PERANAN PPTKIS DALAM RANGKA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI Disampaikan oleh : Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( APJATI) Dalam SEMINAR : REVISI UU NO. 39/2004 yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia Tanggal : 29 Februari 2012 Hotel ARYADUTA, JAKARTA 10110
Oleh :
RUSJDI BASALAMAH, S.IP SEKJEN APJATI
1
I. PENDAHULUAN / LATAR BELAKANG A. Internasional B. Nasional C. Daerah II. KONDISI YANG DIHADAPI A. Kasus TKI B. Tantangan III. UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS CALON TKI / TKI IV. RENCANA AKSI APJATI DALAM MELINDUNGI TKI DARI BAHAYA PENYALAH GUNAAN NARKOBA V. KESIMPULAN DAN SARAN
2
1
I. LATAR BELAKANG
SALAH SATU ISSUE GLOBAL
A. Internasional Migrant Worker / Pekerja Migran ( Era Globalisasi ) Regional Indonesia
International
Keniscayaan
HAM TDK RELEVAN/NAIF, PENDAPAT BILA INDONESIA TELAH SIAP/TERSEDIA LAP KERJA, TDK LAGI PROGRAM TKI KE LN 3
NATIONAL INDONESIA
1. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV Melindungi WNI 2. Pasal 27 (2) UUD 1945 Tiap Warga Negara berhak mendapatkan Pekerjaan 3. UU 37 / 1999 , Hubungan Luar Negeri Melindungi WNI & BHI 4. UU 39 / 2004 , PPTKILN Perlindungan TKI 4
2
DAERAH
DAERAH
DAERAH
DAERAH
1. Pemda – Wajib wujudkan sistem ketenagakerjaan daerah terintegrasi sistem ketenagakerjaan nasional : Mampu
wujudkan tenaga kerja siap kerja daerah, antar daerah, nasional dan luar negeri.
2. PP 38 / 207, Pemda Wajib melayani dan melindungi penduduk WNI di luar Negeri.
5
Jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri pada tahun 2011 mengalami penurunan drastis. "Penurunan jumlah TKI ke luar negeri disebabkan pemberlakuan pengetatan pengiriman TKI serta pemberlakuan moratorium TKI di sektor domestic worker ke beberapa negara penempatan Berdasarkan Data yang ada di Kemenakertrans, penurunan jumlah penempatan TKI mencapai 279 ribu orang atau 32,44%. Tahun 2010, total penempatan TKI baik formal maupun informal sebanyak 860.086 orang sedangkan tahun 2011 jumlah penempatan hanya sebanyak 581.081 orang. Sementara rata-rata penempatan TKI yang bekerja di luar negeri dalam beberapa tahun belakangan ini mencapai 317.427 orang Adapun rinciannya yakni kawasan Timur Tengah dan Afrika sebanyak 1.422.650 orang atau 54,68%, kawasan Asia-Pasifik sebanyak 1.178.830 orang (45,31%) dan sisanya Eropa, Australia dan Amerika sebanyak 110 orang atau 0,004%.
6
3
Berdasarkan data yang dikompilasi BI selama lima tahun terakhir jumlah remittance pada 2005 sebesar US$5,3 miliar, 2006 sebesar US$5,6 miliar, 2007 sebesar US$6 miliar, 2008 sebesar US$6,6 miliar, 2009 sebesar US$6 miliar, dan sampai semester I-2010 sudah mencapai US$3,3 miliar.
7
Dalam Negeri : Recrutmen oleh Calo Sumber Daya Manusia Regulasi yang tidak standar Dualisme Kelembagaan Pungutan Liar/ Birokrasi Luar Negeri : Karakter masing-masing negara berbeda yaitu Budaya Hukum Adat Istiadat 8
4
Perlindungan TKI tidak bisa digeneralisir sama mengingat situasi masing-masing negara penempatan TKI yang berbeda Contoh : Saudi dengan Yayasan Paramitra
9
A. Kasus TKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Gaji tidak dibayar Pemutusan kerja Penganiayaan Putus komunikasi Pelecehan seksual Kriminal Kecelakaan kerja Sakit Tidak betah, homesick, lari pulang
Sistem DIKNAS
Potensi & Kekuatan TKI
Kualitas SDM belum mampu bersaing kerja LN
Sangat besar – belum mampu masuk pasar global
Regulasi
Tidak mampu mendorong usaha kondusif dan melindungi TKI
10
5
B. Tantangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Lapangan kerja LN – sangat luas terbuka. Tetapkan “Program Nasional PPTKI LN” – Wujudkan TKI berkualitas & memiliki daya saing. Meningkatnya profesionalisme PPTKIS – Mampu melayani PPTKI di LN Pelibatan & peran serta aktif – Dalam sinkronasi, sinergisme dan keterpaduan. Proses murah, cepat, tidak berbelit dan aman. Perundang-undangan – Mampu mengayomi Kualitas kesiapan & kemampuan TKI. Kualitas peran & tanggung jawab Stake Holders.
11
A. Sosialisasi dan penegakan aturan yang berlaku tentang pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI 1. Sesuai amanat UU No. 39/2004 tentang PPTKLN a. Pasal 13,untuk mendapatkan SIPPTKI, PPTKIS harus memiliki Unit Pelatihan Kerja (ayat (1), huruf e) b. Pasal 31, kegiatan pra penempatan TKI di Luar Negeri meliputi ………dst
c. Pendidikan dan Pelatihan Kerja dst ………………… f. Uji Kompetensi g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) h. Pemberangkatan
c. Pasal 41 s/d Pasal 46 mengatur tentang kewajiban bagi CTKI untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2. Memedomani dan Memasyarakatkan Peraturan Menteri Tentang Pendidikan dan Pelatihan: a. Peraturan MENAKERTRANS R.I No : 23/MEN/IX/2009 Tentang : Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri b. Peraturan MENAKERTRANS R.I No : 14/MEN/X/2010 Tentang : Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
12 12
6
B. Koordinasi dan Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Diklat Ketenagakerjaan/kompetensi 1. Koordinasi dan Tukar Menukar Informasi untuk perbaikan/kualitas Pelatihan dengan AP2TKI (Asosiasi Pelaksana Pelatihan TKI). 2. Bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), agar CTKI benar-benar teruji karena adanya sertifikat aspal. 3. Berkoordinasi dan Tukar Menukar Info dengan LSP-LUK (Lembaga Sertifikasi Profesi – Lembaga Uji Kompetensi) C. Partisipasi Aktif pada Kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). - Terlibat Langsung Dalam Kegiatan PAP Sesuai PERMEN Nomor :17/MEN/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Catatan : Telah Dicabut Oleh PERMEN No: 14/MEN/X/2010, dimana PAP dilaksanakan Oleh BNP2TKI/BP3TKI Upaya Tersebut(A,B) masih terus dilaksanakan, walaupun hasilnya belum maksimal karena berbagai kendala ( Utamanya adalah sikap mental oknum, baik aparat maupun Pengusaha) 13 13
A.
B.
DASAR/ PIJAKAN 1. UU NO. 35/2009 Tentang Narkotika, khususnya Bab XIII (Pasal 104 sampai dengan108) termasuk UU No. 5/1997 tentang Psikotropika Bab XII , belum diganti (?) 2. Adanya peristiwa, kejadian , terlibatnya TKI dalam pengiriman narkoba ke Indonesia (data resmi tidak masuk ke APJATI) Catatan : Sampai dengan saat ini tidak ada data/laporan tentang adanya TKI/CTKI sebagai pengguna narkoba, tetapi tidak berarti APJATI akan lalai/kurang atensi APJATI sebagai Asosiasi PPTKIS(dulu PJTKI) yang tertua/terbesar 1. Jumlah Anggota (PPTKIS s/d akhir 2010 = 367 PPTKIS) 2. Peran APJATI dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI cukup besar .
14 14
7
C.
Rencana kegiatan APJATI dalam kaitan dengan rencana aksi melindungi TKI dari bahaya penyalahgunaan narkoba : 1. Pra Penempatan : a. Perekrutan dan seleksi 1. PPTKIS akan lebih selektif memilih/merekrut CTKI : - Keluarga CTKI - Bila ada kecurigaan, test urine (Kendala : Biaya cukup tinggi ) 2. Dicantumkan dalam persyaratan CTKI (Dipertegas) b. Pendidikan dan pelatihan kerja 1. Berkoordinasi dengan BNN Propinsi/ Kabupaten / Kota, khususnya materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba 2. Memasukkan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam diklat c. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi secara selektif melakukan test urine (bila ada kecurigaan) d. Pembekalan akhir pemberangkatan. Memberi penekanan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba - Hati-hati berhubungan dengan orang tidak di kenal di Luar Negeri - Hati-hati membawa tas, jangan sampai dapat disisipi narkoba - Beri info melalui orang yang dikenal / pejabat di luar negeri bila ada hal-hal yang mencurigakan
15
2.
Perjanjian Kerja Dalam perjanjian kerja agar hak dan kewajiban TKI harus jelas (termasuk kondisi dan syarat kerja, jam kerja, upah, tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial) termasuk : kehati-hatian terhadap calon majikannya ( tidak mustahil calon majikan adalah bandar narkoba di luar negeri )
3.
Masa Tunggu di Penampungan Mewaspadai kemungkinan CTKI digoda oleh pengguna/ pengedar narkoba, dibuat aturan yang jelas, tetapi manusiawi.
4.
Masa Penempatan APJATI memonitor perkembangan TKI di Luar Negeri, baik melalui PPTKIS pengirim maupun kepada instansi terkait khususnya staf Kedubes/ Konsulat ( Atase Tenaga Kerja) juga koordinasi dengan asosiasi lain dan instansi terkait/ stakeholder di dalam negeri.
5.
Purna Penempatan 1. Memonitor dan berkoordinasi dengan pihak terkait/stake holder terhadap TKI yang pulang baik karena berakhirnya masa perjanjian kerja atau sebab-sebab lain (PHK, karena perang/ Bencana alam, kecelakaan kerja, meninggal dunia, cuti , di deportasi) terutama dalam kaitan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. 2. Memantau kehidupan mantan TKI yang telah kembali ke kampung halamannya melalui PPTKIS yang telah mengirim ybs, baik yang berhasil (sukses) maupun yang gagal serta memotivasi mantan TKI yang berhasil untuk membangun usaha di daerahnya , mensosialisasikan hal ihwal tentang kerja di Luar Negeri secara Profesional, termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba.
16
8
1.
2.
APJATI siap mendukung rencana aksi bidang pencegahan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka menyatukan komitmen bangsa dalam mewujudkan “ Indonesia bebas narkoba 2015” Saran : a. Leaflet, atau buku saku tentang bahaya penyalah gunaan narkoba dan upaya pencegahannya yang dibuat oleh BNN dapat dibagikan kepada calon TKI, baik untuk pegangan TKI ybs, keluarga maupun lingkungan kerjanya. b. Memasukkan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya pencegahannya pada program pelatihan CTKI dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan. ( Bekerja sama dengan BLK CTKI, BNP2TKI, BP3TKI, Kadisnaker dan unsur terkait lainnya )
17
Terima Kasih
18
9
