Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.09/KA/IX/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.35/KA/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga PER.03/KA/II/2009; 9.
Kerja
Indonesia
Nomor
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 3. Pegawai adalah pegawai negeri yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
didasarkan pada capaian kinerja pegawai nergeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi; 6. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
Pasal 2 Kepada pegawai di lingkungan BNP2TKI, selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan; Pasal 3 Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BNP2TKI ini, tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan BNP2TKI tugas/pekerjaan/jabatan tertentu;
yang
nyata-nyata
tidak
mempunyai
b. Pegawai di lingkungan BNP2TKI yang diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan BNP2TKI yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri); d. Pegawai Negeri Sipil BNP2TKI yang diperbantukan/dipekerjakan Badan/Instansi lain di luar lingkungan BNP2TKI;
pada
e. Pegawai Negeri Sipil BNP2TKI yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, dalam bebas tugas atau menjalani masa persiapan pensiun.
BAB II HARI, JAM KERJA, PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCATATAN KEHADIRAN
Bagian Kesatu Hari dan Jam Kerja Pasal 4 Hari dan jam kerja di lingkungan BNP2TKI diatur sebagai berikut: 1. Hari senin sampai dengan kamis Istirahat 2. Hari Jumat Istirahat
: pukul 08.00 – 16.30 : pukul 12.00 – 13.00 : pukul 08.00 – 17.00 : pukul 11.30 – 13.00
waktu setempat waktu setempat waktu setempat waktu setempat
Bagian Kedua Pelaksanaan Tugas Pasal 5 Pegawai di lingkungan BNP2TKI wajib: a. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Bagian Ketiga Pencatatan Kehadiran Pasal 6 (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja dengan mencatatkan kehadirannya pada sistem absensi elektronik di masing-masing unit kerja pegawai yang bersangkutan terdaftar. (2) Pencatatan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk bekerja dan saat pulang bekerja. (3) Pada Upacara bendera peringatan hari-hari besar nasional, setiap pegawai wajib mencatatkan kehadiran pegawai sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara bendera pada sistem absensi elektronik di masing-masing unit kerja pegawai yang bersangkutan tercatat. (4) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. sistem absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam sistem absensi elektronik; c. sidik jari tidak dapat terekam dalam sistem absensi elektronik; d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem absensi elektronik; atau e. terjadi keadaan kahar (force majeur). (5) Keadaaan kahar (force majeur) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pasal 7 (1) Pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran secara manual sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), wajib mengisi formulir daftar hadir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini. (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan paling lambat setiap tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya untuk diketahui dan ditandatanangani. (3) Dalam hal tanggal 2 (dua) jatuh pada hari libur, daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari kerja berikutnya untuk diketahui dan ditandatangani. (4) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan kepada pejabat eselon III yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditandatangani. Pasal 8 (1) Pegawai yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan sistem absensi elektronik, wajib menyampaikan surat perintah dari pimpinan unit kerjanya, sebagaimana formulir surat perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini. (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum atau paling lambat 1 (satu) hari sesudah tugas kedinasan. (3) Dalam hal pejabat Eselon I karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan surat keterangan yang ditandatangani yang bersangkutan, sebagaimana formulir surat keterangan yang tercantum dalam
lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini. (4) Surat perintah dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat Eselon III yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran sebelum atau paling lambat 1 (satu) hari sesudah tugas kedinasan. Pasal 9 Pegawai yang telah mendapatkan izin cuti, wajib menyampaikan surat izin cuti kepada pejabat Eselon III yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan cuti. Pasal 10 Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, wajib menyampaikaan surat perintah dimaksud kepada pejabat Eselon III yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran, paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan. Pasal 11 (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya dan menyampaikan surat keterangan dari dokter, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. (2) Surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pejabat Eselon III yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran. Pasal 12 (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting atau mendesak, antara lain karena orang tua/anak/isteri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan cuti karena alasan penting atau cuti tahunan, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada atasan langsung untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. (2) Surat keterangan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pejabat Eselon III yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
Pasal 13 (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan sistem absensi elektronik atau karena keperluan penting atau mendesak, antara lain karena orang tua/anak/isteri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan izin kepada pimpinan unit kerjanya, untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan, sebagaimana formulir surat keterangan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pejabat pejabat Eselon III yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
Bagian Keempat Penanggung Jawab Pencatatan dan Pelaporan Kehadiran Pasal 14 Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekterariat Utama BNP2TKI. Pasal 15 (1) Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melaporkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan kepada kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala unit kerja yang menangani pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan BNP2TKI dengan tembusan kepada setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BNP2TKI paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari kerja berikutnya.
BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 16 (1) Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan setiap bulan pada bulan berikutnya oleh unit kerja yang menangani pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan BNP2TKI. (2) Tunjangan kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu). (3) Dalam hal tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur, maka tunjangan kinerja diberikan terhitung mulai hari kerja berikutnya.
BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Pelanggaran Pasal 17 (1) Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran apabila terlambat datang; pulang sebelum waktunya, meninggalkan pekerjaan pada jam kerja, tidak melakukan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak masuk kerja, atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja pada mesin pencatat kehadiran elektronik, tanpa alasan yang sah. (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja yang besarnya dinyatakan dalam % (perseratus), paling banyak 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan.
Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran Hari dan Jam Kerja Pasal 18 (1) Pegawai terlambat datang dengan alasan apapun kecuali karena dinas, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 1%
(satu perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan, untuk setiap kali terlambat datang. (2) Pegawai yang pulang sebelum waktunya dengan alasan apapun kecuali karena dinas, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan, untuk setiap kali pulang sebelum waktunya. (3) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja pada mesin pencatat kehadiran elektronik dengan alasan apapun kecuali karena dinas, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan, untuk setiap kali tidak mencatatkan daftar hadirnya. (4) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang, pulang sebelum waktunya atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja pada mesin absensi elektronik tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 5 (lima) kali dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan. (5) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang, pulang sebelum waktunya atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja pada mesin absensi elektronik tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 6 (enam) kali dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan. (6) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang, pulang sebelum waktunya atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja pada mesin absensi elektronik tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 7 (tujuh) kali dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan. (7) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang, pulang sebelum waktunya atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja pada mesin absesnsi elektronik tanpa izin atau alasan yang sah lebih dari 7 (tujuh) kali dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan. Pasal 19 (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan apapun kecuali karena dinas, menjalankan cuti tahunan, sakit atau cuti karena alasan penting, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah tunjangan kinerja selama satu bulan, untuk setiap kali tidak masuk kerja. (2) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
(3) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 4 (empat) kali dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan; (4) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 5 (lima) kali dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan; (5) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah lebih dari 5 (lima) kali dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan; Pasal 20 (1) Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah: a. sakit dengan surat keterangan dokter namun tidak menjalani rawat inap untuk paling lama 2 (dua) hari kerja, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1 % (Satu perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dan foto copy rincian biaya rawat inap; c. menjalani rawat jalan setelah rawat inap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya dengan melampirkan rekomendasi dari dokter, dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1 % (Satu perseratus); d. mengalami kecelakaan dalam keadaan dinas atau yang berhubungan dengan dinas untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dengan melampirkan surat keterangan dari Pimpinan unit kerja di lingkungan satuan organisasinya. (2) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah apabila terjadi musibah kematian dari orang tua, mertua, suami/istri, anak kandung, kakak kandung, dan/adik kandung dari pegawai yang bersangkutan, untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berturut turut.
Bagian Ketiga Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Pasal 21 Pegawai yang melakukan pelanggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri. Pasal 22 Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera peringatan hari-hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan, untuk setiap 1 kali tidak mengikuti upacara.
Bagian Keempat Pengurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Pasal 23 Besarnya pengurangan pembayaran tunjangan kinerja terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri adalah: a. 75% (tujuh puluh lima perseratus), selama 1 (satu) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman teguran lisan; b. 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman teguran tertulis; c. 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 6 (enam) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis; d. 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 9 (sembilan) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e. 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; f. 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
g. 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; h. 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, selama 18 (delapan belas belas) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah terhitung mulai akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin; i. 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, selama dibebaskan dari jabatan bagi pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan terhitung mulai akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin. Pasal 24 Sanksi pengurangan pembayaran tunjangan kinerja tidak dikenakan terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat dari melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian negara dan telah dijatuhi tuntutan ganti rugi.
BAB V KEETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 Pegawai yang melaksanakan tugas belajar selama lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.
Pasal 26 Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BNP2TKI diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan tugasnya.
LAMPIRAN I
: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR : PER. 20 /KA/XII/2012 TANGGAL : 27 Desember 2012
FORMAT DAFTAR HADIR (Apabila pencatatan kehadiran dilakukan secara manual)
Nama NIP Unit Kerja
: …………………..… : …………………….. : ……………………..
No.
Tanggal
1
2
Kedatangan Tanda Jam tangan 3 4
Kepulangan Tanda Jam tangan 5 6
Keterangan 7
…………, …………… (Pimpinan Unit Kerja)
Nama/NIP
LAMPIRAN II
: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR : PER. 20 /KA/XII/2012 TANGGAL : 27 Desember 2012
FORMAT SURAT PERINTAH KOP UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA SURAT PERINTAH Nomor: Pertimbangan
:
Dasar
: DIPERINTAHKAN
Kepada : Nama
:
NIP/NRP
:
Pangkat/Gol
:
Jabatan
:
Untuk
: 1. 2.
Dikeluarkan di : Pada tanggal : Pimpinan Unit kerja
Nama NIP/NRP Tembusan 1. ………… 2. ………… 3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR : PER. 20 /KA/XII/2012 TANGGAL : 27 Desember 2012
FORMAT SURAT KETERANGAN (Bagi Pejabat Eselon I) KOP UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA SURAT KETERANGAN Nomor: SKet……………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama NIP Jabatan
: ……………………………………….. : ……………………………………….. : ………………………………………..
Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ………………..……….. tanggal ………………… Terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak mengisi masuk kerja pada sistem absensi elektronik/tidak mengisi pulang kerja pada sistem absensi elektronik/tidak masuk kerja*), karena mengikuti/menghadiri ……………………………... bertempat di …………………………………………………………………………………….. Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………………., ……………………… (Pejabat Eselon I yang bersangkutan)
Nama NIP/NRP Tembusan : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN IV : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR : PER. 20 /KA/XII/2012 TANGGAL : 27 Desember 2012
FORMAT SURAT KETERANGAN KOP UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA SURAT KETERANGAN Nomor: SKet……………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama NIP Jabatan
: ……………………………………….. : ……………………………………….. : ………………………………………..
Dengan ini menerangkan bahwa Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: : : :
……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..
pada hari ………………..……….. tanggal ………………..……………………, diberikan izin Terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak mengisi masuk kerja pada sistem absensi elektronik/tidak mengisi pulang kerja pada sistem absensi elektronik/tidak masuk kerja*), karena mengikuti/menghadiri/ditugaskan/keperluan penting dan mendesak*) …………………………………………………………… bertempat di ………………………………………………………………………….…………. Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………., …………………………… (Pimpinan unit kerja/organisasi)
Nama NIP/NRP Tembusan : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian *) Coret yang tidak perlu
