Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Duta Besar Niniek K. Naryatie Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Sosialisasi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri KBRI Den Haag, 27 November 2016
KONDISI GLOBAL PELEMAHAN EKONOMI GLOBAL
Krisis ekonomi
MENAJAMNYA PERBEDAAN IDEOLOGI
- Aksi terorisme - Perang - Ekosodus pengungsi
PERUBAHAN GEOPOLITIK DUNIA
- Blok negara - Hegemoni dan Dominasi
KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI
- Borderless nation - Diaspora modern
2
PARADIGMA LAMA Harus segera kembali ke tanah air
Akan dipandang anasionalistik
3
PARADIGMA BARU Era Globalisasi: Diaspora adalah aset yang berharga
Berkontribusi pada pembangunan di negara asalnya
Diaspora = ‘Brain Trust’
Diaspora bukan lagi ‘Brain Drain’
Tingkatkan profil bangsa dan negara
4
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI 5
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA/ DIASPORA Kontribusi diaspora Indonesia/masyarakat Indonesia luar negeri pada pembangunan nasional Perlindungan bagi diri sendiri
Menjaga NKRI
z Diplomasi Ekonomi z Diplomasi Maritim z Diplomasi Budaya
Promosi Citra Indonesia 1. Demokrasi 2. Pluralistik dan toleran 3. Islam moderat 4. G-20 6
SIAPA DIASPORA INDONESIA?
1. Diaspora
2. Masyarakat Indonesia di Luar Negeri 7
MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI ADALAH? 1. WNI yang tinggal/menetap/ bekerja di luar negeri 2. WNA eks WNI 3. WNA dengan orang tua WNI atau eks WNI 8
TANTANGAN DAN PELUANG BAGI DIASPORA INDONESIA UNTUK BERKONTRIBUSI
DALAM NEGERI Pendidikan
SDGs
Kesehatan
z Meningkatkan pendidikan vokasi / kejuruan z Menjembatani kesenjangan fasilitas pendidikan z Membantu Pemerintah mengejar ketertinggalan jumlah dosen dan peningkatan rating universitasuniversitas negeri
Mencapai tujuan Indonesia dalam SDGs
Vaksin dan obat-obatan herbal yang terstandarisa si
Branding Indonesia Indonesia incorporated, industri kreatif, mendorong fashion jadi primadona industri kreatif selain digital animasi, dsb 9
TANTANGAN DAN PELUANG BAGI DIASPORA INDONESIA UNTUK BERKONTRIBUSI
LUAR NEGERI Market Intelligence dan “Marketing Agent”
Bangun jejaring dan connecting dengan Indonesia
Promosi Citra
10
JUMLAH DIASPORA INDONESIA
Negara
Jumlah
Malaysia
2,5 juta
Arab Saudi
1,5 juta
Belanda
395,8 ribu
Singapura
200 ribu
Taiwan
161 ribu
Hong Kong
102 ribu
Suriname
90 ribu
Australia
86 ribu
Persatuan Emirat Arab
75 ribu
Amerika Serikat
70 ribu
FIlipina
43,9 ribu
Qatar
36 ribu
Jepang
30,5 ribu
Korea Selatan
30 ribu
Kanada
14 ribu
Sumber: Sindo, 5 Juni 2016
11
KONDISI DIASPORA INDONESIA 2006 USD 5,56 miliar*) *)
Kenaikan remitensi 6% per tahun
2015 USD 9,42 miliar*)
Angka tersebut belum mencakup remitansi dari diaspora mantan WNI dan diaspora non-BMI seperti akademisi, profesional dan sebagainya.
Kepala BKPM mensinyalir 48% masyarakat Indonesia berpendidikan sarjana. Per Agustus 2016, Kementerian Luar Negeri mencatat sekitar 900 lebih MILN yang bergelar Doktor / Profesor bergerak di berbagai bidang Pendapatan rata-rata diaspora Indonesia adalah USD 59 ribu/tahun dan menyumbang remitansi sebesar USD 8 milyar/tahun 12
REMITENSI DIASPORA (dalam USD juta) Negara Penempatan TKI
2012
2013
2014
2015
Malaysia Arab Saudi Hong Kong Amerika Serikat Jepang Italia Belanda
2.321 1.938 554 374 175 19 7
2.560 1.720 589 531 157 29 12
2.541 2.266 572 691 154 32 25
2.194 2.763 733 923 163 37 29
Sumber: Bank Indonesia dan BNP2TKI 13
REMITENSI DIASPORA Remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) sepanjang 2015 mencapai US$
9,4 milyar atau setara dengan Rp 130 triliun. Sumber: Bank Indonesia dan BNP2TKI 14
PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP DIASPORA
Kongres Diaspora Indonesia I (Los Angeles, 8-9 Juli 2012)
Kongres Diaspora Indonesia II (Jakarta, 18-20 Agustus 2013)
Kongres Diaspora Indonesia III (Jakarta, 12-14 Agustus 2015)
Perpres 56 tahun 2015 Mengatur pembentukan nomenklatur Staf Ahli Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri serta unit Eselon 3 Kemlu yang secara khusus menangani diaspora Indonesia di bawah naungan Staf Ahli Sosbud dan PMILN
15
PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP DIASPORA a. Peraturan Pelaksana Terkait Visa - Aturan pelaksana PP Nomor 26 Tahun 2016 Perubahan atas PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian - Permenkumham Nomor 33 Tahun 2016 Mengatur visa multiple entry re-entry permit - Permenkumham Nomor 24 Tahun 2016 Mengatur visa tinggal terbatas bagi WNA usia lanjut dan anak dibawah 18 tahun hasil perkawinan campuran16
PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP DIASPORA b. Hak Milik Atas Tanah Pasal 3 PP 103/2015 Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, sekarang WNI yang menikah dengan WNA dapat membeli properti dengan status hak milik dan tidak menjadi harta bersama suami jika membuat perjanjian pemisahan harta. WNI yang membeli properti atau menerima warisan dapat membuat perjanjian pisah harta setelah menikah atas persetujuan keduanya dan disahkan oleh notaris. 17
PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP DIASPORA c. Dwi Kewarganegaraan a. RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sudah berada dalam daftar Prolegnas 2015-2019 dan masih menunggu keputusan DPR. Pemerintah menunggu pembahasan DPR b. Gloria Hamel, anak hasil kawin campur yang tidak mendapatkan kewarganegaraan ganda karena terlambat didaftarkan. Pasal 6 UU No. 12 tahun 2006 menetapkan pembatasan waktu pendaftaran yang jika telah melampaui waktunya otomatis berdampak hilang status kewarganegaraan (WNI) anak hasil perkawinan campur. Jika gugatan Gloria dikabulkan MK, semua WNA anak hasil kawin campur yang belum terdaftar, otomatis akan mendapatkan haknya sebagai WNI. 18
PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP DIASPORA d. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI Adanya kemudahan untuk pengajuan permohonan untuk mendapatkan status WNI kembali bagi WN Indonesia yang bercerai dalam perkawinan campuran dan tidak perlu menunggu 5 tahun seperti syarat permohonan untuk WNA menjadi WNI.
19
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG FASILITASI BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI a. Penerbitan KMILN diatur melalui Permenlu. b. KMILN akan menjadi syarat pemberian fasilitasi oleh Kementerian/ Lembaga. c. Fasilitas yang akan diberikan dalam Perpres ini adalah kemudahan membuka rekening bank, mendirikan perusahaan, membeli properti bagi diaspora berstatus WNI. Kemudahan bagi diaspora yang berstatus WNA akan ditetapkan kemudian. d. Kementerian/Lembaga Non Kementerian harus menyusun atau menyesuaikan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden dimaksud paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Presiden 20 diundangkan.
KARTU
MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI 21
DASAR HUKUM 1
UU HUBLU no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 2
UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI 3
UU no. 6 tahun 2006 tentang Keimigrasian 4
5
UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Perpres no. 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri 22
KETENTUAN UMUM KMILN z Sukarela z Kartu dicetak dan diterbitkan oleh Pusat atas rekomendasi Perwakilan z Bebas Biaya z Berlaku untuk 2 (dua) tahun z Permohonan penerbitan, perpanjangan, pergantian kartu rusak diajukan secara online dengan menyerahkan dokumen persyaratan ke Perwakilan RI terdekat z Permohonan KMILN, bisa ditolak, tidak diperpanjang dan dicabut jika: • Telah menetap di Indonesia • Indikasi melakukan kegiatan yang mengancam NKRI dan mencemarkan nama baik Indonesia • Memberikan data palsu 23
KRITERIA PEMEGANG KARTU 1 2
3
4
5
Berusia >18 tahun WNI yang telah menetap dan/atau bekerja di negara setempat selama minimal 2 (dua) tahun WNA ex-WNI, yaitu warganegara asing yang telah melepas WNI nya, dibuktikan dengan SK Kemenkumhan atau bukti lainnya yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan WNA keturunan ex-WNI, yaitu anak ex-WNI, yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang menerangkan bahwa salah satu orang tuanya telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia WNA yang orangtuanya adalah WNI
24
KMILN
25
KMILN
26
FITUR KMILN Nama Tanggal lahir
Kewarganegaraan
KMILN Nomor KMILN
Negara domisili
Tanda tangan
PROSEDUR PENERBITAN KMILN Not verified
Diaspora Indonesia di LN
• ONLINE: iocs.kemlu.go.id • OFFLINE: mengisi formulir di Perwakilan RI
Perwakilan RI melakukan verifikasi kepada stakeholders terkait
Verified
Endorsed Kartu diserahkan ke Perwakilan RI
Pusat mencetak Kartu Kartu dikirimkan kepada Diaspora Indonesia
Not endorsed
Perwakilan mengajukan permohonan penerbitan Kartu kepada Menteri Luar Negeri
FUNGSI DAN MANFAAT KMILN Pengakuan Pemerintah kepada “diaspora Indonesia” atas potensi mereka bagi Indonesia Fungsi: pendataan dan pemetaan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri
ASPEK PERLINDUNGAN Pemberdayaan Masyarakat Indonesia
TERIMA KASIH 30
