PROSEDUR PENEMPATAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) OLEH : SUWARDJO, SH., M.HUM Dosen Kopertis VI Jawa Tengah Dpk. Pada Fakultas Hukum Universitas Surakarta
ABSTRAKSI PPTKIS is a private agency established to organize the delivery workers. To go abroad. PPTKIS can send workers abroad if they meet requirements specified by the Act. Placement of workers abroad begins with the recruitment, document management, education and training, education and training, shelter, preparation for departure, departure to the destination country Key Note : PPTKIS perekrutan
LATAR BELAKANG MASALAH Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah tersedianya lapangan kerja yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menyerap tenaga kerja yang tersedia, selain itu juga kualitas tenaga kerja yang sangat rendah yang berakibat tidak bisa dimanfaatkan bagi pengguna tenaga kerja.
Akhirnya terjadi
banyak pengangguran yang bilamana tidak segera dipecahkan akan bisa menghambat pelaksaan pembangunan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut adalah mengirimkan tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri. Dengan dibukanya kran untuk bekerja ke luar negeri, telah banyak dikirim tenaga kerja ke Malaysia, Singapura, Taiwan dan ke negara-negara di kawasan timur tengah. Para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri pada umumnya bekerja pada sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, dan sektor perkebunan, hanya sebagian kecil saja yang bekerja di sektor formal, demikian juga mereka yang
34
bekerja diluar negeri ada yang berangkat secara illegal sehingga sangat kurang mendapat perlindungan dan bahkan banyak yang mendapat siksaan yang berakibat menderita cacat seumur hidup bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Kalau kita mengikuti berita mesmedia kita sungguh merasa iba, karena banyak tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri terutama di Malaysia dan Arab Saudi yang telah divonis hukuman mati karena didakwa melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Kondisi yang seperti ini juga sangat memukul bagi para keluarga yang ditinggalkan, karena mereka diizinkan untuk bekerja di luar negeri dengan harapan akan mendapatkan penghasilan yang besar sehingga dapat untuk memperbaiki kehidupannya ke depan lebih baik dan sejahtera. Sebenarnya untuk mengirimkan tenaga keja ke luar negeri pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan tenaga kerja ke luar negeri, yang apabila benar-benar dipatuhi maka kondisi yang tidak kita harapkan sebagaimana diuraikan diatas tentunya akan dapat diminimalisir. Menurut pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dapat mengirimkan TKI ke luar negeri adalah a. Pemerintah; b. Pelaksana penempatan TKI swasta. Tulisan ini hanya di fokuskan pada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dilaksanakan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau disingkat PPTKIS karena menurut pendapat penulis masalah-masalah TKI di luar negeri kebanyakan yang dikirim oleh pihak swasta.
35
PEMBAHASAN Perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang disebut SIPPTKI dari Menteri. Untuk dapat memperoleh SIPPTKI Pasal 13 ayat 1 UU No. 39 tahun 2004, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan sbb: a. berbentuk
badan
hukum
perseroan
terbatas
(PT)
yang
didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya Rp 3.000.000,00 (tiga miliar rupiah); c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah; d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindunganTKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; e. memiliki unit pelatihan kerja; dan f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI, Menurut Lalu Husni Yang dimaksud dengan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja, untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. (Lalu Husni, 200-57). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. Per. 14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 1 ayat (3) yang
36
dimaksud dengan penempatan tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri . Adapun prosedur penempatan tenaga kerja ke luar negeri dapat diuaraikan sebagai berikut : 1. Perekrutan 2. Pengurusan dokumen 3. Pendidikan dan Pelatian 4. Penampungan 5. Persiapan akhir pemberangkatan 6. Pemberangkatan sampai ke negara tujuan
I. Perekrutan Perekrutan TKI yangakan dipekerjakan di luar negeri diawali dengan pelaporan Pelaksana Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau disingkat PPTKIS Yang telah mendapatkan Surat Izin Pengerahan (SIP) kepada dinas tenaga kerja provinsi dan Badan Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat BP3TKI untuk mendapatkan surat pengantar perekrutan. Syarat yang diperlukan untuk mendapatkan surat pengantar perekrutan, PPTKIS
wajib
menunjukkan
SIP
asli
atau
copy
yang telah
dilegalisir
dan rancangan perjanjian penempatan. Dinas tenaga kerja provinsi menentukan daerah rekrut
di wilayah
kabupaten/kota di wilayah yang bersangkutandengan menerbitkan surat pengantar rekrut Perekrutan calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri, harus 37
didahului dengan memberikan informasi yang berupa penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan PPTKIS (Per No.14/Men/X/2010 Ps 11 Ay 1 dan 2). Menurut Per No. 14/Men/X/2010 pemberian informasi oleh PPTKIS kepada TKI yang akan ditempatkan di luar negeri memuat sekurang-kurangnya harus memuat : a. Lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan; b. Lokasi dan lingkungan kerja; c. Tatacara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi; d. Waktu tempat dan syarat pendaftaran e. Persyaratan calon TKI; f. Tatacara dan prosedur perekrutan; g. Kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh; h. Peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan; i. Kelengkapan dokumen penempatan TKI; j. Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; k. hak dan kewajiban calon TKI Petugas
PPTKIS
bersama-sama
dengan
petugas
dinas
kabupaten/kota
melakukan perekrutan calon TKI yang telah terdaftar pada dinas kabupaten/kota. Petugas
PPTKIS
tersebut
harus
karyawan
yang
terdaftar
pada
dinas
kabupaten/kota di daerah perekrutan yang dalam tugasnya harus menunjukkan
38
surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS. Di dalam perekrutan PPTKIS tidak boleh memungut biaya. II. Pengurusan Dokumen Tujuan
orang
yang
melakukan
pekerjaan
adalah
untuk
memperoleh
kehidupan yang layak sehingga kehidupannya beserta keluarganya sejahtera, demikian juga TKI yang mencari pekerjaan di luar negeri, selain dari pada itu mereka dalam
melaksanakan pekerjaan juga berkeinginan tidak mendapat
permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan atau menyengsarakan dirinya atau keluarganya, oleh sebab itu diperlukan dokumen-dokumen yang mendukung tujuan tersebut. Menurut UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 51 untuk dapat dipekerjakan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi : a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah penidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir. b. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan buku nikah; c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; d. Sertifikat kompetensi kerja; e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; g. Visa kerja; h. Perjanjian penempatan TKI; i. Perjanjian kerja; dan j. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).
39
Adapun yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah : a. Sertifikat kompetensi kerja, adalah bukti tertulis yang menerangkan bahwa seseorang
telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar
kompetensi kerja nasional Indonesia, sertifikat kompetensi kerja diperoleh melalui uji kompetensi dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan nasional Sertifikasi profesi. b. Surat
keterangan
sehat
berdasarkan
psikologi untuk memperolehnya surat
hasil
pemeriksaan
kesehatan
dan
harus dibantu dan di fasilitasi oleh
PPTKIS. c. Visa kerja, adalah Izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan (UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 1 ay 12)
4. Perjanjian penempatan TKI; dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan. Perjanjian penempatan TKI Menurut pasal 52 ayat 2 perjanjian penempatan TKI sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta, 2) Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat calon TKI, 3) Nama dan alamat calon pengguna 4) Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negari yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang
40
ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan, 5) Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna, 6) Jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja, 7) Waktu keberangkatan calon TKI, 8) Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya, 9) Tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah, 10) Akibat
atas
terjadinya
pelanggaran
perjanjian
penempatan
TKI
oleh
salah satu pihak, 11) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI. 5. Perjanjian kerja: Menurut Imam Soepomo kerja
yang dimaksud dengan perjanjian
adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh, mengikatkan diri
untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. (Imam Soepomo, 1983:53). Menurut
UU No. 39 Tahun 2004 pasal 55
ayat 5 perjanjian sekurang-kurangnya harus memuat : 1) Nama dan alamat pengguna TKI, 2) Nama dan alamat TKI, 3) Jabatan dan jenis pekerjaan TKI, 4) Hak dan kewajiban para pihak,
41
5) Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tatacara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial, 6) Jangka waktu perjanjian kerja selama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling 2 (dua) tahun 6. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri atau KTKLN: di
luar negeri wajib memiliki KTKLN
Setiap TKI yang dipekerjakan
sebagi kartu identitas selama bekerja
di luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut UU No 39 tahun 2004
pasal
63,
KTKLN
hanya
dapat
diberikan
apabila
TKI
yang
bersangkutan memenuhi syarat: 1) Telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri; 2) Telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) 3) Telah diikutsertakan dalam perlindungan asuransi. III. Pendidikan dan Pelatihan Calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri harus memiliki kemampuan atau kompetensi kerja, untuk memiliki kemampuan atau kompetensi kerja TKI wajib mengikuti pendidikan, pelatihan kerja dan/atau pengalaman kerja.
Adapun
kompetensi kerja tersebut harus sesuai dengan kualifikasi masing-masing TKI yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja. IV. Penampungan Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, para TKI harus ditempatkan di tempat penampungan, oleh sebab itu PPTKIS harus menyediakan tepat penampungan bagi para TKI tersebut sesuai dengan syarat yang telah ditentukan
42
oleh
pemerintah.
Menurut
ketentuan
peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
Transmigrasi RI nomor Per 07/Men/IV/2005 adalah sebagai berikut : a. Syarat Administrasi 1) memiliki status kepemilikan atas penggunaan tempat penampungan calon TKI yaitu berupa sertipikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB) atau bukti sewa/kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuat dihadapan notaris atas nama PTKIS yang bersangkutan. 2) Mempunyai keterangan domisili atau yang sejenis sesuai sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
yang
berlaku
di
daerah
tempat
penampungan calon TKI 3) Memenuhi
ketentuan
dalam
undang-undang
gangguan
atau
surat
pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT/RW dan kepala desa/lurah atau sesuai dengan perundang-undangan di daerah setempat. b. Persyaratan Teknis 1) Bangunan tempat penampungan calon TKI laki-laki dan perempuan harus terpisah; 2) Ruang tidur untuk setiap ruang minimal 7m persegi; 3) Satu kamar tidur maksimal dihuni oleh 8 orang dilengkapi dengan tempat tidur tunggal, kasur, bantal dan sprei, tempat pakaian/ barang calon TKI, ventilasi, kipas angin dan lampu penerangan yang cukup. 4) Lantai dan dinding tempat penampungan calon TKI harus bersih dan tidak lembab;
43
5) Lokasi tempat penampungan harus jauh dari sumber pencemaran yang mengganggu kesehatan phisik dan mental; 6) Pagar halaman tidak tertutup rapat dan dijaga selama 24 jam oleh satpam; 7) Lokasi tempat penampungandekat dengan jalan rayadan mudah untuk dijangkau; 8) Di halaman depan dipasangpapan nama berukuran 100 X 200 m setinggi 300 cm dan diberi penerangan yang cukup; 9) Menyediakan fasilitas : a). Ruang administrasi untuk mengerjakan pekerjaan kantor; b). Penitipan barang berharga milik TKI; c). Papan display/daftar penghuni tempat penampungan; d). Ruang istirahat dengan TV/radio; e). Ruang untuk penerima tamu; f). Ruang makan yang sehat dan bersih; g). Ruang dapur yang bersih dan layak untuk dipakai; h). Ruang ibadah; i). Air bersih untuk minum, cuci dan mandi; J). Kamar mandi dan WC yang bersih dan tertutup; k). Ruang cuci dan penjemur pakaian yang cukup; l). Penerangan ruangan dan halaman yang cukup; m). Alat pemadam kebakaran ringan (APAR); n). Sarana telekomunikasi berupa telepun permanen yang dapat diakses oleh calon TKI;
44
o). Sarana transportasi berupa kendaraan roda empat; p). Ruang klinik. 10) Dilengkapi dengan pembuangan sampah yang tertutup dengan jumlah yang
memadai
dan
pada
waktunya
sampah
harus
dibuang
ke
pembuangan akhir atau dibakar di tempat yang aman; 11) Tersedia pintu darurat atau jalan keluar dengan arah buka keluar yang aman dari bahaya kebakaran. c. Persyaratan Ruang Tidur 1) Untuk satu orang berukuran 7m persegi, dengan ketinggian minimal 3m (maksimal ketinggian 3,5 m) 2) Dilengkapi tempat tidur, kasur, bantal dan sprei yang bersih yang harus diganti sekurang-kurangnya 1(satu) minggu 1(satu) kali, dengan jarak tempat tidur satu dengan yang lainnya minimal 100 cm; 3) Mempunyai ventilasi udara atau jendela minimal 1/6 luas lantai; 4) Dilengkapi dengan penerangan yang cukup; 5) Dilengkapi lemari pakaian/locker yang dapat dikunci dengan ukuran minimal 40 cm x 60cm untuk setiap calon TKI d. Persyaratan kamar mandi dan WC 1) Terpisah dari ruang tidur: 2) Dilengkapi dengan ruangan dan ventilasi yang cukup; 3) Kamar mandi dan WC masing-masing terpisah, sekurang-kurangnya 1m x 1,5 m, apabila kamar mandi dan WC menjadi satu, maka luas lantai sekurang-kurangnya 1,5 m x 2m;
45
4) Rasio penggunaan kamar mandi dan WC dengan penghuni adalah 1:10 yang digunakan secara bergantian; 5) Desain dibuat untuk mandi perorangan dan mempunyai pintu yang dapat dikunci; 6) Tersedia peralatan mandi dan air bersih yang cukup; 7) Memiliki sanitasi yang cukup dan pembuangan yang lancar sesuai
dengan
persyaratan kebersihan dan kesehatan ; 8) Setiap calon TKI berhak mandi 2 x dalam satu hari; e. Dapur beserta peralatannya 1) Untuk kapasitas penghuni 50 orang, luas lantai dapur minimal 18 m persegi, dengan lebar minimal 2 m; 2) Dalam keadaan bersih dan layak pakai; 3) Tersedia alat memasak makanan, tempat cuci peralatan dan bahan makanan, tersedia air bersih, dan air minum, serta tempat penyimpanan makanan yang bersih, terlindung dari kotoran dan debu serta lalat dan serangga lainnya; 4) Mempunyai ventilasi udara minimal 1/10 luas lantai; 5) Memiliki penerangan yang cukup; 6) Air yang digunakan untuk makan dan minum harus memenuhi persyaratan kesehatan yang dinyatakan dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan; 7) Memasang daftar menu makanan untuk jangka waktu 1 bulan.
46
f. Persyaratan ruang makan 1) Untuk kapasitas penghuni 50 orang , luas ruang makan minimal 50 m persegi dengan lebar minimum 3m; 2) Tersedia meja, kursi, serta peralatan makan yang digunakan secara bergantian; 3) Ruang makan dan peralatannya dalam keadaan bersih dan layak pakai; 4) Mempunyai ventilasi udara minimal 1/10 luas lantai; 5) Memiliki penerangan yang cukup; 6) Memiliki daftar menu makan harian yang memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. g. Pagar halaman harus kuat dan tidak tertutup/ dapat terlihat dari luar serta
dijaga
24 jam setiap hari oleh satpam. h. Tempat istirahat /bersantai dengan kapasitas daya tamping sampai 50 orang dengan luas 25 m persegi dan dilengkapi oleh sarana hiburan televisi dan/atau radio. i. Tempat ibadah dan sarananya untuk kapasitas daya tampung sampai dengan 50 0rang minimal 25 m persegi; j. Alat pemadam kebakaran yang masa berlakunya belum habis dan untuk setiap 150 m persegi disediakan satu buah dengan isi 1 kg dan ditempatkan pada tempat yang mudah untuk dilihat dan dijangkau dengan ketinggian kurang lebih 1,2 m dari dasar lantai;
47
k. Ruang klinik dengan ukuran minimal 9 m persegi dan menyediakan kotak P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan obat-obatan ringan dalam jumlah yang cukup, beserta petugas kesehatan. V. Persiapan Akhir Pemberangkatan. Sebelum TKI diberangkatkan Ke luar negeri wajib diberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Menurut ketentuan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per. 04/MEN/ II/2005 Tentang Penyelenggarakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri adalah Balai Pelayanan Penempatan dan perlindungan TKI (BP3TKI) Menurut Ismantoro Dwi Yuwono, S.H dinyatakan bahwa hak dari TKI yang telah memenuhi syarat untuk diberangkatkan sebagai TKI yang akan bekerja di luar negeri adalah segera didaftarkan untuk mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan. Adapun materi pelajaran yang disampaikan dalam PAP adalah sebagai berikut: 1) Materi wajib yang terdiri dari: a. Peraturan perundang-udangan di negara tujuan seperti: - Peraturan keimigrasian - Peraturan ketenagakerjaan, - Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana. b. Materi perjanjian kerja seperti: - Hak dan kewajiban TKI dan pengguna jasa TKI,
48
- Upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi, - Jenis pekerjaan, - Jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara perpanjangan perjanjian kerja, - Cara penyelesaian permasalahan/perselisihan. 2) Materi penunjang terdiri dari: a. Adat istiadat, b. Budaya, c. Pengetahuan tentang bahaya narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) dan HIV/AIDS, d. Resiko kerja yang mungkin timbul di negara penempatan, e. Tatacara pengiriman uang (remittance), f. Pembinaan mental kerohanian, g. Pengetahuan tentang dokumen perjalanan dan pelaksanaan perjalanan. Penyampaian materi-materi pembekalan akhir pemberangkatan tersebut dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi antara instruktur dengan para calon TKI. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2011; 77-78). VI. Pemberangkatan Ke Tempat Tujuan PJTKI wajib memberangkatkan calon TKI selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterbitkannya
Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITTKI), sanksi atas
pelanggaran ini adalah berupa pencabutan SIUP-PJTKI
(Harjian Rusli, 2004-
40). PJTKI wajib memberitahu setiap pemberangkatan calon TKI kepada Perwalu, mitra usaha, pengguna dan perwakilan RI di negara tujuan. Sanksi terhadap pelanggaran ini berupa teguran tertulis dan bila telah pernah ditegur
49
sebanyak tiga kali, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan SIUP – PJTKI (Harjian Rusli, 2004- 41). Menurut pendapat penulis, PJTKI identik PPTKIS , KITKI identik dengan KTKLN, SIUP identik dengan SIP. Yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 14/Men/X/2010.
KESIMPULAN PPTKIS yang dapat melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu, bentuknya harus PT, memiliki modal sekurangkurangnya Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), menyetor uang sebagai jaminan ke Bank Pemerintah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI keluar negeri sekurang-kurangnya 3 tahun berjalan, memiliki unit pelatihan kerja dan memliki sarana dan prasarana pelayanan TKI. Prosedur penempatan tenaga kerja oleh PPTKIS adalah melalui: 1. Perekrutan oleh PPTKIS yang sudah mempunyai SIP dengan memberikan informasi yang berupa penyuluhan dan bimbingan jabatan. 2. Pengurusan dokumen yang diperlukan seperti KTP, Surat nikah, surat izin, sertikat kompetensi kerja , paspor, surat keterangan kesehatan, visa kerja, perjanjian kerja, perjanjian penempatan dan KTKLN. 3. Pendidikan dan latihan yang digunakan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja. 4. Sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri harus ditempatkan di penampungan yang disediakann oleh PPTKIS yang harus memenuhi persyaratan tertentu
50
misalnya, syarat administrasi, syarat teknis, syarat ruang tidur, syarat kamar mandi dan WC, syarat dapur, syarat ruangan, syarat tempat ibadah, syarat pagar halaman, syarat poliklinik dan syarat pemadam kebakaran. 5. Persiapan akhir Pemberangkatan dengan memberikan materi-materi, wajib dan materi penunjang oleh BP3 TKI. 6. Pemberangkatan ke tempat tujuan oleh PPTKIS paling lambat 3 bulan setelah TKI memperoleh KTKLN.
DAFTAR PUSTAKA Dwi Yuwono Ismantoro. Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011. Djumialdji, FX, Perjanjian Kerja, Penerbit Bumi Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1992. Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000. Rusli Harjian, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta 2004. Soepomo Imam, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Jambatan, 1983, Jakarta, 1983. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per. 14/Men/X/2010 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republic Indonesia No. Per. 07/Men/IV/2005 Tentang Standart Tempat Penampungan Calon tenaga Kerja Indonesia. 51
