Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Memperkuat Citra Indonesia. Melalui Diplomasi Ekonomi

Diplomasi TABLOID

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Media Komunikasi dan Interaksi

No. 63

Tahun VI

Tgl. 15 APRIL - 14 mei 2013

www.tabloiddiplomasi.org Email: [email protected]

Tidak Untuk Diperjualbelikan

UPDATE FROM CEOS tingkatkan kemitraan strategis

Update From CEOs

Memperkuat Citra Indonesia Melalui Diplomasi Ekonomi

SRITEX PEMAIN UTAMA TEKSTIL DAN GARMEN DI PASAR GLOBAL ISSN 1978-9173 www.tabloiddiplomasi.org

APEC INDONESIA 2013

9

771978 917386

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi >4

Fokus utama

>6

Fokus UTAMA

>7 >8 >9 > 11 > 12

Menlu Marty Natalegawa : Konsolidasi Antar Kedua Negara Semakin Kokoh

Update From CEOs Memperkuat Citra Indonesia Melalui Diplomasi Ekonomi Fokus utama

Update From CEOs TAWARKAN POTENSI KERJASAMA Fokus

Update From CEOs Pertamina Menuju Perusahaan Energi Kelas Dunia Fokus

Update From CEOs WIKA MENJADI PEMAIN GLOBAL Fokus

SRITEX PEMAIN UTAMA TEKSTIL DAN GARMEN DI PASAR GLOBAL sorot

Sawit, Salah Satu Sumber Paling Kompetitif Di Dunia Untuk Biofuels

15

s o r o t

kETUA pmi, JuSUF KALLA : Membunuh Untuk Membela Diri Patut Dibela Dengan Menyediakan Diyat

sorot

13

Permintaan Tebusan Melonjak Pemerintah RI Dilematis

sorot

Kasus WNI/TKI yang Tertunda

sorot

Mekanisme Penanganan TKI Yang Terancam Hukuman Mati

LENSA

Langkah Strategis Mengupayakan Pembebasan Hukuman Bagi WNI/TKI

lensa

Kasus Hukuman Mati Bagi TKI Bergerak Dinamis

sosok

Duta Besar A. Agus Sriyono Jadi Diplomat Terinspirasi Siaran Radio

14 16 17 18 20

PELINDUNG Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Catatan Redaksi Pada edisi April-Mei 2013 kali ini, Tabloid Diplomasi mengupas tentang penguatan diplomasi ekonomi melalui kegiatan Update from CEOs yang menghadirkan tiga BUMN, satu perusahaan swasta dan satu organisasi usaha, yaitu PT Krakatau Steel, PT Pertamina, PT Wijaya Karya, PT Sri Rejeki Isman dan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) sebagai narasumber. Masing-masing diwakili oleh Irvan Kamal Hakim (Direktur Utama PT Krakatau Steel), M. Afdhal Bahaudin (Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina), Ir. Tonny Warsono, MM (Direktur SDM dan Pengembangan Usaha PT Wijaya Karya), Syah (Direktur Marketing PT Sri Rejeki Isman) dan M. Fadhil Hasan (Direktur Eksekutif GAPKI). Update from CEOs adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia yang berupaya mempromosikan perkembangan ekonomi yang positif serta menawarkan potensi kerja sama yang saling menguntungkan kepada negara-negara sahabat. Pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen mendukung serta memfasilitasi kolaborasi dan kesepakatan bisnis antara pihak asing dengan perusahaan BUMN dan bisnis strategis lainnya di Indonesia. Selain itu pada edisi April ini redaksi juga mengangkat

permasalahan penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, khususnya di Arab Saudi sebagai topik utama. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, tren tuntutan besaran jumlah diyat yang diminta oleh keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas pemaafan yang diberikan kepada pelaku pembunuhan, terus meningkat secara tajam. Untuk membahas permasalahan ini Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dengan berbagai pihak yang terkait dengan penanganan TKI di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Topik lainnya yang juga ditampilkan dalam edisi ini adalah seputar pertemuan two plus two, yaitu pertemuan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Australia. Berikutnya adalah mengenai penyelenggaraan Regional Roundtable yang membahas mengenai perdagangan manusia (human trafficking), penyelenggaraan Update From The CEOs (UFCs), pertemuan Panel Tingkat Tinggi Eminent Persons yang membahas Agenda Pembangunan Pasca-2015 serta hubungan bilateral Indonesia-New Zealand. Pada pertemuan two plus two, antara lain dibahas berbagai isu

PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI Direktur Diplomasi Publik Direktur Informasi dan Media Sekretaris Direktorat Jenderal IDP

yang terjadi di kawasan regional dan global serta bertukar pandangan terkait kerja sama di bidang perdamaian, ekonomi, dan penanganan bencana alam. Indonesia dan Australia juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global dan juga status hubungan bilateral Indonesia dan Australia dewasa ini, khususnya di bidang pertahanan dan luar negeri. Menyusul terjadinya serangkaian tragedi yang menimpa para pengungsi di perairan Asia-Pasifik, Kementerian Luar Negeri RI bersamasama dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commission for Refugees/UNHCR) menyeleng garakan Regional Roundtable untuk membahas masalah perdagangan manusia (human trafficking). Selamat membaca. Firdaus

"Dunia makin kompleks dan berubah dan berkembang demikian kepentingan nasional kita makin menuntut perjuangan kita semua di forum internasional. Dan diplomasi yang mesti kita jalankan tentulah diplomasi yang cerdas, cekatan, dan efektif dalam arti menghasilkan sesuatu," Presiden SBY.

REDAKTUR PELAKSANA Firdaus DEWAN REDAKSI Siuaji Raja Eni Hartati S. Ari Wardhana Azis Nurwahyudi Aji Setiawan Triyogo Jatmiko STAF REDAKSI Ainan Nuran Shirley Malinton Evan Pujonggo A.R. Aji Nasution Khariri Cahyono PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Tubagus Riefhan IqbaI Muji Lastari TATA LETAK DAN ARTISTIK Tsabit Latief Anggita Gumilar PENANGGUNG JAWAB WEBSITE Kistono Wahono Yulianto Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I. Gambar Cover strategi-militer.blogspot.com

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama

Media Komunikasi dan Interaksi

two plus two RI - Australia

Menlu Marty Natalegawa :

Konsolidasi Antar K Dalam pertemuan two plus two, yaitu pertemuan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Australia yang dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta pada tanggal 3 April 2013, keempat menteri membahas berbagai isu yang terjadi di kawasan regional dan global serta bertukar pandangan terkait kerja sama di bidang perdamaian, ekonomi, dan penanganan bencana alam.

Dok: diplomasi

Menlu Marty Natalegawa menilai pertemuan ini sangat unik, karena keterkaitan antara masalah pertahanan dan masalah luar negeri betul-betul dipahami. Menlu Marty Natalegawa juga menjelaskan bahwa hubungan di antara kedua negara terjalin semakin konsolidatif dan komprehen-

04

Semakin

sif. “Seperti diketahui, ada beberapa tingkatan kerja sama dan komunikasi antara Presiden-Perdana Menteri yang terus dilakukan secara intensif,” ujarnya. “Intinya kedua negara telah bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global dan juga status

hubungan bilateral Indonesia dan Australia dewasa ini, khususnya di bidang pertahanan dan luar negeri,” kata Menlu Marty Natalegawa. Lebih lanjut Menlu Marty Natalegawa menambahkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai mitra penting oleh Australia. Hal itu terbuk-

No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama

Media Komunikasi dan Interaksi

Kedua Negara

Kokoh

“Kerja sama operasional di bidang pertahanan semakin kuat dibanding yang lalu, Indonesia adalah negara penting di kawasan” Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith 15 APRIL - 14 MEI 2013

No. 63 Tahun VI

ti dari nilai investasi Australia ke Indonesia yang meningkat hingga 728 persen selama periode 2011-2012. Menlu Marty Natalegawa menjelaskan bahwa konsolidasi antar kedua negara semakin kokoh dengan banyaknya inisiatif dari kedua belah pihak untuk meningkatkan pertahanan. “Hubungan kedua negara dari pertemuan ini sangat komprehensif dan juga semakin rutin berkomunikasi. Selain pertemuan tingkat menteri ini, nanti juga ada pertemuan tingkat Kepala Negara antara Presiden dengan Perdana Menteri Australia, pada pertengahan tahun,” ujar Menlu Marty Natalegawa. Sementara itu, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan, bahwa Indonesia dan Australia berencana untuk mengimplementasikan pertemuan tahunan yang dilakukan pada 2012, yang menyangkut defense to defense, search and rescue, dan defense industry. Selain itu, Indonesia akan melakukan latihan militer bersama dengan melibatkan personel angkatan laut dan pasukan khusus dari Australia serta Indonesia. “Kami berencana melakukan latihan itu di Sydney dan Darwin,” ungkap Menhan Purnomo Yusgiantoro. Pertemuan two plus two ini sudah dilakukan pemerintah kedua negara secara berkala, dimana hubungan kedua negara sangat baik, yaitu bukan hanya sebagai sahabat tapi juga sebagai mitra strategis, karena itulah Presiden SBY memberikan arahan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara. “Kerja sama antar pemerintah ini juga meningkatkan relasi dalam konteks ‘people to people’, untuk meningkatkan kerja sama bidang pertahanan antar kedua negara,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro. Pertemuan antara Indonesia dan Australia yang diberi nama “2+2” ini, ujar Menhan Purnomo Yusgiantoro, juga merupakan tindak lanjut implementasi hasil kesepakatan dari pertemuan tahunan antar kedua negara pada 2012. Pada beberapa pertemuan, Indonesia dan Australia gencar mendiskusikan masalah keamanan maritim, wewenang penjagaan wilayah laut, industri pertahanan dan pelatihan antarpersonel. “Kita membutuhkan koordinasi yang solid dalam penjagaan wila yah maritim di kedua negara. Koordinasi yang solid untuk penjagaan wilayah

maritim, misalnya dapat diimplementasikan dengan upaya patroli bersama untuk menutup celah berbagai tindak kejahatan yang dapat mengganggu pertahanan kedua negara” jelas Menhan Purnomo Yusgiantoro. Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat penting dan berpengaruh dalam rangka peningkatan keamanan wilayah negaranya. “Kerja sama operasional di bidang pertahanan semakin kuat dibanding yang lalu, Indonesia adalah negara penting di kawasan,” ujarnya. sementara itu Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, mengatakan bahwa pemerintah Australia berharap untuk mendapatkan kerjasama lebih besar dalam meng hentikan kapal pencari suaka. “Australia dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang semakin penting dengan menguatnya hubungan politik,perdagangan, keamanan, pengembangan investasi, dan people-to-people” kata Menlu Bob Carr. Bahwa Indonesia adalah kepentingan strategis besar untuk Australia, ujar Menlu Bob Carr, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah dialog reguler dan tingkat tinggi yang dilakukan oleh kedua negara. “Australia dan Indonesia juga bekerja sama secara erat dalam forum regional dan multilateral, termasuk East Asia Summit, G20, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum (APEC) dan Pertemuan Para Menteri Pertahanan-ASEAN Plus” jelas Menlu Bob Carr. Kerjasama strategis keamanan bilateral Australia-Indonesia telah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di bawah naungan ‘Traktat Lombok’, yang mulai berlaku pada Februari 2008. Traktat Lombok telah memberikan kerangka kerjasama bilateral modern secara intensif di bidang pertahanan, penegakan hukum, kontraterorisme, keamanan maritim serta bantuan kemanusiaan dan bencana. Menurut Menlu Bob Carr, Rapat Tahunan 2+2 ke-dua ini merupakan kesempatan untuk memperkuat kerja sama praktis dan kemitraan antara Indonesia dan Australia yang telah berjalan dengan erat. (Sumber : infomed)

05

Diplomasi TABLOID

FOKUS UTAMA

Media Komunikasi dan Interaksi

Update From CEOs

Memperkuat Citra Indonesia Melalui Diplomasi Ekonomi Strengthening Business Partnerships for Greater Cooperation merupakan tema yang diangkat pada penyelenggaraan Update from CEOs (UFC) 2013. Acara ini digelar oleh Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Diplomasi Publik pada tanggal 28 Maret 2013 di Ruang Nusantara, Kemlu, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 170 orang tamu undangan, yang terdiri dari 58 orang perwakilan dari negara-negara sahabat, termasuk 13 Duta Besar, atase perdagangan, perwakilan organisasi internasional, pejabat pemerintah pusat dan daerah, pejabat BKPM dan BKPMD, tokoh pengusaha, dan media massa tersebut, Ketua KADIN Indonesia, Didie Soewondho juga berkesempatan menyampaikan sambutannya. Update from CEOs tahun ini menghadirkan tiga BUMN, satu perusahaan swasta dan satu organisasi usaha, yaitu PT Krakatau Steel, PT Pertamina, PT Wijaya Karya, PT Sri Rejeki Isman dan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) sebagai narasumber. Masingmasing diwakili oleh Irvan Kamal Hakim (Direktur Utama PT Krakatau Steel), M. Afdhal Bahaudin (Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina), Ir. Tonny Warsono, MM (Direktur SDM dan Pengembangan Usaha PT Wijaya Karya), Syah (Direktur Marketing PT Sri Rejeki Isman) dan M. Fadhil Hasan (Direktur Eksekutif GAPKI). Dalam sambutan pembukaannya, Wamenlu Wardana mengatakan bahwa Update from CEOs adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia yang berupaya mempromosikan perkembangan ekonomi yang positif serta menawarkan potensi kerja sama yang saling menguntungkan kepada negara-negara sahabat. Pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen mendukung serta memfasilitasi kolaborasi dan kesepakatan bisnis antara pihak asing dengan perusahaan BUMN dan bisnis strategis lainnya di Indonesia. Sementara itu, Ketua KADIN, Didie Soewondho, menyampaikan apresiasinya kepada Kemlu yang telah aktif mendukung perkembangan dunia usaha. Pihak KADIN selama

06

ini telah membantu perkembangan ekonomi Indonesia melalui beberapa sasaran utama, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kerja sama dengan perusahaan multinasional dalam upaya menum-

mengimpor dari Jepang, China, Taiwan, dan Korea Selatan. Lebih lanjut Irvan Kamal menjelaskan bahwa salah satu sinergi kerjasama yang telah dilakukan Krakatau Steel dalam rangka me-

Dok: diplomasi

buhkan empat juta masyarakat bisnis baru di Indonesia, serta peningkatan ekspor Indonesia dan investasi di tanah air. Sementara itu, dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai hub dari pembangunan ASEAN dan menyambut ASEAN Community 2015, KADIN juga senantiasa bekerja sama dengan Pemerintah melalui upaya streamlining kebijakan perdagangan. Dirut PT Krakatau Steel, Irvan Kamal, mengatakan bahwa industri baja nasional selama ini telah mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat. Namun demikian, masih terdapat gap antara konsumsi nasional dan produksi, sehingga impor besi dan baja masih dilakukan. Tercatat bahwa total konsumsi baja dan besi di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 12 juta ton/tahun, sedan gkan kapasitas produksi nasional hanya sebesar 6,5 juta ton/tahun. Untuk mengatasi defisit pasokan tersebut, Indonesia

menuhi tingginya demand nasional adalah melalui pembentukan joint venture dengan perusahaan POSCO dari Korea Selatan yang dicanangkan akan mulai beroperasi pada 2014 dengan kapasitas produksi sebesar 6 juta ton/tahun. Sementara itu, Direktur PIMR PT Pertamina, Afdhal Bahaudin, mengemukakan bahwa PT Pertamina adalah perusahaan migas dan petrokimia nasional yang tidak hanya memiliki signifikansi di dalam negeri melainkan juga di kawasan Asia. Untuk mencapai misinya sebagai perusahaan energi nasional bertaraf internasional, PT Pertamina menerapkan aggressive upstream melalui eksplorasi dan pembangunan. Diantaranya berupa peningkatan blokblok kilang yang telah dimiliki, dan peningkatan oil recovery. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu langkah yang telah ditempuh adalah dengan mengem-

bangkan lokasi eksplorasi di Qatar, Libya, Sudan, dan Vietnam. Dalam konteks kerja sama dengan asing, PT Pertamina tidak hanya memerlukan dana segar tetapi juga berupa aset dan transfer teknologi, karena kerja sama tersebut juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional. Para undangan yang hadir juga memperoleh pemaparan tentang kisah suksek PT Sritex yang telah me-rintis usahanya sejak 1966 dan berawal dari sebuah t oko di Pasar Klewer, Solo. Saat ini, Direktur Marketing PT Sritex, Syah memaparkan bahwa PT Sritex telah berkembang pesat menjadi salah satu industri garmen dan tekstil terbesar di Asia Tenggara dengan area pabrik seluas 130 ha di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan menyerap 25.000 tenaga kerja dengan jaringan domestik dan internasional yang luas hingga mencapai lebih dari 30 negara. Sedangkan Direktur SDM dan Pengembangan Usaha PT Wika, Tonny Warsono menegaskan visi PT Wika untuk menjadi salah satu perusahaan EPC dan perusahaan investasi terbesar di Asia Tenggara. Lebih lanjut Tonny Warsono mengatakan bahwa PT Wika telah mendukung pembangunan di Indonesia dengan menyediakan jasa konstruksi di berbagai daerah. Beberapa proyek PT Wika yang telah mendapat apresiasi adalah pembangunan double track railway Cirebon – Kroya dan Jembatan Suramadu. Sementara itu Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan mengatakan bahwa saat ini Indonesia adalah produsen kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia dengan jumlah pendapatan industri nasional yang berkontribusi besar terhadap pendapatan ekspor, yaitu sekitar 20 milyar dollar. Selain berkontibrusi terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia, industri ini juga mampu menyerap lebih dari empat juta tenaga kerja, termasuk para petani, dan pekerja di sektor perkebunan dan industri. Di sisi lain, kelapa sawit juga memiliki potensi yang positif di bidang lingkungan, yaitu sebagai sumber bio fuel. Dengan demikian industri kelapa sawit dapat mendorong peralihan penggunaan bahan bakar fosil kepada sumber energi terbarukan.[]

No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

FOKUS UTAMA

Media Komunikasi dan Interaksi

Update From CEOs

TAWARKAN POTENSI KERJASAMA Duta Besar Wardhana Wakil Menteri Luar Negeri

Wamenlu :

Dok: diplomasi

“Update from CEOs adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indonesiayang berupaya mempromosikan perkembangan ekonomi yang positif serta menawarkan potensi kerja sama yang saling menguntungkan kepada negara-negara sahabat. Pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen mendukung serta memfasilitasi kolaborasi dan kesepakatan bisnis antara pihak asing dengan perusahaan BUMN dan bisnis strategis lainnya di Indonesia.”

Update From CEOs

TINGKATKAN KEMITRAAN STRATEGIS AM Fachir Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

15 APRIL - 14 MEI 2013

Indonesia (GAPKI). pada forum ini juga hadir, Duta Besar dan staff Korps Diplomatik, perwakilan organisasi internasional, pengusaha, buyers dan calon investor. Tidak hanya melalui presentasi, para peserta juga dapat belajar tentang badan usaha Indonesia melalui pameran mini serta kesempatan untuk melakukan one-on-one business meeting atas dasar permintaan. Kami percaya bahwa dengan menyelenggarakan forum ini, akan ada hal untuk dipelajari, dan kami berharap akan ada kemitraan usaha yang harus dijaga. Dalam ekonomi global saat ini, ada peluang yang harus diambil, tapi kadang-kadang kesempatan itu tersembunyi dan perlu digali. Itulah sebabnya mengapa kita di sini hari ini untuk menggali potensi tersebut.[]

No. 63 Tahun VI

Dirjen IDP : “Untuk mendorong diplomasi ekonomi di semua tingkatan, tahun ini kami dengan bangga menyajikan Update from CEOs 2013, dengan tema Strengthening Business Partnership for a Greater Cooperation.”

Dok: diplomasi

Tahun lalu, untuk pertama kalinya, Kementerian Luar Negeri mengorganisir forum Update from CEOs. Sejak itu, kami mencatat bahwa ada antusiasme yang tumbuh dari exhibitors dan partisipan selama dan setelah acara tersebut. Berdasarkan perkembangan positif ini, dan untuk mendorong diplomasi ekonomi di semua tingkatan, tahun ini kami dengan bangga menyajikan Update from CEOs 2013, dengan tema Streng thening Business Partnership for a Greater Cooperation Perwakilan dari empat badan usaha Indonesia dan satu asosiasi akan memberikan presentasi tentang keahlian dan produk utama mereka. Mereka adalah PT Pertamina, PT Krakatau Steel, PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Wijaya Karya, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit

AM Fachir, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

07

Diplomasi TABLOID

FOKUS

Media Komunikasi dan Interaksi

Update From CEOs

Pertamina Menuju Perusahaan Energi

Kelas Dunia

M. Afdal Bahaudin

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina

Dok: pertamina

Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Sebagai lokomotif perekonomian bangsa, kegiatan bisnis Pertamina dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga memiliki daya saing yang tinggi di era globalisasi. Dengan pengalaman lebih dari 55 tahun, Pertamina semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnis secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi, mulai dari kegiatan hulu sampai hilir. Upaya perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global dan berorientasi pada kepentingan pelanggan adalah komitmen Pertamina untuk dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pertamina juga berkomitmen untuk menciptakan alternatif baru dalam penyediaan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Inisiatif untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki guna mendapatkan sumber energi baru dan terbarukan di samping bisnis utama yang saat ini dijalankan, Pertamina bergerak maju untuk mewujudkan visi-nya ‘Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia’. Untuk mendukung visi tersebut, Pertamina menetapkan strategi

08

jangka panjang, yaitu Aggressive in Upstream, Profitable in Downstream, dimana Pertamina berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis sektor hulu dan menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Sedangkan misi Pertamina adalah: menjalankan usaha migas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan di bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi panas bumi dan Coal Bed Methane (CBM). Dalam pengusahaan migas baik di dalam dan luar negeri, Pertamina beroperasi secara independen dan melalui beberapa pola kerja sama, seperti Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Operation Body (JOB), Technical Assistance Contract (TAC), Indonesia Participating/ Pertamina Participating Interest (IP/PPI), dan Badan Operasi Bersama (BOB).

Sedangkan aktivitas eksplorasi dan produksi panas bumi, sepenuhnya dilakukan di dalam negeri dan ditujukan untuk mendukung program pemerintah menyediakan 10.000 Mega Watt listrik tahap kedua. Di samping itu Pertamina juga mengembangkan CBM dalam rangka mendukung program diversifikasi sumber energi serta peningkatan pasokan gas nasional pemerintah. Sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah, pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis perkapalan terkait untuk pendistribusian produk. Kegiatan pengolahan terdiri dari: RU II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), RU V (Balikpapan), RU VI (Balongan) dan RU VII (Sorong). Pertamina juga mengoperasikan Unit Kilang LNG Arun (Aceh) dan Unit Kilang LNG Bontang (Kalimantan Timur). Sedangkan produk yang dihasilkan meliputi bahan bakar minyak (BBM) seperti premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar dan Non BBM seperti pelumas, aspal, Liquefied Petroleum Gas (LPG), Musicool, serta Liquefied Natural Gas (LNG), Paraxylene, Propylene, Polytam, PTA dan produk lainnya. Sesuai aspirasi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia, Pertamina juga aktif melakukan kegiatan pengembangan usaha di luar negeri.

Pada tahun 2011, perkembangan aktivitas eksplorasi migas di berbagai area kerja di luar negeri adalah di: Blok 10 dan 11.1 (Offshore-Vietnam), Blok SK-305 (Malaysia), Blok 13 (Red Sea, Sudan), Blok 3 (Qatar), dan Blok 17-3 Sabratah (Libya).   Selain pelayanan dalam negeri Pertamina juga melayani pengisian avtur di 10 bandara internasional di luar negeri, yaitu di Singapura, Bangkok, Hongkong, Kuala Lumpur, Incheon, Jeddah, Medinah, Penang, Dubai dan Amsterdam serta penerbangan ad hoc di Kairo, Tunisia, Majuro, Frankfurt dan Guam. Saat ini Pertamina melayani lebih dari 4.784 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di seluruh Indonesia, baik untuk BBM bersubsidi atau Public Sevice Obligation (PSO)(Minyak Tanah/Kerosin, Solar, Permium) dan BBM Non PSO (Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, Pertamax Racing), serta melayani 56 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di seluruh Indonesia dan Timor Leste. Pada 2013 ini Pertamina meraih tiga penghargaan dari Corporate Governance Asia, yaitu untuk kategori  Asia’s Best CEO, Asia’s Best CFO serta Best Investor Relations Company. Tahun 2012 lalu Pertamina hanya meraih penghargaan untuk kategori Asia’s Best CEO. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pertamina yang terus mengedepankan tata kelola dan transparansi dalam hubungan dengan investor, khususnya bondholders, serta komitmen dalam mengedepankan etika bisnis, tanggung jawab lingkungan, dan performa finansial di tingkat regional. Saat ini Pertamina telah mengubah visi dari sebuah perusahaan minyak dan gas menjadi sebuah perusahaan energi yang juga fokus pada energi terbarukan dan berkelanjutan. Dalam hal ini Pertamina tidak hanya bergerak untuk meraih profit tetapi juga melayani rakyat Indonesia sebagaimana dimandatkan oleh pemerintah.[] (Sumber : Diplik)

No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

FOKUS

Media Komunikasi dan Interaksi

Update From CEOs

WIKA MENJADI PEMAIN GLOBAL Tonny Warsono

Direktur SDM dan Pengembangan Usaha WIKA Dok: wika

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) saat ini ingin memfokuskan diri pada proyek investasi jasa di beberapa negara, dan dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut, WIKA selalu menggadeng mitra lokal. WIKA fokus pada project management services dimana WIKA hanya akan mengatur manajemen dan tenaga kerja. Inilah sistem yang paling kompetitif untuk Indonesia bisa bersaing. Sedangkan untuk alat dan material, WIKA akan bekerja sama dengan perusahaan lokal setempat. Sistim ini bertujuan agar negara-negara lain dapat lebih mengenal reputasi WIKA, dan sistim inilah yang akan dilakukan WIKA saat mengerjakan pembangunan perumahan di Northern Park, Myanmar. Jadi WIKA yang melakukan pengerjaannya, sedangkan bahan dan alat disediakan oleh owner. Kami hanya tinggal pakai dan mengatur semua pekerjaan dengan sistim yang kami punya. WIKA bisa survive di sistem ini, dimana ini lebih menjamin reputasi WIKA dibandingkan jika WIKA menjadi kontraktor utama. Namun omset yang didapat perseroan dari sistim ini relatif lebih kecil dibandingkan jika perseroan menjadi kontraktor utama. Tetapi penerimaan

15 APRIL - 14 MEI 2013

margin yang didapat dari sistim project management services ini relatif cukup besar. Jika kita menjadi kontraktor utama maka kemungkinan kerugian bisa mencapai diatas 50% dan keuntungan di bawah 5%. Tapi jika kita memakai sistim project management services maka keuntungan yang akan kita dapatkan bisa mencapai dua digit, yaitu bisa 12%. Ini adalah strategi yang kita terapkan, kecuali untuk daerah-daerah atau negara-negara yang memang sudah diorientasikan untuk WIKA sebagai kontraktor utama, seperti misalnya di Timor Leste. Segmen bisnis yang akan di garap WIKA di Myanmar adalah konstruksi perumahan kelas menengah yang bersifat masal dengan konsep landed houses. WIKA tidak hanya mengerjakan konstruksinya, namun juga pembuatan desain perumahannya. Selama lebih dari 20 tahun pengalaman yang dimiliki, WIKA juga sudah melakukan eks pansi ke beberapa negara. Sedangkan khusus di Indonesia kami mempunyai begitu banyak cluster yang menerapkan standar keamanan dan lingkungan yang cukup tinggi. WIKA juga berencana untuk melakukan ekspansi ke Amerika Selatan, khususnya ke Kolombia, Kuba, Suriname, Brazil dan Venezuela un-

No. 63 Tahun VI

tuk membangun tenaga pembangkit listrik dan infrastruktur, karena berdasarkan laporan dari Kemlu, Kolombia, Kuba, dan Suriname memiliki hasil tambang yang bagus. Sedangkan Brazil dan Venezuela adalah penghasil minyak yang ternyata memerlukan tenaga pembangkit listrik dan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.  

Mereka kekurangan power dan hampir semua negara berkembang menghadapi persoalan kekurangan pasokan listrik. Pada semester pertama tahun ini WIKA berencana akan meninjau lokasi ke negara-negara tersebut sebagai upaya tahap pertama eskpansi ke luar negeri. Kami akan mengirim tim untuk melakukan observasi. [] 

WIKA

Perusahaan Terbaik Versi Forbes Indonesia Forbes Indonesia menyelenggarakan gala dinner dan pemberian penghargaan kepada 50 perusahaan terbaik di Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar “Best of the Best” tahun 2012. Salah satunya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), WIKA merupakan satu-satunya BUMN yang masuk dalam daftar 50 perusahaan terbaik versi majalah Forbes. Ini kali kedua Forbes “Best Of the Best” Indonesia 2012 digelar dimana pertama kalinya diadakan pada tahun 2011 tahun lalu. Acara ini dimaksudkan untuk menunjukan perusahaan perusahaan Indonesia dengan performa terbaik yang terdaftar di bursa. Perusahaan yang masuk dalam daftar dipilih melalui proses seleksi yang ketat, dengan melihat kinerja jangka panjang para perusahaan kandidat, seperti pertumbuhan pendapatan, laba dan tingkat imbal hasil bagi pemegang saham. Sehingga untuk bisa masuk dalam daftar, suatu perusahaan harus memiliki performa secara keseluruhan yang bagus, bukan hanya kinerja perusahaan dalam satu tahun. (sumber : wika.co.id)

09

Diplomasi TABLOID

FOKUS

Media Komunikasi dan Interaksi

Update From CEOs

WIKA Optimis Jadi Perusahaan EPC Terbaik Di Asia Tenggara Dok: wika

Di pertengahan tahun 2009, WIKA bersama-sama dengan perusahaan lain berhasil menyelesaikan Jembatan Suramadu, sebuah proyek prestisius yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura. Memasuki tahun 2010, WIKA berhadapan dengan lingkungan usaha yang berubah dengan tantangan lebih besar. Untuk itu, WIKA menyiapkan Visi baru, yaitu Visi 2020 untuk menjadi salah satu perusahaan EPC dan Investasi terintegrasi terbaik di Asia Tenggara. WIKA dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda ‘Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co’ atau NV Vis en Co berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11 Maret 1960, dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Kegiatan usaha WIKA pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik

dan pipa air. Pada awal dasawarsa 1960-an, WIKA turut berperan serta dalam proyek pembangunan Gelora Bung Karno di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, berbagai tahap pengembangan WIKA kerap dilakukan untuk terus tumbuh. Perkembangan signifikan pertama pada 1972, dimana pada saat itu nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya Karya. WIKA kemudian berkembang menjadi sebuah kontraktor konstruksi dengan menangani berbagai proyek penting seperti pemasangan jaringan listrik di Asahan dan proyek irigasi Jatiluhur. Satu dekade kemudian, pada 1982, WIKA melakukan perluasan divisi dengan dibentuknya beberapa divisi baru, yaitu Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energi, dan Divisi Perdagangan. Semakin berkembangnya anak-anak

perusahaan di sektor industri konstruksi membuat WIKA menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan bersinergi. Pada 1997, WIKA mendirikan anak perusahaan pertama, yaitu PT Wijaya Karya Beton, yang mencerminkan pesatnya perkembangan Divisi Produk Beton WIKA saat itu. Saat ini WIKA Beton memiliki 7 (tujuh) pabrik di seluruh Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Lampung, Bogor, Majalengka, Boyolali, Pasuruan dan Sulawesi Selatan dengan konsistensi jaminan kualitas Quality Management System yang selaras dengan ISO 9000. Pada tahun 2000 WIKA mendirikan PT Wijaya Karya Realty sebagai pengembangan Divisi Realty. Pada tahun 2000 didirikan pula PT Wijaya Karya Intrade sebagai pengembangan Divisi Industri dan Perdagangan. Pada 2008 WIKA mendirikan anak perusahaan PT Wijaya Karya

Gedung yang memiliki spesialisasi dalam bidang usaha pembangunan high rise building. Pada 2009, bersama-sama dengan PT Jasa Sarana dan RMI, WIKA mendirikan PT Wijaya Karya Jabar Power yang bergerak dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP). Pada tahun 2008 WIKA mendirikan PT. WIKA Bangunan Gedung. Dengan dijadikannya WIKA Gedung sebagai entitas tersendiri, gerak langkah dan pengambilan keputusan dalam rangka perolehan proyek menjadi lebih ringkas dan cepat, sehingga memperkuat kinerja fundamental WIKA selaku perusahaan induk. Pada tahun 2009 WIKA mendirikan PT Wijaya Karya Jabar Power dengan visi menjadi perusahaan produsen listrik tenaga panas bumi terbaik pada 2020. []

Sebagai upaya untuk mendukung strategi utama yang ditetapkan, yaitu Growth Strategy, WIKA menetapkan strategi pengembangan usaha berdasarkan formulasi integrasi vertikal dan horizontal. Strategi integrasi vertikal lebih pada upaya perbaikan operasional melalui backward integration yang lebih menekankan pada upaya memperbaiki daya saing dengan memperbaiki supply chain dan forward integration yang lebih menekankan pada perbaikan daya saing dengan memperkecil kemungkinan terjadinya rework dan keterlambatan delivery. Strategi ini diformulasi dengan strategi integrasi horizontal sebagai upaya memperkuat forward integration terutama dalam memenangkan persaingan di industri konstruksi dan mendapatkan kinerja operasional yang maksimal.

10

No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

FOKUS

Media Komunikasi dan Interaksi

Update From CEOs

SRITEX PEMAIN UTAMA TEKSTIL DAN GARMEN DI PASAR GLOBAL Dok: siritex

Sritex adalah salah satu pemain kunci terbesar dan terintegrasi di dunia dalam industri tekstil dan garmen. Sritex merupakan produsen garmen tekstil terpadu satu-atap yang secara terus-menerus bergerak maju menciptakan inovasi baru dengan jaringan serta rekanan domestik dan luar negeri yang kuat, tim manajemen yang luar biasa, tenaga kerja yang terampil, serta kinerja keuangan yang kuat. Dibawah kepemimpinan H.M. Lukminto dan Iwan S. Lukminto, Sritex telah berhasil mencapai berbagai tonggak dasar sepanjang 46 tahun menjalankan bisnisnya. Pada 1966, H.M. Lukminto membuka usaha dagang tradisional di Pasar Klewer, Solo, dan pada 1968 mendirikan pabrik printing pertama di Solo yang menghasilkan kain bleached dan dyed. Sritex terdaftar di Departemen Perindustrian RI sebagai Perseroan Terbatas pada 1978, dan pada 1982 mendirikan pabrik tenun pertamanya yang kemudian diperluas dengan menyatukan empat lini produksi menjadi satu atap yang terintegrasi pada 1992. Pada 1994 Sritex menjadi produ sen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman, sehingga pada 1997 bisnis Iwan S. Lukminto ini berhasil meraih sukses. Pada 2002 pertumbu-

15 APRIL - 14 MEI 2013

han Sritex mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat, sedangkan pada 2004 kinerja Sritex meningkat lima kali lebih besar dibandingkan 2002. Meskipun terjadi kenaikan harga kapas akibat krisis ekonomi dunia pada 2007, namun Sritex tetap berhasil menggandakan kinerjanya, dan pada 2009, meskipun dalam situasi krisis ekonomi global, Sritex melakukan ekspansi cukup besar dan merekrut 2000 orang tenaga kerja. Pada 2010 Sritex berhasil meningkatkan pertumbuhan dan kinerja usahanya menjadi dua kali lipat dari yang dicapai pada 2007. Sritex adalah pabrik tekstil dan manufaktur garmen yang terintegrasi dan merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan 10 pabrik spinning, 3 pabrik tenun, 3 pabrik dyeing/ printing, dan 10 pabrik garmen yang menempati area seluas sekitar 130 ha di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Indonesia dan mempekerjakan sekitar 25.000 orang. Sritex memiliki dua divisi, yaitu Divisi Tekstil dan Divisi Garmen. Divisi Tekstil memproduksi; benang, kain greige, kain celup dan kain cetak dengan kapasitas produksi sebesar 240 juta yard per tahun. Divisi Garmen memproduksi; fashion wear,

No. 63 Tahun VI

Poduk Sritex telah menembus pasar mode internasional dengan berbagai rekanan rumah mode internasional papan atas. Pelanggan Sritex meliputi rumah mode besar ternama, yaitu para pemain terkemuka di kancah mode dunia. seragam untuk perusahaan, dan seragam militer, dengan kapasitas produksi sebesar 30 juta pieces per tahun. Pengalaman Sritex selama 25 tahun di bidang spinning telah memungkinkan Sritex untuk meningkatkan fasilitas produksinya sebagai produk unggulan. Dalam hal ini Sritex terus meningkatkan kapasitas produksinya melalui peningkatan mesin-mesin dan teknologi spinning terbaru. Dengan 10 pabrik spinning yang tersedia, Divisi Spinning mengubah serat menjadi benang dengan didukung oleh mesin-mesin yang dimodifikasi dan di impor dari Asia dan Eropa dengan total kapasitas produksi sebesar 136.050 ton benang per tahun. Dengan pengalaman lebih dari 45 tahun dalam bidang dyeing, printing dan finishing, Sritex telah menjelma sebagai role model bagi perusahaan tekstil kelas dunia. Divisi dyeing, printing dan finishing Sritex mampu menghasilkan berbagai kamuflase printing dengan berbagai metode dan teknik finishing. Divisi ini mengubah kain greige menjadi kain jadi dalam berbagai jenis kain dyeing dan printing dengan kapasitas produksi mencapai 240 juta yard pertahun. Sritex telah berhasil menjadikan perusahaan tekstil kelas dunia sebagai sebuah “super mall” satu atap dengan mendirikan Divisi Garmen. Sebagai perluasan dari integrasi tekstil-garmen ini, Sritex mendirikan 10 unit pabrik garmen dengan berbagai mesin finishing garmen seperti: mesin jahit otomatis, mesin pres, mesin bordir, komputerisasi pola dan marker system. Divisi garmen mentransformasikan kain jadi menjadi pakaian jadi siap-pakai dengan total kapasitas produksi lebih dari 30 juta pakaian siap pakai per tahun. Produk-produk yang dihasilkan

oleh Sritex sangat beragam, yaitu mulai dari seragam untuk upa cara resmi hingga seragam untuk pertempuran di hutan atau gurun. Sritex juga memasok berbagai peralatan lapangan yang terbuat dari tekstil yang tahan lama dan mudah disesuaikan dengan berbagai kondisi, termasuk diantaranya tenda multi-guna, selimut, topi dan sepatu. Poduk Sritex telah menembus pasar mode internasional dengan berbagai rekanan rumah mode internasional papan atas. Pelanggan Sritex meliputi rumah mode besar ternama, yaitu para pemain terkemuka di kancah mode dunia, mulai dari rumah mode anak-anak seperti Gymboree dan Okaidi, ritel mode seperti Wal Mart dan Sears, serta rumah mode besar seperti JC Penny, Timberland, Guess, Quicksilver, Charles Vogele, Zara, Uniqlo dan lain-lainnya. Sritex adalah mitra terkemuka di dunia sebagai pemasok seragam militer, seragam polisi dan instansi pemerintah lainnya. Sritex memasok kebutuhan seragam dan peralatan militer yang terbuat dari tekstil di lebih dari 27 negara, diantaranya Jerman, Inggris, Uni Emirat Arab, Austria, Swedia, Belanda, Australia, Timor Leste, Oman, Kuwait, Malaysia, Brunei Darussalam, Papua New Guinea, Philippina, Kamboja, Sudan, dan Swaziland. Sritex juga ditunjuk sebagai mitra resmi di luar Eropa untuk memproduksi seragam militer NATO. Sebagai salah satu perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia, Sritex juga memberikan perhatian yang besar terhadap lingkungan, dan berupaya melakukan yang terbaik untuk menjaga dan melestarikannya sesuai dengan peraturan lingkungan internasional.[]

11

Diplomasi TABLOID

SOROT

Media Komunikasi dan Interaksi

Sawit, Salah Satu Sumber Paling Kompetitif Di Dunia Untuk Biofuels M. Fadhil Hasan

Direktur Eksekutif,Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Dok: diplomasi

GAPKI atau Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia didirikan pada 27 Februari 1981. Di awali dengan 23 perusahaan, dan sekarang sudah memiliki 568 anggota dari seluruh Indonesia dengan luas garapan mencapai 3,2 juta hektar. Anggota GAPKI terdiri dari; Badan Usaha Milik Nasional, Badan Usaha Swasta Domestik dan Internasional, serta Badan Usaha Kerjasama. Nilai ekspor CPO dan produk CPO berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan ekspor, yaitu sekitar USD 20 miliar (sekitar 10% dari pendapatan ekspor total), terbesar kedua setelah minyak dan gas (progrowth). Industri kelapa sawit menciptakan sekitar 4 juta kesempatan kerja, yang terdiri dari petani, perkebunan dan pekerja industri (pro-job), serta mendukung pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan Luar Jawa (pro poor). Dan mayoritas perkebunan kelapa sawit ditanam di kawasan

12

Kebijakan utama pemerintah Indonesia adalah mengembangkan industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah industri. Kebijakan ini dilakukan dengan mengembangkan klaster industri hilir minyak sawit di Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang diatur dengan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

hutan left-over/bekas HPH (pro-environment). Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia, yaitu mencapai sekitar 23,5 juta ton pada 2011 dan tumbuh 5,1 % per tahun. Perluasan lahan kelapa sawit 2001-2009 rata-rata 372.000 ha/tahun atau meningkat sebesar 7 % per tahun. Pertumbuhan industri kelapa sawit pada dekade terakhir merupakan yang terbesar, mirip dengan tingkat pertumbuhan pada 1980 yaitu saat awal pengenalan industri kelapa sawit. Namun terjadi kesenjangan produktivitas antara petani dan perkebunan skala besar (2,86 ton/ ha vs 3,54 ton/ha). Penanaman komersial pertama dilakukan pada 1917, kemudian meningka tajam pada 1960-an sebagai alternatif dari produksi karet di Malaysia. Saat ini produksi komersial di lebih dari 15 negara, di 12,7 juta hektar mencapai 46,6 juta MT minyak nabati per tahun. Produk utama kelapa sawit adalah

Palm dan Lauric Oils. Biomassa yang tersisa adalah berupa residu dari penggilingan, penghancuran dan pemurnian, tapi sampai saat ini limbah dan residu ini dibuang. Implementasi praktek-agri yang lebih baik dan kebijakan yang berkelanjutan adalah mendukung penerapan limbah perkebunan sebagai pupuk alami atau sebagai bahan bakar boiler di pabrik. Berdasarkan perhitungan konservatif, dunia akan mengkonsumsi 48 juta MT lebih minyak untuk penggunaan makanan pada 2030. Kekurangan stok 18 juta MT saat ini membutuhkan peningkatan sebesar 30 juta MT yang harus dipenuhi dalam 20 tahun. Pada 2030 akan dibutuhkan lebih banyak produksi makanan untuk memberi makan penduduk dunia yang semakin meningkat. Tuntutan ini tidak dapat dipenuhi dalam semalam, dan membutuhkan investasi mulai dari sekarang untuk memproduksi minyak dengan meningkatkan hasil panen yang besar dari lahan

yang kecil. Kunci untuk meningkatkan produksi minyak nabati adalah melalui demand biofuel saat ini, terutama adalah produk-produk limbah dari industri ini. Permintaan Bioliquid dan Biomass diciptakan atas inisiatif Pemerintah untuk meninggalkan bahan bakar fosil ke penggunaan sumber energi terbarukan (SET). Industri kelapa sawit Indonesia masih prospektif, dengan pertumbuhan lahan 2009-2011: 4,2% ; pertumbuhan produksi 2009-2011: 5% ; dan pertumbuhan ekspor 20092011: 9,5%. Proyeksi jangka pendek (2013): produksi sebesar 27-28 juta ton, ekspor sebesar 18-19 juta ton, dan harga sebesar USD 800-1000/ ton. Kebijakan utama pemerintah Indonesia adalah mengembangkan industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah industri. Kebijakan ini dilakukan dengan mengembangkan klaster industri hilir minyak sawit di Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang diatur dengan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Klaster industri Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan Dumai Industrial Park sedang diusulkan sebagai KEK untuk industri turunan minyak sawit, dan begitu industri ini dibangun maka dapat diberikan beberapa insentif KEK. Sedangkan klaster industri lainnya akan dikembangkan di Maleo, Kalimantan Timur. Industri yang terletak di ZEK dapat difasilitasi dengan insentif KEK berupa: insentif pajak pendapatan dan pajak penghasilan untuk pengiriman barang di ZEK; pajak lahan untuk periode tertentu dan fasilitasi prosedur pembebasan lahan; tambahan pembebasan pajak pertambahan nilai, cukai, dan barang mewah; pengurangan tariff; insentif pajak lokal dan fasilitasi izin akuisisi. Sawit adalah salah satu sumber yang paling kompetitif di dunia untuk Biofuels, Aplikasi Teknis dan yang paling penting adalah sebagai sumber makanan. Industri kelapa sawit memiliki prospek yang baik karena memiliki daya saing sebagai industri minyak nabati. Sebagai produsen terbesar CPO, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam menyediakan pasokan CPO, dimana ada peluang besar untuk perdagangan dan investasi, baik investor domestik maupun investor internasional.[]

No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

SOROT

Media Komunikasi dan Interaksi

Kasus TKI Bermasalah

Permintaan Tebusan Melonjak

Pemerintah RI Dilematis Dalam beberapa tahun

Dok: peduliburuhmigran.blogspot.com

terakhir, tren tuntutan besaran jumlah Diyat yang diminta oleh keluarga korban dalam suatu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh WNI/TKI yang bekerja di Arab Saudi terus meningkat secara tajam. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Kementerian Luar Negeri RI tentang Penanganan Kasus TKI yang Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri menggelar Rapar Koordinasi Penanganan WNI /TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi (Gedung Caraka Loka, Kemlu 14 s/d 15 Maret 2013).

Rakor yang diselenggarakan di Gedung Caraka Loka pada tanggal 14-15 Maret 2013 ini menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain; M. Maftuh Basyuni, mantan Ketua Satgas Penanganan WNI/TKI terancam Hukuman Mati; Gatot Abdullah Mansyur, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi; Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM, Hakim Agung/Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI; Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jenderal HAM Kementrian Hukum dan HAM; Tatang Budie Utama Razak, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Nyoman Serikat Putra Jaya pakar hukum dari Universitas Diponegoro; Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan; Dr. Riant Nugroho, Ketua Harian Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia dan; Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE. Tujuan dari rakor ini adalah untuk melahirkan butir-butir rekomendasi dalam menangani WNI/TKI yang menghadapi ancaman hukuman mati di Arab Saudi, khususnya berkaitan dengan pembayaran uang diyat yang

15 APRIL - 14 MEI 2013

selama ini menimbulkan pro dan kontra, terutama mengenai penyediaan uang diyat untuk pembebasan para WNI/TKI yang telah mendapatkan pema’afan dari ahli waris korban. Direktur Perlindungan WNI/BHI, Tatang Budie Utama Razak mengatakan bahwa kenaikan permintaan diyat saat ini sungguh luar biasa dan angkanya sudah tidak masuk akal lagi. Pada beberapa tahun lalu, uang diyat berkisar SR. 55 ribu (sekitar Rp 142 juta). Tetapi dalam perkembangan terakhir, permintaan diyat sudah mencapai SR. 22 juta (sekitar Rp 56 miliar). Melonjaknya permintaan diyat ini sangat dilematis bagi Pemerintah Indonesia. Jika dipenuhi maka dikhawatirkan angka uang diyat ini akan terus membengkak, tapi sebaliknya jika tidak dihiraukan, maka nyawa WNI/TKI bisa berujung pada kematian. Tren meningkatnya jumlah uang diyat ini sangat kentara pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Darsem, dimana keluarga korban meminta diyat hingga SR. 22 juta dan terus naik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hingga saat ini Kemlu te-

No. 63 Tahun VI

rus mengkaji dan mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan besaran uang diyat ini dan berharap agar uang diyat yang diminta oleh keluarga korban nominalnya tetap wajar. Pada periode 2011 hingga Maret 2013, sebanyak 116 WNI/TKI berhasil dilepaskan dari ancaman hukum an mati, masing-masing 39 orang di Arab Saudi 39 orang, 51 orang di Malaysia, 22 orang di RRT, 2 orang di Iran, dan 2 orang di Singapura. Sementara itu, sampai dengan 13 Maret 2013, sebanyak 233 WNI/TKI masih menjalani proses hukum dengan ancaman hukuman mati, masing-masing 38 orang di Arab Saudi, 181 orang di Malaysia, 11 orang di RRT, 1 orang di Iran, 1 orang di Singapura, dan 1 orang di Brunei Darussalam. Secara keseluruhan, jumlah kasus WNI/TKI di Arab Saudi yang ditangani oleh Kemlu berjumlah 8.799 kasus. Kasus-kasus yang dialami WNI/TKI di Arab Saudi pada umumnya adalah berupa gaji yang tidak dibayar, melarikan diri dari rumah majikan, hilangnya kontak, meninggal dunia, dan

pelanggaran keimigrasian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, antara lain: Memastikan adanya pendam pingan hukum bagi WNI/TKI yang terancam hukuman mati di setiap tingkatan proses hukum (advokasi) melalui mekanisme Unit Kerja Khusus; Menyediakan pengacara Retainer di beberapa Perwakilan RI; Mengalokasikan anggaran/dana untuk bantuan hukum dan upaya pembebasan lainnya; Pendekatan kepada keluarga korban untuk tindak pidana pembunuhan agar mendapatkan pema’afan (khusus Arab Saudi); Pendekatan melalui saluran diplomatik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Perwakilan RI; Upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden RI; dan Pembentukan Satgas penanganan WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri sesuai Keppres No. 17 Tahun 2011.[]

13

Diplomasi TABLOID

sorot

Media Komunikasi dan Interaksi

Butir-Butir Rekomendasi Rapat Kerja Rapat koordinasi (rakor) Kementerian Luar Negeri RI tentang Penanganan Kasus TKI yang Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi berjalan secara dinamis dengan mengetengahkan berbagai pandangan dan perspektif, antara lain perspektif hukum, HAM, gender, kemanusiaan, sosial budaya, agama dan kearifan lokal, serta pembahasan mengenai kondisi obyektif, akar permasalahan dan sebab-akibat yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan WNI/TKI. Rakor berhasil menyusun sejumlah rekomendasi sebagai berikut : 1. Perlindungan WNI/TKI di luar negeri merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh negara. Upaya-upaya perlindungan terhadap WNI/TKI yang terancam hukuman mati perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan tidak bisa dilakukan secara ad hoc, tetapi membutuhkan pembagian kerja yang jelas di antara kementerian maupun institusi terkait, baik di pusat, daerah maupun Perwakilan RI di luar negeri; 2. Upaya pembebasan bagi WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi perlu dilakukan upaya-upaya komprehensif yang didasarkan pada pendekatan budaya

setempat. Selain melalui jalur-jalur diplomasi formal dan upaya hukum yang telah ada, perlu penguatan melalui pendekatan informal. Upaya ini juga dilakukan mengacu pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh kedua negara; 3. Demi perlindungan, terutama mengingat kerentanan persoalan tenaga kerja migran sektor domestik, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan terencana untuk melakukan edukasi terhadap TKI di berbagai daerah dengan melibatkan komponen masyarakat sipil dan akademisi; 4. Salah satu akar permasalahan yang dihadapi TKI di luar negeri antara lain disebabkan oleh pengiriman TKI yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perlu diambil tindakan hukum yang tegas dan transparan kepada semua pelaku penempatan TKI, baik individu, PPTKIS maupun oknum pemangku otoritas; 5. Untuk mengatasi persoalan TKI di luar negeri yang selama ini menjadi masalah yang cukup krusial, perlu disusun suatu road map, grand design, dan master plan dalam melindungi TKI keluar negeri;

6. Upaya pembebasan TKI dari eksekusi hukuman mati harus dilakuan secara maksimal, termasuk jika harus membayar uang diyat dan memastikan bahwa TKI tersebut bebas mutlak tanpa adaya tuntutan hukuman tambahan, baik hirabah maupun tadzir; 7. Dalam hal pembayaran uang diyat sebagai syarat bagi pembebasan TKI yang terancam hukuman mati karena qishash, perlu ada keputusan politik jika diyat yang dikeluarkan menggunakan uang rakyat. Namun demikian, perlu dilakukan melalui dana-dana yang digalang dari masyarakat maupun dari PPTKIS, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas; 8. Bagi TKI yang saat ini bekerja di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan dan pendataan secara khusus. Apabila dianggap perlu, pemerintah dapat memulangkan TKI yang telah menyelesaikan masa kerjanya; 9. Keseluruhan butir dalam rekomendasi yang terkait dalam upaya perlindungan TKI ini agar diupayakan masuk pada revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang UU PTKILN.

Kasus WNI/TKI yang Tertunda

Dalam laporannya, Satuan Tugas Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati masih menyisakan 40 kasus. Sebanyak 37 kasus masih dalam proses pengadilan dan 3 kasus lainnya sudah divonis tetap. Ketiga kasus tersebut adalah: kasus Tuti Tursilawati binti Warjuki, kasus Zainab binti Duhri, dan kasus Sutinah binti Junaidi. Tuti Tursilawati binti Warjuki telah divonis hukuman mati karena melakukan pembunuhan terhadap majikan laki-laki di Thaif. Yang bersangkutan mengaku melakukan pembunuhan itu karena sering diganggu dan dilecehkan. Sementara pihak keluarga menuduh Tuti Tursilawati melakukan pembunuhan itu untuk membawa lari tas majikannya yang berisi perhiasan dan uang tunai SR 31.500. Upaya untuk meminta pemaafan dari keluarga telah dilakukan berbagai pihak, antara lain Presiden SBY telah secara khusus mengirimkan surat kepada Raja Abdullah bin Adul Aziz untuk minta jasa-jasa baiknya agar eksekusi ditangguhkan. Demikian juga BJ. Habibie telah sengaja datang ke Saudi Arabia untuk memintakan jasajasa baik dari Pangeran Waleed bin Talal dan Deputi Menteri Perminyakan Saudi Arabia yang dekat dengan

14

keluarga korban, namun keluarga korban, utamanya Ibu korban tetap menolak memberikan maaf. Putusan terakhir dari Mahkamah menetapkan putusan mati, namun Mahkamah masih memberikan kesempatan kepada pengacara untuk membuat sanggahan atas nama Tuti Tursilawati dan nampaknya sanggahan tersebut diterima sehingga putusan menjadi mentah kembali. Zainab binti Duhri divonis mati dengan tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuannya di Madinah. Keluarga korban menolak memberikan pemaafan dan menuntut segera dieksekusi, namun pengadilan menetapkan penangguhan eksekusi tersebut menunggu anak korban yangmasih di bawah umur mencapai dewasa untuk dimintai pendapatnya. Kalau anak tersebut menolak memberikan maaf maka eksekusi akan segera dilaksanakan, tetapi sebaliknya kalau ternyata anak tersebut setuju memberikan maaf maka Zainab dibebaskan. Sutinah binti Junaidi divonis hukuman mati dengan tuduhan membunuh majikanperempuannya Nura Al Garib. Selain itu dia juga mengambil uang majikannya sebesar SR. 37.970. Yang bersangkutan mengaku

melakukan pembunuhan tersebut SR. 5 juta, kemungkinan pihak kesebagai tindakan balasdendam terluarga korban dapat menerimanya. hadap majikannya yang selalu memTetapi ternyata keluarga korban perlakukannya secara kasar selama berubah pikiran, melalui nota diploini. matik tertanggal 30 Januari 2013, Semula keluarga korban tidak Kementerian Luar Negeri Arab Saudi setuju memberikan pemaafan kepamenyampaikan bahwa pihak kelurga da Sutinah dan menuntut eksekusi korban tidak bersedia menegosiasiuntuk segera dilaksanakan, namun kan nilai diyat dan tetap menuntut dengan adanya upaya-upaya pemekompensasi sebesar SR. 10 juta sebarintah RI termasuk pendekatan terhgai syarat pemberian pemaafan. Unadap tokoh-tokoh Arab Saudi, antara tuk itu keluarga korban memberikan lain Gubernur Qaseem, akhirnya perpanjangan batas pembayaran sekeluarga korban bersedia memberilama 6 bulan tertanggal 13 Juni 2013. kan pema’afan dan menuntut diyat Perubahan sikap keluarga ini disebesar SR. 10 juta serta bersedia anggap wajar karena kesepakatan memperpanjang waktu pembayaran dalam diyat tidak sama dengan kediyat selama 1 tahun (terakhir tangsepakatan dalam perdagangan. Bahgal 14 Desember 2012). kan keluarga korban bisa berubah Melalui pengacara Abdullah bin sikap dengan menolak pembayaran Abdurrahman Al Muhaemeed, ahli diyat sama sekali dan menuntut diwaris bersedia memperpanjang balaksanakannya eksekusiSebenarnya tas pembayaran hingga 6 (enam) pembayaran diyat bukan kewajiban bulan, yaitu pada bulan Juni 2013 pemerintah, yang berkewajiban adadan bersedia menurunkan dari SR. lah pelaku/keluarga pelaku dan disum10 juta menjadi SR. 7 juta. Namun bang oleh dermawan. Pemerintah Perwakilan hanya mampu memberiboleh saja memberikan sumbangan. kan diyat sebesar SR. 3 juta (SR. 2,5 Pemberian diyat oleh Pemerintah juta dari Perwakilan dan SR. 500 ribu a.n Darsem yang dilakukan secara dari dermawan Saudi) tetapi keludemonstratif itulah yang memberi arga korban menolaknya. kesan bahwa pembayaran diyat meDok. reality.com Menurut pengacara, sekiranya rupakan kewajiban Pemerintah.[] Perwakilan bersedia memberikan No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

sorot

Media Komunikasi dan Interaksi

Kasus TKI

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengatakan ada dua kriteria pembunuhan yang dilakukan TKI di luar negeri. Pertama, pembunuhan untuk membela diri atau terpaksa. Kedua, pembunuhan untuk kejahatan. “Membunuh untuk membela diri itu yang patut dibela dengan menyediakan diyat,” kata Kalla. Menurut Kalla, perlindungan harus diberikan terhadap calon TKI, TKI di luar negeri,

Menakertrans, Muhaimin Iskandar :

Ada Dana Darurat Untuk

Bayar Diyat

Dok: www.swatt-online.com

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menambahkan, pemerintah memang tidak mencadangkan anggaran untuk diyat. Akan tetapi, memang ada sejumlah dana darurat yang dapat dipakai untuk membebaskan para TKI yang terbukti tidak bersalah dan bagi kasus yang tidak masuk akal. “Ada beberapa yang akan dibebaskan dengan uang diyat namun ada juga yang sudah bebas dengan uang tebusan tersebut,” imbuh mantan wakil ketua DPR ini. Kemenakertrans telah menginstruksikan kepada BNP2TKI guna berkoordinasi dengan seluruh pihak termasuk PPTKIS agar makin banyak TKI yang dibebaskan dengan uang diyat. Akan tetapi dirinya menegaskan, uang diyat tidak akan diberikan kepada TKI yang terbukti bersalah dengan kasus yang sangat berat. “Pokoknya ada prioritas 4 TKI yang saat ini sedang dalam posisi tidak salah,” ujarnya.

15 APRIL - 14 MEI 2013

No. 63 Tahun VI

Dok: www.merdeka.com

kETUA pmi, JuSUF KALLA : Membunuh Untuk Membela Diri Patut Dibela Dengan Menyediakan Diyat dan TKI yang telah pulang kampung. Perlindungan juga harus diberikan kepada TKI yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur legal, misalnya masuk ke negeri orang melalui perdagangan manusia, penyelundupan, atau tanpa surat. “PMI tak mempersoalkan TKI yang tidak mempunyai dokumen, karena sifat kami universal untuk menolong sesama,” kata  Kalla.

kETUA kOMISI i dpr ri, Mahfudz Sidiq :

Makelar Bermain Di balik Melonjaknya Permintaan Diyat Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan melonjaknya permintaan diyat oleh keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh TKI di Saudi Arabia.   Proses diyat boleh jadi direcoki oleh makelar. Ada yang makelar yang mendorong keluarga korban memaafkan lalu mengajukan diyat dengan angka fantastis. Pelaku makelar diyat bisa berasal dari keluarga sendiri maupun kelompok yang sudah lihai mempermainkan hukum. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah. “Jangan sampai pemerintah menganggarkan pembayaran diyat untuk menyelamatkan TKI, tapi justru jadi lahan keuntungan ilegal pihak tertentu,” katanya.  Pemerintah harus menghitung ulang penyelesaian perkara ketenagakerjaan melalui mekanisme diyat.

Apalagi jika perkaranya menyangkut puluhan warga negara Indonesia. Jika sudah begitu, langkah diplomasi pun akan sulit dilakukan. Sebab, pemerintah setempat juga punya kepentingan menegakkan hukum. Cara untuk menghindari peliknya diyat adalah dengan memahami akar persoalan.   Menurut Mahfudz, pangkal masalahnya adalah sistem pengiriman TKI yang masih amburadul. Pemerintah Indonesia harus mampu bertindak seperti Filipina. Negara itu mendidik tenaga kerjanya sebelum ke luar negeri supaya mereka mampu menghindari jeratan hukum di negara tujuan. Hebatnya, hal itu dilakukan Filipina tanpa perlu mendirikan lembaga spesifik semisal BNP2TKI. (sumber : Jurnal Parlemen).

15

Diplomasi TABLOID

lensa

Media Komunikasi dan Interaksi

Mekanisme Penanganan TKI Yang

Terancam Hukuman Mati Tatang Budi Utama Razak

Dok: diplomasi

Direktur Perlindungan WNI/BHI

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam penanganan kasus WNI terancam hukuman mati di luar negeri adalah dalam bentuk memastikan adanya ‘Pendampingan Hukum’ bagi WNI/TKI terancam hukuman mati di setiap tingkatan proses hukum (advokasi) melalui mekanisme Unit Kerja Khusus. Selanjutnya adalah menyediakan ‘pengacara Retainer’ di beberapa Perwakilan RI, mengalokasikan anggaran/dana untuk bantuan hukum dan upaya pembebasan lainnya. Disamping itu juga dilakukan pendekatan kepada keluarga korban untuk tindak pidana pembunuhan agar mendapatkan pemaafan (khusus Arab Saudi). Kemudian melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Perwakilan RI, upaya-

upaya yang dilakukan oleh Presiden RI, dan pembentukan Satgas Hukuman Mati Tingkat Nasional (Keppres No. 17 Tahun 2011). Tindak pidana dengan akibat menyakiti/merusak fisik dan atau mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka pelaku dihukum secara setimpal dengan apa yang telah dilakukannya (Qishas). Hukuman Qishas dapat dicabut oleh ahli waris korban dengan pemaafan (Tanazul) dan sebagai penggantinya ahli waris dapat mengajukan kompensasi atas pencabutan Qishas tersebut yaitu berupa pembayaran sejumlah uang dari pelaku (Diyat). Raja Arab Saudi menetapkan bah wa besaran minimal Diyat untuk kasus pembunuhan adalah SR 400 ribu, sedangkan untuk kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nya-

wa seseorang (kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya) sebesar SR 300 ribu. Nominal tersebut jika korban adalah laki-laki, bagi korban wanita besaran minimal Diyat adalah setengah dari jumlah tersebut di atas. Di Arab Saudi, setiap tindak pidana itu melanggar dua macam hak yaitu Hak Umum dan Hak Khusus. Hak Umum adalah hak negara yang memiliki ketertiban umum di wilayah hukum Arab Saudi sehingga dapat menghukum pelanggarnya. Sedangkan Hak Khusus adalah hak setiap pribadi atau ahli waris korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pidana seseorang, sehingga dapat menuntut Qishas atau memaafkan pelaku atau memaafkan pelaku dengan kompensasi Diyat. Dakwaan dan/atau vonis pada pelanggaran Hak Khusus tidak menghilangkan dakwaan dan/atau vonis pada Hak Umum, dan demikian sebaliknya. Pemberian Tanazul dalam dakwaan Hak Khusus cukup dilakukan oleh salah seorang ahli waris korban. Jika ahli waris yang ada tidak bersedia memaafkan, sementara diantara ahli waris tersebut terdapat yang masih belum Baligh, pelak sanaan hukuman mati ditangguhkan hingga yang bersangkutan mencapai usia dewasa. Poin-poin diskusi terkait dengan WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi adalah untuk melihat kondisi objektif permasalahan WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi yang didasarkan pada fakta hukum dan sistem hukum

yang ada, bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan WNI/TKI di luar negeri. Kemudian apa saja langkah-langkah strategis yang perlu diambil, termasuk Keputusan Politik dalam menetapkan besaran uang diyat, karena sumber uang tersebut merupakan uang rak yat. Rakor memberikan rekomendasi bagi Pemerintah RI untuk diusulkan ke DPR agar penanganan kasus WNI/ TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri dapat ditangani secara maksimal, proporsional dan terukur. Untuk WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia, hingga 13 Maret 2013 ada sebanyak 181 orang atau 77,68%. Hasil dari penanganan kasus tersebut sejak tahun 2011 hingga Maret 2013 adalah sebanyak 51 WNI/TKI yang dapat dibebaskan dari ancaman hukuman mati. Selain di Malaysia, ada 38 atau 16,31% WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Yang dapat dibebaskan oleh pemerintah Indonesia sebanyak 39 WNI/TKI terhitung sejak tahun 2011 hingga Maret ini. Dan dari 39 WNI/TKI yang dibebaskab dari ancaman hukuman mati tersebut sebanyak 13 orang sudah dipulangkan ke tanah air. Sedangkan, WNI/ TKI yang menjalani hukuman penjara dan cambuk sebanyak 16 orang. WNI yang sedang dalam proses deportasi sebanyak 5 orang, menjalani hukuman hak umum 2 orang dan meninggal 1 orang. Sementara WNI/TKI yang sudah mendapatkan pemaafan dan menunggu putusan pengadilan sebanyak 2 orang.

WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia, hingga 13 Maret 2013 ada sebanyak 181 orang atau 77,68%. Hasil dari penanganan kasus tersebut sejak tahun 2011 hingga Maret 2013 adalah sebanyak 51 WNI/TKI yang dapat dibebaskan dari ancaman hukuman mati.

16

No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

Lensa

Media Komunikasi dan Interaksi

Kasus Hukuman Mati Bagi TKI

Bergerak Dinamis Sejak tahun 2011 sampai dengan Februari 2013, jumlah WNI/TKI dan kasus dengan ancaman hukuman mati terus bergerak dinamis. Tercatat Perwakilan RI di Arab Saudi, KBRI di di Riyadh dan Konjen RI di Jeddah telah menangani total sejumlah 79 WNI/ TKI yang terancam hukuman mati dan berhasil melepaskan sejumlah 41 WNI/TKI dari ancaman hukuman mati, sehingga tersisa 38 WNI/TKI yang terancam hukuman mati. Saat ini Perwakilan RI sedang menangani sejumlah 38 WNI/TKI terancam hukuman mati dengan jenis kasus berupa pembunuhan sebanyak 26 kasus, kasus zina besar sebanyak 3 kasus dan kasus sihir sebanyak 9

Dok: diplomasi

Gatot Abdullah Mansyur Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi

kasus. Dari ke-38 WNI/TKI yang terancam hukuman mati tersebut terdapat tiga kasus krusial yang kiranya perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus, yaitu kasus Satimah binti Jumadi Amad, Tuti Tursi-

lawati binti Warjuki Jud an Siti Zainab binti Duhri Rupa. Selain menggunakan pengacara dengan kontrak secara case by case, mulai tahun 2011 Perwakilan RI telah menggunakan instrument pengacara dengan kontrak secara retainer (te-

tap) warga negara Arab Saudi. Sebagaimana instruksi Satgas Penanganan WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati, maka untuk wilayah timur Kerajaan Arab Saudi yang terdiri dari propinsi Riyadh, propinsi Timur, propinsi Ghassim, propinsi Hail, propinsi Perbatasan Utara dan propinsi Al Jouf, telah ditunjuk Kantor Pengacara Abdullah bin Abdurrahman Al Mohaemeed yang berkantor di Riyadh. Unyuk wilayah barat Kerajaan Arab Saudi yang terdiri dari propinsi Mekkah Al Mukarromah, propinsi Madinah Al Munawwarah, propinsi Baha, propinsi Asir, propinsi Jizan, propinsi Najran dan propinsi Tabouk, telah ditunjuk Kantor Pengacara Khuddaran bin Musfir Al Zahrani yang berkantor di Jeddah.[]

KBRI RIYADH BERHASIL SELESAIKAN

99% KASUS TKI BERMASALAH KBRI Riyadh senantiasa mengupayakan permasalahan TKI di Riyadh dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mengingat banyaknya WNI yang bekerja dan tinggal di luar kota Riyadh, KBRI Riyadh juga melakukan pelayanan “jemput bola” untuk pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian sekaligus melakukan pembinaan masyarakat secara rutin di wilayah kantong-kantong TKI.

15 APRIL - 14 MEI 2013

Sepanjang tahun 2012, KBRI Riyadh telah menangani 4.360 kasus TKI bermasalah baik berat maupun ringan. Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 4.195 kasus, di luar kasus hukuman mati, berhasil diselesaikan dan para TKI bermasalah tersebut telah dipulangkan kembali ke tanah air. Secara keseluruhan, 99% kasus yang masuk ke KBRI Riyadh dapat diselesaikan dan sisanya 165 kasus (1%) akan diselesaikan pada tahun 2013 ini. Total keseluruhan hak-hak para TKI bermasalah berhasil diselamatkan sepanjang tahun 2012 melalui mediasi dan upaya KBRI Riyadh adalah sebanyak USD 2.603.121 (dua juta enam ratus tiga seratus dua puluh satu US Dollar) atau setara dengan Rp. 24.989.961.600,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dengan asumsi USD 1 = Rp. 9.600,-.

No. 63 Tahun VI

Untuk penanganan kasus-kasus khusus, baik masalah pelanggaran hukum dan tindak pidana, KBRI Riyadh menyediakan penerjemah dan pengacara sebagai pendampingan bagi TKI bermasalah dalam menghadapi persidangan. Dalam kaitan tersebut, KBRI Riyadh telah menjalin kontrak kerja sama dengan 5 orang pengacara setempat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap WNI bermasalah di bawah garis kendali Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan WNI KBRI Riyadh. KBRI Riyadh memiliki rumah penampungan (transit house) yang berdaya tampung lebih kurang 200 orang. Dalam kondisi normal, transit house diisi rata-rata 150 orang TKI bermasalah. Namun, dalam masamasa tertentu, seperti pasca musim haji, sering kali transit house dihuni melebihi kapasitas maksimal, kadang hingga 500 orang. Dalam kondisi tersebut, KBRI Riyadh menyediakan penampungan darurat di basement

gedung KBRI dengan kapasitas tampung sebanyak 100 orang. Hingga 15 Januari 2013, masih tersisa 132 orang TKI bermasalah di Transit House yang masih menunggu proses administrasi dan keimigrasian dari pihak Arab Saudi untuk segera dapat dipulangkan ke tanah air. KBRI Riyadh senantiasa mengupayakan permasalahan TKI di Riyadh dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mengingat banyaknya WNI yang bekerja dan tinggal di luar kota Riyadh, KBRI Riyadh juga melakukan pelayanan “jemput bola” untuk pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian sekaligus melakukan pembinaan masyarakat secara rutin di wilayah kantong-kantong TKI. Hal ini sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan KBRI Riyadh, sekaligus sebagai langkah upaya “deteksi dini” yang pada gilirannya dapat memaksimalkan usaha pelayanan dan perlindungan terhadap WNI/TKI.​  (Sumber : KBRI Riyadh)

17

Diplomasi TABLOID

lensa

Media Komunikasi dan Interaksi

dok. lipi

Langkah Strategis Mengupayakan Pembebasan Hukuman Bagi WNI/TKI M. Maftuh Basyuni

Dok: nu.or.id

Mantan Ketua Satgas WNI Terancam Hukuman Mati

Sampai dengan tahun 70-an rak yat Saudi Arabia belum mengenal pembantu rumah tangga, sehingga karenanya persoalan rumah diatur oleh mereka sendiri, dimana segala keperluan hidup, utamanya bahan makanan dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Ada beberapa keluarga yang memiliki pembantu yang dikenal dengan “Shobih” yaitu anak laki-laki sekitar umur 11-14 tahun yang berasal dari etnis Yaman, yang berfungsi sebagai kacung-kacung, itupun tidak banyak. Baru pada pasca wafatnya Raja Faisal bin Abdul Azis tahun 1975, TKW Indonesia mulai berdatangan dalam jumlah terbatas untuk keluarga Raja, para pangeran dan para pembesar Saudi Arabia. Para tokoh agama di Indonesia, kala itu menentang dengan keras pengiriman TKI tersebut dengan alasan bertentangan dengan ajaran syariah agama Islam. Namun penolakan para ulama ini tidak digubris, karena dari waktu ke waktu pengiriman TKI tersebut semakin meningkat, dan

18

pada 1980 kehadiran mereka tidak dapat dibendung lagi. Sementara itu dengan membaiknya ekonomi Indonesia, jumlah warga Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh meningkat tajam, dan sebagian dari mereka tidak kembali ke Indonesia tetapi memilih tinggal di Saudi Arabia untuk mengadu untung. Dalam situasi semacam itu, maka adanya benturan-benturan dan eksploitasi oleh pendatang lama (termasuk etnis lain) terhadap pendatang baru menjadi tidak terelakkan. Disamping itu mengingat persiapan yang kurang matang, banyak TKW yang bekerja pada keluarga masya rakat Arab Saudi lari meninggalkan majikan mereka karena tidak tahan dimarahi bahkan dipukuli. Perwakilan Indonesia tidak bisa berbuat banyak, karena selain terbatasnya staf dan anggaran, juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan keterangan identitas para TKI yang lari karena dokumen perjalanan

mereka dipegang oleh majikan, selain itu mereka juga tidak tahu persis nama majikan dan alamatnya. Pada 18 Juni 2011, dunia dikejutkan oleh berita pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Arab Saudi terhadap WNI/TKI a.n Ruhyati Binti Satubi. Perwakilan kita merasa kecolongan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah Arab Saudi. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya menuntut pertanggungjawaban pemerintah yang dianggap lalai melindungi warga negaranya. Demonstrasi semakin liar menyusul diberitakannya sederetan nama WNI/ TKI yang akan dieksekusi. Menyikapi peristiwa tersebut, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono membentuk Satuan Tugas penanganan kasus WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati dengan Keppres no. 17 tahun 2011 tertanggal 7 Juli 2011. Langkah ini merupakan terobosan dalam upaya penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati, selain dari mekanisme yang selama ini ditempuh yakni melalui jalur diplomatik dan kekonsuleran. Anggota Satgas terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), profesional/praktisi hukum, akademisi, dan wakil dari instansi pemerintah. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjuk sebagai pengarah. Satgas bertugas untuk: menginventarisasi permasalahan dan kasuskasus WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati; melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi WNI/TKI di luar negeri yang sedang menjalani proses hukum, khususnya yang terancam hukuman mati; melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus hukum WNI/TKI, termasuk kasus-kasus yang merugikan TKI di negara-negara penempatan; memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai langkah-langkah penyelesaian dan penanganan kasus hukum WNI/TKI di negara penempatan. Langkah pertama yang dilakukan Satgas adalah melakukan bedah kasus dan verifikasi data yang ada di Kementerian Luar Negeri dengan mengundang Duta Besar RI di Riyadh dan Konjen RI di Jeddah. Pada bedah kasus tersebut dihasilkan rekapitulasi data kasus, status hukum, kondisi obyektif serta langkah-langkah yang

No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

lensa

telah diambil oleh Perwakilan RI dan pemerintah selama ini serta langkah strategis yang perlu diambil oleh Satgas selanjutnya. Mengingat luasnya wilayah Saudi Arabia, maka dalam rangka verifikasi dan sinkronisasi data serta pendekatan dan penentuan pemberian bantuan hukum bagi WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati, maka Satgas melakukan kunjungan ke Arab Saudi sebanyak 8 (delapan) kali dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, Desember (2011), Mei, Juli, dan November (2012). Disamping melakukan koordinasi dengan Perwakilan RI di Jeddah dan Riyadh, Satgas juga bertemu dengan pejabat-pejabat terkait di Arab Saudi dalam rangka pendekatan untuk permohonan pemaafan dan keringanan hukuman ataupun kemudahan akses untuk mendekati keluarga korban. Pertemuan tersebut antara lain dilakukan dengan: Lembaga Pemaafan dan Perdamaian (Lajnah Al Afwu Wal Islah) di Mekkah dan Jeddah; Gubernur (Gaseem, Dawadmi, dan Riyadh); Menteri Kehakiman Arab Saudi.; Wakil Menteri Dalam Negeri Arab Saudi; Pangeran Al Waleed bin Talal bin Abdul Aziz al Saud; dan para pengacara Arab Saudi. Disamping itu Satgas juga melakukan kunjungan ke penjara Jeddah, Madinah, Mekkah, Damam, Gaseem, Thaif, Dawadmi, Abha, Al Jouf, dan Riyadh. Dari pertemuan dan kunjungan tersebut kemudian diperoleh data dan kondisi obyektif bahwa WNI/TKI yang terancam hukuman mati adalah 65 orang (sebelumnya tercatat 27 orang). Angka tersebut bertambah karena tidak semua WNI/TKI yang terkena permasalahan hukum dilaporkan oleh pihak aparat kerajaan Saudi Arabia. Satgas juga merasakan bahwa surat Presiden RI kepada Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud mendapat tanggapan yang serius, hal ini ditandai dengan kemudahankemudahan yang diberikan kepada Satgas dan dilakukannya pembebasan beberapa TKI yang bermasalah, bahkan yang sudah divonis dengan hukuman mati dimentahkan lagi dan diadili ulang, seperti misalnya WNI/ TKI a.n. Tuti Tursilawati. Untuk menemui keluarga korban tentu tidak mudah, karena itu Satgas berusaha menemui tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap keluarga korban. Satgas juga tidak melewatkan kesempatan untuk menemui mantan-mantan ha-

15 APRIL - 14 MEI 2013

Kesulitan yang dihadapi Satgas dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya adalah: Adanya perbedaan sistem politik, hukum, budaya, dan tradisi di Saudi Arabia yang juga harus dihormati; Tidak adanya koordinasi antar instansi pemerintah negara setempat; Minimnya pengetahuan dan ketrampilan WNI/TKI yang terancam hukuman mati tentang hukum, jenis pekerjaan dan budaya di negara yang masih melaksanakan hukuman mati.

kim, pimpinan kepolisian dan pimpinan kejaksaan. Melalui mereka inilah Satgas berhasil menemui sebagian keluarga korban. Hukuman mati yang mengancam 65 orang WNI/TKI tersebut terbagi dalam tiga jenis hukuman, yaitu qishash, rajam dan ta’zir. Qishash adalah hukuman mati terhadap orang yang membunuh. Hukuman ini tidak dapat di intervensi oleh siapapun termasuk Raja, yang dapat membebaskan hukuman ini hanyalah pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban. Rajam adalah hukuman mati terhadap orang yang sudah berkeluarga melakukan perzinaan dengan lawan jenisnya. Sedangkan Ta’zir adalah hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan besar seperti merusak kepentingan umum, melakukan teror dan kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, termasuk di dalamnya pengedar narkotika dan sihir. Dalam hukuman qishash dan rajam ini, Raja mempunyai kewenangan untuk memberikan pengampunan. Satgas telah berhasil menyelamatkan 24 orang dari 65 orang yang terancam hukuman mati, dengan rincian 18 orang dibebaskan dan 6 orang dirubah dari hukuman mati menjadi kurungan selama 10 tahun. Sementara 37 orang masih dalam proses pengadilan. Untuk melakukan pendekatan khusus terhadap keluarga WNI/TKI yang terancam hukuman mati, Satgas juga menganggap penting kunjungan di dalam negeri. Terkait hal ini Satgas telah melakukan kunjungan ke Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat untuk

No. 63 Tahun VI

menyampaikan perkembangan kasusnya dan untuk mendapatkan dukungan dari pihak keluarga WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri terhadap upaya yang sedang dilakukan oleh Satgas. Kunjungan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap upaya hukum dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam memberikan bantuan hukum bagi WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Kesulitan yang dihadapi Satgas dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya adalah: Adanya perbedaan sistem politik, hukum, budaya, dan tradisi di Saudi Arabia yang juga harus dihormati; Tidak adanya koordinasi antar instansi pemerintah negara setempat; Minimnya pengetahuan dan ketrampilan WNI/TKI yang terancam hukuman mati tentang hukum, jenis pekerjaan dan budaya di negara yang masih melaksanakan hukuman mati; Minimnya pengetahuan WNI/TKI tentang proses rekrutmen TKI yang legal atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mengakibatkan mereka dimanfaatkan PJTKIS yang nakal; Banyaknya kasus manipulasi dokumen keimigrasian, misalnya pemalsuan umur dan identitas; Banyaknya TKI yang sudah habis izin tinggalnya dan tidak mengurus perpanjangan izin tinggalnya sehingga menjadi TKI ilegal; Banyaknya WNI yang melakukan kunjungan untuk umroh namun tidak kembali ke Indonesia dan tetap tinggal di Saudi Arabia tanpa dokumen keimigrasian; Belum adanya pengaturan tentang alokasi anggaran perwakilan RI khususnya biaya sewa jasa pengacara sehingga perlindungan dan pendam-

pingan dalam proses hukum tidak bisa dilakukan sejak awal; Terbatasnya Jumlah staf perwakilan RI yang menangani masalah WNI/TKI dibandingkan dengan jumlah kasus yang terus meningkat; serta banyak PJTKI/ PJTKIS yang merasa tidak berkewajiban untuk melapor ke perwakilan RI mengenai penempatan TKI sehingga perwakilan RI tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Namun kesulitan tersebut di atas sedikit banyaknya dapat diatasi, mengingat hubungan bilateral yang baik dan erat antara RI dan Saudi Arabia sehingga dapat tercipta upaya yang kondusif bagi upaya diplomasi Satgas. Disamping itu terdapat peluang bagi pemaafan terhadap WNI/TKI yang terancam hukuman mati. Berbagai langkah strategis telah dilakukan dalam rangka mengupayakan pembebasan atau pengurangan hukuman bagi WNI/TKI yang terancam hukuman mati, seperti: upaya pendekatan kepada pihak keluarga korban untuk mendapatkan pemaafan; merekomendasikan pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) pada perwakilan RI; merumuskan Standard Operating Procedures yang menjadi panduan bagi para pejabat dan staf yang menangani UKK; menyusun Buku Besar yang berisi kolom-kolom data WNI/TKI yang terancam hukuman mati dan mensosialisasikan pengisiannya ke Perwakilan RI di Jeddah dan Riyadh (ditulis tangan untuk mempertahankan akurasi data dan tidak diperbolehkan ada coretan). Mengingat jumlah WNI/TKI yang bermasalah cukup besar dan tersebar diberbagai kota di Saudi Arabia, maka Satgas merekomendasikan perlunya anggaran bagi perwakilan RI untuk biaya sewa pengacara tetap (Retainer Lawyer) bagi penanganan kasus-kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati. Rekomendasi ini telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dan telah dialokasikan untuk anggaran 2012 dimana Perwakilan RI di Arab Saudi telah menyewa 4 (empat) kantor pengacara yaitu: Abdullah bin Abdurahman Al Muhaemeed, Khudran bin M. Al Zahrani, Abdurrahim bin Abdurrahman Al Hindi, dan Nasheer Al Dandani. Satgas juga merekomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri agar Perwakilan RI di Saudi Arabia masih mendapat anggaran sewa pengacara tetap untuk tahun anggaran 2013. Dengan adanya Retainer Lawyer ini Satgas optimis tidak ada lagi WNI/TKI yang divonis hukuman mati.[]

19

Dok. Diplomasi

Media Komunikasi dan Interaksi

Diplomasi TABLOID

sosok

Media Komunikasi dan Interaksi

Duta Besar A. Agus Sriyono

Jadi Diplomat

Duta Besar yang friendly dan berpenampilan sederhana ini memang sudah bercita-cita untuk menjadi seorang diplomat sejak masih duduk di SMP. Ayahnya adalah seorang kepala sekolah yang sangat tertarik dengan masalah-masalah internasional, sehingga sejak kecil Dubes Sriyono sudah senang mengikuti perkembangan dunia internasional dengan mendengarkan siaran radio BBC dan Voice of America bersama ayahnya. Tidak hanya itu, ayahnya juga suka membaca buku-buku mengenai dunia internasional yang kemudian menular padanya. Untuk mewujudkan cita-citanya, diplomat yang gemar olah raga ini mengambil jurusan bahasa dan budaya ketika masuk SMA, agar bisa belajar bahasa Perancis dan memperdalam bahasa Inggris, dan memilih jurusan Hubungan Internasional ketika kuliah di UGM. Lulus kuliah, ayah dari tiga orang anak ini sempat bekerja di perusahaan swasta selama 3 (tiga) tahun sebagai public relations dan baru kemudian bergabung di Kemlu untuk menjadi seorang diplomat. Dubes Sriyono sangat gemar menulis, bahkan sejak kelas 1 (satu) SMA sudah aktif menulis cerpen. Buah karya pertamanya adalah cerpen berjudul ‘Odessa’, nama sebuah kota kecil di Uni Soviet (ketika itu) namun saat ini menjadi bagian Ukraina, yang mengisahkan tentang pelarian seorang penjahat Indonesia ke Odessa. Luar biasanya adalah bahwa setelah 36 tahun kemudian, Dubes Sriyono bisa berkunjung ke kota Odessa saat menjabat sebagai Wakil Dubes RI untuk Rusia. Sampai sekarang, diplomat yang menggemari masakan tradisional gado-gado ini tetap aktif menulis dan mulai mencoba membuat tulisan-tulisan serius sejak tahun 2000. Tulisantulisannya cukup banyak dimuat di beberapa media utama, seperti Sarinah, The Jakarta Post, The Jakarta Globe dan Kompas sejak 1983. Dunia jurnalistik tampaknya me-

20

Dok: kbri new zealand

Terinspirasi siaran radio

Duta Besar Antonius Agus Sriyono,

Duta Besar RI untuk New Zealand, Samoa dan Tonga

mang sudah mendarah daging bagi diplomat yang santun namun tegas ini. Waktu senggangnya selalu diisi dengan menulis, dan saat ini Dubes Sriyono tengah menyelesaikan dua buah buku, masing-masing berjudul ‘Perang Dingin (1945 -1991) : Perspektif Historis, Politik dan Keamanan’ dan ‘Transisi Demokrasi di Negara-negara Berkembang’. Selain menulis, Dubes Sriyono juga mengisi waktu luangnya untuk berkumpul dengan keluarga. Mengingat kesibukannya sebagai seorang Duta Besar, Dubes Sriyono lebih menekankan pada kualitas pertemuan dan biasanya digunakan untuk berdiskusi. Yang menarik, meskipun tidak pernah mengharuskan anak-anaknya untuk memilih profesi tertentu, namun ketiga anaknya menurunkan seluruh bakat yang dimilikinya, karena masing-masing berprofesi sebagai diplo-

mat, wartawan dan calon mahasiswa jurusan komunikasi. Tugas pertama yang diemban oleh Dubes Sriyono adalah sebagai staf protokol Istana Negara (19851987). Selanjutnya ditugaskan di Sekmen (sekarang BAM) sebagai salah satu sekretaris Menlu Ali Alatas dan pernah bertugas di Direktorat Organisasi Internasional dan sebagai Kepala Biro Perencanaan. Dubes Sriyono mengaku mendapat banyak pelajaran dari Menlu Ali Alatas, yang dikenalnya sebagai pribadi yang santun, bahasanya lembut, namun memiliki penguasaan substansi yang tinggi. Baginya Menlu Ali Alatas adalah salah seorang diplomat yang patut dikagumi dan juga orang tua yang patut dicontoh. Belanda adalah negara dimana Dubes Sriyono melaksanakan tugas penempatan pertamanya di luar

negeri, dan memperoleh pelajaran mengenai kesederhanaan hidup dari almarhum Laksamana M. Romli yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Belanda. Penempatan kedua di New York, dan Dubes Sriyono berkesempatan belajar mengenai kemampuan intelektual dari Dubes Nugroho Wisnumurti. Penempatan ketiga di Portugal sehingga sempat belajar mengenai hukum dari Dubes Hary Haryono. Penempatan keempat sebagai Wakil Dubes di Moskow yang memberinya kesempatan untuk menimba pengalaman dari Dubes Hamid Awaludin yang mantan Menhukham. Sekarang ini Dubes Sriyono bertugas sebagai Duta Besar RI untuk New Zealand merangkap Samoa dan Tonga. Baginya, pada setiap penugasan pasti ada yang dapat dipelajari dan diberikan kepada orang lain. Di Pos barunya ini, Dubes Sriyono ingin menularkan kepada teman-teman diplomat untuk menghargai karya para pendahulu sebelumnya dengan melanjutkan hasil karya mereka sehingga tercipta suatu kesinambungan. Kepada para diplomat muda, Dubes Sriyono berharap dan berpesan untuk memiliki empat hal, yaitu: passion, attitude, capability, dan integrity. Mereka yang masuk ke dunia diplomasi harus memiliki kecintaan terhadap tugas dan pekerjaan sebagai diplomat, harus memiliki kemampuan akademis dan persuasif, dan harus memiliki kejujuran. Sekarang ini adalah jaman kejujuran dan bebas dari korupsi yang harus dimulai dari diri sendiri. Dubes Sriyono berharap untuk bisa mewariskan empat tertib, yaitu tertib administrasi, keuangan, waktu dan fisik kepada penerusnya. Namun terkadang ada jarak antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, karena itu Dubes Sriyono mencoba untuk mempraktekan sebuah falsafah hidup yang mengatakan: “Do what you preach and preach what you do.” []

No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

Bingkai

Media Komunikasi dan Interaksi

Membangun Pemahaman Diplomasi

Dok: diplomasi

di Kalangan pelajar

Rangkaian kegiatan diplomasi publik Goes to School yang dilaksanakan selama dua hari (3-4 April 2013) di Semarang

“Diplomasi merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah negara. Dengan diplomasi yang baik, kita akan punya teman-teman atau tetangga-tetangga yang baik. Kebijakan ini perlu diketahui oleh semua masyarakat Indonesia, khususnya para pelajar dan guru”. Demikian sambutan pembukaan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Semarang sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Semarang, Drs. Bambang Nianto Mulyo, M.Ed dalam acara “Sosialisasi Diplomasi Publik untuk Pelajar SMA Se-Wilayah Jawa Tengah”. Acara ini bertempat di Auditorium Audio Visual SMA Negeri 3 Semarang pada tanggal 3 April 2013dan turut mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Drs. Bunyamin M.Pd. Pandangan terhadap pentingnya diplomasi dalam menuai dukungan semua pihak dan mencari teman se-

15 APRIL - 14 MEI 2013

banyak-banyaknya juga disampaikan pula oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Drs. Agus Hermani MM dalam pembukaan “Sosialisasi Diplomasi Publik dan Simulasi Sidang BDF V” di Amartapura Ballroom Hotel Grand Candi Semarang, “Dalam pelaksanaan diplomasi ini kita perlu mengurangi pemikiran bagaimana memenangkan perjanjian tetapi juga memuaskan semua pihak”. Kedua sambutan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan besar diplomasi publik goes to school yang dilaksanakan selama dua hari (3-4 April 2013) di Semarang, Jawa Tengah dengan tema “Sosialisasi Diplomasi Publik dan Simulasi Sidang BDF V”. Pada tanggal 4 April 2013, kegiatan ini dikemas dalam bentuk sosialisasi terpadu dan simulasi sidang BDF V yang bertempat di Amartapura Ballroom Hotel Grand Candi Semarang.

No. 63 Tahun VI

Kegiatan besar ini dapat terselenggara atas kerjasama Kementerian Luar Negeri RI c.q. Direktorat Diplomasi Publik dengan SMAN 3 Semarang dan FISIP Universitas Diponegoro Semarang yang dihadiri oleh total 240 peserta yang terdiri dari kalangan pelajar dan guru SMA se-Jawa Tengah, para mahasiswa se-Jawa Tengah, dan akademisi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro Semarang. Kegiatan tersebut melibatkan para narasumber Kementerian Luar Negeri RI dari Setditjen Kerja Sama ASEAN, Dit. Kerja Sama Intra Kawasan Amerika-Eropa, dan Dit. Diplomasi Publik. Paparan-paparan yang disampaikan terkait Komunitas ASEAN 2015, Forum for East AsiaLatin America Cooperation (FEALAC), strategi diplomasi publik Indonesia, demokrasi Indonesia sebagai aset

diplomasi publik, perkembangan Bali Democracy Forum dan tata persidangannya. Pada dua hari pelaksanaan kegiatan, diperoleh antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, guru, dan mahasiswa se-Jawa Tengah terkait penyelenggaraan diplomasi Indonesia di forum-forum internasional seperti BDF, ASEAN, dan FEALAC. Di samping itu, juga terlihat ketertarikan tinggi terhadap isu-isu diplomasi perbatasan, pemberitaan media yang kurang berimbang terhadap perjuangan diplomasi Indonesia, serta partisipasi pelajar dan mahasiswa mendukung people-topeople contacts dalam kerangka Komunitas ASEAN 2015, FEALAC, dan diplomasi publik secara umum. Interaksi dan animo yang positif dari kalangan masyarakat pendidikan se-Jawa Tengah ini kiranya telah memenuhi tujuan penyelenggaraan kegiatan ini oleh Kementerian Luar Negeri RI. Sebagaimana dijelaskan oleh Samantha Ari Wardhana, pejabat fungsional Direktorat Diplomasi Publik sebagai perwakilan Kementerian Luar Negeri RI pada kick off kegiatan ini di SMA Negeri 3 Semarang, bahwa melalui forum ini, diharapkan Kementerian Luar Negeri RI dapat berbagi informasi dan pengalaman-pengalaman praktis terkait kebijakan-kebijakan Pemerintah RI khususnya dalam konteks penyelenggaraan politik luar negeri RI maupun hubungan luar negeri. Selain itu, diharapkan juga dapat menarik aspirasi-aspirasi yang ada dari kalangan pendidikan Masyarakat Jawa Tengah melalui dialog, diskusi, dan interaksi guna penguatan perjuangan diplomasi Indonesia dan kepentingan NKRI di berbagai forum dunia.[]

21

Diplomasi TABLOID

kawasan

Media Komunikasi dan Interaksi

Regional Roundtable

Perlindungan Pengungsi dan Perdagangan Manusia Fenomena pengungsian melalui laut untuk mencari keselamatan, perlindungan atau peluang ekonomi yang lebih baik bukanlah hal baru, aktivitas tersebut telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

22

16.000 pengungsi yang belum diverifikasi, melalui rute ini pada periode Juni-Desember tahun lalu. Sebagian besar adalah para pengungsi dari Myanmar, yaitu kelompok etnis Rohingya dari negara bagian Rakhine yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar. Rute lainnya adalah melalui Thailand, Malaysia atau Indonesia, dengan tujuan Australia, Kanada atau Selandia Baru. Rute ini sering didahului dengan perjalanan udara dari kawasan lain. James Lynch, dari Kantor Koordinator Kawasan UNHCR untuk Asia Tenggara, mengatakan bahwa tindakan segera multilateral sangat dibutuhkan dalam masalah pengungsi Dok: diplomasi

Menyusul terjadinya serangkaian tragedi yang baru-baru ini menimpa para pengungsi di perairan AsiaPasifik, Kementerian Luar Negeri RI bersama-sama dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commission for Refugees/UNHCR) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Regional Roundtable pada tanggal 20-22 Maret 2013 di Jakarta untuk membahas masalah perdagangan manusia (human trafficking). Pembahasan Regional Roundtable kali ini adalah mengenai Irregular Movements by Sea in the Asia-Pacific Region yang lebih difokuskan pada perlindungan pengungsi melalui pembentukan protokol tanggap darurat untuk misi pencarian dan penyelamatan, serta untuk memastikan penegakan hukum internasional pada saat mencegah atau menerima para migran di Asia- Pasifik. UNHCR melaporkan bahwa jumlah pergerakan maritim irregular di kawasan Asia-Pasifik meningkat pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang 2012. “Kami menyaksikan masuknya migrasi irregular di kawasan ini, dan jumlahnya terus meningkat. Tiga tahun lalu, hanya ada 61 kapal, dan setahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi 134 kapal dengan membawa tidak kurang dari 6.800 orang” Saat ini ada dua rute pengungsian besar di Asia-Pasifik, yaitu rute yang digunakan oleh para pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh untuk menuju Malaysia, baik secara langsung ataupun transit melalui Thailand. Menurut UNHCR, sebanyak

di kawasan Asia-Pasifik, mengingat situasi yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya diperlukan sebuah pendekatan yang lebih penuh kasih terhadap para pengungsi. Lebih lanjut Lync mengatakan bahwa pergerakan maritim irregular ini bukan hanya masalah nasional ataupun regional, melainkan masalah global yang harus ditangani bersama-sama. Para peserta Regional Roundtable menyoroti perlunya kerjasama praktis yang lebih besar untuk mengatasi meningkatnya skala pergerakan irregular maritim di kawasan AsiaPasifik. Dalam hal ini mereka memberikan kontribusi dengan menyusun kerangka kerjasama kawasan yang tidak mengikat serta memberikan

rekomendasi draf model kerangka kerjasama UNHCR, yang akan menguraikan proses kerjasama regional dalam operasi penyelamatan laut yang melibatkan para pencari suaka. Fenomena pengungsian melalui laut untuk mencari keselamatan, perlindungan atau peluang ekonomi yang lebih baik bukanlah hal baru, aktivitas tersebut telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2012, lebih dari 17.200 orang datang ke Australia secara gelap dengan menggunakan perahu. Dari Juni 2012 hingga Februari 2013, lebih dari 21.000 orang diperkirakan telah berlayar dari Teluk Benggala ke negara-negara di Asia Tenggara. Ratusan ‘manusia perahu’ tewas di laut akibat tenggelamnya perahu yang mereka tumpangi, atau karena kehabisan makanan, air dan bahan bakar sebelum mencapai tujuan. Christopher Horwood, Koordinator Sekretariat Migrasi Campuran Kawasan di Kenya berpandangan, bahwa kerjasama regional adalah kunci untuk mengakhiri bisnis perdagangan manusia yang sangat menguntungkan namun membawa begitu banyak kesengsaraan. Kerjasama regional tersebut mungkin tidak bisa menghentikan pasokan dan permintaan terhadap migrasi gelap, tetapi bisa mengurangi penderitaan manusia yang terkait dengan gerakan tersebut. Masalah umum yang muncul dari pembahasan di Regional Roundtable tersebut adalah tantangan dalam masalah penampungan, baik yang terkait dengan masalah keamanan nasional, kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan terhadap orangorang yang diselundupkan dan diperdagangkan, termasuk pencari suaka dan pengungsi. Lebih dari 70 peserta Regional Roundtable yang terdiri dari delegasi Afghanistan, Australia, Bangladesh, Kanada, Indonesia, Maladewa, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam serta organisasi internasional seperti UNHCR, IMO dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, berbagi pengalaman dengan para ahli dari kawasan Mediterania, Karibia dan Teluk Aden, serta menyimak perspektif dari negara asal, negara transit dan negara tujuan para pengungsi. Turut hadir sebagai pengamat dalam pertemuan tersebut, negaranegara anggota Bali Process Ad Hoc Group.

No. 63 Tahun VI

15 APRIL - 14 MEI 2013

Diplomasi TABLOID

bingkai

Media Komunikasi dan Interaksi

Kolaborasi ASEAN-UN

Diharapkan Perkuat Budaya Damai di Kawasan Menlu ri : “Bagi Indonesia, ASEAN merupakan bagian tidak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia, di masa lalu, kini

Dok: diplomasi

dan akan datang,”.

Sambutan Menlu Marty M. Natalegawa pada ASEAN-UN Workshop on Lesson Learned and Best Practices in Conflict Prevention and Preventive Diplomacy, di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jumat (5/4/2013). [Dit.Infomed/Ditjen IDP/Suwandy/Rasto/Rudi/Bambang Prayitno]

Menlu Marty M. Natalegawa sampaikan tiga pemikiran dalam sambutannya saat membuka lokakarya ASEAN-UN bertema “ Lesson Learned and Best Practices in Conflict Prevention and Preventive Diplomacy” di Gedung Pancasila, Kemlu, Jumat (5/4/2013). Pertama, Asia Tenggara – ASEAN, harus tetap menjadi net contributor bagi perdamaian dan keamanan internasional. “[Asia Tenggara – ASEAN jadi] Bagian dari solusi bagi berbagai isu-isu keamanan global,” tegas Marty. Kedua, perlunya memperkuat budaya damai. Ketiga, kebutuhan mendasar dan kritis terhadap komunikasi dan dialog, khusus- nya saat situasi krisis berkembang. Marty mengharapkan lokakarya ini mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat kerjasama ASEAN dan PBB dalam memelihara keamanan dan perdamaian baik regional maupun internasional.                                      Kolaborasi antara ASEAN dengan

15 APRIL - 14 MEI 2013

PBB menjadi perhatian bagi Indonesia. Dikatakan Marty, Indonesia sangat mendukung kerjasama yang lebih erat antara ASEAN dan PBB. “Bagi Indonesia, ASEAN merupakan bagian tidak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia, di masa lalu, kini dan akan datang,” tegasnya. Demikian juga PBB merupakan bagian sentral bagi Indonesia. “Multilateralisme, yang dalam hal ini terefleksi di PBB juga ada dan menjadi bagian dari Polugri,” lanjut Marty. Lokakarya ini merupakan perwujudan dari “Joint Declaration on Comprehensive Partnership between the ASEAN dan the United Nations” yang diadopsi pada KTT ASEAN-UN di Bali tahun 2011. Tujuan penyelenggaraannya adalah untuk mengkaji berbagai pengalaman dalam memperkuat conflict prevention dan preventive diplomacy di kawasan Asia Tenggara dan di luar kawasan tersebut. Pembukaan Lokakarya yang diantaranya dihadiri Sekjen ASEAN

No. 63 Tahun VI

Le Luong Minh dan Under SecretaryGeneral of the UN, Vijay Nambiar ini diharapkan dapat mengidentifikasi aktifitas-aktifitas konkrit ASEANPBB guna memperkuat kapasitas ASEAN dalam conflict prevention dan preventive diplomacy. Usai pembukaan, para peserta akan melanjutkan lokakarya di Hotel Borobudur yang diawali dengan sesi pertama mengenai “Implementation of the ASEAN-UN Comprehensive Partnership in Peace and Security”. Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu, yang juga menjabat sebagai ketua Delegasi Indonesia pada SOM ASEAN, Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja akan menjadi pembicara pada sesi ini bersama dengan narasumber dari Sekretariat ASEAN, Keo Chhea. Pada sesi kedua, para peserta akan mendiskusikan tema “Approaches and Practices in Conflict Prevention and Preventive Diplomacy.” Wakil-wakil dari PBB dan ASEAN ISIS Thailand akan menjadi narasumber di sesi ini. Sementara itu, Dewi Fortuna An-

war dari Kantor Wapres RI berbicara pada sesi ketiga bertema “Conflict Prevention and Preventive Diplomacy – Case Studies in the ASEAN Region.” Pembahasan pada hari pertama ditutup dengan sesi keempat bertema “Conflict Prevention and Preventive Diplomacy – More Case Studies”. Keesokan harinya (6/4), lokakarya dibagi ke dalam empat sesi. Sesi kelima “Strengthening ASEAN Capacities in the area of Conflict Prevention and Preventive Diplomacy”, sesi keenam “Mechanism and Instruments for Conflict Prevention; ASEAN Institute for Peace and Reconciliation and the Way Forward”, sesi ketujuh “Identification of Concrete ASEAN-UN Projects for 2013 in Peace and Security”, dan sesi kedelapan “Wrap-up: Proposal on Follow-on Collaborative Action”. Dirjen Kerjasama ASEAN, Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja menutup lokakarya ini. (sumber: Ditjen ASEAN/Dit. Infomed/Aji/Yo2K)

23

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 63 Tahun VI, Tgl. 15 April - 14 Mei 2013

http://www.tabloiddiplomasi.org

TABLOID

Media Komunikasi danInteraksi Interaksi Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.com

Dirjen IDP : Dasa Sila Bandung

Menlu RI : sebagai legacy yang harus dijaga Mengenang Seratus Tahun Moham Dok: antara

Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia Dok: antara

Da’i Bachtiar :

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, AM Fachir, menegaskan perlunya bangsa Indonesia untuk memelihara dan menjaga semangat Dasa Sila Bandung sebagai suatu legacy dari para pendiri bangsa. Saat ini masih ada ketidak adilan di dunia dan bangsa yang belum mengenyam kemerdekaan. Sehingga sebagai suatu warisan nilai yang sudah mendunia, Dasa Sila Bandung masih relevan dengan kondisi saat ini, demikian dinyatakan oleh Duta Besar AM Fachir ketika membuka secara resmi rangkaian kegiatan untuk memperingati 58 Tahun Konperensi Asia Afrika (KAA). Inti peringatan KAA karenanya adalah memelihara dan menjaga semangat solidaritas kebersamaan negara-negara anggota. Menurut Dirjen

IDP, peringatan perlu dilaksanakan untuk mempromosikan nilai-nilai Dasa Sila Bandung kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Hadir dalam acara pembukaan tersebut adalah Wakil Walikota Bandung, pimpinan Muspida kota Bandung, kepala perwakilan dari negara-negara Asia Afrika. Dalam penjelasan terpisah kepada media, AM Fachir mengatakan komitmen Indonesia dalam konteks mempromosikan Dasa Sila Bandung di dunia internasional terus dilakukan antara lain dukungan terus menerus kepada bangsa Palestina. Indonesia memilih cara dengan memberikan pelatihan-pelatihan memperkuat SDM Palestina untuk kesiapan mereka mengelola pemerintahan. Saat ini terdapat warga Palestina sedang be-

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

rada di Bandung mengikuti pelatihan bidang Micro-finance, ujar Dirjen IDP. Acara peresmian peringatan 58 tahun KAA dimulai dengan prosesi pengibaran 106 bendera negara Asia Afrika oleh anggota Pramuka Kwarcab Bandung. Setelah itu dilakukan parade barisan yang dimulai dengan pasukan berkuda dan Secapa TNI AD kemudian diikuti berbagai komunitas di kota Bandung seperti komunitas mahasiswa asing dari Asia dan Afrika kemudian Pengemar Sepeda Baheula. Masih dalam rangkaian acara, telah dilakukan prosesi penyerahan koleksi Topeng Jepang dari Museum Umenosato Noh-Mask Jepang kepada Museum KAA. Sementara itu Kepala Museum KAA, Thomas Siregar, menjelaskan kegiatan Peringatan 58 tahun KAA

akan dilakukan selama seminggu dan diisi dengan berbagai acara antara lain dialog dengan tema “Bersama para Saksi Sejarah dan Keluarga Besar Tokoh KAA 1955 serta Komunitas Sahabat Museum KAA”. Juga dilakukan kegiatan Napak Tilas kawasan bersejarah di kota Bandung, acara Asian-African World Music Festival. Beberapa kegiatan yang bersifat sosial juga dilakukan dengan melakukan kegiatan donor darah dan pembersihan sungai Cikapundung. Penutupan direncanakan pada tanggal 24 April dengan melakukan penurunan 106 bendera negara Asia Afrika.

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname

Nia Zulkarna (Sumber : Museum KAA – Dit. Infomed/ed. Aji) ​

“KIN

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

Direktorat Diplomasi Publik

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035

http://www.tabloiddiplomasi.org [email protected]

Film Bertema Bulutang Pertama di Du