MANAJEMEN PELAYANAN PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) KABUPATEN SERANG

MANAJEMEN PELAYANAN PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) KABUPATEN SERANG (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang) SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh : MARYATI MS NIM 6661102182

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

: MARYATI MS

NIM

: 6661102182

Tempat Tanggal Lahir

: Serang, 27 Maret 1991

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “MANAJEMEN PELAYANAN PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI

DI

DINAS

(DISNAKERTRANS)

TENAGA

KABUPATEN

KERJA

DAN

SERANG

TRANSMIGRASI

(STUDI

KASUS

DI

KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG)” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu, selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”. (Imam Ali Ibn Abi Thalib AS)

Aku persembahkan hasil SKRIPSI ini…. kepada kedua Orang tua ku, adik-adik ku dan orang-orang yang aku sayangi, yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan dan do'anya serta kasih sayangnya.

ABSTRAK

Maryati Ms. NIM 6661102182. 2015. Skripsi. Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing 1: Leo Agustino, Ph.D dan Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si.

Kata Kunci : DISNAKERTRANS, Manajemen Pelayanan, Tenaga Kerja Indonesia.

Penelitian dilatar belakangi oleh adanya Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang) yang belum berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori manajemen pelayanan dari Ratminto dan Atik (2005). Menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menunjukkan bahwa DISNAKERTRANS Kabupaten Serang masih minimnya sumber informasi dan kegiatan sosialisasi mengenai prosedur dan mekanisme informasi untuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri serta masih kurangnya pengawasan atau monitoring ke PPTKIS yang ada di daerah Kecamatan Pontang secara berkesinambungan. Kesimpulan yaitu manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang belum optimal, yang berdampak pada rendahnya pelayanan yang didapatkan oleh tenaga kerja Indonesia. Saran yaitu perlunya peran aktif dari instansi terkait dalam pemberian informasi kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri atau mengadakan penyuluhan, melakukan pengawasan secara menyeluruh ke pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta.

ABSTRACT

Maryati Ms. NIM 6661102182. 2015. Research Paper. The Management of Departure Service for Indonesian Workers (TKI) to abroad at the Manpower and Transmigration Service (DISNAKERTRANS) Serang Regency. Program Study of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st Advisor : Leo Agustino, Ph.D and 2nd Advisor : Listyaningsih, S. Sos., M.Si. Keywords: DISNAKERTRANS, The Management of Service, Indonesian Manpower Background Research by the Management of the departure service of Indonesian Workers (TKI) to the Foreign Affairs Office of Manpower and Transmigration (DISNAKERTRANS) Serang (Case Study in District Pontang Serang District) that have not been going well. This research uses the theory of service management by Ratminto and Atik (2005). Using a qualitative descriptive method, which shows DISNAKERTRANS Serang district still less resources and dissemination of information regarding the procedures and mechanisms for Indonesian workers who will work abroad as well as the less of supervision or monitoring to PPTKIS in subdistrict Pontang ongoing basis. The results of service management departure of Indonesian workers abroad in the Department of Manpower and Transmigration Serang District is not optimal, which adversely affects the service obtained by the Indonesian workers. The recommendation are need for an active role of agencies involved in providing information to prospective Indonesian workers who will work abroad or hold counseling, oversight supervision to implementing private placement of Indonesian workers.

KATA PENGANTAR

Assalamuàlaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Alhamdulillah segala puji kahadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan menjadi penerang dalam menggapai ridha Allah SWT. Terima kasih yang terdalam Penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doà, motivasi dan kasih sayang yang tidak terhingga. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul “Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)”. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam teknik penyusunan penelitian maupun

i

isi dari materi yang disajikan. Hal tersebut disebabkan tiada lain oleh keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk dapat memberikan input atau masukan, sehingga dapat membuat karya tulis yang lebih baik lagi. Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik apabila tidak mendapat bantuan dari pihak-pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materiil untuk kelancaran skripsi ini. Sehubungan dengan itu maka Peneliti patut menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada : 1. Bapak Prof. DR. H. Soleh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Bapak DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan sekaligus penguji, terima kasih atas arahan dan bimbingannya. 4. Ibu Mia Dwianna W, S.Sos., M.I.kom., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan sekaligus penguji, terima kasih atas arahan dan bimbingannya. ii

7. Ibu Ipah Ema J, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Ibu Ima Maesaroh, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan akademik dan saran selama perkuliahan. 9. Bapak Leo Agustino, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing 1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 10. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 11. Seluruh Dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu selama belajar di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 12. Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 13. Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans, Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans, Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Disnakertrans, serta para staff pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yang sudah membantu. Terima atas ketersediaannya membantu dan memberikan informasi kepada Peneliti selama proses penelitian.

iii

14. Pegawai Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yang telah banyak membantu didalam pelaksanaan penelitian. 15. Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di kecamatan Pontang kabupaten Serang, terima kasih atas bantuannya kepada peneliti selama proses penelitian. 16. Masyarakat desa kecamatan Pontang kabupaten Serang, yang telah memberikan informasi dan membantu pelaksanaan penelitian ini dan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. 17. Mamah dan Bapak serta adik-adikku dan juga untuk nenek tercinta, selaku kedua orangtuaku dan saudara serta keluarga yang terdekat yang selalu memberikan doà, motivasi dan juga kasih sayangnya kepada peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana. 18. Imam Fauzy, Amd.Kep., selaku orang yang terdekat dengan peneliti. Terima kasih atas doà, motivasi dan bantuannya yang diberikan kepada Peneliti. 19. Sahabat-sahabatku tercinta, Dedeh Kurniasih, S.Sos., Utami Puji Lestari, Eva Faizatul Arofah, Mia Amelia, Nita Qonita, S.E dan Neng Asih, S.E. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan menghibur peneliti disaat sedih dan berbagi kebahagiaan disaat senang, dan atas kesediaannya menghiasi hari-hari peneliti menjadi semakin bermakna. 20. Kawan-kawanku seperjuangan, Kharisma Maulidya, S.Sos., Rifki Apriadi Firdaus, S.Sos., Dede, Ria, Tuti, Mamay, dan Teh Vera. Terima kasih atas

iv

bantuan dan ketersediaannya berbagi pengetahuan serta menjadi tempat bertanya bagi peneliti mengenai penelitian. 21. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2010. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, perjuangan dan kenangan selama proses perkuliahan. 22. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu pengumpulan data serta memperlancar penulisan skripsi ini. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada Peneliti akan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT., Amin. Tidak lupa juga peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Terima Kasih. Alhamdulillahirabilàlamin Wassalamuàlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang,

Januari 2015

Maryati MS

v

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI MOTO DAN PERSEMBAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... v DAFTAR TABEL .......................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiii BAB 1

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

v

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................... 18 1.3 Batasan Masalah ........................................................................ 18 1.4 Rumusan Masalah ...................................................................... 19 1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................... 19 1.6 Manfaat Penelitian ..................................................................... 19 1.7 Sistematika Penulisan ................................................................ 20 BAB II TINJAUAN

PUSTAKA,

KERANGKA

PEMIKIRAN

DAN

ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1 Landasan Teori .......................................................................... 23 2.1.1 Konsep Manajemen ......................................................... 23 2.1.2 Konsep Tenaga Kerja Indonesia ...................................... 26 2.1.3 Konsep Manajemen Tenaga Kerja Indonesia .................. 34 2.1.4 Pelayanan ......................................................................... 35 2.2 Penelitian Terdahulu .................................................................. 44 2.3 Kerangka Pemikiran Peneliti ..................................................... 48 2.4 Asumsi dasar .............................................................................. 51 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ............................................ 52 3.2 Lokasi Penelitian........................................................................ 54

vi

3.3 Fenomena yang diamati ............................................................. 54 3.3.1 Definisi Konsep ................................................................. 54 3.3.2 Definisi Operasional .......................................................... 55 3.4 Instrumen Penelitian .................................................................. 56 3.5 Informan Penelitian.................................................................... 58 3.6 Teknik Pengumpulan Data......................................................... 60 3.6.1 Observasi ......................................................................... 60 3.6.2 Wawancara ...................................................................... 61 3.6.3 Studi Dokumentasi dan Studi Literatur ........................... 63 3.7 Sumber Data .............................................................................. 64 3.8 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .............................. 64 3.9 Pengujian Keabsahan Data ........................................................ 68 3.9.1 Triangulasi ....................................................................... 68 3.9.2 Membercheck .................................................................. 69 3.10 Jadwal Penelitian ..................................................................... 70 BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........................................................ 71

vii

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang .............................. 71 4.1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang ........................................................... 72 4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Pontang ........................... 78 4.2 Informan Penelitian ................................................................... 79 4.3 Deskripsi Data Penelitian .......................................................... 81 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................... 127 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................................ 141 5.2 Saran .......................................................................................... 142 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN PENELITIAN

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Rekapitulasi Registrasi Kabupaten Propinsi Banten 01 Januari 2008 s.d 28 Januari 2015

Tabel 1.2

Rekapitulasi Registrasi Berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten Serang Tahun 2011 s.d 2013

Tabel 1.3

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Kecamatan Pontang

Tabel 1.4

Daftar Kantor Cabang PPTKIS di Daerah Kabupaten Serang Propinsi Banten

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini

Tabel 3.1

Informan Penelitian

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

Tabel 4.1

Data Kepegawaian Menurut Pendidikan

Tabel 4.2

Data Kepegawaian Menurut Umur

Tabel 4.3

Data Kepegawaian Menurut Masa Kerja

Tabel 4.4

Data Kepegawaian Menurut Pendidikan

Tabel 4.5

Data Registrasi Berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten Serang Tahun 2011 s.d 2013

x

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Alur Kerangka Berfikir

Gambar 3.1

Komponen Analisis Data Menurut Miles dan Huberman, 2007

xi

DAFTAR BAGAN Bagan 1.1

Alur Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri

Bagan 4.1

Alur Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Observasi

Lampiran 2

Catatan Lapangan Penelitian

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Lampiran 4

Matriks Hasil Wawancara Sesudah Reduksi Data

Lampiran 5

Member Check

Lampiran 6

Surat Keterangan Observasi

Lampiran 7

Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 8

Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 9

Riwayat Hidup

xiii

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Masalah Sejak dulu Indonesia sudah terkenal sebagai negara yang mempunyai

penduduk yang kuantitasnya banyak, terutama di Pulau Jawa dan Madura. Tidak semua disadari bahwa penduduk yang sebanyak itu merupakan sumber tenaga kerja yang mempunyai potensi kerja yang sangat besar. Indonesia selalu dibanggakan karena kekayaan alamnya kurang mendapat perhatian bahwa Indonesia juga kaya akan potensi kerja dari penduduknya. Tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan supaya dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Sebagian besar manusia di negara Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) dalam mencapai tujuan pembangunan. 1

2

Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi dalam pembangunan serta melindungi hak dan

kepentingannya

sesuai

dengan

harkat

dan

martabat

kemanusiaan.

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Apabila dilihat dari dimensi ekonomi, kesejahteraan penduduk ditentukan oleh kondisi distribusi sumber daya seperti modal dan lahan, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini diabaikan. Kaitannya dengan hal tersebut, ada dua hal yang menyangkut kondisi sumber daya manusia di Indonesia. Keterkaitan yang menyangkut dengan kondisi sumber daya manusia di Indonesia yaitu pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 93, 73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87, 67 juta orang dan ada sekitar 5, 06 juta orang pengangguran terbuka. Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 11 juta. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif

3

rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih mendominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63, 2% (Damanhuri, 2006:76). Ketenagakerjaan memerlukan perencanaan yang disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang benar, yang harus disusun minimal meliputi: penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. Informasi ketenagakerjaan diperoleh dari seluruh pihak yang terkait, baik dari instansi pemerintah maupun instansi swasta. Tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja disusun secara ilmiah dan objektif. Masalah tersebut menunjukan bahwa adanya kelangkaan kesempatan kerja rendahnya kualitas secara nasional di berbagai sektor ekonomi sehingga para tenaga kerja mencari peruntungan ke luar negeri. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengadu nasib ke berbagai negara dari tahun ke tahun yang mengalami terus peningkatan. Adanya keinginan memperbaiki taraf hidup dengan bekerja ke luar negeri mengalahkan pandangan tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negara sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara lain telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara Internasional. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan

4

penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Penghambatan pembangunan ekonomi membuat tidak nyaman untuk masyarakat, sehingga masyarakat berkeinginan mencari pekerjaan di luar negeri. Walaupun sudah banyak pemberitaan tentang kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri, seperti adanya kasus penganiayaan, pelecehan seksual, sampai terjerat hukum dan dipidana mati, tetapi sepertinya menjadi tenaga kerja wanita itu semakin menjadi keinginan yang banyak menarik minat perempuan, mulai dari para gadis sampai wanita yang sudah berkeluarga. Adanya kabar tentang kasus-kasus yang banyak menimpa tenaga kerja wanita yang lebih dulu pergi ke luar negeri masih bisa dikalahkan oleh cerita para tenaga kerja wanita yang sukses dan membawa pulang uang banyak ke tempat tinggalnya dan telah merubah tingkat ekonomi keluarganya. (Wawancara dengan Ibu Juntiah selaku pemimpin Kantor cabang PT. Zaya Abadi Ekasogi, pada: 13 februari 2014, jam 10.00 wib di Kecamatan Pontang). Berdasarkan data rekapitulasi registrasi para calon TKI di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa minat masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Serang menunjukkan jumlah angkatan kerja TKI yang cukup tinggi, minat

5

masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Serang, dilihat dari jumlah tenaga kerja Indonesia yang menurut jumlah peminat tenaga kerja Indonesia berdasarkan rekapitulasi registrasi kabupaten Propinsi Banten, sebagai berikut : Tabel 1.1 Rekapitulasi Registrasi Kabupaten Propinsi Banten 01 Januari 2008 s.d 28 Januari 2015 Formal Informal No Nama Kabupaten Total P L Jumlah P L Jumlah 1 Cilegon 7 1 8 79 37 116 124 2 Lebak 1132 10 1142 52 183 235 1377 3 Pandeglang 1482 7 1489 101 81 182 1671 4 Serang 8314 10 8324 178 188 366 8690 5 Serang (Kota) 199 0 199 52 61 113 312 6 Tangerang (Kab) 1396 1 1397 39 72 111 1508 7 Tangerang (Kota) 65 0 65 6 2 8 73 8 Tangerang Selatan 30 2 32 3 0 3 35 Jumlah 12625 31 12656 510 624 1134 13790 Sumber : Disnakertrans Propinsi Banten, 2015. Seperti pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Serang merupakan daerah yang banyak tenaga kerja Indonesia bekerja ke luar negeri. Kabupaten Serang diketahui memiliki tenaga kerja Indonesia dengan sektor informal yang perempuan berjumlah 8314 orang dan laki-laki berjumlah 10 orang, sedangkan apabila sektor formal yang perempuan berjumlah 178 orang dan lakilaki berjumlah 188 orang, sehingga tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Serang di sektor informal dan formal berjumlah 8690 orang.

6

Apabila dilihat dari minat negara tujuan berdasarkan negara penempatan di Kabupaten Serang, sebagai berikut : Tabel 1.2 Rekapitulasi Registrasi Berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten Serang Tahun 2011 s.d 2013 No.

Negara Penempatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bahrain Brunai Darussalam Hongkong Malaysia Oman Qatar Saudi Arabia Singapura Syria Taiwan United Arab Emirates JUMLAH

2011 Sektor Sektor Informal Formal 13 0 0 0 3 0 0 0 39 1 142 0 0 0 5 0 2 0 9 1 177 0 390 2

Jumlah 2012 Sektor Sektor Informal Formal 185 0 0 0 10 0 2 57 273 0 702 0 1 18 11 0 0 0 49 4 1162 2 2395 81


Sumber: Disnakertrans Kabupaten Serang, 2013.

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa data rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan Kabupaten Serang pada tahun 2011 s.d 2013 didapatkan bahwa pada tahun tersebut negara yang paling banyak diminati Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) adalah negara United Arab Emirates pada sektor informal dengan jumlah peminat TKI pada tahun 2011 sebanyak 177 orang, tahun 2012 sebanyak 1162 orang, dan tahun 2013 sebanyak 1944 orang. Sedangkan, negara yang paling sedikit diminati oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yaitu negara Brunai Darussalam dengan jumlah peminat hanya 1 orang di sektor informal di tahun 2013.

7

Di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang, banyaknya minat masyarakat atau tenaga kerja Indonesia yang pergi bekerja ke luar negeri masih terjadi terutama di Kecamatan Pontang. Pada tahun 2013 untuk daerah asal Kabupaten Serang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, tercatat ada 3.555 jumlah peminat tenaga kerja Indonesia yang informal dan ada 122 peminat tenaga kerja Indonesia yang formal. (Disnakertrans, rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan Kabupaten Serang, 2013). Keadaan ekonomi yang masih relatif rendah mendorong masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Serang khususnya di Kecamatan Pontang tertarik untuk pergi menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Terutama di Kecamatan Pontang masih banyak peminat menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dilihat dari jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri di Kecamatan Pontang, sebagai berikut : Tabel 1.3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Kecamatan Pontang No Desa Jumlah 1 Kelapian 55 Orang 2 Suka Jaya 6 Orang 3 Kubang Puji 5 Orang 4 Singarajan 7 Orang 5 Kaserangan 31 Orang 6 Domas 107 Orang 7 Pulo Kencana 44 Orang 8 Wanayasa 25 Orang 9 Pontang 13 Orang 10 Pegandikan 101 Orang Jumlah 394 Orang Sumber : Kecamatan Pontang, 2014.

8

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tenaga kerja Indonesia asal Kecamatan Pontang memiliki jumlah 394 orang, yang didominasi oleh desa Domas yang berjumlah 107 orang tenaga kerja Indonesia asal Kecamatan Pontang yang bekerja ke luar negeri. Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi

pemerintah

Kabupaten/Kota

yang

bertanggung

jawab

dibidang

ketenagakerjaan. Ketentuan ini perlu diasosiasikan lebih lanjut karena selama ini calon tenaga kerja Indonesia dapat mendaftarkan diri pada petugas lapangan dari pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia atau dengan kata lain tidak harus mendaftarkan diri pada kantor tenaga kerja setempat. Pendaftaran untuk calon tenaga kerja Indonesia dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sehubungan dengan hal itu, Disnakertrans melakukan kerja sama dengan PPTKIS untuk melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Di daerah Kabupaten Serang terdapat 40 Kantor Cabang PPTKIS yang bekerjasama dengan Disnaketrans.

9

No.

Tabel 1.4 Daftar Kantor Cabang PPTKIS Di Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten Nama Perusahaan No. Nama Perusahaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PT. Farhan Al Syifa PT. Sabrina Paramitha PT. Sarco PT. Arafa Duta Jasa PT. Bintang Lima Brata PT. Dumas Lintas Benua PT. Ramah Indah Indo Hasta PT. Della Fadhil Anugra PT. Elsafah Adi Wiguna Mandiri PT. Hasrat Insan Nurani PT. Nurbakti Langgeng Mandiri PT. Falah Rima Hudaity Bersaudara PT. Fim Anugerah Perkasa PT. Buana Rizqia Duta Selaras PT. Duta Sapta Perkasa PT. Alzubara Manpower Indonesia PT. Trias Duta PT. Zaya Abadi Ekasogi PT. Sinar Berlian Mandiri PT. Berkah Guna Selaras

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PT. Alam Permai Indonesia PT. Abul Pratamajaya PT. Bhakti Persada Jaya PT. Rahana Karindo Utama PT. Jasmindo Olah Bakat PT. Usahatama Bunda Sejati PT. Baham Putra Abadi PT. Momandsons Sejahtera PT. Jafa Indo Corpora PT. Satria Parangtaritis PT. Alfindo Mas Buana PT. Barokah Saudara Abadi PT. Insani Bhakti Gemilang PT. Ifan Margatama PT. Agesa Asa Jaya PT. Bahana Timur Megah PT. Jatim Duta Pembangunan PT. Sapta Rezeki PT. Hijrah Amal Pratama PT. Harco Selaras Sentosa

Sumber : Disnakertrans, 2014.

Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kabupaten Serang terdapat 40 Kantor cabang yang diresmikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Adanya sejumlah Kantor cabang yang dibuka di daerah masing-masing supaya mempermudah untuk para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) mendaftarkan dirinya untuk pergi menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dibuka sejumlahnya Kantor cabang yang ada di Kabupaten Serang juga mempermudahkan jarak para calon tenaga kerja Indonesia supaya tidak jauh-jauh daftar ke Kantor Pusat yang kebanyakan ada di

10

daerah Jakarta serta supaya mendapatkan informasi yang lebih banyak dan mengerti terkait menjadi tenaga kerja Indonesia. Dalam tata cara penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Ketentuan ini sangat penting untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tenaga kerja Indonesia, seperti objek perdagangan manusia, kekerasan, perbudakan, kerja paksa, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang tidak manusiawi. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon tenaga kerja Indonesia harus melengkapi syarat dokumen yang meliputi: kartu tanda penduduk, ijasah pendidikan terakhir, akte kelahiran/surat keterangan lahir, surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami/istri, izin orang tua atau wali, sertifikasi kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaaan

11

kesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia, perjanjian kerja, dan kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN) (Disnakertrans Kabupaten Serang, 2013:3). Menjadi tenaga kerja Indonesia, Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) harus memenuhi syarat yang berlaku yaitu tenaga kerja Indonesia harus berusia minimal 18 tahun kecuali calon tenaga kerja Indonesia pada rumah tangga minimal 21 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja wanita, berpendidikan sekurang-kurangnya lulus sekolah dasar atau sederajat dan juga bisa baca dan tulis. (Disnakertrans Kabupaten Serang, 2013:3). Disnakertrans Kabupaten Serang dan juga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia tidak jarang menemukan permasalahan. Permasalahan yang ada yaitu pada saat calon tenaga kerja Indonesia melakukan pendaftaran dan juga pada saat pengirimannya. Masih diketemukannya sebagian calon tenaga kerja Indonesia yang melakukan pendaftaran tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, selain itu juga masih diketemukannya calon tenaga kerja Indonesia yang berani memalsukan dokumen-dokumen, misalnya dokumen kesehatan, KTP, dan akta kelahiran. (Wawancara dengan Ibu Ami yang merupakan salah satu Pegawai Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, pada: 14 maret 2014, jam 14.00 wib, di Disnakertrans Kabupaten Serang).

12

Masih adanya sebagian calon tenaga kerja Indonesia yang ingin pergi ke luar negeri menyalahi ketentuan yang berlaku karena disebabkan permasalahan yang ada. Pertama, masih lemahnya akses informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat yang berminat pergi ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri masih kurang mendapatkan informasi yang bener-benar jelas, hal tersebut mengakibatkan calon tenaga kerja Indonesia mempercayai orang yang kira-kira mereka kenal. Kebanyakan calon tenaga kerja Indonesia mendapatkan informasi dari orangorang yang sudah pernah pergi ke luar negeri saja ataupun dari perusahaan yang ada di daerahnya masing-masing. Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya akses informasi yang akurat dari pihak terkait khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada masyarakat. Sebagai contoh Mega Fatonah (22) warga Suka Negara, Kecamatan Pontang yang merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Suria selama 4,5 tahun yang diberangkatkan melalui salah satu PPTKIS yang ada diluar daerahnya sebagai pembantu rumah tangga. Mega diketahui berangkat melalui salah satu PPTKIS diluar daerahnya tanpa adanya dokumen-dokumen yang dilengkapi dan tanpa surat rekomendasi dari Disnakertrans supaya cepat berangkat ke negara tujuan. Mega bisa diberangkatkan ke Suria sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) akan tetapi sebenarnya tujuan awalnya yaitu Malaysia. Mega mengalami kesulitan ketika pemulangannya ke tanah air dikarenakan ketika saat berangkat

13

tanpa adanya dokumen-dokumen resmi dan tanpa ada tanggungjawab lagi dari PPTKIS yang memberangkatkannya. (Wawancara dengan Mega Fatonah salah satu TKI asal daerah Suka Negara, pada: 22 maret 2014, jam 10.00 wib, di Kecamatan Pontang). Hal seperti itu akan membuat nasib para calon tenaga kerja Indonesia di luar prosedur tidak akan menjadi jelas, mereka menjadi tidak akan mendapat perlindungan dari Disnakertrans asal daerahnya maupun dari PPTKIS. Apabila terjadi seperti itu TKI tersebut apabila terjerat masalah seperti kematian atau kecelakaan

kerja,

maka

yang

akan

dimintai

pertanggungjawaban

atas

kepulangannya yaitu Disnakertrans asal daerahnya, akan tetapi Disnakertrans terkait tidak merasa mendaftarkan TKI tersebut. Masalah yang seperti itu masih saja sering terjadi pada TKI asal Kecamatan Pontang. (Wawancara dengan Bpk. Didi yang merupakan salah satu Pegawai di Disnakertrans Kabupaten Serang, pada: 04 februari 2014, jam 13.30 wib, di Disnakertrans Kabupaten Serang). Adapun salah satu contoh kasus TKI lainnya yang pernah pergi ke negara Arab Saudi yang tidak memenuhi syarat bahwa apabila calon tenaga kerja wanita Indonesia dalam keadaan hamil tidak boleh diberangkatkan ke luar negeri. Kasus seperti itu pernah terjadi di daerah Kecamatan Pontang. Sehingga TKI tersebut dipulangkan kembali ke daerah asal akan tetapi mengalami kesulitan. Apabila terjadi permasalahan seperti itu yang diluar prosedur dia menjadi tidak mendapat perlindungan juga dari Disnakertrans maupun PPTKIS yang terkait. (Wawancara dengan Ibu Ami yang merupakan salah satu Pegawai Bidang Pembinaan dan

14

Penempatan Tenaga Kerja, pada: 14 februari 2014, jam 11.00 wib, di Disnakertrans Kabupaten Serang). Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) apabila ingin pergi ke luar negeri asal daerah Kabupaten Serang khususnya Kecamatan Pontang, seharusnya mendaftar dan berangkat dari PPTKIS yang ada di daerahnya, namun kenyataannya calon tenaga kerja Indonesia ingin mengejar cepatnya waktu dan juga proses pengiriman sehingga banyaknya dijumpai calon tenaga kerja Indonesia yang mendaftarkan diri ke luar daerahnya. Sehingga apabila terjadi permasalahan kepada tenaga kerja Indonesia tersebut akan menimbulkan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia tidak akan maksimal ataupun menjadi sulit, karena daerah asalnya sendiri merasa tidak akan bertanggung jawab pada tenaga kerja Indonesia tersebut. (Wawancara dengan Ibu Ami yang merupakan salah satu Pegawai Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, pada: 14 maret 2014, jam 14.00 wib, di Disnakertrans Kabupaten Serang). Menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri harus mematuhi alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berdasarkan alur yang benar, dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dimulai dari seharusnya calon tenaga kerja Indonesia yang pergi mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja terlebih dahulu atau ke Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), kemudian calon tenaga kerja Indonesia mengikuti alur-alur mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia yang benar dan terarah sehingga apabila memenuhi syarat yang benar akan berangkat ke luar negeri, dan diharapkan

15

tenaga kerja Indonesia nanti akan tiba di kampung halaman dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Adapun alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang benar sebagai berikut : Bagan 1.1 Alur Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri

CTKI mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja dan PPTKIS

CTKI mendapatkan paspor dan KTKLN, kemudian berangkat ke luar negeri dengan dokumen lengkap

CTKI mengurus pendaftaran dan pengurusan dokumen dengan PPTKIS dan Pihak Kecamatan

CTKI mengikuti uji kompetensi, PAP dan menandatangani perjanjian kerja

CTKI melakukan seleksi administrasi kesehatan/medical cek-up

CTKI melakukan rekomendasi dengan Disnaker dan menandatangani perjanjian penempatan

Sumber: (Diolah Peneliti, 2015) Alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tesebut menjelaskan tentang alur yang seharusnya dilalui oleh calon tenaga kerja Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri, supaya dari awal berangkat sampai tiba ke kampung halaman selamat dan tidak ada kendala apapun. Akan tetapi adanya alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang ada tidak diimbangi dengan penyebarluasan informasi yang baik, hal tersebut terjadi karena masih lemahnya akses informasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mematuhi peraturan yang benar.

16

Lemahnya akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat yang ingin pergi ke luar negeri, mengakibatkan calon tenaga kerja mengandalkan segala urusan pemberangkatan kepada perusahaan yang mereka percayai. Permasalahan yang kedua, yaitu masih adanya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan masyarakat di Kecamatan Pontang yang tidak melapor ke kelurahan atau kecamatan apabila ada warganya yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Calon tenaga kerja Indonesia yang mendaftarkan diri ke perusahaan ataupun pihak Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang

ada

di

daerahnya

masing-masing

kebanyakan

tidak

melaporkan

keberangkatannya ke pihak kelurahan atau kecamatan setempat. Seharusnya masyarakat ataupun calon tenaga kerja Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri dan juga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di daerahnya melaporkan informasi bahwa ada warganya yang ingin berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pihak kecamatan atau kelurahan tidak mengetahui warga yang berangkat. (Wawancara dengan Bpk. Sadirin yang merupakan salah satu Pegawai Bidang Kesos di Kecamatan Pontang, pada: 02 Juli 2014, jam 11.00 wib, di Kecamatan Pontang). Terkait dengan adanya permasalahan dengan tenaga kerja Indonesia yang pergi ke luar negeri, permasalahan yang ketiga yaitu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Disnakertrans) masih kurang optimal melakukan pengawasan setiap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kecamatan Pontang. Hal tersebut bisa terjadi karena

17

Disnakertrans kurang adanya koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan kecamatan atau kelurahan. Hal tersebut mengakibatkan calon tenaga kerja yang pergi ke luar negeri merasa kurang dipedulikan. Kurangnya pengawasan Disnakertrans membuat PPTKIS menjadi dengan mudah untuk membohongi calon tenaga kerja Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri. Menjadi

kewajiban

dari

Disnakertrans

melakukan

pengawasan

ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan, dengan dukungan manajemen melalui optimalisasi fungsi

pengawasan

ketenagakerjaan

dan

penataan

prosedur

mekanisme

pengawasan dan memaksimalkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan

kajian

penelitian

mengenai

“Manajemen

Pelayanan

Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).”

18

1.2

Identifikasi Masalah Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, maka peneliti

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 1. Lemahnya akses informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat yang berminat pergi ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. 2. Masih adanya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan masyarakat di Kecamatan Pontang yang tidak melapor ke kelurahan atau kecamatan apabila ada warganya yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia. 3. Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Serang

(Disnakertrans) masih kurang optimal melakukan pengawasan setiap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kecamatan Pontang. 1.3

Batasan Masalah Dengan mengidentifikasi masalah, maka Peneliti perlu membatasi masalah

yang akan diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah pada “Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)”.

19

1.4

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)?. 1.5

Tujuan Penelitian Mengacu pada perumusan masalah yang hendak diteliti, maka tujuan

peneliti adalah untuk mengetahui manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang). 1.6

Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara

praktis. Dengan kata lain manfaat teoritis berarti hasil penelitian memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis berarti hasil penelitian memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan guna kebaikan kedepannya. 1. Manfaat Teoritis a.) Dalam rangka pengembangan teori Manajemen dan Pelayanan Publik yang telah diperoleh selama dalam perkuliahan. b.) Dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

20

c.) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya. 2. Manfaat Praktis a.) Bagi Lembaga Disnakertrans dan Lembaga terkait hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan berupa saran yang konstruktif untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui serangkaian aktivitas manajemen pelayanan. b.) Bagi pembaca, bahan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian sejenis atau penelitian selanjutnya. c.) Diharapkan bagi peneliti dapat memberikan masukan dan menambah Ilmu pengetahuan dan wawasan. 1.7

Sistematika Penulisan BAB 1 : PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang. Dimana menjelaskan tentang berbagai

masalah yang berhubungan dengan variabel penelitian dan alasan mengapa tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut, identifikasi masalah berisikan tentang masalah-masalah yang terjadi pada lokus penelitian, batasan dan rumusan masalah yang berisi tentang batasan-batasan penelitian sehingga penelitian tidak keluar dari fokus penelitian, tujuan penelitian yang berisikan tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian yang berisikan kegunaan dari penelitian ini dan sistematika penulisan.

21

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN Menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Dimana berisikan tentang berbagai teori yang mendukung dan yang digunakan pada variabel penelitian, penelitian terdahulu berisikan tentang kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kerangka berfikir berisikan tentang alur pemikiran dari peneliti dan asumsi dasar penelitian yang merupakan dugaan sementara dari penelitian ini. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Menjelaskan

tentang

metode

penelitian

dimana

penelitian

ini

menggunakan metode kualitatif, instrumen penelitian yang berisikan tentang jenis alur data yang digunakan dan teknik penentuan kualitas instrument, objek dan subjek penelitian yang diambil, teknik pengolahan dan analisis data sesuai dengan penelitian ini, serta tempat dan waktu yang menjelaskan lokus dan waktu dilakukannya penelitian. BAB IV : HASIL PENELITIAN Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dimana berisikan tentang penjelasan dari lokus penelitian, deskripsi data merupakan penjabaran dari datadata yang sudah didapat, interpretasi hasil penelitan dan pembahasan merupakan penjabaran lebih lanjut dari hasil penelitian yang sudah didapat.

22

BAB V : PENUTUP Menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, dimana berisikan intisari dari penelitian ini dan saran yang berisikan masukan-masukan bagi pihak yang berkaitan terhadap penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA Berisi daftar refisi yang digunakan dalam penyusunan skripsi. LAMPIRAN Berisi mengenai daftar dokumen yang menunjang data penelitian.

23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1

Landasan Teori Landasan teori dalam penelitian merupakan rangkaian atau uraian teori

beberapa teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan atau membahas beberapa teori dan bahan pustaka yang terkait “manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang” yaitu beberapa definisi dari para ahli mengenai manajemen, tenaga kerja Indonesia, menajemen tenaga kerja Indonesia, dan pelayanan. 2.1.1

Konsep Manajemen

Berbagai macam definisi mengenai manajemen menurut Manullang dalam Ratminto & Atik (2005:1) mendefinisikan bahwa : “Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan juga pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Sedangkan menurut Gibson, Donelly & Ivancevich dalam Ratminto & Atik (2005:1) : “Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu itu bertindak sendiri. Manajemen juga bisa didefinisikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya orang tersebut dapat

23

24

termotivasi mengunakan keahliannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Juga suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dapat diartikan juga sebagai suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi”. Menurut Stoner & Wankel dalam Siswanto (2003:22) menyatakan secara harfiah bahwa : “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Sedangan menurut Hersey & Blanchard dalam Siswanto (2003:22) bahwa “Manajemen adalah suatu usaha yang dilakukan dengan dan melalui individuindividu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi”. Menurut Hasibuan (2001:2), menyatakan bahwa : “Manajemen itu merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dana sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, karena manajemen itu diartikan untuk mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita (apa yang diatur, kenapa harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dimana harus diatur)”. Manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan dan atau laba (profit). Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan “alat dan wadah” saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

25

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterkaitan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik apabila serta tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Hasibuan (2001:3), pada dasarnya manajemen itu penting karena disebabkan : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Perusahaan/organisasi akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M (Men, Money, Methods, Materials, Machines, and Market) dalam proses manajemen tersebut. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang. Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua

kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. Dengan manajemen yang baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan

26

manusia mengharuskan kita mempelajari, menghayati, dan menerapkanya demi hari esok yang lebih baik lagi. 2.1.2 Konsep Tenaga Kerja Indonesia Menurut Siswanto (2003:27), ”Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, didalamnya meliputi buruh, karyawan dan pegawai”. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa ”tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah ”setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Sedangkan menurut Siswanto (2003:33), tenaga kerja adalah salah satu unsur dari Perusahaan dan memiliki peran yang sangat penting dalam operasional Perusahaan. Oleh karena itu, unsur tenaga kerja tidak bisa dipisahkan dengan unsur lainnya. Untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan dalam suatu proses kerja, diperlukan tenaga kerja. Selanjutnya, untuk mendistribusikan hasil proses kerja tersebut, diperlukan tenaga kerja yang akan melaksanakannya.

27

Menurut J. Simanjuntak dalam Husni (2008:17) bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah ”mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakuan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.” Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah ”setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun”. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, perekrutan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. Menurut Iman (2003:63). ”tenaga kerja pada umumnya ialah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan, kecuali misalnya: i. ii. iii. iv.

Anak-anak berumur 14 tahun ke bawah. Mereka yang berumur diatas 14 tahun tetapi masih mengunjungi sekolah untuk waktu penuh. Mereka yang karena usia tinggi, cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, tidak mampu melakukan pekerjaan. Mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan. Menurut Mulyadi (2006:59), ”tenaga kerja (man power) adalah penduduk

dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.” Sedangkan menurut Rusli (2004,12), menyatakan bahwa ”tenaga kerja adalah

28

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekerja/buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/buruh yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. A. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat sesuai dengan keterampilan, keahlian dan kemampuan. Pelayanan penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kodrat, harkat, martabat, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kerja tanpa diskriminasi. Siswanto (2003:17-18), penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i.

Adanya tenaga kerja yang akan ditempatkan

ii.

Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja

iii.

Jaminan perlindungan bagi tenaga kerja yang ditempatkan meliputi : 1. Perjanjian penempatan secara tertulis antara penyelenggara dan penggunan tenaga kerja. 2. Perjanjian penempatan secara tertulis antara penyelenggara dan tenaga kerja 3. Perjanjian kerja secara tertulis antara pengguna dan tenaga kerja

29

4. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan tenaga kerja mulai keberangkatan dari daerah asal selama bekerja, sampai dengan kembali ke daerah asal. iv.

Informasi pasar bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan.

v.

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan. Menurut Husni (2008:90), pihak-pihak yang terkait dengan pelaksana

penempatan tenaga kerja ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja, mitra usaha, dan pengguna jasa TKI. Pengertian dari para pihak tersebut adalah: i.

Calon tenaga kerja Indonesia atau disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja

ke

luar

negeri

dan

terdaftar

di

Instansi

Pemerintah

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. ii.

Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum

yang

memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI diluar negeri. iii.

Mitra usaha adalah Instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada pengguna.

30

iv.

Pengguna jasa TKI adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI. Pelaksana penempatan TKI swasta akan menempatkan TKI ke luar negeri

harus terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama penempatan yang dibuat secara tertulis dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting bagi calon TKI tentang adanya jaminan kepastian penempatan yang akan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI dengan Mitra Usaha atau pengguna jasa TKI di luar negeri. B. Pembinaan Tenaga Kerja Pemerintah dengan mengikutsertakan unsur dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. Menurut Siswanto (2003:19-20), Pembinaan yang berhubungan dengan segala sesuatu mengenai ketenagakerjaan diarahkan untuk: i.

Mewujudkan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.

ii.

Mendayagunakan tenaga kerja secara optimum serta menyedikan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional.

iii.

Mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja yang berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktiktivitas tenaga kerja.

31

iv.

Menyediakan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan tenaga kerja pada pekerja yang tepat.

v.

Menyelenggarakan sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai dengan standar.

vi.

Mewujudkan tenaga kerja mandiri.

vii.

Menciptakan hubungan yang harmonis dan terpadu antara pelaku proses produksi barang dan jasa dalam mewujudkan hubungan industrial pancasila.

viii.

Mewujudkan kondisi yang harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang meliputi terjaminnya hak pengusaha dan pekerja.

ix.

Memberikan perlindungan tenaga kerja yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, serta syarat kerja. C. Tujuan Pembinaan Tenaga Kerja Menurut Siswanto (2003:31), dampak perkembangan teknologi dan

komputerisasi yang digunakan dalam proses produksi menuntut kemampuan, keahlian, dan keterampilan tenaga kerja untuk menggunakannya. Agar tenaga kerja tersebut dapat menggunakannya, perlu diadakan pembinaan yang berjenjang, berlanjut, dan berkait. Adapun tujuan pembinaan tenaga kerja adalah meningkatkan kesetiaan dan ketaatan; menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna; meningkatkan kualitas, keterampilan, serta memupuk

32

semangat dan moral pekerja; mewujudkan iklim kerja yang kondusif; memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja. D. Sistem Pembinaan Tenaga Kerja Untuk mencapai tujuan maksimum Perusahaan, diperlukan pembinaan tenaga kerja dengan suatu sistem yang efektif dan sesuai dengan pola yang terarah. Pembinaan tenaga kerja sebenarnya menjadi tanggung jawab manajemen puncak (top management). Keberhasilan dalam pembinaan tenaga kerja bergantung pada keahlian dan kebijakan yang ditetapkannya. Namun, saat ini telah banyak manajemen puncak yang sadar betapa pentingnya kebijakan pembinaan tenaga kerja dengan suatu pola yang dipandang efektif. Pembinaan tenaga kerja biasanya menganut sistem kepantasan (sistem pembinaan tenaga kerja yang didasarkan atas kecakapan yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan), nepotisme (sistem pembinaan tenaga kerja, yang pembinaannya didasarkan atas keanggotaan keluarga, kerabat, golongan, suku, maupun agama), karier (sistem pembinaan tenaga kerja, pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan tenaga kerja yang bersangkutan, sedangkan pembinaan lebih lanjut didasarkan pada masa kerja, pengalaman kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syaratsyarat objektif lainnya), kinerja (sistem pembinaan tenaga kerja untuk pengangkatan tenaga kerja dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai tenaga kerja yang akan diangkat), dan kombinasi atau situasional (sistem yang menggunakan kombinasi keempat sistem tersebut dengan cara mengambil masing-masing keunggulannya dengan mempertimbangan situasi dan kebutuhan tenaga kerja yang akan memangku jabatan/pekerjaan tertentu).

33

E. Perlindungan Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Negeri Menurut Husni (2008:98), berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep/92/MEN/1998 perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi dimana lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian permasalahan dan hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Untuk merealisasikan tanggung jawab pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia, maka setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib diikutsertakan dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja, dimana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh asuransi yang diakui dan terdaftar pada Depertemen Keuangan RI. Adapun bentuk asuransi perlindungan dimaksud berupa: santunan bagi tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia sejak keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal, santunan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan sejak diberangkatkan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal, santunan bagi tenaga kerja Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja setelah melampaui waktu tiga bulan setelah perjanjian kerja ditandatangani, santunan bagi tenaga kerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya dan atau yang tidak memperoleh hak-haknya serta bantuan hukum kepada tenaga kerja Indonesia dalam hal yang bersangkutan harus menghadapi peradilan di negara yang bersangkutan.

34

2.1.3 Konsep Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Menurut Siswanto (2003:27): ”Manajemen tenaga kerja merupakan pendayagunaan, pembinaan, pengaturan, pengurusan, pengembangan unsur tenaga kerja, baik yang berstatus sebagai buruh, karyawan, maupun pegawai dengan segala kegiatannya dalam usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, sesuai dengan harapan usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga, maupun Instansi.” Manajemen tenaga kerja adalah salah satu bidang manajemen seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen perkantoran. Manajemen tenaga kerja mengkhususkan diri tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan faktor produksi manusia dengan segala aktivitasnya, baik dalam usaha perseorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga maupun instansi, sehingga tenaga kerja tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Flippo dalam Siswanto (2003:28) : ”Manajemen tenaga kerja adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan tenaga kerja untuk tujuan membantu/menunjang tujuan organisasi, individu dan sosial”. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan Flippo terkandung fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi operasional manajemen tenaga kerja, yakni pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan tenaga kerja. Flippo berpendapat bahwa seorang manajer seluruh hierarki perusahaan adalah seseorang yang melaksanakan otoritas dan kepemimpinan atas orang lain. Seorang pelaksana adalah seseorang yang tidak memiliki otoritas atas orang lain

35

akan tetapi diberi tugas atau kewajiban untuk melaksanakan dibawah pengendalian seorang manajer. Oleh karena itu seorang manajer tenaga kerja adalah seorang manajer dan sebagai manajer ia harus melaksanakan fungsi pokok manajemen. Menurut Siswanto (2003:29), menyatakan bahwa : Fungsi administratif manajemen tenaga kerja, meliputi: (a) Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; (b) Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan; (c) Pendaftaran organisasi pekerja; (d) Pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan; (e) Jaminan sosial tenaga kerja; dan (f) Perlindungan tenaga kerja. Fungsi operasional manajemen tenaga kerja, meliputi: (a) Analisis pekerjaan; (b) Perekrutan; (c) Seleksi; (d) Penempatan; (e) Induksi dan orientasi; (f) Pemberian kompensasi; (g) Pendidikan dan pelatihan; (h) Penilaian kinerja; (i) Mutasi; (j) Promosi; (k) Motivasi; (l) Pembimbingan moral kerja; (m) Pembinaan disiplin kerja; (n) Penyeliaan; dan (o) Pemutusan hubungan kerja. 2.1.4 Pelayanan Suatu pelayanan sangat erat dengan kehidupan manusia dan juga tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Didalam kehidupan manusia dari lahir sampai ke liang lahat/kubur seorang manusia tidak akan dapat lepas dari yang namanya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktivitas sendiri, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk

36

mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Moenir (2006 : 27), menyatakan bahwa: “Pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan.” Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner & Crosby dalam Ratminto & Atik (2005:2) mengemukakan bahwa “produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. Sedangkan menurut Gronroos (1990), mengemukakan bahwa pelayanan itu adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan

yang

dimaksudkan

untuk

memecahkan

permasalahan

konsumen/pelanggan. Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi baik langsung maupun tidak langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan media perantara fisik dalam rangka menyediakan kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan merupakan “usaha untuk melayani kebutuhan

37

orang lain. Pelayanan pada umumnya untuk membantu dalam menyiapkan atau untuk mengurus apa yang akan diperlukan seseorang.” Konsumen memiliki kenangan, pengalaman atau memori tersebut tidak bisa dijual atau diberikan kepada orang lain. Tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah keunikan, setiap konsumen dan setiap kontak adalah spesial. Suatu pelayanan terjadi saat tertentu, ini tidak dapat disimpan di gudang atau kirimkan contohnya. Konsumen adalah rekanan yang terlibat dalam proses produksi, konsumen melakukan kontrol kualitas dengan cara membandingkan harapannya dengan pengalamannya, jika terjadi kesalahan satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki adalah meminta maaf. Moral karyawan berperan sangat menentukan. Pendefinisian yang menurut Ama dalam Ratminto & Atik (2005) mengemukan bahwa : “Pelayanan yang kegiatannya memberikan keuntungan atau kepuasan atas barang atau jasa yang dijual. Didalam pelayanan setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan juga menawarkan suatu kepuasan yang meskipun hasilnya akan tidak terikat dengan suatu produk secara fisik.” Rokhman dalam Ratminto & Atik (2005) mengemukakan bahwa : “Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain atau pengguna/pelanggan. Segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dan atau perundangundangan yang berlaku.” Terdapat berbagai jenis pengertian mengenai pelayanan publik, salah satunya

pelayanan

mengemukakan bahwa

publik

menurut

Undang-Undang

25

tahun

2009,

38

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam penyelenggaraannya yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dalam kegiatan pelayanan publik dan juga Badan Hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”. Ciri-ciri dari pelayanan itu sendiri adalah dia tidak dapat diraba atau tidak kasat mata, melibatkan upaya manusia (karyawan) atau peralatan yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Banyak kemungkinan tidak adanya layanan yang memadai, menurut Moenir (2006 : 40), menyebutkan bahwa kemungkinan dari adanya layanan yang kurang memadai disebabkan karena : i. Tidak/kurang adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. Akibat wajar dari ini ialah tidak adanya disiplin kerja. ii. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. iii. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (over-lapping) atau tercecernya suatu tugas tidak ada yang menangani. iv. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja,

39

berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain “menjual” jasa pelayanan. v. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. vi. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang dan penyelesaian masalah terlambat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan bahwa : “Pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelanggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut (Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004) : i. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. ii. Akuntabilitas. Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iii. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

40

iv. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. v. Kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. vi. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Didalam keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu : i. ii.

iii. iv. v.

Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kejelasan. Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal. a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan /sengketa dalam pelaksanaan pelayanan umum. c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. Kepastian Waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

41

vi. vii. viii. ix. x.

Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kemudahan Akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Kelengkapan sarana dan prasarana. Terjadinya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi: i. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. ii. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. iii. Biaya pelayanan. Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. iv. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. v. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. vi. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

42

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh karena itu dalam kaitanya dengan keputusan masyarakat, keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Dalam kaitanya dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 menyatakan bahwa pimpinan penyelenggara pelayanan publik wajib secara berkala mengadakan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan di lingkungan secara berkelanjutan dan hasilnya secara berkala dilaporkan kepada pimpinan tertinggi penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya dinilai baik perlu diberikan penghargaan untuk memberikan motivasi agar lebih meningkatkan pelayanan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, perlu terus melakukan upaya peningkatan. Dalam melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik harus menggunakan indikator yang jelas dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila menurut Ratminto dan Atik (2005:54), menyatakan bahwa: Manajemen pelayanan yang baik akan diciptakan apabila terdapat beberapa faktor yang mendukung, yaitu:

43

1. Sumber Daya Manusia Pelayanan Manajemen Pelayanan yang baik akan dihasilkan dari para petugas pelaksana yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menjalankan tugas, maka dibutuhkan pemberdayaan dalam manajemen sumber daya manusia karena manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian pelayanan. 2. Kultur Organisasi Kultur organisasi dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting dalam manajemen pelayanan karena organisasi adalah pelaksana dalam berbagai proses dan kegiatan dalam sebuah program dan berhasil tidaknya sebuah manajemen dalam pelayanan tergantung bagaimana budaya organisasi didalamnya, penciptaan budaya organisasi ini sangat penting untuk mengetahui dukungannya terhadap budaya pelayanan, yang memungkinkan para petugas melaksanakan semua pekerjaan dengan baik sesuai nilai yang dianut yang akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja pelayanan. 3. Sistem Pelayanan Salah satu faktor yang harus terdapat dalam manajemen pelayanan yang berkualitas adalah adanya sistem pelayanan yang diarahkan kepada kepentingan pelanggan (masyarakat) yang terkait dengan sistem pengembangan pelayanan berdasarkan tujuan yang dihasilkan, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan.

44

Faktor utama dalam manajemen pelayanan perizinan dan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah sumber daya manusia atau birokrat yang bertugas memberi pelayanan. Hal lain yang juga sangat krusial dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah berkembangnya kultur pelayanan dalam birokrat, sehebat apapun kualitas sumber daya manusia yang ada tetapi kalau mereka tidak memiliki kultur pelayanan maka kehebatan itu justru akan dipakai untuk membodohi masyarakat pengguna jasa. Faktor terakhir yang juga sangat penting dalam manajemen pelayanan perizinan dan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah beroperasinya sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Pelayanan dapat menjadi sangat tidak berkualitas apabila sistem yang diterapkan memang tidak memihak pada kepentingan pengguna jasa. 2.2

Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Wahyu Dwi Kusumandani (2012, Universitas Indonesia). Penelitian ini dilihat dari salah satu Skripsi mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2012, dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Reputasi Lembaga (Studi Pada Tenaga Kerja Indonesia di Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Depok Terhadap Badan Nasional

45

Penempatan dan Perlindungan TKI)”. Skripsi ini menggunakan paradigma positivist, yaitu kegiatan penelitian yang orientasi pada hasilnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat bernilai bagi setiap perusahaan termasuk lembaga pemerintah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI adalah lembaga pemerintah yang memberikan prodak berupa jasa pelayanan, untuk itu perlu diperhatikan serta ditingkatkan demi terciptanya reputasi lembaga yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap reputasi lembaga. Sehingga disarankan supaya terus

meningkatan

kualitas

pelayanan.

(Sumber:

melalui

Http//

lib.ui.ac.id/file?file=digital/20303342-S...pdf, diakses pada 16 Juni 2014 pada jam 20:37 wib). b. Agus Widodo (2008, Institut Pertanian Bogor). Penelitian ini dilihat dari salah satu Skripsi mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2008, yang berjudul “Proses Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia Wanita ke Saudi Arabia (Study Kasus di PT. SS Jakarta). Data penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini mengenai proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia adalah untuk mengetahui latar belakang TKI yang akan berangkat ke Saudi Arabia dan proses pemberangkatannya. Penelitian dilakukan di PT. SS di Jakarta terhadap 20 orang responden calon TKW yang pertama kali dan berulang ke Saudi Arabia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuisioner, wawancara dan data-data

46

administratif

perusahaan.

(Sumber:

melalui

Http//repository.ipb.ac.id/bitstream/123456789/.../A2008_Agus%20Widodo.pdf, diakses pada tanggal 16 Juni 2014 pada jam 22:27 wib). Adapun tabel penelitian terdahulu yang dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat ini NO. ITEM PENELITI PENELITI PENELITIAN (Wahyu Dwi (Agus Widodo) INI Kusumandani) 1 Judul Pengaruh Proses Manajemen Kualitas Pemberangkatan Pelayanan Pelayanan Pada Tenaga Kerja Pemberangkatan Reputasi Indonesia Wanita Tenaga kerja Lembaga (Study Ke Saudi Arabia. Indonesia (TKI) Pada Tenaga ke Luar Negeri di Kerja Indonesia Disnakertrans di Perusahaan Kabupaten Serang Penempatan (Studi Kasus di Tenaga Kerja Kecamatan Indonesia Pontang Swasta Depok Kabupaten Terhadap Badan Serang). Nasional Penampatan dan Perlindungan TKI) 2 Tahun 2012 2008 2014 3

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap reputasi lembaga.

Untuk mengetahui latar belakang TKI yang akan berangkat ke Saudi Arabia dan proses pemberangkatannya.

Untuk mengetahui manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dinas tenaga kerja dan transmigrasi (DISNAKERTRA

47

NS) Kabupaten Serang. 4

Teori

5

Metode / Paradigma Paradigma Positivist (Orientasinya pada hasil) Hipotesis (Kuantitatif) Hasil Hasil nilai Penelitian / pengaruh Kesimpulan kualitas pelayanan terhadap reputasi lembaga dalam hal ini dampak pendapat TKI di PPTKIS Depok cukup kuat dan signifikan. Hal ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap reputasi lembaga. Persamaan Membahas tentang pelayanan terhadap TKI. Perbedaan Membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan pada reputasi lembaga pada TKI di PPTKIS Depok terhadap BNP2TKI. Sumber Skripsi Wahyu Dwi Kusumandhani,

6 7

8

9

10

Kualitas Pelayanan.

Migrasi dan Tenaga Manajemen Kerja Indonesia. Pelayanan Keberangkatan Metode Kualitatif Metode Kualitatif

-

-

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa motivasi ekonomi menjadi pendorong utama untuk bekerja di luar negeri, baik pada TKI pertama kali maupun TKI berulang.

Membahas tentang proses pemberangkatan TKI. Membahas tentang proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia wanita ke Saudi Arabia.

Skripsi Widodo, Institut

Membahas tentang pelayanan pemberangkatan TKI. Membahas tentang manajemen pelayanan pemberangkatan TKI di Disnakertrans.

Agus Peneliti. 2008. Pertanian

48

2012. Universitas Indonesia.

Bogor.

Sumber : Peneliti 2014. 2.3

Kerangka Pemikiran Penelitian Dalam proses penelitian perlu dibuat suatu pola/kerangka pemikiran yang

benar dengan memperhatikan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli serta acuan-acuan lain yang dianggap relevan dengan judul penelitian ini. Menurut Sugiono (2010:65), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting, Adapun alur berfikir peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : Dalam penelitian ini mencoba meneliti tentang manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang. Adapun kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga peneliti mendeskripsikan mengenai bagaimana pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik

49

dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan. Selanjutnya

untuk

mengetahui

manajemen

pelayanannya

apakah

pelaksanaan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia berjalan dengan baik, maka dapat ditinjau dengan melihat kepada proses-proses berikut. Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih, (2005: 54), ada tiga point penting dari model manajemen pelayanan yaitu: Sumber Daya Manusia pelayanan, kultur organisasi dan sistem pelayanan. Dari realitas permasalahan yang terjadi terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia maka peneliti melakukan analisis mengenai manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Adapun kerangka berfikir Peneliti berdasarkan hasil observasi awal penelitian dalam tabel 2.1 yaitu adalah sebagai berikut :

50

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berfikir Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).

Identifikasi Masalah : 1.

2.

3.

Lemahnya akses informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat yang berminat pergi ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Masih adanya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan masyarakat di Kecamatan Pontang yang tidak melapor ke kelurahan atau kecamatan apabila ada warganya yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Disnakertrans) masih kurang optimal melakukan pengawasan setiap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kecamatan Pontang.

Ratminto dan Atik, (2005:54): 1. Sumber Daya Manusia Pelayanan. 2. Kultur Organisasi. 3. Sistem Pelayanan.

Outcome :

Output :

Terkelolanya Manajemen Pelayanan yang Dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Peningkatan Dalam Pemberangkatan TKI Ke Luar Negeri Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang.

Terselenggaranya Manajemen Pelayanan Dalam Pemberangatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang.

Sumber: Peneliti, 2014

51

2.3

Asumsi Dasar Setelah peneliti melakukan observasi awal terkait dengan objek penelitian

yang ditetapkan, berdasarkan pada kerangka berfikir yang telah dipaparkan dan berdasarkan hasil identifikasi masalah, Peneliti berasumsi bahwa dalam manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (studi kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang) belum berjalan dengan baik, hal tersebut berdasarkan hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh Peneliti dengan kata lain harus adanya manajemen pelayanan yang terarah untuk dapat meminimalisir permasalahan yang terkait dengan pelayanan tenaga kerja Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan melalui manajemen pelayanan yang terkelola dengan baik.

52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1

Pendekatan dan Metode Penelitian Usman dan Purnomo (1996:42) menyatakan bahwa metode adalah suatu

prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemology penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana peneliti mencoba

menjelaskan

bagaimana

manajemen

prosedur

dan

mekanisme

Disnakertrans dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dengan apa yang dipelajari secara langsung dilapangan. Serta menjelaskan kondisi yang ada dengan lebih banyak dituangkan kedalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan data dokumentasi. Penelitian kualitatif sendiri sangat berbeda dengan kuantitatif, karena penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada angka. Dengan digunakannya metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Seperti yang dikemukakan 52

53

oleh Alwasiah (2006:154), yaitu metode kualitatif lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi. Penelitian kualitatif juga dinilai lebih sensitif terhadap segala aspek dan perubahan yang saling mempengaruhi yang bakal dihadapi peneliti. Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (2005:4), menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini disebut metode kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Responden dalam metode kualitatif berkembang terus (snowball) secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. David Williams dalam Moleong (2005:5), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

54

Dengan fakta-fakta yang tidak tampak oleh indera akan sulit diungkapkan. Maka metode kualitatif, akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas, pasti sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. 3.2

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari

variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini peneliti melakukan observasi di Jl. K.H. A. Fatah Hasan No.25 Ciceri Serang – Banten 42111 yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di daerah Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dan masyarakat Kecamatan Pontang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai bulan Oktober tahun 2013.

3.3

Fenomena yang diamati 3.3.1

Definisi Konsep

Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah: Apabila menurut Ratminto dan Atik (2005:54), menyatakan bahwa manajemen pelayanan yang baik akan diciptakan apabila terdapat beberapa faktor yang mendukung, yaitu:

55

1. Sumber Daya Manusia Pelayanan 2. Kultur Organisasi 3. Sistem Pelayanan 3.3.2

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah manajemen pelayanan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan ditemukan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan yaitu teori yang digunakan, yaitu: 1. Sumber Daya Manusia Pelayanan Manajemen Pelayanan yang baik akan dihasilkan dari para petugas pelaksana yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menjalankan tugas, maka dibutuhkan pemberdayaan dalam manajemen sumber daya manusia karena manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian pelayanan yang terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. 2. Kultur Organisasi Kultur organisasi dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting dalam manajemen pelayanan karena organisasi adalah pelaksana dalam berbagai proses dan kegiatan dalam sebuah program dan berhasil tidaknya

56

sebuah manajemen dalam pelayanan tergantung bagaimana budaya organisasi didalamnya, penciptaan budaya organisasi ini sangat penting untuk mengetahui dukungannya terhadap budaya pelayanan, yang memungkinkan para petugas melaksanakan semua pekerjaan dengan baik sesuai nilai yang dianut yang akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja pelayanan. 3. Sistem Pelayanan Salah satu faktor yang harus terdapat dalam manajemen pelayanan yang berkualitas adalah adanya sistem pelayanan yang diarahkan kepada kepentingan pelanggan (masyarakat) yang terkait dengan sistem pengembangan pelayanan berdasarkan tujuan yang dihasilkan, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan. Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan apa yang akan dikaji dan ditemukan di lapangan, kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya. 3.4

Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun di lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument

57

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Nasution dalam Sugiono (2005:60), menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. Menurut Irawan, satu-satunya instrument terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Lofland dan Loflang dalam Moleong (2005:157), sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan atau data sekunder seperti dokumen, gambar dan lain-lain. Adapun alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa panduan wawancara, buku catatan, kamera digital dan alat perekam (handphone).

58

Penelitian ini difokuskan pada analisa prosedur dan mekanisme Disnakertrans dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang ada di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, dimana instrumen penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri dan dibantu instrumen penelitian yang lain yaitu alat perekam, catatan lapangan dan kamera sederhana. Sehingga data yang akan dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan validitas dan keabsahannya. 3.5

Informan Penelitian Sugiono (2008:49-50), menyatakan informan penelitian merupakan

sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spadley dinamakan “social situacion” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi tersebut terdapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang disudut jalan yang sedang ngobrol, atau ditempat kerja, di kota, desa atau suatu wilayah negara. Sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan informan. Informan sebagai sumber data kualitatif yang utama disamping data-data lain yang diperoleh dari hasil studi pustaka, sehingga informan merupakan salah satu sumber terpenting. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive (bertujuan), teknik purposive ini dengan pertimbangan bahwa peneliti mengambil sumber di beberapa orang yang dianggap mempunyai

59

informasi yang tepat dan relevan mengenai masalah penelitian yaitu Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang. Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi informan dalam pengumpulan data ditunjukan oleh Tabel 3.5.1 yaitu sebagai berikut:

NO

KATEGORI INFORMAN

1.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)

2.

Kecamatan

3.

PPTKIS

4.

Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

5.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

6.

Keluarga Tenaga Kerja Indonesia

Tabel 3.1 Informan Penelitian KODE SPESIFIKASI KETERANGAN INFORMAN INFORMAN Kepala Bidang Penyediaan & (I1-1) Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans. Kepala Bidang (I1-2) Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans. Key Informan Kepala Seksi (I1-3) Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans. Kepala Seksi Keselamatan dan (11-4) Kesehatan Kerja Disnakertrans. (I2) Pihak Kecamatan Key Informan Pontang Kepala cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga (13) Key Informan Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kabupaten Serang. Calon Tenaga Kerja Secondary (14) Indonesia (CTKI). Informan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pernah Secondary (I5) pergi bekerja keluar Informan negeri (I6) Keluarga Tenaga Kerja Secondary Indonesia Informan Sumber: Peneliti, 2014

60

3.6

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun dalam teknik atau segi cara pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data ini berupa: 3.6.1

Observasi

Usman dan Purnomo (1996:54), menyatakan bahwa observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (i) sesuai dengan tujuan penelitian, (ii) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (iii) dapat dikontrol keandalanya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun manusia mempunyai sifat pelupa. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan : (i) catatan-catatan (check-list), (ii) alatalat elektronik seperti tustel, video, tape recorder dan sebagainya, (iii) lebih banyak melibatkan pengamat, (iv) memusatkan perhatian pada data-data yang

61

relevan, (v) mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat, dan (vi) menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati. 3.6.2 Wawancara Usman dan Purnomo (1996:57), wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut intervieuwer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau (self-report), atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Kegunaan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data ditangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Lincoln dan Guba dalam Moleong (2005:186), menyatakan bahwa tujuan dari mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas

62

informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (Triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang ada didalamnya. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Dimensi

Sub Dimensi

Model Manajemen 1. Sumber Daya Manusia Pelayanan (Ratminto Pelayanan. dan Atik, 2005:54) Meliputi : Kualifikasi Pendidikan, Keahlian, Kompetensi, Kredibilitas. 2. Kultur Organisasi. Meliputi : Profesionalisme, Kerjasama. 3. Sistem Pelayanan. Meliputi : Cara Pelayanan, Mekanisme, Kesesuaian dengan Peraturan Kebijakan Pelayanan. Sumber : Peneliti, 2014

Informan I1, I2, I3, I4, I5, I6 I1, I2, I3 I1, I2, I3, I4, I5, I6

63

3.6.3 Studi Dokumentasi dan Studi Literatur Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang

diperoleh

melalui

dokumen-dokumen.

Keuntungan

menggunakan

dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan,

laporan-laporan,

catatan-catatan

serta

menghimpun

dokumen-dokumen dan menganalisisnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Studi literatur dan kepustakaan dimana pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif.

64

3.7

Sumber Data Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan

berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya penelitian ini dilakukan pada setting alamiah. Adapun dalam pengumpulan data peneliti menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa tindakan dan kata-kata orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi peneliti atau dengan kata lain sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Sedangkan sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, dalam sumber sekunder yaitu berupa data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar, dan photo-photo. Adapun alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari panduan wawancara, alat perekam (tape recorder), buku catatan dan kamera digital. 3.8

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2005:73), mengemukakan analisis data

kualitatif adalah: “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Dalam sebuah penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak melakukan kegiatan pra-lapangan penelitian sampai dengan selesainya penelitian.

65

Analisis data dilakukan secara terus-menerus sampai data tersebut bersifat jenuh. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:15), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan empat kegiatan penting, diantaranya pengumpulan data (data collecting), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi (verification). Penelitian ini mengenai “Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)” ini, menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada model analisis dari Miles dan Huberman (2007:15) dengan empat komponen berurutan. Adapun gambar dari proses analisis data dari Miles dan Huberman (2007:15) yaitu sebagai berikut : Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Menurut Miles dan Huberman, 2007 Data Collecting

Data Reduction

Data Display

Verification

Sumber: Miles dan Huberman, 2007.

66

Gambar tersebut dapat dilihat bahwa dalam prosesnya, kegiatan analisis data dilakukan secara berurutan melalui empat hal utama yang saling menjalin pada saat sebelum dan sesudah pengumpulan data. Keempat kegiatan utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : a. Pengumpulan Data (Data Collecting) Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Satori dan Komariah (2010:103), pengumpulan data dalam penelitian alamiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitan kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat settingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. b. Reduksi Data (Data Reduction) Selama dalam proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentu akan banyak sekali data yang didapatkan peneliti, karena semakin lamanya peneliti berada di lapangan maka data yang didapat akan semakin kompleks dan rumit. Maka dari itu jika tidak segera diolah akan menyulitkan peneliti, oleh sebab itu proses analisis data pada tahap ini harus dilakukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Denzin, dkk (2009:592), reduksi data dapat

diartikan

sebagai

proses

pemilihan,

pemutusan

perhatian

pada

67

penyederhanaan, pengabstrakan dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi atau bagian-bagian. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap. c. Penyajian Data (Data Display) Langkah selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Miles dan Huberman dalam Denzin, dkk (2009:592), mengemukakan secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, menurut sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. d. Penarikan Kesimpulan (Verification) Langkah terakhir dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten

68

yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 3.9

Pengujian Keabsahan Data 3.9.1

Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber yaitu melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sehingga dikategorisasikan dan dideskripsikan mana pandangan yang sama dan pandangan yang spesifik. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, maka peneliti melanjutkan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya untuk memastikan data yang dianggap benar. Sedangkan triangulasi waktu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, dan observasi, atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan hasil yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Menurut Irawan (2005:5.34) : “Triangulasi adalah proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi : Pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data beberapa dari sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber 180° bertolak belakang dengan sumber lain”.

69

3.9.2

Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

70

3.10

Jadwal Penelitian Adapun jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

NO

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengajuan/Acc Judul Pengumpulan Data/Observasi Awal Penyusunan Proposal Konsultasi dan Perbaikan Proposal Seminar Proposal Revisi Proposal Observasi Penelitian Analisa Data Penelitian

9 10 11

Penyusunan Hasil Penelitian Sidang Skripsi Revisi Skripsi

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Waktu Pelaksanaan September 2013 - Januari 2015 Mar Apr Mei Jun Jul Agust

Sumber : Peneliti, 2014

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

71

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1

Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1

Gambaran Umum Kabupaten Serang Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten,

dengan Ciruas sebagai ibu kota namun saat ini pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten ini berada diujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan laut jawa, dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan pulau Sumatera dan Pulau Jawa berjarak 70 km dari Ibu Kota Jakarta. Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 4 kabupaten dan 4 kota wilayah Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. -

Luas Wilayah dan Letak Topografis Daerah Kabupaten Serang terletak diujung barat bagian utara pulau jawa dan

merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak ± 70 km dari kota Jakarta, Ibukota Negara Indonesia. Luas wilayah secara administratif tercatat 1.467,35 Km2 yang terbagi atas 29 (dua puluh delapan) wilayah kecamatan dan 320 desa. Secara Geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50’ sampai dengan 6°21’ Lintang Selatan dan 105°0’ sampai dengan

106º22’ Bujur Timur. Jarak

terpanjang menurut garis lurus dari utara keselatan adalah sekitar 60 km dan jarak 71

72

terpanjang dari barat ke timur adalah sekitar 90 km, sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan : -

Sebelah Utara dibatasi dengan Kota Serang dan Laut Jawa.

-

Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang.

-

Sebelah barat dibatasi oleh Kota Cilegon dan Selat Sunda.

-

Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang (Sumber: www.kabserang.com, diakses pada tanggal 10 september 2014, jam 14:38 wib).

4.1.2

Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Kabupaten Serang secara geografis dilihat dari fungsi-fungsi ekonomi

sangat strategis, karena merupakan wilayah lintasan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai., seperti transportasi dan komunikasi. Terlebih lagi karena letak Kabupaten Serang berdekatan dengan ibu kota negara DKI Jakarta. Sementara luas wilayah Kabupaten Serang 1.234.000 Ha, terdiri dari 29 kecamatan dan 314 desa, dengan jumlah penduduk 1.403.228 jiwa tahun 2010, memiliki potensi sumber daya alam manusia dan sumber daya alam yang memadai untuk mengelola masyarakat menuju tingkat kehidupan yang berkualitas. Dibalik potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Serang tersebut, apabila tidak dikelola secara profesional, maka permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memiliki kompleksitas

73

tinggi, seperti pertumbuhan angkatan kerja pengangguran yang lebih cepat dibanding ketersediaan kesempatan kerja, terbatasnya kompetensi tenaga kerja untuk memiliki suatu keterampilan, terbatasnya kompetensi tenaga kerja untuk memiliki suatu keterampilan, belum terolah dan termanfaatkannya sumber daya alam secara optimal yang dapat membuka atau menciptakan lapangan kerja, masih perlu bimbingan dan dorongan kepada masyarakat agar memiliki dan menyenangi jiwa wirausaha (interpreneur); para penganggur masih selalu berorientasi pada jabatan formal seperti PNS atau bekerja di perusahaan; belum seluruhnya hubungan industrial kondusif, belum ratanya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; para pelaku pembangunan dan perlu ekonomi belum seluruhnya ramah ketenagakerjaan, belum lagi faktor-faktor eksternal seperti hadirnya investasi, globalisasi, perdagangan bebas yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian kita serta keinginan masyarakat yang hidup di pedesaan untuk memperbaiki taraf hidup dan kehidupan yang layak ditempat tujuan transmigrasi belum terkelola dengan baik. Melihat kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus memiliki Rencana Strategik (RENSTRA) dalam durasi tertentu yaitu dari tahun 2011-2016, paling tidak dapat mengawal dan mewujudkan amanat UndangUndang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 bahwa: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

74

4.1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 09 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengatur penempatan tenaga kerja, melakukan pelatihan tenaga kerja, menyelesaikan sengketa tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, melakukan pengawasan terhadap kegiatan ketenagakerjaan dan merencanakan dan mengatur penempatan transmigrasi serta menyelenggarakan ketatausahaan dinas. b. Fungsi 1. Merencanakan

program

ketenagakerjaan

yang

meliputi

penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 2. Mengatur penempatan tenaga kerja dan syarat kerja. 3. Melaksanakan dan merencanakan program pelatihan bagi tenaga kerja. 4. Membantu penyelesaian perselisihan tenaga kerja dan syarat kerja. 5. Memantau kesejahteraan tenaga kerja dan hubungan industri. 6. Melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 7. Merencanakan dan mengatur penempatan transmigrasi.

peraturan

75

8. Melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan. 4.1.2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang adalah 54 orang dengan rincian status 49 orang PNS, 5 orang CPNS dan 3 orang TKS dari PNS yang tercatat sejumlah 42 orang didominasi oleh golongan III, golongan II 3 orang dan 9 orang adalah golongan IV. Secara lengkap profil kepegawaian meliputi jumlah, golongan, status, latar belakang pendidikan, umur, masa kerja dan agama yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. a. Data Menurut Pendidikan Tabel 4.1 Data Kepegawaian Menurut Pendidikan PENDIDIKAN JUMLAH SLTA 16 D-3 3 S-1 27 S-2 8 TOTAL 54 Sumber : Disnakertrans, 2010-2015. Apabila dilihat dari data kepegawaian yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang menurut pendidikannya, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang adalah 54 orang dengan rincian status 16 orang SLTA, 3 orang D-3, 27 orang S-1 dan 8 orang S-2.

76

Berdasarkan data kepegawaian menurut pendidikan tersebut dari banyaknya jumlah anggota pegawai yang ada lebih banyak didominasi oleh pendidikan lulusan S-1 dengan jumlah 27 orang, dari banyaknya anggota pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tersebut dalam melaksanakan tugas

pokok yang mereka tanggungjawabkan diharapkan

pemberian pelayanan yang ditujukan terutama kepada masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terutama pelayanan yang ditujukan untuk masyarakat terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. b. Data Menurut Umur Tabel 4.2 Data Kepegawaian Menurut Umur JUMLAH UMUR PRIA 26-35 4 36-45 6 46-56 23 SUB TOTAL 33 Sumber : Disnakertrans, 2010-2015.

WANITA 2 5 14 21

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa usia pegawai yang ada dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang lebih didominasi oleh tenaga kerja yang laki-laki dibandingkan yang perempuan. Golongan dari usia 46 sampai 56 tahun pegawai yang lebih banyak bekerja di Dinas tersebut dengan jumlah pegawai laki-laki 23 orang dan 14 pegawai perempuan.

77

Banyaknya pegawai yang sudah berumur 46 sampai 56 tahun tersebut diharapkan memiliki kompetensi yang bagus untuk hasil kerja yang diperoleh, terutama pelayanan dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Usia pegawai yang sudah matang tersebut tentunya lebih banyak pengalamannya yang mereka dapatkan, dengan pengalaman usia tersebut diharapkan juga sebanding dengan pengetahuan keterampilan dalam menjalankan beban tugas yang mereka jalankan. c. Data Menurut Masa Kerja Tabel 4.3 Data Kepegawaian Menurut Masa Kerja MASA KERJA JUMLAH 0–3 11 3–6 1 12 -15 4 15 – 18 2 18 – 21 9 21 – 24 2 24 – 30 16 30 9 TOTAL 54 Sumber : Disnakertrans, 2010-2015. Sumber daya manusia kepegawaian yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang apabila dilihat dari data kepegawaian menurut masa kerja pegawainya, ada 16 pegawai yang memiliki masa kerja 24 sampai 30 tahun. Selebihnya pegawai yang memiliki masa kerja 30 tahunan hanya ada 9 pegawai, dan yang lainnya kurang dari masa kerja tersebut. Masa kerja yang ada tersebut menunjukkan bahwa sudah cukup lamanya pengalaman kerja yang diperoleh pegawainya, dengan masa kerja yang sudah

78

cukup lama tersebut perlu adanya keahlian serta profesionalisme yang baik. Masa kerja tersebut yang sudah cukup lama tentunya banyak pengalaman yang mereka dapatkan,

dengan

pengalaman

tersebut

diharapkan

pelayanan

dalam

pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dapat terkoordinir dengan baik. d. Sarana Sarana Kontor dengan luas 605 m² yang beralamat di Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No.25 Ciceri Serang 42111. Telp. (0254) 200589, 200167, 209969 Fax. 229147. Ada ruang sidang, peraturan perundang-undangan, loket pelayanan, toilet/wc dan sarana ibadah. Sarana yang dimiliki di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tersebut diharapkan bisa dipergunakan dengan baik dan berharap ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi supaya menunjang dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat terutama terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. 4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Pontang Kecamatan Pontang merupakan salah satu dari 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Serang berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Ibu Kota Kecamatan Pontang merupakan salah satu kecamatan yang di Kabupaten Serang dari 29 kecamatan, terletak pada jarak 28 Km. Arah utara dari Ibu Kota Kabupaten Serang dengan batas-batas sebagai berikut :

79

1. Sebelah utara berbatasan dengan

: Kecamatan Tirtayasa

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Ciruas 3. Sebelah TImur berbatasan dengan

: Kecamatan Lebak Wangi

4. Sebelah Barat berbatasan dengan

: Kecamatan Kasemen

Luas wilayah Kecamatan Pontang ± 7.538,9 Ha, terdiri dari : -

8823,9 Ha, berbentuk tanah persawahan dan empang

-

2.342,4 Ha, berbentuk tanah lahan bukan sawah, dan

-

372,6 Ha, berbentuk tanah lahan non pertanian. Potensi wilayah di Kecamatan Pontang terdiri dari beberapa sektor

potensial diantaranya adalah : 1. Sektor Pertanian dan Perikanan. 2. Sektor Pariwisata. 3. Perdagangan.

4.2 Informan Penelitian Penelitian mengenai Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus Kecamatan Pontang Kabupaten Serang) ini, dalam pemilihan informan penelitiannya peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik purposive yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan peneliti merupakan orang yang mengetahui dan berkompeten tentang fokus yang dilakukan dalam

80

penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orangorang yang menurut peneliti memiliki informasi relevan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan itu sendiri berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 1) Sri Wahyuning Amiharsi, SH (I1-1), Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang. 2) Sugihardono, SH. MM (I1-2), Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang. 3) Drs. Yusrachmaidi (I1-3), Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang. 4) Lilis Mukhlis, SH (I1-4), Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang. 5) H. Sadirin, SH (I2), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Pontang. 6) Juntiah (I3-1), Kepala Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang. 7) Ahmad Basri (I3-2), Kepala Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang. 8) Sanara (I3-3), Kepala Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang.

81

9) Atoillah (I3-4), Kepala Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang. 10) Andilala (I3-5), Kepala Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang. 11) Santi (I4-1), Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Kecamatan Pontang. 12) Ruminah (I4-2), Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Kecamatan Pontang. 13) Mega Fatonah (I5-1), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Pontang yang pernah pergi bekerja ke luar negeri. 14) Romlah (I5-2), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Pontang yang pernah pergi bekerja ke luar negeri. 15) Ernawati (I5-3), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Pontang yang pernah pergi bekerja ke luar negeri. 16) Masliah (I5-4), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Pontang yang pernah pergi bekerja ke luar negeri. 17) Rohyati (I5-5), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Pontang yang pernah pergi bekerja ke luar negeri. 18) Tarmidi (I6), Pihak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Pontang yang pergi bekerja ke luar negeri. 4.3

Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari

hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori dari Atik Septi Winarsih dan Ratminto (2005:54). Teori tersebut menjelaskan bahwa

82

ada tiga point penting dari model manajemen pelayanan yaitu sumber daya manusia pelayanan, kultur organisasi dan sistem pelayanan. Faktor utama dalam manajemen pelayanan adalah sumber daya manusia atau birokrat yang bertugas memberi pelayanan. Hal lain yang juga sangat krusial dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah berkembangnya kultur pelayanan dalam birokrat, faktor terakhir yang juga sangat penting dalam manajemen pelayanan perizinan dan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah beroperasinya sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan juga dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Milles dan Huberman yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan empat komponen penting, diantaranya yaitu pengumpulan data (data collecting), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verification). Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data yang merupakan proses mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Kegiatan kedua yaitu mereduksi, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah Peneliti dalam mereduksi datanya Peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu :

83

1) Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan. 2) Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan urutan informan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (data display), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, network, flowchart dan sejenisnya. Namun dalam penelitian ini, Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi. Selanjutnya langkah ketiga adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan, setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis datadata dari hasil wawancara, observasi maupun data dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memperdalam analisis peneliti dalam penelitian ini yang berjudul Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang), terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, Peneliti selanjutnya menggunakan dengan melihat kepada proses-proses teori menurut Ratminto dan Atik, (2005: 54), ada tiga point penting dari model manajemen pelayanan yaitu: sumber daya manusia pelayanan, kultur organisasi dan sistem pelayanan.

84

1. Sumber Daya Manusia Pelayanan Manajemen pelayanan yang baik akan dihasilkan dari para petugas pelaksana yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menjalankan tugas, maka dibutuhkan pemberdayaan dalam manajemen sumber daya manusia karena manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian pelayanan. Dimensi sumber daya manusia pelayanan tersebut meliputi kualifikasi pendidikan, keahlian, kompetensi dan kredibilitas. Pertama, kualifikasi pendidikan. Petugas pelayanan berperan aktif dalam suatu kegiatan pelayanan yang bermaksud supaya tujuan yang mereka buat bisa tercapai dengan baik serta tercapainya sasaran program pelayanan yang dijalankan. Salah satu supaya tercapainya tujuan tersebut diperlukan sumber daya manusia pelayanan yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan tersebut. Kemampuan sumber daya manusia pegawai salah satunya bisa dilihat dari kualifikasi pendidikan yang mereka miliki, dalam pemberian pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri perlu dibutuhkan pegawai yang benar-benar bisa memahami tugas yang mereka jalankan. Pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terdapat 54 pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan berbeda-beda, berikut data kepegawaian menurut pendidikan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

85

Tabel 4.4 Data Kepegawaian Menurut Pendidikan PENDIDIKAN JUMLAH SLTA 16 D-3/SARMUD 3 S-1 27 S-2 8 TOTAL 54 Sumber : Disnakertrans, 2010-2015. Berdasarkan tabel tersebut sumber daya manusia dalam data kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, pendidikan pegawai yang terbanyak didominasi oleh lulusan yang memiliki strata 1 yang berjumlah 27 pegawai, sedangkan untuk pegawai lain yang memiliki lulusan SLTA sebanyak 16 pegawai, D3 berjumlah 3 pegawai dan lulusan strata 2 sebanyak 8 pegawai. Akan tetapi terkadang ada pegawai yang belum mengerti akan tugas yang mereka tanggungjawabkan, itu salah satu kendala yang ada. Akan tetapi terkadang kendala tersebut saling bantu saja prinsipnya. Sebenarnya dengan pendidikan pegawai yang SLTA atau yang lainnya tersebut yang terpenting adalah keahlian, kompetensi serta profesionalisme mereka miliki yang terpenting dalam pemberian pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh informan I1-1 kepada Peneliti yang mengungkapkan : “Yah tentunya dengan latar belakang pendidikan yang pegawai miliki, dengan didukungnya kemampuan dan keahlian serta wawasan yang ada sehingga dapat terbantu untuk terselenggaranya pelayanan yang menyenangkan dan diharapkan pelayanan yang baik untuk masyarakat tentunya sebagai penerima pelayanan itu sendiri” (Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang).

86

Apabila pegawai yang memiliki pendidikan strata lebih tinggi ataupun banyak pegawai dengan pendidikan yang masih SLTA tetapi kalau mereka memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan dibidangnya dan memiliki rasa tanggung jawab akan tugas yang diembannya dengan profesionalisme yang ada, akan memuaskan hasil dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang lebih baik lagi. Pernyataan lain juga didapatkan dari informan I1-2 yang mengungkapkan : “Saya rasa itu bisa berpengaruh juga dengan kinerja hasil yang nanti akan dia peroleh, tergantung dengan kompetensi yang pegawai miliki, tapi tentunya kan sudah diposisikan pada bidang-bidang masing-masing sesuai dengan latar belakang pendidikannya akan tetapi terkadang ada pegawai yang belum sangat mengerti akan beban tugas yang dia dapatkan, jadi harus perlu adanya sosialisasi lagi dengan beban pekerjaan dia” (Hasil wawancara dengan bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 10 Februari 2014, pada jam 09.00 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawai bisa berpengaruh dengan hasil kinerja yang diperoleh. Dengan diposisikannya pegawai dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki terutama dibidang yang menangani tentang pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terkadang ada pegawai yang belum sangat mengerti dengan beban tugas yang mereka kerjakan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Notoatmodjo (2003:28), menyatakan bahwa suatu pendidikan (formal) di suatu organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan pelayanan dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia dibutuhkan pegawai

87

yang benar-benar mengerti akan tugas yang didapatkan, jangan sampai pegawai yang ditugaskan dalam bidang yang mengurus pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia tidak memiliki rasa profesionalisme yang baik ataupun tidak memiliki kompetensi yang baik dalam pelaksanaan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia, apabila pegawai memiliki kemampuan yang baik dalam pelayanannya diharapkan akan tercipta pelayanan yang baik. Adanya beban tugas yang didapatkan pada pegawai yang sudah pada bidangnya masing-masing tersebut diharapkan dengan latar belakang yang sudah ditempatkan dibidang masing-masing tersebut diperoleh hasil kerja yang baik, tentunya dengan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Latar belakang pendidikan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yang didominasi oleh lulusan strata 1 tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan yang benar-benar paham dengan beban tugas yang mereka dapatkan. Banyaknya jumlah pegawai yang memiliki lulusan pendidikan strata 1 dan sedikitnya pegawai yang memiliki starta 2 tersebut, diharapkan tidak menjadi penghambat atau kendala dalam pemberian pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tersebut terutama terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Kedua, keahlian. Pegawai selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan pelayanan demi terwujudnya tujuan dan sasaran program pelayanan yang

88

dijalankan, karena keberhasilan di dalam sebuah pelayanan tergantung dari keahlian yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia, apabila dalam suatu pelayanan tidak terdapat sumber daya yang efektif dalam melaksanakan pekerjaan maka hal tersebut akan berakibat kepada hasil yang dicapai. Ada salah satu pernyataan yang didapatkan dari informan I1-1 yaitu: “Setahu saya biasanya para pegawai terhambat dalam pendataan yang menggunakan sistem komputerisasi dalam pengelolaan sistem online yang berjalan, tapi kami sekarang sejak tanggal 2011 sudah berkoordinasi dengan BNP2TKI sehingga kami bisa mengetahui data jumlah rekapitulasi orang yang berangkat bekerja ke luar negeri”. (Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Februari 2014, pada jam 11.00 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pengoperasian komputerisasi yang mana dalam pendataan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri perlu adanya pendataan yang menggunakan sistem komputer secara online yang dalam pelayanannya berkoordinasi dengan pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mengetahui jumlah rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan, seperti pada tabel berikut:

89

Tabel 4.5 Rekapitulasi Registrasi Berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten Serang Tahun 2011 s.d 2013 No.

Negara Penempatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bahrain Brunai Darussalam Hongkong Malaysia Oman Qatar Saudi Arabia Singapura Syria Taiwan United Arab Emirates JUMLAH


Jumlah 2012 Sektor Sektor Informal Formal 185 0 0 0 10 0 2 57 273 0 702 0 1 18 11 0 0 0 49 4 1162 2 2395 81


Sumber: Disnakertrans Kabupaten Serang, 2013.

Berdasarkan tabel rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan di Kabupaten Serang tersebut merupakan contoh data yang supaya mengetahui banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia yang berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berdasarkan dari negara penempatan yang mereka dapatkan. Terdapat pernyataan dari informan I1-2 mengatakan bahwa : “Masih kurang sepertinya, tapi yah saya rasa cukup” (Hasil wawancara dengan bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 10 Februari 2014, pada jam 09.00 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pernyataan lain juga didapatkan dari informan I1-3 yang mengatakan bahwa : “Walaupun merasa terbebani kami tetap harus menjalankan tugas yang ada.

90

“Saya rasa, lumayan merasa terbebani dengan tugas yang diberikan, prinsipnya kita saling bantu saja, saya juga walaupun sebagai kepala seksi dibagian pendaftaran tenaga kerja ini kalau saya bisa bantu misalnya dengan nulis-nulis atau memberikan cap-cap dilembar kertas kartu kuning yang seharusnya dikerjakan staf saya, tapi yah kalau mereka merasa perlu bantuan yah saya bantu neng”.(Hasil wawancara dengan bidang Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Keterkaitan dengan hal tersebut, ada pernyataan yang menyatakan bahwa : “Kami tentunya yah keterkaitan dengan disnakertrans dengan data-data calon tenaga kerja Indonesia untuk proses pemberangkatan ke luar negeri, untuk rekom dan nanti ada wawancara dengan pihak Disnakertrans juga. Kami memberikan data kepada disnaker Kabupaten Serang untuk daftar calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri untuk di rekomendasi oleh Dinas tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Basri salah satu Kepala Cabang PPTKIS di Kecamatan Pontang, pada tanggal 13 Februari 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang).

Dapat diketahui bahwa keahlian pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang diperlukan dalam pendataan rekapitulasi jumlah tenaga kerja Indonesia, mereka mencoba saling bantu antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya. Pegawai perlu meningkatkan keahlian dalam pengoperasian komputerisasi, dalam pendataan yang bekerjasama dengan pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mengetahui jumlah registrasi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri berdasarkan negara penempatan tersebut. Pengolahan data dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang berlangsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yang ditujukan untuk

91

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian kemudahan akses pelayanan melalui data yang ada tersebut. Ketiga, kompetensi. Keberhasilan di dalam sebuah pelayanan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, apabila dalam suatu pelayanan tidak terdapat sumber daya yang efektif dalam melaksanakan pekerjaan maka hal tersebut akan berakibat kepada hasil yang dicapai. Untuk pemberian informasi tentunya dibutuhkan juga dengan sumber daya manusia yang baik, yang akan berpengaruh pada hasil akhirnya nanti. Mengenai persoalan terkait dengan sumber daya manusia pelayanan dalam manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, dikemukakan oleh salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, atau Informan (I1-3) beliau mengemukakan bahwa : “yah kalau ditanya berpengaruh atau tidak sumber daya manusia itu yah bisa dikatakan berpengaruh sih neng dengan latar belakang pendidikannya untuk pelayanan, tapi yah biasanya kan untuk awal apabila belum menguasai dengan tugasnya yah kita bimbing dulu” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang lain yaitu Ibu Ami atau Informan (I1-1) : “sumber daya manusia dalam pelayanan yang diberikan yah memang penting, kami di kantor juga melakukan apa yang kita bisa untuk melayani masyarakat. Tapi kan kalau pegawai baru dengan tugas yang diberikan yah kalau belum bisa yah diajarkan dulu” (Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada

92

tanggal 14 Maret 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Dari kedua penuturan yang diungkapkan oleh Informan tersebut ditambahkan juga seperti yang diungkapkan oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang oleh Bapak Sugihardono atau Informan (I1-2), yaitu : “pegawai selalu berusaha melakukan yang kita bisa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, berupaya melakukan pengembangan kearah yang lebih baik. Upaya itu memerlukan waktu dan proses untuk memberikan hasil yang memuaskan” (Hasil wawancara dengan bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 08.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Suatu pelayanan yang diberikan untuk masyarakat perlu proses untuk mendapatkan hasil yang memuaskan kepada penerima pelayanan. Adanya suatu kepahaman dalam pengoperasian dan pengerjaan tugas yang sesuai dengan tugas yang mereka emban serta perlu adanya kerja sama yang baik antar pegawai, seperti yang juga dilontarkan oleh Bapak Yus atau Informan (I1-3): “menurut saya yah neng kalau untuk kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya itu yah begitu, kalau dia bisa menjalankan tugas itu yah dijalankan tetapi kalau dia tidak bisa yah dia mengerjakan tugas yang dia bisa kerjakan saja. Soalnya kan pegawai juga dilihat dari latar belakang pendidikannya dan untuk penempatannya kan sudah disesuaikan, akan tetapi terutama dibagian pendaftaran tenaga kerja ini masih kekurangan pegawai jadi bisa dibilang begitu jadi yah prinsipnya saling bantu saja, kalau bisa yang saya kerjakan yah dikerjakan” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang).

93

Ditambahkan juga oleh Bapak Yus rachmaidi atau Informan (I1-3) bahwa dalam pemberian pelayanan yang ada sumber daya manusianya masih termasuk kekurangan. “untuk latar belakang pendidikan kan yah kan sudah ada porsinya masing-masing, untuk lulusan S1 atau S2 ataupun SLTA. Kalau dibagian pendaftaran tenaga kerja ini masih dibilang masih banyak tenaga kerja swadaya atau tks”.(Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Apabila berdasarkan pemaparan tenaga kerja Indonesianya sendiri menyatakakan bahwa sebagai berikut : “Engga tahu, saya dapet info dari orang calo atau sponsor, dari dinas mah saya gak dapet info neng, paling ibu mah dapet info keberangkatan jadi tenaga kerja Indonesia itu dari cerita-cerita tetangga yang udah pada pernah berangkat jadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri atau gak ibu nanya-nanya sama calo PT yang memberangkatkan Ibu”.(Hasil wawancara dengan tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja ke luar negeri, pada tanggal 23 agustus 2014, pada jam 12.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang). Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh salah satu calon tenaga kerja Indonesia, yang menyatakan bahwa : “Saya mah kurang tau yah masalah itu mah, setahu saya apa-apanya itu diurus saja oleh PT yang memberangkatkan saya. Setau saya ketika itu peran disnaker saya mah tidak tahu apa-apa soalnya ketika saya sudah mengikuti pendaftaran dan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang harus dikumpulkan seperti ktp, surat ijin dari keluarga. Trus kalau misalnya sudah mendaftarkan diri saya hanya suruh tunggu waktu nanti saya diberangkatkan untuk medical”.(Hasil wawancara dengan tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja ke luar negeri, pada tanggal 23 agustus 2014, pada jam 14.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).

94

Diketahui bahwa faktor sumber daya manusia untuk pelayanan itu memang penting guna pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat. Hal ini sepertinya memang sudah disadari oleh pemerintah sehingga dalam pemberian pelayanan yang diberikan perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia selalu ditekankan, akan tetapi mereka juga memerlukan suatu proses dan waktu untuk mendapatkan atau memberikan suatu pelayanan yang lebih baik. Sehingga dalam pelayanan yang diberikan untuk masyarakat saat ini pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan atau birokratnya masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Disimpulkan bahwa dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan dalam menjalankan tugas yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat, pegawainya sudah ditempatkan sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh sumber daya manusia pegawainya, akan tetapi dalam pengerjaan yang diberikan pegawai masih bisa dikatakan kekurangan bantuan jadi apabila pegawai yang satu dengan yang lainnya membutuhkan bantuan mereka saling membantu satu sama lain, dan juga kebanyakan calon tenaga kerja Indonesia kurang mengetahui kemampuan pegawai yang menangani pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Di ketahui bahwa manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang diberikan kepada masyarakat masih adanya keterbatasannya sumber daya manusia pelayanannya, kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya tidak sepadan dengan tugas yang diberikan, sehingga hasil pekerjaan yang tidak memenuhi

95

standar telah ditetapkan. Akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak yang hilang dan juga untuk penyelesaian masalahnya terlambat. Keempat, kredibilitas. Uraian pekerjaan atau tugas menjadi pedoman dan petunjuk bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi kerja, baik bagi pimpinan organisasi pada semua tingkat maupun orang perorang sebagai petugas atau pekerja. Uraian pekerjaan atau tugas sangat penting karena itu harus jelas dan benar-benar realistis, sehingga mempermudah dan memperlancar pekerjaan atau tugas seseorang. Dalam hal uraian pekerjaan atau tugas banyak organisasi yang menganggap kurang penting karena masih dipandang perlu cara kerja yang serabutan. Keadaan seperti ini menimbulkan beban kerja yang tidak menentu, satu pihak sangat sarat dengan pekerjaan yang beraneka macam ataupun serabutan, sehingga pihak lain tidak tahu harus mengerjakan apa lagi. Uraian pekerjaan ataupun tugas ini perlu yang jelas, terinci dan tertulis merupakan hal yang mutlak keberadaannya dalam setiap organisasi, karena hal ini sangat bermanfaat bagi organisasi, manajemen, pembinaan disiplin dan bagi pekerja atau petugas itu sendiri. Penerapan uraian pekerjaan atau tugas yang dilakukan memudahkan bagi pekerja atau petugas melaksanakan pekerjaan atau tugasnya tanpa menunggu perintah sehingga memungkinkan yang bersangkutan bekerja sendiri dengan pedoman uraian tersebut. Pekerja atau petugas juga mengetahui jelas batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya. Memudahkan juga pengawasan dan juga dalam penilaian pekerjaan. Mudah juga untuk mengetahui jika terjadi penurunan prestasi atau produktivitas kerjanya, serta dapat dihindari simpang siur atau

96

benturan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugasnya, akan tetapi dari hasil wawancara dengan beberapa informan bisa dikatakan dalam pembagian tugas yang diemban oleh setiap pegawainya masih belum terkoordinir dengan baik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Serang dalam penanganan tenaga kerja salah satunya ada di bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja, ada program peningkatan kesempatan kerja dalam suatu kegiatan calon tenaga kerja Indonesia memahami prosedur dan langkah-langkah untuk bekerja di luar negeri supaya pencari kerja dapat bekerja ke luar negeri secara legal. Program tersebut terdapat suatu kegiatan yang mana salah satunya pihak Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Serang

melakukan

penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui sosialisasi prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yaitu Ibu Ami atau Informan (11-1): “kita dari dinas terkadang melakukan adanya kegiatan sosialisasi prosedur dan mekanisme penempatan tki yang bekerja ke luar negeri di daerah-daerah yang cenderung banyak warga masyarakatnya banyak berminat bekerja ke luar negeri, apabila kami mendapatkan informasi dari pihak warganya yang ingin mendapatkan informasi”. (Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Dari pernyataan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa memang dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang ada suatu program sosialisasi yang ingin membantu para calon tenaga kerja Indonesia dalam

97

hal informasi prosedur dan mekanisme tki yang bekerja ke luar negeri. Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Bpk. Sadirin atau Informan (I2-1): “pihak dari disnakertrans kabupaten memang kadang ada neng sosialisasi gitu buat para tki yang mau kerja ke luar negeri, tapi sekarang mah sudah jarang neng. Padahal mah setau bpk mah yah di Kecamatan Pontang ini masih cukup lumayan banyak yang berangkat kerja ke luar negeri jadi tki”. (Hasil wawancara dengan Bpk. Sadirin selaku pegawai Kecamatan di bidang Kessos Kecamatan Pontang, pada tanggal 10 Januari 2014, pada jam 09.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan lain juga didapatkan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Juntiah atau Informan (I3-1): “sekarang udah jarang bahkan kadang gak ada sosialisasi masalah pemberangkatan tki yang diadakan oleh pihak disnaker Kabupaten Serang mah, Ibu kalau diundang itu biasanya dari Disnakertrans Provinsi neng. Biasanya untuk para PPTKIS yang ada di daerah masing-masing perwakilannya satu orang datang ke tempat yang sudah ditentuin dari dinas ya neng, jadi membahas tentang pemberangkatan tki segala macem supaya PT yang merekrut calon tki itu pada tahu bagaimana cara yang benar” (Hasil wawancara dengan Ibu Juntiah salah satu pemilik PPTKIS yang ada di Kecamatan Pontang, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 14.30 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan yang hampir samapun dilontarkan oleh salah satu pemilik kepala cabang PPTKIS yang ada di Kecamatan Pontang atau Informan (I3-3): “kami jarang mendapatkan undangan sosialisasi gitu tentang tki dari Disnakertrans Kabupaten, tapi kalau dari dinas yang Provinsi ya iya kita pernah dapet undangan ya” (Hasil wawancara dengan Bpk. Sanara salah satu pemilik kantor cabang PPTKIS yang ada di Kecamatan Pontang, pada tanggal 17 Februari 2014, pada jam 11.00 WIB, berlokasi di Kecamatan Pontang). Terkait dengan adanya sosialisasi yang diberikan mengenai manajemen pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk pemberian informasi yang didapatkan terutama untuk calon tenaga kerja Indonesia, berikut pernyataan dari beberapa informan.

98

“Saya tanya-tanya ke PT ama sponsornya itu, kan sekarang mah banyak yah yang ngurusin kayak gituan. Tapi saya tau informasi tentang gimana caranya kalau ada yang pergi kerja ke luar negeri itu awalnya tanyatanya ke yang sudah pernah jadi tki ke luar negeri, mulai dari gimana awal daftar segala macem sampe kalau udah nyampe tempat kerja diluar negeri nanti kayak gimana-gimana ya itu nanyanya ke yang sudah pernah jadi tki, kebetulan juga saudara saya ada yang pernah pergi ke luar negeri jadi tki di arab Saudi kurang lebih selama empat tahunan dia itu, jadi setidaknya kan dia tau gimana cara prosedur segala macemnya. Nah pas saya tau dia itu pas awal mau daftar segala macemnya ternyata dari Pt yang mengurus keberangatan tki, ia udah kemudian saya dianter ke salah satu Pt yang ngurus keberangkatan tki, ia udah selanjutnya saya ikutin syarat-syarat yang dikasih tau dari Pt ya itu, kayak ada persyaratan suruh ada surat pernyataan izin dari suami atau pihak keluarga yang membolehkan saya pergi bekerja ke luar negeri”.(Hasil wawancara dengan The Santi Salah Satu Calon Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Pontang, pada tanggal 22 Maret 2014, pada jam 10.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan yang lainpun didapatkan dari informan yang pernah bekerja pergi ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia, sebagai berikut: “Setahu saya mah gak ada sih neng, paling setahu saya mah apa-apanya diurus sama orang PT ajja”.(Hasil wawancara dengan Mega Fatonah Salah Satu Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Pontang, pada tanggal 22 Maret 2014, pada jam 10.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan yang samapun dilontarkan dari tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja ke luar negeri, yaitu: “Enggak ada, saya mah dapet informasinya dari sponsor ajja” “Saya dapet informasinya dari orang sponsor yang dateng ke rumah saya waktu itu”.(Hasil wawancara dengan Ibu Masliah Salah Satu Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Pontang, pada tanggal 23 agustus 2014, pada jam 11.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan yang sama juga didapatkan dari tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja ke luar negeri dan juga dari pihak keluarga calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, sebagai berikut:

99

“Enggak ada, informasi yang ngasih tau itu orang dari PT”. “Saya diberitahu oleh orang yang dari PT yang memberangkatkan saya waktu itu kerja ke luar negeri”. “Yah waktu itu kan saya informasinya dikasih tau oleh orang yang di PT waktu saya kerja ke luar negeri itu, terus yah saya paling dikasih tau sama pihak keluarga-keluarga saya, kebetulan keluarga saya itu ada yang pernah pergi kerja ke luar negeri, kayak kota Riad, Toìf itu ada ya di daerah Saudi, Jeddah”. (Hasil wawancara dengan Ibu Rohyati Salah Satu Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Pontang, pada tanggal 23 agustus 2014, pada jam 13.30 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). “Setahu Bapak mah tidak ada sih neng”. (Hasil wawancara dengan Bapak Tarmidi Salah Satu Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Pontang, pada tanggal 23 agustus 2014, pada jam 11.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut disimpulkan bahwa dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang jarang adanya kegiatan sosialisasi prosedur dan mekanisme mengenai informasi untuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri sedangkan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang sering mengadakan kegiatan sosialisasi prosedur dan mekanisme pemberangkatan tenaga kerja dan transmigrasi yang bertujuan untuk para pemilik kantor cabang PPTKIS yang ada di daerahnya masing-masing mengetahui prosedur yang benar tentang pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Diketahui bahwa dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang akan melakukan sosialisasi apabila ada informasi dari salah satu pihak warganya tersebut untuk mendapatkan informasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan tki ke luar negeri, akan tetapi apabila dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tidak mendapatkan kabar berita atau informasi bahwa dari salah satu daerah yang banyak terdapat warganya yang

100

pergi bekerja ke luar negeri mereka tidak melakukan sosialisasi. Sosialisasi prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terkadang jarang bahkan sekarang sudah lumayan lama tidak diadakan adanya sosialisasi untuk calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri yang dilakukan di daerah-daerah tertentu. 2. Kultur Organisasi Kultur organisasi dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting dalam manajemen pelayanan karena organisasi adalah pelaksana dalam berbagai proses dan kegiatan dalam sebuah program dan berhasil tidaknya sebuah manajemen

dalam

pelayanan

tergantung

bagaimana

budaya

organisasi

didalamnya, penciptaan budaya organisasi ini sangat penting untuk mengetahui dukungannya terhadap budaya pelayanan, yang memungkinkan para petugas melaksanakan semua pekerjaan dengan baik sesuai nilai yang dianut yang akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja pelayanan. Untuk mempermudah Peneliti dalam melakukan penilaian di dimensi kultur organisasi ini, sehingga Peneliti membaginya dalam beberapa sub dimensi yaitu profesionalisme dan kerja sama. Pertama, profesionalisme. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil dan

101

memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi. Apabila adanya kapabilitas yang tinggi, pegawai akan terdorong bekerja dengan berorientasi kepada hasil, yang selanjutnya meningkatkan integritas moral dan etika untuk berinteraksi, baik dengan rekan pegawai yang ada di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun dengan yang lainnya maupun bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar dari organisasi. Suatu kultur organisasi sangat penting bagi perkembangan proses dan hasil dari pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tersebut, penting juga untuk perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang sangat cepet. terdapat salah satu pernyataan yang dilontarkan oleh informan I1-1 yang menyatakan bahwa : “Kultur organisasi ataupun budaya organisasi memiliki peran yang berpengaruh terhadap hasil kerja para pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Apabila hasil budaya kerja yang dilakukan oleh para pegawai tersebut masih kurang baik tentunya diharapkan adanya suatu evaluasi budaya kerja yang memiliki arah perbaikan, seperti dalam perbaikan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia. Seperti sekarang diadakannya pendaftaran online terlebih dahulu. “Untuk meminimalisir permasalahan yang sering terjadi akhir-akhir tahun lalu, yang mana terkadang ada kasus pihak keluarga yang datang ke disnaker menanyakan pihak keluarganya yang terjadi suatu permasalahan di negara tempat dia dapatkan seperti tindak kekerasan, tidak adanya kabar berita tentang keluarganya yang bekerja ke luar negeri. Akan tetapi daftar nama orang tersebut tidak tercantum dan tidak terdata di disnaker sama sekali, ini salah satu faktor yang merubah budaya kerja dalam pencatatan dan penyajian data dalam proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ada sistem pendaftaran online yang supaya berharap kejadian seperti itu tidak terulang lagi di masyarakat khususnya untuk calon tenaga kerja yang ada di Kecamatan Pontang” (Hasil wawancara dengan Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 18 Maret 2014, pada jam 01.30

102

WIB, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pernyataan lain yang diperoleh dari informan yang merupakan salah satu pihak keluarga dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri terkait dengan pernyataan informan tersebut, sebagai berikut : “Alhamdulillah kami tetap bisa berkomunikasi, tapi waktu komunikasinya tergantung dari keluarga entah itu dalam satu minggu dua kali tapi tidak nentu, jadi kami bisa tahu kabar dari dia disana dan bisa menasehati dia supaya tidak macam-macam kerja disana, kalau sudah habis masa kontraknya udah cepet pulang jangan diperpanjang-perpanjang lagi”. (Hasil wawancara dengan Salah Satu Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, pada tanggal 23 agustus 2014, pada jam 11.00 WIB, berlokasi di Kecamatan Pontang). Berdasarkan pernyataan dari informan diperoleh kesimpulan bahwa suatu kultur organisasi berpengaruh dalam pencapaian hasil kerja yang didapatkan oleh petugas pelayanan dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri khususnya pelayanan yang diberikan untuk kepentingan masyarakat khususnya. Pelaksanaan pelayanan tersebut terkadang ada suatu masalah yang terjadi dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dan juga ada pegawai yang terkadang ada kesulitan dalam menjalankan tugas yang mereka jalankan, dengan adanya pegawai yang satu dengan yang lainnya apabila ada kesulitan terkadang mencoba saling membantu, akan tetapi perlu juga dengan proses waktu yang dibutuhkan. Sikap profesionalisme yang ada dalam budaya organisasi ini terutama dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adanya komitmen dalam melaksanakan tugas. Pernah ada kasus yang pihak keluarga para tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri lapor ke pihak Dinas Tenaga

103

Kerja dan Transmigrasi akan tetapi mereka tidak memiliki data bahwa para tenaga kerja Indonesia tersebut terdaftar di Disnakertrans, hal tersebut dikarenakan tenaga kerja Indonesia yang mengalami permasalahan itu tidak melaporkan pendaftaran pemberangkatannya ke pihak Disnakertrans. Diketahui bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kurangnya melakukan suatu pengawasan kepada setiap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kabupaten Serang. Kedua, kerja sama. Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama, yang merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berjalan apabila masing-masing individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Suatu kerja sama dibutuhkan dalam suatu manajemen pelayanan pemberangkatan yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam suatu kultur pelayanan yang dijalankan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang atau Informan (I1-2) mengenai pentingnya suatu kultur pelayanan dalam pemberian pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri: “saya rasa dinas tenaga kerja ini selalu berupaya untuk memperhatikan dalam pemberian pelayanan terutama tenaga kerja Indonesia” (Hasil wawancara dengan bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 08.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang).

104

Hal lain juga diungkapkan oleh salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Informan (II-3) : “kantor ini berupaya memberikan pelayanan yang baik walaupun memang masih sedikit kadang ada hambatan-hambatan dalam pelayanan akan tetapi dengan budaya kinerja yang ada memang berpengaruh dalam pemberian pelayanannya” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Suatu kultur organisasi merupakan peranan yang penting dalam melaksanakan sebuah aktivitas terutama dalam pelayanan yang dilaksanakan, karena faktor yang mempengaruhi dapat terselenggaranya pelayanan yang berkualitas adalah kultur organisasi yang berorientasi khususnya kepada masyarakat. Kultur organisasi pelayanan merupakan nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma yang melembaga dalam mewujudkan sikap dan tindakan yang membentuk perilaku para pegawai dan anggota organisasi di dalamnya yang mempengaruhi para pelaksana dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang atau informan (I1-4): “tentunya kultur organisasi cukup penting dalam pelayanan yang diberikan untuk masyarakat khususnya, kultur organisasi kan sama juga dengan budaya kerja yang diterapkan yang ada di dinas ini. Yah kami berupaya melakukan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Tentu ada juga suatu evaluasi dalam program yang dijalankan. Tentunya disetiap bidang yang ada di dinas ini melakukan suatu upaya yang memberikan kearah perubahan yang baik yang diharapkan perubahan itu cukup baik terlaksana. Apabila kalau dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja tentunya kami juga melakukan suatu upaya budaya kerja yang bertujuan kearah yang bertujuan tepat sasaran” (Hasil wawancara dengan Bpk. Lilis Mukhlis Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan

105

Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pernyataan yang sama juga didapatkan dari Bpk. Yus atau Informan (I1-3): “budaya kerja yah tentunya berpengaruh dalam pemberian pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Dengan budaya kerja yang ada di dinas ini pastinya akan bisa mengetahui juga pelaksanaan program yang dijalankan juga” (Hasil wawancara dengan Bpk. Yus Rachmaidi Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Seperti yang diungkapkan juga oleh salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang atau Informan (I1-1): “perubahan budaya kerja dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia dalam pencatatannya sudah cukup baik neng, seperti untuk pencatatan data jumlah tenaga kerja Indonesia berdasarkan negara penempatan masing-masing calon tenaga kerja Indonesia kami sekarang sudah bekerjasama dengan pihak Bnp2tki secara online yang sudah mulai berjalan dari tahun 2011 sampai sekarang, dulu untuk pencatatan jumlah rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan itu dilakukan secara manual saja” “kami bekerjasama dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada ditiap daerah untuk memberikan data calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri”. (Hasil wawancara dengan Ibu Ami Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Suatu budaya kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam pencatatan yang dulu secara manual adanya suatu perubahan kearah yang lebih baik yaitu dengan adanya pencatatan secara online dalam data jumlah rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan berkoordiasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan juga

106

dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada ditiap daerah masing-masing. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh salah satu kepala cabang PPTKIS yang ada di Kecamatan Pontang atau Informan (I3-2): “kami memberikan data kepada Disnaker Kabupaten Serang untuk daftar calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri untuk di rekomendasi oleh Dinas tersebut” (Hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Basri salah satu Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang, pada tanggal 13 Februari 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan yang samapun dilontarkan oleh Informan (I3-3): “untuk pendataan jumlah calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri kami melaporkan terlebih dahulu ke dinas untuk yang nantinya direkom oleh pihak dinas” (Hasil wawancara dengan Bpk. Sanara salah satu Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang, pada tanggal 13 Februari 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Sesuai dengan pernyataan dari salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam bidang penyediaan dan penggunaan tenaga kerja atau informan (I1-1): “untuk meminimalisir permasalahan yang sering terjadi akhir-akhir tahun lalu, yang mana terkadang ada kasus pihak keluarga yang datang ke Disnaker menanyakan pihak keluarganya yang terjadi suatu permasalahan di negara tempat dia dapatkan seperti tindak kekerasan, tidak adanya kabar berita tentang keluarganya yang bekerja ke luar negeri. Akan tetapi daftar nama orang tersebut tidak tercantum dan tidak terdata di Disnaker sama sekali, ini salah satu faktor yang merubah budaya kerja dalam pencatatan dan penyajian data dalam proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ada sistem pendaftaran online yang supaya berharap kejadian seperti itu tidak terulang lagi di masyarakat khususnya untuk calon tenaga kerja yang ada di Kecamatan Pontang” (Hasil wawancara dengan Ibu Ami salah satu Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 18

107

Maret 2014, pada jam 01.30 wib, berlokasi di Disnakertrans Kabupaten Serang). Terkait dengan pelaporan kerja sama yang dilakukan, diperoleh pernyataan yang didapatkan dari tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja ke luar negeri, sebagai berikut: “Iaa laporan dulu ke kelurahan bilang kalau mau kerja ke luar negeri, suruh orang sponsor itu waktu itu. Jadi saya laporan dulu ke RT terus ke kelurahan, jadi untuk mengetahui warganya berangkat gitu”. “Iaa waktu mau berangkat mah PT yang ngurus-ngurus segala macem ya mah, tapi pas udah berangkat terbang ke negara yang dituju mah udah gak pernah ada kabar lagi dari orang PT ya”.(Hasil wawancara dengan Ibu Romlah Salah Satu Tenaga Kerja Indonesia, pada tanggal 23 agustus 2014, pada jam 11.30 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). “Iaa saya laporan dulu ke kecamatan waktu itu”.(Hasil wawancara dengan Ernawati Salah Satu Tenaga Kerja Indonesia, pada tanggal 22 Maret 2014, pada jam 12.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). “Yah saya laporan dulu, supaya orang kelurahan mendata”.(Hasil wawancara dengan Masliah Salah Satu Tenaga Kerja Indonesia, pada tanggal 22 Maret 2014, pada jam 13.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan lainpun didapatkan dari tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja ke luar negeri. “Enggak laporan, waktu itu langsung ajja diberangkatin ke Jakarta dulu. Di tempat Balai Latihan Kerja (BLK), kemudian baru nanti diberangkatkan ke negara tujuan”.(Hasil wawancara dengan Rohyati Salah Satu Tenaga Kerja Indonesia, pada tanggal 22 Maret 2014, pada jam 13.30 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Dapat disimpulkan bahwa memang dari beberapa cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada ditiap daerah khususnya yang ada di Kecamatan Pontang melakukan pendataan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk melakukan rekomendasi. Pernyataan

108

tersebut berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia adanya suatu perubahan budaya kerja atau dalam kultur organisasi yang berjalan yaitu dengan adanya pendaftaran secara online di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yang diharapkan dengan adanya perubahan bentuk kerja tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kultur organisasi dalam pencatatan dan penyajian data juga membutuhkan data yang akurat, berdasarkan data yang diperoleh Peneliti bahwa calon tenaga kerja

Indonesia

yang

akan

bekerja

ke

luar

negeri

dalam

proses

pemberangkatannya harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran calon tenaga kerja Indonesia secara online di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten atau Kota. Dalam pendaftaran tersebut dokumen yang harus dibawa oleh petugas rekrut calon tenaga kerja Indonesia ke Disnakertrans Kabupaten/Kota yaitu perlu adanya Surat Pengantar Rekrut (SPR) dan surat tugas dari direksi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 3. Sistem Pelayanan Salah satu faktor yang harus terdapat dalam manajemen pelayanan yang berkualitas adalah adanya sistem pelayanan yang diarahkan kepada kepentingan pelanggan (masyarakat) yang terkait dengan sistem pengembangan pelayanan berdasarkan tujuan yang dihasilkan, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan. Suatu pelayanan dapat menjadi singkat tidak berkualitas apabila sistem yang diterapkan memang tidak memihak pada

109

kepentingan pengguna jasa. Dalam dimensi sistem pelayanan ini terdapat sub dimensi yaitu meliputi cara pelayanan, mekanisme dan kesesuaian dengan peraturan kebijakan pelayanan. Pertama, cara pelayanan. Petugas berperan aktif dalam suatu kegiatan pelayanan yang bermaksud supaya tujuan yang mereka buat bisa tercapai dengan baik serta tercapainya sasaran program pelayanan yang dijalankan. Suatu keberhasilan dalam pelayanan salah satunya tergantung dari sumber daya manusia pelayanan yang ada. Apabila suatu pelayanan tersebut tidak terdapat sumber daya manusia yang efektif dalam kemampuan cara pengerjaannya maka akan berakibat pada hasil yang akan dicapai nantinya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam program pelayanan tentu ada sumber daya manusia yang menanganinya yang bertugas untuk menjalankan dan melaksanakan manajemen supaya tercapai suatu pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang efektif, serta tugas-tugas administratifnya yang termasuk dalam pencatatan yang bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara legal. Salah satu faktor pendukung dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dibutuhkan suatu informasi yang jelas, akurat dan yang memudahkan para calon tenaga kerja Indonesia supaya mereka mengetahui informasi yang benar mengenai pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia

110

ke luar negeri yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang tidak diinginkan ketika tenaga kerja Indonesia tiba atau dalam proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang menyebutkan bahwa sumber informasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi apabila melalui situs internet seperti web khusus yang disediakan belum ada, dikarenakan sumber daya manusia pelayanannya masih kurang memadai. Sebenarnya untuk pengadaaan komputer masih bisa digunakan akan tetapi masih belum berjalan untuk penggunaan sumber informasi untuk para calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, komputer yang ada hanya digunakan sebagian saja untuk penggunaan pencatatan pendaftaran misalnya pembuatan kartu kuning. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bpk Yus atau Informan (I1-3): “sumber informasi untuk calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui situs internet seperti web tidak ada, sebenarnya di dinas ini ada komputernya yang menganggur yang disediakan akan tetapi karena sumber daya manusia pegawainya yang kurang jadi kita hanya melayani di dinasnya saja atau terkadang ada sosialisasi yang dilakukan” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pernyataan yang samapun diungkapkan oleh Ibu Ami atau Informan (I1-1) yang menyatakan bahwa: “dari dinas belum ada penyediaan informasi melalui web yang diperuntukkan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri” (Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014,

111

pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Sumber informasi yang cenderung didapatkan oleh masyarakat sebagai calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri kebanyakan mereka peroleh melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di daerahnya atau dari hasil calon tenaga kerja Indonesia bertanya-tanya ke warga yang pernah berangkat bekerja ke luar negeri yang mereka kenal. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu calon tenaga kerja Indonesia atau Informan (I4-1): “saya tau informasi tentang gimana caranya kalau ada yang pergi kerja ke luar negeri itu awalnya tanya-tanya ke yang sudah pernah jadi tki ke luar negeri, mulai dari gimana awal daftar segala macem sampe kalau udah nyampe tempat kerja diluar negeri nanti kayak gimana-gimana ya itu nanyanya ke yang sudah pernah jadi tki, kebetulan juga saudara saya ada yang pernah pergi ke luar negeri jadi tki di Arab Saudi kurang lebih selama empat tahunan dia itu, jadi setidaknya kan dia tau gimana cara prosedur segala macemnya. Nah pas saya tau dia itu pas awal mau daftar segala macemnya ternyata dari Pt yang mengurus keberangatan tki, ia udah kemudian saya dianter ke salah satu Pt yang ngurus keberangkatan tki, ia udah selanjutnya saya ikutin syarat-syarat yang dikasih tau dari Pt ya itu, kayak ada persyaratan suruh ada surat pernyataan izin dari suami atau pihak keluarga yang membolehkan saya pergi bekerja ke luar negeri”.(Hasil wawancara dengan Teh Santi salah satu calon tenaga kerja Indonesia yang ada di Kecamatan Pontang, pada tanggal 22 Maret 2014, pada jam 10.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan yang lainpun didapatkan dari calon tenaga kerja Indonesia di Kecamatan Pontang atau Informan (I4-2): “informasi yang ibu dapet mah waktu itu ada calo tki yang dateng ke daerah ibu, soalnya nong kan ada gitu calo yang nawarin ke warganya yang kira-kira mau kerja ke luar negeri. Jadi waktu itu ibu nanya-nanya ke dia gimana caranya kalau berangkat kerja ke luar negeri itu. Soalnya ibu memang ada niat kerja ke luar negeri cari uang buat nyukupin ekonomi keluarga. Ibu mah jujur aja ya nong kan suami ibu mah paling kerja itu di sawah garap sawah milik orang lain yah paling dapet uang

112

juga gak seberapa, kalau ibu cuma ngandelin penghasilan dari suami ibu doang mah ia kagak cukup, apalagi kan kebutuhan mah banyak buat pendidikan sekolah anak ibu ajja kan lumayan besar terutama untuk makan dan minum sehari-harinya apalagikan kita juga mau ada perbaikan rumah segala macem biar bagus, jadi ibu mau kerja ke negara orang lain ajja kan kalau disini mah lulusan SD paling juga jadi apa sih, gitu nong”.(Hasil wawancara dengan Ibu Ruminah salah satu calon tenaga kerja Indonesia di Kecamatan Pontang, pada tanggal 22 Maret 2014, pada jam 09.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Sumber informasi yang mereka dapatkan yaitu dari PT yang mengurus masalah keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ataupun dari hasil mereka bertanya-tanya kepada warganya yang pernah bekerja ke luar negeri. Pengakuan atau pernyataan yang samapun dilontarkan oleh Ibu Ami atau Informan (I1-1) : “sumber informasi untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu biasanya mereka dapat dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), untuk sumber informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui situs internet kami belum ada kami biasanya rekomendasi saja tapi biasanya sih kalau pas dia dateng ke Disnakertrans apabila dia belum mengetahui ia kami akan memberikan saran terlebih dahulu” “kebanyakan para tki sudah tau dgn pekerjaan yang akan dikerjakan nanti disana, jadi di BLK diadakan pelatihan karena disana banyak peralatan yang menggunakan mesin. Yang memberitahu pekerjaan kebanyakan juga dari PT bahkan resiko segala macem sudah dikasih tau” (Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Penyebarluasan informasi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum ada situs web atau internet dalam penyebarluasan informasi yang diperuntukkan untuk calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri.

113

Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Ami atau Informan (I1-1) : “sistem pelayanan yang diberikan melihat juga kebutuhan yang diperlukan oleh penerima pelayanan tenaga kerja Indonesia, kami tetap berusaha memberikan pelayanan yang baik supaya pelayanan yang didapatkan oleh penerima pelayanan juga baik” (Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Sugi atau Informan 2 (I1-2) : “pelayanan yang diberikan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk penerima pelayanannya, pelayanan berdasarkan tujuan yang dihasilkan, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan”.(Hasil wawancara dengan bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 08.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Mukhlis atau Informan (I1-5) : “dalam menjalankan tugas kami berupaya memberikan pelayanan yang baik, supaya memberikan hasil yang baik pula”. (Hasil wawancara dengan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.15 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pelaksanaan sistem pelayanan yang mereka kerjakan dan lakukan untuk pengguna jasa pelayanan mereka selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik dengan tujuan dapat memberikan hasil yang baik pula, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan. Pelayanan dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri membutuhkan juga informasi yang jelas dan baik terutama sumber informasi yang didapatkan supaya calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar

114

negeri dalam proses pemberangkatannya tidak mendapatkan kendala apapun. Pernyataan yang didapat dari Bapak Yus atau Informan (I1-3): “untuk sumber informasi yang diberikan apabila melalui situs web atau internet kami belum ada, sebenarnya di kantor ini ada kompeternya yang disediakan akan tetapi karena sumber daya manusia atau pegawainya yang masih kurang jadi paling kita hanya melayani di kantor saja seperti adanya informasi lowongan pekerjaan kita tempel di mading atau terkadang juga sih melakukan sosialisasi”.(Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pengakuan atau pernyataan yang samapun dilontarkan oleh Ibu Ami atau Informan (I1-1) : “sumber informasi untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu biasanya mereka dapat dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), untuk sumber informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui situs internet kami belum ada kami biasanya rekomendasi saja” “kebanyakan para tki sudah tau dgn pekerjaan yang akan dikerjakan nanti disana, jadi di BLK diadakan pelatihan karena disana banyak peralatan yang menggunakan mesin, yang memberitahu pekerjaan kebanyakan juga dari PT bahkan resiko segala macem sudah dikasih tau”.(Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pemberian informasi yang didapatkan ataupun diperoleh calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri kebanyakan dari sumber eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang seperti dari pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta ataupun dari luar. Penyebarluasan informasi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum ada situs web atau internet dalam penyebarluasan

115

informasi yang diperuntukkan untuk calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Pernyataan diungkapkan oleh salah satu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sudah pernah pergi ke luar negeri yaitu Ibu Romlah atau Informan (I5-2) : “dari dinas mah saya gak dapet info neng, paling ibu mah dapet info keberangkatan jadi tenaga kerja Indonesia itu dari cerita-cerita tetangga yang udah pada pernah berangkat jadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri atau gak ibu nanya-nanya sama calo PT yang memberangkatkan Ibu”.(Hasil wawancara dengan Tenaga Kerja Indonesia Kecamatan Pontang, pada tanggal 23 September 2014, pada jam 11.30 wib, berlokasi di Ds.Keleben Kecamatan Pontang). Pernyataan yang samapun didapatkan dari salah satu tenaga kerja Indonesia yang ada di Kecamatan Pontang yaitu Ibu Ernawati atau (I5-3): “saya mah dapet info mau berangkat jadi tki itu dapet nanya-nanya sama orang yang dari PT ya itu. Berhubung saya mah orang kurang berpendidikan tinggi yah neng mau cari uang buat kebutuhan keluarga, jadi apa-apanya itu ngikut omongan orang dari PT nya itu ajja gimana baiknya biar cepet berangkat tapi berharap gak ada kendala apa-apa gitu yah”. (Hasil wawancara dengan Tenaga Kerja Indonesia Kecamatan Pontang, pada tanggal 23 September 2014, pada jam 11.00 wib, berlokasi di Ds.Keleben Kecamatan Pontang). Berdasarkan hasil wawancara tenaga kerja Indonesia yang sudah pernah pergi bekerja ke luar negeri tersebut, beliau mengatakan bahwa informasi mengenai pemberangkatan atau cara-cara mereka berangkat bekerja ke luar negeri yang mereka dapatkan dari hasil mereka bertanya-tanya kepada PT atau pada tetangga yang sudah pernah berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia sebelumnya ataupun mereka bertanya-tanya kepada PT yang biasanya memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, informasi yang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mereka tidak mendapatkan info apapun.

116

Kesimpulan dari hasil wawancara yang diperoleh dari tenaga kerja Indonesia yang pernah berangkat bekerja ke luar negeri tersebut dapat diketahui bahwa mereka kebanyakan mendapatkan informasi mengenai pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia itu dari PT yang akan memberangkatkan mereka ataupun dari mereka bertanya-tanya ke tetangga yang mereka kenal. Disini seharusnya masih banyak hal yang harus disampaikan oleh pihak Disnakertrans kabupaten kepada calon TKI dari proses pendaftaran, perekrutan, sampai keberangkatan ke negara tujuan. Namun dari banyaknya informasi ini terkadang tidak disampaikan secara keseluruhan bahkan terkesan pasif, jika dalam prosesnya ada seorang TKI yang bertanya barulah pihak dari Disnakertrans memberikan penjelasan kepada calon TKI tersebut. Seharusnya pihak Disnakertrans yang aktif memberikan informasi mengenai proses keberangkatan hingga penempatan karena calon TKI disini masih membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak terkait. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tidak menyediakan sumber informasi yang diperuntukkan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Ketersediaan fasilitas komputer yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tidak diimbanginya dengan jumlah pegawai yang melaksanakan beban kerja yang diemban khususnya dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang diberikan kepada masyarakat sebagai calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Pemberian informasi yang didapatkan ataupun diperoleh calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri kebanyakan dari sumber eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

117

Kabupaten Serang seperti dari pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta ataupun dari luar seperti dari hasil mereka bertanya-tanya ke warga yang sudah pernah pergi kerja di luar negeri. Kedua, mekanisme. Calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri berhak mendapat dan memperoleh informasi yang benar tentang pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan tenaga kerja Indonesia, selain dari itu calon tenaga kerja Indonesia berhak mendapat pelayanan dan perlakuan yang sama, mereka bebas menganut agama dan keyakinan masing-masing, mereka memperoleh upah sesuai standar upah yang berlaku, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, mendapat jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan tenaga kerja Indonesia ke tempat asal, dan juga para calon tenaga kerja Indonesia berhak memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. Setiap hak yang perlu diperoleh untuk calon tenaga kerja Indonesia mereka perlu mematuhi dan mengikuti sistem dan mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang benar. Apabila calon tenaga kerja Indonesia bisa mengikuti mekanisme yang sesuai aturan yang sudah ditentukan, mereka akan mendapatkan negara tujuan yang jelas untuk mereka bekerja ke luar negeri, hak-hak kewajiban mereka jelas, bisa diterima oleh agen, bisa tercatat diperwakilan Republik

Indonesia, dan juga mereka bisa mendapatkan

perlindungan. Adapun alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yaitu sebagai berikut :

118

Bagan 4.1 Alur Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri CTKI mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja dan PPTKIS

CTKI mendapatkan paspor dan KTKLN, kemudian berangkat ke luar negeri dengan dokumen lengkap

CTKI mengurus pendaftaran dan pengurusan dokumen dengan PPTKIS dan Pihak Kecamatan

CTKI melakukan seleksi administrasi kesehatan/medical cek-up

CTKI mengikuti uji kompetensi, PAP dan menandatangani perjanjian kerja

CTKI melakukan rekomendasi dengan Disnaker dan menandatangani perjanjian penempatan

Sumber: (Diolah Peneliti, 2015) Bagan 4.1 tersebut merupakan alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang seharusnya dilalui oleh calon tenaga kerja Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri, yang diharapkan supaya dari awal keberangkatan sampai tiba ke kampung halaman selamat dan tidak ada kendala apapun. Alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dimulai dari calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang kemudian melakukan pendaftaran dan juga pengurusan dokumen secara resmi, dan melakukan syarat-syarat alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang lainnya sampai calon tenaga kerja Indonesia tersebut mendapatkan paspor dan (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) KTKLN sehingga bisa berangkat bekerja ke luar negeri dengan benar tanpa ada kendala apapun.

119

Apabila alur pemberangkatan tersebut sudah dilakukan oleh calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri yang berangkat menggunakan dokumen yang lengkap, kemudian tenaga kerja Indonesia tersebut tiba sampai di negera tujuan dan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), yang selanjutnya apabila sudah dilaksanakan dengan baik tenaga kerja Indonesia tersebut bekerja sesuai pekerjaan mereka dan memiliki ijin tinggal dan juga ijin bekerja disana, yang nanti apabila tenaga kerja Indonesia tersebut telah selesai masa kontrak kerjanya mereka melaporkan ke KBRI untuk pulang atau ingin perpanjang masa kontrak kerjanya, apabila sudah habis masa kerjanya tenaga kerja Indonesia tersebut tiba di rumah masing-masing. Sistem dan mekanisme yang berjalan tersebut ada keterkaitannya dengan kerjasama antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yang mana memang dengan adanya PPTKIS yang ada didaerah masing-masing untuk mempermudah calon tenaga kerja Indonesia mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, akan tetapi mekanisme yang berjalan belum diimbangi dengan adanya pengawasan yang baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, masih ada saja PPTKIS yang tidak melaporkan calon tenaga kerja Indonesia yang sudah mereka rekrut tidak dilaporkan ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terdapat pernyataan dari Ibu Ami atau Informan (I1-1) yaitu: “Yang menjadi kendala biasanya para calon tenaga kerja Indonesia ya itu tidak melaporkan keberangkatannya ke Dinas Tenaga Terja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Sehingga kami pihak dinas tidak

120

mempunyai data mereka sebagai calon tenaga kerja Indonesia” (Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 14 Maret 2014, pada jam 10.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Salah satu kendala dalam mekanisme pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yaitu masih ada calon tenaga kerja Indonesia yang tidak melaporkan keberangkatan bekerja ke luar negeri ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri walaupun mereka mendaftarkan dirinya melalui Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada didaerahnya masing-masing tetap harus melaporkan keberangkatannya ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terlebih dahulu. Seperti yang dilontarkan oleh informan (I1-2) yaitu : “Para calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri bisa mendaftarkan diri ke pihak pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang ada didaerahnya masing-masing. Para sponsor atau calo dari perusahaan tersebut boleh merekrut para calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri apabila mereka mempunyai ijin dan surat sah pendirian perusahaan tersebut. Ketika para calon tenaga kerja Indonesia sudah melengkapi persyaratannya untuk mendaftarkan ke perusahaan tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan ke Disnakertrans Kabupaten Serang untuk prosesnya segala macem” (Hasil wawancara dengan bidang Perlindunga Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 10 februari 2014, pada jam 09.00 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Banyaknya pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang berdiri dimasing-masing daerah tentunya harus yang mempunyai surat ijin perusahaan yang sah apabila ingin bisa merekrut calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Adanya ijin yang diberikan kepada pelaksana penempatan tenaga

121

kerja Indonesia swasta tersebut perlu diimbangi dengan adanya pemberian informasi yang jelas kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Adanya sistem dan mekanisme alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang sudah ditentukan pihak pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta harus bisa mengikuti prosedur yang benar, jangan sampai sumber informasi terkait dengan sistem dan mekanisme pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri disalah informasikan, jangan sampai tenaga kerja Indonesia tersebut tidak mengikuti prosedural yang benar atau bisa disebut dengan tenaga kerja Indonesia yang illegal. Pernyataan lain didapatkan dari salah satu kepala cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kecamatan Pontang atau informan (I3-1): “sekarang mah untuk pendaftaran segala macem atau rekom ke disnaker itu calon tenaga kerja Indonesia ya perlu didatangkan ke dinas ya untuk pendaftaran online gitu terus ada kayak wawancara gitu untuk menandatangani surat perjanjian kerja” (Hasil wawancara dengan Ibu Juntiah salah satu Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang, pada tanggal 16 September 2014, pada jam 14.30 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan yang samapun diungkapkan oleh salah satu tenaga kerja Indonesia atau Informan (I5-1): “ya neng waktu itu saya pernah disuruh dateng ke Disnaker Kabupaten sama PT yang mendaftarkan saya berangkat jadi tkw waktu itu, disana ya ditanya-tanya gitu dikit sama orang dinas nya kayak ditanya status, pengalaman kerja, berani apa gak kerja diluar negeri, ditanya surat ijin dari keluarga atau suami, surat ijin dari Lurah, surat lahir segala macem, gitu” (Hasil wawancara dengan Ibu Masliah salah satu Tenaga Kerja

122

Indonesia di Kecamatan Pontang, pada tanggal 23 agustus 2014, pada jam 11.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan suatu pendaftaran secara online kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, dengan juga melakukan sedikitnya wawancara kepada calon tenaga kerja Indonesia tersebut. Dalam pendaftaran calon tenaga kerja Indonesia tersebut calon tenaga kerja perlu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, akte kelahiran/surat kenal lahir, adanya surat ijin dari orang tua/suami/istri, dan juga surat status perkawinan atau buku nikah. Sehingga dengan adanya suatu pendaftaran online tersebut yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tersebut dokumen yang akan diterbitkan oleh Disnaker dan yang dapat diketahui yaitu adanya perjanjian penempatan, berita acara seleksi calon tenaga kerja Indonesia, kartu identitas tenaga kerja Indonesia, rekomendasi paspor, dan juga asuransi pra penempatan. Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Ami atau Informan (I1-1): “para calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri perlu melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen untuk kebaikan mereka juga, sekarang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk calon tenaga kerja Indonesia itu perlu adanya akte kalahiran/kenal lahir jadi perlu mengurus itu terlebih dahulu soalnya kebanyakan orang yang berangkat ingin ke luar negeri itu pada belum memiliki akte kelahiran” (Hasil wawancara dengan Ibu Ami salah satu Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans, pada tanggal 18 Maret 2014, pada jam 01.30 wib, berlokasi di Disnakertrans Kabupaten Serang).

123

Untuk kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh calon tenaga kerja Indonesia yaitu salah satunya perlu adanya akte kelahiran yang dimiliki oleh calon tenaga kerja Indonesia akan tetapi itu kadang salah satu kendala yang banyak dijumpai oleh tenaga kerja karena kebanyakan belum memiliki akte kelahiran. Banyaknya calo atau sponsor yang ingin merekrut calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri apabila tidak memperhatikan keselamatan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia mereka memberikan informasi tentang sistem dan mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan jalan tidak prosedural. Pada umumnya apabila calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri tidak dengan prosedural dengan tidak pelayanan pemberangkatan tenaga kerja

Indonesia

yang salah mereka

mendapatkan negera yang belum jelas untuk mereka bekerja di luar negeri, hakhaknya tidak jelas, masih diterima oleh sindikat, tidak tercatat di perwakilan Republik Indonesia, perlindungan untuk tenaga kerja Indonesia tersebut tidak terjangkau. Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri mereka harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Seperti yang diungkapkan salah satu informan (I1-1) : “Data yang perlu ada dari calon tenaga kerja Indonesia itu perlu adanya dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja Indonesia itu kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah terakhir, akte kelahiran, foto copy surat nikah/status perkawinan, surat ijin suami/istri/orang tua wali, sertifikat uji kompetensi, keterangan sehat/hasil pemeriksaaan kesehatan & psikologi, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan, kartu tanda kerja luar negeri. Data-data tersebut dibutuhkan sebagai syarat administratif si calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri supaya datanya lengkap, yang diharapkan tidak ada suatu permasalahan yang terjadi ketika si calon tki berangkat atau pulang ke tanah air”. (Hasil wawancara dengan bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja

124

Disnakertrans, pada tanggal 18 Maret 2014, pada jam 01.30 wib, berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Dapat disimpukan bahwa untuk calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri mereka harus melengkapi persyaratan administratif secara lengkap yang mana dokumen-dokumen tersebut untuk kebaikan si calon tenaga kerja Indonesia tersebut supaya tidak terjadi suatu permasalahan atau kendala dalam pemberangkatan atau pemulangan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tersebut selain melengkapi persyaratan administratif secara lengkap mereka juga perlu mengikuti sistem dan mekanisme yang sesuai ketentuan yang sudah dibuat untuk kebaikan mereka sendiri, supaya apabila tenaga kerja Indonesia yang mengikuti prosedural tersebut mendapatkan negara yang jelas, hak-haknya sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri kewajibannya jelas, bisa diterima oleh agen, tercatat di perwakilan Republik Indonesia dan juga bisa mendapatkan perlindungan yang jelas dari pemerintah. Calon tenaga kerja Indonesia yang mendaftarkan dirinya ke pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang memiliki surat ijin perusahaan yang berhak merekrut tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri, akan tetapi apabila urusan pendaftaran ke PPTKIS tersebut sudah selesai harus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dan sebelumnya juga harus melaporkan ke pihak kelurahan dan kecamatan tempat tenaga kerja Indonesia tersebut tinggal terkait dengan keberangkatannya untuk pergi bekerja ke luar negeri.

125

Ketiga, kesesuaian dengan peraturan kebijakan pelayanan. Untuk mewujudkan tenaga kerja Indonesia yang sejahtera dan berkualitas tuntunya perlu didukung oleh keterlibatan Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pertama di kabupaten yang melakukan pendataan terhadap calon tenaga kerja Indonesia yang mendaftarkan diri dan sebagai pemberi informasi sesuai dengan tugasnya. Keterkaitannya hal informasi yang disampaikan kepada calon tenaga kerja Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan dan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri disebutkan ada 3 fase untuk menjadi TKI yaitu dari proses pendaftaran, perekrutan dan seleksi. Ada dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010 yaitu dalam proses pendaftaran pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten/Kota dengan tidak dipungut biaya apapun (Pasal 8 ayat 2). Berdasarkan pada pasal 10 yang ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyatakan bahwa dalam perekrutan TKI terlebih dahulu adanya pemberian informasi. Sebagai calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tentu calon TKI

tersebut

ingin

mendapatkan

sumber

informasi

mengenai

proses

pemberangkatan, perekrutan sampai calon tenaga kerja Indonesia tersebut sampai di negara yang sudah ditentukan. Dikhawatirkan masih adanya ketidak pahaman mengenai proses awal dalam perekrutan sampai keberangkatan negara tujuan.

126

Untuk itu disinilah peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bisa memberikan informasi yang sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 dan juga pada pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/14/MEN/X/2010. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tenaga kerja Indonesia yang sudah pernah pergi bekerja ke luar negeri atau Informan (I5-1): “seharusnya perlu banyak yang disampaikan oleh pihak Disnaker untuk informasi yang dapatkan calon tki terutama dalam proses pendaftaran, perekrutan, hingga keberangkatan sampai ke negara tujuan. Tapi masih banyak informasi yang belum secara keseluruhan disampaikan oleh pihak Disnaker tetapi malah peran PPTKIS yang lebih dominan jadi Disnaker terkesan pasif dalam hal pemberian informasi, kalau ada calon tki yang bertanya baru mereka jawab. Tapi kan seharusnya disini peran Disnaker yang lebih dominan dari pada calon tki ya. Setahu saya itu” (Hasil wawancara dengan Mega Fatonah salah satu tenaga kerja Indonesia, pada tanggal 22 Maret 2014, pada jam 10.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Pernyataan lain didapatkan dari salah satu tenaga kerja Indonesia atau informan (I5-3): ”setau saya ketika itu peran Disnaker saya mah tidak tahu apa-apa soalnya ketika saya sudah mengikuti pendaftaran dan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang harus dikumpulkan seperti ktp, surat ijin dari keluarga. Trus kalau misalnya sudah mendaftarkan diri saya hanya suruh tunggu waktu nanti saya diberangkatkan untuk medical” (Hasil wawancara dengan Ibu Ernawati salah satu tenaga kerja Indonesia di Kecamatan Pontang, pada jam 11.00 wib, berlokasi di Kecamatan Pontang). Dapat dianalisis bahwa sumber informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih cenderung pasif, kurang adanya perhatian yang diberikan oleh Disnaker tersebut. Akan tetapi apabila memang calon tenaga kerja menanyakan kepada pihak Disnaker mereka akan siap membantu

127

memberikan informasi-informasi yang baik. Untuk pemberian sumber informasi kebanyakan calon tenaga kerja Indonesia mendapatkan informasinya dari PT yang mendaftarkan mereka untuk bekerja ke luar negeri. 4.4

Pembahasan Hasil Penelitian Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan

fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Penelitian ini peneliti menggunakan teori manajemen pelayanan menurut Ratminto dan Atik, (2005: 54), dalam bukunya Manajemen Pelayanan dimana ada tiga point penting dari model manajemen pelayanan yaitu: sumber daya manusia pelayanan, kultur organisasi dan sistem pelayanan. Selanjutnya dalam penelitian mengenai Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang), dari hasil penelitian di lapangan dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia pelayanan, kultur organisasi dan sistem pelayanan dari manajemen pelayanan tersebut. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut: Faktor sumber daya manusia dalam pelayanan itu memang penting guna pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat. Hal ini sepertinya memang sudah disadari oleh pemerintah sehingga dalam pemberian pelayanan yang diberikan perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selalu perlu ditekankan, akan tetapi ternyata sumber daya manusia yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mereka juga memerlukan suatu proses dan waktu untuk

128

mendapatkan atau memberikan suatu pelayanan yang lebih baik. Sehingga dalam pelayanan

yang diberikan untuk

masyarakat

saat

ini

pembinaan dan

pengembangan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan atau birokratnya masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Seperti halnya sumber daya manusia

pelayanan

yang

menangani

dalam

manajemen

pelayanan

pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (studi kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang). Petugas pelayanan berperan aktif dalam suatu kegiatan pelayanan yang bermaksud supaya tujuan yang mereka buat bisa tercapai dengan baik serta tercapainya sasaran program pelayanan yang dijalankan. Salah satu supaya tercapainya tujuan tersebut diperlukan sumber daya manusia pelayanan yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan tersebut. Menurut Gow dan Morss dalam Pasolong (2010: 59), menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu kelemahan institusi dan adanya ketidakmampuan SDM dibidang teknis dan adminsitratif. Hal ini menunjukkan bahwa sturktur kelembagaan dan kapasitas SDM sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan kebijakan. Apabila kedua hal tersebut bermasalah maka akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Pertama, dilihat dari kualifikasi pendidikan sumber daya manusia dalam data kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, pendidikan pegawai yang terbanyak didominasi oleh lulusan yang memiliki strata 1 yang berjumlah 27 pegawai, sedangkan untuk pegawai lain yang memiliki

129

lulusan SLTA sebanyak 16 pegawai, D3 berjumlah 3 pegawai dan lulusan strata 2 sebanyak 8 pegawai. Latar belakang pendidikan pegawai berpengaruh dengan hasil kinerja yang diperoleh. Dengan diposisikannya pegawai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki terutama di bidang yang menangani tentang pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terkadang ada pegawai yang belum mengerti dengan beban tugas yang mereka kerjakan. Kemampuan sumber daya manusia pegawai salah satunya bisa dilihat dari kualifikasi pendidikan yang mereka miliki, dalam pemberian pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri perlu dibutuhkan pegawai yang benar-benar bisa memahami tugas yang mereka jalankan. Pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terdapat 54 pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan berbeda-beda. Diketahui beban tugas yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat, pegawainya sudah ditempatkan sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh sumber daya manusia pegawainya, akan tetapi dalam pengerjaan yang diberikan oleh pegawai sumber daya manusia pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang masih bisa dikatakan kekurangan bantuan jadi apabila pegawai yang satu dengan yang lainnya membutuhkan bantuan mereka saling membantu satu sama lain. Kedua, keahlian seorang pegawai selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan pelayanan demi terwujudnya tujuan dan sasaran program pelayanan yang dijalankan, karena keberhasilan di dalam sebuah pelayanan tergantung dari

130

keahlian yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia, apabila dalam suatu pelayanan tidak terdapat sumber daya yang efektif dalam melaksanakan pekerjaan maka hal tersebut akan berakibat kepada hasil yang dicapai. Diketahui bahwa keahlian pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang diperlukan dalam pendataan rekapitulasi jumlah tenaga kerja Indonesia, mereka mencoba saling bantu antara satu pegawai dengan pegawai

yang

lainnya.

Pegawai

perlu

meningkatkan

keahlian

dalam

pengoperasian komputerisasi, dalam pendataan yang bekerjasama dengan pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mengetahui jumlah registrasi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri berdasarkan negara penempatan tersebut. Ketiga, permasalahan yang terkait dengan kompetensi, yang mana suatu keberhasilan

di

dalam

sebuah

pelayanan

tergantung

dari

kemampuan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia, apabila dalam suatu pelayanan tidak terdapat sumber daya yang efektif dalam melaksanakan pekerjaan maka hal tersebut akan berakibat kepada hasil yang dicapai. Dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih adanya keterbatasannya sumber daya manusia pelayanannya, kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya tidak sepadan dengan tugas yang diberikan, sehingga hasil pekerjaan yang tidak memenuhi standar telah ditetapkan. Akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak yang hilang dan juga untuk penyelesaian masalahnya terlambat.

131

Diketahui dalam menjalankan tugas yang diberikan dipelayanan kepada masyarakat, pegawainya sudah ditempatkan sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh sumber daya manusia pegawainya, akan tetapi dalam pengerjaan yang diberikan pegawai masih bisa dikatakan kekurangan bantuan jadi apabila pegawai yang satu dengan yang lainnya membutuhkan bantuan mereka saling membantu satu sama lain, dan juga kebanyakan calon tenaga kerja Indonesia kurang

mengetahui

kemampuan

pegawai

yang

menangani

pelayanan

pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Keempat, permasalahan kredibilitas dalam keterkaitan program sosialisasi yang ada yaitu pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang jarang adanya kegiatan sosialisasi prosedur dan mekanisme mengenai informasi untuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri sedangkan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang sering mengadakan kegiatan sosialisasi prosedur dan mekanisme pemberangkatan tenaga kerja dan transmigrasi yang bertujuan untuk para pemilik kantor cabang PPTKIS yang ada di daerahnya masing-masing mengetahui prosedur yang benar tentang pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang diketahui dari beberapa informan bahwa akan melakukan sosialisasi apabila ada informasi dari salah satu pihak warganya tersebut untuk mendapatkan informasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan tki ke luar negeri, akan tetapi apabila dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tidak mendapatkan

132

kabar berita atau informasi bahwa dari salah satu daerah yang banyak terdapat warganya yang pergi bekerja ke luar negeri mereka tidak melakukan sosialisasi. Kultur organisasi merupakan peranan yang penting dalam melaksanakan sebuah aktivitas terutama dalam pelayanan yang dilaksanakan, karena faktor yang mempengaruhi dapat terselenggaranya pelayanan yang berkualitas adalah kultur organisasi yang berorientasi khususnya kepada masyarakat. Kultur organisasi pelayanan merupakan nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma yang melembaga dalam mewujudkan sikap dan tindakan yang membentuk perilaku para pegawai dan anggota organisasi di dalamnya yang mempengaruhi para pelaksana dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Pertama, dalam sikap profesionalisme yang ada dalam budaya organisasi ini terutama dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adanya komitmen dalam melaksanakan tugas. Pernah ada kasus yang pihak keluarga para tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri lapor ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan tetapi mereka tidak memiliki data bahwa para tenaga kerja Indonesia tersebut terdaftar di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Serang, hal tersebut dikarenakan tenaga kerja Indonesia yang

mengalami

permasalahan

itu

tidak

melaporkan

pendaftaran

pemberangkatannya ke pihak Disnakertrans. Diketahui bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kurangnya melakukan suatu pengawasan kepada setiap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kabupaten Serang. Adanya pegawai yang

133

satu dengan yang lainnya apabila ada kesulitan terkadang mencoba saling membantu, akan tetapi perlu juga dengan proses waktu yang dibutuhkan. Kedua, adanya suatu kerja sama yang dilakukan dalam suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama, yang merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga senantiasa membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berjalan apabila masing-masing individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Suatu kerja sama dibutuhkan dalam suatu manajemen pelayanan pemberangkatan yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam suatu kultur pelayanan yang dijalankan. Suatu kultur organisasi ataupun budaya kerja tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada di dinas tersebut terutama dalam pemberian pelayanan yang diberikan khususnya untuk masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik. Seperti dalam pencatatan jumlah rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan dari masing-masing negara yang diperoleh dan berkerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) supaya mengetahui seberapa banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, dengan adanya sistem komputerisasi online ini cukup terbantu dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia.

134

Suatu budaya kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam pencatatan yang dulu secara manual adanya suatu perubahan kearah yang lebih baik yaitu dengan adanya pencatatan secara online dalam data jumlah rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan berkoordniasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan juga dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada ditiap daerah masing-masing. Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri dalam proses pemberangkatannya harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran calon tenaga kerja Indonesia secara online di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten atau Kota. Dalam pendaftaran tersebut dokumen yang harus dibawa oleh

petugas

rekrut

calon

tenaga

kerja

Indonesia

ke

Disnakertrans

Kabupaten/Kota yaitu perlu adanya surat pengantar rekrut (SPR) dan surat tugas dari direksi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Pelayanan merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Misalnya pelayanan dibidang pemerintahan yang tidak kalah pentingnya masalah pelayanan itu, bahkan peranannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Karena peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat pegawai negeri terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya dimata masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak atas pelayanan.

135

namun ternyata hak masyarakat atau perseorangan untuk memperoleh pelayanan dari aparat pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak, baik untuk masyarakat itu sendiri maupun pemerintah dan pelayanan umum belum menjadi budaya masyarakat yang disana-sini masih selalu ditemui kelemahankelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat yang menerima layanan. Oleh karena itu dibidang pelayanan umum masih perlu pembenahan sungguh-sungguh dalam berbagai sektor yang menjadi pendukung terhadap pelayanan umum yang baik. Pelaksanaan sistem pelayanan yang dikerjakan dan lakukan untuk pengguna jasa pelayanan selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik dengan tujuan dapat memberikan hasil yang baik pula, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan. Pertama, dalam cara pelayanan yang berjalan dan dalam penerapannya. Petugas berperan aktif dalam suatu kegiatan pelayanan yang bermaksud supaya tujuan yang mereka buat bisa tercapai dengan baik serta tercapainya sasaran program pelayanan yang dijalankan. Suatu keberhasilan dalam pelayanan salah satunya tergantung dari sumber daya manusia pelayanan yang ada. Apabila suatu pelayanan tersebut tidak terdapat sumber daya manusia yang efektif dalam kemampuan cara pengerjaannya maka akan berakibat pada hasil yang akan dicapai nantinya. Pelayanan dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri membutuhkan juga informasi yang jelas dan baik terutama sumber informasi yang

136

didapatkan supaya calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri dalam proses pemberangkatannya tidak mendapatkan kendala apapun. Sumber informasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang apabila penyebarluasan informasi melalui situs internet seperti web khusus yang disediakan belum ada, dikarenakan sumber daya manusia pelayanannya masih kurang memadai. Sebenarnya untuk pengadaaan komputer masih bisa digunakan akan tetapi masih belum berjalan untuk penggunaan sumber informasi untuk para calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, komputer yang ada hanya digunakan sebagian saja untuk penggunaan pencatatan pendaftaran misalnya pembuatan kartu kuning. Calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri kebanyakan dari sumber eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang seperti dari pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta ataupun dari luar. Penyebarluasan informasi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang masih belum ada situs web atau internet dalam penyebarluasan informasi yang diperuntukkan untuk calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Sumber informasi yang cenderung didapatkan oleh masyarakat sebagai calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri kebanyakan mereka peroleh melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di daerahnya atau dari hasil calon tenaga kerja Indonesia bertanya-tanya ke warga yang pernah berangkat bekerja ke luar negeri yang mereka kenal.

137

Informasi mengenai pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia itu dari PT yang akan memberangkatkan mereka ataupun dari mereka bertanya-tanya ke tetangga yang mereka kenal. Disini seharusnya masih banyak hal yang harus disampaikan oleh pihak Disnakertrans Kabupaten kepada calon TKI dari proses pendaftaran, perekrutan, sampai keberangkatan ke negara tujuan. Namun dari banyaknya informasi ini terkadang tidak disampaikan secara keseluruhan bahkan terkesan pasif, jika dalam prosesnya ada seorang TKI yang bertanya barulah pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang memberikan penjelasan kepada calon TKI tersebut. Seharusnya pihak Disnakertrans yang aktif memberikan informasi mengenai proses keberangkatan hingga penempatan karena calon TKI disini masih membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak terkait. Kedua, permasalahan dalam mekanisme pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dalam mekanisme pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yaitu masih ada calon tenaga kerja Indonesia yang tidak melaporkan keberangkatan bekerja ke luar negeri ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ataupun ke pihak keluarahan atau kecamatan. Calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri walaupun mereka mendaftarkan dirinya melalui Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada didaerahnya masing-masing tetap harus melaporkan keberangkatannya ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terlebih dahulu dan pihak kecamatan mengetahui.

138

Alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dimulai dari calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang kemudian melakukan pendaftaran dan juga pengurusan dokumen secara resmi, dan melakukan syarat-syarat alur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang lainnya sampai calon tenaga kerja Indonesia tersebut mendapatkan paspor dan (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) KTKLN sehingga bisa berangkat bekerja ke luar negeri dengan benar tanpa ada kendala apapun. Calon tenaga kerja Indonesia yang mendaftarkan dirinya ke pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang memiliki surat ijin perusahaan yang berhak merekrut tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri, akan tetapi apabila urusan pendaftaran ke PPTKIS tersebut sudah selesai harus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dan sebelumnya juga harus melaporkan ke pihak kelurahan dan kecamatan tempat tenaga kerja Indonesia tersebut tinggal terkait dengan keberangkatannya untuk pergi bekerja ke luar negeri. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan suatu pendaftaran secara online kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, dengan juga melakukan sedikitnya wawancara kepada calon tenaga kerja Indonesia tersebut. Dalam pendaftaran calon tenaga kerja Indonesia tersebut calon tenaga kerja perlu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, akte

139

kelahiran/surat kenal lahir, adanya surat ijin dari orang tua/suami/istri, dan juga surat status perkawinan atau buku nikah. Sehingga dengan adanya suatu pendaftaran online tersebut yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tersebut dokumen yang akan diterbitkan oleh Disnaker dan yang dapat diketahui yaitu adanya perjanjian penempatan, berita acara seleksi calon tenaga kerja Indonesia, kartu identitas tenaga kerja Indonesia, rekomendasi paspor, dan juga asuransi pra penempatan. Ketiga, dalam kesesuaian dengan peraturan kebijakan pelayanan yang berlaku. Berdasarkan pada pasal 10 yang ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyatakan bahwa dalam perekrutan TKI terlebih dahulu adanya pemberian informasi. Sebagai calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tentu calon TKI

tersebut

ingin

mendapatkan

sumber

informasi

mengenai

proses

pemberangkatan, perekrutan sampai calon tenaga kerja Indonesia tersebut sampai di negara yang sudah ditentukan. Dikhawatirkan masih adanya ketidakpahaman mengenai proses awal dalam perekrutan sampai keberangkatan negara tujuan. Untuk itu disinilah peran dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk bisa memberikan informasi yang sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 dan juga pada pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/14/MEN/X/2010.

140

Sumber informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih cenderung pasif, kurang adanya perhatian yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tersebut. Akan tetapi apabila memang calon tenaga kerja menanyakan kepada pihak disnaker mereka akan siap membantu memberikan informasi-informasi yang baik. Untuk pemberian sumber informasi kebanyakan calon tenaga kerja Indonesia mendapatkan informasinya dari PT yang mendaftarkan mereka untuk bekerja ke luar negeri. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari ketiga point penting dari model manajemen pelayanan yaitu sumber daya manusia pelayanan, kultur organisasi dan sistem pelayanan yang telah dipaparkan tersebut masih

terdapat

hambatan

dalam

pelaksanaan

pemberian

pelayanan

pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri di Kabupaten Serang terutama di Kecamatan Pontang. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat memberikan informasi bahwa dalam pelaksanaan Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang) tersebut masih belum optimal, dalam hal ini terlihat dari adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

141

BAB V PENUTUP 5.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan yang telah

dipaparkan pada bab sebelumnya, sehingga penyimpulan akhir mengenai Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang (Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang) dapat dikatakan belum optimal, yang berdampak pada rendahnya pelayanan yang didapatkan oleh tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Permasalahan tersebut terjadi dari sumber daya manusia pelayanan, kultur organisasi dan sistem pelayanan sehingga belum mampu menghasilkan dampak yang diinginkan. Dimana yang menyebabkan dari ketidakberhasilan atas pelaksanaan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Pertama, masih minimnya sumber informasi dan kegiatan sosialisasi yang terkesan pasif dalam penyebarluasan informasi mengenai pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal ini dikarenakan sumber daya manusia pelayanan yang kurang memadai dan informasi melalui web khusus yang disediakan belum ada. Kedua, calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri ataupun pelaksana

141

142

penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang ada didaerah masing-masing masih terdapat kurangnya kemauan untuk melaporkan keberangkatannya ke kelurahan dan kecamatan tempat mereka tinggal. Ketiga, kurangnya pengawasan atau monitoring ke pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang ada di daerah Pontang secara berkesinambungan yang menyebabkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang belum melakukan penilaian secara menyeluruh dalam pengawasan yang dilakukan. 5.2

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian, maka Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan supaya manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berjalan dengan maksimal. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut : 1. Perlu adanya penambahan jumlah pegawai dan diharapkan perlunya peran aktif dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang ataupun Instansi yang terkait lebih aktif dalam pemberikan informasi kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, serta melakukan sosialisasi terarah dan berulang kepada calon tenaga kerja Indonesia dan juga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kecamatan Pontang dalam sosialisasi prosedur dan mekanisme dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

143

2.

Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dalam melakukan pendataan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk melakukan pencatatan secara rutin dan menerapkan mekanisme sanksi yang tegas dalam pihak terkait yang melanggar peraturan yang berlaku. Serta untuk calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri perlu ditingkatkan lagi dan menanamkan kesadaran yang tinggi dari dirinya sendiri bahwa keselamatan dirinya penting jangan sampai menjadi tenaga kerja Indonesia yang illegal.

3. Perlu

melakukan

pengawasan

secara

menyeluruh

ke

Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang merekrut para calon tenaga kerja Indonesia, sehingga bisa melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Damanhuri, Didin S. 2006. Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Persaingan Global. Jakarta: Sinar Harapan. Hasibuan, Malayu S.P. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. . 2004. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Husni, Lalu. 2008. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Irawan, Prasetya. 2005. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: DIA FISIP Universitas Indonesia. Miles, Mathew & Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru). Jakarta: UI Press Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Norman, Denzin, dkk. 2009. Hanbook Of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Satori, Djamàn & Komariah, Aan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sondang, P. Siagian. 2002. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Soepomo, Iman. 2003. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan. Subri, Mulyadi. 2006. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. . 2010. Memahami Penelitian Kuallitatif. Bandung: Alfabeta. . 2012. Memahami Penelitian Kuallitatif. Bandung: Alfabeta. Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 1996. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Bumi Aksara.

Peraturan Perundangan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, 2014 Tentang Daftar Kantor Cabang PPTKIS di Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten

Sumber Lain www.kabserang.com, diakses pada tanggal 10 september 2014, jam 14:38 wib. Dwi Kusumandani, Wahyu. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Reputasi Lembaga (Studi Pada Tenaga kerja Indonesia di Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Depok Terhadap Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI). Skripsi. Melalui [06/16/14] Widodo, Agus. 2008. Proses Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia Wanita ke Saudi Arabia (Studi Kasus di PT. SS Jakarta). Skripsi. Melalui [06/16/14]

SURAT OBSERVASI

CATATAN LAPANGAN PENELITIAN MANAJEMEN PELAYANAN PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) KABUPATEN SERANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG)

1. September 2013 Pada bulan September 2013 Peneliti melakukan proses pengajuan judul untuk skripsi. Peneliti mengajukan judul pada jurusan dengan mengajukan 3 alternatif judul dan juga untuk mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi. Pada waktu itu pihak jurusan menyetujui pengajuan judul Peneliti yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Pendekatan Pemberdayaan Organisasi di Badan Narkotika Nasional (BNN)”. Pada bulan ini Peneliti memulai perijinan ke kantor dinas Badan Kesatuan dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Banten. 2. Oktober 2013 Pada bulan Oktober 2013 setelah mendapatkan perijinan dari Badan Kesatuan dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Banten Peneliti mulai melakukan pendekatan lebih jauh dengan para pegawai yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, dengan melakukan wawancara awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam penelitian untuk penyusunan pada bab 1. 3. November – Desember 2013 Pada bulan ini Peneliti masih melakukan penyusunan di bab 1 dan juga melakukan penyusunan untuk di bab 2 dan 3 yaitu pencarian teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian dan juga yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Akan tetapi pada bulan ini Peneliti mendapatkan kendala dalam proses penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten yang menyebabkan Peneliti menjadi berpindah lokus dan judul penelitian beralih ke “Manajemen Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang”, yang sebelumnya melakukan proses bimbingan dan ada kesepakatan dengan Dosen Pembimbing 1. Sehingga pada bulan ini Peneliti melakukan penyusunan awal lagi untuk di bab 1 sampai 3.

4. Januari - Februari 2014 Pada bulan januari ini Peneliti masih melakukan penyusunan untuk bab 2, pada bab ini Peneliti mencari teori-teori yang sesuai dan juga berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti juga masih melakukan penyusunan untuk bab 3, yaitu penyusunan yang berkaitan dengan metodologi penelitian. 5. Maret 2014 Pada bulan ini Peneliti baru mendapatkan acc bab 1 sampai bab 3 dari Dosen Pembimbing 1. Setelah mendapatkan acc bab 1 sampai 3 Peneliti melanjutkan bimbingan dari awal ke Dosen Pembimbing 2, dan terdapat perubahan di bab 1 untuk supaya menambahkan data dan juga temuan lapangan. Setelah memperbaiki kesalahan dibab 1 Peneliti baru mendapatkan acc seminar. 6. April - Mei 2014 Pada awal bulan april ini Peneliti daftar ke pihak jurusan untuk seminar proposal. Akan tetapi Peneliti mendapatkan kabar atau informasi pelaksanaan seminar proposal di bulan juni, sehingga membuat Peneliti waktu itu menunggu informasi dari pihak jurusan terlebih dahulu. 7. Juni 2014 Pada bulan ini Peneliti melakukan atau melaksanakan seminar proposal. Setelah seminar ada bebarapa yang harus direvisi kembali. 8. Juli 2014 Pada bulan ini Peneliti mengerjakan revisi setelah seminar proposal. Peneliti mendapatkan acc revisi setelah seminar proposal dari Dosen Penguji, setelah itu baru kemudian kembali ke Dosen Pembimbing 1 dan 2. 9. Agustus 2014 Pada bulan ini Peneliti mendapatkan acc lapangan dari Dosen Pembimbing 1 dan 2. Kemudian pada akhir bulan agustus tepatnya di tanggal 28 Peneliti mulai melakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan.

10. September 2014 Pada bulan ini Peneliti melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara dengan beberapa informan. 11. Oktober 2014 Pada buan ini Peneliti menyusun bab 4 yang sekarang sedang berjalan. Berikut tabel wawancara penelitian dengan beberapa informan.

NO TANGGAL WAKTU 1. 10-01-2014 09.00 WIB 2.

04-02-2014

09.00 WIB

3.

10-02-2014

09.00 WIB

4.

13-02-2014

10.00 WIB

5.

14-02-2014

11.00 WIB

6.

17-02-2014

10.00 WIB

TEMPAT HASIL Kecamatan Pontang - Wawancara Kabupaten Serang - Observasi

-

Dinas Tenaga Kerja - Wawancara dan Transmigrasi - Observasi (DISNAKERTRANS) - Data materi Kabupaten Serang tentang tenaga kerja Indonesia

-

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang

Wawancara

-

Wawancara Observasi

-

Wawancara Data Rekapitulasi Berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten Serang - Wawancara

-

Kecamatan Pontang

-

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang

Kecamatan Pontang

-

INFORMAN Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Pontang. Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Kabid Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang. Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

- Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

7.

14-03-2014

10.30 WIB

Dinas Tenaga Kerja - Wawancara dan Transmigrasi - Materi (DISNAKERTRANS) tentang TKI Kabupaten Serang

8.

18-03-2014

01.30 WIB

Dinas Tenaga Kerja - Wawancara dan Transmigrasi - Data AN.05 (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang

9.

22-03-2014

09.00 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

10.

22-03-2014

10.00 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

11.

22-03-2014

13.00 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

12.

22-06-2014

13.30 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara - Data Contoh Suarat Perjanjian Antara PPTKIS dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia.

13.

24-06-2014

13.00 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

14.

23-08-2014

11.00 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

15.

23-08-2014

11.30 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang. - Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. -

Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

- Calon Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Pontang. - Calon Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Pontang. - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pernah bekerja ke luar negeri. - Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang.

- Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang. - Pihak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Pontang. - Tenaga Kerja Indonesia yang Pernah Bekerja Ke

Luar Negeri di Kecamatan Pontang. Tenaga Kerja Indonesia yang Pernah Bekerja Ke Luar Negeri di Kecamatan Pontang. Tenaga Kerja Indonesia yang Pernah Bekerja Ke Luar Negeri di Kecamatan Pontang. Tenaga Kerja Indonesia yang Pernah Bekerja Ke Luar Negeri di Kecamatan Pontang. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Pontang.

16.

23-08-2014

12.00 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

-

17.

23-08-2014

13.00 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

-

18.

23-08-2014

13.30 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

-

19.

16-09-2014

10.15 WIB

Dinas Tenaga Kerja - Wawancara dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang

-

20.

16-09-2014

10.30 WIB

Dinas Tenaga Kerja - Wawancara dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang

-

21.

16-09-2014

13.00 WIB

Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

- Wawancara - Data Profil Kecamatan Pontang

-

22.

16-09-2014

14.30 WIB

Kecamatan Pontang

- Wawancara

- Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang

Sumber: Peneliti, 2014. 12. November 2014 Pada bulan ini Peneliti melakukan penyusunan akhir yaitu bab 1,2,3,4 dan 5 dan melakukan bimbingan untuk memperoleh hasil akhir maksimal pada laporan akhir setelah melakukan observasi lapangan. Pada bulan ini juga Peneliti mendapatkan acc sidang dari Dosen Pembimbing 1 dan 2.

PEDOMAN

UMUM

WAWANCARA

PROPOSAL

PENELITIAN

MANAJEMEN PELAYANAN PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) KABUPATEN SERANG Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka disusunlah panduan wawancara seperti dibawah ini. Informan dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya. Informan : 1. Kepala Bidang Penyediaan & Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans. 2. Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans. Pertanyaan : a. Sumber Daya Manusia Pelayanan 1. Apa yang menjadi tolak ukur untuk para pegawai terkait dengan pemberian pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? 2. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi dalam tugas yang diembannya ? 3. Bagaimana latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai ? 4. Apakah latar belakang pendidikan para pegawai berpengaruh terhadap pelayanan tenaga kerja Indonesia ? 5. Apakah ada pola rekrutmen yang diberlakukan terhadap pegawai dalam pelayanan yang diberikan untuk masyarakat ? 6. Apakah para pegawainya telah mencukupi standarisasi pegawai ? 7. Apa yang menjadi kelemahan sumber daya manusia dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? 8. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa terbebani dengan adanya beban tugas terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? 9. Apakah ada permasalahan yang menjadikan hambatan dalam peningkatan kompetensi para pegawai untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan ?

10. Apakah kebanyakan pegawai telah memahami tugas yang diberikan sebagai pegawai ? 11. Apakah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan suatu pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai terutama pegawai yang masih baru ? 12. Apabila dalam keterkaitannya dengan pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri bagaimana ? 13. Apakah ada pegawai yang secara khusus menangani pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja atau sedang ada di luar negeri ? 14. Bagaimana perlindungan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ? 15. Siapa saja yang berkaitan dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ?

b. Kultur Organisasi 1. Apakah kultur organisasi yang ada memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? 2. Seberapa jauh atau besarnya pengaruh kultur organisasi memiliki efek dalam manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? 3. Sejauhmana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupeten Serang untuk merubah kultur organisasi supaya berorientasi pada pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? 4. Apakah pelayanan tenaga kerja Indonesia menjadi prioritas dalam pelaksanaan aktivitas dalam pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? 5. Apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang ada dalam pemberian pelayanan tenaga kerja Indonesia ? 6. Bagaimana cara atau strategi untuk meminimalisisr permasalahan yang terjadi dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia sehingga pelayanan dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat ? 7. Apa yang menjadi kesulitan atau kendala bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk merubah budaya kerja dengan pemanfaatan pelayanan informasi dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia yang diberikan kepada masyarakat ? 8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam program untuk merubah budaya kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ? 9. Bagaimana pengawasan serta evaluasi yang dilakukan ? 10. Bagaimana konsistensi serta kerjasama yang terjalin antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan instansi lain yang berkaitan ? 11. Apakah Dinas selalu memperhatikan dalam pemberian pelayanan tenaga kerja Indonesia terutama dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ?

12. Apa saja program yang sudah atau akan dibuat untuk memperbaiki pelayanan tenaga kerja Indonesia ? c. Sistem Pelayanan 1. Sistem pelayanan tenaga kerja Indonesia yang diberikan untuk pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri bagaimana ? 2. Apakah ada akses informasi yang bisa diperoleh untuk masyarakat supaya mereka mendapatkan info terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? 3. Apa ada perubahan dalam sistem pelayanan yang berjalan dengan pelaksanaan pelayanan yang diberikan ? 4. Apakah sarana dan prasarana yang telah diberikan untuk kemudahan bagi penerima pelayanan ? 5. Bagaimanakah mekanisme dalam pencatatan rutin yang dilakukan untuk mengetahui perubahan baik atau tidak dalam pelaksanaan tersebut ? 6. Apa yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ? 7. Sejauhmana pemanfaatan data dan informasi yang ditujukan sebagai langkah dalam pengambilan keputusan manajemen pelayanan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri terutama dalam pemberangkatannya? 8. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? 9. Bagaimana keterkaitannya dengan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan calon tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri ? 10. Apakah syarat-syarat yang benar untuk PPTKIS supaya mereka bisa memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia ? 11. Apabila ada PPTKIS yang melanggar aturan, apa sanksi yang diberikan oleh mereka ? 12. Biasanya berapa waktu yang dibutuhkan oleh calon tenaga kerja Indonesia untuk bisa berangkat bekerja ke luar negeri ? 13. Apakah pernah atau sering dilakukan evalusi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Serang terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? 14. Bagaimana keterkaitan atau koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan ? 15. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam koordinasi dengan pihak lain tersebut ? 16. Apabila tenaga kerja Indonesia yang ingin pergi bekerja ke luar negeri dari mana saja informasi yang didapatkan supaya mereka tidak salah mendapatkan info ? 17. Apabila tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri apakah sebelumnya harus melaporkan keberangkatannya ke pihak kecamatan atau kelurahan yang ada di tempat tinggal dia ?

Informan : 1. Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans. 2. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Disnakertrans. Pertanyaan : a. Sumber Daya Manusia Pelayanan 1. Bagaimana pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ? 2. Apa yang menjadi tolak ukur untuk para pegawai terkait dengan pemberian pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? 3. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi dalam tugas yang diembannya ? 4. Bagaimana latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai ? 5. Apakah latar belakang pendidikan para pegawai berpengaruh terhadap pelayanan tenaga kerja Indonesia ? 6. Apakah ada pola rekrutmen yang diberlakukan terhadap pegawai dalam pelayanan yang diberikan untuk masyarakat ? 7. Apakah para pegawainya telah mencukupi standarisasi pegawai ? 8. Apa yang menjadi kelemahan sumber daya manusia dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? 9. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa terbebani dengan adanya beban tugas terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? 10. Apakah ada permasalahan yang menjadikan hambatan dalam peningkatan kompetensi para pegawai untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan ? 11. Apakah kebanyakan pegawai telah memahami tugas yang diberikan sebagai pegawai ? 12. Apakah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan suatu pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai terutama pegawai yang masih baru ? 13. Apabila dalam keterkaitannya dengan pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri bagaimana ? 14. Apakah ada pegawai yang secara khusus menangani pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja atau sedang ada di luar negeri ? 15. Bagaimana perlindungan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ?

b. Kultur Organisasi 1. Apakah kultur organisasi yang ada memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? 2. Seberapa jauh atau besarnya pengaruh kultur organisasi memiliki efek dalam manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ?

3. Sejauhmana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupeten Serang untuk merubah kultur organisasi supaya berorientasi pada pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? 4. Apakah pelayanan tenaga kerja Indonesia menjadi prioritas dalam pelaksanaan aktivitas dalam pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? 5. Apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang ada dalam pemberian pelayanan tenaga kerja Indonesia terutama dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? 6. Bagaimana cara atau strategi untuk meminimalisisr permasalahan yang terjadi dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia sehingga pelayanan dapat dirasakan oleh khususnya masyarakat ? 7. Dari mana saja sumber informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat terutama untuk masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri ? 8. Apakah masih banyak masyarakat yang berangkat bekerja ke luar negeri masih mendapatkan informasi yang menyimpang ? 9. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam program untuk merubah budaya kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ? c. Sistem Pelayanan 1. Bagaimana sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan tenaga kerja Indonesia ? 2. Bagaimana sistem pelayanan tenaga kerja Indonesia yang diberikan untuk pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri? 3. Apakah yang menjadi harapan dengan adanya sistem pelayanan terkait dengan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? 4. Apakah ada akses informasi yang bisa diperoleh untuk masyarakat supaya mereka mendapatkan info terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? 5. Apakah akses pelayanan yang diberikan untuk masyarakat lebih cepat diperoleh ? 6. Apakah sarana dan prasarana yang telah diberikan untuk kemudahan bagi penerima pelayanan ? 7. Bagaimanakah mekanisme dalam pencatatan rutin yang dilakukan untuk mengetahui perubahan baik atau tidak dalam pelaksanaan tersebut ? 8. Sejauhmana pemanfaatan data dan informasi yang ditujukan sebagai langkah dalam pengambilan keputusan manajemen pelayanan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri terutama dalam pemberangkatannya? 9. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? terkait dengan pelayanan 10. Bagaimana pengawasan yang diberikan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ?

Informan : 1. Pihak Kecamatan Pontang Pertanyaan : 1. Apabila dalam keterkaitannya dengan pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri bagaimana ? 2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai pelayanan pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? 3. Apakah warga atau masyarakat yang ada di kecamatan Pontang yang akan berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia melaporkan bahwa mereka akan menjadi calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? 4. Bagaimanakah proses yang seharusnya apabila ada masyarakat atau warganya yang akan berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? 5. Apakah pernah ada kasus yang terjadi dengan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, seperti: kekerasan sampai meninggal, dll? 6. Apabila masyarakat banyak yang tidak melaporkan keberangkatan dirinya menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, apakah Bapak/Ibu mengetahui alasannya?

Informan : 1. Kepala cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kabupaten Serang. Pertanyaan : 1. Apabila untuk adanya calon tenaga kerja Indonesia yang akan pergi dan berangkat ke luar negeri, apakah dari PT itu sendiri atau calon tenaga kerja Indonesianya sendiri yang datang ke PT? 2. Kebanyakan biasanya alasan apa saja dari mereka yang ingin bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia itu? 3. Apa saja syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri? 4. Kebanyakan yang berangkat menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan apa saja? 5. Ketika calon tenaga kerja Indonesia akan berangkat bekerja ke luar negeri apakah dalam pemberangkatannya selalu berjalan dengan baik atau apakah ada yang susah? 6. Bagaimana cara atau alur prosedur dan mekanisme pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri? 7. Untuk proses pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia dikenakan biaya berapa? 8. Apa saja persyaratan yang harus dikumpukan oleh calon tenaga kerja Indonesia dalam pemberangkatannya? 9. Indonesia dalam pemberangkatannya? 10. Apa saja tanggung jawab dari PT kepada calon tenaga kerja Indonesia dan selama kapan PT bisa memberikan kemudahan untuk calon tenaga kerja Indonesia dalam proses menjadi tenaga kerja Indonesia? 11. Bagaimana koordinasi antara PT dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terkait dengan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia? 12. Apakah pernah ada pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mensurvei atau bertanya-tanya ke PT terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri?

Informan : 1. Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Pertanyaan : 1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bagaimana tata cara atau prosedur dan mekanisme yang benar apabila ingin berangkat bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? 2. Selama proses akan pendaftaran sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, siapa yang mengurus pendaftarannya? 3. Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dari mana dan dari siapa? 4. Apa yang menjadi motivasi Bapak/Ibu ingin berangkat bekerja ke luar negeri? 5. Apakah untuk pengurusan pemberangkatannya Bapak/Ibu diminta uang pendaftaran ? 6. Apa saja data/dokumen yang dibutuhkan untuk berangkat ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia ? 7. Bagaimana sistem pelayanan informasi yang didapatkan oleh Bpk/Ibu ? 8. Dari mana saja Bpk/Ibu mendapatkan informasi untuk pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ?

Informan : 1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pernah pergi ke luar negeri Pertanyaan : 1. Apakah Anda sebelumnya mendapatkan informasi dari Disnakertrans yang ada di daerah anda mengenai bagaimana cara pemberangkatan TKI ke luar negeri? 2. Dari mana saja anda mengetahui informasi yang didapatkan mengenai berangkat menjadi TKI ke luar negeri? 3. Sebelum berangkat apakah anda atau dari pihak PT melaporkan kepada pihak Kelurahan atau Kecamatan bahwa anda akan pergi ke luar negeri sebagai TKI? 4. Apakah ada upaya pengawasan yang diberikan kepada TKI? 5. Apakah sebelum berangkat anda sudah mengetahui apa belum terkait dengan masalah mekanisme dan prosedur untuk pemulangan dan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)? 6. Untuk pemberangkatan anda menjadi TKI ke luar negeri apakah calo atau pihak lain meminta uang kepada anda untuk biaya pemberangkatan?

Informan : 1. Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pertanyaan : 1. Apa alasan Bapak/Ibu mengizinkan pihak keluarga pergi menjadi TKI ke luar negeri? 2. Selama anak menjadi TKI ke luar negri apakah ada pernah terjadi masalah ketika pemberangkatannya? 3. Bagaimana komunikasi dengan anak yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia? 4. Bagaimana tanggung jawab dari PT yang sudah memberangkatkan anak Bapak/Ibu ke luar negeri? 5. Apakah selama ini ketika anak Bapak/Ibu bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri mengalami kendala? 6. Apakah ada kendala yang dirasakan oleh Bapak/Ibu ketika sang anak akan pulang ke kampung halaman?

MATRIKS HASIL WAWANCARA SESUDAH REDUKSI DATA

Q I

Pertanyaan/Jawaban

1.

Bagaimana latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai?

I1-1

Latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai yah bermacammacam, ada yang sudah PNS ada juga yang masih CPNS dan ada yang TKS. Tapi yah sudah banyak yang PNS untuk para pegawainya. Latar belakang pendidikan pegawainya disini sudah banyak yang pegawai negeri sipil yah tapi masih ada juga yang masih calon pegawai negeri sipil dan juga ada yang tks. Yah itu sudah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan mereka, untuk latar belakang pendidikan kan yah kan sudah ada porsinya masingmasing, untuk lulusan S1 atau S2 ataupun SLTA. Kalau dibagian pendaftaran tenaga kerja ini masih dibilang masih banyak tenaga kerja swadaya atau tks. Latar belakang pendidikan pegawai banyak yang sudah pegawai negeri sipil dan juga masih ada yang honorer. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi dalam tugas yang diembannya ? Setahu saya pegawai sudah cukup mengerti dengan tanggung jawab pekerjaan yang mereka dapatkan. Dengan basic latar belakang pendidikan mereka, tentunya ada suatu pembelajaran yang mereka kuasai, yah kami juga kadang suka membantu dan juga sharring apabila ada suatu kendala yang dihadapi. Saya rasa sudah. Pegawai selalu berusaha melakukan yang kita bisa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, berupaya melakukan pengembangan kearah yang lebih baik. Upaya itu memerlukan waktu dan proses untuk memberikan hasil yang memuaskan. Menurut saya yah neng kalau untuk kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya itu yah begitu, kalau dia bisa menjalankan tugas itu yah dijalankan tetapi kalau dia tidak bisa yah dia mengerjakan tugas yang dia bisa kerjakan saja. Soalnya kan pegawai juga dilihat dari latar belakang pendidikannya dan untuk penempatannya kan sudah disesuaikan, akan tetapi terutama dibagian pendaftaran tenaga kerja ini masih kekurangan pegawai jadi bisa dibilang begitu jadi yah prinsipnya saling bantu saja, kalau bisa yang saya kerjakan yah dikerjakan. Iaa itu kan perlu dalam pengerjan tugasnya juga. Apalagi dibidang keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk menjadi tenaga kerja pegawainya melakukan pendidikan selama 4 bulan, melakukan

I1-2 I1-3

I1-4 2. I1-1

I1-2

I1-3

I1-4

3. I1-1

I1-2 I1-3

4. I1-1

5. I1-1 I1-2 I1-3 I1-4 6. I1-1

pendidikan pengawasan peraturan perundang-undangan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Apa yang menjadi kelemahan sumber daya manusia dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? Sumber daya manusia dalam pelayanan yang diberikan yah memang penting, kami di kantor juga melakukan apa yang kita bisa untuk melayani masyarakat. Tapi kan kalau pegawai baru dengan tugas yang diberikan yah kalau belum bisa yah diajarkan dulu. Biasanya calon tenaga kerja Indonesia yang tidak melaporkan pemberangkatannya yang melalui pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang diluar daerahnya, terus pihak keluarga menanyakan ke pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi dengan kelurganya itu yang pergi bekerja ke luar negeri, sedangkan kita tidak mempunyai data tentang tki yang bermasalah tersebut sehingga kita lumayan susah mengatasinya. Kurangnya ketanggapan akan hal-hal yang baru, akan tetapi yah masih bisa dikomunikasikan dan koordinasikan dengan baik. Khususnya dibidang pendataan tenaga kerja ini masih kekurangan sumber daya manusianya jadi kami apabila sangat kerepotan dengan beban tugas itu kami saling bantu saja, apabila itu memang bisa kita bantu. Apakah ada permasalahan yang menjadikan hambatan dalam peningkatan kompetensi para pegawai untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan ? Setahu saya biasanya para pegawai terhambat dalam pendataan yang menggunakan sistem komputerisasi dalam pengelolaan sistem online yang berjalan, tapi kami sekarang sejak tanggal 2011 sudah berkoordinasi dengan BNP2TKI sehingga kami bisa mengetahui data jumlah rekapitulasi orang yang berangkat bekerja ke luar negeri. Apakah kebanyakan pegawai telah memahami tugas yang diberikan sebagai pegawai ? Ya harus dong neng, setahu ibu setiap pegawai memang harus bisa memahami tugas yang dia kerjakan. Saya rasa sudah pada memahaminya dengan beban tugas yang mereka harus kerjakan. Lumayan memahami, kalaupun dia belum bisa dia akan menanyakan kepada orang yang sudah mengetahuinya terlebih dahulu supaya meminimalisir permasalahan tersebut. Iaa kebanyakan sudah untuk itu kami ada pelatihan selama 4 bulan itu untuk mendapatkan pegawai yang kompeten dalam bidangnya. Apakah kultur organisasi yang ada memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Yah berpengaruh soalnya kan kultur organisasi itu masih termasuk budaya kerja yang dijalankan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi ini. Perubahan budaya kerja dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja

I1-2

I1-3

I1-4

7.

I1-3

I1-1

Indonesia dalam pencatatannya sudah cukup baik neng, seperti untuk pencatatan data jumlah tenaga kerja Indonesia berdasarkan negara penempatan masing-masing calon tenaga kerja Indonesia kami sekarang sudah bekerjasama dengan pihak Bnp2tki secara online yang sudah mulai berjalan dari tahun 2011 sampai sekarang, dulu untuk pencatatan jumlah rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan itu dilakukan secara manual saja. Kami bekerjasama dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada ditiap daerah untuk memberikan data calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Kultur oragnisasi tentunya sangat berpengaruh dengan hasil kinerja para pegawainya. Jadi dibutuhkan adanya suatu budaya kerja yang diharapkan mendapatkan hasil kinerja yang memuaskan. Pelayanan yang diberikan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk penerima pelayanannya, pelayanan berdasarkan tujuan yang dihasilkan, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan. Kalau ditanya berpengaruh pasti ada pengaruhnya. Kantor ini berupaya memberikan pelayanan yang baik walaupun memang masih sedikit kadang ada hambatan-hambatan dalam pelayanan akan tetapi dengan budaya kinerja yang ada memang berpengaruh dalam pemberian pelayanannya. Budaya kerja akan berpengaruh ke pelayanan yang diberikan. Tentunya kultur organisasi cukup penting dalam pelayanan yang diberikan untuk masyarakat khususnya, kultur organisasi kan sama juga dengan budaya kerja yang diterapkan yang ada di dinas ini. Yah kami berupaya melakukan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Tentu ada juga suatu evaluasi dalam program yang dijalankan. Tentunya disetiap bidang yang ada di dinas ini melakukan suatu upaya yang memberikan kearah perubahan yang baik yang diharapkan perubahan itu cukup baik terlaksana. Apabila kalau dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja tentunya kami juga melakukan suatu upaya budaya kerja yang bertujuan kearah yang bertujuan tepat sasaran. Sejauhmana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Serang untuk merubah kultur organisasi supaya berorientasi pada pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia? Budaya kerja yang ada akan bisa mengetahui bagaimana proses kerja nya itu juga. budaya kerja yah tentunya berpengaruh dalam pemberian pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Dengan budaya kerja yang ada di dinas ini pastinya akan bisa mengetahui juga pelaksanaan program yang dijalankan juga. Kami tentunya selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik untuk calon tki yang mau bekerja ke luar negeri tapi tentunya juga perlu kerjasama yang baik juga antara si calon tenaga kerja Indoensia ya itu,

I1-2

I1-4 8. I1-1

I1-2

I1-3 9. I1-1

I1-2 10. I1-1

soalnya kan kebanyakan misalnya ada calon tenaga kerja Indonesianya itu karena ingin cepet berangkat ke luar negeri jadinya mereka melalui jalan pintasnya saja. Yah kami di Disnakertans apabila si calon tenaga kerja Indonesia ya itu belum mengetahui bagaimana prosedur yang benar yah kami beritahu sebelumnya, seperti apabila nanti dirayu-rayu oleh majikan supaya memperpanjang kontrak lebih baik jangan.dll. Kita dari dinas terkadang melakukan adanya kegiatan sosialisasi prosedur dan mekanisme penempatan tki yang bekerja ke luar negeri di daerah-daerah yang cenderung banyak warga masyarakatnya banyak berminat bekerja ke luar negeri, apabila kami mendapatkan informasi dari pihak warganya yang ingin mendapatkan informasi. Kami juga tentunya melakukan suatu pengawasan kepada oknum-oknum yang terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia, dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia tentunya juga ada suatu sistem kontrak yang dijalankan oleh pihak agensi dan juga perusahaan swasta yang merekrut para calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Ada upaya untuk memperbaiki sistem pelayanan yang berjalan. Apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang ada dalam pemberian pelayanan tenaga kerja Indonesia yang kerja ke luar negeri ? Kendalanya terkadang masih banyak calon tenaga kerja Indonesia yang tidak melaporkan keberangkatannya ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang, mereka masih terkesan kalau berurusan dengan dinas pasti akan lama prosesnya padahal kan kita juga seperti ini bertujuan untuk kebaikan mereka juga, akan tetapi terkadang para calon tenaga kerja Indonesia ya sendiri hanya terlalu percaya dengan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia yang mereka percayai saja. Banyak oknum-oknum tangan yang jahat yang tidak melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan benar, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan untuk para tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja kami terkadang masih kekurangan tenaga kerja atau pegawainya. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam program untuk merubah budaya kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi? Tentunya kita juga melakukan pencatatan data segala macem kan neng, supaya kita juga mengetaui jumlah data orang yang pergi bekerja ke luar negeri berdasarkan tempat tujuan berapa banyaknya, supaya kita juga tahu apa-apa yang perlu diperbaiki lagi. Adanya pemantauan dan juga terkadang melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya kami melakukan monitoring, evaluasi dan juga pelaporan dengan adanya keakurasian data ketenagakerjaan. Apakah ada akses informasi yang bisa diperoleh untuk masyarakat supaya mereka mendapatkan info terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? Ada, mereka datang saja sendiri ke disnakertras sebelum mereka melakukan pendaftaran lebih lanjut kami akan memberikan informasi

I1-2

I1-3

I1-4 I5-2 I4-2

I5-3 I5-5 11.

terkait dengan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri tersebut akan tetapi kalau melalui situs internet atau web kami belum menyediakan paling kami tempel brosur-brosur di mading, dari dinas belum ada penyediaan informasi melalui web yang diperuntukkan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Sekarang sudah banyak kantor cabang pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang ada didaerah masingmasing, fungsi dari adanya kantor cabang tersebut untuk mempermudah calon tenaga kerja Indonesia mendapatkan informasi. Untuk informasi kami biasanya temple dimading depan kantor dinas, akan tetapi apabila melalui akses web khusus dari dinas tenaga kerja dan tranmigrasi kami tidak ada, jadi para calon tenaga kerja Indonesia bisa bertanya-tanya langsung ke sini juga bisa. Kami juga menyediakan informasi kepada masyarakat supaya mereka mengetahui apa saja prosedur atau tata cara kalau bekerja ke luar negeri. untuk sumber informasi yang diberikan apabila melalui situs web atau internet kami belum ada, sebenarnya di kantor ini ada kompeternya yang disediakan akan tetapi karena sumber daya manusia atau pegawainya yang masih kurang jadi paling kita hanya melayani di kantor saja seperti adanya informasi lowongan pekerjaan kita tempel di mading atau terkadang juga sih melakukan sosialisasi. Iya ada, dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi ini juga kan terkadang ada sumber informasi yang ditempel ke papan pengumuman atau mading. Informasi saya dapet dari sponsor neng. Berhubung saya mah emang niat sendiri yah mau kerja ke luar negeri itu, jadi saya nanya-nanya gitu ke tetangga saya yang udah pernah pergi jadi tki ke Arab Saudi. Terus saya nanya-nanyanya ke PT. Informasi yang ibu dapet mah waktu itu ada calo tki yang dateng ke daerah ibu, soalnya nong kan ada gitu calo yang nawarin ke warganya yang kira-kira mau kerja ke luar negeri. Jadi waktu itu ibu nanya-nanya ke dia gimana caranya kalau berangkat kerja ke luar negeri itu. Soalnya ibu memang ada niat kerja ke luar negeri cari uang buat nyukupin ekonomi keluarga. Ibu mah jujur aja ya nong kan suami ibu mah paling kerja itu di sawah garap sawah milik orang lain yah paling dapet uang juga gak seberapa, kalau ibu cuma ngandelin penghasilan dari suami ibu doang mah ia kagak cukup, apalagi kan kebutuhan mah banyak buat pendidikan sekolah anak ibu ajja kan lumayan besar terutama untuk makan dan minum sehari-harinya apalagikan kita juga mau ada perbaikan rumah segala macem biar bagus, jadi ibu mau kerja ke negara orang lain ajja kan kalau disini mah lulusan SD paling juga jadi apa sih, gitu nong. Dapet dari sponsor atau juga nanya-nanya ke tetangga yang pernah kerja jadi tkw ke luar negeri. Enggak ada, informasi yang ngasih tau itu orang dari PT. Sejauhmana pemanfaatan data dan informasi yang ditujukan sebagai langkah dalam pengambilan keputusan manajemen pelayanan tenaga

I1-1

I1-3

I2

kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri terutama dalam pemberangkatannya? Data yang perlu ada dari calon tenaga kerja Indonesia itu perlu adanya dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja Indonesia itu kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah terakhir, akte kelahiran, foto copy surat nikah/status perkawinan, surat ijin suami/istri/orang tua wali, sertifikat uji kompetensi, keterangan sehat/hasil pemeriksaaan kesehatan & psikologi, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan, kartu tanda kerja luar negeri. Data-data tersebut dibutuhkan sebagai syarat administratif si calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri supaya datanya lengkap, yang diharapkan tidak ada suatu permasalahan yang terjadi ketika si calon tki berangkat atau pulang ke tanah air. Data yang ada diperlukan memang untuk kebaikan tenaga kerja Indonesianya itu sendiri, apabila ada data-data yang akurat itu akan ada legalitas yang berdasarkan hukum. Informasi yang diberikan juga diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada tenaga kerja supaya prosesnya berjalan dengan lancar. Ada pencatatan rutin, akan tetapi tenaga kerjanya masih kurang atau pegawainya masih kurang. Saya kurang mengetahui pasti apa penyebab mereka jarang melaporkan ke kecamatan, mungkin mereka tidak meresa penting untuk melakukan pelaporan ke pihak kecamatan dalam pendataan.

Member Check Kode Informan : (I1-1). Nama

: Sri Wahyuning Amiharsi, S.H

Jabatan

: Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang

Dimensi 1

: Sumber Daya Manusia

1. Apa yang menjadi tolak ukur untuk para pegawai terkait dengan pemberian pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Yah tentunya dengan latar belakang pendidikan yang pegawai miliki, dengan didukungnya kemampuan dan keahlian serta wawasan yang ada sehingga dapat terbantu untuk terselenggaranya pelayanan yang menyenangkan dan diharapkan pelayanan yang baik untuk masyarakat tentunya sebagai penerima pelayanan itu sendiri. 2. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi dalam tugas yang diembannya ? Setahu saya pegawai sudah cukup mengerti dengan tanggung jawab pekerjaan yang mereka dapatkan. Dengan basic latar belakang pendidikan mereka, tentunya ada suatu pembelajaran yang mereka kuasai, yah kami juga kadang suka membantu dan juga sharring apabila ada suatu kendala yang dihadapi. 3. Bagaimana latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai? Latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai yah bermacam-macam, ada yang sudah PNS ada juga yang masih CPNS dan ada yang TKS. Tapi yah sudah banyak yang PNS untuk para pegawainya. 4. Apakah latar belakang pendidikan para pegawai berpengaruh terhadap pelayanan tenaga kerja Indonesia ? Tentunya berpengaruh sekali terhadap kinerja pegawai yang dilakukan dalam pelayanan yang diberikan berjalan. 5. Apakah ada pola rekrutmen yang diberlakukan terhadap pegawai dalam pelayanan yang diberikan untuk masyarakat ? Untuk pola rekrutmen tentunya sudah ditentukan berdasarkan latar belakang pegawai yang mereka miliki juga tentunya melalui BKD dan juga Kepala Dinas itu. 6. Apakah para pegawainya telah mencukupi standarisasi pegawai ? Untuk standarisasi pegawai tentunya akan melihat juga dari jenjang pendidikan yang mereka miliki. Berdasarkan juga kemampuan dan kompetensi dibidang-bidang tersebut. 7. Apa yang menjadi kelemahan sumber daya manusia dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ?

Sumber daya manusia dalam pelayanan yang diberikan yah memang penting, kami di kantor juga melakukan apa yang kita bisa untuk melayani masyarakat. Tapi kan kalau pegawai baru dengan tugas yang diberikan yah kalau belum bisa yah diajarkan dulu. Biasanya calon tenaga kerja Indonesia yang tidak melaporkan pemberangkatannya yang melalui pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang diluar daerahnya, terus pihak keluarga menanyakan ke pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi dengan keluarganya itu yang pergi bekerja ke luar negeri, sedangkan kita tidak mempunyai data tentang tki yang bermasalah tersebut sehingga kita lumayan susah mengatasinya. 8. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa terbebani dengan adanya beban tugas terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Saya rasa tidak, tentunya mereka menjalankan tugas yang mereka jalankan berdasarkan beban tugas yang ada yang sesuai dengan fungsi kami yaitu melayani masyarakat, misalnya ya dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. 9. Apakah ada permasalahan yang menjadikan hambatan dalam peningkatan kompetensi para pegawai untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan ? Setahu saya biasanya para pegawai terhambat dalam pendataan yang menggunakan sistem komputerisasi dalam pengelolaan sistem online yang berjalan, tapi kami sekarang sejak tanggal 2011 sudah berkoordinasi dengan BNP2TKI sehingga kami bisa mengetahui data jumlah rekapitulasi orang yang berangkat bekerja ke luar negeri. 10. Apakah kebanyakan pegawai telah memahami tugas yang diberikan sebagai pegawai ? Ya harus dong neng, setahu ibu setiap pegawai memang harus bisa memahami tugas yang dia kerjakan. 11. Apakah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan suatu pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai terutama pegawai yang masih baru ? Yah, biasanya untuk pegawai yang masih baru perlu adanya adaptasi terhadap beban tugas yang harus mereka kerjakan. Tentunya masih ada pengarahan terlebih dahulu kepada mereka. 12. Apabila dalam keterkaitannya dengan pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri bagaimana ? Yah tentunya berkaitan, di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten ini tentunya ada pelayanan yang diberikan untuk masyarakat dalam hal pemberangkatan tenaga kerja Indonesia seperti adanya rekomendasi untuk paspor calon tenaga kerja Indonesia. 13. Apakah ada pegawai yang secara khusus menangani pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja atau sedang ada di luar negeri ? di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten ini apabila dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ada di

bidang pembinaan dan penggunaan tenaga kerja (BINAPENTA) dan apabila dalam keterkaitan perlindungan ya juga ada di bidang perlindungan tenaga kerja. 14. Bagaimana perlindungan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ? Untuk masalah perlindungan nanti tanyakan saja ke bagian perlindungan tenaga kerja yang ada di disnaker ini yah neng. 15. Siapa saja yang berkaitan dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Yah kalau dibilang siapa saja yah pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang ada didaerah masing-masing, kecamatan untuk data segala macem, BNP3TKI dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia yang ingin pergi kerja ke luar negeri seperti BNP2TKI juga disana di Jakarta. Dimensi 2

: Kultur Organisasi

1. Apakah kultur organisasi yang ada memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Yah berpengaruh soalnya kan kultur organisasi itu masih termasuk budaya kerja yang dijalankan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi ini. Perubahan budaya kerja dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia dalam pencatatannya sudah cukup baik neng, seperti untuk pencatatan data jumlah tenaga kerja Indonesia berdasarkan negara penempatan masing-masing calon tenaga kerja Indonesia kami sekarang sudah bekerjasama dengan pihak Bnp2tki secara online yang sudah mulai berjalan dari tahun 2011 sampai sekarang, dulu untuk pencatatan jumlah rekapitulasi registrasi berdasarkan negara penempatan itu dilakukan secara manual saja. Kami bekerjasama dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada ditiap daerah untuk memberikan data calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. 2. Seberapa jauh atau besarnya pengaruh kultur organisasi memiliki efek dalam manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? Kultur organisasi ataupun budaya organisasi memiliki peran yang berpengaruh terhadap hasil kerja para pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Apabila hasil budaya kerja yang dilakukan oleh para pegawai tersebut masih kurang baik tentunya diharapkan adanya suatu evaluasi budaya kerja yang memiliki arah perbaikan, seperti dalam perbaikan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia. Seperti sekarang diadakannya pendaftaran online terlebih dahulu. Untuk meminimalisir permasalahan yang sering terjadi akhir-akhir tahun lalu, yang mana terkadang ada kasus pihak keluarga yang datang ke disnaker menanyakan pihak keluarganya yang terjadi suatu permasalahan di negara tempat dia dapatkan seperti tindak kekerasan, tidak adanya kabar

3.

4.

5.

6.

berita tentang keluarganya yang bekerja ke luar negeri. Akan tetapi daftar nama orang tersebut tidak tercantum dan tidak terdata di disnaker sama sekali, ini salah satu faktor yang merubah budaya kerja dalam pencatatan dan penyajian data dalam proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ada sistem pendaftaran online yang supaya berharap kejadian seperti itu tidak terulang lagi di masyarakat khususnya untuk calon tenaga kerja yang ada di kecamatan Pontang. Sejauhmana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupatan Serang untuk merubah kultur organisasi supaya berorientasi pada pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? Kami tentunya selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik untuk calon tki yang mau bekerja ke luar negeri tapi tentunya juga perlu kerjasama yang baik juga antara si calon tenaga kerja Indoensia ya itu, soalnya kan kebanyakan misalnya ada calon tenaga kerja Indonesianya itu karena ingin cepet berangkat ke luar negeri jadinya mereka melalui jalan pintasnya saja. Yah kami di Disnakertans apabila si calon tenaga kerja Indonesia ya itu belum mengetahui bagaimana prosedur yang benar yah kami beritahu sebelumnya, seperti apabila nanti dirayu-rayu oleh majikan supaya memperpanjang kontrak lebih baik jangan.dll. Kita dari dinas terkadang melakukan adanya kegiatan sosialisasi prosedur dan mekanisme penempatan tki yang bekerja ke luar negeri di daerahdaerah yang cenderung banyak warga masyarakatnya banyak berminat bekerja ke luar negeri, apabila kami mendapatkan informasi dari pihak warganya yang ingin mendapatkan informasi. Apakah pelayanan tenaga kerja Indonesia menjadi prioritas dalam pelaksanaan aktivitas dalam pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? Yah bisa dibilang seperti itu yah neng, di bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja disnakertrans ini selain pelayanan yang diacukan untuk para calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri juga seperti ada program atau kegiatan dalam peningkatan kesempatan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan sdm yang terampil di bidang pelatihan dan seperti ada program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang ada dalam pemberian pelayanan tenaga kerja Indonesia yang kerja ke luar negeri? Kendalanya terkadang masih banyak calon tenaga kerja Indonesia yang tidak melaporkan keberangkatannya ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang, mereka masih terkesan kalau berurusan dengan dinas pasti akan lama prosesnya padahal kan kita juga seperti ini bertujuan untuk kebaikan mereka juga, akan tetapi terkadang para calon tenaga kerja Indonesia ya sendiri hanya terlalu percaya dengan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia yang mereka percayai saja. Bagaimana cara atau strategi untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia sehingga pelayanan dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat ?

Dalam prosesnya kami juga berkoordinasi dengan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang ada di daerah masing-masing supaya mereka merekomendasi ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten terlebih dahulu, kalaupun mereka tidak merekom ke disnaker berarti mereka termasuk calon tenaga kerja Indonesia yang illegal. 7. Apa yang menjadi kesulitan atau kendala bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk merubah budaya kerja dengan pemanfaatan pelayanan informasi dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia yang diberikan kepada masyarakat ? Biasanya masyarakat masih enggan mencari informasi ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi terlebih dahulu untuk mencari informasi, kebanyakan masyarakat saling bertanya-tanya kepada orang-orang yang sudah pernah bekerja ke luar negeri yang ada di daerahnya masing-masing saja, atau juga karena keterbatasannya kemampuan kamsayarakat sehingga sangat mudah sekali percaya kepada orang asing. Masyarakat mencari informasi juga melalui PT yang mereka tuju, tetapi yang dikhawatirkan mereka dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk pemberian informasi melalui situs internet kami dari dinas belum ada, dulu memang pernah ada akan tetapi sekarang tidak aktif kembali. paling kita tempel saja dimading papan informasi yang ada didepan dinas ini. 8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam program untuk merubah budaya kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ? Tentunya kita juga melakukan pencatatan data segala macem kan neng, supaya kita juga mengetaui jumlah data orang yang pergi bekerja ke luar negeri berdasarkan tempat tujuan berapa banyaknya, supaya kita juga tahu apa-apa yang perlu diperbaiki lagi. 9. Bagaimana konsistensi serta kerjasama yang terjalin antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan instansi lain yang berkaitan ? Yah saya ras cukup baik. Sumber informasi untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu biasanya mereka dapat dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), untuk sumber informasi dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi melalui situs internet kami belum ada kami biasanya rekomendasi saja. Kebanyakan para tki sudah tau dgn pekerjaan yang akan dikerjakan nanti disana, jadi di BLK diadakan pelatihan karena disana banyak peralatan yang menggunakan mesin. Yang memberitahu pekerjaan kebanyakan juga dari PT bahkan resiko segala macem sudah dikasih tau. 10. Apakah Dinas selalu memperhatikan dalam pemberian pelayanan tenaga kerja Indonesia terutama dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Yah. Sistem pelayanan yang diberikan melihat juga kebutuhan yang diperlukan oleh penerima pelayanan tenaga kerja Indonesia, kami tetap berusaha memberikan pelayanan yang baik supaya pelayanan yang didapatkan oleh penerima pelayanan juga baik.

Dimensi 3

: Sistem Pelayanan

1. Apakah ada akses informasi yang bisa diperoleh untuk masyarakat supaya mereka mendapatkan info terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? Ada, mereka datang saja sendiri ke disnakertras sebelum mereka melakukan pendaftaran lebih lanjut kami akan memberikan informasi terkait dengan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri tersebut akan tetapi kalau melalui situs internet atau web kami belum menyediakan paling kami tempel brosur-brosur di mading, dari dinas belum ada penyediaan informasi melalui web yang diperuntukkan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Sekarang sudah banyak kantor cabang pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang ada didaerah masing-masing, fungsi dari adanya kantor cabang tersebut untuk mempermudah calon tenaga kerja Indonesia mendapatkan informasi. 2. Apa ada perubahan dalam sistem pelayanan yang berjalan dengan pelaksanaan pelayanan yang diberikan ? Yah ada, sekarang perlu ada pendaftaran sistem secara online. 3. Apa yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ? Yang menjadi kendala biasanya para calon tenaga kerja Indonesia ya itu tidak melaporkan keberangkatannya ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Serang. Sehingga kami pihak dinas tidak mempunyai data mereka sebagai calon tenaga kerja Indonesia. 4. Sejauhmana pemanfaatan data dan informasi yang ditujukan sebagai langkah dalam pengambilan keputusan manajemen pelayanan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri terutama dalam pemberangkatannya? Data yang perlu ada dari calon tenaga kerja Indonesia itu perlu adanya dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja Indonesia itu kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah terakhir, akte kelahiran, foto copy surat nikah/status perkawinan, surat ijin suami/istri/orang tua wali, sertifikat uji kompetensi, keterangan sehat/hasil pemeriksaaan kesehatan & psikologi, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan, kartu tanda kerja luar negeri. Data-data tersebut dibutuhkan sebagai syarat administratif si calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri supaya datanya lengkap, yang diharapkan tidak ada suatu permasalahan yang terjadi ketika si calon tki berangkat atau pulang ke tanah air. 5. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? Si calon tenaga kerja Indonesia itu datang ke dinas tenaga kerja Indonesia menanyakan terkait dengan pemberangkatan kerja ke luar negeri dan juga ketika ada suatu sosialisasi yang diadakan didaerahnya masing-masing diharapkan mengikutinya supaya mereka mengetahui informasi yang benar, dan boleh juga menanyakan ke pelaksana penempatan tenaga kerja

Indonesia swasta atau PPTKIS yang benar yang memiliki surat ijin usaha yang benar. Sumber informasi untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu biasanya mereka dapat dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), untuk sumber informasi dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi melalui situs internet kami belum ada kami biasanya rekomendasi saja tapi biasanya sih kalau pas dia dateng ke disnakertrans apabila dia belum mengetahui ia kami akan memberikan saran terlebih dahulu. Kebanyakan para tki sudah tau dgn pekerjaan yang akan dikerjakan nanti disana, jadi di BLK diadakan pelatihan karena disana banyak peralatan yang menggunakan mesin. Yang memberitahu pekerjaan kebanyakan juga dari PT bahkan resiko segala macem sudah dikasih tau. 6. Bagaimana keterkaitannya dengan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan calon tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri ? Dinas tenaga kerja juga masih berkaitan atau juga berkoordinasi dengan PPTKIS yang ada di daerah masing-masing untuk pemberangkatan tenaga kerja Indonesia. Fungsi dari adanya kantor cabang yang ada di daerah masing-masing untuk mempermudah si calon tenaga kerja Indonesia mendapatkan informasi dan juga mempermudah dalam pendaftarannya, yang nantinya PT tersebut lapor dan merekom ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Serang. 7. Apakah syarat-syarat yang benar untuk PPTKIS supaya mereka bisa memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia ? Kantor cabang pelaksana penempatan tenaga kerja swsta yang sah itu harus memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Menteri, supaya bisa merekrut calon tenaga kerja Indonesia. 8. Apabila ada PPTKIS yang melanggar aturan, apa sanksi yang diberikan oleh mereka ? Untuk ketentuan sanksi-sanki pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta bisa dilihat sendiri ada di undang-undang no 38 tahun 2004 yah. 9. Biasanya berapa waktu yang dibutuhkan oleh calon tenaga kerja Indonesia untuk bisa berangkat bekerja ke luar negeri ? Untuk kontrak yang berlaku itu minimal 2 tahun masa kontrak. 10. Apabila tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri apakah sebelumnya harus melaporkan keberangkatannya ke pihak kecamatan atau kelurahan yang ada di tempat tinggal dia ? Yah untuk data administratif dan kebaikan si calon tenaga kerja Indonesia perlu, tentunya itu juga untuk kebaikan si calon tki juga. Para calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri perlu melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen untuk kebaikan mereka juga, sekarang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk calon tenaga kerja Indonesia itu perlu adanya akte kalahiran/kenal lahir jadi

perlu mengurus itu terlebih dahulu soalnya kebanyakan orang yang berangkat ingin ke luar negeri itu pada belum memiliki akte kelahiran.


: Sugihardono, S.H,. M.M

Jabatan

: Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang

Dimensi 1


1. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi dalam tugas yang diembannya ? Saya rasa sudah. Pegawai selalu berusaha melakukan yang kita bisa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, berupaya melakukan pengembangan kearah yang lebih baik. Upaya itu memerlukan waktu dan proses untuk memberikan hasil yang memuaskan. 2. Bagaimana latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai ? Latar belakang pendidikan pegawainya disini sudah banyak yang pegawai negeri sipil yah tapi masih ada juga yang masih calon pegawai negeri sipil dan juga ada yang tks. 3. Apakah latar belakang pendidikan para pegawai berpengaruh terhadap pelayanan tenaga kerja Indonesia ? Saya rasa itu bisa berpengaruh juga dengan kinerja hasil yang nanti akan dia peroleh, tergantung dengan kompetensi yang pegawai miliki, tapi tentunya kan sudah diposisikan pada bidang-bidang masing-masing sesuai dengan latar belakang pendidikannya akan tetapi terkadang ada pegawai yang belum sangat mengerti akan beban tugas yang dia dapatkan, jadi harus perlu adanya sosialisasi lagi dengan beban pekerjaan dia. 4. Apakah ada pola rekrutmen yang diberlakukan terhadap pegawai dalam pelayanan yang diberikan untuk masyarakat ? Iaa ada. 5. Apakah para pegawainya telah mencukupi standarisasi pegawai ? Masih kurang sepertinya, tapi yah saya rasa cukup. 6. Apa yang menjadi kelemahan sumber daya manusia dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? Kurangnya ketanggapan akan hal-hal yang baru, akan tetapi yah masih bisa dikomunikasikan dan koordinasikan dengan baik. 7. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa terbebani dengan adanya beban tugas terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Tidak, semua beban tugas itu kan sudah memang kewajiban kita untuk melaksanakannya.

8. Apakah kebanyakan pegawai telah memahami tugas yang diberikan sebagai pegawai ? Saya rasa sudah pada memahaminya dengan beban tugas yang mereka harus kerjakan. 9. Apabila dalam keterkaitannya dengan pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri bagaimana ? Terutama dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan ini, tentunya kami mangawasi seluruh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, mulai ari undang-undang ketenagakerjaan, peraturan Presiden, dll. Apabila dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri juga tentunya ada suatu perlindungan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja disana, dalam lingkup proses sebelum, selama dan sesudahnya. Seperti dalam lingkup sebelum tenaga kerja Indonesia adanya training tenaga kerja Indonesia yang diatih tentang aturan ketenagakerjaan Indonesia dan negara tujuan. 10. Apakah ada pegawai yang secara khusus menangani pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja atau sedang ada di luar negeri ? Kalau untuk di dinas tenaga kerja dan transmigrasi ini yang menangani itu dibagian bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja yang lebih tahu spesifik ya sepeti apa. Saya rasa dinas tenaga kerja ini selalu berupaya untuk memperhatikan dalam pemberian pelayanan terutama tenaga kerja Indonesia. 11. Bagaimana perlindungan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ? Perlindungan untuk tenaga kerja Indonesia tentunya ada, untuk lebih spesifik jelasnya ada dalam undang-undang nomor 39 tahun 2004 yang menerangkan tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dimensi 2

: Kultur Organisasi

1. Apakah kultur organisasi yang ada memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Kultur oragnisasi tentunya sangat berpengaruh dengan hasil kinerja para pegawainya. Jadi dibutuhkan adanya suatu budaya kerja yang diharapkan mendapatkan hasil kinerja yang memuaskan. Pelayanan yang diberikan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk penerima pelayanannya, pelayanan berdasarkan tujuan yang dihasilkan, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan. 2. Seberapa jauh atau besarnya pengaruh kultur organisasi memiliki efek dalam manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? Suatu budaya kerja tentunya mencakup pelaksanaaan pekerjaan ya juga, dengan bagaimana pegawai bisa melaksanakan tugas yang mereka kerjakan, suatu tujuan tentunya diharapkan tujuan tertentu dilaksanakan

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

sesuai dengan harapan yang diinginkan. Apabila budaya kerja yang dijalankan dengan baik tentunya hasil kerja yang diperoleh akan memuaskan. Sejauhmana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Serang untuk merubah kultur organisasi supaya berorientasi pada pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? Kami juga tentunya melakukan suatu pengawasan kepada oknum-oknum yang terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia, dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia tentunya juga ada suatu sistem kontrak yang dijalankan oleh pihak agensi dan juga perusahaan swasta yang merekrut para calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Apakah pelayanan tenaga kerja Indonesia menjadi prioritas dalam pelaksanaan aktivitas dalam pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? Iaa kita kan dalam lingkup ketenagakerjaan Indonesia. Apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang ada dalam pemberian pelayanan tenaga kerja Indonesia ? Banyak oknum-oknum tangan yang jahat yang tidak melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan benar, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan untuk para tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Bagaimana cara atau strategi untuk meminimalisisr permasalahan yang terjadi dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia sehingga pelayanan dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat ? Perlu adanya kerja sama yang baik antara semua pihak. Supaya terjalin koordinasi dengan baik yang sesuai dengan strategi yang dibuat. Perlu adanya kepatuhan akan hukum yang berlaku dalam ketenagakerjaan Indonesia. Apa yang menjadi kesulitan atau kendala bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk merubah budaya kerja dengan pemanfaatan pelayanan informasi dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia yang diberikan kepada masyarakat ? Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan utnuk dirinya, masih banyak para calo yang nakal dan tidak memperhatikan perlindungan terhadap tenaga kerja indonesianya. Bagaimana pengawasan serta evaluasi yang dilakukan ? Adanya pemantauan dan juga terkadang melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya kami melakukan monitoring, evaluasi dan juga pelaporan dengan adanya keakurasian data ketenagakerjaan. Bagaimana konsistensi serta kerjasama yang terjalin antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan instansi lain yang berkaitan ? Tentunya dinas tenaga kerja dan transmigrasi juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, supaya adanya komunikasi pelaksanaan yang baik.

10. Apakah Dinas selalu memperhatikan dalam pemberian pelayanan tenaga kerja Indonesia terutama dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Iyah. 11. Apa saja program yang sudah atau akan dibuat untuk memperbaiki pelayanan tenaga kerja Indonesia ? Terkadang kami melakukan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dalam program ataupun kegiatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Dimensi 3

: Sistem Pelayanan

1. Sistem pelayanan tenaga kerja Indonesia yang diberikan untuk pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri bagaimana ? Dalam bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja biasanya melakukan pelayanan untuk pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. 2. Apakah ada akses informasi yang bisa diperoleh untuk masyarakat supaya mereka mendapatkan info terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? Untuk informasi kami biasanya temple dimading depan kantor dinas, akan tetapi apabila melalui akses web khusus dari dinas tenaga kerja dan tranmigrasi kami tidak ada, jadi para calon tenaga kerja Indonesia bisa bertanya-tanya langsung ke sini juga bisa. 3. Apakah sarana dan prasarana yang telah diberikan untuk kemudahan bagi penerima pelayanan ? Sekarang calon tenaga kerja Indonesia sudah lebih mudah untuk mendaftarkan diri kedaerahnya masing-masing, sekarang sudah banyak kantor cabang yang berdiri ditiap-tia daerah mereka tinggal, diharapkan dengan adanya kantor-kantor cabang tersebut dapat mempermudah para calon tenaga kerja Indonesia mendaftarkan diri akan tetapi jangan sampai mereka tidak melaporkan kepihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi, utnuk itu kami terkadang melakukan sidak ke beberapa kantor cabang yang ada di kabupaten Serang. 4. Bagaimanakah mekanisme dalam pencatatan rutin yang dilakukan untuk mengetahui perubahan baik atau tidak dalam pelaksanaan tersebut ? Dilakukan suatu pendataan dan pelaporan untuk mengetahui sebagaimana pendataan yang ada dlam pelayanan tersebut. 5. Apa yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelayanan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ? Masih banyak para calon tenaga kerja Indonesia yang belum melaporkan keberangkatannya ke pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Serang, sehingga mempersulit kami mendapatkan data tentang mereka. 6. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah terkait dengan tenaga kerja Indonesia ?

Diharapkan untuk para calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri mereka bertanya-tanya ke pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi terkait dengan pemberangkatannya ke luar negeri supaya mendapatkan informasi yang benar. 7. Bagaimana keterkaitannya dengan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan calon tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri ? Para calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri bisa mendaftarkan diri ke pihak pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang ada didaerahnya masing-masing. Para sponsor atau calo dari perusahaan tersebut boleh merekrut para calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri apabila mereka mempunyai ijin dan surat sah pendirian perusahaan tersebut. Ketika para calon tenaga kerja Indonesia sudah melengkapi persyaratannya untuk mendaftarkan ke perusahaan tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan ke disnakertrans kabupaten Serang untuk prosesnya segala macem. 8. Apakah syarat-syarat yang benar untuk PPTKIS supaya mereka bisa memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia ? Untuk pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta apabila ingin merekrut para calon tenaga kerja Indonesia mereka harus memiliki surat ijin perusahaan yang sah, apabila mereka tidak memiliki tanda bukti pendirian kantor cabang tersebut mereka tidak diperbolehkan untuk merekrut calon tenaga kerja Indonesia dan bisa perusahaan tersebut ditutup. 9. Apabila ada PPTKIS yang melanggar aturan, apa sanksi yang diberikan oleh mereka ? Untuk pelangaran segala macem nanti lebih jelasnya bisa dilihat di undang-undang nomor 39 tahun 2004. 10. Biasanya berapa waktu yang dibutuhkan oleh calon tenaga kerja Indonesia untuk bisa berangkat bekerja ke luar negeri ? Itu tergantung dengan kemampuan mereka di balai latihan kerja, apabila mereka sudah mengerti dengan pekerjaan yang ada disana dan mengetahui dan menguasai bahasa yang digunakannantinya itu akan diberangkatkan. Biasanya untuk calon tenaga kerja Indonesia yang sudah x atau sudah berpengalaman pernah pergi bekerja ke luar negeri sebelumnya itu lebih cepat dibandingkan dengan calon tenaga kerja Indonesia yang baru pertama kali pergi bekerja ke luar negeri. 11. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam koordinasi dengan PPTKIS ? Iya ada terkadang ada pptkis yang berusaha menutu-nutupi data si calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan. 12. Apabila tenaga kerja Indonesia yang ingin pergi bekerja ke luar negeri dari mana saja informasi yang didapatkan supaya mereka tidak salah mendapatkan informasi ? Para calon tenaga kerja Indonesia bisa menanyakan ke palaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang legal dalam artian memiliki surat ijin perusahaan yang sah dimata hukum, bisa ke dinas

tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang atau ke provinsi, bisa juga ke BP3TKI. 13. Apabila tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri apakah sebelumnya harus melaporkan keberangkatannya ke pihak kecamatan atau kelurahan yang ada di tempat tinggal dia ? Untuk kebaikan si calon tenaga kerja Indonesia memang perlu pelaporan tersebut.

Serang, 10 Februari 2014

Sugihardono, S.H,. M.M


: Drs. Yus Rachmaidi

Jabatan

: Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang

Dimensi 1


1. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi dalam tugas yang diembannya ? menurut saya yah neng kalau untuk kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya itu yah begitu, kalau dia bisa menjalankan tugas itu yah dijalankan tetapi kalau dia tidak bisa yah dia mengerjakan tugas yang dia bisa kerjakan saja. Soalnya kan pegawai juga dilihat dari latar belakang pendidikannya dan untuk penempatannya kan sudah disesuaikan, akan tetapi terutama dibagian pendaftaran tenaga kerja ini masih kekurangan pegawai jadi bisa dibilang begitu jadi yah prinsipnya saling bantu saja, kalau bisa yang saya kerjakan yah dikerjakan. 2. Bagaimana latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai ? Yah itu sudah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan mereka. untuk latar belakang pendidikan kan yah kan sudah ada porsinya masingmasing, untuk lulusan S1 atau S2 ataupun SLTA. Kalau dibagian pendaftaran tenaga kerja ini masih dibilang masih banyak tenaga kerja swadaya atau tks. 3. Apakah latar belakang pendidikan para pegawai berpengaruh terhadap pelayanan tenaga kerja Indonesia ? Iaa berpengaruh dong, ilmu yang mereka miliki akan berpengaruh dengan kompetensi yang mereka miliki. yah kalau ditanya berpengaruh atau tidak sumber daya manusia itu yah bisa dikatakan berpengaruh sih neng dengan latar belakang pendidikannya untuk pelayanan, tapi yah biasanya kan untuk awal apabila belum menguasai dengan tugasnya yah kita bimbing dulu. 4. Apakah para pegawainya telah mencukupi standarisasi pegawai ? Itu sudah disesuaikan dengan bidang terkait. Kalau menurut bapak sih yang menjadi kelemahan disumber daya manusianya kan dari tenaga kerjanya itu, terutama yang saya tahu dibagian pendaftaran tenaga kerja ini masih banyak dibilang pegawainya tenaga kerja swadaya yah jadinya gitu neng masih belum PNS, tapi yah itu gak menjamin juga sih, kalau kita bisa yah dilakukan begitu. 5. Apa yang menjadi kelemahan sumber daya manusia dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ?

Khususnya dibidang pendataan tenaga kerja ini masih kekurangan sumber daya manusianya jadi kami apabila sangat kerepotan dengan beban tugas itu kami saling bantu saja, apabila itu memang bisa kita bantu. 6. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa terbebani dengan adanya beban tugas terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Walaupun merasa terbebani kami tetap harus menjalankan tugas yang ada. Saya rasa, lumayan merasa terbebani dengan tugas yang diberikan, prinsipnya kita saling bantu saja, saya juga walaupun sebagai kepala seksi dibagian pendaftaran tenaga kerja ini kalau saya bisa bantu misalnya dengan nulis-nulis atau memberikan cap-cap dilembar kertas kartu kuning yang seharusnya dikerjakan staf saya, tapi yah kalau mereka merasa perlu bantuan yah saya bantu neng. 7. Apakah kebanyakan pegawai telah memahami tugas yang diberikan sebagai pegawai ? Lumayan memahami, kalaupun dia belum bisa dia akan menanyakan kepada orang yang sudah mengetahuinya terlebih dahulu supaya meminimalisir permasalahan tersebut. 8. Apakah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan suatu pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai terutama pegawai yang masih baru ? Tidak ada pelatihan gitu, paling kita apabila ada pegawai baru kita saling sharring ajja saling bantu. 9. Apabila dalam keterkaitannya dengan pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri bagaimana ? Ke bidang pendataan ini tentunya masih ada keterkaitannya, soalnya kan sebelum para calon tenaga kerja Indonesia bekerja ke luar negeri tentunya mereka harus mengumpulkan persyaratan administratif terlebih dahulu. 10. Apakah ada pegawai yang secara khusus menangani pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja atau sedang ada di luar negeri ? Iaa di disnakertrans ini memang melayani untuk pendaftaran para calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, mereka juga perlu wawancara dan merekomendaikan pasport di sini dibidang penyediaan dan penggunaan tenaga kerja. 11. Bagaimana perlindungan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ? Setahu saya ada, di dinas tenaga kerja dan transmigrasi ini juga kita ada bagian untuk perlindungan tenaga kerja. Dimensi 2

: Kultur Organisasi

1. Apakah kultur organisasi yang ada memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Kalau ditanya berpengaruh pasti ada pengaruhnya.

2.

3.

4.

5.

6.

kantor ini berupaya memberikan pelayanan yang baik walaupun memang masih sedikit kadang ada hambatan-hambatan dalam pelayanan akan tetapi dengan budaya kinerja yang ada memang berpengaruh dalam pemberian pelayanannya. Seberapa jauh atau besarnya pengaruh kultur organisasi memiliki efek dalam manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? Budaya kerja yang ada akan bisa mengetahui bagaimana proses kerja nya itu juga. budaya kerja yah tentunya berpengaruh dalam pemberian pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Dengan budaya kerja yang ada di dinas ini pastinya akan bisa mengetahui juga pelaksanaan program yang dijalankan juga. Sejauhmana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Serang untuk merubah kultur organisasi supaya berorientasi pada pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? Ada upaya untuk memperbaiki sistem pelayanan yang berjalan. Apakah pelayanan tenaga kerja Indonesia menjadi prioritas dalam pelaksanaan aktivitas dalam pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? Pelayanan tenaga kerja tentunya menjadi tujuan kami. Apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang ada dalam pemberian pelayanan tenaga kerja Indonesia terutama dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja kami terkadang masih kekurangan tenaga kerja atau pegawainya. Dari mana saja sumber informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat terutama untuk masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri ? Bisa dateng kesini juga bisa, kita kadang informasi tentang pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri kami tempel di mading atau papan pengumuman.

Dimensi 3

: Sistem Pelayanan

1. Bagaimana sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan tenaga kerja Indonesia ? Sistem pelayanan kepada masyarakat kami berusaha memberikan perubahan-perubahan yang baik. Untuk DISNAKERTRANS bagi calon tenaga kerja Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri biasanya ditanyakan untuk persyaratan dokumen seperti: ktp, akte kelahiran, surat ijin orang tua, dll. 2. Bagaimana sistem pelayanan tenaga kerja Indonesia yang diberikan untuk pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri? Kami ada bagian yang menangani secara luas yaitu dibagian penyediaan dan penggunaan tenaga kerja.

3. Apakah yang menjadi harapan dengan adanya sistem pelayanan terkait dengan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? Dengan adanya sistem pelayanan dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dapat mengurangi kasus-kasus yang merugikan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri. 4. Apakah ada akses informasi yang bisa diperoleh untuk masyarakat supaya mereka mendapatkan info terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? Kami juga menyediakan informasi kepada masyarakat supaya mereka mengetahui apa saja prosedur atau tata cara kalau bekerja ke luar negeri. untuk sumber informasi yang diberikan apabila melalui situs web atau internet kami belum ada, sebenarnya di kantor ini ada kompeternya yang disediakan akan tetapi karena sumber daya manusia atau pegawainya yang masih kurang jadi paling kita hanya melayani di kantor saja seperti adanya informasi lowongan pekerjaan kita tempel di mading atau terkadang juga sih melakukan sosialisasi. 5. Apakah akses pelayanan yang diberikan untuk masyarakat lebih cepat diperoleh ? Iaa saya rasa cepat, sekarangkan sudah banyak pptkis yang memebrikan informasi kepada si calon tenaga kerja Indonesia. 6. Bagaimanakah mekanisme dalam pencatatan rutin yang dilakukan untuk mengetahui perubahan baik atau tidak dalam pelaksanaan tersebut ? Ada pencatatan rutin yang dilakukan dari tahun ke tahun. 7. Sejauhmana pemanfaatan data dan informasi yang ditujukan sebagai langkah dalam pengambilan keputusan manajemen pelayanan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri terutama dalam pemberangkatannya? Data yang ada diperlukan memang untuk kebaikan tenaga kerja Indonesianya itu sendiri, apabila ada data-data yang akurat itu akan ada legalitas yang berdasarkan hukum. Informasi yang diberikan juga diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada tenaga kerja supaya prosesnya berjalan dengan lancar. Ada pencatatan rutin, akan tetapi tenaga kerjanya masih kurang atau pegawainya masih kurang. 8. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah terkait dengan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri ? Kebanyakan setahu saya para calon tenaga kerja Indonesia itu pada bertanya ke orang yang sudah pernah berpengalaman bekerja ke luar negeri. Informasi yang tentunya akan didapatkan akan berbeda-beda dari setiap orang yang pernah pergi bekerja ke sana, untuk itu para calon tenaga kerja Indonesia harus menanyakan ke pihak yang benar-benar mengetahui secara pasti bagaimana proses atau sistem pelayanan yang benar. Di daerah masing-masing sudah banyak berdiri PPTKIS yang memberikan informasi kepada orang yang ingin bekerja ke luar negeri, calon tenaga kerja Indonesia bisa menanyakan ke PPTKIS yang benar-benar memiliki surat ijin perusahaan dalam artian yang perusahaan memiliki legalitas berdasarkan badan hukum. Para calon tenaga kerja Indonesia juga bisa

datang ke sini untuk pendaftaran atau mengenai orang yang bekerja ke luar negeri sebagai calon tenaga kerja Indonesia.


: Lilis Mukhlis, S.H

Jabatan

: Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang

Dimensi 1


1. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi dalam tugas yang diembannya ? Iaa itu kan perlu dalam pengerjan tugasnya juga. Apalagi dibidang keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk menjadi tenaga kerja pegawainya melakukan pendidikan selama 4 bulan, melakukan pendidikan pengawasan peraturan perundang-undangan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). 2. Bagaimana latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai ? Latar belakang pendidikan pegawai banyak yang sudah pegawai negeri sipil dan juga masih ada yang honorer. 3. Apakah latar belakang pendidikan para pegawai berpengaruh terhadap pelayanan tenaga kerja Indonesia ? Latar belakang pendidikan cukup berpengaruh dalam hasil kerja yang dihasilkan. 4. Apakah ada pola rekrutment yang diberlakukan terhadap pegawai dalam pelayanan yang diberikan untuk masyarakat ? Iaa ada. 5. Apakah para pegawainya telah mencukupi standarisasi pegawai ? Iaa menurut saya sudah. 6. Apakah para pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa terbebani dengan adanya beban tugas terkait dengan pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Saya rasa tidak. 7. Apakah kebanyakan pegawai telah memahami tugas yang diberikan sebagai pegawai ? Iaa kebanyakan sudah untuk itu kami ada pelatihan selama 4 bulan itu untuk mendapatkan pegawai yang kompeten dalam bidangnya. 8. Apakah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan suatu pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai terutama pegawai yang masih baru ? Iyaa ada pelatihan dan pendidikannya untuk bagian K3 selama 4 bulan.

9. Apakah ada pegawai yang secara khusus menangani pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja atau sedang ada di luar negeri ? Iyah ada, dalam bidang ini dilakukan adanya asuransi dan dalam bidang penyediaan dan penggunaan tenaga kerja ada dilakukan sosialisasi.

Dimensi 2

: Kultur Organisasi

1. Apakah kultur organisasi yang ada memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ? Budaya kerja akan berpengaruh ke pelayanan yang diberikan. Tentunya kultur organisasi cukup penting dalam pelayanan yang diberikan untuk masyarakat khususnya, kultur organisasi kan sama juga dengan budaya kerja yang diterapkan yang ada di dinas ini. Yah kami berupaya melakukan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Tentu ada juga suatu evaluasi dalam program yang dijalankan. Tentunya disetiap bidang yang ada di dinas ini melakukan suatu upaya yang memberikan kearah perubahan yang baik yang diharapkan perubahan itu cukup baik terlaksana. Apabila kalau dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja tentunya kami juga melakukan suatu upaya budaya kerja yang bertujuan kearah yang bertujuan tepat sasaran. 2. Seberapa jauh atau besarnya pengaruh kultur organisasi memiliki efek dalam manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? Itu pastinya akan mempengaruhi proses pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, dalam menjalankan tugas kami berupaya memberikan pelayanan yang baik, supaya memberikan hasil yang baik pula. 3. Apakah pelayanan tenaga kerja Indonesia menjadi prioritas dalam pelaksanaan aktivitas dalam pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia ? Iaa. 4. Dari mana saja sumber informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat terutama untuk masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri ? Sumber informasi bisa diperoleh dari PJTKI, di BP3TKI dar Disnakertrans juga bisa. 5. Apakah masih banyak masyarakat yang berangkat bekerja ke luar negeri masih mendapatkan informasi yang menyimpang ? Mungkin saja ada, kita yang disini kan belum tahu kebenarannya karena mereka ada yang tidak melaporkan keberngakatannya ke sini. 6. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam program untuk merubah budaya kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ? Iaa ada pengawasan yang dilakukan, di dinas tenaga kerja dan transmigrasi juga ada bidang pengawasan ketenagakerjaan.

Dimensi 3

: Sistem Pelayanan

1. Apakah yang menjadi harapan dengan adanya sistem pelayanan terkait dengan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? Diharapkan adanya sistem pelayanan pemberangkatan tenaga kerja yang ada sesuai dengan ketentuan hukum yan berlaku. Jangan sampai masih ada yang menyalahgunakan dan memberikan informasi yang tidak benar ke si calon tenaga kerja Indonesia. 2. Apakah ada akses informasi yang bisa diperoleh untuk masyarakat supaya mereka mendapatkan info terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? Iya ada, dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi ini juga kan terkadang ada sumber informasi yang ditempel ke papan pengumuman atau mading. 3. Apakah sarana dan prasarana yang telah diberikan untuk kemudahan bagi penerima pelayanan ? Ada papan informasi yang disedikan untuk informasi masalah ketenagakerjaan. 4. Bagaimanakah mekanisme dalam pencatatan rutin yang dilakukan untuk mengetahui perubahan baik atau tidak dalam pelaksanaan tersebut ? Setiap tahun tentunya ada evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui ada perubahan atau tidak dalam pelaksanaannya. 5. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah terkait dengan tenaga kerja Indonesia ? Para calon tenaga kerja Indonesia harus bertanya-tanya ke pihak yang benar yang memang mengurusi tentang pemberangkatan tenaga kerja Indonesia.

Member Check Kode Informan : (I2). Nama

: H. Sadirin, S.H

Jabatan

: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pontang

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai pelayanan pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Iaa pasti tahu, rata-rata di daerah Pontang ini potensi calon tenaga kerja Indonesia yang paling banyak di kabupaten Serang ini. Pihak dari disnakertrans kabupaten memang kadang ada neng sosialisasi gitu buat para tki yang mau kerja ke luar negeri, tapi sekarang mah sudah jarang neng. Padahal mah setau bpk mah yah di kecamatan Pontang ini masih cukup lumayan banyak yang berangkat kerja ke luar negeri jadi tki. 2. Apakah warga atau masyarakat yang ada di kecamatan Pontang yang akan berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia melaporkan bahwa mereka akan menjadi calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Itu salah satu masalah yang ada, kebanyakan itu jarang yang melaporkan kabar akan keberangkatannya seharusnya mereka yang ingin berangkat kerja ke luar negeri itu melaporkan terlebih dahulu ke pihak yang ada didaerahnya walapun kebanyakan memang diproses oleh para PJTKI yang ada. 3. Apabila dalam keterkaitannya dengan pelayanan yang diberikan untuk tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri bagaimana ? Di daerah kecamatan Pontang ini termasuk daerah yang tenaga kerja Indonesianya banyak bekerja ke luar negeri. Banyak ditemukan kantor cabang yang melayani untuk perekrutan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Diharapkan untuk tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerjanya itu memperoleh informasi yang benar dari orang-orang ataupun pihak-pihak yang terkait dengan bidang tersebut, sehingga terhindar dari kasus-kasus perdagangan manusia. Pihak kecamatanpun berhak mendapat informasi keberangkatan warga masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri. 4. Bagaimanakah proses yang seharusnya apabila ada masyarakat atau warganya yang akan berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Calon tenaga kerja Indonesia harus pintar-pintar memperoleh informasi terkait dengan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, apabila ada persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi ya laksanakan ikuti aturan tersebut, apabila ada dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan yah ikuti yang benar. Para ctki melakukan pendaftaran ke pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta dan juga melakukan pendaftaran ke Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Serang,

perlu juga melaporakan ke pihak kecamatan yang ada di daerah masingmasing. 5. Apakah pernah ada kasus yang terjadi dengan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, seperti: kekerasan sampai meninggal, dll? Setahu saya memang dulu itu banyak terdengar kasus yang terjadi kepada calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, entah itu ada yang meninggal, ada yang mengalami kekerasan, ada yang tidak bisa pulang, tapi Alhamdulillah sekarang berita tersebut sudah lumayan berkurang dipemberitaan. 6. Apabila masyarakat banyak yang tidak melaporkan keberangkatan dirinya menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, apakah Bapak/Ibu mengetahui alasannya? Saya kurang mengetahui pasti apa penyebab mereka jarang melaporkan ke kecamatan, mungkin mereka tidak merasa penting untuk melakukan pelaporan ke pihak kecamatan dalam pendataan.


: Juntiah

Jabatan

: Kepala Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di kecamatan Pontang

1. Apabila untuk adanya calon tenaga kerja Indonesia yang akan pergi dan berangkat ke luar negeri, apakah dari PT itu sendiri atau calon tenaga kerja Indonesianya sendiri yang datang ke PT? Dua-duanya neng, kadang ada yang dateng langsung ke PT kita ini, tapi kadang kita juga merekrut orang-orang yang ingin bekerja keluar negeri, baik dari dalam daerah disini maupun dari luar daerah. 2. Kebanyakan biasanya alasan apa saja dari mereka yang ingin bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia itu? Rata-rata karena faktor ekonomi sih neng, buat nyukupin hidup keluarga. 3. Apa saja syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri? Harus ada kartu tanda penduduknya, ijazah, akte kelahiran, kalau udah nikah harus ada surat nikah, ada juga surat ijin dari keluarga. Dan mereka itu harus bisa baca dan tulis. 4. Kebanyakan yang berangkat menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan apa saja? Rata-rata lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tapi kadang ada juga lulusan sekolah menengah atas. 5. Ketika calon tenaga kerja Indonesia akan berangkat bekerja ke luar negeri apakah dalam pemberangkatannya selalu berjalan dengan baik atau apakah ada yang susah? Namanya juga proses yah neng pasti ada ada yang lancar tapi ada juga yang agak susah. Kadang ada ajaa yang belum memiliki kartu tanda penduduk atau yang belum memiliki akte kelahiran, jadi kan mereka harus buat terlebih dahulu. Sekarangkan harus menyertai akte kelahiran segala. 6. Untuk proses pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia dikenakan biaya berapa? Untuk calon tenaga kerja Indonesia yang perempuan mah digartiskan sekarang, tapi kalau untuk calon tenaga kerja Indonesia yang laki-laki mah tetep masih bayar. Sekarang mah untuk pendaftaran segala macem atau rekom ke disnaker itu calon tenaga kerja Indonesia ya perlu didatangkan ke dinas ya untuk pendaftaran online gitu terus ada kayak wawancara gitu untuk menandatangani surat perjanjian kerja. 7. Apa saja tanggung jawab dari PT kepada calon tenaga kerja Indonesia dan selama kapan PT bisa memberikan kemudahan untuk calon tenaga kerja Indonesia dalam proses menjadi tenaga kerja Indonesia?

Kami sebagai PJTKI selalu berupaya yang terbaik yah untuk para calon tenaga kerja Indonesia supaya mereka juga mendapatkan pelayanan pemberangkatan yang baik, supaya mereka juga tidak ada masalah ketika bekerja ke luar negeri. 8. Bagaimana koordinasi antara PT dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terkait dengan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia? Kami bekerjasama dengan pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk pelayanan yang baik untuk para calon tenaga kerja Indonesia, untuk rekomendasi pasport pendataannya pun ada, para calon tenaga kerja Indonesia ya juga sebelum berangkat itu daftar dulu ke dinas secara online dan melakukan wawancara. Sekarang udah jarang bahkan kadang gak ada sosialisasi masalah pemberangkatan tki yang diadakan oleh pihak disnaker kabupaten Serang mah, Ibu kalau diundang itu biasanya dari disnakertrans provinsi neng. Biasanya untuk para PPTKIS yang ada di daerah masingmasing perwakilannya satu orang datang ke tempat yang sudah ditentuin dari dinas ya neng, jadi membahas tentang pemberangkatan tki segala macem supaya PT yang merekrut calon tki itu pada tahu bagaimana cara yang benar. 9. Apakah pernah ada pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mensurvei atau bertanya-tanya ke PT terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ? Iaa ada, kesini ya itu mendadak tanpa ada kabar terlebih dahulu, bisa dibilang sidak gitu, orang dinas nanya-nanya masalah hak ijin perusahaan sekalian menilai juga kondisi perusahaan yang merekrut para calon tenaga kerja Indonesia.


: Ahmad Basri

Jabatan


1. Apabila untuk adanya calon tenaga kerja Indonesia yang akan pergi dan berangkat ke luar negeri, apakah dari PT itu sendiri atau calon tenaga kerja Indonesianya sendiri yang datang ke PT? Disini kita kebanyakan mencari para calon tenaga kerja Indonesia ya, ada orang saya sebagai calo yang muter mencari calon tenaga kerja Indonesia. 2. Kebanyakan biasanya alasan apa saja dari mereka yang ingin bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia itu? Untuk keperluan ekonomi kelurganya, biaya sekolah anak yah kepeluan yang lain juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 3. Apa saja syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri? Ada Kartu tanda penduduk, surat keterangan keluarga, ijazah, kartu keluarga gitu. 4. Kebanyakan yang berangkat menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan apa saja? Kebanyakan itu lulusan Sekolah Dasar. 5. Ketika calon tenaga kerja Indonesia akan berangkat bekerja ke luar negeri apakah dalam pemberangkatannya selalu berjalan dengan baik atau apakah ada yang susah? Yah Alhamdulillah lumayan lancar paling yah kalau agak gak lancar itu kan calon tenaga kerja Indonesianya jadi memperulur-ulur waktu pas mau berangkatnya itu paling. 6. Untuk proses pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia dikenakan biaya berapa? Enggak usah bayar untuk cewek mah, kecuali buat cowok itu iya harus bayar. 7. Apa saja tanggung jawab dari PT kepada calon tenaga kerja Indonesia dan selama kapan PT bisa memberikan kemudahan untuk calon tenaga kerja Indonesia dalam proses menjadi tenaga kerja Indonesia? PT kita mengurusi dokumen-dokumen calon tenaga kerja Indonesia yang mau berangkat itu, kita bertanggung jawab kepada calon tenaga kerja Indonesia sampai dia sudah bisa berangkat dapet negara tempat dia kerja, tapi yah kalau apabila ketika dia kerja diluar negerinya kalau dibilang ada suatu masalah yah kita juga siap membantu.

8. Bagaimana koordinasi antara PT dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terkait dengan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia? Kami tentunya yah keterkaitan dengan disnakertrans dengan data-data calon tenaga kerja Indonesia untuk proses pemberangkatan ke luar negeri, untuk rekom dan nanti ada wawancara dengan pihak Disnakertrans juga. Kami memberikan data kepada disnaker Kabupaten Serang untuk daftar calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri untuk di rekomendasi oleh Dinas tersebut. 9. Apakah pernah ada pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mensurvei atau bertanya-tanya ke PT terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Iaa pernah ada dari Disnakertrans untuk mensurvei tempat PT yang merekrut para calon tenaga kerja Indonesia.

Serang, 24 Juni 2014

Ahmad Basri


: Sanara

Jabatan


1. Apabila untuk adanya calon tenaga kerja Indonesia yang akan pergi dan berangkat ke luar negeri, apakah dari PT itu sendiri atau calon tenaga kerja Indonesianya sendiri yang datang ke PT? Kadang datang sendiri si calon tenaga kerja Indonesia tapi kadang juga ada yang dari temennya yang pada tahu dengan PT ini. 2. Kebanyakan biasanya alasan apa saja dari mereka yang ingin bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia itu? Kebanyakan faktor ekonomi yang mempengaruhi de. 3. Apa saja syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri? Persyaratannya perlu adanya KTP, Kartu Keluarga, kalau ada passport juga, yang penting bisa baca tulis de. 4. Kebanyakan yang berangkat menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan apa saja? Paling calon tenaga kerja Indonesia yang oada berangkat itu lulusan Sekolah Dasar. 5. Ketika calon tenaga kerja Indonesia akan berangkat bekerja ke luar negeri apakah dalam pemberangkatannya selalu berjalan dengan baik atau apakah ada yang susah? Enggak ada sih de. Kami jarang mendapatkan undangan sosialisasi gitu tentang tki dari disnakertrans kabupaten, tapi kalau dari dinas yang provinsi ya iya kita pernah dapet undangan ya. 6. Bagaimana cara atau alur prosedur dan mekanisme pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri? Si calon tenaga kerja Indonesia ini nanti medical chekup kemudian rekomendasi ke Disnakertrans, kalau udah keluar nomor id segala macem itu pasporan di Serang dari Jakarta kemudian BLK mengadakan pendidikan gitu selama 40 harian mah, terus ada PAP arahan-arahan tempat untuk kerja diluar negeri dari Pemerintah sekaligus dikasih asuransi 2 tahun, baru nanti berangkat ke negara yang sudah ditentukan. Untuk pendataan jumlah calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri kami melaporkan terlebih dahulu ke dinas untuk yang nantinya direkom oleh pihak dinas. 7. Untuk proses pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia dikenakan biaya berapa? Kalau perempuan gratis tapi kalau laki-laki harus bayar.

8. Apa saja tanggung jawab dari PT kepada calon tenaga kerja Indonesia dan selama kapan PT bisa memberikan kemudahan untuk calon tenaga kerja Indonesia dalam proses menjadi tenaga kerja Indonesia? Kami tentunya bertanggungjawab dengan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia. 9. Bagaimana koordinasi antara PT dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terkait dengan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia? Yah cukup baik sih. 10. Apakah pernah ada pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mensurvei atau bertanya-tanya ke PT terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Oh iaa pernah ada orang dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Serang mengecek tempat PT dan menanyakan tentang hak milik dan ijin perusahaan segala macem.

Serang, 24 Juni 2014

Sanara


: Atoillah

Jabatan


1. Apabila untuk adanya calon tenaga kerja Indonesia yang akan pergi dan berangkat ke luar negeri, apakah dari PT itu sendiri atau calon tenaga kerja Indonesianya sendiri yang datang ke PT? Para calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat dari PT ini kebanyakan sponsor dari PT ini yang mencari. Dalam satu bulan terkadang ada 20 orang, dan paling minimal ada 5 orang dalam satu tahun. 2. Kebanyakan biasanya alasan apa saja dari mereka yang ingin bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia itu? Calon tenaga kerja Indonesia yang pergi kerja ke luar negeri itu kebanyakan gara-gara faktor ekonomi, untuk memenuhi ekonomi keluarganya. 3. Apa saja syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri? Syaratnya perlu adanya KTP, surat ijin keluarga yang ditanda tangan diatas materai, kalau ada yang sudah menikah perlu adanya surat nikah, ijazah, akte kelahiran. 4. Kebanyakan yang berangkat menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan apa saja? Latar belakang pendidikan calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri itu kebanyakan Sekolah Dasar sampe Sekolah Menengah Pertama. 5. Ketika calon tenaga kerja Indonesia akan berangkat bekerja ke luar negeri apakah dalam pemberangkatannya selalu berjalan dengan baik atau apakah ada yang susah? Yah itu mah tergantung juga dengan calon tenaga kerja Indonesia yang ada, kadang ada yang sudah mendaftarkan akan tetapi tidak jadi. Masalahnya yang biasanya terjadi itu ketika calon tenaga kerja Indonesia ingin berangkat yaitu faktor keluarga, seperti pihak keluarga ada yang menunda-nunda kepergian calon tenaga kerja Indonesia. Apabila ada kasus seperti itu, apabila calon tenaga kerja Indonesia lewat dari waktu yang ditentukan bisa dikenakan sanksi biaya 10 juta untuk perorang. 6. Bagaimana cara atau alur prosedur dan mekanisme pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri? Apabila calon tenaga kerja Indonesia yang sudah melengkapi persyaratan dan dokumen yang perlu dilengkapi calon tenaga kerja Indonesia dibawa ke Jakarta/ke PT pusat untuk medical chekup, kemudian calon tenaga kerja

Indonesia pulang lagi ke kampung halaman selama menunggu hasil chekup, kemudian buat surat rekomendasi paspor, diadakan pelatihan dan pendidikan di Jakarta, apabila sudah selesai mereka bisa terbang ke negara yang telah ditentukan. 7. Untuk proses pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia dikenakan biaya berapa? Biaya pendaftaran untuk wanita itu dari awal sampai akhir itu tidak dikenakan biaya sedikitpun, tapi apabila untuk laki-laki itu baru dikenakan biaya. 8. Apa saja tanggung jawab dari PT kepada calon tenaga kerja Indonesia dan selama kapan PT bisa memberikan kemudahan untuk calon tenaga kerja Indonesia dalam proses menjadi tenaga kerja Indonesia? Disini PT akan bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan dalam pemberangkatan tenaga kerja Indonesia. 9. Bagaimana koordinasi antara PT dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terkait dengan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia? PT biasanya apabila ingin rekom hanya tinggal hubungi pihak Disnakertrans kemudian perwakilan orang dari pihak Disnakertrans akan datang ke PT kemudian diproses, apabila sudah selesai pihak Disnakertrans akan menghubungi PT. 10. Apakah pernah ada pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mensurvei atau bertanya-tanya ke PT terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Yah kadang pernah ada.


: Andilala

Jabatan


1. Apabila untuk adanya calon tenaga kerja Indonesia yang akan pergi dan berangkat ke luar negeri, apakah dari PT itu sendiri atau calon tenaga kerja Indonesianya sendiri yang datang ke PT? Yah itu mah tergantung neng, kadang kita dari PT yang nyari orang yang takutnya mau kerja ke luar negeri, tapi kadang yah ada juga yang dateng nanya-nanya gitu. 2. Kebanyakan biasanya alasan apa saja dari mereka yang ingin bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia itu? Yah apalagi sih neng kalau bukan masalah faktor ekonomi mah, kebanyakan ya gitu pada pengen rumahnya bagus, punya duit banyak, tapi setahu saya ada juga yang ketagihan dan keenakan kerja di luar negeri, soalnya mereka mikirnya cepet dapet uangnya tidak kayak cari uang di Perusahaan-Perusahaan di Indonesia kan, apalagi orang yang pendidikannya paling lulusan Sekolah Dasar paling kerja juga bagian apa sih, paling yah gitu. 3. Apa saja syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri? Untuk calon tenaga kerja Indonesia yang ingin kerja ke luar negeri itu harus usianya minimal 20-21 tahun dan maksimal hanya sampe 35 tahun saja kalau dibawah dari itu kami tidak mau memprosesnya takut dikira mempekerjakan anak dibawah umur, orangnya tidak boleh dalam keadaan hamil, bisa baca dan tulis, orangnya sehat, terus juga harus ada surat ijin dari keluarga atau suami. Surat ijin dari keluarga itu penting loh neng, soalnya pernah waktu itu sempat ada kasus yang istrinya sudah pergi jadi tkw sampe ke tempat tujuan malah disuruh pulang lagi sama suaminya ya itu, dia marah-marah sama kami suruh memulangkan padalahkan kalau gitu kan tidak boleh namanya melanggar ketentuan yang sudah disepakati antara PT sama calon tenaga kerja Indonesia, setahu kami istri ya itu sudah daept surat ijin dari suaminya akan tetapi ternyata ini suami keduanya yang tentara dia tidak setuju kalau istrinya jadi tkw. Jadi kami minta diselsaikan baik-baik saja, kalau mau seperti itu yah dia harus membayar denda segala macem. 4. Kebanyakan yang berangkat menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan apa saja? Kebanyakan itu yang berangkat lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, tapi itupun syaratnya kalau mau berangkat jadi tkw mereka

5.

6.

7.

8.

9.

harus bisa baca dan tulis. Kalau mereka tidak bisa yah nanti disananya gimana kan. Ketika calon tenaga kerja Indonesia akan berangkat bekerja ke luar negeri apakah dalam pemberangkatannya selalu berjalan dengan baik atau apakah ada yang susah? Yah alhamdulillah akhir-akhir ini tidak ada sih, kan kami juga kalau tidak memenuhi persyaratan yang berlaku kami tidak akan mengurusnya. Nanti yang kena imbasnya kan orang PT ya lagi. Bagaimana cara atau alur prosedur dan mekanisme pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri? Si calon tenaga kerja Indonesia ya itu harus melengkapi persyaratanpersyaratan terlebih dahulu seperti adanya KTP, surat ijin dari suami atau keluarga, harus usianya minimal 20 atau 21 tahun dan jangan lebih dari umur 35 tahun, kemudian nanti dia lakukan medical chekup segala macem, ngurusin passport segala macem, yang nantinya ke penampungan melakukan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Untuk proses pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia dikenakan biaya berapa? Enggak ada, malah si calon tenaga kerja ya sendiri yang nanti akan dapet uang. Apa saja tanggung jawab dari PT kepada calon tenaga kerja Indonesia dan selama kapan PT bisa memberikan kemudahan untuk calon tenaga kerja Indonesia dalam proses menjadi tenaga kerja Indonesia? Yah tentunya kami akan bertanggungjawab dengan pemberangkatan si calon tenaga kerja Indonesia sampai dia tiba ditempat tujuan dengan selamat dan tidak ada kendala satu apapun. Apabila si tenaga kerja Indonesia mengalami suatu masalah ketika di negara tempat dia bekerja dia juga bisa laporan ke kami dan nantinya akan kami usahakan untuk menolongnya supaya baik-baik saja. Bagaimana koordinasi antara PT dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terkait dengan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia? Yah tentunya kami ada kerjasama dengan pihak dinas tenaga kerja di Kabupaten Serang untuk juga rekomendasi pasport segala macem dan juga pendataan para calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

10. Apakah pernah ada pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mensurvei atau bertanya-tanya ke PT terkait dengan manajemen pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Yah pernah ada dia dateng ke rumah, kebetulan kan ini PT nya nyambung dengan rumah saya, jadi orang dari Dinas tenaga kerja itu melihat kondisi lingkungan PT nya layak atau tidak dan apakah memiliki surat ijin perusahaannya apa tidak. Apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu.


: Santi

Jabatan

: Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Kecamatan Pontang

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bagaimana tata cara atau prosedur dan mekanisme yang benar apabila ingin berangkat bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Yah. Awalnya sih tanya-tanya ke PT. 2. Selama proses akan pendaftaran sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, siapa yang mengurus pendaftarannya? Yang ngurusin itu sponsor dari PT neng. 3. Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dari mana dan dari siapa? Saya tanya-tanya ke PT ama sponsornya itu, kan sekarang mah banyak yah yang ngurusin kayak gituan. Tapi saya tau informasi tentang gimana caranya kalau ada yang pergi kerja ke luar negeri itu awalnya tanya-tanya ke yang sudah pernah jadi tki ke luar negeri, mulai dari gimana awal daftar segala macem sampe kalau udah nyampe tempat kerja diluar negeri nanti kayak gimana-gimana ya itu nanyanya ke yang sudah pernah jadi tki, kebetulan juga saudara saya ada yang pernah pergi ke luar negeri jadi tki di arab Saudi kurang lebih selama empat tahunan dia itu, jadi setidaknya kan dia tau gimana cara prosedur segala macemnya. Nah pas saya tau dia itu pas awal mau daftar segala macemnya ternyata dari Pt yang mengurus keberangatan tki, ia udah kemudian saya dianter ke salah satu Pt yang ngurus keberangkatan tki, ia udah selanjutnya saya ikutin syarat-syarat yang dikasih tau dari Pt ya itu, kayak ada persyaratan suruh ada surat pernyataan izin dari suami atau pihak keluarga yang membolehkan saya pergi bekerja ke luar negeri. 4. Apa yang menjadi motivasi Bapak/Ibu ingin berangkat bekerja ke luar negeri? Pengen kerja ke luar negeri itu pengen cepet dapet duit neng, yah ibu mah jujur ajja yah, setidaknya ibu mah orang kecil ini pengen nyekolahin anak terus bagusin rumah segala macem buat makan sehari-hari juga kan butuh makan, kalau cuma modali dari kerja suami doang mah gak cukup neng, soalnya suami ibu mah paling buruh tani. 5. Apakah untuk pengurusan pemberangkatannya Bapak/Ibu diminta uang pendaftaran ? Enggak ko, malah nanti ibu katanya dapet uang dari sponsor, pas awalawal ibu baru mau daftar juga ibu dikasih uang Rp.300 ribuan. 6. Apa saja data/dokumen yang dibutuhkan untuk berangkat ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia ?

Yang suruh dikumpulin itu KTP, surat ijin keluarga, foto copy surat nikah segala macem. 7. Bagaimana sistem pelayanan informasi yang didapatkan oleh Bpk/Ibu ? Ibu dapet informasi itu dari nanya-nanya sama orang yang ada di PT, sama orang yang pernah jadi tkw.


: Ruminah

Jabatan

: Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di kecamatan Pontang

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bagaimana tata cara atau prosedur dan mekanisme yang benar apabila ingin berangkat bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Yah, saya dikasih tau sama orang yang dari PT. 2. Selama proses akan pendaftaran sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, siapa yang mengurus pendaftarannya? Yang ngurus itu orang dari PT, saya mah nurut ajja sama mereka. Soalnya kan yang lebih tau itu mereka dibandingkan saya, yang penting saya nanti jangan sampai kena masalah apa-apa, selamat sampe tujuan gak ada masalah apa-apa. 3. Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dari mana dan dari siapa? Berhubung saya mah emang niat sendiri yah mau kerja ke luar negeri itu, jadi saya nanya-nanya gitu ke tetangga saya yang udah pernah pergi jadi tki ke Arab Saudi. Terus saya nanya-nanyanya ke PT. Informasi yang ibu dapet mah waktu itu ada calo tki yang dateng ke daerah ibu, soalnya nong kan ada gitu calo yang nawarin ke warganya yang kira-kira mau kerja ke luar negeri. Jadi waktu itu ibu nanya-nanya ke dia gimana caranya kalau berangkat kerja ke luar negeri itu. Soalnya ibu memang ada niat kerja ke luar negeri cari uang buat nyukupin ekonomi keluarga. Ibu mah jujur aja ya nong kan suami ibu mah paling kerja itu di sawah garap sawah milik orang lain yah paling dapet uang juga gak seberapa, kalau ibu cuma ngandelin penghasilan dari suami ibu doang mah ia kagak cukup, apalagi kan kebutuhan mah banyak buat pendidikan sekolah anak ibu ajja kan lumayan besar terutama untuk makan dan minum sehari-harinya apalagikan kita juga mau ada perbaikan rumah segala macem biar bagus, jadi ibu mau kerja ke negara orang lain ajja kan kalau disini mah lulusan SD paling juga jadi apa sih, gitu nong. 4. Apa yang menjadi motivasi Bapak/Ibu ingin berangkat bekerja ke luar negeri? Saya pengen kerja ke luar negeri itu mau bantu keluarga, nyari kerja disini mah susah gak dapet-dapet lulusan SD mah jadi apa sih nong, kalaupun ada juga gajinya gak seberapa malah itu gajinya abis buat ongkos bulak balik doang. 5. Apakah untuk pengurusan pemberangkatannya Bapak/Ibu diminta uang pendaftaran ?

Enggak koo, malah saya dapet uang dari PT yang mau memberangkatkan saya itu, kan katanya mah kalau cewek yang berangkat kerja ke luar negeri mah malah dapet uang kecuali cowok baru gak dapet uang. 6. Apa saja data/dokumen yang dibutuhkan untuk berangkat ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia ? Suruh ada surat ijin dari keluarga, terus ada KTP, ada ijasah, ada surat nikah segala macem. 7. Bagaimana sistem pelayanan informasi yang didapatkan oleh Bpk/Ibu ? Yah tadi itu Ibu bilang, Ibu mah dapet informasinya itu awalnya dapet nanya-nanya dari orang yang udah pernah pergi kerja ke Arab Saudi, kan lumayan banyak tuh didaerah ibu mah udah banyak yang pernah pergi jadi tkw, sampe beberapa tahun.


: Mega Fatonah

Jabatan

: Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kecamatan Pontang yang Pernah Pergi Bekerja ke Luar Negeri

1. Apakah Anda sebelumnya mendapatkan informasi dari Disnakertrans yang ada di daerah anda mengenai bagaimana cara pemberangkatan TKI ke luar negeri? Belum pernah kalau dari dinas mah. 2. Dari mana saja anda mengetahui informasi yang didapatkan mengenai berangkat menjadi TKI ke luar negeri? Dari orang-orang yang udah pernah jadi tkw, disekitar rumah saya mah banyak yang udah pernah kerja jadi tkw itu. Tapi waktu itu saya juga nanya-nanya sama calo yang waktu itu ada didaerah saya. 3. Sebelum berangkat apakah anda atau dari pihak PT melaporkan kepada pihak kelurahan atau kecamatan bahwa anda akan pergi ke luar negeri sebagai TKI? Enggak. 4. Apakah ada upaya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Serang yang diberikan kepada TKI? Setahu saya mah gak ada sih neng, paling setahu saya mah apa-apanya diurus sama orang PT ajja. 5. Apakah sebelum berangkat anda sudah mengetahui apa belum terkait dengan masalah mekanisme dan prosedur untuk pemulangan dan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)? Iaa saya mah tahu ya itu suruh ngumpulin KTP segala macem, terus saya nanti berangkat ke penampungan sebelum terbang ke negara tujuan itu. Waktu itu sama PT yang ngurusin. Menurut saya mah seharusnya perlu banyak yang disampaikan oleh pihak disnaker untuk informasi yang dapatkan calon tki terutama dalam proses pendaftaran, perekrutan, hingga keberangkatan sampai ke negara tujuan. Tapi masih banyak informasi yang belum secara keseluruhan disampaikan oleh pihak disnaker tetapi malah peran PPTKIS yang lebih dominan jadi disnaker terkesan pasif dalam hal pemberian informasi, kalau ada calon tki yang bertanya baru mereka jawab. Tapi kan seharusnya disini peran disnaker yang lebih dominan dari pada calon tki ya. Setahu saya itu.

6. Untuk pemberangkatan anda menjadi TKI ke luar negeri apakah calo atau pihak lain meminta uang kepada anda untuk biaya pemberangkatan? Enggak sih, pas waktu mau berangkat itu dikasih uang 100 ribu, terus perbulannya itu dikasih 50 ribu pas waktu di penampungan itu.


: Romlah

Jabatan


1. Apakah Anda sebelumnya mendapatkan informasi dari Disnakertrans yang ada di daerah anda mengenai bagaimana cara pemberangkatan TKI ke luar negeri? Enggak. 2. Dari mana saja anda mengetahui informasi yang didapatkan mengenai berangkat menjadi TKI ke luar negeri? Informasi saya dapet dari sponsor neng. 3. Sebelum berangkat apakah anda atau dari pihak PT melaporkan kepada pihak Kelurahan atau Kecamatan bahwa anda akan pergi ke luar negeri sebagai TKI? Iaa laporan dulu ke kelurahan bilang kalau mau kerja ke luar negeri, suruh orang sponsor itu waktu itu. Jadi saya laporan dulu ke RT terus ke kelurahan, jadi untuk mengetahui warganya berangkat gitu. 4. Apakah ada upaya pengawasan PT yang diberikan kepada TKI? Iaa waktu mau berangkat mah PT yang ngurus-ngurus segala macem ya mah, tapi pas udah berangkat terbang ke negara yang dituju mah udah gak pernah ada kabar lagi dari orang PT ya. 5. Apakah sebelum berangkat anda sudah mengetahui apa belum terkait dengan masalah mekanisme dan prosedur untuk pemulangan dan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)? Yah saya tau juga awal-awalnya dari tetangga-tetangga saya kan banyak lumayan yang pernah jadi tkw. Tapi seterusnya mah biar bener saya nanya ya sama orang sponsor. 6. Untuk pemberangkatan anda menjadi TKI ke luar negeri apakah calo atau pihak lain meminta uang kepada anda untuk biaya pemberangkatan? Waktu saya jadi tki pertama kali mah iaa bayar, tapi yang kedua kali mah enggak koo malah saya dikasih uang waktu itu Rp.1.500.000 pas mau berangkatnya. Serang, 23 Agustus 2014

Romlah


: Ernawati

Jabatan


1. Apakah Anda sebelumnya mendapatkan informasi dari Disnakertrans yang ada di daerah anda mengenai bagaimana cara pemberangkatan TKI ke luar negeri? Engga dapet, saya dapet info dari orang calo atau sponsor, dari dinas mah saya gak dapet info neng, paling ibu mah dapet info keberangkatan jadi tenaga kerja Indonesia itu dari cerita-cerita tetangga yang udah pada pernah berangkat jadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri atau gak ibu nanya-nanya sama calo PT yang memberangkatkan Ibu. 2. Dari mana saja anda mengetahui informasi yang didapatkan mengenai berangkat menjadi TKI ke luar negeri? Dapet dari sponsor atau juga nanya-nanya ke tetangga yang pernah kerja jadi tkw ke luar negeri. 3. Sebelum berangkat apakah anda atau dari pihak PT melaporkan kepada pihak Kelurahan atau Kecamatan bahwa anda akan pergi ke luar negeri sebagai TKI? Iaa saya laporan dulu ke kecamatan waktu itu. 4. Apakah ada upaya Disnkertrans pengawasan yang diberikan kepada TKI? Saya mah kurang tau yah masalah itu mah, setahu saya apa-apanya itu diurus saja oleh PT yang memberangkatkan saya. Setau saya ketika itu peran disnaker saya mah tidak tahu apa-apa soalnya ketika saya sudah mengikuti pendaftaran dan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang harus dikumpulkan seperti ktp, surat ijin dari keluarga. Trus kalau misalnya sudah mendaftarkan diri saya hanya suruh tunggu waktu nanti saya diberangkatkan untuk medical” 5. Apakah sebelum berangkat anda sudah mengetahui apa belum terkait dengan masalah mekanisme dan prosedur untuk pemulangan dan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)? Yah saya tau dari hasil saya tanya-tanya itu. Bahwa katanya suruh ngelengkapi syarat-syarat dokumen dulu kayak ada surat ijin dari suami atau keluarga segala macem. Saya mah dapet info mau berangkat jadi tki itu dapet nanya-nanya sama orang yang dari PT ya itu. Berhubung saya mah orang kurang berpendidikan tinggi yah neng mau cari uang buat kebutuhan keluarga, jadi apa-apanya itu ngikut omongan orang dari PT nya itu ajja gimana baiknya biar cepet berangkat tapi berharap gak ada kendala apa-apa gitu yah.

6. Untuk pemberangkatan anda menjadi TKI ke luar negeri apakah calo atau pihak lain meminta uang kepada anda untuk biaya pemberangkatan? Saya sudah pernah dua kali sih ya kerja ke luar negeri itu, yang pertama selama 2 tahun 7 bulan dan yang kedua selama 2 tahun 4 bulan. Waktu itu pas asal berangkat saya suruh bayar kapal sendiri, iaa Alhamdulillah kesana-kesana ya mah gak bayar lagi. Apalagi saya waktu pertama kali mah gak dapet uang jajan dari PT yang udah memberangkatkan saya itu. Tapi di BLK ya mah saya tidak dimintai biaya lagi.

Serang, 22 Maret 2014


: Masliah

Jabatan


1. Apakah Anda sebelumnya mendapatkan informasi dari Disnakertrans yang ada di daerah anda mengenai bagaimana cara pemberangkatan TKI ke luar negeri? Enggak ada, saya mah dapet informasinya dari sponsor ajja. 2. Dari mana saja anda mengetahui informasi yang didapatkan mengenai berangkat menjadi TKI ke luar negeri? Saya dapet informasinya dari orang sponsor yang dateng ke rumah saya waktu itu. 3. Sebelum berangkat apakah anda atau dari pihak PT melaporkan kepada pihak Kelurahan atau Kecamatan bahwa anda akan pergi ke luar negeri sebagai TKI? Yah saya laporan dulu, supaya orang kelurahan mendata. 4. Apakah ada upaya pengawasan disnakertrans yang diberikan kepada TKI? Mungkin ada yah, soalnya saya pernah liat terus katanya orang dari dinas tenaga kerja. kayak ada inspeksi gitu liat-liat sekitar PT waktu saya ada di penampuangan. Disana ya ditanya-tanya gitu dikit sama orang dinas nya kayak ditanya status, pengalaman kerja, berani apa gak kerja diluar negeri, ditanya surat ijin dari keluarga atau suami, surat ijin dari lurah, surat lahir segala macem, gitu” 5. Apakah sebelum berangkat anda sudah mengetahui apa belum terkait dengan masalah mekanisme dan prosedur untuk pemulangan dan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)? Yah udah tau kan dikasih tau juga sama orang sponsor. 6. Untuk pemberangkatan anda menjadi TKI ke luar negeri apakah calo atau pihak lain meminta uang kepada anda untuk biaya pemberangkatan? Dulu mah iaa ada, pembayaran untuk pendaftaran itu dimintai uang Rp.600/700 ribuan , sekarang mah gak diminta malah dapet uang dari PT ya. Serang, 22 Maret 2014

Masliah


: Rohyati

Jabatan


1. Apakah Anda sebelumnya mendapatkan informasi dari Disnakertrans yang ada di daerah anda mengenai bagaimana cara pemberangkatan TKI ke luar negeri? Enggak ada, informasi yang ngasih tau itu orang dari PT. 2. Dari mana saja anda mengetahui informasi yang didapatkan mengenai berangkat menjadi TKI ke luar negeri? Saya diberitahu oleh orang yang dari PT yang memberangkatkan saya waktu itu kerja ke luar negeri. 3. Sebelum berangkat apakah anda atau dari pihak PT melaporkan kepada pihak Kelurahan atau Kecamatan bahwa anda akan pergi ke luar negeri sebagai TKI? Enggak laporan, waktu itu langsung ajja diberangkatin ke Jakarta dulu. Di tempat Balai Latihan Kerja (BLK), kemudian baru nanti diberangkatkan ke negara tujuan. 4. Apakah ada upaya pengawasan disnakertrans yang diberikan kepada TKI? Satahu saya pernah ada orang dinas dateng pas waktu di Jakarta, tapi itupun hanya lihat keadaaan PT tempat itu. 5. Apakah sebelum berangkat anda sudah mengetahui apa belum terkait dengan masalah mekanisme dan prosedur untuk pemulangan dan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)? Yah waktu itu kan saya informasinya dikasih tau oleh orang yang di PT waktu saya kerja ke luar negeri itu, terus yah saya paling dikasih tau sama pihak keluarga-keluarga saya, kebetulan keluarga saya itu ada yang pernah pergi kerja ke luar negeri, kayak kota Riad, Toìf itu ada ya di daerah Saudi, Jeddah. 6. Untuk pemberangkatan anda menjadi TKI ke luar negeri apakah calo atau pihak lain meminta uang kepada anda untuk biaya pemberangkatan? Kan saya sudah dua kali berangkat kerja ke luar negeri yah, waktu pertama mah iaa saya diminta sama orang calo ya Rp.200.000 untuk sponsor, tapi untuk yang kedua mah saya gak dimintai biaya lagi. Serang, 22 Maret 2014


: Tarmidi

Jabatan

: Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kecamatan Pontang yang Pernah Pergi Bekerja ke Luar Negeri

1. Apa alasan Bapak/Ibu mengizinkan pihak keluarga pergi menjadi TKI ke luar negeri? Karena kehendak anak yang terlalu ingin sekali bekerja ke luar negeri, jadi kita sebagai kedua orang tua sudah tidak bisa melarang lagi, jadi kami mengizinkan anak kami kerja ke luar negeri yang penting dia tidak kenapa-napa kami Cuma bisa mendoakan yang terbaik buat dia. 2. Selama anak menjadi TKI ke luar negri apakah ada pernah terjadi masalah ketika pemberangkatannya? Selama ini ahamudulillah gak ada neng. Moga ajja tidak ada masalah apaapa. 3. Bagaimana komunikasi dengan anak yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia? Alhamdulillah kami tetap bisa berkomunikasi, tapi waktu komunikasinya tergantung dari keluarga entah itu dalam satu minggu dua kali tapi tidak nentu, jadi kami bisa tahu kabar dari dia disana dan bisa menasehati dia supaya tidak macam-macam kerja disana, kalau sudah habis masa kontraknya udah cepet pulang jangan diperpanjang-perpanjang lagi. 4. Bagaimana tanggung jawab dari PT yang sudah memberangkatkan anak Bapak/Ibu ke luar negeri? Iaa Alhamdulillah hubungan sama PT yang memberangkatkan dia tidak ada masalah apa-apa, keterkaitan sponsor masih tetap ada ko kalaupun ada suatu kendala. 5. Apakah selama ini ketika anak Bapak/Ibu bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri mengalami kendala? Setahu Bapak mah tidak ada sih neng. 6. Apakah ada kendala yang dirasakan oleh Bapak/Ibu ketika sang anak akan pulang ke kampung halaman? Alhamdulillah lancar-lancar ajja, bapak mah doain terus moga disana dia sehat terus gak terjadi masalah apa-apa. Harapan Bapak mah dia cepet pulang tapi yah gimana yah udah keinginannya seperti itu jadi bapak susah ngebilangin ya.

SURAT KETERANGAN OBSERVASI

Dokumentasi Hasil Penelitian

Keterangan : Pemerintahan Kabupaten Serang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang

Keterangan : Wawancara dengan Sri Wahyuning Amiharsi, SH Selaku Kepala Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang

Keterangan : Wawancara dengan Bapak Drs. Yusrachmaidi Selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang

Keterangan : Wawancara dengan Bapak Lilis Mukhlis, SH Selaku Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang

Keterangan : Wawancara dengan Bapak Sadirin, SH Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Pontang

Selaku

Kepala

Keterangan : Salah Satu Contoh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang Harus Dimiliki Oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

Seksi

Keterangan : Salah Satu Contoh Formulir Permohonan Sertifikasi Kompetensi yang Dimiliki Oleh Tenaga Kerja Indonesia

Keterangan : Wawancara dengan Beberapa Kepala Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang



Keterangan : Salah Satu Contoh Struktur Organisasi Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang Pada PT. Bintang Lima Brata

Keterangan : Contoh Dari Beberapa Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kecamatan Pontang



Keterangan : Wawancara dengan Beberapa Tenaga Kerja Indonesia yang Pernah Bekerja Ke Luar Negeri dan Salah Satu Pihak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

RIWAYAT HIDUP

Nama

: Maryati Ms

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat, Tanggal dan Lahir

: Serang, 27 Maret 1991

Kewarganegaraan

: Warga Negara Indonesia

Agama

: Islam

Alamat

: Kp. Pulo Ds. Pulo Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten 42182

Email

: [email protected]

PENDIDIKAN FORMAL. Tahun 1998 – 2004

: Sekolah Dasar Negeri Pulo 2

Tahun 2004 – 2007

: Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ciruas

Tahun 2007 – 2010

: Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ciruas

Tahun 2010 – 2014

: Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

MANAJEMEN PELAYANAN PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) KABUPATEN SERANG

Recommend Documents