Diplomasi. Diplomasi

No. 21, Tahun II, Tgl. 15 Juli - 14 Agustus No. 51 Tahun V, Tgl. 15 Januari - 14 Pebruari 2012 2009

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.org Interaksi

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Menlu RI :

Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem

Kontribusi Islam Dan Demokrasi Dalam Membangun Indonesia Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

Nia Zulkarnaen :

“KING” Diplomasi Indonesia Film Bertema Bulutangkis Konsisten Mengelola Perubahan Pertama di Dunia

ISSN 1978-9173

771978 917386

Bali Democracy Forum Menjadi Bagian Penting dari Arsitektur Demokrasi 771978 917386 Di Kawasan Asia Pasifik

Email: [email protected]

9

9

www.tabloiddiplomasi.org

ISSN 1978-9173

Email: [email protected] Email: [email protected]

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi >4 >6 >7 >

9

> 10 > 10

Fokus

Pernyataan Pers Tahunan Menlu : Diplomasi Indonesia Konsisten Mengelola Perubahan

Fokus

Bali Democracy Forum Menjadi Bagian Penting Dari Arsitektur Demokrasi Di Kawasan Asia Pasifik

Fokus Bali Democracy Forum Berbagi Pandangan konstruktif, Ide Dan Pelajaran Demokrasi - Tanpa Penilaian Atau Pemaksaan

> 11

SOROT

> 12

BINGKAI

> 14

sorot

> 15

sorot

> 16

sorot

> 20

SOSOK

> 21

KILAS

Fokus Bali Democracy Forum IV Lebih Berani dan Terbuka

Fokus Peran BDF Sangat Strategis

fokus Membangun “Digital Bangladesh” Dan Mensintesis Nilai-Nilai Demokrasi Dengan Kemajuan

IPD Akan Memberi Dukungan Negara-Negara Yang Pemerintahnya Ingin Perubahan

Dubes dan Konsul baru

Indonesia Dapat Memberikan Kontribusi Bagi Demokratisasi Global

ASEAN Mewujudkan Unsur-Unsur Penting Partisipasi Demokrasi

BDF Mendorong Dialog dan Proses Demokrasi

Dubes Andri Hadi, SH, LLM Dubes RI Untuk Singapura Hangat dan Dekat dengan Siapapun

Peace Keeping Center

13

B I N G K A I

Lantik 2 Pejabat, Menlu Tekankan Motto ‘Enough is not Good Enough’

Diplomasi

Teras Diplomasi Memasuki tahun 2012, diplomasi Indonesia dituntut untuk bekerja lebih keras dan berbuat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, karena sepanjang tahun 2011, dunia internasional dipenuhi dengan ketidakpastian dan situasi yang sangat kompleks. Berbagai tantangan multidimensi yang saling terkait dan bersifat lintas batas, baik di bidang politik, keamanan maupun ekonomi telah mencuat dan menjadi ciri internasional tahun 2011, sehingga tidak satupun masalah dan tantangan yang dihadapi saat ini yang luput dari dimensi politik luar negeri. Dalam kondisi internasional yang demikian, diplomasi Indonesia dituntut untuk tetap mampu memberikan kontribusi, tidak saja untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada melainkan juga menciptakan peluang. Indonesia senantiasa konsisten mengelola perubahan dan mendorongnya ke arah yang lebih baik melalui diplomasi yang bersifat responsif dan antisipatif. Indonesia senantiasa memproyeksikan kepemimpinan dalam penanganan berbagai tantangan di kawasan dan global serta mengupayakan adanya solusi, menjembatani perbedaan kearah kesepahaman dan mendorong terwujudnya konsensus terhadap tantangan yang dihadapi bersama. Kebijakan polugri Indonesia diambil atas dasar pendekatan prinsipil, visioner, namun pragmatis dan antisipatif dalam merespons berbagai perkembangan kawasan dan global, dan senantiasa berjangkar pada kepentingan nasional yang disemangati oleh prinsip kemitraan dan kesetaraan, serta berpijak pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Diplomasi Indonesia akan tetap berupaya menciptakan kondisi yang kondusif dimana seluruh pihak dapat menikmati common security, common stability dan common prosperity serta berjuang secara gigih untuk perdamaian dan kemakmuran. Karenanya, diplomasi ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari diplomasi bilateral. Upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi dengan negara-negara sahabat merupakan salah satu prioritas diplomasi Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Diplomasi di kawasan juga merupakan pilar penting diplomasi Indonesia. Diplomasi bilateral ataupun regional dapat saling melengkapi dan saling mengisi karena keduanya saling terkait erat. Indonesia senantiasa mengedepankan pengembangan arsitektur kawasan yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam menjawab tantangan-tantangan keamanan bersama, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, diantaranya berupa pengentasan kemiskinan, kelestarian lingkungan, penanganan bencana alam dan pemberantasan kejahatan lintas batas. Keketuaan Indonesia telah memberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan arsitektur kawasan yang sedang berkembang dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Bersamaan dengan keikutsertaan Rusia dan AS dalam East Asia Summit, Indonesia juga telah memajukan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan dan interaksi negara-negara kunci di Asia Timur.

Diplomasi multilateral adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang ditujukan untuk secara aktif ikut serta mengatasi masalah-masalah global, khususnya yang memiliki dampak terhadap kepentingan nasional. Partisipasi Indonesia di forum WEF, G-20 dan APEC menegaskan perhatian Indonesia dalam membangun pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang dan berkelanjutan. Melalui berbagai forum internasional, Indonesia berkepentingan untuk memastikan empat sasaran diplomasi ekonomi: yaitu pemulihan stabilitas ekonomi global, peningkatan pertumbuhan ekonomi, fasilitasi arus perdagangan dan investasi, serta dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Pelaksanaan diplomasi multilateral telah semakin menegaskan ciri khas Indonesia, diantaranya kepemimpinan dalam mendorong kemajuan di berbagai bidang melalui upaya membangun konsensus, pendekatan kooperatif, menjembatani perbedaan tanpa mengkompromikan kepentingan nasional, menonjolkan convergence of interests, konsisten dengan prinsip-prinsip multilaterisme, serta memprioritaskan kepentingan negara-negara berkembang secara umum. Indonesia telah mengukuhkan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dimana Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan. Dalam berbagai forum global, Indonesia senantiasa diakui sebagai negara yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konsisten dengan posisi yang prinsipil dalam menyikapi perkembangan demokrasi dan transformasi politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Indonesia juga senantiasa mendorong proses demokrasi di kawasan Asia yang bertumpu pada pilar inklusif, home-grown democracy dan saling bertukar pengalaman serta praktek-praktek terbaik. Sejak dimulai tahun 2008, penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) semakin mendapat apresiasi yang tinggi dari negaranegara di Asia maupun kawasan lain. Forum ini juga telah berhasil menempatkan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan Asia dan menghasilkan banyak inisiatif kerjasama yang berdampak pada penguatan institusi demokrasi negara-negara di Asia. Dan setelah 4 tahun perjalanannya, BDF diakui telah menjadi bagian arsitektur demokrasi di kawasan.

Pelindung Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Pengarah Direktur Diplomasi Publik penanggung jawab/Pemimpin Umum Firdaus, SE. MH Pemimpin Redaksi Khariri Makmun Redaktur Pelaksana Cahyono dewan redaksi Fransiska Monika Dilla Trianti M. Rizki S. Mali Staf Redaksi Saiful Amin Arif Hidayat M. Fauzi Nirwansyah Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Suradi Sutarno Harapan Silitonga Kontributor M. Dihar Staf Diplomasi Publik Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I Sumber Gambar Cover :

walkersands.com globaldenver

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi

4

FOKUS utama

Pernyataan Pers Tahunan Menlu

Dok. Infomed

Diplomasi Indonesia Konsisten Mengelola Perubahan

Menlu RI, Dr. RM. Marty M. Natalegawa menyampaikan pidato Pernyataan Pers Tahunan di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI pada tanggal 4 Juni 2012

Sepanjang tahun 2011, kita menyaksikan kondisi internasional yang semakin kompleks dan dipenuhi ketidakpastian. Tantangan multidimensi baik di bidang politik, keamanan maupun ekonomi telah menjadi ciri situasi internasional tahun 2011. Tantangan yang bersifat tradisional maupun non tradisional, saling terkait dan bersifat lintas batas. Bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun masalah dan tantangan yang kita hadapi saat ini yang luput dimensi politik luar negerinya. Hal ini disebabkan setidaknya oleh dua hal yaitu: pertama, dampak dari tantangan tersebut sangat kompleks dan lintas batas. Kedua, tidak ada satu negarapun yang mampu menyelesaikan tantangan dan situasi termaksud secara sendiri. Kerjasama internasional mutlak dibutuhkan. Di saat yang sama, kita juga

No. 51 Tahun V

menyaksikan perubahan yang cepat dan dinamis serta adanya ketidakpastian yang menyelimuti kondisi global sepanjang tahun 2011. Ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun politik dan keamanan. Satu-satunya kepastian sepanjang tahun 2011 adalah ketidakpastian itu sendiri. Inilah sebagai gambaran umum, lingkungan global dan kawasan yang dihadapi oleh diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2011. Dalam menghadapi keadaan ini, diplomasi dapat memberikan kontribusi. Bukan saja untuk mengatasi berbagai tantangan melainkan menciptakan peluang. Dalam menyikapi kondisi termaksud, Indonesia senantiasa konsisten mengelola perubahan “managing change” dan mendorong adanya perubahan kearah yang lebih baik “promoting change ”. Dua hal

inilah yang sesungguhnya dilakukan Indonesia sepanjang tahun 2011. Untuk itu, diplomasi Indonesia tidak hanya bersifat responsif, namun juga bersifat antisipatif. Indonesia senantiasa memproyeksikan kepemimpinan dalam penanganan berbagai tantangan di kawasan dan global. Kebijakan polugri yang diambil sepanjang tahun 2011, senantiasa berjangkar pada kepentingan nasional yang disemangati prinsip kemitraan dan kesetaraan. Indonesia senantiasa mengupayakan adanya solusi, menjembatani perbedaan kearah kesepahaman dan mendorong terwujudnya konsensus terhadap tantangan yang dihadapi bersama. Kebijakan polugri diambil didasarkan pada pendekatan yang prinsipil, visioner, namun pragmatis dan antisipatif dalam merespons berbagai perkembangan kawasan dan global.

Semua dilakukan untuk mengelola perubahan dan dinamika yang terjadi; di saat yang sama senantiasa mendorong adanya perubahan kearah perbaikan. Sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, politik luar negeri Indonesia senantiasa mengedepankan kemandirian dalam bersikap dan bertindak. Semuanya dilakukan semata untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD 1945; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengawali pelaksanaan politik luar negeri pada tahun 2012 ini, kita meyakini tantangan global dan kawasan diperkirakan tidak semakin kecil, melainkan semakin meningkat. Ketidakpastian diperkirakan pula masih akan mewarnai kondisi pada tingkat global maupun kawasan. Ditengah kondisi global dan kawasan yang semakin kompleks, Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen, niat dan kesungguhan yang kuat untuk melanjutkan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai pada tahun lalu. Diplomasi Indonesia akan tetap berupaya mengelola perubahan dan mendorong adanya perubahan guna menciptakan kondisi yang kondusif dimana seluruh pihak dapat menikmati keamanan bersama (common security), stabilitas bersama (common stability) dan kemakmuran bersama (common prosperity). Indonesia secara gigih akan berjuang untuk perdamaian dan kemakmuran (waging peace and prosperity). Sesungguhnya, perkembangan yang terjadi pada tahun 2011 telah membuktikan komitmen dimaksud dan pada tahun 2012, ini akan terus menjadi platform diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Sepanjang tahun 2011, Indonesia memberikan perhatian yang besar pada peningkatan hubungan dengan negara-negara sahabat. Upaya untuk memperdalam dan memperluas kerjasama bilateral senantiasa dikembangkan berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan dan saling menguntungkan. Sepanjang tahun 2011, telah dilakukan penajaman prioritas-prioritas kerjasama dengan negara-negara mitra

15 januari - 14 pebruari 2012

Diplomasi FOKUS utama strategis dan komprehensif Indonesia, dan mengidentifikasi negara-negara sahabat yang berpotensi menjadi mitra strategis Indonesia. Pada tahun 2011 telah diidentifikasi 3-5 bidang prioritas dan target-target kerjasama ekonomi pada masingmasing negara dimana Indonesia memiliki kemitraan strategis dan komprehensif. Prioritas dan target dimaksud akan menjadi semacam tolok ukur pencapaian mesin diplomasi dan politik luar negeri. Selain itu, sepanjang tahun 2011 dilakukan berbagai upaya untuk penguatan mekanisme kerjasama bilateral dengan negara-negara sahabat. Penguatan mekanisme bilateral dilakukan dengan merevitalisasikan mekanisme bilateral dengan sejumlah negara dan atau mempertajam mekanisme yang sudah berjalan secara regular. Pertemuan Komisi Bersama Tingkat Menteri dengan Filipina, Myanmar dan Laos yang telah vakum sejak tahun 2007 telah direvitalisasi. Demikian halnya Komisi Bersama Tingkat Menteri dengan Brunei Darussalam telah direvitalisasi sejak pertemuan terakhir tahun 2003. Secara sistematis, mekanisme yang telah direvitalisasi sejak tahun lalu, pada tahun 2011 ini dilakukan penajaman lebih lanjut misalnya dengan Timor Leste, Selandia Baru, Malaysia, Amerika Serikat dan Jepang. Selain itu upaya peningkatan hubungan bilateral yang dilakukan sepanjang tahun 2011 juga tercermin pada intensitas yang sangat tinggi pertemuan bilateral yang dilakukan baik pada tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan maupun pada tingkat Menteri Luar Negeri. Untuk membangun payung hukum peningkatan kerjasama dengan negara-negara sahabat, sepanjang tahun 2011 Pemerintah Indonesia telah menandatangani setidaknya 146 perjanjian internasional, dimana 131 diantaranya adalah perjanjian bilateral. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi 26 perjanjian, dimana hampir 90% merupakan perjanjian bilateral dan lebih dari 60% diantaranya adalah di bidang perekonomian. Ke depan, tentunya berbagai kesepakatan dimaksud menuntut kerja keras seluruh pihak untuk dapat mengimplementasikannya. Diplomasi ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari diplomasi bilateral Indonesia. Upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi dengan negara-negara sahabat merupakan salah satu prioritas diplomasi Indonesia dalam


rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk memastikan adanya peningkatan volume dan kualitas perdagangan Indonesia dengan negara sahabat, khususnya dengan negara mitra strategis, telah dibuat target perdagangan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja diplomasi ekonomi. Perwakilan RI di luar negeri menjadi tulang punggung upaya diplomasi ekonomi Indonesia. Untuk memperdalam dan memperluas pasar tradisional Indonesia. Di saat yang sama mengidentifikasi lebih lanjut pasar non tradisional. Upaya ini semakin penting dalam kondisi ekonomi global yang masih belum menentu. Berbagai bentuk diplomasi ekonomi dilakukan Perwakilan RI di seluruh penjuru dunia dari Azerbaijan hingga Zimbabwe; dari Selandia Baru hingga Republik Rakyat Tiongkok. Penyelenggaraan pameran produk Indonesia di luar negeri; mendatangkan pengusaha negara sahabat ke Indonesia; mempromosikan pembentukan forum bisnis antara pengusaha kedua negara; adalah beberapa langkah nyata diplomasi ekonomi Indonesia. Hasil positif telah kita saksikan dan rasakan bersama. Sepanjang tahun 2011 misalnya, nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan hampir semua negara-negara sahabat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010. Volume perdagangan dengan 13 negara mitra strategis misalnya mencatat peningkatan yang cukup tajam rata-rata di atas 50 persen. Sesuai komitmen untuk memperluas hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota PBB, sepanjang tahun 2011, Indonesia telah membuka hubungan diplomatik dengan sembilan negara yaitu Mauritania, El Salvador, San Marino, Montenegro, Republik Dominika, Niger, Sao Tome dan Principe, Antigua dan Barbuda serta Bhutan. Sembilan negara yang baru dibuka sekaligus sepanjang tahun 2011 ini, merupakan bagian dari sisa 21 negara dimana Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik. Dibukanya hubungan diplomatik dengan 21 negara nantinya, praktis Indonesia akan memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota PBB yang berjumlah 193 negara. Di saat yang sama, tercatat 5 negara telah membuka perwakilan asing di Jakarta yaitu Fiji, Kolombia, Belarus, Paraguay dan Konsulat Jenderal RRT

di Medan. Pada tahun 2011, sebanyak 16 negara yang membuka kantor perwakilan negaranya untuk ASEAN di Jakarta. Hingga akhir tahun 2011, tercatat 61 negara yang telah memiliki Wakil Tetap untuk ASEAN. Pada tahun 2012 ini, beberapa negara telah merencanakan membuka perwakilan di Jakarta antara lain Vanuatu dan Georgia. Hal ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia khususnya Jakarta, sebagai salah satu Diplomatic capital bagi kawasan Asia Timur. Pada tahun 2012 mendatang, Indonesia akan tetap memberikan perhatian besar bagi diplomasi bilateral. Kerjasama dengan negara-negara mitra strategis akan terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan peluangpeluang yang saling menguntungkan termasuk memonitor implementasi bidang prioritas yang telah ditetapkan. Mekanisme bilateral yang telah ada akan dipertajam dan dibuat lebih komprehensif dengan melibatkan pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya.Target perdagangan yang telah ditetapkan akan menjadi semacam score card bagi setiap perwakilan untuk dapat mencapainya. Merupakan kewajiban perwakilan RI, untuk memperluas pasar ekspor Indonesia guna mendukung nilai eskpor yang dicanangkan Indonesia pada tahun 2012 ini yaitu 230 miliar dollar AS. Kementerian Luar Negeri juga telah menginstruksikan kepada seluruh perwakilan untuk secara aktif mendorong investasi asing yang bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia sesuai dengan MP3EI yang telah dimiliki Indonesia. Perwakilan RI di luar negeri juga harus berkontribusi bagi pencapaian target wisatawan manca Negara sebesar 8 juta jiwa di tahun 2012. Seluruh ukuran-ukuran tersebut sangat jelas untuk menjadi target setiap perwakilan. Untuk mempertajam diplomasi bilateral, pada paruh pertama tahun 2012 di Jakarta, akan dilakukan rapat kerja seluruh kepala perwakilan RI guna mengkaji upaya yang sistematis peningkatan hubungan bilateral dengan setiap negara. Diplomasi di kawasan juga merupakan pilar penting diplomasi Indonesia. Diplomasi bilateral ataupun regional dapat saling melengkapi dan saling mengisi. Keduanya saling terkait erat. Diplomasi Indonesia dalam mengembangkan kerjasama kawasan senantiasa mengedepankan pengembangan arsitektur kawasan yang memungkinkan kerjasama dalam

5

menjawab tantangan-tantangan keamanan bersama baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. ‘Tantangan atau ancaman bersama’ di kawasan bukanlah sebuah negara tertentu, melainkan isu bersama seperti pengentasan kemiskinan, kelestarian lingkungan, penanganan bencana alam dan pemberantasan kejahatan lintas batas. Indonesia juga senantiasa mendorong terciptanya “dynamic equilibrium” di kawasan berdasarkan pendekatan yang menggarisbawahi prinsip common stability, common security dan common prosperity di antara negara-negara di kawasan. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan kawasan yang damai, aman dan stabil sehingga memungkinkan negara-negara di kawasan, khususnya Indonesia, untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keketuaan Indonesia pada tahun 2011 memberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan arsitektur kawasan yang sedang berkembang. Sepanjang tahun 2011, sebagaimana tahun dimana Indonesia menjadi Ketua ASEAN, Indonesia senantiasa menunjukkan kepemimpinan atau leadershipnya bukan hanya menjadi semata ketua ASEAN. Menjadi Ketua ASEAN adalah masalah rotasi keketuaan; namun kepemimpinan ASEAN menuntut memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Komunitas ASEAN yang tidak hanya berhenti pada saat berakhirnya keketuaan, namun berlanjut kedepan. Itulah yang ditunjukkan Indonesia selama menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2011 ini. Indonesia membuat perbedaan; made a difference. Indonesia berupaya merubah kondisi dari keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik. Adalah merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa politik luar negeri Indonesia dan diplomasi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa. Hanya dengan itu, Indonesia akan memiliki peran dan pengaruh yang lebih besar di kawasannya. Hanya dengan itu pula, Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam forum global. Hanya dengan itu pula, politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dapat diabdikan untuk kepentingan nasional. Guna mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.[] (Disunting dari Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI 2012, 4/1/2012)

No. 51 Tahun V

Diplomasi

6

F O K U S

Bali Democracy Forum Menjadi Bagian Penting Dari Arsitektur Demokrasi Di Kawasan Asia Pasifik Dr R. M. Marty M. Natalegawa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Dalam rentang waktu yang relatif singkat, Bali Democracy Forum dengan cepat diakui secara luas sebagai bagian penting dari arsitektur demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Saat ini kita telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan BDF sejak didirikan pada tahun 2008, Forum telah berkembang semakin substantif dalam mempromosikan dialog dan kerjasama pembangunan politik, serta promosi demokrasi di kawasan. Hal ini dicapai melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Jumlah peserta dan pengamat pada pelaksanaan Bali Democracy Forum ini meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Bali Democracy Forum IV ini dihadiri oleh 6 Kepala Negara, 2 Wakil PM, 24 Menteri, dan tidak kurang dari 82 negara yang hadir, baik sebagai peserta ataupun pengamat. Tidak diragukan lagi, bahwa hal ini mencerminkan dukungan yang kuat terhadap Forum. Dan pada gilirannya, hal ini tentu harus mencerminkan nilainilai dari Forum kepada seluruh peserta, dan pengakuan yang semakin luas dari negara-negara di kawasan dan dunia pada umumnya, terhadap promosi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan di kawasan Asia Pasifik. Melalui Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai lembaga

No. 51 Tahun V

Dok. Diplomasi

Dok. Infomed

pelaksana, BDF telah dan pembangunan ekonomi. dimana orang bisa mengekspresikan menyelenggarakan Sebagaimana ditekankan dalam pendapat, kekhawatiran dan kebutuhan dan memberikan Bali Democracy Forum Ketiga, semua mereka, adalah sangat penting untuk kontribusi bagi berbagai negara didorong untuk menjamin lebih mengkonsolidasikan nilai-nilai kegiatan regional dan pencapaian democratic dividend melalui demokrasi. internasional. pembentukan perdamaian, stabilitas Selama masa perubahan yang Sebagai contoh, dan kemakmuran yang adil. cepat dan dinamis ini, kebajikan sepanjang tahun lalu Ini merupakan elemen kunci dalam demokrasi sekali lagi sedang diuji. telah diselenggarakan menyampaikan demokrasi. Negara diharapkan untuk lebih responsif Election Visit Programs di Forum tahun ini mengambil tema terhadap perubahan kebutuhan dan Jepang dan Thailand. Dan “Enhancing Democratic Participation keprihatinan rakyat mereka. dalam kesempatan ini, in a Changing World: Responding Hal ini melatar belakangi kami ingin menyampaikan to Democratic Voices”, yang akan penyelenggaraan Bali Democracy Forum penghargaan yang tulus mengidentifikasi dan mengelaboarsi, Keempat yang akan berusaha untuk kepada pemerintah kedua setidaknya dua hal: membahas bagaimana demokrasi, negara untuk kerjasama Pertama, kemampuan negara sebagai suatu proses pemerintahan, dan kolaborasinya, untuk merespon secara positif suara membutuhkan partisipasi luas dari sehingga program ini demokrasi. rakyat dalam proses pengambilan dapat dilaksanakan Kedua, cara untuk memastikan keputusan. dengan baik. ruang demokrasi bagi partisipasi yang Negara-negara didorong untuk Selain itu, berbagai lebih luas dalam proses pengambilan berbagi pengalaman mereka masingceramah dan diskusi keputusan kebijakan publik. masing dalam memastikan partisipasi akademis juga telah diatur dalam Kedua elemen ini jelas sangat semua pemangku kepentingan dalam kerjasama dengan universitaspenting dalam memastikan proses pengambilan keputusan. universitas, baik di Asia dan di kawasan pengembangan dan pertumbuhan Partisipasi dan pandangan para lain, untuk mempromosikan demokrasi. demokrasi. pemimpin negara/pemerintahan Bahkan lebih dari itu, IPD telah Partisipasi masyarakat yang lebih serta seluruh delegasi yang hadir di memberikan kontribusi nyata dalam luas sangat penting untuk menjawab forum ini tentunya akan memberikan menanggapi gelombang pertumbuhan tantangan global saat ini, dimana banyak pertimbangan yang mendalam, demokrasi yang menyisir sebagian gelombang demokratisasi telah melanda kontribusi bagi masa depan kontribusi besar Timur Tengah dan Afrika Utara. banyak bagian dunia dan membawa bagi masa depan Bali Democracy Forum Dalam hubungan ini, misalnya IPD implikasi geopolitik, ekonomi dan sosial. yang lebih baik sebagai mercusuar telah memprakarsai serangkaian Oleh karena itu, modalitas demokrasi di kawasan Asia-Pasifik.[] lokakarya bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di Mesir untuk berbagi pengalaman dalam memelihara dan mengkonsolidasikan demokrasi. Melalui upayanya, Bali Democracy Forum telah meletakkan dasar yang kuat untuk promosi demokrasi dengan memastikan pertimbangan yang membangun terhadap tema dan diskusi pada sesi sebelumnya. Kita ingat bahwa Bali Democracy Forum Pertama dan Kedua mengakui pentingnya membangun jaringan masyarakat demokratis yang kuat dan hubungan yang tidak terpisahkan antara demokrasi Dr. N. Hasan Wirajuda memandu paparan pada hari ke-dua BDF IV


Diplomasi F

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden Republik Indonesia

O

K

U

S

7

Bali Democracy Forum Berbagi Pandangan konstruktif, Ide Dan Pelajaran Demokrasi - Tanpa Penilaian Atau Pemaksaan Dok. Infomed

Presiden SBY menyampaikan pidato pembukaan BDF IV pada tanggal 8 Desember 2011 di Nusa Dua Bali

Bali Democracy Forum (BDF) telah tumbuh secara signifikan sejak pertama kali didirikan pada tahun 2008. BDF adalah forum antar-pemerintah pertama tentang demokrasi di Asia. Kehadiran di Bali Democracy Forum telah berkembang, dari 39 negara peserta dan organisasi internasional pada pertemuan pertama tahun 2008, hingga 82 peserta pada hari ini. Selain itu, saya juga senang menyoroti bahwa jumlah pejabat setingkat Kepala Negara dan Pemerintah, tahun ini telah melompat menjadi 8 dari 3 pada pertemuan terakhir. Saya yakin bahwa jumlah ini akan terus berkembang di masa depan. Bali Democracy Forum telah menjadi forum utama bagi negara-


negara di kawasan untuk berbagi pandangan konstruktif, ide dan pelajaran demokrasi - tanpa penilaian atau pemaksaan. Ini menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mengambil bagian tanpa beban pretensi. Peristiwa terakhir di seluruh dunia telah membuat pekerjaan kita semua di sini menjadi lebih signifikan. Di Asia Tenggara, Myanmar mengadakan pemilihan awal tahun ini dan sekarang mempercepat transisi politik sebagai bagian dari peta jalan menuju demokrasi. Kami menyatakan dukungan bagi Myanmar karena terus berupaya memajukan reformasi dan pembangunan demokrasi, terutama untuk mencapai rekonsiliasi dan

perdamaian abadi. Perkembangan yang paling signifikan, mungkin adalah peristiwa di Afrika Utara dan Timur Tengah- yang sekarang disebut sebagai Arab Spring -yang telah menghasilkan perubahan politik secara cepat dan tidak satupun dari kita yang memprediksi hal ini. Seperti jin yang keluar dari botol, ia melepaskan kekuatan dan mengubah masyarakat untuk selamanya. Masyarakat menuntut lebih banyak ruang politik dan partisipasi yang lebih besar dalam menentukan masa depan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil.

No. 51 Tahun V

Diplomasi

8

fokus

Hal ini masih terlalu dini untuk menentukan bagaimana perubahan politik akan terjadi. Berdasarkan pengalaman kami sendiri di Indonesia, adalah aman untuk mengasumsikan bahwa ini adalah tahun-tahun awal, dan berbagai hal akan menjadi lebih sulit sebelum akhirnya menjadi lebih baik. Dengan cara apapun tanpa terdengar pesimis, harus dikatakan bahwa tidak ada jaminan keberhasilan bagi negara manapun dalam memulai perubahan politik. Perubahan bisa menjadi lebih baik atau buruk. Dan demokrasi di seluruh dunia biasanya memiliki 4 (empat) skenario perkembangan: mereka dapat meningkat, stagnan, mengalami pembusukan atau gagal. Ini berarti bahwa keberhasilan demokrasi itu harus dibangun, kerjakeras dan improvisasi setiap langkah dari jalan yang ditempuh. Tentunya, pemilu hanyalah salah satu alat demokrasi, dan untuk membangun demokrasi yang matang membutuhkan lebih banyak, tidak hanya memegang pemilu semata. Terjadinya perubahan politik yang luar biasa memperkuat poin-poin penting dari apa yang telah kita bahas dalam 4 (empat) tahun terakhir. Saya akan mencoba untuk menyoroti apa yang kita harapkan dari demokrasi. Dimulai dengan, bahwa demokrasi harus memberikan kebebasan yang lebih besar. Ini berarti harus menyediakan ruang yang cukup bagi warga negara untuk menjalani hidupnya dalam kebebasan - kebebasan beragama, berserikat, berekspresi. Tapi kebebasan itu memiliki banyak dimensi - dan kita harus tetap setia mempromosikan masing-masing kebebasan tersebut. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, akhirnya kami mendapatkan kebebasan politik dari kolonialisme bagi warga kami, tapi beberapa lama setelah itu, rakyat kami masih hidup di bawah tirani kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan – tidak ada kondisi kebebasan ekonomi. Hal ini membuat kebebasan politik yang baru kami peroleh tidak lengkap dan sangat riskan terhadap ketimpangan. Selain itu, kebebasan itu juga tidak mutlak. Ia memiliki batas. Kebebasan tidak dapat digunakan untuk melanggar hak orang lain. Tidak boleh digunakan untuk mempromosikan kebencian, konflik atau perang. Itu sebabnya kami percaya bahwa kebebasan harus dibarengi dengan toleransi dan aturan hukum - karena tanpa itu, kebebasan akan menyebabkan anarki dan

No. 51 Tahun V

kebencian yang tidak terkendali. Lebih dari sekedar memberikan kebebasan, demokrasi juga harus memberikan perdamaian. Kita semua menyadari teori “democratic peace”, didasarkan pada asumsi bahwa demokrasi tidak berperang melawan satu sama lain. Tapi ada kasus-kasus yang luas di mana demokrasi baru menjadi terbebani oleh meningkatnya konfli, dan membuat perdamaian menjadi lebih sulit untuk dipahami. Kami mengalami hal ini di Indonesia pada tahun-tahun awal transisi demokrasi, di mana kita menyaksikan perkembangan konflik komunal di daerah-daerah tertentu selama waktu tertentu. Hari ini, perdamaian dan stabilitas merasuk di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, kami tetap waspada karena Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari prospek meletupnya konflik komunal baru. Dan ini adalah masalah yang juga dihadapi oleh negara-negara lain yang mengalami transisi demokrasi. Ini juga yang menjadikan mengapa setiap transisi demokrasi harus mencakup upaya untuk menyediakan secara sistematis upaya perlindungan hak asasi manusia. Semakin kita menjamin hak asasi manusia bagi warga kita, demokrasi kita akan menjadi lebih tahan lama. Selain memberikan kebebasan dan perdamaian, demokrasi juga harus memberikan moderasi. Hal ini penting, karena sebagaimana sering terjadi, demokrasi dapat menimbulkan segala macam ekstremisme dan radikalisme. Memang, ekstrimis biasanya tergoda untuk menyalahgunakan keterbukaan demokratis untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa pernah benar-benar percaya kepada kebaikan demokrasi. Ini adalah sesuatu yang dapat terjadi di negara demokrasi barat, demikian juga di Asia, Afrika atau Latin. Biasanya, kita tidak dapat menghentikan atau membatasi suara-suara radikal, tetapi jika tidak dicegah akhirnya mereka dapat menyebabkan erosi demokrasi. Kami tidak pernah bergeser sedikitpun dalam mendorong dari belakang dengan memastikan bahwa suara moderasi dan pemikiran logis terus berlaku sebagai tren utama dalam masyarakat kita. Memang, salah satu poin dalam Rencana Aksi Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN baru-baru ini di Bali adalah untuk mempromosikan sebuah koalisi global moderat sebagai ukuran yang diperlukan untuk perdamaian dunia. Lebih dari kebebasan, perdamaian dan moderasi, demokrasi juga harus memberikan kemajuan. Ini memang tantangan bagi banyak demokrasi:

memastikan bagaimana demokrasi diterjemahkan menjadi perlengkapan publik yang positif secara nyata. Hal ini juga akan menjadi tantangan penting yang dihadapi Arab Spring dalam jangka pendek – bagaimana bisa dengan cepat membangun lembaga-lembaga demokrasi sambil memberikan jenisjenis pemerintahan yang diperlukan untuk menarik masyarakat mereka selama kondisi sosial ekonomi yang sulit. Pada tahun-tahun awal transisi, rakyat bisa menjadi tidak sabar dan menuntut lebih. Mereka ingin melihat solusi yang cepat, yang seringkali sulit didapat. Memohon kesabaran terkadang tidak cukup. Dan obat terbaik biasanya adalah tegas – meskipun menyakitkan - bergerak untuk reformasi yang akan meningkatkan standar hidup, meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkualitas. Jangan lupa: bahwa demokrasi adalah harapan. Kita memiliki kewajiban untuk tidak membiarkan harapan itu turun. Dan akhirnya, demokrasi harus membawa -dengan baik- demokrasi. Saya katakan ini karena ada kasus ketika demokrasi mengarah pada penindasan yang lebih tirani. Pola pikir otoriter dapat berkembang dalam masyarakat demokratis. Faktanya adalah: demokrasi tidak dapat bertahan tanpa demokrat. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk terus menumbuhkan pola pikir demokratis di antara masyarakat kita. Skenario mimpi adalah agar masyarakat memiliki kepercayaan yang tidak tergoyahkan dalam sistem demokrasi, tidak peduli apa pendapat mereka tentang para politisi dan pemimpin politik. Dalam dunia yang sempurna, demokrasi membawa semua hal ini bersama-sama. Tapi kita tidak hidup di dunia yang sempurna. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna, di mana ada hal-hal yang salah, yang baik sering diinjak, dan harapan sering terbuang. Saya yakin bahwa kita semua, tidak peduli apa sistem politik dan latar belakang sejarahnya, kita ingin melihat yang terbaik bagi masyarakat kita. Pada abad ke-21, ini berarti satu hal: kita harus menempatkan dan hidup sesuai dengan aspirasi rakyat kita. Ketika ada keterputusan antara pemimpin dan keinginan rakyat, politik akan menjadi disfungsional. Masing-masing dari kita perlu untuk merespon secara berbeda terhadap aspirasi rakyat kita, tetapi kita harus merespon. Hal ini terutama terjadi karena kita menghadapi tampilan sosial dan politik yang sama sekali berbeda di abad 21 ditandai dengan pertumbuhan fenomenal media sosial,

yang berarti bahwa pendapat dan aspirasi warga negara kita telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memang, transisi Arab Spring sejauh ini mewakili demonstrasi terbaik kekuatan rata-rata warga negara untuk menghasilkan perubahan, dipersenjatai dengan Facebook, Twitter dan smart phone. Saya percaya bahwa dengan munculnya media sosial di mana-mana dalam masyarakat kita ini akan menjadi tantangan intelektual dan praktis yang paling penting bagi demokrasi abad 21. Dan di luar instrumen pemungutan suara, ada banyak alat-alat baru yang akan memungkinkan kita untuk mengetahui apa yang dipikiran dan menjadi keinginan rakyat. Di kantor kepresidenan saya, selama beberapa tahun kami telah menerapkan PO Box, email dan layanan teks untuk setiap warga negara kami yang ingin mengajukan keluhan, mengekspresikan keprihatinan dan menyarankan ideide secara langsung ke kantor saya. Kami mempekerjakan puluhan orang yang bekerja sepanjang waktu untuk mengumpulkan dan menyoroti aspirasi masyarakat. Saya telah menemukan metode ini menjadi cara lain yang baik untuk menyerap aspirasi masyarakat - dan untuk mengukur, baik sentimen positif dan negatif. Jika setelah penyelidikan lebih lanjut keluhankeluhan ini ternyata bermanfaat, kami akan memproses apa yang mereka harapkan. Akhirnya, kalau boleh saya katakan begitu, saya menyatakan bahwa 2011 akan diingat sebagai tahun transisi. Kami ingin mereka semua baik. Kami tahu betapa sulitnya itu, dan kami meminta agar mereka memiliki kepercayaan yang kuat dalam demokrasi, bahwa mereka memelihara itu. Banyak dari mereka memerlukan bantuan - dan beberapa memang benar-benar meminta bantuan - tapi saya percaya beberapa juga perlu ruang untuk melakukan kerja keras mereka. Jika begitu kita harus menghormati keinginan mereka. Setiap demokrasi memiliki hak untuk membuat keputusan mereka sendiri, untuk memetakan masa depan mereka sendiri, dan juga untuk membuat kesalahan mereka sendiri. Ini adalah proses yang memerlukan trial and error dan sangat penting bagi demokrasi untuk tumbuh dan matang. Dan jika kita memiliki kepercayaan dalam apa yang kita lakukan, dan kita tetap jalan, saya yakin bahwa kita semua akan melihat cahaya di ujung terowongan, dan mempertahankan harapan yang disematkan jutaan orang pada kita.[] (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)


Diplomasi F

O

K

U

S

9

Bali Democracy Forum IV Lebih Berani dan Terbuka Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden/Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI


dengan statement yang disampaikan oleh beberapa pemerintahan, termasuk Myanmar dan Qatar serta beberapa negara lainnya yang baru membuka diri, dimana mereka menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah untuk lebih terbuka dan responsif terhadap demokrasi politik. Sementara itu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya kira sangat baik, karena beliau menjelaskan mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Indonesia, baik langkah-langkah maju maupun kesulitan yang dihadapi. Presiden SBY menegaskan bahwa demokrasi itu bukan sesuatu yang mudah, melainkan harus diperjuangkan terus-menerus dan banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dihadapi. Di dalam sesi interaktif, kita lebih banyak lagi mengajak pertukaran pendapat tentang bagaimana caranya negara tidak lagi represif dan menghambat demokrasi dan secara sistematis membuka diri melalui institusi-institusi dan UndangUndang yang lebih terbuka sehingga memungkinkan demokratisasi lebih Dok. Diplomasi

Beberapa catatan menarik dari penyelenggaraan Bali Democracy Forum IV (BDF) tahun ini; pertama, adalah adanya peningkatan jumlah peserta. Ini menunjukkan semakin besarnya dukungan terhadap BDF, dimana suara-suara yang tadinya agak sinis dan mempertanyakan kredibilitas dan manfaat dari BDF ini mungkin sudah agak berkurang, karena sudah semakin banyak negara yang berpartisipasi, termasuk observer country dari negara-negara Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Ada begitu banyak harapan terhadap BDF ini. Sudah kurang tepat lagi jika saat ini ada sebagian pihak yang menanyakan manfaat BDF. Karena semestinya bukan lagi apakah BDF ini relevan atau tidak, tetapi bagaimana BDF bisa memenuhi semua harapan tersebut. Kedua, adalah dari segi substansi, dimana BDF IV kali ini lebih berani, karena berbicara tentang bagaimana harus memperbesar ruang agar pemerintah mau mendengarkan suarasuara rakyat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebagian dari anggota BDF itu masih agak tertutup. Mereka memang mau berbicara mengenai demokrasi, tetapi untuk betul-betul memberi ruang kepada masyarakat madani, itu masih bersifat problematik. Tapi dalam satu tahun belakangan ini, banyak terjadi kejadian-kejadian internasional yang menunjukkan bahwa negara-negara yang terlalu refresif dan otoriter itu akan menghadapi perlawanan yang semakin masif dari masyarakatnya, termasuk dari generasi muda mereka yang mampu menggunakan media-media baru seperti tweeter, facebook dan sebagainya, seperti halnya kasus ‘Arab Spring’. Kemudian juga di Myanmar yang cukup lama tidak ada pergerakan disana, mungkin karena tekanan dari luar atau ada pendekatan persuasif negara-negara anggota ASEAN, dan karena Myanmar ingin supaya bisa diterima menjadi bagian dari komunitas regional, maka dalam satu tahun terakhir ini ada perbaikan yang cukup signifikan disana. Kita melihat bahwa situasi yang terjadi belakangan ini telah membuat negara-negara yang tadinya enggan untuk berbicara tentang demokrasi dan bersikap agak defensif, telah mulai membuka diri. Saya senang sekali

berperan. Kedua, disamping bagaimana meningkatkan peranan civil society. Semuanya sepakat bahwa civil society sangat penting didalam memajukan demokrasi, karena memiliki peran yang bermacam-macam, seperti advokasi, pemberdayaan, social control, harmonisasi, dan ko-eksivitas. Menlu Bosnia menegaskan mengenai pentingnya peranan kelompok-kelompok agama, misalnya untuk mengadakan interfaith dialogue sebagai upaya guna mencegah kebencian antar agama. Jadi kalau misalnya ada problem, maka civil society yang akan me-reduce back. Ada juga pertanyaan, misalnya di negara-negara yang masih tradisional dan mungkin masih sangat tryble dan sektarian, dimana perempuan dan anakanak muda mungkin belum terbiasa untuk berperan. Bagaimana negara yang masih traditional society ini bisa mentransformasi diri untuk membangun civil society. Irak menyampaikan bahwa hal ini merupakan tantangan bagi mereka. Di satu pihak sudah ada upaya dari pemerintah untuk membuat Undang-

Undang yang memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat madani untuk lebih berperan. Tetapi ternyata ini tidak mudah, karena perempuan yang selama ini tidak pernah bisa berperan tiba-tiba saja bisa mengorganisir diri dan melakukan upaya-upaya yang berpengaruh terhadap kebijakan publik. Begitu juga dengan masyarakat tradisional yang terdiri dari sukusuku misalnya, bagaimana mereka bisa mentransformasi diri supaya lebih modern. Ini tantangan bagi semua bangsa yang masih dalam era transisi untuk bisa membangun civil society. Tantangan bagi negara yang menghendaki adanya pemahaman yang lebih dari warga negaranya mengenai apa arti demokrasi, peranan dari warga, dan sebagainya. Ini menarik karena justru dari floor atau para peserta muncul usul untuk bisa mendorong civil society supaya bisa berperan lebih konstruktif. Jadi tidak hanya asal anti pemerintah, tetapi bagaimana mereka juga bisa memberikan solusi dan sebagainya. Para peserta sepertinya sudah mulai terbuka, dan mengharapkan agar pada pelaksanaan BDF berikutnya ada sesi khusus untuk membicarakan civil society. Selain itu dibahas pula mengenai pentingnya peran dan independensi media, disamping ada kewaspadaan dalam hal NGO, karena ada juga NGO yang tidak sepenuhnya bisa diandalkan untuk memperjuangkan kepentingan publik, mereka lebih memperjuangkan ‘kepentingannya’ dan terkadang sangat tergantung dengan pihak asing dalam hal pendanaan. Lalu bagaimana jika mereka memajukan agenda-agenda yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ada kekhawatiran terjadinya manipulasi dari pihak asing, sementara di sisi lain, lemahnya kapasitas di dalam negeri mengharuskan negara dan masyarakat untuk mau menerima bantuan asing. Dalam hal ini peranan dari donor agency, organisasi internasional dan sebagainya menjadi cukup penting. Tinggal bagaimana mencari keseimbangan yang baik antara meminta bantuan dari luar dengan keharusan memelihara agenda itu agar tetap dikuasai oleh national society itu sendiri.[]

No. 51 Tahun V

Diplomasi

10

fokus

Peran BDF Sangat Strategis Prof. Dr. Azyumardi Azra Dok. Diplomasi

Direktur Pascssarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Hal yang menarik terkait demokrasi adalah inklusifisme demokrasi, jadi meskipun demokrasi itu memiliki prinsip-prinsip yang universal, tetapi tidak ada satu negarapun yang bisa mengklaim bahwa dialah negara yang paling demokratis. Karena itulah pada penyelenggaraan BDF pertama kita juga mengundang negaranegara seperti China, Myanmar, Brunei dan Singapura, dan karenanya ada negaranegara yang memprotes, karena negara-negara tersebut dianggap bukan negara demokrasi. Saya katakan kepada mereka, bahwa tujuan dari forum ini adalah untuk saling tukar-menukar pengalaman, informasi dan best practices mengenai demokrasi. Perkembangan demokrasi yang terjadi di Myanmar saat ini, sedikit banyaknya juga ada kontribusi dari BDF ini. Jadi kita harus inklusif dan tidak menyingkirkan

negara-negara tersebut. Ini penting, karena bisa jadi mereka malah tidak akan menjadi negara yang demokratis jika kita tidak menyertakan mereka. Dengan mendengar barbagai macam pengalaman demokrasi melalui forum ini, maka pada akhirnya mereka mulai menemukan bentuk demokrasi yang sesuai bagi negara mereka. Disinilah peran BDF yang sangat strategis dengan pendekatan yang inklusif, dimana Indonesia melakukan ini dalam bentuk yang tidak menggurui, melainkan dengan rendah hati dan sederhana, sehingga ada yang mengatakan bahwa Indonesia sudah berada dalam posisi melakukan “ekspor demokrasi”. Tapi kita tidak mau menggunakan istilah itu, kita mengatakannya dengan “tukar-menukar pengalaman dan informasi”. Itulah yang membuat negara-negara yang belum demokrasi sedikit banyaknya mulai berpartisipasi, kita berupaya mendorong perubahan sedikit demi sedikit di dalam cara berpikir mereka, dan sehingga sedikit banyaknya BDF telah berperan didalam menciptakan perubahan tersebut. Selain prinsip-prinsip demokrasi yang universal, saya kira demokrasi itu harus diperkuat secara individu. Semakin kita bisa berasimilasi dengan demokrasi, maka demokrasi itu akan semakin kuat. Kalau tidak, maka

IPD Akan Memberi Dukungan Negara-Negara Yang Pemerintahnya Ingin Perubahan Dok. Diplomasi

Ekspektasi terhadap BDF ini sangat tinggi, oleh karena itu maka untuk tahun depan kita harus bekerja dengan lebih solid lagi, terutama interaksi antara IPD dengan Kemlu dan berbagai institusi lainnya, baik di pemerintahan ataupun yang di luar pemerintah. Kita perlu menata ulang Prof. Dr. I Ketut Putra Erawan kinerja kita supaya dapat menjadi lebih baik lagi Direktur Eksekutif IPD dan mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Pastinya sebagai lembaga implementasi dari BDF, Istitute for Peace and Democracy (IPD), akan membantu proses demokratisasi di berbagai negara sepanjang ada signal dari negara bersangkutan, bahwa ada keinginan dari

No. 51 Tahun V

mereka untuk kita bantu. Kita selalu siap untuk itu, karena memang merupakan tugas utama kita untuk membantu negara-negara yang membutuhkan skill, pengetahuan dan kapasitas di bidang demokrasi dan hal-hal lainnya yang terkait dengan demokrasi, apalagi untuk negara-negara ASEAN yang berada di kawasan. Dukungan utama untuk dapat terbentuknya Komunitas ASEAN, adalah pelaksanaan demokrasi itu sendiri, dan ini perlu dukugan dari IPD, apalagi ekspektasinya memang sangat tinggi sekali. Jadi, pekerjaan IPD sekarang ini sudah sampai kepada tahap bagaimana ide-ide yang ada selama ini dapat kita ubah menjadi suatu program yang bagus. Disamping itu IPD juga akan memberikan dukungan kepada negara-negara yang memerlukan, seperti misalnya Myanmar dan sebagainya. IPD hanya akan memberikan dukungan terhadap negara-negara yang pemerintahnya memiliki keinginan untuk suatu perubahan. Karena akan sangat sulit dan banyak sekali kompleksitasnya, jika misalnya keinginan perubahan itu hanya dari elemen masyarakat, sementara pemerintahnya sama sekali tidak mau berubah.

demokrasi akan dianggap sebagai sesuatu yang asing atau imported, oleh karena itu tugas kita di Indonesia adalah misalnya menguatkan wacana mengenai demokrasi yang Islami. Apa yang sebenarnya menjadi akar-akar teologis bagi demokrasi dilihat dari bangsa Indonesia. Kalau perlu kita cari juga culture groups of democracy di Indonesia, misalnya dalam tradisi di Bali, masyarakat Bali itu memiliki ‘Subak’, dan mungkin memiliki hal-hal yang bisa memuat demokrasi. Kalau di kampung saya di Sumatera Barat, disana bisa ditemukan transfer values of democracy, misalnya apa yang disebut dengan ‘Demokrasi Palaka’. Palaka adalah tempat duduk di warung kopi, dimana setiap orang bisa dengan bebas mengungkapkan aspirasinya. Kalau hal ini bisa kita kembangkan, maka demokrasi kita akan semakin kuat dan menjadi semacam identitas dan menjadi perekat antara nilai-nilai agama dan budaya, dan hal tersebut harus diupayakan secara terus menerus. Indonesia memang luar biasa, dan demokrasi di Indonesia memang harus kita perjuangkan terus. Bahwa demokrasi itu bukan hanya untuk demokrasi itu sendiri tetapi untuk pembangunan. Jadi sekarang ini di tingkat internasional, sebagai international idea misalnya, demokrasi itu harus menciptakan kesejahteraan. Asumsinya sekarang ini adalah bahwa demokrasi itu tidak bisa berdaya sepenuhnya jika masyarakat masih miskin, oleh karena itulah maka masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian. Itulah yang menjadi tema pokok sejak dua tahun lalu, yaitu democracy and development, dan development for democracy. Sekarang ini yang menjadi program-program utama adalah program perbaikan kesehatan, sanitasi, gizi dan sebagainya. Selanjutnya adalah peran dari lembaga-lembaga iptek/think tank yang menurun sejak era reformasi ini, karena masing-masing politikus mendirikan lembaga sendiri-sendiri yang saya kira tidak terlalu serius dan lebih kepada kepentingan elit politik dibanding kepentingan masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kedepan saya kira lembaga-lembaga iptek/think tank kita perlu diberdayakan kembali dalam konteks development for democracy.[]


Diplomasi fokus

11

Membangun “Digital Bangladesh” Dan Mensintesis Nilai-Nilai Demokrasi Dengan Kemajuan Sheikh Hasina

Dok. Diplomasi

Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh

Dengan tulus hati saya sampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya sebagai Co-Chair pada penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) yang pada tahun ini bertema “Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices”. Tema ini sangat tepat pada saat semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia yang menuntut demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang mereka sukai. Sementara itu perubahan positif sedang berlangsung, juga penting untuk terus memikirkan cara yang lebih baik guna menjaga pemerintahan yang sudah demokratis benar-benar mewakili harapan rakyat mereka. Dalam kehidupan kita dunia telah berubah. Jarak telah semakin menyusut, dan yang dahulunya adalah negara yang jauh sekarang telah berubah menjadi tetangga sebelah. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengubah dunia kita, terutama melalui peningkatan arus informasi dan kemampuan komunikasi. Proses yang disebut globalisasi tidak hanya menghubungkan negara-negara


dan masyarakat menjadi semakin dekat, tetapi juga menempa saling ketergantungan ekonomi global dan meningkatnya arus migrasi tenaga kerja. Di luar aspek-aspek positif, globalisasi juga mendatangkan aspek negatif, termasuk perubahan iklim, konflik etnis dan pelanggaran HAM, perdagangan manusia, terorisme dan sengketa air bersih. Globalisasi tentu saja juga telah melepaskan kekuatan demokrasi dan kebebasan yang didorong oleh kehendak mayoritas seluruh bagian dunia, mencabut rezim yang menindas dan menggantinya dengan yang demokratis. Sudah saatnya bagi negara untuk membuang praktek lama mereka, dan menyambut suara baru kebebasan, demokrasi dan HAM. Proses ini juga membuka kesempatan bagi semua negara, terlepas dari ukuran populasi dan status ekonomi, agar suara mereka didengar dalam menghadapi tantangan baru dalam dunia globalisasi kita. Kebutuhan partisipasi demokratis yang efektif dalam diskursus global

terhadap tantangan yang dibawa dari penyatuan dunia kita, telah ditempa dengan semakin eratnya kerjasama antar negara melalui berbagai forum dan organisasi regional, multilateral dan internasional. Entitas baru ini telah membuka saluran bagi negaranegara anggota untuk menyuarakan concerns mereka terhadap isu-isu yang mengganggu, dan berbagi pengalaman antara satu negara dengan negara lainnya, mengenai praktek demokrasi yang mengemuka di banyak kasus untuk kemudian di adopsi mana yang paling cocok dengan kebutuhan masingmasing. Pembentukan SAARC telah menyebabkan partisipasi demokratis negara-negara anggotanya menjadi lebih bersatu dalam hal hubungan internasional dan mempromosikan kawasan sebagai global player. Saya yakin negara-negara di Asia Tenggara memiliki pengalaman yang serupa dengan ASEAN. Jalan menuju demokrasi bagi Bangladesh dimulai pada tahun lima puluhan, ketika Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bapak Bangsa,

menyadari bahwa emansipasi ekonomi rakyat kita terletak pada kebebasan politik dan partisipasi demokratis akar rumput. Visinya tersebut segera menggembleng rakyat menjadi sebuah kekuatan yang tak tertahankan, dan Bangladesh lahir sebagai bangsa yang berdaulat pada tahun 1971. Sayangnya, mimpi beliau tentang rakyat yang hidup makmur dalam sebuah “Golden Bangladesh” dipotong oleh pembunuhan terhadap beliau dan 18 anggota keluarga terdekatnya pada 15 Agustus 1975. Hanya adik saya, Syekh Rehana dan saya yang selamat, karena pada saat itu kami berada di luar negeri. Segera setelah itu, sebagai yang tertua dari dua bersaudara, saya berjanji pada diri sendiri untuk dapat memenuhi impian ayah saya. Menjadikan Bangladesh sebagai negara demokratis yang kokoh dengan berbagai peluang ekonomi yang baik memerlukan sebuah perjuangan yang berat melawan militer dan penguasa militer. Selain itu untuk jangka pendek di tahun 90-an, negara ini telah menderita di bawah pemerintahan otokratis, tidak ada pengaturan kembali agenda pembangunan tahunan dan terkadang hingga satu dekade. Pada satu tahap, saya dikirim paksa ke pengasingan, tetapi keinginan rakyat kita dan goodwill dari masyarakat internasional memastikan saya untuk kembali, bertepatan dengan pemilihan nasional pada 29 Desember 2008. Diakui sebagai pemilihan yang bebas dan adil oleh PBB dan pengamat internasional, pemilu membawa demokrasi ke Bangladesh setelah dua tahun kekuasaan militer. Kemenangan partai kami, Liga Awami mencerminkan keinginan rakyat untuk demokrasi, sekularisme dan “Digital Bangladesh” guna menjawab tantangan masa depan. Di Bangladesh, kita mendengarkan suara rakyat untuk memperkuat demokrasi melalui kemampuan berpartisipasi yang lebih besar. Membangun “Digital Bangladesh” dan mensintesis nilai-nilai demokrasi dengan tujuan ekonomi melalui penggunaan teknologi modern, memungkinkan kita untuk berusaha menjadi negara berpenghasilan menengah pada tahun 2012, bertepatan dengan peringatan lima puluh tahun kemerdekaan kita.[] (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)

No. 51 Tahun V

Diplomasi

12

bingkai

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wakil Presiden Boediono, pada hari Rabu, 21 Desember 2011 pukul 11.00 WIB, melantik 26 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP) untuk sejumlah negara sahabat, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para Duta Besar LBBP tersebut dilaksanakan berdasarkan Keppres No.74/P/Tahun 2011. Usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara secara berturut-turut oleh ke-26 Dubes tersebut. Hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut para menteri KIB II, diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menhuk dan HAM Amir Syamsudin, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Mendikbud M Nuh. Para Duta Besar LBBP yang dilantik tersebut adalah: (1). Retno Lestari Priansari Marsudi, Dubes RI untuk negara Kerajaan Belanda, berkedudukan di Den Haag; (2). Desra Percaya, Perwakilan Tetap RI untuk PBB dan

Dubes dan Konsul baru Organisasi Internasional lainnya di New York, AS; (3). Prianti Gagarin Djatmiko Singgih, Dubes RI untuk Republik Bolivar Venezuela, merangkap Republik Trinidad dan Tobago, Grenada, Saint Vincent and Grenadines, Persemakmuran Dominika dan Saint Lucia, berkedudukan di Caracas, Republik Bolivar Venezuela; (4). Deddy Saiful Hadi, Dubes RI untuk Qatar berkedudukan di Doha; (5). Saut Maruli Tua Gultom, Dubes RI untuk Republik Ekuador berkedudukan di Quito; (6). Andradjati, Dubes RI untuk Senegal merangkap Republik Pantai Gading, Republik Gambia, Republik Guinea Bissau, Republik Gabon, Republik Demokratik Kongo, Republik Guinea, Republik Mali, dan Republik Sierra Leone, berkedudukan di Dakar; (7). Mayerfas, Dubes RI untuk Republik Sosialis Vietnam berkedudukan di Hanoi; (8). Budiarman, Dubes RI untuk Tahta Suci Vatikan, Italia; (9). Elias Ginting, Dubes RI untuk Republik Finlandia merangkap Republik Estonia berkedudukan di Helsinki; (10). Teiseran Foun Cornelis, Dubes RI untuk Republik Kuba merangkap negara

persemakmuran Bahama dan Republik Jamaika berkedudukan di Havana; (11). Subijaksono Sujono, Dubes RI untuk Bosnia dan Herzegovina berkedudukan di Sarajevo; (12). R. Prayono Atiyanto, Dubes RI untuk Republik Azerbaijan berkedudukan di Baku; (13). Andri Hadi, Dubes RI untuk Singapura berkedudukan di Singapura; (14). Sukanto, Dubes RI untuk Kesultanan Oman berkedudukan di Muscat; (15). Djauhari Oratmangun, Dubes RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus berkedudukan di Moskow; (16). Agus Sarjana, Dubes RI untuk Republik Kroasia berkedudukan di Zagreb; (17). Harbangun Napitulu, Dubes RI untuk Republik Mozambique berkedudukan di Maputo; (18). Dewa Made Juniata Sastrawan, Dubes RI untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, berkedudukan di Stockholm; (19). Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Nurfaizi, Dubes RI untuk Republik Arab Mesir berkedudukan di Kairo; (20). Teuku Mohammad Hamzah Thayeb, Dubes RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan

IMO, berkedudukan di London; (21). Agustinus Sumartono, Dubes RI untuk Republik Namibia merangkap Republik Angola, berkedudukan di Windhoek; (22). Dwi Ayu Arimami, Dubes RI untuk Panama berkedudukan di Panama City; (23). Dian Wirengjurit, Dubes RI untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan berkedudukan di Teheran; (24). Lutfi Rauf, Dubes RI untuk Kerajaan Thailand berkedudukan di Bangkok; (25). Ahmad Ni’am Salim, Dubes RI untuk Republik Demokrasi Rakyat Aljazair, berkedudukan di Alger; dan (26). Bomer Pasaribu, Dubes RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, berkedudukan di Kopenhagen. Sementara itu, pada hari yang sama, Menlu Marty M. Natalegawa juga melantik pejabat Eselon I dan II serta Konjen dan Konsul pada 9 Perwakilan RI, di Gedung Pancasila, Jakarta. Para pejabat Eselon I dan II yang dilantik adalah: (1). Drs. Yuri Octavian Thamrin, M.A., sebagai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; (2). Alfred Tanduk Palembangan, sebagai Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; (3). Philemon Arobaya, sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional; (4). Pipien Lenggono Eka Priatna, sebagai Direktur Informasi dan Media; serta (5). Anita Luhulima, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan. Sementara itu, Konsul Jenderal dan Konsul yang dilantik adalah: (1). Ade Padmo Sarwono, Konsul RI di Darwin, Australia; (2). Adriana Hermin Mala, Konsul Jenderal RI di Marseille, Perancis; (3). Eko Hartono, Konsul Jenderal RI di Davao City, Filipina; (4). Ghafur Akbar Dharmaputra, Konsul Jenderal RI di New York, AS; (5). Irmawan Emir Wisnandar, Konsul Jenderal RI di Melbourne, Australia; (6). Jahar Goeltom, Konsul RI di Vanimo, Papua Nugini; (7). Djoko Harjanto, Konsul Jenderal RI di Kuching, Malaysia; (8). Julang Pujianto, Konsul Jenderal RI di Toronto, Kanada; (9). Muhammad Soleh, Konsul RI di Tawau, Malaysia.[]

Dok. presidensby.info

Presiden SBY mengambil sumpah jabatan bagi para duta besar di Istana Merdeka, Jakarta, 21/12/2011

No. 51 Tahun V


Diplomasi bingkai

13

Lantik 2 Pejabat, Menlu Tekankan Motto ‘Enough is not Good Enough’ Dok. infomed

Menlu RI, Dr. RM. Marty M. Natalegawa mengucapkan selamat kepada 2 pejabat protokol dan Konsuler yang baru Kemlu di Gedung Pancasila, 05/11/2012. Menlu Marty M. Natalegawa menggarisbawahi perlunya mencari peluang dan kinerja yang lebih baik. “Enough is not good enough,” kata Marty saat melantik 2 pejabat Protokol dan Konsuler Kemlu di Gedung Pancasila, Kemlu hari ini (05/01). Diharapkan, apa yang telah dicapai dapat menjadi ‘benchmark’ atau rujukan dalam penyelenggaraan keprotokolan. Duta Besar Ahmad Rusdi dilantik sebagai Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler merangkap Kepala Protokol Negara menggantikan Duta Besar Lutfi Rauf yang akan segera menempati tugas


baru sebagai Duta Besar di Bangkok. Sedangkan Ardi Hermawan dilantik sebagai Direktur Protokol menggantikan Hari Kandou yang direncanakan menjadi Wakil Duta Besar di London. Pada kesempatan itu, Marty tegaskan tantangan bagi pejabat yang baru dilantik. Tantangannya, pungkasnya, tidak hanya di bidang keprotokolan saja. Namun ada masalah-masalah lain yang menyangkut interaksi dengan masyarakat luas. Hal tersebut meliputi fasilitas diplomasi dan kekonsuleran. Marty juga menyampaikan prioritas tugas, yaitu perlindungan

WNI. “Beragamnya permasalah perlindungan WNI di luar negeri menuntut adanya kecepatan dalam bertindak dan komunikasi yang baik dengan satuan tugas dan Perwakilan terkait.” (sumber: Dit. Infomed/Yo2k)

Dok. 01 web1 Dok. infomed

No. 51 Tahun V

Diplomasi

14

so r o t

Indonesia Dapat Memberikan Kontribusi Bagi Demokratisasi Global Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang

Dok. state.gov

Abad 21 disebut sebagai “Era Asia,” dan saya menekankan point ini dengan konsisten. Di Asia inilah, yang merupakan pusat pertumbuhan global, kelas menengah berkembang sebagai konsekuensi natural dari pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang semakin mengakar. Ini adalah sebuah fakta yang signifikan dimana Indonesia telah mengambil inisiatif untuk berbagi pengalaman dalam hal pembangunan dan demokratisasi dengan masyarakat internasional. Indonesia, sebagai core member ASEAN, dan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi substansial bagi demokratisasi, tidak hanya di Asia tetapi juga di kawasan Arab. Dalam rangka mencapai pembangunan regional di kawasan, perlu untuk membangun kemakmuran dan stabilitas berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Untuk itu, Jepang akan mendorong secara penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempromosikan demokratisasi yang lebih luas di Asia. Gerakan menuju demokratisasi telah menyebar di Asia, ke Bhutan, Timor-Leste, Kirgistan, Maladewa, Myanmar, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Gelombang demokratisasi yang bersejarah ini tidak terbendung, dan kita harus menjaga momentum kecenderungan ini.

No. 51 Tahun V

Perubahan terakhir di Myanmar harus dilihat sebagai hal yang positif, dan Pemerintah Jepang sangat menghargai serangkaian langkahlangkah ke arah demokratisasi dan rekonsiliasi nasional yang diambil oleh Pemerintah Myanmar berikut transisi kekuasaan kepada masyarakat sipil, setelah pemilihan umum tahun lalu. Secara khusus, kami menyambut pendaftaran ulang National League for Democracy (NLD), yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, sebagai partai politik, dimana ini merupakan langkah kongkrit menuju rekonsiliasi nasional. Pemerintah Jepang, bersama-sama dengan masyarakat internasional, akan mendorong Pemerintah Myanmar untuk membuat kemajuan dalam demokratisasi dan upaya rekonsiliasi nasional, termasuk kelanjutan pembebasan tahanan politik. Perubahan substansial juga terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam proses ini, adalah sangat penting bagi Indonesia dan negara-negara Asia lainnya untuk berbagi pengalaman mengenai demokratisasi dengan negaranegara Arab. Salah satu contoh penting dari dukungan tersebut adalah berupa berbagai proyek yang dapat membantu proses demokratisasi di Mesir yang dilaksanakan dalam kerangka Bali Democracy Forum. Jepang akan bekerja bersama-sama dengan negara-negara demokratis di Asia dalam mendukung upaya demokratisasi di Timur Tengah, yang saat ini tengah mengalami transformasi dramatis yang dikenal sebagai “Arab Spring.” Jepang telah secara konsisten mempertahankan perdamaian dengan negara-negara lainya selama 60 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II dan terus berada di jalur negara demokratis. Oleh karena itu Jepang telah mencapai kemakmuran ekonomi dan membangun masyarakat yang makmur, serta sepenuhnya mendedikasikan kapabilitas nasionalnya untuk merealisasikan perdamaian dan stabilitas internasional. Jalan yang ditempuh untuk sampai pada titik ini tentunya tidak mulus. Jepang mampu mencapai kondisi seperti sekarang ini dengan tetap bertahan terhadap berbagai tantangan dan begitu banyak trial and error, setelah pengalaman pahit runtuhnya demokrasi sebelum dan sesedah perang dunia. Berdasarkan pengalaman Jepang

tersebut, saya ingin menawarkan beberapa pemikiran tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi. Pertama, adalah penting bagi individu untuk dapat menikmati hakhak demokratis secara luas, termasuk kebebasan berekspresi, berbicara, dan berpikir sesuai kata hati. Dalam masyarakat demokratis, individu yang mandiri harus menghormati sistem nilai masing-masing. Dengan kata lain, anggota masyarakat demokratis harus menghormati keberagaman. Sebuah Dok. Diplomasi

Katsuya Okada

kombinasi antara hak-hak dan sistem yang demokratis akan menjamin tercapainya demokratisasi yang sesungguhnya. Saya tekankan, bahwa bagaimanapun, pelajaran yang berharga dapat dipetik dari proses demokratisasi di Asia. Pengalaman kami yang bervariasi telah mengajarkan kita bahwa tidak ada alasan sama sekali bahwa demokratisasi harus diwujudkan dalam suatu sistem yang seragam. Adalah penting bagi setiap negara untuk bergerak maju atas inisiatif sendiri sambil belajar dari pengalaman demokratisasi di negara-negara lain. Hal lainnya adalah, bahwa kita harus ingat tentang kecepatan dari demokratisasi. Kuncinya adalah menciptakan suatu lingkungan demokratisasi pada setiap tahapan. Saya

Delegasi peserta Bali Demokrasi Forum IV menyimak dengan seksama pidato pembukaan BDF IV yang disampaikan oleh Presiden SBY.

negara juga perlu toleran terhadap hak individu dan diversifikasi sistem nilai rakyatnya. Kedua, demokratisasi itu harus dilembagakan melalui pembentukan sistem-sistem pendukung. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan merupakan dasar dari demokrasi, dan ini sangat penting untuk membangun sistem demokrasi yang secara wajar merefleksikan suara warga negara yang menuntut partisipasi politik didalam memutuskan kebijakan nasional. Secara konkritnya, langkah pertama untuk memantapkan kemajuan demokratisasi adalah dengan mewujudkan good governance, seperti misalnya; sistem pemilu yang adil, sistem parlementer yang mencerminkan opini publik, supremasi hukum, kontrol sipil terhadap militer, dan institusiinstitusi administrasi yang efektif dan efisien. Saya yakin bahwa membangun

perlu menegaskan bahwa beberapa keterlambatan dalam demokratisasi itu tidak diinginkan. Pada saat yang sama, kita semua akrab dengan pepatah yang mengatakan, “More haste, less speed”. Abad ke-21 memang merupakan Era Asia. Saya telah katakan hal ini diatas, dimana standar hidup di Asia telah meningkat dengan pesat. Langkah penting berikutnya bagi negara-negara Asia yang telah mencapai pembangunan ekonomi adalah membuat kemajuan demokratisasi ala Asia. Dan penting bagi mereka yang telah mencapai demokrasi untuk berkontribusi terhadap upaya demokratisasi negara-negara lain, berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Jepang akan mengerahkan segala upaya, dan bekerjasama dengan Anda semua, untuk kemajuan demokratisasi lebih lanjut di Asia.[] (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)


Diplomasi so r o t

15

ASEAN Mewujudkan Unsur-Unsur Penting Partisipasi Demokrasi


kadang hanya dalam semalam, dan itu adalah kecepatan dan kekuatan dari proses perubahan modern yang dapat mengguncang kepercayaan rakyat kita terhadap masa depan mereka. Hal ini dihasilkan oleh dinamika yang sangat kuat, bahwa kami datang dengan label Kekuatan Pasar, Keamanan Energi, Keamanan Pangan, Bencana Alam, Perubahan Iklim dan Pandemi Kesehatan. Suatu saat, visi kita tentang keamanan kawasan, tampaknya mungkin akan dikepung oleh kekuatankekuatan tersebut. Tugas kita sebagai pemimpin dan pemerintah, tentu saja, adalah untuk melindungi itu dan siapapun yang berada di dalamnya. Namun demikian sangat sulit untuk melakukan intervensi secara efektif di dalam proses di mana kita, sebagai masing-masing negara, hanya memiliki kontrol yang sangat kecil. Tahun lalu, kita melihat pendekatan yang berbeda dalam merespon seruan perubahan di seluruh dunia. Beberapa negara masih sangat konservatif. Mengklaim membuang masa lalu, dan hasilnya adalah kekacauan sosial. Beberapa negara lainnya lebih revolusioner, menyerukan perubahan langsung terhadap status quo pemerintah dan sistem mereka. Sementara lainnya lebih liberal dengan menyerukan perubahan secara bertahap dan melalui jalan tengah. Tapi, sebagaimana kita semua telah melihat, bahwa respon yang terpecah-belah adalah suatu masalah. Konservatisme seringkali menyebabkan terjadinya konfrontasi. Revolusi menciptakan pergolakan sosial. Liberalisme mendorong perpecahan politik. Sebaliknya, kita beralih ke “partisipasi” sebagaimana dinyatakan dalam tema kita hari ini. Dengan partisipasi ini, saya ingin bekerja bersama, baik secara individu dengan masing-masing negara, dan juga sebagai mitra dalam asosiasi regional kita. Dengan cara ini, kita berupaya untuk mengatasi tugas praktis kita menerjemahkan visi tentang komunitas kawasan menjadi suatu realitas yang dapat melindungi rakyat kita, serta harapan dan impian mereka. Kita perlu meningkatkan keyakinan di masa depan bagi setiap keluarga dan individu. Kita harus memelihara

Haji Hassanal Bolkiah Sultan Brunei Darussalam

Dok. Planetrulers.com

Bali Democracy Forum IV diselenggarakan pada akhir tahun 2011 di mana Indonesia menjadi Ketua ASEAN yang sangat aktif, dan saya ingin menyampaikan penghargaan yang besar atas kepemimpinan Indonesia tersebut. Presiden SBY telah terus-menerus menekankan bahwa kita adalah bagian dari dunia modern dan bahwa kita perlu untuk merespon secara positif tantangan dan tuntutan yang ada. Masyarakat Brunei Darussalam menyambut baik hal ini. Selama dua puluh tujuh tahun, ASEAN telah menjadi pintu gerbang bagi rakyat kita untuk menuju dunia di luar pantai dan daratan kita. Sebagai hasilnya, kami sama sekali tidak merasa terisolasi atau tidak dikenal. Asosiasi kita telah membantu kami dan tetangga-tetangga kami untuk berbagi tujuan regional dan identitas internasional. Dengan cara ini, kami percaya bahwa secara keseluruhan ASEAN mewujudkan unsur-unsur penting “partisipasi demokratis”, dan dengan cara ini pula kemudian merespon suara-suara sebagaimana dimaksud dalam tema kita hari ini. Oleh karena itu kami mendukung penuh proyek ASEAN yang sangat penting, yaitu membangun “komunitas” kawasan yang lebih luas. Kami melihat ini sebagai perpanjangan dari visi para pendiri ASEAN, dan sejalan dengan nilai-nilai yang kami hargai di Brunei Darussalam. Dengan warisan bersama - saling menghormati, niat baik terhadap semua, dan saling mendukungan satu sama lain - ini merupakan sebuah blok bangunan untuk komunitas masa depan, yang akan membentuk tempat tinggal yang ideal bagi keluarga besar regional kita, dimana rakyat kita dapat mengembangkan kemampuan, keterampilan, bakat dan kepercayaan diri mereka untuk menghadapi masa depan. Waktu bergerak tanpa henti dan dunia kita tunduk pada perubahan yang terjadi terus-menerus. Setiap generasi baru bergerak untuk beradaptasi dengan realitas akibat perubahan. Tapi seperti yang telah kita pelajari sepanjang 2011, proses perubahan itu sendiri telah mengalami transformasi. Hal ini tidak lagi sebuah proses yang dapat diprediksi secara sederhana pada setiap dekade melainkan setiap tahun. Ini terjadi begitu saja, kadang-

”Membiarkan hal ini terjadi, itu berarti menolak masa lalu rakyat kita, menyerah pada tantangan masa kini dan pengkhianatan terhadap masa depan mereka.” rasa hormat, niat baik dan kejujuran terhadap satu sama lain. Dan, dalam istilah praktisnya, itu berarti memastikan bahwa ada perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan dalam segala bentuknya, dan peluang hidup bagi semua. Hanya dengan cara ini, kami percaya, rakyat kita dapat ambil bagian dalam berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka dengan pemahaman dan kepercayaan diri. Alternatifnya, adalah menyaksikan semua yang telah

kita capai dihancurkan oleh kecepatan dan kekuatan perubahan, ditinggalkan komunitas dan rakyat kita sebagai anggota masyarakat global yang tidak dikenal, dimana mereka hanya memiliki sedikit peran pribadi. Membiarkan hal ini terjadi, itu berarti menolak masa lalu rakyat kita, menyerah pada tantangan masa kini dan pengkhianatan terhadap masa depan mereka. [] (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)

No. 51 Tahun V

Diplomasi

16

so r o t

Kay Rala Xanana Gusmao

Dok. allvoices.com

PM Timor Leste

Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, pandangan pragmatis dan visi nasional Indonesia menjadi referensi internasional yang penting, dimana perkembangan Timor-Leste terinspirasi oleh promosi demokrasi yang sukses dari negara tetangga ini. Sejarah Timor-Leste akan selamanya terhubung dengan Indonesia. Kemenangan demokrasi dan suara demokrasi rakyat kita, telah membantu membentuk tidak hanya negara kami tetapi juga kawasan kami di Asia Tenggara. Adalah pada tahun 1999 dimana suara-suara demokratis pada akhirnya mulai didengar. Rakyat Indonesia dan rakyat Timor bersamasama memulai sebuah babak baru - ketika mereka memilih demokrasi, penghormatan terhadap HAM, dan kebebasan untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Saat sekarang ini telah memberi kami kepercayaan atas inisiatif penting dari forum seperti ini. Sebagaimana yang saya katakan pada BDF Ketiga, bahwa pertemuan-pertemuan ini telah merangsang refleksi, mendorong dialog dan menyebabkan terjadinya perubahan. Tahun 2011 akan tercatat dalam sejarah dan ditulis dalam berbagai bahasa dan narasi yang berbeda-beda. Setiap hari kita melihat kerumunan rakyat dengan semangat dan antusiasme melakukan agitasi untuk sebuah perubahan besar di dunia. Kita melihat kelompok lain mengungkapkan keputus-asaan mereka menghadapi tantangan besar dunia,

No. 51 Tahun V

dan kami merasa tercekik oleh emosi dan perasaan. Ada sesuatu yang salah dalam semua ini. Kita melihat kemenangan bisa dicapai melalui senjata, keputus-asaan, kelaparan, kekerasan pasca pemilu, ancaman terselubung sebuah jajak pendapat, dan ketakutan di wajah rakyat yang hidup dengan kehadiran pasukan asing, tindakan represif polisi terhadap para demonstran yang melakukan demonstrasi secara damai di negara demokratis, para pemimpin dunia yang tidak berdaya untuk menemukan solusi bagi permasalahan ekonomi dan lingkungan kita, para pemimpin yang mengembangkan upaya untuk memegang kekuasaan negara secara mutlak, dan postur intransigency yang tidak menghargai siapa saja. Tidak ada rakyat yang senang dengan ketidakseimbangan nilai ini. Ada sesuatu yang salah dalam semua ini. Setelah semua itu, ternyata dunia tidak berubah. Dunia ini penuh dengan masalah, dan para pemimpin dunia selalu menghindar daripada menanganinya. Dalam hal ini rakyat mencoba untuk mengubah dunia, sementara para pemimpin menolak untuk mengindahkan tuntutan mereka. Para pemimpin dunia percaya bahwa mereka mewakili pandangan dari rakyat ketika mereka mewartakan apa yang disebut sebagai ‘kepentingan nasional’, seolah-olah mereka mewakili kepentingan nasional yang nyata dari rakyat. Dengan cara ini, para pemimpin negara banyak yang percaya bahwa kepentingan mereka sendiri adalah juga kepentingan rakyat yang mereka perintah. Itulah semua permasalahan dunia yang sistemik. Sebagian besar manusia masih buta huruf, bertelanjang kaki, hak-hak mereka di abaikan, menjadi tunawisma dan hidup dalam penderitaan. Standar universal dan kriteria HAM diperkenalkan sebagai tujuan dalam diri mereka, seolah-olah menjual produk murah dari dunia beradab, dan mereka yang tidak membeli dihindari, tidak menjadi bagian dari kelompok anakanak yang berperilaku baik, yang diukur dengan indikator yang ditetapkan oleh para ahli yang tinggal di gedung pencakar langit dan bekerja untuk CEO. Pemilu dinyatakan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, dan kemudian kami menonton pemerintah nonpemilihan model Italia yang terdiri dari teknokrat, dan pemerintahan

Dok. presidensby.info

BDF Mendorong Dialog dan Proses Demokrasi

lainnya yang hanya menyesuaikan dengan setelan Yunani dan mencederai standar-standar umum dan kepekaan yang dikehendaki. Jika ini terjadi di negara berkembang, ini akan dianggap tidak menyenangkan dan meningkatkan kegusaran HAM di mana-mana mulai dari Brussel ke Jenewa, dari negaranegara demokrasi hingga ke Dewan Keamanan di New York. Kita sedang menyaksikan sebuah orkestra tanpa konduktor, dan tidak satupun yang mengambil tongkat kepemimpinan. Dan persoalannya bukan masalah politik, ekonomi atau bahkan sosial, ini adalah masalah sistem. Ada sesuatu yang salah dalam semua ini, dan dalam hal ini tidak ada yang ingin disalahkan. Saya akan membagi apa yang telah dilakukan dengan baik oleh Institute for Peace and Democracy dalam dua bagian. Salah satu masalah mendasar bagi negara-negara berkembang adalah proses pembangunan negara. Proses ini sangat penting untuk pembentukan

sistem konstitusional multi-partai, dengan mendefinisikan chek and balance secara benar, rencana jangka panjang dan menengah yang jelas, penyiapan SDM yang baik, jaminan pelaksanaan, dan semua kondisi yang diperlukan yang memungkinkan untuk dilakukannya pemerataan kinerja yang efektif. Hanya dengan melalui implementasi secara bertahap dan efisien, rencana yang telah dirancang dengan baik, dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas pemerintahan. UndangUndang negara harus menjamin transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, yang dapat dilihat oleh semua. Ini adalah satu-satunya cara bagi warga negara untuk memiliki kepercayaan terhadap masa depan bangsanya.[] (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)


Diplomasi so r o t

17

Sri Lanka Salah Satu Negara Demokrasi Tertua Mahinda Rajapaksa Dalam dunia di mana setiap aspek kehidupan hari ini menjadi subject dari transformasi yang mendasar, salah satu dari untaian yang paling signifikan dan berjalan melalui sistem nilai dari semua negara yang terwakili disini, adalah komitmen kami yang kuat untuk demokrasi, tidak hanya sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai cara hidup. Namun demikian, tantangan yang terus ada memastikan bahwa praktek demokrasi kita setiap saat tetap responsif terhadap prioritas dan aspirasi masyarakat kita, sehingga kepercayaan diri mereka dalam sistem ini terus diperkuat. Atas dasar alasan inilah, saya menganggap bahwa BDF IV yang memilih tema “Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices”, sangat tepat. Mengingat begitu luas dan beragamnya pengalaman yang dibawa oleh masing-masing delegasi pada Forum ini telah memperkaya proses demokratisasi, saya berpikir bahwa kontribusi yang tepat yang bisa saya lakukan dalam kesempatan ini adalah memberikan komentar beberapa fitur demokrasi yang telah dikembangkan dan diterapkan secara khusus di negara saya. Adalah suatu kebanggaan yang mendalam bagi kami, bahwa Sri Lanka merupakan salah satu negara demokrasi tertua, tidak hanya di benua Asia, tetapi bahkan di dunia. Masyarakat kami telah menikmati hak pilihnya yang universal sejak 1931, dan mereka telah terbiasa melakukan pemilihan dan perubahan pemerintahan secara tertib dan damai tanpa gangguan selama delapan dekade. Patut dicatat, bahwa Sri Lanka adalah negara pertama di Asia yang memberikan hak untuk memilih kepada perempuan, dan hak mereka ini diberikan hanya berselang dua tahun setelah para perempuan di Inggris memperoleh hak pilih mereka. Keragaman pengalaman Sri Lanka dalam sistem konstitusi dan pemilu mungkin termasuk unik dalam sejarah politik. Negara kami diatur berdasarkan dua sistem, yaitu sistem Kabinet bergaya Westminster dan sistem Executive Presidential, yang dimasukkan kedalam hukum publik kami pada tahun 1978.


Dok. diplomasi

Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka

Kami telah memiliki pengalaman mulai dari sistem pemilihan masa lalu, yang terus digunakan di banyak negara yang berpartisipasi dalam Forum ini, hingga versi perwakilan proporsional yang saat ini berlaku di Sri Lanka. Kami sekarang tengah mempertimbangkan sistem hibrida, yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan ini, sebagai solusi yang paling cocok dengan kebutuhan dan keadaan negara kami. Keseluruhan pendekatan komparatif ini telah memberikan kepada kami kematangan pandangan dan visi yang luas dan semakin memperkaya budaya politik kami. Selalu penting bagi kami untuk memastikan bahwa bentuk dan institusi demokrasi yang jauh dari ideal bagi masyarakat, juga harus menjadi bagian dari pengalaman mereka. Jika demokrasi kemudian memiliki arti dan rasa hormat dari masyarakat, maka demokrasi harus memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ajakan penting ini mungkin untuk interaksi yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat. Mekanisme pemerintah harus memiliki aplikasi yang efektif di tingkat akar rumput, dalam rangka untuk mengatasi masalah dan memberikan bantuan. Ini adalah sebuah wilayah di mana tradisi-tradisi politik Sri Lanka memiliki vitalitas khusus. Di dalam struktur home-grown kami, yang berkembang sebelum munculnya kekuatan kolonial Barat, tempat kebanggaan diberikan kepada gamsabhas yang

berfungsi sebagai badan pemerintah daerah yang kuat, terdiri dari para pemimpin masyarakat lokal, dan menangani berbagai isu dengan cara yang praktis untuk mencapai solusi, sebelum akhirnya diasumsikan sebagai permasalahan yang serius. Konsep duggannarala dimana referensi yang cukup luas dibuat dalam literatur dan teks-teks sosiologis kami, membayangkan peran Ombudsman di negara-negara Skandinavia, Komisaris Parlemen untuk Administrasi di Inggris, dan Lokpal di India. Esensinya adalah penyelesaian damai sengketa di desa melalui mediasi dan konsiliasi, daripada melalui litigasi yang disertai dengan kepahitan dan permusuhan. Pura desa, sebagai fokus sentral tidak hanya mengenai spiritual keimanan, tetapi sebagai proses pendidikan dan pencarian budaya, dan menjadi poros organisasi-organisasi sosial. Keyakinan etika kami berkaitan dengan tata kelola, terutama yang berasal dari Dasa Raja Dharma, atau norma-norma moral fundamental pemerintahan, yang ditetapkan oleh Gautama Buddha dalam Dhammapada. Semangat persahabatan dan kebersamaan ini, serta tradisi berbagi suka dan duka antara tetangga, keluarga dan masyarakat membentuk inspirasi struktur adat sosial kami dan sangat mempengaruhi praktek pemerintahan kami selama berabad-abad. Partai Kebebasan Sri Lanka, dimana saya mendapat kehormatan untuk memimpin, berusaha untuk menangkap substansi orientasi masyarakat dan tradisi pelayanan kepada masyarakat dengan menegaskas bahwa sikap dasar itu harus berasal dari naluri rakyat dan berakar pada nilai-nilai budaya mereka. Hanya dengan itulah pemerintah dapat mengungkapkan ide-ide dan sentimen bangsa, “responding to democratic voices”, di dalam perumusan kata-kata yang tepat dari tema Forum Bali. Landasan pendekatan kami untuk pemerintahan adalah pancha maha balavega - lima pilar masyarakat yang dilambangkan oleh imam, guru, dokter, petani dan pekerja. Secara kolektif, mereka merupakan darah kehidupan bangsa. Dalam pandangan kami, relevansi dan akseptabilitas postur pemerintah, yang memang merupakan arah utama kebijakan pemerintah,

adalah tuntutan bahwa iman harus selalu dipelihara dengan identitas dan pola pikir rakyat. Dalam rangka untuk mencapai hal ini, kami berkeyakinan bahwa tugas utama dan penting dari sebuah pemerintahan demokratis adalah membuat ketentuan yang paling memungkinkan diperolehnya akses kesempatan secara adil dan merata. Kita telah melihat bahwa mobilitas sosial itu tidak hanya terbatas di kota-kota yang istimewa dan kota-kota negara, tetapi menembus jauh ke dalam sektor pedesaan. Merupakan sebuah catatan berharga, bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan Sri Lanka dengan negeri-negeri yang jauh juga secara jelas digambarkan dalam literatur, bahkan pada saat jaman purbakala. Contohnya adalah berupa tulisantulisan yang dibuat oleh Ptolemy dan Pling. Para Duta Besar negara-negara kita diterima dengan kehormatan di Roma kuno. Apa yang muncul dari bukti historis ini adalah denyut ekonomi, masyarakat yang sejahtera dan sistem pemerintahan yang stabil. Kami juga memiliki sistem pemerintahan dan administrasi penarikan pajak dan administrasi pendapatan seperti di negara maju. Pendidikan adalah kunci untuk kemajuan sosial. Sebuah kontribusi nilai yang unik, dimana negara kami telah mampu membuat pembangunan sosial di bidang pendidikan, adalah berupa skema inovatif, dimana selain dapat menikmati pendidikan gratis mulai dari TK sampai universitas, para siswa juga memperoleh jaminan bantuan dari negara terkait dengan penyediaan semua kebutuhan mereka, termasuk papan tulis, penginapan, buku-buku dan biaya insidentil, selama periode karir pendidikan mereka. Tidak diragukan bahwa ini adalah dasar dari transformasi sosial yang telah terjadi dalam beberapa waktu ini di negara kami, sehingga tingkat pencapaiannya tidak hanya dalam hal pendidikan dalam arti konvensional, tetapi juga melek komputer dan pengembangan keterampilan di bidang kontemporer.[] (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)

No. 51 Tahun V

Diplomasi

18

so r o t

Dok. indonesian-touris-island.blogspot.com

Merintis Jalan Bagi Demokrasi Politik Sosialis dengan Karakteristik China

Dong Yunhu

Saya sangat senang berkesempatan hadir pada hari ini di BDF IV. Hari ini, pemimpin-pemimpin negara dan para ahli dari berbagai negara berkumpul di Bali, “Flower Island” yang sangat indah, untuk berbagi pengalaman dan bertukar pandangan dalam mengembangkan demokrasi, serta mengeksplorasi berbagai upaya untuk mempromosikan pengembangan demokratis negara kita. Ini memberikan dampak yang besar dalam era sekarang ini, dimana dunia tengah memfokuskan perhatiannya pada Asia, dan secara umum sangat optimistik terhadap prospek pengembangannya. Pertamatama saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih dari lubuk hati kepada pemerintah Indonesia atas undangan dan pengaturan yang bijaksana, serta salam hangat saya untuk keberhasilan forum ini. Demokrasi merupakan prestasi yang signifikan selama perkembangan masyarakat menjadi simbol penting bagi peradaban modern. Hal ini bukan hanya pengejaran bersama rakyat di seluruh dunia, tetapi juga tujuan penting revolusi, konstruksi, serta reformasi dan pembangunan China. Selama lebih dari 100 tahun di zaman modern, masyarakat China dengan gigih berjuang melawan imperialisme dan otokrasi feodal untuk mencapai kebebasan nasional dan demokrasi untuk rakyat. Pada tahun 1949, dibawah kepemimpinan Partai Komunis China (CPC), rakyat China meraih kemenangan besar dalam Revolusi Demokrasi Baru,

No. 51 Tahun V

Dok. diplomasi

Wakil Direktur Dewan Informasi Negara, RRC.

Suasana paparan pada BDF IV hari ke-2, 9 Desember 2011 di Nusa Dua Bali

mendirikan Republik Rakyat China dan menyadari hak-hak asasi sebagai tuan dari negara. Setelah berdirinya Tiongkok Baru, pemerintah dan rakyat China berjalan melalui berbagai macam kesulitan dan kemunduran guna mengeksplorasi cara untuk mendirikan dan membangun demokrasi sosialis di suatu negara oriental yang besar, yang pada saat itu miskin dan terbelakang. Sejak reformasi dan membuka diri, pemerintah dan masyarakat China, berdasarkan situasi negara yang unik itu, memiliki keteguhan untuk melanjutkan perubahan struktur ekonomi dan politik. Meningkatkan sistem demokrasi dan memperkaya bentuk demokrasi, dimana kami secara aktif mempromosikan demokrasi dalam kehidupan politik dan sosial negara. Kami memperluas partisipasi politik warga negara dan berhasil merintis jalan bagi demokrasi politik sosialis dengan karakteristik China. Kami menanamkan semangat vitalitas untuk mengangkat China yang damai. Demokrasi politik China, mengikuti

nilai-nilai universal dan prinsipprinsip dasar demokrasi, dan memiliki karakteristik China yang berbeda. Pertama, demokrasi China adalah demokrasi rakyat, dimana rakyat adalah tuan rumah dari negara. Esensi dari demokrasi sosialis China adalah bahwa rakyat merupakan tuan rumah negara. Sesuai konstitusi, semua kekuasaan di Republik Rakyat China adalah milik rakyat. Rakyat menjalankan kekuasaan negara melalui Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Daerah pada berbagai tingkatan organ-organnya. Dengan legislasi unicameral yang dimiliki Kongres Rakyat Nasional, China tidak mengadopsi sistem demokrasi parlemen dengan pemisahan tiga-kamar atau duakamar. Kongres Rakyat Nasional adalah organ tertinggi kekuasaan negara. Administrasi, peradilan dan organorgan yang memiliki kekuasaan negara, seluruhnya dibentuk oleh Kongres Rakyat, mereka bertanggung jawab dan dengan itu melakukan supervisi. Kongres Rakyat menjalankan kekuasaan

legislasi, pengawasan, mengangkat dan memberhentikan pejabat, dan membuat keputusan tentang isu-isu utama; organ-organ administratif bertanggung jawab dalam implementasi hukum, resolusi dan mengadopsi keputusan-keputusan Kongres Rakyat, pengadilan dan organ prokurator, sesuai dengan hukum, independensi dan kewenangan pengadilan dan organ prokurator. Anggota Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Daerah di berbagai tingkatan diangkat melalui pemilihan umum yang demokratis. Mereka bertanggung jawab kepada rakyat dan utamanya pada tugas pengawasan mereka. Para wakil Kongres Rakyat di tingkat kabupaten dan kecamatan dipilih langsung oleh para pemilih; Wakil Kongres Rakyat di atas tingkat kabupaten dipilih oleh Kongres Rakyat di tingkat yang lebih rendah. Para wakil Kongres Rakyat pada berbagai tingkatan, berasal dari kelompok etnis, industri, strata sosial dan partai yang berbeda. Karena itu mereka adalah


Diplomasi so r o t representasi dari masyarakat luas. Dalam prakteknya, telah terbukti bahwa sistem kongres rakyat adalah sistem politik fundamental China, untuk memastikan posisi rakyat sebagai tuan rumah negara. Kedua, demokrasi China adalah untuk menerapkan sistem kerjasama multi-partai dan konsultasi politik dibawah kepemimpinan CPC. Ada delapan partai politik di China, yaitu: Komite Revolusioner Kuomintang Tiongkok, Liga Democratik China, Asosiasi Konstruksi Nasional Demokratis China, Asosiasi China untuk Promosi Demokrasi, Partai Demokratis Petani dan Pekerja China, Partai Zhi Gong China, serta Liga Masyarakat Jiu San dan Pemerintah Otonom Demokratis Taiwan. Sistem kerjasama multi-partai dan konsultasi politik di bawah pimpinan CPC adalah sistem partai politik dengan karakteristik China yang berbeda-beda, yang didirikan dan dikembangkan selama periode yang panjang kerjasama antara CPC dan delapan partai demokratis dalam menuju revolusi, konstruksi dan reformasi China. Ini berbeda dari sistem kompetisi duapartai atau multi-partai dan sistem satu partai yang dipraktekkan di beberapa negara. Karakteristik yang mencolok adalah: kerjasama multipartai di bawah kepemimpinan CPC, kekuasaan dipegang CPC dan partaipartai demokratis berpartisipasi penuh dalam urusan negara. Delapan partai demokratis adalah teman dekat CPC. Mereka bersatu dan bekerjasama didalam berpartisipasi mengenai urusan negara, bukan menjadi partai oposisi. CPC mengambil peran utama dalam prinsip politik negara itu, orientasi politik, serta program dan kebijakan utama. Partai-partai demokratis berpartisipasi dalam menjalankan kekuasaan negara, konsultasi dalam kebijakan fundamental negara dan pilihan pemimpin negara, administrasi negara, serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara, hukum dan regulasi. Mereka juga melakukan pengawasan demokratis atas pekerjaan partai yang berkuasa dan organ-organ negara melalui saluran dan sarana diversifikasi. Sebagai sistem politik dasar dengan demokrasi rakyat, sistem kerjasama multi-partai dan konsultasi politik di bawah kepemimpinan CPC, maka tidak ada pertentangan atau kompetisi seperti di negara-negara Barat, melainkan kolaborasi dan konsultatif. Hal ini dapat mencapai partisipasi politik yang luas dari partaipartai demokratis, organisasi massa dan masyarakat dari semua lapisan


kehidupan, dan mempromosikan pengambilan keputusan secara ilmiah dan demokratis dari partai dan pemerintah yang berkuasa di semua tingkatan. Selain itu dapat menghindari masalah pengawasan yang umum terjadi pada sistem satu partai, kekacauan politik, kurangnya stabilitas dan persatuan yang mungkin disebabkan oleh pertentangan dan perselisihan diantara beberapa partai. Ketiga, demokrasi China didasarkan pada kesetaraan, persatuan dan saling membantu di antara semua kelompok etnis China. China adalah negara multietnis yang bersatu. Selain etnis Han, ada 55 kelompok etnis minoritas. Dalam rangka untuk menjamin hak-hak yang setara antara semua kelompok etnis dan kepentingan khusus etnis minoritas, China mempraktekan sistem otonomi daerah etnis dimana rakyat dari etnis minoritas tinggal di satu komunitas. Di sini organ-organ pemerintah dibentuk untuk melaksanakan aturan otonomi. Saat ini China memiliki 155 daerah otonomi etnis, termasuk lima daerah otonom, 30 otonom administrasi dan 120 otonom kabupaten. Selain itu, ada 1.173 kota di mana etnis minoritas tinggal dalam satu komunitas. Menurut hukum, etnis minoritas tidak hanya menikmati hak yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan negara, tetapi juga memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan lokal kelompok etnis mereka dan urusan lainnya dalam wilayah administratif masing-masing. Daerah otonom etnis memiliki kekuatan untuk merumuskan regulasi otonomi yang terpisah berdasarkan karakteristik politik, ekonomi dan budaya local kelompok etnis tersebut. Dimana ketentuan tertentu dari hukum dan regulasi administrasi terkait, adaptasinya dapat dibuat dalam regulasi otonom dan terpisah. Mereka juga memiliki kekuatan untuk secara mandiri mengatur, mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi, sosial dan budaya lokal. Kepala daerah otonom etnis tersebut akan menjadi warga kelompok etnis otonomi daerah di wilayah yang bersangkutan. Negara menyediakan dukungan khusus dalam hal kebijakan, modal, dan personil, mempercepat pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di daerah etnis minoritas, dan memastikan semua kelompok etnis memiliki kebebasan untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa mereka sendiri baik lisan maupun tertulis, kebebasan untuk melestarikan atau merubah budaya dan adat istiadat mereka sendiri, dan menikmati kebebasan keyakinan agama.

Dalam prakteknya, telah terbukti bahwa sistem otonomi daerah etnis adalah sistem yang signifikan untuk menjamin bahwa semua kelompok etnis bekerja bersama untuk pengembangan dan kemakmuran bersama. Keempat, demokrasi China adalah untuk mempraktekkan self-governance secara luas pada tingkat akar rumput. Sistem demokratis self-governance adalah cara yang paling efektif dan banyak digunakan agar rakyat dapat secara langsung melaksanakan hak demokratis mereka dan menyadari posisi mereka sebagai tuan rumah bagi negaranya sendiri. China kini telah membangun sistem demokrasi selfgovernance akar rumput, utamanya mencakup komite masyarakat desa, komite lingkungan perkotaan dan konferensi pekerja dan staf dalam organisasi bisnis. Didalam organisasi massa akar rumput self-governance di daerah perkotaan dan pedesaan, rakyat China secara langsung melaksanakan hak-hak hukum mereka berupa pemilu, pengambilan keputusan, manajemen dan pengawasan yang demokratis, sehingga mereka dapat mengelola urusan publik dan kesejahteraan mereka sendiri melalui komunitas dan organisasi akar rumput mereka. Ini adalah pencapaian yang besar selama pengembangan demokrasi politik China. Secara khusus, ini menjadikan praktek demokrasi secara langsung banyak digunakan secara luas didalam China kontemporer untuk kesuksesan penerapan self-governance masyarakat desa di daerah pedesaan dengan total populasi lebih dari 800 juta. Hal ini membangkitkan antusiasme yang tinggi masyarakat yang tinggal di pedesaan, meningkatkan kreativitas dan rasa tanggung jawab mereka. Kelima, demokrasi China adalah untuk menerapkan aturan hukum. Ini adalah prinsip yang penting untuk bangunan demokrasi politik China guna mengintegrasikan status rakyat sebagai tuan rumah negara dan aturan hukum. Sejak reformasi dan membuka diri, China berpegang pada strategi dasar pemerintahan negara berdasarkan hukum, dan secara aktif mempromosikan pembangunan negara sosialis di bawah aturan hukum, memperbaiki sistem hukum secara kontinu untuk menjamin hak-hak demokratis rakyat, dan melakukan upaya yang besar untuk membawa semua pekerjaan negara di bawah kekuasaan hukum. Melalui upaya mendorong pelembagaan, standardisasi dan proseduralisasi demokrasi politik, China telah melangkah maju di jalan demokrasi dan supremasi hukum, serta

19

membuka sebuah dunia baru dalam pengembangan peradaban politik manusia. Sekarang, undang-undang sistem sosialis dengan karakteristik China telah didirikan, dengan supremasi konstitusi, undang-undang, regulasi regional dan regulasi administratif di berbagai tingkatan sebagai komponen utama. Hukum untuk dipatuhi, tidak hanya dalam menjalankan urusan negara dan kehidupan sosial, tetapi juga dalam legislasi, peradilan, serta aktivitas pemerintahan dan administrasi. Oleh karena itu sistem demokrasi rakyat berada di bawah perlindungan hukum yang dapat diandalkan. Keenam, demokrasi China adalah menempatkan rakyat sebagai yang pertama, menghormati dan melindungi HAM. Menghormati dan melindungi HAM adalah isi dan tujuan penting demokrasi politik China. Sejak reformasi dan membuka diri, pemerintah China telah merengkuh penghormatan dan perlindungan HAM sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan negara, diterapkan ke berbagai bidang, ekonomi, politik, budaya dan konstruksi sosial, serta secara kontinu mempromosikan pengembangan perlindungan dan modernisasi HAM. Khususnya, selama abad baru ini, prinsip penghormatan dan perlindungan HAM telah diabadikan dalam Konstitusi China dan Konstitusi Partai Komunis China. China menjadi yang pertama di antara kekuatan-kekuatan dunia yang menyebar-luaskan, dan menerapkan rencana nasional tentang perlindungan HAM, dalam National Human Rights Action Plan of China (2009-2010) untuk mempromosikan pengembangan segala hal yang berkaitan dengan HAM. Sekarang, China tengah menyusun rencana aksi nasional baru HAM untuk periode 2012-2015, sebagai program kedua. Selama lebih dari 30 tahun, negara-negara berpenduduk miskin telah mengurangi lebih dari 200 juta penduduk miskin. Standar hidup keseluruhan penduduk China dapat diselesaikan dalam dua lompatan sejarah, dari kemiskinan yang subsisten, dan kemudian menjadi kaya. Dengan rata-rata harapan hidup sampai 73 tahun, seluruh rakyat China telah mendapatkan martabat dan kebebasan yang lebih besar untuk menentukan hidup mereka dengan cara mereka sendiri.[] (sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, 8-9 /12) (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)

No. 51 Tahun V

Diplomasi

20

S osok

Dubes Andri Hadi, SH, LLM Dubes RI Untuk Singapura

Dok. diplomasi

Hangat dan Dekat dengan Siapapun Tak susah untuk menggambarkan sosok Pak Andri, begitu biasanya beliau dipanggil. Siapapun yang pernah menganalnya pasti sepakat untuk memberi penilaian yang sama sebagai pribadi yang “hangat dan dekat”. Bahkan beliau lebih dulu menyapa sebelum disapa dengan senyum khas yang menghias wajahnya. Itulah Pak Andri. Diplomat kelahiran Cirebon dengan nama lengkap Andri Hadi SH LLM ini memperoleh kepercayaan sebagai Duta Besar RI untuk Singapura, dan telah dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 21 Desember 2011 di Istana Merdeka, Jakarta. Alumni Hukum Internasional Universitas Padjadjaran ini sebelumya menjabat sebagai Direktur Jenderal

Indormasi dan Diplomasi Publik, dan beliau dikenal sebagai pimpinan yang humble dan sangat dekat dengan seluruh staffnya. Suasana kekeluargaan yang sangat kental di lingkungan kerja Ditjen IDP adalah sebuah kenangan yang sangat indah bagi seluruh staff Ditjen IDP selama dinakhodai oleh alumni Sekdilu 1988 ini. Diplomat yang meraih predikat sebagai Mahasiswa Teladan Tingkat Nasional tahun 1984/1985 ini bergabung dengan Kemlu pada tahun 1986. Tugas-tugas yang pernah diembannya selama ini adalah sebagai Kepala Seksi Amerika Utara Direktorat Amerika, Sekretaris III Bagian Politik KBRI Washington DC, Kepala Sub Bagian Unit Administrasi Menteri, Kepala

Dok. diplomasi

Sekretaris Jenderal ICIS, KH. Hasyim Muzadi menyerahkan cinderamata kepada Dubes Andri Hadi tanggal 27 Desember 2011 di kantor ICIC, Matraman, Jakarta

No. 51 Tahun V

Seksi Humaniter Direktorat Organisasi Internasional, Kepala Bidang Pensosbud KBRI Ottawa, Direktur Diplomasi Publik, Wakil Duta Besar KBRI Washington DC, dan Direktur Jenderal IDP. Dalam tugas barunya sebagai Duta Besar, diplomat yang meraih gelar LLM dari Universitas Monash, Australia, ini berjanji akan lebih mempererat dan memperkuat hubungan kerjasama Indonesia-Singapura yang telah terjalin sejak 7 September 1967 dengan melakukan berbagai langkah diplomasi. “Singapura adalah negara sahabat dan salah satu negara tetangga terdekat yang memiliki arti penting bagi kepentingan nasional Indonesia. Secara fisik geografis, kedua negara mempunyai perbatasan langsung, sehingga mendorong terwujudnya hubungan dan kerjasama di berbagai bidang”, jelas Duta Besar Andri Hadi. Lebih lanjut Duta Besar yang telah menerima anugerah Satyalancana Karya Satya pengabdian 10 tahun dan 20 tahun ini menambahkan, bahwa kedekatan letak geografis IndonesiaSingapura juga menimbulkan berbagai tantangan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Kedekatan geografis tersebut sering menimbulkan gesekan-gesekan akibat perbedaan kepentingan yang berpotensi menjadi ganjalan bahkan gangguan bagi hubungan bilateral kedua negara apabila tidak segera diatasi. Duta Besar Andri Hadi menyatakan akan lebih memfokuskan bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya serta perlindungan WNI/BHI semasa mengemban tugas di Singapura. Diantaranya dengan meningkatkan

komunikasi dan hubungan baik, secara formal maupun informal, antara pejabat dan anggota parlemen kedua negara; melanjutkan dan memperkuat kerjasama hukum dan kepolisian; memajukan langkah-langkah untuk mendukung proses tindak lanjut pemberlakuan perjanjian ekstradisi dan perjanjian DCA (Defence Cooperation Agreement); serta mendorong percepatan proses penuntasan perundingan delimitasi batas maritim Indonesia-Singapura. Di bidang ekonomi, Duta Besar Andri Hadi akan menjadikan bidang ekonomi sebagai salah satu fokus peningkatan kerjasama RI-Singapura, dimana sekarang ini Indonesia memiliki enam kawasan investasi baru yang tengah dikembangkan menjadi primadona investasi. “Promosi enam kawasan investasi baru itu diperlukan, mengingat Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Sehingga investasi yang dilakukan Singapura nantinya tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah namun juga tersebar di enam koridor ekonomi yang dikembangkan pemerintah” ungkapnya. Duta Besar Andri Hadi juga akan meneruskan capaian-capaian yang telah dihasilkan pendahulunya, yaitu Duta Besar Wardhana, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menlu. Beliau menilai capaian yang diraih Duta Besar Wardhana sangat baik, tidak hanya dari segi internal pelayanan KBRI, tapi juga pelayanan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan promosi ekonomi. Selamat bertugas di tempat yang baru, dan semoga sukses, Amin.[]


Diplomasi K

Indonesia Bangun Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Bertaraf Internasional


L

A

S

21

menjadi kawasan pendidikan, pelatihan, dan kajian yang lengkap, termasuk tempat untuk international event, seperti konferensi atau seminar yang berkaitan dengan international peace and security. “Kita ingin menjadikan kawasan ini sebagai peace keeping center, stand by force base satuan mekanis tingkat batalyon plus, pusat latihan tanggap darurat menghadapi bencana dan juga pelatihan counter terrorism” harap Presiden. Di PMPP TNI ini juga akan dibangun kampus Defence University dengan fasilitas yang lengkap, diantaranya ada language center yang terdiri dari general language dan specialized language yang berkaitan dengan tugas-tugas peace keeping, counter terrorism, disaster relief operation dan juga fasilitas untuk international military competition. Untuk itu Presiden SBY berharap agar para sesepuh dan veteran peace keeping mission dapat bersama-sama Pemerintah mengembangkan PMPP TNI ini, dan menjadikannya sebagai rumah bagi the Indonesian peace keepers. Presiden SBY juga berharap agar para sesepuh dan veteran bersedia menjadi guest speaker untuk melengkapi proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan. Bagaimanapun pembangun peace keeping center ini merupakan bagian dari institusi yang lebih besar, yaitu The Indonesian Peace and Security Center yang bertujuan agar kontribusi Indonesia bagi pemeliharaan perdamaian dunia berjalan semakin mengemuka dan semakin nyata.[]

tugas pemeliharaan perdamaian dunia situasi di Libanon sangat mencekam sangat tinggi, dan oleh karena itu perlu karena perang terus berkecamuk didukung oleh peace keeping center dan belum ada tanda-tanda untuk yang berkualitas dunia. bisa dihentikan, Indonesia aktif “Indonesia adalah negara yang berdiplomasi menyerukan gencatan sangat aktif untuk berkontribusi pada senjata yang kemudian disusul dengan misi pemeliharaan perdamaian dunia. penggelaran peace keeping mission di Dan dimanapun Kontingen Indonesia perbatasan Libanon-Israel. Indonesia mengemban tugas, dunia menilai aktif berdiplomasi di PBB dan negarabahwa Indonesia selalu memiliki negara OKI, aktif berkomunikasi ke prestasi yang baik. Tentunya penilaian Libanon dan Israel melalui pihak ketiga ini wajib dipertahankan dan bahkan dan meyakinkan bahwa Indonesia ditingkatkan” papar Presiden. sangat siap untuk menggelar pasukan Peace keeping mission Indonesia perdamaian di Libanon dalam situasi selalu mendapatkan penghargaan seperti itu. Persoalannya kemudian yang tinggi karena disiplin, semangat, adalah bagaimana Indonesia bisa dan kinerjanya, bahkan hubungan melakukan pengiriman pasukan para peace keepers Indonesia dengan pemelihara perdamaian secara cepat, masyarakat lokal, sehingga dinilai rapid deployment ke Libanon. sebagai good guy. Namun demikian Permasalahan-permasalahan Indonesia pernah kehilangan itulah yang mendorong Indonesia peluang untuk lebih meningkatkan untuk benar-benar mempersiapkan diri kontribusinya di Bosnia, dimana dengan lebih baik. Dunia memerlukan leadership position yang diisi oleh satuan mekanis yang dapat digelar perwira-perwira Indonesia tidak dengan cepat untuk berbagai tuntutan. terlalu banyak jumlahnya dikarenakan “Ini menjadi catatan, bahwa alangkah hambatan bahasa dan pengetahuan baiknya jika Indonesia mempunyai tentang peace keeping mission itu satuan mekanis sebagai stand by force sendiri. yang siap siaga untuk diberangkatkan ke Indonesia ternyata juga tidak siap mana pun” jelas Presiden. ketika mendapatkan penawaran perTerkait dengan hal tersebut, tama untuk Presiden berharap agar PMPP TNI ini menambah kontingen satu batalyon mekanis guna pembentukan satu komando baru dan jenderal berbintang dua sebagai force commander. Semua itu mendorong dan memberikan inspirasi untuk mendirikan peace keeping center ini. Pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta segenap pimpinan TNI meninjau dengan seksama maket Pusat Misi saat Dok. presidensby.info

Berbekal sejumlah prestasi membanggakan yang diraih oleh Kontingen Indonesia dalam mengemban misi pemeliharaan perdamaian dunia, diantaranya di Mesir dan Kongo pada tahun 1950-an yang merupakan awal dari keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia yang bersejarah. Kemudian di Timur Tengah untuk misi pendamaian konflik Arab-Israel, penugasan dalam jumlah besar di Kamboja, serta penugasan di Bosnia atau bekas Yugoslavia, Indonesia mendirikan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI bertaraf internasional di Sentul-Bogor, dan telah diresmikan oleh Presiden SBY pada 19 Desember 2011. Menurut Presiden, tugas pemeliharaan perdamaian ini penting bagi Indonesia, karena merupakan amanah konstitusi, yaitu “Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Sebagaimana diketahui, jelas Presiden lebih lanjut, situasi keamanan dan perdamaian dunia hingga saat ini masih belum sebagaimana yang diharapkan, sehingga the maintenance of international peace and security itu menjadi tugas yang akan terus diemban oleh Indonesia hingga dunia ini betulbetul aman dan damai, sebagaimana tekad bangsa-bangsa di seluruh dunia. Melalui PMPP TNI ini, Indonesia ingin membekali dan meningkatkan kemampuan serta pengalaman TNI, dan dalam batas tertentu juga Polri, untuk tugas-tugas pemeliharaan perdamaian. Mengingat saat ini tidak terlalu banyak penugasan di dalam negeri seperti yang dilakukan pada waktu lalu, seperti opskamdagri di Timor Timur, Aceh, Papua, Poso hingga Maluku dan Maluku Utara. “Keadaan di tanah air sekarang ini relatif telah normal kembali, dan Indonesia melihat sekarang ini justru yang paling banyak diperlukan adalah the military operation other than war. Inilah yang menjadi dasar bagi Indonesia menganggap penting tugastugas pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia” jelas Presiden. Di sisi lain, intensitas, partisipasi, dan kontribusi Indonesia dalam berbagai

I

Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor.

No. 51 Tahun V

Diplomasi

22

l e nsa

Patologi dan Ketidakpuasan Demokrasi

No. 51 Tahun V

Jejomar C. Binay Wakil Presiden Republik Filipina

Dok. hlurb.gov.p

Demokrasi mungkin memiliki patologi dan ketidak-puasannya sendiri, tetapi tidak ada bentuk pemerintahan lainnya yang cukup seperti itu. Demokrasi masih merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik di dunia. Itulah sebabnya negara non-demokrasi atau yang anti-demokrasi menyebut diri mereka dengan “Demokrasi Rakyat”. Fakta bahwa pada hari ini kita mendengar protes yang paling keras melawan ketidak-adilan adalah dari yang disebut “99 percent” demokrasi terbesar di dunia yang bisa memancing pertanyaan-pertanyaan khusus tentang manfaat atau kesuksesan demokrasi. Bagi saya, itu tidak berarti bahwa demokrasi yang gagal atau telah gagal. Ini hanya menunjukkan bahwa bahkan di negara demokrasi terbesar, masih ada banyak ruang untuk menciptakan demokrasi yang ‘lebih lengkap’ atau ‘lebih sempurna’ - atau setidaknya demokrasi yang “sedikit kurang sempurna” untuk mengatasi masalah-masalah yang tampaknya tidak dapat disembuhkan dan telah lama menghantui umat manusia. Tidak berarti bahwa demokrasi adalah obat yang mujarab untuk semua penyakit di dunia. Namun dalam hal tidak adanya obat yang mujarab, mungkin itu adalah hal yang terbaik. Menurut definisi, demokrasi adalah aturan yang kompleks yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan, pemeliharaan atau perubahan pemerintah, penciptaan mayoritas parlemen dan perilaku politik negara. Tapi kita tidak bisa terus di situ. Semua elemen ini penting untuk tidak dipermasalahkan, tetapi secara keseluruhan demokrasi harus berada di atas semua bagian-bagiannya untuk sepenuhnya melayani kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat. Narasi demokratis itu tidak harus berbicara dengan keyakinan dan praktik politik kita sendiri, melainkan harus berbicara keutuhan kita untuk mengkonfirmasi keabsahan dari keberadaan demokrasi kita. Dalam pengalaman kami, ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan partisipasi demokratis dalam dunia yang berubah. Jika demokrasi berarti kekuasaan mayoritas, itu adalah sistem dimana minoritas tidak melulu hanya melakukan apa yang menjadi kepentingan terbaik dari mayoritas,

melainkan mayoritas itu sendiri yang melakukan apa yang terbaik untuk diri mereka. Mereka yang melayani di tingkat akar rumput mengetahui hal ini lebih baik daripada kebanyakan. Mereka membangun struktur demokrasi terkuat dengan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada rakyat di level bawah untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hal ini saya ketahui dari pengalaman. Saya menghabiskan 24 tahun pertama kehidupan politik saya dan mencoba untuk mengubah metro Manila yang terbelakang menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali, di mana orang bisa memiliki rumah dan pekerjaan yang layak, serta masa depan yang lebih baik bagi semua, hingga anak cucu. Saat ini Makati merupakan kawasan keuangan utama negara, hampir semua kedutaan besar dan konsulat asing serta perusahaan-perusahaan swasta terkemuka di Filipina berada disini. Tapi itu bukan saya yang membangun, melainkan masyarakat Makati, tua dan muda, miskin, kelas menengah dan kaya yang membangunnya. Sebagai wakil presiden dan kaisar perumahan, saya ditugaskan untuk membangun rumah bagi yang membutuhkan, dan saya mencoba untuk melakukannya. Tetapi pada akhirnya, sekali lagi masyarakat sendiri yang melakukannya. Itu hanyalah perspektif lokal. Memiliki perspektif

global jauh lebih penting. Saya tidak ragu, saya bukan yang pertama dan juga tidak akan menjadi yang terakhir untuk merujuk ke sana. Kita tahu bahwa rakyat miskin di dunia adalah yang paling terpukul oleh krisis ini. Namun mereka tidak membuat kesalahan atapun menyebabkan hal itu. Dan mereka tampaknya masih terlalu miskin untuk diizinkan memberikan masukan yang berarti dalam pencarian solusi untuk krisis. Sementara jaring pengaman untuk mengeluarkan beban mereka diberikan kepada perusahaan dan lembaga yang ‘too big to fail’, tampaknya tidak ada upaya serius untuk memastikan bahwa mereka cukup berkonsultasi. Mereka yang memegang tongkat kekuasaan tidak bisa membiarkan situasi ini tetap berlangsung. Banyak dari mereka yang miskin yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagaimana krisis ini pada akhirnya akan terpecahkan. Tidak ada minoritas, dan pastinya juga tidak ada mayoritas, itu harus dikeluarkan. Mengingat fakta bahwa sebagian besar penduduk dunia yang berjumlah 7 miliar sekarang ini tinggal di Asia, dan kekuatan ekonomi global sudah mulai bergeser dari barat ke timur, terlihat cukup jelas bahwa badanbadan internasional, dimana sebagian Asia yang luas tetap kurang terwakili sampai sekarang, akhirnya mengakui dan memberikan nilai yang patut untuk ukuran Asia yang muncul sebagai kawasan yang penting dan kuat. Ini berarti bahwa mungkin di PBB, negara-negara anggota bisa mulai bekerja serius untuk meng-upgrade representasi Asia secara permanen di Dewan Keamanan. Serta bahwa, di bidang keuangan dan masalah moneter, aturan mungkin bisa direvisi untuk memungkinkan kualifikasi terbaik Asia sebagai salah satu ketua di institusi Bretton Woods yang menjadi dasar sistem keuangan global kita. Sebagai komunitas demokrat, di forum ini kita harus memiliki keberanian bercita-cita dan berharap untuk itu. Hal ini sepenuhnya konsisten dengan etos global yang benar-benar demokratis, jika kita percaya bahwa etos itu demikian. Memang, jika kita lakukan, kita harus mempromosikan kepentingan bersama kita sebagai demokrat, dan saling membantu mengatasi masalah dan kesulitan kita masing-masing. Kita harus cepat menyelesaikan setiap perselisihan atau konflik dengan cara damai.

Negara-negara demokratis tidak boleh menyerang satu sama lain, terutama jika mereka adalah tetangga. Mereka harus mengerahkan segala upaya dan mengeksplorasi semua jalan untuk menghindari konflik perbatasan, dan bukannya mencoba untuk mengeksploitasi wilayah sengketa untuk saling menguntungkan mereka. Selama masa turbulensi ekonomi, mereka harus menghindari untuk mengadopsi kebijakan proteksionis yang terbukti berbahaya bagi kepentingan ekonomi negara demokrasi lainnya, bahkan pada saat memulai program pemulihan mereka sendiri. Ada banyak program yang bisa kita mulai untuk bekerjasama antara satu dengan yang lainnya guna memperluas zona demokrasi dan perdamaian. Antara lain, kita bisa mengambil usulan serius Malaysia untuk menciptakan sebuah koalisi moderat, atau yang lainnya. Tapi banyak tantangan yang mulai kita hadapi dan berakhir dalam perbatasan masing-masing, dan harus ditangani dengan tepat. Selama bertahun-tahun, jumlah pemilih dalam pemilihan umum menurun secara tajam di banyak negara. Di Amerika Serikat saja, menurut salah satu penulis, lebih banyak penduduk berusia di atas 18 tahun yang memberikan voting pada program TV American Idol daripada pemilu Amerika pada tahun yang sama. Sejak tahun 1980 keanggotaan dalam partai politik di Inggris telah turun 50 persen. Internet, yang merupakan karunia teknologi di zaman kita dan untuk masa depan, telah berhasil menghubungkan satu orang dengan orang lainnya sedemikian rupa sehingga dapat melakukan suatu hubungan yang jauh lebih cepat dengan politisi didalam ‘present form’ nya, kata salah satu analis dari tren masa depan. Pikirkan itu. Kita bisa menjadi yang terakhir dari ras kita. Dapatkah demokrasi bertahan hidup tanpa politisi? Saya bertanya-tanya. Tapi tentu demokrasi tidak dapat bertahan tanpa demokrat. Demokrat bukan anak dari demokrasi. Demokrasi adalah keturunan, anak dari demokrat. Peningkatan investasi berkelanjutan dalam bidang pendidikan diperlukan untuk menyebarkan ide-ide dan nilainilai demokrasi di dunia. Forum ini akan dapat bergerak lebih jauh jika perwakilan pemerintah yang hadir di sini setuju atas apa pun yang mereka sepakati untuk menambah anggaran mereka guna mendukung ‘pendidikan demokrasi’ yang berkelanjutan di negara masing-masing dan seluruh belahan dunia.[] (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)


Randy Andaru

Mahasiswa Universitas Riau

PErlindungan terhadap tki perlu ditingkatkan

Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif itu telah dibuktikan oleh Indonesia dengan keikutsertaanya di berbagai forum internasional, khususnya di G20, APEC, EAS dan juga sebagai Ketua ASEAN. Hal ini sudah menunjukkan bagaimana kiprah diplomasi dan polugri Indonesia di kancah global, dan tampaknya memang cukup bagus. Namun memang tidak semuanya berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa kasus di luar negeri yang belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah dan kebijakan luar negerinya. Kalau untuk berbagai kerjasama yang dilakukan , apakah itu dalam bidang politik ataupun ekonomi, itu sudah sangat baik, tapi kita masih lemah dalam memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Saya kira hal ini perlu lebih ditekankan kedepan, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri, khususnya kepada para TKI, karena perlindungan itu merupakan hak mereka. Memang dalam hal ini kita perlu melihat lebih mendalam lagi, apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan. Misalnya ketika ada TKI kita yang harus menjalani hukuman mati di luar negeri, kita tidak semata-mata melihat bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri, tapi kita juga harus melihat kesalahan yang telah dilakukan oleh warga negara kita tersebut, dan apakah mereka bekerja secara legal atau tidak. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana peraturan yang berlaku di suatu negara, misalnya di Arab Saudi, dimana kita tahu bahwa budak itu dapat diperlakukan apa saja oleh majikannya. Dan para TKI ilegal


yang berada disana itu dianggap budak oleh mereka. Inilah yang harus lebih kita tekankan kedepan. Saya kira pengiriman TKI ke luar negeri itu memang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dan untuk itu kita harus melihat bagaimana pelaksanaan pengiriman dari dalam negeri dulu. Dalam hal ini, menurut saya BNP2TKI itu sangat lamban dalam menyikapi berbagai hal yang terkait dengan permasalahan TKI, mereka baru bergerak ketika suatu isu sudah mencuat kepermukaan dan ramai diberitakan oleh media dan menyampaikan bahwa mereka sudah mengirim petugas untuk menyelesaikan permasalahan, padahal bisa jadi itu hanya satu dari sekian banyak persoalan TKI yang ada di luar negeri. Misalnya seperti kasus Ramlah atau Siti Hajar yang menerima perlakuan penyiksaan dari majikannya, itu cuma satu-dua kasus yang terungkap dari sekian banyak kasus yang sama, dimana para TKI kita tidak memperoleh perlindungan yang menjadi hak mereka. Setelah kasus-kasus itu terangkat, baru mereka mengatakan berbagai alasan. Jadi yang harus ditekankan kepada BNP2TKI itu jangan hanya ketika suatu isu mencuat baru mereka bergerak. Dan ketika dalam waktu satu atau dua minggu pemberitaan kasusnya sudah mereda, kemudian selesai dan tidak ada lagi upaya lebih lanjut. Yang terjadi selalu seperti itu, jadi tidak ada upaya yang serius dalam memberikan perlindungan kepada para TKI. Langkah moratorium yang diambil itu sudah cukup bagus, tapi kedepan kita harapkan juga ada langkah-langkah lainnya untuk lebih memperkuat. Kalau saya boleh sarankan, sebaiknya BNP2TKI membentuk suatu lembaga pengiriman untuk masing-masing negara tujuan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Dengan adanya lembaga seperti ini tentunya akan lebih mempermudah, tidak saja akses bagi para TKI, tetapi juga dalam hal pemantauan dan pemberian perlindungan kepada mereka.[]

?

Diplomasi

23

apa

kata

mereka

Aldila Meitiasari

Mahasiswa Universitas Parahyangan, Bandung.

peran asean belum signifikan

Menutup keketuaannya di ASEAN, Indonesia memang sukses dalam mencapai sejumlah raihan untuk memastikan arah perkembangan ASEAN kedepan. Namun demikian, target implementasi Komunitas ASEAN pada tahun 2015 saya kira akan cukup sulit, karena konsep tentang Masyarakat Asia Tenggara ini masih dalam entitas negara. Kita tidak seperti masyarakat Eropa yang berada dimanapun selalu mengatakan dari Eropa. Sementara masyarakat ASEAN, ketika mereka ke luar negeri tidak akan mengatakan dari ASEAN atau Asia Tenggara, melainkan dari Indonesia, atau negara-negara ASEAN lainnya. Secara realistis, Komunitas ASEAN mungkin memang bisa dicapai pada 2015, namun untuk itu tampaknya negara-negara ASEAN harus melakukan upaya sosialisasi yang lebih luas ke daerah-daerah, jangan hanya di kota-kota besar dan dengan aktifitas yang sifatnya hanya terbatas. Mungkin perlu juga dilakukan sosialisaasi dalam bentuk event yang besar seperti Sea Games kemarin,

sehingga semua masyarakat ASEAN tahu bahwa mereka adalah bagian dari ASEAN. Dalam hal ini kita harus melihat bagaimana pemahaman yang ada di tingkat masyarakat akar rumput. Tampaknya pemberitaan media massa mengenai ASEAN ini perlu lebih digalakan, karena yang lebih sering muncul selama ini adalah pemberitaan mengenai PBB, dan mungkin masyarakat bawah lebih mengetahui mengenai PBB dibanding ASEAN. Konsep ASEAN Community ini sebenarnya bagus, dimana ASEAN merupakan organisasi kawasan terbaik setelah Uni Eropa. Tapi menurut saya peran ASEAN itu perlu untuk lebih ditonjolkan lagi. Kami mahasiswa yang mendalami hubungan internasional merasa bahwa ASEAN kurang ‘greget’, sehingga kita lebih semangat untuk membahas perbandingan antara ASEAN dan UE. Dari data-data dan informasi yang kami dapat, ternyata bahwa peran ASEAN itu tidak pernah signifikan. Ini bisa kita lihat dalam pembentukan ASEAN-China Free Trade Area, dimana Indonesia sendiri terkaget-kaget dengan dampaknya dan sebenarnya kita merugi karena belum siap, Menurut saya komunikasi di dalam negara untuk menghadapi ASEAN Community ini harus siap dulu di setiap Negara ASEAN.

No. 51 Tahun V

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 51 Tahun V, Tgl. 15 Januari - 14 Pebruari 2012

http://www.tabloiddiplomasi.org

TABLOID

Media Komunikasi danInteraksi Interaksi Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.com

Adam Malik Award 2012 Menlu RI :

Dok.infomed

Mengenang Seratus Tahun Moham

Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname

Menlu RI, Dr. RM. Marty M. Natalegawa berfoto bersama dengan para penerima anugerah ’Adam Malik Award 2012’ didampingi oleh Direktur Informasi dan Media, PLE Priatna

Pada kesempatan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Januari 2012 di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI kembali menganugerahi ‘Adam Malik Award’ kepada sejumlah wartawan dan media massa nasional. Anugerah ‘Adam Malik Award’ ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Luar Negeri RI kepada insan pers Indonesia atas partisipasinya dalam membantu penyebarluasan

informasi pelaksanaan diplomasi dan kebijakan luar negeri RI. Dalam sambutannya, Direktur Informasi dan Media Kemlu RI, PLE Priatna mengatakan bahwa anugerah ini sengaja meminjam nama besar Adam Malik sebagai simbol kedekatan dan sekaligus menyatunya gerak diplomasi, pengelolaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Para penerima anugerah ‘Adam Malik Award’ ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria penilaian yang

Anugerah diserahkan langsung oleh Menlu Dr. RM. Marty M. Natalegawa dan disaksikan oleh Antari Malik (putri Adam Malik), Dr. Mochtar Kusumaatmadja (mantan Menlu), sejumlah Duta Besar dari negara-negara sahabat, para pejabat eselon I dan II Kemlu RI, para Pemimpin Redaksi dan wartawan dari sejumlah media massa nasional dan internasional.[]

Nia Zulkarna

“KIN

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

ditetapkan oleh Kemlu, termasuk kapasitas dan daya jangkau media bersangkutan dalam penyebarluasan berita. Berdasarkan penilaian tersebut, tahun ini Kemlu menyerahkan anugerah ‘Adam Malik Award’ kepada: Harian Kompas, untuk kategori media cetak; TVRI, untuk kategori media elektronik; detik.com, untuk kategori media online; serta Mustaqim Adamrah (the Jakarta Post) dan Wisnu Dewabrata (Kompas), untuk kategori penulis jurnalistik.

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035

Diplomasi. Diplomasi

Recommend Documents