PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI KE LUAR NEGERI OLEH BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) JAWA TENGAH
SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Adika Putraga Sembiring NIM: 31 2011 804
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA Mei 2014 i
Lembar Persetujuan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI KE LUAR NEGERI OLEH BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) JAWA TENGAH
SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Adika Putraga Sembiring NIM: 31 2011 804
Pembimbing
Jumiarti, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Mei 2014 ii
Lembar Pengujian Komisi Penguji
Penguji III
Jumiarti, S.H., M.Hum. Diuji pada tanggal 14 Mei 2014
Mengesahkan,
iii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Nama
:
Adika Putraga Sembiring
NIM
:
31 2011 804
Judul
:
Perlindungan Hukum Terhadap TKI Ke Luar Negeri Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah
Penguji I :
RES Fobia, S.H., MIDS.
Catatan: 1. Jelaskan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis apa pentingnya dari perlindungan hukum TKI. 2. Eksplore secara lebih mendalam kasus-kasus nyata.
Salatiga, 14 Mei 2014
. iv
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Nama
:
Adika Putraga Sembiring
NIM
:
31 2011 804
Judul
:
Perlindungan Hukum Terhadap TKI Ke Luar Negeri Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah
Penguji II :
Arie Siswanto, S.H., M.Hum.
Catatan: 1. Hasil wawancara harus dimuat dalam catatan kaki sebagai referensi 2. Pustaka yang dijadikan referensi perlu diperkaya. 3. Judul tabel II perlu diubah, tahunnya perlu dieksplisitkan.
Salatiga, 14 Mei 2014
v
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Nama
:
Adika Putraga Sembiring
NIM
:
31 2011 804
Judul
:
Perlindungan Hukum Terhadap TKI Ke Luar Negeri Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah
Penguji III :
Jumiarti, S.H., M.Hum.
Catatan: 1. Belum mengeksplor masalah yang terjadi. 2. Kekayaan literature belum tampak. 3. BP3TKI Jawa Tengah 4. Analisis : masih sangat normative 5. Validitas dan objektivitas = perlu wawancara dengan TKI 6. Info-info tentang kenyataan perlindungan TKI perlu dilihat.
Salatiga, 14 Mei 2014 Penguji III
Jumiarti, S.H., M.Hum. vi
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
Adika Putraga Sembiring
NIM
:
31 2011 804
Judul Skripsi :
Perlindungan Hukum Terhadap TKI Ke Luar Negeri Oleh Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.
vii
UCAPAN TERIMAKASIH Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dalam dunia perguruan tinggi pada umumnya dan Fakultas Hukum UKSW pada khususnya, guna memperoleh gelar kesarjanaan. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum UKSW Salatiga, yaitu: 1. Kedua orangtua saya, keluarga kakak dan adik tercinta: terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, semangat, pengorbanan, kepercayaan, dan saran yang telah diberikan kepada penulis. Tiada yang dapat penulis berikan untuk membalas kasih sayang yang telah diberikan, selain hormat dan doa kiranya. 2. Ibu Jumiarti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membantu dan membimbing penulis hingga dapat diselesaikannya skripsi ini. 3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UKSW yang telah mengasuh penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UKSW. 4. Teman-teman Gereja GBKP Rg. Yogyakarta yang telah memberikan dukungan spiritual dalam penulisan skripsi ini. viii
5. Teman-teman kos “BADUT LIAR” (H. Karwanes) beserta partisipannya, yang telah memberi dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Salatiga dan untuk semua suka dukanya yang dilalui bersama seperti keluarga. 6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa UKSW (Bastian Turnip, Osvaldo Seba Jr, Elsa br Tarigan, Paviolita T, Luli S, dkk) terimakasih untuk semua dukungan dan semangat yang diberikan. 7. Cafeteria UKSW yang selalu siap sedia memberikan asupan mineral dan protein selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang mengarah untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan.
Salatiga, 14 Mei 2014
Penulis
ix
KATA PENGANTAR
Menjadi tenaga kerja di luar negeri tidaklah selamanya mudah dan menyenangkan. Banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri meraih sukses, namun tidak sedikit pula yang pulang dengan tangan hampa. Ada banyak masalah yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada masa pra penempatan dan masa penempatan. Perlunya adanya perlindungan hukum terhadap permasalahan yang dialami oleh calon TKI/ TKI yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Pada penulisan skipsi ini penulis melakukan penelitian pada BP3TKI Jawa Tengah karena tingginya jumlah pengangguran di Indonesia khususnya dalam Provinsi Jawa Tengah serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan dan kondisi perekonomian yang kurang menarik di Negara/ daerahnya sendiri telah menjadi pemicu tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang cukup besar dan tampak lebih menarik di negara tujuan. Dengan adanya masalah yang dialami calon TKI/ TKI maka muncul permasalahan tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan dan bagimana menangani masalah-masalah yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya pencegahan dan penanganan masalah-masalah yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam Pasal 31 UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, x
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.” Dalam penjelasan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan dari perlindungan TKI menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI/ TKI sejak di dalam negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah memilki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri,
dimana
dalam
melaksanakan
tugas
tersebut
Pemerintah
dapat
melimpahkan sebagian wewenangnya dan/ atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing BP3TKI. Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah tersebut,
meliputi
ketenagakerjaan,
keimigrasian,
verifikasi
dokumen
kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh BP3TKI Jawa Tengah dimulai pada saat pra penempatan. Upaya pencegahan pra penempatan ini dilakukan untuk mempersiapkan TKI yang akan bekerja keluar negeri dengan memberikan pengarahan, pembekalan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen yang ada guna melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Sedangkan upaya xi
pencegahan selama masa penempatan adalah setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya di luar negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia di negera tujuan. Hal ini bertujuan untuk mendata dan membantu TKI yang bekerja di negara penempatan jika suatu saat TKI tersebut mengalami masalah dan membutuhkan upaya perlindungan dari pemerintah Indonesia maupun BP3TKI. Dalam rangka upaya penanganan masalah-masalah yang timbul untuk melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah melakukan upaya perlindungan hukum sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan oleh undang-undang maupun yang telah tertuang dalam SOP (Standard Operating Prosedure) BNP2TKI yang berada di pusat. Prosedur penanganan masalah yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah adalah memberikan bantuan dalam hal konsultasi hukum untuk masalah-masalah yang bukan merupakan pelanggaran dan fasilitasi untuk masalah-masalah yang merupakan pelanggaran.
Salatiga, Mei 2014
Adika Putraga Sembiring
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................
i
LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................
ii
LEMBAR PENGUJIAN .................................................................................
iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ...............................
vii
UCAPAN TERIMAKASIH ........................................................................ .... viii KATA PENGANTAR ....................................................................................
x
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ........................................................................................... xvii DAFTAR BAGAN………………………………………………………….. xviii ABSTRAK ...................................................................................................... xix BAB I PENDAHULUAN ................................................................................
1
1. Latar Belakang Masalah ...................................................................
1
2. Pembatasan Masalah ........................................................................
10
3. Rumusan Masalah ...........................................................................
10
4. Tujuan Penelitian .............................................................................
11
5. Manfaat Penelitian............................................................................
12
xiii
6. Metode Penelitian ............................................................................
13
6.1. Metode Pendekatan ..................................................................
13
6.2. Jenis Penelitian .........................................................................
13
6.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ...........................
13
6.3.1. Data Primer .......................................................................
13
6.3.2. Data Sekunder ...................................................................
14
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................
15
A. Kerangka Teori .......................................................................................
15
1. Asas-asas Penempatan TKI ..............................................................
15
2. Perlindungan Hukum TKI di Luar Negri ........................................
17
2.1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) .........
17
2.2. Landasan Hukum Perlindungan TKI ........................................
20
3. Alasan Diadakannya Perlindungan Hukum TKI (UU No. 39 Tahun 2004) .................................................................
41
B. Hasil Penelitian .......................................................................................
44
1. Gambaran Umum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah. .............................
44
1.1. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Instansi dan Lembaga Terkait, dan Ruang Lingkup BP3TKI Jawa Tengah ...................................... xiv
45
1.2. Organisasi dan Manajemen BP3TKI ........................................
50
1.3. Bagan Organisasi ......................................................................
52
2. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan TKI ke luar negri pada saat pra penempatan dan selama penempatan .....................................................................
53
2.1. Upaya Pencegahan Pada saat Pra Penempatan ...........................
54
2.2. Upaya pencegahan Selama Masa Penempatan ...........................
62
3. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah dalam menangani masalah-masalah yang timbul untuk melakukan perlindungan hokum kepada TKI ke luar negri pada saat pra penempatan dan selama penempatan .....................................................................
62
C. Analisis….. .............................................................................................
71
1. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan TKI ke luar negri pada saat pra penempatan dan selama penempatan. ..........................................
71
2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam menangani masalah-masalah yang timbul untuk melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negri pada saat pra penempatan dan selama penempatan ..................
75
BAB III PENUTUP .........................................................................................
80
A. KESIMPULAN .............................................................................
80
xv
B. SARAN .........................................................................................
82
DAFTAR BACAAN .......................................................................................
83
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.
Masalah yang dihadapi TKI pada pra penempatan (dalam negeri), Selama penempatan (luar negeri) dan purna penempatan (kembali ke Indonesia). .....................................................
2.
7
Permasalahan TKI yang dilaporkan ke BP3TKI dan telah diselesaikan pada tahun 2008-2009 .......................................................
xvii
10
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Struktur Organisasi BP3TKI Jawa Tengah ................................................
xviii
52
ABSTRAK
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ada banyak masalah yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya Provinsi Jawa Tengah selama masa pra penempatan dan masa penempatan, seperti TKI gagal berangkat, penipuan peluang kerja, gaji tidak dibayar, potongan gaji melebihi ketentuan, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut hanyalah sedikit contoh yang menggambarkan perlunya perlindungan hukum oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah yang bertugas untuk memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing BP3TKI. Untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan penempatan dan perlindungan calon TKI/ TKI ialah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI/ TKI sejak di dalam negeri, di Negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ada dua yaitu bagaimana upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan dan bagaimana Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah menangani masalah-masalah yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mempergunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan mempelajari buku-buku literatur. Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Sebagai pihak yang diwawancara adalah Kepala Seksi perlindungan dan pemberdayaan TKI di BP3TKI Jawa Tengah. Pengumpulan data juga diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku literatur, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Terhadap data yang diperoleh, penulis menganalisanya dengan metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah berupa penelitian eksploratoris yang tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta pencegahan maupun penindakan yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah dalam menangani masalah TKI selama pra penempatan maupun masa penempatan (di luar negeri). Dalam upaya pencegahan yang dilakukan BP3TKI Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perlindungan TKI di luar negeri pada masa pra penempatan dan xix
selama penempatan dibutuhkan adanya kesadaran TKI sebagai langkah awal untuk mengikuti prosedur yang benar dan resmi guna bekerja di luar negeri. Penanganan yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah adalah seperti melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi, dan mengawasi PPTKIS untuk kelengkapan data-data diri para TKI serta menjamin kembali keberangkatan TKI melalui prosedur resmi ketika TKI telah dideportasi dari negara tujuan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum TKI, BP3TKI Jawa Tengah.
xx
