“SEMINAR ; REVISI UURI NO. 39 TAHUN 2004 SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI” PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN O L E H DR.H.SYISFERI DATUK GONJONG, SE.MMA. RABU, 29 FEBRUARI 2012 HOTEL ARYADUTA, JAKARTA
1
KAWASAN PENEMPATAN TKI ASIA PACIFIC : 1) BRUNAI DARUSSALAM
3) MACAU
5) SINGAPORE
2) HONGKONG
4) MALAYSIA
6) TAIWAN
2
1
KAWASAN PENEMPATAN TKI TIMUR TENGAH : 1) BAHRAIN
2) KUWAIT
3) OMAN
4) QATAR
5) SAUDI ARABIA
6) SYRIA
7) UAE
8) YORDANIA
3
4 KATEGORI TKI LEGAL ENTRY AND LEGAL STAY LEGAL ENTRY AND ILLEGAL STAY ILLEGAL ENTRY AND LEGAL STAY ILLEGAL ENTRY AND ILLEGAL STAY
FOKUS UURI NO. 39 TAHUN 2004 (TKI)
LEGAL ENTRY AND LEGAL STAY
4
2
UUD 1945
Pasal 27 . 2 …..tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memperta hankan hidup dan kehidupan nya
UURI NO. 13 TAHUN 2003 (KETENAGAKERJAAN)
Pasal 28 D. 1 :
Pasal 28 H :
…..setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkin kan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat
1
5
UURI NO. 13 TAHUN 2003 (KETENAGA KERJAAN)
Pasal 33 Penempatan tenaga kerja terdiri dari : a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri, dan b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri.
PERATURAN PRESIDEN=2 {Ps. 49(2), 97}
UURI NO.39 TAHUN 2004 (PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI)
PERATURAN PEMERINTAH=6 {Ps. 11(2), 25(5), 80(2), 81(3), 84, 92(3)} PERATURAN MENTERI=30 {Ps.12,13(2) (3) , 15, 17(3), 18(3), 21(3), 26(1) (3), 27(2), 28, 32(1) (4), 36(2), 40, 47, 49(1) (2), 56(3), 58(3), 63(2), 68(2), 69(4), 70(4), 75(4), 76(2), 93(2), 100(3), 104(1.b), 107(3),}
KEPUTUSAN KEPALA BADAN=1 1 {Ps. 99(2)},
6
3
FASE PERLINDUNGAN TKI : a. SEBELUM KEBERANGKATAN b. SELAMA KONTRAK KERJA c. SETALAH KONTRAK KERJA
SEBELUM KEBERANGKATAN 1) Persyaratan Ijin PPTKIS 2) Penyiapan penerimaan permintaan 3) Seleksi terhadap permintaan 4) Persiapan rekrut calon 5) Proses rekrut 6) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi 7) Perjanjian penempatan 8) Pelatihan 9) Sertifikasi kompetensi 9) Perjanjian Kerja 10) Pembuatan paspor 11) Visa atau working permit 12) Pembekalan Akhir Pemberangkatan 13) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri 14) Rekening Bank
SELAMA KONTRAK 1) Perwakilan RI ( Atase buruh ) 2)Bantuan hukum 3)Asuransi 4)Pembinaan rohani
SEHABIS KONTRAK KERJA 1)Penyediaan brosur 2)Masa asimilasi 3)Pembinaan Pemerintah daerah
1
UURI NO. 13 TAHUN 2003
7
UURI NO. 39 TAHUN 2004
Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martbat manusia serta nilai-nilai agama
Menimbang : d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia
1
8
4
UURI NO. 39 TAHUN 2004 Pasal 13 (1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan : a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan; b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan an, sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;
UURI NO. 40 TAHUN 2007 (PERSEROAN TERBATAS) Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 31 (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 32 (1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
1
UURI NO. 20 TAHUN 1999 PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 138 (USIA MINIMUM UNTUK DIBOLEHKAN BEKERJA)
UURI NO. 39 TAHUN 2004 Pasal 35 Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan : a. berusia sekurangkurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurangkurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
9
Pasal 2 3. Usia minimum yang telah ditetap kan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini, tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan paling tidak tidak boleh kurang dari 15 tahun;
Pasal 3 Usia minimum untuk diperbo lehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja, yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin memba hayakan kesehatan, kesela mat an atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun. 1
10
5
UURI NO. 39 TAHUN 2004
Pasal 34 (1) Proses perekrutan didahuli dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurang nya tentang : a. tata cara perekrutan; b. dokumen yang diperlukan; c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI; d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan e. tata cara perlindungan bagi TKI.
UURI NO. 21 TAHUN 2007 (PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG) Pasal 1 1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampung an, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pencu likan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau membe rikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetu juan dari orang yang meme gang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibat kan orang tereksploitasi.
1
UURI N0. 39 TAHUN 2004
11
UURI NO. 20 TAHUN 2003 (SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)
Pasal 41 (1) Calon TKI wajib Memiliki sertfikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan :
Pasal 46 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah ,pemerintah daerah, dan masyarakat
(2) Dalam hal TKI belum memi liki kompetensi kerja seba gaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana penem patan TKI swasta wajib me lakukan penddikan dan pe latihan sesuai dengan pe kerjaan yang akan dilaku kan.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaima na diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 43 (1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan. 1
12
6
UURI N0. 39 TAHUN 2004
UURI NO. 23 TAHUN 2006 (ADMINDUK)
Pasal 51 Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus me miliki dokumen yang meliputi : a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; b. surat keterangan status per kawinan bagi yang telah me nikah melampirkan copy buku nikah; c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; d. sertifikat kompetensi kerja; e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; g. visa kerja; h. perjanjian penempatan kerja; i. perjanjian kerja, dan j. KTKLN.
(4) Surat Keterangan Pindah da tang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan seba gai dasar perubahan atau pe nerbitan KK dan KTP bagi pen duduk yang bersangkutan. Pasal 59 (1) Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk: b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan: dan e. Akta Pencatatan Sipil. Pasal 69 (1) lnstansi Pelaksana atau Peja bat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari: b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari; c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
Pasal 15
1
UURI NO. 39 TAHUN 2004
13
UURI NO. 37 TAHUN 1999 (HUBUNGAN LUAR NEGERI)
Pasal 1 4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk me lindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam me wujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peratur an perundang-undangan , baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja
Pasal 19 Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban : b. memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga dan badan hukum Indonesia diluar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
Pasal 3 b. menjamin dan melin dungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; 1
14
7
ILO (2002) “Social Security and Coverage for All”, (social security dan skema-skema swasta). Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RI :
3 (tiga) lapis (tier): a. Lapis Pertama meru pakan jejaring penga man sosial yang dida nai penuh oleh peme rintah; b. Lapis Kedua merupa kan skema asuransi sosial yang didanai dari kontribusi pem beri kerja (employer) dan pekerja; c. Lapis Ketiga merupa kan provisi suple mentari yang dikelo la penuh oleh swasta
JAMSOSTEK, UURI No. 3 TAHUN 1992 TASPEN, PPRI No. 25 TAHUN 1981 ASKES, PPRI No. 69 TAHUN 1991 ASABRI, PPRI No. 67 TAHUN 1991 PENSIUN, UURI No. 6 TAHUN 1966
1
15
UURI No. 03 TAHUN 1992
PERMENNAKERTRANS 07/MEN/V/2010 (ASURANSI TKI)
(JAMSOSTEK)
Pasal 15 (1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengasuransikan calon TKI/TKI pada konsor sium asuransi TKI yang telah di tetap kan sebagai penyelenggara program asuransi TKI dengan membayar premi asuransi TKI. (2) Premi asuransi TKI sebagaima na dimaksud pada ayat (1), dite tapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari: a. premi asuransi TKI pra penem patan sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah); b. premi asuransi TKI masa pe nempatan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);dan c. premi asuransi TKI purna pe nempatan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Pasal 1.1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
1
16
8
UURI NO. 39 TAHUN 2004
PERMENNAKERTRANS 07/MEN/V/2010 (ASURANSI TKI) Pasal 1 3. Asuransi TKI di Luar Negeri yang selanjut nya disebut Asuransi TKI adalah suatu ben tuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk san tunan berupa uang se bagai akibat risiko yang dialami TKI sebe lum, selama dan sesu dah bekerja di luar negeri.
Pasal 26 : (2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusaha an sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan : e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi. (sama dengan JAMSOSTEK)
Pasal 68 : (1) PPTKIS wajib mengikutserta kan TKI yang akan di berang katkan ke luar negeri dalam program asuransi.
4. Penyelenggara Program Asuransi TKI adalah perusahaan asuransi yang telah mendapat izin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 1
UURI NO. 24 TAHUN 2011 (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL)
17
PERMENNAKERTRANS 07/MEN/V/2010 (ASURANSI TKI)
Pasal 6 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menye lenggarakan program jaminan kesehatan.
Pasal 24 Dalam hal TKI mengalami permasalahan selama ma sa penempatan, maka kon sorsium asuransi TKI wajib bekerja sama dengan Per wakilan R.I. dan/atau lemba ga yang mendapat persetu juan Perwakilan R.I. di nega ra penempatan untuk me nyelesaikan permasalahan yang terjadi antara lain me liputi masalah hukum, TKI sakit, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia.
(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggara kan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.
1
18
9
JAMINAN SOSIAL BEBERAPA NEGARA; Malaysia 1951 Tabungan wajib pegawai untuk hari tua (employee provident fund, EPF) Program jaminan kecelakaan kerja dan pensiun cacat dikelola oleh SOCSO (Pertubuhan keselamatan Sosial (PERKESO). Filiphina 1948, UU Jaminan Sosialnya (Republic Act 1161) disahkan tahun 1954. Jaminan Sosial dikenal Social Security System (SSS) Thailand 1990, Kantor Jaminan Sosial (Social Security Office, SSO) berada dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jerman, Akhir abad ke-19, Kanselir “Reich”, Otto von Bismarck, mengembang kan struktur dasar asuransi sosial yang dikelola oleh negara Tahun 1927 ditambahkan asuransi terhadap akibat finansial dari pengangguran, Tahun 1995 jenis asuransi wajib bertambah dengan asuransi perawatan. Amerika Serikat. Diundangkan 14 Agustus 1935 yang pada awalnya dikenal dengan nama OASDI program (Old-Age, Survivors, and Disability Insurance). Tahun 1965 nama lain kini dikenal dengan OASDHI (H di antara D dan I sebagai singkatan dari Health). 1
19
UURI NO. 39 TAHUN 2004 MULTI TAFSIR DISKRIMINASI TIMBULKAN BIROKRASI YANG KORUP (PERATURAN PELEKSANAAN UU INI BELUM DILENGKAPI SECARA SEMPURNA) 1
20
10
TERIMA KASIH
THANK YOU
شكرا لكم ونراكم 謝謝你，看看你 Xièxiè nǐ, kàn kàn nǐ 1
21
11
