Studi Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Pengiriman TKI Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004 di Madura Ahmad Agus Ramdlany, Devi Rahayu Fakultas Hukum UniversitasTrunojoyo Madura
[email protected] Abstract The number of cases affecting the workers prompted the Indonesian government to undertake moratorium / suspension sending workers. Policy enforcement moratorium on sending workers to countries taken as a policy which is expected to provide protection for workers. Under the provisions of Law No. 39 of 2004 section 81 subsection (1) to justify the moratorium policy taken by the government. In fact the implementation of the moratorium in some countries turns out to further improve and increase the number of illegal workers in the area unemployed workers pockets. This study aims to determine the basis of the moratorium policy settings both theoretically and statutory regulations. The research method used is a normative approach. Data obtained included primary data and secondary data. Primary data obtained from the study of documents. While the secondary data obtained by using legal expert opinion. Data analysis with content analysis. Keywords : moratorium, protection, TKI Abstrak Banyaknya kasus yang menimpa para TKI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan moratorium/penghentian pengiriman TKI. Pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara diambil sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi TKI. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No 39 Tahun 2004 membenarkan kebijakan moratorium yang diambil oleh pemerintah. Kenyataannya pemberlakuan moratorium di beberapa negara ternyata semakin meningkatkan jumlah TKI ilegal dan menambah pengangguran di daerah kantong TKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan kebijakan moratorium baik secara teori maupun peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif . Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari studi literatur. Sedangkan data sekunder didapat dengan menggunakan pendapat ahli hukum. Analisa data dilakukan dengan content analysis. Kata kunci : moratorium, perlindungan, pengiriman TKI memiliki
Pendahuluan Maraknya
permasalahan
yang
keahlian,
kemiskinan
dan
lapangan kerja yang terbatas di daerah
terjadi pada TKI sebenarnya merupakan
mendorong
realitas
menjadi TKI dengan gaji yang tinggi dan
klasik
yang
terjadi
pada
yang
orang
mudah
memilih
masyarakat ekonomi lemah. Dengan
jenis
tingkat pendidikan yang rendah, tidak
worker). Adapun jenis kasus yang 226
kerja
banyak
(domestic
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
227 dialami TKI secara umum dimulai pra
sebelumnya dengan pemerintah Kuwait,
pemberangkatan, pemberangkatan dan
Suriah, dan Malaysia. Untuk negara
pemulangan, saat di negara tujuan, saat
Malaysia kebijakan moratorium telah
pemulangan
di
dicabut sejak Malaysia dan Indonesia
apabila
menyepakati MoU untuk tentang pekerja
dicermati, untuk TKI perempuan, lebih
informal yang menyangkut pemberian
banyak yang menjadi korban karena
hari libur, paspor dipegang sendiri oleh
„keperempuanannya‟,
pekerja, upah minimum, dan biaya
keluarga.
dan
saat
Namun
kembali
demikian
tidak demikian
dengan TKI laki-laki, mereka lebih
penempatan.
banyak menjadi korban penipuan, tidak
pemerintah mentaati ketentuan Pasal 27
diberangkatkan, jenis pekerjaan dan
ayat
upah yang berbeda antara yang mereka
menyatakan penempatan TKI di luar
terima dan yang dijanjikan.
negeri hanya dapat dilakukan ke negara
Telah tujuh belas tahun UU Nomor
(1)
tujuan
Hakekatnya
UU
yang
PPTKILN,
pemerintahannya
jika
yang
telah
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
mempunyai perjanjian tertulis dengan
Perlindungan
pemerintah Indonesia.
TKI
di
Luar
Negeri
(selanjutnya disebut UU PPTKILN)
Kebijakan moratorium sendiri telah
diberlakukan, tetapi masalah dan kasus-
diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU
kasus yang terjadi masih banyak baik
PPTKILN
secara kuantitas maupun variasinya, di
melindungi CTKI. Yang patut dicermati
samping jumlah Tenaga Kerja Indonesia
selama pemberlakuan moratorium di
(TKI) yang bekerja di luar negeri makin
Malaysia angka pengiriman TKI Ilegal
bertambah dari tahun ke tahun.
justru mengalami peningkatan. Hal ini
Penghentian
bertujuan
untuk
moratorium
tentunya bukan merupakan tujuan dari
pengiriman TKI perempuan nonformal
pemerintah. Namun, ketika menjadi TKI
merupakan upaya pemerintah untuk
merupakan solusi untuk keluar dari
mendesak
negara
kemiskinan, maka masyarakat akan
mau
melakukan tindakan apapun agar dapat
pemerintah
penerima/negara membuat
atau
yang
MoU
tujuan yang
agar
mampu
bekerja
ke
luar
negeri.
Akibat
memberikan perlindungan hukum bagi
selanjutnya dari TKI ilegal adalah
TKI. Kebijakan moratorium di Arab
adanya deportasi terhadap TKI tidak
Saudi bukanlah kebijakan pertama kali
berdokumen. Menurut data KBRI Kuala
yang dilakukan karena Indonesia telah
Lumpur, pada tahun 2010 setidaknya
menetapkan
ada 28.745 orang TKI yang di deportasi
kebijakan
moratorium
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
dari Malaysia. Untuk deportasi yang ditangani
BNP2TKI
Jawa
Timur
terbesar adalah dari Madura. Daerah Madura yang merupakan salah satu
228 a. Dokumen
peraturan
undangan
dan
perundang-
peraturan
daerah
terkait perlindungan TKI. b. Dokumen-dokumen
Program
kantong TKI dengan tujuan utama
perlindungan TKI yang dimiliki oleh
Malaysia dan Arab Saudi, kebijakan
pemerintah daerah.
morotaroium
tentunya
membawa
dampak bagi masyarakat yang ingin
Data
Sekunder,
yang
terdiri
atas
pendapat para ahli hukum.
bekerja ke luar negeri. Dengan adanya moratorium per Agustus mendatang, 15–
Teknik Pengumpulan data
20 ribu tenaga kerja yang biasanya
Adapun teknik pengumpulan data yang
dikirimkan
digunakan penulis meliputi :
ke
Saudi
tidak
bisa
disalurkan. Tujuan dari penulisan ini adalah
untuk
mengetahui
Data primer menggunakan teknik
dasar
studi pustaka. Berbagai artikel dalam
pengaturan kebijakan moratorium baik
surat kabar, tulisan dalam majalah atau
secara teori maunpun aturan perundang-
jurnal, buku-buku yang relevan akan
undangan
dikaji,
dan
dipadukan
situs-situs
dan
dijadikan
kerangka
Pendekatan Penelitian
Program kerja Instansi Pemerintah dan
adalah
normatif.
Pendekatan
yang
dilakukan adalah pendekatan perundangundangan pendekatan
(statute
(case
dan
penelitian
ini.
organisasi sosial di wilayah Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Teknik analisis data Data
penelitian pada penelitian
approach).
hukum normatif berupa bahan hukum
Penelitian normatif dilakukan untuk
yang berkaitan dengan pengaturan dan
menemukan
yang
perlindungan TKI yang telah disusun
dan
secara sistematis, kemudian diklasifikasi
mengatur
kasus
approach)
dari
sebagai
Metode Penelitian
Jenis penelitian pada penelitian ini
teori
internet,
hukum proses
positif
penempatan
perlindungan TKI yang selama ini
sesuai
pokok
bahasan.
dilakukan.
bahan-bahan hukum tersebut dilakukan
Jenis dan sumber data
analisis secara normatif
Data primer, yaitu data tentang:
analysis
dengan
Selanjutnya
dan content menggunakan
pendekatan
peraturan
perundang-
undangan,
pendekatan
konseptual,
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
229 pendekatan komparatif dan pendekatan
dan membawa ke perspektif yang lebih
historis sehingga diperoleh gambaran
luas tentang isu-isu sosial di antara
yang menyeluruh mengenai jawaban
migran dan populasi di negara tujuan.
atas permasalahan mengenai bagaimana
Sementara itu dampak negatif dari
pelaksanaan perlindungan hukum bagi
migrasi
TKI.
terjadinya abuse buruh migran yang
Berdasarkan pembahasan
analisis
terhadap
dan
bahan-bahan
adalah
memungkinkan
dilakukan oleh majikan dan lain-lain (Ghosh, 2010)
hukum yang diperoleh dalam penelitian
Migrasi terdiri dari beberapa tipe
ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan
(Ghosh, 2010), di antaranya adalah (1)
dan
migrasi permanen, adalah migrasi yang
diajukan
saran-saran
yang
dipandang perlu.
dilakukan dari satu negara ke negara lain tanpa ada niatan untuk kembali menetap
Hasil Dan Pembahasan
di negara asal, (2) return migration,
Migrasi dan Pembangunan
seseorang bermigrasi dan kembali ke
Menurut The Special Rapporteur of
negara asal baik secara sukarela maupun
the Commission on Human Rights
tidak setelah tinggal paling tidak satu
kriteria seseorang disebut migran adalah
tahun
(1) orang yang berada di luar wilayah
migration, perpindahan yang dilakukan
negara dimana ia menjadi warga negara,
secara paksa dan biasanya sebagai akibat
tidak menjadi subjek dari perlindungan
dari kejadian seperti bencana alam,
hukum negara tersebut; (2) orang yang
konflik bersenjata atau pemindahan lain.
tidak menikmati pemenuhan hak-hak
(4) irregular migration, perpindahan
dalam negaranya dan pindah ke negara
yang dilakukan secara ilegal, seperti
lain (refugee); (3) orang yang tidak
smuggling
menikmati
di
negara
yang
lain,
(3)
dilakukan
forced
untuk
proteksi
hak-hak
mendapatkan keuntungan materi atau
dalam
perjanjian
trafficking yang dilakukan secara paksa
diplomatik serta perjanjian lain yang
oleh agen tertentu. (5) very short-term or
disepakati negaranya (Migration, 2010)
seasonal
Menurut Jayati Gosh, migrasi adalah
dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan
fenomena multidimensi yang memiliki
yang lebih baik, dilakukan oleh buruh
dampak positif dan negatif. Dampak
atau pekerja.
mendasarnya
migration,
perpindahan
positifnya adalah dapat meningkatkan
Migrasi dan pembangunan masih
kesempatan untuk pekerjaan produktif
menjadi yang menjadi perdebatan para
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
akademisi
yaitu
apakah
migrasi
230 negara
asal
yang
alasan
pindah
demi
mendorong pembangunan negara asal
seseorang
atau sebaliknya malah menghalangi
mendapatkan kehidupan yang lebih baik,
pembangunan ?. Jika berkaca kepada
contohnya
sejarah yang terjadi pada tahun 1970-
ketidakstabilan politik dan ekonomi,
1980an,
pertumbuhan demografis, standar hidup
kegagalan
strategi
oriented industrialization
export-
adalah
bencana
alam,
dan
yang rendah, demokrasi yang rendah,
structural adjustment programs (SAP)
dan lain-lain. Sementara itu faktor
yang dilakukan oleh IMF dan Bank
penarik adalah kondisi-kondisi di negara
Dunia di negara dunia ketiga di Asia
tujuan
mengakibatkan
ekonomi,
dibandingkan di negara asalnya dan
meningkatnya utang luar negeri dan
membuat orang tertarik untuk pergi ke
tingkat pengangguran yang berdampak
negara
akhir kepada meningkatnya kemiskinan
negara tersebut akan tenaga kerja,
(Migration and Development, 2010).
tingkat kehidupan yang lebih baik,
Untuk keluar dari masalah ini, banyak
stabilitas ekonomi dan politik, dan lain-
orang Asia yang menjadi buruh migran
lain. Berdasarkan teori ini, keputusan
ke
berkembang.
seseorang
untuk
Tampaknya hal ini cukup membantu,
keputusan
rasional
paling
jumlah
dengan menghitung cost and benefit
meningkatkan
demi memperoleh income maximization
krisis
negara-negara
tidak
pengangguran
(EO)
untuk
menjadi
mengurangi dan
pendapatan negara.
yang
terlihat
tersebut,
lebih
seperti
baik
kebutuhan
pindah yang
adalah dilakukan
(Massey, 2008 : 21). Selain itu menurut
Neoclassical theory adalah teori
teori ini, seseorang melakukan migrasi
migrasi yang fokus kepada push and
juga untuk individual maximalize utility
pull
yaitu
factors
sebagai
faktor-faktor
usaha
seseorang
untuk
seseorang melakukan migrasi. Castells
memaksimalkan potensi mereka demi
mengatakan secara singkat teori ini
memperoleh apa yang di sebut sebagai
menekankan perpindahan dari tempat
human
yang padat penduduk ke tempat yang
seseorang
lebih renggang atau dari low-income
berinvestasi
lewat
migrasi.
areas ke tempat yang siklus bisnisnya
berinvestasi
dalam
pendidikan
fluktuatif
area
pelatihan vokasi dan akan bermigrasi
(Castles dan Miller, 2009 : 22). Faktor
jika hasil (pendapatan) yang diharapkan
pendorong adalah kondisi-kondisi di
lebih
atau
high-income
capital.
besar
Maksudnya
adalah
memutuskan
daripada
effort
untuk Mereka atau
yang
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
231 dikeluarkan untuk bermigrasi (Castles
terdapat kesan bahwa seakan-akan ada
dan Miller, 2009 : 22).
pihak yang tidak ikut serta membuat atau merumuskan pasal-pasal, sehingga seakan-akan pula ada pihak yang tidak
Perjanjian Kerja Dalam pada itu implementasi dari
bebas
dalam
mengimplementasikan
hak azasi untuk mendapatkan pekerjaan
keinginannya yang di tuangkan dalam
dan penghidupan yang layak bagi
kontrak tersebut. Secara teori pada
dirinya, seseorang yang tidak bekerja
dasarnya terdapat dua pendapat yang
secara
mandiri
akan
melakukan
berbeda.
untuk
orang
lain
yang
mengatakan bahwa yang tidak ikut
membutuhkan tenaganya. Dengan pihak
membuat; menandatangani kontrak baku
yang butuh tenaganya ini dia terlibat
terlanggar kebebasannya yang di jamin
dalam hubungan kerja. Pemberi kerja
oleh azas-azas kebebasan berkontrak.
biasanya di sebut majikan atau untuk
Sedangkan
pekerjaan-pekerjaan
bersifat
mengemukakan bahwa pihak yang tidak
formal dan publik. Pelaksana pekerjaan
ikut merumuskan pasal-pasal dalam
atau penerima kerja di sebut buruh atau
kontrak tetap mempunyai kebebasan
pekerja. Hubungan keduanya di atur
untuk tidak menandatangani atau tidak
dengan hukum perjanjian atau hukum
menandatangani.
kontrak. Oleh karena itu, untuk melihat
menandatangani, maka dia tidak lagi
hak dan kewajiban kedua belah pihak,
bebas menentukan kemauannya yang
maka membahas masalah perjanjian atau
seharusnya bisa di tuangkan dalam
kontrak yan di buat oleh kedua pihak
kontrak.
pekerjaan
yang
merupakan hal yang harus di lakukan. Pada
dasarnya
hukum
Pendapat
yang
pendapat
yang
Hanya
pertama
kedua
ketika
dia
Menurut Soebagjo (1993) dengan
kontrak
azas kebebasan berkontrak, para pihak
mempunya azas yang sangat penting
mempunyai hak untuk menentukan apa
untuk di kemukakan, apalagi bila akan
saja yang di inginkannya dan sekaligus
menganalisis kontrak yang di buat oleh
juga di perkenankan untuk menentukan
tenaga kerja Indonesia yang bekerja di
apa yang tidak di kehendakinya untuk di
luar negeri dengan majikannya. Kontrak
cantumkan di dalam perjanjiannya, dan
yang mereka buat biasanya sama antara
apa yang di perjanjikan itu akan
yang satu dengan yang lain dan biasanya
mengikat
di sebut dengan kontrak baku. Dalam
menandatangani
menandatangani
(vide Pasal 1338 KUH-Perd). Akan
kontrak
baku
ini,
para
pihak perjanjian
yang tersebut
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
232
tetapi, Soebagjo mengemukakan bahwa
membuat
perjanjian
penerapan azas kebebasan berkontrak ini
demikian
ketika
adalah
perjanjian, maka Pasal 1601a KUH-Perd
tidak
bebas
sebebasnya.
kerja.
mereka
membuat
Beberapa pembatasan juga di terapkan
ternyata
oleh pembuat peraturan perundang-
keduanya sudah tidak seimbang karena
undangan.
perjanjian kerja di definisikan sebagai
maksudkan
Pembatasan adalah
yang
bahwa
di azas
kedudukan
Namun
hukum
antara
berikut:
kebebasan berkontrak tersebut tidak
” suatu perjanjian dimana pihak
boleh bertentangan dengan ketertiban
yang satu, buruh, mengikatkan diri
umum, kepatutan dan kesusilaan. Dalam
untuk bekerja pada pihak yang lain,
praktek kontrak baku akan semakin
majikan, selama waktu tertentu dengan
berkembang untuk keperluan-keperluan
menerima upah ”
transaksi tertentu, seperti asuransi, kredit bank dan perjanjian kerja.
Dari definisi tersebut yang secara eksplisit yang mengikatkan diri adalah
Dengan melihat adanya pendapat
buruh, sedangkan majikan tidak. Dan
tentang kontrak baku tersebut, maka
imbalan dari pengikatan dirinya tersebut
dapat ditelusuri pula dengan mengkaji
dia menerima upah. Kalimat dalam pasal
adanya hubungan hukum antara para
tersebut nampaknya sudah mempunyai
pihak yang membuat perjanjian dalam
keterpihakan bahwa seseorang yang
hal kedudukannya, bentuk dan sifatnya.
hanya
Telah di kemukakan bahwa dalam mengimplementasikan untuk
mendapatkan
hak-haknya pekerjaan
mempunyai
tenaga
harus
mengikatkan dirinya dengan seseorang yang memperkerjakan dia. Dari hal ini
dan
nampak bahwa hubungan hukumnya
penghidupan yang layak seseorang bisa
sudah berbeda. Walaupun Soepomo
bekerja secara mandiri tetapi ada pula
(1982) mengemukakan bahwa secara
yang bekerja pada orang lain. Apabila
yuridis hubungan hukum antara majikan
dia bekerja pada orang lain, maka dia
dan buruh bebas dan secara sosiologis
akan melakukan hubungan kerja dengan
tidak, tetapi yang jelas bahwa strata
pihak orang lain yang biasanya di sebut
ekonomis keduanya memang berbeda.
dengan majikan. Dalam hubungan kerja
Apalagi
ini nampaknya secara yuridis mereka
demografis dimana jumlah penduduk
mempunyai kedudukan yang seimbang
yang banyak makin merendahkan posisi
karena kedua belah pihak mempunyai
tawar seseorang yang hanya mempunyai
kebebasan untuk membuat atau tidak
tenaga saja. Hal yang demikian itu
kalau
di
lihat
dari
sisi
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
233 masih di tambah lagi dengan adanya
terakhir dikemukakan tentang belum
kontrak baku bagi tenaga kerja yang
adanya peraturan perundangan yang
bekerja di luar negeri. Jadi jelas bahwa
mengatur. Adapun konsideran dari UU
kedudukan, bentuk dan sifat hubungan
PPTKILN adalah sebagai berikut :
hukum antara kedua pihak tidak lagi
(a) bahwa bekerja merupakan hak asasi
seimbang. Oleh karena itu, pihak yang
manusia yang wajib dijunjung tinggi,
lemah
dihormati, dan dijamin penegakannya;
kedudukannya
tawarnya
atau
memerlukan
posisi
perlindungan
hukum.
(b)
bahwa
setiap
tenaga
kerja
mempunyai hak dan kesempatan yang sama
Paradigma Pengaturan Perlindungan TKI. Dalam UU PPTKILN telah
tanpa
diskriminasi
untuk
memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di
dikemukakan dalam latar belakang,
luar negeri sesuai dengan keahlian,
bahwa berdasarkan jumlah pasal, maka
keterampilan,
pasal
tentang
kemampuan; (c) bahwa tenaga kerja
penempatan jauh lebih banyak dari pada
Indonesia di luar negeri sering dijadikan
pasal
tentang
obyek perdagangan manusia, termasuk
perlindungan, tapi sebelum memerinci
perbudakan dan kerja paksa, korban
tentang hal itu, dianalisis terlebih dahulu
kekerasan,
tentang filosofi UU PPTKILN ini dalam
kejahatan atas harkat dan martabat
konsiderans, asas, dan tujuannya.
manusia, serta perlakuan lain yang
yang
mengatur
yang
Dalam
mengatur
konsiderans
minat,dan
kesewenang-wenangan,
garis
melanggar hak asasi manusia; (d) bahwa
besarnya adalah penghormatan hak asasi
negara wajib menjamin dan melindungi
manusia untuk bekerja; kedua hak dan
hak asasi warga negaranya yang bekerja
kesempatan
yang
tanpa
baik di dalam maupun di luar negeri
diskriminasi;
perlindungan
terhadap
berdasarkan prinsip persamaan hak,
akan terjadinya perdagangan manusia,
demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan
kewajiban negara berdasarkan prinsip-
dan keadilan gender, anti diskriminasi,
prinsip yang tercantum dalam asas pada
dan anti perdagangan manusia; (e)
Pasal 2 UU PPTKILN; penempatan;
bahwa
ketepaduan dalam penempatan antara
Indonesia di luar negeri merupakan
pemerintah pusat dengan daerah serta
suatu upaya untuk mewujudkan hak dan
peran serta masyarakat dalam suatu
kesempatan yang sama bagi tenaga kerja
sistem
untuk
hukum
untuk
a-i
bakat,
sama
melindungi;
penempatan
memperoleh
tenaga
pekerjaan
kerja
dan
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
penghasilan
yang
layak,
234
yang
pasalnya, perhormatan terhadap hak
pelaksanaannya dilakukan dengan tetap
asasi, anti diskriminasi, perlindungan,
memperhatikan harkat, martabat, hak
baru penempatan dan keterpaduan antara
asasi manusia, dan perlindungan hukum
pemerintah pusat dengan pemerintah
serta pemerataan kesempatan kerja dan
daerah dan peran serta masyarakat,
penyediaan tenaga kerja yang sesuai
tetapi pada bagian badannya dimulai
dengan kebutuhan nasional; (f) bahwa
dari
penempatan tenaga kerja Indonesia di
pemerintah; hak dan kewajiban TKI;
luar negeri perlu dilakukan secara
langsung pelaksanaan penempatan; tata
terpadu antara instansi Pemerintah baik
cara penempatan; baru perlindungan;
Pusat maupun Daerah dan peran serta
penyelesaian perselisihan; pengawasan;
masyarakat dalam suatu sistem hukum
BNP2TKI;
sanksi
guna melindungi tenaga kerja Indonesia
penyidikan;
ketentuan
yang ditempatkan di luar negeri; (g)
terakhir: ketentuan lain-lain, ketentuan
bahwa peraturan perundang-undangan di
peralihan dan ketentuan penutup.
bidang ketenagakerjaan yang ada belum
tugas
Dari
dan
kedua
jawab
administratif; pidana
deskripsi
tersebut,
nampak
terperinci mengenai penempatan dan
menimbang dengan bab-bab dan isi
perlindungan tenaga kerja Indonesia di
pasalnya
luar negeri; (h) bahwa dalam Undang-
inkonsistensi. Asas dan tujuan yang
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
tercantum dalam pasal 2 dan 3 terdapat
Ketenagakerjaan
dinyatakan
beberapa kritik. Adapun ketentuan Pasal
penempatan tenaga kerja Indonesia di
2 dan 3 UU PPTKILN adalah sebagai
luar negeri diatur dengan undang-
berikut :
undang;
Pasal 2
bahwa
berdasarkan
antara
dan
mengatur secara memadai, tegas, dan
(i)
bahwa
tanggung
konsiderans
menunjukkan
adanya
pertimbangan sebagaimana dimaksud
Penempatan dan perlindungan calon
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
TKI/TKI
huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h,
persamaan hak, demokrasi, keadilan
perlu
sosial, kesetaraan dan keadilan gender,
membentuk
Undang-undang
berasaskan
tentang Penempatan dan Perlindungan
anti
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
perdagangan manusia.
Apabila
dilihat
substansi
diskriminasi,
keterpaduan,
serta
anti
Pasal 3
konsiderans, maka telah menampakkan
Penempatan dan perlindungan calon
kerangka
TKI/TKI bertujuan untuk :
dalam
pengaturan
pasal-
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
235 a.
memberdayakan mendayagunakan
b.
c.
tenaga
dan
mampu memenuhi hak asasi warga
kerja
negara untuk mendapatkan pekerjaan
secara optimal dan manusiawi;
dan penghidupan yang layak bagi
menjamin dan melindungi calon
kemanusiaan. Oleh karena itu, apabila
TKI/TKI sejak di dalam negari, di
ada usulan perubahan UU PPTKILN
negara tujuan, sampai kembali ke
hendaknya
tempat asal di Indonesia;
menberikan dan menjamin perlindungan
meningkatkan
kesejahteraan
TKI
ditambahkan tujuan: (1)
kepada calon TKI/TKI sejak di dalam
dan keluarganya.
negari, di negara tujuan, ketika kembali
Pasal 2 persis sama dengan yang
ke tempat asal dan pasca bekerja di luar
ada di konsiderans menimbang, hanya
negeri; (2) menjamin pemenuhan dan
ditambah dengan “keterpaduan”. Dalam
penegakan
praktek, terdapat hal penting yang tidak
manusia dan sebagai tenaga kerja; (3)
menjadi prinsip, yakni peran serta TKI
menjamin bahwa TKI dan keluarganya
dan
transparansi.
ikut berpartisipasi dalam pengambilan
Ketiga hal ini dapat menjadi saluran
keputusan yang menyangkut nasib TKI;
dalam pembuatan kebijakan yang terkait
(4)
dengan
TKI.
tujuannya
adminsitrasi yang baik; (5) mendorong
masih
terlalu
dan
nampak
terwujudnya kinerja yang baik antara
karena
tujuan
pihak-pihak pemerintah, PJTKI, calon
kata
TKI/TKI dalam menjalankan kegiatan
„memberdayakan‟ di awal kalimat, tetapi
perlindungan dan penempatan TKI; (6)
kalimat lanjutannya „mendayagunakan
mendorong adanya alokasi dana APBN
tenaga kerja secara optimal‟ dapat
dan
berimplikasi
perlindungan TKI. Selain tambahan
masyarakat
serta
Sedangkan umum
„komoditisasi‟-nya pertama
diartikan
walaupun
buruk
ada
karena
dengan
dapat
menggunakan
hak
asasi
menjamin
APBD
tersebut
TKI
sebagai
pendataan
untuk
hendaknya
membiayai
menghilangkan
sedemikian rupa, termasuk menjadi
tujuan
sarana untuk „menjaga‟ nilai tukar
„mendayagunakan tenaga kerja secara
rupiah
optimal‟.
sehingga
„membantu
atau
mensubsidi‟ para pengusaha besar untuk tidak
merugi
ketika
berdagang
pertama
dan
terutama
Terkait dengan masalah paradigma dalam
penyusunan
perubahan
UU
menggunakan standar mata uang asing.
PPTKILN, maka pendapat dari Jaringan
Juga dapat diinterpretasikan sebagai
Advokasi Revisi UU PPTKLN (JARI
„jalan keluar‟ ketika pemerintah tidak
PPTKLN) sangat baik untuk digunakan
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
236
sebagai landasan kehati-hatian dalam
lah satu-satunya sumber informasi bagi
membuat pasal-pasal dalam undang-
mereka. Merekalah yang menguasai
undang yang akan dibuat.
informasi tentang peluang kerja di luar
Judul Undang-Undang nomor 39
negeri dan tentang prosedur bekerja di
tahun 2004 adalah Penempatan dan
luar negeri. Para perempuan muda yang
Perlindungan TKI di Luar Negeri. Ini
berpendidikan rendah dan miskin secara
menunjukkan konstruksi berpikir bahwa
ekonomi dan informasi itu pada akhirnya
yang
menjadi obyek bisnis penempatan TKI.
urgen
adalah
persoalan
penempatan. Perlindungan merupakan kebutuhan
berikutnya
dalam
Dari tulisan tersebut nampak bahwa apabila
tidak
berhati-hati
dalam
keseluruhan proses penempatan. Ini
pembuatan pasal-pasal yang mengatur
menunjukkan logika yang menempatkan
perusahaan yang menempatkan TKI
“perlindungan” hanyalah bagian kecil
akan terjadi „komoditisasi‟, keleluasaan
dari
dan keuntungan yang diberikan oleh
kebutuhan
aturan
penempatan.
Logika ini terbukti dari pasal-pasal
peraturan
dalam undang-undang yang didominasi
pertumbuhan perusahaan yang luar biasa
oleh persoalan „tata niaga‟ TKI.
jumlahnya. Hal ini dapat dilihat dengan
Urgensi pengaturan „tata niaga‟ TKI
adanya
menunjukkan secara jelas paradigma
Kementerian, deposit yang hanya 500
TKI sebagai komoditi dan konstruksi
juta, calo yang dibiarkan berkeliaran,
berpikir pragmatis yang bias ekonomi.
tidak
Ketika arus migrasi menunjukkan trend
tentang adanya perjanjian penempatan
yang
antara
semakin
kalangan
meningkat,
entrepreuner
maka
akan
memunculkan
pemusatan
SIUP
dilaksanakannya
calon
TKI
di
pengaturan
dengan
PJTKI,
melihatnya
penampungan yang menjadi tempat
sebagai peluang bisnis. Muncullah bisnis
„pemerasan‟ karena biaya hidup di
penempatan TKI ke luar negeri yang
penampungan yang dibebankan kepada
semakin menjanjikan keuntungan besar.
TKI.
Buktinya, jumlah PJTKI dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Kelemahan pengawasan dan/atau
Demikian
pengabaian oleh pejabat pemerintah
juga dengan calo-calo yang mencari
yang diberikan tugas untuk melindungi,
calon-calon TKI untuk direkrut, kian
mengakibatkan
merajalela. Dalam kondisi seperti ini,
berlipat ganda bagi perusahaan, apalagi
posisi TKI di hadapan calo dan PJTKI
penegakan hukum di Indonesia saat ini
sangatlah lemah. Sebab calo dan PJTKI-
dalam keadaan yang sulit dengan adanya
keuntungan
yang
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
237 mafia
peradilan.
Dengan
demikian,
(1) Setiap
orang
berhak
mengubah paradigma penempatan yang
mengembangkan
mengatur tata niaga tersebut menjadi
pemenuhan
paradigma
berhak mendapat pendidikan dan
perlindungan
dalam
diri
melalui
kebutuhan
dasarnya,
peraturan yang akan datang menjadi hal
memperoleh
yang penting. Pemusatan pengaturan
pengetahuan dan teknologi, seni dan
penempatan
budaya, demi meningkatkan kualitas
seharusnya
berdasarkan
manfaat dari ilmu
pertimbangan
perlindungan,
bukan
hidupnya dan demi kesejahteraan
memberikan
keleluasaan
untuk
umat manusia.
mendapatkan keuntungan, karena yang
(2) Setiap
orang
berhak
untuk
„dikirim‟ atau „ditempatkan‟ adalah
memajukan
manusia yang punya harkat dan martabat
memperjuangkan
yang dijamin perlindungannya dalam
kolektif
pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal
masyarakat, bangsa, dan negaranya.
yang ada di dalamnya.
dirinya
dalam
haknya
untuk
secara
membangun
Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan,
Perlindungan Hukum TKI dan Kebijakan Moratorium Perlindugan merupakan kata yang demikian
penting
akhir-akhir
ini,
terutama setelah terjadinya amandemen UUD 1945 yang pada amandemen keduanya telah memerinci hak asasi manusia dengan menambah pasal 28 pada huruf a sampai dengan j, dan hak asasi yang berkaitan dengan TKI ada pada pasal 27 ayat (2) dan 28 yang telah diamandemen berikut: Pasal 27 (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat
imbalan
dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap
warga
negara
berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan,
memilih
kewarganegaraan, memilih tempat
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
tinggal
di
wilayah
meninggalkannya
negara
serta
dan
berhak
kembali.
238 TKI dan TKI, karena
hak untuk
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan
meningkatkan kualitas hidupnya dijamin
meyakini kepercayaan, menyatakan
oleh UUD 1945. Pasal berikutnya adalah
pikiran dan sikap sesuai dengan hati
pasal 28D, di mana dikemukakan bahwa
nuraninya.
setiap orang berhak atas pengakuan,
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul,
dan
mengeluarkan pendapat.
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula hak
untuk
mendapat
imbalan
dan
perlakuan yang adil dan layak dalam Pasal 28F Setiap
hubungan orang
Kebebasan
untuk
untuk
memeluk agama dan beribadat menurut
memperoleh
agamanya dijamin dalam pasal 28E,
informasi untuk mengembangkan pribadi
juga kebebasan berserikat berkumpul
clan lingkungan sosialnya, serta berhak
dan mengeluarkan pendapat. Hak yang
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
mendasar dalam bekerja di luar negeri
menyimpan,
mengolah,
yang saat ini banyak menimbulkan
menyampaikan
informasi
berkomunikasi
berhak
kerja.
dan
dan dengan
persoalan
adalah
hak
dan
untuk
menggunakan segala jenis saluran yang
berkomunikasi
mendapatkan
tersedia.
informasi yang dalam ketentuan UUD
Kelima pasal dalam UUD 1945 ini
1945 dicantumkan dalam pasal 28.
merupakan dasar yang digunakan untuk
Berdasarkan hak-hak yang ada dalam
pembuatan
konstitusi
pasal-pasal
mengenai
tersebut,
maka
dalam
perlindungan dalam UU Perlindungan
melakukan revisi UU PPTKILN selalu
TKI yang akan datang karena pasal-
menggunakan
pasal tersebut merupakan hak asasi
sebagai dasar dalam UU yang baru.
pasal-pasal
tersebut
manusia yang terkait dengan orang yang
Dalam pada itu, berbicara tentang
bekerja ke luar negeri. Pasal 27 ayat (2)
perlindungan hukum, maka hal tersebut
UUD
yang
merupakan bentuk konsekuensi dari
seharusnya dipenuhi oleh pemerintah
suatu bentuk negara hukum, di mana
terhadap setiap warga negara, pasal 28C,
”negara Indonesia berdasar atas hukum
merupakan hak yang penting bagi calon
(rechtstaat)
1945
merupakan
hak
tidak
berdasarkan
atas
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
239 kekuasaan
belaka
(machtstaat)”.
memberikan rasa aman, baik secara
Pemerintah berdasarkan konstitusi tidak
pikiran maupun fisik dari gangguan dan
bersifat absolut (Sudjono, 1989 : 16).
berbagai ancaman dari pihak manapun.
Perlindungan
Perlindungan
hukum
adalah
hukum
juga
dapat
memberikan pengayoman kepada hak
diartikan sebagai kumpulan peraturan
asasi manusia yang dirugikan orang lain
atau kaidah yang akan dapat melindungi
dan perlindungan tersebut diberikan
suatu hal dari hal lainnya.
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati
semua
diberikan
oleh
hak-hak hukum.
yang Hukum
Istilah
perlindungan
merupakan
penyempitan
hukum arti
dari
perlindungan, dalam hal ini hanya
merupakan bagian yang tidak dapat
perlindungan
oleh
hukum
saja.
dipisahkan dari kehidupan manusia.
Perlindungan
yang
diberikan
oleh
Hukum
dan
hukum, terkait pula dengan adanya hak
menguasai manusia dalam kehidupan
dan kewajiban, dalam hal ini yang
sosialnya. Dengan demikian, maka tata
dimiliki oleh manusia sebagai subyek
hukum bertolak pada penghormatan
hukum
perlindungan
sesama manusia serta lingkungannya.
senantiasa
mengatur
bagi
manusia.
dalam
interaksinya
Penghormatan dan perlindungan hukum
Sebagai
bagi manusia tidak lain merupakan
memiliki hak dan kewajiban untuk
pencerminan dari kepentingan pribadi.
melakukan suatu tindakan hukum.
Hukum terdapat di dalam masyarakat. Demikian
juga
sebaliknya,
subyek
Prinsip
hukum
dengan
manusia
perlindungan
hukum
dalam
terhadap tindakan pemerintah bertumpu
masyarakat selalu ada sistem hukum
dan bersumber dari konsep tentang
sebagaimana adagium ”ubi societas, ibi
pengakuan dan perlindungan terhadap
ius” (Mertokusumo, 1999 : 14).
hak-hak asasi manusia karena menurut
Pada intinya, perlindungan hukum
sejarahnya di barat, lahirnya konsep-
adalah perlindungan terhadap harkat dan
konsep
martabat serta pengakuan terhadap hak-
perlindungan terhadap hak-hak asasi
hak asasi manusia yang dimiliki oleh
manusia diarahkan kepada pembatasan-
subyek hukum berdasarkan ketentuan
pembatasan dan peletakan kewajiban
hukum
masyarakat
dari
kesewenang-wenangan.
tentang
dan
pengakuan
pemerintah.
dan
Aspek
Perlindungan hukum adalah berbagai
dominan dalam konsep barat tentang hak
upaya hukum yang harus diberikan oleh
asasi manusia menekankan eksistensi
aparat
hak dan kebebasan yang melekat pada
penegak
hukum
untuk
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
240
kodrat manusia dan statusnya sebagai
manusia yang dimiliki oleh subyek
individu, hak tersebut berada di atas
hukum
negara dan di atas semua organisasi
berdasarkan perlindungan hukum dari
politik dan bersifat mutlak sehingga
kesewenang-wenangan (Hadjon, 1987 :
tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena
205). Terdapat 2 (dua) macam bentuk
itu, sering kali dilontarkan kritik bahwa
perlindungan
konsep barat tentang hak-hak asasi
perlindungan hukum preventif: di dalam
manusia
perlindungan
ini,
kesempatan
untuk
adalah
individualistik.
konsep
Kemudian
yang dengan
di
dalam
suatu
hukum,
negara
yaitu
:
hukum
(1)
diberi
mengajukan
masuknya hak-hak sosial dan hak-hak
keberatan (inspraak) atau pendapatnya
ekonomi serta hak kultural, terdapat
sebelum suatu keputusan pemerintah
kecenderungan mulai melunturnya sifat
mendapat
indivudualistik
Perlindungan hukum preventif bertujuan
dari
konsep
barat
(Hadjon, 1987 : 49).
hukum
yang
definitif.
untuk mencegah terjadinya sengketa
Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan
bentuk
di
Indonesia,
antara pemerintah dengan rakyat: (2) perlindungan
hukum
represif;
landasannya adalah Pancasila sebagai
perlindungan hukum ini bertujuan untuk
ideologi dan falsafah negara. Konsep
menyelesaikan sengketa yang dilakukan
perlindungan hukum bagi rakyat di
oleh lembaga peradilan, yaitu peradilan
Barat bersumber pada konsep-konsep
umum dan peradilan administrasi di
rechtstaat dan rule of the law. Prinsip
Indonesia (Hadjon, 1987 : 36 – 37).
perlindungan hukum terhadap tindakan
Perlindungan
hukum
atau
warga
yang
kurang
terhadap
pemerintah bertumpu dan bersumber
masyarakat
negara
di
dari konsep tentang pengakuan dan
Indonesia
perlindungan terhadap hak-hak asasi
disebabkan karena penegakan hukum
manusia karena menurut sejarahnya di
yang ada juga masih sangat kurang.
barat, lahirnya konsep-konsep tentang
Perlindungan oleh pemerintah terhadap
pengakuan dan perlindungan terhadap
warga negaranya dalam segala bidang
hak-hak asasi menusia diarahkan kepada
merupakan kewajiban yang tidak dapat
pembatasan-pembatasan dan peletakan
diabaikan. Perlindungan hukum bagi
kewajiban masyarakat dan pemerintah.
rakyat diarahkan kepada usaha untuk
maksimal
Jadi perlindungan hukum adalah
mencegah terjadinya sengketa antara
perlindungan akan harkat dan martabat
pemerintah dan rakyat, menyelesaikan
serta pengakuan terhadap hak asasi
sengketa
secara
musyawarah,
serta
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
241 peradilan merupakan sarana terakhir
Dalam UU PPTKILN substansi yang
dalam
mengatur
usaha
penyelesaian
sengketa
tentang
pemberian
antara pemerintah dan rakyat (Hadjon,
perlindungan sebagaimana keharusan
1987 : 210).
tersebut di atas adalah:
Dengan
apabila
(1) hak dan kewajiban ada pada pasal 8
perlindungan hukum dibuat dalam suatu
huruf a sampai dengan i dan pasal
peraturan perundangan, maka substansi
42 dan 77, walaupun ada juga
yang
secara implicit dalam pasal-pasal
ada
demikian
dalam
peraturan
harus
mencantumkan berbagai hal sebagai
penempatan,
berikut :
diterapkan; pasal-pasal 8 memang
1)
2)
3)
telah jelas dan eksplisit, pasal 42
dijamin
mengenai hak atas pendidikan dan
dalam
undang-undang
secara eksplisit dan jelas;
pelatihan
persyaratan bagi subyek hukum
pekerjaan yang akan dilakukan di
yang
negara tujuan, sedangkan pasal 77
memperoleh
hak
tersebut
7)
sesuai
dengan
hak atas perlindungan di seluruh
pihak yang wajib memenuhi hak
proses penempatan.
sanksi
(2) persyaratan tentang subyek hukum
bagi
pihak hak
yang wajib tetapi
tidak
meleksanakan;
6)
yang
secara rinci;
memenuhi
5)
sulit
yang mengatur mengenai hak yang
yang dijamin; 4)
sehingga
pengaturan tentang prosedur untuk
yang
dilindungi
diatur
dalam
ketentuan umum, yakni pasal 1 angka 1 dan 3; (3) pihak yang memenuhi hak yang
mendapatkan hak;
dijamin
adalah: (a)
lembaga tempat complain ketika
sebagaimana yang tercantum dalam
haknya tidak dipenuhi;
pasal 6 yang mengatur tentang
waktu maksimal untuk memenuhi
tanggung
hak setelah complain.
meningkatkan upaya perlindungan;
jawab
Pemerintah
untuk
(b) memberikan perlindungan pada Pada point 7 dapat dicantumkan dalam
pasal 7 huruf e; (c) Perwakilan
peraturan pelaksanaannya yang bisa
Republik Indonesia di luar negeri
berwujud peraturan pemerintah atau
melindungi TKI selama di negara
peraturan presiden.
tujuan sebagaimana dalam pasal 78 ayat (1) dan Atase Ketenagakerjaan dalam pasal 78 ayat (2); (d) PPTKIS
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
bertanggung
jawab
242
atas
memberikan informasi tentang hak-
sesuai
haknya, pihak yang wajib memenuhi
penempatan
hak, prosedur mendapatkan hak, dan
sebagaimana tercantum dalam pasal
lembaga komplain. Jadi dalam UU
82;
PPTKILN
perlindungan dengan
tapi
hanya
perjanjian
(4) sanksi
bagi
memenuhi
pihak hak
yang wajib tetapi
tidak
yang
menginformasikannya
adalah
Pemerintah, Perwakilan RI di luar negeri
dilaksanakan tercantum dalam pasal
dan
100 tentang administratif, pasal 102
PPTKIS dan BNP2TKI.
tentang sanksi pidana penjara, pasal 104
tentang
sanksi
pidana
kurungan; (5) waktu
atau
Atase
Ketenagakerjaan,
Terkait tata cara pengiriman TKI ke suatu negara tujuan dalam ketentuan UU PPTKILN telah mensyaratkan adanya
untuk
adalah
wajib
memperoleh
selama
proses
hak
suatu
perjanjian
pra
ketenagakerjaan
tertulis yang
dibidang menjamin
penempatan, saat penempatan dan
perlindungan hak-hak TKI di negara
masa purna penempatan tercantum
tujuan. Hal tersebut telah diatur dalam
pada pasal 7 huruf e; pasal 78 ayat
pasal 27 UU PPTKILN sebagai berikut :
(1)
1.
dan
(2);
pasal
PPTKIS
Penempatan TKI di luar negeri
sebagaimana tercantum dalam pasal
hanya dapat dilakukan ke negara
82 tidak jelas waktunya.
tujuan yang pemerintahnya telah
(6) sedangkan
prosedur
untuk
mempuat perjanjian tertulis dengan
mendapatkan haknya tidak ada;
Pemerintah Republik Indonesia atau
(7) demikian pula lembaga complain untuk mendapatkan hak juga tidak
tenaga kerja asing. 2.
ada; dan
Berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud ayat (1)
(8) waktu maksimal setelah complain
dan/atau pertimbangan keamanan
juga tidak ada.
Pemerintah negara
Dalam hal perlindungan preventif
menetapkan
tertentu
tertutup
negarabagi
penempatan TKI dengan Peraturan
seharusnya melaksanakan: pemberian
Menteri.
informasi tentang hak-hak yang dimiliki
Sedangkan dalam ketentuan pasal 81
oleh subyek hukum, dalam hal ini semua
UU
pihak yang diberi kewajiban harus
pemerintah untuk melakukan upaya
menjalankan
perlindungan
kewajiban
untuk
PPTKILN
telah
bagi
memfasilitasi
TKI
dengan
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
243 menerapkan
kebijakan
penghentian/moratorium
pengiriman
JARI PPTKLN, 2010, Draft Naskah Akademik Revisi UU PPTKLN, Jakarta.
TKI. H. Simpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pemberlakuan bertujuan
moratorium
untuk
perlindungan bidang
lebih
bagi
yang
memberikan
TKI
khususnya
domestik.
Dengan
pemberhentian pengiriman TKI ke luar negeri diharapkan Pemeritah Indonesia dapat menekan negara tujuan TKI untuk
Braverman, 1974, Labor and Monopoly Capital: the Degradation of Work in the Twentieth Century, , New York and London : Monthly Review Press.
H.S. Kartadjoemena, 1996, GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, Jakarta : UI Press. L.M. Friedman, 1977, Law and Society : an Introduction, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
membuat Bilateral Agreement yang bertujuan TKI.
memberikan
Dengan
pengiriman
adanya TKI
perlindungan penghentian juga
akan
Maria Patricia Fernandes Kelly, 1983, For We Are old, I And My People, Albany : State University of New York Press.
meningkatkan skill TKI. Philipus
M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu.
Saukarto
Marmo Sudjono, 1989, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Jakarta : Penerbit Garuda Metropolis Pers.
Daftar Pustaka Buku Abdul Hakim G. Nusantara, 1998, Politik Hukum Indonesia, Jakarta : Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Castles dan Miller, 2009, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 4th edition, New York : Guilford Press. Douglas Massey, et al, 2008, Theories of International Migration: A Review and Appraisal.
Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Suatu Hukum Pengantar, Yogyakarta : Penerbit Liberty. Van L.J, Apeldorn, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita.
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
Jurnal Bagir Manan, 2005, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan”, Varia Peradilan, Tahun XX Nomor 241, Jakarta Pusa : Penerbit IKAHI. M.A.S.
Hikam, 1990; “Perlawanan Sosial: Telaah Teoritis dan
244 Beberapa Studi Kasus” dalam Prisma; Nomor 8 Tahun XIX. Website Jayati Ghosh, Migration And Gender Empowerment : Recent Trends And Emerging Issues, http://www.networkideas.org/ featart/mar2009/Migration.pdf , pada tanggal 27 Maret 2010.
