PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UU NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

email : [email protected]

Pengertian TKI

email : [email protected]

Dasar Hukum Perlindungan TKI Di Luar Negeri : 1. UU No 39/2004 ttg Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yg Bekerja Di Luar Negeri 2. Permen Naker No 02/MEN/1994 Ttg Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri dan Luar Negeri 3. Kep Men Naker No 44/MEN/1944 Ttg Juklak Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri dan Luar Negeri 4. Per Men Naker No 23/2006 Ttg Asuransi TKI email : [email protected]

Pihak-Pihak Dalam Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri 1. Pelaksana Penempatan TKI (Swasta) di Luar Negeri 2. Mitra Usaha 3. Pengguna Jasa TKI ( Pengguna ) Perjanjian Kerja Sama Penempatan : 1. Bentuk : tertulis 2. Pihaknya : Pelaks. Penempatan TKI ( Swasta ) dgn Mitra Usaha atau Pengguna 3. Isinya : Hak dan kewajiban para pihak dlm rangka penempatan dan perlindungan TKI di negara tujuan email : [email protected]

Hubungan Kerja : 1. Dasarnya Perjanjian kerja antara TKI dgn Pengguna. Isinya syarat kerja, hak dan kewajiban 2. Form perjanjian kerja disiapkan oleh Pelaks. Penempatan TKI ( swasta ) 3. Penandatanganan perjanjian kerja dihadapan Pejabat Pemerintah 4. Setiap TKI sebelum berangkat wajib menandatangani perjanjian kerja email : [email protected]

Perjanjian Kerja Harus Memuat : 1. 2. 3. 4. 5.

Nama dan alamat pengguna Nama dan alamat TKI Jenis pekerjaan Hak dan kewajiban para pihak Kondisi syarat kerja ( jam kerja, upah, cara pembayaran, hak cuti dll ) 6. Jangka waktu kerja max. 2 tahun ( dapat diperpanjang 2 tahun ) email : [email protected]

Penempatan : 1. Pemerintah ( Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI ) 2. Swasta ( Pelaksana Penempatan TKI Swasta ) Penempatan Mencakup : 1. Pra-Penempatan 2. Masa Tunggu 3. Masa Penempatan 4. Purna Penempatan ( Kepulangan TKI ) email : [email protected]

Pra- Penempatan : 1. Pengurusan Surat Izin Pelaksanaan ( SIP ) a. Perjanjian kerja sama penempatan b. Surat permintaan dari pengguna c. Rancangan perjanjian penempatan d. Rancangan perjanjian kerja 2. Perekruitan dan Seleksi : a. Tata caranya b. Dukumen yg diperlukan c. Hak dan kewajiban calon TKI d. Situasi kondisi dan resiko di negara tujuan e. Tata cara perlindungan TKI email : [email protected]

3. Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapat : a. Sertifikat kompetensi kerja b. Pengetahuan kondisi budaya, agama dan resiko di luar negeri c. Bekal bahasa d. Pengetahuan hak dan kewajiban TKI

4. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologis TKI email : [email protected]

5. Pengurusan Dukumen : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

KTP, Ijazah, Akte Kelahiran Status perkawinan Izin dari Suami/Istri/Orang Tua/Wali Sertifikat kompetensi kerja Surat keterangan sehat Pasport dan visa kerja Perjanjian penempatan kerja Perjanjian kerja KTKLN ( Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ) email : [email protected]

6. Uji kompetensi 7. Pembekalan akhir pemberangkatan

8.

Pemberangkatan : Biaya perekruitan dibebankan Pelaksana Penempatan TKI. Kecuali pengurusan dukumen jati diri, pemeriksaan kesehatan , pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja.

Masa Tunggu : Penampungan lamanya sesuai jenis pekerjaan email : [email protected]

Masa Penempatan : setiap TKI wajib lapor ke Perwakilan Neg. RI di neg tujuan oleh Pelaks.Penempatan TKI

• Purna Penempatan : ( Kepulangan TKI ) Kepulangan TKI karena : a. Perjanjian kerja berakhir b. PHK c. Terjadi perang, bencana, wabah di negara tujuan. d. Kecilakaan sebabkan tidak dapat kerja lagi e. Meninggal di negara tujuan f. Dideportasi oleh pemerintah setempat email : [email protected]

Jadi perlindungan TKI dilakukan dari PraPenempatan sampai Purna Penempatan • Lembaga yang melindungi : 1. Badan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI 2. Atase Ketenagakerjaan untuk mengawasi Pelaksana Penempatan TKI Swasta 3. Instasi Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan. email : [email protected]

Perlindungan TKI masih lemah 1. Hanya sepuluh pasal dari UU No. 39/2004 yang dapat digunakan melindungi TKI 2. Implementasi masih jauh dari sempurna (misalnya : TKI tidak menerima pelatihan, pemalsuan dukumen ) 3. Dualisme antara BNP2TKI dan MenNaker 4. Maraknya TKI illegal yang bekerja di luar negeri 5. dll email : [email protected]

Upaya yang dilakukan : Ratifikasi Konvensi Buruh Migran sehingga dapat memberikan posisi tawar utk melindungi TKI . Misalnya dalam pasal 16 ayat 7 Konvensi  jika buruh migran dan keluarganya ditangkap atau masuk penjara , selama menunggu utk diadili maka : a. Konsoler atau pejabat Diplomatik hrs diberi tahu b. Tki tsb harus diberi hak utk berkomunikasi dgn pejabat tsb c. TKI tsb harussegera diberitahu mengenai haknya. email : [email protected]

Atase Ketenagakerjaan 1. 2. a. b. c. d. e. f. g. h.

Dibentuk untuk meningkatkan perlindunga TKI. Tugas Atase : Perlindungan TKI Pendataan TKI di Negara penempatan Pemantauan keberadaan TKI Penilaian mitra usaha Advokasi TKI Legalisasi perjanjian/kontrak kerja Pembinaan TKI yang telah ditempatkan Membantu selesaikan masalah TKI , misal Upah tidak dibayar, Kontrak kerja tidak sesuai, kecelakaan kerja , pemulanganpenganiayaan dsb. email : [email protected]