21, 15 Tahun II, Tgl. 15- 14 JuliOktober - 14 Agustus No. 47 TahunNo. IV, Tgl. September 2011 2009
Diplomasi TABLOID
Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.org Interaksi
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Menlu RI :
TKI Antara Aset Mengenang danSeratus Tahun Mohammad Roem Kontribusi Islam Pencitraan Negara Dan Demokrasi Dalam Membangun Indonesia Da’i Bachtiar :
Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname
Nia Zulkarnaen : Kemlu “KING” Prioritaskan
Film Bertema Bulutangkis Perlindungan WNI Pertama di Dunia Email:
[email protected] Email:
[email protected]
ISSN 1978-9173
Duta Belia 2011
Email:
[email protected]
ISSN 1978-9173
Mengajak Generasi Muda Memahami Pelaksanaan Diplomasi Dan Politik Luar 771978 771978 917386917386 Negeri Indonesia www.tabloiddiplomasi.org
9
9
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
Diplomasi TABLOID
Media Komunikasi dan Interaksi
Daftar Isi >4 >5 >7 >8 >9 > 10 > 11
Fokus
TKI Antara Aset dan Pencitraan Negara
Fokus
Kemlu Prioritaskan Perlindungan WNI
> 17
KILAS
> 18
lensa
> 19
KILAS
> 20
sosok
> 21
lensa
Fokus Prosedur Menjadi TKI di Malaysia
Fokus Upaya Perlindungan WNI Mengalami Banyak Tantangan
Fokus Setiap Tahun Lebih Dari 400 Ribu WNI Berangkat Keluar Negeri Untuk Mencari Nafkah
Fokus Upaya Meningkatkan Perlindungan WNI di Luar Negeri
The 4th International KSN Expo & Awards 2011
Di Tengah Perubahan Global, Indonesia Mengajukan Tiga Visi Untuk GNB
Peringatan HUT RI dan HUT Kemlu Ke-66
Drs. Ignacio Kristanyo Hardojo, MA. Menggawangi Diplomatic Security
Kembangkan Kerjasama Sosial Budaya ASEAN melalui ’Peopleto-People Diplomacy’
sorot Duta Belia 2011 Mengajak Generasi Muda Memahami Pelaksanaan Diplomasi Dan Politik Luar Negeri Indonesia
Duta Belia 2011 Promosikan Indonesia dan Komunitas ASEAN
12 Bingkai
Diplomasi
Teras Diplomasi
Pelindung Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Pengarah Direktur Diplomasi Publik penanggung jawab/Pemimpin Umum Firdaus, SE. MH Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun
Dengan jumlah penduduk sekitar 236,7 juta orang, Indonesia dihadapkan pada permasalahan penyediaan lapangan kerja, hal ini mendorong sebagian WNI bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja, baik di sektor formal sebagai tenaga professional maupun di sektor non-formal. Jumlah WNI di luar negeri dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran 3 juta orang, dimana pada 2010 lalu tercatat sebanyak 3.353.631 orang. Keberadaan WNI di luar negeri ini membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945: “…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Sebagai institusi pemerintah yang berkompeten dalam persoalan luar negeri, Kementerian Luar Negeri berkomitmen memberikan perlindungan kepada seluruh WNI yang berada di luar negeri sebagaimana dinyatakan oleh Menlu RI, bahwa Menlu beserta jajaran pegawai Kemlu merupakan garda terdepan dalam perlindungan WNI di luar negeri. Kebijakan luar negeri Indonesia, dan bahkan setiap Diplomat Indonesia, akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI, tanpa kecuali. Kementerian Luar Negeri akan terus bekerja keras untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI menjadi semangat yang melekat dalam setiap individu Diplomat Indonesia. Kemlu dengan jajarannya termasuk perwakilan di luar negeri telah melakukan langkah-langkah perlindungan ini sesuai dengan ‘kewenangan’ dan ‘kapasitasnya’. Namun pemahaman tentang perlindungan WNI di luar negeri masih diwarnai oleh beberapa distorsi atau kekeliruan umum yang menggejala di publiK, khususnya terkait dengan perlindungan TKI. Bagaimanapun, peran negara untuk melindungi warganya di luar negeri dibatasi oleh prinsip kedaulatan yang diatur oleh hukum internasional. Suatu negara tidak memiliki ekspektasi untuk melakukan apa saja di negara lain, termasuk melakukan penegakan hukum. Berdasarkan prinsip hukum internasional, perlindungan penegakan hukum oleh suatu negara terhadap warga negaranya harus berhenti pada saat warga negara itu keluar dari batas negara itu.
Upaya Pemerintah dalam situasi seperti ini hanyalah dengan perlindungan konsuler dan diplomatik. Perlindungan konsuler adalah intervensi suatu negara terhadap negara lain yang diizinkan oleh hukum internasional dengan tetap menghormati kedaulatan negara itu. Artinya, Kemlu dan KBRI hanya berwenang untuk memastikan bahwa WNI yang berada di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum dari negara setempat dan diperlakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di negara tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan updates mengenai perkembangan Indonesia kepada para tokoh masyarakat luar negeri (negarawan, akademisi, jurnalis), khususnya para Indonesianist ataupun yang tertarik dengan Indonesia dan yang memiliki pengaruh di negaranya, tahun ini Kemlu menyelenggarakan program Presidential Friends of Indonesia yang ke-4 dengan peserta yang berasal dari 17 negara anggota ASEAN dan mitra wicara. Program ini dikembangkan dalam konteks peningkatan people to people contact, dimana tahun ini mengambil tema ”ASEAN Community within the Global Community of Nations” untuk mendukung tema keketuaan Indonesia di ASEAN. Dalam rangka menciptakan konstituen diplomasi dan juga sebagai wujud kepedulian Kementerian Luar Negeri kepada generasi muda Indonesia, Kemlu kembali menyelenggarakan program Duta Belia dan mengajak para generasi muda untuk memahami pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Tema Duta Belia 2011 kali ini dikaitkan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu: ‘Young Envoy for ASEAN Community’. Dengan tema ini, para Duta Belia diharapkan mampu memberikan peranan yang signifikan dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015, disamping juga agar dapat memahami budaya asing dan sekaligus mencintai budaya Indonesia. Para Duta Belia diharapkan untuk dapat mempercepat pilar sosial budaya melalui kegiatan aktivitas sosial budaya dan hubungan antar masyarakat. Melalui kegiatan ini para Duta Belia akan menjadi duta yang dapat menjelaskan kepada publik mengenai politik luar negeri Indonesia dan perkembangan pelaksanaannya. Mengemukakan arti pentingnya Komunitas ASEAN bagi kesatuan masyarakat di wilayah Asia Tenggara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kerjasama ASEAN dengan saudarasaudaranya di negara-negara ASEAN lainnya.[]
Diplomasi TABLOID
Media Komunikasi dan Interaksi
Redaktur Pelaksana Cahyono dewan redaksi Fransiska Monika Sitompul Isak Barry Kafiar Dila Trianti Staf Redaksi Saiful Amin Arif Hidayat M. Fauzi Nirwansyah Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Suradi Sutarno Harapan Silitonga Kontributor M. Dihar Staf Diplomasi Publik Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256, Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email :
[email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I Sumber Gambar Cover : Dok. Diplomasi
Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:
[email protected] Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.
Diplomasi
4
F O K U S
TKI Antara Aset dan Pencitraan Negara Jumlah WNI di luar negeri yang melaporkan keberadaan dirinya ke Perwakilan RI sebanyak 3.141.354 pada 2007, 3.121.506 pada 2008, 3.147.211 pada 2009 dan 3.353.631 pada 2010. Sedangkan pada periode Januari-Juni 2011 tercatat sebanyak 3.075.104 orang. Dari sejumlah 3.353.631 WNI yang berada di luar negeri tersebut, sebagian besar (60%) atau sekitar 2.029.528 berprofesi sebagai TKI. Yang lainnya sebanyak 269.400 atau sekitar 8% merupakan tenaga kerja profesional, sebanyak 198.461 atau 6% berprofesi sebagai ABK, sebanyak 665.746 atau 20% adalah pelajar, sedangkan sebanyak 190.496 atau 6% adalah WNI yang menikah dengan warga setempat atau WNA. Berbagai jenis permasalahan WNI yang terjadi di luar negeri pada umumnya adalah berupa permasalahan terkait dengan: narkotika, people smuggling, trafficking, tindak pidana penyiksaan, pelecehan, perkosaan, pembunuhan, dan overstayer, dimana dalam hal ini WNI bisa sebagai korban ataupun pelaku. Permasalahan lainnya adalah kecelakaan, penyanderaan dan persoalan terkait kontrak kerja, seperti gaji tidak dibayar, lembur, hari libur, dan sakit berat karena pekerjaan, dimana dalam hal ini WNI merupakan korban. Sementara permasalahan dimana WNI bertindak sebagai pelaku adalah masalah terorisme. Bagaimanapun keberadaan TKI di luar negeri merupakan asset dan sekaligus juga liability. Sebagai asset, TKI mampu menyerap angkatan kerja dan menghasilkan remittance, dimana pada 2009 jumlahnya mencapai 6,615 miliar USD, sementara pada 2010 mencapai 7,2 miliar USD (Data BI). Keberadaan TKI di luar negeri juga merupakan capacity building bagi TKI, karena dengan bekerja di luar negeri mereka bisa memperoleh pengalaman kerja. Sementara dalam hal liability, TKI sangat terkait dengan pencintraan negara, rentan untuk dijadikan objek tindak pidana
No. 47 Tahun IV
perdagangan orang lintas negara, dan juga upaya perlindungan yang lebih tinggi mengingat TKI bekerja di negara asing yang memiliki kultur budaya dan hukum yang berbeda dengan di Indonesia. Secara garis besar, akar permasalahan TKI yang terjadi di luar negeri dapat dibedakan menjadi tiga faktor, yaitu individu, pemerintah dan negara penempatan. Secara individu yang menjadi akar permasalahan adalah menonjolnya kepentingan bisnis, alasan sosial ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan, skill, kemampuan adaptasi dan awareness. Di sisi pemerintah, yang menjadi akar permasalahan adalah; tumpangtindihnya regulasi, masalah koordinasi dan law enforcement, perbedaan persepsi dan pendekatan, serta masalah bargaining position. Sementara akar permasalahan dari sisi negara penerima adalah berupa peraturan setempat yang kurang atau tidak mengakomodir aspek perlindungan yang diharapkan; pendekatan yang berbeda antara perburuhan dan keimigrasian dalam menangani permasalahan yang muncul; cara pandang terhadap pekerja asing khususnya di bidang informal; serta pendekatan budaya dan hukum setempat. Semua hal tersebut pada akhirnya memunculkan persoalan yang cukup krusial. Jumlah kasus WNI bermasalah yang terjadi di luar negeri pada 2010 sebanyak 16.064 kasus, dimana 101 kasus diantaranya terjadi di Afrika, 67 kasus di Eropa, 37 kasus di AS, 93 kasus di kawasan Pasifik, 3.113 kasus di Asia kecuali Malaysia, 2.066 kasus di Malaysia, 6.345 kasus di Timur Tengah kecuali Arab Saudi, dan 4.242 kasus di Arab Saudi. Jumlah WNI/TKI yang ditampung dan ditangani di penampungan Perwakilan RI mencapai 17.152 orang pada 2009 dan mencapai 15.766 orang pada 2010. Mereka tersebar di 16 Perwakilan RI dengan rincian: 1.509 orang di KBRI Amman, 497 orang di KBRI Bandar Seri Begawan, 499 orang di KBRI Damaskus , 703
orang di KBRI Doha, 2.033 orang di KBRI Singapura, 985 orang di KBRI Abu Dhabi, 1.008 orang di KBRI Kuala Lumpur, 3.116 orang di KBRI Kuwait City, 3.102 orang di KBRI Riyadh, 713 orang di KBRI Dubai, 206 orang di KJRI Hong Kong, 1.650 orang di KJRI Jeddah, 525 orang di KJRI Johor Bahru, 142 orang di KJRI Kota Kinabalu, 293 orang di KJRI Kuching, dan 171 orang di KJRI Penang (data 2009). Sedangkan pada 2010, sebanyak 1.641 orang ditampung di KBRI Amman, 605 orang di KBRI Bandar Seri Begawan, 544 orang di KBRI Damaskus, 798 orang di KBRI Doha, 2.407 orang di KBRI Singapura, 748 orang di KBRI Abu Dhabi, 782 orang di KBRI Kuala Lumpur, 1.731 orang di KBRI Kuwait City, 2.770 orang di KBRI Riyadh, 883 orang di KBRI Dubai, 101 orang di KJRI Hong Kong, 1.472 orang di KJRI Jeddah, 412 orang di KJRI Johor Bahru, 214 orang di KJRI Kota Kinabalu, 343 orang di KJRI Kuching, dan 305 orang di KJRI Penang. Prosentase penyelesaian kasus di Asia minus Malaysia mencapai 2.953 atau 94,86% (160 masih di proses), di Malaysia mencapai 1.779 atau 86,11% (287 masih di proses), di Timur Tengah minus Arab Saudi mencapai 5.688 atau 89,65% (657 masih proses), di Arab Saudi mencapai 3.948 atau 93,07% (294 masih proses). Pada 2010 jumlah WNI/TKI yang di deportasi mencapai 28.721, sedangkan yang di repratiasi mencapai 6.287. Kasus deportasi terbesar terjadi di Malaysia yang mencapai 15.021 atau 51%, disusul di Arab Saudi yang mencapai 13.660 atau 48%. Sementara di Negaranegara lainnya hanya mencapai 40 atau 1%. Langkah strategis perlindungan WNI/TKI di luar negeri terdiri dari tiga hal, yaitu; upaya pencegahan, early detection dan perlindungan (immediate response). Langkah pencegahan meliputi; welcoming program, outreach pelayanan kekonsuleran, pendidikan dan pelatihan bagi SDM di Perwakilan,
penguatan instrumen hukum, sosialisasi melalui public awareness campaign, pendidikan dan pelatihan secara terpadu, peningkatan kapasitas dan the ability of self-protection. Langkah early detection meliputi; penguatan pendataan, pemberdayaan masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi, penguatan jejaring kerja baik di dalam maupun di luar negeri, pembenahan dan sinkronisasi database, pengawasan pada exit point, koordinasi internal kementerian/lembaga maupun unsur-unsur masyarakat lainnya (LSM, media dan lain-lain). Langkah dalam upaya perlindungan/immediate response meliputi; optimalisasi Satgas citizen service di Perwakilan RI, manajemen shelter, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan sosial dan kemanusiaan, repatriasi, dan pencegahan hukum (law enforcement) yang dapat memberikan efek jera. Pembuatan Grand Design perlindungan WNI di luar negeri yang meliputi pembuatan policy paper yang dapat meng-address langkah-langkah perlindungan secara komprehensif terhadap permasalahan WNI di luar negeri, termasuk di dalamnya permasalahan TKI; Sebagai guidance bagi seluruh Kementerian/ Lembaga maupun stakeholder lainnya dalam menangani permasalahan WNI di luar negeri; Harmonisasi tugas pokok dan fungsi serta peran antar instansi terkait agar sinergi yang pada gilirannya akan meminimalisir persoalan di lapangan dan memberikan kontribusi konkrit bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Membentuk kelompok kerja (pokja) dalam rangka penguatan kelembagaan, struktur dan mekanisme dalam menangani berbagai persoalan di lapangan dengan melibatkan semua komponen, baik institusi Pemerintah, Parlemen, LSM dan media; regular consultation diantara unsur Pimpinan Kementerian/ Lembaga guna mensinergikan tupoksi, program dan anggaran terkait perlindungan WNI di luar negeri. Bentuk Pokja terdiri dari: Pokja Penguatan Fungsi Perlindungan; Pokja Trans National Crime, Pokja Penanganan Kasus-Kasus WNI di luar negeri, Pokja Public Awareness Campaign; dan Pokja Repatriasi.[] (Sumber : Direktorat PWNI & BHI)
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi F
Kemlu Prioritaskan Perlindungan WNI Saat ini Direktorat PWNI BHI sudah membuat grand design mengenai pelayanan warga mengingat permasalahan perlindungan warga negara itu bukan hanya masalah TKI tetapi juga expatriat, ABK, pelajar dan lain sebagainya. Kesemuanya itu masing-masing membutuhkan penanganan tersendiri, disamping juga karena permasalahannya sangat beragam dan dinamis. Dalam hal ini Direktorat PWNI BHI dituntut untuk dapat melakukan penanganan secara cepat dan tepat. Kami memberikan dukungan penuh kepada seluruh perwakilan RI di luar negeri, dimana dalam hal ini kami tidak hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tetapi
yang cepat. Tiga langkah yang perlu dilakukan adalah; pencegahan (harmonisasi dan koordinasi untuk mengawal pengiriman TKI sesuai
juga melakukan upaya pencegahan dikemudian hari dengan lebih meningkatkan pelayanan. Karena masalah perlindungan terhadap warga negara atau TKI ini merupakan prioritas utama bagi Kemlu. Pelayanan ini akan disempurnakan dengan pengelolaan database secara online dan realtime. Kami melakukan berbagai langkah inovatif yang bertumpu pada langkah secara langsung, cepat dan tepat yang perlu di dukung dengan informasi
15 september - 14 OKTOBER 2011
mendampingi dan menjamin hakhak WNI/BHI terkait selama dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi WNI/BHI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik. Dalam hal kematian WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI mengupayakan hak-hak WNI tersebut tetap terjamin seperti asuransi, pemulangan jenazah ke dalam negeri serta untuk pemakaman secara patut bagi WNI tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kegiatan penanganan
K
U
S
5
dengan prosedur, database TKI); early direction (welcoming program, hotline service); dan immediate response.[] (Sumber : Direktorat PWNI & BHI)
Dok. PWNI / BHI
Mekanisme Perlindungan dan Bantuan Hukum WNI di Luar Negeri Mekanisme pemberian bantuan perlindungan kepentingan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut: Bagi pihak Pemerintah Daerah (Pemda) yang memerlukan perlindungan bagi warganya dapat segera menyampaikan permintaan kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Perwakilan RI di luar negeri. Setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Luar Negeri akan mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan Perwakilan RI di luar negeri dan dengan instansi terkait di dalam negeri. Dalam hal diperlukan bantuan penasehat hukum bagi WNI/BHI yang memerlukan perlindungan, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk untuk
O
dan perlindungan yang memerlukan biaya besar serperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan WNI dan pemulangan jenazah WNI di luar negeri ke daerah asal di Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan dana dari WNI bersangkutan atau keluarganya, Pemda asal WNI, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat. Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri senantiasa memantau perkembangan setiap WNI/BHI yang tercatat di Perwakilan RI serta memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada WNI/BHI tersebut, sedangkan bagi yang tidak tercatat, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI akan mengupayakan diperolehnya data yang bersangkutan melalui instansi terkait di luar negeri untuk kemudian diberikan perlindungan sebagaimana
mestinya. Kementerian Luar Negeri memberitahukan perkembangan keadaan WNI/BHI yang dimintakan perlindungan kepada Pemda terkait. Berdasarkan masukan lembaga/ instansi pemerintah terkait, Kementerian Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan perlindungan. Instansi yang terkait dengan pemberian perlindungan kepada WNI dan BHI di dalam maupun di luar negeri adalah: Kementerian Luar Negeri; Kantor Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra; Kementerian Dalam Negeri, khususnya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota; KementerianHukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, dan kantor imigrasi daerah; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi, Kabupaten dan Kota; Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota; Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah; Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja; serta Instansi terkait lainnya.[] (Sumber : Direktorat PWNI & BHI)
No. 47 Tahun IV
Diplomasi
6
F O K U S
Prosedur Menjadi TKI di Malaysia
No. 47 Tahun IV
menemui suatu permasalahan adalah melakukan perundingan dengan majikan/manajemen perusahaan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Jika belum berhasil, maka laporkan permasalahan yang dihadapai kepada Jabatan Buruh Malaysia terdekat atau Perwakilan RI (KBRI atau KJRI). Khusus di KBRI Kuala Lumpur, para TKI dapat menyampaikan laporan permasalahan ke Fungsi Tenaga Kerja atau Fungsi Konsuler (Satuan Tugas Pelayanan & Perlindungan WNI). Laporan dapat disampaikan
melalui telepon, surat, faksimil, atau datang langsung ke Perwakilan RI. Jika permasalahannya menyangkut unsur pidana / jenayah, maka sebaiknya dilaporkan kepada Balai Polis terdekat. Dalam hal ini, para TKI sebaiknya membawa bukti-bukti penting untuk mendukung laporan yang disampaikan, seperti misalnya paspor, kuitansi gaji, kontrak kerja dan surat-surat lainnya. Para TKI wajib menghormati ketentuan dan hukum serta adat-istiadat yang berlaku di Malaysia. Para TKI wajib bekerja dengan tekun, rajin dan amanah
pada majikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani. Jangan sekali-kali melanggar peraturan, khususnya yang berkaitan dengan narkotika dan obat- obatan terlarang, yang ancaman hukumannya adalah hukuman gantung sampai mati. Melakukan unjuk rasa atau mogok kerja tanpa prosedur yang benar juga dapat mengakibatkan TKI diberhentikan dari pekerjaannya dan dipulangkan ke tanah air dengan biaya ditanggung oleh TKI sendiri.[]
(Sumber : Direktorat PWNI & BHI)
KBRI Malaysia Berhasil Menyelesaikan 960 Kasus TKI dan Mengklaim Rp. 4,2 Milyar Gaji TKI
Dok. PWNI / BHI
Bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia, mereka diwajibkan memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku. Berumur 18 - 38 tahun, dan khusus untuk TKI PLRT berumur 21 - 45 tahun. Mereka harus datang secara sah ke Malaysia melalui Pemerintah atau Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang terdaftar di Kemenaker RI. Para TKI PLRT harus menandatangani Kontrak Kerja dengan majikan, lulus pemeriksaan kesehatan (Fomema) dengan biaya RM 180 (laki-laki) dan RM 190 (wanita) yang ditanggung oleh majikan. Para TKI PLRT juga diharuskan memiliki work pass (permit kerja) atau kartu/Kad Pengenalan Pekerja Asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia, yang diuruskan oleh majikan dan dikenakan bayaran per tahun. Para TKI PLRT harus bekerja pada majikan yang nama dan alamatnya tercantum dalam Permit Kerja, dan diikutkan dalam program asuransi di Malaysia berdasarkan Workmen Compensation Act 1952. Para TKI berkewajiban untuk melaporkan keberadaannya di Malaysia kepada Perwakilan RI di Malaysia. Hal tersebut dimaksudkan agar Perwakilan RI dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI jika sekiranya terjadi masalah. Disamping itu, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila tidak melaporkan keberadaan dirinya kepada Perwakilan RI selama 5 tahun berturutturut. Paspor RI adalah dokumen resmi milik Pemerintah RI, dimana biasanya majikan menyimpan paspor TKI yang bekerja padanya karena alasan keamanan. Oleh karena itu, para TKI diharuskan untuk memiliki copy paspor yang dilengkapi dengan surat keterangan majikan untuk disahkan oleh KBRI atau KJRI dan diberikan keterangan pindah alamat. Para TKI sebaiknya menyimpan copy permit kerja dan mengingatkan majikan apabila permit kerja tersebut akan habis masa berlakunya. Pihak majikan diharuskan membuatkan Kartu Pekerja sebagai pengganti paspor yang disimpan olehnya. Apabila TKI hendak bepergian keluar dari lokasi kerja atau melakukan cuti kerja, TKI sebaiknya meminta paspor yang disimpan oleh majikan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para TKI jika
Upaya yang dilakukan oleh perwakilan RI di Malaysia dalam melindungi Warga Negara Indonesia, diantaranya adalah dengan membentuk Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindung Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (WNI/TKI) untuk menangani dan menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan WNI/TKI. Mengumpulkan data warga Indonesia yang ditahan di penjarapenjara dan pusat-pusat deportasi di Malaysia sehingga perwakilan RI dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Melaksanakan outreach ke tempat-tempat yang menjadi pusat konsentrasi masyarakat Indonesia di Malaysia. Melaksanakan awareness campaign mengenai keselamatan kerja dan bekerja secara legal di Malaysia kepada masyarakat di Indonesia dengan bantuan media.
Bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia dalam mengungkap jaringan pelaku Trafficking In Persons, serta menyediakan bantuan hukum bagi warga Indonesia yang membutuhkan. Pada tahun 2009 sebanyak 1.008 TKI telah meminta perlindungan ke KBRI, KBRI berhasil menyelesaikan 960 kasus TKI dan mengklaim Rp. 4,2 milyar gaji TKI yang belum terbayar. Dalam hal ini Pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri. Perwujudan dari upaya-upaya tersebut antara lain adalah dengan dibentuknya Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia & Bantuan Hukum Indonesia (Dit. PWNI & BHI) oleh Kementerian Luar Negeri. Terkait dengan perlindungan WNI dan perlindungan TKI, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum pelaksanaan perlindungan, yaitu UU No. 39 tahun 2004, Inpres no.6 tahun 2006, dan Permenaker no. 20 tahun 2007. Sebagai ujung tombak pemerintah Indonesia, KBRI akan mengutamakan perlindungan terhadap Warga Negara
Indonesia. Dalam kaitan tersebut pada tanggal 29 Januari 2007 KBRI Kuala Lumpur telah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Pelayanan Warga Negara Indonesia (Satgas PPWNI) untuk melakukan penanganan dan bantuan kepada TKI yang menghadapi permasalahan. Bagi WNI/TKI yang sedang menghadapi masalah atau sedang dalam proses penyelesaian masalah, KBRI menyediakan fasilitas penampungan berupa shelter KBRI. Pada Maret 2004, KBRI telah menyelesaikan pembangunan dan penambahan kapasitas penampungan WNI/TKI yang terletak di lingkungan KBRI Kuala Lumpur. Pembangunan tersebut didukung oleh bantuan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pembangunan tempat penampungan sementara ini merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap WNI/TKI yang berada di wilayah akreditasi, khususnya yang sedang menghadapi berbagai masalah. Penampungan tersebut kini dapat ditempati hingga 70 orang. Namun demikian sejalan dengan waktu, jumlah WNI/TKI baik yang terlantar maupun yang sedang mengalami masalah dengan pihak lain semakin meningkat, sehingga mengakibatkan jumlah yang ditampung melebihi kapasitas yang seharusnya (over capacity).[] (Sumber : Direktorat PWNI & BHI)
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi F
O
K
U
S
7
Kompleksitas Permasalahan WNI/TKI Overstayers di Arab Saudi Permasalahan WNI/TKI overstayers di Arab Saudi yang sebagian kecil berkeliaran di bawah jembatan Kandarah dan di bawah jembatan Al Mansyur, Mekkah, disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah TKI yang lari dari majikan disebabkan oleh berbagai faktor seperti; tidak betah bekerja karena alasan tidak cocok dengan majikan, beban kerja yang terlalu berat dan lain sebagainya. TKI yang mengalami tindakantindakan dari majikan seperti gaji tidak dibayar atau mendapat perlakuan yang tidak baik seperti pelecehan, penganiayaan dan lain sebagainya. Namun larinya mereka dari majikan ini dikarenakan ketidakpahaman sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Masalah TKI overstayer ini bisa juga disebabkan oleh ulah sindikat yang mempengaruhi para TKI yang bekerja secara prosedural dengan mengiming-imingi gaji yang lebih besar, sehingga para TKI berpindah majikan tanpa menyadari resiko status keimigrasian yang sangat merugikan TKI tersebut. Bisa juga disebabkan oleh eks jemaah umroh yang bekerja secara ilegal yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 28% dari WNI overstayers. WNI yang masuk dengan visa kunjungan dan bekerja secara ilegal, atau WNI yang masuk dengan calling visa langsung dari majikan di Saudi (tanpa melewati PJTKI/PJTKA) dan kemudian kabur dari majikannya tersebut. \Penanganan serta pemulangan WNI/TKI overstayers tersebut telah berlangsung pada beberapa tahun terakhir ini. Pemulangan para overstayers juga telah secara terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan data KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh, WNI/TKI overstayers yang dipulangkan melalui Tarhil sejak tahun 2005 hingga 2010 telah mencapai 124.825 orang, terdiri dari 34.749 jamaah umroh dan 88.737 TKI. Rincian pemulangan WNI overstayer di Arab Saudi adalah sebanyak 17.071 pada 2005, terdiri
15 september - 14 OKTOBER 2011
dari 6.074 jemaah umroh dan 10.997 TKI; pada 2006 sebanyak 23.151 terdiri dari 7.179 jamaah umroh dan 15.972 TKI; pada 2007 sebanyak 24.834 terdiri dari 7.107 jamaah umroh dan 17.727 TKI; pada 2008 sebanyak 23.921 terdiri dari 6.850 jamaah umroh dan 17.071 TKI; pada 2009 sebanyak 20.849 terdiri dari 4.370 jamaah umroh dan 16.476 TKI; sedangkan pada 2010 sebanyak 14.999 terdiri dari 3.169 jamaah umroh dan 10.491 TKI. Penanganan dan pemulangan terus berlangsung hingga saat ini dan menurut catatan per 31 Januari 2011 ada sebanyak 1.922 orang yang telah dipulangkan. Mereka terdiri dari 239 TKI laki-laki, 946 TKW, 181 anak-anak, 115 jamaah umroh laki-laki, 413 jamaah umroh perempuan, dan 28 orang ex penjara. Pada 14 Februari 2011, Pemerintah Indonesia juga telah memfasilitasi pemulangan tahap I WNI overstayers dari Arab Saudi sebanyak 301 orang. Munculnya WNI/TKI Overstayers yang tinggal di bawah jembatan disebabkan karena kompleksitasnya persoalan di lapangan seperti misalnya: keharusan untuk memperoleh exit permit dari Kafill (sponsor) yang mendatangkan TKI yang diproses setelah masuk karantina imigrasi (Tarhill); Proses pemulangan harus melalui karantina imigrasi (Tarhill) dan untuk bisa masuk ke Tarhill para overstayers perlu ditangani langsung oleh petugas imigrasi Arab Saudi; Para calo (yang sebagian diantaranya adalah WNI) yang sering menjanjikan para Overstayers dapat masuk ke Tarhill dengan imbalan sejumlah uang; Terbatasnya daya tampung Tarhill (hanya sekitar 10.000 orang); dan Kewenangan untuk menangkap dan memulangkan Overstayers adalah pada aparat imigrasi Saudi, yaitu bagian karantina imigrasi (Tarhill). Meningkatnya jumlah Overstayers di berbagai lokasi disebabkan oleh kemampuan Tarhil (tahanan imigrasi) untuk memulangkan mereka sangat terbatas (sekitar 10.000 orang dari seluruh negara), sehingga banyak dari mereka yang sudah
menyediakan diri untuk ditangkap dan dipulangkan, namun tidak mendapat ‘giliran’ sehingga akhirnya telantar di beberapa tempat di Jeddah (terbanyak di kolong jembatan Kandarah) dan di Makkah (Jembatan Jl. Al Mansyur). Saat ini, lokasi yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya para overstayers dari beberapa negara seperti di kolong jembatan Kandarah sudah terlihat kosong. Tempat tersebut saat ini telah dijadikan parkir kendaraan dan kepolisian setempat menjaga agar wilayah jembatan Kandarah tidak lagi dijadikan tempat overstayers tinggal. Di samping overstayers asal Indonesia juga terdapat overstayers dari Filipina, Yaman, India, Pakistan, Bangladesh, Mesir serta beberapa negara Afrika seperti Somalia, Djibouti, dan Ethiopia. Pemerintah secara terusmenerus menangani penyelesaian akar masalah overstayers tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan antara lain dengan melakukan perundingan dengan Pemerintah Arab Saudi pada 6 Februari 2011 untuk mencari
penyelesaian yang menyeluruh dalam hal masalah WNI overstayers. Pemerintah mendorong pihak Tarhil untuk memulangkan sebanyak mungkin WNI Overstayers sesuai dengan kesepakatan hasil perundingan; Mempercepat proses pemberian SPLP dengan menugaskan 4 orang staf KJRI di Tarhil; Membentuk Joint Task Force penanganan WNI overstayers antara RI – Arab Saudi dan melanjutkan pembahasan pembuatan MoU Perlindungan TKI di Saudi Arabia sebagai tindak lanjut dari SKB ke-8 RI Saudi Arabia tahun 2008 lalu. Pemerintah juga melakukan law enforcement di dalam negeri kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri sehingga menimbulkan efek jera. Disamping itu Pemerintah telah memperketat pengiriman TKI sektor rumah tangga dengan hanya mengirimkan TKI yang sesuai dengan kriteria dan telah memiliki ketrampilan yang memadai untuk bekerja di luar negeri.[]
Dok. padang-today.com
Para TKI overstayers berkumpul dibawah Jembatan Kandarah, Makkah.
No. 47 Tahun IV
Diplomasi
8
fokus
Upaya Perlindungan WNI Mengalami Banyak Tantangan Permasalahan TKI yang terjadi di luar negeri akhir-akhir ini jangan dilihat dari satu aspek semata, ada banyak TKI kita yang tidak bermasalah, yaitu dari 4% TKI kita yang bermasalah terdapat 96% TKI yang berhasil/tidak bermasalah.
Permasalahan TKI ini banyak terjadi di Malaysia dan Timur Tengah, karena memang jumlah TKI cukup besar di kedua negara tersebut. Permasalahan yang digambarkan oleh media-media Indonesia hendaknya dilihat dengan kaca mata yang lebih luas. Masalah TKI yang terjadi selama ini, cenderung 80% disebabkan oleh kondisi internal dan 20% dari eksternal (luar negeri). Banyak para pekerja professional Indonesia yang berhasil di luar negeri, diantaranya sebagai tenaga ahli dalam bidang pendidikan, mesin, perhotelan, kedokteran, maupun sebagai operator alat-alat berat yang sangat dibutuhkan di luar negeri, khususnya Timur Tengah. Tentunya upaya perlindungan WNI tersebut juga mengalami banyak tantangan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah sistem masingmasing negara yang berbeda. Sejumlah negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Malaysia relatif sudah memperhatikan hak-hak pekerja asing. Namun demikian terdapat negara,seperti di Arab Saudi yang tidak memungkinkan perwakilan untuk mempunyai akses yang lancar dengan para TKI, khususnya para pekerja domestik. Perlindungan WNI/TKI di luar negeri merupakan salah satu prioritas diplomasi RI. Kemlu telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung prioritas tersebut,diantaranya membentuk Citizen Services untuk terus meningkatkan perlindungan kepada WNI/TKI di luar negeri. Pelayanan ini dilakukan dengan pemberian advokasi, pembinaan keterampilan tambahan, dan kajian keagamaan yang telah dilakukan di beberapa perwakilan. Kementerian Luar Negeri juga terus meningkatkan SDM yang ada
No. 47 Tahun IV
dan menambah jumlah Diplomat yang berkualitas untuk ditempatkan di luar negeri khususnya yang mempunyai banyak kantong-kantong TKI. Berbicara mengenai TKI, tentunya tidak terlepas dari proses pengiriman mereka ke luar negeri, termasuk keterlibatan lembaga-lembaga terkait seperti PPTKIS dan beberapa institusi Pemerintah. Kementerian Luar Negeri terus menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri maupun dengan organisasiorganisasi di luar negeri. Kemlu dalam hal ini Direktorat Perlindungan WNI/TKI telah beberapa kali memfasilitasi Joint Working Group lintas kementerian/instansi untuk menyelesaikan berbagai kasus TKI, seperti over stayers, evakuasi WNI di negara-negara yang sedang bergejolak di Timur Tengah dan musibah tsunami di Jepang. Kemlu juga memanfaatkan multitrack diplomacy, yaitu dengan memberdayakan para mahasiswa sebagai perpanjangan tangan Pemerintah di luar negeri. Strategi yang diambil untuk memperkuat diplomasi perlindungan WNI/TKI di luar negeri adalah dengan terus meningkatkan hubungan bilateral maupun Mandatory Consular Notification dan MoU mengenai domestic worker yang sedang dibahas. Kemlu, baik di pusat maupun di perwakilan juga terus stay alert dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para WNI. Dalam memberikan pelayanan konsuler, seperti pelayanan perpanjangan paspor, akte kelahiran, perkawinan maupun konsultasi mengenai kewarganegaraan, perwakilan juga
melakukan upaya “Jemput Bola” yaitu mengunjungi para TKI yang tinggal jauh dari lokasi perwakilan. Pelayanan ini dilakukan lintas sektoral antara Pejabat Kementerian Luar Negeri di luar negeri maupun Pejabat Imigrasi dan Kementerian Pendidikan. Kegiatan “Jemput Bola” ini juga dilakukan dalam kegiatan promosi kebudayaan di luar negeri. Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri maupun yang sedang bekerja/berada di luar negeri untuk meningkatkan komunikasi dengan Perwakilan RI, salah satunya dengan lapor diri
sebagai sarana deteksi keberadaan WNI/TKI di luar negeri. KBRI adalah rumah kita bersama, maka apapun masalahnya hendaknya dikomunikasikan dengan perwakilan sebagai fungsi perlindungan. Kepada para calon TKI saya himbau untuk tidak tergiur dengan bujuk rayu para mafia TKI atau calo, melainkan dengan menggunakan jalur resmi yang telah diatur oleh Pemerintah. Kemlu juga telah membekali para WNI/TKI dengan pengetahuan seputar hukum negara setempat, kultur/kebiasaan maupun suasana kerja di negara setempat. (Sumber: Dit. Timteng).[]
Dok. PWNI / BHI
Ronny Prasetyo Yuliantoro Direktur Timur Tengah, Kemlu RI
Ronny Prasetyo Yuliantoro Direktur Timur Tengah, Kemlu RI
”KBRI adalah rumah kita bersama, maka apapun masalahnya hendaknya dikomunikasikan dengan perwakilan sebagai fungsi perlindungan. Kepada para calon TKI saya himbau untuk tidak tergiur dengan bujuk rayu para mafia TKI atau calo, melainkan dengan menggunakan jalur resmi yang telah diatur oleh Pemerintah.”
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi fokus
Setiap Tahun Lebih Dari 400 Ribu WNI Berangkat Keluar Negeri Untuk Mencari Nafkah
Dok. PWNI / BHI
Permintaan terbesar terhadap TKI datang dari negara-negara di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Data BNP2TKI menyebutkan bahwa jumlah TKI resmi yang bekerja di luar negeri mencapai 4,5 juta orang. Setiap tahun, lebih dari 400 ribu WNI berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah. Dengan jumlah sebanyak itu, tak jarang para TKI mengalami masalah seperti terjerat kasus kriminal, pelanggaran kontrak, atau perlakuan tidak manusiawi dari majikan. Hal-hal semacam itu bisa dihindarkan apabila TKI paham cara untuk melindungi diri mereka sendiri, baik melalui perwakilan RI di negara tempat bekerja dan pemahaman pengetahuan dasar mengenai kekonsuleran. Melakukan lapor diri ke perwakilan RI begitu tiba di negara tempat bekerja adalah hal pertama yang penting. Perwakilan RI akan
15 september - 14 OKTOBER 2011
harus dilakukan ketika TKI hendak kembali ke Indonesia. Jadi, kita punya data, yang bersangkutan masih ada di negara itu atau tidak. Kalau pulang secara mendadak, sebaiknya minta tolong agen untuk melaporkan ke perwakilan. Agar makin terjangkau, mekanisme pelaporan diri saat ini
Dilema Perlindungan TKI Dok. PWNI / BHI
Bagi Kementerian Luar Negeri perlindungan WNI di manapun berada merupakan prioritas yang tidak bisa dikesampingkan. Tidak hanya dalam diplomasi, namun juga dalam politik luar negeri. Indonesia menempatkan misi perlindungan kepentingan WNI, dengan prinsip kepedulian dan keberpihakan terhadap WNI tanpa terkecuali. Perlindungan terhadap WNI diwujudkan dalam berbagai langkah konkrit. Salah satunya adalah respon cepat dalam menanggapi kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi pada para TKI di luar negeri. Langkah ini memfokuskan pada tiga tahapan, yaitu pencegahan,
mengalami kesulitan memberikan bantuan dan perlindungan secara maksimal kepada WNI apabila yang bersangkutan tidak pernah terdaftar di perwakilan. Ketika ada keluarga yang mencari, misalnya. Kalau tidak pernah melapor, kita tidak tahu dan akan susah mencari orang yang bersangkutan. Pelaporan diri ke perwakilan ini juga
deteksi dini dan perlindungan. Setelah itu, perlindungan diberikan dalam bentuk bantuan kekonsuleran berupa pendampingan dan bantuan hukum. Biaya untuk layanan ini sepenuhnya ditanggung oleh perwakilan RI sesuai dengan hukum setempat dan kebiasaan internasional. Dalam ranah hubungan diplomatik, Kemlu juga membentuk perjanjian bilateral tentang penempatan dan perlindungan TKI antara Indonesia dengan
9
semakin dipermudah. Mereka tidak lagi harus selalu datang ke kantorkantor perwakilan untuk melakukan registrasi. Beberapa perwakilan membuka jalur registrasi online bagi TKI yang kesulitan untuk datang dan melakukan registrasi secara tertulis. Selain pelaporan diri, hal lain yang perlu diperhatikan para TKI adalah prosedur pengajuan pengaduan di luar negeri. Jika mengalami masalah, TKI bisa mendatangi kantor perwakilan untuk meminta perlindungan. Pemohon cukup melakukan registrasi, mengisi formulir pengaduan, serta menyampaikan copy identitas diri, kronologis permasalahan dan dokumen pendukung lain kepada petugas konsuler di perwakilan. Sebaiknya para TKI melakukan persiapan yang matang sebelum berangkat ke negara tujuan. Selain kelengkapan administrasi, persiapan mental juga penting. Ada baiknya sebelum berangkat TKI mencari informasi tentang budaya negara tempat bekerja. Hal yang juga penting adalah mentaati peraturan hukum di negara yang bersangkutan. Para TKI harus selalu waspada, baik terhadap orangorang yang baru dikenal maupun sudah akrab. Sebab, banyak kasus TKI yang secara tidak sengaja menjadi kurir penyelundupan narkoba. Jangan mau dititipi barang kalau mau berangkat ke negara tujuan atau kembali ke Indonesia. Siapapun itu, teman dekat sekalipun.[]
negara tujuan TKI. Saat ini Kemlu dan instansi terkait dalam rangka ratifikasi Konvensi Pekerja Migran sedang membahas dan menyusun penyempurnaan terjemahan Konvensi Pekerja Migran untuk memberikan pemahaman yang utuh dan kesamaan pandangan terhadap isi ketentuan Konvensi dimaksud. Kemlu RI seringkali menghadapi dilema yang cukup pelik dalam menangani TKI bermasalah di luar negeri. Di satu sisi TKI bermasalah yang ditangani sering kali karena tidak memenuhi persyaratan, sementara di sisi lain sesuai amanat Undang-Undang Kemlu dituntut mengedepankan perlindungan pada Warga Negara Indonesia (WNI).[]
No. 47 Tahun IV
Diplomasi
10
fokus
Upaya Meningkatkan Perlindungan WNI di Luar Negeri Tatang Budie Utama Razak Persoalan WNI dan TKI bermasalah pada umumnya terjadi di negara yang tidak memiliki hukum yang memadai dalam hal perlindungan tenaga kerja asing, oleh karena itu hal ini harus kita kaji dengan baik. Dalam UU No. 39 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia hanya mengirim tenaga kerja kepada negara-negara yang memiliki perjanjian secara tertulis atau negara yang memiliki hukum atau Undang-Undang tentang tenaga kerja asing.
Arab Saudi tidak memiliki UU tentang tenaga kerja asing dan juga tidak memiliki perjanjian secara tertulis dengan Indonesia. Sementar proses pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi ini sudah terjadi sejak 1970. Memang Kemlu dan perwakilan RI Arab Saudi memiliki tugas menjaga dan memberikan perlindungan kepada seluruh WNI yang berada di sana. Ini harus dipahami, bahwa perlindungan yang dimaksudkan oleh tugas pokok dan fungsi Kemlu, adalah tugas perlindungan mulai sejak awal, yaitu upaya pencegahan dari dalam negeri yang bukan menjadi wewenang Kemlu. Ketika sampai di luar negeri, maka Kemlu mencoba semaksimal mungkin menangani semua persoalan yang muncul disamping memberikan pelayanan yang bersifat rutin.
No. 47 Tahun IV
Dok. Diplomasi
Direktur Perlindungan WNI/BHI
Ketika ada persoalan, misalnya kasus Ruyati, maka proses hukumnya kita kawal. Tetapi ketika ternyata Ruyati terbukti melanggar hukum maka dia dijatuhi hukuman. Hanya saja persoalannya adalah bahwa pihak Arab Saudi tidak memberitahukan kepada kita, persoalan inilah yang kita kecam dengan keras. Kita memang juga perlu memanfaatkan organisasi internasional seperti Dewan HAM PBB dalam hal memberikan perlindungan kepada WNI khususnya TKI di luar negeri. Dalam hal ini kita sudah, sedang dan akan terus-menerus mengupayakan. Jika secara bilateral memang tidak bisa diupayakan, maka kita akan menggunakan forum regional. Selama periode Januari - Juli 2011 saja, Kemlu sudah menangani 25 ribu kasus lebih, diantaranya kasus deportasi, evakuasi, gaji yang tidak dibayar, santunan serta asuransi. Untuk besarnya nilai santunan dan asuransi misalnya, data yang kita miliki mungkin tidak peris sebagaimana yang terjadi di lapangan, karena ada juga dari TKI atau keluarganya yang tidak melaporkan. Data 3,5 juta keberadaan WNI di luar negeri, itu adalah data yang kita
peroleh berdasarkan pelayanan yang dilakukan perwakilan kepada WNI, termasuk pelayanan publik seperti paspor, konsuler, dan juga lapor diri serta upaya jemput bola yang dilakukan oleh Kemlu. Awalnya kita ini tidak memiliki system, namun sekarang tuntunyannya sudah berbeda, jadi kita mencoba mencari bagaimana system yang tepat. Pastinya kami menyadari bahwa tugas pokok dan fungsi Kemlu adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI. Sekarang ini kita sudah memiliki arahan yang jelas. Pertama, bukan saja komitmen dari Menlu berkaitan dengan pelayanan perlindungan dimana instruksi mengalir bertubitubi kepada seluruh perwakilan agar Kepala Perwakilan beserta seluruh jajarannya ‘hands on’ untuk menangani secara cepat dan tepat. Tapi kita juga mencoba membangun satu system dan mekanisme, misalnya Peraturan Menteri terkait dengan ‘citizen services’ yang sekarang ini difokuskan pada 24 perwakilan. Itu artinya Kemlu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, khususnya di perwakilanperwakilan yang memiliki jumlah WNI yang signifikan. Citizen services ini merupakan suatu terobosan agar keperluan pelayanan perlindungan tidak terbatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengikat, misalnya indeksasi dan sebagainya. Seperti misalnya di KBRI Kuala Lumpur, jika berdasarkan indeks, maka jumlah staff yang ada tidak sebanding dengan pelayanan perlindungan WNI yang harus dilakukan. Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut kita mengupayakan penambahan staff yang signifikan sehingga dapat memberikan pelayanan perlindungan secara maksimal. Kedua, adanya monitoring dan evaluasi terhadap perwakilanperwakilan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu. Disamping itu, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Jakarta juga terus diperkuat dengan
perbaikan system dan mekanisme, penambahan staff dan sebagainya, untuk bisa menjawab setiap tantangan. Hanya saja persoalan pelayanan perlindungan WNI/BHI ini nampaknya cukup krusial dan sangat sensitif. Tuntutan dan harapan masyarakat sangat tinggi dalam hal ini. Tidak jarang bahwa informasi berkaitan dengan persoalan WNI di luar negeri itu seringkali datang dari media atau LSM terlebih dulu, sehingga seolah-olah Kemlu tidak menanganinya dengan baik. Padahal Kemlu selalu menangani permasalahan yang ada sepanjang Kemlu mengetahui suatu kasus, apakah itu berdasarkan informasi yang ada yang kita dapat, pengaduan masyarakat atau berdasarkan hasil penelusuran Kemlu sendiri. Kemlu pasti menanganinya dan mengambil langkah yang cepat dan tepat. Hanya saja memang ada satu-dua kasus yang lolos dari pengamatan, misalnya ada WNI yang bermasalah secara hukum, ketika dalam proses hukumnya ada persoalan, pemerintah yang bersangkutan ternyata tidak memberitahukan kepada kita, sementara proses hukum itu ternyata sudah berjalan cukup lama dan kita baru tahu belakangan dari pihak keluarga atau LSM. Kasus seperti ini hanya satu-dua yang muncul, padahal dalam satu hari itu ada belasan ribu permasalahan WNI yang ditangani, dan berhasil kita tangani. Ini merupakan tantangan bagi kita, dimana dari waktu ke waktu kita harus terus berupaya untuk memperbaiki semua mekanisme dan semua upaya yang kita lakukan dengan maksimal, supaya perlindungan ini betul-betul bisa optimal. Prinsip kami adalah jangan ada satu orang pun WNI yang tidak terlindungi, tapi tampaknya tuntutan masyarakat itu menghendaki tidak boleh satu pun WNI bermasalah. Padahal masalah itu akan terjadi dimana saja, sekarang tinggal bagaimana kita menangani masalah atau persoalan yang ada.[]
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi so
r
o
t
11
Duta Belia 2011
Mengajak Generasi Muda Memahami Pelaksanaan Diplomasi Dan Politik Luar Negeri Indonesia Duta Besar Wardana Dok. Diplomasi
Kepala badan Pengkajian dan pengembangan kebijakan
Kepala BPPK Dubes Wardana menyampaikan sambutan pada Pengukuhan Duta Belia 2011 di Ruang Nusantara Kemenlu, Jakarta.
Program Duta Belia diselenggarakan dalam rangka menciptakan konstituen diplomasi dan juga sebagai wujud kepedulian Kementerian Luar Negeri kepada generasi muda Indonesia. Program ini mengajak para generasi muda untuk memahami pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Dalam program ini, para Duta Belia diperkenalkan dengan kebijakan luar negeri Indonesia, berbagai permasalahan luar negeri, serta tata-cara diplomasi. Pemilihan tema Duta Belia tahun ini berkaitan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu: ‘Young Envoy for ASEAN Community’. Melalui pemilihan tema ini, kami berharap Duta Belia mampu memberikan peranan yang signifikan dalam pembentukan Komunitas ASEAN. Dalam rangkaian KTT ASEAN beberapa waktu yang lalu, para pemimpin ASEAN telah melakukan pertemuan dengan perwakilan pemuda dari seluruh negara anggota ASEAN dan membahas mengenai sumbangsih pemuda terhadap
15 september - 14 OKTOBER 2011
perwujudan Komunitas ASEAN pada 2015. Para pemimpin ASEAN percaya bahwa pemuda memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015, serta berpartisipasi dalam membentuk visi: ‘Komunitas ASEAN Dalam Komunitas Global Bangsa-Bangsa’. Pemuda bisa berperanan penting pada isu-isu lintas sektoral. Pimpinan ASEAN menghargai kontribusi pemuda ASEAN dan mendorong agar generasi muda dapat memberikan kontribusi penting dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, seperti halnya jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong terbentuknya Komunitas ASEAN. Pada pertemuan tersebut juga dihasilkan prinsip dan komitmen para pemuda, yang pada intinya merupakan keinginan pemuda untuk mempercepat pilar sosial budaya melalui kegiatan aktivitas sosial budaya dan hubungan antar masyarakat. Kami memahami bahwa masingmasing dari Duta Belia datang
ketempat ini dengan membawa atribut yang berbeda-beda. Sebagian dari Duta Belia datang sebagai Paskibra dan yang lainnya datang dengan membawa atribut sebagai siswa berprestasi dan siswa teladan. Namun bagi kami, ketika Duta Belia telah dikukuhkan, maka Duta Belia akan memegang atribut yang sama yaitu sebagai Duta Belia. Selama beberapa hari, Duta Belia telah diperkenalkan pada sejarah perjalanan diplomasi Indonesia dan telah memiliki pengetahuan tentang bagaimana kepentingan nasional Indonesia diperjuangkan melalui meja perundingan di berbagai forum internasional. Para Duta Belia juga telah menerima paparan mengenai politik luar negeri Indonesia, dan juga telah diberikan pemahaman tentang bagaimana politik luar negeri Indonesia dijalankan untuk memberikan dukungan bagi kepentingan nasional Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kami berharap melalui kegiatan ini nantinya Duta Belia dapat menjadi duta di daerah masing-masing dan dapat menjelaskan kepada publik mengenai politik luar negeri Indonesia dan perkembangan pelaksanaannya. Duta Belia dapat mengemukakan pentingnya Komunitas ASEAN bagi kesatuan masyarakat di wilayah Asia Tenggara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kerjasama ASEAN dengan saudara-saudara kita di negara-negara ASEAN lainnya. Diharapkan dengan semakin terbukanya pengetahuan masyarakat umum, khususnya generesi muda, tentang politik luar negeri, maka dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan politik luar negeri akan semakin meningkat. Selama tiga hari kedepan akan memiliki kesempatan melakukan kunjungan ke Singapura, Thailand, dan Filipina untuk melihat bagaimana
praktek-praktek diplomasi dilakukan di perwakilan kita di luar negeri. Para Duta Belia juga akan melihat bagaimana kerjasama bilateral dilakukan dengan ketiga negara tersebut sebagai sesame negara anggota ASEAN. Selama di luar negeri Duta Belia diharapkan dapat menjalankan perannya untuk mempromosikan Indonesia kepada teman-teman generasi muda di sana. Ceritakan kepada mereka mengenai kehidupan beragama di Indonesia, keanekaragaman budaya dan bahasa yang kita miliki, dan yang terpenting ceritakan kepada mereka tentang bagaimana keragaman yang kita miliki itu dapat kita jalani dengan semboyan ‘Bhineka Tunggal Ika’ yang telah kita anut sejak dulu. Mulailah mengemukakan sesuatu yang baik tentang Indonesia, dan melakukan kerjasama serta menjalin persahabatan dengan mereka untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada era globalisasi saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi, tantangan yang dihadapi tentunya tidaklah mudah, namun demikian globalisasi juga menciptakan banyak hal, peluang dan kesempatan. Pada era globalisasi saat ini, menjadi generasi muda yang unggul bukanlah lagi merupakan suatu pilihan melainkan menjadi suatu keharusan, karena Indonesia ingin menjadi negara yang bermartabat dan disegani di masyarakat internasional. Sebagai generasi muda, Para Duta Belia juga harus memiliki kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi. Hal ini penting untuk menanamkan kesetiakawanan sosial yang merupakan bagian dari tradisi dan cara pandang kita. Sikap tersebut akan senantiasa menjadi pondasi yang kokoh bagi terciptanya rasa kebersamaan, gotong royong dan saling bahu-membahu dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik. []
No. 47 Tahun IV
Diplomasi
12
b i n g k a i
Duta Belia 2011
Dok. Diplik
Promosikan Indonesia dan Komunitas ASEAN
Para peserta Duta Belia 2011 berfoto bersama dengan Dirjen Aspasaf, Dirjen ASEAN dan Kepala BPPK di depan Gedung Pancasila, Jakarta
Sebagai upaya untuk membangun konstituen diplomasi di kalangan muda Indonesia, Kementerian Luar Negeri secara rutin menyelenggarakan program Duta Belia, dan tahun ini dilaksanakan pada tanggal 20 – 26 Agustus 2011. Program Duta Belia 2011 yang merupakan angkatan ke-9, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang politik dan diplomasi Indonesia.
No. 47 Tahun IV
Duta Belia 2011 diikuti oleh 78 peserta yang berasal dari 66 siswa anggota Paskibraka(Pasukan Pengibar Bendara Pusaka) 2011 dan 12 siswa berprestasi yang berasal dari lima propinsi, yaitu: Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat, masingmasing sebanyak dua siswa, serta dua siswa berprestasi dari SMU Cendrawasih I Jakarta - Yayasan Dutika Kementerian Luar Negeri. Program Duta Belia tahun ini mengambil tema “Young Envoys for ASEAN Community” dan berkaitan dengan pembinaan konstituen di kalangan generasi muda, khususnya memberikan pemahaman tentang politik luar negeri (polugri) dan diplomasi publik. Tema ini dipilih agar para Duta Belia dapat memahami budaya asing dan sekaligus juga mencintai budaya Indonesia. Disamping memberikan pengetahuan tentang praktik- praktik
diplomasi di luar negeri, Program Duta Belia 2011 juga bertujuan untuk mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN dan memberikan kesempatan bagi para Duta Belia untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat “people to peole contact” di kalangan muda ASEAN. Untuk itu peserta Duta Belia 2011 berkesempatan mengunjungi tiga negara ASEAN, yaitu: Singapura, Thailand, dan Filipina masing-masing pada tanggal 23 - 26 Agustus 2011 secara bersamaan. Sebelum melakukan kunjungan ke ketiga negara ASEAN tersebut, para Duta Belia mengikuti program pembekalan di Jakarta yang berlangsung pada tanggal 20-22 Agustus 2011. Pembekalan yang diberikan meliputi ceramah mengenai Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia, pengembangan pribadi, table manner, serta pelatihan manajemen dan kepemimpinan.
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi b i n g k a i
15 september - 14 OKTOBER 2011
Dok. Diplik
beberapa Kementerian teknis terkait, diantaranya Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta Kementerian
dipandang sangat positif dalam mendorong prestasi akademik para siswa di daerah-daerah. Dalam kaitan tersebut, maka program Duta Belia (atau program sejenis) ini diharapkan untuk dapat terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Semenjak diluncurkan pada tahun 2003, hingga saat ini jumlah peserta Duta Belia sudah mencapai 582 orang dan tersebar di seluruh propinsi di tanah air. Para mantan peserta Duta Belia tersebut dihimpun di dalam wadah (akun facebook) “Duta Belia Kemlu” dan merupakan konstituen Kemlu yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung diseminasi kebijakan politik luar negeri Indonesia kepada masyarakat di daerah.
Keterangan foto: 1. Kepala BPPK, Wardana, menyematkan pin Duta Belia 2011 kepada peserta Duta Belia sebagai tanda pengukuhan 2. Dubes Wardana menyampaikan ucapan selamat kepada peserta Duta Belia 2011 yang menerima tunjangan pendidikan sebesar Rp. 2 juta per orang. 3. Para peserta Dubel 2011 memperoleh ucapan selamat dari segenap pejabat eselon I dan II Kemlu.
2 Pendidikan Nasional, disamping juga perwakilan RI di Singapura, Bangkok, dan Thailand. Sementara itu, selama berkunjung ke ketiga negara ASEAN tersebut, para peserta Duta Belia berkesempatan mengenal lebih dekat tentang: tugas-tugas perwakilan RI dalam memperjuangkan kepentingan negara dan bangsa di negara sahabat; fasilitas pelayanan masyarakat Indonesia di luar negeri; mengunjungi beberapa instansi pemerintah terkait, melakukan diskusi di salah satu sekolah menengah atas setempat; serta mengunjungi beberapa objek menarik yang dapat menambah pengetahuan para peserta. Secara umum, pelaksanaan
Dok. Diplik
utamanya adalah terkait dengan perkembangan kerjasama ASEAN; Perlindungan WNI dan BHI; Protokol dan Kekonsuleran; Pembinaan karakter; pengenalan terhadap tugastugas Kemlu dan Perwakilan; dan pelatihan keterampilan memainkan alat musik tradisional Angklung. Melalui kegiatan ini, para Duta Belia dapat menjadi Duta di daerahnya masing-masing dan dapat menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia kepada publik. Duta Belia memang memiliki tugas untuk mempromosikan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri; membantu Kemlu RI dalam pelaksanaan diplomasi, baik di daerah asal maupun di kota-kota lain sesuai penugasannya; serta membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan tugas keprotokolan dan promosi citra Indonesia. Mewakili Pimpinan Kementerian Luar Negeri, Kepala BPPK Kemlu, Wardhana, melakukan pengukuhan peserta Duta Belia 2011 di ruang Nusantara Kemlu pada tanggal 22 Agustus 2011. Hadir dalam kesempatan tersebut, diantaranya beberapa pejabat Eselon I dan II Kemlu, perwakilan Kemenegpora, Duta Besar/perwakilan negara sahabat (Singapura, Thailand, dan Singapura), para Kepala Dinas/Kepala Sekolah peserta Duta Belia dari beberapa Propinsi di Indonesia, serta media masa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan program Duta Belia juga memperoleh dukungan dari
program Duta Belia 2011 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Pada akhir kegiatan juga telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Duta Belia dengan melibatkan seluruh peserta. Secara umum, hasil evaluasi menyimpulkan bahwa program Duta Belia merupakan salah satu program Kemlu yang sangat positif dan bermanfaat bagi peningkatan wawasan dan pengetahuan generasi muda Indonesia, khususnya mengenai politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Program Duta Belia juga Dok. Diplik
1
13
3 No. 47 Tahun IV
Diplomasi
14
so r o t
Kunjungan Duta Belia 2011 Ke Singapura
Dok. Diplik
Untuk memperkuat people to people contact di kalangan muda ASEAN, Duta Belia 2011 berkesempatan mengunjungi tiga negara ASEAN, satu diantaranya adalah ke Singapura yang dilaksanakan pada 23-26 Agustus 2011. Fokus kunjungan adalah memberikan pengetahuan kepada para Dubel tentang kebijakan dan masalah kepemudaan, penanganan masalah lingkungan (limbah/sampah dan air bersih), kesadaran bernegara dan berbangsa, kepanduan, masalah pendidikan serta sosial dan budaya di Singapura. Kegiatan di awali dengan mengunjungi KBRI Singapura, dimana para Dubel diberikan kesempatan yang luas untuk mengenal mekanisme kerja misi diplomatik Indonesia, khususnya pelayanan publik serta pelayanan dan perlindungan WNI (citizen service) di KBRI Singapura yang sudah meraih sertifikasi ISO 90012008, yaitu untuk pelayanan kontrak kerja TKI, penanganan kasus WNI/ TKI, pelayanan paspor dan pelayanan kepelautan. Disamping berkesempatan bertemu dengan masyarakat Indonesia dari berbagai elemen, baik dari kalangan profesional dan pelajar, para Dubel juga berinteraksi secara langsung dengan 110 TKI bermasalah yang berada di penampungan sementara KBRI Singapura guna mengasah rasa simpati dan empati serta mengenal praktek kepedulian
No. 47 Tahun IV
dan keberpihakan dalam penanganan perlindungan WNI. Pada hari kedua, rombongan Dubel 2011 berkunjung ke Ministry of Community Development, Youth, and Sport (MCDYS) dan Markas Besar Singapore Scout Association (SSA). Di MCDYS para Dubel memperoleh penjelasan secara rinci mengenai kebijakan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda yang dijalankan oleh pemerintah
Singapura. Diantaranya menyediakan berbagai program yang melibatkan LSM-LSM untuk melakukan berbagai kegiatan positif, baik di bidang sosial, kemasyarakatan, olah raga, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya guna mendorong generasi muda untuk berprestasi. Di Singapura, SSA (Pramuka) ternyata mendapat perhatian penting. Para pemimpin negara di Singapura seperti Presiden, Perdana Menteri dan pejabat tinggi sipil dan militer banyak yang tercatat pernah aktif di SSA yang esensinya berupaya menanamkan nilai-nilai cinta damai, saling menghargai, kejujuran, tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Pada hari ketiga, rombongan Dubel 2011 kembali melakukan kunjungan ke sejumlah tempat, salah satunya adalah ke Victoria School yang di dirikan pada 1876, jauh sebelum Singapura merdeka dan merupakan salah satu sekolah tertua di Singapura. Yang menarik, setidaknya tiga presiden Singapura, termasuk presiden yang sekarang, tercatat sebagai alumnus sekolah ini. Selain dapat melihat proses belajar dan mengajar, para Dubel juga berkesempatan berdialog dengan para siswa dan guru di sekolah yang
telah memiliki pilihan mata pelajaran Bahasa Indonesia sejak empat tahun lalu ini. Selain itu para siswa Victoria School juga secara rutin mengikuti kelas seni dan budaya di Sekolah Indonesia, Singapura. Selama berada di Singapura, para Dubel juga aktif mempromosikan Angklung sebagai salah satu alat musik tradisional Indonesia. Mereka mendemonstrasikan alat musik Angklung dengan membawakan beberapa buah lagu pada setiap acara kunjungan. Kegiatan ini mendapat tanggapan yang sangat positif terutama dari siswa-siswa Victoria School. Sebagai tanda persahabatan dan juga upaya mempromosikan Angklung di Singapura, dalam kunjungan tersebut Dubel 2011 menyerahkan seperangkat Anglung kepada Victoria School. Di bagian akhir kunjungan ke Singapura, rombongan Dubel 2011 juga memperoleh kesempatan untuk menyambangi ASEAN Civilization Museum dan beberapa objek wisata lainnya. Ini dimaksudkan untuk mendorong generasi muda, khususnya para Dubel, untuk mengenal dan mencintai sejarah masa lalu.
Dok. Diplik
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi so r o t
15
Dok. Diplik
Kunjungan Duta Belia 2011 Ke Thailand
Pada hari pertama kunjungan (23/8), para Dubel 2011 melakukan audiensi dengan Duta Besar RI untuk Thailand. Dalam kesempatan ini, Duta Besar RI mengharapkan agar para Dubel dapat mengambil hal-hal yang positif sekaligus belajar berbagai hal saat berkunjung ke sejumlah pihak di Bangkok, dan dapat menerapkannya di daerah asal masing-masing. Pada hari kedua, rombongan Dubel 2011 mengunjungi Rajavinit Mathayom School (RMS) dan diterima oleh Ms. Darani, Head of Forein Language Sections. Dalam paparannya, Ms. Darani menyampaikan bahwa RMS dirintis dengan bantuan dari Raja Bhumipol melalui pemberian sebidang tanah seluas 2,5 hektar. RMS didirikan pada 4 April 1978 dan berpindah ke lokasi yang sekarang pada 1980. Saat ini RMS memiliki sekitar 2000 siswa dengan sekitar 100 guru. Dalam kesempatan ini, para Dubel memperoleh penjelasan ringkas mengenai kegiatan sekolah. Seperti misalnya pengajaran bahasa asing (bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol) yang diajarkan oleh para ‘native speaker’, dan kegiatan semacam ‘wajib militer’ bagi para siswa pria. Sementara para Dubel 2011 menyampaikan penjelasan singkat mengenai program Duta Belia
15 september - 14 OKTOBER 2011
dan tujuan kunjungan ke Bangkok. Setelah berinteraksi dengan siswasiswa Rajavinit Mathayom School, rombongan Dubel 2011 kemudian diberikan kesempatan meninjau sekolah dan mempertunjukan musik angklung. Selanjutnya rombongan Dubel 2011 melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Thailand dan diterima oleh Ms. Chotikorn Limratana, Sekretaris Pertama dari Direktorat ASEAN, yang menjelaskan tentang sejarah singkat Thailand, keterkaitan Thailand dengan ASEAN dan raihan-raihan ASEAN selama ini serta rencana kedepan yang ingin dicapai. Seusai memberikan pemaparan, para Dubel 2011 kemudian melakukan tanya jawab, dan di akhiri dengan pertukaran cindera mata. Kegiatan kunjungan kemudian dilanjutkan ke Debsirin School dan bertemu dengan Scout Organization of Thailand. Rombongan Dubel 2011 diterima oleh Mr. Dr. Prapatpong Senarith selaku Chairman of Scout Organization of Thailand beserta jajarannya. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah tertua milik pemerintah Thailand dan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Sekolah ini termasuk sekolah favorit dan mempunyai kegiatan kepramukaan
yang dapat dibanggakan. Dr. Prapatpong Senarith mengucapan selamat datang dan menyampaikan bahwa pihaknya merasa terhormat dikunjungi oleh rombongan Duta Belia 2011 yang merupakan murid-murid pilihan dari seluruh propinsi di Indonesia. Dalam kesempatan ini, para Duta Belia memainkan angklung dan membawakan dua buah lagu yang mendapatkan sambutan serta apresiasi dari para pembina dan anggota pramuka yang hadir memenuhi gedung pertemuan. Sebagai tanda persahabatan, di akhir acara kunjungan yang juga di isi dengan berbagai permainan dan interaksi ini, Duta Belia 2011 menyerahkan seperangkat angklung kepada Scout Organization of Thailand. Selanjutnya, rombongan Dubel 2011 mencoba moda transportasi umum di Bangkok yang meliputi kereta bawah tanah (subway/ MRT), kereta sky trail (Bangkok Transportation System) dan kereta bandara (airport raillink) yang sudah dapat disejajarkan dengan moda transportasi di kota-kota besar lainnya seperti Singapura dan Kuala Lumpur. Bagi para Dubel 2011, hal ini memberikan wawasan dan pengalaman baru akan arti disiplin
dan keteraturan juga arti pentingnya transportasi publik yang layak bagi masyarakat. Pada hari ketiga, rombongan Duta Belia 2011 mengunjungi Grand Palace (Istana Raja) yang dibangun pada 1782 dan memakan waktu selama 150 tahun. Selain sebagai tempat tinggal Raja, Grand Palace juga merupakan tempat pengadilan kerajaan dan pusat administrasi pemerintahan. Grand Palace merupakan salah satu obyek wisata menarik di Bangkok karena memiliki bentuk arsitektur yang indah dan detail. Didalam kompleks Grand Palace, terdapat beberapa bangunan termasuk Wat Phra Kaew (Kuil Buddha yang terbuat dari emas), yang dibangun pada abad ke-14 dan sangat dihormati oleh umat Buddha Thailand. Wat Phra Kaew dianggap sebagai candi Budha paling suci di Thailand dan dianggap sebagai simbul religius-politik masyarakat Thailand. Sejak awal abad ke-20, Raja Thailand tidak lagi tingggal di Grand Palace, namun demikian kompleks ini masih digunakan untuk kegiatan seremonial. Selanjutnya, rombongan Dubel 2011 berkunjung ke Bangkok National Museum (BNM) yang dibuka pertama kalinya oleh Raja Rama V pada 1874. BNM terbagi dalam 20 galeri, diantaranya galeri sejarah Thailand; galeri pra sejarah; galeri Buddhaisawan Charpel; galeri transportasi; galeri barang peninggalan emas; galeri keramik; dan galeri seni Asia. Tujuan kunjungan ke BNM adalah untuk memperkaya wawasan para Duta Belia akan kebudayaan dan sejarah Thailand sebagai salah satu negara anggota ASEAN sekaligus juga untuk lebih memupuk rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Pada museum ini juga ditampilkan koleksi seperangkat gamelan yang diberikan oleh Raja Sri Susuhunan Pakubuwono X di Solo (bertahta pada 1893-1939) kepada Raja Chulalongkorn (Raja Rama V, berkuasa pada 1868-1910) saat berkunjung ke Hindia Belanda (termasuk Solo) pada 1870. Kunjungan diakhiri dengan mengikuti wisata perahu di sungai Chao Phraya, yang melewati ke sejumlah situs bersejarah di Bangkok.[]
No. 47 Tahun IV
Diplomasi
16
so r o t
Kunjungan Duta Belia Ke Filipina
No. 47 Tahun IV
Indonesia, serta peningkatan upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Filipina. Acara audiensi tersebut kemudian ditutup dengan buka puasa bersama dan pertunjukan angklung oleh para Dubel 2011. Ke esokan harinya rombongan Dubel 2011 melakukan kunjungan ke University of Santo Thomas (UST) yang merupakan Universitas Kristen tertua di Filipina dengan arsitektur khas Spanyol kuno dan dibangun sejak 1611 oleh Santo Thomas, salah seorang tokoh kolonial Spanyol. Sebelum diterima oleh pihak UST High School (USTHS), rombongan Dubel juga berkesempatan mengunjungi museum yang berada di UST. Kedatangan rombongan Dubel 2011 disambut luar biasa dengan pertunjukan musik dan cheerleader serta siswa-siswi yang berjajar mulai dari pintu masuk hingga ke tempat
pertemuan sambil mengibarkan bendera Indonesia dan Filipina yang dipegangnya. Selain disuguhi penampilan (performance) dari beberapa ekskul yang diterapkan di sekolah tersebut para Dubel 2011 juga dapat berbincang secara langsung dan bertukar pikiran mengenai kebudayaan dan ciri khas dari masingmasing negara dengan siswa-siswi USTHS. Kemudian para Dubel 2011 menampilkan permainan angklung dengan membawakan lagu ‘Burung Kakak Tua’, ‘Padamu Negeri’ dan ‘We are the World’ serta menyerahkan plakat dan peralatan angklung kepada pihak USTHS. Selanjutnya, rombongan Dubel 2011 melanjutkan kunjungan ke National Museum of the Filipino People, Kementerian Luar Negeri Filipina, dan Manila Bay Cruise. Para Dubel 2011 cukup antusias
mendengarkan paparan Mrs. Juan Miguel S. Padua, Head of ITE dari Foreign Service Institute (FSI) mengenai pembentukan, struktur organisasi dan fungsi FSI serta struktur organisasi Center for International Relations and Strategic Studies (CIRSS) saat berkunjung ke Kemlu Filipina. Antusias para Dubel 2011 tercermin dari berbagai pertanyaan yang diajukan, tidak hanya mengenai FSI dan CIRSS tetapi juga mengenai isu lain seperti isu multilateral, illegal immigrant, upaya Filipina dalam mengatasi krisis ekonomi, serta global warming/climate change. Pada hari ketiga, rombongan Dubel 2011 melakukan kunjungan ke Luneta Park (Jose Rizal Heritage Trail), dan Tagaytay City. Kegiatan kunjungan diakhiri dengan menghadiri jamuan makan malam atas undangan Mr. Vernon B. Prieto.[]
Dok. Diplik
Kunjungan ke Filipina diikuti oleh 25 Duta Belia, dimana selama berada disana, khususnya di kota Manila, rombongan Duta Belia 2011 melakukan berbagai kegiatan, diantaranya audiensi dan buka puasa bersama dengan Dubes RI untuk Filipina, kunjungan ke University of Santo Tomas, National Museum of the Filipino People, Kementerian Luar Negeri Filipina, Luneta Park, Tagaytay City serta menghadiri undangan makan malam dari Mr. Vernon B. Prieto (peserta Presidential Friends of Indonesia 2011). Pada hari pertama kunjungan ke Filipina (23/08), rombongan Dubel 2011 diterima oleh Duta Besar RI untuk Filipina, Y. Kristiarto S. Legowo beserta pejabat/staf di kantor KBRI Manila. Dalam sambutannya, Dubes RI untuk Filipina menyampaikan bahwa KBRI Manila menyambut baik dan sangat senang dengan kunjungan rombongan Dubel 2011 ini. Selain memperkenalkan seluruh pejabat/staf di lingkungan KBRI Manila, Dubes RI untuk Filipina juga memaparkan secara singkat mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta visi-misi KBRI Manila, juga sejarah dan perkembangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Filipina. Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI untuk Filipina mengharapkan agar para Duta Belia 2011dapat memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin, sehingga para Dubel dapat memperoleh manfaat dari kunjungankunjungan tersebut. Para Dubel juga diharapkan dapat memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat yang ditemui dalam setiap kesempatan kunjungan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih dan dapat dibanggakan. Dalam sesi diskusi dan tanyajawab para Dubel juga memperoleh penjelasan mengenai surplus perdagangan Indonesia-Filipina sebesar ± 1,6 Milyar USD/tahun, kerjasama Indonesia-Filipina dalam bidang pendidikan, pemberian fasilitas bagi pelajar Indonesia yang belajar dan melakukan penelitian (research) di Filipina, pelayanan yang diberikan kepada pelajar Filipina untuk mempelajari budaya
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi i
l
a
s
17
Dok. jcc.co.id
k
The 4th International KSN Expo & Awards 2011 Dalam rangka menyambut hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang tiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Desember, Kementerian Sosial RI, bekerja sama dengan beberapa Kementerian dan Asosiasi Pendukung lainnya yaitu Kementerian Koordinator Kesra, Kementerian BUMN, Kementerian KUKM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PORA, Kementerian Nakertrans, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Budpar, Kementerian Diknas, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Forum Komunikasi PKBL BUMN, Corporate Forum for Community Development (CFCD), Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS), Indonesia Business Links (IBL) dan PT. Proexco Adji Intercon
15 september - 14 OKTOBER 2011
(PROEXCO) sebagai Organizer/ Pelaksana, untuk keempat kalinya akan menyelenggarakan acara “KSN Expo & Awards 2011” pada tanggal 27 – 30 Oktober 2011 di Cendrawasih, Main Lobby dan Hall B – Jakarta Convention Center. Tujuan dari peringatan hari Kesetiakawanan Sosial ini adalah untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai serta semangat Kesetiakawanan Sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia Sejahtera. Dimasa sekarang, hal itu sudah banyak dilakukan secara nyata oleh berbagai kalangan melalui berbagai program Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM, dan Penanganan Masalah-Masalah Sosial dan hal ini perlu selalu diapresiasi dan ditumbuhkembangkan. Menyadari bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia, mulai tahun ini The 4th
International KSN Expo & Awards 2011 akan diselenggarakan dengan skala Internasional, bersamaan dengan penyelenggaraan International Conference on Social Welfare Issues in The ASEAN Region 2011. Konferensi Internasional di bidang Kesejahteraan Sosial ini akan dilaksanakan sejalan dengan amanat ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint dan menindaklanjuti hasil-hasil kesepakatan KTT ASEAN ke-18 yang baru lalu. Konferensi ini secara khusus diarahkan pada upaya merumuskan kerangka kerjasama Kesejahteraan Sosial ASEAN terkait sejumlah aspek kesejahteraan sosial mencakup kelanjut-usiaan (aging), kesejahteraan anak (child welfare), perlindungan pekerja migran (migrant workers), penanggulangan bencana (disaster relief and management), pendidikan dan profesi pekerjaan sosial (social work education and profession), tanggung jawab sosial dunia usaha (corporate social responsibility) dan disabilitas (disabilities) dengan peserta kurang
lebih 300 orang dari berbagai negara ASEAN dan Non ASEAN seperti Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Inggris, Kanada, China, Arab Saudi, Turki, Jerman, Iran, Jepang, Brasilia dan Qatar. The 4th International KSN Expo & Awards 2011, yang rencananya akan dibuka oleh Presiden/Wakil Presiden RI seperti tahun-tahun lalu, akan diberikan Penghargaan KSN Awards dengan Kategori Program dan Para Pelaku, dengan kepesertaan dari dunia usaha (BUMN/BUMD, Swasta Multinasional, Swasta Nasional); Lembaga Profesi /Lembaga Swadaya Masyarakat/Perguruan Tinggi/ Lembaga Peneliti/Lembaga Lintas Sektoral Lainnya; dan Pemerintah Daerah. Selain itu juga akan diadakan penghargaan kepada KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Berprestasi wakil dari 33 Propinsi, dan Pemberian Bantuan sebagai aksi nyata kesetiakawanan sosial. (Sumber : KSN Expo).
No. 47 Tahun IV
Diplomasi
18
l e n s a
Di Tengah Perubahan Global, Indonesia Mengajukan Tiga Visi Untuk GNB Dr. RM. Marty M. Natalegawa cepat. Dimana kekuasaan
dan pengaruh tidak lagi berupa kekuatan militer yang eksklusif, melainkan juga ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan sosial-politik, sehingga memunculkan, misalnya gagasan “soft power”. Akibatnya, wajah lingkungan global NAM tidak lagi bipolar. Pusat-pusat kekuasaan baru, dengan sumber daya ekonomi, militer dan politik yang berkembang, telah muncul. Globalisasi dan interdependensi semakin berkembang. Meskipun membawa manfaat yang jelas, namun pada saat yang sama juga cenderung menghadirkan tantangan baru non-tradisional yang bersifat lintas batas secara inheren, multifaceted dan saling terkait. Sebagian besar tidak dapat ditangani secara eksklusif di tingkat nasional. Namun, sementara perubahan tersebut menimbulkan tantangan, hal itu juga menyajikan peluang bagi NAM. Runtuhnya Perang Dingin tidak hanya merupakan pembenaran penolakan NAM terhadap bipolar politik, tetapi juga menawarkan ruang yang lebih besar bagi negaranegara NAM untuk menawarkan visi mereka yang konstruktif. Bagi NAM ini merupakan hal yang positif, global, kekuatan bagi perdamaian, keadilan dan kemakmuran.
Dok. voafanti.com
Menlu RI
Sekitar empat bulan lalu, yaitu pada bulan Mei 2011, para Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok berkumpul di Bali, Indonesia, dalam acara pertemuan Peringatan HUT ke-50 GNB. Pertemuan tersebut menghasilkan Bali Commemorative Declaration yang menguraikan visi GNB untuk lima puluh tahun ke depan, yaitu tekad untuk mengatasi tantangan yang muncul pada abad dua puluh pertama dan menegaskan kembali komitmen yang kuat dalam hal semangat multilateralisme. Indonesia menyambut gembira bahwa pada hari ini, sekali lagi, kita memiliki kesempatan untuk menandai tonggak GNB di Beograd ini - tempat diselenggarakannya KTT pada 1961 yang melahirkan NAM. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan rakyat Serbia yang telah memungkinkan hal ini. Terinspirasi oleh prinsipprinsip Konferensi Bandung dan Beograd, Gerakan kita telah mencatat banyak prestasi selama 50 tahun terakhir. Namun, jika kita ingin mempertahankan dan mengembangkan kontribusi tersebut, kita harus mengakui bahwa saat ini dunia kita sangat berbeda dengan saat ketika para pendiri kita bertemu di Belgrade 50 tahun lalu. Kita tengah menyaksikan perubahan besar di seluruh dunia. Pergeseran kekuasaan yang begitu
No. 47 Tahun IV
Mensikapi tantangan saat ini, Indonesia ingin mengajukan tiga buah visi. Pertama, bahwa GNB harus menjadi net contributor budaya perdamaian dan keamanan global. Agar hal ini terjadi, sebagai awalnya, kita harus membuat berbagai upaya untuk memastikan bahwa secara individu, negara-negara GNB lebih damai, aman, dan stabil. Kita juga harus membuat berbagai upaya untuk menjaga kelangsungan wilayah masing-masing negara GNB yang lebih damai, aman dan stabil. Berdasarkan upayaupaya nasional, regional dan realitas
tersebut, kita bisa berkontribusi menciptakan perdamaian dunia secara lebih luas. NAM harus menjadi kekuatan pendukung yang inklusif dan bukan eksklusif. Dimana negara-negara bekerjasama untuk mengatasi tantangan-tantangan bersama. Dimana konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, bukan melalui penggunaan atau ancaman kekerasan. Singkatnya adalah harus berusaha keras untuk keamanan bersama bagi semua. Kedua, NAM harus menjadi net contributor untuk pembangunan politik, promosi demokrasi dan kemajuan good governance. Gelombang demokratisasi telah berkembang semakin kuat. Dan itu terjadi saat kita berbicara sekarang ini. NAM harus menjadi kekuatan global yang benar-benar sadar akan panggilan demokrasi, karena tidak sedikit negara-negara di dunia yang menjadi anggota GNB. Bergandengan tangan dengan unsur-unsur lain dari masyarakat internasional untuk memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian kita harus berjuang untuk kemajuan bersama di bidang pembangunan politik dan demokrasi. Ketiga, NAM harus menjadi net contributor untuk kesejahteraan global yang adil, dimana tidak ada negara yang tertinggal. Krisis ekonomi dan keuangan yang baru-baru ini terjadi di banyak negara berkembang menunjukkan peluang yang lebih besar bagi negara-negara yang tergabung dalam Gerakan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan global. Kami percaya bahwa masa depan GNB cukup menjanjikan. Sejumlah negara berkembang yang menjadi anggota Gerakan ini juga merupakan mesin pertumbuhan dan kemakmuran global. Karena NAM adalah kelompok terbesar negara-negara di dunia, maka pertumbuhan kemakmuran
anggota GNB secara otomatis juga merupakan kemakmuran global. Upaya bersama kita untuk meningkatkan kesejahteraan anggota GNB haruslah menjadi pedoman kita dalam bekerja menyongsong masa depan. Pada saat yang sama, kita harus melanjutkan upaya kita untuk menciptakan tata-kelola ekonomi dan keuangan global yang lebih adil dan merata. Dalam hal ini, kemitraan yang sungguh-sungguh antara dunia maju dan berkembang harus ditetapkan. Negara maju dan negara berkembang harus melaksanakan bagian masing-masing untuk memastikan ekonomi yang adil, kuat, tumbuh secara berkelanjutan dan seimbang. Karena itu, kita harus berjuang untuk kemakmuran bersama bagi semua. Saya percaya bahwa visi ini merupakan jangkar bagi perdebatan mempertahankan kapasitas untuk pengambilan keputusan-independen, untuk menilai setiap permasalahan berdasarkan kemampuan sendiri, yang akan meremajakan gerakan kita dalam menghadapi tantangan di depan kita dan untuk mengambil keuntungan peluang yang ditawarkan. Hal ini memungkinkan bagi kita untuk menjadi bagian dari solusi berbagai tantangan global, menjadi mitra yang dapat dipercaya masyarakat internasional. Sebagaimana Prinsip-prinsip Bandung dan Konferensi Belgrade 1961 yang beresonansi jauh melampaui Gerakan Non-Blok sendiri, visi ini dapat dianut oleh semua bangsa yang berkomitmen untuk perdamaian, keadilan sosial dan kemakmuran yang adil bagi seluruh umat manusia – apakah mereka anggota Gerakan Non-Blok ataupun bukan. Sehingga kita semua bisa menjadi kekuatan yang lebih besar untuk perdamaian, keadilan sosial dan kemakmuran di abad 21.[]
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi K
Dok. Diplomasi
Sesditjen Amerop/Ketua Panitia HUT RI dan HUT Kemlu
Tema perayaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI dan HUT Kemlu ke-66 tahun ini adalah: “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup Dalam Kebhinekaan Untuk Memperkokoh Persatuan NKRI, Kita Sukseskan Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum ASEAN Untuk Mengkokohkan Solidaritas ASEAN”. Sejalan dengan tema tersebut, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan disesuaikan dengan tema tersebut. Ada dua hal pokok yang terkandung dalam tema tersebut, yaitu kepemimpinan Indonesia dalam forum ASEAN dan kebhinekaan untuk mengkokohkan persatuan NKRI. Dalam hal ini panitia telah menyelenggarakan 21 kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi enam kegiatan besar, yakni bakti sosial, olah raga, seminar, diplomasi publik, bazaar dan lomba kebersihan. Kegiatan bakti sosial diantaranya diwujudkan dalam bentuk khitanan massal, donor darah, sumbangan perlengkapan sekolah, seminar dan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan lainnya adalah berupa gerak jalan, futsal, Pejambon Ifthar, lomba karya tulis ilmiah, promosi sepatu produksi nasional, pameran foto dan batik, serta tentunya Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Puncak acara kegiatan adalah berupa Syukuran HUT RI dan Kemlu yang diselenggarakan untuk lebih
15 september - 14 OKTOBER 2011
S
19
Peringatan HUT RI dan HUT Kemlu Ke-66
meningkatkan kebersamaan kita dan dikaitkan dengan buka puasa bersama serta pemberian door prize. Dalam rangka tema “Kita Sukseskan Kepemimpinan Indonesia dalam forum ASEAN” juga telah diselenggarakan ASEAN fun bike, bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN. Dalam kesempatan tersebut panitia mengkoordinir pemberian buku-buku kepada anak-anak komunitas pecinta buku ‘Seribu Satu Buku’dan anak-anak pemulung, yang disampaikan secara simbolis oleh bapak Menlu beserta Ibu Srania Natalegawa. Sesuai dengan arahan yang disampaikan pimpinan Kementerian Luar Negeri, dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan kegiatan perayaan Peringatan HUT RI dan Kemlu juga dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan Satker terkait. Salah satunya adalah pelaksanaan seminar mengenai ASEAN Connectivity in Indonesian Conteks .. yang dikoordinir oleh BPPK. Dari hasil pertemuan tersebut antara lain telah di rekomendasikan pemanfaatan potensi hydropower sebagai converter industrialisasi di kawasan ASEAN bagian Timur. Seminar juga merekomendasikan implisitas dan konektivitas di beberapa kawasan barat dan timur. Kegiatan lainnya adalah Pejambon Ifhtar, yang antara lain di hadiri oleh perwakilan asing di Jakarta, anggota Komisi I DPR RI serta calon Duta Besar. Tahun ini ada yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun ini panitia melakukan suatu kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan nasional untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri, khususnya produk sepatu yang diselenggarakan pada 8-12 Agustus 2011, bekerjasama dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia dan di ikuti oleh 15 produsen sepatu ternama di Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan pameran ini adalah untuk menciptakan produk kedua setelah
batik, sebagai produk nasional yang dapat diunggulkan dan dapat meraih pasar luar negeri. Mudah-mudahan dengan dukungan para pimpinan dan kesadaran segenap karyawan, Kemlu dapat mendukung program nasional ini. Hal ini merupakan wujud nyata dari implementasi gerakan ‘100 % Cinta Indonesia’, yaitu gerakan untuk meningkatkan kesadaran, rasa bangga dan apresiasi terhadap tanah air dan rasa cinta Indonesia, serta mengubah persepsi yang tidak tepat bahwa produksi luar negeri lebih baik dari produksi dalam negeri. Dalam kaitan ini dapat kami sampaikan bahwa Kemlu merupakan instansi pemerintah ketiga setelah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang telah melaksanakan kegiatan serupa. Secara umum seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, baik upaya yang sungguh-sungguh dari panitia, arahan-arahan dari pimpinan Kemlu, serta partisipasi segenap karyawan Kemlu, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan kali ini hampir sama sekali tidak ada sponsorship kecuali
sumbangan yang dibangun atas dasar kebersamaan warga Kemlu, baik yang tengah bertugas di luar negeri maupun yang berada di dalam negeri. Berbagai kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan adalah hasil yang kita peroleh dari sumbangan-sumbangan tersebut. Mudah-mudahan hal ini dapat kita budayakan untuk tahuntahun mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita Kemlu yang tidak pernah berhenti memberikan bantuan dan dukungan. Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya, serta seluruh karyawan Kemlu yang telah berpartisipasi secara aktif sehingga memungkinkan diselenggarakannya seluruh kegiatan peringatan HUT RI dan Kemlu dengan lancar. Namun demikian ada pepatah yang mengatakan ‘tak ada gading yang tak retak’. Kegiatan yang telah diselenggarakan ini mungkin belum memuaskan semua pihak, mengingat berbagai keterbatasan yang ada, untuk itu bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, kami beserta segenap panitia mengucapkan ‘Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin’. [] Dok. infomed
Ridwan Hasan, SE.
ILA
Menlu RI saat memberikan sambutan pada syukuran Peringatan HUT RI dan HUT Kemlu Ke-66 di Ruang Nusantara (19/08).
No. 47 Tahun IV
Diplomasi
20
S osok
Dok. Diplomasi
Setelah menyelesaikan pendidikannya di FISIP UI jurusan Hubungan Internasional, pak Kris, demikian diplomat ini biasa disapa, melamar bekerja di Kemlu. Pilihan ini murni merupakan keinginan pribadi dan bukan karena dorongan dari ayahnya yang kebetulan juga seorang diplomat. Sang ayah memberikan kebebasan kepada dirinya dan juga delapan saudaranya untuk memilih profesinya masing-masing. Kebetulan hanya pak Kris yang memilih menjadi pegawai negeri dan berprofesi sebagai diplomat, sedangkan lainnya memilih bekerja di swasta. Sebelum mendapatkan penempatan pertamanya, pak Kris berkesempatan melanjutkan studi S2 di Univeristy of Wollongong-Australia. Alumnus Sekdilu Angkatan XII ini pernah bertugas di Swedia, Belgia dan PNG. Ketika menjadi Kepala Perwakilan RI di Vanimo (PNG) dari 2005 hingga 2008, hal itu diterimanya sebagai amanah dan juga apresiasi pimpinan Kemlu atas kinerja yang telah dilakukannya selama ini. Bagi pak Kris, penempatan di Stockhom, Brussels dan Vanimo memberikan pengalaman yang berarti dan berkesan. Akibat menderita malaria ketika bertugas di PNG, diplomat yang semula memiliki hobby badminton dan tenis ini, sekarang hanya jalan kaki (treadmill), fitness ringan dan mancing. Ayah dari satu orang putra
No. 47 Tahun IV
Drs. Ignacio Kristanyo Hardojo, MA. Direktur Keamanan Diplomatik
Menggawangi Diplomatic Security ini mengaku menemui banyak hal menarik yang tidak didapat selama pendidikan Sekdilu, Sesdilu ataupun Sesparlu. Misalnya, keharusan untuk mengikuti proses otopsi seorang WNI yang tertembak. “Bahwa jenazah harus melalui proses otopsi sebelum dibawa pulang kenegaranya, itu memang ketentuan hukum internasional. Tapi karena kebetulan peluru yang harus dikeluarkan adalah dari kepala si korban dengan cara digergaji batok kepalanya, maka proses itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan” kenangnya. Pengalaman itu tidak berhenti disitu saja, karena tidak adanya peti jenazah yang siap pakai. “Di Vanimo, untuk
memperoleh peti jenazah kita harus pesan minimal dua minggu. Karena itu akhirnya kita membuatnya sendiri” ungkapnya. Terkait dengan tugas barunya, pak Kris menjelaskan bahwa directorate of ‘diplomatic security’ itu ada di banyak kementerian luar negeri di negara lain. “Kalau diterjemahkan secara harafiah, ‘diplomatic security’ memang berarti ‘keamanan diplomatik’. Namun dalam konteks Indonesia, tampaknya terjemahan ini kurang begitu pas, karena masih banyak orang Indonesia yang beranggapan bahwa keamanan biasanya tidak dilakukan oleh orang sipil. Sementara itu setiap individu - apalagi pegawai pemerintah – mempunyai kewajiban untuk mengamankan negara” ungkapnya. Sampai saat ini pak Kris mengaku belum menemukan istilah atau terjemahan ‘diplomatic security’ yang pas dalam konteks Indonesia. “Kalau dilihat tupoksinya, secara umum Keamanan Diplomatik bertugas mengkoordinasikan semua masalah yang berhubungan dengan keamanan di bidang informasi dan personalia (WNI yang berada di luar negeri dan WNA yang berada di Indonesia)” jelas pak Kris. Menurut diplomat yang suka memasak ini, Direktorat Keamanan Diplomatik Kemlu mengkoordinasikan upaya pengamanan, baik secara fisik maupun nonfisik perwakilan asing di Indonesia maupun perwakilan RI di luar negeri. Disamping itu, adakalanya Kamdip ikut terlibat dalam
penyelesaian hal-hal lain di luar tupoksi, yang dilakukan bersama beberapa instansi pemerintah lainnya, misalnya dalam hal penanganan isu Papua dan human trafficking. “Pengamanan diplomatik itu tidak selalu berhubungan dengan tentara dan polisi, disitu juga ada Imigrasi, Bea-Cukai, Kemendagri, Kemendag, Kemenbudpar, bahkan BPPT, dan terkadang dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Kamdip juga erat kaitannya dengan isu-isu protokoler dan kekonsuleran” jelas diplomat yang suka mengkombinasikan masakan barat dan timur ini. Lebih lanjut, dalam konteks koordinasi pak Kris menyampaikan bahwa Kamdip bukan sebagai pihak yang menentukan kebijakan, namun dapat berperan dalam menyelesaikan isu yang penting. Contohnya ketika ada LSM yang ingin berdemo di depan kantor sebuah perwakilan/ kedutaan asing di Jakarta. Meskipun mereka sudah memiliki izin dan memahami aturan main dalam melakukan demo di depan perwakilan/ kedutaan asing, Kemlu melalui Kamdip wajib menyampaikan rencana kegiatan tersebut ke Kepolisian untuk melakukan pengamanan di lokasi dimaksud. Karena pada intinya setiap perwakilan asing di Indonesia, berhak mendapat perlindungan keamanan dari negara dimana ia berada. “Harapan saya, Kamdip kedepannya dapat terus meningkatkan peranannya dalam mendesiminasi informasi dan melakukan diplomasi publik terhadap WNI di luar negeri dan WNA asing di dalam negeri dengan lebih efektif dan efisien” kata Direktur Keamanan Diplomatik, Kementerian Luar Negeri RI ini.
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi l e n s a
15 september - 14 OKTOBER 2011
Kembangkan Kerjasama Sosial Budaya ASEAN melalui ’People-to-People Diplomacy’ dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya secara nyata. Dalam konteks pameran ini, pengembangan batik dapat dilakukan secara menyeluruh dengan mengedukasi masyarakat bahwa batik dapat menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Kementerian Luar Negeri mengajak masyarakat Indonesia,khususnya masyarakat kota Bandung untuk mengenal ASEAN lebih dekat dengan mengadakan pameran foto Sejarah ASEAN. Pameran foto ini menggambarkan secara singkat sejarah terbentuknya ASEAN hingga komitmen-komitmen yang sudah dihasilkan selama 44 tahun sejak berdirinya forum tersebut. Para pengunjung juga diajak
untuk melihat sejarah sebelum terbentuknya forum dan komunitas ASEAN. Di samping itu, Kementerian Luar Negeri juga memperlihatkan kepada masyarakat adanya apresiasi yang besar dari generasi muda negara anggota ASEAN terhadap salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO,yaitu Batik Indonesia sebagai The Intangible Cultural Heritage of Humanity. (Dit. Infomed/EPMM)
Dok. Diplomasi
Bukan hanya 1st track diplomacy, namun melalui kerjasama sosial dan budaya kita juga dapat mengembangkan 2nd track diplomacy, yaitu dengan mengembangkan people-to-people diplomacy. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Andri Hadi, saat membuka Acara Pameran Foto Sejarah ASEAN dan Batik Hasil Karya Seniman Muda ASEAN 2011 di Museum Konperensi Asia Afrika (MKAA), Bandung, Kamis siang (24/8). Pembukaan kegiatan ini ditandai dengan pengguntingan untaian melati oleh Andri Hadi, Yultin Ginanjar Kartasasmita dari Yayasan Batik Indonesia (YBI), dan Netty Ahmad Heryawan, istri Gubernur Jawa Barat. Menurut Andri Hadi, rangkaian pameran ini merupakan salah satu upaya aktif Kemlu untuk mendukung terwujudnya pilar komunitas sosial budaya ASEAN, yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan kesatuan masyarakat dan negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menlu RI bahwa ASEAN bukanlah masyarakat yang seragam, melainkan diwarnai dengan keberagaman yang memperkaya kita, oleh karena itu warisan budaya Indonesia tersebut haruslah dihargai, sehingga nantinya memperkuat perwujudan ASEAN Community 2015. Batik merupakan milik bangsa Indonesia. Batik bukan hanya sekedar desain, tapi merupakan suatu proses panjang budaya Indonesia, dan tidak ada satu pun negara yang bisa meniru batik Indonesia. Batik Indonesia diperkenalkan di ASEAN dengan memberikan beasiswa kepada 9 pemuda pemudi ASEAN untuk mempelajari batik di Indonesia. Kegiatan ini terselenggara untuk menciptakan persahabatan antar negara ASEAN dalam keketuaan Indonesia di ASEAN. YBI menampilkan koleksi batik milik yayasan. Yultin Ginanjar Kartasasmita menyampaikan bahwa YBI akan mengadakan World Batik Summit 2011 di Jakarta Convention Centre pada September 2011 dan direncanakan akan dibuka oleh Presiden RI. Batik Summit juga akan diisi dengan konperensi batik, malam seni budaya, dan pameran batik. Netty Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa kerjasama yang dibangun dalam kawasan ASEAN
21
Andri Hadi
Dirjen Informasi dan diplomasi publik
Presiden Vietnam:
Indonesia Sahabat Sejati Indonesia adalah sahabat sejati Vietnam, baik di saat susah maupun pada saat senang. Dan Vietnam sangat menghargai ketulusan persahabatan dan bantuan Indonesia kepada Vietnam, khususnya saat Vietnam mengalami masa-masa yang sangat sulit setelah bersatunya kembali Vietnam Utara dan Selatan. Vietnam sangat menghargai dan berterima kasih atas perlakuan manusiawi yang diberikan oleh otoritas Indonesia kepada para nelayan Vietnam yang melanggar perbatasan wilayah laut Indonesia. Lebih daripada itu, kami juga berterima kasih atas kebijakan otoritas Indonesia untuk mendeportasi para nelayan itu setelah melalui proses hukum Indonesia. Vietnam juga sangat
menghargai Indonesia, tidak hanya sebagai negara terbesar di kawasan yang terus berkembang, tetapi Indonesia yang terus menunjukkan peran dan kepemimpinan di ASEAN. Untuk itu, Vietnam mengharapkan hubungan kedua negara yang kini semakin dekat dapat terus ditingkatkan di segala bidang. Demikian antara lain dikemukakan oleh Presiden Vietnam Truong Tan Sang saat menerima Dubes RI Pitono Purnomo dalam rangka berpamitan di Kantor Kepresidenan di Hanoi (29/8). Pitono pada kesempatan itu tidak hanya mengemukakan perkembangan hubungan kedua negara selama tiga tahun terakhir, tetapi juga mengulangi dan menegaskan kembali arti penting hubungan kedua negara. “Saya merasa sangat
gembira mengakhiri tugas saya karena selama tiga tahun terakhir hubungan dan persahabatan kedua negara di semua bidang mengalami banyak kemajuan. Hal itu tidak terlepas dari kokohnya fondasi hubungan dan persahabatan kedua negara sejak awal. Hubungan dan persahabatan Indonesia dan Vietnam kini terus berkembang dan semakin dekat,” papar Pitono. Ditegaskannya, “Untuk membuktikan dukungan Indonesia kepada Vietnam, saat Vietnam mulai melakukan perubahan pada akhir 80-an, Indonesia merupakan salah satu investor pertama yang menanamkan investasinya di Vietnam. Hal itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa berinvestasi di Vietnam cukup aman.” Pada saat itu, Presiden
Truong Tan Sang juga menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia sesuai undangan yang disampaikan oleh Presiden RI pada saat kunjungan kenegaraan ke Vietnam bulan Oktober 2010. “Tidak ada alasan untuk menunda kunjungan ke Indonesia. Saya akan mengatur jadwal saya sehingga saya bisa mengadakan kunjungan ke Indonesia selama saya menjabat Presiden. Tapi saat ini Perdana Menteri yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia.” Saat berpamitan Dubes RI didampingi oleh Fungsi Politik, Syamsudin Sidabutar, Atase Pertahanan, Kolonel Angkasa Dipua, dan Fungsi Pensosbud, I Nyoman Gurnitha. (Sumber: KBRI Hanoi)
No. 47 Tahun IV
Diplomasi
22
AGEN D A
Indonesia Dorong Penyelesaian Berbagai Tantangan Global Dok. jurnalkota.com
Pada Sidang Majelis Umum PBB Mendatang
Dr. RM. Marty M. Natalegawa Menlu RI Dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-66 di Markas Besar PBB di New York yang akan digelar pada tanggal 19-28 September 2011, Pemerintah Indonesia akan diwakili oleh Menlu RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa. Menlu RI setidaknya direncanakan akan menghadiri 4 Pertemuan Tingkat Tinggi yang melibatkan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan dan 17 pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri yang membahas berbagai isu global yang saat ini sedang dihadapi masyarakat internasional. Beberapa isu politik dan keamanan yang akan mendapatkan perhatian khusus pada SMU PBB kali ini adalah gejolak politik dan keamanan di Timur Tengah dan Afrika Utara: Libya, Suriah, Mesir dan Yaman; keinginan Palestina untuk merdeka dan menjadi anggota PBB; Terorisme; isu keamanan dan keselamatan nuklir; rasisme; dan demokrasi dan HAM. Adapun isu ekonomi dan pembangunan utama
No. 47 Tahun IV
yang akan mewarnai SMU PBB ke-66 diantaranya Kesehatan global (Penyakit tidak Menular); MDGs 4 dan 5 (Kesehatan Ibu dan anak); Ketahanan Pangan (Penggurunan dan kelaparan di Afrika); dan Perubahan Iklim khususnya isu kehutanan. “Isu Kemerdekaan Palestina akan mendapatkan perhatian sangat besar pada SMU PBB kali ini, Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan masuknya Palestina menjadi anggota PBB” ujar Menlu RI. “Indonesia bahkan telah mengakui kemerdekaan Palestina selang beberapa jam setelah dideklarasikan pada tahun 1988”, tambah Menlu RI. Dalam kesempatan rangkaian pertemuan SMU dimaksud, Indonesia akan menyampaikan pernyataan atas nama ASEAN dalam pertemuan tingkat tinggi pencegahan penyakit menular dan mewakili kawasan Asia pada pertemuan tinggi memperingati 10 tahun deklarasi Durban mengenai isu rasisme. Dalam kesempatan Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai isu keamanan dan keselamatan senjata nuklir dan terorisme, secara khusus, PBB telah meminta Menteri Luar Negeri Indonesia menjadi pembicara utama dalam kesempatan tersebut. “Indonesia baik dalam kapasitas Ketua ASEAN maupun koordinator kawasan Asia akan memainkan peran penting dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi tersebut “ ujar Menlu RI. Sebagai negara yang memiliki kepentingan besar dalam isu kehutanan dalam kontek perubahan iklim, Indonesia memprakarsai 2 pertemuan tingkat Menteri yaitu: High Level REDD+ Ministerial Event, tanggal 21 September 2011 dan F-11 Ministerial Meeting, pada tanggal 22 September 2011. “Prakarsa dimaksud merupakan refleksi komitmen Indonesia untuk terus mendorong kemitraan global
dalam mengatasi perubahan iklim khususnya pada sektor kehutanan”, tambah Menlu RI. Selain itu, sebagai Ketua ASEAN, di sela-sela SMU PBB ke-66, Indonesia akan memimpin beberapa pertemuan Tingkat Menteri baik diantara para Menlu ASEAN atau dengan mitra dialognya. Pada kesempatan pertemuan dimaksud, Indonesia akan memperkuat kerjasama ASEAN untuk memperjuangkan kepentingan bersama ASEAN yang akan diusung dalam SMU PBB ke-66. Indonesia juga akan memastikan upaya untuk memfinalisasi dokumen akhir ASEANUN Comprehensive Partnership yang rencananya akan ditandatangani pada pertemuan di Bali, Nopember 2011. Indonesia juga bermaksud memfinalkan beberapa isu lainnya seperti kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara yang prosesnya terus bergulir dan sedang dirundingkan dengan negara pemilik senjata nuklir. “Indonesia selaku Ketua ASEAN akan senantiasa meningkatkan postur dan peran ASEAN dalam forum PBB” sergah Menlu RI. Selain berpartisipasi dalam berbagai pertemuan di SMU PBB ke-66 dan kegiatan lainnya, Menlu RI akan membuka hubungan diplomatik dengan setidaknya 13 negara (dari 21 yang sedang di proses pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia). Pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Disela-sela SMU PBB, kami akan manfaatkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai pihak. Sementara ini, telah dijadualkan pertemuan bilateral setidaknya dengan 35 mitra baik Menlu negara sahabat maupun pimpinan dan organisasi internasional.
15 september - 14 OKTOBER 2011
Diplomasi
l a i t n e d Presi f o s d n Frie a i s e n o Ind (PFoI)
2011
PFoI merupakan sebuah program tahunan Kemlu dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI. Program PFoI tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke empat kalinya dan dilaksanakan di Jakarta dan Bali, 14-21 Agustus 2011. Program PFoI ke-4 ini diikuti oleh 22 peserta dari beragam latar belakang, diantaranya negarawan, akademisi, jurnalis, serta indonesianis yang berasal dari 17 negara anggota ASEAN dan mitra wicara. Program PFoI bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan updates mengenai perkembangan Indonesia kepada para tokoh masyarakat luar negeri, khususnya para Indonesianist ataupun yang tertarik dengan Indonesia dan yang memiliki pengaruh di negaranya. PFoI dikembangkan dalam konteks peningkatan people to people contact, yang tahun ini mendukung tema keketuaan Indonesia di ASEAN: ASEAN Community within the Global Community of Nations. Selama penyelenggaraan, para peserta PFoI diajak untuk menyaksikan secara langsung perkembangan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya mereka melakukan kunjungan ke Bali, dimana rangkaian acara yang juga diikuti oleh para peserta PFoI 2011adalah berupa seminar dan diskusi. Seminar ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Luar Negeri RI, Institute for Peace and Democracy dan Universitas Udayana. Pada puncak acara penyelenggaraan PFoI, seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya, para peserta berkesempatan untuk menghadiri Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66 di Istana Negara Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2011. Pada kesempatan tersebut para peserta PFoI sekaligus juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden SBY dan melakukan sejumlah perbincangan,utamanya mengenai bidang ekonomi dan transformasi politik di Indonesia. Sebelum kembali ke negaranya masing-masing, para peserta juga sempat melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri, Dr, M, Marty M. Natalegawa di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri RI mengatakan, bawa tujuan pokok dari diselenggarakannya program PFoI ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Indonesia kepada para peserta. Menlu RI berharap agar para peserta PFoI 2011 dapat memperluas networking mereka selama berada di Indonesia. Dan ketika mereka nanti kembali ke negaranya masing-masing, tentunya juga diharapkan bisa menjadi pendorong untuk dihasilkannya kerjasama di bidang politik, ekonomi, investasi, pendidikan sosial dan kebudayaan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan negara-negara asal peserta. Program PFoI ini juga merupakan bagian dari dukungan persahabatan para sahabat Indonesia, disamping juga sebagai sarana untuk dapat menciptakan sahabat-sahabat baru yang mempunyai perhatian lebih terhadap Indonesia. Dari penyelenggaraan program PFoI ini, Indonesia juga mendapat banyak masukan dari para peserta, baik terkait kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Para peserta PFoI sangat terkesan dengan penyelenggaraan program ini dan memberikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan kesempatan yang diberikan oleh Presiden SBY untuk membantu pengembangan hubungan yang lebih baik dengan Indonesia.
15 september - 14 OKTOBER 2011
so r o t
Zhuang Guotu (Peserta PFoI China)
23
A
dalah suatu kehormatan bagi saya diundang untuk berpartisipasi dalam program Friends of Indonesia ini. Saya sangat menghargai program ini, karena melalui program ini saya dapat memahami Indonesia dengan lebih mendalam dan merasakan persahabatan dari para pejabat dan masyarakat Indonesia. Selain itu, yang membuat saya terkesan adalah bahwa saya dapat memahami dua kebudayaan besar yang begitu berbeda dari dua negara tetangga Indonesia dan China. Melalui forum ini saya mencoba untuk memahami Indonesia, terutama nilai-nilai yang dimiliki oleh Indonesia dan dapat dikembangkan sebagai nilai-nilai Asia. Setelah kunjungan ini, sepertinya saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan promosi agar China lebih memahami Indonesia dan ASEAN, tidak hanya sebagai mitra dagang tetapi juga sebagai negara tetangga yang dihormati. China harus mempertimbangkan Indonesia sebagai core dan mitra paling penting untuk urusan Asia. Disamping itu China juga dapat mempelajari proses demokrasi di Indonesia. Saran saya untuk penyelenggaraan program PFoI kedepan adalah agar kelompok peserta dapat diatur dengan lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu dengan saling menunggu satu sama lain. Dalam forum diskusi sebaiknya diatur agar peserta program memiliki waktu yang lebih banyak untuk bertukar pendapat dengan tuan rumah. Akan lebih baik jika para pakar dan pejabat Indonesia dapat hadir dan bergabung kedalam kelompok peserta, sehingga negara tuan rumah dan negara-negara peserta dialog dapat saling memahami secara lebih baik.
Para peserta Presidential Frienda of Indonesia berfoto bersama Menlu, Dr. RM. Marty M. Natalegawa di depan Gedung Pancasila, Jakarta
S
aya merasa puas dengan penyelenggaraan program PFoI ini, karena begitu banyak kesempatan untuk melakukan diskusi yang bermanfaat dengan orang-orang penting yang mewakili pejabat Indonesia dan ASEAN. Kesempatan untuk menghadiri berbagai kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan, telah membuat saya lebih terkonsolidasi untuk mengeksplorasi isu-isu Indonesia. Terutama saat menghadiri resepsi kenegaraan pada tanggal 17 Agustus, ini sungguh luar biasa, karena kami bisa berbicara secara langsung dengan para menteri dan eksekutif dari berbagai perusahaan. Saya kira program ini cukup bagus, hanya saja patut dipertimbangkan untuk mengundang lebih banyak generasi muda (atau sebaiknya tidak memilih orang-orang tua yang sudah memiliki hubungan yang mendalam dengan Indonesia). Ada baiknya juga untuk mengundang lebih banyak pebisnis atau orang-orang yang terkait dengan bisnis.
Sadachika Watanabe (Peserta PFoI Jepang)
No. 47 Tahun IV
No. 21, Tahun
Diplomasi No. 47 Tahun IV, Tgl. 15 September - 14 Oktober 2011
http://www.tabloiddiplomasi.org
TABLOID
Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com
Menlu RI :
Mengenang Seratus Tahun Moham
Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia Da’i Bachtiar :
Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin
Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname
Sambut Idul Fitri 1432 H, Menlu RI Adakan ‘Open House’
Nia Zulkarna
Menyambut hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H, Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty Natalegawa, mengadakan ‘open house’ di kediaman beliau di Jakarta, 31 Agustus 2011. Silaturahmi berlangsung secara sederhana dan dalam suasana akrab. Tampak hadir tamu dari berbagai kalangan antara lain pejabat negara/pemerintah, duta besar negara sahabat dan kalangan diplomatik lainnya, swasta, pejabat/staf di lingkungan Kemlu RI, dan lainnya. (Dit. Infomed)
Film Bertema Bulutang Pertama di Du
Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:
http://www.tabloiddiplomasi.org
Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:
[email protected]
“KIN
Direktorat Diplomasi Publik
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094