BAB II KEBIJAKAN LUAR NEGERI A. Definisi Kebijakan Luar Negeri Ada beberapa definisi tentang kebijakan luar negeri dengan tekanan yang berbeda-beda. Berikut ini akan diberikan definisi yang sering digunakan oleh akademisi maupun praktisi. Menurut Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country’s territorial boundries.71 Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara.72 Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupkan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri.73 Definisi yang diberikan Kegley dan Wittkopf menekankan kebijakan luar negeri sebagai decisions governing authorities make to realize international goals. 74
Dalam hal ini kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang
mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat untuk mencapai tujuan tersebut.75 Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa
71
Aleksius Jemadu, op. cit., hal.64 Ibid., hal. 64 73 Ibid., hal. 64 74 Aleksius Jemadu, op. cit., hal. 65 75 Ibid., hal.65 72
mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.76
B. Model-Model Kebijakan Luar Negeri 1.
Model Kebijakan Luar Negeri Yang Dipengaruhi Rational Choice Theory Model kebijakan luar negeri yang mendapat pengaruh kuat dari literature kebijakan publik adalah teori rasional atau rational choice theory.77 William N. Dunn yang merupakan salah satu dari penganut teori ini dalam kebijakan publik mengatakan analisis kebijakan merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang dilaksanakan dalam suatu proses yang bersifat politik.78 Dunn mengidentifikasikan ada lima tahapan dasar yang dilakukan oleh para pembuat kebijkan dalam konsisi yang ideal.79 Kelima tahapan itu mencakup agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy asssement. Para analis kebijakan luar negeri mengadopsi pemikiran dari literatur kebijakan publik untuk menganalisis proses formulasi kebijakan luar negeri dengan mengasumsikan bahwa para pembuat kebijakan luar negeri dengan mengasumsikan bahwa para pembuat kebijakan melakukan berbagai tahapan intelektual ini sebelum menentukkan pilihan kebijakan yang final. Charles W Kegley dan Eugene R. Wittkopf menerapkan pemikiran rational choice model dalam menganalisis kebijkan luar negeri dan mengidentifikasi empat langkah yang ditempuh oleh para pembuat kebijkaan yaitu: problem recognition and definition, goal selection, identification of alternatives, dan menentukan policy choice.80
Menurut Charles E. Lindblom dan Edward J. Woodhouse apa yang dikemukakan oleh model pilihan rasioanl tidak menggambarakan secara akurat proses pembuat kebijakan yang sebenarnya.81 Ahli Hubungan Internasional dari Univeritas Harvad yang bernama Graham T. Allison dalam bukunya yang berjudul The Essence of Decision memperkenalkan model pembuatan kebijakan luar negeri yang disebut bureaucratic politics model. 82 Dengan menggunakan ilustrasi kebijakan AS
76
Aleksius Jemadu, op. cit., hal. 65 Aleksius Jemadu, op. cit, hal. 99 78 Ibid., hal. 99 79 Ibid. , hal. 99 80 Ibid., hal. 99 81 Aleksius Jemadu, op. cit., hal.102 82 Ibid., hal. 102 77
menghadapi krisis nuklir Kuba pada awal tahun 1960-an Alison menggarisbawahi pentingnya untuk memperhitungkan apa yang disebut Standard Operating Prosedures (SOP) dan politik pertarungan kepentingan kelemabagaan antara berbagai instasi pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijkan luar negeri.
2.
Model Birokratik Politik
Model bureaucratic politics sangat meragukan klaim dari kaum realis dan neorealist bahwa negara yang diwakili pemerintah selalu bertindak sebagai unitary actor dan selalu berorientasi pada pencapian kepentingan nasional. 83 Penjelasan kebijakan luar negeri mendapatkan kontribusi yang nyata dari ilmu psikologi yang menenkankan peran kepribadian pemimpin atau pembuat kebijakan luar negeri secara individual.84 Dalam model ini yang mendapat penekanan bukan lagi institusi pembuat kebijkan tetapi kepribadian serta nialinilai yang dianut para pemimpin yang menjadikan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mewujudkan obsesi dan ambisi pribadinya. Model kebijakan luar negeri yang didasarkan pada ilmu psikologi sudah banyak dikembangkan dalam literatur tentang hubungan internasional atau politik global tetapi tentu saja model tersebut tidak bisa diterapkan pada semua kondisi karena agak sulit ketika menerima asumsi bahwa kebijakan luar negeri hanaya bergantung pada beberapa individu yang kebetulan sednag memegang kekuasaan.85 Dalam perkembangan studi kebijakan luar negeri, para analists mulai menegmbangkan model-model baru dimana para pembuat kebijakan luar negeri dituntut untuk memeberikan respons teerhadap proses demokratisasi dalam negeri dan gejolak globalisasi yang terjadi di lingkungan eksternal.86 Pengembangan model keputusan birokrasi (bureaucratic) (dapat dikaitkan dengan Graham Allison (1971). Esensi Keputusan dan pekerjaan lebih lanjut 83
Aleksius Jemadu, op. cit., hal. 102 op. cit., hal. 103 85 Ibid., hal.103 86 Aleksius Jemadu, op. cit., hal.109. 84
dengan Morton Halperin (Allison 1969; Allison dan Halperin 1972). Karya ini memelopori konsep teori dan mengembangkan strukturnya sebagai cara untuk menjelaskan tindakan pemerintah. Ini tidak berarti bahwa ada penerimaan luas dari model ini dan implikasinya; teks disambut dengan pujian (Holsti 1972; Rourke 1972; Wagner 1974) dan kritik (Caldwell 1977; Krasner 1972). Baru-baru ini, para sarjana telah mempertanyakan konsistensi logika internal model (Bendor dan Hammond 1992) dan generalisasi terhadap sistem politik lain (Kasza 1987).87 Ada dua aspek mendasar dalam memahami pengambilan keputusan dalam pendekatan ini: (1) bagaimana keputusan dicapai dan (2) mengapa aktor dalam proses pengambilan memiliki preferensi tertentu. Allison (1971, 144) membuatnya cukup jelas bahwa nama dari permainan ini adalah politik: tawar sepanjang sirkuit regularized antara pemain posisi hierarkis dalam pemerintah. Perilaku pemerintah sehingga dapat dipahami. . . bukan sebagai output organisasi, tetapi sebagai hasil dari permainan tawar-menawar.88 Pelaku pemerintah lebih murah hasil karena tujuan mereka yang berbeda kebijakan. Tingkat tinggi posisi para aktor memiliki dalam lingkungan kebijakan luar negeri memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam permainan tawarmenawar (Allison 1971, 164). 89 Aktor akan menawar atas kebijakan untuk memaksimalkan pengaruh yang mereka miliki di wilayah kebijakan (Downs 1994; Eavey 1987; t 'Hart 1990; Hermann, Geva, dan Bragg 2001; Rhodes 1994). Mereka melakukannya untuk "mempromosikan posisi organisasi mereka telah diambil di masa lalu" yang "konsisten dengan kepentingan organisasi mereka mewakili" (Feldman 1989, 13).90
87
Eben J. Christensen; Steven B. Redd. 2004. Bureaucrats versus the Ballot Box in Foreign Policy Decision Making: AN EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE BUREAUCRATIC POLITICS MODEL AND THEPOLIHEURISTIC THEORY. Vol. 48, No.1. Beverly Hills: Sage Publications, Inc. hal. 69 88 Ibid., hal. 69 89 Ibid., hal. 69 90 Eben J. Christensen; Steven B. Redd, op.cit., hal 69
Probabilitas masing-masing pemain dari kesuksesan tergantung pada setidaknya tiga unsur: keuntungan tawar, keterampilan dan kemauan dalam menggunakan keuntungan tawar-menawar, dan persepsi pemain lain dari kedua bahan pertama. (Allison dan Halperin 1972, 50) Dalam penelitian ini dikatakan meneliti bagaimana kehadiran penasihat beberapa dapat mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri. 91 Rosati (1981) mengartikulasikan argumen asli ketika ia menggambarkan hubungan yang ada antara aktor dan organisasi yang mereka wakili. Yang pertama adalah bahwa untuk setiap masalah saja, kelompok kebijakan luar negeri keputusan memiliki banyak individu dan organisasi, masing-masing dengan berbagai perbedaan dalam tujuan dan sasaran. Ini mengasumsikan bahwa tidak ada individu atau organisasi lebih besar ada dalam kelompok. Dengan demikian, presiden hanya satu dari banyak "kepala" dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus tersebut, "tidak memiliki satu saja individu kemampuan untuk secara rutin menentukan posisi pemerintah pada kelas isu kebijakan luar negeri" (Hermann, Hermann, dan Hagan 1987, 315).92 Yang lainnya berpendapat bahwa ada cara untuk pembuat keputusan untuk mempertahankan pengaruh terhadap bawahan, menghilangkan manipulasi informasi mereka (Bendor, Taylor, dan Van Gaalen 1987). Hal ini dilakukan melalui penggunaan insentif dan sumber informasi beberapa sebagai pemeriksaan pada bias. Dalam analisis mereka terhadap model politik birokrasi, para penulis ini berpendapat bahwa presiden dapat melaksanakan kewenangan atas kelompok. Otoritas ini berasal dari status presiden dan kekuatan yang melekat dalam posisi. Pertanyaan yang telah menjangkiti model politik birokrasi (Bendor dan Hammond 1992) adalah bagaimana presiden membuat keputusannya.
93
Tanpa mengacu secara khusus kepada presiden, Allison dan
Halperin (1972, 43) berpendapat bahwa pemain membuat keputusan pemerintah bukan oleh pilihan rasional tunggal, tetapi dengan menarik dan pengangkutan. (Ini tidak berarti menyiratkan bahwa individu pemain tidak bertindak secara rasional,
91
Ibid., hal 69 Ibid., hal 69 93 Eben J. Christensen; Steven B. Redd, op.cit., hal 69 92
mengingat kepentingan mereka.) Dengan demikian, pengambil keputusan (yaitu, presiden) yang dalam model kebijakan luar negeri ini adalah salah satu yang mungkin bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan situasi keputusan dan kepentingan tertentunya. 94 Aspek mendasar kedua model politik birokrasi adalah bahwa aktor dalam permainan tawar mewakili preferensi secara organisasi dibentuk (Drezner 2000; George 1980). Allison dan Halperin (1972) berpendapat bahwa individu-individu dalam posisi dalam organisasi memiliki preferensi atas alternatif yang ditentukan oleh karakteristik psikologis individu dan sifat dari posisi itu sendiri. 95 Model birokratik memberikan landasan teoritis terbaik untuk bagaimana pilihan kebijakan akan dievaluasi berdasarkan preferensi organisasi seseorang. Karena aktor mencoba untuk memaksimalkan tujuan organisasi mereka ', pembuat keputusan memiliki asumsi tentang evaluasi alternatif. Hollis dan Smith (1986, 275), dalam menerapkan model politik birokrasi terhadap keputusan Presiden Jimmy Carter untuk mengejar misi penyelamatan di Iran, berpendapat bahwa organisasi "kesetiaan begitu mencolok bahwa salah satu bahkan mungkin menduga bahwa, peserta beralih posisi, mereka juga telah beralih preferensi. " Pengambil keputusan akan memiliki stereotip dari penasihat berdasarkan organisasi mereka, mengingat bias melekat penasihat '. Stereotip ini memungkinkan para pembuat keputusan agar sesuai dengan berbagai peristiwa ke yang jelas, kategori sempit dan dengan demikian memberikan kontribusi pada kecepatan dan ekonomi dari usaha mental, pada biaya nuansa. (Vertzberger 1990, 126). Hal ini dapat diharapkan dalam situasi kebijakan luar negeri karena jumlah besar informasi dan lingkungan yang kompleks. Para pengambil keputusan mungkin percaya bahwa lembaga-lembaga pertahanan akan mendukung aksi militer, dan lembaga diplomatik akan memilih alternatif diplomatik. Stereotip ini memulai dan memandu proses mengingat dan interpretasi dengan cara yang memberikan individu dengan stereotip-mengkonfirmasikan bukti
94 95
Ibid., hal 69 Ibid., hal 69
bukti lebih mudah daripada dengan stereotip-disconfirming. (Hamilton 1981). Oleh karena itu, "stereotip adalah konstruk kognitif yang kaku yang sangat sulit untuk disconfirm" (Vertzberger 1990, 127). 3. Teori Poliheuristik dalam Kebijakan Luar Negeri Teori poliheuristik pengambilan keputusan dikembangkan sebagai alternatif untuk kedua model aktor rasional klasik awalnya dikembangkan pada 1940-an dan pengambilan keputusan cybernetic. Teori Poliheuristic berfokus pada kedua proses dan hasil dari pengambilan keputusan (Mintz dan Geva 1997). Para poliheuristic jangka dapat dibagi ke dalam akar poli (banyak) dan heuristik (jalan pintas), yang menyinggung mekanisme kognitif yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk menyederhanakan keputusan yang kompleks kebijakan luar negeri. (Mintz et al 1997,. 554). 96 Sniderman, Brody, dan Tetlock (1991, 19) menyatakan bahwa heuristik adalah jalan pintas menghakimi, cara yang efisien untuk mengatur dan menyederhanakan pilihan politik, efisien dalam arti ganda yang membutuhkan informasi yang relatif sedikit untuk mengeksekusi, namun jawaban diandalkan menghasilkan bahkan untuk masalah kompleks pilihan. Cara pintas ini digunakan dalam sejumlah "strategi keputusan," berbeda yang menentukan prosedur yang terbaik akan cocok dengan hasil yang diinginkan (Beach dan Mitchell 1978).97 Teori poliheuristik pengambilan keputusan melibatkan proses pengambilan dua tahap. Pada tahap pertama, pengambil keputusan menyaring alternatif yang ada menggunakan heuristik keputusan untuk meringankan beban kognitif dengan mengurangi jumlah alternatif dalam lingkungan keputusan. Hal ini melibatkan "pencarian nonholistic mana pilihan 'hidup' alternatif biasanya sedang dilakukan di seluruh dimensi sebelum selesainya pertimbangan semua alternatif bersama semua dimensi" (Mintz et al 1997,. 554).98 Tahap kedua melibatkan evaluasi dari alternatif yang tersisa / yang bertahan menggunakan lebih banyak jenis analitik / 96
Eben J. Christensen; Steven B. Redd, op.cit., hal 69. Eben J. Christensen; Steven B. Redd, op.cit., hal 69 98 Ibid., hal 69 97
memaksimalkan aturan keputusan (Mintz dan Geva 1997;. Mintz et al 1997). Literatur sebelumnya (Christensen 2002; Mintz 1993; Mintz dan Geva 1997; Mintz et al, 1997;. Redd 2002) menunjukkan bahwa pengambil keputusan menggunakan strategi noncompensatory saat memproses informasi sebelum pilihan. 99100 Prinsip kompensasi bahwa para pengambil keputusan membuat tradeoff dalam evaluasi alternatif. Skor yang tinggi di salah satu alternatif yang dapat menggantikan skor rendah yang lain. Atau, prinsip noncompensatory menyatakan bahwa nilai yang tinggi tidak akan memberikan kompensasi untuk yang rendah. 112.
Ada ada strategi pilihan dimana "jika sebuah alternatif tertentu tidak dapat diterima pada dimensi tertentu ... maka skor yang tinggi pada dimensi lain tidak dapat mengkompensasi / mengatasi untuk itu, dan karenanya alternatif tersebut tereliminasi" (Mintz 1993, 598). Ini berbeda dari utilitas berbasis model kompensasi di mana alternatif aditif dan dapat dikombinasikan "untuk menghasilkan nilai keseluruhan untuk setiap alternatif" atau "alternatif dibandingkan pada setiap dimensi dan perbedaan antar dimensi dijumlahkan" (Mintz 1993, 597). Dalam kasus noncompensatory tersebut, pengambil keputusan menggunakan kriteria hanya relevan dan trivial dan informasi di alternatifalternatif dalam lingkungan pilihan yang diberikan. 101 Mintz (1993, 601) berpendapat bahwa "sebuah alternatif yang mungkin merusak prospek politik pemimpin ditolak sebelum mengevaluasi 'skor' pada dimensi lain." Teori Poliheuristic berpendapat bahwa "para pengambil keputusan akan menggunakan atribut, atau dimensi berbasis proses bukan pendekatan alternatif berbasis pengolahan informasi" karena semakin mengurangi tingkat kompleksitas dalam evaluasi informasi (Redd 2000, 55). Pengambil keputusan kebijakan luar negeri (misalnya, presiden Amerika) akan mengevaluasi alternatif
99
Ibid., hal 69 Ibid., hal 69 101 Eben J. Christensen; Steven B. Redd, op.cit., hal 69. 100
kebijakan sesuai dengan konsekuensi politik dan militer dari kebijakan tersebut. Evaluasi ini termasuk dukungan politik pemilihan pemimpin karena keinginan untuk tinggal di kantor (Mintz dan Geva 1997) tetapi juga dapat mencakup opini publik, popularitas pemimpin, dan oposisi domestik (Redd 2000). Sebagai contoh, di (2000, 187) Baca evaluasi terhadap penggunaan Clinton kekerasan di Kosovo, "Presiden bertekad untuk tidak bertindak di luar negeri sampai tiba politis dan perlu bagi dia untuk melakukannya." Pemilu yang akan datang dan persetujuan publik dipimpin Clinton untuk mengevaluasi alternatif dengan cara noncompensatory sepanjang dimensi politik.102 Asumsi lebih lanjut dari teori poliheuristic adalah bahwa penyajian informasi akan mempengaruhi bagaimana informasi ini dievaluasi dan apa pilihan yang dibuat. Mintz dkk. (1997) menemukan bahwa dalam suasana eksperimental, sifat penyajian informasi melanggar keyakinan sebelumnya diadakan tentang akuisisi informasi. Para penulis ini menguji efek pada proses keputusan set pilihan statis vs dinamis. Responden yang disajikan dengan pilihan set statis diberi semua alternatif dan dimensi (informasi semua) pada awal percobaan. Dalam pengaturan yang dinamis, responden disajikan hanya tiga alternatif, tapi setelah jumlah tertentu informasi itu diakses, keempat muncul. Para penulis menemukan bahwa perubahan tersebut dalam akuisisi penyajian informasi yang terkena dampak dan bahwa dalam situasi dinamis, pengambil keputusan lebih cenderung untuk mengabaikan informasi baru karena biaya tenggelam (Mintz et al 1997,. 556). Redd dan Geva (2001) menemukan bahwa variasi dalam penyajian informasi pilihan kebijakan dipengaruhi asing. Khususnya, mereka menyajikan informasi dalam format alternatif-versus dimensi berbasis. 103 C. Fungsi Umum Kebijakan Luar Negeri
102 103
Ibid., hal 69. Eben J. Christensen; Steven B. Redd, op.cit., hal 69
Secara analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah: 1. Melindungi keamanan nasional, misalnya, dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain; 2. Menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, misalnya, dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi asing; 3. Membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral, dan 4. Mendukung martabat manusia melalui, misalnya, bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi. 104
Mengidentifikasi fungsi-fungsi politik luar negeri tidak berarti bahwa negara gagal untuk mencapai tujuan lain (misalnya, menyebarkan ideologi politik atau agama), atau bahwa setiap negara bergerak di bidang kebijakan luar negeri di bawah setiap fungsi, atau bahwa setiap negara diberikan mengejar fungsi-fungsi ini koheren atau efektif. Menggambarkan fungsi dasar membantu, namun, untuk analisis pusat pada apa negara berusaha untuk mencapai melalui kebijakan luar negeri mereka. Umumnya, negara apa yang di slot kebijakan luar negeri mereka ke dalam salah satu fungsi tersebut. 117Secara tradisional, fungsi-fungsi kebijakan luar negeri telah ada dalam hirarki, dengan keamanan nasional dan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan menerima bagian terbesar dari perhatian. Selama Perang Dingin, keamanan nasional dan kekuatan ekonomi yang erat terhubung, terutama untuk kekuatan besar, yang menerangi mengapa para pembuat kebijakan luar negeri dilihat hampir segala sesuatu melalui lensa keamanan dan kekuasaan materi. Oleh karena itu, penyediaan bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk hak asasi manusia sebagian besar terperangkap dalam persaingan geopolitik
104
David P Fidler. 2009. “HEALTH IN FOREIGN POLICY: AN ANALYTICAL OVERVIEW”. Political Journal. Vol.15. No. 3. United Kingdom: Taylor & Francis Ltd., hal. 11. 117 David P Fidler, op.cit., hal.11.
untuk keamanan dan kekuasaan dipupuk oleh sistem internasional bipolar. Dalam lingkungan ini, masalah kesehatan pada dasarnya tidak berpengaruh independen pada pembuatan kebijakan luar negeri. 105
D. Tujuan Kebijakan Luar Negeri Istilah kepentingan nasional kadang-kadang disalahgunakan sebagai alat untuk menganalisis tujuan bangsa. Kenyataannya terjadi perebatan ilmiah yang berkepanjangan mengenai arti konsep ini, namun hanya sedikit kesepakatan yang dicapai.106 Kelemahan utamanya adalah kekaburan konsep tersebut. Seperti yang dituliskan oleh Paul Seabury:120 Ide kepentingan nasional mungkin mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan dalam tindak hubungan luar negerinya. Dengan istilah yang lebih baik, kita mungkin dapat menyebutkannya konsep kepentingan nasional yang bersifat normatif dan kewarganegaraan… Arti kedua yang sama pentingnya mungkin dapat disebut kepentingan yang bersifat deskriptif. Dalam arti kepentingan nasional mungkin dapat dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinannya dengan perjuangan yang gigih. Bila kita bicara tentang kepentingan nasional dalam arti deskriptif ini, kita keluar dari bidang metafisika ke alam kenyataan… Dapat juga dikatakan bahwa kepentingan nasional adalah apa yang dikatakan pembuat kebijakan luar negeri sebagai kepentingan nasional. Definisi ketiga dapat membuat arti kepentingan nasional agak lebih jelas. Kepentingan nasional Amerika sering menjadi arena konflik antarindividu dan kelompok masingmasing yang mempunyai konsepsi yang sangat berbeda. Ketidaksepakatan mengenai kebijakan dan tindakan mungkin timbul diantara mereka yang pada dasarnya setuju akan tujuan umum negara mereka di dunia. Namun ketidaksepakatan kebijakan biasanya disebabkan perbedaan pendapat diantara pembuat kebijakan mengenai konsepsi tentang apakah
105
Ibid., hal.11. K.J. Holsti. 1983. Politik Internasional. Jakarta: Erlangga. hal. 136. 120Ibid., hal. 136. 106
Amerika Serikat dan apa peranannya dalam politik dunia, bahkan bagaimana seharusnya misi yang diembannya. 107 Walaupun mungkin terdapat kepentingan nasional yang bersifat tetap seperti pemeliharaan diri yang disepakati setiap orang namun tidak seorangpun dapat mengkalim dengan pasti bahwa setiap tujuan kusus dan tujuan lainnya merupkan serangkaian kepentingan nasional.122 Dalam hal ini untuk menghindari istilah tersebut maka digunakan konsep tujuan yang sebenarnya adalah gambaran atau keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi yang dikemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah melalui pembuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mendukung sikapa negara lain.108 Ada 3 tujuan dalam kebijakan luar negeri yaitu: 1. Tujuan kepentingan dan nilai inti Kepentingan dan nilai inti dapat digambarakan sebagai sejenis kepentingan yang untuk mencapainay kebanyakan ornag bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis.109 Kepentingan dan nilai inti seringkali dihubungkan dengan pemeliharaan diri suatu unit politik. Kepentingan dan nilai inti merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain jelas tidak dapat dicapai apabila unit politik yang mengejarnya tidak mempertahankan eksistensinya sendiri110 Definisi yang tepat dari nilai atau kepentingan inti di negara tertentu tergantung pada sikap mereka yang membuat kebijakan.126
107
K.J. Holsti, op. cit., hal.137 Ibid., hal. 137. 108 Ibid., hal. 137. 109 K.J. Holsti,op.cit., hal.86. 110 op.cit., hal.52. 126 Ibid., hal.52. 122
2. Tujuan Jangka Menengah Terdapat beberapa tujuan jangka menengah yaitu: Mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasioanl. Kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi adalah tujuan utama semua pemerintah pada zaman ini tidak dapat dicapai dengan kekuatan sendiri. Karena terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh satu negara misalnya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi maka perlu adanya interaksi dengan negara lain. Hal ini dapat dilakukan melalui perdagangan, bantuan luar negeri, akses informasi yang dapat juga meningkatkan kesejahteraan.111 Jenis yang kedua dari tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu. Pada saat ini, prestise dapat diukur melalui tingkat perkembangan industry dan keterampilan ilmiah serta teknologi. Tujuan jangka menengah ini tidak mempunayai unsure waktu khsus, tetapi sebagian pemimpin masa kini dan negara berkembang berharap dapat mulai mengejar negara-negara yang ekonominya lebih maju. Negara industry dan negara maju dapat meningkatkan gengsi internasionalnya melalui sejumlah kebijkaan dan tindakan, termasuk ekspansi kemampuan militer, pembagian bantuan luar negeri, jalur diplomatik serta kunjungan balasan oleh kepala negara serta pameran industri.112 Tujuan jangka menengah yang ketiga mencakup banayak bentuk perluasan diri atau imperialism. Beberpa negara mengklaim wilayah tatangga sekalipun wilayah itu tidak memenuhi persyaratan militer atau kesatuan etnis yang penting. Perluasan wilayah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri terlepas apakah ia memenuhi atau tidak memenuhi kebutuha strategis, ekonmis atau sosial.113
111
op.cit., hal.145 K.J. Holsti, op.cit., hal. 146 113 Ibid., hal.. 146 112
3. Tujuan Jangka Panjang Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, pandangan, mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubbungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya. Perbedaab antara tujuan jangka menegah dan jangka panjang tidak hanya berhubungan dengan unsur waktu yang berlainan yang inheren di dalamnya., juga terdapat perbedaan penting dlam lingkup. Dalam rangka mengejar tujuan jangka menengah, negara melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu untuk menegejar tujuan jangka panjang, negara biasanya melancarkan tuntutan universal karena tujuannya tidak kurang dari membangun kembali sistem internasional meneyeluruh nenurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan.114 E. Tindakan Kebijakan Luar Negeri Kebijakan juga mengandung komponen tindakan, yakni hal yang dilakukan pemerintah kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memnuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu.
115
Tindakan pada dasarnya
merupakan satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat
berperan untuk
menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah negara yang bersangkutan.116 Proses politik internasional dimulai bila negra katakanlah negara A berusaha melalui berbagai tindakan atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilkau. Misalnya, tindakan, citra dan kebijakan negra lain. Dengan demikian, kekuasaan dapat didefenisikan sebagai kemampuan umum suatu negara untuk mengendalikan
114
op.cit. ,hal.147 K. J. Holsti, op.cit., hal.186 116 Ibid 115
perilkau negara lain.117 Hal tersebut dapat digambarkan oleh Gambar 2.1118 berikut ini:
Negara A B
Pengaruh Negara
Untuk melakukan X Sumber: K.J. Holsti. 1983. Politik Internasional. Jakarta: Erlangga. hal. 159
117 118
op.cit, hal.159 Ibid., hal. 159
