KEPUTUSAN DIRBKTUR .IENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA NOMOR: KEP-15/BP/1995 TENTANG
PETUNJUKTEKNIS
t
PENEMPATAN TENAGA KERIA KB LUAR NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERIA
Menimbang
:
Mengingat :
a.
bahwa sebagai pelaksanaan pasal 82 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP-44|MEN/94 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Ke Luar Negeri perlu ada petunjuk teknis penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
l.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-02/MEN/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Ke Luar Negeri;
2.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-61/MEN/1984 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Antar Kerja Antar Negara;
3.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-28/MEN/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja;
4.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-44/MEN/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Ke Luar Negeri;
5.
Keputusan Dirjen Binapenta Nomor : KEP-36731BP11994 tentang Petunjuk Teknis Persyaratan Dan Permohonan Mendapatkan SIUP-PJTKI serta Pencabutan
SIUP-PJTKI.
MEMUTUSKAN MenetapKan
:
PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN TENAGA KERIA KE LUAR NEGERI.
BAB I PENGERTIAN
l
Pasal Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan
a. 5l
:
TKI adalah Warga Negara Indoyang perempuan melakukan kegiatan dibidang nesia baik laki-laki maupun
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut
perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja diluar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja; b.
Surat Ijin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa TKI yang selanjutnya disebut Sn P-PJTKI adalah Ijin Usaha Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja bagi pemenuhan kebutuhan pihak lain baik di dalam maupun ke luar negeri;
c.
Pelaksana Penyediaan Calon TKI yang selanjutnya disebut PPCTKI, adalah perorangan atau organisasi yang mempunyai kemampuan profesional sebagai penyedia calon tenaga kerja yang telah mendapatkan pengesyahan dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja;
d.
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PIj yang memiliki Surat Ijin
Usaha Penempatan PJTKI untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri; e.
Badan Usaha Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut
BUP2TK adalah Badan Usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menu nj an g
u
paya peningkatan dan pen gembangan usaha jasa ketenagakerjaan
;
Kantor Departemen Tenaga KerjaKabupaten/Kotamadya yang selanjutnya disebut Kandepnakeradalah pelaksanatugas KantorWilayah di Kabupaten/I(otamadyayang berada dibawah dan bertanggungiawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerj a; o b.
Balai Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut Balai AKAN adalah unit pelaksana teknis penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja:
h.
Kantor Wilayah Departernen Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kanwil adalah instansi vertikal Departernen Tenaga Kerja di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungiawab langsung kepada Menteri;
Direktorat
Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut
Dit.
Jasa
TKLN
adalahunit kerja Direktorat Jenderal Binapenta di bidang jasa tenaga kerja di luar negeri;
Direktorat Pengawasan Norma Kerja yang selanjutnya disebut Dit. pengawasan Norma Kerja adalah unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan di bidang pengawasan norma kerja; k.
Direktur Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dir. Jasa TKLN adalah Pejabat Unit Kerja Direktorat Jenderal Binapenta dibidang jasa tenaga kerja luar negeri;
t.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerj ayang selanjulnya disebut 52
Dirjen Binapenta adalah Pejabat Unit Kerja Departemen Tenaga Kerja dibidang pembinaan penempatan tenaga kerja;
m.
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Ditjen Binapenta adalah unit kerja Deaprtemen Tenaga Kerja di bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
n.
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Ditjen Binawas adalah unit kerja Departemen Tenaga Kerjadibidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan;
o.
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Diden Binlattas adalah unti kerja Departemen Tenaga Kerja dibidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
p.
Departemen Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Depnaker adalah Departemen Tekni s d i bidan g ketenagakerjaan;
q.
Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
BAB II TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI PERUSAHAAN JASA Bagian Pertama Mitra Usaha dan Pengguna Jasa Pasal 2
PJTKI yang akan menempatkan TKI ke luar negeri harus mempunyai Mitra Usaha dan atau mendapatkan Pengguna Jasa. Pasal 3
(l)
Mitra Usaha PJTKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan : badan hukum yang memiliki ijin usaha sebagai perusahaan jasa tenaga kerja dan instansi yang berwenang, atau badan hukum lain yang diperkenankan ol$ peraturan perundang-undangan negara setempat; b. mempunyai alamat dan nama penanggung jawab yang jelas; c. mampu melaksanakantugas dan kewajiban PJTKI di negara tujuan penempatan dalam penyelesaian masalah antara TKI dan Pengguna Jasa di luar negeri.
a.
53
(2)
PJTKI yang akan menempatkan TKI ke luar negeri sebagaiman adimaksud dalam pasal I harus membuat perjanjian kerja dengan Mitra Usaha yang dituangkan dalam perjanjian pengerahan (Recruitment Agreement) yang diketahui dan atau disahkan oleh Instansi berwenang dan Perwakilan R.I. di Negara tujuan penempatan.
(3)
Perjanjian pengerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
.'.''. (4)
Mitra Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a.
mencari lowongan pekerjaan, atau mendapatkan permintaan nyata dari calon Pengguna Jasa;
b.
mengurus persyaratan penempatan TKI berupa pengesahan perjanjian kerja perjanjian pengerahan, visa kerja dan dokumen lainnya kepada Instansi yang berwenang di negara setempat dan atau Perwakilan RI;
c. d.
memantau pelaksanaan isi perjanjian kerja;
membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul antara
TKI
dengan
Pengguna jasa;
'
e.
membantu mengurus perpanjangan perjanjian kerja yang telah berakhir masa berlakunya.
f.
membantu kemudahan, ketertiban dan kelancaran pengiriman uang (remittance) TKI;
E.
membantu kemudahan, ketertiban laporan dan kelancaran kepulangan
TKI
ke Indonesia. Pasal 4 Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan
:
a.
badan hukum atau perorangan yang diperkenankan mempekerjakan tenaga kerja asing oleh peraturan perundang-undangan negara setempat;
b.
mempunyai alamat jelas;
c.
Sanggup dan mampu memenuhi, mentaati serta melaksanakan ke seluruhan isi perjanjian kerja yang telah ditanda tangani bersama TKI, dan berlaku secara sah.
Bagian Kedua Perwakilan Luar Negeri Pasal 5
(l)
PJTKI baik sendiri maupun berkelompok dapat menunjuk Perwakilan Luar Negeri sesuai peraturan perundangan yang berlaku di negara setempat untuk mengurus kepentingannya di negard penempatan TKL
(2)
Perwakilan luar negeri harus memenuhi persyaratan
:
a.
berbentuk Badan Hukum atau perorangan dan memiliki ijin dari Instansi yang berwenang di negara setempat;
b.
mempunyai perjanjian kerja sama dengan PJTKI yang diketahui oleh Instansi yang berwenang dan Perwakilan R.L di negara setempat;
c.
memiliki kantor dan sarana perkantoran serta sarana komunikasi antara lain telepon, faximile, telex. 54
(3)
PJTKI harus melaporkan status dan keberadaan Perwakilan Luar Negeri yang telah diketahui oleh Perwakilan R.I. di negara setempat kepada Dirjen Binapenta. Pasal 6
'
Perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. b. c. d. e. ' f.
melakukan pemasaran jasa TKI; mencari lowongan pekerjaan; menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penempatan
TKI untuk dan atas
nama PJTKI; memantau pelaksanaan isi perjanjian kerja; menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul antaraTKI dengan Pengguna Jasa; mengurus perpanjangan kontrak kerja, cuti dan pemulangan TKI.
Bagian Ketiga Perwakilan Daerah Pasal 7
(l)
PJTKI yang akan mendirikan Perwakilan Daerah harus membuat laporan tertulis kepada Kepala Kanwil sesuai dehgan domisili KantorPerwakilan Daerah dilampiri salinan Akte Notaris pembentukan Perwakilan Daerah.
(2)
Kepala Kanwil setempat setelah menerima salinan Akte Notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) menerbitkan Surat Persetujuan Operasional Kantor Perwakilan Daerah dengan tembusan Dirjen Binapenta dan Kepala Kanwil domisili PJTKI, dengan meng-gunakan bentuk lampiran I. Pasal
(l)
E
Dalam rangka pelaksanaan program penempatan TKI, Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 bertugas
55
:
a.
melaksanakan kegiatan atas nama PJTKI sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan;
b.
melaksanakan kerjasama dengan Petugas Pengantar Kerja dan atau PPCTKI yang telah mendapat pengesahan dari Kanwil setempat;
c.
membantu proses penyelesaian masalah TKI yang ditempatkan dari wilayah Perwakilan Daerah baik pada saat pengesahan, keberangkatan, kepulangan ke daerah asal maupun keberangkatan kembali TKI ke luar negqi setelah cuti.
(2)
Perwakilan Daerah dilarang melakukan kegiatan langsung dalam bentuk apapun dengan Mitra Usaha dan atau Perwakilan Luar Negeri.
(3)
PJTKI yang bersangkutan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan dan perbuatan Perwakilan Daerah, sena segala dampak sosial maupun akibat hukum yang terjadi.
BAB III TATA CARA PBNEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI Bagian Pertama
Permintaan Nyata Pasal 9 Penempatan
TKI ke luar negeri
Jasa dapat berupa
,
harus didasarkan pada permintaan nyata dari Pengguna
.
a.
employment order atau job order dengan bentuk contoh pada lampiran I Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : YtEP-441MEN/1994;
b.
visa dan wakalah; demand letter; visa panggilan untuk bekerja; bentuk lain sesuai dengan peraturan negara tujuan.
' c.
e. f.
Pasal (|
)
Untuk melakukan rekrut calon TK[, permintaan nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal
(2)
l0
t
harus dilampiri dengan
:
a.
perjanjian pengerahan (Recruitment Agreement) antara PITKI dengan Mitra Usaha atau PJTKI dengan Pengguna lasa;
b.
perjanjian kerja yang mempunyai kekuatan hukum menurut Peraturan PerundangUndangan yang berlaku di negara yang bersangkutan.
Bentuk dan isi Perjanjian Pengerahan (Recruitment Agreement) dan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, akan ditetapkan oleh Pemerintah.
Bagian Kedua Penyediaan Calon Pasal
(l)
TKI
11
Setelah mendapatkan permintaan nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, PJTKI melaporkan secd*.t tertulis rencana kebutuhan calon TKI kepada Kanwil dan atau Balai AKAN daerah asal TKI dengan melampirkan foto copy :
a. b.
permintaan nyata;
perjanjian pengerahan (Recruitment Agreement).
(2\
Berdasarkan laporan PJTKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) Kepala Kanwil membuat laporan mingguan jumlah lowongan kepada Ditjen Binapenta Cq. Dit Jasa TKLN dengan menggunakan bentuk lampiran II.
(3)
Untuk pengendalian proses rekrut calon TKI di satu atau lebih Kandepnaker dalam satu wilayah atau lebih; 56
a.
permintaan nyata yang asli harus diterakan jumlah calon direkrut pada wilayah Kanwil yang bersangkutan;
b.
copy permintaan nyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan berkas yang tidak terpisahkan dengan rencana kebutuhan calon TKI yang
TKI yang
akan
dipergunakan oleh Kandepnaker daerah asal.
(4)
Untuk pemenuhan permintaan nyata, PJTKI melakukan rekrut calon TKI dengan cara menghubungi Kandepnaker daerah asal TKI dan membawa tembusan dimaksud dalam ayat (l) dengan menunjukkan apli permintaan nyata dan perjanjian pengerahan (Recruitment Agreement).
(5)
Dalam pelayanan rekrut calon TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kandepnaker harus meneliti kebenaran dan keabsahan permintaan nyata dan perjanjian pengerahan (Recruitment Agreement).
(6)
Kandepnaker daerah asal TKI setelah meneliti dokumen rekrut sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) melakukan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi bersama-sama PJTKI.
(7)
Penyuluhan, pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat pula dilakukan bekerjasama dengan
a. b. c. (8)
Dalam rangka penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), PJTKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja lainnya harus menjelaskan kepada TKI :
a. b. c. d. e. (9)
Lembaga Pelaksana Penyediaan Calon TKI di daerah setempat yang telah mendapat pengesahan dari Kanwil; BUP2TK; Organisasi profesi yang memiliki persediaan TKI terampil.
adanya lowongan pekerjaan danjabatan yang tersedia diluar negeri; persyaratan administrasi calon TKI, termasuk pemilikan paspor; syarat-syarat kerja misalnya upah, jaminan sosial, waktu kerja, kondisi kerja, lokasi tempat kerja dll; situasi dan kondisi negara tempat kerja; hak dan kewajiban TKI.
Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), setiap calon
a. b. c.
d.
TKI yang akan bekerja ke luar negeri
usia minimal
l8 tahun kecuali peraturan
:
negara tujuan menentukan lain;
memiliki Kartu Tanda Penduduk; sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau lulus test kesehatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang yang telah diakreditasi oleh Departemen Kesehatan sesuai dengan ketentuan negara penempatan; berpendidikan tertentu, memiliki keterampilan atau pengalaman sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan dan dibuktikan dengan
Sertifikat Keterampilan; 57
harus memenuhi syarat
e.
terdaftar di Kandepnaker di daerah tempat tinggalnya, dibuktikan dengan kartu tanda pendaftaran pencari kerja (AK-l);
f.
memiliki paspor dari Kantor Imigrasi terdekat dengan daerah asal TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.
bersedia mematuhi pelaksanaan isi perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani sebelum berangkat ke negara tempat bekerja;
h.
bersedia memikul biaya yang diperlukan dalam proses penempatan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i.
mengikuti program pengiriman uang (remittance), tabungan serta program kesejahteraan tenaga kerja.
(10) Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf c, dapat dilakukan sebagai berikut :
a. b. (II
di lembaga kesehatan terdekat daerah asal TKI; PJTKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dapat memilih lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a.
) Seleksi calon TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) meliputi
a. b.
:
seleksi administrasi tentang kelengkapan dan keabsahan serta konsistensi isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) kecuali huruf f, dilakukan oleh Kandepnaker; seleksi teknis kualifikasi calon TKI dilakukan oleh PJTKI.
(12) Setelah diadakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi sesuai keperluan sebagaimana dimaksud ayat (8), (9) dan (l l), PJTKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja lainnya harus membuat daftar nominasi calon TKI yang dinyatakan lulus dan menyerahkan kepada Kandepnaker setempat, dengan menggunakan bentuk lampiran III.
TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Kartu Identitas TKI (KITKI) kepada setiap calon Kandepnaker setempat memberikan
(13) Berdasarkan daftar nominasi calon
TKI.
Bagian Ketiga Pembebanan Biaya Pasal 12
,
(l)
PJTKI yang akan melakukan penempatan TKI ke luar negeri dapat membebankan biaya kepada calon TKI atas dasar kesepakatan antara calon TKI dan PJTKI setelah mendapat persetujuan Kanwil daerah asal TKL
(2)
Besarnya pembebanan biaya proses penempatan calon
TKI didasarkan
atas
:
58
selisih antara biaya senyatanya untuk proses penempatan calon TKI dengan recruiting fee yang diperoleh PJTKI. Ada atau tidaknya recruiting fee harus diketahui Perwakilan RI di negara penempatan; b.
tingkat biaya yang berlaku di daerah asal calon TKI.
(3) Komponen biaya proses penempatan meliputi antara lain
a. b. c. d. e. f. g.
jasa penempatan; dokumen jati diri; test kesehatan;
pelatihan keterampilan dan atau uji keterampilan; biaya visa; biaya akomodasi atau penampungan sebelum berangkat ke luar negeri; biaya transportasi. .
(4) Thta cara pengajuan biaya proses penempatan
a. b.
:
:
PJTKI rnengajukan permohonan tertulis kepada Kanwil Daerah asal TKI;
Kakanwil melakukan penelitian sesuai dengan keperluan dan batas kewajaran pembebanan biaya proses penempatan;
c. (5)
hasil penelitian dituangkan dalam surat persetujuan biaya penempatan untuk dijadikan dasar kesepakatan antara TKI dan PJTKI.
Bagi PJTKI yang melakukan pembebanan biaya diluar ketentuan ayat dikenakan sanksi berupa pencabutan SIUP-PJTKI.
(I
) dan (2)
Bagian Keempat Penyiapan Kualitas Tenaga Kerja Pasal 13
(l)
Calon TKI yang akan dipekerjakan ke luar negeri harus TKI yang memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan Pengguna Jasa dengan dibuktikan lulus tes atau U.ii Keterampilan dan telah mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan.
(2) Calon
TKI
yang belum memiliki keterampilan dan pengalaman harus melalui
proses pelatihan dan lulus Uji Keterampilan, sedangkan calon TKI yang telah memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bidangnya harus lulus tes atau Uji
Keterampilan. (3) Calon TKI yang telah lulus tes atau Uji Keterampilan tidak perlu mengikuti latihan dan Uji Keterampilan untuk kejuruan dan tingkat kualifikasi yang sama, kecuali untuk meningkritkan kualifikasi profesi atau alih profesi. Pasal 14
(l)
59
Lembaga Pelatihan Kerja yang dapat melakukan Uji Keterampilan, adalah Lembaga Latihan Kerja yang telah memperoleh Akreditasi dari Depnaker Cq. Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan atau Lembaga Teknis Profesional yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)
Akreditasi lrmbaga Pelatihan atau Lembaga Uji Keterampilan, Jenjang Kualifikasi Instruktur dan Penguji Keterampilan, Standarisasi Kualifikasi Keterampilan, Materi Uji Keterampilan, pelaksanaan Uji Keterampilan dan Sertifikasi diatur tersendiri oleh Ditjen Binlattas. Pasal 15
(|
)
Orientasi Pra Pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( I ) dengan kurikulum dan silabus meliputi : Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4); pembinaan phisik, mental dan disiplin; adat istiadat dan kondisi negara tujuan; . peraturan perundang-undangan di negara tujuan; tata cara perjalanan ke luar negeri dan kepulangan ke tanah air; program pengiriman uang (remittance), tabungan dan kesejahteraan TKI; penjelasan tentang kelengkapan dokumen yang harus dibawa oteh TKI;
hak dan kewajiban TKI, termasuk di dalamnya sistim pembebanan biaya penempatan dan pembayaran kernbali krcdit Bank sebagai pinjaman TK[.
(2)
Orientasi Pra Pemberangkatan sebagaimana dimaksud ayat (l) bertujuan untuk memberi pembekalan dan memantapkan motivasi, etos kerja, pengenalan situasi dan kondisi kerja di luar negeri bagi calon TKI. Bagian Kelima
Perjanjian Kerja Pasal 16
(l)
Setiap calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri harus menandatangani Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal l0 ayat (l) huruf b, yang telah terlebih dahulu ditanda tangani oleh pihak Pengguna Jasa TKI.
(2) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajibannya. (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dibuat rangkap 2 (dua), ditanda tangani oleh calon TKI di hadapan dan diketahui oleh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Kandepnaker atau Kanwil daerah asal TKI atau Balai AKAN setempat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk itu.
(4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), I (satu) rangkap untukTKl dan I (satu) rangkap lagi untuk Pengguna Jasa, yang dipergunakan sebagai pedoman melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Bagian Keenam Pengurusan Paspor dan Visa Pasal 17
(l)
Untuk keperluan pengurusan paspor, calon TKI harus memiliki Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI). 60
(2) TKI atau PJTKI
yang brsangkutan mengurus paspor ke Kantor Imigrasi terdekat dengan daerah asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Pengurusan visa sebagai persyaratan calon TKI untuk bekerja di luar negeri, dilakukan oleh PJTKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja lainnya pada Perwakilan Negara tujuan.
Bagian Ketujuh Bebas Fiskal Luar Negeri Pasal lE (l
)
Setiap TKI yang akan dipekerjrikan di luar negeri diberikan Bebas Fiskal Luar Negeri
(BFLN).
(2') BFLN sebagaimana dimaksud dalam ayat
(l)
diberikan t"puau TKI yang
bersangkutan melalui PJTKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.
(3) Untuk
mendapatkan BFLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2'y, PJTKI mengajukan perrhohonan kepada Kanwil atau Balai AKAN daerah asal TKI dengan melampirkan :
a. b. c. d. e. (4)
perjanjian kerja yang telah disahkan; bukti kepesertaan Program Jamsostek; paspor yang telah diterakan visa atau bukti ijin memasuki negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf b, c, d dan e;
bukti pembayaran dana pembinaan TKI; bukti nomor rekening tabungan TKI.
Kanwil atau Balai AKAN daerah asal TKI di kota pelabuhan pemberangkatan ke luar negeri, setelah meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengeluarkan rekomendasi BFLN langsung kepada Instansi Pajak di kota pelabuhan pemberangkatan setempat dengan menggunakan bentuk lampiran IV.a dan IV.b.
(5) Kanwil atau Balai AKAN
daerah asal TKI yang bukan kota pelabuhan
pemberangkatan ke luar negeri, mengeluarkan surat pengantar kepacla Kanwil atau Balai AKAN atau Kandepnaker kota pelabuhan pemberangkatan terakhir TKI yang telah memenu,hi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan menggunakan bentuk lampiran V.a. dan V.b.
(6) Kanwil atau Balai AKAN atau
Kandepnaker kota pelabuhan pemberangkatan memberikan rekomendasi BFLN apabila TKI telah mendapat surat pengantar dari Kanwil atau Balai AKAN daerah asal TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (-5). Pasal 19
(l) 6l
TKI
dengan diantar oleh PJTKI, berangkat menuju pelabuhan pemberangkatan dengan membawa dokumen perjalanan berupa :
a. b. c. d. (2)
paspor dan visa; tiket perjalanan;
perjanjian kerja yang sudah disahkan; rekomendasi BFLN.
PJTKI atau TKI melaporkan rekomendasi BFLN ke Kantor Pelayanan Pajak cq. Unit Fiskal di pelabuhan pemberangkatan untuk memperoleh bebas fiskal ke luar negeri.
BAB IV KERJA UNTUK PAKET TENAGA PENEMPATAN KONTRAK PEKER'AAN Pasal 20
(l)
PJTKI dapat melakukan kegiatan penempatan tenaga te4a untut suatu paket kontrak pekerjaan penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja sesuai dengan pasal l3 ayat ( I ) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-02/MEN/|994.
(2)
Paket kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) adalah suatu paket pekerjaan penyediaan dan pengelolaan TKI yang diperoleh PJTKI di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
(3)
PJTKI yang akan melakukan kegiatan penempatan TKI untuk suatu paket kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) harus mendapat persetujuan tertulis dari Dirjen Binapenta atas nama Menteri.
(4)
Untuk mendapatkan surat persetujuan tersebut ayat (3), PJTKI harus mengajukan permohonan tertulis dengan meterai cukup kepada Dirjen Binapenta dilampiri dengan
:
a.
Perjanjian Kerjasama antara PJTKI dengan Badan Hukum Pemberi Kerja yang memuat pemberian tugas, hak dan kewajiban untuk melaksanakan penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja yang diperlukan;
b.
Perjanjian Kerja antara PJTKI dengan tenaga kerja yang akan ditempatkan, yang memuat syarat dan kondisi kerja, serta hak dan kewajiban masingmasing pihak;
c.
surat pernyataan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi dalam penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)
Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Ditjen Binapenta menilai kelengkapan dan keabsahan persyaratan dengan koordinasi bersama Diden Binawas.
(6)
Apabila permohonan dinilai telah memenuhi persyaratan Dirjen Binapenta atas nama Menteri menerbitkan Surat Persetujuan. 62
#
Pasal (|
)
2l
Ditjen Binapenta cq. Dit. Jasa TKLN melaksanakan pengendalian dan pembinaan PJTKI yang melakukan penempatan tenaga kerja untuk paket kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.
(2)
Pengendalian dan pembinaan terhadap PJTKI sebagaimana dimaksud dalam ayat
(l) meliputi
a. b. c.
:
laporan pemberangkatan dan kepulangan tenaga kerja; program pengiriman uang (remittance) dan tabungan tenaga kerja; tanggung jawab terhadap perlindungan tenaga kerja.
BAB V
TKI PERORANGAN PafpilX2
TKI yang akan bekerja ke luar negeri dengan menggunakan Visa Kerja Panggilan Perorangan (Calling Visa) akan mendapatkan pelayanan dan kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila melapor pada Ditjen Binapenta cq. Dit. Jasa TKLN atau Kanwil atau Balai AKAN atau Kandepnaker.
Pasal 23
TKI
sebagaimana dimaksud dalam pasal22, mengajukan permohonan rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri, secara tertulis kepada Kanwil atau Balai AKAN atau Kandepnaker setempat dengan dilampiri :
a. b. c. d.
paspor visa kerja panggilan perorangan (calling visa);
perjanjian kerja; ticket angkutan.
BAB VI PERLINDUNGAN Bagian Pertama Perlindungan TKI Pra Penempatan Pasal 24
(l)
Perlindungan kepada TKI peserta program penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3l Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-02/]vIEN/I 994.
(2)
Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi perlindungan sejak dari daerah asal, pada saat penempatan sampai dengan kedatangan dari luar negeri dan kepulangan ke daerah asal TKI.
63
f
Pasal 25
(l)
Perlindungan TKI sejak di daerah asal sampai dengan saat pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayat (2) meliputi :
a. b.
calon TKI betul-betul memahami informasi lowongan pekerjaan dan jabatan;
calon TKI dijamin kepastian untuk bekerja di luar negeri ditinjau dari segi keterampilan dan kesiapan mental;
c.
calon TKI harus mengerti dan memahami isi Perjanjian Kerja yang telah ditanda tangani Pengguna Jasa;
d. e.
calon TKI menanda tangani Perjanjian Kerja;
TKI wajib dipertanggungkan oleh PJTKI kedalam Program
Jamsostek PT.
ASTEK (Persero);
f.
TKI
harus membuka rekening pada salah satu Bank Peserta Program sebelum
berangkat, untuk program pengiriman uang (Remittance).
(2) Proses pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja dilakukan oleh calon TKI dan Pengguna Jasa sebagaimana telah diatur dalam pasal 16. Pasal 26
(l) PJTKI wajib mempertanggungkan TKI yang akan ditempatkan bekerja pada Pengguna Jasa perorangan ke dalam Program Jamsostek PT. ASTEK (Persero)
sejak perjanjian kerJa ditandatangani TKI, untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dengan membayar iuran Program Jamsostek kepada PT. ASTEK (Persero) sekaligus untuk selama masa perjanjian kerja.
TKI yang akan ditempatkan bekerja pada yang berstatus Instansi, Lembaga atau Badan Hukum kedalam ProPengguna Jasa gram Jamsostek PT. ASTEK (Persero) sejak perjanjian kerja ditandatangani TKI, untuk jangka waktu perjalanan TKI ke dan dari negara tempat kerja dengan membayar iuran Program Jamsostek kepada PT. ASTEK (Persero) untuk masa 2
(2) PJTKI wajib mempertanggungkan
(dua) bulan. (3) Bagi TKI yang telah dilindungi oleh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan negara setempat, Program Jamsostek PT. ASTEK (Persero) berlaku sejak Perjanjian Kerja ditanda tangani sampai dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas dasar Peraturan Perundang-Undangan
tersebut berlaku baginya dengan pembayaran iuran Program Jamsostek untuk masa 2 (dua) bulan.
Pasat2T
TKI yang bekerja di luar negeri harus mengikuti program tabungan, pengiriman uang (Remittance) dan program kesejahteraan TKI sebagaimana diatur dalam pasal 34 Peraturan
MenteriTenaga Kerja Nomor: PER-OZMEN/ 1994. 64
*
Bagian Kedua Perlindungan TKI Selama Penempatan Pasal 28
(l)
Perlindungan TKI pada saat penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputikegiatan :
a. b. c. d. (2)
,
penanganan masatah perselisihan antara TKI dengan Pengguna Jasa; penanganan masalah TKI akibat kecelakaan kerja dan atau meninggal dunia;
perpanjangan Perjanjian Kerja; penanganan proses
TKI cuti.
Dalam hal terjadi permasalahan antara TKI dengan Pengguna Jasa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan mengacu kepada perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara setempat.
(3) Mitra
Usaha dan atau Perwakilan Luar Negeri harus aktif membantu menye-
lesaikan perrnasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)
Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila diperlukan dapat minta bantuan Perwakilan RI atau bekerjasama dengan BUP2TK yang ditunjuk oleh Menteri.
(5)
Keterlibatan Perwakilan RI sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya bersifat pemberian bantuan tanpa mencampuri urusan instansi berwenang dinegara setempat.
Pasal 29 (I
)
Dalam hal TKI tertimpa kecelakaan kerja, sakit atau meninggal dunia di luar negeri, Pelaksana Penempatan TKI bertanggung jawab sepenuhnya untuk :
a.
mengurus perawatan atau pemakaman di dalam atau di luar negeri sesuai dengan
ketentuan yang berlaku melalui Perwakilan Luar Negeri dan Mitra Usahanya;
b.
mengurus harta peninggalan dan hak-hak
TKI yang belum diterima untuk
diserahkan kepada ahli waris TKI yang bersangkutan.
(2)
Dalam hal TKI tertimpa kecelakaan atau meninggal dunia diluar negeri, Pengguna Jasa melaporkan kepada Mitra Usaha, Perwakilan Luar Negeri, Perwakilan RI di negara setempat dan PJTKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja lainnya di Indonesia.
(3)
Perwakilan RI di negara setempat menghimpun data otentik dari Instansi yang berwenang dan melaporkan secara tertulis tentang kecelakaan atau kematian TKI serta sebab-.sebabnya kepada Menteri cq. Dirjen Binawas melalui pro.sddur yang berlaku.
(4)
PJTKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja lainnya harus melaporkan secara tertulis kepada Dit. Jasa TKEN, Direktorat Pengawasan Norma Kerja Ditjen Binawas dan PT. ASTEK (Persero) serta memberitahukan kepada ahli waris TKI yang bersangkutan
65 7,
Pasal 30
Apabila TKI memperpanjang perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( I ) huruf c dan tidak pulang ke Indonesia harus dilakukan melalui Perwakilan RI dengan dibantu oleh Pengguna Jasa atau Perwakilan Luar Negeri atau Mitm Usaha dan wajib mernperpanjang kepesertaan Program Jamsostek PT. ASTEK (Persero) sesuai perjanjian kerja. Pasal 31
(l)
Apabila TKI akan menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l) huruf d, pengurusannya dilakukan di Perwakilan RI, harus dibantu oleh Mitra usaha atau Perwakilan Luar Negeri atau Pengguna Jasa TKL
(2) Apabila TKI menjalani cuti dan pulang ke tanah air serta dibekali re-entry visa, harus melaporkan kepada PJTKI pengirim yang selanjutnya PJTKI pengirim harus melaporkan kepada Kanwil atau Balai AKAN atau Kandepnaker setempat. (3)
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan akan kembali ke negara tempat bekerja, menjadi tanggung jawab PJTKI pengirim dan harus melaporkan kepada Kanwil atau Balai AKAN atau Kandepnaker setempat
TKI yang menjalani cuti
serta mengurus surat permohonan BFLN.
Bagian Ketiga Perlindungan TKI Purna Penempatan Pasal 32 (I
)
Perlindungan TKI Purna Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi kegiatan : kepulangan
TKI
setelah melaksanakan perjanjian kerja;
b.
kepulangan TKI karena suatu kasus;
c.
kepulangan
TKI karena alasan
khusus.
(2)
Kepulangan TKI karena selesai melaksanakan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a, Pengguna Jasa harus membiayai kepulangan TKI.
(3)
PJTKI pengirim TKI yang terkena kasus harus rnelaporkan kepada Kanwil atau Balai AKAN atau Kandepnaker setempat dan menyelesaikan administrasi setelah TKI tiba di tanah air.
(4)
TKI karena suatu alasan khusus diluar perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf c, harus mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa dan sepengetahuan Perwakilan RI, biaya kepulangan TKI diatur atas dasar kesepakatan antara TKI dan Pengguna Jasa, pengurusannya dibantu oleh Pengguna Jasa, Mitra Usaha dan atau Perwakilan Luar Negeri. Kepulangan
66
BAB VII PELAPORAN DAN PENGENDALIAN Pasal 33 (|
)
Kandepnaker daerah asal TKI harus menyampaikan laporan jumlah, jenis kelamin, jabatan dan negara tujuan tenaga kerja yang direkrut serta pengiriman uang (Remittance) dari daerahnya untuk kepentingan penempatan TKI ke luar negeri secara berkala (mingguan dan bulanan) kepada Kanwil atau Balai AKAN setempat dengan menggunakan bentuk lampiran VLa dan VI.b.
(2) Kanwil daerah asal TKI harus menyampaikan
laporan jumlah, jenis kelamin, jabatan dan negara tujuan penempatan serta pengiriman uang (Remittance), yang direkrut dari daerahnya untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara berkala (mingguan dan bulanan) kepada Diden Binapenta cq. Dit. Jasa TKLN dengan menggunakan bentuk lampiran VII.a dan VII.b. Pasal 34
Kandepnaker dan atau Kanwil atau Balai AKAN kota pelabuhan pemberangkatan TKI ke luar negeri harus menyampaikan laporan jumlah, jenis kelamin TKI, negara tujuan penempatan secara berkala (bulanan) kepada Ditjen Binapenta cq. Dit. Jasa TKLN dengan menggunakan bentuk Lampiran VIII. Pasal 35 (
l)
Dit-ien Binapenta cq. Dit. Jasa TKLN harus melakukan pemantauan dan pengendalian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34.
(2\ Ditjen Binapenta membuat laporan kumulatif penempatan tenaga keria ke luar negeri secara berkala (mingguan dan bulanan) kepada Menteri dengan menggunakan bentuk lampiran IX.a dan IX.b. Pasal 36
(l) PJTKI
harus menyampaikan laporan keberangkatan dan keberadaan TKI TKI bekerja dengan tembusan Dit. Jasa TKLN, Kanwil, Kandepnaker asal TKI dengan menggunakan bentuk lampiran X.
kepada Perwakilan RI dimana
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dipergunakan oleh Perwakilan RI untuk melakukan pembinaan, perlindungan dan pengawasan terhadap TKL
BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI Bagian Pcrtama Pembinaan P.ITKI Pasal 37 (I
67
)
Pembinaan PJTKI secara fungsional merupakan tanggung jawab Ditien Binirpenta.
(2)
Pelaksanaan Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Dit. Jasa atau Balai AKAN dengan koordinasi dengan Instansi terkait.
(3)
Pembinaan secara umum ditujukan untuk
(4)
TKLN atau Kanwil
:
a.
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b.
keberhasilan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja;
c.
peningkatan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja.
Secara teknis pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan secara berlanjut dan diarahkan pada sasaran pembinaan dibidang :
a.
organisasi dan manajemen;
b.
peningkatanpermodalan;
c.
peningkatan kegiatan promosi dan pemasaran TKI. Pasal 38
(l)
Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2), (3) dan (4), Dit. Jasa TKLN atau Kanwil atau Balai AKAN memelihara dan menyimpan dengan tertib berkas masing-masing Perusahaan pemegang SIUpPITKI.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2) dapat dilakukan antara
lain
:
a. b. c.
bimbingan dan penyuluhan petugas penyuluh TKI; bimbingan dan penyuluhan PPCTKI; pelatihan terhadap PJTKI.
Bagian Kedua Evaluasi Pasal 39
Dalam rangka Evaluasi Kinerja PJTKI dan pencabutan SIUP-PITKI, dibentuk Tim Evaluasi PJTKI oleh Dirjen Binapenta atas nama Menteri.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 40
Ketentuan yang diatur dalam keputusan
ini tidak berlaku bagi
pengerahan
TKI
pelaut. 68
Pasal
4l
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'
Ditetapkandi PadaTanggal
: :
JAKARTA 9 Maret 1995.
DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN TENAGA KERJA rtd.
Drs. A. RACHTM K. NIP. l6tX[3(r39
69
LAMPIRAN
:
I
KEPUTUSAN DIRJEN BINAPENIA DEPARTEMEN TENAGA KERJA. NOMOR : KEP. lBPllgg
TANGGAL
:
DEPARTEMEN TENAGA KERIA KANTOR WILAYAH PROP ...... KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TENAGA KERIA PROPINSI...
NOMOR: TENTANG
PERSETUJUAN OPERASIONAL KANTOR PERWAKILAN DAERAH KEPALA KANTOR WILAYAH DNPARTEMEN TENAGA KERJA PROPINSI
Menimbang
:
a.
bahwa penempatan tenaga kerja ke luar negeri perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya;
b.
bahwa penyiapan dan proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan sistem desentralisasi;
c.
bahwa untuk
itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja.
Mengingat
:
l.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor : PER-02/MEN/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Ke Luar Negeri; _
2.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor : KEP-28/MEN/I994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja;
3.
Keputusan MenteriTenaga Keda R.I. Nomor: KEP-44/MEN/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Ke Luar Negeri;
4.
Keputusan Dirjen Binapenta Nomor : KEP-I5/BP/1995 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penempatan Tenaga Keda Ke Luar Negeri.
Memperhatikan:
I k::::T::::illllli* :: ;;;;;;i 2.
.
Hasil penelitian administrasi dan hasil pengecekan lapangan (phisik) oleh Nomor ...... tanggal Balai AKAN/Kandepnaker .............. 70
MEMUTUSKAN Menetapkan Persetujuan Operasional Kantor Perwakilan Daerah PT. ..............
PERTAMA
NAMA KEPALA PERWAKILAN DAERAH ALAMAT KANTOR TELEPON FAX Dalam pelaksanaannya Perwakilan Daerah PT. ............. harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku, dan bertanggung jawab terhadap Tenaga Kerja Indonesia sejak diproses dari daerah asal sampai dengan kembali lagi ke
KEDUA
daerah asal.
Perwakilan Daerah PT ............. memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada KanwiUBalai AKAN/Kandepnaker setempat dengan tembusan Ditjen Binapenta Cq. Dit. Jasa Tenaga Kerja Luar Neyeri dan Dirut
KETIGA
PT. ..............
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
di
:
PadaThnggal
:
Ditetapkan
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPNAKER PROPINSI
Tembusan Kepada Yth. : l. Dirjen Binapenta di Jakarta
2. 3.
4. -5. 6.
Direktur Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri di Jakarta Kepala Kanwil Depnaker Propinsi ..... (domisili PJTKI) Kepala Kandepnaker..... (domisili Perwakilan Daerah) Dirut PT. yang bersangkutan Arsip.
Nama Terang NIP.
Ditetapkan di
:
JAKARTA
Pada Tanggal
DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN TENAGA KERJA ttd.
Drs.A. RACHIM K. NIP. t60003639
7l
II
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN DIRJENBINAPENTA DEPARTEMEN TENAGA KERJA
NOMOR : KEP 15 / Bp/ t995 TANGGAL: 9 MARET t99-5
DEPARTEMEN TENAGA KERIA KANTOR WILAYAII PROPINSI LAPORAN MINGGUAN JUMLAH LOWONGAN PEKER'AAN DARI LUAR NEGERI MINGGU KE BULAN TAHUN
: . :
Ditetapkan
di :
PadaTanggal
:
Jakarla
9Miuet
Kepala Kanror Wilayah 1995
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA Drs. A. RACHIM K. |,tlP. 16000X'39
III
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN DIRJENBINAPENTA DEPARTEMEN TENAGA KERJA
NOMOR : KEP 15 / BP / 1995 TANGCAL: 9 MARET l99s DAFTAR NOMINASI CALON TKIYANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI NAMA PERUSAHAAN ALAMAT NECARA PENGGUNA JASA TKI
TANCCAL
N{}
NAMA & TEMP TGL. LAIIIR 2
PPCTKI
STATUS
JENIS
PERKA. WINAN
KELAMIN .1
AI-AMAT I-ENCKAP
TKI
NAMA & ALAMAT SUAMI/ ISTRI
NAMA & ALAMAT
PENDD, FORMAL
ORC. TUA
TKI
1
t
1
di : tanggal :
Ditetapkan Pada
KTP TKI DESA
KET DARI
DAERAH KOTA
NO.
il
12
l0
Jakarta 9 Maret 1995
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
TGL.
IEPNAKEI AK.I. NO.
tl
ll
NO. REK.
,ABATAN TABIJNCAN TKI t5
l6
KET
t1
" "" " ""' 19 ""'
A.N. DIREKTUR UTAMA DIREKTUR OPERASIONAL
Drs. A. RACHIM K.
--MP T6-oml6lE-
72
LAMPIRAN
IVa : KEPUTUSAN DIRJEN PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
DEPARTEMEN TENAGA KERIA NOMOR : KEP. l5tBPll995 TANGGAL: 9Maret1995
DEPARTEMEN TENAGA KERJA KANTOR WILAYAH
19......
Nomor : Lampiran : Perihal :
Kepada:
Yth. Rekomendasi untuk inendapatkan BFLN ......
Direktorat Jenderal Pajak Up..............
Di-
Bersama
ini kami merekomendasikan
agar
TKI yang akan bekerja di Luar Negeri
sebanyak
orang dapat diberikan Bebas Fiskal Luar Negeri sebagaimana mestinya. Tenaga Kerja Indonesia tersebut diberangkatkan'oleh
Adapun rincian nama-nama Tenaga Kerja Indonesia tersebut sebagaimana terlampir. Demikian atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
KEPALA KANTOR WILAYAH
Nama Terang NIP.
Tembusan kepada Yth.:
t. 2.
Ditetapkan
3.
Pada
di : :
tanggal
JAKARTA 9 Maret 1995.
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
Drs. A. RACHIM K. NIP. 160003639 73
Va :
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIRJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DEPARTEMEN ]ENAGA KEzuA
NOMOR : TANGGAL:
KEP. t5tBPl1995 9Maret1995
DEPARTEMEN TENAGA KERIA KANTOR WILAYAH
Nomor
Kepada:
:
Lampiran
Yth.
:
Perihal :
Pengantar Rekomendasi Bebas Fiska! Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pajak Up. .............
Di-
Berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri dari
Perusahaan No/Tgl. Surat
Alamat
:
:
i :
Disampaikan bahwa tenaga kerja sejumlah ............... ( ................. ) orang terdiri dari ( ( ........... ...... ) laki-laki dan .................. ...... ..... ..... ) Wanita sebagaimana daftar nama terlampir. Setelah diadakan penelitian dokumen pemberangkatan TKI yang
terdiri dari
l. 2. 3. 4. 5.
:
Paspor/SPLP yang telah diterakan Visa kerja. Perjanjian kerja yang telah disahkan. Bukti kepesertaan Program Jamsostek. Bukti pembayaran dana pembinaan TKL Bukti rekening Tabungan TKI dinyatakan telah memenuhi syarat.
Selanjutnya Tenaga Kerja tersebut diijinkan untuk diberangkatkan dari ........... . negara ..:........................ ..... untuk dipekerjakan pada. .......... menuju Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon kiranya Saudara dapat menerbitkan rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri kepada Kantor Inspeksi Pajak pelabuhan pemberangkatan setempat
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
KEPALA KANTOR WILAYA}V
BALAI AKAN
Nama Terang NIP. 74
1."1
l',ft,,l
L*"U.f,l., Yt
lt
K.rk;rrtrvil [)t'prutkcl jI. 'iJil"i,i't'{'l i 'l
t,'
h6ip' ,'i|i,
' \,
ir'
;r1r'11"'i
1",1i i'i
i
.IAKAIITA.
Ditetapkan di
Drs. A. RAClllM K. NIP. l(dX[.r(r]9
l,r,',::\(lilrllt. \., r'
7-5
I
f,i)tlt) \/)'.,i
LAMPIRAN
vb:
KEPUTUSAN DIRJEN BINAPENTA DEPARTEMEN TENACA KEN,'A
NOMOR :
l5 E?tt995
TANCGAL :9Mgtt1995 DAFTAR TENAGA KERI^ TNDONFSTA YANG bIMIITITAKAN ETLN
PERUSAHAAN
:
ATr|MAT NECARA TU'U^N ls. I
lt^taA
: :
lExtAT l€L. L lr!
w
lt.AltAT
a
t
,
1
lft
tElruox
tl^rA
JASAT^tl
N
ArHn
I
ALAIIAT
rbxfl
laslor
tal^
?A$0r
i|ls^
I
l0
t€rtGuNA
6
I
1
Dr$lrd : ,*e Tilt.l :9 llfr
_Prh
tt^ll
lrotEIE us lAl. ilr
lt
lr
xtPAt-^ rANT()i
TEITIAIIG^tr
r!
rL{YAll
,Yrt
IXREXNN JEI|DCRAL
NmTol No.
LAMPIRAN VtT : KEPUTUSAN DIR'EN BINAPEN.TA DEPARTEMEN TENAGA KER'A
NOMOR :
15
/BP/|9J
TANCCAL :9M.rct199J LAPORAN MINGGUAN TKT YANG DIREKRUT KANDEPNAKER PROPINSI
MINC,CU KE BTJI-AN
TAHUN io NAllA PIIXl
TGGARA
IEI6GUNA ,AsA
N^fiA T TEMPAI
l^flN rxt
TGL
AtAlilAT
,Et{ll
cAuN rxt
rtl,AxtN
ALAtr
t
XE"UAICA
CTXI YA'IG MT'DN{
lo.
?€toluKAr{ TEIAXHT
JANATAN
sEnor Tf,TE\1IG
IAl.
DOiDUIC
t
it
Drq*.d : r*.! BTd :9Mnl9J DNf,TN.i
XEPAIA
cfit
l0
rEI ll
r^laKn DCnrAxEl
Xrflr
L
'EilDB ATAri IIMGA XErrA
l{nTa[ tm.
tml6t9
NIP,
16
I.AMPIRAN Vlb : KEPUTUSAN DIR|EN IINAPENTA DEPARTEMEN TENAGA KERJA
NOMOR :
15 /BP/1995
TANCCAL :gMlltrt993 LARORAN BUL^NAN TKI YANG I'IN,EKR,UT XANDEPXAI(ER PR.OPINST
Btrllt{ TAHUN NO.
NAMA
NECAnA PEN@UNA
P'TTI
,rtsA
,ENIS ,AEATAN
.
,UMI.AH TKI
SEKTOI t.
2
I
TETETA'{OAN
,UNtl'il
? 1
rl hlro Txttd: 9 lrtEt
KEPALA KANTOR, WILAY^}I
D{rtrplrn Prdr
X.p.h.
1995
DIREKTI,JN,
'ENDEN,AL
q!.
Nru Tcol
A. RACHIM K.
Nll
t LAMPIRAN VIIT
:
KEPUTUSAN DruEN ETNAPENTA DEPARTEMEN TENAGA KER'A
NOMOR : t5 lB?tt95
TANGCAL :9Mrrcrt995 LAPORAN MINGCUAN TKI YANG DIREKRUT KANWIL DEPNAKER MINGGU KE
BULAN TAHUN
: : : :
REALISASI PENEMPATAN
LOWONGAN PEKER'AAN NO.
KANDEP.
NAI(ER
NAMA P'TRI
TARGET
REAU.
stsA
s^st
NECANA PEI{OG. JASA
6
,ENIS
,AEATAN
sEKror 9
1
Dillrytxd: r&u Prdr Turd: 9 Met
,UMT.A'I TXI
L to
P
l,
KEPAI-A. KANTTORT'&AYAH
195
DNEKTUR PENEMPATAT TENAOA TEruA 'ENDERAL
Nmr Tcmt NIP.
77
KET,
nrl
IAMPIRAN VIIb : KEPUTUSAN DIRJEN EINAPENTA DEPARTEMEN TENACA KERJA
NOMOR : 15 /EP/|9J TANGGAL :9Mrrtt1995 LAPOR^N BUL^NAN TKI YANG DTREKRUT
KAI{WIL DEPNAKER :
BULAN TANUN
: :
NAIIA
NO,
KANDEPNAKEN
,ENIS
NECANA PENCGUNA
PJTKI
,ABATAN
,ASA
ruMLAH TKI
LAMA BEKERjA L
P
KET.
IUMI,AII
6
l0
9
KEPAII KANTOR WILAYA}I
N0 Tcm! NIP.
I*\MPIRAN
vlll :
KEPUTUSAN DIR EN EINAPENTA DEPARTEI,IEN TENACA KER'A
NOMOR : l5 /BP/1995 TANCCAL :9Marct1995 LAPORAN TKI YANG BERANGKAT KAI.IWIL/3ALAI AKAN/KANDEPNAKER
NAMA PETIBUHAN PEMBERANGKATAN
BULAN TAHUN
NEOARA
r{o.
I
KANDEPNAKEI
NAMA P'TKI
t€nccuN^
,EMS ,ASATAN
,I'VL\H
LA}IA sExTon
gEKENjA
I
TXI
KETEIA.{G,{Ii
UPAH
tAsA TKt
I
L
P
9
t0
X.E'AI-{ KANTM WL\Y^I{
NmTor NIP,
78
lXr
I^MPIRAN
: KEPUTUSAN DIRJEN BINAIENTA DEPARTEMEN TENACA KER'A
NOMOR :
TANCCAL
l5/BP/193 9 ndRET l9e5
LAPORAN MINCGU^N TKI KE LUAR NEGERI DIREKTORAT JASA TENACA KE&IA LUAN, NEGER,I
MINGCU KE BT,ITIN
TAHUN rAilv[.
tD.
llATIA
o€?ilAlfl
LOWONCAN
Pf,(.ElrAAN
tilcEr
rFlu.
Pmr
iEALlS4S
Gc^n^
stsA
s^sl
I
lrus
r
sExfin
PU{cnrrN^l
,ASA I
I
1
fmm,rx
I
6
t{t
tEritM! IAT!N
;t ;r;;
^ht ilttf6tr
Mrtrcc(l SE[.{f,4}.n
,tqrr-Atl
(Et
LILU I
a
I
t6
t0
Ditretr d i J&s
b Tqtd : 9 Ma
R-ElilTTAJ.l r-E
A.N DIUEN IINA.IENTA IENACA IiETJA LI,I.{T NECJIII
DIN,EXTdAT
199!
'ASA
rklu.
DIRT,KTI,i 'EI|DGNAI
l{n TEpl NIP.
l.nitflRAN
lxh
xliPttTUs,\N nlRJliN nlNAPrNt.\ Dl:l'AR I l'tril.N I hNA(iA )il:Rtr\
NOt\lOR :
lJ /BP/l|)s
TANCCAL r9Nlarct1995 LAPORAN BULANAN TKI KE LUAR NEGERI DIREKTORAT JASA TENAGA XERIA LUAR NEGERI
BULAN
TAHUN NO
NAMA
PrlXl
NECARA P€IIC'UN^ tAsA TKI
,€Nts ,ASAlAN
JUMLAH TKI
JUMLAH REMITTAI,ICE
SETTOR
L
P
JIJMITH
Itt-al{ l,Alu
8tilx
sExiAn^I{c
xtlElAt{GA|i
AJMTAH
l0
a
Dislfl! d . ,.fr. bTqrd : tMG1995
A,N. DIRJEN
IINAI€NIA
DlREKTon.{l li\SA IEilAOA KERJA LUAn NtGERI
Dialtur.
NmTol MP.
79
tlMPnA,{
X
:
KEPUTUSAT{ DIRJEN IINAFGNTA DSPANTEMEN TENAOA KERJA
NOMOR :
15
/EPrl93
TANCGAL :gMrrtt1995 LAPTORAN
KEBBIANGf,AIA
ALTMAT 8UI^AN TAHTJN
io.
tl,l l?ll: tATl m-
XAMA
ulm
ENI3
xgrxlll
ll
lt-ArAT rE tGlJAlltl. AIGA DI NT'NE Ail XEIJA NES|A
,AlATAt{ GA'I
r^iloe.
r^x^r^lrl.AT NATIA D^ll NATA D^T ro lox DA'l AIrt.AT AULAI lur. t6n0uilA xtnl ?BT^lT.
NATER 2
,
a
I
6
tAsA
us^lt^
t
I
Dh!*rC : rln
ETNEJ
tml
t
?Astor
lxrd
r0 rB rlo l[l
tot6]
rAl{I
DA$
vsA
!Rt
Ttt
t0
lt
n
rFErlr€l'l t,
A.t( o[Ernn tn^ra DNEKN,N O'IIA$C{AL
:
AI fiitf;lo^t^r,a ITNA(u
Ail
NOIIL
rrrr^
EO
