DPRD Mendesak Walikota Batu Agar Segera Mengeluarkan PERWALI Tentang Dana Desa Pemerintah dan DPR RI sudah mengesahkan Undang-undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setelah delapan tahun dibahas di DPR RI, RUU Desa akhirnya disahkan menjadi UU ketika rapat Paripurna DPR RI, pada tanggal 18 Desember 2013. Terkait dengan pengseahan tersebut maka Pemerintah perlu melakukan persiapan agar Desa mampu mewujudkan tujuan dari UU tersebut, sebagaiman diketahui bahwa UU tentang Desa Grand Focus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu UU ini lebih menggunakan pada pedekatan “Desa Membangun” bukan “Membangun Desa” sebab perangkat Desa berserta warganya adalh subjek dari pembangunan Desa itu sendiri. Dana Desa (DD) ini telah diatur dengan jelas didalam UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa serta diatur secara spesifik didalam PP No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumer Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 30A Ayat 1 menegaskan bahwa Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus); b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus); dan c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah. Berangkat dari peraturan diatas maka Malang Corruption Watch (MCW) melihat bahwa DD yang dikuncurkan dari APBN pada Tahun Anggaran (TA) 2015, khususnya ke Wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.1.992.613.369.503. Untuk 29 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kota Batu. Sesuai dengan mandat yang telah publik berikan kepada MCW untuk melakukan monitoring terhadap kinerja Pemerintah se-Malang Raya salah satunya adalah Kota Batu, maka disini MCW akan mencoba melihat sejauh mana Kota Batu memanfaatkan DD untuk mengenmbangkan 19 Desa menuju pada Desa yang berkembang dan mandiri, sebab di TA 2015 kuncuran DD ke Kota Batu sebesar sebagaimana yang terdapat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1: Pagu Dana Desa Kota Batu Dari APBN-P 2015 No Uraian Alokasi Dasar Target April 40% I Kecamtan Batu Rp 1,228,555,136 Rp 491,422,055 I.a Oro-oro Ombo Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 I.b Pesanggrahan Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 I.c Sidomulyo Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 I.d Sumberejo Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 II Kecamatan Bumiaji Rp 2,764,249,056 Rp1,105,699,623 II.a Bulukerto Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 II.b Bumiaji Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 II.c Giripurno Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 II.d Gunungsari Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 II.e Pandanrejo Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 II.f Punten Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 II.g Sumberbrantas Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 II.h Sumbergondo Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 II.i Tulungrejo Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 III Kecamatan Junrejo Rp 1,842,832,704 Rp 737,133,082 III.a Beji Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 III.b Junrejo Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 III.c Mojorejo Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 III.d Pendem Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 III.e Tlekung Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 III.f Torongerjo Rp 307,138,784 Rp 122,855,514 Total Rp5,835,636,896 Rp 737,133,082
Sumber: APBN-P TA 2015 Dari Tabel diatas menunjukan bahwa DD yang dikuncurkan dari APBN-P jumlahnya tidak sedikit dan sangat dissyangkan ketika DD tidak dimanfatkan dengan maksimal oleh Pemkot Batu untuk memajukan 19 Desa Menjadi Desa yang mandiri dan percontohan bagi Daerah lainnya. Namun sejauh mata memandang dan sudah menjadi konsumsi publik bahwa satu-satunya Kepala Daerah di Indonesia yang telah menolak Dana Desa (DD) adalah Walikota Batu pada TA 2015. penolakan yang dilakukan oleh Walikota Batu tentunya telah bertentangngan dengan aturan sebagaimana terdapat pada Tabel 2 dibawah ini:
Pasal 67
Pasal 68
Tabel 2: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; f.melaksanakan program strategis nasional; dan g.menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Peraturan diatas sudah sangat jelas Walikota Batu telah menyalahi peraturan tersebut,
sehingga diharapkan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera memberikan sanksi Kepada Walikota Batu, jangan samapai terbangun stikma dipublik bahwa Mendagri tebang-pilih didalam memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melanggar mandat Peraturan Perundangundangan. Ironisnya lagi Dana Desa (DD) Kota Batu diduga akan mengalami konsidi yang sama di TA 2016. Sebab syarta Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk Menyalurkan Dana Desa Seagaimana terdapat pada tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3: PERMENKEU No 49/PMK.07/2016 tetang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana DEsa (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Tranfer Non Dana Perimbangan. (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan stelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Menerima: a. Pearturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran Pasal berjalan; 15 b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setai Desa; dan c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. dari bupati/walikota.
Berangkat dari Peraturan diatas maka Kemekeu telah telah mengeluarkan Daftar 56 Daerah Di Indonesia Yang Belum Lengkap Syarat Penyaluran Dana Desa Pada Tanggal 27 Mei 2016. Khusu di Jawa Timu (Jatim) hanya Kota Batu yang belum lengkap pesayaratanya. untuk mengetahui pelengkapan yang belum disediakan oleh Pemkot Batu sebagaimana terdapat pada Tabel 4 berikut ini: Tabel 4: DAFTAR DAERAH YANG BELUM LENGKAP SYARAT PENYALURAN DANA DESA TAHAP I TAHUN per 27 Mei 2016 NAMA DAERAH Kota Batu
LAPORAN REALISASI/KONSOLIDASI Laporan PERKARDA PENGGUNAAN Penyaluran -
APBD √
Berdasarkan tabel 4 diatas telah menunjukan bahwa selama ini Walikota Batu belum mengeluarkan Peraturan Walikota untuk mempercepat penyaluran DD ke 19 Desa. Dengan belum dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali). Hal ini menunjukan bahwa Walikota Batu tidak memiliki kemauan maupun etikat baik untuk pengembangan 19 Desa yang terdapat di 3 Kecamatan Batu, agar Desa dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa sebab dari hasil investigasi MCW menemukan bahwa rata-rata 19 Desa telah siap untuk mengelola DD hal ini dapat terkonfirmasi ketika dilihat dari APB-Des yang telah ditargetkan oleh tiap-tiap Desa di Kota Batu.
MCW melihat bahwa persoalan ini selain tidak adanya kemauan Walikota untuk membentuk Perwali sebagai persyaratan untuk Penyaluran Dana Desa, DPRD sebagai lembaga representasi dari rakyat sangat lemah didalam menjalnkan fungsi controlnya sebagaimana terdapat pada tabel 5 berikut ini:
Pasal 365
Pasal 369
Tabel 5: UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tabel 5 diatas telah jelas menjelaskan tentang fungsi DPRD hingga ketika sumpah jaabatan yang dilakukan oleh DPRD salah satunya tujuannya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Namun peran DPRD yang telah dimandatkan didalam UU hanya sebatas atribut DPRD Kota Batu semata, sebab hingga saat ini persoalan Dana Desa DPRD belum menunjukan sikap yang jelas untuk memberikan penekanan kepada Walikota Batu untuk membentuk Perwali tentang Dana Desa. Untuk itu ada beberapa rekomendasi yang diharapkan segera diakomudir dan di eksekusi oleh DPRD Kota Batu yaitu: 1. DPRD segera mendesak Walikota Batu untuk membentuk Perwali tentang Dana Desa; 2. DPRD segera meminta Gubernur Jawa Timur (JATIM) untuk memberikan sanksi kepada Walikota Batu dan apabila tidak ada kejelasan dari Gubernur JATIM maka DPRD segera meminta Mendagri untuk memberhentikan Walikota Batu dari jabatannya. Nama: M. Taher Bugis (085243143102
