WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1960
tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 2043); 2.
Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1981
tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1981
Nomor
76
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3029); 3.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Tahun
Indonesia
2001
Nomor
91,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4118); 5.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2002
Negara
Nomor
27,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4189); 6.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Indonesia
Gedung Tahun
(Lembaran 2002
Negara
Nomor
134,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 7.
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
Negara
2009
Nomor
Republik
130,
Indonesia
Nomor 5049); 10.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas
Indonesia
Tanah Tahun
(Lembaran 1996
Negara
Nomor
59,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644); 12.
Peraturan tentang
Pemerintah Tata
Cara
Nomor
135
Penyitaan
Tahun
Dalam
2000
Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 2 dari 61 halaman …
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun Negara
2005
Nomor
Republik
140,
Indonesia
Nomor 4575); 14.
15.
16.
17.
18. 19.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 3 dari 61 halaman …
22.
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN
WALIKOTA
PEMUNGUTAN
PAJAK
TENTANG BUMI
TATA
DAN
CARA
BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kota Batu.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.
Walikota adalah Walikota Batu.
4.
Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Batu.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu.
6.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang,
dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan
daerah
bagi
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. 7.
Badan adalah sekumpulan orang atau dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial
politik,
atau
organisasi
lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 4 dari 61 halaman …
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
yang
digunakan
untuk
kegiatan
usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 9.
Bumi adalah Permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 11. Nilai Jual Obyek Pajak
yang selanjutnya disingkat
NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti; 12. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai,
dan/atau
memperoleh
manfaat
atas
Bangunan. 13. Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai,
dan/atau
memperoleh
manfaat
atas
Bangunan. 14. Tahun Pajak dalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya
pajak
yang
terutang
sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 17. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi
dan
Bangunan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 5 dari 61 halaman …
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak. 19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat
pembayaran
yang
ditunjuk
oleh
Walikota. 20. Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya
jumlah
pokok
pajak
yang
terutang. 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak
yang
menentukan
pajak, jumlah
kredit
pembayaran
pokok
administratif,
dan
besarnya
pajak,
jumlah
jumlah
pajak,
pokok
kekurangan
besarnya
sanksi
jumlah pajak yang masih harus
dibayar. 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan
pajak
yang
menentukan
tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan. 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah
pokok
pajak
sama
besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan tertentu
dalam
perpajakan
dalam
peraturan
daerah
penerapan
ketentuan
perundang-undangan
yang terdapat
dalam
Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 6 dari 61 halaman …
Kurang
Bayar (SKPDKB),
Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan
Pajak
Ketetapan
Pajak
Daerah Nihil (SKPDN), Daerah
Lebih
Surat
Bayar (SKPDLB),
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah
Nihil
(SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas
banding
terhadap
Surat
Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 29. Pemeriksaan di
bidang perpajakan
daerah adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan
daerah
yang
terjadi
serta
menemukan tersangkanya. 31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak
sebagai
sarana
dalam
administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakan.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 7 dari 61 halaman …
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)
Tata Cara Pemungutan PBB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus
dilakukan dalam menatausahakan,
menerima, dan melaporkan penerimaan PBB. (2)
Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prosedur pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak; b. prosedur penerbitan, penyampaian, penelitian dan pembetulan SPPT; c. prosedur pembayaran PBB; d. prosedur pelaporan PBB; e. prosedur penagihan PBB; f.
prosedur pengurangan PBB;
g. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB. Pasal 3 (1)
Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi: a. Pelayanan; b. Pengolahan data dan informasi; dan c. Pembukuan dan pelaporan.
(2)
Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB.
(3)
Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak.
(4)
Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan PBB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 8 dari 61 halaman …
BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak Paragraf 1 Prosedur Pendaftaran Pasal 4 (1)
Wajib Pajak mengurus pendaftaran
objek pajak pada
Dinas Pendapatan. (2)
Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Identifikasi objek pajak; b. Verifikasi data objek pajak; c. Pengukuran bidang objek pajak.
(3)
Pendaftaran objek pajak dituangkan dalam formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
(4)
SPOP/LSPOP disediakan oleh Dinas dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan ke Dinas
selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP/LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya. (5)
Dalam SPOP/LSPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak.
(6)
Formulir SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini. Pasal 5
(1) SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) wajib diteliti oleh Dinas Pendapatan Daerah. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Kebenaran
informasi
yang
tercantum
dalam
SPOP/LSPOP. b. Kelengkapan dokumen pendukung SPOP/LSPOP.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 9 dari 61 halaman …
(3) Untuk
setiap
Pendapatan
SPOP/LSPOP
Daerah
berhak
yang
masuk,
melakukan
Dinas
penelitian
lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.
Paragraf 2 Prosedur Pendataan Pasal 6 (1)
Pendataan objek pajak dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
(2)
Pendataan objek pajak dilakukan dengan cara: a. Pasif,
yaitu
pendataan
dengan
penyampaian
dan
pemantauan pengembalian SPOP; b. Aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak. (3)
Pendataan melalui indentifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB.
(4)
Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB.
(5)
Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau viscus pajak dengan bukti
di
lapangan
dilanjutkan
dengan
pelaksanaan
pemeriksaan. (6)
Bentuk formulir permohonan pendaftaran objek/subjek pajak
baru
adalah
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran III Peraturan Walikota ini.
Pasal 7 (1)
Berdasarkan
hasil
pendataan
terhadap
objek
pajak
diberikan Nomor Objek Pajak (NOP). (2)
Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah: a. Melampirkan KTP/KSK/ dokumen lain yang sah; b. Melampirkan alat bukti kepemilikan; c. Surat keterangan dari desa/kelurahan; d. Mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.
(3)
Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 10 dari 61 halaman …
(4)
Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
(5)
Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.
(6)
NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan lokasi provinsi, kabupaten / kota, kecamatan, kelurahan /desa, blok dan nomor urut blok.
(7)
Penulisan NOP dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV (empat) Peraturan Walikota ini. Pasal 8
(1)
Pendataan terhadap objek PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.
(2)
Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Pagar
mewah
dengan
harga
pembuatan
Rp1.500.000,00/m2 ke atas. b. Tempat olahraga yang dikomersialkan. c. Taman
mewah
dengan
harga
pembuatan
Rp1.500.000,00/m2 dan/atau dikomersilkan.
Paragraf 3 Prosedur penilaian Pasal 9 (1)
Penilaian
objek
pajak
dilakukan
oleh
Dinas
dengan
menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan. (2)
Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
(3)
Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui: a. Penilaian
massal,
dimana
NJOP
Bumi
dihitung
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 11 dari 61 halaman …
b. Penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus. (4)
Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi : a. Pendekatan data pasar; b. Pendekatan biaya; dan/ atau c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan.
(5)
Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
(6)
Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan
cara
memperhitungkan
biaya-biaya
yang
dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan. (7)
Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan
(memiliki
nilai
komersil)
dengan
cara
menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha. Pasal 10 Setiap
Petugas
yang
melaksanakan
kegiatan
pendaftaran,
pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan. BAGIAN KEDUA PROSEDUR PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT Paragraf 1 Prosedur Penerbitan SPPT Pasal 11 (1)
Walikota menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD.
(2)
Walikota dalam menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD dapat melimpahkan kewenanganya kepada Kepala Dinas.
(3)
SPPT
dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah
tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 12 dari 61 halaman …
(4)
Jangka
waktu
pencetakan
massal
dilaksanakan
pada
triwulan pertama tahun berjalan. (5)
SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
(6)
SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD) untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
(7)
SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut: a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara
tertulis
oleh Kepala Dinas
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud huruf a adalah surat
peringatan
kepada
Wajib
menyampaikan SPOP yang harus
Pajak
untuk
diisi dengan jelas,
benar dan lengkap; (8)
Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini. Pasal 12
(1)
Walikota dapat memberikan surat keterangan NJOP kepada wajib
pajak
sesuai
permohonan
wajib
pajak,
dengan
ketentuan: a. SPPT PBB belum dicetak oleh Dinas; b. Sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT; c. Surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT/SKPD telah dicetak oleh Dinas. (2)
Bentuk
formulir
permohonan
Surat
Keterangan
NJOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini; (3)
Walikota dapat memberikan salinan SPPT/SKPD/STPD atas permohonan wajib pajak;
(4)
Walikota dalam memberikan Surat Keterangan NJOP dan salinan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
(5)
Bentuk surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 13 dari 61 halaman …
Paragraf 2 Penyampaian SPPT Pasal 13 (1)
SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas.
(2)
Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT, yaitu meliputi: a. Subjek Pajak; b. Objek Pajak; dan/ atau c. NJOP.
(3)
Jangka penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan setelah selesai pencetakan massal.
(4)
Dalam menyampaikan SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas
dapat
dibantu
oleh
perangkat
daerah
(petugas
Kecamatan dan Kelurahan) dan/atau perangkat desa serta RW dan RT. (5)
Jangka waktu penyampaian SPPT adalah 15 (lima belas) hari kerja
sejak
tanggal
diterimanya
SPPT
oleh
petugas
Kecamatan, Kelurahan/Desa, RW atau RT. (6)
Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT
dan
mencantumkan
tanggal
diterimanya
SPPT
tersebut. (7)
Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
(8)
Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada Petugas Desa/Kelurahan.
(9)
Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghimpun tanda terima SPPT yang diterima dari wajib pajak,
kemudian
dicatat
dalam
daftar
rekapitulasi
penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada Camat. (10) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan ke Dinas oleh Petugas Kecamatan setiap hari kerja
dengan
menggunakan
tanda
terima
formulir
pengembalian SPPT. (11) SPPT yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Kepala Desa/Kelurahan, RW dan RT harus dikembalikan
kepada
Camat
dengan
berita
acara
pengembalian SPPT.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 14 dari 61 halaman …
Pasal 14 (1)
Penyampaian SPPT Buku I dan II dilaksanakan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dikoordinir oleh Camat.
(2)
Untuk penyampaian SPPT Buku III, IV dan V dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
(3)
Pelaksanaan penyampaian SPPT dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan kepada Walikota secara berkala. Bagian Ketiga Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran Pembayaran PBB Paragraf 1 Pembayaran PBB Pasal 15
(1)
Wajib pajak melakukan pembayaran PBB terutang di tempat pembayaran atau bank persepsi yang ditetapkan Walikota.
(2)
Pembayaran PBB terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB yang telah disampaikan oleh Dinas Pendapatan.
(3)
PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
(4)
Pembayaran PBB harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(5)
Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan perundang-undangan.
(6)
Bentuk dan isi STTS/SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini. Paragraf 2 Pengangsuran Pembayaran PBB Pasal 16
(1)
Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran PBB.
(2)
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 15 dari 61 halaman …
a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan
Laporan
Keuangan
tahun
sebelumnya
dan/atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun sebelumnya. b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan, dibuktikan antara lain dengan: 1. Surat
keterangan
Desa/Lurah
tidak
dalam
mampu
dari
Wajib
Pajak
hal
Kepala tidak
menyelenggarakan pembukuan; atau 2. Menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan Laporan Keuangan tahun sebelumnya. c. Wajib
Pajak
yang
mengalami
keadaan
di
luar
kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara/
kerusuhan
masal,
atau
keadaan
lain
berdasarkan pertimbangan Walikota. (3)
Jangka waktu pengangsuran atas pembayaran utang PBB dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan surat keputusan.
(4)
Denda
administrasi
yang
timbul
akibat
pengangsuran
pembayaran PBB ditagih dengan menerbitkan STPD atas denda
administrasi
pada
setiap
tanggal
jatuh
tempo
pengangsuran. (5)
Pembayaran angsuran PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB.
(6)
Walikota dalam memberikan persetujuan pengangsuran pembayaran
PBB
atas
permohonan
Wajib
Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas. (7)
Bentuk formulir permohonan pengangsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX Peraturan Walikota ini.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 16 dari 61 halaman …
Bagian Keempat Prosedur Pelaporan PBB Pasal 17 (1) Pelaporan PBB dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pelaporan tentang
PBB
bertujuan
realisasi
untuk
penerimaan
memberikan
PBB
sebagai
informasi
bagian
dari
Pendapatan Asli Daerah. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari Bank persepsi. (4) Dinas
Pendapatan
menerima
laporan
penerimaan
PBB
Perkotaan dari Bank Persepsi paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (5) Tata cara Pelaporan PBB sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini. Bagian Kelima Prosedur Penagihan PBB Pasal 18 (1)
Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT.
(2)
STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
(3)
Sebelum
Surat
Teguran
diberikan,
dilakukan
upaya
persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo. (4)
Surat
Teguran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif. (5)
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6)
Bentuk STPD, SKPDKB dan /atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XI
Peraturan Walikota ini. Pasal 19 (1)
Penetapan SKPDKB/SKPDKBT, dilakukan melalui tahapan: a. Dinas memeriksa SPPT/SKPD, STPD,SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak; Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 17 dari 61 halaman …
b. Terhadap SPPT/SKPD, STPD,SSPD yang ternyata kurang bayar, Dinas menetapkan SKPDKB, SKPDKBT; c. Wajib
Pajak
menerima
SKPDKB,
SKPDKBT
dan
membayarkan PBB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB. (2)
Penerbitan Surat Teguran, melalui: a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan
jumlah
pajak
yang
harus
dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; b. Dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB terutang; c. Setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB terutang; d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran. e. Bentuk Surat Teguran sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XII Peraturan Walikota ini.
Bagian Keenam Mutasi, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB
Paragraf 1 Umum Pasal 20 (1)
Walikota atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat membetulkan SPPT, SKPD, dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 18 dari 61 halaman …
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2)
Walikota atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. Melakukan perubahan mutasi data Objek/Subyek PBB; b. Melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang salah; c. membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar; d. mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/ atau e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
(3)
Walikota
dalam
pengurangan
pembetulan,
ketetapan,
dan
mutasi,
pembatalan,
pengurangan
atau
penghapusan sanksi administratif atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
Pararaf Kedua Mutasi
Pasal 21 (1)
Wajib
Pajak
dapat
mengajukan
mutasi
atas
data
Objek/Subyek PBB yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya Objek/Subyek PBB. (2)
Bentuk formulir permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran XIII Peraturan
Walikota ini.
Paragraf Ketiga Pembetulan SPPT Pasal 22 (1)
Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas.
(2)
Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi dan pembetulan.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 19 dari 61 halaman …
(3)
Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak
diterimanya pengajuan/ permohonan dari Wajib Pajak. (4)
Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut: a. SPPT; b. SKPD; c. STPD; d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB; e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi; f. Surat Keputusan Pembetulan; g. Surat Keputusan Keberatan; h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; i. Surat
Keputusan
Pengurangan
Sanksi
Administrasi,
Surat
Keputusan
Penghapusan
Sanksi
Administrasi,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. (5)
Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
(6)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.
(7)
Bentuk
Formulir
Permohonan
pembetulan
SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.
Paragraf Keempat Pembatalan SPPT Pasal 23 (1)
Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar yang seharusnya tidak diterbitkan
(2)
Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Data double objek pajak bumi dan/atau bangunan yang sama ; dan/atau Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 20 dari 61 halaman …
b. Objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak ditemukan. (3)
Bentuk
formulir
permohonan
pembatalan
SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV Peraturan Walikota ini.
Paragraf Kelima Pengurangan Ketetapan Pasal 24
(1)
Pengurangan
SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Wajib Pajak: a. karena
kondisi
tertentu
Objek
Pajak
yang
ada
hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. (2)
kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk : a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi: 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuang
kemerdekaan,
veteran
pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; 2. Objek
Pajak
berupa
lahan
pertanian/
perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang
Wajib
Pajaknya
orang
pribadi
yang
berpenghasilan rendah; 3. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi; 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah
sehingga
kewajiban
membayar PBB sulit dipenuhi; 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
per
perubahan
meter
perseginya
lingkungan
dan
meningkat
akibat
dampak
positif
pembangunan. b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian
dan
kesulitan
likuiditas
tahun
Pajak
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 21 dari 61 halaman …
sebelumnya
sehingga
tidak
dapat
memenuhi
kewajiban rutin. (3)
Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
(4)
Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
kebakaran, wabah penyakit tanaman
dan/ atau wabah hama tanaman.
Pasal 25 (1)
Pengurangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
24
diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD. (2)
PBB
terutang
yang
tercantum
dalam
SPPT/SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi. (3)
SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan
pengurangan
tidak
dapat
dimintakan
untuk
denda administrasi. (4)
Bentuk formulir permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Walikota ini. Pasal 26
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberikan: a.
Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1.
b.
Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 2, 3, 4 dan/ atau 5, atau Pasal 24 ayat (2) huruf b;
c.
Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) atau ayat (4).
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 22 dari 61 halaman …
Paragraf Keenam Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pasal 27 (1)
(2)
(3)
Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e diajukan secara perseorangan. SPPT / SKPD / STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali. Bentuk formulir permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Walikota ini. Pasal 28
(1)
(2)
Keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
Bagian Ketujuh Keberatan dan Banding Paragraf Kesatu Keberatan Pasal 29 (1)
(2)
(3)
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas: a. Penetapan sebagai Wajib Pajak; b. SPPT dan SKPD. Pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal : a. Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/ atau bangunan yang tercantum dalam SPPT/ SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundangundangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan fiskus. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara: a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 23 dari 61 halaman …
(4)
(5)
(6)
b. perorangan untuk SKPD. Keberatan terhadap SPPT/SKPD dengan ketetapan sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara perorangan atau kolektif melalui Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan. Keberatan atas SPPT/SKPD dengan ketetapan di atas Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan oleh Wajib Pajak secara perseorangan. Bentuk formulir pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan Walikota ini. Pasal 30
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan Berita Acara Penelitian. Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Walikota dalam memberikan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas. Bentuk Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX Peraturan Walikota ini. Pasal 31
(1) (2)
(1)
Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak. Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala Dinas menerbitkan SPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran. SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 24 dari 61 halaman …
Pasal 32 (1)
(2)
Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan. Walikota dalam menetapkan keputusan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak dan keberatan atas besarnya PBB terutang atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas. Paragraf 2 Banding Pasal 33
(1)
(2)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Bagian Kedelapan Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 34
(1)
(2)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB kepada Walikota dalam hal : a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang. b. Dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang. c. Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kelebihan pembayaran PBB dapat terjadi karena : a. Perubahan Peraturan. b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan. c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan. d. Kesalahan Penetapan. e. Kekeliruan Pembayaran. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 25 dari 61 halaman …
f.
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya : a. SPPT/SKPD dan SSPD asli. b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian dari wajib pajak, menerbitkan : a. SKPDLB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang. b.
SKPDN, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang.
c.
SKPDKB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
Pengembalian kelebihan PBB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Bentuk Formulir Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Walikota ini. Walikota dalam menerbitkan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
Pasal 35 (1) (2)
(3)
Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya. Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang. Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan. Bagian Kesembilan Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/ Saat Jatuh Tempo
Pasal 36 (1)
Walikota atas permintaan Wajib Pajak dapat menentukan kembali tanggal/ saat jatuh tempo pembayaran dikarenakan keterlambatan diterimanya SPPT.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 26 dari 61 halaman …
(2)
(3)
(4)
Walikota atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda tanggal/ saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena sebab-sebab tertentu. Walikota dalam menentukan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dan menunda tanggal/ saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas. Bentuk Formulir permohonan penundaan tanggal jatuh tempo Pembayaran SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Walikota ini. Bagian Kesepuluh Informasi PBB-P2 Pasal 37
Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB.
BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Pasal 38 (1) (2)
(3)
(4)
Walikota dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan / atau sudah kedaluwarsa. Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan kepala Dinas Pendapatan Kota Batu. Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat Wajib Pajak; b. Jumlah piutang pajak; c. Tahun pajak; d. Alasan penghapusan piutang pajak. Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. SPPT; b. SKPD; c. STPD; d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 27 dari 61 halaman …
(5)
(6)
Piutang pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup; d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau; e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya. Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: a. Bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan; b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
Pasal 39 (1)
(2)
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas yang hasilnya dibuat uraian penelitian. Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 28 dari 61 halaman …
(3)
(4)
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Walikota. BAB V PEMERIKSAAN Pasal 40
(1) Kepala Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dapat dilakukan dalam hal: a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB. (3) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas satu atau beberapa tahun pajak tahun berjalan dan/atau tahuntahun sebelumnya. Pasal 41 (1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan. (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani. (3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani. (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 29 dari 61 halaman …
Pasal 42 (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik. (2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan: a. SKPD; b. SKPDLB. (3) Bentuk Format LHP sebagaimana ayat 1 (satu) tercantum dalam lampiran XXII Peraturan Walikota ini.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Batu pada tanggal 1 Februari 2013 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 4 Februari 2013pember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, ttd WIDODO
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 1/B
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hal 30 dari 61 halaman …
