Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Misi Strategis. Kunjungan Presiden RI Ke jepang, tiongkok, dan

Diplomasi TABLOID

No. 88 TAHUN VIII

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

15 MEI - 14 JUNI 2015

Media Komunikasi dan Interaksi

No. 88 Tahun VIII Tgl. 15 MEI - 14 JUNI 2015

www.tabloiddiplomasi.org Email: [email protected] tidak untuk diperjualbelikan

Misi Strategis

Kunjungan Presiden RI Ke jepang, tiongkok, dan papua Nugini

Asian African Conference Commemoration Indonesia 2015

Presiden RI : Indonesia Berada Tepat Di tengah

Proses Perubahan Strategis

Daftar Isi

Diplomasi

15 MEI - 14 JUNI 2015 TABLOID

No. 88 TAHUN VIII


fokus utama 4 Misi Strategis Kunjungan Presiden RI Ke papua Nugini 5 Hasil Kunjungan Presiden Jokowi Ke Papua Nugini 5 Zona Bebas RI–Papua Nugini fokus 6 7 8 9 10

Misi Strategis Kunjungan Presiden RI Ke Jepang Jepang tingkatkan Investasi di Indonesia Lawatan Presiden RI Ke Tiongkok Realisasi Hasil Kunjungan Presiden Ke Jepang dan Tiongkok menlu ri : evakuasi WNI di Yaman dilakukan dengan Cepat, Aman dan Efisien

sorot 12 Update Evakuasi WNI: Dubes RI Pimpin Langsung Evakuasi 262 WNI 13 Indonesia Berada Tepat Di tengah Proses Perubahan Strategis 14 Mengantisipasi Gagasan Pembentukan Jalur Sutra Maritim 15 Poros Maritim Dalam Perspektif Geostrategi, Geopolitik dan Geoekonomi 16 Crime Congress ke-13 Indonesia Tegaskan Perlunya Upaya Nyata Menanggulangi Pencurian Ikan 17 tak ada kemakmuran tanpa stabilitas 18 Luncurkan Buku Diplomasi Maritim Cara Kemlu Diplomasikan Poros Maritim dan Maritimkan Diplomasi

18 19

Diplomasi Ekonomi Networking Antara Pemimpin Daerah Dan Para Duta Besar Negara Sahabat diplomasi ekonomi menangkap peluang pasar asia dan afrika

lensa 20 Indonesia dan Swedia Akan Kembangkan Kerja sama Triangular dengan Palestina 20 Pengusaha Indonesia Harus Lebih Agresif Memasuki Pasar Afrika 21 Perkuat Akses Pendidikan TKI di Luar Negeri, Kemlu Tandatangani MoU dengan Universitas Terbuka 22 Wamenlu RI Menerima Anggota Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) 23 Wamenlu Undang Investor Malaysia Garap Proyek Infrastruktur Indonesia 24 Launching Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015

surat pembaca Menyimak artikel yang ditampilkan di tabloid Diplomasi edisi Maret-April 2015 mengenai program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI, saya tergelitik untuk menyampaikan usul. Ada 5 sanggar atau pusat seni yang dilibatkan oleh Kemlu RI dalam pelaksanaan program BSBI. Kelima sanggar seni tersebut notabene berada di pulau Jawa dan Bali. Hanya satu yang berasal dari luar Jawa dan Bali, yaitu sanggar Rumah Budaya Rumata yang berada di Sulawesi Selatan. Jika salah satu tujuan yang ingin dicapai dari program BSBI ini adalah untuk mempromosikan kesenian, budaya dan pariwisata Indonesia, maka kelima sanggar tersebut tentunya belum mewakili seni budaya dan pariwisata Indonesia. Saya usulkan sedikitnya ditambah 5 sanggar seni lagi yang mewakili Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Bravo Tabloid Diplomasi. Reza Syahputra, mahasiswa UIN Jakarta

Setelah membaca tulisan tentang kunjungan mahasiswa dari Australia dan juga pelajar SMAN 31 Jakarta ke Gedung Pancasila, Komplek Kemlu RI, kami para guru dan para siswa TPA, TK dan SD Al Ihsan Bekasi sungguh tertarik untuk melakukan kunjungan ke Gedung Pancasila, Komplek Kemlu RI yang merupakan gedung bersejarah bagi kemerdekaan dan diplomasi RI. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat pembaca ini kami ingin menanyakan bagaimana persyaratan dan prosedurnya jika kami ingin melakukan kunjungan ke Gedung Pancasila. Apakah para siswa TPA, TK dan SD diperkenankan untuk melakukan kunjungan tersebut ? Demikian harapan dan pertanyaan kami. Terima kasih. Rosmiati S.Pd.I, pengajar di Al Ihsan, Bekasi

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Catatan redaksi

PENANGGUNG JAWAB Duta Besar R. A. Esti Andayani (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Al Busyra Basnur (Direktur Diplomasi Publik) REDAKTUR Aris Triyono PENYUNTING/EDITOR Johanes Subagia Made Josep Sitepu Eni Hartati Agus Badrul Jamal Adik Panitro Pinkan O Tulung Widya Airlangga Cherly Natalia Palijama Khariri Cahyono

Rapat Redaksi : Direktur Diplomasi Publik, Al Busyra Basnur (tengah)memimpin rapat redaksi Tabloid Diplomasi, (30/06).

Para pembaca Tabloid Diplomasi yang terhormat, pada edisi Mei-Juni 2015 kali ini, tim redaksi menampilkan seputar kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Jepang, Tiongkok dan Papua Nugini berikut hasil nyata yang diperoleh dari kunjungan tersebut, utamanya peningkatan kerja sama bilateral serta investasi dan perdagangan.

membaca momentum dan peluang tersebut dengan cermat. Hal ini dapat dilihat dari konsep pembangunan Indonesia sebagai ‘Poros Maritim Dunia’, yang mengarahkan agar Indonesia dapat berkembang sebagai negara yang kuat, maju dan memiliki posisi tawar di kawasan melalui pembangunan ekonomi menyeluruh berbasis kemaritiman.

Topik berikutnya adalah update mengenai proses evakuasi WNI dari Yaman. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia membentuk dua Tim Percepatan Evakuasi WNI gabungan yang terdiri dari unsur Kemlu RI, Polri, TNI AU dan instansi terkait lainnya.

Topik selanjutnya adalah penguatan fungsi diplomasi ekonomi agar dapat berkontribusi terhadap pemberantasan kemiskinan serta meningkatkan standar pendidikan dan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Kedepannya diplomasi ekonomi akan lebih difokuskan untuk memiliki deliverables yang riil sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh rakyat, bukan hanya sekedar perjanjian seremonial tanpa follow-up. Dalam hal ini masyarakat terus didorong untuk melakukan total diplomacy, dimana stakeholders dari berbagai komponen masyarakat dapat melakukan diplomasi guna mendorong pembangunan dan memajukan perekonomian bangsa Indonesia.

Dinamika politik dan ekonomi internasional di kawasan Asia Pasifik merupakan momentum yang harus dimanfaatkan dengan cermat dan tepat sehingga dapat memberikan peluang yang baik bagi Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang diketahui memiliki posisi penting sebagai kawasan perairan kompetensi bagi jalur komunikasi laut (Sea Lanes of Communication/SLOC) dan jalur perdagangan laut (Sea Lanes of Trade/ SLOT) yang vital bagi perdagangan internasional. Presiden Jokowi tampaknya telah

Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Salam Diplomasi.

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI Mulyanto Sastrowiranu Anggita Gumilar Jessica Clara Shinta Tsabit Latief SEKRETARIAT Orchida Sekarratri Tubagus Riefhan Iqbal Ledynce Iskandar Syahputra Suradi Suparno Iriana AS Kurnia Sari Rosidi Heri Gunawan Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi Bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I.

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: [email protected]

4

FOKUS UTAMA

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Diplomasi TABLOID


Misi Strategis Kunjungan Presiden RI Ke papua Nugini

M

enandai jalinan hubungan Diplomatik RI-Papua

Nugini yang ke-40, Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Papua Nugini (11-12/5). Presiden Jokowi menyebut Papua Nugini sebagai tetangga dekat sekaligus sahabat erat Indonesia. Bersama Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill, Presiden Jokowi ingin menjadikan momentum peringatan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara lebih dekat dan intensif lagi. Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, kunjungan Presiden Jokowi dilakukan untuk memenuhi undangan PM O’Neill, dan merupakan kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Papua Nugini. Presiden Jokowi terkesan atas keberhasilan Papua Nugini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Papua Nugini adalah mitra dagang terbesar Indonesia di antara negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik. Volume perdagangan antara kedua negara pada 2014 mencapai 206,68 juta dollar AS dengan ekspor Indonesia ke Papua Nugini pada 2014 mencapai 159,12 juta dollar AS. Sementara jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di Papua Nugini mencapai lebih dari 1.100 orang. Dalam pertemuan bilateral, Presiden RI dengan Perdana Menteri Papua Nugini sepakat menjadikan hubungan kedua negara yang telah terjalin selama 40 tahun pada tahun 2015 ini menjadi lebih dekat dan bertekad mengembangkan hubungan beyond border issues. Kedua pemimpin menegaskan akan mendorong intensifikasi penerapan Rencana Aksi (Plan of Action) Kemitraan Komprehensif yang disepakati tahun 2013. Bidang utama dalam Rencana Aksi tersebut meliputi kerja sama ekonomi khususnya investasi, energi, people-topeople, hukum dan pertahanan, dan pengelolaan perbatas. Di bidang ekonomi, Presiden RI dan PM Papua Nugini sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan mendorong perdagangan di luar pasar perbatasan yang mencapai US$ 4.5 juta per tahun. Kedua pemimpin menekankan pentingnya penguatan kerja sama di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur. Upaya untuk menggiatkan keterlibatan sektor swasta di bidang energi, telekomunikasi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan juga menjadi kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Secara khusus, Presiden Jokowi dan PM O’Neill setuju untuk terus meningkatkan konektivitas Indonesia dan Papua Nugini yang akan

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill berbincang bersama saat usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Presiden, Jakarta, Senin (21/10).

memfasilitasi peningkatan hubungan antara komunitas bisnis serta interaksi sosial ekonomi masyarakat kedua negara. Untuk itu, kedua pemimpin menyambut baik kesepakatan untuk melakukan code share antara Garuda Indonesia dan Air Niugini pada jalur Port Moresby-DenpasarJakarta dan Port Moresby-Singapura-Jakarta. Selain itu pelaksanaan pemberian bebas visa oleh Papua Nugini bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dari Indonesia juga disambut dengan baik Dalam bidang sosial budaya, kedua pemimpin sepakat untuk terus mengintensifkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Kerja sama konkret di bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa oleh kedua negara akan diintensifkan seperti pertukaran pelajar dan tenaga pengajar serta kerja sama di bidang olah raga. Pada pertemuan tersebut juga telah disepakati dua Nota Kesepahaman, yaitu terkait kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan lintas batas yang meliputi masalah penyelundupan

narkoba dan terorisme dan kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk eksplorasi minyak dan energi yang akan diberikan oleh Indonesia ke Papua Nugini. Terkait isu-isu kawasan, kedua pemimpin juga sepakat meneruskan kerja sama kedua negara di berbagai forum regional dan global termasuk APEC, ASEAN, MSG, PIF, SwPD, CTICFF, dan PBB. Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk berkontribusi dan membantu secara teknis dalam persiapan Papua Nugini sebagai Ketua APEC tahun 2018 termasuk penyelenggaraan pertemuan KTT APEC. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Sir Michael Ogio dan Ketua Parlemen, Hon. Theo Zurenuoc. Presiden Jokowi juga menyampaikan sambutan di hadapan sekitar 150 pengusaha Papua Nugini dan mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan berbagai peluang serta meningkatkan hubungan kerja sama antara business to business kedua negara.[]

Diplomasi No. 88 TAHUN VIII TABLOID


15 MEI - 14 JUNI 2015

FOKUS UTAMA 5

Hasil Kunjungan Presiden Jokowi Ke Papua Nugini 1. Realisasi pembukaan jalur penerbangan antara Garuda Indonesia dan Air Niugini, dengan jalur Port MoresbyDenpasar-Jakarta dan Port Moresby-Singapura-Jakarta. 2. Dukungan PNG terhadap keinginan RI untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). Kelompok Melanesian Spearhead Group dibentuk tahun 1986 dan kini beranggotakan Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Gerakan Pembaruan New Caledonia, FLNKS, yang ingin merdeka dari administrasi Perancis. Kelompok ini bertemu secara rutin dan membahas kerja sama keamanan dan perdagangan. 3. Mendorong intensifikasi penerapan Rencana Aksi (Plan of Action) Kemitraan Komprehensif yang disepakati tahun 2013. 4. Meningkatkan kerja sama ekonomi dengan mendorong perdagangan di luar pasar perbatasan yang mencapai US$ 4.5 juta per tahun. 5. Penguatan kerja sama di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur. 6. Mendorong keterlibatan sektor swasta di bidang energi, telekomunikasi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. 7. Meningkatkan konektivitas Indonesia dan Papua Nugini.

Zona Bebas RI–Papua Nugini

D

i antara perbatasan Indonesia dan Papua Nugini terdapat zona bebas, yaitu suatu daerah yang tidak bertuan dan posisinya berada ditengah antara perbatasan kedua negara. Luas daerah ini sekitar 10 meter. Daerah ini menjadi jalur penting perdagangan kedua negara, dan menjadi pusat mata pencaharian bagi warga setempat. Inilah potret kedamaian yang ditampilkan masyarakat kedua Negara. Melalui zona bebas ini masyarakat Papua Nugini menggantungkan pasokan barang kebutuhan dari Indonesia. Tak heran jika di Zona ini berlaku mata uang kedua Negara yaitu rupiah dan kina. Banyaknya warga yang melintas di perbatasan ini dimanfaatkan warga untuk menjajakan cindera mata. Selain pemandangan para pedagan yang menjajakan souvenir dari wilayah zona bebas ini juga menyuguhkan pemandangan Pantai Wutu yang menakjubkan. Persahabatan masyarakat kedua negara patut kita lestarikan demi menjaga perdamaian.[]

6

FOKUS

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Diplomasi TABLOID


Misi Strategis Kunjungan Presiden RI Ke Jepang

P

ada 22 Maret 2015, Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kerja kenegaraan keJepang dan Tiongkok selama tujuh hari.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang diyakini akan membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia, karena selain terbukanya peluang investasi, hubungan RI-Jepang juga semakin meningkat di bidang ekonomi dan perdagangan. Jepang merupakan mitra strategis Indonesia di bidang perdagangan, dengan nilai perdagangan sebesar US$ 40,2miliar. Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, dan ekonomi serta memberikan fasilitasi kepada para investor yang berminat. Di Jepang, Presiden Jokowi diterima oleh Kaisar Jepang Akihito (Tenno Heika) dan Permaisuri Michiko Shoda di kekaisaran Jepang, Imperial Palace . Selanjutnya, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, serta melakukan pertemuan dengan beberapa pebisnis terkemuka di Jepang. Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura, dan kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama pertahanan dan mendatangkan investasi lebih banyak di sektor infrastruktur, transportasi, dan maritim. Indonesia berencana untuk mengembangkan infrastruktur dengan fokus khusus pada pembangkit tenaga listrik dan kereta api melalui kerja sama dengan Jepang. Terkait hal ini, Presiden Jokowi memberi jaminan keamanan dan kelancaran usaha kepada para investor Jepang yang ingin merambah pasar Indonesia. Dalam kunjungan kerja kenegaraan ke Jepang, Presiden Jokowi berkesempatan meninjau kantor pusat Toyota di Nagoya. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi meminta agar Indonesia dijadikan sebagai lokasi produksi khusus untuk ekspor, dan Presiden Toyota Akio Toyoda menyanggupi bahwa pihaknya akan meningkatkan produksi dan ekspor mobil dari Indonesia ke negara-negara lain hingga tiga kali lipat. Nila investasi Jepang yang disepakati selama kunjungan tersebut mencapai Rp 20 triliun. Tahun lalu, ekspor mobil PT Toyota Motor Indonesia mencapai 160.000 unit, meningkat 35% dibandingkan tahun 2013. Toyota antara lain mengekspor sedan Vios dan Avanza ke kawasanTimur Tengah. Di sisi lain, Mitsubishi juga akan membangun pabrik mobil senilai 600 juta Dolar AS di Indonesia. Dari kunjungan selama empat hari ke Jepang, selain disepakati untuk peningkatan kerja sama

Dok: setneg.go.id

ekonomi, Indonesia dan Jepang juga sepakat mempererat kerja sama dalam bidang pertahanan. Kedua negara antara lain sepakat bekerja sama dalam misi-misi perdamaian PBB dan pengembangan perlengkapan dan peralatan militer. Jepang juga akan memberi bantuan asistensi untuk militer Indonesia. Presiden Jokowi dan PM Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa Indonesia-Jepang akan meningkatkan konsultasi tingkat menteri di bidang ekonomi dan pertahanan, untuk melanjutkan kerja sama yang sudah dirintis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013. Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Jepang Shinzo Abe juga mendesak Tiongkok dan negara anggota ASEAN yang terlibat sengketa, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei, untuk mengatasi persoalan teritorial di Laut Tiongkok Selatan.

Dalam kunjungan ke Jepang ini, Presiden Jokowi juga menegaskan akan menarik investasi dari Jepang, terutama dalam bidang pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan, konstruksi jalan dan pembangunan kawasan industri. Jepang menawarkan pinjaman lunak senilai 140 miliar Yen, atau sekitar 1,17 miliar Dolar AS, untuk pembangunan sistem transportasi massal di Jakarta. Jepang merupakan mitra strategis Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Jepang juga merupakan mitra dagang terbesar ketiga dengan nilai perdagangan sebesar US$ 40,2 miliar dolar selama kurun waktu tersebut. Dalam hal investasi, Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai investasi sekitar US$ 2,7 miliar pada 2014. Selain itu, jumlah wisatawan Jepang yang datang ke Indonesia mencapai 480 ribu sehingga Jepang menempati posisi terbesar kelima.[]



15 MEI - 14 JUNI 2015

FOKUS UTAMA 7

Jepang tingkatkan

Investasi di Indonesia Presiden RI sangat menyambut baik inisiatif prakarsa Jepang untuk meluncurkan program ‘promosi’ guna meningkatkan kerja sama perdagangan dan Investasi. Pengusaha Jepang menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam program promosi Indonesia melalui Indonesia Business Forum yang dihadiri lebih dari 1250 pengusaha Jepang. Kementerian Perdagangan RI (Kemendag RI) telah melakukan kesepakatan perdagangan dengan Chairman Japan External Trade Organization (JETRO) Hiroyuki Ishige melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) on Trade Cooperation di Tokyo, Jepang. MoU ini bertujuan mendorong dan meningkatkan kerja sama saling percaya antara Jepang dan Indonesia dalam rangka mendukung dan meningkatkan ekspor Indonesia. MoU ini memperhatikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui peningkatan volume ekspor produk bernilai tambah, membangun dan meningkatkan produk Indonesia dalam global value chain (GVC), menjaga pengembangan akses pasar yang sudah ada sebelumnya, pengembangan dan diversifikasi pasar ekspor, peningkatan promosi, fasilitas, dan kerja sama teknik.

H

asil kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang sangat menggembirakan. Sebagai tindak lanjut dari sisi businessto-business, para pengusaha Jepang di bidang otomotif, elektronik, energi dan tekstil menyampaikan komitmen menambah investasi di Indonesia untuk tujuan ekspor. Toyota berkomitmen untuk menambah nilai investasinya di Indonesia. Isuzu berkomitmen untuk menambah investasi guna peningkatan ekspor mesin dan komponen serta penguatan kapasitas di Indonesia untuk periode 2015-2017. Sementara itu, Suzuki berkomitmen untuk menambah investasi di Indonesia dan EPSON akan menambah investasi untuk peningkatan dan perluasan pabrik di Indonesia. Seperti diketahui, dalam kunjungan kenegaraan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Shinzo Abe menyepakati pelaksanakan General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Tujuan utama pelaksanakan General Review IJEPA ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas hubungan perdagangan dan investasi kedua negara dengan tetap berlandaskan prinsip utama, yaitu harus bersifat saling menguntungkan dan saling berkeseimbangan. Pemerintah Jepang akan menambah skema pembiayaan pembangunan kereta cepat dan pengembangan industri hilir di Indonesia. PM Shinzo Abe juga menyampaikan komitmen untuk memperluas investasi yang fungsinya akan mengembangkan lebih jauh kemitraan strategis dua negara.

Terkait dengan penandatanganan ini, Kemendag dan JETRO akan berkoordinasi lebih lanjut untuk segera mengimplementasikan MoU tersebut.[] Dok: kemlu.go.id

8

FOKUS

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Diplomasi TABLOID


Lawatan Presiden RI

T

Ke Tiongkok

iongkok merupakan mitra strategis Indonesia, khususnya dalam 11 tahun terakhir. Pada 2014 Tiongkok adalah mitra dagang terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai US $ 48 miliar dan nilai investasi Tiongkok di Indonesia mencapai US$ 800 juta.Tiongkok merupakan investor terbesar kedelapan di Indonesia. Di bidang pariwisata, jumlah wisatawan Tiongkok tercatat sebanyak 888 ribu orang pada 2014 dan menempati urutan empat terbesar jumlah wisman di Indonesia. Pada 26 Maret lalu Presiden Jokowi melakukan lawatan ke negeri tirai bambu memenuhi undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping, untuk menghadiri pertemuan tahunan Boo Forum for Asia (BFA). Ini adalah kunjungan kedua yang dilakukan Presiden Jokowi ke Tiongkok dalam waktu hanya enam bulan sejak ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Tahun ini bertepatan dengan peringatan 65 tahun penggalangan hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia, sekaligus genap 10 tahun penjalinan hubungan kemitraan strategis dan 60 tahun pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Walaupun hanya lewat empat bulan setelah kunjungan pertamanya ke Tiongkok, Presiden Jokowi tetap menerima undangan untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Tugas atau misi apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam lawatannya ke Tiongkok kali ini? Pada November tahun lalu, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan puncak APEC di Beijing dan kemudian mengunjungi kota Tianjin yang tidak jauh dari Beijing dengan menumpang kereta api berkecepatan tinggi. Presiden Jokowi terkesan pada perkembangan cepat Tiongkok. Ia mengatakan, perkembangan Tiongkok merupakan dorongan bagi Indonesia yang juga berharap dapat berkembang dengan pesat. Mengusahakan kerja sama dengan Tiongkok merupakan salah satu tujuan utama dalam kunjungannya ke Tiongkok kali ini. Dalam wawancaranya dengan media jelang kunjungan ke Tiongkok, Presiden Jokowi mengatakan, kerja sama Indonesia dan Tiongkok di bidang investasi dan perdagangan menghadapi peluang yang baru. Ia berharap Tiongkok akan meningkatkan investasi di bidang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selama ini infrastruktur yang terbelakang telah menjadi rintangan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai tugas utama dalam pemerintahannya. Akan tetapi program pembangunan infrastruktur berlangsung lamban karena kekurangan dana. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia tahun ini akan mengalokasikan sebanyak US $ 22,3 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran itu merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Jokowi mengatakan, mengusahakan investasi Tiongkok di Indonesia serta peningkatan kerja sama kedua negara di bidang infrastruktur merupakan tujuan utama dalam kunjungannya keTiongkok kali ini.

Jokowi mengakui Tiongkok memiliki pengalaman yang kaya dalam pembangunan infrastruktur. Indonesia berharap Tiongkok dapat membantu Indonesia melalui investasi di bidang jalan raya, rel kereta api, perlistrikan dan pelabuhan.

Jokowi mengakui Tiongkok memiliki pengalaman yang kaya dalam pembangunan infrastruktur. Indonesia berharap Tiongkok dapat membantu Indonesia melalui investasi di bidang jalan raya, rel kereta api, perlistrikan dan pelabuhan. Gagasan Xi Jinping tentang Jalan Sutra Laut Abad 21 memiliki titik singgung dengan usulan Jokowi tentang poros maritim Indonesia. Jokowi mengatakan, jika kedua strategi tersebut dapat saling mendukung, maka pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dalam kunjungan Jokowi ke Tiongkok, dipercaya kedua negara akan mencapai serangkaian persetujuan tentang kerja sama. Jokowi akan menyampaikan pidato terkait konektivitas dalama cara pembukaan pertemuan tahunan BFA di Bo’ao, Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan. Ia mengatakan, konektivitas sangat penting bagi Indonesia yang terdiri dari Kepulauan. Ia berharap Forum Bo’ao tahun ini dapat mendorong kerja sama kawasan ini di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.[]



15 MEI - 14 JUNI 2015

FOKUS 9

Realisasi Hasil Kunjungan

Presiden ri Ke Jepang dan Tiongkok

P

residen Jokowi membawa pulang komitmen senilai sekitar 71,440 miliar dolar AS dari perjalanan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Tiongkok pada 22-28 Maret 2015.

Di Jepang misalnya komitmen kerja sama business-to-business yang bisa dihimpun mencapai 5,6 miliar dolar AS. Toyota sudah berkomitmen untuk memperluas investasi 1,6 miliar dolar AS, ditambah Suzuki sebesar 1 miliar dolar AS, dan kerja sama business -to- business lain antara pengusaha Indonesia dan Jepang mencapai 3 miliar dolar AS. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menawarkan prospek investasi yang bisa digarap investor Jepang di Indonesia sekaligus insentif yang akan diberikan termasuk kemudahan perizinan dan insentif pajak yang menarik bagi investor yang menjadikan Indonesia

sebagai basis produksi ekspor. ”dari Tiongkok, berhasil dihimpun komitmen kerja sama 68,1 miliar dolar AS ditambah dengan komitmen dalam mata uang yuan sebesar 2,1 miliar RMB atau setara 340 juta dolar AS. Dengan begitu total komitmen yang dibawa pulang dari Tiongkok mencapai 68,440 miliar dolar AS.”

Sementara di Tiongkok, berhasil dihimpun komitmen kerja sama 68,1 miliar dolar AS ditambah dengan komitmen dalam mata uang yuan sebesar 2,1 miliar RMB atau setara 340 juta dolar AS. Dengan begitu total komitmen yang dibawa pulang dari Tiongkok mencapai 68,440 miliar dolar AS. Komitmen dan proyek kerja sama itu sebagian besar di bidang infrastruktur, perikanan, dan lain-lain. Namun, soal investment rate kedua negara juga harus diperhitungkan. Rekam jejak Tiongkok selama ini hanya 1:10 sedangkan Jepang 6,5 yang artinya untuk di Tiongkok dari 10 komitmen hanya 1 yang terealisasi sementara dari Jepang lebih tinggi yakni dari 10 komitmen sebanyak 6,5 terealisasi.[] (Franky Sibarani, Kepala BKPM)

10

FOKUS

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Diplomasi TABLOID


Menlu RI:

Evakuasi WNI di Yaman dilakukan dengan Cepat, Aman, dan Efisien

Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi didampingi Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha C. Nasir dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal, memberikan Press Briefing kepada media massa nasional dan internasional di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (6/4). Menlu menyampaikan update terkait dengan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Yaman yang tengah dilanda konflik.

Sejak proses evakuasi dimulai pada Desember 2014 dan intensifikasi evakuasi pada 25 Maret 2015, sebanyak 792 WNI telah dievakuasi dari Yaman dan sampai dengan hari ini sebanyak 700 telah kembali ke Indonesia.

M

enlu menyampaikan bahwa setelah ketibaan 110 WNI evakuasi dari Yaman (5/4), Pemerintah RI kembali memulangkan 110 WNI lainnya yang berhasil keluar dari Yaman ke Jizan, Arab Saudi beberapa hari lalu. Adapun sisanya, sekitar 82 WNI akan dijemput oleh pesawat TNI AU di Jizan untuk diterbangkan ke Salalah di Oman dan selanjutnya ke Indonesia dengan pesawat komersial. Pemulangan hari ini terdiri dari empat gelombang. Tiga gelombang pemulangan pertama menggunakan penerbangan Emirates EK 357 ETA 15.40 WIB (34 orang), Qatar QR 956 ETA 14.25 WIB (13 orang), dan Qatar Qr 954 ETA 22.05 WIB (22 orang) dengan ketibaan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng. Sedangkan gelombang pemulangan lainnya menggunakan penerbangan Qatar QR 962 ETA 17.10 WITA dengan


15 MEI - 14 JUNI 2015

FOKUS 11 guna membantu meyakinkan WNI yang ada di wilayah Hadhramaut untuk bersedia dievakuasi.

poskota


Sejak proses evakuasi dimulai pada Desember 2014 dan intensifikasi evakuasi pada 25 Maret 2015, sebanyak 792 WNI telah dievakuasi dari Yaman dan sampai dengan hari ini sebanyak 700 telah kembali ke Indonesia. Sedangkan sisanya saat ini sudah dievakuasi ke wilayah aman di luar Yaman yaitu di Jizan (Arab Saudi) dan Djibouti City (Djibouti). Hingga kini, masih terdapat sejumlah WNI yang berada di berbagai penampungan/safe house dan menunggu evakuasi dengan rincian di Aden 89 orang, Sana’a 40 orang, Al-Mukalla 40 orang dan Tareem 58 orang. Pemerintah Indonesia terus meminta agar seluruh WNI di Yaman bersedia untuk dievakuasi selama masih memungkinkan dan sebelum situasi, baik keamanan maupun ketersediaan logistik, semakin memburuk. Pemerintah juga meminta keluarga WNI yang ada di Indonesia mendorong keluarganya di Yaman untuk bersedia dievakuasi.

ketibaan di Bandara Ngurah Rai, Denpasar. Menurut Menlu, kalkulasi jumlah WNI yang telah dipulangkan dari Yaman sejauh ini sejak Desember 2014 berjumlah 700 orang setelah melalui beberapa kali pemulangan. Menlu terus menghimbau kepada WNI di Yaman untuk memilih opsi evakuasi kembali ke tanah air demi keselamatan diri dan keluarga. Keadaan keamanan di Yaman, khususnya di bagian Barat Yaman sekitar kota Aden dan Sana’a semakin memprihatinkan. Kontak senjata antara pihak yang bertikai semakin meluas. Keadaan ini mempersulit upaya evakuasi yang dilakukan dan mengharuskan Tim Percepatan Evakuasi WNI Indonesia untuk terus menyesuaikan skenario, langkah dan proses evakuasi. Tim evakuasi tetap berpegang pada prinsip melakukan evakuasi secara cepat, aman dan efisien.

”...Pemerintah Indonesia terus meminta agar seluruh WNI di Yaman bersedia untuk dievakuasi selama masih memungkinkan dan sebelum situasi, baik keamanan maupun ketersediaan logistik, semakin memburuk......”

Indonesia juga menyesalkan terjadinya kembali korban sipil dalam pertikaian di Yaman. Pemerintah Indonesia terus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan memperhatikan keselamatan warga sipil, baik itu warga Yaman maupun warga asing. Menlu RI meminta kepada semua pihak di Yaman agar memberlakukan jeda kemanusiaan (humanitarian pause) guna memberikan kesempatan bagi warga sipil dievakuasi keluar dari Yaman. Dalam hal ini Menlu telah memerintahkan Watap RI di PBB untuk mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi terkait jeda kemanusiaan (humanitarian pause). Kesempatan ini akan digunakan oleh Pemerintah RI untuk melakukan evakuasi WNI secepatnya dari Yaman. Kemarin, Tim Percepatan Evakuasi WNI yang berangkat dari Jakarta Kamis lalu, telah berhasil masuk melalui jalan darat ke kota Tareem, melalui perbatasan Yaman-Oman. Tim berkoordiansi dengan WNI yang ada di Tareem, Al Mukalla dan kota lainnya di Propinsi Hadhramaut untuk mempersiapkan proses evakuasi.

Tim Relawan Percepatan Evakuasi juga telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk para tokoh ulama dan pimpinan universitas dan pesantren

Dok. cdn

Tim Relawan Percepatan Evakuasi yang dipimpin oleh PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) di daerah Hadhramaut telah dibentuk.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan Tim terpadu ke Yaman dan Salalah Oman untuk melakukan intensifikasi evakuasi WNI termasuk dengan mengerahkan satu pesawat TNI AU Boeing 737400 dan satu kapal yang disewa dari Djibouti. Tim yang terdiri 43 personil ini, meliputi unsur Kementerian Luar Negeri (14 orang), TNI AU (21 orang), Polri (7 orang), dan BIN (3 orang). Tim terus mencari cara untuk dapat melakukan evakuasi secara cepat, aman dan efisien. Operasi evakuasi Yaman melibatkan 5 Perwakilan RI yaitu KBRI Sana’a, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Addis Ababa yang merangkap Djibouti dan KJRI Jeddah. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu prioritas yang dikedepankan oleh Kementerian Luar Negeri dengan prinsip kepedulian dan keberpihakan kepada WNI yang mengalami permasalahan di luar negeri terlebih dalam situasi konflik.[]

12

sorot

D

ubes RI untuk Yaman Wajid Fauzi pimpin langsung evakuasi 262 WNI melalui jalur darat menggunakan 6 bus dengan total perjalanan sekitar 5 jam ke kota Jizan di Arab Saudi. Ini merupakan evakuasi pertama yang berhasil dilakukan pasca dimulainya rangkaian serangan udara yang dilakukan oleh koalisi di bawah pimpinan Arab Saudi pada tanggal 25 Maret lalu. “Suasana sangat mencekam tetapi kami terus menenangkan para WNI dan meminta semuanya untuk terus berdoa sepanjang 5 jam perjalanan dari Al Hudaidah.”, ujar Dubes Wajid.

No. 88 TAHUN VIII

TABLOID


Dubes RI Pimpin Langsung Evakuasi 262 WNI

Dok: kompasiana

Dok. kompasiana

Selain WNI di dalam rombongan juga terdapat 2 orang warga negara Thailand. Kedua warga negara Thailand tersebut ikut serta dalam rombongan evakuasi WNI atas permintaan Kedutaan Thailand di Sana’a.

Dok: liputan6

Dok. liputan6

“Kita sudah lakukan pendekatan jauh-jauh hari kepada imigrasi Saudi agar para WNI yang dievakuasi dari Yaman dapat diberikan dispensasi visa transit 15 hari”, ujar Konjen indonesia di Jeddah, Dharmakirti.

Diplomasi

Update Evakuasi WNI:

Rombongan meninggalkan kota Sana’a menuju kota Al Hudaidah pada tanggal 30 Maret karena situasi keamanan yang semakin mengkhawatirkan di Sana’a. Di Al Hudaidah rombongan bermalam selama dua malam untuk mempersiapkan skenario evakuasi lebih lanjut. Sebelumnya rombongan sempat direncanakan untuk dievakuasi melalui jalur udara menggunakan pesawat charter, namun karena kondisi keamanan udara yang mengkhawatirkan akhirnya diputuskan evakuasi melalui jalur darat dengan pengawalan khusus dari Yaman Special Force.

Di perbatasan Arab Saudi, rombongan disambut Wakil Dubes RI untuk Saudi dan Konjen RI Jeddah bersama Tim yang langsung membantu proses imigrasi dan penampungan di kota Jizan.

15 MEI - 14 JUNI 2015

Setelah tiba di wilayah Arab Saudi, seluruh rombongan akan diproses pemulangannya ke Indonesia. “Saat ini kita akan melakukan pendataan ulang untuk menyiapkan tiket pemulangan ke indonesia”, ujar Wakil Dubes indonesia di Riyadh, Sunarko, yang bersama tim evakuasi Yaman sudah berada di Jizan sejak beberapa hari sebelumnya untuk melakukan koordinasi dengan otoritas Araab Saudi. Sementara itu, upaya evakuasi terhadap ribuan WNI masih terus dilakukan dari berbagai kota di Yaman. Saat ini upaya evakuasi dikendalikan langsung oleh Kemlu berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi, Oman dan Addis Ababa. “Saat ini kita sedang fokus mengevakuasi sekitar 45 WNI yang masih di Al Hudaidah serta sekitar 100 WNI yg masih terjebak pertempuran di Kota Aden. Semoga hari ini dan besok ada rombongan WNI lain yang bisa kita evakuasi dari Yaman dengan berbagai skenario evakuasi yang memungkinkan”, ujar Lalu Muhamad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kemlu. Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa selama masih ada WNI yang membutuhkan, pemerintah akan terus melakukan evakuasi dari Yaman. Namun demikian, ujar Menlu Retno, kondisi di masingmasing titik evakuasi berbeda-beda karena itu semua skenario evakuasi telah disiapkan Pemerintah indonesia, baik melalui darat, laut maupun udara.

“Kita sudah lakukan pendekatan jauh-jauh hari kepada imigrasi Saudi agar para WNI yang dievakuasi dari Yaman dapat diberikan dispensasi visa transit 15 hari”, ujar Konjen indonesia di Jeddah, Dharmakirti.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada tanggal 1 April 2015 Pemerintah telah mengirim 2 Tim Percepatan Evakuasi WNI dari Yaman di bawah koordinasi Kemlu. Kedua Tim akan masuk ke Yaman untuk melakukan intensifikasi evakuasi WNI masing-masing melalui kota Salalah, kota di Oman yang berbatasan dengan Yaman bagian timur, dan Jizan, kota di Arab Saudi yang berbatasan dengan Yaman bagian barat. Selain mengerahkan personil, pemerintah juga mengirimkan satu pesawat B-737 400 milik TNI AU untuk melakukan evakuasi WNI dari Yaman.[]



15 MEI - 14 JUNI 2015

sorot 13

Indonesia Berada Tepat Di tengah

Proses Perubahan Strategis

B

Dok. news.viva.co.id

agi Indonesia, KTT Asia Timur berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Oleh karena itu, saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dan harapan saya tentang peran KTT Asia Timur ke depan. Indonesia menyadari, sebuah transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 ini. Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen pertahun, dengan total GDP sekitar USD 40 trilyun, kawasan Asia Timur merupakan kawasan paling dinamis secara ekonomi. Sekitar 40 persen perdagangan dunia ada di kawasan ini. Dalam dinamika itu, laut akan semakin penting artinya bagi masa depan kita. Jalur laut yang menghubungkan dua samudera strategis, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan “lorong” lalu lintas maritim dunia. Dua samudera strategis itu juga menyimpan kekayaan besar -energi dan sumberdaya laut lainnya- yang akan menentukan masa depan kemakmuran di kawasan. Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi. Oleh karena itu, sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi sebagai Poros Maritim Dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerja sama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat. Agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini memiliki lima pilar utama. Pertama, kami akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Presiden RI menghadiri KTT ASEAN ke-26 (26/4) Kedua, kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami. Ketiga, kami akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersamasama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua. Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (the Pacific and Indian Ocean Region-PACINDO). Kami ingin Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumberdaya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim. Dalam kaitan ini, saya memandang bahwa potensi kemaritiman di forum East Asia Summit (EAS) belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerja sama maritim di EAS. Kami mendorong negara-negara mitra ASEAN di EAS untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN Masterplan on Connectivity, khususnya konektivitas dan infrastruktur maritim. Kami menyerukan kerja sama EAS secara konkrit di bidang energi, ketahanan pangan, manufaktur, dan dalam menjaga kelestarian bahari. Kami menyerukan kerja sama yang lebih erat dalam menjaga keamanan laut. Khusus mengenai Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menyambut baik komitmen untuk mengimplementasikan DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea). Saya juga mendukung penyelesaian COC (Code of Conduct in the South China) melalui konsultasi secepat mungkin. (Disunting dari pidato Presiden RI pada KTT ASEAN ke-26, 29/4/2015 Di Kuala Lumpur)

”Kami ingin Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim.”

14

sorot

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Diplomasi TABLOID


Indonesia Suarakan Konektivitas Maritim Pada ASEM Senior Officials’ Meeting (SOM) “Besarnya potensi kerja sama Asia dan Eropa dapat ditingkatkan melalui penguatan konektivitas jalur maritim agar mampu menciptakan alur pertukaran perdagangan antar-kawasan yang ekonomis dan efisien”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Dian Triansyah Djani, pada Pertemuan Pejabat Tinggi/Senior Official Meeting - Asia-Europe Meeting (SOM ASEM) di Bangkok, Thailand pada tanggal 31 Maret-1 April 2015.

tivitas kawasan Asia dan Eropa, antara lain melalui penguatan kerja sama ekonomi, transportasi, kebudayaan, pendidikan, penanganan bencana, pariwisata, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, hubungan kemasyarakatan (peopleto-people contact) dan upaya mewujudkan kerja sama ASEM yang konkrit (tangible cooperation). Diharapkan bahwa dengan semakin kuatnya konektivitas Asia dan Eropa, pada gilirannya dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat kedua kawasan.

Pandangan Indonesia ini telah diterima dalam pembahasan SOM ASEM dan dirangkum dalam dokumen Bangkok Initiatives on the Future Direction of ASEM. Dokumen ini akan disampaikan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEM di Luksemburg pada tanggal 5-6 November 2015.

Pada kesempatan yang sama, turut dibahas mengenai berbagai upaya untuk mengangkat profil ASEM. Salah satunya melalui penguatan peran media dan media sosial agar ASEM semakin dikenal masyarakat luas khususnya generasi muda terutama menjelang 20 tahun komemorasi ASEM di Mongolia tahun 2016.

Dalam ASEM SOM kali ini, anggota ASEM yang berjumlah 53 mitra telah menyampaikan visi dan komitmen untuk meningkatkan konek-

Menjelang SOM ASEM pada tanggal 31 Maret 2015 telah diselenggarakan Symposium on the Future Direction of ASEM, yang dihadiri tidak

hanya oleh wakil pemerintah, melainkan juga akademisi, pebisnis, budayawan, pendidik, aktivis LSM, politisi, media, akademisi dan generasi muda. Mahasiswi Indonesia dari Universitas Diponegoro Semarang, Raninthia Pramesti yang sebelumnya telah mengikuti Model ASEM 2014 di Milan, diundang guna menyampaikan pandangan generasi muda mengenai peran dan kontribusi ASEM ke depan. Asia-Europe Meeting (ASEM) merupakan pertemuan negara-negara di kawasan Asia dan Eropa yang dibentuk di Bangkok tahun 1996. Dari semula beranggotakan 26 mitra, ASEM telah berkembang hingga kini beranggotakan 53 mitra: 10 negara anggota ASEAN, 28 negara anggota Uni Eropa, Australia, Bangladesh, India, Jepang, Kazakhstan, Republik Korea, Mongolia, Norwegia, Pakistan, RRT, Rusia, Selandia Baru, Swiss, Sekretariat ASEAN, dan Komisi Eropa.[]

Mengantisipasi Gagasan Pembentukan Dok. jscsc.org

Jalur Sutra Maritim

Professor Geoffrey Till King’s College, London

T

antangan yang dihadapi Indonesia terkait visi pembentukan poros maritim dunia, salah satunya adalah dengan adanya konsep Presiden Tiongkok, Xi Jinping, tentang pembentukan Jalur Sutra Maritim (MSR) Abad ke-21. Meski masih ada perdebatan soal makna dari gagasan yang diutarakan Xi Jinping itu, namun rencana Tiongkok itu telah membuat negara-

negara di kawasan Asia dan di wilayah sekitar Samudra Hindia merespon gagasan tersebut terutama untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara-negara tersebut di daerah maritim mereka dan mengantisipasi pertumbuhan kepentingan strategis seiring dengan gagasan Tiongkok tersebut.

Alhasil, negara-negara di Asia lebih banyak menghabiskan dana untuk membangun angkatan lautnya ketimbang dengan yang dilakukan negara-negara di Eropa. Ini merupakan hal yang pertama terjadi dalam 400 tahun terakhir. Angkatan Laut di negara-negara Asia menginginkan OPV, kapal Corvette, dan kapal Frigate yang lebih besar dan lebih baik. Mereka juga membeli kapal selam dan berinvestasi dalam rudal antikapal, teknologi ASW, dan sistem pengamatan maritim. Tidak tertutup kemungkinan adanya persaingan-persaingan dan ketegangan yang cenderung kian meningkat di wilayah-wilayah perairan tersebut. Sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) antara Tiongkok, Vietnam, dan Filipina, serta ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Timur (LTT) antara Tiongkok dan Jepang seolah menjadi pertanda meningkatnya persaingan tersebut. Belum lagi dengan adanya perkembangan

pemulihan kepentingan Amerika Serikat ke wilayah Asia-Pasifik, bahkan beberapa pengamat melihat adanya prospek semacam persaingan senjata Angkatan Laut di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi-kondisi ini harus bisa disikapi oleh Indonesia terkait visi ‘poros maritim dunia’. ‘’Isuisu besar ini akan menentukan konteks soal, bagaimana para perencana kebijakan Angkatan Laut Indonesia harus mengambil sikap dan beroperasi. Selain itu, hal-hal itu juga menjadi patokan untuk perkembangan visi Presiden Jokowi dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, Indonesia juga diharapkan untuk bisa menemukan keseimbangan dalam jenis modernisasi alutsista pengamanan laut dan rencana pembelian alutsista. Di satu sisi, Indonesia mesti bisa mengikuti perkembangan teknologi pertahanan kemaritiman terkini yang menyangkut pertahanan negara. Sementara di sisi lain, Indonesia juga dituntut untuk bisa memperbarui teknologi-teknologi yang lebih rendah, seperti sistem pengamatan, kendaraan patroli pantai, dan kapal pendukung multiguna yang masih menjadi kebutuhan mendesak keamanan maritim dalam negeri.[]



sorot 15

15 MEI - 14 JUNI 2015

Poros Maritim

Dalam Perspektif Geostrategi, Geopolitik dan Geoekonomi

V

Selat Makassar-Luat Flores-Selat Lombok, dan ALKI III melintas Sumadera Pasifik-Selat Maluku, Laut SeramLaut Banda, Indonesia bisa meraup devisa miliaran rupiah setiap tahunnya. Bandingkan dengan Singapura yang hanya senggolan jalur perdagangan dunia mampu memanfaatkan kondisinya dengan meraup devisa yang besar buat negaranya. Permasalahannya, nampaknya ada yang kurang ketika Deklarasi Juanda tahun 1957, yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi Indonesia.

Saya kira, sejauh ini, hanya Soekarno dan Jokowi yang sangat rasional tentang posisi strategis Indonesia dan peran penting yang bisa dimainkan Indonesia di abad ini. Realisasinya adalah Presiden Jokowi sadar betul akan perlunya konektivitas antarpulau untuk saling bertukar hasil bumi andalannya masing-masing. Terkait hal ini, Presiden berencana membangun 26 port tambahan dan akan dibiayai secara mandiri melalui efektivitas penanganan keuangan Pelindo I dan II.

Dok. cnnindonesia

isi Presiden Jokowi untuk menjadikan maritim sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim itu sangat rasional. Presiden paham bahwa posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia harus dijaga untuk dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonominya. Beliau paham betul akan defense for prosperity dan bukan lagi berpijak pada pakem lama defense from prosperity yang sejak periode Soeharto kita jalankan.

Connie Rahakundini Bakrie

Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies

Kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya, antara lain: Pertama, potensi bioteknologi maritim Indonesia selama ini belum dikembangkan secara optimal. Padahal dari nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya diperkirakan mencapai US$ 40 miliar, di antaranya pemanfaatan untuk obat anti kanker, makanan laut, pembuatan kertas, hingga bioetanol. Kedua, pembangunan sektor perikanan merupakan harapan bangsa Indonesia di masa depan. Potensi perikanan adalah harta karun yang belum termanfaatkan secara optimal. Kita selalu membanggakan dan menggembar-gemborkan bahwa, potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya cukup potensial untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan mampu menghasilkan devisa negara untuk membayar hutang pemerintah yang belum terbayar. Ketiga, terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut utama, di samping hutan mangrove dan padang lamun. Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Diperkirakan luas terumbu karang di perairan Indonesia adalah lebih dari 60 ribu KM, yang tersebar luas dari perairan kawasan barat sampai timur Indonesia. Terkait bidang pertahanan, mari kita bicara soal SLOC (Sea Lanes of Communications) atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Tanpa disadari, sudah lima puluh tahun lebih, sejak Deklarasi Juanda 1957, bangsa ini seakan membiarkan potensi tiga ALKI yang dimiliki untuk dilalui begitu saja oleh kapal-kapal asing yang lalu lalang. Padahal, melalui tiga ALKI yang masing-masing; ALKI I melintasi Laut Tiongkok Selatan-Selat Karimata-Laut Jakarta-Selat Sunda ; ALKI II melintasi Laut Sulawesi-

”...Indonesia ini kan besar, kalau kapal-kapal cepat, canggih dan lincah ini diadakan untuk melindungi nelayan dan resources kita yang sangat banyak dicuri, maka kedepan ekonomi kita akan melesat....”

Deklarasi Juanda hanya fokus dalam memperjuangkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di tingkat PBB. Sementara sisi ekonomi terutama yang terdapat di jalur-jalur ALKI tidak mendapat perhatian serius para pemuka bangsa Indonesia waktu itu. Sekarang Presiden Jokowi sudah datang sebagai pemimpin yang melanjutkan usaha Ir. Juanda untuk memperjuangkan sisi ekonomi dari pemanfaatan ALKI dan kekayaan SDA laut dan maritim kita. TNI Angkatan Laut sudah jelas harus didukung faktor kapabilitasnya yang menurut saya untuk sementara harus konsentrasi untuk diperkuat dengan ratusan armada kapal cepat berbobot sekitar 186 ton, kru kecil sekitar 17 hingga 20 orang anggota TNI AL tetapi kapal ini bisa berkecepatan sekitar 12 knots dan cruising radiusnya 500 mil juga harus bisa dipersenjatai minimum dua misilles dan 20 mm automatic gun serta radar navigasi dan warning receiver. Indonesia ini besar, jika kapal-kapal cepat, canggih dan lincah ini diadakan untuk melindungi nelayan dan resources kita yang sangat banyak dicuri, maka kedepan ekonomi kita akan melesat. Soal pelanggaran batas wilayah oleh negara tetangga, Australia contohnya, maka Australian Maritime Identification Zone (AMIZ) harus di-counter dengan IMIZ atau Indonesia Maritime Identification Zone. Menurut saya itu mutlak harus dilakukan karena ini menunjukkan bahwa kita juga punya sikap dan harga diri bukan saja sebagai penonton yang melihat pertunjukan film di perairan kita tapi menjadi pemain di situ dan mengatur jalannya skenario keamanan dan ketertiban kawasan. Bukan saja AMIZ tapi saya kira radius dan cakupan ADIZ (air defense identification zone) Indonesia harus disampaikan segera oleh Presiden Jokowi secara tegas, mumpung ADIZ masih bisa ditetapkan secara unilateral. Karenanya, jelas visi misi Presiden Jokowi yang berwawasan Ocean Leadership ini juga harus didukung oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar yang memliliki visi misi serupa dan berani bersuara serta menunjukan sikap lebih sebagai pemain dari pada penonton. Dalam meningkatkan kekuatan maritim Indonesia, tantangan pertama, adalah untuk segera mewujudkan National Security Council. Kedua, dalam melakukan efektivitas dan efisiensi anggaran di 13 kementerian yang bermain di laut, jangan sampai 13 kementerian ini berebut anggaran, mementingkan ego masing-masing.[]

16

SOROT

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Diplomasi TABLOID


Crime Congress ke-13

Indonesia Tegaskan Perlunya Upaya Nyata Menanggulangi Pencurian Ikan

K

omitmen negara-negara dalam memerangi pencurian ikan atau illegal fishing dirasa kurang memadai. Pendekatan nyata sangat diperlukan dalam menangani jenis kejahatan yang semakin marak tersebut. Duta Besar/Watap RI untuk PBB di Wina, Rachmat Budiman, menyampaikan pandangan Indonesia tersebut pada sesi High Level Segment Pertemuan ke-13 Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Thirteenth UN Crime Congress on Crime Prevention and Criminal JusticeCrime Congress) di Doha, Qatar (14/4). Kongres tingkat tinggi tersebut dibuka oleh Sekjen PBB Ban Ki-Moon dan dihadiri lebih dari 5000 delegasi mewakili 142 negara anggota serta organisasi internasional dan NGO. Selain itu, pertemuan juga dihadiri oleh Executive Director UNODC, Mr. Yuri Fedotov dan Presiden Majelis Umum PBB, Sam Kahamba Kutesa. Delegasi RI pada pertemuan ini dipimpin oleh Duta Besar Rachmat Budiman didampingi Duta Besar RI untuk Qatar, Deddy Saiful Hadi serta beranggotakan pejabat Kemenkopolhukam, Kementerian Luar Negeri, KBRI/ PTRI Wina, dan KBRI Doha. Duta Besar Rachmat Budiman menyampaikan bahwa, pada perkembangannya, kejahatan pencurian ikan telah banyak berkaitan dengan aktivitas kelompok kejahatan transnasional terorganisir. Keterkaitan tersebut juga tercermin dalam berbagai laporan UNODC mengenai dampak kejahatan perikanan terhadap industri perikanan dan lingkungan. Selain itu, link antara pencurian ikan dan kejahatan transnasional juga telah diakui oleh Majelis Umum PBB. Disampaikan lebih jauh bahwa keterkaitan tersebut telah mengakibatkan kejahatan pencurian ikan menjadi persoalan dan ancaman ekonomi, lingkungan dan kehidupan sosial tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi banyak negara. Hingga saat ini, lebih dari 75% wilayah perikanan telah tereksploitasi, utamanya akibat aktivitas pencurian ikan. Namun demikian, kondisi memprihatinkan tersebut tidak dibarengi oleh komitmen negara-negara untuk mengakui pencurian sebagai kejahatan transnasional yang semakin berkembang, ditambah dengan kurang memadainya tindakan nyata untuk memerangi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Dubes Rachmat menegaskan bahwa Crime Congress perlu memberikan perhatian serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan tersebut, terutama dengan menempatkan kejahatan perikanan sebagai bagian dari manifestasi kejahatan transnasional terorganisir. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong negara-negara untuk melakukan tindakan nyata dalam memperkuat kerja sama internasional guna memerangi kejahatan perikanan terse-

but secara efektif. ”...Crime Congress perlu memberikan perhatian serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan tersebut, terutama dengan menempatkan kejahatan perikanan sebagai bagian dari manifestasi kejahatan transnasional terorganisir.....” Dubes Rachmat BUDIMAN

Selain persoalan pencurian ikan, pada kesempatan tersebut Dubes Rachmat juga mengangkat isu-isu prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia, antara lain upaya memerangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia secara nasional maupun regional melalui Bali Process; dorongan kepada semua negara untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan terhadap pekerja migran dan keluarganya; serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan negara dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum sebagai hak mutlak suatu negara. Crime Congress ke-13 yang berlangsung tanggal 12 s/d 19 April 2015 telah berhasil mengadopsi Deklarasi Doha, sebuah dokumen politik yang berisi komitmen negara-negara dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir serta memperkuat sistem peradilan pidana dalam rangka pencegahan kejahatan. Crime Congress merupakan salah satu konferensi periodik terbesar PBB dan memainkan peran dalam pembentukan international standard-setting and policymaking terkait pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Selain itu, Crime Congress juga berperan dalam mengembangkan pemikiran dan pendekatan baru terkait sistem peradilan pidana. Kongres tersebut dihadiri oleh para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta anggota parlemen, tenaga ahli, akademisi, LSM, dan media. Crime Congress dilaksanakan 5 tahun sekali sejak tahun 1955, dan telah memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan nasional dan internasional. Pertemuan ke-13 di Doha ini juga menandai 60 tahun lahirnya Kongres tersebut.[]



SOROT 17

15 MEI - 14 JUNI 2015

Presiden RI :

tak ada kemakmuran tanpa stabilitas

Para Pemimpin negara-negara anggota ASEAN melakukan foto bersama

UALA LUMPUR - Presiden RI menyampaikan K pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan untuk mencapai kemakmuran di kawasan. Presiden RI juga mendorong agar setiap permasalahan yang muncul, seperti masalah perbatasan antar negara anggota ASEAN, dapat diselesaikan secara damai. Demikian disampaikan Presiden RI di hadapan para pemimpin Negara ASEAN pada sesi pleno KTT ASEAN ke-26 di Kuala Lumpur, Malaysia (27/4). Terkait perkembangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, Presiden RI pun menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri agar situasi tetap damai, stabil dan kondusif. Indonesia pun siap menjadi honest broker bagi penyelesaian berbagai permasalahan tersebut serta mendorong pelaksanaan Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan penyelesaian negosiasi Code of Conduct (COC). Dalam kesempatan ini, Presiden RI juga mengajak kerja sama Negara-negara ASEAN di dalam memberantas IUU fishing, serta mengusulkan dibuatnya suatu instrumen hukum ASEAN secara khusus dalam memerangi kejahatan dimaksud. Peranan ASEAN yang lebih luas juga diharapkan dalam menanggapi isu-isu di luar kawasan. Presiden RI sampaikan keprihatinan atas penggunaan kekerasan dalam krisis dan konflik bersenjata di kawasan lain. Indonesia mengharapkan agar para pihak dapat mengedepankan perdamaian serta mencari solusi dari permasalah dimaksud. Presiden RI pun mendorong agar ASEAN dapat berperan lebih dalam penyele-

saian konflik tersebut. Di saat yang bersamaan, upaya peningkatan kerja sama kekonsuleran diantara Negara ASEAN juga diperlukan dalam melindungi warga Negara ASEAN yang terjepit dalam situasi krisis.

depankan ASEAN sebagai organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Hal ini tercermin dengan disahkannya Kuala Lumpur Declaration on People-Oriented and People-Centered ASEAN oleh para pemimpin ASEAN.

Dalam pertemuan pemimpin ASEAN dengan perwakilan dari anggota parlemen se-ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Association) serta kalangan bisnis ASEAN (ASEAN Business Advisory Council), para pemimpin sepakat untuk menge-

Dalam menanggapi isu kawasan dan internasional saat ini, Indonesia menyampaikan pentingnya memberantas akar dari radikalisme yang meresahkan dunia. ASEAN harus dapat menyebarkan semangat nilai-nilai moderasi dan toleransi agar dapat terbebas dari segala bentuk ekstrimisme dan radikalisme.

Indonesia menyampaikan pentingnya memberantas akar dari radikalisme yang meresahkan dunia. ASEAN harus dapat menyebarkan semangat nilai-nilai moderasi dan toleransi agar dapat terbebas dari segala bentuk ekstrimisme dan radikalisme.

Pertemuan KTT ASEAN kali ini juga menghasilkan Langkawi Declaration on Global Movement of Moderates dan Declaration on Institutionalizing the Resilience of ASEAN and its Communities and Peoples to Disasters and Climate Change sebagai upaya memitigasi dampak bencana alam di kawasan. Sehubungan dengan itu, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengeluarkan statement bersama ASEAN untuk menunjukkan solidaritas kepada Nepal yang baru saja terguncang bencana hebat. Beberapa hal yang dapat diangkat dari berbagai hasil tersebut, antara lain: rencana penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri ASEAN tentang penanganan narkoba; dan rencana dibentuknya single tourism destination untuk ASEAN dengan terbitnya channel TV khusus GO ASEAN; dan mendorong UKM sebagai tulang punggung pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN.[]

18

SOROT

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Diplomasi TABLOID


Luncurkan Buku Diplomasi Maritim Cara Kemlu Diplomasikan Poros Maritim dan Maritimkan Diplomasi Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, mewakili Menteri Luar Negeri RI di acara peluncuran buku Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Luar Negeri (13/4). Sesuai dengan visi-misi Presiden dan lima pilar poros maritim, Kemlu adalah salah satu aktor utama dalam perwujudan Poros Maritim Dunia seperti yang tertuang dalam pilar “Kerja sama maritim melalui diplomasi.”

“Indonesia perlu mempertegas jati dirinya sebagai negara maritim dengan sektor kelautan sebagai sentral kehidupan bangsa. Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit. Posisi sebagai Poros Maritim membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerja sama internasional bagi kemakmuran rakyat.”

Sekjen Kemlu RI juga menjelaskan bahwa “Buku ini disusun untuk menerjemahkan visi dan misi Pemerintah yang bertekad memposisikan Indonesia sebagai poros maritim, menjabarkan operasionalisasi diplomasi kelautan dalam mendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim. Bagaimana menunjukkan peran Kemlu dan meng-Kemlukan diplomasi maritim.” Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Dubes Darmansjah Djumala menegaskan bahwa sudah menjadi tu-

gas Kemlu RI untuk memperkenalkan dan mempromosikan konsep ”Poros Maritim” Dunia kepada negara – negara sahabat. “Kemlu perlu mendiplomasikan Poros Maritim sekaligus memaritimkan diplomasi. Perwakilan Indonesia diluar negeri dapat melakukan ini dengan mempromosikan kerja sama bidang kelautan di luar negeri.” Demikian disampaikan Dubes Darmansjah Djumala. Perwakilan RI yang menjadi tombak diplomasi RI dapat menawarkan dan mempromosikan potensi ekonomi maritim Indonesia di negara akreditasi dalam berbagai bidang, termasuk infrastruktur maritim, industri perikanan dan galangan kapal. Saat ini galangan kapal yang dimiliki Indonesia bagian barat dan timur tidak seimbang jumlahnya, sehingga kesempatan untuk berinvestasi dalam industri strategis dalam bentuk galangan kapal sangat terbuka lebar. (Sumber: BPPK OI)

Diplomasi Ekonomi Networking Antara Pemimpin Daerah Dan Para Duta Besar Negara Sahabat

bahwa kedepannya diplomasi ekonomi akan lebih difokuskan untuk memiliki deliverables yang riil sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh rakyat, bukan hanya sekedar perjanjian seremonial tanpa follow-up. Wamenlu juga berpesan agar kegiatan diplomatic gathering ini dapat terus dilakukan untuk mendorong total diplomacy, dimana stakeholders dari berbagai komponen masyarakat dapat melakukan diplomasi guna mendorong pembangunan dan memajukan perekonomian bangsa Indonesia.

“Kementerian Luar Negeri RI akan terus bekerja keras dalam memperkuat fungsi diplomasi ekonomi agar dapat berkontribusi terhadap pemberantasan kemiskinan serta meningkatkan standar pendidikan dan kesehatan bagi rakyat Indonesia”. Komitmen tersebut ditegaskan kem-

bali oleh Wamenlu RI A. M. Fachir ketika berbicara di depan Pimpinan dan anggota DPD, Kepala Daerah dan Duta Besar Asing dalam acara Diplomatic Gathering yang diselenggarakan oleh DPD RI di Jakarta pada 27 Maret 2015. Lebih lanjut Wamenlu RI menyampaikan

Berbicara mengenai investasi di Indonesia, Wamenlu RI menyampaikan pesan kepada para Duta Besar Asing yang hadir dengan memberikan analogi layaknya Rumah Makan Padang: “Jika puas, kabarkan ke orang lain. Jika tidak puas, kabarkan kepada kami”. Prinsip ini merupakan promosi tulus dari mulut ke mulut dan sebagai masukan untuk perbaikan kualitas dalam kinerja pemerintahan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD RI tersebut membahas mengenai promosi trade, tourism and investment (TTI) dan bertujuan untuk membuka networking antara Pemimpin Daerah dan para Duta Besar negara sahabat.[]



SOROT 19

15 MEI - 14 JUNI 2015

diplomasi ekonomi

menangkap peluang pasar asia dan afrika

D

irektorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Ditjen Aspasaf) menggelar kegiatan temu usaha dengan tema ”Menangkap Peluang Pasar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika”. Acara yang diadakan di Gedung Radyo Suyoso, Kompleks Kepatihan Yogyakarta (7/5) ini mengundang para pengusaha industri kecil dan menengah (IKM) di kota Yogyakarta dan sekitarnya untuk berdialog dan menjajaki peluang bisnis dengan para pejabat dari perwakilan negara asing yang ada di Indonesia, serta dengan para diplomat Indonesia yang akan ditempatkan di perwakilan RI di luar negeri. Lebih dari 1.000 pengusaha dari 20 negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika meminta berbagai produk dan komoditi dari Pengusaha IKM Indonesia. Untuk memfasilitasi permintaan tersebut, pelaksana fungsi ekonomi dari Perwakilan RI (KBRI/KJRI/KRI) turut membantu menyediakan daftar permintaan produk dan komoditi yang diinginkan oleh pengusaha dari berbagai negara kepada pengusaha IKM Indonesia. Peluang Besar, Akses Terbatas Ekspor utama Indonesia ke kawasan Aspasaf antara lain furniture, handicraft, CPO dan turunannya, consumer

goods, produk turunan minyak bumi, bahan kimia, garmen, serat benang, kendaraan bermotor, dan hasil laut. Namun, produk-produk tersebut masih banyak diekspor melalui negara ketiga karena kurangnya promosi peluang pasar serta data dan informasi terkini mengenai perdagangan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Acara ini diharapkan dapat bermanfaat langsung bagi para pengusaha IKM dalam menangkap peluang pasar di kawasan Aspasaf.

Duta Besar Oman di Jakarta, HH Sayyid Nazer, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jika dibuka akses langsung dari Indonesia ke Oman, keuntungan yang didapatkan akan jauh lebih besar. Harga barang jadi lebih murah dan profitnya berlipat ganda. Kegiatan Temu Usaha ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk ”membumikan” diplomasi ekonomi. Acara ini diharapkan dapat bermanfaat langsung bagi para pengusaha IKM dalam menangkap peluang pasar di kawasan Aspasaf. Klinik Akses Bisnis memungkinkan para pengusaha bertemu langsung dengan calon investor, dalam hal ini wakil-wakil kedutaan negara-negara Aspasaf di Jakarta. Pengusaha dapat menanyakan informasi maupun peluang-peluang apa saja yang dapat mereka raih di negara tujuan.[]

20

lensa

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Diplomasi TABLOID


Indonesia dan Swedia Akan Kembangkan Kerja sama Triangular dengan Palestina emerintah Swedia menanggapi positif ajakan PemerinP tah Indonesia untuk bekerja sama membantu Palestina dalam kerangka kerja sama triangular Indonesia-SwediaPalestina. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua SOM Indonesia, Dubes Dian Triansyah Djani, setelah bertemu dengan Ketua SOM Swedia, Dubes Helena Sangeland, pada pertemuan bilateral Indonesia-Swedia yang berlangsung di Jakarta, (06/04/15).

“Sebagai negara anggota Uni Eropa pertama yang mengakui Palestina, keikutsertaan Swedia dalam membangun Palestina kiranya akan dapat mendorong negara anggota Uni Eropa lain untuk segera mengakui Palestina,” lanjut Dubes Djani. Kedua pihak selanjutnya akan segera menjajaki cakupan bidang yang dapat dikolaborasikan dalam konteks triangular. Selain kerja sama triangular, Ketua SOM Indonesia dan Swedia membahas pengembangan berbagai kerja sama bilateral kedua Negara, termasuk insentif bagi peningkatan investasi Swedia di Indonesia, transfer teknologi di bidang energi baru terbarukan, joint production dan industri pertahanan, sejalan dengan deklarasi “Indonesia-Sweden Toward an Enhanced and Modern Partnership” yang dicanangkan Presiden RI dengan Perdana Menteri Swedia pada tahun 2013. Selain itu juga dibahas kerja sama vocational training, dan pemberdayaan perempuan, maupun kerja sama dalam konteks Indonesia Uni Eropa, seperti keselamatan penerbangan dan lisensi Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan

”...Sebagai negara anggota Uni Eropa pertama yang mengakui Palestina, keikutsertaan Swedia dalam membangun Palestina kiranya akan dapat mendorong negara anggota Uni Eropa lain untuk segera mengakui Palestina...” Duta besar dian triansyah Djani

Sektor Kehutanan (FLEGT). “Delegasi Swedia menyampaikan harapan agar Menlu RI dapat berkunjung ke Swedia,” imbuh Dubes Djani. Kedua pihak juga membahas perkembangan dalam kerja sama regional seperti UE dan ASEAN, maupun isuisu internasional yang menjadi kepentingan bersama. Ketua SOM Indonesia dan Swedia sepakat mengenai pentingnya memperkuat peran Asia-Europe Meeting (ASEM) untuk meningkatkan konektivitas Asia dan Eropa, serta perlunya ASEM menelurkan hasil-hasil yang konkrit. Forum bilateral Indonesia-Swedia merupakan salah satu mekanisme bilateral yang dilaksanakan secara reguler sejak tahun 2008.[]

Pengusaha Indonesia

Harus Lebih Agresif Memasuki Pasar Afrika

P

ebisnis Indonesia harus lebih agresif dalam mengeksplorasi pasar di Afrika Selatan agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam menarik wisatawan dan meningkatkan perdagangan. Dari data yang dimiliki oleh KBRI Pretoria, total ekspor Indonesia ke Afrika Selatan selama tahun 2014 mencapai 1,23 miliar USD, sedangkan ekspor Afrika Selatan ke Indonesia sebesar 420,44 juta USD. Surplus perdagangan Indonesia ke Afrika Selatan pada tahun 2013 sebesar 357 juta USD. Akan tetapi, menurut data yang dirilis SARS (South Africa Revenue Service) pada tahun 2014 disebutkan bahwa nilai perdagangan Indonesia ke Afrika Selatan adalah sebesar 1,01 miliar USD dengan surplus 400,5 juta USD. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibanding empat negara ASEAN lainnya yaitu Thailand (2,51 miliar USD), Singapura (2,32 miliar USD), Malaysia (1,45 miliar USD), dan Vietnam (1,11 miliar USD). Padahal Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN. Produk ekspor terbesar Indonesia ke Afrika Selatan

Suprapto Martosetomo Duta Besar RI untuk Pretoria

antara lain berupa CPO, karet mentah dan produksi turunannya, serta batu mulia dan automobile. Masyarakat Afrika Selatan juga suka batik Indonesia, namun mereka lebih menyukai batik yang harganya tidak terlalu mahal. Ini bisa jadi peluang untuk UMKM. Untuk mengurangi ketergantungan impor daging sapi dari Australia, Indonesia juga perlu untuk menjajaki kemungkinan impor daging sapi dari Afrika Selatan. Daging sapi dari Afrika Selatan memiliki kualitas yang juga sangat baik. Demi mencapai nilai perdagangan yang lebih tinggi dengan Afrika Selatan, KBRI siap memfasilitasi pengusaha-pengusaha Indonesia yang berminat mengeksplorasi pasar di Afrika Selatan. Mendekati distributor lokal adalah kunci penting untuk merebut pasar Afrika Selatan. KBRI siap menjadi jembatan antara distributor lokal dan eksportir-eksportir Indonesia. Penyelenggaraan Asian-African Business Summit (AABS) di Jakarta dalam rangka peringatan 60 tahun KAA, tentunya diharapkan dapat membantu pengusaha-pengusaha di Indonesia agar mampu melihat dengan lebih jelas informasi tentang peluang-peluang bisnis di Afrika Selatan. []



15 MEI - 14 JUNI 2015

LENSA 21

Perkuat Akses Pendidikan TKI di Luar Negeri, Kemlu Tandatangani MoU dengan Universitas Terbuka

“Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik bagi TKI di luar negeri merupakan bagian dari penguatan kemampuan individu. Pendidikan juga akan meningkatkan kemampuan untuk melindungi diri bagi para TKI, karena pendidikan memungkinkan TKI untuk lebih mengerti hak dan kewajiban mereka sehari-hari.” Demikian disampaikan Dubes Esti Andayani saat menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman dengan Universitas Terbuka (UT) (30/3). Dubes Esti juga menyampaikan bahwa lembaga pendidikan asing yang ingin mengetahui lebih jauh pola pendidikan UT Indonesia dapat dikembangkan dalam rangka kerja sama teknik. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan bersamaan dengan acara Talk Show bertema “Penguatan daya Saing Tenaga Kerja di Luar Negeri melalui Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak jauh” dan bersamaan dengan kegiatan wisuda mahasiswa UT yang diikuti pula oleh beberapa

lulusan UT yang tinggal di luar negeri. Talk Show yang dihadiri oleh sekitar 2.000 mahasiswa dari berbagai universitas tersebut menghadirkan panelis Dubes Esti Andayani, Rektor UT Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja, serta dihadiri pula oleh Ibu Linda Amalia Sari Gumelar selaku Ketua Ikatan Alumni UT. Talk Show menghadirkan pula wisudawati yang menyelesaikan pendidikan sarjana selama 5 (lima) tahun selama bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga di Singapura. Nota Kesepahaman antara Kemlu-UT tersebut menjadi dasar bagi upaya reach out untuk meningkatkan pelayanan bagi WNI di luar negeri melalui berbagai kreativitas. Upaya reach out tersebut telah mulai dilaksanakan dalam rangka perlindungan WNI dan fasilitasi infrastruktur pendidikan bagi WNI di luar negeri melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait di Indonesia maupun negara akreditasi.

Rektor UT Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, menyampaikan bahwa perpanjangan MoU tersebut merupakan salah satu upaya penting Pemerintah untuk menyediakan fasilitasi pendidikan kepada WNI di luar negeri, termasuk TKI agar mereka terbantu dalam meningkatkan mutu, kapasitas, dan daya saingnya. Dengan kekuatan karakter sistem Pendidikan Jarak Jauhnya, layanan pendidikan yang disediakan UT dapat menguntungkan TKI di luar negeri karena mereka dapat kuliah dengan biaya yang sangat terjangkau, tanpa mengganggu jadwal dan kesibukan mereka bekerja, serta tidak khawatir terputus kuliah karena setelah selesai masa kontrak kerja TKI di luar negeri, mereka dapat melanjutkan kuliah di Indonesia bahkan di bawah koordinasi Kantor Unit Pelayanan Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka yang terdekat dengan domisilinya. []

22

lensa

No. 88 TAHUN VIII

15 MEI - 14 JUNI 2015

Diplomasi TABLOID


Wamenlu RI Menerima Anggota Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C)

“Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap Palestina. Dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan pekan depan, isu Palestina menjadi salah satu agenda pokok yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi”, hal tersebut disampaikan Wamenlu RI, A.M. Fachir ketika menerima anggota Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), dr. Sarbini Abdul Murad dan Ir. Faried Thalib di Kantor Wamenlu RI (16/4).

K

epada Wamenlu RI, Presidium MER-C menjelaskan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Indonesia serta Mess Indonesia di Komplek Kesehatan diatas tanah wakaf seluas 1,6 hektar yang diberikan oleh Pemerintah Palestina di Bayt Lahiya, Gaza, Palestina. Pembangunan rumah sakit tersebut telah dimulai

”Proses pembangunan Rumah Sakit Indonesia tersebut telah mencapai 100%, namun isi dan peralatan rumah sakit masih dalam proses untuk dilengkapi. Respon pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza disambut positif baik oleh rakyat maupun Pemerintah Palestina.”

sejak bulan Mei 2011 dimana dana pembangunan rumah sakit tersebut berasal dari sumbangan masyarakat Indonesia. Presidium MER-C juga menyampaikan bahwa peresmian rumah sakit tersebut akan dilakukan antara bulan Mei-Juli 2015 Proses pembangunan Rumah Sakit Indonesia telah mencapai 100%, namun isi dan peralatan rumah sakit masih dalam proses untuk dilengkapi. Respon pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza disambut positif baik oleh rakyat maupun Pemerintah Palestina. Menanggapi hal tersebut, Wamenlu RI menegaskan kembali, bahwa Kementerian Luar Negeri menyambut positif pembangunan Rumah Sakit Indonesia dan Mess Indonesia. Lebih lanjut, Wame nlu RI menyarankan agar kontributor-kontributor utama pembangunan rumah sakit tersebut dapat diundang pada upacara peresmian. Wamenlu RI juga menyambut baik usaha-usaha yang telah dilakukan MER-C selama ini di bidang kemanusiaan di Palestina dan beberapa negara lain seperti Afghanistan dan Myanmar. Kegiatan MER-C sejalan dengan diplomasi Indonesia yang bersifat kontributif, antara lain dengan turut serta menjaga perdamaian dunia.[]



15 MEI - 14 JUNI 2015

LENSA 23

Wamenlu Undang Investor Malaysia Garap Proyek Infrastruktur Indonesia

W

akil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir, mengundang investor Malaysia untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur dan maritim di Indonesia, seperti jalan tol, pelabuhan dan listrik. Potensi kerja sama kedua negara di bidang investasi sangat besar mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir sangat tinggi. Hal ini disampaikan oleh Wamenlu RI ketika menerima delegasi perusahaan ternama Malaysia yang tergabung dalam Kuala Lumpur Business Club (KLBC) pada tanggal 16 April 2015 di Jakarta. Wamenlu RI menambahkan bahwa kerja sama antar pemangku kepentingan, termasuk para pengusaha swasta kedua negara, merupakan wujud dari implementasi kesepakatan Presiden RI, Joko Widodo, dengan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, ketika bertemu di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 6 Februari 2015 lalu. Wamenlu RI juga mengajak para pengusaha Malaysia dan mitranya dari Indonesia untuk memperlu-

Wamenlu RI juga menyampaikan penjelasan mengenai peran Indonesia di ASEAN, termasuk dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan kontribusi Indonesia dalam memelihara perdamaian dan stabilitas keamanan yang sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi negara-negara di kawasan.

as cakupan kerja sama yang lebih luas, bukan hanya dalam konteks bilateral, namun juga regional ASEAN. Lebih lanjut Wamenlu RI menegaskan bahwa kerja sama antar pengusaha kedua negara merupakan sala h satu upaya membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Wamenlu RI juga menyampaikan penjelasan mengenai peran Indonesia di ASEAN, termasuk dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan kontribusi Indonesia dalam memelihara perdamaian dan stabilitas keamanan yang sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi negara-negara di kawasan. KLBC yang didirikan pada tahun 2013, merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan ternama di Malaysia, seperti CIMB Group, Sime Darby Berhard, Maybank Investment Bank Bhd., News Straits Times Press, Ekuiti Nasional Bhd., Kuala Lumpur Kepong Bhd. dan sebagainya. Selain bertemu dengan Wamenlu RI, delegasi KLBC juga telah bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden RI.[]

No. 87 Tahun ViII, Tgl. 15 april - 14 mei 2015

No. 88 TAHUN VIII

Diplomasi TABLOID


http://www.tabloiddiplomasi.org 15 MEI - 14 JUNI 2015

Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 www.tabloiddiplomasi.org

Launching Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015 35 Duta Besar Negara sahabat menghadiri Launching Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015 yang digelar di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta (5/5/2105)

P

emerintah Indonesia akan menyelenggarakan Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015 pada bulan September mendatang. Acara ini merupakan kegiatan bahari internasional yang bertujuan untuk mempromosikan potensi kelautan khususnya di kawasan Teluk Tomini di Sulawesi. Sekitar 35 Duta Besar dan perwakilan korps diplomatik negara sahabat serta organisasi internasional yang ada di Jakarta tampak hadir pada acara Launching Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015 yang digelar di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta pada 5 Mei 2015. Puncak Festival Boalemo akan berlangsung di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, pada 10 September 2015. Sedangkan acara puncak Sail Tomini akan berlangsung di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 19 September 2015. Para Duta Besar negara sahabat direncanakan akan berpartisipasi dalam kegiatan Diplomatic Tour ke Boalemo dan Parigi Moutong untuk menghadiri acara puncak Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015 tersebut. Acara Launching Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015 dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Kerja yakni Menteri Koordinator bidang Polhukam, Menteri PAN & RB, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, Menteri Kominfo, Menteri Ristek dan Dikti, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Kapolri. Dalam sambutannya, Menteri Susi Pudjiastuti berharap agar Sail Tomini dan Festival Boalemo dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pe-

sisir dan pulau-pulau kecil di daerah sekitar Teluk Tomini, seperti masyarakat di Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara, serta menginspirasi pemerintah dan masyarakat lainnya untuk meningkatkan perekonomian daerahnya melalui bidang kelautan secara berkelanjutan. Sementara itu, Menko Puan Maharani dalam sambutannya mengajak para Duta Besar negara sahabat untuk mendorong para wisatawan dari negaranya masing-masing agar dapat berwisata ke Teluk Tomini, serta mengundang para yachter (kapal layar) asing untuk berpartisipasi pada acara puncak Sail Tomini. Acara Launching Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015 ini dirangkaikan dengan kegiatan Updates from the Region (UFTR) untuk memperkenalkan kekayaan laut, ekonomi, pariwisata serta seni budaya yang ada di kawasan Teluk Tomini. Di hadapan sekitar 1000 orang yang hadir, Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemprov Gorontalo memutar film promosi Updates from the Region untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor dari negaranegara sahabat. Peresmian peluncuran Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015 ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional `Gimba` dari Sulawesi Tengah, secara bersama-sama oleh Menko Puan Maharani, Menteri Susi Pudjiastuti, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Bupati Parigi Moutong Sulteng Samsurizal Tombolotutu dan Bupati Boalemo Gorontalo Rum Pagau. Usai acara peluncuran Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015, Menko Puan Maharani, Menteri Susi Pudjiastuti dan Menteri Rudiantara meluncurkan website Sail Tomini 2015 dengan nama akun www.sailtomini2015.com. Setelah itu acara dilanjutkan dengan penandatanganan sampul perangko Sail Tomini dan Festival Boalemo 2015.[]

ISSN 1978-9173

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

www.tabloiddiplomasi.org

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

9

771978 917386

Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Misi Strategis. Kunjungan Presiden RI Ke jepang, tiongkok, dan

Recommend Documents