DIPLOMASI > > > > Media Komunikasi dan Interaksi. No. 1, Tahun II 15 Januari Februari Forum Dunia Untuk Membahas Demokrasi

Media Komunikasi dan Interaksi

No. 1, Tahun II

15 Januari 2009 - 14 Februari 2009

DIPLOMASI Media Komunikasi dan Interaksi Daftar Isi

> 04

Fokus

> 14

Sorotan

> 07

Fokus

> 15

Sorotan

> 10

Fokus

> 16

Sorotan

Bingkai

> 18

Bingkai

> 19

> 12 > 13

Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2009

4 Kepala Negara Dan 28 Pejabat Setingkat Menteri Menghadiri Forum Demokrasi Bali Menlu : Bali Democracy Forum Prioritaskan Demokrasi Sebagai Agenda Regional Dian Sastro Wardoyo Duta Wirausaha Muda Mengenang Ali Alatas

8

Demokrasi Asset Potensial

Institute for Peace and Democracy Refleksi Keajaiban Demokrasi Indonesia Menjadikan Demokrasi Sebagai Kekuatan Lunak

Opini

Presiden Obama dan Babak Baru Hubungan RI-AS

KIlas Indonesia Memilih Abstain

20 Arief Havas Oegroseno Terdorong Menjadi Diplomat Karena Diplomasi RI Lemah

Presiden SBY :

Bali Democracy Forum

Forum Dunia Untuk Membahas Demokrasi

Interfaith Dialogue

Pertukaran Imam Indonesia -Inggris

No. 1, Tahun II



DIPLOMASI Media Komunikasi dan Interaksi Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun

Teras Diplomasi

Redaktur Pelaksana Kholid M.

Indonesia Memainkan Peran Sebagai Penyeimbang Pada penyelenggaraan Bali Democracy Forum, yang merupakan inisiatif Indonesia, ternyata ada antusiasme yang besar. Sesuatu yang tadinya kita agak hati-hati, sebab kita tahu bahwa demokrasi adalah isu yang sangat sensitif bagi negara-negara di Asia. Tapi di Bali ini, mereka mendapatkan suasana yang terus-terang dan terbuka dalam berbicara soal demokrasi, baik dalam hal kemajuan maupun kekurangannya. Dan menurut mereka, Indonesia dianggap tepat untuk menggerakkan pengembangan demokrasi di Asia. Melalui Bali Democracy Forum ini idealnya ada ujung akhir dari tujuan yang bisa dicapai, walaupun membutuhkan proses yang lama, yaitu terwujudnya negara-negara Asia sebagai negara yang demokratis. Itu mungkin tujuan akhirnya, namun demikian kita percaya pada sesuatu yang evolutif dan gradual. Jadi pencapaian itu biarlah secara gradual. Di ASEAN dan di kawasan yang lebih luas,yaitu Asia, Indonesia merasa memiliki kewajiban diplomasi untuk mengangkat isu demokrasi sebagai suatu sistem nilai

yang bisa diproyeksikan keluar, termasuk juga menggiring pemberlakuan Piagam ASEAN. Hal lainnya yang juga bisa dijadikan asset dalam diplomasi yaitu kemajemukan, dimana dalam keseharian kita, ini mungkin sudah dianggap lumrah. Kita melihat justru kombinasi antara sistem nilai kita, yaitu tentang pentingnya dialog dan Islam yang moderat, terjemahannya dalam diplomasi menjadi inisiatif mengadakan interfaith dialog. Dan ini mempunyai nilai jual diplomasi yang besar, dunia tahu kalau bicara tentang dialog antar agama dan budaya, Indonesialah tokohnya. Posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 yang lalu, juga menarik. Banyak negara menyatakan merasa nyaman berhubungan dengan Indonesia selama di DK PBB. Mereka menghargai dan memberikan apresiasi yang tinggi atas peran Indonesia di DK PBB, termasuk lima anggota tetapnya. Selama ini Indonesia bisa memainkan peran sebagai jembatan, sebagai penyeimbang dan itu

dihargai. Bayangkan, resolusi yang sudah jadi bisa kita ubah, yaitu soal resolusi tentang Iran yang terakhir, yang rancangannya sudah disetujui lima anggota tetap DK PBB. Pada last minute kita bongkar, orang kaget, ternyata Indonesia bisa. Berakhirnya keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB, juga melahirkan rasa kehilangan negaranegara lainnya. Bahkan mereka menyarankan, agar Indonesia mestinya tidak perlu menunggu waktu lebih lama untuk mengajukan diri lagi menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Karena dengan begitu negaranegara berkembang terwakili dan juga negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Kini Indonesia tidak lagi di DK PBB, dan pada saat yang sama muncul masalah serangan di Jalur Gaza, namun demikian Indonesia akan terus memainkan peranannya dalam masalah Palestina ini. Indonesia selama ini dipercaya oleh negara lain, dimana sejumlah negara mengirim utusannya dan meminta Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalahnya.

Staf Redaksi Cahyono Saiful Amin Arif Hidayat Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor Daniel Ximenes Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256, Tabloid Diplomasi dapat di Download di http://www.deplu.go.id Email : [email protected] Cover & bingkai : dok.kapanlagi Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I bekerjasama dengan Pilar Indo Meditama

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.


No. 1, Tahun II


4 Fokus

Pernyataan Pers Tahunan infomed.dok

Menteri Luar Negeri RI 2009

Tahun 2008 merupakan tahun yang ditandai oleh perubahan yang sangat dinamis dalam lingkungan situasi global, regional dan bilateral, dalam lingkungan dimana diplomasi Indonesia dioperasionalisasikan. Dalam lingkungan global, dunia mengalami krisis multidimensional: climate change, krisis energi, krisis pangan, dan krisis financial. Semuanya itu membawa dampak negatif langsung terhadap Indonesia, sekaligus menuntut bagaimana diplomasi Indonesia dapat berperan dalam upaya masyarakat internasional dalam mencari solusi dari berbagai krisis tersebut. Perkembangan situasi perdamaian dan keamanan internasional, terutama dengan mambaiknya situasi keamanan di Irak, stagnasi di Afghanistan dan munculnya sentra-sentra kekuatan baru, dan pemilihan umum di Amerika Serikat memperkuat gejala multilateralisme, yang juga membantu dalam mencari solusi masalah global. Hal ini membuka peluang bagi diplomasi

Dalam masa keanggotaan Indonesia pada DK-PBB (2007-2008), Indonesia senantiasa memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip internasional yang bersifat fundamental, utamanya prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional (national sovereignty and territorial integrity).

Indonesia untuk berperan sebagai bridge-builder dan pembangun keseimbangan. Dalam lingkungan regional, perubahan besar terjadi dalam kehidupan ASEAN dari suatu asosiasi yang agak longgar kea rah sebuah Komunitas ASEAN berdasarkan Piagam yang secara resmi mulai berlaku akhir tahun ini. Sebagai anggota ASEAN yang terbesar dan sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN, Indonesia dituntut untuk memainkan peranan yang tepat dalam proses transformasi itu. Proses integrasi ASEAN juga terkait dengan proses integrasi di kawasan, baik Asia Timur maupun Asia Pasifik. Hanya dengan ASEAN yang berhasil dalam guliran proses integrasinya maka ASEAN dapat memainkan peran sentral (in the driving seat) dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis. Menarik bahwa di tengah berbagai krisis yang dihadapi pada tataran global, tidak berhasilnya Doha Development Agenda dan

karena itu kekhawatiran akan munculnya proteksionisme, dapat mempercepat guliran kerjasama dan integrasi kawasan di wilayah Asia Timur. Diplomasi bilateral Indonesia pada tahun 2008 tidak terbebas dari konteks krisis multidimensi pada tingkat global dan dinamika integrasi kawasan. Bangunan-bangunan kemitraan strategis yang dikembangkan sejak beberapa tahun terakhir terus diperkuat dengan merampungkan Plans of Action, dan menambah kemitraan baru seperti dengan Afrika Selatan dan Brazil. Hubungan dengan negara tetangga juga terus diperkuat. Sangat bersejarah bahwa beban sejarah hubungan Indonesia-Timor Leste mengenai tuduhan pelanggaran HAM “menjelang dan segera setelah jajak pendapat” dapat diselesaikan melalui pendekatan truth and friendship, yang dengan begitu mengunci opsi penyelesaian melalui tribunal internasional. Konteks Domestik Memasuki tahun keempat masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu, Indonesia telah meraih kemajuan-kemajuan dalam mencapai program dan prioritas Kabinet. Proses demokratisasi terus menguat – dan bahkan demokrasi menunjang stabilitas politik dan keamanan – yang pada gilirannya memperkuat kredibilitas suara Indonesia mengenai demokrasi. Kemajuan dalam bidang HAM, termasuk penyelesaian tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur pada tahun 1999, melapangkan kiprah diplomasi Indonesia di bidang HAM. Dalam bidang ekonomi, kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2008 cukup baik, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi awal sebesar 6,6 %. Meski didera oleh krisis multidimensional, ketahanan ekonomi Indonesia cukup liat (hingga kuartal ke-3 masih sebesar 6,2 %). Ketika dunia menghadapi krisis pangan, Indonesia mengalami swasembada beras, dan bahkan sedikit surplus. Suara Indonesia yang menyerukan dunia untuk menangani



Fokus

krisis pangan melalui Pertemuan Tingkat Tinggi cukup kredibel, karena Indonesia dapat menjadi bagian dari solusi. Kiprah Politik Luar Negeri RI Dalam konteks intermestik itu kiprah diplomasi Indonesia pada tahun 2008 terus menunjukkan penguatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral global. Mengakhiri keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB, selama dua tahun Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai bridge and consensus builder, yang pada pihak lain juga tetap kukuh memegang prinsip. Dalam masa keanggotaan Indonesia pada DK-PBB (2007-2008), Indonesia senantiasa memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip internasional yang bersifat fundamental, utamanya prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional (national sovereignty and territorial integrity). Indonesia konsisten menolak pelepasan bagian wilayah suatu Negara secara sepihak seperti Kosovo dan Ossetia Selatan, sebagai suatu preseden yang dapat mengganggu stabilitas hubungan antar Negara. Selain itu, Indonesia juga secara tegas menolak kecenderungan pemanfaatan DK-PBB untuk melahirkan norma baru yang bertentangan dengan norma atau konvensi internasional yang berlaku, dalam hal ini UNCLOS, seperti dalam upaya penanganan masalah bajak laut di wilayah perairan Somalia. Isu Nuklir Iran Kiprah menonjol Indonesia di forum DK-PBB ditampilkan melalui sikap berdasarkan prinsip dalam pemungutsuaraan atas isu nuklir Iran. Indonesia senantiasa menyandarkan posisinya pada laporan IAEA, sebagai lembaga internasional yang berkompeten untuk menilai kepatuhan Iran dalam hal pengembangan energi nuklir. Ketika laporan IAEA memastikan bahwa Iran tidak cukup bekerjasama dan tidak transparan dalam pengembangan teknologi nuklirnya, Indonesia mendukung resolusi (Resolusi 1737/2007). Tetapi ketika laporan IAEA menampilkan Iran cukup bekerjasama dan lebih transparan, maka Indo-

nesia memilih posisi abstain (1 dari 15 anggota) Resolusi 1803/2008. selain itu, Indonesia senantiasa mengedepankan cara penyelesaian yang mengedepankan dialog dan negosiasi, dan bukan dengan penggunaan kekerasan. Dalam proses perancangan resolusi lainnya pada bulan Septembr 2008 (Resolusi 1835/2008), Indonesia telah berhasil mengamandemen rancangan resolusi yang notabene sudah didukung oleh P-5 untuk memastikan resolusi juga mengedepankan upaya dialog. Di penghujung tahun 2008 kita diingatkan kembali oleh situasi di Palestina yang merupakan the mother of all conflicts. Dalam proses penyelesaian konflik Palestina-Israel, menyusul partisipasi Indonesia pada Annapolis Conference, Indonesia juga diundang pada Konferensi Paris guna memberikan dukungan ekonomi bagi Palestina, dan atas inisiatif sendiri, Indonesia mengadakan Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine. Keanggotaan Indonesia di DK-PBB juga ditutup dengan peran aktif kita dalam pembahasan mengenai situasi di Palestina, khususnya Jalur Gaza. Menghadapi kegagalan DK-PBB dalam mewujudkan tanggung jawabnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, seperti tercermin dalam dua sidang informal DK dalam seminggu terakhir, Indonesia melalui Biro Koordinasi GNB di New York sedang mengambil inisiatif agar Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat atas dasar pasal 51 Piagam PBB mengenai Uniting for Peace Resolution. Dan di Jenewa mendorong diadakannya sidang khusus Dewan HAM PBB. Disamping langkah-langkah diplomasi itu, sebagai wujud dukungan dan simpati, Pemerintah RI menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan sebesar US$ 1 juta dan obat-obatan. Perubahan Iklim Peran dan kepemimpinan Indonesia juga menonjol dalam isu climate change. Menyusul keberhasilan Bali Conference yang mengesahkan Bali Roadmap, Presiden Indonesia bersama dengan PM Polandia dan PM Denmark serta Sekjen PBB (sebagai anggota Troika + 1) dari dekat ikut memandu proses lanjutannya untuk memastikan ba-

hwa Copenhagen Conference 2009 dapat menyepakati komitmen baru yang akan menggantikan Kyoto Protokol pada 2012. Dalam isu ekonomi, Indonesia sebagai salah satu dari emerging economies, diundang pada Hokkaido Summit 8+8, dan kemudian G-20 Summit. Disamping itu, pada tahun 2008 Indonesia juga berpartisipasi aktif pada OIC Summit, ASEM Summit, dan ASEAN+3 Summit, serta APEC Summit. Ketiga pertemuan terakhir itu memfokuskan pembahasannya pada upaya mengatasi krisis ekonomi global. Disamping itu, aktivitas diplomasi juga diarahkan untuk menerjemahkan berbagai kedekatan politik, menjadi kemanfaatan ekonomi, khususnya membantu tugas-tugas promosi perdagangan, investasi, pariwisata dan tenaga kerja. Dalam kurun Januari-Oktober 2008, total nilai ekspor Indonesia tercatat mendekati US$ 118,5 milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 26,9 % dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi investasi penanaman modal asing berdasarkan ijin usaha pada periode Januari-November 2008 berjumlah 1.029 proyek, dengan nilai investasi sebesar US$ 14,2 milyar. Hal ini diikuti pula oleh peningkatan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia sebanyak lebih dari 6,4 juta orang wisatawan pada tahun 2008, atau meningkat sebesar 16,8 % dibandingkan tahun 2007. Melalui proses negosiasi, Indonesia berhasil meningkatkan atau membuka pasar tenaga kerja Indonesia, dimana tercatat lebih dari 700.000 orang pekerja Indonesia berhasil memperoleh pekerjaan di berbagai negara pada tahun 2008. Peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia ke luar juga diikuti oleh peningkatan kualitas, yang tercermin melalui permintaan tenaga terlatih (skilled) dan profesional yang terus

5

infomed.dok

No. 1, Tahun II

meningkat. Aktivitas diplomasi Indonesia pada tahun 2008 juga difokuskan pada upaya untuk mengatasi ancaman krisis finansial global. Melalui Chiang Mai Initiative, 13 negara di kawasan telah bersepakat untuk menghimpun dana talangan sebesar US$ 80 milyar melalui bilateral swap arrangement. Menghadapi krisis finansial global itu, Indonesia juga mendapatkan komitmen bantuan keuangan/ pembangunan dari Jepang dan Australia, Serta dari China bagi pembangunan infrastruktur. Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif relatif sangat lapang dijalankan, dan dengan hubungan baik yang kita majukan, baik dengan negara berkembang maupun negara maju, pada tataran praktis kita menjalankan multi-directions foreign policy. Memproyeksikan sistem nilai Politik luar negeri tidak hanya dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional kita, melainkan juga memproyeksikan sistem nilai (values) pada tingkat nasional yang terus menguat, seperti demokrasi dan good governance, serta pemajuan dan perlindungan HAM. Walaupun kampanye anti korupsi masih relatif awal, namun sebagai platform politik komitmen kita di bidang ini menghilangkan kecanggungan kita untuk berperan aktif dalam


No. 1, Tahun II


infomed.dok

6 Fokus

Mengakhiri tahun 2008, Indonesia mengambil inisiatif untuk menempatkan pemajuan demokrasi dalam agenda kawasan Asia. Penyelenggaraan Bali Democracy Forum menjadi sangat bersejarah dan strategis.

Menlu, N. Hassan Wirajuda menyampaikan pidato pada Sidang Majlis Umum PBB

diskursus internasional mengenai anti korupsi melalui UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), yang diselenggarakan di Indonesia pada awal tahun 2008, serta menggalang kerjasama internasional ke arah pengembalian asset hasil korupsi (asset recovery). Mengakhiri tahun 2008, Indonesia mengambil inisiatif untuk menempatkan pemajuan demokrasi dalam agenda kawasan Asia. Penyelenggaraan Bali Democracy Forum menjadi sangat bersejarah dan strategis, karena untuk pertama kalinya negara-negara di kawasan Asia mau dan mampu secara terbuka membicarakan upaya pemajuan demokrasi, sebagai proses yang akan berkelanjutan ke depan dibawah kepemimpian Indonesia. Kinerja pelaksanaan politik luar negeri selama tahun 2008 ditunjang oleh mesin diplomasi yang profesional sebagai hasil dari upaya reformasi internal (benah diri) Departe-

men Luar Negeri sejak 2001. Benah diri ini telah menumbuhkan budaya kerja baru (institutional culture) yang bersandar pada meritokrasi dan tiga tertib : tertib fisik ; tertib waktu ; dan tertib administrasi, termasuk administrasi keuangan. Departemen Luar Negeri patut berbangga diri bahwa buah dari reformasi yang telah dilakukan telah diakui dan diapresiasi. Khusus dalam konteks pelayanan warga (citizen service) dengan motto “kepedulian dan keberpihakan”, KBRI Singapura dan KBRI Kuala Lumpur telah menerima penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima 2008 dari Presiden RI. Penghargaan Citra Pelayanan Prima 2008 juga diterima oleh Direktorat Pelayanan Warga Negara Indonesia/ Badan Hukum Indonesia. Proyeksi Masalah Luar Negeri 2009 Kondisi keamanan internasional masih akan terus diwarnai oleh

situasi konflik bersenjata. Konflik yang sudah lama, seperti Palestina, dan yang relatif baru, seperti Irak dan Afghanistan, disamping perang saudara di Kongo, Somalia, dan Darfur, yang kesemuanya belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. Kehadiran pemerintahan baru di Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama telah memberikan harapan bagi penyelesaian konflik-konflik tersebut yang mengedepankan dialog. Memperhatikan bahwa dengan tertundanya dialog telah menyebabkan munculnya kekerasan di Palestina, dari perkembangan situasi sekarang ini di Jalur Gaza merupakan keharusan bagi pemerintah baru di AS untuk memberikan prioritas bagi upaya pembaruan dialog dan negosiasi yang dirintis sejak Annapolis Conference. Krisis multidimensional global, utamanya krisis keuangan, akan memerlukan penanganan hingga

beberapa tahun ke depan, dan oleh karenanya harus terus diantisipasi dampaknya terhadap Indonesia. Pada tahun 2009, krisis keuangan akan menjurus pada resesi atau bahkan depresi – yang dampaknya akan mulai dirasakan menggigit oleh masyarakat internasional pada pertengahan 2009. Menyadari adanya potensi dampak serius dari krisis finansial – terutama kemungkinan melemahnya permintaan produk ekspor dari negara-negara maju, maka pada tahun 2009 salah satu prioritas aktivitas diplomasi Indonesia adalah pada upaya untuk meningkatkan, memperluas, atau mencari pasarpasar non-tradisional baru seperti Rusia, negara-negara di Eropa Timur, Afrika dan Amerika Latin. Hal ini penting untuk memastikan kelanjutan ekspor Indonesia sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Prioritas lainnya dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan upaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi, terutama kerjasama keuangan dan pembangunan. Tahun 2009 juga merupakan tahun pemilihan umum yang berarti pula proses perubahan secara berkala mengenai pemangku jabatan dan kebijakan yang akan diambil untuk lima tahun mendatang. Pemilu yang berhasil akan memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia. Penguatan demokrasi tentu akan menambah bobot diplomasi dan citra Indonesia. Hal lain yang akan menjadi prioritas diplomasi Indonesia pada tahun 2009 adalah mempersiapkan groundworks dan infrastruktur ASEAN setelah Piagam diberlakukan, antara lain : perampungan Blueprints ASEAN Political and Security Community dan ASEAN Sosio-Cultural Community dengan rincian kegiatan dan timeline yang jelas ; penyelesaian Terms of Reference ASEAN Human Rights body, disamping penguatan struktur dan staf Sekretariat ASEAN. KTT ASEAN yang semula dirancang untuk diadakan pada pertengahan Desember 2008 karena perkembangan situasi politik di Thailand telah tertunda, diharapkan dapat diselenggarakan kembali pada pertengahan kedua Februari 2009.[]

No. 1, Tahun II



Fokus

7

4 Kepala Negara Dan 28 Pejabat Setingkat Menteri

infomed.dok

Menghadiri Forum Demokrasi Bali

Untuk memfasilitasi pembahasan mengenai demokrasi antara negaranegara di kawasan Asia, Indonesia berinisiatif menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) pada tanggal 10-11 Desember 2008 di Nusa Dua, Bali. Penyelenggaraan perdana BDF telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan dihadiri oleh 32 negara, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Acara pembukaan dan General Debate BDF juga dihadiri oleh empat kepala negara, yaitu Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono ; PM Australia, Kevin Rudd ; Sultan Brunei Darussalam, Hasanal Bolkiah ; dan PM Timor Leste, Xanana Gusmao. Para peserta BDF terdiri dari para pejabat setingkat Menteri, Wakil Menteri dan pejabat tinggi lainnya dari Afghanistan, Arab Saudi, Azerbaijan, Bangladesh, China, Filipina, India, Irak, Jepang, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Laos, Lebanon, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Qatar, Pakistan, Papua New Guinea, Selandia Baru, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Thailand, Vietnam, dan Yordania. Selain itu hadir pula sebagai pengamat, delapan perwakilan dari Amerika Serikat, Austria, Belanda, Italia, Inggris, Kanada, Norwegia dan Swiss.

Penyelenggaraan BDF pertama ini mengambil tema ”Building and Consolidating Democracy : A Strategic Agenda for Asia” dengan agenda utama Strengthening Regional Dialogue and Cooperation on Democracy ; Democracy and Development ; Development of Democracy : Priority Areas for Sharing of Experiences and Best Practices ; Future Direction, Themes, and Work Program of BDF. Dalam rangkaian penyelenggaraan BDF ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meresmikan pula berdirinya Institute for Peace and Democracy (IPD), yaitu sebuah lembaga yang bertujuan dan berfungsi sebagai impelenting body atas rekomendasi-rekomendasi dan program-program dari BDF. IPD merupakan institusi hasil kerjasama antara Departemen Luar Negeri RI dengan Universitas Udayana, Bali. IPD adalah lembaga non-profit yang akan mendukung BDF melalui kegiatan-kegiatan lokakarya, studi dan riset, jejaring dengan lembaga atau organisasi terkait, dan menerbitkan karya-karya ilmiah secara periodik. Dalam pidato sambutan pembukaan BDF, Presiden menekankan arti penting BDF sebagai

sebuah forum antar pemerintah di Asia untuk membahas demokrasi. Presiden juga menjelaskan bahwa pendekatan BDF bersifat unik, yaitu atas dasar kesetaraan, tanpa ada keinginan untuk memaksakan satu model demokrasi, dan tidak untuk menggurui. Para peserta BDF adalah mereka yang datang untuk tujuan berbagi pengalaman, pemikiran dan ide-ide bagi pengembangan kerjasama pemajuan demokrasi. Sementara itu khusus untuk IPD, Presiden mengharapkan agar institusi ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah lembaga internasional yang setara, atau bahkan lebih hebat dari Davos Forum, dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan. Sedangkan para kepala negara yang hadir, baik itu PM Kevin Rudd, Sultan Hasanal Bolkiah, maupun PM Xanana Gusmao, dalam kesempatan penyampaian pemandangan seusai sesi pembukaan BDF, menyampaikan apresiasi atas prakarsa Indonesia mendirikan dan menyelenggarakan BDF, dan menyatakan dukungan mereka bagi keberlanjutan penyelenggaraan BDF ini. Point-point penting yang diperoleh dari penyelenggaraan BDF ini, antara lain adalah penghargaan

yang tinggi dan dukungan atas inisiatif Indonesia menyelenggarakan forum ini. Sementara dari hasil diskusi diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman nilai-nilai demokrasi itu tidak dapat dipaksakan dari luar dan perlu disesuaikan dengan sejarah, kondisi dan perkembangan masyarakat setempat. Para peserta juga sepakat bahwa tidak ada system demokrasi yang sempurna, dan karenanya proses menuju perbaikan perlu terus dilakukan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan saling tukar-menukar pengalaman, dan best practices guna memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Demokrasi juga harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat, disamping keselarasan antara pembangunan demokrasi dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena proses demokrasi di berbagai negara berhubungan erat dengan good governance, maka agar demokrasi dapat berkembang dengan baik di suatu negara, pemerintah negara bersangkutan harus bersikap accountable.[].


No. 1, Tahun II


8 Fokus

Bali Democracy Forum (BDF), suatu forum yang didirikan atas prakarsa Indonesia dan kerjakeras Menteri Luar Negeri serta semua pihak, yang akan menjadi wahana bagi sebuah dialog di kawasan Asia Pasifik dan bahkan suatu saat di dunia, tentang demokrasi. Ini monumen sejarah, dan saya punya keyakinan forum ini akan terus berkembang dan suatu saat akan menjadi forum yang sangat tepat untuk membahas persoalanpersoalan politik dan demokrasi yang diterapkan oleh bangsa-bangsa sejagat. Untuk mendukung BDF ini, maka dibentuk Institute for Peace and Democracy, yang akan menjadi central of excellent, menjadi suatu pusat pengembangaan kehidupan demokrasi di negeri kita, dan juga menyumbang bagi perdamaian dan demokrasi di Asia dan di dunia. Saya sependapat dengan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika yang mengatakan, bahwa predikat Bali bertambah satu lagi, Bali not only the island of god, not only the island of paradise, not only the best tourist destination tetapi Bali juga menjadi the island for peace and democracy. Bali Democracy Forum adalah suatu forum dialog, dimana kita betul-betul bisa berbagi pengalaman, wawasan, pandangan, democratic values, best practices, yang tentu akan bervariasi dari satu bangsa ke bangsa yang lain. BDF juga merupakan forum yang

Mengapa fokus kita Asia, karena diam-diam sesungguhnya sedang ada pergeseran yang disebut dengan center of global power, diam-diam dalam 15 tahun terakhir ini ada change ada changing the global landscape. Dulu semua berkiblat ke Amerika Serikat dan Eropa, economic, trade, invesment, politic, manufactory, semua kiblatnya ke Amerika Serikat.

equal, siapa saja memiliki posisi yang sama, tidak ada dalam forum ini satu negara mendiktekan satu model demokrasi untuk dianut oleh negara yang lain, karena there is no single model of democracy bagi semua, meskipun ada nilai-nilai universal tentang demokrasi, tetapi sejarah bangsa yang bersangkutan, warisannya, local values-nya dan hal-hal lain yang unik dari sebuah bangsa, turut mencerminkan pilihan

masalah-masalah bagi kebaikan dunia. Saya sampaikan waktu itu, sebetulnya kalau suatu saat Garuda Wisnu Kencana sudah jadi, kita punya dream, kalau di Davos, Eropa, ada World Economic Forum yang dilaksanakan tiap tahun, mengapa tidak di Bali ada World Culture of Forum yang juga dilaksanakan tiap tahun. Davos itu kotanya kecil, tapi memang World Economic Forum

dan bagi dunia. Institute for Peace and Democracy ini sendiri adalah suatu center yang kita harapkan betul-betul bisa menyumbangkan banyak hal bagi pengembangan perdamaian dan demokrasi di Pasifik atau di Asia khususnya, dan di dunia pada umumnya. Sekaligus akan kita perankan, akan kita fungsikan sebagai implementing agencies dari Bali Democracy Forum.

Presiden SBY :


Forum Dunia Untuk Membahas Demokrasi infomed.dok

Fokus

dari demokrasi yang diterapkan oleh negara atau bangsa yang bersangkutan. Tema yang kita pilih sungguh tepat, Building and Consolidated Democracy as Strategic Agenda for Asia dan kemudian sub-temanya Strengthening Regional Dialog and Cooperation in Democracy. Saya kira ini good begining, awal yang baik, lagi-lagi Bali menjadi wahana untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik pada tingkat Asia Pasifik. Bali bisa menjadi World Culture of Forum Dua tahun yang lalu, saya punya fikiran, alangkah baiknya kalau Bali ini punya annual event yang bersifat internasional, untuk berkumpul di pulau Dewata ini untuk membahas

dilaksanakan setiap bulan Januari disana, pada saat Davos tertutup oleh salju. Barangkali itu yang membikin indahnya kota kecil itu, tetapi pemimpin dunia, para scientis, artis, pebisnis leaders datang di Davos untuk merembuk tentang ekonomi dan perekonomian dunia, dan kemudian berpariwisata di Davos. Hal yang sama mesti bisa kita lakukan di Bali ini, kalau culture of forum ini belum bisa segera diwujudkan, menurut saya Insitute for Peace and Democracy inilah embrionya. Mari kita bikin tahun-tahun mendatang lebih semarak lagi, lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi, siapapun gubernurnya, presidennya, ataupun rektornya nanti. Mudah-mudahan menjadi milik Bali, yang membawa kebaikan bagi bangsa dan negara

Pergeseran kekuatan global Mengapa fokus kita Asia, karena diam-diam sesungguhnya sedang ada pergeseran yang disebut dengan center of global power, diam-diam dalam 15 tahun terakhir ini ada change ada changing the global landscape. Dulu semua berkiblat ke Amerika Serikat dan Eropa, economic, trade, invesment, politic, manufactory, semua kiblatnya ke Amerika Serikat. Tiba-tiba sejarah menunjukkan tidak bisa lagi seperti itu, krisis keuangan yang terjadi sekarang ini di ikuti dengan resesi ekonomi global, epicentrum-nya itu di Amerika Serikat. Yang kena pertama adalah Eropa, baru kemudian yang lain-lain kena, termasuk negeri kita yang sesungguhnya tidak berdosa dan tidak bersalah. Yang ingin saya sampaikan adalah, sesungguhnya sedang terjadi pergeseran tentang kekuatan dunia, dan barangkali akan membentuk dan membangun apa yang disebut the new international order. Asia disebut-sebut sebagai wilayah baru, sebagai penopang dan penyangga perekonomian dunia. Asia Timur disebut-sebut, China yang sekarang perekonomiannya tumbuh dengan luar biasa pesatnya, konon suatu saat akan menggantikan posisi Amerika Serikat. Tentu Asia yang kaya dengan berbagai sistem model nilai, termasuk civilization system, akan menjadi kawasan yang sangat dina-

No. 1, Tahun II



Fokus

mis ke depan, termasuk barangali transformasi, transisi dan reformasi dari pemerintahan negaranegara di Asia yang berkaitan dengan demokrasi. Oleh karena itu janganlah kita hanya menjadi bangsa yang hanya menonton, janganlah kita menjadi bangsa yang tertinggal dengan adanya perubahan dan pergeseran ini, marilah kita menjemput bola, mari kita proaktif dengan saran. Pertama-tama, ketika Asia sedang berkemas diri, berkonsolidasi dan kemudian mengembangkan tatanan-tatanannya yang baru, Indonesia tidak boleh dianggap halaman belakang. Kita harus menjadi salah satu center of excelent sebagaimana yang baru kita resmikan pada hari ini, Bali Democracy Forum dan Institute for Peace and Democracy. Itu tujuan pertama, tujuan yang kedua kita bisa berbagi pengalaman dengan apa yang berkembang di Asia ini. Tetapi yang jelas Asia akan tumbuh dan tentunya Indonesia mesti juga harus tumbuh, dengan cara mari kita tata kembali kehidu-

9

Fokus infomed.dok

pan di negeri ini, mari kita lakukan refleksi strategis, sudah betulkah kita mengelola sumberdaya kita, sudah betulkah arah dan kebijakan dasar perekonomian kita, dan sebagainya. Sudahkah kita cukup memiliki daya saing kemandirian dan peradaban bangsa yang mulia, yang is the great civilization. Kalau belum, saatnya berbenah diri, saatnya membangun diri, sehingga 10-20 tahun yang akan datang kita akan benar-benar masuk suatu wilayah negara yang maju sejahtera dan bermartabat. Kalau itu kita lakukan sejalan dengan pergeseran kekuatan global, sejalan dengan the emergence of Asia, sebagai suatu kawasan, Indonesia menjadi bagian dari pertumbuhan itu, itu yang pertama. Yang

Kevin Rudd

kedua, sekarang ini membangun jembatan sangat penting, building bridges among civilization system, among nation, dari aspek geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-budaya. Networking menjadi penting, connectivity menjadi ciri dari globalisasi, oleh karena itu kalau sekarang kita sudah menjemput, memulai membangun networking, maka suatu saat ketika kawasan itu tumbuh dengan baik, kita lagi-lagi tidak akan tertinggal, kita menjadi bagian utuh dari pertumbuhan, karena kita we are part of the global community. Itu yang saya harapkan dari kemajuan Asia, kebangkitan Asia disertai pula dengan kebangkitan dan kemajuan Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat Asia. Dunia tengah melihat Indonesia. Indonesia yang dianggap akan

runtuh pada tahun 1957 di jaman mendiang Bung Karno, kemudian diramalkan juga akan runtuh lagi sepuluh tahun yang lalu, tetapi itu tidak terjadi, kita tetap tegar, kita survive dan bahkan makin bersatu, makin kuat dan makin maju. Ini momentum yang baik, ketika dunia melihat bangsa kita bangkit, kita siapkan dan jangan kita sia-siakan kesempatan sejarah ini. Kita menjadi contoh, menjadi model sambil juga belajar dari negara lain. Itulah yang mesti kita renungkan tentang perkembangan dunia, perkembangan Asia dan bagaimana Indonesia sebagai bangsa tidak menonton, tetapi kita menjadi bagian dinamisasi dari perkembangan dan perubahan itu. Semua harapan ini menjadi isuisu utama yang nanti kita limpahkan kepada Instute for Peace and Democracy. Sehingga Instute for Peace and Democracy ini benarbenar menjadi institut yang ternama di Asia dan di dunia, akan kita target dalam waktu 10 tahun Instute for Peace and Democracy harus muncul menjadi world class institute.[]

Mendukung Pertemuan Forum Demokrasi Bali perkembangan demokrasi Indonesia yang maju. Kemajuan ini, menurut dia, tecermin pada pelaksanaan pemilu beberapa kali. Dukungan juga diungkapkan PM Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dan PM Timor Leste Xanana Gusmao. Keduanya mengakui bahwa forum ini penting sebagai ajang pertukaran pengalaman demi kemajuan di negaranya. infomed.dok

PM Australia Kevin Rudd mendukung diadakannya forum Demokrasi Bali dan menjanjikan bantuan 3 juta dollar AS untuk mendukung forum dan Institute for Peace and Democracy di Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya peran Asia di kehidupan dunia mengingat populasi Asia terbesar di dunia. Rudd juga menyinggung


No. 1, Tahun II


10 Fokus infomed.dok

Menlu :

Bali Democracy Forum Prioritaskan Demokrasi Sebagai Agenda Regional Memasuki abad ke21, sudah waktunya negara-negara di kawasan Asia berani mengangkat isu demokrasi sebagai agenda kawasan atau regional agenda.

Peluncuran Bali Democracy Forum (BDF) pada 10 Desember 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlangsungnya dialog selama dua hari, adalah dalam upaya mengembangkan demokrasi di kawasan Asia. Ini merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah, pertama karena selama ini kawasan Asia dibandingkan dengan kawasankawasan lain seperti Eropa, Afrika dan Amerika Latin, masih agak terbelakang dalam upaya memajukan demokrasi. Negara-negara di kawasan Asia sangat hati-hati untuk tidak mengangkat isu demokrasi dalam perbincangan antar pemerintah di kawasan ini. Peluncuran BDF ini menjadi historis, karena untuk pertamakali atas inisiatif Indonesia, kita menempatkan masalah pengembangan dan kemajuan

demokrasi dalam agenda regional, disitulah nilai pentingnya. Bahwa negara-negara di kawasan Asia selama ini sesungguhnya sudah bekerjasama dengan erat dalam proses kerjasama regional dan integrasi regional, tetapi pada umumnya kerjasama dan proses integrasi itu lebih ditekankan kepada kerjasama ekonomi. Saya kira dengan kemajuan-kemajuan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai, kita justeru melihat, ketika dunia memasuki abad ke-21, sudah waktunya negara-negara di kawasan Asia juga mau dan berani mengangkat isu demokrasi sebagai agenda kawasan atau regional agenda. Pendekatan Inclusive Dari pertemuan BDF selama

dua hari, kita menyaksikan bahwa ternyata dengan cara-cara pendekatan yang tepat, yaitu suatu proses yang inclusive, karena itu hadir 32 negara dari 34 yang kita undang, dengan kehadiran 17 Menteri Luar Negeri dan Menteri lainnya. Ini merupakan suatu tingkat kehadiran yang relatif cukup tinggi, disamping tentunya juga pada acara pembukaan, atas undangan Presiden, hadir pula PM Australia sebagai co-chairman, Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah dan juga PM Timor Leste Xanana Gusmao. Ini suatu kombinasi yang erat, dimana Australia sebagai negara maju dengan tradisi demokrasi yang sudah lama, Indonesia sebagai negara yang dalam waktu relatif singkat, dalam 10 tahun pasca era reformasi, telah berhasil mentransformasikan diri dari negara yang agak otoritarian menjadi negara demokrasi, dan negara baru seperti Timor Leste yang masih berkutat pada upaya pembangunan memajukan ekonomi guna mengatasi keterbelakangannya, juga hadir pada headline memajukan demokrasi. Saya kira ini satu contoh bagaimana perjuangan yang tidak mudah bagi banyak negara berkembang dalam memajukan demokrasi, dan juga dari suatu negara Brunei Darussalam yang bersifat monarki kesultanan. Dari pidato pembukaan saja, sudah dapat kita saksikan kemajemukan dan keragaman negara-negara di Asia, kalau kita bicara dalam konteks upaya memajukan demokrasi. Dalam forum melalui pendekatan yang inclusive ini kita saksikan ada derajat comfortability, keterbukaan, jadi merupakan diskusi yang sangat terbuka, sangat open and friends, tidak hanya berbicara tentang kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh negara-negara, tetapi juga kekurangan-kekurangan yang dialami. Itu yang saya maksud dengan suatu proses yang sangat terbuka, dan ini merupakan modal besar, sebab dengan begitu maka upaya melalui forum untuk memajukan demokrasi melalui proses learning, sharing from experiences and best practices itu, kedepan mudahmudahan bisa menjadi lebih lancar, itu modal yang berarti. Dari sesi setelah pembukaan, kita juga bicara substansive

mengenai isu democracy and development and development of democracy, itu isu yang sangat topical bagi negaranegara di kawasan Asia, karena memang seringkali atau karena demi pembangunan, sepertinya pembangunan yang di prioritaskan demi kerugian pembangunan demokrasi. Tetapi saya kira ada kesadaran bersama bahwa development penting tetapi demokrasi juga penting. Sudah usang argumentasi pada masa lalu, bahwa banyak negara yang mengalami kemajuan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat itu justru dimungkingkan dari sistem yang lebih otoriter. Kita mengakui bahwa kegagalan pada masa lalu kita adalah kegagalan untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik, ini pula yang banyak kita share dengan banyak negara lainnya, bahwa pada akhirnya diperlukan balance between development and democracy sebab dua itu saling memperkuat satu dengan lainnya. Menjadi agenda tahunan Pada akhir session yang terakhir berbicara mengenai future direction, bagaimana kita melangkah ke depan, the way of life setelah BDF yang pertama ini berhasil kita selenggarakan. Disepakati bahwa BDF akan merupakan kegiatan tahunan high level meeting pada tingkat menteri dan pada tingkat tokoh, dan karena itu akan di langsungkan setiap tahun di Bali. Dan diantara meeting tahunan itu, akan diadakan rangkaian seminar, workshop, round-table, training, research, advocation untuk berbagai elemen yang kita sedang identifikasikan, seperti bagaimana membangun sistem check and balance, memperkuat institusiinstitusi demokrasi, bagaimana membangun good governance dan accountability, peranan media, peranan civil society, rules of law, peranan militer dalam sistem masyarakat yang terbuka dan persoalan demokrasi lainnya. Karena itu semua mendukung, tidak hanya penyelenggaraan BDF itu sendiri, tetapi juga bagaimana negara-negara membantu kita, khususnya melalui Institute for Peace and Democracy (IPD), untuk mampu menjadi unit pelaksana bagi BDF. Presiden juga telah

No. 1, Tahun II



Fokus

meresmikan pembentukan IPD yang akan berada di kampus Universitas Udayana (Unud), Bali. Jadi kesan saya, saya sangat bangga bahwa pada meeting pertama inipun kita sudah ”berhasil” untuk mencapai derajat kenyamanan bagi negara-negara peserta terhadap suatu isu yang sangat sensitif untuk dibicarakan oleh pemerintah di kawasan Asia, tetapi juga kesepakatan untuk meneruskan proses ini, menjadikan proses berhasil. Isu yang diperdebatkan secara substansive dalam diskusi setelah pembukaan adalah mengenai pembangunan nasional atau pembangunan dan demokrasi. Setidaknya ada dua aliran di Asia ini, yaitu ada banyak yang menekankan pada pembangunan ekonomi dan karena itu mengesampingkan demokrasi, ada yang lebih menekankan pada good governance sebagai upaya dari pemerintah untuk mampu men-deliver, mampu menyampaikan keberhasilan pembangunannya kepada masyarakat. Jadi itu nuansa yang kita saksikan, dan pada akhirnya juga kita tidak dapat menekankan derajat tingkat pembangunan masingmasing negara untuk mengecualikan pembangunan demokrasi sebagai nilai yang universal, walaupun juga dianggap penting bagi kita, tentunya dalam melaksanakan demokrasi, untuk memperhatikan nilai-nilai tradisi, sejarah serta juga budaya dan peradaban kita, dengan kata lain tidak ada sesuatu yang dipertentangkan, tetapi sesuatu yang bisa memperkuat. Yang pertama harus diingat, bahwa apa yang baru kita mulai adalah suatu proses yang panjang. Kalau itu perjalanan seribu langkah, kita baru menyelesaikan langkah pertama. Tetapi yang penting adalah dengan kehadiran para kepala negara, dan kemauan untuk membicarakan bersama masalah upaya-upaya untuk memajukan demokrasi di kawasan Asia, maka itu juga menunjukkan komitmen negara-negara untuk memajukan demokrasi dan memajukan elemen-elemen yang terkait atau memperkuat demokrasi, termasuk apa yang sudah kita saksikan, yaitu keperluan untuk membangun media yang aktif dan bebas, civil society, dan dari berbagai elemen lainnya yang kita sudah identifikasi.

Jadi yang penting adalah bahwa ada kenyamanan, kita bangun suasana nyaman bagi semua negara untuk membicarakan hal ini dan

tentunya juga komitmen, oleh karena itu ini akan banyak tergantung pada usaha kita sebagai motor dari proses tersebut, jadi perlu segera

11

kita sempurnakan baik bangunan organisasi maupun program bagi IPD. []

Menlu Malaysia :

Menampilkan Demokrasi Dalam Wajah Asia Perlu ada pemikiran yang terbuka dan objektif untuk mencapai kepada pemajuan demokrasi di negaranegara Asia, misalnya di negara China, mereka tidak melepaskan ke-Chinaannya dan di Thailand mereka juga tidak melepaskan sifat ke-Siamannya. Jadi kita, negaranegara di Asia Tenggara ini harus bagaimana, apakah akan kita buang ke-Melayuan, ke-Siaman, keIndonesiaan, ke-Nusantaraannya, dan kita hanya bicarakan semua yang datang dari Barat. Demikian disampaikan menlu Malaysia pada saat mengahadiri Bali Democracy Forum di Nusa Dua Bali (10/12) Nilai-nilai lokal amat penting bagi kita, jadi perlu kita fikirkan kedepannya upaya untuk mencerminkan keutuhan masyarakat kita di Timur dan di Asia. Pertama kami mengemukakan agar supaya infrastruktur demokrasi itu perlu ada. Sebelum berlari, kita mesti tegak dulu, sebelum tegak kita mesti kuatkan lutut lebih dulu, setelah otot lutut kuat barulah kita bisa berlari. Ada yang baru membangun setengahnya saja suatu system, namun kemudian dipaksakan untuk berjalan, dan pada akhirnya mandek, dan kita tidak mau hal seperti ini terulang, itulah pandangan Malaysia. Kedua tentang kandungan budaya, kandungan sifat ke-Timuran yang perlu dijaga agar tidak hilang, karena semua nilai kandungan budaya dan sifat keTimuran itu penting. Ketiga, kami menyuarakan bahwa hak suatu individu bisa kita terima, tetapi mereka yang mendapat mandate dan berada dalam tampuk kekuasaan tidak harus menjadi arogan. Jadi inilah antara lain pandangan yang kita sampaikan dalam forum ini. Jadi kami mengusulkan perlunya identitas dan kandungan Asia (the Asian face) atau kandungan pelaksanaan musyawarah dan tradisi Asia dalam pelaksanaan demokrasi, ini sangat penting, karena jika tidak kita akan

kehilangan wajah Asia dalam demokrasi. Atau dalam kegiatan mengejar demokrasi, kita lupa tentang nilai-nilai positif dalam masyarakat kita. Kemudian kesiapan suatu negara dalam melangsungkan masa depan bangsanya harus sudah cukup matang sebelum demokrasi itu dijalankan, dan perkembangannya juga harus memperhatikan budaya yang ada di sekitar masyarakat, dia tidak bisa ditanamkan begitu saja dalam waktu yang singkat. Kita memandang ini sebagai perkembangan yang positif, dimana kami di Kuala Lumpur juga memiliki beberapa badan yang mempunyai objektive yang sama, misalnya institusi-institusi non pemerintah yang mendukung pelaksanaan demokrasi di masa depan. Namun kami akan bekerjasama dengan badan-badan dalam kerangka ASEAN, mungkin setelah penyelenggaraan BDF ini selesai, kami akan membuat penjabaran secara lebih detail dengan mempertimbangkan segala kemungkinan perpaduannya. Suatu hal yang sangat sensitive bagi saya untuk mengambil semua nilai-nilai demokrasi dari Barat, walaupun kebanyakannya baik, tetapi bagi kita harus ada perpaduan kandungan nilai-nilai yang bisa dikembangkan bersama. Ini tidak boleh kita lupakan, karena kalau tidak kita akan kehilangan identitas sebagai bangsa, sebagai pemilik dan pewaris budaya. Oleh sebab itu, walaupun saya tidak tertarik dengan komunisme di China, tetapi saya tertarik dengan cara mereka mengendalikan demokrasi ala China yang mereka kembangkan, sebab dengan demikian mereka tidak kehilangan sifat kepribadian bangsa mereka. Ini sangat penting, sebab kita sudah dilandasi oleh sejarah dan budaya yang berbeda dengan apa yang dianjurkan oleh Barat sematamata. Kemudian kita juga melihat, bahwa demokrasi di AS kurang lebih baru 200 tahun, begitu pula di UK. Sebenarnya ini adalah suatu gagasan

kemanusiaan diseberang sana yang lebih kuat dalam menentukan cara kita memerintah. Tetapi kalau ada pemerintahan yang elitis, yang misalnya begitu prihatin terhadap orang banyak, kita bisa menerima. Yang penting jika di desa-desa ada sarana jalan yang baik, air yang cukup, sekolah yang memadai, pendapatan dan ekonomi yang mencukupi, sebenarnya masyarakat tidak akan ambil pusing siapa yang berada diatas dan menjadi pimpinan. Asalkan semua itu ada dan mencukupi, mereka sudah cukup bergembira, hal ini juga harus kita fikirkan dan kita sepakati dimana demokrasi itu kita laksanakan dengan satu pengawasan yang tepat dan menyeluruh untuk kelangsungan hidup bangsa manusia. Dan untuk itu kami menyampaikan penghargaan kepada Indonesia, khususnya kepada bapak Menlu Hasan Wirajudha dan rekan-rekan yang telah menyelenggarakan Bali Democracy Forum ini di Bali, dan semoga dapat kita sambung kembali di kawasan-kawasan lain.[]

Y. B. Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim Menteri Luar Negeri Malaysia


No. 1, Tahun II


12 Bingkai

Pada akhir tahun 2007 lalu, aktris cantik Dian Sastrowardoyo, terpilih sebagai Duta Wirausaha Muda Mandiri, tak urung tugas tambahan itu merupakan pekerjaan yang cukup melelahkan dan menyita waktunya. Bagaimana tidak, karena dara kelahiran 16 Maret 1982 ini harus keliling ke 14 kota di Indonesia untuk menggemakan semangat entrepreneur kepada para mahasiswa. Namun demikian, Dian nampaknya sangat menjiwai tugasnya tersebut, bisa jadi hal itu disebabkan karena Dian memang berstatus sebagai seorang pengusaha muda. ”Saya sedang berusaha menjadi pengusaha,” katanya. Meskipun lelah, karena jadwal kunjungan yang cukup padat, pemenang Gadis Sampul 2006 ini tetap tampil ceria dalam menjalankan tugasnya tersebut. Apalagi memang kehadiran Dian disetiap event untuk mempresentasikan masalah entrepreneur, selalu mendapat sambutan yang hangat dari para peserta yang hadir. Setiap kali Dian naik panggung, aplaus panjang para peserta workshop Wirausaha Muda Mandiri selalu bergema, dan itu memberikan kepuasan tersendiri bagi Dian. Di setiap kunjungannya ke daerah, Dian mengaku sering bertemu dengan pengusahapengusaha muda dan orangorang yang besar lewat bisnis. ”Mereka itu yang menginspirasi

saya untuk memulai membuka usaha. Saat itu saya sadar bahwa Dian Sastrowardoyo adalah sebuah brand,” ujarnya. ”Kalau di Hollywood, artis itu kan sudah menjadi brand. J-Lo, Britney Spears, mereka punya clothing line atau merek parfum sendiri,” jelas Dian. Saat memulai usaha barunya, Dian memiliki tim yang hanya terdiri

dari lima orang, termasuk manajer, dua asisten, dan sopir. “Kami sangat solid dan sudah ada sense of belonging. Visi dan cita-cita kami juga sejalan dalam mencapai citacita bersama yang lebih banyak,” ungkapnya. ”Dian Sastrowardoyo adalah satu entitas bisnis yang bekerja secara organik dan bukannya satu

Dian Sastro Wardoyo

orang saja,” jelas Dian. Dan bisnis awal yang dikerjakan oleh Dian beserta tim-nya, adalah dunia yang sudah dikenalnya dengan baik, yaitu film. Dulu Dian punya obsesi bahwa pada suatu saat nanti, dia ingin mempunyai production house sendiri. Dan keinginan itu sudah mulai diwujudkan. ”Kasarnya, daripada menunggu tawaran film bagus, kita sendiri yang inisiatif mencari dan memproduseri film bagus,” katanya.

Duta Wirausaha Muda

”Dian Sastrowardoyo adalah satu entitas bisnis yang bekerja secara organik dan bukannya satu orang saja”

No. 1, Tahun II



Bingkai

13

Mengenang

Ali Alatas

dailylife.dok

dailylife.dok

Untuk mengenang jasa-jasa Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri RI (1988-1999) yang meninggal dunia pada 11 Desember 2008 di RS Mount Elizabeth, Singapura, Modernisator, bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri RI dan Jakarta Globe, menyelenggarakan “Remembrance Dinner : Celebrating the Life and Work of Ali Alatas” pada 12 Januari 2009 di Ballroom XXI Jakarta Theatre, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Dr. N.Hasan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI , Prof. S. Jayakumar, Wakil PM Republik Singapura , Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal ASEAN, beberapa mantan Menteri Luar Negeri, mantan Duta Besar RI, Dubes dan staff kedubes negaranegara sahabat, para Pejabat eselon I dan II di lingkungan Departemen Luar Negeri RI, serta beberapa sahabat dekat almarhum yang mengenal almarhum secara pribadi dan juga secara professional. Dalam kesempatan tersebut disampaikan penghargaan “Pahlawan Generasi Masa Kini”yang diberikan oleh Modernisator kepada almarhum Ali Alatas, dimana dalam hal ini diserahkan kepada Ibu Junisa

dailylife.dok

Alatas, isteri almarhum. Riwayat Hidup Bapak Ali Alatas Bapak Ali Alatas lahir di Jakarta pada 4 November 1932 dan meninggal dunia pada 11 Desember 2008. Memulai karir di Departemen Luar Negeri pada 1954 setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Puncak karir beliau di dunia diplomatik adalah sebagai Duta Besar/Wakil TetapRI untuk PBB pada periode 1976-1978 di Jenewa dan periode 1982-1988 di New York, dan beliau berperan aktif sebagai juru bicara negara-negara berkembang dalam konteks perundingan tentang penciptaan tatanan ekonomi dunia yang baru. Dalam menjalankan tugas profesinya, beliau dikenal luas

sebagai diplomat ulung dan negosiator yang tangguh pada berbagai isu, baik isu keamanan, perdamaian serta ekonomi internasional. Beliau telah memainkan peran kunci dalam upaya penyelesaian berbagai konflik seperti konflik di Kamboja melalui JIM yang menghasilkan Perjanjian Paris 1990, penyelesaian konflik di Filipina Selatan antara Pemerintah Filipina dan MNLF melalui perundingan FPT yang menghasilkan Manila Peace Agreement 1996, dan juga mengenai masalah Timor Timur melalui proses Tripartite Dialogue dibawah Sekjen PBB. Bapak Ali Alatas adalah salah seorang tokoh dan pelaku sejarah dalam proses pembentukan dan penguatan kerjasama ASEAN sejak pembentukannya pada 1967. Beliau juga adalah tokoh yang diakui secara luas dalam hubungan kerjasama antar negara berkembang melalui Gerakan Non-Blok, G77, OKI, G15 dan lainlainnya. Dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.[]


No. 1, Tahun II


14 Sorotan

Upaya untuk memajukan demokrasi di kawasan Asia merupakan suatu achievement yang bagus, dengan menyelenggarakan suatu pertemuan dan akan di lembagakan dalam pengertian didukung oleh kontinuitas atau kesinambungan dari Bali Democracy Forum (BDF). Bali Democracy Forum, ini menjadi suatu forum untuk bertukar fikiran secara bebas dan terbuka, dan kemudian sharing masing-masing experiences yang dimiliki dalam pelaksanaan demokrasi termasuk experiences kekurangan dan kelebihannya serta kendalanya, kemudian kita menyamakan persepsi. Melalui forum ini Negara-negara Asia dapat menyamakan persepsi, pertama adalah bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu adalah dalam rangka menciptakan good governance, dalam rangka proses bahwa rakyatlah yang harus menyetujui semua hal yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Bertukar fikiran mengenai prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan, kebebasan pers, rule of law dan semuanya itu dalam forum-forum seperti ini adalah sangat baik. Disamping untuk mendiseminasi ide-ide demokrasi, kemudian juga mendorong supaya prinsipprinsip demokrasi itu bekerja di masing-masing negara, agar dia berkembang. Model demokrasi yang diterapkan oleh masing-masing Negara memang beragam, sehingga tidak perlu memaksakan sebuah sistem harus sama disemua Negara.

Theo L. Sambuaga Ketua Komisi I DPR RI

Demokrasi Asset Potensial Tidak ada sistem yang ideal yang harus ditiru oleh negara lain, yang penting dia boleh melaksanakan sistem demokrasi itu sesuai dengan bagaimana pilihannya, sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan historisnya, dan sesuai dengan budaya setempat. Prinsip-prinsip demokrasi atau ide-ide dasar dari demokrasi itu harus ada di dalam konstitusi dan sistem pendukungnya, soal bagaimana sistem aplikasinya, itu terserah masing-masing negara dan itulah yang perlu kita diskusikan terus. Dan satu hal lagi yang terpenting, kedepannya itu perlu lebih banyak melibatkan masyarakat, baik dari LSM, lembaga think-tank, pengamat, cendikiawan dan praktisi untuk duduk bersama-sama, sehingga forum

ini bukan untuk pertemuan antara government saja, bukan government official, tetapi pertemuan antara representative the country. Masingmasing negara terdiri dari berbagai pihak, apakah itu government official, think-tank, observer, pengamat dan sebagainya. Bali Democracy Forum ini, kedepan merupakan pertemuan high level bagi negara dikawasan Asia, yang bukan hanya diwakili oleh official government, pejabatpejabat penting, tetapi juga diwakili bersama-sama, ada pengamat, think-tank, LSM dan yang lainnya. Sebab BDF itu bukan suatu konferensi yang mengambil suatu keputusan, tetapi suatu forum yang mendiskusikan, kemudian menyamakan persepsi, untuk selanjutnya didiseminasikan apa yang didiskusikan itu dengan prinsip

supaya demokrasi itu berkembang. Kita mempunyai asset bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-tiga didunia, tetapi juga bahwa demokrasi bertumbuh, berkembang dan bekerja di dalam negara kita, sehingga negara-negara yang lain, khususnya dari Asia ini percaya, bahwa apa yang dikembangkan oleh Indonesia ini merupakan suatu hal yang positif dalam rangka mengembangkan demokrasi. Dan kemudian juga merumuskan, bahwa demokrasi itu diterapkan dengan tujuan untuk bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan, bukan saja membangun good government tetapi juga membangun perekonomian dan kemampuan bangsa supaya tujuan kesejahteraan rakyat tercapai.

Bali, Laboratorium Demokrasi dan Perdamaian 10 Desember 2008 adalah hari yang sangat bersejarah, khususnya bagi rakyat Bali dan Pemerintah Propinsi Bali, karena pada hari ini telah bertambah satu titel untuk pulau Bali. Selama ini kita kenal Bali sebagai Island of Paradise dan Island of God, maka sejak hari ini Bali juga mendapatkan julukan the Island for Peace and Democracy. Atas nama rakyat dan Pemerintah Propinsi Bali, kami menghaturkan terimakasih yang setingi-tingginya kepada bapak Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan segenap pemrakarsa Institute for Peace and Democracy (IPD) ini, karena telah mempercayai Bali, khususnya universitas udayana sebagai tuan rumah dari institute ini. Bali telah lama memberi inspirasi dan kontribusi tentang perdamaian dan demokrasi.

Filosofi dan juga secara sosiologis, rakyat Bali selama ini telah menerapkan kehidupan yang penuh kedamaian dan demokrasi melalui konsep kehidupan yang bernama Trihita Karana, yakni harmoni dan balance kehidupan umat manusia, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya untuk menciptakan perdamaian dan kebahagiaan. Masyarakat Bali dalam kehidupannya, sekurangkurangnya mengucapkan kata Santi yang artinya damai, sebanyak sembilan kali dalam sehari, karena dia melakukan persembahyangan yang disebutkan dengan Tri Sandhya, setiap mengakhiri persembahyangan itu, maka orang Bali, khususnya yang beragama Hindu akan menyebutkan kata Santi sebanyak tiga kali, damai di hati, damai di

I Made Mangku Pastika Gubernur Bali

bumi dan damai selamanya. Itulah kehidupan masyarakat Bali sehari-hari, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Bali akan menjadi laboratorium hidup bagi institute ini untuk mengembangkan perdamaian dan demokrasi di Indonesia dan menggemakannya ke seluruh dunia.

No. 1, Tahun II



Sorotan

Institute for Peace and Democracy

Refleksi Keajaiban Demokrasi Indonesia Institute for Peace and Democracy (IPD) ini merupakan lembaga nirlaba atau non-profit sebagai hasil kerjasama antara Universitas Udayana (Unud) dan Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, dimana nota kesepahamannya telah kami tandatangani pada tanggal 10 November 2008. Institut ini merupakan suatu kesatuan dengan Bali Democracy Forum (BDF). Seperti kita ketahui, BDF merupakan prakarsa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah RI untuk mengembangkan demokrasi. Indonesia dipandang sebagai suatu keajaiban didalam mengembangkan demokrasi, karena dalam waktu yang sangat pendek telah mampu mentransformasikan diri dari sistem pemerintahan

yang otoritarian menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Ini suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, meskipun harus kita akui bahwa kualitas demokrasi kita masih harus terus menerus diperbaiki. Disinilah peran dari BDF, seperti yang disampaikan oleh Menlu Hasan Wirajudha, bahwa BDF ini bertujuan untuk sharing experience, untuk menuju best practices dan centre of excelent dalam bidang demokrasi, dikalangan negara-negara yang sudah ataupun yang berminat untuk mengembangkan demokrasi. Maka IPD merupakan wadah untuk melaksanakan ide, gagasan ataupun program yang akan dan telah ditetapkan oleh BDF, antara lain dalam bentuk pengkajian dan penelitian, pertemuan-pertemuan, dialog,

seminar, workshop dan publikasi dalam bidang demokrasi. Sekretariat IPD ini berada di Unud, yang untuk sementara waktu berada di Gedung Rektorat lt.2, dan untuk selanjutnya bersama Deplu kami akan berusaha untuk membangun gedung yang lebih representatif. IPD akan dikelola oleh team manajemen yang profesional, namun untuk sementara karena kami belum mempunyai seorang pakar dalam bidang ini, maka IPD akan dipimpin oleh I Ketut Putra Erawan, Phd., pakar bidang Ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada (UGM). Ini sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi UNUD, untuk dapat berpartisipasi didalam kegiatan yang sangat luhur ini. Dalam hubungan perkembangan akademis di UNUD, maka IPD ini akan sangat berguna sebagai sarana pengembangan program studi Hubungan Internasional sebagai bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sedang kami usulkan pendiriannya. Kami laporkan, bahwa Unud merupakan perguruan tinggi negeri yang tertua di Bali yang

15

Prof. Dr. I Made Bakte, Rektor Universitas Undayana didirikan pada 1962. Sampai saat ini UNUD mempunyai 12 fakultas, dengan fakultas termuda yaitu Fakultas Pariwisata. Dan satu Program Pasca Sarjana yang mengelola 19 Program Magister dan 4 Program Doktor. Jumlah mahasiswa sebanyak 19.000 lebih dengan dosen berjumlah 1.600 orang lebih.

Institute For Peace and Democracy

Lembaga Think–Tank Demokrasi Yang Disegani

Azyumardi Azra Institute for Peace and Democracy Institute for Peace and Democracy dalam sepuluh tahun mendatang sebagaimana harapan Presiden SBY harus menjadi lembaga yang disegani di dunia internasional. Tetapi menurut hemat saya, seharusnya hal itu bisa lebih cepat lagi, kalau bisa dalam waktu dua tahun. Dalam pandangan saya, yang harus dilakukan oleh institute ini adalah ; pertama, harus melakukan seminar-seminar yang pembicaranya merupakan international recognized. Seminar atau konferensi yang seperti itu penting bagi pencitraan atau image making, bahwa Institute for

Peace and Democracy ini adalah sebuah lembaga yang mampu menghadirkan pakar professional. Kedua, melakukan penelitianpenelitian atau survey, terutama mengenai isu-isu strategis demokrasi yang penting artinya bagi banyak orang, masyarakat dan publik. Sehingga dengan demikian kegiatan tersebut diliput oleh media massa pada tingkat nasional maupun internasional. Isu-isu semacam itu banyak sekali, seperti misalnya hubungan antara demokrasi dengan pembangunan dan kesejahteraan ; bagaimana membangun demokrasi yang lebih efisien dan tidak mahal ; bagaimana kontekstual demokrasi dengan situasi lokal ; bagaimana hubungan demokasi dengan penegakan hukum dan sebagainya, itu semua adalah isu-isu yang menarik bagi publik.. Ketiga, Institute for Peace and Democracy juga harus melakukan penerbitan-penerbitan, seperti misalnya newsletter dengan 4

atau 8 halaman secara periodik setiap tiga bulan atau satu kwartal dalam bahasa Inggris. Newsletter ini menyuguhkan analisis tentang pertumbuhan demokrasi di Indonesia khususnya, dan ditempat-tempat lain pada umumnya. Kalau untuk penerbitan sebuah jurnal, penggarapannya mungkin harus lebih serius dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu saya menyarankan untuk menerbitkan booklet-booklet ataupun leaflet-leaflet. Jadi tidak perlu tebaltebal, tetapi merupakan semacam breefing bagi publik, dimana isinya itu semacam assessment terhadap demokrasi yang sedang berkembang. Dan itu bahkan bisa diterbitkan setiap bulan, atau setiap tiga bulan sekali. berikutnya adalah, mengembangkan perpustakaan mengenai demokrasi. Dalam hubungannya dengan hal ini, yaitu sebuah perpustakaan yang unik. Kalau perpustakaan umum atau yang biasa-biasa saja sudah banyak, tetapi

ini perpustakaan khusus mengenai demokrasi. Sehingga kemudian kalau institute ini sudah mempunyai fasilitas yang memadai, maka kemudian ada perpustakaannya, dimana perpustakaan itu bisa menjadi tempat bagi para peneliti untuk melakukan riset, pengkajian dan sebagainya. Itu yang saya lihat. Dan sesungguhnya kalau hal seperti itu bisa dilakukan, maka institute ini bisa lebih cepat berkembangnya. Saya kira lembaga ini tidak harus terlibat didalam kegiatan pemberdayaan demokrasi secara langsung, karena bukan lembaga semacam LSM advokasi, tetapi harus lebih dikembangkan sebagai lembaga think-tank bagi demokrasi. Kalau pemberdayaan masalah demokrasi di tingkat masyarakat, itu menjadi tugas lembaga-lembaga yang lain, lembaga ini justeru melakukan kajian-kajian yang memberikan intelectual guidens bagi pertumbuhan demokrasi. Itulah fungsi yang seharusnya dari lembaga ini, dan memang selama ini belum ada lembaga yang


No. 1, Tahun II


16 Sorotan

khusus menjadi think-tank bagi pengembangan demokrasi. Yang ada adalah lembaga think-tank bidang politik secara umum, yang cuma mengkaji sebagian saja, jadi tidak khusus. Oleh karena itu, tenaga-tenaga peneliti dan pengelolanya haruslah orangorang yang memiliki kapasitas dan bekerja secara full-time di institute tersebut. Untuk itu kita tidak bisa membatasi dengan sebuah universitas, memang base-nya di Universitas Udayana (Unud), tetapi potensi intelektualnya bisa direkrut dari berbagai macam dan dari mana saja, tidak hanya dari tingkat nasional tetapi bahkan juga tingkat internasional, sehingga resources intelectual-nya bisa banyak. Oleh karena itu penting sekali untuk membangun networking baik pada tingkat nasional maupun internasional, khususnya bagi lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan demokrasi. Dalam hal ini cukup banyak lembaga-lembaga yang concern terhadap demokrasi dan itu bisa dikonsolidasikan. Sehingga institute ini bisa juga menjadi vocal point bagi lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan demokrasi. Menurut saya, demokrasi itu tidak bisa instant, dia memerlukan suatu proses, dan prosesnya itu relative memerlukan perencanaan. Saya kurang sependapat dengan pandangan kalangan yang berpendapat bahwa proses demokrasi itu bisa trial and error, karena cost untuk itu bisa menjadi sangat mahal. Karena itu diperlukan suatu konsep pengembangan demokrasi yang lebih konfrehensive untuk konteks satu negara tertentu, sebab model demokrasi di Indonesia bisa berbeda dengan model demokrasi di Malaysia, karena realitas masyarakat, politik, sosiologis, dan historisnya berbeda, jadi tidak bisa satu model. Namun demikian, prinsipprinsip universal dalam demokrasi harus di adopsi, misalnya seperti kebebasan berserikat, berpendapat, adanya media yang bebas, serta civil society yang fibrant dan dinamis. Itu adalah hal-hal yang pokok dan universal bagi demokrasi untuk dapat tumbuh dan menguat, sedangkan hal yang lain-lainnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat.[]

Menjadikan Demokrasi Sebagai Kekuatan Lunak

Dewi Fortuna Anwar Pengamat LIPI Kalau kita lihat Indonesia sedikitnya memiliki dua objective, dua goals dalam meluncurkan Bali Democracy Forum (BDF), sementera Institute for Peace and Democracy (IPD), adalah suatu institusi yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan BDF. Objektif pertama, adalah untuk meningkatkan citra Indonesia itu sendiri, dimana ini merupakan bagian dari diplomasi publik Indonesia yang ingin mengukuhkan citranya pada arena internasional sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kalau kita melihat dari kekuatan riil, kemampuan Indonesia itu cukup terbatas, walaupun kita negara yang besar dan katanya, kekayaannya melimpah, tetapi kenyataannya ekonomi kita masih merupakan ekonomi negara berkembang. Kemampuan kita untuk dapat melakukan berbagai kegiatan diplomasi itu cukup terbatas, demikian juga dengan apa yang bisa kita jual ke dunia internasional, juga masih terbatas. Berbeda dengan China misalnya, dia bisa menjual kekuatan ekonominya, atraksi pasarnya, kekuatan modalnya dan sebagainya. Jadi Indonesia berusaha mencari apa yang kita miliki, dan salah satunya adalah sistim sosial poitik yang relatif baik dan stabil dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, disamping juga sistem sosial budaya yang sangat kaya, dan sangat majemuk. Sekarang ini yang paling menonjol dan justru menjadi sorotan dunia internasional adalah masalah Islam dan barat. Islam

di identikkan sebagai masyarakat yang ekstrim, yang tidak toleran, mendukung terorisme dan juga tidak demokratis. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, dan juga sebagai negara demokrasi yang cukup berhasil dalam 10 tahun terakhir. Jadi ini adalah upaya untuk menyampaikan kepada dunia luar, tentang identitas Indonesia yang baru setelah reformasi, yaitu negara dengan penduduk Muslim terbesar yang demokratis. Kekuatan Lunak Bali Democracy Forum Melalui BDF ini, Indonesia menggunakan kekuatan lunak atau soft power, bahwa kita ingin membanggakan sistim politik kita yang cukup bermartabat, yang merupakan bagian dari peradaban modern yang demokratis, yang pluralistis, dan sebagainya, itu tujuan keluar. Tetapi saya kira ini juga upaya serius, yang merupakan sasaran goals yang kedua, yaitu dimana Indonesia saya kira cukup meyakini tentang pentingnya pelaksanaan demokrasi sebagai suatu objektif yang baik bagi semua umat manusia. Kebetulan di lingkungan Asia Pasifik ini, ekonominya cenderung berkembang cukup pesat, namun politiknya agak mengalami keterbatasan kalau dibandingkan

misalnya dengan Amerika Latin, dan Eropa, kita masih mengalami sedikit defisit demokrasi. Dalam hal ini kita tidak membandingkan dengan Afrika, yang memang masih memiliki banyak masalah. Perkembangan ekonominya cenderung agak terbelakang, demikian juga halnya dalam bidang politik dan sosial budayanya, disamping juga banyak sekali konflik. Tetapi bagi negara-negara yang memiliki ambisi menjadi kekuatan dunia pada abad 21 ini, sistim politik di Asia ini masih mengalami kendala-kendala tertentu. Masih banyak sekali problema hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya, kekerasan paling banyak terjadi di Asia Pasifik ini adalah kekerasan didalam negeri sendiri. Konflik yang paling banyak terjadi, bukan konflik antar Negara, tetapi konflik di dalam negara antar pemerintah dan masyarakat dan juga antar kelompok-kelompok di masyarakat itu sendiri. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengelola sistem politik secara lebih damai, dan demokrasi diyakini merupakan sistem politik yang bisa melembagakan konflik-konflik itu, sehingga menjadi pertarungan yang damai antara partai politik dalam pemilu misalnya, dan antara anggota DPR didalam parlemen.

No. 1, Tahun II



Sorotan

Ambisi Mendorong Demokrasi Jadi Indonesia saya kira memang memiliki suatu ambisi yang cukup besar untuk turut mendorong proses demokratisasi, tidak hanya sekedar image making atau pembuatan citra bagi Indonesia. Lalu kenapa Indonesia berambisi begitu, sementara kita juga baru melakukan demokrasi. Selama ini demokrasi dikenal sebagai mainannya negara-negara barat, dan Indonesia mungkin berdalih bahwa kalau seandainya negara barat yang sudah begitu lama kemajuan politiknya, yang lebih banyak berbicara tentang upaya pemajuan demokrasi, maka resistensi di Asia Pasifik itu akan sangat besar, karena dengan mudah negara-negara di Asia Pasifik akan mengatakan, bahwa itu budaya barat. Sejarahnya itu sudah ratusan tahun, dan tidak cocok untuk dimasukkan atau di aplikasikan di negara-negara Asia Pasifik, tidak relevan kalau harus menurut Amerika, atau menurut Inggris, karena sejarah kita berbeda. Jadi belum apa-apa kuda-kuda pertahanan itu sudah dipasang. Sementara kalau negara-negara Asia Pasifik sendiri yang sudah

“Kita mendorong pemajuan demokrasi ke dunia luar, kita juga mengharapkan ini akan membantu perjuangan kita didalam negeri sendiri, untuk semakin mengkonsolidasikan demokrasi kita ”. menganut demokrasi yang aktif memajukan itu, dan mereka menggunakan sistem yang sifatnya lebih bermitra, tidak menghukum, tidak melecehkan atau mengecam, melainkan mendorong kemajuan bersama-sama, maka upaya memajukan demokrasi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lebih bersahabat, lebih lunak, tidak menggurui atapun menghakimi. Indonesia menganggap itu mungkin memiliki peuang yang lebih besar untuk dapat diterima secara pelanpelan. Ketiga, walaupun disini Deplu orientasinya keluar, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah diplomasi publik. Ketika kita mengukuhkan citra Indonesia sebagai negara demokratis itu kedalam, tentunya kita juga ingin meyakinkan bahwa perilaku dari setiap insan Indonesia itu juga merujuk kepada prinsip-

prinsip nilai demokrasi itu sendiri. Jadi keluar kita mengatakan bahwa kami ini adalah penganut sistem demokrasi, kedalam tentu diharapkan perilaku masyarakat Indonesia juga akan mengikuti itu. Jadi ketika kita mendorong pemajuan demokrasi itu ke dunia luar, kita juga mengharapkan ini akan membantu perjuangan kita didalam negeri sendiri, untuk semakin mengkonsolidasikan demokrasi kita. Walaupun ini orientasinya keluar, namun kita juga bisa memperkokoh sendi-sendi demokrasi didalam negeri. Kita ingat ketika Presiden SBY menyatakan pidato pertamanya tentang kebijakan luar negeri pada tahun 2005, waktu itu beliau menyatakan tentang identitas Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, sebagai negara dengan populasi Muslim

17

terbesar pertama dan sebagai negara yang modern, inilah citra yang harus dikedepankan. Menurut saya justru agak terlambat Deplu meresponsnya, seharusnya kertas putihnya itu cepat keluar, Presiden sudah melontarkan itu dan seharusnya kita melihat bagaimana proyeksi-nya, apa yang harus kita lakukan untuk menampilkan citra Indonesia seperti itu. Menurut saya kalau bisa seharusnya BDF ini sudah kita luncurkan pada tahun 2007, tetapi mungkin saat itu dunia masih disibukkan dengan perang melawan terorisme, masih fokus pada isu security, tidak banyak yang membicarakan isu demokrasi. AS saja tidak berbicara isu demokrasi waktu itu, karena mereka lebih fokus pada isu keamanan, jadi mungkin juga kita melihat timing globalnya. Dan sekarang ini dengan terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh AS, yang juga mengabaikan aspek-aspek demokrasi dan HAM, termasuk didalam negerinya, maka dunia juga bereaksi dan saya kira lingkungan internasional sekarang ini lebih kondusif untuk mendukung upaya menuju demokrasi ini.[]

Jero Wacik :

Menteri-Menteri Pariwisata ASEAN Perlu Saling Mengunjungi Wisata ASEAN

Jero Wacik

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Seusai acara ramah tamah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, 7 January 2009, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, Jero Wacik, menyatakan

akan mengajak menteri-menteri pariwisata negara-negara ASEAN untuk saling berkunjung menikmati pariwisata yang ada di masingmasing negara Asia Tenggara. Tahun lalu, sekitar 30 juta penduduk dari negara-negara ASEAN tercatat sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mengisi hari liburnya. Apabila angka tersebut tetap bisa terpenuhi tahun ini, dengan saling kunjung di antara penduduk negara-negara ASEAN, maka target kunjungan wisatawan mancanegara ASEAN tahun 2009 akan terlampaui. “Ajakan itu akan saya sampaikan kepada menteri-menteri pariwisata ASEAN yang memulai pertemuan Asean Tourism Forum (ATF) pada 8 January 2009. Secara informal, ajakan saya itu sudah saya sampaikan saat satu pesawat dengan Menteri Pariwisata

Singapura dan Brunei Darussalam dalam perjalanan menuju Hanoi dari Singapura”. ” Ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara ASEAN yang terkena dampak krisis. Jadi, selain menggalang kembali solidaritas antar penduduk ASEAN, hal ini juga untuk mendorong pariwisata di ASEAN. Kita mengharapkan, seperti juga Indonesia sendiri, untuk bisa mendapatkan 2-3 juta kunjungan wisman ASEAN ke Indonesia, dari 6,5 juta target kunjungan wisma tahun ini,”, jelas Jero Wacik. Tahun 2008 lalu, realisasi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 6,42 juta orang dengan nilai devisa sebesar 7,5 miliar dollar AS. Sedangkan untuk Vietnam sendiri tercatat hanya mendapatkan 4,6 juta kunjungan

wisman dengan nilai 3,6 miliar dollar AS. Pertemuan tahunan menterimenteri pariwisata ASEAN ke-28 ini diselenggarakan pada 8-10 January 2009 di Daewoo Hanoi Hotel, Hanoi, Vietnam. Pertemuan ini sebelumnya telah diawali dengan pertemuan teknis di tingkat direktur jenderal. Dimana dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai sejumlah masalah pariwisata yang menjadi kendala dan hambatan negaranegara ASEAN, khususnya yang terkait pasca dampak keuangan global terhadap perekonomian penduduk ASEAN. Seusai pertemuan ke-28 ini, para menteri pariwisata ASEAN juga menyaksikan pameran wisata yang diselenggarakan oleh kementerian pariwisata Vietnam bertajuk Travel Expo (Travex) 2009 di Melia Hotel, Hanoi, Vietnam.[]


No. 1, Tahun II


Update

18 Opini

Presiden Obama dan Babak Baru Hubungan RI-AS

Sudjadnan Parnohadiningrat Duta Besar RI untuk AS Ratusan juta pasang mata dari berbagai penjuru dunia tertuju ke Capitol Hill menyaksikan pelantikan Presiden AS Barack Obama, 20 Januari kemarin. Terpilihnya Obama menimbulkan harapan di berbagai kalangan karena ia menjanjikan perubahan. Tingkat dukungan publik AS terhadap Obama saat ini mencapai 86 persen, angka yang sangat signifikan bagi pemerintahan yang akan mulai bekerja. Pelantikan Obama akan diikuti dengan pergantian sejumlah besar pejabat, termasuk menteri dan para pejabat tinggi Deplu AS. Selama kampanye, Obama berjanji akan menerapkan pendekatan berbeda dengan Presiden George W Bush dalam kebijakan luar negeri AS. Obama bertekad menutup kamp Guantanamo, Kuba. Ia juga menyatakan siap berbicara tak hanya dengan negara-negara sekutu dan sahabat, tetapi juga dengan negara-negara yang berseberangan, seperti Iran, Suriah, dan Korea Utara. AS juga akan lebih mengedepankan diplomasi dan menggunakan forum-forum multilateral untuk mengatasi tantangan dan masalah global. Ia berkomitmen AS akan terlibat lebih aktif dalam pembahasan isu

lingkungan dan energi, memperkuat rezim Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), memajukan pendidikan melalui inisiatif Global Education Fund, dan lain-lain. Obama menyatakan prioritas kedua kebijakan luar negerinya mengamankan senjata dan material nuklir. Untuk itu, AS akan memperkuat NPT dan meratifikasi Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). Ia juga akan menekankan politik luar negeri pada upaya mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan, memberantas penyakit, dan mencegah pembunuhan massal. Ia akan memperkuat kemampuan negara-negara mitra di berbagai kawasan dalam mencegah konflik, menjaga perdamaian, dan merekonstruksi kembali masyarakat yang menderita akibat konflik. Obama menyadari konsekuensi dari krisis iklim global dan meyakini sudah saatnya AS memimpin upaya kolektif mengatasi masalah itu. AS juga akan mengupayakan keluar dari ketergantungannya dari minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, Obama akan mendorong kerja sama di bidang energi melalui pendirian Global Energy Forum yang mengikutsertakan negara-negara produsen emisi terbanyak. Terakhir, dengan situasi krisis finansial yang dihadapi AS saat ini, Obama akan memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Menurut Hillary Clinton dalam dengar pendapat konfirmasinya sebagai calon menlu di Senat AS, pemerintahan Obama 2009-2013 akan memprioritaskan kebijakannya pada: penarikan pasukan AS dari Irak serta menyukseskan perang terhadap Al Qaeda, Taliban, dan kelompok radikal lainnya di Afganistan dan perbatasan Pakistan. Pada saat bersamaan, AS akan menggunakan smart power yang di antaranya terdiri dari diplomasi ekonomi, militer, politik, hukum, dan pendekatan budaya untuk mengatasi konflik di Timur Tengah (termasuk konflik di Gaza

saat ini) serta nuklir Iran. Tantangan global AS Berdasarkan prioritas kebijakan luar negerinya, upaya untuk merebut perhatian AS terhadap Asia bukan hal mudah. Dalam jangka pendek, Obama dituntut segera memenuhi janji kampanye menarik pasukan AS dari Irak dalam waktu 16 bulan dan mengalihkan sumber daya untuk menyukseskan perang di Afganistan. Perhatian AS juga akan banyak tercurah untuk meredakan ketegangan di Gaza yang masih bergejolak. Pada saat bersamaan, AS juga harus mengantisipasi langkah-langkah Iran yang bersikukuh meneruskan program pengayaan uranium dan Korea Utara yang dicurigai akan terus mengembangkan program senjata nuklir. Perhatian AS di Asia akan lebih diarahkan untuk menghadapi semakin besarnya kekuatan China di berbagai bidang walau Jepang akan tetap menjadi batu penjuru kebijakan luar negeri di kawasan. AS memprediksikan China dapat menjadi negara paling berpengaruh setelah AS dalam dua dekade mendatang. China juga akan memiliki kekuatan militer yang sangat besar, juga negara yang paling banyak membutuhkan energi dan menyumbangkan polusi. AS juga akan mengantisipasi menguatnya pengaruh dan kekuatan Rusia. Sebagaimana disebutkan dalam Global Trends 2025 yang dikeluarkan US National Intelligence Council November 2008, AS memperkirakan Rusia akan menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan bila negara itu berhasil meningkatkan kemampuan SDM, melakukan diversifikasi ekonomi, dan semakin terintegrasi dengan pasar global. Pemerintahan Obama juga akan disibukkan dengan negosiasi Strategic Arms Reduction Treaty (START) yang akan segera berakhir Desember 2009, sementara hubungan Washington dan Kremlin dalam situasi yang

kurang kondusif menyusul pecahnya konflik bersenjata Georgia-Rusia dan program pembangunan sistem pertahanan rudal di Eropa. Pada saat bersamaan, AS juga harus memberi perhatian pada India sebagai kekuatan besar di Asia Selatan. Perhatian AS terhadap India saat ini tidak saja untuk menindaklanjuti penandatanganan kemitraan strategis di bidang penggunaan nuklir untuk tujuan damai, tetapi juga karena serangan teroris di Mumbai yang mengindikasikan besarnya ancaman terorisme di Asia Selatan dan masih kuatnya ketegangan hubungan Pakistan-India. Akibat krisis finansial dan berbagai konflik serta ketegangan di berbagai kawasan, AS dihadapkan pada pilihan antara konsentrasi mengatasi masalah domestik atau menambah mitra kerja guna mengatasi berbagai tantangan bersama yang sekaligus mendukung wajah baru AS. Penulis berpandangan Obama akan memfokuskan perhatian pada upaya mengatasi berbagai isu domestik, terutama mengatasi situasi ekonomi seraya membangun kemitraan dengan berbagai negara. Sebesar apa peluang RI meningkatkan hubungan bilateral dengan AS? Adakah tantangan yang bakal dihadapi RI dalam membangun kemitraan yang lebih strategis dengan AS? Kemitraan strategis RI-AS Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di depan para pengusaha dan pemerhati Indonesia di AS bulan November 2008 menyerukan dimulainya babak baru hubungan RI-AS dalam bentuk kemitraan strategis yang didasari kesetaraan dan kepentingan bersama. Kemitraan strategis tersebut harus membawa manfaat bagi rakyat kedua negara, bersifat jangka panjang, dan mengandung elemen hubungan antarmasyarakat. Menurut Cameron dan Yongnian (2007), kemitraan strategis secara

No. 1, Tahun II



Kilas

Sumber : Kompas

Indonesia Memilih Abstain AP Photo/David Karp

umum didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling percaya, dan menghormati. Kesepakatan kemitraan strategis biasanya juga bersifat komprehensif, holistik, dan jangka panjang serta disertai komitmen dan mekanisme kerja sama yang intensif, terus-menerus, dan stabil. AS dan RI dapat menentukan bidang- bidang yang menjadi prioritas kerja sama kedua negara. Kemitraan strategis itu tidak saja akan menandai semakin majunya hubungan di antara kedua negara, tetapi juga dapat memberikan keuntungan riil bagi masing-masing negara. AS mempunyai kekuatan ekonomi dan kekuatan militer yang sangat besar sekaligus menguasai teknologi yang maju. Dalam kemitraan strategis tersebut, RI akan mendapat potensi keuntungan yang semakin besar, antara lain dengan peningkatan jumlah bantuan dan kerja sama teknis di berbagai bidang. RI, sebaliknya, akan memberi keuntungan kepada AS yang lebih besar pula, di antaranya dalam memberikan kontribusi pada upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, yang juga merupakan kepentingan AS. Dalam kemitraan strategis RI-AS, RI dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih baik untuk meyakinkan AS agar menggunakan kapasitasnya sebagai negara adidaya secara bertanggung jawab, antara lain dalam pengelolaan stabilitas kawasan dan global, perdagangan internasional, perubahan iklim, dan kerja sama pemberantasan kemiskinan global. Peluang untuk membangun kemitraan strategis tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin apabila menyimak pidato Obama di Berlin tahun lalu, yaitu ”Partnership and cooperation among nations is not a choice; it is the one way, the only way, to protect our common security and advance our common humanity”.

19

Update

Sidang Darurat Majelis Umum PBB, yang beranggotakan 192 negara, dalam suatu resolusi tak mengikat yang diubah, hampir secara bulat memberi suara untuk mendesak “penghormatan penuh” resolusi No.1860 yang menyerukan gencatan senjata segera, bertahan lama dan sepenuhnya dipatuhi, terutama penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza. Resolusi itu diadopsi melalui perdebatan berjamjam dengan suara 142 menerima, enam menolak, dan sisanya abstain. Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860 itu juga menyerukan agar tidak dihambatnya penyediaan dan distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk bahan makanan, bahan bakar, dan obatobatan di seluruh Jalur Gaza. Pemerintah Indonesia bersikap abstain dalam pemungutan suara proses adopsi resolusi Sidang Darurat Majelis Umum PBB itu. Dan beberapa pihak mungkin cukup terkejut dengan sikap abstain yang diambil Indonesia, mengingat Indonesia adalah penggagas Sidang Darurat Majelis Umum PBB itu, jauh sebelum Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi No.1860. Menurut Marty Natalegawa, Duta Besar RI untuk PBB, Indonesia memilih abstain dikarenakan posisi prinsip Indonesia, dimana Indonesia melihat bahwa resolusi itu tidak cukup keras mengecam Israel atas serangan kejinya ke Gaza.[]

Saat Yang Tepat Untuk Bersikap Tegas Marty Natalegawa Duta Besar RI untuk PBB Sebagai salah satu pendukung utama Palestina, Indonesia sangat menyesal tidak dapat bergabung dengan negara-negara anggota PBB yang lain mewujudkan suatu konsensus dalam sidang itu. Delegasi kami akan memiliki kesulitan besar untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat Indonesia, tentang bagaimana mungkin kita, sebagai Majelis Umum, bukan Dewan Keamanan, sebagai suatu Majelis Umum yang beranggotakan 190 negara, tidak dapat secara eksplisit berkata kepada Israel, kekuatan pendudukan, untuk menghentikan aksi kekerasannya dan keluar dari Gaza sekarang. Dengan adanya perubahan pada naskah resolusi, tepatnya pada paragraf tiga pembukaan naskah baru, Majelis Umum bahkan tidak mampu mengidentifikasi tersangka utama dari seluruh krisis kemanusiaan itu, yaitu Israel.

Sidang Darurat Majelis Umum kali ini adalah saat yang tepat untuk bersikap tegas dan jelas. Kami dapat mengatakan bahwa kami tidak dapat mendukung resolusi ini, bukan karena kami tidak mendukung Palestina. Sebaliknya kami mendukung Palestina 110 persen sehingga kami merasa bahwa resolusi ini tidak cukup keras mengutuk Israel,

Tentu saja setiap nyawa berharga, saya tidak mengatakan bahwa nyawa seseorang lebih berharga dari yang lain. Kami mengutuk, kami merasa prihatin dengan setiap warga sipil yang tewas, baik Palestina maupun Israel. Sidang Darurat Majelis Umum kali ini adalah saat yang tepat untuk bersikap tegas dan jelas. Kami dapat mengatakan bahwa kami tidak dapat mendukung resolusi ini, bukan karena kami tidak mendukung Palestina. Sebaliknya kami mendukung Palestina 110 persen sehingga kami merasa bahwa resolusi ini tidak cukup keras mengutuk Israel, dalam meminta Israel untuk segera menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya. Oleh karena itu, dengan bersikap abstain maka Indonesia justru menunjukkan sikap dan solidaritasnya secara total kepada penderitaan warga Palestina sehingga meminta dengan segera penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.[]


No. 1, Tahun II


20 Lensa

Interfaith Dialogue

Pertukaran Imam Indonesia -Inggris

Sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi program IndonesiaUK Islamic Advisory Group (IUIAG), enam praktisi Islam Indonesia didampingi pejabat Deplu dan staf Kedubes Inggris di Jakarta, telah melaksanakan program Imam Exchange di empat kota di Inggris, yaitu Leicester, Nottingham, Birmingham dan London, pada tanggal 14-18 Desember 2008. Program kunjungan para praktisi Islam ini bertujuan untuk melihat lebih jauh kehidupan umat Islam di Inggris, hubungan antara umat Islam dengan umat beragama lainnya, serta peran serta umat Islam di Inggris dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam kunjungan ini, para Imam Indonesia tersebut didampingi juga oleh Imam Inggris, yang sebelumnya telah mengikuti program Imam Exchange ke Yogyakarta, yaitu Dr. Musharraf Hussain, Syeikh Shouaib Ahmad, Mufti Yusuf Akudi dan Qari Hafiz Asim. Dalam program ini, Imam Indonesia mendapat kesempatan untuk siaran on air di Radio Hajj Leicester selama satu setengah jam, yang dimanfaatkan untuk menjelaskan mengenai pendidikan Islam di Indonesia, terutama di pondok-pondok pesantren. Siaran ini mendapat tanggapan positif dari para pendengar, dimana banyak SMS yang masuk yang menyambut baik kunjungan Imam Indonesia ke Inggris ini. Di Darool Uloum Qur’an yang merupakan kompleks Sekolah Islam dan pusat kemasyarakatan Muslim di kota Leicester, para Imam memberikan paparan mengenai kurikulum dan mata pelajaran di pondok-pondok pesantren, disamping juga berkesempatan bertemu dengan Syekh Maulana Adam Sahib, pendiri dari Darool Uloum Qur’an. Selain berdiskusi dengan Imam Masjid Umar Leicester, Imam Indonesia juga melakukan kunjungan ke St. Philips Centre, yaitu organisasi lintas agama yang berada dibawah struktrur gereja St. Philips, dan berdiskusi mengenai praktek kehidupan beragama di Indonesia dan kurikulum pendidikan

Enam Imam Indonesia mendapat kesempatan untuk siaran on air di Radio Hajj Leicester selama satu setengah jam. siaran ini mendapat tanggapan positif dari pendengar.

di pondok pesantren. Di Nottingham, Imam Indonesia melakukan kunjungan ke Islamia School dan melihat secara langsung proses belajar-mengajar di sekolah tersebut dan mendapatkan penjelasan mengenai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Muslim Hands diseluruh dunia. Muslim Hands adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang amal yang mengelola Islamia School, dimana pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh, turut berpartisipasi memberikan bantuan. Di Birmingham, Imam Indonesia juga meninjau proses belajarmengajar di sekolah Al-Hijra School, sebuah sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Inggris, serta berkunjung ke Masjid Green Lane yang berada dibawah naungan Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith Great Britain, sebuah organisasi yang bergerak di bidang amal dan didirikan tahun 1975.

Delegasi Imam Indonesia juga melakukan pertemuan dengan Fouad Nahdi, Direktur Radical Middle Way (RMW) di London. RMW adalah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman yang benar tentang Islam, menyebarkan prinsip anti kekerasan, mendidik umat Islam, khususnya dalam hal persepsi mengenai eksklusifitas Islam, dalam bentuk seminar, pelatihan, dialog dan capacity building. Pada tahun 2008, Kemlu Inggris menerima inisiatif RMW untuk membentuk the alliance of middle way yang didasari oleh fakta bahwa Inggris merupakan tempat pertemuan berbagai aliran Islam di dunia, sehingga umat Islam di Inggris harus menghadapi keragaman tersebut. Untuk itu RMW akan melaksanakan kegiatan di tiga negara, yaitu Pakistan, Sudan dan Indonesia. Hal ini karena banyak masyarakat Muslim di

Siswa-siswi Islamia School, Nottingham sedang belajar

Inggris yang merupakan keturunan Pakistan, sedangkan Sudan dipilih karena di negara tersebut banyak terdapat gerakan Islam radikal, dan Indonesia merupakan contoh yang tepat untuk Islam moderat. Direncanakan awal tahun 2009 ini RMW akan berkunjung ke Indonesia untuk melaksanakan program capacity building, pengabdian masyarakat, training kepemimpinan dan membangun network antara RMW dengan organisasi Islam di Indonesia. Duta Besar RI menyampaikan penghargaan kepada ke-enam praktisi Islam yang turut ambil bagian dalam program tersebut, yang walaupun masih berusia muda namun sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai Islam, dan manfaatnya terhadap penyebaran dan pembelajaran mengenai Islam dan masyarakat muslim di Indonesia kepada saudara-saudara umat Islam di Inggris pada khususnya, dan masyarakat Inggris pada umumnya. Dr. Musharraf Hussain berharap agar program ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan program yang telah ada, serta melaksanakan hubungan yang lebih intens dalam konteks sosial budaya antara Inggris dan Indonesia, seperti pelaksanaan pameran budaya Islam, pertukaran dosen, pertukaran pelajar dan mahasiswa Islam. Sementera para Imam Indonesia menyampaikan pengamatan mereka tentang umat Islam di Inggris yang memiliki semangat tinggi dalam mempertahanakan eksistensi dan identitas ke-Islaman mereka ditengah masyrakat yang plural dan sekuler. Juga berbagi pengalaman tentang penyebaran Islam di Indonesia selama ini, yang tidak hanya berbaur bahasa tetapi juga budaya (akulturasi dengan menggunakan simbol-simbol yang dikenal masyarakat umum Inggris) guna memberikan pemahaman yang lebih tepat tentang Islam, sehingga tidak menimbulkan image yang menakutkan bagi masyarakat non Muslim Inggris.[]

No. 1, Tahun II



Lensa

Kata “Kai” dalam bahasa Jepang artinya perkumpulan. Komunitas warga Jepang yang ada di Jakarta sejak tahun 1971 membuat sebuah wadah yang mereka sebut “ LaguLagu Kai ” yang artinya perkumpulan bagi komunitas pecinta lagu Indonesia. Kegiatan perkumpulan ini cuma satu yaitu latihan mennyanyikan lagu Indonesia seminggu dua kali. Lagu seperti Bengawan Solo, sepasang mata bola dan lagu-lagu lainnya yang nge-hits ditahun 60-an dan 70 an menjadi lagu favorit bagi komunitas ini. Perkumpulan Lagu-lagu Kai ini dibentuk pada tahun 1971 di Jakarta, dimana pada awal terbentuknya Dubes Jepang waktu itu, Fujita, juga menjadi anggota perkumpulan ini. Lagu-lagu Kai dibentuk sebagai upaya dari masyarakat Jepang yang berada di Indonesia untuk mengetahui budaya Indonesia. Melalui lagu, diharapkan terjadi komunikasi yang lebih baik antara masyarakat Jepang dengan masyarakat Indonesia. Sebab pada masa pemerintahan PM Tanaka tahun 1971 terjadi peristiwa Malari di Jakarta. Banyak sekali rakyat Indonesia waktu itu yang berdemonstrasi di jalan Thamrin dan Sudirman untuk memboikot produk-produk dari Jepang dan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Peristiwa Malari ini awalnya dilatar-belakangi oleh persoalan politik, yaitu masalah pencalonan presiden, dimana salah seorang kandidat yang tidak terpilih, menggunakan isu anti Jepang. Para pelajar, Mahasiswa dan penduduk diserukan untuk memboikot seluruh produk dan perusahaan Jepang karena dianggap kurang bagus. Hal ini membangkitkan kemarahan rakyat Indonesia, sehingga show room Astra Motor dibakar dan banyak perusahaan Jepang dirusak.

Memahami Indonesia

Lewat Lagu

Masaki Umemura (Senior Member Jakarta KAI)

Karena peristiwa inilah kemudian masyarakat Jepang mendiskusikan apa saja kekurangan yang ada. Semua berfikir bagaimana cara yang baik untuk mendekatkan hubungan antara orang Jepang dan orang Indonesia. Dari diskusi tersebut disimpulkan bahwa bukan masalah perekonomian saja yang harus ditingkatkan, tetapi kami juga perlu mengetahui tentang budaya bangsa Indonesia. Orang Jepang perlu mengetahui bagaimana orang Indonesia, budayanya, bahasanya, juga medianya, dan menurut hemat kami cara yang paling tepat adalah melalui lagu-lagu. Kami menaruh perhatian pada bagaimana kami menjalin kerjasama kebudayaan yang telah ada kedepannya, bagaimana kita bekerjasama menjalin penger-

tian melalui lagu-lagu, karena sebagian besar orang Indonesia itu ternyata senang menyanyi, senang dengan lagu-lagu. Anak saya adalah lulusan Universitas Indonesia, dimana pada saat acara inagurasi, semua hadirin dan para lulusan bernyanyi bersama, menyanyikan sebanyak 21 lagu. Suatu saat saya tanya pada pak Suyudi (pada waktu itu menjabat sebagai Dekan), kenapa kita harus menyanyi sebanyak itu, dia katakan “Anda tahu, banyak orang menempuh pendidikan SD, SMP, SMA di wilayah yang sama atau dekat dengan tempat tinggal mereka. Tetapi di Universitas, mahasiswa itu berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan juga dari negara-negara lainnya, mereka memiliki kultur, budaya dan

21

juga bahasa yang berbeda. Ini adalah bentuk penghargaan dan event dimana mereka semuanya dapat berkolaborasi dengan baik. Lagulagu ini menyatukan semua orang”. Saya kira ini adalah pemikiran yang penting, dan Perkumpulan Lagu-lagu Kai ini memiliki target yang sama, yaitu sebagai wahana yang penting bagi masyarakat Jepang untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Perkumpulan Lagu-lagu Kai adalah tempat dimana kita bisa bernyanyi dengan semangat melalui lagu-lagu yang mudah untuk dinyanyikan, dari mulai sedikit hingga menjadi besar secara perlahan. Tempat dimana kami bisa berkolaborasi tanpa perlu fasilitas yang rumit. Anggota Perkumpulan Lagu-lagu Kai di Jakarta sekarang ini sekitar 30 orang, tetapi ketika mereka selesai bertugas di Jakarta dan kembali ke Jepang, mereka juga mendirikan Perkumpulan Lagu-lagu Kai di Tokyo, Osaka, dan kota-kota lainnya di Jepang, bahkan juga di kota-kota di negara lainnya. Yang terbesar adalah di Osaka, yang mencapai 400 orang lebih. Perkumpulan Lagu-lagu Kai di Indonesia, selain di Jakarta, juga ada di Bontang dan Makasar. Anggota Perkumpulan Lagu-lagu Kai ini berasal dari hampir semua kantor dan perusahaan Jepang yang berada di Indonesia. Tercatat semuanya ada 772 anggota, dimana yang sudah senior itu kurang lebih berjumlah sekitar 50 orang. Ang�� gotanya memang terus berganti, karena ada yang harus kembali ke Jepang dan ada pula yang baru datang dan bergabung. Kami tetap melakukan latihan rutin setiap hari Rabu di Japan Club Foundation, Sky Building lt.4, Jl. Thamrin, Jakarta, dan biasanya diikuti oleh sekitar 1520 orang anggota. []


No. 1, Tahun II


22 Lensa

Bina Nusantara English Club Gelar Nationwide English Olympic Kelima

Widya Yap Putri, Kepala Bagian Publikasi Nationwide English Olympic, Bina Nusantara

Dengan mengangkat tema “Indonesia is Reborn” Bina Nusantara English Club akan mengadakan Nationwide English Olympics (NEO), kompetisi bahasa Inggris tahunan tingkat Nasional terbesar di Indonesia. Event ini akan di selenggarakan pada 2024 February 2009. Dalam hajatan kali ini, juga akan diadakan sub-event berupa pemecahan rekor melalui permainan papan Scrabble dalam satu waktu yang melibatkan minimal 2000 (dua ribu) orang. Acara ini akan diadakan pada hari Minggu, 22 Februari 2009 di Kampus Anggrek BiNus University. Menurut Widya Yap Putri, Kepala Bagian Publikasi Nationwide English Olympic, Acara tersebut terbuka untuk umum, siapa pun bisa datang untuk memainkan scrabble dan juga turut berpartisipasi memecahkan rekor. Acara ini tidak di pungut biaya, pengujung juga boleh membawa papan scrabble mereka masing-masing dan kami juga akan memberikan hadiah kepada

setiap pengunjung berupa merchandise dan bagi pemain yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap permainan akan diberikan hadiah lagi. Jangan dulu kecewa bagi yang tidak mendapatkan nilai tertinggi, kami juga akan menyediakan lucky draw yang siapa pun bisa mendapatkan hadiah tersebut. Widya menegaskan bahwa Permainan scrable ini bertujuan untuk memasyrakatkan scrabble bagi semua lapisan masyarakat, selain itu juga bisa menambah kosa kata inggris. Let’s have fun in learning English. Setelah sukses dalam penyelenggaraan event-event sebelumnya, NEO ke-5 ini akan diluncurkan dengan tingkat dan kualitas yang lebih tinggi. Jumlah participant diperkirakan akan mencapai 600 peserta, sedangkan jumlah pengunjung yang akan menyaksikan kompetisi ini diperkirakan mencapai 30.000 orang. Dengan mengundang dewan juri dan eksekutor bertaraf internasional, NEO ke-5 merupakan event kompetisi bahasa Inggris kelas dunia terbesar dan terbaik di Indonesia tahun ini, karena BNEC akan menyelenggarakan kompetisi debat kelas dunia, disamping juga menggelar sebuah kompetisi baru yang merupakan karya original BNEC, yaitu Xpress Xpression. NEO ke-5 ini, terbuka bagi seluruh pelajar Sekolah Menengah Atas dan para

mahasiswa dari Universitas di seluruh Indonesia. Dan kompetisi ini akan menggunakan system point sebagai bentuk kompetisi Olimpiade Bahasa Inggris terbaru, dalam menentukan siapa peserta terbaik untuk tingkat SMU dan Universitas, serta siapa yang berhak memperoleh trophy Juara Nasional dari Menteri Pendidikan Nasional RI. Selain menyaksikan kompetisi, pada NEO ke-5 ini para pengunjung juga dapat mengikuti dan menikmati berbagai games yang disediakan secara terbuka setiap harinya. Disamping itu

penyelenggaraan NEO ke-5 ini juga dikemas dengan gaya baru, dimana seluruh peserta dan pengunjung akan dapat merasakan “terlahir kembali” dari masa lalu dan memiliki semangat baru sebagai orang Indonesia di era globalisasi, melalui presentasi daur hidup burung Phoenix yang akan dilakukan pada setiap pembukaan kompetisi setiap harinya. Seluruh peserta dan para pengunjung juga dapat bersosialisasi dalam upaya untuk memecahkan lima rekor Indonesia Records dan Guinnes World of Records.

No. 1, Tahun II



Lensa

Inna Safiya M

(Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional – Unpad, bergabung di Direktorat Diplomasi Publik pada 1 Agustus 2008 – 12 Desember 2008)

Direktorat Diplomasi Publik (Dit. Diplik), inilah tempat dimana saya menghabiskan waktu selama kurang lebih

empat bulan untuk magang pertama saya di instansi pemerintah. Berbeda sekali dengan apa yang ada di benak saya sebelumnya, saya pikir hanya duduk-duduk di belakang meja, mengetik sesuatu, dsb. Tapi ternyata, sesuai dengan namanya “publik”, yaitu berurusan dengan masyarakat umum termasuk tokoh masyarakat,

pekerja seni, media, serta mahasiswa, dan menurut saya inilah direktorat paling sibuk dimana sejumlah agenda kegiatan selalu siap menunggu untuk dikerjakan. Salah satu agenda kegiatannya adalah program tahunan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2003, beasiswa ini telah diikuti oleh peserta dari negara-negara SwPD (Southwest Pacific Dialogue) dan Pacific Island Forum (PIF), kemudian berkembang hingga tahun 2008 ini dan telah menghasilkan

sebanyak 213 peserta dari 34 negara termasuk negara-negara ASEAN+3, USA, Inggris, Azerbaijan, Belanda, India dan Afrika Selatan. Para peserta beasiswa tersebut dilatih dan dikarantina selama kurang lebih tiga bulan di sanggar-sanggar yang telah dipilih Deplu. Mereka mempelajari beragam ekspresi seni tradisional Indonesia seperti tari-tarian dan alat musik, seni bela diri, wayang, lukis, dsb, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk pagelaran seni dan budaya (sekaligus menjadi penutup program BSBI)

Menimba Pengalaman Dari Diplomasi Publik

Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh para Diplomat, tetapi semua orang bisa melakukannya seperti kita seorang mahasiswa yang masih mecari jati dirinya serta belajar dan belajar. Di Direktorat Diplomasi Publik (Diplik) saya melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama lebih dari 2 bulan, disana bukan hanya mengagendakan sebuah surat, foto copy, buat surat, tetapi saya juga masuk dan tergabung dalam team untuk melaksanakan kegiatan Diplomasi Publik. Guru yang paling berharga adalah sebuah pengalaman dan belajar dari sebuah kesalahan, pengalaman yang saya

dapatkan di Diplik Achmad Rizki Safutra widy, mungkin mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu tidak akan Politik (IISIP) Jakarta, Bergabung di Direktorat Diplomasi Publik pada 15 Oktober 2008 – 31 terjadi unDesember 2008) tuk kedua kalinya. Saya pengalaman yang saya baru dapatkan ketika mengimengerti dan belajar kuti kegiatan di Diplik menjadi seorang diplodari BSBI hingga Jak mat yang tidak mudah Jazz, terlihat bahwa tidak dilakukan oleh seorang mudah untuk mengunmahasiswa yang belum dang seorang pejabat mengenal mengenai pemerintah Indonesia menjaga dan membanmaupun Corps Diplomat gun hubungan dengan karena pembicaraan para cross diplomat denmaupun undangan yang gan baik, di diplik saya disampaikan sangat bisa memahami semua berpengaruh bagi Deplu itu. Ketika saya mengikhususnya Diplik. Apalakuti acara penutupan gi berhubungan dengan BSBI 2008 “Indonesia Corps Diplomat, karena Channel 2008” di Yogbukan hanya membawa yakarta, ada 50 peserta institusi tetapi sebuah dari 29 negara yaitu persahabatan atau negara-negara Asia Pashubungan diplomatik ifik, Eropa, Amerika dan antara Indonesia dengan Afrika. Peserta dari 29 negara sahabat. negara tersebut belajar Terima kasih kepada dan memahami seni dan semua staff Diplik yang budaya Indonesia di 4 bisa menerima dan kota di Indonesia yaitu; memahami saya dan Bandung, Solo, Yogyateman-teman magang. karta dan Bali. Banyak

23

Diplomasi Publik Bukan Hanya

Misi Kebudayaan

“Indonesia Channel”. Banyak ilmu dan pengalaman yang telah saya dapatkan. Kini, saya mengerti bahwa diplomasi publik sebenarnya bukanlah misi kebudayaan seperti tari-tarian ataupun festival-festival, itu hanyalah sebagai sarana pendukung dalam menjalankan suatu diplomasi untuk mencapai tujuan nasional, how to win hearts and minds of people melalui kebudayaan yang sifatnya lebih komunikatif . Dari awal pembukaan program

hingga penutupan, Diplik selalu mengundang dan bekerjasama dengan para tokoh masyarakat, korps diplomatik, pekerja seni, media serta mahasiswa dari berbagai universitas. Secara pribadi, saya dapat melihat dan merasakan bahwa melalui program beasiswa ini, terbina hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai penyambung dan penerima kebijakan sehingga dapat bersama-sama membangun Indonesia.

apa kata mereka Kita sekarang ini sudah nyaman... Kita tahu bahwa politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas dan aktif, dimana kita terbuka terhadap perkembangan situasi diluar, tetapi kita tidak diam, kita juga aktif. Dan kalau dilihat posisi Indonesia,

kalau kedepannya Indonesia bisa meningkat, yaitu dari negara menengah menjadi negara yang memiliki power yang kuat, mungkin polugri kita bisa lebih aktif lagi sebagai pihak yang mempengaruhi, bukan sebagai yang dipengaruhi. Tapi Narumi kalau kondisinya masih Mahasiswi Universitas Paramadina, seperti ini, yaitu sebagai Jakarta negara menengah, maka kita jangan coba-coba untuk sekarang ini sudah dalam terlalu aktif atau menyerang posisi yang aman, dimana kepentingan negara lain, karkita tidak pernah menyerang ena status kita sekarang ini kepentingan negara lain, sudah nyaman banget. kita tetap bertahan terhadap kepentingan nasional kita sendiri, namun disamping itu kita tetap aktif ikut serta dalam percaturan dunia internasional. Jadi menurut saya, Indonesia memang lebih baik untuk tetap berada seperti pada posisinya sekarang ini. Saya rasa

Tabloid Diplomasi mengupas masalah aktual kegiatan diplomasi dan kebijakan Luar Negeri RI. Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri RI bekerjasama dengan Pilar Indo Meditama. Terbit setiap bulan.

DIPLOMASI Tabloid


No. 9, Tahun I, Tgl. 15 September - 14 Oktober 2008

Customer Service: (021) 686 63162 Email: [email protected]

http://www.diplomasionline.net

Duta Belia

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Melakukan Diplomasi Angklung

Mencari

Tempat Terhormat Indonesia Dino Patti Djalal :

Indonesia Semakin ”outward looking”


9

h

F

a

gar

n Ne

lata

dau

Catatan-catatan kritis dalam buku ini boleh jadi salah satu jawabannya.

ng

menggeluti dunia diplomasi luar negeri (mantan dubes di sejumlah negara), karya ini menjadi penting sebagai salah satu rujukan hidup bagaimana bangsa Indonesia mesti bersikap. Bagi Abdul Irsan,

penulis buku ini, sikap itu penting mengingat posisi strategis Indonesia di kancah pergaulan internasional terus mengalami pasang surut, belum lagi perubahan dunia yang bisa terjadi setiap saat.

Benah Diri Deplu

Buku berjudul Indonesia di Tengah Pusaran Globalisasi ini memuat

Meningkatkan Profesionalisme Diplomat tujuh bagian. Bagian satu,

SI

OMA DIPL

ana i Perd JDF PN ZBIPPD FS4FSW BTJ@SJ! $VTUPN EJQMPN &NBJM

Edis

Menlu:

Tabloid

asi dan

Inter

one

aksi

at the

heart

of dynamic

asia

asean

unik

a Kom

Medi

N ASEA n kat ar huyara gak TaMas 40 uju ih Men g Leb Men Yan AN ASE

2 Tahun

e lism ahkanDProfesiona Ben kat ning

Tingkatkan Citra dan Martabat Bangsa

i,

i:

t

n e:

m

Me

masyarakat dapat mengenali hak-hak dan kewajiban ketika mereka berada didalam negaranya atau harus tunduk kepada hukum negara lain ketika mereka berada diluar wilayah negaranya. Terdapat tiga tema besar dalam susunan buku ini. pertama proses hukum delimitasi batas maritim. Dalam bagian ini, terdapat tulisan-tulisan dari para pakar hukum laut dan praktisi negara. Bagian kedua, buku

)STILAH DIPLOMASI KEBUDAYAAN MEMANG BUKANLAH MERUPAKAN KOSAKATABARU KITASERINGMENDENGARNYA SETIDAKNYAKALAUKITA MENGARTIKANDIPLOMASI SEKEDARSEBAGAIALATUNTUK MENGELOLAHUBUNGANANTAR BANGSADANMENGANGGAP KEBUDAYAANHANYASEBATAS KESENIAN $ALAMBUKUINI DIPLOMASITIDAKHANYA DIARTIKANSEBAGAI PERUNDINGANNEGOSIASI SAJA MELAINKANJUGACARA MENGELOLAHUBUNGAN ANTARBANGSA BAIKDALAM KEADAANDAMAIMAUPUN DALAMSITUASIPERANG/LEH KARENAITUISTILAHDIPLOMASI KEBUDAYAANDALAMBUKU INIDIBENTANGKANDARI YANGBERSIFATMIKRO YANG MENGANGGAPKEBUDAYAAN HANYASEBATASKESENIAN SAJA SAMPAIDENGANYANG BERSIFATMAKRO YANG MENGANGGAPKEBUDAYAAN SECARALEBIHLUAS SAMPAI DENGANNILAI NILAIIDEOLOGI NASIONALISME ATAUPUN

Mengubah Potensi Konflik Menjadi Potensi Kerjasama

Lu

ngin

Jadi

omat

Dipl

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

DIPLOMASI

ini berbicara mengenai aspek teknis dari delimitasi batas maritim. Kontributor bagian ini merupakan para praktisi dibidang survei dan pemetaan. Dibagian ketiga, penyunting merasa perlu untuk mengungkapkan sisi lain dari persoalan batas wilayah negara, sehingga dengan demikian menyusun tulisan-tulisan yang memiliki aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Buku terbitan BAKOSURTANAL ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat umum, lebih khusus lagi oleh para pengambil kebijakan nasional, akademisi, politisi, pemerhati dan mahasiswa yang tertarik dengan masalah-masalah pengelolaan batas wilayah negara, khususnya batas maritim.[]




Arif Havas Oegroseno:

Pulau-pulau Terluar Memiliki Peran Strategis Dalam Perundingan Batas Maritim Duta Besar Malaysia Dato’ Zainal Abidin Muhamad Zain:

Indonesia Sebagai Pusat Tumpuan Kebijakan Luar Negeri Malaysia

Data Buku Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia Aspek Permasalahan Batas Maritim Indonesia

Penulis: Dr. Ir. Sobar Sutisna, M. Surv. Sc.

Penerbit: Pusat Pemetaan Batas Wilayah (Bakosurtanal)

Tebal:

Carrisa Puteri:

227 halaman

Direktorat Diplomasi Publik

ISSN 1978-9173

www.diplomasionline.net

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

9

771978 917386

Ayat-ayat Diplomasi

DIPLOMASI Tabloid

Lensa

S

ebanyak 22 Diplomat Departemen Luar Negeri RI, Rabu 15/10, secara maraton selama tiga hari, melakukan pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Papua Barat, Bupati Manokwari, tokoh masyarakat dan juga Rektor serta para Dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Papua ( Unipa) yang terletak di Kabupaten Manokwari. Direktur Keamanan Departemen Luar Negeri RI, Sujatmiko, sebagai ketua rombongan mengatakan bahwa rombongan para Diplomat ini datang ke provinsi Papua Barat dalam rangka untuk melihat kondisi daerah tersebut secara langsung, terkait dengan situasi politik, keamanan, dan sumber daya alam, sehingga para Diplomat ini nantinya bisa memberikan penjelasan ketika ditanya seputar masalah Papua saat mereka bertugas di negaranegara sahabat. Hal ini juga dimaksudkan dalam rangka program Peningkatan SDM mengenai kapasitas politik dan hubungan luar negeri Departemen Luar Nederi. Oleh karena itu para pejabat Diplomatik dan Konsuler Deplu RI yang akan ditempatkan di negara-negara dimana isu Papua mendapatkan perhatian yang cukup tinggi, dapat melihat keinginan masyarakat serta memperoleh informasi-informasi penting secara langsung mengenai isu-isu politik, ekonomi, sosialbudaya dan keamanan di Papua. Dalam acara kunjungan ini, rombongan Diplomat memperoleh penjelasan tentang gambaran kondisi umum provinsi Papua Barat dan juga program pembangunan infrastruktur jalan, potensi tambang emas, minyak dan gas bumi, batubara dan lainlainnya dari Gubernur Papua Barat, Bram Atuturi. Di DPRD Papua Barat, rombongan diterima oleh Ketua

EDISI KHUSUS

Diplomat Akan Promosikan Papua di Berbagai Sektor


No. 8, Tahun I, Tgl. 15 Agustus - 14 September 2008



Perempuan Dalam

DIPLOMASI

S

atu tahun lalu,menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengeluarkan instruksi penting yang menjadi terobosan baru bagi pelayanan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Instruksinya mempercepat jangka waktu pelayanan kepada WNI disemua kantor perwakilan Republik Indonesia di manca negara, yang sebelumnya memakan waktu rata-rata empat belas hari, menjadi tujuh hari. Selanjutnya Departemen Luar Negeri pelayanan Republik Indonesia tersebut harus dipercepat lagi menjadi tiga hingga satu hari bahkan kalau memungkinkan, menjadi cukup satu jam saja. Isntruksi tersebut beliau cetuskan saat meresmikan system pelayanan warga, atau populer dengan sebutan Citizen Service, di KBRI Singapura, 29 Juli 2007.

Proses yang cepat barulah satu dimensi dalam mengembangkan sistem pelayanan yang lebih baik. Dimensi lainnya adalah pelayanan yang murah. Artinya, terjangkau oleh setiap WNI disertai jaminan transparansi dan kepastian tarif biaya serta, tentu saja, tidak akan ada pungutan tambahan.

Faktor penting lain adalah pelayanan yang ramah. Baik WNI maupun orang asing harus merasa nyaman ketika dating ke KBRI. Waktu menunggu harus wajar, jelas dan adil bagi semua orang. Informasi juga harus mudah didapat. Petugaspun harus tampil dengan senyum dan sikap yang profesional. Taka kalah penting, pelayanan juga harus menyentuh dimensi perlindungan warga. Bukan hanya berupa penerapan langkah-langkah penyelamatan, pendampingan dan pembelaan, pelayanan juga harus berupa upaya-upaya preventif dan edukatif.

penyesuaian rantai birokrasi. Peningkatan layanan juga harus berupa perubahan pola piker (mindset). Oleh karena itu ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikandalam mengubah mindset para pejabat maupun petugas KBRI yang berwenang dalam meningkatkan pelayanan kepada WNI di luar negeri.



[email protected] 771978 917386

9

Selain bersifat informatif buku ini juga dapat menjadi inspirasi bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada umumnya. (Ka Em)

Carl Bildt Judul Buku : Luar Negeri MewujudkanMenteri Kepedulian dan Swedia Keberpihakan Potret Satu Tahun Pelaksanaan “Citizen Service” di Singapura

Pada bagian awal buku ini,pembaca akan diajak memahami konsepsi pelayanan dan perlindungan warga dalam konteks “benah diri” yang dilakukan Departemen Luar Negeri dan perwakilan –perwakilan RI di luar negeri. Dipaparkan pula pengalaman dari Singapura sebagai negara yang menerima tenaga kerja asing. Kemudian, inti dari buku ini terbagi dalam dua bab yang masing-masing menceritakan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan, di bab lainnya,perlindungan

Penulis : Wardana Umar Hadi

Penerbit : KBRI Singapura dan Departemen Luar Negeri






Menlu Menyoroti Keamanan Pangan dan Demokratisasi PBB

Kemajuan Perempuan Sebagai Tiang Penyangga Negara Soft Diplomasi

Slank Akan Menampilkan Wajah Indonesia Dalam Persepsi Berbeda

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.diplomasionline.net ISSN 1978-9173


Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke: 9

universitas-universitas lainnya guna peningkatan kualitas dan juga dengan perusahaan-perusahaan guna menyalurkan para lulusan Unipa untuk bekerja. Pada kunjungan kerja tersebut, Sujatmiko juga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pariwisata agar membuat brosur tentang potensi wisata di daerah ini. Deplu lewat Diplomat dan Konsuler nantinya akan menyebarkan brosur tersebut ke sejumlah negara terutama di Eropa, Amerika dan Asia. Saran itu disampaikan oleh Sujatmiko setelah melakukan peninjauan lapangan langsung ke kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata.

Pada hari kedua kunjungannya di Manokwari, rombongan Diplomat dan Konsuler didampingi oleh pejabat Dinas Pariwisata melakukan peninjauan tempat-tempat wisata, seperti Pulau Mansinan dengan situs Pekabaran Injil, Pantai Pasir Putih, tempat pemanggilan ikan di Bakaro serta sejumlah objek lainnya. Menurut para Diplomat, kawasan pesisir Manokwari sangat indah indah tinggal ditata sebagai objek wisata. “ Sepanjang pantai cukup berpotensi, hanya tinggal dikelola dengan baik dan bisa juga dibangun hotel atau resort seperti Mansinan Beach Resort “ ujar Sujatmiko []

Paul E Bitsch Ketua JIHA

Keindahan Jakarta

Kurang Dipromosikan


ISSN 1978-9173


Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480

Faksimili : 021-3513094 Dirgahayu HUT RI & Departemen Luar Negeri RI ke-63

771978 917386 [email protected]

9

771978 917386

9

DIPLOMASI

Tabloid

Gerakan OVOP (One Village One Product)

erakan OVOP (One Village One Product) atau satu desa satu produk (SDSP) merupakan suatu gerakan sosial yang tumbuh dari bawah keatas (bottom up) dan mulai dikembangkan oleh Morihiko Hiramatsu, seorang mantan pejabat MITI yang terpilih menjadi Gubernur Oita pada tahun 1979. gerakan ini didasari dengan ide ingin mengembangkan potensi daerah supaya menjadi lebih baik dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri sehingga termotivasi bangkit dan membangun daerahnya menjadi daerah yang makmur serta mensejahterakan masyarakat. Dalam buku ini akan dijelasakan tentang latar belakang dimulainya pengembangan gerakan OVOP, prinsip dasar gerakan OVOP, keberhasilan gerakan OVOP dalam Duta Besarkhususnya Wardhana berbagai sektor industri Dubes R.I. Singapura : di Jepang serta pengalaman beberapa negara Asia dalam melakukan gerakan yang sama untuk meningkatkan peran daerah menjadi lebih baik. Gerakan OVOP diharapkan dapat menginspirasi keinginan daerah yang saat ini sedang berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal semaksimal serta dapt menunjang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UKM.

Sebagai Upaya Peningkatan Pengembangan Daerah


Potret Satu Tahun Pelaksanaan “Citizen Service” di Singapura

Peran pemerintah pusat maupun daerah dalam membantu pola pengembangan gerakan OVOP lebih

Seluruh Pimpinan dan Keluarga Besar

Ibnu Hadi Departemen Luar Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Negeri mengucapkan :

banyak hanya memfasilitasi dan juga membantu potensi yang sudah ada dapat menjadi lebih baik dan berkembang. Peran utama dalam gerakan ini adalah para tokoh lokal daerah yang dijadikan panutan dan juga penggerak bagi masyarakat lainnya supaya dapat membangun daerahnya . Konsep dasar dari pengembangan gerakan OVOP adalah adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dimana peran masyarakat sangat dominan sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan produk atau potensi daerah yang dimilikinya. Pemerintah yang telah banyak mengetahui potensi dan kemampuan masyarakat hanya lebih banyak memfasilitasi dan memberikan informasi tentang potensi pasar, membantu pengembangan produk supaya lebih menarik, membantu memanfaatkan teknologi supaya produk yang dihasilkan dapat lebih baik dan berkualitas serta membantu memberikan penyuluhan atau pelatihan bagi masyarakat bagaimana seharusnya pengembangan produk dilakukan. Satu hal lagi dan menjadi sangat penting adanya insentif serta penghargaan yang mendukung sehingga lebih dapat merangsang masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan produk lainnya menjadi inovatif dan kreatif. Secara garis besar latar belakang munculnya gerakan OVOP serta konsep dasarnya dapat disampaikan dalam tiga hal, yaitu : pertama, adanya konsentrasi dan kepadatan populasi di perkotaan sebagai akibat pola urbanisasi dan menimbulkan menurunnya populasi penduduk di pedesaan, sehingga pedesaan menjadi kehilangan penggerak dan gairah untuk bisa menumbuhkan roda kegiatan ekonomi. Kedua, untuk dapat menghidupkan kembali gerakan dan pertumbuhan

No. 7, Tahun I, Tgl. 15 Juli - 14 Agustus 2008

ekonomi di pedesaan, maka perlu Customer (021) 686 63162 dibangkitkan suatuService: roda kegiatan ekonomi yang sesuai dengan skala Email: [email protected] dan ukuran pedesaan dengan cara memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada didesa tersebut serta melibatkan para tokoh masyarakat setempat. http://www.diplomasionline.net Ketiga, mengurangi ketergantungan masyarakat desa yang terlalu tinggi terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka perlu diciptakan inisiatif dan semangat membangun dalam masyarakat desa, sehingga timbul rasa Departemen Luar Negeri memiliki danRepublik ingin membangun desa Indonesia menjadi lebih baik. Buku berjudul Gerakan OVOP (one Village One product) Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Daerah ini, memuat lima bab. Bab pertama; mengenai latar berlakang gerakan OVOP, Bab Kedua; tentang prinsip Gerakan OVOP, Bab Ketiga; tentang pelaksanaan gerakan OVOP, Bab Keempat; tentang pengalaman OVOP dinegara lain seperti OVOP di Tahiland, Malaysia dan Philipina, Bab Kelima; penutup. Selain sangat berguna bagi kalangan UKM, birokrat dan pelaku usaha, buku ini juga sangat menarik untuk dibaca oleh kalangan diplomat karena upaya diplomasi saat ini diarahkan pada tren total diplomasi, yang berarti juga menuntut banyak pemahaman mengenai OVOP sebagai upaya peningkatan diplomasi Dr. Fauzi Hj yang berorientasi pada pencapaian Muhammad kemajuan ekonomi bangsa. (Ka Em)Director Managing

oleh Pemerintah Filipina kepada Menteri Luar Negeri RI, Dr. N. Hassan Wirajuda ”

Duta Ekowisata

[email protected]

U Media Komunikasi dan Interaksi

ntuk ketiga kalinya sejak 2006, the Diplomats Band (the Dips) memeriahkan Menlu : perhelatan musik Jakarta International Jazz Festival (JakJazz), yang berlangsung dari 28 – 30 Nopember 2008. JakJazz diselenggarakan untuk ke-10 kalinya sejak 1988, diikuti musisi jazz lokal maupun internasional. Kali ini, the Dips berkesempatan membuka pesta musik ini melalui penampilannya pada hari Dirjen Kerjasama ASEAN : Jumat (28/11). The Dips adalah kelompok pecinta musik jazz yang anggotanya adalah pegawai Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, diplomat asing dan konstituen diplomasi Indonesia. The Dips 2008 dipimpin langsung oleh Umar Hadi, Direktur Diplomasi Publik Deplu, terdiri dari: Maya Sitalessy, Mardhi, Oldrin Lawalata, Ernesto (vocals), Rino (bass), Ben Carnadi vokalis pun, ikut menyanyikan (drums), Lee Seung-buhn, lagu ini dengan ceria dan diplomat Korea Selatan (gitar), berinteraksi dengan penonton Eddy Sambuaga (piano) dan yang tampak begitu menikmati Charles F. HutapeaKeamanan (music Direktur Interansional pertunjukan ini. director/saxophones). dan Pelucutan Senjata Umar Hadi, juga tampil Lagu “Zamrud menyanyikan lagu yang pernah Khatulistiwa” ciptaan dipopulerkan the Rolling Stones Guruh Soekarnoputra yang “You Can’t Always Get What You dipopulerkan oleh almarhum Want”, dalam sentuhan irama Chrisye, mengalun manis blues. Lagu ini menyiratkan membuka pertunjukan. optimisme untuk tidak kalah Lee, sang gitaris dari menghadapi persoalan yang Korea Selatan, kemudian dihadapi dan berani mencoba menyanyikan lagu dari terobosan. Seluruh musisi dan negerinya berjudul “Magic vokalis tampak tampil total dan Curtain”. Lagu ini dibawakan harmoni.[] dalam irama fussion dan para

Imron Cotan Sekjen Deplu RI:

Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Ph.D

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:

Diplomasi Jangan Hanya Mengejar Urusan Politik

Penerbit : Benchmark Creative Business Solution Jumlah halaman : 96

Titi Kamal:



No. 11, Tahun I, Tgl. 15 Nopember - 14 Desember 2008




ASEAN

http://www.deplu.go.id


[email protected]



Bali Demokrasi Forum

Jembatan Bagi Pengembangan Demokrasi di Asia


Keterbukaan Proses dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Menentukan Polugri :

Sandra Dewi

Duta Anti Narkoba



No. 12, Tahun I, Tgl. 15 Desember 2008- 14 Januari 2009

Sulit Tercapai Tanpa Demokratisasi

Diplomasi Indonesia


DIPLOMASI Tabloid

ASEAN Community

Wajah Baru

771978 917386 [email protected]

771978 917386

Siap Mempromosikan Kebudayaan Solo di Dunia Internasional

Rizal Sukma :

Menatap

http://www.diplomasionline.net ISSN 1978-9173

ISSN 1978-9173


9

Umar Hadi :

Mendorong Kemajuan Demokrasi di Asia Yang Masih Tertinggal



Diplomat Perlu Memiliki Pengetahuan dan Keahlian di Bidang Ekonomi Makro, Moneter dan Perbankan

Penulis : Y. Sugiharto Syamsul Rizal


Berkomitmen Terhadap Perjanjian Non Proliferasi dan Pelucutan Senjata Nuklir



Judul Buku : Gerakan OVOP (One Village One Product) Sebagai Upaya Peningkatan Pengembangan Daerah

DIPLOMASI Buka Perhelatan JakJazz 2008 Tabloid



No. 6, Tahun I, Tgl. 15 Juni - 14 Juli 2008

Infomaya Group:

DUTA AIDS

The Diplomats Band

9

DIPLOMASI Tabloid

Rianty Cartwright:


ISSN http://www.diplomasionline.net 1978-9173


Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini,917386 saran dan kritik silahkan kirim ke: 9 771978

Nadine Chandrawinata

771978 917386

Visit Indonesia Year 2008 Menyangkut Kemajuan Bangsa

Lewat Portal, Data Buku Pelajar Indonesia Dapat Mendaftar Kuliah di Malaysia

Indonesia “Selamat atas Menggalang penganugerahan Bintang Jasa Solidaritas Konkrit Bagi Palestina”Sikatuna”

Lensa No. 10, Tahun I, Tgl. 15 Oktober - 14 Nopember 2008

Diharapkan Dapat Membantu Pengembalian Aset Nasional di Luar Negeri

Angelina Sondakh:

ISSN 1978-9173

WWWDIPLOMASIONLINENET

771978 917386


DIPLOMASI Tabloid

Diplomasi Indonesia

DPRD Jimmy Demianus Ijie, yang didampingi oleh Wakil Ketua H. Ismail dan Ketua Komisi B Chaidir Jafar. Dalam kesempatan tersebut, Jimmy Demianus Ijie menguraikan tentang kondisi provinsi Papua Barat yang baru dimekarkan, dan berharap agar pemerintah pusat lebih banyak memperhatikan pemerintah daerah untuk mengelola hasil alamnya, termasuk LNG di Tangguh. Di kampus Unipa, rombongan mendapatkan penjelasan secara detil mengenai program kampus, kondisi dan keberadaan kampus, mahasiswa dan juga para dosen dari Purek I Unipa, Dr. Merlin Lekitoo. Dalam kesempatan tersebut rombongan menyarankan agar Unipa melakukan kerjasama dengan

9

Catherine Wilson:

PIDATO MENLU PADA SMU PBB KE 63

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Artika Sari Devi:

Batik Menjadi Potensi Diplomasi

ISSN 1978-9173

WWWDIPLOMASIONLINENET

Jumlah halaman : 82


StAR Inisiatif

Indonesia Mitra Strategis

Tahun : Juli 2008

Bangga Dengan Batik


ISSN 1978-9173

Tantangantantangan Ketatasusilaan untuk Lanskap Media yang Data Berubah Buku

Menapak Langkah Nyata Hubungan Kerjasama RI-Swedia

Maka peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan setiap warga tidak hanya melulu menyangkut penambahan tenaga, penggunaan teknoloi yang lebih canggih, maupun


Buku yang disusun oleh Duta Besar Wadana dan Umar Hadi, Direktur Diplomasi Publik Deplu RI ini layak untuk di baca karena dapat menghadirkan informasi mengenai pelaksanaan Citizen Service, di KBRI Singapura. Buku ini sekaligus menjadi panduan untuk mengetahui perubahan pelayanan birokrasi serta upaya perlindungan WNI diluar negeri khususnya di Singapura.

$IRJEN(UKUM DAN0ERJANJIAN )NTERNASIONAL

-ENTERI,UAR.EGERI *ERMAN

No. 5, Tahun I, Tgl. 15 Mei - 14 Juni 2008

warga.http://www.diplomasionline.net Dalam bab pelayanan dijelaskan mengenai konsepsi pelayanan yang ramah, murah dan perbaikan yang telah dilakukan, berikut foto-foto “ before and after “ langkah-langkah peningkatan mutu. Dalam bab perlindungan, penyusun buku ini menguraikan data-data masalah dan kasus dengan menyertakan beberapa ilustrasi keberhasilan dalam kasus-kasus yang menonjol serta berbagai upaya preventifdan edukatif yang telah dilakukan. Sebagai penutup, buku ini Aidan White memaparkan proyeksi keSekertaris depan Jenderal mengenai kondisi ideal system Federasi Jurnalis pelayanan dan perlindungan WNI Internasional di luar negei serta rencana jangka pendek dan jangka menengah menuju kondisi ideal tersebut.


at the heart of dynamic asia

Indonesia Belum Memanfaatkan Keunggulannya Untuk Mensejajarkan Hubungan Dengan Jepang

Dalam Peta Diplomasi Global

Resensi

Email: [email protected] Potret Satu Tahun Pelaksanaan “Citizen Service” di Singapura

$VTUPNFS4FSWJDF &NBJMEJQMPNBTJ@SJ!ZBIPPDPN

"AMBANG7IBAWARTA

Islam Moderat

Mewujudkan Kepedulian dan Keberpihakan G Customer Service: (021) 686 63162


Satu tahun sudah kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mengembangkan Citizen Service. Banyak kemajuan yang sudah dicapai. Kini pelayanan atas setiap warga ratarata membutuhkan waktu satu sampai dua hari.

one asean

+((ASYIM-UZADI

*ALAN4AMAN0EJAMBON.O*AKARTA 4ELEPON &AKSIMILI

Tabloid

No. 4, Tahun I, Tgl. 15 April - 14 Mei 2008


No. 2, Tahun I, Tgl. 15 Februari - 14 Maret 2008

$EPARTEMEN,UAR.EGERI 2EPUBLIK)NDONESIA

Resensi


Judul:

771978

DIPLOMASI?RI YAHOOCOM 917386



"UKUINIMEMUATENAM BAB"ABSATUMEMBAHAS MENGENAITUJUAN$IPLOMASI KEBUDAYAANBABKEDUA MENGUPASTENTANG .EGARA NEGARASEDANG BERKEMBANGDALAM KONSTELASIKEBUDAYAAN MODERNDUNIABABKETIGA MEMBICARAKANMENGENAI $IPLOMASIKEBUDAYAAN DALAMPREFERENSIPOLITIK LUARNEGERI.EGARA NEGARA SEDANGBERKEMBANGBAB KEEMPATMEMBAHASSOAL POLITIKLUARNEGERIBAB KELIMASOALDIPLOMASI KEBUDAYAANMASAORDE BARUBABKEENAM MENGENAIDIPLOMASI KEBUDAYAANPASCAORDE BARU "UKUINIAKAN MEMBERIKANKONTRIBUSI YANGCUKUPBERARTIBAGI PELAKSANAANPOLITIKLUAR NEGERI)NDONESIADIMASA MENDATANG DANDISAMPING ITUBUKUINITELAH MEMPERKAYAKHAZANAH KEPUSTAKAANILMU HUBUNGANINTERNASIONAL +A%M

$IREKTORAT*ENDERAL)NFORMASIDAN $IPLOMASI0UBLIK

tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

DIPLOMASI Tabloid

No. 3, Tahun I, Tgl. 15 Maret - 14 April 2008

ONEASEANATTHEHEARTOFDYNAMICASIA

Bella Saphira Fasih Bicara Diplomasi


ISSN 1978-9173 Bagi Anda yang berminat menyampaikan 9


)NDONESIA KARYA4ULUS 7ARSITODANWAHYUNI+

Ismid Haddad

HTTPWWWDIPLOMASIONLINENET

[email protected]


Diplomasi Indonesia Memainkan Peran Signifikan

at

an erdeka

a Pi

ay na M

at the heart of dynamic asia

Menlu:

Luna Maya Pingin Jadi Diplomat Mer Kontek Dalam

ATAUEKONOMIATAUKEKUATAN MILITERYANGRIIL NAMUN SEKARANGINIJUSTRUKEKUATAN EKONOMI POLITIK DANMILITER GLOBALISASI DALAMHAL HALTERTENTUAKAN 3ECARAKONVENSIONAL BERSIFAThCOUNTERPRODUCTIVEv 3ECARAKONVENSIONAL DIPLOMASIBERUPA TIDAKAKANMEMBANTU PERUNDINGANYANGDILAKUKAN TERCAPAINYAHASILYANGDITUJU OLEHPARAPEJABATRESMI "AHKAN.EGARASUPER .EGARASEBAGAIPIHAK PIHAK POWERSEPERTI!MERIKA3ERIKAT YANGMEWAKILIKEPENTINGAN YANGMEMILIKIKEKUATAN NASIONALMASING MASING EKONOMIDANMILITER KADANG .EGARA KALAMENGESAMPINGKAN $ALAMPERKEMBANGANNYA PENGGUNAANKEKUATANMILITER KEMUDIAN PELAKU PELAKU DANEKONOMINYADENGANLEBIH DIPLOMASIBUKANHANYA MENONJOLKANPENGGUNAAN PEJABAT.EGARA MELAINKAN BIDANGKEBUDAYAAN0RESIDEN JUGAKALANGANSWASTAATAU *OHN&+ENNEDYPERNAHDALAM INDIVIDU INDIVIDUYANG BEBERAPAMASSAPADATAHUN MEWAKILIKEPENTINGAN SECARAINTENSIF NASIONALNEGARANYADENGAN MENGGUNAKANSEGI SEGI SEPENGETAHUANATAU KEBUDAYAANGUNAMENOPANG PERSETUJUANPEMERINTAH DIPLOMASINYA YAITUDENGAN +ARENAPERTIMBANGANITU MENGIRIMKANSUKARELAWAN DALAMDUNIAINTERNASIONAL YANGMEMILIKIKEAHLIANDI SEKARANGINIKITAMENGENAL BIDANGPENDIDIKANDAN ISTILAH ISTILAHhlRSTTRACK OLAHRAGASERTASENI TERUTAMA DIPLOMACYv hSECONDTRACK SENIMUSIK KEBANYAK.EGARA DIPLOMACYv BAHKANhTHIRD NEGARABERKEMBANG TERMASUK TRACKDIPLOMACYvDANFOURTH KE)NDONESIA YANGTERKENAL TRACKDIPLOMACYv DENGANNAMAhPEACE#ORPSv $ALAMKONTEKSITU KITAKINI )NILAHANTARALAINFOKUS MENGENALAPAYANGDISEBUT BAHASANBUKU$IPLOMASI hDIPLOMASIKEBUDAYAANv KALAU +EBUDAYAAN+ONSEPDAN DAHULUEFEKTIlTASDIPLOMASI 2ELEVANSI"AGI.EGARA MEMERLUKANDUKUNGANPOLITIK "ERKEMBANG3TUDI+ASUS one asean

Diplom

asi Kem klam lu: Menefleksikan sProDiplomasi

Tabloid

ayah ndonesia asalahan m Indonesia

s

Selain sangat berguna, terutama bagi kalangan diplomat, birokrat, kalangan akademisi, dan masyarakat umum, karya ini juga menunjukkan sikap tegas dan konsistensi penulisnya selama 40 tahun lebih mengemban tugas sebagai Diplomat Karir dan abdi negara.[]

Merefleksikan Proklamasi Kemerdekaan Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui: Dalam Konteks Diplomasihttp://www.diplomasionline.net eplu iri D

n Republik Indonesia ke 62

g

membahas Indonesia dan VOC; Bagian dua, soal Indonesia dan Mahkamah Internasional

(Pelajaran dari Kasus Pulau Sipadan dan one asean at the heart of dynamic asia Ligitan); Bagian tiga, mengupas politik, diplomasi, dan hukum internasional; Bagian empat, membahas masalah Indonesia dan lingkungan stratejik di Asia Timur; Bagian lima, menyoal masalah Indonesia dan Isu-Isu Global; serta bagian enam, mengupas permasalahan politik luar negeri Indonesia; dan diakhiri bagian tujuh, penutup.

DIPLOMASI Tabloid


Konsep No. Dan Relevansi I, Tahun I, Tgl. 15 Januari - 14 Februari 2008 Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia



Penulis: Abdul Irsan Penerbit: Grafindo Khazanah Ilmu Cetakan : I, November 2007 Tebal: 238 halaman

Menuju Masyarakat Ditulis berdasarkan pengalaman empiris ASEAN Yang Lebih Mengakar penulisnya yang lama

mba

DIPLOMASI

di Tengah Pusaran

Indonesia di Tengah Pusaran Globalisasi

Memilih Pendekatan Rasional

Diplomasi Kebudayaan

Tabloid

3FTFOTJ


40 Tahun ASEAN

*

,3

/

Edisi Perdana

Bagaimana wajah Indonesia di percaturan dunia Internasional kontemporer? Seperti apa seharusnya sikap politik pemerintah harus ditempuh dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif? Dan lain sebagainya. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan kerja konkret sebagai jawaban, bukan hanya sebatas jawaban verbal semata.

afa

TN

Indonesia

Data Buku: Judul:

ISSN 1978-9173

771978 917386

DIPLOMASI Globalisasi Tabloid

bulan menghadirkan berita embangan terkini.


Pusaran Globalisasi

Presiden RI:

Blessing atau Malapetaka?



ISSN 1978-9173


9

771978 917386

Diplomasi “Tinju” ala Tamara Bleszynski

Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

DIPLOMASI Tabloid


No. 1, Tahun II, Tgl. 15 Januari 2009- 14 Februari 2009



Presiden SBY :


Forum Dunia Untuk Membahas Demokrasi


Menlu :

Bali Democracy Forum Prioritaskan Demokrasi Sebagai Agenda Regional Prof. Dr. I Made Bakte, Rektor Universitas Undayana

Institute for Peace and Democracy

Refleksi Keajaiban Demokrasi Indonesia

Mengenang Ali Alatas

Diplomat dan Tokoh Perdamaian

ISSN 1978-9173 www.diplomasionline.net

9

771978 917386

Dian Sastro Wardoyo Duta Wirausaha Muda

DIPLOMASI > > > > Media Komunikasi dan Interaksi. No. 1, Tahun II 15 Januari Februari Forum Dunia Untuk Membahas Demokrasi

Recommend Documents