KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PELESTARIAN DAN DIPLOMASI BUDAYA
RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2015 JAKARTA, 15 – 17 APRIL 2015
TOPIK BAHASAN
A. Pendahuluan B. Struktur Organisasi Ditjen Kebudayaan C. Pelestarian Budaya melalui: 1. Registrasi Nasional Cagar Budaya 2. Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda 3. Penominasian Warisan Budaya Dunia 4. Fasilitasi dan Penghargaan Bidang Kebudayaan 5. Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME D. Pengelolaan Perfilman E. Diplomasi Budaya
2
A PENDAHULUAN
KONSTRUKSI PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN
SARANA DAN PRASARANA BUDAYA
PRANATA DAN SDM KEBUDAYAAN
DIPLOMASI BUDAYA
INDUSTRI BUDAYA
PARADGIMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA
HAK-HAK BERKEBUDAYAAN
PILAR-PILAR PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
JATIDIRI DAN KARAKTER BANGSA DAN MULTIKULTURALISME
INSTRUMEN PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN (KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM)
NKRI
NILAI-NILAI DASAR-DASAR FILOSOFISKEAGAMAAN HAK-HAK BERKEBUDAYAAN
NILAI-NILAI UNIVERSAL
BHINNEKA TUNGGAL IKA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PANCASILA
DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN
NILAI-NILAI KEBANGSAAN
NILAI-NILAI TEMPATAN (GEOGRAFIS)
NILAI-NILAI KESUKUAN
4
Visi Misi Jokowi – JK NAWA CITA – 9 Program Prioritas
FOKUS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
5
BUKU 1 RPJMN 2015-2019: NAWACITA 9 (MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA)
ARAH KEBIJAKAN 1
Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa
2
Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga,
3
4
5
Menegakkan hukum secara tegas sesuai amanat konstitusi
Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia,
Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya
6
B STRUKTUR ORGANISASI DITJEN KEBUDAYAAN
STRUKTUR ORGANISASI KEMENDIKBUD (Perpres 14/2015) MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN STAF AHLI BIDANG INOVASI DAN DAYA SAING
STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DITJEN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN KARAKTER
STAF AHLI BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DITJEN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 8
USULAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Direktorat Kesenian **
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi
14 UPT (12 BPCB), BK BOROBUDUR, dan BPSMP SANGIRAN)
11 UPT BPNB
Direktorat Sejarah
6 UPT MUSEUM + MUSEUM KEPRESIDENAN
Direktorat Diplomasi Budaya
GALERI NASIONAL
Catatan : • Pusbang SDM Kebudayaan dilebur dalam 4 Direktorat dan 1 Setditjen dalam struktur eselon 3. • Jumlah Satuan Kerja menjadi 39 satker dari 38 satker • **) Tugas dan Fungsi Perfilman berdiri sendiri menjadi Pusat Pengembangan Perfilman di bawah Setjen
C PELESTARIAN BUDAYA melalui 1. REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA
Registrasi Nasional Cagar Budaya
“Adalah proses pendaftaran kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya di dalam dan di luar negeri” Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. (UU No.11 Tahun 2010 pasal 1 ayat 18) 11
Registrasi Nasional Cagar Budaya SKEMA PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA DAN PENETAPANNYA Penemuan
laman) ke
Tim Pendaftaran
Petugas Penerima Pendaftaran
Pencarian
[Kab/Kota]
Pendaftaran (langsung atau melalui
Pemilik/ Penguasa
Petugas Penyusun Berkas
Pengkajian Tim Ahli
Petugas Pengolah Data
Data diragukan/tidak memenuhi syarat Bukan Cagar Budaya
Kriteria Cagar Budaya
Pemberian Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dan SK Penetapan Cagar Budaya Penghapusan
Register Nasional Cagar Budaya
Penetapan CB & Pemeringkatan
Perbaikan
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Penggabungan, Pencabutan, Rekomendasi Tim Ahli
Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan
Registrasi Nasional Cagar Budaya PERSEBARAN 953 CAGAR BUDAYA YANG TELAH DITETAPKAN 200 150 100 50 0
151 103
100 80
33 29
53.228
72
26 23 15 20 20 9 15 7
11.616
66
44 12 3
7
7
5
5
16 8 24 10 14 21 7 1
953 Keterangan
JUMLAH TOTAL = 64.844 Berdasarkan Data Bulan Desember 2014 (Per Provinsi)
13
C PELESTARIAN BUDAYA melalui 2. PENCATATAN DAN PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA
Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Tujuan: • Merekam data secara tertulis terhadap hasil Pendaftaran Budaya Takbenda untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Pencatatan seluruh kekayaan budaya yang ada di Indonesia untuk upaya pelindungan dari kepunahan dan membangun kesadaran dalam pelestarian kebudayaan; • ‘Inventory national’ sebagai syarat pengajuan nominasi WBTB untuk diakui oleh UNESCO Kategori: 1. 2. 3. 4. 5.
Tradisi Lisan Bahasa Naskah Kuno Permainan Tradisional Seni Tradisi
6. Upacara/Ritus 7. Kearifan Lokal 8. Teknologi Tradisional 9. Arsitektur 10. Kain Tradisional
11. Kerajinan Tradisional 12. Kuliner Tradisional 13. Pakaian Adat 14. Senjata Tradisional 15
Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia MEKANISME PENETAPAN
Tercatat pada Data Pencatatan WBTB (Daftar Inventory) Diusulkan oleh Pemerintah Daerah
Telah diverifikasi Adanya kajian pendukung
Disetujui dalam Sidang Penetapan dengan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia 16
Hasil Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 329 236
355
235
215
221
150 148 147 101
82
105
101 101 40
38
40
36
80
61
63
Arsitektur Tradisional Bahasa Bahasa Daerah Kain Tradisional Kearifan Lokal Kerajinan Tradisional Kuliner Tradisional Naskah Kuno Naskah Tradisional Pakaian Adat Pakaian Tradisional Permainan Tradisional Seni Tradisi Senjata Tradisional Teknologi Tradisional Tradisi Lisan Upacara/Ritus
163
116
92
76 21
0
1000 886 879 900 800 700 575 600 452 500 332 400 229252 300 152 200 147 95 50 41 30 19 7 8 3 100 0
158
142
123 129
181
51 20
2009- 2011
2012
2014
1.108
906
1.075
2011
2013
1.000
1.142
5231 KARYA BUDAYA TAK BENDA YANG TERCATAT
173 KARYA BUDAYA DITETAPKAN TAHUN 2013 = 77 TAHUN 2014 = 96 17
USAHA PELESTARIAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI PENETAPAN Menyerahkan sertifikat WBTB kepada Kepala Daerah
Intervensi melalui pendidikan (mulok)
Mempromosikan pada acara-acara Besar daerah, pusat dan Internasional
Melibatkan lintas generasi untuk Memahami, mencintai dan melestarikan
Memberikan penghargaan kepada pelaku dan pelestari
18
C PELESTARIAN BUDAYA melalui 3. PENOMINASIAN WARISAN BUDAYA DUNIA
Tentative List UNESCO 2015 1. Kota Tua, Jakarta 2. Kota Bersejarah Sawahlunto, Sumbar 3. Kawasan Karst Sangkulirang – Mangkalihat, Kaltim 4. Percandian Muarajambi, Jambi
5. Situs Trowulan, Jatim 6. Pemukiman Tradisional Toraja, Sulsel 7. Pulau Banda, Maluku 8. Kota Lama Semarang, Jateng 9. Pemukiman Tradisional Sijunjung,
Usulan WBTB ke UNESCO
Tahun
Tenun Sumba (diusulkan gagal)
2013
Taman Mini Indonesia Indah (diusulkan gagal)
2014
Tiga Genre Tari Tradisional Bali
2015
“Pinisi” seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan
2016
20
Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki Indonesia
Borobudur (1991) World Heritage List No.592
Prambanan (1991) World Heritage List No.642
Wayang (2003)
Keris (2005)
Intangible Cultural Heritage No.63 Intangible Cultural Heritage No.112
Angklung (2010) Intangible Cultural Heritage No.393
Manusia Purba Sangiran (1996) Subak Bali (2012) World Heritage List No.593 World Heritage List No.1194rev
Batik (2009)
Best Practice Batik(2009)
Intangible Cultural Heritage No.170 Intangible Cultural Heritage No.170
Tari Saman (2011) Noken (2012) Intangible Cultural Heritage No.509 Intangible Cultural Heritage No.619
TAHUN 1991-SEKARANG
21
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Warisan Budaya
• Pendorong ekonomi kreatif • Promosi pertunjukan • Pemasaran ekonomi kreatif
Swasta • Dokumentasi • Sosialisasi workshop, pelatihan • Penetapan • Pengajuan Wardun • Action Plan • Dialog Warisan Budaya
Pemerintah Daerah
Warisan Budaya
Pemerintah Pusat
• Penyusunan kebijakan pelestarian • Dokumentasi • Sosialisasi, workshop, pelatihan • Pengusulan Warisan Budaya • Tindak Lanjut penetapan Warisan Budaya dan Maestro Akademisi
• Penelitian • Pengembangan
22
C PELESTARIAN BUDAYA: melalui 4. FASILITASI DAN PENGHARGAAN BIDANG KEBUDAYAAN
Fasilitasi Bidang Kebudayaan REVITALISASI MUSEUM, CAGAR BUDAYA, DAN PEMBANGUNAN MUSEUM Revitalisasi Museum Tahun 2015: 1. Museum Prov. Banten 2. Museum Kota Makassar 3. Museum Banggai, Kab. Banggai - Sulteng 4. Museum Prov. Sumbar 5. Museum Sulawesi Tengah 6. Museum Prov. Maluku (Siwalima) 7. Museum Perjuangan Jambi 8. Museum Panglima Besar Sudirman, Kab. Pacitan - Jatim 9. Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur 10. Museum Mpu Purwa, Kota Malang - Jatim
Target Realisasi
Revitalisasi Cagar Budaya Tahun 2015: 1. Revitalisasi Situs Samudra Pasai, Kab. Aceh Utara - Aceh 2. Revitalisasi Cagar Budaya Eks RSJ Mangunjaya, Kota Solo - Jateng 3. Revitalisasi Situs Karangkamulyan, Kab. Ciamis - Jabar
40
35
30
20 4 6
0
3130 12 6
11
9
10 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Revitalisasi Museum Tahun 2010 - 2015
Pembangunan Museum Tahun 2015: 1. Museum PDRI, Kab. Lima Puluh Kota-Sumbar 2. Museum Kerinci, Kab. Kerinci - Jambi 3. Museum Subak Gianyar, Kab. Gianyar - Bali 4. Museum Coelacanth Ark, Kota Manado - Sulut 5. Museum Keris, Kota Solo - Jateng
24
Fasilitasi Bidang Kebudayaan FASILITASI KESENIAN 1. Revitalisasi Taman Budaya adalah bantuan kepada taman budaya berupa penyusunan masterplan dan ded, revitalisasi fisik, dan penguatan program. 2. Fasilitasi Kegiatan Kesenian adalah fasilitasi sarana kegiatan kesenian yang diperuntukan kepada masyarakat/komunitas Seni (sanggar seni, sekolah, perorangan/seniman) dilaksanakan untuk menampilkan ragam seni pertunjukan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada generasi penerus/seniman untuk menampilkan kreativitasnya (seni pertunjukan dan pameran) 3. Fasilitasi sarana kesenian disatuan pendidikan tingkat SD/SMP/SMA di kabupaten/kota di Indonesia berupa bantuan pengadaan sarana kesenian tradisional baik berupa alat musik, pakaian tari maupun pakaian adat sesuai dengan daerahnya; 4. Fasilitasi Laboratorium seni budaya dan film adalah fasilitasi berupa bangunan fisik dan sarana pendukung laboratorium seni budaya dan film kepada satuan pendidikan tingkat SMA pada provinsi di Indonesia dalam rangka apresiasi masyarakat dan pelajar terhadap seni budaya dan film yang memiliki kelebihan dimana dapat dipertunjukkan seni dan budaya sekaligus dapat berfungsi sebagai bioskop mini (mini teater). No
Kegiatan
Realisasi 2012-2014
Target 2015
1.
Revitalisasi Taman Budaya
25 (Masterplan)
6 (Revitalisasi Fisik) 3 (Penguatan Program)
2.
Fasilitasi Kegiatan Kesenian
84 Kegiatan
48 Kegiatan
3.
Fasilitasi Sarana Kesenian untuk Satuan Pendidikan
3317 Satuan Pendidikan
500 Satuan Pendidikan
4.
Fasilitasi Laboratorium Seni untuk Satuan Pendidikan
21 Satuan Pendidikan
17 Satuan Pendidikan 25
Fasilitasi Bidang Kebudayaan FASILITASI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI 1. Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat adalah fasilitasi pemberian bantuan sosial untuk Komunitas Budaya, Sanggar, dan Organisasi Kepercayaan yang digunakan untuk pembelian alat kesenian tradisional, pembelian pakaian adat, dan rehabilitasi bangunan yang digunakan untuk pengembangan seni dan budaya tradisional. 2. Revitalisasi Desa Adat bertujuan untuk peningkatan kualitas Desa Adat sebagai upaya pelestarian kebudayaan asli di Indonesia dan pewarisannya secara lintas generasi. No
Kegiatan
1.
Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat
2.
Revitalisasi Desa Adat
Realisasi 2012-2014
Target 2015
875 Komunitas Budaya
282 Komunitas Budaya
19 Desa Adat
118 Desa Adat
26
FASILITASI PENULISAN SEJARAH DAN PENGEMBANGAN RUMAH BUDAYA NUSANTARA
Fasilitasi Penulisan Sejarah dan Nilai Budaya adalah pemberian bantuan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengembangan kajian sejarah dan nilai budaya, dalam mendukung pembentukan jati diri dan pembangunan karakter bangsa Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara merupakan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang ditujukan untuk melestarikan kearifan dan kekayaan nilai sejarah dan budaya. No
Kegiatan
Realisasi 2012-2014
Target 2015
1.
Fasilitasi Penulisan Sejarah dan Nilai Budaya
26 Buku
8 Buku
2.
Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara
110 RBN
44 RBN
27
Fasilitasi Bidang Kebudayaan FASILITASI KEGIATAN KEBUDAYAAN DI LUAR NEGERI Kegiatan kebudayaan yang difasilitasi: Kegiatan dalam bentuk pementasan/pertunjukan, pameran, workshop dan atau seminar untuk mempresentasikan dan/atau mengomunikasikan kebudayaan agar diapresiasi oleh masyarakat internasional, Pelatihan karya budaya Indonesia kepada masyarakat lokal di luar negeri. 2013 25 20
15 10 5 0
21 19 15 6
6
9 3
1
3
6
0
4
0
3
•
54 kegiatan
•
Delegasi: 520
•
Negara: 32
2013
2014
2014
•
42 Kegiatan
•
Delegasi: 198
•
Negara: 27
Target 2015 •
45 kegiatan
•
Delegasi: 300
•
Negara: 30
28
Fasilitasi Bidang Kebudayaan FASILITASI BIOSKOP KELILING (MOBIL CINEMA)
Mobil Cinema Tahun 2012 (20 Mobil di 17 Provinsi, 18 Kota/Kabupaten) Banda Aceh, Padang, Batu Sangkar, Tanjung Pinang, Jambi, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Mojokerto, Denpasar, Pontianak, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon dan Jayapura. Mobil Cinema Tahun 2013 (40 Mobil Cinema di 17 Provinsi, 40 Kota/Kabupaten) Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampur, Tanjungpandan, Semarang, Mataram, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Tanjung Selon, Mamuju, Palu, Kendari, Kupang dan Manokwari.
RENCANA TAHUN 2015 : 30 BIOSKOP KELILING
29
Penghargaan Bidang Kebudayaan ANUGERAH KEBUDAYAAN DAN MAESTRO KATEGORI (2007-2014) •
•
•
Jumlah
Gelar Tanda Kehormatan oleh Presiden - Bintang Budaya Parama 25 Dharma - Satyalancana Kebudayaan 55 Anugerah Kebudayaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Anugerah Seni 46 - Pelestari dan Pengembang 41 Warisan Budaya - Anak/Pelajar/Remaja yang Berdedikasi terhadap 29 Kebudayaan Maestro Seni dan Tradisi
KATEGORI (2015) • •
•
Gelar Tanda Kehormatan oleh Presiden - Bintang Budaya Parama Dharma - Satyalancana Kebudayaan Anugerah Kebudayaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Pencipta, Pelopor, Pembaharu - Pelestari - Anak dan Remaja - Pemerintah Daerah - Media Massa - Komunitas - Perseorangan/Lembaga Asing Maestro Seni dan Tradisi
Target 5 10
10 10 4 3 3 3 3 5
Kategori Maestro Seni dan Tradisi Tahun 2007 – 2014 : 74 orang Sudah meninggal : 23 orang Masih hidup : 51 orang 30
C PELESTARIAN BUDAYA melalui 5. PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi PETA SEBARAN ORGANISASI PENGHAYATAN TERHADAP TUHAN YME TINGKAT PUSAT
Sumber: Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, 2014
D Pengelolaan Perfilman
Pengelolaan Perfilman Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009
LEMBAGA SENSOR FILM
BADAN PERFILMAN INDONESIA
1. Lembaga Sensor Film bersifat tetap dan independen. (Pasal 58 Ayat 1) 2. Lembaga sensor film berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. (Pasal 58 Ayat 2) 3. Lembaga sensor film bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. (Pasal 58 Ayat 3) 4. LSF dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. (Pasal 58 Ayat 4) 5. LSF bertugas melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. (Pasal 6 PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film)
1. Pembentukan Badan perfilman Indonesia dilakukan oleh Masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. (Pasal 68 Ayat 2) 2. Badan perfilman Indonesia merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. (Pasal 68 Ayat 3) 3. Badan perfilman Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. (Pasal 68 Ayat 4) 4. Badan perfilman Indonesia dikukuhkan oleh Presiden. 5. Badan Perfilman bertugas: (a) menyelenggarakan festival film di dalam negeri; (b) mengikuti festival film di luar negeri; (c) menyelenggarakan pekan film di luar negeri; (d) mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing; (e) memberikan masukan untuk kemajuan perfilman; (f) melakukan penelitian dan pengembangan perfilman; (g) memberikan penghargaan; dan (h) memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi.
Pelestarian Budaya Melalui Pengelolaan Perfilman PEMBAGIAN KEWENANGAN PERFILMAN PUSAT - DAERAH UU No.33 Th 2009 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Penetapan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional.
1. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan dan rencana induk perfilman skala provinsi.
1. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan dan rencana induk perfilman skala kabupaten /kota.
Pasal 52 dan pasal 55
2. Penetapan kebijakan memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman.
2. Penetapan kebijakan memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman skala provinsi.
2. Penetapan kebijakan memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman skala kabupaten/kota
Pasal 51 dan Pasal 54
3. Penetapan pemerintah keringanan pajak dan Bea masuk tertentu untuk perfilman.
3. Penetapan pemerintah keringan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk perfilman skala provinsi.
3. Penetapan pemberian keringananan pajak daerah dan retribusi daerah untuk perfilman skala kabupaten/kota
Pasal 53 dan Pasal 56
PEMERINTAH PUSAT
KETERANGAN
35
Pelestarian Budaya Melalui Pengelolaan Perfilman PEMBAGIAN KEWENANGAN PERFILMAN PUSAT - DAERAH PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
KETERANGAN
4. Pemberian izin usaha perfilman di bidang pengedaran film, eksport film dan/atau import film..
4. Pengawasan pengedaran film skala provinsi.
4. Pemberian izin usaha perfilman di bidang penjualan dan/atau penyewaan film, dan/atau pertunjukan film (tidak termasuk izin pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi/jaringan .
Pasal 14 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5.
5. Pemberian izin pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan film oleh pihak asing skala provinsi.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan film oleh pihak asing skala kabupaten /kota
Pasal 22
6. Pemberian fasilitasi pembuatan film.
6. Pemberian fasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya.
6. Pemberian fasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di kabupaten/kota setempat.
Pasal 51 dan Pasal 54
36
Pelestarian Budaya Melalui Pengelolaan Perfilman PEMBAGIAN KEWENANGAN PERFILMAN PUSAT - DAERAH PEMERINTAH PUSAT 7. Pemberian bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film. 8. Pemberian fasilitasi pengembangan perfilman serta ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman. 9. Pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi insan perfilman.
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. Pemberian bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film skala provinsi. 8. Pemberian fasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman serta ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman skala provinsi. 9. Pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi insan perfilman skala provinsi.
7. Pemberian bantuan pembiayaan apresiasi film dan pengarsipan film skala kabupaten/kota. 8. Pemberian fasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman serta ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman skala kabupaten/kota. 9. Pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembanagan kompetensi insan perfilman skala kabupaten/kota.
KETERANGAN Pasal 51 dan Pasal 54
Pasal 51 dan Pasal 54
Pasal 73
37
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERFILMAN (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Pasal 67)
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perfilman (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Apresiasi dan promosi film; Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan perfilman; Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman; Pengarsipan film Kine klub; Museum perfilman; Memberikan penghargaan; Penelitian dan pengembangan Memberikan masukan perfilman; dan/atau Memprosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film luar negeri
38
KEGIATAN PEMBINAAN PERFILMAN No
Kegiatan
Realisasi 2012-2014
Target 2015
1.
Fasilitasi Produksi Film Animasi
1 Film
1 Film
2.
Fasilitasi Produksi Film Dokumenter PresidenPresiden Indonesia
6 Film
1 Paket
3.
Fasilitasi Produksi Film Pendek
18 Film
1 Film
4.
Fasilitasi Film Panjang berbasis Nilai Budaya dan Karakter Bangsa
1 Film
1 Paket
5.
Pembelian “Film Rights”
40 Film
1 Paket
6.
Fasilitasi Restorasi Film
1 Film
1 Paket
7.
Apresiasi Film Indonesia
2 Keg
1 Keg
8.
Festival Film Indonesia
-
1 Keg
9.
Lomba Penulisan Skenario Film Berbasis Nilai Budaya dan Karakter Bangsa
10 Film
10 Film
39
E DIPLOMASI BUDAYA
Diplomasi Budaya 1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
Kebudayaan Indonesia yang beragam memiliki potensi yang kuat untuk melakukan diplomasi budaya pada tingkat nasional, dan internasional. Sebagai upaya untuk mencapai kepentingan bangsa dalam memahami, menginformasikan dan membangun citra bangsa lewat kebudayaan. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman bangsa lain tentang Indonesia, membangun saling pengertian dan memperbaiki citra bangsa. Sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan diplomasi budaya antara lain melalui peningkatan peran kedutaan-kedutaan besar Indonesia di negaranegara sahabat, pengiriman misi kesenian, dan membangun Rumah Budaya Indonesia di luar negeri. Meningkatkan pengakuan dan penghormatan dunia internasional terhadap harkat, martabat, peran bangsa dan negara. Meningkatkan pemahaman antarnegara dengan masyarakatnya dapat dilakukan melalui pertukaran ide, informasi, seni dan aspek lain seperti bahasa, tradisi, dan gaya hidup masyarakat. Menjadi salah satu sarana dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia.
41
Diplomasi Budaya Mutual Understanding
Perdamaian Dunia
Culture Universal Values
Diplomacy
Soft Diplomacy
“pertukaran ide, informasi, nilai-nilai, sistem, tradisi, kepercayaan, dan aspek budaya lainnya, dengan keinginan untuk mendorong saling pengertian”
PEMBANGUNAN CITRA BANGSA 42
Diplomasi Budaya DAFTAR 10 RUMAH BUDAYA INDONESIA DI LUAR NEGERI NO
NEGARA
1
Pusat Budaya Indonesia di Timor Leste
2
Pusat Informasi Kebudayaan Indonesia di Myanmar
3
Rumah Budaya Indonesia di Amerika Serikat
4
Rumah Budaya Indonesia di Australia
5
Rumah Budaya Indonesia di Belanda
6
Rumah Budaya Indonesia di Jepang
7
Rumah Budaya Indonesia di Jerman
8
Rumah Budaya Indonesia di Perancis
9
Rumah Budaya Indonesia di Singapura
10
Rumah Budaya Indonesia di Turki 43
Diplomasi Budaya DESAIN PUSAT BUDAYA INDONESIA DI TIMOR LESTE
44
Diplomasi Budaya RENCANA KEGIATAN DIPLOMASI BUDAYA No Nama Kegiatan
Lokasi
Waktu
Germany
Ags – Nov 2015
2. World Culture Forum – Bali
Bali, Indonesia
Tahun 2016
3. Festival Budaya (Europalia)
Belgia
Tahun 2017
1. Frankfurt Book Fair
KERJASAMA PUSAT DAN DAERAH SANGAT DIHARAPKAN 45
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Gd. E Lt. 4 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia Phone: +62-21-3620 8242| Fax: +62-21-5794 6124 email:
[email protected] http://kebudayaan.kemdikbud.go.id
TERIMA KASIH
