PROFIL DAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

PROFIL DAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PASCA ORDE BARU 01eh Athiqah Nur Alami

Abstract

Formation oftheprofile and orientation oflndonesian foreignpolicy in post New Order era is closely related to domesticfactors ofdemocratization and externalfactors ofglobalization Democratization movement has promp ted the emergence of new issues and actors at the national and international level The focus in global interactions

and issues offoreign policy is no longer solely associated with traditional issues but also issues of economic social culture and religion The linkage between the issues makes the actors in foreign policy are more diverse The process offormulating and implementing Indonesian foreign policy in post New Order era shows the trend ofthe involvement ofstate actors which extends horizontally and vertically as well as non state actors Therefore it affects the configuration and structure of Indonesian foreign policy and the pattern or style of diplomacy that played by the head ofgovernment Meanwhile the dynamics ofnational economic and political situation after the New Order era is the main variables that determine Indonesia sforeign policy orientation The governments from President Habibie to President Susilo Bambang Yudhoyono have put the agenda ofeconomic recovery as the main component that directs Indonesian foreign policy However the orientation faces a dilemma if it is associated with the implementation offree and active policy as a basic principle oflndonesian foreign policy

Pendahuluan

perkembangan lingkungan internasional Situasi

Profil dan orientasi kebijakan luar negeri Indone sia pasca Orde Baru mengalami perkembangan

politik internasional sepuluh tahun sej ak usainya Perang Dingin mulai memasuki era globalisasi

signifikan dibandingkan periode sebelumnya

Era tersebut ditandai dengan transformasi sistem

Perkembangan terjadi tidak hanya dari sisi

politik dan ekonomi global yang berimplikasi

aktor aktor yang terlibat tapi juga isu isu yang menj adi fokus dari kebijakan luar negeri

secara budaya ekonomi dan politik bagi negara

Indonesia Kondisi tersebut dipengaruhi oleh

proses demokratisasi yang berlangsung di

dan masyarakat Dunia menjadi saling terinte grasi sehingga semakin melemahkan batas

batas negara dan meningkatkan interkoneksi

Indonesia pasca Orde Baru Dengan kata lain

antarwilayah

Kegagalan perbaahan dan krisis

demokratisasi merupakan fenomena penting yang

mata uang di salah satu negara Asia Tenggara

mewarnai perpolitikan Indonesia di akhir tahun

misalnya telah menimbulkan kepanikan financial

1990an Berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru

yang berefek global dan dan bergulir bagaikan

telah membawa angin segar bagi dimulainya

bola salju ke negara negara Asia lainnya

demokratisasi demi tercapainya agenda reformasi

termasuk Indonesia Pada satu sisi krisis ekonomi

politik Proses demokratisasi ditandai dengan

Asia tahun 1997 memang telah memporakporan

fase transisi dari era otoritarian ke era demokrasi

dakan perekonomian nasional dan menimbulkan

dari demokrasi elektoral menuju demokrasi sub

instabilitas domestik Namun pada sisi lain krisis

stansial dan konsolidasi demokrasi Fase tersebut

ekonomi sebagai bagian dari proses globalisasi

diawali oleh perubahan perubahan fundamental

telah menjadi momentum penting yang membuka

dalam rangka membangun tatanan kehidupan

jalan bagi proses demokratisasi di Indonesia

politik yang lebih demokratis termasuk dalam penataan kebijakan luar negeri Indonesia

Oleh karena itu

pembentukan profit dan

penentuan orientasi kebijakan luar negeri

Selain dipengaruhi oleh perkembangan

Indonesia pasca Orde Baru terkait erat dengan

politik domestik profil dan orientasi kebijakan

faktor domestik yaitu demokratisasi dan faktor

luar negeri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari

eksternal di lingkungan internasional Gerakan

163

demokratisasi pasca Orde Baru telah mendorong kemunculan berbagai isu dan aktor barn di tingkat nasional dan internasional Fokus dalam inter

tersebut Merekamendefmisikan konsep konsep tersebut dengan caranva masing masim tergan

aksi global dan isu politik luar negeri tidak lagi

tung pada bagaimam mercka men wlakan konsep tersebut baik secara objelctifmaupun

semata mata terkait dengan isu isu tradisional

subjektif Nalnun tulisan ini tidak akan memba

tetapi juga isu isu ekonomi sosial budaya dan

has perdebatan yang bersifat konseptuA tersebut

agama sebagai bagian dari sendi sendi kehidupan

secara lebih detail melainkan berupaya menem

manusia

patkan berbagai konsep dan definisi demokrasi

Keterkaitan antar isu menjadikan

aktor aktor dalam kebijakan luar negeri bukan

dalam konteks proses demokratisasi di Indonesia

hanya negara atau pemerintah yang berkuasa

khususnya pasca Orde Bani

melainkan juga aktor aktor non negara Situasi semakin kompleks ketika berbagai isu dan aktor tersebut tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu

Secara etimologis demokrasi dapat didefi nisikan sebagai

the rule of thepeople

Definist

ini menunjukkan bahwa demokrasi mengandung

yang terpisah pisah melainkan saling terkait

dua komponen utama yaitu rule dan people

dan memengaruhi satu sama lain Kompleksitas

Maksudnya bahwa demokrasi inengliendaki

isu dan aktor dalam kebijakan luar negeri

adanya pemerintahan oleh rakyat

sebagai efek dari demokratisasi dan globalisasi

capai demokrasi dengan karakter tersebut

inilah yang memengaruhi kebijakan luar negeri

diperlukan suatu proses menuju demokrasi

Indonesia pasca Orde Baru

Untuk men

Bagian pertama

yang disebut demokratisasi Sebagai suatu proses demokratisasi memerlukan waktu yang tidak singkat dan bukanlah upaya yang mudah

mengulas perjalanan proses demokratisasi di

Bahkan Grugel menyebut demokratisasi sebagai

Untuk mengkaji hal di atas tulisan ini terdiri atas beberapa pembahasan

Indonesia sejak runtuhnya rezim Orde Baru dan

A discrete set of sequential chan es achieved

mengaitkannya dengan globalisasi Bagian ini

in a few years

penting untuk diulas sebagai faktor pendorong

struggles and a transfoamutiota ofdeep ctr7rctur e

utama bagi perubahan sendi sendi kehidupan

or

politik di Indonesia dalam kebijakan nasional

lain

dan kebijakan luar negeri Indonesia Bagian

proses transformasi dari sistem politik yang

kedua akan mengkaji profil kebijakan luar negeri

tidak demokratis atau otoritarian menuju sistem

Indonesia pasca Orde Baru khususnya dalam

politik yang mengedepankan peinerintalian olell

kaitannya dengan aktor aktor yang terlibat

rakyat sehingga terwiu ud proses pengambilan

struktur pengambilan keputusan dan pola atau

keputusan yang akuntabel dan representatif

gaya diplomasi Selanjutnya bagian ketiga akan

Karena demokratisasi sebagai suatu proses maka

menganalisis arah orientasi kebijakan Iuar negeri

demokratisasi menurut perspektif ihnu politik

Indonesia pasca Orde Baru yang dikaitkan dengan interpretasi dan pelaksanaan prinsip liar

dipahami sebagai a contimttmt fi om a minimal

negeri bebas aktif Lalu catatan akhir tulisan ini

demokratisasi merupakan serangkaian proses

cis

as

a series of open ended

an unohtainale utopia

Dengan kata

demokratisasi dipahami sebagai suatu

to maximalist position

Maksudnya bahwa

akan kembali menekankan isu isu strategis yang

dalam berdemokrasi rnulai dari bentuk van

perlu menjadi prioritas dalam rangka memperte

paling dasar minimal hingga bentuk yang lebih

gas profil dan orientasi kebijakan War negeri

luas dan dalam

Indonesia pasca Orde Baru

demokrasi transisi elektoral inaupun substansial

Demokratisasi Pasca Orde Baru

mengikuti bola di atas tidak bisa dilcpaskan dari

Istilah demokratisasi merujuk pada akar kata

perkembangan politik domestik yang memanas

maksimal

balk dalam bentuk

Perjalanan demokratisasi di Indonesia yang

demokrasi

suatu konsep yang secara esensial

masih menjadi perdebatan essentially contested concept di kalangan akademisi maupun praktisi

ilmu sosial politik Tidak ada konsensus terhadap pemaknaan tunggal dan pasti fixed atas konsep 164

Laurence Whitehead Dentocarti citron

The ort surd b xpel i

ence Ncw York Oxford Univcrsity Press 2002

Min 14

Jean Grugel Dcmocrutization sl Craicad Ltnvduciiou York Palgrave 2002 rt id

hlm 4

Cvv

di akhir tahun 1990 an dan krisis ekonomi

Rp17 000 pada 22 Januari 1998 dan laju inflasi

Asia tahun 1997 Setelah berada di puncak ke

mencapai Sembilan ratus persen 4

berhasilan pembangunan pada pertengahan 1984 1985 rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto mengalami penurunan kondisi

ekonomi sosial dan politik Indikasinya terlihat

ketika mulai bermunculan berbagai problem pembangunan

meskipun ekonomi Indonesia

pada masa tersebut masih relatif stabil dengan angka pertumbuhan ekonomi rata rata 6 7

Persoalan korupsi kolusi dan nepotisme yang merajalela akibat kekuasaan pihak swasta yang terlalu besar di sektor sektor ekonomi semakin

memperlebar jurang sosial ekonomi di masyara kat Kondisi tersebut kian parah ketika kebebasan berbicara dan berpendapat dalam kerangka pembangunan politik dibelenggu sedemikian

kuat oleh pemerintah Orde Baru Oleh karena itu pada masa 1989 1999 instabilitas politik do mestik di beberapa negara termasuk Indonesia lebih merupakan ekses negatif pembangunan di

Anjloknya nilai rupiah pada akhirnya menjalar ke sektor perekonomian lainnya

seperti rontoknya pasar uang pasar modal dan perbankan nasional Akibatnya ratusan perusa

haan terutama di sektor konstruksi manufaktur

dan perbankan gulung tikar dan melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja PHK

Pada saat itu tingkat pengangguran di

Indonesia mencapai sekitar 20 juta orang atau 20

dari angkatan kerja dan jumlah penduduk di

bawah garis kemiskinan meningkat hingga 50 dari total penduduk Indonesia Kondisi tersebut pada akhirnya memicu gejolak sosial dan aksi

protes dari masyarakat yang menuntut mundur pemerintah Orde Baru Akibat dari desakan

berbagai elemen masyarakat itulah maka pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari posisinya dan mengangkat Wakil Presiden B J Habibie sebagai penggantinya

berbagai sektor

Pada masa pernerintahan Presiden B J

Ketidakstabilan politik domestik yang ter jadi di Indonesia di tengah terpaan krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 1998 menjadikan kondisi politik dan ekonomi Indonesia berada dalam

Habibie inilah proses demokratisasi di Indonesia

dimulai dan sering kali disebut dengan model demokrasi transisi dari rezim Orde Baru ke rezim selanjutnya Pada masa ini periode demokratisasi

posisi kritis Tragedi ekonomi yang berawal

di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi

dari krisis nilai tukar Baht di Thailand pada Juli

domestik tetapi juga faktor internasional sebagai

1997 telah menimbulkan kepanikan finansial dan bergulir bagaikan bola salju ke negara negara

konsekuensi globalisasi Selain didorong oleh krisis ekonomi Asia 1997 faktor eksternal dari

Asia lainnya termasuk Indonesia Kegagalan per

demokratisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan

bankan dan krisis mata uang di salah sate negara

dari fenomena demokratisasi global di berbagai

Asia Tenggara tersebut telah menimbulkan efek

negara Selama 1974 1990 telah terjadi proses

global Mendunianya dampak krisis moneter di

Asia tersebut membuktikan adanya interkoneksi

j aringan global yang meningkat di era globalisasi Peningkatan interkoneksi dalam konteks global

demokratisasi di sekitar 30 negara di dunia di antaranya di Portugal

1977 Selatan

sebagian besar sektor perekonomian Indonesia

telah menyebabkan kenaikan nilai mata uang rupiah dan mendorong inflasi Nilai rupiah yang

1974

Brazil Honduras El Salvador Guatemala India

peristiwa di wilayah geografi tertentu dan dalam

bagi wilayah lainnya dan dalam dimensi yang berbeda Krisis ekonomi yang melanda hampir

Yunani

Ekuador Peru Bolivia Argentina Uruguay

isasi kontemporer menjadikan dampak dari suatu dimensi tertentu dapat membawa efek signifikan

1974

Turki 1987

1980

Filipina

dan Pakistan

1986

1988

Korea

Sebagai

respons atas perkembangan tersebut Huntington

berargumen bahwa demokratisasi telah menjadi

fenomena yang mengglobal di akhir abad ke 21 yang disebutnya sebagai gelombang ketiga demokratisasi third wave globalization

telah mencapai Rp11 000 per dolar AS terus

merosot hingga ke titik paling rendah ke angka

4 Leo Suryadinata Politik Luar Negeri di Bawah Soeharto Jakarta LP3ES 1998

hlm 41

Samuel P Huntington The Third Wave Democratization in

the Late Twentieth Century Norman University ofOklahoma Press 1991

hlm 21

24

165

Demokratisasi periode ini dilatarbelakangi

sampai dengan masa kejatuhannya 8 namun di

oleh beberapa faktor di antaranya melemahnya

sisi lain AS dan jaringan NGO nya memperkuat

legitimasi pemerintah terjadinya krisis ekonomi

jaringan kekuatan oposisi pemerintah Orde Baru

munculnya kebijakan baru dari aktor eksternal

dan adanya efek demonstrasi yang bersifat bola

yang sejalan dengan agenda demokratisasi AS mendekati kekuatan kekuatan oposisi yang

salju 6

diprediksi akan menjadi kekuatan baru dalam

Faktor faktor di atas menunjukkan bahwa proses demokratisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Kerapuhan sistem politik otoritarian dan krisis legitimasi serta kepercayaan

terhadap pemimpin di dalam negeri dapat muncul sebagai pendorong demokratisasi secara internal Sementara itu globalisasi yang membuka pelu ang bagi persebaran paham demokrasi dan rekon figurasi sistem politik dan ekonomi internasional

merupakan faktor internasional yang mendorong proses demokratisasi

pemerintahan selanjutnya

Hal ini terlihat

dari pendekatan pendekatan yang dilakukan oleh Duta Besar AS Stapleton Roy Asisten Menlu AS Urusan Asia Pasifik Stanley Roth dan Menlu AS Madeleine Albright terhadap tokoh tokoh politik seperti Gus Dur Megawati dan Amien Rais Kebijakan tersebut semakin terbuka bagi AS ketika Indonesia memasuki masa demokratisasi Proyek demokratisasi di Indonesia juga

Situasi politik global

disebarkan oleh negara negara Eropa dan

tersebut menunjukkan perkembangan signifikan

berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden

akan kemunculan periode transisi demokratisasi

Susilo Bambang Yudhoyono Dengan instrumen yang serupa Uni Eropa UE sebagai lembaga

dari pemerintahan non demokratis

otoritarian

menuju sistem politik yang demokratis Hal

donor terbesar di dunia bekerja sama dengan

tersebut di antaranya dilatarbelakangi oleh

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan

berakhirnya Perang Dingin antaraAmerika Seri

kerja sama pembangunan untuk mendukung

kat AS

Runtuhnya Uni

demokratisasi good governance pembangunan

Soviet secara tidak langsung dianggap sebagai

sosial dan ekonomi berkelanjutan dan mengikis

dan Uni Soviet US

tonggak kemenangan demokrasi dan harapan

kemiskinan

bagi perdamaian dunia Asumsinya bahwa

bantuan hibah dalam skema National Indicative

semakin banyak negara demokratis maka kian

Program NIP tahun 2002 2004 dan 2005 2006

kecil kemungkinan terjadinya perang Karena demokrasi dianggap simetris dengan perdamaian

negeri tersebut menunjukkan besarnya per

Salah satu programnya adalah

sebesar 222 juta euro 10 Berbagai bantuan luar

dunia maka AS menjadikan demokrasi sebagai

hatian dan harapan dunia internasional akan

salah satu prasyarat bagi suatu negara untuk

perkembangan demokratisasi di Indonesia

diterima dalam pergaulan dunia internasional

Secara politic bantuan tersebut diyakini mampu

Indonesia yang pada saat itu sedang

mendorong proses demokratisasi di Indonesia

memulai proses demokratisasi juga menjadi

dan menjadi landasan penting bagi pencapaian

salah satu sasaran bagi proyek demokratisasi

pertumbuhan ekonomi kesejahteraan stabilitas

yang dikampanyekan olehAmerika Serikat Pada

dan perdamaian di tingkat nasional regional

masa awal demokratisasi Indonesia dibanjiri

dan internasional Selain itu bantuan luar negeri

oleh berbagai bantuan luar negeri salah satunya

tampaknya telah menjadi bagian yang tidak

adalah lembaga donor pemerintah dan swasta

terpisahkan dari politik luar negeri suatu negara

di bawah kendali pemerintah Amerika Serikat

Sebenarnya agenda demokratisasi telah didorong oleh pemerintah Amerika Serikat sejak Presiden

8 Dukungan tersebut ditandai dengan tetap mengalimya bantuan

Soeharto masih berkuasa

ekonomi melalui IMF dan militerAS terhadap rezim Soeharto

Pada saat itu

di

satu sisi AS tetap mendukung rezim Soeharto

9Ikrar Nusa Bhakti

Amerika Serikat dan Proses Demokrati

sasi Indonesia 1992 2000

dalam Rama Shofi Inayati Ed

Hubungan IndonesiaAmerika Serikat 1992 2000 Masa Peme Ibid

rintahan Presiden Clinton

Lembaga tersebut antara lain United States Agency for Inter national Development USAID

the Ford Foundation the Asia

Foundation National Democratic Institute NDI

166

Japanton Sitohang Ed

Jakarta PPW LIPI 2000

Hubungan Indonesia Uni Eropa

Penguatan Good Governance

hlm 33

hlm 93

Jakarta

P2P LIPI

2006

dan refleksi dari kepentingan nasional negara atas

militer juga pada reformasi konstitusi khususnya

proyek demokratisasi

amandemen UUD 1945

Proses demokratisasi semakin menunjukkan

kemajuan seiring dengan upaya pemerintahan

Selama pemerintahan

Orde Baru UUD 1945 dianggap sebagai pe rundangan yang sakral dan nyaris tidak pernah

transisi untuk menaikkan legitimasinya di mata

tersentuh Akibatnya UUD 1945 sebagai sumber

masyarakat Secara politik pemerintahan transisi

perundangan utama rentan bagi penyalahgunaan

B J Habibie mengalami persoalan legitimasi

kekuasaan Sifat UUD 1945 yang sentralistik dan tidak memberikan ruang bagi mekanisme

yang serius Im ditandai dengan lemahnya du kungan dari kelompok elit politik kelompok

check and balances antarkomponen dalam

militer serta kaum aktivis pro reformasi Habibie

pemerintahan baik eksekutif pusat daerah

masih dianggap bagian dari rezim Orde Baru

legislatif maupun yudikatif merupakan alasan

dan kaki tangan Soeharto yang tidak memiliki

kuat yang mendasari desakan amandemen UUD

perbedaan kebijakan dengan Soeharto Untuk

1945 Untuk itu tanpa mengubah Pembukaan

menepis anggapan tersebut dan meningkatkan

UUD 1945 dalam kurun waktu 1999 2002 UUD

legitimasi politiknya

sejumlah gebrakan yang menandai proses de

1945 mengalami empat kah amandemen yang ditetapkan melalui Sidang Umum dan Sidang

mokratisasi di era transisi Pemerintahan Habibie

Tahunan MPR 13 Berbagai amandemen tersebut

membuka kran kebebasan pers membebaskan

berhasil membawa perubahan signifikan dalam

tahanan tahanan politik semasa rezim Soeharto

beberapa hal di antaranya kedudukan lembaga

seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar

negara pembatasan masa jabatan presiden dan

Pakpahan menghasilkan undang undang yang terkait dengan perlindungan HAM 1 mendorong

wakil presiden pemilihan presiden dan wakil

Habibie melakukan

ratifikasi empat konvensi internasional dalam

presiden secara langsung pembentukan insti tusi yang memperkuat sistem ketatanegaraan

masalah hak hak pekeri a

Indonesia dalam mewujudkan sistem demokrasi

membentuk Komnas

Perempuan dan mengizinkan pembentukan

seperti Mahkamah Konstitusi MK dan Komisi

partai partai politik

Pemilihan Umum

Dalam rangka memulai perubahan funda mental untuk membangun tatanan kehidupan

politik yang lebih demokratis maka pemerintah saat An menetapkan pelaksanaan pemilu diper

KPU

Berbagai perubahan

tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan ber

bagai undang undang organik serta peraturan di bawahnya

Berdasarkan agenda yang dikedepankan

cepat menjadi tahun 1999 dari jadwal semula

oleh Presiden Wahid dan selanjutnya Presiden

tahun 2003

Proses demokratisasi berlanjut

Megawati proses demokratisasi yang terjadi

dengan diselenggarakannya pemilu 1999 untuk

di Indonesia saat itu lebih berupa demokrasi

memilih anggota legislatif yang bertugas

elektoral atau prosedural

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

termasuk dalam kategori bentuk demokrasi yang

Jenis demokrasi ini

Sidang Istimewa MPR RI pada Agustus 1999

minimalis yaitu melihat demokratisasi sebatas

menetapkanAbdurrahman Wahid Gus Dur dan

penyelenggaraan pemilu secara rutin dan penge

Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan

nalan norma norma dasar yang memungkinkan

Wakil Presiden RI Agenda demokratisasi pemer

terselenggaranya pemilu Ide awal atas definisi

intahan baru selain terkait dengan reposisi peran

tersebut berasal dari seorang ekonom Joseph Schumpeter yang melihat demokrasi sebagai Apolitical method Jfor arriving at political

UU dimaksud ialah UU No 5 Tahun 1998 mengenai Penge

sahan Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment dan UU No 29 Tabun

1999 mengenai Pengesahan Convention on the Elimination of

decisions in which individuals acquire power to

decide by means of a competitive struggle for

All Forms ofRacial Discrimination 1965 12 Empat konvensi internasional tersebut antara lain Konvensi

No 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlind ungan Hak hak Berorganisasi Konvensi No 105 Tabun 1957

tentang Penghapusan Kerja Paksa Konvensi No 111 Tabun

1958 tentang Diskriminasi dalam Ketenagakerjaan dan Jabatan Konvensi No 138 Tabun 1983 tentang Usia Minimum

Amandemen I Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 21

Oktober 1999 Amandemen 11 Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7 18 Agustus 2000 Amandemen III Sidang Tahunan MPR 2001

tanggal 1 9 November 2001

Amandemen IV

Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1 11 Agustus 2002

167

the people s vote

14 Dengan kata lain demokrasi

dari penguasa baik di level vertikal melalui pe

masih dimaknai secara sempit dan formal sebagai

milu maupun horizontal pembagian kekuasaan

suatu mekanisme untuk memilih pemimpin

antara eksekutif legislatif yudikatif

dan Cara untuk melembagakan kompetisi atas

juga memiliki kebebasan substansial dalam hal

kekuasaan

berpendapat beragama berserikat berdemon

Selain itu mekanisme pemilihan

Individu

Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR RI

strasi

menunjukkan bahwa tatanan demokrasi masih

Dengan kata lain menurut Diamond demokrasi

pada tahap prosedural

liberal memungkinkan warga negaranya politi

Terlepas dari berbagai kekurangan tersebut

era pemerintahan Presiden Wahid dan Presiden

dan memiliki akses akan informasi

cally equal under the law 16 Dalam perkembangan selanjutnya konsepsi

Megawati telah memberikan dasar penting bagi

demokrasi semakin berkembang dan tidak ter

perkembangan demokratisasi di Indonesia Pada

dikotomi antara demokrasi prosedural dengan

masa ini demokrasi elektoral yang berjalan

demokrasi substansial Pengalaman demokrasi

telah menjadi awal dari pembangunan institusi

negara negara di Amerika Tengah menunjukkan

demokrasi di Indonesia Berbagai perundangan

peluang munculnya grey zone antara demokrasi

yang dihasilkan juga telah dapat mewadahi

elektoral dan demokrasi liberal biasa disebut

proses transisi menuju demokrasi khususnya

dengan istilah

dalam persiapan mekanisme Pemilu tahun

ini merupakan kombinasi antara demokrasi dan

2004 Pemilu ini merupakan tahap progresif

otoritarian sehingga mereka tidak dapat dikat

dari proses demokratisasi di Indonesia karena

egorikan negara demokrasi dan tidak juga negara

sebagai momentum berakhirnya masa transisi dan

otoritarian Karakteristik demokrasi seperti ini

Jenis demokrasi

hybrid regime

mulai dimasukinya era konsolidasi demokrasi

serupa dengan asumsi teori transisi yang melihat

Pada pemilu 2004 itulah untuk pertama kalinya

transisi dan konsolidasi sebagai bagian dari

masyarakat Indonesia secara langsung memilih

proses demokratisasi Menurut Linz dan Stepan

pasangan Presiden Wakil Presiden anggota DPR

demokrasi transisi akan berakhir ketika terca

RI dan DPD untuk periode lima tahun ke depan

painya kesepakatan tentang mekanisme politik untuk menghasilkan pemerintahan terpilih ketika

2004 2009 Pemilu 2004 merupakan tonggak awal

suatu pemerintahan yang berkuasa muncul Bari

pelaksanaan menuju demokrasi substansial

pemilu dan ketika lembaga eksekutif legislatif

atau konsolidasi demokrasi Jenis demokrasi

dan yudikatif yang disatukan oleh demokrasi

ini termasuk dalam posisi maksimal dalam

tidak harus berbagi kekuasaan dengan institusi

kontinum proses demokratisasi di Indonesia

lainnya l Setelah masa transisi ini berakhir maka

di mana demokrasi dipahami secara lebih luas dan tidak sekadar pemilu Akar demokrasi ini

suatu negara akan masuk dalam periode kon

berasal dari konsep poliarki oleh Robert Dahl yang menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya berupa kompetisi yang memungkinkan orang

dengan terlembaganya partai politik dan sistem

untuk mengekpresikan preferensi

kebangkitan masyarakat sipil civil society

politiknya

solidasi demokrasi

Periode ini ini ditandai

kepartaian netralitas masyarakat pemilih dan 18

dengan cara yang benar tetapi juga kebebasan substansial ls Selanjutnya konsep demokrasi yang lebih luas ini dikenal dengan demokrasi liberal atau demokrasi substansial yang kom

Kondisi inilah yang kurang lebih terlihat dalam perpolitikan Indonesia pasca Pemilu 2004 seiring

ponennya terdiri atas pemilu kesetaraan dan

Press 1999

16 Lihat L Diamond Developing Democracy Toward Con solidation

Baltimore and London John Hopkins University

penegakan hukum Bahkan konsep demokrasi

1 J J Linz dan A Stephan Problems ofDemocratic Transitions

liberal juga menghendaki adanya akuntabilitas

and Consilidation Press 1996

14 Joseph Schumpeter Capitalism Socialism and Democracy New York Harper and Row 1975

h1m 242

15 Lihat Robert Dahl Polyarchy Participation and Opposition New York and London Yale University Press 1971

wl

Baltimore MD John Hopkins University

hIm 3

Marco Bunte dan Andreas Ufen

The New Order and its

Legacy Reflections on Democratization in Indonesia dalam Marco Bunte dan Andreas Ufen Eds Post Suharto Indonesia 2009

hlm 8

Democratization in

London and New York Routledge

dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang

sipil Pembentukan profil kebijakan luar negeri

Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Indonesia diawali dengan perubahan dalam lan

untuk periode 2004 2009 dan pasangan Presiden

dasan normatif konstitusional dan operasional

Susilo Bambang Yudhoyono Wapres Boediono

politik luar negeri Indonesia

2010

2014

Meskipun begitu

berbagai

Sebagai pemerintah transisi yang mengawali

persoalan politik yang muncul belakangan

proses demokratisasi di Indonesia pemerintahan

seperti korupsi

Habibie secara normatif mulai meletakkan pon

menunjukkan bahwa proses

demokratisasi Indonesia dalam rangka menuju

dasi dasar dalam menata kembali kebijakan luar

konsolidasi demokrasi masih menjadi agenda

negeri Indonesia dengan diterbitkannya UU No

utama dalam perpolitikan Indonesia

37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pelbagai perubahan fundamental yang

UU tersebut mendefinisikan hubungan luar negeri

terjadi di Indonesia akibat peristiwa tersebut tidak hanya memengaruhi arah kebijakan nasional

sebagai setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh

tapi juga kebijakan luar negeri Indonesia Hal

pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau

ini dikarenakan kebijakan luar negeri Indonesia

lembaga lembaganya lembaga negara badan

adalah refleksi dari kepentingan dan kebijakan

usaha organisasi politik organisasi masyarakat

nasional 19 Dengan kata lain kebijakan luar negeri

lembaga swadaya masyarakat atau warga

merupakan respons akan kebutuhan domestik

negara Indonesia 20 Definisi tersebut menunjuk

yaitu demokratisasi di tengah konstelasi politik

kan bahwa pelaku hubungan luar negeri tidak

internasional Kondisi tersebut menjadikan profil

lagi hanya negara yang meneakup pemerintah

dan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia

pusat dan pemerintah daerah tetapi juga aktor

pasca Orde Baru mengalami perubahan dan

non negara

perkembangan signifikan Dua bagian selanjutnya

Semakin pentingnya peran berbagai aktor

akan mengkaji dan menganalisis pembentukan

di tengah keterbatasan negara dalam merespons

profil serta penentuan orientasi kebijakan luar

isu isu internasional juga diakui oleh pemer

negeri Indonesia sebagai konsekuensi dari

intahan Presiden Megawati Soekarnoputri

proses demokratisasi di Indonesia dan perubahan

Pada masa itu melalui program

lingkungan internasional

Menteri Luar Negeri RI

Bench Diri

Hasan Wirayuda

mencanangkan konsep Diplomasi Total yang Profil Kebijakan Luar Negeri Indonesia

bertujuan melibatkan berbagai sektor masyarakat

Pembentukan profil kebijakan luar negeri

dalam profil diplomasi dan kebijakan luar

Indonesia pasca Orde Baru dapat dilihat terkait

negeri Indonesia Diplomasi total menghendaki

dengan kemunculan aktor aktor yang terlibat

sinergi seluruh pemangku kepentingan di dalam

dalam kebijakan luar negeri Hal ini kemudian

negeri untuk merumuskan kebijakan luar negeri

memengaruhi konfigurasi struktur penentuan

yang integratif dalam perspektif intermestik

kebijakan dan pola atau gaya diplomasi yang dimainkan oleh kepala pemerintahan

Proses

internasional domestik

Hal ini menjadikan

kebijakan luar negeri tidak semata menjadi

perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar

domain kementerian luar negeri sekaligus juga

negeri Indonesia pasca Orde Baru kental

bukan lagi executive heavy tetapiiuga legislatif

dengan pelibatan aktor aktor negara yang meluas

dan masyarakat sebagai bagian dari kebijakan

secara horizontal dan vertikal serta aktor aktor

diplomasi total Konsep ini diimpleinentasikan di antaranya dalam bentuk kegiatan Foreign Policy Breakfast forum mingguan yang mengundang

non negara Aktor aktor horizontal meliputi pemerintah pusat dengan jajaran kementerian

dan legislatif serta aktor vertikal yang mencakup

berbagai pemangku kepentingan guna membahas

pemerintah daerah Sementara aktor non negara

isu tertentu Forum ini bermanfaat untuk mem

mencakup lembaga internasional NGO atau

berikan input data dan informasi bagi perumusan

LSM nasional dan internasional serta masyarakat

kebijakan luar negeri Indonesia

Roeslan Abdulgani Mendajung dalam Taufan Penerbit Endang 1956 hlm 11

Luar Negeri

Jakarta

Lihat Pasal 1 ayat 1 UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan

169

Berbagai kebijakan di atas memiliki arti

pasal l l ayat 1 dalam amandemen keempat UUD

signifikan mengingat perpolitikan dunia pasca

1945 pada 10 Agustus 2002

Perang Dingin yang tidak menentu sehingga

lanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No 24

menjadikan tugas penyelenggara negara dalam

tidak mudah dan lebih

Tabun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang kembali menegaskan perlunya pemerintah

hal ini pemerintah

kompleks

Sebagai tindak

Pemerintah harus menghadapi

melakukan konsultasi dengan DPR RI terlebih

bukan hanya isu isu tradisional melainkan juga

dahulu sebelum mendapatkan persetujuan dalam

isu isu non tradisional seperti demokrasi dan

menjalin suatu perjanjian internasional Berbagai

HAM lingkungan hidup keamanan energi dan kejahatan transnasional yang melintasi batas

ketentuan di atas menunjukkan upaya serius dari

batas negara Kondisi eksternal tersebut juga

proses demokratisasi di Indonesia yaitu melalui

pemerintah pasca Orde Baru untuk melanjutkan

didukung oleh proses demokratisasi di Indonesia

pembenahan fungsi kontrol dan mekanisme check

pasca Orde Baru Iklim keterbukaan Sebagai ciri

and balances antara eksekutif dan legislatif

utama era demokrasi memberikan kesempatan

Dalam hal ini

DPR RI tidak lagi difungsikan

bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkiprah

sebagai institusi stempel yang melegitimasikan

dalam perpolitikan nasional dan internasional

kebijakan pemerintah melainkan sebagai lem

Selain itu negara seorang diri tidak akan mampu menangani berbagai persoalan yang sebelumnya tidak menj adi fokus perhatian global Oleh karena

baga yang kritis terhadap kebijakan pemerintah

itu proses demokratisasi baik dari faktor internal

maupun eksternal telah mendorong keterbukaan ruang bagi banyak aktor baik negara maupun non negara untuk mengambil peran lebih luas

dalam merespons berbagai isu internasional

Salah satu aktor yang kian signifikan peran

Sikap kritis legislatif dapat dilihat dalam

beberapa isu penting Pertaina terkait dengan penolakan DPR RI untuk meratifikasi petjanj ian kerja sama pertahanan

Defence Cooperation

Agreement DCA antara Indonesia Singapura

Perjanjian yang telah ditandatangani pada 27 April 2007 di Istana Tarnpak Siring Bali oleh Menlu

Menhan

dan Panglima Augkatan

nya dalam kebijakan luar negeri Indonesia adalah

Bersenjata kedua negara dan disaksikan oleh

legislatif Sebagai representasi dari masyarakat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM

Indonesia secara luas DPR RI diyakini perlu

Singapura Lee Hsien Loong tersebut nien

memiliki wewenang yang lebih luas termasuk

gandung beberapa persoalan Secara prosedural

dalam hubungan luar negeri

DPR RI menilai tetah terjadi pelanggaran oleh

Pengaturan

wewenang legislatif tersebut telah diatur dalam

pemerintah terhadap wewenang DPR RI sep

UU No 37 Tabun 1999 dan amandemen UUD

erti tercantum dalarn Pasal 11 UUD 1945 Pasal

1945 Wewenang pertama terkait perlunya per

tersebut mengatur kewenangan konstitusional

timbangan DPR RI dalam hal pengangkatan duta

legislatif untuk menyetujui atau inenolak sebuah

konsul penerimaan duta negara lain pembukaan

perjanjian dikaitkan dengan kepentingan nasional

dan pemutusan hubungan diplomatik dan keang

Indonesia Dalam kasus tersebut pemcrimah

gotaan dalam organisasi internasional Ketentuan

tidak melibatkan DPR RI dalam membalias

ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU No 37 Tabun

substansi perjanjian tersebut scjak awal

1999 dan pasal 13 ayat 1 2 3 UUD 1945 sebagai

dalam bentuk sosialisasi maupun konsultasi

baik

hasil amandemen pertama pada 19 Oktober 1999

Wewenang berikutnya menghendaki Presiden untuk meminta pertimbangan DPR RI dalam

hal pengiriman pasukan atau mini pemeliharaan

Kerja sama nuliter antara hidonesia Singapura schenarnca telahberlangsung lama yaitu sejak 26 tahun ltd u dalam keranr ka Latihan Bersama Indonesia Si ngapura Latina hidopura

perdamaian yang diatur dalam pasal 10 UU No

Latihan bersama antara hidonesia Singapura pernah terjadi terkait dengan latihan penembakau rudal di Pel arnharu Nall ull

37 Tabun 1999 Selain itu persetujuan DPR RI

perjanjian tersebutdibatalk m oleh h1donesia karena Singapura

mutlak diperlukan ketika Presiden menyatakan

perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 ayat 22 UU No

37 Tabun 1999 dan

lebih diuntungkan Jarak Singapura yang relatif dekat dcngan Pckanbant menjadikan Sing

lebih banyak memanl aalkan

kerja sama tersebut disamping anggaran militer Singapura yang memang lebih besar dari Indonesia Sebnliknya Singapura secara sepihakpernah membatalkan kerja sama angkatan darat

dengan Indonesia di Puslatpur Baturaja Sumatra Sclatan Ilal

ini dikarenakan jarak wilayah yang cukupjauh dari Singapura 170

Dengan kata lain perjanjian ini tidak melalui

tahap ketiga yang menjatuhkan sanksi bagi Iran

proses komunikasi politik yang terbuka antara

Dukungan Indonesia atas resolusi DK PBB dan

pemerintah dengan DPR serta masyarakat luas

yang muncul dari perjanjian tersebut yang dapat

sikap inkonsistensi Indonesia tersebut mengai tanggapan yang cukup keras dari DPR RI Hal inilah yang mendorong 132 orang anggota DPR RI termasuk Ketua DPR RI Agung Laksono

menghambat proses ratifikasinya

untuk mengusulkan penggunaan hak interpelasi

Padahal jika upaya tersebut dilakukan lebih awal

diyakini dapat mencegah berbagai kontroversi

Kontroversi akan substansi perjanjian

atas isu tersebut interpelasi adalah hak DPR RI

merupakan persoalan berikutnya yang melatar belakangi sikap DPR RI tersebut Legislatif

untuk meminta keterangan pemerintah mengenai

menolak klausul klausul dalam DCA karena

dianggap lebih menguntungkan Singapura dari pada Indonesia Selain berpotensi mengancam

kedaulatan Indonesia

perjanjian tersebut

memberikan kebebasan kepada Singapura untuk melakukan manuver penembakan

suatu kebijakan yang penting dan stratc yis serta berdampak luas terhadap kehidupan ber masyarakat dan bernegara Sikap pemerintah yang mendukung sanksi DK PBB dianggap DPR sebagai suatu yang berdampak luas sehingga mendorong perlunya hak interpelasi

melakukan

Untuk itu DPR RI rnengundang penicrintah

latihan sendiri dan melibatkan pihak ketiga dalam

untuk memenuhi panggilan interpelasi dan

latihan bersama Indonesia Meskipun ditandatan

menjawab pertanyaan DPR RI terkait dengan

gani bersama dengan perjanjian ekstradisi DPR

isu tersebut Dalam hal ini terjadi perdcbatan di

menginginkan agar DCA dipisahkan dari perj an jian tersebut Sikap tersebut berkebalikan dengan Singapura yang menghendaki kedua perjanjian

antara anggota DPR RI dalam nicnafsirkan Tata Tertib DPR RI mengenai perhr tidaknya Presiden

perjanjian tersebut menyebabkan implemen

hadir secara langsung dalam rapat paripurna DPR RI untuk memberikan penjetasan lan23sung terhadap hak interpelasi DPR RI Sebagian

tasi keduanya rawan akan kepentingan masing

anggota DPR RI bersikeras bahwa Presiden

tersebut ditandemkan Penggabungan kedua

masing negara Singapura kabarnya tidak akan

sendiri yang hat us datang memenuhi panggilan

meratifikasi perjanjian ekstradisi jika Indonesia

DPR RI

tidak segera mensahkan DCA

bcrargumen bahwa Presiden tidak perlu Nadir clan

Implikasi dari

Sementara itu

scbagian vane lain

tidak tercapainya titik temu antara kedua negara

berhak mewakilkannya kepacia Menteri terkait

menjadikan pengesahan DCA ditunda oleh DPR

Akhirnya dalam pelaksanaan dua kal1 interpelasi

RI hingga batas waktu yang tidak ditentukan dan

atas isu tersebut Presiden diwakili oleh menteri

nasib perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura

menterinya

semakin tidak jelas

Padahal Indonesia sangat

Presiden diwakili oleh Mcnkopolhukam Widodo

berkepentingan akan perjanjian ekstradisi yang

AS yang membacakan jawaban pemerintah atas

diharapkan dapat mengatur penarikan dana

interpelasi DPR RI tersebut

dana korupsi bernilai ribuan triliun rupiah yang

posisi dan kebijakan Indonesia untuk mendukung perluasan sanksi terhadap Iran Malt didasarkan

disimpan di Singapura

Dalain rapat interpelasi pertama

la mcnegaskan

Isu kedua yang kembali menguji hubungan

pada potitik luar negeri bebas aktif Scmentara

eksekutif legislatif dalam kebijakan luar negeri

pada rapat interpelasi kedua Presiden dMakili

Indonesia adalah persoalan krisis nuklir Iran

Menteri Sekretaris Negara

pada 2007 2008

Menkopolhukam

Indonesia sebagai anggota

tidak tetap Dewan Keamanan

DK

PBB

mendukung Resolusi DK PBB No 1747 Tahun 2007 tentang Pemberian Sanksi Tambahan bagi Iran yang tidak mengindahkan peringatan PBB

Negeri

idodo A S

Hassan Wirayuda

Juwono Sudarsono

Hatta Racijasa Menteri Luar

Menteri Pertahanan

Menko Kcsra

Y huriial

Bakrie Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan

Menneg Ristek Kusmayanto Kadiman Dalam

untuk menghentikan program pengayaan nuklir

rapat kedua itutali DPR RI akhirnya mcncrinur

Namun pada kesempatan berikutnya pemerintah

semua jawaban dan pen Masan pemerintah terkait

bersikap abstain pada saat voting atas Rewfusi

dukungan pemerintah terhadap ReSOhISI DK

DK PBB No 1803 Tahun 2008 sebagai resolusi

PBB Dengan demikian perdebatan implemcn

171

tasi hak interpelasi atas kasus nuklir Iran telah

pada efektivitas kerja Dewan Studi banding ke

berakhir

lima negara di atas misalnya menelan biaya

Posisi legislatif sebagai mitra kritis

sebesar Rp3 7 miliar dan dianggap sebagai

pemerintah semakin signifikan seiring dengan perkembangan konsep diplomasi parlementer parliamentary diplomacy Jenis diplomasi

bentuk pemborosan anggaran Selain itu studi

banding bukan merupakan cara yang efektif untuk mencari informasi yang diperlukan terkait

ini menitikberatkan pada pentingnya parlemen

dengan UU suatu negara Berbagai metode

memainkan peran diplomasi untuk memper

pencarian informasi telah diusulkan sejumlah

juangkan kepentingan nasional Aktivitas diplomasi parlementer dilakukan dalam bentuk

pihak mulai dari mengundang narasumber atau informan dari negara tertentu untuk datang

forum multilateral dan kunjungan bilateral Fo

ke Indonesia mengirimkan hanya staf ahli ke

rum multilateral yang mempertemukan parlemen berbagai negara untuk membahas perwoaian

negara tertentu hingga menggunakan perwakilan

tertentu di antaranya adalah Inter Parliamentary Union IPU Parliamentary Union of the OIC

kan informasi Cara cara tersebut dianggap lebih

Organization of Islamic Conference Member

memperoleh informasi tentang perumusan suatu

kedutaan Indonesia di luar negeri untuk memberi efisien dan efektif jika esensinya adalah umuk UU di negara lain

States PUOICM Asia Pacific Parliamentary Forum APPF ASEAN Inter Parliamentary Organization AIPA Dalam forum AIPA yang

lemen di atas menunjukkan bahwa demokratisasi

diselenggarakan di Kamboja pada September

telah menjadikan parlemen muncul menjadi salah

Pembahasan mengenai berbagai peran par

2011 misalnya telah muncul kesadaran bersama

satu aktor selain pemerintah dalam perumusan

akan perlunya peran parlemen dalam mewujud

dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia

kan Komunitas ASEAN 2015 Dengan asumsi

Namun apakah kehadiran parlemen memenga

bahwa anggota parlemen adalah representasi dari

ruhi struktur dan proses penentuan kebijakan luar

suara rakyat maka pelibatan parlemen diharapkan

negeri Indonesia Jika dibandingkan dengan era

dapat mendorong visi pembangunan masyarakat

Orde Baru yang sentralistik maka secara umum

ASEAN Anggota parlemen diminta untuk

dapat dikatakan bahwa legislatif memengaruhi

lebih aktif meningkatkan kesadaran publik pada konstituennya sehingga kerja sama ASEAN

proses penentuan kebijakan luar negeri Indonesia

dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di kawasan

Selain itu diplomasi parlementer dapat

pasca Orde Baru Dengan kata lain proses terse but mencerminkan keseimbangan antara peran eksekutif dan legislatif Meskipun harus diakui bahwa dalam beberapa kasus proses mencari

diwujudkan dalam bentuk kunjungan bilateral

keseimbangan tersebut bukanlah hal yang mudah

Bagi parlemen Indonesia jenis diplomasi ini

Ini sebagaimana kita saksikan dalam kasus DCA

Bering kali dimaknai sebagai studi banding atau

yang telah dibahas di atas bahwa eksekutif masih

kunjungan kerja ke luar negeri Pada periode 2004 2009 anggota DPR RI telah melakukan

berperan dominan dengan tidak melibatkan legislatif dalam proses pembahasan substansi

143 kunjungan ke luar negeri Pada September

perjanjian tersebut Legislatif merasa eksekutif

Oktober 2010 anggota DPR RI yang tergabung

telah melanggar prosedur dalam perumusan

dalam Panitia Kerja RUU Kepramukaan dan

perjanjian internasional yang telah ditetapkan

RUU Hortikultura juga melakukan studi banding

dalam UUD 1945 Untuk itu sikap DPR RI

antara lain ke Belanda Norwegia Afrika Selatan

yang tidak bersedia meratifikasi perjanjian

Korea Selatan dan Jepang Studi banding di

DCA menunjukkan adanya pengaruh legislatif

satu sisi dimaknai oleh anggota Dewan sebagai

dalam proses penentuan kebijakan luar negeri

bagian dari amanat UU yang harus dilaksanakan Namun di sisi lain pelaksanaan studi banding ke

Indonesia

Namun

pertanyaan selanjutnya adalah

luar negeri lebih banyak menuai kritikan daripada

apakah masuknya legislatif dalam struktur

pujian Kritikan lebih sering menyoroti pada besamya biaya yang dikeluarkan dan korelasinya

penentuan kebijakan luar negeri Indonesia telah

172

berkontribusi terhadap efektivitas diplomasi

Indonesia Secara umum peran legislatif di Indo

kewenangan untuk mengatur dan mengurus

nesia belum sepenuhnya mampu meningkatkan

sendiri urusan pemerintahan menurut alas

efektivitas diplomasi Indonesia Meskipun legis

otonomi dan tugas pembantuan

Otonomi

latif di Indonesia telah memiliki peran yang lebih

dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan

luas dalam memengaruhi kebijakan luar negeri

kesejahteraan masyarakat pelayanan umum

tapi masih lebih menonjol pada peran peran

dan Jaya saing daerah Dalam rangka meraih

tradisional dan seremonial yaitu meratifikasi atau

tujuan tersebut Pemda dimungkinkan untuk

tidak meratifikasi suatu perjanjian internasional

menjalin kerja sama internasional dengan pihak

dan mengangkat Duta Besar Kalaupun legislatif

luar negeri di antaranya dalam skema kerja lama

telah berperan aktif dalam diplomasi parlementer

di antaranya melalui studi banding ke luar negeri

bilateral Menurut Kementerian Dalam Negeri RI bentuk kerja sama bilateral pemerintah

namun mekanisme tersebut justru kontraproduk

termasuk Pemda dengan pihak luar negeri antara

ti

Kegiatan studi banding ke berbagai negara

yang sejauh ini belum membawa hasil yang

lain berupa kerja sama provinsi dan kabupaten kota

kembar

sister city

kerja sama teknik

konkret bagi pencapaian kepentingan nasional

termasuk bantuan kemanusiaan kerja sama

justru menuai berbagai kecaman di dalam neg

penyertaan modal daerah serta kerja sama lainnya

eri Selain itu tingginya pluralitas politik di

sesuai dengan peraturan perundangan

legislatif karena besarnya jumlah partai politik dan beragamnya kepentingan politik menjadikan upaya mencapai kesepakatan di antara anggota DPR RI tidaklah mudah Dalam beberapa kasus

di atas misalnya perdebatan justru Bering kali terjadi di internal DPR khususnya antara partai

politik yang mendukung pemerintah dan yang sebaliknya Perdebatan terj adi pada hal hal yang sifatnya procedural daripada yang substantif

Oleh karena itu proses demokratisasi yang ter adi

Kerj a sama sister city merupakan salah satu

bentuk kerj a lama bilateral antar Pemda yang pal ing populer saat ini Secara historis pada awalnya hubungan sister city hanya berorientasi pada upaya untuk menumbuhkembangkan hubungan

persahabatan dan pengertian antar bangsa bangsa

yang berbeda Namun dalam perkembangan selanjutnya

bentuk hubungan bergeser ke

arah kerja sama yang lebih konkret dan Baling menguntungkan Skema kerja sama ini kemudian

di Indonesia barns diakui telah menempatkan

dipahami sebagai bentuk hubungan kemitraan

legislatif dalam proses dan struktur penentuan

antara dua provinsi kota kabupaten lintas negara

kebijakan luar negeri namun belum berkorelasi

secara positif terhadap tingkat efektivitasnya

terhadap diplomasi Indonesia di level internasi onal dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

atas dasar kepentingan dan kemanfaatan bersama

Di Indonesia skema kerja lama ini sebenarnya

telah dimulai pada tahun 1993 yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No

193 1652 PUOD tangga126 April 1993 tentang

Selain legislatif aktor yang berkontribusi

Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerja sama

dalam membentuk profil kebijakan luar negeri

Antar Kota Sister City dan Antar Provinsi

Indonesia pasca Orde Baru sebagai implikasi

Sister Province

Namun proses demokratisasi

demokratisasi di Indonesia adalah pemerintah

pasca Orde Baru menjadikan skema kerja sama

daerah

ini semakin berkembang Berdasarkan data

Pemda

Proses demokratisasi telah

membuka peluang keterlibatan Pemda dalam

sampai dengan tahun 2010 setidaknya sekitar 47

perpolitikan nasional

termasuk melakukan

pemerintah kota kabupaten dari 33 provinsi di

interaksi dengan dunia internasional Sementara

Indonesia telah menjalin kerja sama kemitraan

itu arus liberalisasi ekonomi dan politik sebagai

sister city 22 Mereka terutama tersebar di provinsi

efek globalisasi juga menuntut Pemda untuk

DKI Jakarta DI Yogyakarta Bali Jawa Barat

siap berkiprah di level internasional Untuk itu

Jawa Timur dan sebagian besar provinsi di

pemerintah menggulirkan desentralisasi melalui

pulau Sumatra Dari sejumlah kerja sama sister

kebijakan otonomi daerah dengan diterbitkannya

city di berbagai wilayah tersebut kementerian

UU No 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Melalui UU tersebut Pemda diberikan

Audi Oetomo

City

Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister

Online Bulletin Tata Ruang edisi MeiJuni 2010

173

bercorak

kota Surabaya sebagai kota berprestasi dan

sebagai aktor utama dalam diplomasi dan terlibat

sukses sebagai Best Practice Sister City di Indonesia Kota tersebut dianggap berhasil dalam

Aktor lain seperti Menteri Luar Negeri tidak

perencanaan prosedur dan regulasi kerja sama

memiliki otoritas penuh dan kurang dilibatkan

luar negeri serta kemanfaatannya bagi institusi

secara mandiri dalam menjalankan misi di

pendidikan setempat

plomasi Dalam suatu wawancara Menlu AM

Secara umum pelaksanaan sister city belum membawa dampak signifikan dan efektif dalam

one man show

Presiden bertindak

Dalam Negeri RI pada tahun 2010 menetapkan

langsung dalam berbagai aktivitas diplomasi

Shihab menyatakan bahwa karena posisinya sebagai menteri atau pmbantu presiders maka

memajukan kepentingan pembangunan dan

kapasitasnya hanya menuruti dan menjalankan

pengembangan kota di wilayah tersebut Hal ini

perintah Presiden 21 Oleh karenanya dalam ber

di antaranya disebabkan oleh belum tersosial

bagai lawatan ke luar negeri Menlu Alwi Shihab

isasinya program secara luas di masyarakat akibat

lebih berperan sebagai pendamping Presiden Wahid sehingga disebut sebagai menteri yang paling sering bersama Presiden Wahid

keterbatasan sumber daya manusia infrastruktur dan pendanaan Ini mengakibatkan masyarakat

belum dapat sepenuhnya merasakan manfaat dari

Gaya diplomasi ini sebenarnya kurang

skema ker a sama tersebut Terlepas dari berbagai

efektif dan efisien karena aktivitas diplomasi

persoalan tersebut proses demokratisasi telah

dapat dilakukan hanya oleh salah satu pihak

membuka peluang lebih luas bagi Pemda untuk secara kreatif menj alin kerj a sama dengan negara lain baik berupa sister city maupun bantuan

tersebut justru dipraktikkan oleh pemerintahan

pembangunan Berbagai skema tersebut sedikit

Hassan Wirayuda memegang peran penting

saja

Presiden atau Menlu

Presiden Megawati

Gaya diplomasi

Pada masa itu

Menlu

banyak dapat membantu daerah dalam percepatan

dalam kebijakan luar negeri Indonesia Dengan

pembangunan baik dalam hal pengembangan

kata lain

kapasitas SDM maupun pengembangan ekonomi

keleluasaan kepada Menlu Wirayuda untuk

kebudayaan

menjalankan berbagai agenda kebijakan luar

dan pendidikan

Oleh sebab itu

Presiden Megawati memberikan

Pemda dalam batasan batasan yang telah

negeri Indonesia Sementara An terkait dengan

ditetapkan UUD 1945 telah menjadi salah satu

hubungan Presiden dan Menlu Presiden Susilo

aktor dari struktur penentu kebij akan luar negeri

Bambang Yudhoyono menempatkan Presiden

Indonesia

sebagai top decision maker dalam politik luar negeri yang bekerja lama dengan Menlu sebagai top policy maker dalam pembuatan politik luar

Kemunculan berbagai aktor di atas perlu diakui mampu memengaruhi profil kebijakan luar negeri Indonesia pasca Orde Baru Namun dalam

negeri 24 Berbagai pola dan gaya diplomasi yang

beberapa kasus tertentu Presiden sebagai kepala

berbeda beda tersebut menunjukkan bahwa

pemerintahan tertinggi tetap memegang peran

dalam kasus tertentu kemunculan aktor selain

kunci dalam aktivitas diplomasi internasional

pemerintah sebagai konsekuensi demokratisasi

Semasa pemerintahan Presiden Wahid umpa

belum secara signifikan menemukan kebijakan

manya aktivitas diplomasi melalui serangkaian

negara

lawatan ke luar negeri dilakukan sendiri oleh

presiden tetap memainkan peran penting dalam

Presiden Wahid

membentuk profil kebijakan luar negeri dan

Langkah diplomasi Presiden

Wahid tersebut sebenarnya dapat menggambar

Sebaliknya

pemerintah khususnya

diplomasi Indonesia

kan gaya diplomasi luar negerinya Kunjungan ke luar negeri sebagai bagian dari kebijakan luar negeri di satu sisi menunjukkan besarnya

perhatian Presiden Wahid terhadap politik luar negeri

namun di sisi lain tingginya intensitas

kunjungan ke luar negeri sebanyak 80 kali dalam 20 bulan masa kepemimpinannya menunjukkan

gaya diplomasi Presiden Wahid yang cenderung

174

23 Wawancara Dr AM Shihab Radikalisme

PKB Miliki Otoritas Redam

dalam www tokohindonesia coin

za Sambutan Presiden RI pada acara Foreign Policy Breakfast 19 Agustus 2008 Deplu RI

Orientasi Kebijakan Luar Negeri

di Indonesia juga menjadi kendala dalam rangka

Indonesia

pemulihan ekonomi nasional

Namun

Selain berimplikasi pada profil kebijakan luar

pada akhirnya pemerintahan

negeri Indonesia proses demokratisasi berpen

Habibie berhasil mendapatkan kembali keper

garuh dalam menentukan orientasi atau arah

cayaan dunia internasional khususnya Bari IMF

kebijakan luar negeri Indonesia pasca Orde Baru

dan Bank Dunia Kedua lembaga keuangan

Pada masa ini orientasi kebijakan luar negeri

tersebut memutuskan untuk mencaikan program

Indonesia bercirikan dua hal orientasi ke Barat

bantuan dana untuk mengatasi krisis ekonomi

dalam upaya pemulihan ekonomi dan reorientasi

Indonesia sebesar 43 miliar dolar AS dan bahkan

posisi Indonesia di ASEAN Pembahasan kedua

menawarkan tambahan bantuan senilai 14 miliar

hal tersebut akan dikaitkan dengan politik bebas

dolar Hal di atas menunjukkan bahwa dalam

aktif yang menjadi prinsip dasar bagi politik luar

kondisi rendahnya legitimasi politik dan di bawah

negeri Indonesia

tekanan internasional

Dinamika situasi ekonomi dan politik

orientasi kebijakan luar

negeri Habibie lebih bercorak kompromistis

nasional pasca Orde Baru merupakan variabel

Kebijakan kebijakan progresif terkait dengan

utama yang memengaruhi orientasi kebijakan

pemenuhan HAM berhasil berkompromi dengan

luar negeri Indonesia Pemerintahan pasca Orde

dunia internasional berupa kembalinya keper

Baru mulai dari Presiden Habibie hingga Presi

cayaan dan suntikan dana luar negeri Di sisi

den Susilo Bambang Yudhoyono meletakkan

lain kebijakan tersebut juga mampu menjawab

agenda pemulihan ekonomi sebagai komponen

kebutuhan masyarakat dan aktivis pro reformasi

utama yang mengarahkan kebijakan luar

akan jaminan HAM dan kebebasan berpendapat

negeri Indonesia Hal ini penting mengingat

Walaupun perlu diakui bahwa dalam proses

perekonomian Indonesia pada akhir tahun

selanjutnya misalnya kebijakan terhadap Timor

1990 an Indonesia berada dalam posisi kritis

Timur justru kontraproduktif karena melemahkan

Kinerja perekonomian Indonesia yang relatif baik selama lebih dari dua dekade mengalami

kepercayaan dunia internasional sekaligus legitimasi politik domestik Agenda pemulihan ekonomi untuk men

penurunan drastis dan tragic karena krisis mon

eter Situasi ini semakin memanas seiring dengan

gatasi krisis moneter juga menjadi kebijakan

tuntutan rakyat Indonesia agar Presiden Soeharto

utama pemerintahan Presiden Wahid Meskipun

meletakkan jabatannya Pemerintah Orde Baru

begitu jika diukur dengan tiga indikator stabilitas

yang otoriter dinilai tidak mampu mengatasi

ekonomi makro yaitu nilai tukar rupiah tingkat

persoalan social ekonomi pada saat itu Situasi

inflasi serta tingkat suku bunga perekonomian

ini seakan mengonfirmasi argumen Huntington

Indonesia saat itu menunjukkan perkembangan

bahwa rezim otoritarian akan melemah seiring

yang lebih baik Menurut laporan Bank Dunia

dengan terjadinya krisis ekonomi sebagai akibat

pada September 1999

dari pertumbuhan ekonomi yang kuat 25 Situasi yang tidak kondusif di atas tentu saja menjadikan

menyentuh posisi Rp8 500 per dolar AS tingkat

agenda pemulihan kondisi ekonomi dan politik

turun menjadi 5 1

domestik tidak mudah bagi pemerintahan transisi

85

di bawah Presiden B J Habibie Lemahnya ke

hingga kurang dari 13

inflasi

nilai tukar rupiah telah

berdasarkan Indeks Harga Konsumen

yang sebelumnya mencapai Agustus 1998 dan tingkat suku bunga turun

dari angka 70

Agustus

percayaan dunia internasional pada periode paruh kedua pemerintahan Soeharto akibat korupsi juga menjadikan upaya mencari bantuan internasional tidaklah mudah Minimnya ketersediaan modal

di dalam negeri akibat pelarian modal ke luar

Tekanan internasional terhadap Habibie dalam isu Timor Timur diyakini datang dari Amerika Serikat dan Australia Dalam pertemuan tahunan Consultative Group on Indonesia CGI

di Paris pada Juni 1998

misalnya AS mengkritik

negeri yang mencapai 20 miliar dolar AS dan

keras isu pelanggaran HAM di Timor Timur Selain itu pada

penangguhan berbagai rencana investasi asing

Oktober 1998 Kongres AS secara tegas menunda bantuan pera

latan militer dan pelatihan pasukan untuk Indonesia Perdana Menteri Australia John Howard pada Desember 1998 juga mengirimkan surat pribadi kepada Presiden Habibie mengenai

25 Huntington

The Third Wave

Op Cit hlm 59

pandangannya terhadap penanganan isu Timor Timur

175

1998 1 Stabilisasi perekonomian Indonesia dido

APBN pemerintah dalarn rangka pemulihan

rong pula oleh perbaikan ekonomi internasional

ekonomi nasional

dan regional Perkembangan ekonomi di Jepang

Agenda pemulihan ekonomi nasional

dan Korea Selatan sebagai dua negara utama

dengan mengandalkan suntikan dana IMF masih

tujuan ekspor Indonesia mendukung program

melandasi kebijakan ekonomi Presiden Mega

pemulihan ekonomi Indonesia saat itu Kenaikan

wati Pemerintah bahkan bersedia menerapkan

harga minyak akibat ketatnya kuota OPEC dari

resep yang diberikan IMF untuk mengatasi krisis

10 awal 1999 per barrel menjadi

22 dolar

ekonomi di antaranyaberupa privatisasi BUMN

Agustus 1999 juga mendorong cadangan budget dan ekspor komoditi yang menjadi andalan

dan bantuan likuiditas Namun kebijakan pem

Indonesia tersebut 28 Namun secara umum

karena hampir membangknrtkan sistem moneter

perbaikan ekonomi makro Indonesia tersebut

Indonesia Akibatnya kondisi ekonomi Indonesia

masih dikatakan rapuh lantaran pertumbuhan

semakin terpuruk Terkait dengan lial ini Presiden

GDP masih dominan di sektor pertanian daripada

Megawati menuntut IMF untuk turut bertanggnung

infrastruktur dan konstruksi yang juga diperlukan

jawab alas dampak rekomendasi kebijakan IMF

bagi proses pembangunan Kondisi diperparah

tersebut Menurut Megawatt paling tidak IMF melnbantu Indonesia dengan menjadwalkan Mang

dengan sedikitnya arus investasi yang masuk

berian bantuan likuiditas justru kontraproduktif

ke Indonesia padahal investasi di kedua sektor

cicilan cicilanutang Indonesia agar tersedia lebih

tersebut sangat diperlukan untuk menghidupkan

banyak dana untuk pembangunan kesejahteraan

kembali sektor sektor ekonomi Hal ini dikare

rakyat Kebijakan privatisasi BUMN semasa

nakan lemahnya kepercayaan investor akibat

Presiden Megawati juga dinitat cukup berhasil

ketidakstabilan ekonomi dan kerawananan politik

menaikkan perttmlbuhan ekononii nasional dan

di dalam negeri

mengurangi beban negara Akan tetapt kebijakan

Sebagai upaya untuk memulihkan keper cayaan dunia internasional

membangun citra

ini mengandung kontroversi karena 13UMN yang diprivatisasi justru dijual ke perusahaan acing

positif Indonesia dan memperoleh dukungan

Tindakan ini dapat diartikan bah

akan integritas teritorial Indonesia maka Presiden

telah menggadaikan aset negara kepada pillak

Wahid mengedepankan diplomasi ekonomi

asing Ketergantungan terbadap asing masih tetap

sebagai agenda kebijakan luar negeri Indonesia

mewarnai kebijakan ekonomi Presiden Susilo

Presiden Wahid melakukan serangkaian lawatan

Bambang Yudhoyono Meskipun pada perten

ke berbagai negara yang diawali dengan mengun

gahan Oktober 2006 Indonesia telah melunasi

jungi negara negara ASEAN Amerika Serikat

seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3 2 mihar

dan Jepang Kunjungan ke Singapura misalnya cukup berhasil meyakinkan kalangan pengusaha

a pemerintah

dolarAS yangberarti baliwa Indonesia ticiak lagi berkewajiban tunduk pada agenda IMF nanum

di sana untuk kembali menanamkan modalnya

wacana untuk berutang kembali mencuat Hal

di Indonesia

ini dikarenakan pengucuran kredit perbankan ke

setelah terjadi penarikan modal

besar besaran ketika runtuhnya Orde Baru Selain

sektor rill masih sangat kurang sementara jumlah

itu kunjungan Presiden Wahid ke AS berhasil

penduduk miskin semakin meningkat schingga

mendatangkan dukungan pengucuran dana IMF

gap kesenjangan ekonomi loan melebar

bagi Indonesia Dengan agenda yang sama

Berbagat kebijakan dalam rangka pemulillan

kunjungan ke Jepang juga berhasil memperoleh

ekonomi nasional tersebut merninjukkan bahwa

komitmen bantuan baru dan jaminan akan

secara umum orientasi kebijakan luar negeri

adanya penjadwalan utang yang diberikan oleh Menteri Keuangan Jepang Kiichi Miyazawa Penjadwalan ulang utang utang Indonesia sedikit

politik liar negeri Indonesia kembali ber eser

Indonesia rnasih condong ke barat Pendulum

banyak dapat memperingan beban anggaran

ke arah yang sama seperti eraOrde Baru Sistem ekonomi kapitaltsme yang berlandaskan ekonomi pasar dan bergantung pada lembaga lemba a

The World Bank Indonesia MacroEconoinic Update 20

ketiangan internasional telah mengambil pecan

September 1999 hlm 1

28lbid

176

2

utama dalam menggerakkan perekonomian na

Posisi pendulum kebijakan luar negeri

sional Usulan pembukaan hubungan dagang dengan Israel yang diembuskan Presiden Wahid

Indonesia yang mengarah ke Barat

seakan semakin memperjelas orientasi kebijakan

terlihat dalam kebijakan luar negeri Indonesia

luar negeri Indonesia scat itu Dengan membuka

semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

semakin

hubungan dagang dengan Israel Presiden Wahid

Sejak Mei 2005 telah terjadi peningkatan

bermaksud menunjukkan kepada investor acing bahwa Indonesia adalah negara yang tidak

intensitas kun ungan Presiden Yudhoyono ke AS

membeda bedakan bangsa dan etnis dalam

dengan AS khususnya terkait dengan kerja sama

rangka agenda pemulihan ekonomi dan dalam

militer Hasilnya

tataran perdagangan dunia Selain itu melalui

hubungan militer kedua negara Presiden Susilo

upaya tersebut Presiden Wahid berharap akan

Bambang Yudhoyono dan Presiden George W

memengaruhi kuatnya lobi Yahudi Amerika

Bush menyepakati pembentukan Indonesia

dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral

sebagai upaya normalisasi

di Wall street untuk mendorong masuknya

US Security Dialogue dan Bilateral Defence

perusahaan asing ke Indonesia

Dialogue Selain itu agenda global AS dalam

Sikap ini juga menguat ketika AS menjadi negara non Asia pertama yang dikunjungi

bagi dibukanya kembali kerja sama militer

Presiden Megawati dalam lawatan ke luar

dengan Indonesia berupa latihan militer bersama

negeri pertamanya Bahkan tindakan Presiden

dan bantuan persenjataan Hal ini dilakukan oleh

Megawati yang menunjukkan simpatinya ke AS

AS semata mata untuk menjaga kepentingan

pasca tragedi 11 September 2001 sedikit banyak

strategis AS di Indonesia

memerangi terorisme telah menjadi momentum

balk dalam hal

menunjukkan keberpihakan Indonesia untuk ikut

stabilitas politik keamanan maupun keamanan

serta dalam agenda perang global melawan teror isme dan secara tidak langsung turut mendukung

pasokan energi

stigmatisasi terorisme dengan Islam Akibatnya

oleh Amerika Serikat telah menjadi salah saw

Rizal Sukma menilai pemerintahan Indonesia di

agenda dalam kebijakan luar negeri Indonesia

bawah Megawati menunjukkan kebijakan yang

Dengan bermodalkan pengalaman berdemokrasi

ambigu yang ditandai dengan tidak adanya sikap dan posisi yang jelas dalam merespons kampanye perang melawan terorisme 29 Oleh

di Indonesia Presiden Yudhoyono menggagas

Bali Democracy Forum sebagai bentuk diplomasi soft power Forum dialog yang telah diseleng

karena itu Vermonte menilai bahwa isu terorisme

garakan selama tiga tahun berturut turut tersebut

Gagasan demokrasi yang terus diliembuskan

telah menempatkan Indonesia dalam posisi

2008 2010 tersebut merupakan inisiatif Indo

yang rumit Di satu sisi berbagai peluang kerja

nesia untuk mempromosikan demokrasi sebagai

sama khususnya terkait dengan pemberantasan

platform dan arsitektur politik di kawasan Asia

terorisme memberikan kesempatan untuk

Pasifik Berangkat dari asumsi bahwa demokrasi

meneguhkan posisi dan peran Indonesia di mata

merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan

dunia internasional namun pada nisi lain Cara

rakyat Indonesia mendorong demokrasi sebagai

pemerintah dalam menangani perkembangan

upaya untuk meraih perdamaian dan stabilitas

terorisme mengembalikan pendekatan keamanan

baik di level nasional maupun regional

security approach di dalam negeri 30 Poin terakhir juga diindikasikan dengan diterapkannya

kebijakan Daerah Operasi Militer DOM yang represif di Aceh dan berbagai penanganan anca

man disintegrasi di Aceh Poso dan Papua serta aksi terorisme bom Bali I dan bom J W Marriot

Namun

dalam konteks tertentu orientasi

kebijakan luar negeri Indonesia yang ditunjuk kan oleh pemerintahan pasca Orde Bant tidak sepenuhnya mengikuti genderang negara negara

Barat Presiden Wahid misalnya pada saat yang bersamaan sangat mendorong kebangkitan Asia dalam hubungan internasional Selain itu

Rizal Sukma Islam in Indonesian Foreign Policy London Routledge 2006

hlm 131

6 Philips J Vermonte

Demokratisasi dan Politik Luar Negeri

Indonesia Membangun Citra Diri Ed

dalam Bantarto Bandoro

Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia

Jakarta CSIS 2005

untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat Presiden Wahid menggagas Forum Pasifik Barat

yang terdiri atas Indonesia Timor Timur Papua Nugini Australia dan Selandia Bani dan poros

hlm 36

177

Indonesia China India Berta poros ekonomi

itu Presiden Megawati melakukan berbagai kerja

Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaplikasikan prinsip bebas aktif dengan jargon all directionsforeign policy Kebi

sama ekonomi dan politik di luar blok Amerika

jakan ini bermakna bahwa Indonesia bebas untuk

Serikat dan sekutunya seperti kerja sama pem

memutuskan langkah kebijakan yang diambil

belian pesawat Sukhoi jenis SU 27 dan SU 30

tanpa mengikatkan dirinya atau merujuk dirinya

serta dua unit helikopter MI 35 dengan Rusia dan

pada salah satu blok kekuatan negara Kebijakan

kerja sama perdagangan dengan China Berbagai

ini muncul karena tatanan dunia terns berubah

hal di atas menunjukkan bahwa diplomasi

yang menghadirkan tentangan dan permasalahan barn Latar belakang dari all directions adalah

Indonesia Singapura China Jepang India Selain

Presiden Wahid dan Presiden Megawati tidak

memiliki pola yang jelas atau bercorak acak Jika mengadopsi konsep mendayung di antara dua 31 karang yang menjadi jargon prinsip politik luar negeri bebas aktif semasa Perang Dingin

multipolarisme

maka gaya diplomasi Presiden Wahid dapat

Susilo Bambang Yudhoyono yang cenderung

dikatakan menabrak semua karang

Presiden

Wahid seakan berupaya merangkul semua pihak

bukan lagi bipolarisme dua

kubu Metafor yang digunakan adalah navigating in a turbulent ocean berlayar di samudra yang bergejolak

Selain itu gaga diplomasi Presiden

main aman dengan kebijakannya mengakomo

dasi politik thousandfriends zero enemy justru

dan tidak mengindahkan berbagai norma tidak

menjadikan kebijakan luar negeri Indonesia tidak

tertulis dalam interaksi antar negara

jelas orientasinya atau mengalami disorientasi

Gaya diplomasi inilah yang kemudian

Dalam hal ini Indonesia dapat dikatakan berada

membentuk elemen politik luar negeri Indonesia

di persimpangan jalan yaitu dihadapkan pada

semasa Presiden Wahid yang oleh Alwi Shihab

berbagai arah yang harus dipilih

didasarkan pada

menjaga jarak dengan semua

Dalam relasi dengan negara negara Asia

negara hidup bertetangga baik dan kebajikan

khususnya ASEAN

orientasi kebijakan luar

universal 1132 Akibat dari gaya diplomasi tersebut

negeri Indonesia juga menarik untuk dikaji

pelaksanaan prinsip bebas aktif mengalami

ASEAN yang merupakan bagian terdalam

dilema serius Di satu sisi Presiden Wahid me

lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia

ngunjungi negara negara Barat

mendapatkan perhatian serius dari pemerin

khususnya

Amerika Serikat dalam rangka mendorong

tahan Orde Baru 34 Peran regional Indonesia di

investasi Namun di sisi lain Presiden Wahid

forum ASEAN amat menonjol Sikap asertifitas Presiden Soeharto yang menempatkan ASEAN

berupaya membendung pengaruh negara negara Barat tersebut dengan usulan pembentukan

sebagai soko guru politik luar negeri Indonesia

berbagai poros kebangkitan Asia yang justru

menunjukkan secara jelas orientasi kebijakan luar

mendapat tentangan dari negara negara Asia

negeri Indonesia 35 Namun ketika krisis ekonomi

sendiri khususnya yang bersekutu dengan

melanda Asia kohesivitas dan integritas ASEAN

AS Dalam konteks inilah perdebatan antara

dalam menghadapi dampak krisis mulai kendur

ketergantungan ekonomi dan independensi yang

Masing masing negara anggota ASEAN disibuk

terjadi semasa era Orde Baru13 kembali menjadi

kan dengan upaya penanggulangan efek krisis

dilema bagi kebijakan luar negeri Indonesia di

moneter Indonesia

masa pemerintahan Presiden Wahid

paling parah terimbas krisis juga berkonsentrasi

sebagai salah satu negara

untuk pemulihan kondisi ekonomi Pemerintahan

Lihat Mohammad Hatta Mendayung Antara Dua Karang Jakarta Bulan Bintang 1976 Budiarto Shambazy Politik Luar Negeri Gus Dur Kompas 2 Januari 2010 http Cetak kompas com read

Presiden Habibie tidak banyak memberi perhatian

pada ASEAN dalam kebijakan luar negerinya Oleh karena itu dalam kondisi ketidakstabilan

xml 2010 01 02 0253398 politik luar negeri gus dur Diakses pada 2 Januari 2010

34 Dewi Fortuna Anwar mestic Politics

Indonesian Foreign Policy and Do

Singapore ISEAS 2003

Hlm 7

Lihat Franklin B Weinstein Indonesian Foreign Policy and the Dilemma ofDependencefrom Soekarno to Soeharto

dan London Cornell University Press 1976 Indonesian Foreign Policy London Allen

178

Ithaca

Michael Leifer Unwin 1983

Lihat Gordon Hein Soeharto s Foreign Policy A Second Generation Nationalism Disertasi Phd di University of Cali fornia Berkeley 1986

ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia sulit

lakukan agar Indonesia dapat meraih kembali

mempertahankan peran regionalnya

peran regionalnya di kawasan sehingga dapat

Kondisi justru tidak lebih baik semasa

meningkatkan peran dan posisi tawar Indonesia

Pada masa ini

di mata dunia internasional Untuk itu Presiden

hubungan Indonesia dengan negara negara

Megawati melakukan lawatan pertamanya sejak

ASEAN semakin meregang akibat pernyataan

menjabat sebagai Presiden dengan berkunjung

kontroversial Presiden Wahid

ke negara negara ASEAN

pemerintahan Presiden Wahid

Ketika KTT

Lawatan selama

ASEAN di Singapura pada November 2000

8 hari pada Agustus 2001 tersebut dilakukan

misalnya

Presiden Wahid mengajukan ide

oleh Presiden Megawati sesuai dengan tradisi

agar keanggotaan ASEAN diperluas dengan

yang berjalan selama ini bahwa para pemimpin

memasukkan Papua Nugini dan Timor Timur

baru ASEAN hendaknya mengunjungi negara

Ide ini didasari oleh pemikiran Presiden Wahid

negara anggota ASEAN terlebih dahulu sebelum

bahwa bagaimana negara negara anggota

mengunjungi negara negara lain di luar kawasan

ASEAN yang sudah lebih maju bisa memberikan

itu Tradisi yang dikenal dengan etika kepe

bantuan solidaritasnya kepada negara negara

mimpinan ASEAN

ini juga pernah dilakukan

seperti Papua Nugini dan Timor Timur Namun

oleh Presiden Gloria Arroyo Macapagal dari

ide tersebut ditolak oleh Singapura dengan

Filipina dan PM Thailand Thaksin Shinawatra

alasan bahwa masuknya negara negara tersebut

Kunjungan tersebut selain berupa kunjungan

ke ASEAN hanya akan membebani ASEAN

kehormatan courtesy call berhasil menyepakati

saja Lalu Presiden Wahid juga menyatakan

beberapa perjanjian dan komunikasi bersama

bahwa Indonesia harus mencari model kerja sama

salah satunya kesepakatan keri a sama keamanan

baru tidak bisa hanya bergantung pada ASEAN

seperti penanggulangan penyelundupan senjata

dalam memajukan kerja sama dan solidaritas

dan lalu lintas teroris

di kawasan Oleh karena itu ASEAN menurut

Dalam upaya semakin mengembangkan

Presiden Wahid harus ditinjau lagi agar bisa

ASEAN

sesuai dengan perpolitikan pasca Perang Dingin Selain itu Presiden Wahid secara langsung

wati juga mengusulkan dibentuknya Komunitas

mengkritik Singapura dengan mengatakan bahwa

kerja sama politic untuk menjaga keamanan

Pada dasarnya orang Singapura melecehkan Melayu Kita dianggap tak ada Lee Kuan Yew

keamanan perlu dilakukan untuk membantu

menganggap saya sebentar lagi turun dari ja

ASEAN dalam merespons berbagai tantangan

batan presiden

internasional seperti kejahatan transnasional

Singapura man enaknya sendiri

cari untungnya sendiri

36 Karena berbagai

Indonesia semasa Presiden Mega

Politik dan Keamanan ASEAN sebagai bentuk

antarkawasan

Penguatan pilar politik dan

kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi

pernyataan kontroversial Presiden Wahid tersebut

Dengan ini

maka hubungan Indonesia dengan negara negara

hanya di sektor ekonomi Komunitas Ekonomi

ASEAN lain khususnya Singapura menjadi

ASEAN dan sektor budaya Komunitas Sosial

kurang harmonis Hal ini menandakan orientasi kebijakan luar negeri yang menempatkanASEAN sebagai ring terdalam lingkaran konsentris tidak

Budaya ASEAN

menjadi prioritas pemerintahan Presiden Wahid

pembentukan Komunitas ASEAN 2015

Pada masa pemerintahan Presiden Mega

perkembangan ASEAN tidak

tetapi juga politik Dalam

rangka mendorong ketiga pilar tersebut KTT ASEAN di Bali tahun 2003 telah menyepakati Tar

get ini juga menjadi prioritas kebijakan luar

wati pendulum orientasi kebijakan luar negeri

negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang

Indonesia terkait dengan ASEAN kembali

Yudhoyono

bergeser ke posisi awal

ASEAN pada tahun 2011 dimanfaatkan oleh

Presiden Megawati

Posisi Indonesia sebagai Ketua

kembali menempatkan ASEAN sebagai fokus

Indonesia untuk mendorong tiga prioritas kema

kebijakan luar negeri Indonesia

juan Komunitas ASEAN 2015 yaitu memastikan

Hal ini di

kawasan Asia Pasifik adalah kawasan damai b Budiarto Shambazy Politik Luar Negeri Gus Dur Kom pas 2 Januari 2010 dalam http Cetak kompas com read xml 2010 01 02 0253398 politik luar negeri gus dur Diakses

sebagai prasyarat berlangsungnya pembangunan

ekonomi yang berkesinambungan memastikan

pada 2 Januari 2010

179

terbentuknya peta ekuilibrium dinamis di Asia

bebas aktif untuk menegaskan independensi

Pasifik yang meletakkan keseimbangan tanpa kekuatan dominan dan memastikan peran dan

Indonesia Hal ini penting dilakukan mengingat selama ini prinsip bebas aktif hanya digunakan

sumbangsih ASEAN dalam rangka membangun

sebagai jargon simbolis tetapi tidak memiliki

ASEAN Community in a Global Community of

landasan operasional untuk menjalankan konsep

Nations

tersebut

Perkembangan ASEAN yang pesat telah

Kedua

kompleksitas isu regional dan

menempatkan ASEAN sebagai motor bagi

global saat ini mengharuskan politik luar

berbagai forum internasional Pembentukan

negeri Indonesia memiliki pemikiran strategic

forum forum lanjutan seperti ASEAN Regional

dan berpikir di luar kotak Pilihan kebijakan

Forum ARF yang terdiri atas 26 negara ber

strategic didasarkan pada pertimbangan rasional

manfaat untuk membahas isu isu keamanan

dan realistic serta sesuai dengan kapasitas kita

secara lebih terbuka Selain itu penandatanganan

Dalam hal ini Indonesia perlu memobilisasi

Piagam ASEAN pada Desember 2008 yang

modalitas Indonesia dengan mengoptimalkan

memayungi pembentukan Komunitas ASEAN

diplomasi isu isu non tradisional

2015 diyakini kian memperkuat peran ASEAN

demokrasi HAM dan Islam dengan kekuatan

dalam menghadapi berbagai perubahan arsitektur

soft power Selain itu upaya Indonesia untuk

kerja sama global

Oleh sebab itu dengan

berpikir di luar kotak dapat berupa optimalisasi

semakin signifikannya posisi ASEAN dalam

diplomasi publik dengan meningkatkan peran

kancah internasional maka penempatan ASEAN

serta aktor non negara dalam aktivitas diplomasi

dalam orientasi kebijakan luar negeri Indonesia

Salah satu aktor tersebut adalah media dalam hal

bermanfaat umuk meningkatkan posisi dan daya

ini media massa dapat berperan penting dalam

seperti

tawar Indonesia di mata dunia internasional

realitas diplomasi saat ini Media tidak hanya

dalam rangka mencapai kepentingan nasional

berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman

Catatan Akhir

juga membantu mendiseminasi informasi dalam

masyarakat akan suatu permasalahan

Politik luar negeri Indonesia pasca Orde Baru dipengaruhi oleh faktor domestik sebagai bagian

dari proses demokratisasi dan internasional dalam bentuk globalisasi Namun dalam konteks

tertentu faktor domestik memainkan peran yang dominan Dengan kata lain iklim politik terbuka

yang berkembang pasca lengsernya Presiden

tetapi

kaitan dengan kiprah diplomasi Indonesia dan mengomunikasikannya kepada masyarakat di

dalam negeri dan masyarakat internasional

Oleh karena itu menj alin policy network dengan media merupakan bagian penting dari diplomasi kontemporer

Ketiga kebijakan luar negeri Indonesia perlu

Soeharto memengaruhi proses perumusan dan

mengoptimalkan lingkaran konsentris dalam pe

pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang

rumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri

membentuk beberapa hal yaitu ketidakjelasan

Jika ASEAN masih dianggap sebagai soko guru

profit kebijakan luar negeri Indonesia dan ke

politik luar negeri Indonesia maka kerja sama

gamangan dalam orientasi prinsip politik luar negeri Indonesia Oleh karenanya dalam upaya

ASEAN perlu menjadi prioritas utama Indonesia dalam menciptakan stabilitas dan kerja sama

mempertegas profil dan orientasi kebijakan luar

regional di kawasan Asia Tenggara Untuk itu

negeri Indonesia pemerintahan dewasa ini perlu

diplomasi Indonesia di ASEAN harus diarahkan

lebih memberikan perhatian pada beberapa hal

pada upaya strategis untuk memperkuat ASEAN

Pertama pemerintah perlu melakukan

revitalisasi menyeluruh terhadap elemen elemen mendasar dalam formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dengan tujuan menempatkan kepentingan nasional dalam Skala prioritas utama Upaya ini dapat diawali dengan

melakukan rekonseptualisasi prinsip luar negeri 1

sebagai lingkaran konsentris pertama kebijakan luar negeri Indonesia Dalam posisinya sebagai Ketua ASEAN 2011 misalnya Indonesia dapat mulai memainkan peran aktif di level global

dengan memimpin pembahasan berbagai isu global seperti isu lingkungan pembangunan

dan konflik keamanan Indonesia juga dapat

menjadi penengah untuk menyeimbangkan posisi

Held David dan Anthony McGrew 2007 Global

negara negara ASEAN antara Amerika Serikat

ization Anti Globalization

dan China di mana keduanya sedang bersaing

Divide Cambridge and Malden Polity Press

untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan

Bcvond the Great

Huntington Samuel P 1991 The Third H avc Demoe ratizution in the Late Ttiventieth Centurv Nor

Asia Tenggara

Dan keempat karena kebijakan luar negeri

man University of Oklahoma Press lnayati Ratna Shoti Ed

adalah refleksi dari politik domestik maka

kebijakan luar negeri Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan domestik

2000 Hubrrngun Indonc

siaArnerika Serikut 1992 2000 Maso Penrer intahan Presiden Clinton Jakarta PPW LIPI

Japanton Sitohang Ed

2006 Hubungan Indonesia

dan perlunya tetap memainkan peran proaktif

Cni Eropa Penguotan Good Gorcrnarnr Ja

di level internasional Kebijakan luar negeri

karta P2P LIPI

harus digunakan untuk menjembatani gap antara

Leifer Michael

wilayah domestik dan internasional intermestik

1983 Indonesian Foreign Policy

London Allen

Unwin

Oleh karena itu pembenahan kondisi domestik

Linz J J dan A Stephan 1996 Problclns of Dem

sangat diperlukan sebagai dasar bagi kebijakan

ocratic Transitions and Consilidation

luar negeri Akhirnya asertifitas Indonesia tidak

more MD John Hopkins University Press

akan efektif selama situasi ekonomi politik dan

Marco Bunte dan Andreas Ufen Eds

Balti

2009 Dcino

rutizotion in Post Suharto Indonesia London

keamanan dalam negeri tidak menunjukkan

and New York Routledge

perbaikan signifikan

Oetomo Andi 2010 Pengeloluam Pcrkotcrun Le u at

Skema Sister City Onlinc Bulletin Tina Rmmg

Daftar Pustaka

edisi Mei Juni 2010

Abdulgani Roeslan 1956 Mendajung dalam Taufan Jakarta Penerbit Endang

Sambutan Presiden RI pada acara Foreign Policy

Anwar Dewi Fortuna 2003 Indonesian Foreign Po licy and Domestic Politics Singapore IS EAS

Sehumpeter Joseph 1975 Capitalism Socialism curd

Bandoro Bantarto Eds

Shambazy Budiarto

2005 Mencari Desain Baru

Breakfast 19 AQustus 2008 Deplu RI

Democracy Ne

Politik Luar Negeri Indonesia Jakarta CSIS

Dahl Robert 1971 Polyarchy Participation and

Konrpas 2 Januari 2010

hltp

celak konrpus

Opposition New York and London Yale Uni

versity Press 2001

The

Global Transformation Reader an Introduction to the Globalization Debate Second Edition

Malden Polity Press

Consolidation Baltimore and London

Sukma

Rizal

u drn

John

Hopkins University Press Ensiklopedia Tokoh Indonesia Wawancara Dr Alwi Shihab PKB Miliki Otoritas Redam Radika mvw tokohindonesia com

2006 lslain in Inlonesian

Policv London

Diaksrs

orri

u

Routledge

Sutyadinata Leo 1998 Politik Litor Acgeri di Bim ah Soeharto

Diamond L 1999 Developing Democracy Toward

lisme

orrrireud rmI 2010101 02

2 53398 polilik lnar negcri pada 2 Januari 2010

David Held dan Anthony McGrew Eds

Cambridge

York Harper and ltov

Politik LAW Negeri Gus Dur

Jakarta LP3ES

The World Bank Indoncsiu 1lacrnEconnnric Lipc ate 20 September 1999

Weinstein Franklin 13

1976

Indonesian Forci n

Polio and lire Dilemma ojl Dpen lencc Irony

Soekarrro to Soehar lo Universit

Ithaca dan London

Cornell

Press

Grugel Jean 2002 Democratization A Critical In Whitehead Laurence 2002 Denrocrari wion

troduction New York Palgrave

Nit

01T curd Experirncc New York Osturd Uni

Hatta Mohammad 1976 Mendayung Antara Dua Karang Jakarta Bulan Bintang Hein Gordon

1986

Soeharto s Foreign Policy A

Second Generation Nationalism

Disertasi Plid

versity Press Wuryandari Ganewati

l d

2005 Politik Luar 1 t

gcri Indonesia di Tcn ah Pusaran Rrlitik Do mcstik Jakarta P2P LIPI dan Pustaka Pckijar

di University of California Berkeley

181