PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA 10 May 2011

PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA 10 May 2011

SAUT GURNING FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA Mobile Phone : 08214006-563 Email: [email protected]

SEMINAR NASIONAL REVITALISASI MARITIM WIILAYAH TIMUR, 10 MEI 2011,

Garis Besar Presentasi • • • • • • • •

PENGERTIAN KEBIJAKAN INDIKATOR KEBIJAKAN MARITIM ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT NASIONAL PERKEMBANGAN KEPELABUHANAN NASIONAL PERKEMBANGAN DENGAN NEGARA LAIN PERSPEKTIF PERKEMBANGAN MASA DEPAN PELUANG INDONESIA TIMUR KESIMPULAN

Pengertian Kebijakan (Policy) Hogwood & Gunn (1984): a. Sebagai label dari sebuah aktivitas b. Sebagai ekspresi dari sebuah tujuan umum c. Sebagai proposal khusus d. Sebagai keputusan dari pemerintah e. Sebagai formal otorisasi f. Sebgai sebuah program g. Sebagai tujuan (target) h. Sebagai manfaat yang diinginkan i. Sebagai sebuah teori j. Sebagai sebuah proses

Strata Kebijakan Publik 1. Nasional a. Wewenang: MPR, DPR, Presiden b. Produk : UUD, UU, PERPU 2. Umum a. Wewenang: Presiden b. Produk: PP, Keppres, INPRES 3. Pelaksanaan a. Wewenang: Menteri dan Kepala LPND b. Produk: Kepmen, Keputusan Administratif

Kebijakan Maritim

Definisi: perilaku negara berkenaan dengan isu industri maritimnya. Sifat kebijakan maritim sebuah pemerintahan dapat diterapkan dalam sebuah degradasi antara ekstrim intervensi dan penerapan kebebasan ala “laissez-faire” atau berada di antara kualitas kedua set-up tersebut.

PERDAGANGAN LEWAT LAUT SEBAGI MOTIF KEBIJAKAN MARITIM

SELLER

MODES OF TRANSPORTATION

INDUSTRY OF FINANCE (BANKING SYSYEM)

REGULATION AND LAW

INFORMATION

Land Transportation / hauliers

Storage services and cargo agency,and third parties

Port Operations and derived services

CORE ACTIVITY OF TRADE BETWEEN MARKET

BUYER

Land Transportation / hauliers

MODES OF TRANSPORTATION

Storage services and cargo agency,and third parties

INDUSTRY OF FINANCE (BANKING SYSYEM)

Shipping Service

Port Operations and derived services

REGULATION AND LAW

KEBIJAKAN MARITIM DAN PROSES EKONOMI MAKRO

CAKUPAN REGULASI DAN HUKUM INTERNASIONAL REGULASI EKONOM

REGULASI TEKNIK

REGULASI SOSIAL

UNCTAD  Liner Code  Registrasi pelayaran

IMO SOLAS MARPOL SCTW ISM CODE COLREG

ILO  Standar gaji  Sertifikat dan kompetensi

WTO  Akses Pasar  Kebijakan Nasional  Most favourite nations (MFN) OECD EU, USA  Kompetisi yang fair  Anti-trust  Anti-dumping REGULATOR NASIONAL

OPRC/90 / OPA 90 UNEP ISO Standar Teknis Standar Kualitas KLASIFIKASI (IACS) PORT STATE CONTROL FLAG STATES

ITF  Kesejahteraan Pelaut  Pembayaran minimum  Standar Kerja

REGULATOR NASIONAL

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN KEBIJAKAN MARITIM

PROTEKTIF

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PROMOSI

PENGATURAN KAPAL BERBENDERA NASIONAL FORMAT UNIT USAHA SWASTA (NAS/ASING) PENGATURAN KESEIMBANGAN PASAR PENGELOLAAN DAN JASA KEPELABUHANAN PERAN DAN PENGARUH PEMERINTAH +MUNISIPAL PERSYARATAN DAN KOMPOSISI AWAK KAPAL PENGATURAN CABOTAGE PREFERENSI DAN RESERVASI KARGO PENGATURAN FASILITAS SUBSIDI PREFERENSI FISKAL TERMASUK PERPAJAKAN PERSYARATAN KESELAMATAN + KEAMANAN PENGATURAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL

PROTEKSI

PROMOSI INTERVENSI PERTUMBUHAN

PERTUMBUHAN

PERIODE (WAKTU)

SIKLUS PROSES KEBIJAKAN

Indikator Kebijakan Maritim • Neraca pembayaran (Balance of Payment, BOP) • Besaran angkutan nasional (National Carriage rate, NCR) • Besaran jumlah awak kapal nasional (National Seafarer Employment rate) • Daya saing komoditas nasional (National Competitiveness rate)

CAKUPAN REGULASI SECARA NASIONAL MASUKAN SECARA INSTRUMENTAL UNDANG-UNDANG PELAYARAN, UU KETENEGAKERJAAN, UU OTODA, PERDA PERATURAN PEMERINTAH DI SEKTOR KEPELABUHANAN, BANDARA UDARA, PERDAGANGAN, DAN BEACUKAI KEBIJAKSANAAN FISKAL

SUBYEK / INSTITUSI Dept. Perhubungan Dept. Keuangan / BI Dept. perdagangan dan industri Kementrian BUMN Dept. Tenaga Kerja Kepolisian PT. Pelindo Perusahaan Pelayaran Asosiasi PBM Asosiasi TKBM Lembaga Pendidikan Pertamina dan lainnya

OBYEK Pelayaran Kargo Penumpang Pelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat

INSTRUMEN

TARGET

Deregulasi Perbaikan dunia usaha  Partnership  Asas cabotage  Pendanaan  Konsolidasi  Free trade  Dana swasta  Mortgage  SDM / awak  Efisiensi

 Peningkatan daya saing  Prinsip Cabotage  Fair-share antara armada nasional dan asing  Jasa yg lebih cepat  Lingkungan dan keselamatan  Efisien  Berkelanjutan  Keamanan dan keselamatan negara

INPUT BERDASAR KONDISI LINGKUNGAN Praktek dan pola perjanjian maritime, perkembangan kapal dan teknologi informasi, kerjasama regional (AFTA, APEC, WTO/GATT, masukan dari universitas/akademik, media, masyarakat, regulasi beacukai, kebijakan moneter, para pengusaha, kebijakan daerah (tingkat I dan II)

ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT INDONESIA

ISU-ISU KEBIJAKAN MARITIM NASIONAL (1936 - 2011) Lokal

Global

Penyediaan

1936 Pola dan kebijakan kolonial

1970

Kapasitas

Paknov’88

1987 1988

Penyiapan SDM Infrastruktur Dasar Jaringan Institusional Teknis Asosiasi Landasan Kebijakan

Penguasaan Asing

2000

Peningkatan kapasitas Ekspor Non-Migas Liberalisasi pelaku Kolaborasi Asing Korporatisasi

Cabotage

2005 Pembatasan Asing Penguatan Domestik Keterlibatan Daerah Partisipasi Swasta Kedaulatan dan Keamanan

Kolaborasi

2010-2011

Kebijakan terpusat Kolaborasi publik dan Swasta

INSTRUMEN KEBIJAKAN UTAMA MARITIM NASIONAL (1936 - 2008)

Sumber: Howard (2008)

PERKEMBANGAN KEPELABUHAN INDONESIA

Fase Pengelolaan Pelabuhan Indonesia (1950-2011) 1951-1964

Pusat

1969-1983

1964-1969

1950

Perusahaan Milik Negara

Jawatan Perusahaan Negara / PN

1983-1990 / 1991

Otoritas/Adpel PN + Port Authority

1991-2010

BPP= reg + operator

2011- selanjutnya BUP Badan Usaha Pelabuhan

Cakupan Kota

Anak Usaha Kendali Jasa

BUP

Otoritas Pelabuhan, OP BUP Perumpel I-IV

Perseroan/ PT

PT. PELINDO I - IV

DLKr/DLKP

Area Cabang BUP

Skala Korporasi

POLA PENGELOLAAN PELABUHAN DI INDONESIA 100%

PT.PELINDO III

PT.PELINDO IV

Terbuka untuk seluruh kargo

Dikelola Oleh Negara

Seluruh Tipe Pelayaran

Liner/Trampers

PELABUHAN NON KOMERSIAL (KANTOR PELABUHAN/KANPEL)

Dermaga Industrial

agi

Ca r Cu go rah

Fungsi Spesial

ng

Regulasi

Pelabuhan Penyeberangan

Dermaga Pertanian

Area

al on asi ern

Dermaga Kehutanan

Dermaga Tambang

Pa ck

Nasional

In t

Pelabuhan Perikanan

Yang Dikelola Pemerintah Daerah (Propinsi, Kota/Kabupaten)

e Op Pengelolaan

Yang Dikelola oleh Pemerintah Pusat Melalui Ditjen Hubla

s ser U n

ka l

PT.PELINDO II

l cia e Sp ers Us

penguasaan pasar

PT.PELINDO I

PELABUHAN UMUM

Lo

PELABUHAN KOMERSIAL

30%

Pelayaran Idustrial

PELABUHAN KHUSUS

0%

Pengelolaan Kepelabuhanan Baru Nasional

Menteri Perhubungan

Kementrian Teknis

Perencanaan

Managing

Syahbandar

Kendali

Regulating

Pemerintah Daerah

Otoritas Pelabuhan

Pelayanan

Operating

Operator Terminal

Opr.Fasilitas

T.O

F.O.

ORIENTASI KARGO

T.O.

F.O.

PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

Komparasi Kebijakan Maritim Indonesia (Li and Cheng 2007)

Komparasi Jumlah Awak Kapal Indonesia (Li and Cheng 2007)

Komparasi Jumlah Angkutan laut nasional Indonesia (Li and Cheng 2007, Oanh 2010)

NCR > 1 : Maju NCR = 1 : Netral NCR < 1: Proteksi

EFISIENSI OPERASI PELABUHAN (2010)

Perspektif Perkembangan Maritim Ke Depan

PERSOALAN PELAYARAN NASIONAL  RENDAHNYA DUKUNGAN FINANSIAL DOMESTIK  LEMAHNYA DAYA DUKUNGAN INDUSTRI GALANGAN NASIONAL  RENDAHNYA DAYA DUKUNG INDUSTRI KOMPONEN KAPAL NASIONAL  KURANG BERSAINGNYA SDM DAN AWAK KAPAL  PERSOALAN KEAMANAN SELAT MALAKA  POLARISASI PEDIDIKAN MARITIM INDONESIA  KURANGNYA DUKUNGAN POLITIK YANG MASIH BERORIENTASI KONTINEN (DARAT)

LEMAHNYA INDUSTRI PELAYARAN

KONTRAPRODUKTIF NYA DAYA DUKUNG REGIONAL INDUSTRI HINTERLAND

OVERLAPPING INSTITUSI

TERBATASNYA KEUANGAN

DIKOTOMI REGULATOR OPERATOR KINERJA TEKNIS

LEMAHNYA PRASARANA SARANA

BIAYA PRODUKSI

UNSUR SDM / TKBM

SECURITY & SAFETY

PEMASARAN

MEKANISME TARIF DAN KOMPETISI

OTONOMI DAERAH / DESENTRALISASI

LEMAHNYA DAYA SAING PELABUHAN

RELATIF RENDAHNYA  Kualitas Jasa  Daya dukung logistik  Daya Kembang  Kredibilitas  Kapasitas industri maritim

TUNTUTAN DAN DORONGAN PERUBAHAN

Perubahan struktural pelayaran berbasis Manajemen rantai suplai • Economies of scale

• • • • • • •

Standarisasi Berorientasi kuantitas Panjangnya siklus Berpola satu moda Terpusat & Regional Dukungan pemerintah Pengembangan kota

Fordism

• • • • • • • • •

Economies of scope Fleksibilitas Berorientasi kualitas Pendeknya siklus Berpola Multi-modal Operasi global Outsourcing Jasa nilai tambah Kluster kawasan

Post-Fordism

Perubahan strategik sektor kepelabuhanan (IAPH 2010)

POLA OPERASI YANG DIINGINKAN PENGGUNA JASA KE DEPAN POLA DAN KEBUTUHAN

Traditional Servis

Berbasis Integrasi Logistik

Order Jasa

Dapat Diprediksi

Variabel

Siklus Waktu Order

Mingguan

Harian atau jam

Konsumen

Strategis

Cakupan Luas

Keinginan Layanan

Reaktif dan Kaku

Responsif dan Fleksibel

Penggantian / Klaim

Terencana

Real-time

Model Distribusi

Supply-driven (didorong)

Demand-driven (tarik)

Permintaan

Stabil, Konsisten

Lebih Siklus

Tipe Shipment

Bulk

Parsel Kecil

Tujuan

Konsentrasi

Dispersif

Rekonfigurasi Pergudangan

Mingguan dan Bulanan

Kontinu, Berdasarkan Regulasi

Kebutuhan Perdagangan Internasional

Manual

Automatik

PELUANG INDONESIA TIMUR • • • • • •

Kondisi geografis maritim yang kuat Investasi infrastruktur & suprastruktur Supply part of port services : Kluster Kawasan industri – Perdagangan Aliansi dengan investor domestik + asing Pengembangan kekuatan bahan-bahan mentah • Pengembangan industri nilai tambah

POTENSI JALUR PELAYARAN

Sumber : Gurning and Cahoon (2009)

Paradigma Pemda Paradigma Non-kooperatif • Pendekatan konflik; • Orientasi take over aset /bisnis BUMN pelabuhan; • Fokus pada income, kurang pada liability, contoh : pemkab Gresik; • Tidak concern pada resiko pengelolaan pelabuhan yang tinggi;

Paradigma Koperatif • Pendekatan sinergis; • Kompetisi sehat + pelayanan yg lebih baik; • Peningkatan ekonomi daerah; • Aliansi strategis; • Keseimbangan antara hak dan kewajiban; • Pemberdayaan SDM daerah

Kesimpulan • Bagaimana dengan prinsip mengelola maritim Indonesia? • Apakah asas cabotage masih perlu dipertahanankan? Melangkah ke Domestic Transport Obligation (DTO) ? • Bagaimana dengan peran dan partisipasi daerah • Bentuk partisipasi publik dan swasta ? • Potensi Indonesia Bagian Timur? • Bagaimana dengan kesiapan SDM kita?