BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Selama 2 ( dua) bulan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenairuang lingkup profesi hukum secara nyata, dari serangkaian kegiatan dalam PKL tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal : 1. Pelaksanaan PKL pada Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yogyakarta, yang di pimpin oleh Ketua Balai mempunyai 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Subbagian, tetapi penulis hanya di tempatkan pada 3 (tiga) Seksi saja yaitu seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, Seksi Pelayanan Penempatan dan Seksi Kelembagaan dan Kemasyarakatan Program. 2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan dipimpin oleh kepala seksi dan dibantu oleh 7 (tujuh) pegawai dengan tugas yang berbeda dan 2 (dua) pada Crisis Center, Perlindungan dan pemberdayaan diperlukan untuk peran pemerintah untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri dan memberdayakan TKI purna untuk sukses setalah bekerja di luar negeri. Seksi Penyiapan Penempatan
68
69
dipimpin oleh kepala seksi dan dibantu oleh 12 (dua belas) pegawai dengan tugas yang berbeda, Penyiapan Penempatan adalahh seksi yang terpenting karena harus melayani pembuatan KTKLN, persiapan PAP dan persiapan lain untuk keberangkatan TKI keluar negeri. Dan Seksi Kelembangaan dan Permasyarakatan Program dipimpin oleh kepala seksi dan dibantu oleh 6 (enam) pegawai untuk membantu menjali relasi dan banyak sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan kemasyarakat luas. 3. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah; 4. Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta yang dimasud adalah PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) untuk membatu menempatkan Warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri; 5. Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja terjadi banyak faktor dari pemutusan hubungan kerja dari perusahaan, TKI itu sendiri, dan Pengadilan; 6. Salah satu perlindungan Pemerintah untuk menjamin hak hak dari Tenaga Kerja Indonesia adalah dengan cara mengikut sertakan calon TKI/TKI dalam kepersertaan Asuransi yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Indonesia;
70
7. Asuransi
Tenaga
Kerja
Indonesia
adalah
suatu
bentuk
perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri; 8. Pemenuhan hak yang ter-PHK tersebut bisa dilakukan dengan klaim asuransi perlindungan yang khusus untuk TKI yaitu konsorsium TKI yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu Konsorsium TKI Jasindo, Konsorsium TKI Astindo, dan Konsorsium TKI Mitra TKI. Pengajuan klaim untuk Pemutusan Hubungan Kerja TKI dilakukan 12 (dua belas) bulan dari PHK tersebut dengan persayaratan yang telah ditentukan; 9. Apabila terjadi perselisihan antara tertanggung dan penanggung dilakukan dengan cara musyawarah jika tidak terpenuhi dengan cara yang ditentukan oleh hukum Negara Republik Indonesia yang biasanya dipilih oleh penanngung dan penanggung adalah dengan cara mediasi yang pertama dipilih.
71
B. SARAN 1. Saran bagi BP3TKI Yogyakarta. a. Memperbanyak publikasi dan sosialisai perlindungan dan prosedur - prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia agar meminimalisir Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal dan optimal mencetak Tenaga Kerja Indonesia yang sukses. b. Penambahan ruang untuk pegawai BP3TKI Yogyakarta khususnya bidak pelayanan penempatan agar pelayanan lebih optimal, alangkah lebih nyaman apabila pelayanan berada dilantai dasar agar TKI yang membuat KTKLN tidah harus naik turun untuk mengurus syarat-syarat pemenuhan KTKLN. c. Pengoptimalan peralatan dan perlengkapan yang ada di BP3TKI Yogyakarta, khususnya perlengkapan di pelayanan perlindungan dan pendataan kepergian dan kepulangan TKI di Bandara Internasional Adi Sucipto. d. Peningkatan etos kerja bagi pegawai BP3TKI Yogyakarta agar hasil kerja yang didapatkan lebih memuaskan.
2.
Saran bagi Pengelola Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. a. Penulis menyarakan pengaplikasian 60% praktik seperti yang ada dalam kurikulum menurut penulis belum maksimal hal ini dapat dilihat dari jadwal kegiatan praktik praktik lapangan yang
72
hanya dilakukan dillakukan pada semenster 6 (enam), Sebaiknya Paraktik Lapangan serup lebih diperbanyak dari teori. b. Penulis menyarankan kepada pengelola Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah mada dalam pelaksanaan PKL kedepannya agar lebih banyak melakukan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai tempat PKL, dan bagaimana pelaksanaan kegiatan PKL tersebut. Dan juga kedepannya pengelola Program Diploma 3 Hukum agar lebih banyak melakukan koordinasi dengan tempat dimana mahasiswa melaksanakan PKL sehingga terbina hubungan yang lebih baik dan diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja mahasiswa PKL tersebut.
