on East Asia (WEFEA) di Plenary Hall, Hotel Shangri-La Bangkok, Kamis (31/5) sore. (foto: muchlis/ presidensby.info)

Bangkok, Thailand: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki keinginan agar pembangunan ekonomi dan konektivitas di kawasan ASEAN dan Asia Timur dapat dipercepat. Indonesia sendiri sudah memiliki masterplan untuk program peningkatan konektivitas domestik. Hal tersebut ditegaskan Presiden saat menyampaikan pandangannya pada pembukaan World Economi Forum on East Asia (WEFEA) di Plenary Hall, Hotel Shangri-La Bangkok, Kamis (31/5) sore. “Kalau melihat geografi, melihat

wilayah ASEAN, Indonesia memiliki porsi yang patut untuk mengkontribusikan ekonominya di ekonomi kawasan ini. Oleh karena itu, kami telah memiliki masterplan untuk percepatan perluasan pembangunan ekonomi yang intinya tiada lain adalah investasi, pembangunan infrastruktur, dan konektivitas, yang harapan saya juga bisa disumbangkan untuk membangun konektivitas ASEAN maupun East Asia,” seru Presiden SBY. Indonesia ingin secara ambisius membangun konektivitas domestiknya

karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, memiliki sumber daya, dan pasar domestik yang terus tumbuh. “Alhamdulillah, ekonomi kami, meskipun dunia mengalami krisis, masih tetap tumbuh di atas enam persen. Kemudian kami punya resources, apakah human resources atau natural resources, termasuk energi. Kemudian pasar domestik kami juga tumbuh, kelas menengah tumbuh dengan daya beli yang semakin tinggi,” SBY menerangkan. Tiga alasan itulah yang membuat

Indonesia memiliki program ambisius untuk meningkatkan ekonomi, sekaligus membangun konektivitas. “Manakala ini dapat kami jalankan dengan baik, tentulah sangat penting bagi makin kuatnya konektivitas dan ekonomi di ASEAN,” tegasnya. “Semoga setelah selesai forum ini, perekonomian dunia tumbuh dengan baik di kawasan ini, dan banyak temanteman berinvestasi di ASEAN demi pembangunan ekonomi di kawasan ini,” ujar Presiden SBY. (sumber : presidensby.info)

Nia Zulkarna

“KIN

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

Direktorat Diplomasi Publik

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035

http://www.tabloiddiplomasi.org [email protected]