Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan.
Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Instruksi Presiden RI Nomor 06 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER 43/KA/SU-OKH/XII tahun 2007 tentang Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Unit Eselon I, II, III dan IV di lingkungan BNP2TKI; Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER44/KA/XI/2008 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: SE 03/KA/VIII/2009 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
1.
Mencari Peluang Pasar Kerja di Luar Negeri Secara Mandiri Calon TKI Perseorangan diharuskan mencari peluang pasar kerja di luar negeri secara mandiri dan tidak dibenarkan melalui pihak lain, seperti perusahaan outsourching di dalam dan luar negeri maupun melalui perorangan, sehingga Calon TKI berhubungan langsung dengan pengguna di luar negeri.
2.
Pengguna Berbadan Hukum Menjadi Keharusan Pengguna di luar negeri haruslah pengguna yang berbadan hukum dan Calon TKI Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada pengguna perseorangan.
3.
Mempelajari dan Memahami Perjanjian Kerja Sebelum Penandatanganan Perjanjian Kerja, pihak pengguna akan mengirimkan Rancangan Perjanjian
Kerja. Perjanjian ini harus dipelajari dan dipahami secara baik sebelum memutuskan untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan. 4.
Manfaat Menjadi TKI Perseorangan a. Calon TKI dapat memilih sendiri jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan (kompetensi) yang dimiliki. b. Biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir dan tidak akan ada pemotongan gaji oleh pihak lain.
1. Di Indonesia : a. Calon TKI aktif mencari informasi peluang pasar kerja di luar negeri melalui media informasi (internet) atau media lainnya. b. Melapor ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan dan mendaftarkan diri sebagai pencari kerja untuk didata dan mendapatkan kartu kuning (AK 1), c. Calon TKI perseorangan mengajukan permohonan dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan bukti kompetensi kerja kepada pengguna. d. Setelah melewati proses seleksi dan persetujuan, pengguna akan mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja. e. Setelah kedua belah pihak bersepakat, pengguna mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja dan Visa Kerja kepada Calon TKI. f. Calon TKI mendatangi Perwakilan negara tujuan penempatan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan legalitas pengguna dan Visa Kerja. Selanjutnya dimintakan pengesahan. g. Calon TKI memasukkan biodata melalui aplikasi KTKLN
2. Di Negara Tujuan Penempatan TKI harus melapor ke Perwakilan RI. Laporan ini dimaksudkan agar para TKI diketahui keberadaannya di luar negeri, sehingga berhak mendapatkan perlindungan yang akan dilakukan oleh Perwakilan RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber : BNP2TKI
Menerima gaji atas pekerjaan yang telah Anda lakukan Menerima perawatan kesehatan, jika Anda sakit atau dalam kondisi darurat
Bebas dari diskriminasi ras, kebangsaan atau etnik asal, jenis kelamin, agama, atau status lainnya
Kesamaan dalam hukum dan dalam perlindungan hukum Bebas dari kerja paksa
Jam kerja yang masuk akal, istirahat, dan libur Bebas dari siksaan, eksploitasi, dan ke-kerasan seksual di tempat kerja
Bebas bergerak Standar kehidupan yang cukup untuk ke-sehatan dan hidup
Lingkungan dan kondisi kerja yang aman Kembali ke Indonesia setelah Anda menyelesaikan kontrak
Tahun 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Laki-Laki 194.851 210.116 275.454 103.188 200.188 152.887
Perempuan 255.750 376.317 584.632 528.964 548.637 543.859
Total 450.601 586.433 860.086 632.152 748.825 696.746
Sumber: Ditjen Binapenta dan BNP2TKI Pusdatinaker
Negara Penempatan
2009
2010
2011
2012
Arab Saudi Malaysia Taiwan Singapura Uni Emirat Arab Hong Kong Kuwait Qatar Yordania Oman
276.633 123.886 59.335 33.077 40.391 32.417 23.041 10.010 10.932 9.700
228.890 116.056 62.048 39.623 37.337 33.262 563 13.559 5.695 9.259
137.643 134.108 73.498 47.781 39.857 50.283 2.723 16.578 134 7.292
11.814 46.296 30.669 20.430 14.274 18.237 693 8.476 29 3.375
Sumber : BNP2TKI
No
Provinsi
2011
2012
1
Jawa Barat
145.603
119.620
2
Jawa Tengah
122.814
115.456
3
Jawa Timur
110.497
100.368
4
NTB
72.846
46.245
5
Banten
27.963
10.853
6
DKI Jakarta
18.204
15.021
7
Lampung
17.790
16.259
8
Bali
15.056
14.082
9
Sulawesi Selatan
13.911
13.875
10
Sumatra Utara
12.938
13.728
Sumber : Pusat Penelitian Pengembangan Dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)
Tahun
Kepulangan
TKI Bermasalah ( Presentase )
2006
376.782
57.971
15,4
2007
354.921
58.085
16,4
2008
447.016
50.765
11,4
2009
492.073
53.168
10,8
2010
466.497
67.318
14,4
2011
494.212
72.880
14,7
2012*
150.748
19.413
12,9
Total
2.782.249
379.600
13,6
* : Data sampai 31 Mei 2012
Sumber : BNP2TKI
Bulan
Negara Penempatan Arab Saudi Mesir Malaysia Taiwan Singapura Hongkong Uni Emirat Arab Qatar Syria Kuwait Yordania Yemenia Sudan Turki Libanon Jumlah
Januari 226 133 15 5 1 24 1 405
Februari 171 56 13 1 77 9 5 332
Total Maret 1 10 9 18 1 83 1 42 165
April 160 3 54 1 2 24 31 13 1 1 1 290
Mei 218 -
218
776 13 252 1 2 70 2 196 11 84 1 2 1 1410
Sumber : BNP2TKI
Negara
Jumlah TKI yang bebas
Malaysia
65
Arab
41
China
22
Iran
12
Singapura
12
Jumlah TKI Yang Bebas Hukuman Mati (2011 – 15 Juli 2013) 65 41 22
Malaysia
Arab Saudi
China
12
Iran
12
Singapura
Sumber: Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri
Eksekusi Mati TKI 9 Desember 2005
: Agus Agil, kasus narkoba
11 Januari 2008
: Yanti Sukardi, kasus pembunuhan dan pencurian
19 Juni 2011
: Ruyati binti Sapubi, kasus pembunuhan majikan
5 TKI yang Menunggu Pelaksana Hukuman Mati di Arab Saudi 1. Satinah binti Jumadi, kasus pembunuhan dan pencurian 2. Siti Zaenab, kasus pembunuhan 3. Tuti Tursilawati, kasus pembunuhan 4. Aminah, kasus pembunuhan sesama TKI 5. Darmawati, kasus pembunuhan sesama TKI Sumber : Kementerian Luar Negeri
Penempatan TKI di Arab Saudi 2006
281.087
2007
257.217
2008
234.644
2009
276.633
2010
228.890
2011 2012
137.643 11.814 (Data di Publikasi Juni 2012)
Jumlah WNI yang mengurus SPLP Mendapatkan kontrak kerja
17,306 orang Pulang ke Tanah Air 6.700 orang
Keterangan : SPLP
= Surat Perjanjian Laksana Paspor
Overstayer = Orang yang ijin tinggalnya melebihi batas yang ditentukan
Overstayer 2011 : 2.200 orang 2012 : 3.000 orang
Sumber : BNP2TKI
No
Tahun
TKI Bermasalah
1
2010
31.676
2
2011
18.977
3
2012
8.940
Sumber : Pusat Penelitian Pengembangan Dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)
1. Malaysia Penandatanganan protokol amandemen MoU PLRT RI-Malaysia 2006 dilakukan di Gedung Sate, Bandung pada 30 Mei 2011. Dilaksanakan Joint Working Group (JWG) VII RI-Malaysia 2. Yordania
Pertemuan Joint Working Group (JWG) pertama antara Indonesia dan Yordania telah dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Mei 2011 di Amman, Yordania. Pertemuan kedua JWG dilaksanakan pada 29 dan 30 September 2011 di Yogyakarta. 3. Arab Saudi Preliminary Senior Official Meeting Indonesia-Arab Saudi
Pada 28 Mei 2011 di Jeddah, Delegasi Indonesia telah bertemu Delegasi Pemerintah Arab Saudi pada Preliminary SoM untuk membahas mengenai isu ketenagakerjaan secara khusus Joint Working Committee (JWC) RI-Arab Saudi di Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan di Riyadh, 10-13 Juli 2011 sebagai tindak lanjut dari Preliminary SOM pada 28 Mei 2011.
Upaya Diplomasi Perlindungan TKI PLRT di Luar Negeri 4. Kuwait
Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman TKI PLRT ke Kuwait sejak 1 September 2009 Pemerintah RI memiliki MoU Ketenagakerjaan secara umum pada tahun 1996. Atas permintaan Pemerintah RI telah dilakukan negosiasi MoU khusus mengenai domestic workers dari tahun 2007-2009. Namun dalam
perundingan terakhir bulan November 2010, delegasi Kuwait secara pihak menyampaikan draft baru dan mengesampingkan isi MoU yang telah disepakati sebelumnya. Perundingan tidak dapat dilanjutkan (dead lock) Pemerintah Kuwait melalui Dubesnya di Jakarta melakukan pendekatan ke berbagai pihak untuk mengamankan kepentingannya dan meminta perundingan mengenai MoU dibuka kembali. Saat ini sedang dikoordinasikan untuk langkah-langkah lebih lanjut. Penanganan perlindungan dilakukan oleh Perwakilan secara optimal, Pemri terus meningkatkan kapasitas SDM dan anggaran. 5. Suriah Pemerintah RI melakukan moratorium pengiriman TKI PLRT ke Suriah sejak 9 Agustus 2011 Situasi politik di Suriah sedang tidak kondusif pada tahun 2012 dilakukan proses evakuasi WNI yang mayoritas TKI: Tahap Pertama sebanyak 7 orang (3 Feb 2012), Tahap Kedua sebanyak 37 orang (16 Feb 2012), dan Tahap Ketiga
(98 TKI di shelter KBRI) Penanganan perlindungan dilakukan oleh Perwakilan secara optimal, Pemri terus meningkatkan kapasitas SDM dan anggaran.
Sumber : Kementerian Luar Negeri
