BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CALON TKI DAN TKI, PROSEDUR PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI DAN PIHAK-PIHAK PELAKSANA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI
2.1 Calon TKI Dan TKI 2.1.1 Pengertian Calon TKI Dan TKI Kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam negeri atau di luar negeri adalah hak dari setiap tenaga kerja (Pasal 31 UU No.13 Tahun 2003), penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 21 Penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU No.39 Tahun 2004 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Pengertian TKI Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.39 Tahun 2004 yaitu,”TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.
21
Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.21.
25
26
Sementara itu dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 104A/MEN/2002 disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Selain pengertian TKI yang telah diuraikan di atas, terdapat pula pendapat tentang pengertian calon TKI, yaitu: Calon tenaga kerja Indonesia atau disebut TKI adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.22 2.1.2 Persyaratan Untuk Menjadi Calon TKI/TKI Menurut Pasal 35 UU No.39 Tahun 2004, bahwa setiap calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan terhadap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai berikut : a. Berusia sekurang-kurangnya delapan belas tahun, kecuali bagi calon TKI/TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia dua puluh satu tahun; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
22
zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja :Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.
27
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.23
Selain persyaratan tersebut di atas, menurut Pasal 51 UU No.39 Tahun 2004, calon TKI juga wajib memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir; b. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; d. Sertifikat kompetensi kerja; e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; g. Visa kerja; h. Perjanjian penempatan TKI; i. Perjanjian kerja;dan j. KTKLN. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon TKI/TKI tersebut di atas digunakan untuk memudahkan pemerintah maupun calon TKI/TKI dalam memecahkan persoalan mengenai ketenagakerjaan termasuk perlindungan kepada calon TKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. 2.1.3 Hak Dan Kesempatan Bagi Calon TKI/TKI Tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri mempunyai hak dan kesempatan yang sama, hak dan kesempatan tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No.39 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa :
23
Ibid.
28
Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk: a. bekerja di luar negeri; b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan; f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penampatan di luar negeri; h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. 2.1.4 Kewajiban Calon TKI/TKI Selain adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, Pasal 9 UU No.39 Tahun 2004 menyatakan bahwa bagi calon TKI/TKI juga mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan; b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.
29
2.1.5 Perlindungan TKI UU No.39 Tahun 2004 memaparkan pengertian sebagai berikut : a. penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan, dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan. b. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.24 Pemerintah memiliki peran penting dalam Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI yang berasaskan pada persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan kesamaan gender yang bertujuan agar bisa menjamin keselamatan TKI selama di luar negeri hingga kembali kenegara asal serta meningkatkan kesejahteraan calon TKI/TKI itu sendiri. Perlindungan TKI diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 UU No.39 Tahun 2004, beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa : Pasal 77 (1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Pasal 80 (1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain : a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional; b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di Negara TKI di tempatkan.
24
Ibid, hlm.201.
30
(2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan. 2.2 Prosedur Penempatan TKI Di Luar Negeri Penempatan tenaga kerja diatur dalam Bab VI UU No.13 Tahun 2003, dimana dalam Pasal 32 menyatakan bahwa : (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, sertaadil, dan setara tanpa diskriminasi. (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yangtepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan denganmemperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatankerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Ketentuan Umum UU No.39 Tahun 2004, yang dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.14/MEN/X/2010 Tahun 2010, penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.25 Penempatan TKI hanya dapat dilakukan jika pemerintah negara tujuan telah telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Negara Republik Indonesia atau Negara tujuan memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja
25
Hardijan Rusli, op.cit, hlm.24.
31
asing, ini dimaksudkan guna menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Prosedur penempatan TKI keluar negeri mulai diatur dari Pasal 31 UU No.39 Tahun 2004 yang meliputi beberapa hal berikut: 1. Pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari menteri. Untuk mendapatkan SIP pelaksana penempatan terlebih dahulu harus memiliki: a. Perjanjian kerja sama penempatan dengan mitra usaha; b. Surat permintaan TKI dari pengguna jasa; c. Rancangan perjanjian kerja yang telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan. 2. Perekrutan dan Seleksi Perekrutan dan seleksi didahului dengan memberikan informasi kepada TKI tentang : a. Tata cara perekrutan; b. Dokumen yang diperlukan, antara lain paspor, visa kerja, fotokopi ijasah terakhir sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat, fotokopi KTP yang menunjukan umur TKI 18 tahun untuk dipekerjakan diperusahaan dan 21 tahun untuk yang dipekerjakan dipengguna jasa perseorangan, surat keterangan status perkawinan, surat izin suami/istri, surat izin orang tua atau wali;
32
c. Hak dan kewajiban calon TKI; d. Situasi dan kondisi Negara tujuan; e. Perlindungan bagi TKI. 3. Pendidikan dan Pelatihan Calon TKI yang akan dipekerjakan harus memiliki kompetensi kerja. Jika belum memiliki sertifikasi tersebut calon TKI wajib diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penempatan TKI. Di samping itu, kepada calon TKI pun perlu diberikan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, resiko bekerja di luar negeri, bekal kemampuan berkomunikasi bahasa Negara tujuan, dan pengetahuan serta pemahaman yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban calon TKI. 4. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang dilakukan. 5. Pengurusan Dokumen Setelah memenuhi tata cara di atas calon TKI harus melengkapi dokumen yang disebutkan di atas.
33
6. Pemberangkatan Pemberangkatan hanya bisa dilakukan setelah calon TKI menandatangani perjanjian kerja dan telah memiliki Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).26 Calon TKI/TKI dan pengguna jasa juga harus membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja tersebut diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 69 UU No.39 Tahun 2004, dimana di dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa : (1). Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. (2). Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Subjek hukum dalam perjanjian kerja pada hakikatnya adalah subjek hukum dalam hubungan kerja. Yang menjadi objek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja maka ia akan mendapatkan upah. 27 Setelah menandatangi perjanjian kerja calonTKI/TKI akan ditempatkan di penampungan guna menunggu adanya penempatan tempat kerja di negara tujuan. Selama dalam masa tunggu di penampungan, pelaksana penempatan TKI harus memperlakukan TKI sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 UU No.39 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : 26 27
Zaeni Asyhadie,op.cit, hlm.210. Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.41.
34
(1). Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan. (2). Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di Negara tujuan. (3). Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi. Penempatan TKI ke Negara tujuan diatur dalam Pasal 71 sampai dengan 72 UU No.39 Tahun 2004, Pasal-Pasal tersebut menyatakan bahwa : Pasal 71 (1). Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. (2). Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. Pasal 72 Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan. Penyebab berakhirnya hubungan kerja TKI yang bekerja di luar negeri, dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain : a. b. c. d.
Berakhirnya perjanjian kerja; Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir; Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan; Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalakan pekerjaannya lagi; e. Meninggal dunia di negara tujuan; f. Cuti;atau g. Dideportasi oleh pemerintah setempat.
Adapun jika ada TKI yang meninggal dunia di negara tujuan, pelaksana penempatan TKI berkewajiban untuk : a. Memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
35
b. Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; c. Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya pengubuan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan; d. Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; e. Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta benda milik tki untuk kepentingan anggota keluarganya;dan f. Mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima. Selain itu dalam hal terjadinya perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi perwakilan dari BNP2TKI juga pemerintah Republik Indonesia bekerja sama mengurus kepulangan TKI tersebut ke daerah asalnya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 73 UU No.39 Tahun 2004. Mengenai pembebanan biaya terhadap CTKI/TKI pelaksana penempatan hanya dapat membebankan biaya untuk beberapa komponen, hal tersebut diatur dalam Pasal 76 UU No.39 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa : (1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya; a. Pengurusan dokumen jati diri; b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;dan c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. (2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.
36
2.3Pihak-Pihak Pelaksana Penempatan TKI Di Luar Negeri 2.3.1 Pemerintah Berdasarkan UU No.39 Tahun 2004 pada Pasal 5, 6, dan Pasal 7, pemerintah memiliki
tugas
untuk
mengatur,
membina,
melaksanakan,
mengawasi
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, di mana dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan sebagai tanggungjawabpemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Konsekuensi dari tanggungjawab tersebut maka pemerintah sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berkewajiban untuk : (1) Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri. Adapun hak-hak calon TKI yang harus di jamin ialah : a. Bekerja di luar negeri; b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI ke luar negeri; c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan TKI ke luar negeri; d. Memperoleh pelayanan kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang di anutnya; e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan; f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang di peroleh tenaga tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan di negara tujuan; g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan
37
martabatnya serta pelanggaran atas hak-haknya yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; i. Memperoleh perjanjian kerja yang asli. (2) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; (3) Membentuk dan mengembangkan sistim informasi penempatan calon TKI di luar negeri; (4) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan ; (5) Memberikan
perlindungan
kepada
TKI
selama
masa
sebelumnya
pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Perlindungan negara bagi warga negaranya di jamin oleh Undang- Undang, dalam hal perlindungan TKI maka hak perlindungan itu di mulai sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Di luar negeri perlindungan terhadap TKI di laksanakan oleh perwakilan pemerintah negara Republik Indonesia yang mana perlindungan itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Penempatan TKI oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna jasa TKI atau dengan pengguna berbadan hukum dari negara tujuan.
38
2.3.2BNP2TKI BNP2TKI adalah merupakan lembaga non Departemen yang bertanggungjawab kepada Presiden, lembaga ini di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang BNP2TKI. Untuk melaksanakan fungsi Sesuai dengan bunyi dalam Pasal 95 ayat (2) UU No.39 Tahun 2004 BNP2TKI memiliki tugas antara lain : a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan; b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan atas dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatann kualitas calon TKI dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 2.3.3 Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri harus berkoordinasi dengan instansi, baik di tingkat pusat dan daerah, dan lembaga pemerintah yang terkait
dengan urusan
ketenagakerjaan. Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasiNomor PER. 14/MEN/X/2010 tentang pelaksana penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dalam Pasal 62 ayat (1) menyatakan “Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali”.
39
Apabila dianggap perlu rapat koordinasi dapat melibatkan pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait serta pemangku kepentingan. Rapat koordinasi berfungsi sebagai: a. Forum komunikasi dan konsultasi dalam penyelasaian masalah di bidang penempatan dan perlindungan TKI; b. Sarana evaluasi pelaksanaan kebijakan menteri di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang di laksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri (BNP2TKI); c. Monitoring dan evaluasi kinerja BNP2TKI dan instansi terkait menyangkut penanganan persoalanpersoalan TKI yang muncul; dan d. Mekanisme penyampaian masukan, usulan, dan laporan dari BNP2TKI kepada menteri terkait dengan pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. 2.3.4 BP3TKI BP3TKI merupakan bagian dari BNP2TKI. BP3TKI terbentuk untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI di Ibukota/Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. BP3TKI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 23 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006. Pasal 24 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006 menyatakan bahwa tugas dari BP3TKI adalah sebagai berikut : (1) Balai pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesia mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masingmasing Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2) Balai pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesia dalam melaksanakan tugas pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen
40
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan instansi pemerintahan terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (3) Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. 2.3.5 PPTKIS PPTKIS adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 28 Perusahaan yang dapat menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib memiliki izin tertulis dari menteri (Pasal 12) Yang berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI). Untuk mendapatkan surat izin dimaksud pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan antara lain : a. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1995; b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.000.000.000,00; c. Menyetor uang kepada bank pemerintah sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp.500.000.000,00; yang hanya dapat dicairkan jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya terhadap TKI sesuai dengan yang diperjanjikan; d. Memiliki rencana penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurangkurangnya untuk kurun waktu tiga tahun jalan; e. Memiliki unit pelatihan kerja;dan f. Memiliki sarana dan prasarana perlayanan penempatan TKI. 29 SIPPTKI atau izin untuk melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali.
28 29
Hardijan Rusli, op. cit, hlm.25. Zaeni Asyhadie, op.cit, hlm.205.
