PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI LUAR NEGERI PRA PEMBERANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PURNA PENEMPATAN

Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI LUAR NEGERI PRA PEMBERANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PURNA PENEMPATAN Oleh: ERWAN BAHARUDIN Puspen Jurnal Ilmiah – UIEU [email protected]

ABSTRAK Jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dampak positif dari pengiriman TKI ini yaitu mengurangi pengangguran, dan menghasilkan devisa yang banyak. Di tahun 2006 saja, jumlah devisa yang diterima oleh negara sebesar Rp. 60 trilliun. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, banyaknya permasalahan yang dialami TKI dimulai ketika mereka masih menjadi calon TKI, ketika berada di negara tempat mereka kerja, dan ketika kembali ke Tanah Air. Permasalahan tersebut antara lain: penipuan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Ironisnya pelaku tindakan tidak menyenangkan tersebut bisa lolos dari jeratan hukum. Dengan demikian pemerintah RI harus lebih memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat merusak citra bangsa di mata Internasional. Negara jangan hanya mengedepankan business oriented saja, sebab tugas dan fungsi negara adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, penjajahan bahkan kebodohan dan kemiskinan. Sementara itu, undang-undang yang dibuat pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri masih kurang komprehensif, karena masih memposisikan TKI sebagai ekspor komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Dengan demikian Undang-Undang ini belum menciptakan sistem yang berpihak kepada TKI. Apabila negara tidak segera membenahi lubang-lubang dari Undang-Undang tersebut, bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar Deklarasi Umum HAM (1948), Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (1949), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (1984), dan Konvensi Hak Anak (1989), karena Indonesia merupakan negara yang ikut menandatangani semua konvensi tersebut. Kata Kunci: Devisa Negara, Penganiayaan, Perlindungan TKI, Citra Bangsa

catat di Depnaker, dalam tahun 1999 – 2003 saja,

Pendahuluan di

jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia

Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat,

mencapai 111.891 orang. Sebagian besar menempati

tetapi jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak

jabatan level menengah ke atas. UUD 1945 Pasal 27

dapat mengimbangi jumlah pencari kerja tersebut.

ayat (2) menetapkan bahwa: ”Tiap-tiap warga

Salah satu penyebabnya yaitu pembangunan di

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

Indonesia dalam berbagai sektor banyak memer-

layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian, semua

lukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan

Warga Negara Indonesia yang mau dan mampu

ketrampilan yang tinggi, sehingga tenaga kerja

bekerja, supaya dapat diberikan pekerjaan, sekaligus

Indonesia yang ada belum mampu mengisi sepenuh-

dengan pekerjaan itu mereka dapat hidup layak

nya posisi tersebut. Hal ini terbukti negara kita

sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang

masih saja menggunakan Tenaga Kerja Asing. Ter-

dilindungi oleh hukum. Namun pasal tersebut

Banyaknya

jumlah

tenaga

kerja

Lex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007

168


merupakan hal yang berat dilaksanakan mengingat

Berita semacam ini tak henti-hentinya kita

jumlah penduduk Indonesi dan pembangunan eko-

dengar. Sangat ironis memang, karena Tenaga Kerja

nomi yang kurang menggembirakan saat ini.

Indonesia telah menyumbangkan devisa dengan

Salah satu cara yang ditempuh oleh

jumlah yang tinggi kepada negara, tetapi disatu sisi,

pemerintah dalam mendayakan tenaga kerja di

masalah perlindungan hukum terhadap mereka baik

Indonesia yaitu melalui kebijakan mengirimkan

sebelum pemberangkatan, di tempat kerja, sampai

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Apalagi

kepulangan ke Tanah Air masih sangat rentan terha-

semenjak krisis ekonomi, jumlah tenaga kerja

dap kejahatan.

Indonesia yang bekerja ke luar negeri semakin meningkat. Sebagian besar mereka dari kaum

Permasalahan

perempuan dan bekerja disektor informal, yang

Dengan adanya perlakuan yang diterima

mana tidak mempunyai pendidikan, pengalaman

oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar

dan wawasan yang cukup. Kebanyakan mereka

negeri sebelum pemberangkatan, penempatan, dan

direkrut oleh calo/oknum dari PJTKI (Pengerah Jasa

purna penempatan, bagaimanakah perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia), yang menjanjikan peker-

hukum terhadap mereka?

jaan kepada mereka dengan prosedur yang cepat dan biaya lebih murah. Hal inilah yang memicu

Tinjauan Teori

terjadinya rentetan permasalahan yang dialami oleh

Perlindungan TKI yaitu: ”Segala upaya

Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat, ditem-

untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja

pat kerja, bahkan sampai kembali ke Tanah Air.

Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenu-

Seperti yang sering kita dengar di media

han hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-

massa, adanya Tenaga Kerja Indonesia di luar

undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah

negeri yang mengalami perlakuan yang tidak manu-

bekerja”. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004).

siawi, seperti dipukul, disetrika, disetrum listrik,

Dengan demikian, seluruh TKI yang bekerja di luar

pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan sampai

negeri mendapatkan perlindungan hukum dari

meninggal dunia. Namun, pelaku penganiayaan

pemerintah, karena telah termuat dalam Undang-

tersebut masih bebas berkeliaran. Seperti dalam

Undang No. 39 tahun 2004.

sebulan terakhir ini, sejumlah penganiayaan Tenaga

Hukum yaitu ”Peraturan yang dibuat dan

Kerja Indonesia di Malaysia kembali marak terjadi,

disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis;

yaitu kasus penganiayaan Parsiti, hingga yang

peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku

memakan korban tewas seperti yang dialami oleh

setiap masyarakat tertentu”. (Amran Y.S. Chaniago,

Kurnasih. Namun hingga kini, proses hukum kasus-

1997).

kasus tersebut masih menggantung dan kerap meng-

Sedangkan yang dimaksud Tenaga Kerja

hadapi banyak kendala. Terlebih pelaku penyiksaan

Indonesia yaitu: ”Warga Negara Indonesia baik laki-

dapat bebas jika telah membayar uang jaminan.

laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian

169



kerja”. (Keputusan Menaker No. 204/MEN/1999).

bangunan. Dengan demikian kita dihadapkan pada

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, yang

masalah pengembangannya, bagaimana agar modal

dimaksud TKI yaitu: ”Setiap warga negara yang

dasar tersebut dapat dikembangkan dan diarahkan

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam

agar sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan,

hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu

termasuk penyediaan lapangan pekerjaannya. Telah

dengan menerima upah”. Dengan demikian semua

banyak cara dan upaya yang ditempuh dalam rangka

Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja diluar

pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan

negeri harus menandatangani surat perjanjian kerja

bagi penduduk Indonesia, baik lapangan kerja

terlebih dahulu. Menurut Soepomo, 2002, perjanjian

formal maupun informal yaitu pengiriman Tenaga

kerja adalah ”Suatu perjanjian yang diadakan oleh

Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan

Sejarah mencatat, sejak masa Pemerintahan

majikan

Hindia Belanda sudah terjadi pengerahan tenaga

dengan menerima upah, dan dimana majikan

kerja ke luar negeri. Sebagai jawaban atas terjadinya

menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan

”malaise ekonomi, Pemerintah Hindia Belanda

buruh dengan membayar upah”. Selanjutnya lebih

melalui wearving ordonantie 1936 melegalisasi

lengkap lagi Wibowo Soedjono berpendapat bahwa

pengerahan TKI tersebut. Kondisi makin rumit pada

yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah

tahun 1876 sampai 1981 yang dikenal dengan era

hubungan hukum antara seseorang yang bertindak

”oil boom”. Pasca ”oil boom” tersebut masalah

sebagai pekerja/buruh dengan seseorang yang ber-

sosial semakin meluas terutama soal tersedianya

tindak sebagai majikan, atau perjanjian orang per-

lapangan pekerjaan. Jalan keluarnyapun akhirnya

orangan pada suatu pihak dengan lain pihak sebagai

ditempuh dengan mengerahkan TKI ke luar negeri

majikan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan

dalam skala besar.

kesanggupannya

untuk

bekerja

pada

dengan mendapat upah”. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 adalah ”Perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak”. Dengan

Dampak positif dari pengiriman TKI yaitu: 1. Mempercepat hubungan antar negara (negara pengirim tenaga kerja dengan negara penerima) 2. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi.

demikian suatu perjanjian kerja sudah memuat

3. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca

antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan

pembayaran negara (devisa). (Sendjun H.

apabila dalam prakteknya terdapat penyimpangan-

Manullang, 1990).

penyimpangan, maka pihak yang menyimpang tersebut dapat dikenakan sangsi hukum.

Selain membawa dampak positif tersebut, dalam praktek penyelenggaraannya timbul berbagai dampak negatif

mulai dari pra pemberangkatan,

penempatan dan purna penempatan/ kepulangan ke

Pembahasan Jumlah tenaga kerja di Indonesia merupa-

Tanah Air.

kan potensi yang besar sebagai modal dalam pemLex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007

170


Ada dua cara bagi TKI untuk dapat bekerja di luar

3. Ditempat

penampungan.

Disini

mereka

negeri. Pertama melalui jalur formal yang lazimnya

diperlakukan seadanya, bahkan menjadi objek

dikelola oleh biro-biro penyalur tenaga kerja dan

pemerasan dan pelecehan seksual oleh petugas

memiliki izin resmi dari pemerintah. Kedua melalui

keamanan maupun pegawai PJTKI. PJTKI

jalur ilegal, dimana para TKI diselundupkan oleh

memang memberikan pelatihan, namun kuriku-

oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan

lum yang diberikan tidak dirancang sesuai

biro-biro penyalur tenaga kerja. Disinilah akar per-

dengan kebutuhan, melainkan hanya sebatas

masalahannya. Sebab ketika terjadi tindakan tidak

menggunakan peralatan rumah tangga dan

semestinya, pemerintah negara tempat TKI bekerja

bahasa asing sekadarnya. Padahal, mereka

akan menyalahkan TKI dan pemerintah Indonesia

membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang

karena masuk secara ilegal.

berkaitan dengan negara tujuan, jenis pekerjaan,

Sebagian besar permasalahan dialami oleh

hak dan tanggung jawab, bagaimana cara

TKI sektor informal yang berangkat ke luar negeri

membaca dan mengisi kontrak kerja, apa yang

melalui jalur ilegal, dimana latar belakang pendi-

harus dilakukan jika terjadi penganiayaan dan

dikan mereka kurang dan berasal dari keluarga

bagaimana meningkatkan posisi tawar dengan

miskin. Di Dalam Negeri sendiri (pra pembe-

majikan dan dengan pihak yang berkompeten.

rangkatan) mereka sudah mendapatkan perlakuan

Ditempat penampungan ini juga tidak ada

yang merugikan. Contohnya yakni:

kejelasan waktu, sampai kapan mereka harus

1. Dalam perekrutan TKI. Pengerah Jasa Tenaga

tinggal. Mulai dari berminggu-minggu bahkan

Kerja (PJTKI) umumnya tidak menggunakan

berbulan-bulan. Ironisnya biaya selama hidup

petugas resmi perusahaan melainkan melalui

dipenampungan ditanggung sendiri oleh TKI.

calo, dimana calo tersebut memanfaatkan

Dengan demikian, jika pemerintah benar-

peluang untuk mencari kepentingan pribadi. Hal

benar serius ingin melindungi TKI, yang patut

ini terlihat dari beragamnya jumlah biaya yang

dilakukan pertama-tama yaitu mulai melakukan

mereka pungut, mulai dari ratusan ribu hingga

pembenahan, dimulai dari proses perekrutan. Pada

jutaan rupiah. Bagi yang mau membayar dimu-

tahap ini harus dilakukan penertiban terhadap calo

ka jumlahnya lebih kecil tetapi bisa juga diba-

atau agen liar yang beroperasi didaerah-daerah. Atau

yar setelah kerja dengan akad utang yang tentu

bisa juga melalui birokrasi yang mudah dengan

jumlahnya lebih besar. Padahal, majikan sudah

biaya yang tidak memberatkan. Terakhir mensosia-

mengeluarkan recruiting fee kepada PJTKI.

lisasikan

2. Pemalsuan dokumen. Biasanya yang dipalsukan yaitu usia tenaga kerja, hal ini kerap terjadi baik

171

birokrasi

tersebut

ke

daerah-daerah.

Dengan demikian para calo akan tersingkir dengan sendirinya.

melalui KTP atau paspor. Pelakunya disini

Sedangkan permasalahan yang dialami oleh

selain calo, juga aparat negara yaitu pembuat

TKI ketika berada di tempat tujuan yaitu mereka

KTP di kantor desa/kelurahan dan pihak imigra-

dilepas begitu saja termasuk dalam lingkungan

si yang mengeluarkan paspor.

domestik majikan tanpa perlindungan dan pengaLex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007


wasan aparatur pemerintah/PJTKI. Tidak sedikit

diantara

dari mereka yang sebelumnya tidak mengetahui

1.093.674 orang, 8,19 persennya (sekitar 89.521

nama dan alamat majikan apalagi indentitas lainnya.

orang pulang dalam kondisi bermasalah. Permasa-

Bahkan, hingga mereka bekerja. Tidak heran jika

lahannya beragam, mulai PHK sepihak, pekerjaan

terjadi masalah, tidak banyak yang bisa dilakukan,

yang tidak sesuai, gaji tidak dibayar, hingga per-

karena lemahnya hukum yang ada. Sementara itu

lakuan tidak menyenangkan seperti penganiayaan

mereka yang melarikan diri dari majikannya

dan pelecehan seksual. (www.jawapos.co.id).

jumlah

kedatangan

TKI

sebanyak

biasanya tidak membawa dokumen apapun termasuk paspor.

Tabel 1

Penelitian yang dilakukan Roqib Abdul

Jumlah Permasalahan TKI yang Pulang dari Luar

Qadir dari komisi IV DPR, menyebutkan di Kuwait

Negeri Selama April 2004

saja setiap hari ada 50 kasus baru yang menimpa

Jenis Permasalahan

para TKI/TKW dari 11.000 pekerja Indonesia yang

- Tidak mampu bekerja - Gaji tidak dibayar - Penganiayaan - Pelecehan seksual - Majikan meninggal - Pekerjaan tidak sesuai - Majikan bermasalah - Kecelakaan kerja - Sakit - Dokumen tidak lengkap Jumlah

ada di negara tersebut. Data tersebut belum termasuk yang dialami TKI yang tidak melapor dan negara lain di Timur Tengah yang setiap bulan ratarata menerima 25-30 ribu TKI. Selama tahun 2002, konsorsium perlindungan buruh migran Indonesia mencatat 1.308.765 kasus yang dihadapi TKI dan hingga September 2003 sudah sekitar 150 kasus mereka tangani. Sejauh ini belum ada tindakan hukum apapun yang seimbang yang menjerat

Asia Pasifik 146

Timur Tengah & Afrika 221

Jumlah Total 367

32 29 6 6

399 187 167 9

431 216 173 15

417

706

1.123

0

3

3

8 149 21

52 596 16

60 745 37

814

2.356

3.170

Sumber: Ditjen PPTKLN Depnakertrans

pelaku. (www.kompas.com) Sementara data dari Depnakertrans, jumlah TKI bermasalah yang pulang dari luar negeri dalam

Tabel 2

bulan April 2004 mencapat 3.170 orang (lihat tabel

Jumlah Kasus TKI yang Bekerja di Luar Negeri

1). Dari jumlah tersebut urutan pertama adalah

Tahun 2005

masalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja (35,43%), disusul masalah TKI yang sakit (23,50%) gaji yang tidak dibayarkan (13,59%), tidak mampu bekerja (11,57%), penganiayaan (6,81%), dan pelecehan seksual (5,,45%). Sedangkan jumlah kasus TKI yang bekerja diluar negeri tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2. Data lain yang diperoleh menyebutkan dalam kurun tahun 2003 hingga pertengahan 2006,

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Kasus Gaji tidak dibayar Pelecehan seksual Penganiayaan Kecelakaan kerja PHK Sakit Putus Komunikasi Kriminal Gagal Berangkat Total

Jumlah 371 29 88 29 140 124 253 12 45 1.091

Sumber: Ditjen PPTKLN Depnakertrans


172


Dari data yang diperoleh tersebut, sudah seharus-

HAM yang menimpa TKI di negeri orang. Negara

nyalah Negara lebih memperhatikan dan melindungi

jangan bersikap lembek dan tidak berani meng-

TKI. Apalagi devisa yang dihasilkan oleh TKI

hadapi negara-negara dimana disitu ada TKI yang

ternyata menempati posisi tertinggi kedua setelah

tertimpa kasus kekerasan

penerimaan dari sektor minyak dan gas. Berdasar-

HAM. Jika pemerintah atau negara tidak melaku-

kan data yang diperoleh, remittance dari TKI yang

kannya, sebaiknya menghentikan kebijakan pengi-

berada di luar negeri selama tahun 2006 sebesar Rp.

riman TKI keluar negeri bukan malah sebaliknya.

60 trilliun. (www.antara.co.id)

Tugas dan fungsi negara adalah mengatur dan men-

maupun pelanggaran

Target pemerintah sendiri sampai tahun

jamin kesejahteraan serta keselamatan warga nega-

2009 nanti pengiriman TKI mencapai 3,9 juta.

ranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM,

Perkiraan remittance dari jumlah TKI tersebut

penjajahan bahkan kebodohan dan kemiskinan.

mencapai 20,75 millilar dollar atau sekitar Rp. 186

Saat kembali ke Tanah Air kedatangan

trilliun. (www.nakertrans.go.id). Tetapi jika perlin-

mereka disediakan tempat khusus, yakni Terminal

dungan hukum terhadap para TKI masih seperti ini,

III Bandara Soekarno Hatta, tetapi tempat tersebut

Negara jelas semata-mata hanya mencari keun-

bukannya untuk memudahkan dan melindungi TKI,

tungan saja. Semestinya juga ada kebijakan-

justru ditempat khusus tersebut para oknum/preman

kebijakan tertentu dari negara yang benar-benar

dengan gampang menipu, memeras mereka. Misal-

menjamin atas keberadaan TKI di luar negeri,

nya TKI diserbu pegawai loket penukaran uang

apalagi tinggal untuk waktu yang lama. Beberapa

yang menawarkan penukaran uang asing ke rupiah

hal yang harus diambil oleh negara ketika membuka

dengan nilai tukar yang tentu saja lebih murah.

kebijakan bagi TKI, yaitu pertama, negara harus

Setelah mengambil barang di bagasi Bandara

benar-benar berkoordinasi dengan perwakilannya di

Soekarno Hatta mereka kembali menjadi objek

luar negeri (Kedubes RI) yang bertugas mendata,

pemerasan dan penipuan, ada yang menggunakan

mengayomi atau memantau keberadaan TKI yang

kedok penjemputan dari PJTKI, dan menawarkan

ada di masing-masing negara tujuan. Kedua, negara

jasa pengantaran hingga tempat tujuan. Semua

wajib memberikanbantuan hukum jika ada TKI

dengan biaya yang tidak wajar. Bahkan tidak jarang

yang memiliki persoalan hukum di negara tujuan.

diantara mereka mengalami perampokan. Dengan

Ketiga, negara harus mengusut tuntas jika ada

demikian peran pemerintah juga diharapkan dalam

kasus-kasus pelanggaran HAM atau kekerasan

melindungi dan mengawal para TKI ini untuk

terhadap TKI yang ada diluar negeri. Untuk kede-

sampai ditempat tujuan karena kejadian seperti ini

pannya, negara harus membuktikan bahwa antara

sering terjadi.

teori atau aturan dan prakteknya dalam persoalan

Sebenarnya, pemerintah telah mengambil

TKI harus dijamin benar-benar akan diimple-

langkah-langkah dalam melindungi TKI supaya

mentasikan sesuai dengan tuntutan dan keinginan

mereka terhindar dari tindakan-tindakan yang meru-

masyarakat luas. Negara seharusnya memiliki kebe-

gikan mereka. Langkah-langkah tersebut antara lain:

ranian jika ada kasus kekerasan atau pelanggaran 173



1. Mengeluarkan Surat Keputusan Menakertrans

9. Membentuk Badan Nasional Penempatan dan

Nomor 157/MEN/2003 tentang asuransi Perlin-

Perlindungan TKI (BPN2TKI) melalui Perpres

dungan TKI di luar negeri

No. 81 Tahun 2006. Lembaga ini merupakan

2. Menandatangani perjanjian kerjasama penem-

lembaga pemerintah non departemen (LPND)

patan TKI (MOU) dengan beberapa negara

yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan

penerima TKI yaitu Yordania serta Kuwait

di bidang penempatan dan perlindungan TKI

(1996) dan Malaysia (2004)

secara terkoordinir dan terintegrasi. Tugas

3. Melakukan pendampingan para TKI dibeberapa

badan ini yaitu memberikan pelayanan, meng-

negara (Arab Saudi, Kuwait, dan Malaysia) oleh

koordinasikan dan melakukan pengawasan,

tim advokasi, yang beranggotakan PNS dan

dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan

mahasiswa yang bekerja di negara itu serta

(PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber

pengacara lokal dari negara setempat. Tim

pembiayaan, pemberangkatan sampai pemu-

advokasi ini bertugas mendata, memantau dan

langan, peningkatan kualitas TKI. Bahkan juga

membela TKI di luar negeri

mengurus perjanjian hukum secara tertulis

4. Memberlakukan sistem satu pintu untuk pengi-

antara Pemerintah RI dan pemerintah negara

riman TKI ke Singapura melalui embarkasi

pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum

Batam

di negara yang dijadikan tujuan penempatan.

5. Meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan keluar negeri, khususnya untuk pem-

Tetapi sistem perlindungan yang diambil

bantu rumah tangga (PRT) dibatasi minimal

Pemerintah RI tersebut masih terkesan lips service,

berpendidikan SLTP. Mereka diharapkan mem-

masih sebatas pernyataan dan keputusan, dan juga

punyai kemampuan yang leebih baik dalam

masih memberikan peluang cukup terbuka untuk

ketrampilan kerja, penguasaan bahasa negara

praktik-praktik percaloan oleh para mafia PJTKI

tujuan dan mempunyai kesiapan mental yang

maupun

lebih baik serta sudah memenuhi syarat usia

pemulangan ke Tanah Air. Negara masih terlalu

minimum TKI

mengedepankan devisa yang diperoleh dari TKI

6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di negara

penerima

TKI

dalam

penanganan

penempatan dan perlindungan TKI. 7. Mengeluarkan dan

Undang-Undang

Perlindungan

TKI

di

Penempatan Luar

Negeri

perekrutan

sampai

tersebut. Bahkan dalam undang-undang terbaru mengenai perlindungan TKI, yaitu Undang-Undang

karena masih memposisikan TKI sebagai ekspor komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Dengan demikian Undang-

Undang-Undang

Nomor

39

tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri, dan terakhir,

mulai

Nomor 39 Tahun 2004 masih kurang komprehensif,

(PPTKLN) 8. Mengeluarkan

pemerintah

Undang ini belum

menciptakan sistem yang

berpihak kepada TKI. Apabila negara tidak segera membenahi lubang-lubang dari Undang-Undang tersebut, maka


174


bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar

pengacara

Deklarasi Umum HAM (1948), Konvensi Pence-

selama ini tim advokasi hanya beranggotakan

gahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pela-

mahasiswa, PNS, dan aktivis yang berada dinegara

cur (1949), Konvensi Menentang Penyiksaan dan

mereka bekerja dan terpaksa menjadi lawyer.

Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak

Keenam, menyediakan dana operasional tetap untuk

Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

pelayanan dan perlindungan TKI di Luar Negeri,

(1984), dan Konvensi Hak Anak (1989), karena

sebab untuk proses perlindungan tersebut memer-

Indonesia merupakan negara yang ikut menandata-

lukan biaya yang harus dikeluarkan. Ketujuh,

ngani semua konvensi tersebut.

Memonitor, dan memastikan kepulangan TKI sam-

lokal yang go international, karena

pai di tempat asalnya, berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati.

Kesimpulan Dari penjelasan tersebut di atas, dapat

Sebagai cermin untuk negara, sebaiknya

ditarik kesimpulan bahwa rentetan permasalahan

pembenahan perlindungan hukum terhadap tenaga

TKI merupakan kurang baiknya penanganan di

kerja di mulai juga dari dalam negeri, khususnya

dalam negeri sendiri. Jika pemerintah serius ingin

pembantu rumah tangga. Semestinya mereka men-

melindungi calon TKI/TKI, pertama yang harus

dapatkan perhatian khusus, sebab pekerjaan mereka

dilakukan yaitu melakukan pembenahan, dimulai

juga rentan terhadap masalah pelanggaran dan

dari perekrutan. Pada tahap ini dilakukan penga-

eksploitasi.

wasan dan penertiban terhadap oknum PJTKI (calo)

nasional (UU No. 13 Tahun 2003) hanya melin-

dan oknum pemerintah. Kalau perlu perekrutan TKI

dungi hak-hak buruh yang mendasar, antara lain:

tersebut tidak usah melibatkan peran swasta. Lalu

pengaturan tentang berapa jumlah jam kerja per

menyederhanaan birokrasi bekerja di luar negeri

minggu,

menjadi mudah dan murah. Kedua, Memberikan

pengaturan libur dan cuti termasuk cuti hamil dan

pelatihan kepada calon TKI, termasuk bagaimana

upah minimum, serta pengaturan tentang meka-

cara melakukan perjanjian kerja sama perusahaan/

nisme dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan

pemerintah

kerja.

demikian Undang-Undang ini diperinci berlaku

Dengan begitu, sebelum berangkat TKI dan keluar-

hanya bagi pekerja perusahaan untuk pengusaha.

ganya sudah mengetahui alamat tempat kerja, jenis

Sedangkan para PRT ini tidak dikualifikasikan

pekerjaan, nama majikan, dan jumlah gaji yang

sebagai ”dipekerjakan oleh pengusaha”. Akibatnya

akan diterima. Ketiga, membuat MOU dengan

PRT dibiarkan tanpa perlindungan hukum atas hak –

negara penerima TKI dengan mengedepankan harga

hak mereka.

yang

membutuhkan

tenaga

Undang-undang

penjelasan

tentang

Ketenagakerjaan

waktu

istirahat,

diri TKI dan citra bangsa, jadi tidak semata-mata merupakan business oriented. Keempat mendam-

Daftar Pustaka

pingi para TKI tersebut oleh tim advokasi, serta

Amran Y.S. Chaniago, ”Kamus Lengkap Bahasa

pengacara lokal dari negara setempat. Kelima,

Indonesia”, Pustaka Setia, Bandung, 1997.

Menyediakan tim advokasi yang beranggotakan 175



Amnesty International, “Indonesia Eksploitasi dan Pelanggaran:Situasi Sulit Pekerja Rumah Tangga Perempuan”, Jakarta, 2007. Arm, “TKI Purna Produktif”, Jurnal Suara Metro, edisi 22 Tahun I, 5 – 12 Maret 2007, Jakarta, 2007. Asikin,

Zainal,

dkk,

“Dasar-Dasar

Hukum

Perburuhan”, Rajawali Pers, Jakarta, 2002. Endang Rokhani, ”Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh”, Yakoma-PGI, Jakarta, 2002. Keputusan

Menteri

Indonesia

Tenaga

Nomor:

Kerja

Republik

KEP-204?MEN/1999

tentang Penempatan Tenaga Kerja Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan

dan

Perlindungan

Tenaga

Kerja Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000

Tentang

Serikat

Pekerja/Serikat

Buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Nasional www.antara.co.id www.suarakarya-online.com/news.html?id=17081 www.media-indonesia.com www.jawapos.co.id www.nakertrans.go.id www.kompas.com www.hukumonline.com


176

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI LUAR NEGERI PRA PEMBERANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PURNA PENEMPATAN

Recommend Documents