Diplomasi KING. Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia. Nia Zulkarnaen : ASEAN Akan Semakin Fokus Pada Upaya Untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi

Tidak Untuk Diperjualbelikan

No. 21,V, Tahun Tgl. 15 Juli 14 Agustus No. 52 Tahun Tgl. 15II,Pebruari - 14-Maret 2012 2009

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.org Interaksi

ASEAN Akan Semakin Fokus Pada Upaya Untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Menlu RI :

Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem

Kontribusi Islam Dan Demokrasi Dalam Membangun Indonesia Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

Nia Zulkarnaen :

“KING”

Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia 771978 917386

ISSN 1978-9173

Email: [email protected]

9

Menlu RI: Diplomasi Butuh Penguasaan Informasi Secara Cerdas 771978 917386 9

www.tabloiddiplomasi.org

ISSN 1978-9173

Email: [email protected] Email: [email protected]

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi >4 >6 >7 >8 >9 > 10 > 11

Fokus utama

Indonesia Sudah Sejak Awal Menjadi Bagian Dari Gerakan Global Moderat

Fokus

Sudah Tepat Diplomasi Publik Menjual Islam Moderat

> 12

BINGKAI

> 14

sorot

> 15

sorot

> 16

SOROT

> 20

SOsok

Fokus Kamboja Menggelar ASEAN Foreign Ministers (AMM) Retreat di Siem Reap

Fokus Upaya Menciptakan Perdamaian, Stabilitas, Kerjasama dan Confidence Building di Laut China Selatan

Fokus Fokus Indonesia Selama Keketuaan 2011 Adalah Memastikan Kemajuan Signifikan Dalam Pencapaian Komunitas ASEAN

SOROT

Presiden RI : Indonesia Semakin Berperan Dalam Hubungan Internasional

Indonesia Menjadi Kekuatan Global

Tanpa Solusi Yang Tepat, Ketegangan Terkait Program Nuklir Iran Akan Berdampak Buruk Bagi Dunia

Drs. P.L.E. Priatna, M.A. Direktur Informasi dan Media, Kemlu RI Menyukai Dunia Informasi, Komunikasi dan Menulis

SOROT HAM di ASEAN Setahap Demi Setahap Terus Berkembang

Di Masa Mendatang Hubungan Luar Negeri Semakin Kompleks

> 22

lensa Indonesia Belum Memainkan Peranannya di Kawasan Sub-Sahara Afrika

ASEAN Akan Semakin Fokus Pada Upaya Untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi

13

B I N G K A I

Menlu RI: Diplomasi Butuh Penguasaan Informasi Secara Cerdas

Diplomasi

Teras Diplomasi Pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia sudah semakin menunjukkan perannya dalam hubungan internasional, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, pemeliharaan perdamaian dunia, dan kerjasama mengatasi perubahan iklim. Disamping itu Indonesia juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan beberapa pertemuan para pemimpin dunia seperti ASEAN Summit dan East Asia Summit untuk membahas berbagai permasalahan dunia dan mengupayakan solusinya. Semua hal tersebut telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa berperan lebih aktif lagi untuk dunia, karena Indonesia adalah good news. Namun demikian sasaran yang ingin dicapai di lingkungan strategis kawasan dan dunia ternyata juga menghadirkan sejumlah tantangan. Krisis di Eropa masih terjadi dan setiap saat bisa memunculkan krisis baru yang tentunya akan mempengaruhi ekspor Indonesia dan sejumlah implikasi pada perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tentunya akan berdampak sangat besar bagi dunia, dimana dengan terjadinya hambatan terhadap suplai minyak maka akan terjadi kenaikan harga minyak dunia yang dapat dipastikan akan memukul perekonomian dunia, utamanya negara-negara berkembang. Sebagai penganjur perdamaian antara bangsabangsa dan juga internal suatu bangsa, Indonesia menyambut baik inisiatif penyelenggaraan Global Moderat Meeting. Hal ini tentunya akan memperkuat dan memperjelas upaya Indonesia untuk memberikan suara bagi kelompok-kelompok moderat di masyarakat dan juga seluruh kelompok masyarakat yang ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan hal tersebut diantaranya mencakup International Conferences of Islamic Scholars (ICIS), Forum Perdamaian Dunia dan juga Global InterMedia Dialogue yang diluncurkan bersama-sama oleh Indonesia dan Norwegia guna mendapatkan kekuatan media massa untuk mempromosikan moderasi dan toleransi antara agama-agama dan budaya. Sudah sejak awal Indonesia menjadi bagian dari Gerakan Global Moderat sehingga dengan demikian Indonesia sudah memberikan kontribusi didalam membantu pengembangan gerakan tersebut. Sebagai salah satu negara dengan tingkat keragaman terbesar di dunia, Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis. Rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, dan rumah bagi semua

agama-agama besar umat manusia, diantaranya Hindu, Buddha, Konghucu dan berbagai denominasi Kristen. Namun demikian, Indonesia berhasil memelihara persatuan nasional dan melakukan transisi dari otoritarianisme ke sistem yang sangat demokratis. Munculnya negara-negara berkembang yang menyuarakan reformasi arsitektur keuangan internasional, dan kesediaan untuk bekerjasama dengan negara-negara maju untuk memecahkan masalah-masalah global, merepresentasikan kesempatan yang unik bagi demokratisasi pemerintahan internasional. Dinamika dan perkembangan geopolitik, situasi politik dan keamanan di sejumlah kawasan dunia, saat ini menjadi perhatian utama Indonesia karena bisa berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Indonesia. Perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah masih mengalami perubahan yang fundamental. Demikian pula halnya dengan perkembangan situasi di Eropa yang juga memunculkan isu-isu perekonomian kawasan yang akan berdampak kepada perekonomian Indonesia dan dunia. Sementara itu, hubungan Indonesia dengan benua Afrika penuh dengan nostalgia sejarah yang romantis ketika negara-negara di Asia dan Afrika baru saja membebaskan diri dari penjajahan kolonialisme barat. Kenangan yang paling indah adalah KAA di Bandung pada 24 April 1955 dimana Indonesia memainkan peranan kunci sebagai salah satu penggagas dan sekaligus penyelenggara pertemuan akbar dan bersejarah tersebut. Lima puluh dua tahun kemudian dunia sudah sangat berubah tetapi nilai-nilai yang mendasari KAA tetap relevan untuk saat ini, dan seluruh negara peserta KAA sepakat untuk tetap menjadikan nilai-nilai KAA sebagai landasan untuk membina hubungan yang lebih substantif.[]

Pelindung Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Pengarah Direktur Diplomasi Publik penanggung jawab/Pemimpin Umum Firdaus, SE. MH Pemimpin Redaksi Firdaus, SE. MH Wakil Pemimpin Redaksi Khariri Makmun Redaktur Pelaksana Cahyono dewan redaksi Fransiska Monika Dilla Trianti M. Rizki S. Mali Staf Redaksi Saiful Amin Arif Hidayat M. Fauzi Nirwansyah Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Suradi Sutarno Harapan Silitonga Kontributor M. Dihar Staf Diplomasi Publik Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi

4

FOKUS utama Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri RI

Indonesia Sudah Sejak Awal Menjadi Bagian Dari Gerakan Global Moderat Dok. KBRI Kuala Lumpur

Sebuah kehormatan bagi kami dapat berpartisipasi dalam konferensi internasional Global Movement of Moderates ini untuk berbagi pandangan yang menggambarkan tentang pengalaman Indonesia dalam merangkul keragaman dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk keuntungan bersama. Di dunia yang tengah terbebani oleh segala jenis ekstrimisme, hal ini akan memberikan dorongan segar bagi terjadinya moderasi. Sebagai penganjur perdamaian antara bangsa-bangsa dan internal suatu bangsa, Indonesia menyambut baik inisiatif ini. Ini akan memperkuat dan memperjelas upaya kita untuk memberikan suara bagi kelompok moderat di masyarakat kita-dan seluruh kelompok masyarakat. Upaya-upaya tersebut mencakup International Conferences of Islamic

No. 52 Tahun V

Scholars (ICIS) dan Forum Perdamaian Dunia yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk kemitraan dengan organisasi-organisasi Muslim terbesar kami, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Termasuk juga Global InterMedia Dialogue yang kami luncurkan bersama-sama dengan Norwegia guna mendapatkan kekuatan media massa untuk mempromosikan moderasi dan toleransi antara agamaagama dan budaya. Karenanya, Indonesia sudah sejak awal menjadi bagian dari Gerakan Global Moderat. Dengan demikian kami akan memberikan kontribusi apa yang kami bisa untuk membantu agar gerakan ini berkembang. Sebagai kontribusi pribadi saya pada hari ini, saya diminta untuk berbicara mengenai topik, “Managing Differences and Competing Interests: the Indonesian Experience.”

Saya mengerti mengapa pengalaman Indonesia dipilih untuk dipaparkan dalam topik ini. Sebagai salah satu negara dengan tingkat keragaman terbesar di dunia, Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis. Rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Dan rumah bagi semua agama-agama besar umat manusia lainnya, diantaranya Hindu, Buddha, Konghucu dan berbagai denominasi Kristen. Indonesia dengan bangga menunjang pengaruh peradaban Timur Tengah, sub-kontinen, Asia Timur serta dunia Barat. Sebuah spektrum yang luas dari persuasi politik yang juga bekerja di masyarakat kami. Memang, Indonesia sangat beragam dalam semua aspek. Namun demikian, kami berhasil dalam memelihara persatuan nasional kami dan berhasil melakukan transisi dari otoritarianisme

ke sistem yang sangat demokratis. Sepanjang transisi tersebut, kami tidak menganggap keragaman itu sebagai sebuah masalah yang harus ditangani. Sebaliknya, kami menghargai keragaman tersebut. Ini adalah aset kami, karakter nasional kami, dan dengan demikian kami merayakannya. Kami membangun dengan keragaman tersebut. Yang pasti, perjalanan kami tidak selalu berupa sebuah pelayaran yang tenang. Suatu waktu, rasanya seperti naik roller coaster. Kami harus menghadapi ancaman separatis, ketegangan etnis, dan konflik agama. Bahkan, di masa pergolakan setelah krisis 1998, beberapa pengamat secara lebih jauh memprediksi kegagalan Indonesia sebagai sebuah negara. Mereka memprediksi terjadinya Balkanisasi Indonesia. Namun mayoritas rakyat kami

15 pebruari - 14 maret 2012

Diplomasi FOKUS utama tetap berkomitmen untuk persatuan Indonesia. Dan bukannya bercerai-berai, kami mengadopsi pendekatan baru. Kami mereformasi pemerintahan dan mengatasi tantangan yang ada. Dengan begitu kami memperoleh aset utama kedua: pengalaman kami dalam transisi demokrasi dan reformasi sosial - pelajaran- yang mungkin dapat menjadi pelajaran yang relevan bagi negara lainnya. Transisi itu pun bukan merupakan proses yang mudah. Ini menuntut daya tahan, ketekunan dan komitmen dari seluruh rakyat Indonesia. Dari pengalaman transisi politik di tengah-tengah keanekaragaman tersebut, beberapa orang mungkin memperoleh wawasan yang berguna bagi upaya pengembangan politik mereka. Dan mengembangkan ide-ide praktis tentang bagaimana mengelola serta merangkul keragaman untuk kepentingan mereka sendiri. Itu sebabnya kami mendirikan Bali Democracy Forum (BDF), sebuah forum antar pemerintah di Asia untuk bertukar pengalaman dan praktek terbaik dalam pembangunan politik. Kami yakin bahwa melalui forum ini, kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain mengenai tantangan dan peluang kita masingmasing dalam menangani keragaman sebagai bagian dari pembangunan politik. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk berbagi dengan Anda dua kesimpulan dasar yang dapat ditarik dari pengalaman Indonesia. Pertama, demokrasi merupakan respon yang efektif untuk persaingan kepentingan dan agenda di dalam masyarakat. Ini merupakan kasus yang terbesar, apakah itu di masyarakat yang relatif homogen atau sangat beragam seperti Indonesia. Ada dua cara untuk merespon berbagai aspirasi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Negara dapat menggunakan kekuasaan untuk memaksa pada berbagai kepentingan yang berbeda-beda, atau bisa menampung mereka secara adil dan demokratis. Dalam kasus kami di Indonesia, kami melakukan keduaduanya. Era Orde Baru, berlangsung sekitar tiga dekade, dan menawarkan satu pendekatan. Dan tampaknya ini berjalan hingga Krisis Asia tahun 1998 dan mengarah kepada kelemahan mendasar dari sebuah sistem yang tidak bertanggung jawab. Indonesia kemudian mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Kami merangkul demokrasi,


”Saya tegaskan bahwa keragaman di Indonesia bukanlah masalah yang harus diatasi, tetapi merupakan aset yang kami rayakan dan kami membangun dengan itu. Dunia bahkan lebih beragam, dan saya percaya kita dapat merayakan, membangun dan memanfaatkan seluruh potensi keragaman global untuk kepentingan seluruh umat manusia.” meluncurkan transisi ke sistem demokrasi dan melakukan reformasi lebih jauh. Semua suara sekarang diperoleh melalui sidang dengar pendapat. Dan semua kepentingan kini dipertimbangkan untuk mencari kepentingan dasar bersama. Kami telah mengembangkan sebuah sistem dimana semua stakeholder bisa berpartisipasi - tidak hanya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil - tidak hanya melalui dialog antara para pejabat yang akuntabel dengan konstituen mereka. Sebaliknya, juga melalui berbagai upaya umpan balik yang terbuka lebar - termasuk kebebasan pers dan berbagai forum dimana berbagai petisi dan keluhan dapat diungkapkan dan didengar. Dengan begitu rakyat merasa diberdayakan. Mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap apa yang dilakukan oleh negara, dan merasa berkontribusi terhadap pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Jadi kami menjadi lebih yakin bahwa kami setia dengan moto nasional, Bhinneka Tunggal Ika, “Berbeda-beda tapi satu.” Dan kami menerapkan secara ketat tradisi ‘Musyawarah untuk mufakat’, atau konsultasi untuk mencapai konsensus. Kami juga lebih tegas berkomitmen untuk Pancasila, lima prinsip falsafah nasional kami, yang menetapkan untuk saling menghormati dan saling pengertian di antara sesama atas dasar keyakinan kami pada Tuhan dan nilainilai kemanusiaan, persatuan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Itulah mengapa demokrasi begitu mengakar di negara kami: itu didukung dan dipelihara oleh nilai-nilai inti dari

Islam dan agama lainnya di Indonesia. Oleh budaya dan tradisi kami, serta standar sosial kami sendiri. Itulah cara kami mengirim pesan kepada dunia, bahwa Islam, demokrasi dan modernisasi dapat berkembang bersama-sama. Demokrasilah yang membayar dividen politik, sosial dan ekonomi. Dalam waktu 13 tahun, kami muncul sebagai kekuatan ekonomi yang dinamis dengan jangkauan regional dan global. Kami lebih stabil secara politik dan sosial, dibandingkan masa-masa sebelum ini. Saya tegaskan bahwa keragaman di Indonesia bukanlah masalah yang harus diatasi, tetapi merupakan aset yang kami rayakan dan kami membangun dengan itu. Dunia bahkan lebih beragam, dan saya percaya kita dapat merayakan, membangun dan memanfaatkan seluruh potensi keragaman global untuk kepentingan seluruh umat manusia. Hal ini membawa saya pada kesimpulan dasar yang kedua, dan saya ingin berbagi dengan Anda: dengan cara yang sama bahwa demokrasi adalah respon terbaik untuk persaingan kepentingan di tingkat nasional, respon yang paling efektif untuk persaingan kepentingan nasional di tingkat global adalah demokratisasi pemerintahan global. Ini berarti bahwa dalam menghadapi banyak kepentingan nasional yang berbeda sebagaimana ditegaskan dalam forum-forum global, kita sekarang harus dengan sungguhsungguh mencari titik temu. Dalam hal ini, saya sampaikan kembali apa yang dikatakan oleh

5

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membahas tentang UNESCO di Paris tahun lalu pada ulang tahun ke-10 Deklarasi Universal Keberagaman Budaya, beliau menyebutkan perubahan yang menentukan yang memiliki dampak besar pada tatanan global. Salah satu yang paling penting dari perubahan ini adalah meningkatnya peran negara berkembang dalam ekonomi global. Munculnya negara-negara berkembang yang menyuarakan reformasi arsitektur keuangan internasional, dan kesediaan mereka untuk bekerja dengan negaranegara maju untuk memecahkan masalah-masalah global, merepresentasikan kesempatan yang unik bagi demokratisasi pemerintahan internasional. Saya sungguh percaya bahwa demokratisasi yang terjadi di tingkat nasional di Indonesia - dan di negaranegara lain yang melakukan transisi yang mirip dengan kami - dapat direplikasikan di tingkat global untuk mengatasi persaingan kepentingankepentingan nasional. Jika kita semua bekerja sama untuk melaksanakan ini, maka manfaatnya bagi semua umat manusia sungguh akan sangat luar biasa. Saya ingin berbagi satu pemikiran akhir dengan Anda. Kaum moderat dunia seharusnya tidak merasa terisolasi antara satu dengan lainnya. Untuk itu kita tidak kekurangan forum dan proses untuk dialog antar agama, budaya dan peradaban. Namun demikian masih ada wabah kekerasan di banyak bagian dunia yang disebabkan oleh prasangka dan intoleransi. Ini bukan berarti bahwa dialog tidak bekerja. Tapi mungkin itu berarti bahwa dialog yang dilakukan belum menyebar cukup luas, bahwa masih ada ruang untuk dimasuki lebih lanjut. Sebagaimana dikatakan oleh Perdana Menteri Dato ‘Sri Najib Razak di dalam pidatonya, bahwa kita harus menyuarakan alasan yang lebih keras dari pada menyuarakan kebencian. Kita harus mengambil risiko, mengumpulkan sedikit demi sedikit keberanian dalam diri kita dan melatihnya. Itulah sebabnya saya optimis terhadap Gerakan Global Moderat ini yang merupakan kapasitas luar biasa untuk mempromosikan dialog. Moderat sejati memiliki keberanian moral. Dan itulah yang diperlukan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik.[] (Sumber : Pidato Menlu RI pada International Conference on the Global Movement of Moderates, Kuala Lumpur, Selasa (17/1).

No. 52 Tahun V

Diplomasi

6

F O K U S

Sudah Tepat Diplomasi Publik Menjual

Islam Moderat

Dr. KH. Ahmad Hasyim Muzadi Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS)

Dok. Vivanews.com

International Conference of Islamic Scholars (ICIS) dibentuk dengan dua tujuan, pertama adalah bagaimana menampilkan Islam yang ‘rahmatan lil alamin’. Istilah ini kita gunakan karena memang disebutkan di dalam Al Qur’an. Jadi rahmatan lil alamin itu bukan tambahan dari Islam, tapi merupakan Islam itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita harus membuktikan bahwa kalau kita menganut Islam dengan baik, maka yang mendapatkan rahmat itu bukan hanya umat Islam melainkan seluruh alam. Tujuan yang kedua, kita ingin memperkenalkan bahwa negara Pancasila model Indonesia adalah alternatif dari negara agama dan negara sekuler. Kita berada di tengah, dimana orang bisa hidup dalam pluralitas dengan aman. Kalau di Jerman misalnya, orang mulai gelisah karena dihadapkan dengan orang Turki yang mungkin ingin mendirikan negara agama, tetapi di sisi lain juga dihadapkan dengan orang-orang Katolik yang melepaskan ke-Katolikannya dan lebih memilih nonafiliation. Sebetulnya, orang ingin mencari model negara yang plural, dimana bukan hanya agama yang terlindungi tetapi semuanya juga terlindungi, dan contoh model itu ada di Indonesia. Maka sesungguhnya ketika kita

No. 52 Tahun V

mengkampanyekan dua tujuan tersebut, baik di Timur Tengah maupun di dunia global, mereka mendapatkan bahwa hanya tokoh Islam dari Indonesia yang bisa menjadikan Sunni dan Syiah bisa berkumpul bersama. Perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah sudah terbentuk begitu lama, namun dengan cara yang kita miliki dan bentuk kepribadian kita sendiri yang tidak menjadi bagian dari salah satu diantara mereka, melainkan menghargai semuanya, pada akhirnya menjadikan kita bisa diterima oleh semuanya. Pada saat di Libanon, saya pernah mengatakan suatu ungkapan bahwa jika Sunni mengatakan kalau tidak Sunni tidak masuk surga, dan kemudian Syiah juga mengatakan kalau tidak Syiah tidak masuk surga, lantas umat Islam sebelum terbentuknya Sunni dan Syiah, termasuk Rasulullah, mereka itu masuk mana ?. Mereka semuanya terkejut dan terdiam selama beberapa saat. Ternyata saat itu mereka baru menyadari bahwa sektesekte itu merupakan pemikiran dan bukan dogma. Namun demikian, faktor-faktor lain seperti misalnya faktor politik dan sebagainya, itu tetap saja menghantui. Tetapi paling tidak, ada upaya kita untuk rahmatan lil muslimin. Ketika misalnya ini kita bawa ke Eropa dan kawasan lainnya, mereka mengakui bahwa

sebagai negara sekuler, mereka juga gelisah, karena aspirasi agama-agama sama sekali tidak tertampung, terutama dalam peraturan perundangan dan jualbeli. Semua undang-undang perkawinan di Eropa itu bertentangan dengan Katolik. Ini semua menunjukkan bahwa kehadiran kita itu tepat waktu dan juga tepat tema, dan pada akhirnya menjadi sesuatu di dunia. Saat saya berkeliling bersamasama dengan pak Hasan Wirajuda, hal pertama yang kami simpulkan adalah bahwa tidak ada kelompok yang tidak bisa dimasuki oleh ICIS. Kami bertemu dengan Hamas, Fatah, Syiah, Sunni dan sebagainya, dimana biasanya orang hanya bisa bertemu dengan salah satu dari mereka. Itu berarti bahwa yang kita bawa ini menjadi sesuatu. Tapi sayangnya, ketika kita ke luar negeri dan membicarakan hal ini, orang disana senang dan menerima ini, tetapi kita diganggu dengan adanya pemboman di tanah air, sehingga muka kita menjadi rusak kembali. Pada akhirnya belum semua sekte umat Islam yang ada di Indonesia ini bisa membawa dua tema itu, karena di Indonesia sendiri juga ada problem sekte-sekte yang terkadang belum mau menerima rahmatan lil alamin, NKRI, Pancasila dan sebagainya. Oleh karena itu kedepan, yang harus dilakukan, pertama adalah memberikan pemahaman-pemahaman mengenai kedua masalah itu di Indonesia sendiri. Sekalipun itu berat tapi menurut saya peluangnya masih ada. Misalnya terhadap orang-orang yang dikenal keras, tetapi sebetulnya mereka masih menjunjung NKRI dan Pancasila. Mereka hanya tidak suka dengan kemungkaran, dan sikap kerasnya ini berbeda dengan sikap keras orang yang tidak mau menerima NKRI dan Pancasila. Mereka bisa menjadi jembatan antara kita dengan orang-orang yang keras tidak mau menerima NKRI dan Pancasila. Ini akan kita coba, karena saya melihat masih ada sebuah celah disini. Kalau kemudian ini di sinergikan dengan diplomasi publik, hukum dan lainnya, kita optimis untuk bisa mengatasi hal ini. Karena tepat waktu dan tema, pada akhirnya ICIS bisa diterima secara lebih luas di dunia dibandingkan dengan institusi internasional lainnya. Ketika ICIS hadir, semua pihak datang, baik yang Sunni atau Syiah, yang anti atau pro AS dan bahkan AS nya sendiri. Aset ini sangat mahal, dan tentunya harus kita jaga dan pelihara dengan baik agar menjadi sesuatu di dunia ini.

ICIS mulai menata organisasinya sejak tahun 2001 hingga 2003, dan kemudian menyelenggarakan assembly yang pertama pada 2004. Disusul kemudian dengan penyelenggaraan selanjutnya pada 2006 dan 2008. Semua itu dilaksanakan tanpa bantuan dari lembaga atau institusi internasional, hal ini guna menjaga rahmatan lil alamin dan pluralitas tersebut. Posisi ini harus menjadi alternatif dari semua yang ada tersebut. Setelah tiga kali kita mengadakan pertemuan dalam lingkup yang besar, pak Hasan Wirajuda menyarankan untuk mengadakan yang bersifat regional dan kasuistik. Untuk itu kita akan mengadakan pertemuan untuk tingkat Asia dan Asia Tenggara secara rutin dan saling berhubungan. Alhamdulillah bukan hanya orang-orang Sunni dan Syiah yang mau datang kesini tetapi juga orang-orang non Muslim. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menentukan basic need, seperti misalnya membuat website dan majalah secukupnya. Targetnya adalah bagaimana dunia internasional bisa secara rutin memahami jalan pikiran kita secara utuh. Dari perjalanan keliling itu kita mengambil kesimpulan, bahwa diplomasi publik itu menjadi penting, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, karena negaranegara yang sedang bergolak itu tidak cukup dihadapi hanya dengan regulasi politik dan diplomasi seperti lazimnya, tetapi harus ada kegiatan-kegiatan yang menerobos di tengah-tengah pergolakan tersebut, dan itu belum tentu bisa diserahkan kepada staff KBRI kita. Misalnya di Afghanistan, Libanon dan Irak, dimana daya terobos dari para diplomat kita sangat terbatas, tapi kalau ditambah dengan diplomasi publik, maka itu bisa menerobos kemana-mana. Ini adalah gambaran-gambaran yang ada, tetapi mayoritas tokoh Islam yang ada di negeri kita ini rata-rata sepaham dengan dua tema tersebut. Tetapi kalau mereka yang masih belum sepaham itu kemudian pergi ke luar negeri dan menerangkan misalnya tentang negara agama, negara sekuler dan sebagainya, hal ini tentunya akan menjadi berbeda. Padahal yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana Islam Indonesia, Indonesia yang religius dan Islami, dimana jika Islam itu ditegakkan maka dengan sendirinya kehidupan rakyat akan menjadi lebih baik.[]


Diplomasi F

O

K

U

S

7

Kamboja Menggelar ASEAN Foreign Ministers (AMM) Retreat di Siem Reap Para Menlu negara anggota ASEAN serta Sekretaris Jenderal ASEAN menggelar ASEAN Foreign Ministers (AMM) Retreat di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan yang digelar pada 10-11 Januari 2012 dan dipimpin langsung oleh Menlu Kamboja, Hor Namhong merupakan pertemuan dan merupakan pertemuan pertama dari Keketuaan Kamboja untuk ASEAN pada tahun 2012. Tema Keketuaan Kamboja untuk ASEAN adalah “One Community, One Destiny”, dimana Kamboja akan mendorong 4 (empat) prioritas, yaitu: Memajukan integrasi ASEAN beserta ketiga pilar Komunitas ASEAN, yakni politik-keamanan, ekonomi, dan sosialbudaya, melalui implementasi Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015; Meningkatkan upaya integrasi di kawasan melalui implementasi Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan II secara efektif yang sangat penting bagi pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015; Memastikan percepatan implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity dengan fokus kepada infrastruktur, institusi, serta masyarakat; dan Meningkatkan dan mempererat kerja sama dengan Mitra Wicara ASEAN dan organisasi kawasan lainnya dengan mempertahankan sentralitas ASEAN dalam perkembangan arsitektur kawasan. Dalam AMM Retreat di Siem Reap ini para Menlu ASEAN membahas isuisu kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama ASEAN, khususnya masalah politik dan keamanan. Secara umum, para Menlu ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan menindaklanjuti beberapa inisiatif yang telah bergulir selama ini, khususnya yang diprakarsai oleh Indonesia saat menjadi Ketua ASEAN di tahun 2011 yang lalu. Para Menlu ASEAN juga membahas dan mengantisipasi berbagai isu yang terus berkembang, seperti masalah Semenanjung Korea, keamanan di Laut China Selatan, demokratisasi dan proses transformasi Myanmar, Traktat kawasan bebas nuklir di kawasan Asia Tenggara maupun kerjasama fungsional seperti penanganan bencana, serta mendorong integrasi di kawasan.


Dok. KBRI Phnom Penh

Topik yang dibahas secara spesifik dalam AMM Retreat di Siem Reap ini antara lain adalah proses pembentukan Komunitas ASEAN yang difokuskan pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan dukungan terhadap penyusunan Deklarasi HAM ASEAN; Implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC); dan penanggulangan bencana. Topik lainnya yang dibahas, antara lain meliputi penyelesaian proses aksesi Nuclear Weapons States terhadap South East Asian Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Treaty, Kerjasama Kelautan, ASEAN Global Dialogue, Konektivitas ASEAN, serta upaya tindak lanjut dari Bali Concord III. Disamping itu para Menlu ASEAN juga membahas rencana tindak lanjut salah satu capaian penting KTT ke-19 ASEAN di Bali, yaitu pembahasan awal mengenai perlunya menyusun suatu Plan of Action 2012-2022 yang diprakarsai oleh Indonesia, dalam rangka mengimplementasikan Bali Concord III. Dalam AMM Retreat ini Menlu RI mendorong upaya peningkatan agenda kerjasama maritim (maritime

cooperation) di kawasan. Sebagai archipelagic state terbesar di dunia, Indonesia memandang bahwa wilayah kelautan memiliki potensi yang sangat besar bagi peningkatan kerjasama maritim di berbagai bidang. Selain itu, menurut Menlu RI, kerjasama maritim yang semakin intensif juga dapat membantu menciptakan suasana kondusif di bidang kelautan yang dapat bermanfaat bagi ASEAN maupun negara di luar kawasan ASEAN. Dalam upaya menjadikan kawasan Asia Tenggara dan dunia terbebas dari senjata nuklir, Indonesia terus mendorong agar protokol Nuclear Weapons States terhadap SEANFWZ dapat ditandatangani oleh para negara pemilik senjata nuklir pada bulan Juli 2012, yaitu pada saat 45th AMM/PMC/ ARF. Terkait isu Myanmar, para Menlu ASEAN mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dan mengharapkan agar suasana yang kondusif dapat terus ditingkatkan. ASEAN mempertegas dukungannya terhadap proses demokratisasi dan transformasi yang berjalan saat ini serta menyerukan kembali pencabutan sangsi terhadap

Myanmar. Disamping itu, dengan meningkatnya bencana alam di kawasan akhir-akhir ini juga telah mendorong para Menlu untuk membicarakan upaya agar pusat penanganan bencana alam di kawasan atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) dapat segera beroperasi dan terkoneksi secara operasional dengan lembaga penanganan bencana di setiap negara anggota ASEAN. Dalam pembahasan mengenai konektivitas ASEAN, para Menlu mengharapkan kerjasama yang lebih konkrit dengan keterlibatan negara Mitra dan pihak eksternal ASEAN lainnya yang lebih besar lagi. Berbagai inisiatif dalam pengembangan konektivitas, baik dalam bidang infrastruktur, kelembagaan maupun hubungan antar-masyarakat yang tercermin dalam Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC), sangat berdampak bagi proses integrasi dan peningkatan daya saing kawasan. Di sisi lain, konektivitas ASEAN juga akan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengatasi kesenjangan ekonomi.[] (Sumber KBRI Phnom Penh)

No. 52 Tahun V

Diplomasi

8

fokus

4th ASEAN-China SOM on DOC

Upaya Menciptakan Perdamaian, Stabilitas, Kerjasama dan Confidence Building di Laut China Selatan Pada tanggal 14 Januari 2012, telah diselenggarakan the 4th ASEAN-China Senior Officials’ Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (4th ASEAN-China SOM on DOC) yang dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN dan RRT serta Deputi Sekjen ASEAN di Beijing, RRT. Agenda pertemuan difokuskan pada pembahasan implementasi Declaration on the Condact (DOC) yang telah dilaksanakan selama ini, pertukaran pandangan mengenai upaya tindak lanjut Guidelines dari implementasi DOC secara menyeluruh, khususnya di tahun 2012 ini, serta aktivitas bersama ASEAN-RRT yang akan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama praktis konkrit dalam kerangka implementasi DOC dimaksud. Pertemuan para Pejabat Senior ASEAN-RRT ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah disepakatinya Guidelines of the Implementation of the DOC di Bali bulan Juli 2011 yang lalu, di bawah Keketuaan Indonesia di tahun 2011. ASEAN dan RRT melalui pertemuan ini secara kolektif dan tegas menyatakan kembali signifikansi dari DOC dan upaya implementasinya sebagai dasar bagi terciptanya perdamaian, stabilitas, kerja sama dan terutama confidence building di Laut China Selatan di antara negara anggota ASEAN dan RRT serta sepakat untuk memperkuat komitmen bersama untuk mengimplementasikan DOC secara efektif dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Pada pertemuan ini, Indonesia menegaskan pandangan dasar Indonesia bahwa saat ini adalah momentum yang terbuka bagi ASEAN-RRT untuk segera mengimplementasikan DOC dan perlunya menjaga dan memanfaatkan momentum positif serta situasi kondusif yang telah dicapai dengan disepakatinya Guidelines. Indonesia berkomitmen untuk ikut terus mendorong agar implementasi DOC tersebut dapat direalisasikan melalui pelaksanaan berbagai kerjasama praktis dan kongkrit di Laut China Selatan yang dilakukan secara bersama oleh ASEAN dan RRT serta bermanfaat bagi kedua belah

No. 52 Tahun V

pihak. Dalam rangka memperkuat kerjasama maritim secara umum di kawasan dan isu Laut China Selatan khususnya, Indonesia menekankan bahwa kerjasama praktis dan kongkrit antara lain dapat mencakup tema dan isu seperti freedom of navigation, search and rescue, marine ecosystem and biodiversity, marine environmental concerns, sea-piracy ataupun combating transnational crime at sea. Indonesia juga menyampaikan bahwa Track 2 Workshop Managing Potential Conflicts in the South China Sea yang telah Indonesia selenggarakan selama 21 tahun terakhir, merupakan salah satu contoh konkrit dari potensi kerjasama praktis dan kongkrit yang dapat dilakukan ASEAN-RRT dalam rangka implementasi DOC ke depan. Pertemuan juga telah membahas rencana kerja di tahun 2012 ini. Tahun 2012 ini merupakan tahun yang penting karena genap 10 tahun ditandatanganinya DOC antara ASEAN dan RRT. Dalam rangka memperingati 10 tahun penandatanganan DOC dimaksud,

disepakati untuk diadakan suatu ASEANChina joint commemorative workshop. Hal-hal positif lainnya yang berhasil disepakati pada pertemuan tersebut antara lain adalah: mengkaji 4 (empat) proposal kerjasama praktis untuk tahun 2012 yang diajukan oleh negara anggota ASEAN dan RRT, yaitu Workshop/ Symposium/Seminar on Marine Hazard Prevention and Mitigation, on Marine Ecological Environment and Monitoring Techniques (RRT), on Search and Rescue (Viet Nam) dan on Marine Ecosystem and Biodiversity (Singapura). Keempat usulan kerjasama praktis tersebut merupakan kelanjutan dari 2 (dua) workshop yang telah diadakan oleh RRT pada akhir tahun 2011 yang lalu. Para Pejabat Senior ASEAN menyambut baik inisiatif pembentukan China-ASEAN Maritime Cooperation Fund sebesar RMB 3 milyar yang telah diumumkan oleh PM RRT, Wen Jiabao, pada saat KTT ASEAN-RRT di Bali bulan November 2011 lalu. RRT menggarisbawahi bahwa komitmen dana tersebut utamanya diperuntukkan

Dok. kaskus.us

bagi pembiayaan segala aktivitas yang terkait dengan implementasi DOC ataupun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kerjasama di bidang maritim di antara negara anggota ASEAN dan RRT. Pertemuan ke-4 para Pejabat Senior ASEAN dan RRT ini berlangsung dalam suasana yang positif dan sangat konstruktif sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang bermanfaat bagi upaya memajukan implementasi DOC dalam rangka ikut mendorong terciptanya suasana damai, stabil, kooperatif dan saling percaya atas isu Laut China Selatan. Pertemuan para Pejabat Senior tersebut didahului dengan 7th Meeting of the ASEAN-China Joint Working Group (JWG) on DOC yang diadakan dalam rangka mempersiapkan kesuksesan Pertemuan ke-4 para Pejabat Senior ASEAN dan RRT. DOC ditandatangani oleh negara anggota ASEAN dan RRT di Kamboja tahun 2002 guna membangun rasa saling percaya dan saling pengertian agar terciptanya suasana damai, stabil dan kooperatif di antara negara anggota ASEAN dan RRT atas isu Laut China Selatan. Laut China Selatan hingga kini masih dalam sengketa dengan klaim tumpang tindih antara para claimant states yaitu RRT, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Viet Nam dan Taiwan. Indonesia meskipun bukan termasuk claimant state, sangat menyadari arti strategis Laut China Selatan bagi kawasan ASEAN maupun Asia Timur, terutama dalam upaya menjaga kelangsungan situasi yang damai dan stabil di Laut China Selatan beserta pengaruhnya kepada Indonesia, kawasan ASEAN dan Asia Timur maupun dunia pada umumnya. Karena itu, Indonesia berkepentingan untuk terus berperan aktif dalam mendorong terciptanya suasana yang damai dan stabil serta pengelolaan isu Laut China Selatan secara bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Delegasi RI pada Pertemuan ke-4 Pejabat Senior ASEAN dan RRT ini dipimpin oleh Direktur Mitra Wicara dan Kerjasama Antar Kawasan ASEAN, Kemlu, Jose Tavares selaku Acting Ketua SOM Indonesia dan Plh. Direktur Politik-Keamanan ASEAN, Kemlu, pada 7th ASEAN-China JWG on DOC. (sumber: Ditjen Kerja Sama ASEAN).[]


Diplomasi F

Fokus Indonesia Selama Keketuaan 2011 Adalah Memastikan Kemajuan Signifikan Dalam Pencapaian Komunitas ASEAN Djauhari Oratmagun Duta Besar RI untuk Rusia

Dok. Diplomasi

Tema Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 adalah “ASEAN Community in a Global Community of Nations”. Dan dengan ini Indonesia bertekad untuk dapat kembali memberikan kontribusi kongkrit dan bermanfaat melalui pemikiran ASEAN Beyond 2015. Prioritas dan fokus Indonesia selama Keketuaan 2011 adalah: Memastikan bahwa tahun 2011 ditandai oleh kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN; Memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan, antara lain melalui EAS, yang dimotori oleh peran sentral ASEAN, khususnya dengan menjabarkan visi Indonesia ke masa depan EAS; Menggulirkan pembahasan mengenai perlunya visi “ASEAN pasca 2015”, yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia. Prioritas pertama keketuaan Indonesia tahun 2011 adalah kemajuan yang signifikan dalam pembentukan Komunitas ASEAN berdasarkan ketiga pilarnya, yaitu ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN SocioCultural Community (ASCC). Dalam APSC, Keketuaan Indonesia mencatat dimulainya penyusunan rancangan ASEAN Human Right Declaration yang diharapkan dapat di adopsi pada tahun 2012 ini. Indonesia juga mencatat penyelesaian perundingan


antara ASEAN dengan negara pemilik senjata nuklir untuk mengaksesi protokol dari Traktat Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ). Selain itu Indonesia juga mencatat disepakatinya rekomendasi pendirian ASEAN Institute for Peace and Reconciliation sebagai upaya kongkret bagi terciptanya lingkungan regional yang kondusif. Indonesia berharap terus pada fasilitasi penyelesaian isu perbatasan antara Kamboja-Thailand dengan tetap dilandasi penyelesaian secara bilateral. Indonesia berkomitmen kuat untuk menjalankan keputusan International Court of Justice (ICJ) serta dukungan dan apresiasi terhadap peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam penyelesaian isu perbatasan kedua negara. Indonesia juga mencatat keberhasilan dalam implementasi ASEAN Charter dalam bentuk diperkuatnya kesepakatan untuk melakukan tinjauan ulang duatahunan (biennial review) terhadap Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Kemudian juga disepakatinya Annual Target 2011 dalam rangka pencapaian Komunitas ASEAN tahun 2015, serta disepakatinya format standar ASEAN Security Outlook untuk mendorong transparansi kebijakan kekuatan militer di ASEAN. Dalam Keketuaan Indonesia, ASEAN telah berkontribusi aktif dan positif dalam perkembangan politik dan demokratisasi Myanmar. Pada KTTke-19 ASEAN, para Leaders menyambut baik perkembangan positif dalam masa transisi dan transformasi di Myanmar. Kemajuan signifikan di Myanmar tersebut akan menjadi dukungan utama bagi rencana Keketuaan Myanmar untuk ASEAN di tahun 2014. Penguatan kerjasama ASEAN Maritime Forum (AMF) termasuk dalam bidang transnational crimes dan penanganan sea piracy and armed robbery at sea serta penguatan komitmen untuk mengimplementasikan secara penuh visa exemption untuk ASEAN nationals dan mengembangkan inisiatif ASEAN common visa for non-ASEAN nationals adalah capaian yang berhasil diraih dalam Keketuaan Indonesia 2011. Untuk AEC, Indonesia mencatat disepakatinya Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) sebagai strategi untuk merealisasikan Komunitas ASEAN 2015. Implementasi MPAC dalam proyek prioritas MPAC antara lain berupa: Studi pengembangan jaringan Roll-on Roll-of

(RoRo) dan Short-Sea-Shipping, proyek jalan raya ASEAN Highway Network (AHN) dan rel kereta api Singapore-Kunming Rail Links (SKRL). Hal ini tentunya akan mempererat hubungan antar masyarakat (people-to-people connectivity). Dalam hal ini Indonesia mencatat terwujudnya kerja sama antar pemerintah maupun antara pemerintah dengan swasta (publicprivate-partnership) untuk realisasi MPAC. Hal lainnya yang dicatat oleh Indonesia adalah; Penguatan komitmen untuk mewujudkan komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dan peningkatan kerja sama ekonomi dengan mitra wicara; Peningkatan kerjasama melalui ASEAN Single Window (ASW) dan pembentukan National Single Window (NSW) untuk meningkatkan nilai perdagangan intraASEAN yang ditargetkan pada tahun 2015; Melakukan harmonisasi regulasi (customs, immigration, quarantine) maupun fasilitas lainnya dalam ASW dan NSW; Mendorong finalisasi ratifikasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) oleh negara anggota ASEAN untuk membangun rejim investasi di kawasan yang lebih terbuka, transparan dan fasilitatif. Untuk ASCC, Indonesia mencatat keberhasilan berupa ditandatanganinya Agreement of the Establishment of ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center) oleh para Menlu ASEAN dengan disaksikan oleh para Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN. Disetujuinya pembentukan ASEAN Ministerian Meeting on Women (AMMW) sebagai upaya ASEAN untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya di bidang pemberdayaan dan pengarus-utamaan gender dalam berbagai kebijakan di tingkat nasional. Kemudian diselenggarakannya ASEAN Fair serta disepakatinya rekomendasi untuk pengesahan “The Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community as well as the Proclamation of the ASEAN Decade for Persons with Disabilities 20112020”. Selanjutnya adalah ditandatanganinya Declaration on ASEAN Unity in Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community oleh para Menteri Kebudayaan ASEAN dengan disaksikan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. Diadopsinya ASEAN Declaration of Commitment: Getting to Zero New HIV Infection, Zero Discrimination, Zero AIDS-

O

K

U

S

9

related Deaths oleh para Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN. Diadopsinya ASEAN Leaders’ Statement on Climate Change to the 17th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP17) and the 7th Session of the Conference of Parties serving as the Meeting of Parties to the Kyoto Protocol (CMP7) oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. Disepakatinya Guidelines on the Implementation of the Declaration of Conduct of Parties on the South China Sea (DOC) oleh ASEAN dan China setelah proses negosiasi yang lama sejak 2005. Kemajuan dalam penanganan isu laut China Selatan melalui implementasi DOC dan pembahasan awal di antara negara anggota ASEAN tentang kemungkinan elemen-elemen regional code of conduct (COC) serta mendorong “trust-building” melalui pelaksanaan proyek-proyek kerjasama praktis (joint cooperative projects) di wilayah LCS. Di semenanjung Korea, Indonesia mencatat terciptanya kondisi yang kondusif melalui mekanisme Six Party Talks dengan memanfaatkan ASEAN Regional Forum. Selain itu juga penandatanganan deklarasi aksesi Treaty of Amity and Cooperation (TAC) oleh Brazil. Indonesia menyambut baik keinginan dan aplikasi Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Sementara dalam hal arsitektur kawasan, Keketuaan Indonesia menghasilkan pernyataan bersama kepala negara EAS mengenai konektivitas negara EAS pada KTT EAS ke-6 di Bali. Indonesia berhasil memperluas kerjasama mengenai isu-isu strategis di dalam EAS yang menyepakati lima isu prioritas EAS, yaitu energi, keuangan, manajemen bencana, pendidikan, flu burung/ isu kesehatan global dan pandemic diseases. Disamping itu juga disepakati usulan Indonesia mengenai kerjasama penanggulangan bencana dalam kerangka EAS. Khusus untuk ASEAN Community in a Global Community of Nations, Indonesia mencatat penandatanganan Declaration on ASEAN Community dalam peningkatan profil ASEAN yang “outward-looking”. Kesepakatan untuk membentuk “common platform” dalam menghadapi isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama negara anggota ASEAN. Pada KTT ke-19 ASEAN, para Leaders menekankan perlunya upaya pemajuan nilai-nilai Piagam ASEAN pada tataran global, dimana setiap hubungan dengan kawasan lain harus memiliki nilai tambah dengan tetap mempertahankan sentralitas ASEAN (ASEAN-led process). Terakhir adalah disepakatinya ASEAN-UN Comprehensive Partnership pada KTT ASEAN-UN ke-4 di Bali, November 2011. []

No. 52 Tahun V

Diplomasi

10

so r o t

HAM di ASEAN Secara Bertahap Terus Berkembang Rafendi Djamin Wakil Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commision on Human Rights (AICHR)

Dok. ipad.fajar.co.id

Momentum yang dibangun oleh Indonesia selama Keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu sebagai sebuah kawasan yang sangat damai, aman, tumbuh dengan cepat, dan sangat menjanjikan, saya kira kurang lengkap kalau tidak ramah dengan HAM. Inilah yang dicoba oleh saya bersama-sama dengan teman-teman di “Komisi HAM ASEAN” dengan 10 negara yang memiliki latar belakang dan tingkat demokrasi yang berbeda-beda, namun demikian kita tetap mencoba membahas kebijakan bagaimana HAM bisa dikembangkan dalam konteks ASEAN. Tentunya ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi tahapantahapan bahwa ASEAN yang damai dan menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi, ramah terhadap HAM, berupaya melindungi buruh migran yang ada di wilayah ASEAN dan berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ASEAN yang berjumlah sekitar 600 juta orang, saya kira itu bisa terlaksana pada suatu hari nanti.

Keuntungan Ekonomi di Balik Kinerja Diplomasi Kemlu harus melakukan evaluasi atas keuntungan ekonomi yang diperoleh bangsa ini melalui kerja diplomasi politik luar negeri. Karena memang sudah seharusnya segala kegiatan diplomasi luar negri kita harus dapat memberikan nilai atau efek ekonomis bagi negara. Selain itu juga adanya manfaat ekonomi yang didapat dari terjalinnya hubungan diplomatik dengan sebuah negara. Saya minta agar Kemlu dapat menyajikan data riil nilai ekonomi yang diperoleh negara dari hubungannya dengan negara lain, seperti berapa angka perdagangan Indonesia dengan negara X misalnya, berapa nilai investasi yang masuk, dan apakah hal tersebut masuk ke sektor riil atau non riil. Kita bisa melihat politik diplomasi luar negeri AS atau China, dimana setiap ada kunjungan menlu dari negara-negara tersebut pasti ada agenda ekonomi di belakangnya yang juga dibawa. Inilah yang saya maksudkan dengan dampak ekonomi dari diplomasi politik luar negeri kita. Semoga kedepannya diplomasi politik luar negeri kita akan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi negara kita.[]

Dok. www.antaranews.com

Mahfudz Siddiq Ketua Komisi I DPR RI

No. 52 Tahun V

Memang bagi masyarakat kecil dan juga teman-teman di kelompokkelompok HAM dan kemanusiaan, mereka melihat bahwa perkembangan yang terjadi berjalan sangat lamban. Tetapi kalau kita mengenal dan melihat ASEAN dengan baik, maka proses yang berjalan setahap demi setahap itu akan sangat terasa sekali jika kita amati dengan seksama. Kecermatan inilah yang dibutuhkan oleh semua pihak, termasuk oleh media massa. Bagaimana kita melihat perkembangan ASEAN dalam konteks keseluruhan, termasuk dalam konteks HAM. Tadinya saya berambisi bahwa Deklarasi HAM ASEAN bisa diselesaikan dalam Keketuaan Indonesia di tahun 2011, tapi ternyata tidak bisa. Namun demikian pada tahun 2011 itu kita sudah membentuk sebuah team group, yaitu kelompok yang menyusun suatu basic draft dari Deklarasi HAM yang akan menjadi modal untuk dilakukannya perundingan dan negosiasi di dalam tubuh Komisi HAM ASEAN yang akan dimulai pada Januari 2012 ini hingga selama Keketuaan Kamboja. Bulan depan kami sudah mulai dengan pertemuan pertama. Pada saat di Siem Reap kemarin, AICHR telah melaporkan bahwa kongres tersebut akan dilakukan oleh drafting group melalui suatu proses yang juga tidak mudah, karena tetap saja ada semacam kehati-hatian dari beberapa anggota. Kehati-hatian inilah yang pada akhirnya bisa menimbulkan proses yang lamban. Saya kira hal inilah yang kemarin berhasil kita atasi, sehingga basic draft itu sudah terkait dan siap untuk dinegosiasikan dan didiskusikan dengan stakeholders yang lain, yaitu masyarakat ASEAN itu sendiri yang diwakili oleh berbagai macam kelompok di ASEAN, diantaranya ada kelompok masyarakat adat, kelompok hak-hak perempuan, kelompok anak, kelompok buruh migran dan lain-lainnya yang kesemuanya memiliki kepentingan terhadap Deklarasi HAM ini. Yang menjadi catatan paling penting adalah, bahwa Deklarasi HAM ASEAN inilah yang akan menjadi dasar ASEAN pada 20 tahun kedepan untuk memiliki konvensi-konvensi HAM sendiri di kawasan ASEAN. Mudah-mudahan ini dapat diselesaikan pada tahun 2012 ini dan kemudian kami serahkan kepada para Pemimpin ASEAN pada bulan November, yaitu pada summit yang kedua. Mudah-mudahan kalau itu sudah menjadi suatu keberhasilan, saya kira itu adalah momentum yang benarbenar menjanjikan mengenai ASEAN yang aman, damai dan ramah terhadap HAM.[]


Diplomasi so

r

o

t

11

ASEAN Akan Semakin Fokus Pada Upaya Untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Soeprapto Martosetomo

Dok. www.batursajalur.blogspot.com

Plt Dirjen Kerjasama ASEAN

Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2011 telah berjalan dengan sukses, dengan demikian tugas saya selanjutnya adalah melanjutkan dan mem-follow up apa yang telah dihasilkan pada 2011, dan tentunya dalam situasi yang berbeda, karena tahun ini Keketuaan ASEAN dipegang oleh Kamboja. Selama Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2011, kami menjalin kerjasama dan memperoleh dukungan yang luar biasa dari semua media massa, baik cetak, radio, televisi maupun on-line. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap media massa, dan saya berharap bahwa dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini antara media massa dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk masa-masa selanjutnya. Selama tahun 2012 ini, tentunya Indonesia akan mendukung Keketuaan Kamboja di ASEAN, dan sekaligus juga memastikan implementasi dan tindak

lanjut dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai pada KTT ASEAN ke-18 di Jakarta dan KTT ASEAN ke-19 di Bali. Upaya pembentukan Komunitas ASEAN 2015 tentunya akan terus berlanjut sebagai upaya awal untuk menyusun implementasi dari ‘ASEAN Community in a Global Community of Nations’ guna meningkatkan peran ASEAN dalam pergaulan internasional. Pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dan ASEAN Ministerial Meeting on Women akan di tindak-lanjuti dengan implementasi kegiatan nyata. ASEAN akan semakin fokus pada upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata di kawasan dengan telah disahkannya ASEAN Framework of Economic Development pada KTT ASEAN ke-19 di Bali. ASEAN juga terus berkomitmen untuk membangun dan memperkuat konektivitas kawasan melalui implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity.

Semua itu nantinya akan bermuara pada perwujudan ASEAN yang semakin ‘people oriented’, dimana seluruh lapisan masyarakat ASEAN dapat secara langsung merasakan manfaat ASEAN. Di Indonesia, peran ASEAN telah banyak dirasakan manfaatnya di dalam upaya pencapaian setiap program yang bersifat people oriented dan people centered. Masyarakat semakin menyadari manfaat dari programprogram dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh ASEAN. Program-program tersebut tentunya tidak akan dapat disebarluaskan secara baik tanpa dukungan dan peran dari media massa, dan dalam masa tugas saya di Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, tentunya dukungan dari teman-teman media massa sangat kami harapkan. Untuk itu kami akan selalu siap dengan pintu terbuka menerima kunjugan rekan-rekan media massa untuk mendapatkan informasi terkini ataupun raihan-raihan yang dicapai oleh ASEAN serta peran Indonesia di ASEAN.[]

Di Masa Mendatang Hubungan Luar Negeri Semakin Kompleks Dok. www.unpad.ac.id

Prof. Yanyan Mochamad Yani Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unpad, Bandung.


Hubungan internasional di masa-masa mendatang akan terus bertambah kompleks dan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi domestik suatu negara. Karenanya pemerintah Indonesia sudah harus memadukan upaya di tingkat lokal, provinsial, nasional dengan peningkatan kerja sama dalam hubungan internasional dengan berbagai negara guna pencapaian kepentingan nasional. Tampaknya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menjawab kebutuhan diplomasi dan implementasi kebijakan luar negeri juga sudah harus segera dilakukan. Apalagi jika mengingat bahwa politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor. Antara lain posisi geografis yang strategis yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudera, potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi dan sistem sosial politik yang sangat mempengaruhi sikap serta cara pandang dan cara kita memposisikan diri di

forum internasional. Sementara doktrin politik luar negeri negara-negara barat seperti democratic peace, ethical foreign policy, and humanitarian intervention masih mencerminkan gejala intervensionis yang kuat dan cenderung mengabaikan faktor kedaulatan nasional. Sementara pada tataran regional, perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa evolusi regional architecture ASEAN sudah berkembang ke dalam satu forum East Asia Summit (EAS). Berdiri sejak 2005, kini EAS juga berkembang dengan masuknya China, Jepang, Korea Selatan, India, Ausralia, New Zealand, Amerika Serikat, dan Rusia. Fenomena ini perlu dikaji secara seksama oleh Indonesia. Sebab ini terkait dengan perspektif perekonomian ASEAN dalam kerangka EAS, dimana saat ini penduduk dunia diperkirakan mencapai 7 miliar dan lebih dari 50% (3,8 miliar) di antaranya adalah penduduk negara anggota EAS.[]

No. 52 Tahun V

Diplomasi

12

bingkai

Lokakarya

Prospek Demokrasi di Indonesia: Manfaat dan Tantangannya

Dok. Diplik Duta Besar AM. Fakhir menyampaikan sambutan pada Lokakarya Prospek Demokrasi di Indonesia : Manfaat dan Tantangannya, di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Senin (6/2).

berkontribusi dalam mendorong kehidupan demokratis di masingmasing negara. Untuk mencegah terjadinya defisit demokrasi, Dubes A.M. Fachir menegaskan bahwa hasil-hasil yang dicapai selama ini harus dijaga dengan komitmen politik bersama secara berkesinambungan. “Kita mesti terus melakukan upaya untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas serta memberikan hasil yang nyata bagi rakyat, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan supremasi hukum,” pungkasnya. Lokakarya yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan tersebut dan menampilkan para pakar yang terdiri dari

Prof. Azyumardi Azra, Prof. Aleksius Jemadu, Prof. Don K. Marut dan Dr. Rizal Sukma sebagai nara sumber tersebut terselenggara atas kerjasama Kemlu RI dengan UPH. Pada tahun ini (2012), BDF akan diselenggarakan pada tingkat

Kepala Negara/Pemerintah, dan penyelenggaraan lokakarya tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang disusun untuk menyongsong pelaksanaan BDF Summit pada tanggal 8-9 November 2012.

Dok. Diplik

Demokrasi yang dibangun selama ini, telah memberikan leverage yang lebih tinggi bagi Indonesia dalam tatanan regional dan global. Peran Indonesia semakin besar di organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, G20, GNB, OKI dan PBB. Diplomasi Indonesia mampu memanfaatkan leverage tersebut untuk mempromosikan nilainilai demokrasi di berbagai forum. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Dubes A.M. Fachir dalam lokakarya “Prospek Demokrasi di Indonesia: Manfaat dan Tantangannya” di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, pada tanggal 6 Februari 2012. Lebih lanjut Dubes A.M. Fachir menambahkan, bahwa Bali Democracy Forum (BDF) adalah salah satu contoh prakarsa diplomasi Indonesia dalam mewujudkan forum tahunan regional tingkat Menteri yang inklusif untuk bertukar pikiran tentang demokrasi. BDF tidak hanya mengukuhkan demokrasi sebagai agenda di kawasan, tapi juga

Para Pakar yang menjadi narasumber menyampaikan paparan dan melakukan diskusi dengan peserta lokakarya.

No. 52 Tahun V


Diplomasi bingkai

13

Menlu RI: Diplomasi Butuh Penguasaan Informasi Secara Cerdas Dok. infomed

Kita hidup di era informasi terbuka, di tengah cara dan medium komunikasi yang sudah amat berubah. Birokrasi atau organisasi kerja harus mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme komunikasi dan penyebaran informasi yang serba instan, real-time berikut tuntutan kebutuhan kecepatan menyiapkan knowledge management yang akurat dan handal. Demikian sebagian kesimpulan dari dialog interaktif dan talk show yang dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri RI di Ruang Nusantara, Kemlu RI, pada tanggal 1 Februari 2012. “Diplomasi sangat dekat hubungannya dengan informasi dan komunikasi. Ia bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga berdasar informasi yang akurat itu, proses pembuatan keputusan dapat dibuat menjadi lebih arif, akurat dan


tepat waktu”, demikian Menteri Luar Negeri RI menggarisbawahi cara kerja baru Kemenlu menanggapi perubahan. Teknologi bukan serta merta jawaban (panacea) bagi penyesuaian kita ditengah perubahan dan banjirnya informasi. “Masalah yang kita hadapi sekarang, bukan lagi kekurangan informasi tetapi justru kebanjiran informasi…paradox of plenty bagaimana kita bisa menyeleksi informasi dan background noise sehingga proses pembuatan keputusan benar akurat,” ungkap Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa lebih lanjut. “Perbaikan kerja birokrasi, tidak saja memerlukan pemanfaatan prasarana teknologi komunikasi, namun lebih dari itu perlu perubahan cara kerja, perilaku dan mindset dalam menghadapi tantangan kemajuan dan kecepatan penyebaran informasi” demikian tegas

Prof. Kuntoro Mangkusubroto, Ketua UKP4, saat memaparkan tantangan baru kerja birokrasi di tengah era digital ini. Kementerian Luar Negeri RI tengah mengembangkan cetak biru sistem dan budaya kerja yang memanfaatkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Cetak Biru TIK akan menjadi dasar dan panduan pemanfaatan dan pengembangan sistem kerja yang efisien dan efektif berbasis TIK. Talkshow dengan tema ‘Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Kemlu yang Lebih Baik’ diselenggarakan di ruang Nusantara, Kemlu, 2 Januari 2012 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan memperoleh dukungan seluruh jajaran Kemlu terhadap arti penting penerapan TIK secara menyeluruh, termasuk Perwakilan RI. Kegiatan ini dibuka

oleh Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty Natalegawa, dan dihadiri oleh pejabat dan karyawan Kemlu serta pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Lembaga Sandi Negara. Talkshow ini juga diikuti oleh Perwakilan RI di luar negeri melalui streaming acara. Menlu Marty juga menekankan pentingnya open government. Begitu pula bagaimana menampilkan transparansi tanpa bertolak belakang dengan kerahasiaan. Talkshow menampilkan nara sumber Kuntoro Mangkusubroto, Ketua UKP4; Betti Alisjahbana, Anggota Komite Inovasi Nasional dan Mantan Presdir IBM Indonesia; Septina Anggraini, staf IT Pusat Komunikasi Kemlu; dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kemkominfo.[] (Puskom/Ple/Dit. Infomed)

No. 52 Tahun V

Diplomasi

14

so r o t

Presiden RI :

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 diharapkan tumbuh 6,4% dengan tingkat inflasi sebesar 5,3%. Pengangguran diperkecil hingga 7%, dan kemiskinan diturunkan hingga mencapai 11,5-12,5%. Semua itu akan dicapai dengan resources belanja negara sebesar 1.229,6 trilyun atau meningkat 9,2% dibandingkan APBN tahun 2010. Sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai dengan asumsi bahwa dalam perkembangan dunia tidak ada krisis baru, inflasi pangan dan energi dunia terkelola dengan baik. Asumsi bahwa di tingkat nasional tidak terjadi ancaman non tradisional berskala besar dan belanja pemerintah (government expenditure) digunakan dengan baik. Namun yang terjadi adalah munculnya krisis baru di Eropa yang berimplikasi kepada wilayah lainnya termasuk Indonesia. Ketika dunia dalam keadaan serba tidak menentu, banyak kecemasan yang muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara maju sekarang ini, karena itu Indonesia harus memiliki keyakinan diri bahwa ‘Indonesia Bisa’ dengan kerja keras dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Strategi yang dipilih pemerintah untuk memajukan dan membangun bangsa Indonesia adalah dengan mengerahkan dan menyatukan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, dimana menurut Presiden SBY potensi itu belum seluruhnya dikerahkan dan disatukan. Disamping itu Presiden juga mengharapkan semua pihak untuk berpikir lebih cerdas dan bekerja lebih keras. Pemerintah juga bertekad untuk mengatasi bottlenecking yang ada dan sekaligus percepatan dan peningkatan sasaran-sasaran pembangunan. Ini adalah waktu yang masih tetap relevan sebagai kunci sukses Indonesia, untuk itu stabilitas politik dan kerukunan sosial harus tetap dijaga. Pemerintah mengharapkan adanya kemitraan dengan seluruh stakeholder dalam bentuk Indonesia incorporated, karena sekarang inilah saatnya untuk benar-benar bersatu, bangkit dan maju. Melihat apa yang terjadi di Eropa, di Amerika, Afrika Utara, Timur Tengah,

No. 52 Tahun V

Dok. presidensby.info

Indonesia Semakin Berperan Dalam Hubungan Internasional

dan banyak negara termasuk di Afrika, maka tidak ada yang bisa diharapkan bisa membantu Indonesia kecuali diri sendiri. Indonesia bisa maju bukan karena bangsa lain, melainkan karena dirinya sendiri, oleh karena itu bangsa Indonesia harus memiliki keyakinan dan tidak boleh pesimis, demikian diungkapkan oleh Presiden SBY. Di tengah situasi dunia seperti ini, dimana negara-negara ASEAN juga mengalami perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Indonesia mematok inflasi tidak lebih dari 5,6%. Ekonomi Indonesia juga terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang makin kuat, stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Beberapa indikator penting ekonomi Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, misalnya seperti GDP, income per kapita, cadangan devisa, kenaikan IHSG ketiga terbaik di dunia, dan PDB menempati peringkat 16 ekonomi dunia. Pada tahun 2011, Indonesia semakin berperan dalam hubungan internasional baik dalam mengatasi

krisis ekonomi global, pemeliharaan perdamaian dunia, dan kerjasama mengatasi perubahan iklim. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games, ASEAN Summit, dan East Asia Summit. Disamping itu Indonesia juga telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa berperan lebih aktif lagi untuk dunia, Indonesia adalah good news. Perlindungan dan bantuan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang masih memiliki kekurangan dan kelemahan mulai dari daerah, pusat dan juga di luar negeri. Ketegangan dan kemungkinan benturan batas wilayah dengan negara tetangga setiap saat bisa terjadi, dan inilah yang bisa menjadi permasalahan yang mengganggu gerak pembangunan Indonesia yang memerlukan atensi yang sungguh-sungguh dan penanganan yang konkrit di lapangan. Sasaran yang ingin dicapai di lingkungan strategis dunia dan kawasan juga menghadirkan sejumlah tantangan. Krisis di Eropa masih terjadi dan bisa setiap saat memunculkan krisis baru, hal ini tentu akan mempengaruhi ekspor

Indonesia dan sejumlah implikasi pada perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, antara Iran dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa, disamping juga ketegangan Iran dengan negara-negara Teluk, bisa menghambat suplai 2,5 juta barel minyak per hari dari Iran dan menaikkan harga minyak sehingga akan memukul semua perekonomian dunia, utamanya negara berkembang. Sementara itu dinamika di kawasan Asia Pasifik, misalnya situasi di laut China Selatan, diprediksikan tidak akan begitu mengganggu. Indonesia akan berupaya meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada TKI melalui perbaikan pelatihan dan penyiapan di perusahan jasa TKI. Harus dipastikan bahwa TKI mengerti akan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini Indonesia sudah melakukan upaya diplomasi dengan Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Korea Selatan, dan Singapura mengenai semua hak TKI, yaitu paspor, upah, perlakuan, dan libur satu hari setiap minggu. Indonesia memastikan bahwa perwakilan di luar negeri aktif dan bertanggung jawab membantu dan melindungi TKI. Bagi Warga Negara Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri dan terlibat pelanggaran hukum ataupun terancam hukuman mati, pemerintah terus bekerja hingga ke tingkat kepala negara/pemerintahan sehingga jumlahnya bisa terus dikurangi meskipun hal ini sangat tidak mudah dan harus dengan gigih diupayakan. Kemungkinan terjadinya benturan dan konflik terbuka dengan negara tetangga telah diantisipasi dan diupayakan untuk dicegah, meskipun kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia adalah harga mati. Dalam hal ini jajaran TNI memiliki SOP (Standing Operating Procedure) dan ROE (Rules Of Engagement) dan Indonesia telah menyampaikan ini kepada Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Filipina, PNG, Timor Leste, dan Australia. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia akan terus meningkatkan upaya diplomasi yang efektifkan untuk mendukung kepentingan nasional. Pada 1976, ASEAN memiliki TAC (Treaty of Amity and Cooperation), dimana jika ada masalah akan diselesaikan secara damai. Disamping itu Piagam ASEAN yang baru juga menggarisbawahi perlunya political solution, diplomatic solution jika ada sengketa di antara negara-negara ASEAN.(diolah dari Pengarahan Presiden RI di JI-Expo, Jakarta 19/01/12).[]


Diplomasi so r o t

15

Indonesia Menjadi Kekuatan Global Theo L. Sambuaga

Dok. bola.vivanews.com

Board of Advisory Institute for Peace and Democracy


Kita memang perlu merefleksikan apa yang telah dicapai Indonesia pada tahun 2011. Mungkin tidak ada akhir yang lebih baik selain keberhasilan ASEAN terkait KTT Asia Timur di Bali dimana para pemimpin dunia seperti Presiden AS Barack Obama dan Perdana Menteri China Wen Jiaboa menjadi ‘bintang tamu’ yang atraktif. 2011 bahkan telah menjadi tahun yang sangat sibuk bagi Indonesia yang juga menjadi tuan rumah pertemuan World Economic Forum pada bulan Juni, selain menjadi Ketua ASEAN dan tuan rumah SEA Games. Tidak hanya KTT-KTT tersebut yang mengangkat profil Indonesia di panggung dunia, tetapi dunia internasional juga telah membuktikan tanpa keraguan bahwa Indonesia memiliki kemampuan mengorganisasi sebagai tuan rumah berbagai peristiwa global yang besar. Ini adalah poin penting yang menggambarkan bahwa Indonesia sekarang ini sebanding dengan negaranegara lainnya seperti China, India dan bahkan Korea Selatan dalam hal bobot intelektual dan kemampuan logistik yang besar untuk menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin dunia yang kompleks. Sehingga dengan demikian Indonesia telah memperoleh pengakuan dunia. Prestasi tersebut harus menjadi kebanggaan nasional. Dunia melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia tampil dan layak menjadi sebuah kekuatan baru dunia yang muncul. Pertanyaannya kemudian, adalah bagaimana kita mengembangkan apa yang telah kita capai pada tahun 2011 untuk 2012 dan seterusnya. Bagaimana kita memastikan bahwa semua yang telah dicapai itu tidak akan terbuang sia-sia. Jawabannya adalah dengan mendorong lebih keras sejumlah bidang, termasuk melanjutkan upaya untuk menarik investasi asing dan komunitas bisnis dalam negeri dengan membuka perekonomian dan memberikan insentif yang tepat. Pemerintah juga harus mendorong kemajuan reformasi birokrasi, pembenahan sistem pendidikan dan berbagai bidang yang penting,dan melakukan pembangunan infrastruktur dengan lebihcepat. Pada saat yang sama pemerintah juga harus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN,

kita harus menjaga iklim kualitatif yang kondusif bagi kawasan agar dapat terus mengembangkan tujuan berupa kemakmuran rakyat. Secara keseluruhan, ASEAN dan East Asian Summits berjalan dengan sukses, meskipun pertemuan ini didahului dengan dua isu yang cukup panas. Pertama: Trans-Pacific Partnership (TPP) yang diperkenalkan oleh Presiden Obama di sela-sela pertemuan pemimpin APEC di Honolulu , dan yang kedua; pengumuman pengembangan Darwin Military Base sebagai hasil dari pertemuan Presiden AS dan PM Australia, tapi kedua isu tersebut hanya mencuat beberapa hari sebelum pelaksanaan pertemuan EAS. TPP merupakan bentuk perdagangan bebas yang lain, dan entah kenapa negara-negara APEC tidak lebih fokus untuk memberdayakan APEC. Pada tahap ini tidak semua negara ASEAN menyambut gagasan tersebut. Sejauh ini hanya Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang menunjukkan antusiasme untuk bergabung, sementara Indonesia belum menyatakan minat. Tentu saja diperlukan penjelasan lebih lanjut, termasuk peta jalan sebelum gagasan tersebut dapat diterima. Darwin Military Base adalah hak AS dan Australia, namun kehadiran sebuah pangkalan militer yang menampung 2.500 personil dan didukung oleh sejumlah kapal patroli, kapal perang, jet tempur, dan peralatan militer termasuk sistem TI, setidaknya akan mengkhawatirkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hasil akhir dari sebuah persepsi ancaman adalah berupa anggaran belanja militer yang lebih besar yang tentunya sangat membutuhkan pengembangan ekonomi. Selain itu, ini akan menjadi alasan bagi China untuk terus mengembangkan kekuatan militer dan melakukan manuver untuk mengamankan kepentingannya. Semua faktor ini tidak diragukan lagi akan menciptakan ketegangan dan membahayakan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan ekonomi yang merupakan faktor kunci dari kisah sukses ASEAN. Tentu saja hal ini bukan hanya bagaimana ASEAN, tetapi juga East Asia Community, APEC, ARF dan TPP.[]

No. 52 Tahun V

Diplomasi

16

so r o t

Tanpa Solusi Yang Tepat, Ketegangan Terkait Program Nuklir Iran Akan Berdampak Buruk Bagi Dunia sementara negara-negara lainnya, termasuk negara berkembang akan sangat terpukul perekonomiannya dan bisa meningkatkan kemiskinan serta memunculkan banyak masalah sosial. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan agar semua pihak bisa menahan diri agar tidak terjadi sesuatu di kawasan itu. Indonesia juga sudah mengirim surat kepada Sekjen PBB agar PBB mengambil langkah-langkah semestinya sesuai dengan mandatnya. Presiden SBY juga telah menginstruksikan kepada Menakertrans dan Menlu untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan komprehensif mengenai kondisi TKI di luar negeri. Menurut Presiden, hasil evaluasi ini sangat penting untuk penetapan kebijakan lebih lanjut, karena Indonesia perlu mengembangkan kebijakan

Dinamika dan perkembangan geopolitik, serta situasi politik dan keamanan di sejumlah kawasan dunia, saat ini menjadi perhatian utama pemerintah karena bisa berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia. Hal ini dibahas dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Poiltik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden pada 5 Januari 2012. Disamping itu juga dibahas upayaupaya Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Perkembangan lingkungan strategis, utamanya geopolitik, di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, hingga hari ini masih mengalami perubahan yang fundamental. Demikian pula halnya dengan perkembangan situasi di Eropa yang juga memunculkan isu-isu perekonomian kawasan yang akan berdampak kepada perekonomian dunia. Saat ini, yang menjadi perhatian Indonesia dan masyarakat dunia, adalah apa yang terjadi di Selat Hormuz dan Semenanjung Korea. Pemerintah juga memberikan atensi yang sungguhsungguh terhadap situasi ketegangan terkait program nuklir Iran. Hal ini telah memunculkan banyak spekulasi, dan menurut Presiden SBY, jika masalah ini tidak mendapatkan solusi yang tepat, maka akan berdampak buruk bagi

No. 52 Tahun V

dunia. Indonesia berpendapat bahwa sesungguhnya PBB dan International Atomic Energy Agency (IAEA) bisa berperan untuk mencari solusi terbaik atas isu tersebut, dengan harapan penyelesaiannya dapat ditempuh secara damai, tidak perlu harus eskalatif yang kemudian bisa mendorong ke penggunaan kekuatan militer. Presiden SBY mengungkapkan bahwa hal tersebut benar-benar mengkhawatirkan bagi Indonesia dan dunia, karena jika betul-betul terjadi sesuatu di Selat Hormuz, maka dapat dipastikan terjadinya gejolak harga minyak dunia. Dengan munculnya spekulasi bahwa akan terjadi benturan kekuatan militer di wilayah itu, harga minyak bumi sudah terdongkrak naik, padahal dari sisi supply dan demand tidak ada perubahan yang fundamental. Ini betul-betul sentimen yang sangat psikologis jika terjadi gangguan supply minyak bumi dari kawasan itu ke seluruh dunia. Jika situasi ini terus berlanjut, tentunya akan merugikan banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang sedang membangun ekonominya. Jika harga minyak bumi terus melonjak yang diuntungkan hanya negara-negara produsen minyak bumi dalam jumlah yang besar,

Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Dapat Meredakan Krisis Eropa Pertumbuhan ekonomi dan posisi Indonesia yang kuat serta juga ASEAN dapat membantu meredakan krisis di Eropa. Yang perlu dilakukan Asia sekarang ini adalah tetap membuka pasar mereka kepada Eropa, karena pertumbuhan di Indonesia sangat membantu kami. Jika melihat intra ASEAN, sebenarnya ASEAN telah terintegrasi secara ekonomi, dimana perkembangannya 10 kali lebih pesat dalam 10 tahun terakhir. Integrasi ASEAN ini lebih tinggi dua per tiga dibandingkan integrasi Uni Eropa. Krisis yang terjadi di Eropa sekarang ini sebetulnya tidak separah sebagaimana yang diberitakan, karena krisis di Eropa ini hanya menimpa Yunani dan sekarang sudah mulai ditemukan titik temunya. Hal ini tidak begitu sulit, hanya saja berita utama di media terlihat sangat dramatis dan beberapa hari terkahir memang terjadi suatu kejutan di Yunani, tapi hal ini jangan dilihat satu per satu melainkan secara komprehensif, dimana kami sudah menempatkan semua jalur untuk memecahkan isu yang kami hadapi. Yang penting sekarang ini, bahwa keadaan saat ini masih dramatic, dan krisis ini hanya terjadi di Yunani

Dok. antarafoto

Dok. gaf.co.id

terbaik dan tepat untuk para TKI yang bekerja di luar negeri. Sebelumnya Pemerintah sudah membentuk Satgas untuk menangani sejumlah kasus yang menimpa TKI. Sudah cukup banyak hasil yang dicapai, meskipun sebagian lagi masih berjalan. Di tingkat Kepala Negara, Presiden juga mengambil peran dengan mengirim surat kepada sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk bisa mendapatkan pengampunan atau pengurangan hukuman terhadap TKI yang terkena hukuman berat atau hukuman mati di luar negeri. Bagaimanapun kemajuan dan perkembangan evaluasi terhadap TKI ini adalah juga untuk perbaikan diplomasi Indonesia lebih lanjut.[]

Julian Wilson

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia saja. Yang perlu ditekankan adalah bahwa ekonomi Yunani hanya menyumbang dua persen dari GDP EU. Namun demikian kami tidak akan tinggal diam terhadap krisis ini, yang penting kita jangan meremehkan hal ini sebaliknya harus serius, dan apa yang kami lakukan sudah berada dibawah kendali.[]


Diplomasi so r o t

17

Arti Penting Indonesia Bagi Finlandia Alexander Stubb Menteri Urusan Eropa dan Perdagangan Luar Negeri Finlandia

Dok. Infomed

Indonesia memiliki arti penting bagi Finlandia mengingat Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat. Finlandia adalah negara kecil dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta jiwa dan merupakan negara yang sangat tergantung pada sektor perdagangan, dimana sekitar 40% dari GDP kami berasal dari sektor ini, namun nilai ekspor kami hanya 0,2%. Untuk itulah, Finlandia ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia yang memiliki GDP dari ekspor mencapai 25%. Finlandia akan mencoba meningkatkan nilai ekspor ke seluruh dunia untuk meningkatkan PDB, dan Indonesia merupakan target potensial bagi Finlandia untuk mendongkrak nilai


perdagangan kami. Indonesia memiliki potensi yang besar, selain karena perkembangan ekonominya yang kuat, Indonesia juga merupakan negara anggota G20. Kami memiliki produk konsumsi publik di antaranya adalah Nokia, yang mencapai satu miliar ponsel di seluruh dunia. Kami juga memiliki minyak untuk kerja sama bidang energi, teknologi otomotif dan lain-lain. Untuk itulah, bersama dengan Estonia, Finlandia memboyong sekitar 30 pengusaha ke Indonesia. Tujuan kami ada dua. Pertama untuk meningkatkan kerja sama bisnis, dan kedua mencari peluang pasar yang tengah berkembang. Kami percaya bahwa tengah terjadi tatanan dunia baru di bidang politik dan ekonomi, dan kami yakin Indonesia

adalah salah satu pemain utamanya. Saat ini dunia telah memasuki masa multipolar, di mana kekuatan ekonomi politik dan ekonomi tidak melulu dikuasai oleh AS dan Eropa. Ada kekuatan-kekuatan lain yang mulai ikut bermain dalam percaturan perekonomian dunia, diantaranya China, Indonesia, Brasil, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Perubahan yang kentara dapat dilihat di Indonesia, saya telah melihat perkembangan yang nyata di negara ini. Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini telah melampaui perkembangan di Eropa, terutama di tengah krisis yang telah berlangsung dua tahun terakhir. Perkembangan ekonomi Indonesia tahun lalu mencapai 6,4%, tahun ini diperkirakan 6,5%, dan tahun 2014 Indonesia menargetkan sebesar 7%. Bagi saya Indonesia is the future, Indonesia sangat seksi. Perkembangan di Asia, khususnya Indonesia, ini harus digunakan oleh Eropa untuk mengatasi krisisnya. Kedepan, Amerika Serikat memang akan tetap menjadi negara super power, tapi hanya di bidang militer. Asia yang akan menjadi kawasan super power di bidang ekonomi, sementara Eropa mungkin hanya akan menjadi super power di bidang gaya hidup. Tapi anda tidak bisa mempertahankan gaya hidup tanpa perkembangan ekonomi. Ada tiga cara yang harus diambil Uni Eropa dalam mengatasi krisis. Salah satunya adalah mulai memperhitungkan Asia sebagai salah satu pasar yang berkembang pesat. Langkah pertama yang harus dilakukan Uni Eropa adalah mengatasi krisis itu sendiri. Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa sebenarnya tidaklah sebesar yang diberitakan. Namun ada tiga golongan yang histeris dan membuat krisis seolaholah membuat bumi Eropa kiamat. Mereka adalah para politisi, bankir, dan media, dan kami (pemerintah) yang menjadi korbannya, karena ketakutan mereka pada akhirnya berdampak secara riil pada perekonomian Eropa. Politisi itu ibarat otak, karena merekalah yang membuat regulasi. Sementara bankir adalah darah yang menjalankan regulasi tersebut. Namun ada aspek ketiga yaitu ekonomi, yang dalam hal ini berperan sebagai otot. Jika otak dan darah histeris, maka otot akan

menjadi lumpuh. Krisis di berbagai negara di Eropa tidak akan membuat Eropa hancur. Salah satu negara yang paling parah tertimpa krisis adalah Yunani, namun Yunani hanya menyumbang 2% dari nilai euro di Eropa. Jadi, dengan kehancuran Yunani, itu tidak berarti bahwa Eropa jatuh. Yang harus dilakukan saat ini adalah bersikap realistis dalam menghadapi krisis. Salah satunya adalah menyatukan kepala para pemimpin Eropa dan Uni Eropa. Langkah kedua yang harus dilakukan Eropa adalah menerapkan regulasi yang ketat dalam bidang keuangan karena saat ini Uni Eropa tidak memiliki peraturan keuangan yang mengikat para anggotanya. Peraturan Uni Eropa yang ada saat ini selalu dapat dipatahkan jika masuk ke ranah nasional negara anggotanya. Salah satu yang membendung peraturan Uni Eropa adalah para politisi lokal. Kami memang memiliki sistem moneter tapi tidak untuk ekonomi. Uni Eropa saat ini tidak memiliki peraturan yang berada di atas peraturan nasional Langkah ketiga, adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian Eropa. Sebagai pendukung kapitalis pasar bebas, kami mengajukan tiga langkah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Eropa. Pertama adalah memaksa ekonomi Eropa masuk ke dalam pasar internasional, salah satunya Asia sebagai the new emerging market. Kedua, meneruskan perdagangan bebas, dan ketiga, menyelesaikan pendanaan publik. Eropa harus mengendalikan utangnya dan melihat masa depan di Asia. Ini adalah menyangkut tentang bergabung dengan pasar yang tengah berkembang. Uni Eropa memang mengerti soal globalisasi, tapi ekonomi global ini dikalahkan oleh politik lokal. Saat ini Eropa dan AS masih memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Bahkan dengan terbentuknya Uni Eropa, maka ekonomi Eropa dan AS menjadi semakin kuat dengan menguasai 2627% pasar dunia. Namun saat ini, Uni Eropa sedang menderita krisis utang. Kondisi ini berpotensi menular ke kawasan lain ataupun memperlemah ekonomi global.[]

No. 52 Tahun V

Diplomasi

18

so r o t

Dok. skalanews.com

Indonesia Berperan di Kawasan Regional dan Global

Hayono Isman

Anggota Komisi I DPR RI Keanggotaan Indonesia di G-20 telah menyebabkan Indonesia menjadi semakin diperhitungkan oleh banyak negara, termasuk oleh Estonia dan Finlandia. Indonesia dilihat sebagai negara yang tidak hanya berperan di kawasan regional tetapi juga di lingkup global. Inilah yang mereka sampaikan kepada kita, dan oleh karena itu pula mereka membawa delegasi bisnisnya ke Indonesia supaya ada kedekatan hubungan antara ketiga negara ini, khususnya di bidang green economy. Saya kira ini penting, karena green economy merupakan ekonomi masa depan, dan untuk itu saya memberikan apresiasi kepada Menlu RI yang memberikan dorongan khusus terkait dengan hal ini. Spirit dari green economy ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil atau BBM yang sekarang ini kita konsumsi. Jadi barangkali ini adalah salah satu poin penting di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Urusan Eropa dan Perdagangan Luar Negeri Finlandia ini, karena delegasi bisnis yang mereka bawa kesini bisa memberikan stimulasi kepada dunia usaha Indonesia untuk lebih meningkatkan perhatian pada green economy. Mereka menawarkan, diantaranya teknologi green economy. Saya juga menyampaikan kepada HE. Alexander Stubb, dimana saya mendengar bahwa Finlandia memiliki research yang mendalam mengenai blue energy, yaitu

No. 52 Tahun V

energi yang dihasilkan dari air. Barangkali ini menarik, karena disamping memiliki sumber daya air yang besar, Indonesia juga merupakan negara yang harus dijaga oleh dunia sebagai paru-parunya dunia. Jadi oleh karena itu mereka juga berkewajiban untuk menjaga hutan-hutan kita jangan sampai ada penebangan dan pemusnahan hutan sebagaimana spirit dari green economy dank arena itu maka blue energy ini harus ditingkatkan. Finlandia dan Estonia adalah negara-negara Nordik, yaitu negaranegara yang terletak di kawasan Skandinavia plus Baltik, dimana pada umumnya mereka sangat antusias terhadap green economy, jadi inilah yang harus kita tangkap secara positif. Terkait dengan permasalahan yang terjadi di Papua, Komisi I DPR

memiliki hubungan yang baik dengan Human Right Watch (HRW), bahkan sering sekali menerima informasi dari mereka. Karena itu berbagai masukan yang disampaikan oleh mereka penting bagi Komisi I DPR. Namun demikian kami juga menghimbau kepada mereka agar jangan hanya melihat kondisi di lapangan, mereka juga harus melihat perubahan yang sudah terjadi pada TNI kita. Suatu perubahan itu memang tidak langsung membawa hasil, tetapi intinya adalah, bahwa TNI sudah tidak lagi seperti pada masa-masa yang lalu. Yang menjadi persoalan di Papua sebenarnya adalah bisa dipisahkannya secara jelas antara berbeda pendapat dengan separatisme yang bersenjata. Jadi mestinya TNI harus jelas posisinya, yaitu tidak dalam domain publik, karena itu adalah wilayahnya Polisi, sementara

Perekonomian Estonia Telah Mengalami Pemulihan Keuangan Sejak Krisis Estonia baru satu tahun bergabung dengan kelompok ‘zona euro’ tepatnya pada 1 Januari 2011. Masuknya Estonia memang di tengah posisi keuangan ‘zona euro’ yang dilanda krisis utang di sejumlah negara anggota. Namun langkah tersebut adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Estonia. Saat ini pasar euro memang tengah lesu, namun kami yakin ke depannya euro dapat kembali bangkit dengan bergabungnya Estonia. Estonia bisa mendukung itu, karena kami memiliki beban utang paling rendah di antara negara zona euro, yaitu hanya sebesar 6 persen dari produk domestik bruto. Disamping itu perekonomian Estonia juga telah mengalami pemulihan keuangan sejak krisis keuangan global tahun 2008, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2011. Saat ini yang perlu dilakukan oleh negara-negara zona euro adalah mencari lebih banyak lagi kepercayaan dari para investor. Selain itu, negara-negara zona euro juga harus memperhatikan langkah-

Dok. Infomed

Urmas Paet

Menteri Luar Negeri Estonia langkah dalam menjaga persatuan dan kesatuan Eropa. Dan saya optimistis euro akan bergerak ke arah yang positif.[]

domain TNI adalah separatisme yang bersenjata. Inilah yang kami sampaikan kepada pemerintah, supaya jangan sampai ada kesan yang keliru yang diterima oleh LSM dunia seperti HRW. Jadi itu adalah amanah Undang-Undang, dan kalau ada anggota Polisi yang melanggar, mereka juga tidak terlepas dari hukum. Kalau ada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran, kemudian hal ini didiamkan, ini keliru. Dalam era keterbukaan sekarang ini, siapa saja bisa diadukan, presiden saja bisa dipersoalkan, apalagi hanya seorang Polisi. Saya khawatir hal ini terkait dengan agenda politik pihak-pihak tertentu, karena sebenarnya di era keterbukaan sekarang ini, kalau ada Polisi yang melanggar itu tinggal diadukan saja dan kita follow up, dan sekarang ini sudah banyak Polisi yang diproses secara hukum. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa kita juga harus mencermati warga negara kita, karena bisa saja mereka itu hanya digunakan sebagai alat. Polisi sudah direformasi dan kedudukannya sudah lebih bagus dibandingkan masa lalu. Mungkin yang masih diperlukan adalah perubahan struktur, jadi bukan lagi di bawah Presiden melainkan di bawah Mendagri, ini salah satu opsinya. Namun demikian ini harus dikaji secara mendalam karena kita adalah negara kesatuan, berbeda misalnya dengan AS yang federal, sehingga Polisi berada dibawah Gubernur dan bukan dibawah Presiden. Ini harus kita kaji secara mendalam agar jangan sampai karena dirubah kemudian malah menimbulkan masalah yang lebih berat. Jadi kita bukannya menolak pemikiranpemikiran baru, tetapi kita harapkan untuk dikaji secara mendalam mengenai konsekuensinya. Sedangkan TNI komisi I, jadi kami selalu mengingatkan bahwa domain TNI adalah pertahanan dan bukan keamanan dengan “k” kecil, melainkan keamanan nasional dengan “k” besar dimana polisi juga ada disitu dan ikut terlibat didalamnya, jadi RUU Keamanan Nasional itu bukan semata-mata masalah keamanan tetapi juga masalah energy, pangan yang semuanya ini bisa menjadi sumber krisis dan konflik yang juga harus diawasi.[]


Diplomasi so r o t

Mengembangkan Diplomasi Bilateral Dengan Negara-Negara Di Kawasan Sub-Sahara Afrika Secara geografis, kawasan Sub-SaharaAfrika yang mencakup 46 negara terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian Barat terdiri dari 15 negara, yaitu: Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cote d’Ivoire (Pantai Gading), Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone dan Togo. Bagian Timur terdiri dari 11 negara, yaitu: Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Mauritius, Seychelles, Somalia, Tanzania dan Uganda. Bagian Tengah terdiri dari 10 negara, yaitu: Burundi, Cameroon, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Guinea Equatorial, Gabon, Rwanda, Sao Tome and Principe dan Republik Demokratik Kongo. Bagian Selatan terdiri dari 10 negara, yaitu: Afrika Selatan, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Swaziland, Zambia dan Zimbabwe. Sejak dekade 1990-an, kawasan Sub-Sahara Afrika telah mengalami perubahan positif, yaitu berupa proses demokratisasi dan good governance; penyelesaian konflik secara damai; pembangunan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan; serta penyakit menular dan kelaparan. Perkembangan lainnya adalah berupa transformasi Organization of African Unity (OAU) menjadi African Union (AU) sebagai perwujudan komitmen politik para pemimpin negara-negara di Afrika. Kemudian juga pembentukan New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) sebagai Grand Design bagi pembangunan ekonomi Afrika. Selama ini persepsi yang berkembang tentang Afrika adalah kemiskinan, kekeringan, narkoba, Aids, ebola, perang saudara, uang palsu dan korupsi. Banyak persepsi, khususnya dari pengusaha, yang skeptis untuk melakukan investasi di Afrika karena dibayangi keadaan disana. Sumber daya alam yang begitu melimpah di Afrika seringkali menjadi latar belakang terjadinya konflik perebutan sumber daya alam dan lain-lainnya seperti yang pernah digambarkan, namun saat ini telah terjadi perubahan, baik politik maupun


Andrajati

Duta Besar RI Untuk Senegal

Dok. Diplomasi

ekonomi. Di bidang ekonomi, perkembangan negara-negara Afrika sangat bagus. Jika dilihat dari PDB per kapita, beberapa negara diantaranya justru berada jauh di atas Indonesia (3,469 USD), seperti Guinea Equatorial (14,374 USD), Botswana (8,843 USD), Mauritius (8,519 USD), Afrika Selatan (8,342 USD), Namibia (6,087 USD), Angola (5,061 USD). Secara historis, hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika sudah terjalin jauh sebelum pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, dimana Indonesia dan Afrika sama-sama bangsa terjajah, dimana pada masa penajajahan, budak asal Indonesia banyak yang dibawa ke Afrika untuk bekerja di tambang-tambang. Pelaksanaan KAA I pada tahun 1955 merupakan lesson learned dan best practices bagi bangsa-bangsa Afrika untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sedangkan KAA II pada 2005 adalah tonggak kemitraan baru Asia-Afrika yang tertuang dalam New Asia-African Strategic Partnership (NAASP), yaitu dialog dan kerjasama strategis antar kawasan yang mencakup solidaritas politik, kerjasama ekonomi dan hubungan sosial budaya. Sekarang ini Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan 43 negara di kawasan Sub-Sahara Afrika, dan mempunyai 11 kantor Perwakilan RI (KBRI dan KJRI), yaitu di: Abuja-Nigeria, Addis Ababa-Ethiopia, AntananarivoMadagaskar, Dakar-Senegal, Dar-Es-

Salaam-Tanzania, Harare-Zimbabwe, Maputo-Mozambique, Nairobi-Kenya, Pretoria dan Cape Town-Afrika Selatan, Windhoek-Namibia serta Chad-Nigeria. Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Sub-Sahara Afrika menjadi semakin penting karena perkembangan positif di bidang politik dan keamanan, serta ekonomi yang memunculkan peluang bagi peningkatan kerjasama dan ekspor sebagai pasar non tradisional, dimana selama ini, perdagangan Indonesia ke Afrika lebih banyak dilakukan melalui negara ketiga dikarenakan akses perdagangan yang masih belum ada secara langsung. Dalam hal ini Kemlu dan Perwakilan RI secara aktif melakukan kegiatan diplomasi ekonomi melalui pameran produk Indonesia, mendatangkan pengusaha dari Afrika ke Indonesia, pembentukan forum bisnis serta mengembangkan second track diplomacy melalui people to people dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang Indonesia. Implementasi politik luar negeri Indonesia di Afrika, diantaranya adalah dalam bentuk; partisipasi dalam Pasukan Pemelhara Perdamaian PBB di Namibia dan Republik Demokratik Kongo; bantuan serta kerjasama teknik bidang Pertanian dan Perikanan, Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), Micro Financing (Bilateral, GNB dan Kerjasama Selatan-selatan); pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan; investasi Indonesia di kawasan Sub-Sahara Afrika; pendidikan, pemberian beasiswa dan pelatihan diplopmatik; dan pemberdayaan diaspora Indonesia. Di bidang perdagangan, volume perdagangan Indonesia dengan negaranegara di Afrika pada tahun 2010 mencapai 4,12 milyar USD dengan nilai ekspor sebesar 2,03 milyar USD. Sementara nilai impor Indonesia dari negara-negara Afrika mencapai 2,09 milyar USD. Uni Afrika, yang merupakan transformasi dari Organisasi Persatuan Afrika pada tahun 2002, adalah organisasi Pan-Afrika, dan markas besarnya berada di Addis Ababa, Ethiopia. Tujuan dari pembentukan Uni Afrika adalah terciptanya perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh bangsa

19

Afrika melalui upaya peningkatan kesejahteraan, kerjasama dan integrasi ekonomi, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan mengangkat Afrika dalam percaturan global. Uni Afrika memiliki Peace and Security Council yang berfungsi antara lain untuk mengupayakan perdamaian di kawasan, melaksanakan dan mendorong operasi perdamaian serta melakukan intervensi dan penanganan masalah bencana alam serta bantuan kemanusiaan. Dalam bidang ekonomi, Uni Afrika melakukan kerjasama yang erat dengan berbagai organisasi ekonomi sub-regional seperti COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), ECOWAS (Economic Community of West African States), EAC (East African Community), dan IGAD (Inter-Governmental Authority on Development). Uni Afrika juga bekerjasama erat dengan negara-negara Asia melalui Tokyo International Conference for African Development (TICAD), Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), India-Africa Forum (IAF), dan KoreaAfrica Forum (KAF). Karena itu, status Indonesia sebagai peninjau (observer) di Uni Afrika memiliki arti penting, sebab diplomasi kawasan merupakan pilar penting bagi diplomasi Indonesia untuk menambah bobot nilai-nilai strategis hubungan Indonesia-Afrika. Ini merupakan refleksi dari kebijakan all directions foreign policy sesuai prinsip a million friends zero enemy di tengah perubahan dunia yang memerlukan diplomasi yang dinamis, termasuk di kawasan Afrika. Ini juga merupakan langkah yang efektif dalam melakukan pendekatan untuk penggalangan dukungan atas posisi dan pandangan Indonesia mengenai berbagai isu global serta untuk pencalonan Indonesia di berbagai forum regional dan internasional, disamping memajukan kerjasama yang lebih luas, termasuk kerjasama SelatanSelatan. Negara-negara di kawasan SubSahara Afrika mempunyai arti strategis secara politis dan ekonomi bagi Indonesia. Karena itu Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih dan menterjemahkan momentum SubSahara Afrika sebagai kawasan yang mulai bangkit dan potensial secara politis, ekonomi dan sosial budaya. Indonesia perlu secara bersama-sama mengembangkan diplomasi bilateral dengan negara-negara di kawasan SubSahara Afrika dan diplomasi regional dengan Uni Afrika.[]

No. 52 Tahun V

Diplomasi

20

S osok

Alumnus FISIP UI dan Monash University (Australia) ini percaya bahwa pada penempatan ketiga, atau setelah memiliki ‘jam terbang’ sekitar 20 tahun di Kemlu, seorang diplomat berada pada puncak untuk memahami pekerjaannya dan mengekspresikan kinerjanya. Hal ini dirasakannya ketika melaksanakan tugas penempatan di Brussels pada 2006. Awalnya, diplomat yang hobby membaca, melukis dan fotografi ini menjabat sebagai Minister Counsellor, Kepala Bidang Politik untuk Uni Eropa. Namun tiga bulan kemudian, Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema mempercayakan diplomat yang masih suka menyambangi warung soto Jakarta di Menteng, soto kambing dan ayam bakar di Blok M ini untuk menjabat sebagai Minister Counsellor, Kepala Bidang/ Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya yang kemudian diembannya selama periode 2007-2010. Menurut ‘Pak Pipin’, demikian beliau biasa disapa, tugas ini diberikan dalam kondisi yang unik dan bersejarah karena pada saat itu KBRI Brussels menggabungkan dua perwakilan, yang tentunya bukan hanya menyatukan dua visi dan misi yang berbeda tetapi juga pernak-pernik budaya kerja yang berbeda pula. Tantangannya juga berat, karena kondisi saat itu tidak ideal, dimana promosi budaya dan aspek-aspek yang menyangkut informasi dan diplomasi publik tidak tergarap secara baik. Tapi kondisi tersebut justeru membuat ayah dari dua orang putri dan satu putra ini bertekad untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kinerjanya selama bertugas di Brussels cukup cemerlang, di awali dengan disetujuinya proposal peningkatan anggaran KBRI Brussels oleh Biro Perencanaan di Jakarta. Paparannya mengenai tantangan dan prospek di Brussels membuahkan hasil berupa peningkatan anggaran hingga 400%. Baginya ini merupakan berkah dan sekaligus juga beban, karena harus memikirkan apa yang harus dilakukan dengan anggaran sebesar itu. “Tapi

Drs. P.L.E. Priatna, M.A.

Direktur Informasi dan Media, Kemlu RI

Menyukai Dunia Informasi, Komunikasi dan Menulis Alhamdulillah dengan dibantu oleh para staff yang handal, kami berhasil melakukan pembinaan dan sekaligus juga pengembangan budaya yang kuat” jelas Direktur Informasi dan Media yang suka olah raga bowling dan jogging untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Dalam waktu singkat, KBRI Brussels kemudian berhasil membentuk Tim Penari Saman yang terdiri dari anakanak remaja Indonesia dan sebagian diantaranya lahir dan besar di Belgia. Selanjutnya membentuk grup gamelan Bali “Saling Asah” yang memiliki keterampilan profesional. Grup ini terdiri dari 18 orang dan sebagian adalah orang Belgia yang menikah dengan orang Indonesia. Kemudian juga ada kelompokkelompok gamelan anak-anak yang terdiri dari beberapa tingkatan umur. “Dengan modal Tim Penari dan gamelan Bali ini, pada setiap akhir pekan kami berkeliling ke berbagai kota besar dan kecil serta ke daerah-daerah terpencil di perbatasan untuk membuat pertunjukan kecil, sehingga praktis setiap tahun kami mengadakan kegiatan seni budaya sebanyak 50-55 kali”, ungkap diplomat yang memiliki cukup banyak koleksi kamera, mulai dari kamera jaman dulu hingga kamera terkini ini. Upayanya tersebut menjadikan Indonesia cukup dikenal di seantero Brussels, bahkan membuahkan hasil berupa pemberian gelar kehormatan Chevalier D’honneur Blancs Moussis dari kota Stavelot kepada Duta Besar RI untuk Belgia. Selain itu KBRI dan Dubes RI untuk Belgia juga memperoleh penghargaan The Friends of MannekenPis atas

partisipasinya mempersembahkan Manneken-Pis berpakaian adat Lampung dan menjadi ikon ke-809 serta yang pertama dari Asia Tenggara. Ikon ini kemudian disimpan di Museum Nasional Kota Brussels dan menandai 60 tahun dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Belgia. Diplomat yang sesekali mengisi waktu luangnya dengan makan bersama di resto atau minum kopi sambil ngobrol di kafe bersama keluarga ini mengungkapkan bahwa di Belgia ada Parc Paradisio, sebuah taman nasional yang menampilkan taman negara-negara di dunia, salah satunya adalah Taman Indonesia dengan luas 6,2 Ha, paling besar diantara yang lainnya. Di Taman Indonesia itu dibangun sebuah pura Bali yang sama ukuran dan bentuknya dengan Pura Agung Shanti Buwana serta dilengkapi hamparan sawah ladang ala Ubud, rangkaian rumah adat Timor dari Nusa Tenggara, rumah Toraja dari Sulawesi Selatan, serta replika candi Borobudur dan Prambanan. Dengan demikian taman ini menjadi jendela promosi pariwisata Indonesia yang permanen di jantung Eropa. “Pura itu kemudian dihidupkan dan menjadi satu-satunya pura Bali yang hidup di Eropa, dan rupanya upaya kami memajukan kebudayaan Bali ini diapresiasi oleh Gubernur Bali, sehingga kami menerima penghargaan dari Gubernur Bali” jelas mantan wartawan foto di sebuah media berbahasa Inggris di Jakarta ini. “Tepat pada tanggal 17 Agustus 2009, kami juga berhasil mendatangkan sepasang gajah Sumatera bernama Ani dan Valentino ke Parc Paradisio. Ini merupakan program breeding loan, dimana gajah ini adalah milik Indonesia dan tidak boleh disilangkan dengan gajah lain yang bukan dari Indonesia untuk menjaga keasliannya. Dia adalah diplomat RI yang ada disana” kata Direktur Infomed ini. Selanjutnya KBRI Brussels membentuk Pusat Kebudayaan Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas untuk belajar bahasa, tarian, gamelan, kuliner, lukisan dan film Indonesia. Kemudian ada Federasi Pencak Silat yang berkembang luar biasa dan menjadi bagian dari upaya untuk mengenalkan nama-nama Indonesia, seperti melati, keris, tombak dan juga salam ala Indonesia. Ada sekitar 500 tulisan yang dibuat

oleh Pak Pipin selama bertugas di KBRI Brussels, “Semua itu adalah bagian dari diplomasi dengan prinsip activity base, karena tanpa itu kita tidak akan pernah di ingat oleh komunitas setempat” katanya. Menurutnya keberhasilan semua kegiatan yang dilakukannya itu adalah berkat bantuan dari rekan-rekan di Jakarta, Kemenbudpar dan juga media. Pak Pipin menganggap dirinya sebagai penulis yang menjadi diplomat dan diplomat yang menulis. “Menulis adalah bagian dari keseharian saya, dan dunia diplomasi itu erat kaitannya dengan dunia informasi, komunikasi dan menulis. Bedanya hanya bagaimana kita mengolah kata dan menyampaikan kepada pembaca bahwa seharusnya banyak hal yang perlu diketahui secara benar” jelasnya. Pak Pipin mengakui bahwa dirinya sering dicemooh hanya bisa menulis, padahal menurutnya dengan menulis kita bisa membuat fenomena yang demikian rumit menjadi mudah dan pesannya tersampaikan, dan bukan sebaliknya. “Menulis adalah menyampaikan pesan, dan diplomat itu adalah penyampai pesan. Karena itu menulis adalah salah satu latihan yang perlu kita perkuat, bukan hanya bekerja di lapangan atau di belakang meja. Dengan menulis kita bisa membentuk opini, dimana sekarang ini terkadang banyak orang yang tidak bisa membedakan antara fakta dan opini” tegas diplomat yang aktif menjadi penulis kolom opini di harian Kompas dan The Jakarta Post ini. “Di era digital sekarang ini, menulis itu penting. Bagi saya menulis itu menjadi sebuah berkah, selain sebagai intellectual exercise, kita juga bisa menangkap segala sesuatu secara jernih, dan menyampaikan sesuatu dengan lebih bertanggung jawab, menempatkan dan menyampaikan sesuatu secara benar dan mandiri untuk menjaga kredibilitas, karena menulis itu adalah kredibilitas”, jelas diplomat yang sangat pemilih dalam hal busana ini. Anak sulung dari dua bersaudara ini memiliki keluarga dengan latar belakang yang berbeda-beda, ayahnya adalah seorang pelukis dan pernah menjabat sebagai Sesditjen Kebudayaan di Depdikbud, sementara adiknya adalah seorang Chef. “Keberagaman ini sangat menarik, sehingga ketika berkumpul kami bisa bicara macam-macam, mulai dari masakan, seni lukis sampai politik”, ujar alumni Sekdilu Angkatan XIV ini menutup perbincangan.

Dok. masi

Diplo

No. 52 Tahun V


Diplomasi K

Hubungan Indonesia dengan Benua Afrika Kaya dengan Nuansa Ikatan Emosional Yang Kuat Hubungan Indonesia dengan benua Afrika penuh dengan nostalgia sejarah yang romantis ketika negara-negara di Asia dan Afrika baru saja membebaskan diri dari penjajahan kolonialisme barat. Kenangan yang paling indah adalah KAA di Bandung pada 24 April 1955 dimana Indonesia memainkan peranan kunci sebagai salah satu penggagas dan sekaligus penyelenggara pertemuan akbar dan bersejarah tersebut. Lima puluh dua tahun kemudian dunia sudah sangat berubah tetapi nilai-nilai yang mendasari KAA tetap relevan untuk saat ini, karena itu semua negara peserta KAA sepakat untuk tetap menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan untuk membina hubungan yang lebih substantive antara kedua benua demi peningkatan martabat rakyat Asia dan Afrika. Emansipasi secara politik dan ekonomi bagi mayoritas rakyat di sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika masih merupakan agenda bersama mengingat struktur ekonomi politik global belum berubah secara fundamental dan bahkan mungkin ketimpangan struktural yang ada semakin lebar. Ini berarti bahwa antara Indonesia dan negara-negara Afrika terdapat kesamaan kepentingan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik yang bisa dijadikan sebagai sumber motivasi untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama. Meskipun secara historis hubungan Indonesia dengan benua Afrika kaya dengan nuansa ikatan emosional yang kuat, dalam kenyataannya saat ini hubungan itu agak tergeser oleh prioritas hubungan luar negeri Indonesia dengan kawasan lainnya. Secara ekonomi perhatian utama Indonesia masih ditujukan kepada mitra dagang utamanya yang ada di kawasan Asia Pasifik, karena sebagian besar perdagangan kita dilakukan dengan Jepang, AS, China, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Selain itu Indonesia juga memberikan prioritas yang tinggi untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Uni Eropa. Kawasan Asia Tenggara dengan ASEAN yang sudah memasuki usia 40 tahun juga tetap merupakan prioritas utama polugri RI. Hal ini bisa dimengerti karena banyak masalah ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang hanya dapat diselesaikan secara komprehensif pada tataran kerjasama regional.


Namun demikian tampak ada kegairahan yang besar dari Pimpinan Kemlu RI untuk mengoptimalkan hubungan dengan benua Afrika melalui berbagai inisiatif, baik pada tataran bilateral maupun multilateral. Sejak perayaan 50 tahun KAA April 2005, Indonesia melakukan berbagai inisiatif yang pada intinya ingin mengoptimalkan manfaat ekonomi maupun politik dari hubungan tersebut. KTT Asia-Afrika di Jakarta April 2005 yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Afrika Selatan menghasilkan New Asian-African Strategic Partnership (NASP). Selain memiliki tingkat pembangunan sosial ekonomi yang kurang lebih sama, hambatan secara ideologis dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika bisa dikatakan tidak ada, sehingga peluang untuk peningkatan hubungan secara lebih produktif terbuka lebar. Lima puluh tiga negara di benua Afrika merupakan konstituen yang besar di Majelis Umum PBB dan selama ini memberikan dukungan yang positif bagi Indonesia, khususnya ketika Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mengingat PBB merupakan wadah yang sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan internasional pada masa yang akan datang, maka hubungan baik dengan negara-negara di Afrika perlu dibina dan mendapatkan perhatian serius. Meskipun secara politik dan historis Indonesia memiliki kedekatan dengan Afrika, namun secara ekonomi Indonesia masih ketinggalan dengan negaranegara tetangga seperti China, Malaysia dan Thailand yang secara agresif memanfaatkan peluang yang muncul setelah Afrika bangkit dalam tahuntahun terakhir ini. Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini setiap negara berusaha untuk melakukan diversifikasi hubungan ekonomi dan perdagangan, dan Afrika menawarkan berbagai peluang sebagai pemasok sumber daya alam seperti energi minyak dan gas abad 21 serta sebagai pasar yang terus tumbuh daya belinya. Pandangan yang negatif tentang Afrika sudah saatnya diubah dan digantikan dengan cara pandang yang lebih positif dengan melihat potensi Afrika yang belum banyak digarap. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

telah terjadi di negara-negara Afrika, berbagai laporan dari lembaga keuangan dan media internasional menunjukkan bahwa prospek ekonomi benua Afrika pada abad 21 ini semakin cerah. Pada tahun 2012 ini pertumbuhan ekonomi Sub-Sahara Afrika diperkirakan mencapai 5,8% meskipun pertumbuhan ekonomi di AS dan Uni Eropa mengalami penurunan. Pada level individual negara-negara juga ada kemajuan signifikan, terutama di negara-negara penghasil minyak seperti Angola dan Nigeria. Afrika Selatan merupakan ekonomi terbesar dan menjadi wakil benua Afrika di G20. Para pemimpin Afrika juga semakin percaya diri bahwa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang tinggi, Afrika dapat mempersempit jurang perbedaan dengan benua-benua lainnya. Di tengah kehausan dunia akan energi dan bahan mentah untuk kebutuhan industri, Afrika menawarkan diri sebagai pemasok dengan deposit yang cukup untuk mengamankan kebutuhan jangka panjang, sehingga dengan demikian Afrika menjadi arena persaingan baru negara-negara besar yang ingin mengamankan industrinya. Afrika memiliki 8% cadangan minyak dunia, dan dibandingkan dengan kawasan Timur Tengah yang sangat rentan terhadap instabilitas akibat pertikaian Arab-Israel dan nukir Iran saat ini, Afrika relatif lebih aman dan bebas dari goncangan politik yang dapat mengganggu pasokan minyak ke negara-negara industri, karenanya AS mengimpor minyak lebih banyak dari Afrika daripada Teluk Persia. Selain itu Afrika juga memiliki berbagai kandungan mineral lainnya, misalnya Afrika Selatan yang memiliki 88% cadangan platinum dunia. Tidaklah mengherankan kalau The Economist menjuluki Afrika sebagai benua masa depan. Dengan asumsi bahwa berbagai konflik lokal yang terjadi pada akhirnya dapat diselesaikan secara damai, dan berhasil melakukan reformasi di bidang politik dan ekonomi, maka dalam jangka waktu tidak terlalu lama Afrika bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan akan dilirik oleh banyak investor dunia, baik dari negara maju maupun negara berkembang. Ada empat faktor utama yang menciptakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan

I

L

A

S

21

Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D Guru Besar Politik Internasional FISIP HI UPH

Dok. Diplomasi

dengan negara-negara Afrika. Pertama, keanggotaan Indonesia di G20 yang dapat mewakili kepentingan negaranegara berkembang di Afrika agar tidak termarginalisasi akibat pertarungan kekuatan-kekuatan besar termasuk China dan India. Indonesia dan Afrika Selatan sebagai satu-satunya wakil dari benua Afrika dapat memperjuangkan kepentingan Afrika. Kedua, banyak kalangan melihat Indonesia sebagai model keberhasilan konsolidasi demokrasi yang menciptakan stabilitas politik sehingga meraih pengakuan sebagai salah satu emerging economy dengan prospek jangka panjang yang menjanjikan. Negara-negara Afrika yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya tentunya sangat berminat untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Indonesia yang memiliki potensi daya beli kelas menengah yang terus bertumbuh. Ketiga, meskipun masih menghadapi pergolakan separatis di Papua, keberhasilan Indonesia menyelesaikan konflik secara damai di Aceh tanpa disintegrasi bisa menjadi model bagi Afrika yang masih rentan terhadap konflik etnis dan separatis. Kenyataan bahwa penyelesaian konflik secara damai di Aceh merupakan buah dari konsolidasi demokrasi dan best practice yang menarik bagi dunia, khususnya Afrika. Keempat, dalam mengantisipasi KTT Bumi Rio+20 di Brazil pada Juni 2012 dengan tema green economy dan reformasi kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan (institutional framework for sustainable development) terdapat kesamaan kepentingan antara Indonesia dan kebanyakan negara-negara Afrika mengingat perekonomian kedua pihak yang resource-based.[]

No. 52 Tahun V

Diplomasi

22

l e nsa

Indonesia Belum Memainkan Peranannya di Kawasan Sub-Sahara Afrika Prof. Zainuddin Djaffar, Ph.D Dosen FISIP UI

Pada tahun 2011, Afrika memang dikonfirmasi muncul sebagai sumber dinamika pertumbuhan ekonomi global. Enam dari sepuluh ekonomi dunia yang mengalami pertumbuhan tercepat berada di Sub-Sahara Afrika. Selama lima tahun ke depan, Afrika kemungkinan akan memimpin, atau dengan kata lain, rata-rata ekonomi Afrika mulai melebihi rekannya di Asia. Tentu saja, beberapa pertumbuhan ini terkait dengan harga komoditas dunia yang tinggi, terutama minyak. Tapi itu bukan keseluruhan dari cerita yang ada. Ethiopia telah menjadi salah satu negara yang tumbuh tercepat di dunia selama satu dekade, dan tidak ada dinamika yang berkaitan dengan minyak atau energi. Dan juga sebagian besar pertumbuhan di Nigeria, yang merupakan raksasa di Afrika, adalah di sektor non-komoditas. Singapura, Malaysia, dan Thailand telah menyadari bahwa Afrika merupakan ‘kekuatan baru’ sebagai pangsa pasar yang besar. Karenanya jangan jadikan Afrika sebagai tempat pembuangan. Perubahan itu mencerminkan tren positif yang dikonfirmasikan pada tahun 2011, yaitu: diversifikasi mitra dagang Afrika yang lebih besar, dimana China telah menyalip AS sebagai salah satu mitra dagang terbesar Afrika pada tahun 2009; dan sekarang ini pasar negara berkembang lainnya, terutama India, Korea Selatan, Brazil, dan Turki, melihat Afrika sebagai peluang pertumbuhan. Memang, perkembangan pangsa perdagangan Afrika dilakukan dengan mitra-mitra emerging-market yang telah berkembang dari 23% menjadi 39% selama dekade terakhir. Ini merupakan peluang yang besar, tetapi Indonesia belum memainkan peranannya, padahal Indonesia masih dianggap sebagai mitra strategis dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara Afrika sejak dulu (KAA 1955). Saat ini Afrika semakin dinamis, dimana Niger dan Angola semakin meningkat perkembangannya, baik secara politik maupun ekonomi. Ethiopia juga berkembang dengan masuknya China yang membuka lahan pertanian seluas 2,1 juta hektar. Mengesampingkan keadaan penduduk, pertambahan penduduk di Afrika masih tinggi dan

No. 52 Tahun V

Dok. sub-saharan-africa-mineral-resources-and-political-instability

akan terus bertambah sehingga masih merupakan pangsa pasar yang besar. Sekarang ini ada alasan yang baik bagi Afrika untuk menegaskan kepemimpinannya pada perubahan iklim, yaitu bahwa Afrika terus menderita luar biasa akibat efek pemanasan global. Sebanyak 54 negara di Afrika adalah rumah bagi lebih dari satu miliar orang, atau sekitar 15% dari populasi dunia. Namun demikian mereka hanya menghasilkan emisi kurang dari 4% emisi global. Afrika sekarang ini banyak berhubungan dengan masalah dunia, tetapi juga menjadi salah satu tumpuan harapan. Untungnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh masyarakat di Afrika Utara, warga benua Afrika siap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Pada tahun 2011, Afrika memang memiliki posisi yang unik, yaitu momentum semakin pentingnya Afrika, dimana jumlah GDPnya mencapai 1,7 triliun USD atau berada di atas India dan ASEAN. Afrika yang tangguh memang harus didukung dengan lingkungan kegiatan perdagangan dan bisnis yang mempunyai akses pada hal-hal yang terkait dengan keuangan. Hal-hal penting terkait dengan peran

Uni Afrika pasca 2011 adalah: mampu menciptakan kombinasi antara biaya murah dan teknologi non-tradisional yang di ikuti dengan strategi kemitraan berupa; mobile providers, saluran-saluran distribusi, sebuah kerangka kerja regulasi yang light touch, disebabkan karena Afrika masih mengalami capital market yang under developed. Oleh karena itu Afrika perlu mencari bank-bank untuk memenuhi adanya rule untuk ekonomi modern dan kerangka kerja regulasi. Afrika harus menghargai kontribusi industri jasa keuangan yang telah membuat perekonomian tumbuh. Bagaimana pemerintah menyuarakan tentang stabilitas ekonomi dan politik serta membuat kebijakan ekonomi yang pro-pasar; mengupayakan penguatan entrepreneurial class baru yang ingin membuat layanan dan industri baru untuk memenuhi kebutuhan; semakin banyak negara-negara Afrika yang terbebas dari belenggu kemiskinan, dan lain-lain; Para pemimpin politik di Afrika harus memastikan bahwa bisnis (terutama usaha kecil) dibebaskan dari peraturan yang tidak perlu, seperti bank yang diwajibkan menyediakan oksigen untuk mempertahankan pertumbuhan; Pemerintah perlu

menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong konsumen dan bisnis. Afrika perlu memiliki keyakinan baru berupa perekonomian dan politik yang independen. Hal tersebut dapat diperankan oleh Uni Afrika yang hingga saat ini belum dilakukannya. Masalah perekonomian di Afrika sudah semakin kompleks dan harus diperbaiki, sementara Uni Afrika masih stagnan dan memiliki peran yang sangat terbatas. Jadi jangan sampai terjadi pembusukan-pembusukan di Afrika pasca 2011 karena para pemimpin di Afrika sudah memimpin selama 32 tahun. Ini adalah tantangan bagi penguatan hubungan RI-Afrika, dimana Nigeria telah meminta Indonesia untuk memberikan pelatihan, karena selama masa penjajahan Barat tidak pernah ada pembelajaran, sehingga hal ini merupakan potensi dimana mereka bisa mencontoh Indonesia. Perbandingan investasi yang ditanamkan di Afrika pada tahun 2010, yang tebesar adalah China (110 milyar USD), disusul oleh India (46 milyar USD), selanjutnya adalah AS (25 milyar USD), dan Indonesia (2 milyar USD).[]


Novia Renaertama (Mahasiswa Universitas Megou Pak Tulang Bawang, Lampung)

Indonesia Belum Sepenuhnya Menunjukkan Sikap Yang Tegas Dalam Menjalankan Politik Luar Negeri

Dok. Diplomasi

Sebenarnya diplomasi yang dijalankan oleh para diplomat kita sudah bagus namun memang masih ada kekurangan. Indonesia itu menganut politik luar negeri bebas dan aktif, maka seharusnya kita memiliki keleluasaan untuk bersikap secara tegas sesuai dengan prinsip yang kita pegang dalam melakukan hubungan dengan seluruh bangsa dan negara di dunia. Tapi sementara ini saya melihat bahwa Indonesia belum sepenuhnya menunjukkan sikap dan prinsip yang tegas di dalam menjalankan politik luar negerinya. Kita masih melihat bagaimana Indonesia terkadang ragu dan tidak tegas bersikap terhadap negara-negara tertentu. Dan kalau kita melihat berbagai capaian yang diraih oleh Indonesia di lingkup internasional, apakah itu di G-20, ASEAN, APEC, EAS dan lainlainnya, saya kira itu belum cukup untuk menjadikan Indonesia kedepan sebagai sebuah negara yang lebih diperhitungkan di dunia internasional. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan masih cukup banyak. Memang benar bahwa pemerintah telah mengupayakan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki pendidikan masyarakat, namun sejauh ini hasilnya belum signifikan. Masyarakat yang bisa menimati


pendidikan tinggi masih sangat terbatas jumlahnya, mereka adalah masyarakat elit yang hanya sekian persen saja dari seluruh penduduk Indonesia. Menurut saya, dunia internasional baru akan menghargai kita kalau masyarakat kita sudah cukup baik tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikannya. Agar masyarakat kita mengerti dan memahami bagaimana posisi Indonesia di dunia internasional, saya fikir kita perlu melakukan kegiatan sosialisasi, dan saya kira kegiatan pertemuan mahasiswa Hubungan Internasional di seluruh Indonesia adalah salah satu cara yang cukup baik. Namun kita juga perlu melakukan pertemuan tersebut di tingkat daerah, sehingga dengan demikian minimal masyarakat awam yang belum banyak atau tidak mengerti masalah politik luar negeri dan diplomasi Indonesia bisa mendapatkan informasi dan kemudian memahami bagaimana posisi negara kita. Masyarakat kita mungkin malas untuk mengikuti berita-berita internasional atau hanya sedikit sekali yang tertarik dengan permasalahan dunia internasional, karena itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi ke daerah, melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi melalui berbagai kegiatan nyata. Kita perlu menanamkan nilai-nilai ke-Indonesiaan kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global agar kita tidak tersingkir, bahkan kita harus mengambil peranan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita.[]

?

Diplomasi

23

apa

kata

mereka

M. Ridwan

(Mahasiswa Universita Megou Pak Tulang Bawang, Lampung)

Menempa Generasi Muda Untuk Dapat Bersaing Di Dunia Internasional

Dok. Diplomasi

Setelah mengikuti program tahunan pertemuan mahasiawa HI seluruh Indonesia di Bandung, ada hal yang menarik bagi saya, yaitu pelatihan diplomatik berupa simulasi sidang PBB yang diselenggarakan di Gedung KAA, Bandung. Dengan praktek langsung seperti ini, saya bisa merasakan bagaimana tanggung jawab seorang diplomat kepada bangsa dan negaranya ketika bertindak sebagai negosiator. Karena itu saya kira pemerintah harus berupaya mencetak generasi muda yang berkualitas melalui pendidikan yang baik, menanamkan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa dan negara, nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, agar segenap masyarakat, khususnya generasi muda dapat mencintai bangsa dan negaranya. Kalau rasa cinta ini sudah timbul maka selanjutnya kita harus menempa generasi muda untuk belajar dan belajar sehingga mereka memiliki

kapasitas untuk dapat bersaing di dunia internasional. Pemerintah harus berupaya dan mengambil langkahlangkah serta bekerjasama dengan berbagai pihak dan instansi terkait agar generasi muda kita memiliki keunggulan dan mampu berperan di dunia internasional. Jadi apakah kedepan Indonesia akan diperhitungkan oleh dunia internasional, itu masih fifty-fifty, tergantung bagaimana kita mempersiapkan generasi muda. Kalau sekarang ini ada upaya untuk menanggulangi krisis moral dan membenahi kelemahankelemahan yang ada pada generasi muda kita sehingga menjadi generasi unggulan, tentunya Indonesia akan lebih diperhitungkan. Selama ini saja Indonesia selalu menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai pertemuan para pemimpin dunia untuk membahas dan mencari solusi bersama berbagai permasalahan global. Saya berharap agar generasi muda rajin belajar sehingga bisa membangun bangsa dan negara kita menjadi lebih baik, mencintai tanah air dan bersatu, jangan membeda-bedakan, dan mendiskriminasi, karena kita adalah satu bangsa Indonesia. Kedepan mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik bagaimana kita bersaing di dunia internasional.[]

No. 52 Tahun V

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 52 Tahun V, Tgl. 15 Pebruari - 14 Maret 2012

http://www.tabloiddiplomasi.org

TABLOID

Media Komunikasi danInteraksi Interaksi Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.com

Produk Indonesia Masuk Pasar Afrika: Menlu RI : Traktor Tangan dan Mesin Perontok Padi Mengenang Seratus Tahun Moham Presiden Namibia, Hifikepunye Pohamba, didampingi Menteri Urusan Pertanian, Air dan Kehutanan Namibia, John Mutorwa, menyambut baik masuknya traktor tangan dan mesin perontok padi dari Indonesia. Hal ini diungkapkan saat menyaksikan secara langsung keandalan peralatan tersebut, barubaru ini. Traktor tangan ‘Quick’, khususnya tipe GT 1000 Boxer, telah dikenal luas dalam 2 tahun terakhir di Namibia. Pada 2010, sebanyak 9 unit tipe ini, yang dipesan Universitas Namibia, berhasil diujicobakan pada proyek padi Kalimbeza. Dalam upaya “go international,” CV Karya Hidup Santosa, produsen alat pertanian yang berlokasi di Yogyakarta, telah mengekspor 50 unit traktor tangan dan 2 unit mesin perontok padi merek ‘Quick’ ke Namibia. Peralatan ini sebelumnya juga telah diekspor ke Fiji, Dominika dan Timor Leste. Ekspor perdana dilakukan Nopember 2011 lalu, sesuai pesanan BUMN milik pemerintah Namibia, August 26. “Hal ini merupakan langkah awal ekspansi pasar ke Afrika bagian selatan, sebelum menembus pasar non tradisonal Afrika,” ujar Wenny, Manajer Pemasaran CV Karya Hidup Sentosa. Dia merasa yakin, Afrika menyimpan peluang pasar yang menjanjikan.

Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga dijelaskan Toary Worang, Counsellor Di samping melatih, Agung juga Ekonomi KBRI Windhoek. membantu merakit 50 unit traktor Terkait dengan eksporRI traktor - Suriname tersebut, yang langsung didistribusikan Dok. KBRI Namibia

Dalam upaya mengembangkan sayap usaha peralatan pertanian ke Namibia dan Angola, CV Karya Hidup Santosa bekerjasama dengan KBRI Windhoek mengikuti pameran perdagangan tahunan berskala Internasional Windhoek Agriculture and Industrial Show di Namibia dan Fiera Internacionale de Luanda di Angola. Banyaknya business inquiries dan keinginan berbagai pihak menjalin kerja sama produk peralatan pertanian produk CV Karya Hidup Santosa, merupakan indikasi diterimanya ‘Quick’ di kedua negara tersebut. Demikian

ke beberapa lokasi pertanian setelah selesai dirakit. Kegiatan ini penting dalam upaya memberikan layanan purna jual yang berkualitas. Pada gilirannya diharapkan akan banyak membantu upaya ekspansi dan memenangkan persaingan di pasar Namibia dan negara sekitarnya, termasuk Angola. (Sumber: KBRI Windhoek)

Nia Zulkarna

“KIN

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

tersebut seorang teknisi, Agung Sulaksono, telah dikirim untuk memberikan pelatihan traktor tangan dan power thresher selama 18 hari (11 – 28 Januari 2012), yang merupakan bagian dari perjanjian jual beli dengan August 26. Pelatihan dilakukan di wilayah Grootfontein dan Katima Mulilo, masing-masing 800 km dan 1.300 km utara Windhoek dan diikuti oleh 30 teknisi perusahaan milik negara August 26 dan Kementerian Pertanian Namibia.

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035

Diplomasi KING. Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia. Nia Zulkarnaen : ASEAN Akan Semakin Fokus Pada Upaya Untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi

Recommend Documents