PENGUATAN PERANAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI
TATANG BUDIE UTAMA RAZAK DIREKTUR PERLINDUNGAN WNI DAN BHI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI SEMINAR “REVISI UU NO. 39/2004 SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI” Jakarta, 29 Februari 2012
PROFIL WNI/TKI DI LUAR NEGERI Total WNI
TKI
8%
60%
6% 20%
3.091.284
1.820.077
Profesional
253.685
ABK
198.428
Pelajar
626.621
WNI Menikah dengan WNA
192.473
6%
Sumber: Database Dit. Perlindungan WNI dan BHI 2011
1
JUMLAH TKI INFORMAL DI LUAR NEGERI (DATA KEMLU RI TAHUN 2011) TKI FORMAL INFORMAL TOTAL
Jumlah 169.303 1.650.774 1.820.077
Catatan: 1. Jumlah TKI di luar negeri kemungkinan besar 2 atau 3 kali lipat 2. Kemlu mendapatkan data dari Perwakilan RI berdasarkan hasil pelayanan publik dan reach out 3. Sesuai ketentuan seharusnya PPTKIS melaporkan data TKI yang dikirim ke luar negeri ke Perwakilan RI, namun tidak dilakukan 4. Sebesar 84% dari jumlah TKI informal tersebut adalah Penata Laksana Rumah Tangga
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Negara/ Wilayah Arab Saudi Malaysia Taiwan Hong Kong Singapura Syria Kuwait Uni Arab Emirat Jordania Brunei Darussalam Qatar Oman Bahrain Macao Mesir Yaman Libya Tunis Sudan Lebanon Aljazair Afrika Selatan Maroko Iran JUMLAH
Jumlah TKI Informal 555.813 347.989 150.768 147.143 105.640 80.289 76.838 78.196 30.527 28.852 24.422 25.103 5.945 5.630 1.159 3.181 198 43 344 79 35 37 120 15 1.650.774
PENEMPATAN TKI PLRT DI LUAR NEGERI Tahun 1970an : Pengiriman TKI PLRT ke Arab Saudi tidak resmi Tahun 1980an : Menaker Soedomo menetapkan pengiriman TKI PLRT yang sifatnya sementara (tidak ada UU/ ketentuan hukum yang mengatur) Tahun 2004
: UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
2
6
3
PENANGANAN KASUS TKI PLRT DI LUAR NEGERI ‐ 2011 JUMLAH KASUS
KASUS SELESAI
20.921
16.941
KASUS DALAM PROSENTASE PROSES
3.980
80.97%
Kasus Dalam Proses 19.03%
Kasus Selesai 80.97%
Catatan: Mayoritas terjadi di negara‐ negara di kawasan Timur Tengah
JENIS PERMASALAHAN TKI PLRT
• • • • • • • • •
Gaji tidak dibayar; Penyiksaan/kekerasan fisik; Pelecehan seksual; Beban kerja tidak sesuai; Jam kerja tidak sesuai; Tidak betah; Berselesih paham; Sakit; dll.
4
KONDISI UMUM NEGARA TUJUAN PENEMPATAN TKI DI KAWASAN TIMUR TENGAH • •
• • •
• • •
Mayoritas permasalahan terjadi akibat perbedaan budaya dan cara pandang masyarakat di Timur Tengah terhadap domestic workers. Pemerintah setempat tidak memiliki undang‐undang/hukum yang mengatur tentang domestic workers, kecuali Yordania yang memiliki MoU dengan Pemerintah Indonesia dan Dekrit Raja tentang perlindungan tenaga kerja asing, namun tidak dilaksanakan baik oleh agen maupun pengguna jasa. Pemerintah setempat menyerahkan penanganan domestic workers kepada pihak swasta/agen. Proses penempatan yang tidak sesuai dengan Pasal 27 UU No. 39 Tahun 2004. Pemerintah setempat tidak melakukan kewajiban Notifikasi Kekonsuleran dengan baik dan proses hukum tidak transparan serta memihak kepada warga negaranya yang akibatnya TKI berada dalam posisi lemah dan sulit. Kurang kooperatifnya aparat dan pengguna jasa di Timur Tengah Sistem Kafalah menjadi masalah utama pelayanan dan perlindungan TKI di Timur Tengah Law enforcement yang sangat lemah
LANGKAH‐LANGKAH PENANGANAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI
5
KORESPONDENSI PENANGAN KASUS TAHUN 2011 Korespondensi formal yang dilakukan oleh Kemlu RI cq. Ditjen Protokol dan Konsuler dalam Penanganan Pelayanan dan Perlindungan WNI sepanjang tahun 2011 Sangat Significant. No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Surat Kawat Masuk Kawat Keluar Brafaks Masuk Brafaks Keluar Surat Masuk Surat Keluar TOTAL
Jumlah 4,589 725 9,221 2,299 9,451 5,368 41,104
KORESPONDENSI PENANGAN KASUS TAHUN 2012 • Jumlah korespondensi formal yang dilakukan Dit. Perlindungan WNI dan BHI periode 2 Januari 2012 ‐ 20 Februari 2012 sebanyak 4.286 dokumen dengan perincian sebagai berikut: No.
Jenis Surat
Jumlah
A. Dokumen Masuk
3.045
1.
Brafaks dan Kawat masuk
2.011
2.
Surat masuk
1.034
A. Dokumen Keluar
1.241
1.
Brafaks dan Kawat keluar
487
2.
Surat keluar
754
TOTAL
4.286
6
UPAYA DIPLOMASI PERLINDUNGAN TKI PLRT DI LUAR NEGERI Malaysia Penandatanganan protokol amandemen MoU PLRT RIMalaysia 2006 dilakukan di Gedung Sate, Bandung pada 30 Mei 2011. Penandatanganan dilakukan oleh wakil dari Indonesia yaitu Menakertrans RI dan wakil dari Malaysia yaitu Menteri Sumber Manusia. Setelah penandatanganan berlangsung, dilaksanakan Joint Working Group (JWG) VII RI-Malaysia dengan agenda pembahasan cost structure, direct recruitment, perjanjian kerja dan pembentukan Joint Task Force (JTF). Penandatanganan protokol amandemen MoU PLRT tahun 2006 menjadi dasar pijakan dibukanya kembali penempatan TKI PLRT ke Malaysia setelah adanya moratorium selama 2 tahun.
UPAYA DIPLOMASI PERLINDUNGAN TKI PLRT DI LUAR NEGERI Yordania Pertemuan Joint Working Group (JWG) pertama antara Indonesia dan Yordania telah dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Mei 2011 di Amman, Yordania, sebagaimana diamanatkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Indonesia yang di tandatangani di Bali pada tanggal 27 Juni 2009. Pertemuan kedua JWG dilaksanakan pada 29 dan 30 September 2011 di Yogyakarta. Kedua pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan MoU dimaksud yang belum sepenuhnya dilaksanakan; evaluasi kewajiban kedua belah pihak sebagaimana dinyatakan dalam MoU, namun belum dilaksanakan; pembahasan masalah terkait dengan TKI di penampungan KBRI dan pembahasan isu moratorium penempatan TKI ke Yordania yang berlangsung sejak Juli 2010 Catatan 1. Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman TKI PLRT ke Yordania sejak 29 Juli 2010. 2. Pemerintah RI dan Yordania telah memiliki MoU ketenagakerjaan dan Yordania memiliki Dekrit Raja tentang pengaturan PLRT. Substansi kedua dokumen tersebut dinilai baik, namun demikian terdapat banyak penyimpangan dalam implementasinya. 3. Pemerintah Yordania mengkaitkan pencabutan moratorium dengan pemberian exit permit. Dalam dua kali pertemuan dengan Pemri, Delegasi Yordania tidak konsisten dengan apa yang telah dibicarakan. 4. Penanganan perlindungan dilakukan oleh Perwakilan secara optimal, Pemri terus meningkatkan kapasitas SDM dan anggaran.
7
UPAYA DIPLOMASI PERLINDUNGAN TKI PLRT DI LUAR NEGERI Arab Saudi Preliminary Senior Official Meeting Indonesia-Arab Saudi Pada 28 Mei 2011 di Jeddah, Delegasi Indonesia telah bertemu Delegasi Pemerintah Arab Saudi pada Preliminary SoM untuk membahas mengenai isu ketenagakerjaan secara khusus. Dalam pertemuan tersebut kedua delegasi menandatangani pernyataan kehendak bersama (Statement of Intent) yang antara lain menyepakati: 1. Kedua negara akan mengevaluasi dan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan ketenagakerjaan. 2. Membentuk Memorandum of Understanding (MoU) di bidang ketenagakerjaan dalam jangka waktu 6 bulan Joint Working Committee (JWC) I RI-Arab Saudi di Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan di Riyadh, 10-13 Juli 2011 sebagai tindak lanjut dari Preliminary SOM pada 28 Mei 2011. Catatan: 1. Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi sejak 1 Agustus 2011. 2. Pemerintah RI terus melakukan upaya untuk membuat MoU Ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap TKI di Arab Saudi. Namun demikian, hingga saat ini, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan respon terhadap draft yang telah disampaikan oleh Pemerintah RI. 3. Penanganan perlindungan dilakukan oleh Perwakilan secara optimal, Pemri terus meningkatkan kapasitas SDM dan anggaran.
UPAYA DIPLOMASI PERLINDUNGAN TKI PLRT DI LUAR NEGERI KUWAIT 1.
2.
3.
4.
Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman TKI PLRT ke Kuwait sejak 1 September 2009 Pemerintah RI memiliki MoU Ketenagakerjaan secara umum pada tahun 1996. Atas permintaan Pemerintah RI telah dilakukan negosiasi MoU khusus mengenai domestic workers dari tahun 2007-2009. Namun dalam perundingan terakhir bulan November 2010, delegasi Kuwait secara pihak menyampaikan draft baru dan mengesampingkan isi MoU yang telah disepakati sebelumnya. Perundingan tidak dapat dilanjutkan (dead lock) Pemerintah Kuwait melalui Dubesnya di Jakarta melakukan pendekatan ke berbagai pihak untuk mengamankan kepentingannya dan meminta perundingan mengenai MoU dibuka kembali. Saat ini sedang dikoordinasikan untuk langkah-langkah lebih lanjut. Penanganan perlindungan dilakukan oleh Perwakilan secara optimal, Pemri terus meningkatkan kapasitas SDM dan anggaran.
8
UPAYA DIPLOMASI PERLINDUNGAN TKI PLRT DI LUAR NEGERI SURIAH 1.
2.
3.
Pemerintah RI melakukan moratorium pengiriman TKI PLRT ke Suriah sejak 9 Agustus 2011 Situasi politik di Suriah sedang tidak kondusif, saat ini sedang dalam tahap proses evakuasi WNI yang mayoritas TKI: Tahap Pertama sebanyak 7 orang (3 Feb 2012), Tahap Kedua sebanyak 37 orang (16 Feb 2012), dan Tahap Ketiga sedang dalam proses persiapan (98 TKI di shelter KBRI) Penanganan perlindungan dilakukan oleh Perwakilan secara optimal, Pemri terus meningkatkan kapasitas SDM dan anggaran.
PEMBENTUKAN CITIZEN SERVICE DAN LANGKAH STRATEGIS PERLINDUNGAN
9
PEMBENTUKAN PERWAKILAN DILENGKAPI SISTEM PELAYANAN WARGA TELAH DIBENTUK DAN DIRESMIKAN DI 24 PERWAKILAN RI 2007
2008
- KBRI Amman - KBRI Brunei Darussalam - KBRI Damaskus - KBRI Doha - KBRI Seoul - KBRI Singapura
-
KBRI Abu Dhabi KBRI Kuala Lumpur KBRI Kuwait City KBRI Riyadh KJRI Dubai KJRI Hong Kong KJRI Jeddah KJRI Johor Bahru KJRI Kota Kinabalu
2009
-
KBRI Tokyo KJRI Osaka KJRI Penang KJRI Kuching KJRI New York KJRI Los Angeles KJRI Sydney KJRI Perth KRI Darwin
LANGKAH STRATEGIS PERLINDUNGAN •
Langkah Strategis Perlindungan WNI dan BHI (sesuai arahan Menteri Luar Negeri), terdiri dari : 1. LANGKAH PENCEGAHAN (PREVENTIVE) Program kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus. Langkah pencegahan ini disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang berbeda di setiap perwakilan. 2. LANGKAH DETEKSI DINI (EARLY DETECTION) Program kegiatan yang bertujuan agar permasalahan/kasus dapat segera diketahui sebelum menjadi isu yang tidak terkendali. 3. LANGKAH PERLINDUNGAN SECARA CEPAT DAN TEPAT (IMMEDIATE RESPONSE) Program kegiatan untuk menyelesaikan kasus yang telah terjadi.
10
UPAYA DAN LANGKAH STRATEGIS PERLINDUNGAN – DALAM NEGERI PENCEGAHAN
DETEKSI DINI
Sosialisasi melalui Public Awareness Campaign; Koordinasi antara instansi pusat dan daerah Hotline Service Pembenahan dan sinkronisasi database; Pengawasan pada exit point; Koordinasi inter Kementerian/Lembaga maupun unsur-unsur masyarakat lainnya (LSM, media, dll.)
• Mendorong pembentukan MoU dan Mcn • Memastikan proses rekrutmen sesuai dengan UU/ketentuan • Penguatan instrumen hukum • Pendidikan dan pelatihan secara terpadu • Peningkatan kapasitas dan the ability of self-protection.
PERLINDUNGAN CEPAT DAN TEPAT
• Penegakan hukum (law enforcement) yang dapat memberikan efek jera • Menanggapi secara serius setiap pengaduan • Menangani permasalahan secara cepat dan tepat
UPAYA DAN LANGKAH STRATEGIS PERLINDUNGAN – LUAR NEGERI PENCEGAHAN
● Welcoming program; Outreach pelayanan kekonsuleran; Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri Pendidikan dan pelatihan bagi SDM di Perwakilan
DETEKSI DINI
Penguatan pendataan; Sinkronisasi database Penyediaan hotline service Kunjungan ke penjara, tahanan imigrasi, polisi dan sebagainya Pemberdayaan masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi; Penguatan Jejaring kerja baik baik kepada pejabat instansi setempat terkait maupun kepada WNI
PERLINDUNGAN CEPAT DAN TEPAT
● Menanggapi secara serius setiap pengaduan masyarakat ● Melakukan penanganan kasus secara cepat dan tepat ● Optimalisasi Satgas Citizen Service di Perwakilan RI; Menyediakan shelter jika diperlukan sangat tergantung kasus Pemberian bantuan hukum; Pemberian bantuan sosial dan kemanusiaan Repatriasi
11
MOMENTUM PEMBENAHAN PENEMPATAN TKI, KHUSUSNYA TKI PLRT DENGAN DIBENTUKNYA TIM TERPADU
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PRESIDEN MENGINSTRUKSIKAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU DENGAN MASA KERJA 6 BULAN SEBAGAI TINDAK LANJUT TEMUAN BPK, GUNA EVALUASI KOMPREHENSIF SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI KEPPRES NO. 15 TAHUN 2011
TIM TERPADU BERTANGGUNG JAWAB DAN MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN TUGASNYA KEPADA PRESIDEN DAN AKAN MENJADI BAHAN MASUKAN DAN PERTIMBANGAN DALAM MENETAPKAN KEBIJAKAN NASIONAL MENGENAI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI
12
LANGKAH‐LANGKAH STRATEGIS SEJALAN DENGAN RENCANA ZERO TKI PLRT 2017 JANGKA PENDEK •
• •
•
Review secara menyeluruh kebijakan dan peraturan perundang‐undangan serta mekanisme penempatan dan perlindungan TKI PLRT di luar negeri termasuk evaluasi terhadap PPTKIS, proses administrasi dan rekrutmen serta pelatihan CTKI Review secara menyeluruh negara tujuan penempatan dan memastikan TKI PLRT hanya dikirim ke negara yang memiliki sistem hukum yang dapat melindungi TKI PLRT Moratorium pengiriman TKI PLRT ke negara‐negara yang tidak dapat menjamin hak‐hak TKI, terutama ke negara‐negara di Timur Tengah yang memiliki sistem Kafalah dan melakukan perundingan untuk memperbaiki kerja sama bidang ketenagakerjaan Memperbaiki kondisi ekonomi dan pendidikan di daerah kantung TKI dalam rangka menekan keinginan untuk bekerja di luar negeri sebagai PLRT
LANGKAH‐LANGKAH STRATEGIS SEJALAN DENGAN RENCANA ZERO TKI PLRT 2017 JANGKA MENENGAH • • • • •
Meningkatkan pengiriman TKI formal ke luar negeri Mencari pasar tenaga kerja formal di negara‐negara baru Menyelaraskan program pendidikan dengan pasar kerja formal Memfokuskan pengiriman TKI PLRT ke negara‐negara yang secara pasti dapat menjamin hak‐hak TKI dan perlindungan secara nyata Menghentikan secara permanen pengiriman TKI PLRT ke negara‐negara yang tidak dapat menjamin hak‐hak TKI PLRT
JANGKA PANJANG Menghentikan secara menyeluruh dan permanen pengiriman TKI PLRT ke luar negeri. Sebagai catatan: Banyak negara‐negara miskin sekalipun tidak pernah mau mengirimkan warga negaranya sebagai PLRT ke negara lain dengan berbagai alasan terutama karena PLRT adalah “vulnerable” dan menyangkut citra bangsa.
13
TERIMA KASIH
14
