15
BAB II DESKRIPSI BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DKI JAKARTA
2.1 Sejarah Perusahaan Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta). Pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986. Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta). Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk
16
pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI). Pada 2004 lahir Undangundang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain. Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antarpemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi
17
unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI. Program penempatan TKI G to G ke Korea pun dilanjutkan oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerjasama pemerintah Jepang untuk penempatan G to G TKI perawat pada 2008, baik untuk perawat rumah sakit maupun perawat lanjut usia. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.
18
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. BNP2TKI terdiri dari : •
Kepala
•
Sekretariat Utama
•
Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi
•
Deputi Bidang Penerapatan
•
Deputi Bidang Perlindungan
•
Inspektorat
•
Balai Pelayananan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)
•
Pos Pelayanan.
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia
(BP3TKI)
di
Ibukota
Propinsi
dan/
atau
tempat
pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah
19
dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI, mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing. Dalam
melaksanakan
tugas
pemberian
kemudahan
pelayanan
pemrosesan dokumen dilakukan bersamasama dengan instansi Pemerintah terkait, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasidokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia DKI Jakarta (BP3TKI) merupakan unit pelayanan teknis (UPT) dari BNP2TKI yang merupakan kepanjangan tangan dari BNP2TKI di daerah tingkat provinsi khusus DKI Jakarta. 2.2 Ruang Lingkup BP3TKI Jakarta Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) nomor:
Per.47/KA-
BNP2TKI/VII/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Balai dan Pos
20
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka tugas dan fungsi BP3TKI Jakarta adalah sebagai berikut : A. Tugas Pokok BP3TKI Jakarta memiliki tugas: 1. Memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing unit pelaksana teknis penempatan dan perlindungan TKI. 2. Pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 3. Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian dan bidang lain yang dianggap perlu. 4. Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. B. Fungsi 1. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran; 2. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan TKI;
21
3. Penyelenggaraan pemasyarakan program penempatan dan perlindungan TKI; 4. Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); 5. Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan system dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI; 6. Pemberdayaan dan pembekalan akhir pemberangkatan TKI; 7. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di Negara penempatan; 8. Pelaksaan pendaftaran dan seleksi CTKI penempatan oleh pemerintah; 9. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi CTKI; 10. Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi; 11. Pelaksaan fasilitasi penyelesaian masalah TKI; 12. Fasilitasi unit pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan penempatan dan perlindungan TKI; 13. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI; 14. Penyusunan kelompok jabatan Pengantar Kerja; 15. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan rumah tangga BP3TKI Jakarta.
22
2.3 Struktur Organisasi Sedangkan susunan organisasi BP3TKI Jakarta Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor: Per. 47/KA-BNP2TKI/VII/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Balai dan Pos Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Kepala BP3TKI 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program 4. Kepala Seksi Penyiapan Penempatan 5. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan 6. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi BP3TKI Jakarta sebagaimana pada gambar 2.1
Gambar 2.1 Struktur Organisai BP3TKI Jakarta
23
2.4 Tantangan BP3TKI Jakarta Berbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan global, serta perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, berdampak kepada peningkatan tuntutan masyarakat yang akan bekerja di luar negeri terhadap peningkatan kinerja institusi ketenagakerjaan khususnya terhadap di setiap negara. Menghadapi tantangan, hambatan dan peluang masa depan menuju kondisi yang diinginkan, BP3TKI Jakarta sebagai Unit Pelayanan Tekhnis BNP2TKI dituntut untuk senantiasa mengantisipasi perubahan internal dan eksternal. Karena sudah menjadi paradigma umum bahwa agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, suatu institusi pemerintah harus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat optimal. Sangat disadari pula, dalam suasana yang penuh persaingan serta perubahan lingkungan menuntut peran BP3TKI Jakarta secara multi dimensi yaitu balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di Jakarta sebagai pemberi pelayanan Informasi Pasar Kerja Luar Negeri kepada masyarakat umum, pemberi pelayanan Persiapan Akhir Pemberangkatan (PAP) kepada Calon TKI, pemberi pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar
24
Negeri
(KTKLN)
kepada
CTKI/TKI,
pemberi
pelayanan
Pengaduan
CTKI/TKI/TKI Purna dan pelaksana Pemberdayaan TKI Purna. Peran yang demikian itu, mengharuskan BP3TKI Jakarta untuk melaksanakan cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder.
2.5 Jenis Pelayanan BP3TKI Jakarta Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh BP3TKI Jakarta antara lain : 1. Pelayanan untuk PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) Permohonan Penjadwalan PAP Permohonan KTKLN Pelayanan Legalisasi Dokumen Untuk TETO Pelayanan Endorsment Paspor TKI Formal Pelayanan Rekomendasi Paspor TKI Formal 2. Pelayanan TKI Mandiri/Perorangan KTKLN Re-entry/Cuti KTKLN Berangkat Baru Pelayanan TKI Pelaut TKI Pelaut Melalui Perusahaan Penempatan TKI Pelaut TKI Pelaut Perorangan
