PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI: SEBUAH MANDAT KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA Oleh: Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI)
Perlindungan TKI dalam Konsitusi
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
UUD 1945, Pasal 27 Ayat 2, bahwa setiap Warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
DUA SISI TKI
salah satu pilar yang menggerakkan perekonomian nasional sebagai satu sektor penyerap tenaga kerja sehingga penggangguran menurun penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas TKI termarginalkan haknya untuk mendapat perlindungan sehingga selalu menjadi korban walaupun sudah ada 30 peraturan yang telah dibuat, diratifikasi, dan disahkan menjadi aturan nasional sejak tahun 1945 sampai 2004,
DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA TAHUN 2009 1800
1748
1600 1400 1200
Malaysia Saudi Arabia
1048
Singapura
1004
1000
Taiwan Kuwait
784
800
Yordania Abu Dhabi
533
600
Hong Kong
400 200 0
16
103
78
Jumlah Kasus
Database Migrant CARE, 2009 Sumber: Depnaker, BNP2TKI, Deplu, KBRI dan Pengaduan Keluarga Korban
Kisah Tragis Data Migrant Care
AKAR PERMASALAHAN PERLINDUNGAN TKI
Permasalahan Institusional/Kelembagaan
Politik anggaran/kendala birokrasi
Tumpang tindih kewenangan
(1)Permasalahan Institusional/Kelembagaan
Indeks Efektifitas Pemerintahan (IEP) dimana IEP mengukur kualitas jasa layanan publik (public services), kualitas dari pegawai negeri dan tingkat independensi dari tekanan politik, kualitas dari formulasi kebijakan dan implementasi serta kredibilitas atas komitmen pemerintah untuk menyatakan kebijakan Dalam hal IEP, Indonesia masih berada di bawah indeks lima negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana dalam tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) mengurusi dua (2) sektor yaitu ketenagakerjaan dan transmigrasi; dua hal yang sama-sama kompleks dan membutuhkan perhatian besar yang sama Target baru: menyediakan lapangan kerja sebanyak 10,7 juta di tahun 2014 untuk mencapai angka pengangguran 7% Hanya tiga (3) Ditjen yang secara langsung mengurusi masalah ketenagakerjaan yaitu Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Ditjen Bina Lattas dan Ditjen Bina Penta
(2) Politik anggaran/kendala birokrasi Terpecahnya anggaran:
Kemenakertrans (Dirjen Binapenta) BNP2TKI Kemsos (Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran/Dirjen Bantuan Sosial dan jaminan sosial) Meneg PP Menkosra Menkoperekonomian Kemenlu Kepolisian
(3) Tumpang tindih kewenangan
Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar negeri (Undang-Undang PPTKILN) ----- BNP2TKI
Kemenakertrans: Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta)
Komitmen Komisi IX DPR RI (1) Fungsi Legislasi
Mengedepankan human right based approach
Prolegnas 2010 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana Naskah Akademik dan Draft RUU disiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang Naskah akademik dan draft RUU-nya sudah siap RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
1.
2. 3.
Mendesak Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) 1990
(2) Fungsi Anggaran
Mendesak mitra kerja untuk melakukan reformasi kelembagaan/organisasi sehingga terjadi restorasi politik anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011: prioritas dalam pengalokasian anggaran guna peningkatan perlindungan TKI
(3) Fungsi Pengawasan
Rapat gabungan Kepala BNP2TKI, Dirjen Binapenta Kemenakertrans RI dan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI untuk khusus membahas penyelesaian masalah dualisme kewenangan kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dengan kesimpulan dualisme harus segera diakhiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 Pebruari 2010 sesuai UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 dan melaksanakan secara konsekuen Putusan Mahkamah Agung RI No. 05/P/HUM/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Judicial Review terhadap Permenakertrans No. 22 Tahun 2008
Kunjungan on the spot ke Terminal IV Cengkareng untuk melihat langsung kondisi para pahlawan Devisa di Terminal Kedatangan
Membentuk Panja Perlindungan TKI pada masa Sidang IV dengan tujuan akhir untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kemnakertrans dan BNP2TKI serta ditujukan kepada semua pihak terkait agar dilakukan perubahan/perbaikan kebijakan dan Program Penempatan dan Perlindungan TKI
Pesan kepada Pemerintah
Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk melindungi seluruh WNI termasuk TKI Presiden harus tegas dan menunjukkan kewibawaannya dalam mengelola kelembagaan negara termasuk turun langsung dalam menyelesaikan masalah dualisme kewenangan antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BNP2TKI Pemerintah jangan bertindak bak pemadam kebakaran dimana hanya menyelesaikan permasalah-permasalahan TKI secara kasuistik tanpa menyentuh permasalahan intinya Menunjukkan kewibawaan Indonesia di dunia Internasional dengan memperjuangkan hak-hak TKI di luar negeri baik legal atau ilegal
TERIMA KASIH
