PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL TERHADAP PPTKIS DAN TKI Oleh Brigjen Pol . Drs. Ari Dono Sukamto, SH Direktur Tindak Pidana Umum KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Tiap WNI berhak peroleh pekerjaan & penghasilan yg layak di DN & LN;
Pengiriman TKI ke LN mjd salah satu sumber pendapatan nas thd pendapatan devisa negara;
Permasalahan byk dialami TKI di LN berupa diskrimasi, kekerasan & perlakuan tdk manusiawi yg akibatkan tereksploitasi scr fisik, ekonomi maupun seksual;
TKI mjd korban perdagangan orang, korban kekerasan, kejahatan atas harkat & martabat serta gar HAM;
Negara wajib jamin & lindungi hak azasi Tenaker DN maupun LN dg prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, anti diskriminasi & anti perdagangan manusia;
Perlindungan TKI di LN diwujudkan Pemer RI dlm UU RI No. 39 th. 2004 ttg penempatan & perlindungan TKI di LN.
UU RI No. 39 th. 2004 belum melindungi hak-hak TKI di LN & keselamatan serta bantuan hukum
1
PERMASALAHAN
•
•
INDIVIDU
PEMERINTAH
PPTKIS
NEGARA PENEMPATAN
Sosek, miskin, pengangguran
Tumpang Tindih Regulasi
TonjolkanKep Bisnis / kejar keuntungan
Peraturan blm / tdk lindungi
Sosek & Dik Rendah
Koordinasi lemah (tupoksi, Proja & anggaran)
Tdk penuhi syarat & abaikan kett & prosedur
Sistem Hukum, culture & Bdy beda (lind WN setempat)
Non Skill / minim
Kurang optimal Gakum & beda persepsi (sidik s.d peradilan)
Mjd pelaku pemalsuan dok (umur, kesehatan, Dik)
Demand tinggi
adaptasi rendah shg alami culture shock
Kurang sediakan lap kerja
Tdk/jarang lakk pelaporan
domestic workers dianggap bag klg (masalah individu, bukan pemerintah/negara
Kejar untung ekonomis dr individu / pok ttt
Sosialisasi krg tepat sasaran
Abaikan proses pelatihan & pembekalan CTKI
Rendahnya awareness
Lemahnya Bargaining Position
Sponsor/calo tdk jls
Budaya (kawin kontrak, perempuan asset klg)
Tmp.kan TKI ke neg yg tdk py perjanjian / tdk py aturan jls
MODUS OPERANDI KASUS TPPO TH 2011 DOK PALSU
REKRUT ILEGAL
JANJI GAJI BESAR
JERAT HUTANG
JANJI PALSU
JUMLAH
5
43
47
17
30
142
JENIS EKSPLOITASI NO
URAIAN
JUMLAH
1.
DIJADIKAN PSK
85
2.
GAJI TDK DIBAYAR
17
3.
ANAK DI BAWAH UMUR
12
4.
DIJADIKAN PRT
15
5.
DIADIKAN PEMANDU LAGU
4
6.
DIJADIKAN PEMIJIIT
3
KET
136 KORBAN
SUMBER DATA: BARESKRIM POLRI PER 31 JANUARI 2012
2
JUMLAH PPTKIS YANG DIPROSES TAHUN 2011
NO 1.
TUJUAN
JUMLAH
ARAB SAUDI
37 PT
2.
YORDANIA
26 PT
3.
KUWAIT
10 PT
4. 5. 6.
ABUDABHI TAIWAN SUDAN
KETERANGAN
1 PT 1 PT 1 PT
SUMBER DATA: BARESKRIM POLRI PER 31 JANUARI 2012
KELEMAHAN UU RI NO. 39 th 2004 NO 1.
2.
3.
PASAL UU NO.39 TH 2004 Psl 85 dalam hal terjadi sengketa PPTKIS dengan TKI, diupayakan secara damai dan musyawarah ;
PERMASALAHAN
Tdk efektif krn TKI dlm posisi lemah & dikalahkan tanpa proses hukum;
Ayat 2 : apabila tdk dpt terselesaikan, agar meminta bantuan instansi terkait
Tidak memberikan efek jera;
Psl 100 UU 39 th 2004 : Menteri menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tsb dengan peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan ijin, pembatalan keberangkatan, pemulangan tki dengan biaya sendiri ;
ijin dicabut, kmd dirikan PT Lain dgn pengurus yg sama (ganti kulit saja);
4.
Psl 101 ay 2 UU No. 39 th 2004 penyidik tidak diberi kewenangan menangkap dan menahan. Penyidik hanya memeriksa, membuat BAP, menyita dan meminta bantuan ahli serta penghentian penyidikan ;
Tdk dpt proses pidana krn pelaku lari/pindah alamat, hilangkan BB.
5.
Psl 104 UU No. 39 th 2004: ancaman hukuman terlalu ringan , paling lama 1 (satu) tahun terhadap oknum PPTKIS yang tidak punya ijin dari Menteri.
Tdk miliki KTKLN, tdk ikuti Diklat, hy mrpkn pelanggaran, tdk bisa dipidana;
3
KENDALA DLM SIDIK Pemberlakuan Moratorium tdk diatur sanksinya. Tdk diaturnya scr jelas thd proses rekrut dg cara numpang proses oleh calo/sponsor perorangan. Ketidak jelasan aturan pertanggungjawaban calo/sponsor Tdk adanya batasan usia maksimal. Tdk diaturnya kewajiban memulangkan TKI yg telah diberangkatkan PPTKIS. Tdk adanya ketentuan yg mengatur calo/sponsor. Tdk adanya kett tmp medical check‐up yg miliki standarisasi. Tdk adanya sanksi adm terkait perijinan thd PPTKIS yg tlh lakk TPPO dg subjek korporasi.
KESIMPULAN
Perlu perangkat hukum yang memberikan efek jera bagi oknum PPTKIS yang melanggar ;
Perlunya pengawasan berikut pelaksananya dlm rgk sarana pengontrol berjalannya kett yg ada.
Perlu perbaikan sistem rekrutmen sampai dengan pengiriman TKI ke luar negeri, termasuk kelanjutan sistem perlindungan terhadap TKI di Luar negeri seperti kontrak kerja, asuransi dan pendataan TKI di luar negeri yg dituangkan dlm UU disertai sanksi yg tegas.
4
9
5
