Tahun XV Januari Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Edisi

01/Tahun XV Januari 2017

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Sanimas Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat

Pamsimas Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Penataan kawasan Kota Yogyakarta

Mengusung Program Prioritas, Mendulang Target 100-0-100 Kebun Raya Eka Karya Kabupaten Tabanan, Bali

daftar isi

Edisi

01/Tahun XV Januari 2017

08

04

14

13 26

18 04 08 10

13

berita utama

Mengusung Program Prioritas, Mendulang Target 100-0-100

liputan khusus

Kemenkes Gandeng Kementerian PUPR Tingkatkan Kesehatan Nusantara Cipta Karya Dukung SPAM Umbulan Salurkan Air Minum Kepada 1,3 Juta Masyarakat di Jatim

info baru

16

952 Paket Kerja Kontraktual Ditandatangani Serentak

17

Ditjen. Cipta Karya dan SDA Tingkatkan Penyediaan Air Baku

18

Wakil Gubernur Bali Resmikan Penataan Bangunan KSN Pusat Pemerintahan Bali

19

inovasi

KAWAN MAPAN (Kunci Jawaban Masa Depan)

Menteri PUPR Tinjau Banjir Bima

21

14

Cipta Karya Percepat Terbentuknya Sanitasi Baik Pantai Kecamatan Moti Maluku Utara

Penanganan Bencana Gempa Bumi Pidie Jaya, Oleh Satuan Tugas Penanganan Bencana Kementerian PUPR

26

15

Cipta Karya Evaluasi dan Persiapkan Percepatan Program Sanimas IDB TA 2017

Kunjungan ke Hindustan Prefab Limited (HPL) Housing Technology Park New Delhi-India

02|Edisi 01Tahun XV

30 31

32 33

34

sebaiknya anda tahu

Bagaimana Untuk Menjadi Produktif Tips Manajemen Waktu Untuk Membantu Kamu Lebih Produktif

lensa CK

Dirjen Cipta Karya Lantik 144 Satker di Lingkungan Cipta Karya Rapat Kerja Cipta Karya

seputar kita

Cipta Karya Bangun Komitmen Kerja sama Proses Percepatan Program Sanimas IDB TA. 2017 Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Utara Pantau Lokasi Banjir di Kota Manado Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat Gelar Serah Terima Jabatan

editorial Pelindung Sri Hartoyo Penanggung Jawab Rina Agustin Indriani Dewan Redaksi Dwityo A. Soeranto, Adjar Prajudi, Rina Farida, Dodi Krispratmadi, Mochammad Natsir Pemimpin Redaksi Mardi Parnowiyoto Penyunting Redaksi Ardhani P, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya Bagian Produksi Ari Iswanti, Bramanti Nawang Sari, Dewi Savitri, Rizqiah Darmawiasih Bagian Administrasi & Distribusi Fajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah Kontributor Sri Murni Edi K, Taufan Madiasworo, Edward Abdurrahman, Tanozisochi Lase, Diana Kusumastuti, Dian Irawati, Marsaulina Pasaribu, Didiet A. Akhdiat, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Darmawel Umar, Sandhi Eko Bramono, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Indah Widyahapsari, Bhima Dhananjaya, Airyn Saputri Harahap, Meinar Manurung Alamat Redaksi Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-7245754 Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

http://ciptakarya.pu.go.id @ditjenck

Memprioritaskan Direktif Presiden 2017

M

engawali tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menajamkan kembali usulan kegiatan melalui Instruksi Menteri (Inmen) PUPR tanggal 30 Desember 2016. Selain membahas mengenai hasil evaluasi Menteri PUPR atas rincian kegiatan tahun 2017, pembahasan di awal tahun tersebut juga membahas isi dari Inmen tersebut yang di antaranya terkait penyelesaian kegiatan direktif Presiden lebih awal, pelaksanaan janji dan komitmen Menteri PUPR, mengurangi kegiatan yang kurang prioritas, melakukan revisi DIPA 2017, serta efisiensi kegiatan di tingkat pembuat komitmen. Sedangkan untuk penjabaran kegiatan Direktif Presiden 2017 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, terdapat beberapa prioritas pembangunan infrastruktur permukiman. Prioritas tersebut terdiri dari pembangunan PLBN Terpadu Tahap 2 di 7 kawasan, pembangunan PIP di 9 kawasan PLBN, pembangunan IPAL di Jakarta, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di 7 kawasan, pembangunan kampung nelayan di 6 kawasan, rehabilitasi dan renovasi prasarana dan sarana Asian Games 2018, serta pembangunan KSPN di 5 kawasan. Terkait infrastruktur permukiman bidang air minum, pembangunan diprioritaskan pada pembangunan SPAM di 8 kota binaan, SPAM Regional di 10 kawasan. Selanjutnya pada bidang penyehatan lingkungan permukiman diprioritaskan pada pembangunan IPAL Regional di satu kawasan, dan TPA Regional di 3 lokasi. Untuk bidang kawasan permukiman, prioritas diarahkan pada penanganan permukiman kumuh di 8 kawasan, dan pelaksanaan program PISEW di 400 kecamatan. Terakhir pada bidang penataan bangunan diprioritaskan pada revitalisasi kawasan tematik perkotaan di 45 kawasan. Tidak lupa prioritas pembangunan non fisik pada bidang pendukung teknis yaitu keterpaduan infrastruktur permukiman tertuju pada penandatanganan kontrak lelang dini 2017, pemantauan kegiatan PHLN yang beresiko, dan percepatan progres CSR. Sedangkan untuk bidang pendukung sekretariat difokuskan pada penguatan struktur kesatkeran da­ lam Pemerintah Daerah, penanganan BMN, pendampingan laporan keuangan, penanganan masalah hukum dan penyusunan peraturan terkait Prolegnas, pembangunan public trust bidang Cipta Karya melalui komunikasi publik, serta percepatan pelaksanaan Saber Pungli. Dengan adanya arahan yang jelas dari pimpinan melalui Direktif Presiden ini, yang dilanjutkan dengan komitmen Menteri PUPR dan diikuti prioritas tiap unit organisasi, maka diharapkan arah pembangunan infrastruktur di tahun 2017 lebih jelas dan terfokus. (Teks: Redaksi)

@ditjenciptakarya Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya [email protected]

Tahun XVEdisi 01 |03

berita utama

Mengusung Program Prioritas,

Mendulang Target 100-0-100

Infrastruktur dasar permukiman diharapkan semakin padu dengan program-program prioritas nasional seiring dengan tantangan menjawab target akses universal (100-0-100) untuk air minum, kawasan kumuh, dan sanitasi.

P

ada tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menya­­ tukan niat untuk mendukung Na­ wa­ cita pemerintah dalam menyumbang per­ tumbuhan ekonomi nasional. Pemba­ ngu­ nan infrastruktur atau jasa kons­ truksi me­ ru­ ­

04|Edisi 01Tahun XV

pakan salah satu dari empat pilar peno­pang selain kedaulatan pangan dan energi, daya saing industri dan per­da­gangan, pembiayaan pembangunan yang berke­sinam­bungan, dan ekonomi yang in­klu­sif atau pe­me­rataan akses. Pada Rapat Kerja Kementerian PUPR,

Menteri Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dila­ kukan Kementerian PUPR tidak hanya meng­ hasilkan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengurangi kesenjangan antar wila­yah, pe­ nyediaan lapangan pekerjaan, dan pengen­ tasan angka kemiskinan. Hal itu didukung dengan kebijakan be­ lan­ja APBN sebagai instrumen fiskal, yaitu peningkatan kualitas belanja produktif dan mengusung kegiatan yang prioritas dengan fokus pada percepatan pembangunan infra­ struktur. Syaratnya, belanja APBN harus tepat sasaran dan sesuai ketentuan. “Raker ini dikhususkan dalam rangka per­siapan pelaksanaan penyelenggaraan in­ fra­­struktur PUPR tahun 2017. Kita harus me­ nyatukan niat kita dalam menjalankan ama­ nah berat ini,” ujar Menteri Basuki. Pada tahun 2017, Kementerian PUPR men­­ dapatkan besaran alokasi yang sig­ ni­­fi­kan yakni Rp 101,49 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pem­­­bangunan infrastruktur di empat sasaran prio­ ritas, yaitu ketahanan air dan pangan, konek­tivitas, permukiman, dan perumahan. “Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan, dan revi­ talisasi kawasan kumuh juga harus tetap

menjadi prioritas program Kementerian PUPR di tahun 2017 ini,” tambahnya. Money Follow Program Pemerintah sejak pertengahan 2016 lalu menyerukan prinsip money follow program berbasis outcome. Prinsip ini digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Konsep tersebut merupakan pen­ de­ katan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menteri Keuangan saat itu, Bambang P. S. Brojonegoro mengungkapkan, penganggaran money follow program juga mendukung pen­ dekatan penyusunan Rencana Kerja Pe­ me­ rintah (RKP) 2017, yaitu perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), ter­ integrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pada kondisi penurunan belanja ke­men­­­­­­­­ terian/lembaga (K/L), money follow prog­ram diimplementasikan dengan cara meng­aman­

kan alokasi pada prioritas, rea­ lokasi dari program kegiatan yang telah cukup men­dapat penekanan pada tahun-tahun se­ belumnya, dan efisiensi program atau kegiatan non prioritas. Imbasnya, sejak perencanaan, pemrog­ raman, hingga penganggaran pem­ba­ngunan infrastruktur PUPR harus fokus menangani program prioritas nasional. Salah satu dukungan Kementerian PUPR dalam mewu­ judkan destinasi pariwisata nasional berkelas dunia yang saat ini tengah difo­kuskan pada lima destinasi utama, yakni Danau Toba, Bo­ robudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Mo­rotai. Menteri Basuki menguraikan arahan Pre­ siden, bahwa saat ini anggaran negara tidak lagi berorientasi pada tugas dan fungsi lembaga (money follow function), namun fokus pada penanganan program-program nasional (money follow program). Untuk itu Kementerian PUPR harus merancang secara profesional dan tepat rencana induk dan rencana pe­ ngembangan dari kawasan-kawasan yang ada di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Konsep pengembangan infrastruktur ber­­ basis pengembangan wilayah yang saat ini telah dikembangkan Kementerian PUPR me­ lalui penyiapan rencana induk dan ren­cana pengembangan di 35 WPS tersebut hen­ dak­nya benar-benar terimplementasi da­lam bentuk program nyata. Program infrastruktur yang diarahkan ke sana harus memberikan manfaat yang sig­ nifikan bagi daya saing destinasi pariwisata. Kita harus menterpadukan rencana yang disusun dengan rencana pengembangan ka­ wa­san secara keseluruhan. “Jadi bukan hanya infrastruktur di inter­ nal PUPR yang terpadu, namun juga terwu­ jud keterpaduan pembangunan infrastuktur PUPR dengan infrastruktur non PUPR dalam rangka mendukung pengembangan kawasan dan wilayah,” tutur Basuki. Program Prioritas 2017 Seperti ditegaskan Menteri Basuki kepada seluruh jajarannya, tahun 2017 Kementerian PUPR masih mengusung kegiatan prioritas yang memberi dampak signifikan bagi ma­ Tahun XVEdisi 01 |05

KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL SESUAI PERPRES 3/2016 KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL SESUAI PERPRES 3 TAHUN 2016 Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 9 PIP • Pembangunan PLBN dan PIP di 7 Lokasi: Entikong, Motamassin, Aruk, Nanga Badau, Motaain, Wini, Skouw. Pada TA 2017 akan dilaksanakan pengembangan PLBN Tahap 2 • Pengembangan Infrastruktur Permukiman di 2 Lokasi: Sebatik Tengah dan Long Apari

Pembangunan 8 SPAM • SPAM Semarang Barat, SPAM Regional Jatigede, SPAM Regional Umbulan, SPAM Lampung, SPAM Regional Mammimasata, SPAM Regional Jatiluhur, SPAM Regional Mebidang, SPAM Regional Wasusokas

Pembangunan IPAL Terpusat • Jakarta Sewerage System/Pengolahan Air Limbah Jakarta

Pembangunan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional • KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Borobudur, KSPN Danau Toba, KSPN Tanjung Lesung, KSPN Kepulauan Seribu, KSPN Bromo-Tengger-Semeru, KSPN Wakatobi, KSPN Mandalika, KSPN Morotai, KSPN Labuan Bajo 2

KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TA 2017 BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 1

• Pembangunan Hanggar dan Peralatan ITF WTE, Kab. Cilacap

10

• Penyusunan DED dan Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia

2

• Pembangunan SPAM Pelabuhan Perikanan PPI Ujong Pancu Kab. Aceh Besar

11

• Masjid Raya Sumatera Barat Kota Padang

3

• Pembangunan Menara Salib Kab. Jayawijaya

12

• RTH UNHAS Kota Makassar

4

• Pembangunan Kapsul Waktu Kab. Merauke

13

• Pembangunan Gedung Parkir UGM Kab. Sleman

5

• Rehabilitasi Istana Presiden di 5 Lokasi

14

• Renovasi Bangunan TK Putra Kupang

6

• Rehabilitasi Keraton Surakarta; Kawasan Keraton Kasunanan dan Kawasan Keraton Mangkunegara

15

• Penataan Bangunan Kawasan Pia Nemo Kab. Raja Ampat

7

• Pelaksanaan Program PISEW di 400 Kecamatan

16

• Penataan Lansekap Kampus PUPR

8

• Penataan Kebun Raya di 13 Lokasi

17

• Pembangunan Kampung Nelayan di 6 Kawasan

9

• Pembangunan SPAM Regional di 7 Kawasan

18

• Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana dan Sarana Asian Games 2018 3

syarakat. Tahun lalu sudah terbit Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang per­ cepatan proyek strategis nasional dan ditin­ daklanjuti dengan penyusunan kegiatankegiatan strategis Kementerian PUPR yang tidak terdapat di dalam daftar Perpres tersebut. Beberapa kegiatan strategis di tahun ang­ garan 2016 merupakan lanjutan dari tahun anggaran 2015, yang single years tuntas di­ laksanakan pada tahun anggaran 2016, dan sebagian lain diteruskan pada tahun 2017.

06|Edisi 01Tahun XV

Semua kegiatan tersebut langsung dipantau oleh Kantor Staf Presiden. Sasaran prioritas bidang permukiman juga sejalan dengan Gerakan Nasional 100-0100 yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Gerakan ini harus mampu men­ jadi pengungkit dalam membangkitkan pra­ karsa dan kontribusi Pemerintah Daerah da­ lam pembangunan bidang Cipta Karya. “Perlu melibatkan Pemerintah Daerah agar dapat berperan aktif dan bersinergi, ter­ masuk sektor-sektor di lingkungan Kemen­

terian PUPR,” menurut Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, pada rangkaian Raker internal ber­ sama satuan kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya, pertengahan Januari 2017. Sri Hartoyo menangkap fenomena ti­ dak sin­ kronya antar sektor seperti yang ter­­ jadi pada penetapan kegiatan, lokasi, dan anggaran kegiatan prioritas. “Kita sudah bangun intake, IPA, pipa transmisi, namun belum ada aliran listrik dari PLN. Ini perlu diidentifikasi sejak awal sektorsektor pendukungnya untuk pengurangan risiko, sehingga jadwal commissioning dan pemanfaatan SPAM berjalan sesuai rencana,” imbuh Sri Hartoyo. Selain kegiatan prioritas nasional, Ditjen Cipta Karya juga menyumbang penye­ diaan lapangan kerja bagi masyarakat melalui Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Dengan semakin besarnya harapan di program ini, maka dalam proses peren­ canaannya harus matang. Penetapan lokasi sasaran, petunjuk teknis atau pelaksanaan, dan pengadaan fasilitator untuk kegiatan pem­bangunan IBM harus sudah dimulai sejak awal tahun anggaran. “Untuk kegiatan IBM perlu memperhati­ kan kinerja fasilitator di lapangan dan hindari timbulnya penyimpangan penggunaan dana bantuan langsung masyarakat,” serunya. Capaian Kinerja Tahun 2016 Dari sejak dicanangkannya Nawacita se­ ba­ gai haluan, Kementerian PUPR mengarah­ kan kebijakan pembangunan infra­ struktur da­lam rangka mendukung program prioritas nasional. Untuk mendukung pengembangan ka­ wa­san pemukiman, tahun 2016 Kemen­te­rian PUPR telah membangun infra­ struktur per­ mukiman untuk memberikan akses air mi­ num sebesar 0,69%, pengurangan kawas­­­ an permukiman kumuh 0,64%, dan akses sani­ tasi 1,93%. Dengan angka yang telah dicapai pada tahun 2016 maka secara kumulatif terjadi agregat secara nasional untuk peningkatan cakupan pelayanan akses air minum 71,66%, penurunan luasan kawasan permukiman ku­ muh perkotaan menjadi 8,18%, dan pening­ katan cakupan pelayanan akses sanitasi layak 64,07%. Selain itu juga, Kementerian PUPR pada 2016 telah memulai tugas khusus pem­ bangunan infrastruktur pendukung Asian Games ke-18 yang akan berlangsung pada

tahun 2018. Infrastruktur yang dibangun yakni renovasi venues olahraga, pemba­ ngunan wisma atlet di Kemayoran Jakarta dan Jakabaring Palembang. Tugas khusus lainnya adalah pem­ ba­ ngunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang semuanya dapat rampung pada akhir Desember 2016. “Sebagai negara besar, Indonesia harus mengelola perbatasannya dengan baik dan di samping itu kita tentunya juga ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan dengan membangun pasar,” paparnya. Dari capaian output terhadap indikator pelayanan akses air minum terdapat gap sekitar 7,14% dari roadmap yang sudah dite­ tapkan sebesar 78,80%. Capaian output ini didukung dengan kegiatan yang dilak­ sa­ nakan melalui pendekatan tiga lapis, yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemda, dan IBM. Dari pendekatan pertama telah diba­ ngun sebanyak 199 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota Kecamatan (IKK), 10 SPAM kawasan khusus, dan 2 SPAM Re­ gional. Dengan Fasilitasi Pemda juga ber­ hasil dibangun 231 SPAM terfasilitasi, 22 SPAM kawasan rawan air terfasilitasi, 16 PDAM kurang sehat menjadi sehat, dan 23 PDAM sakit naik status menjadi kurang sehat. Selain itu pendampingan penyusunan dokumen menghasilkan 16 dokumen Ren­ cana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), pembinaan 954 SDM SPAM, dan pendampingan pembentukan 9 UPTD. Dalam roadmap penanganan kumuh, semestinya selesai di tahun 2016, masih menyisakan 6% kawasan permukiman kumuh perkotaan. Namun dari gelontoran APBN ha­

nya mampu merealisasikan pengurangan 0,64% dari kondisi tahun 2015 sebesar 8,82%, sehingga saat ini kumulatif luasan kumuh ter­sisa adalah 8,18%. Capaian output penanganan kawasan kumuh dilaksanakan melalui tertib penye­ lenggaraan bangunan dan lingkungan serta permukiman layak huni. Tahun 2016 dua bidang ini mengantongi dana Rp. 8,7 triliun dan telah mengurangi 0,64% atau 2.462,74 Ha luasan kumuh. Pendekatan pembangunan telah meng­ hasilkan 2.310 Ha kawasan permukiman per­ kotaan, 25.709 Ha permukiman perdesaan, dan 714,7 Ha permukiman khusus. Sistem yang terbangun melalui penyelenggaraan bangunan antara lain 13 kawasan kota pusaka dan 39 kawasan kota hijau. Melalui fa­ silitasi Pemda dihasilkan 68 Rancangan Perda Kumuh, 67 Perda Bangunan Gedung, dan 96 dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Infrastruktur permukiman berbasis ma­ syarakat yang terbangun antara lain melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 11.067 kelurahan, 364 kecamatan ditangani program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan pengurangan kawasan kumuh 732,2 Ha oleh program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2). Pencapaian output pelayanan akses sanitasi pada tahun 2016 sebanyak 1,93%. Akses tersebut diberikan kepada 984 ribu Kepala Keluarga berupa Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Regional di dua kawasan, 33 SPAL Skala kota, 783 SPAL Kawasan, 774 SPAL Khusus, 2 TPA Regional, 46 TPA

skala kota, Sistem Persampahan skala ka­ wasan di 196 kabupaten/kota, dan Sistem Persampahan khusus di 192 kabupaten/ kota. Output sanitasi juga didukung dengan capaian penanganan drainase lingkungan di 44 kabupaten/kota dengan outcome 850 Ha. Infrastruktur berbasis masyarakat juga dilakukan dengan output SANIMAS di 197 kabupaten/kota yang tersebar di 768 kawasan, dan TPS 3R di 145 kabupaten/kota tersebar di 193 kawasan. Dengan capaian ini, akses sanitasi kumulatif saat ini adalah 64%. Tahun 2016 telah berlalu dengan kerja keras seluruh jajaran Ditjen Cipta Karya yang mampu mengoptimalkan pagu anggaran setelah dikurangi self blocking akibat ke­ bijakan peng­ hematan. Angkanya mencapai 87,44% terhadap pagu efektif atau Rp. 14,18 triliun dari prognosis Rp. 15,25 triliun. Banyak pelajaran TA 2016 sudah disam­ paikan Dirjen CIpta Karya kepada se­ lu­ ruh jajarannya dalam Rapat Kerja awal tahun 2017. Dari mulai administrasi ang­ garan, perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan. Adanya usulan Menteri PUPR untuk per­ ubahan jenis belanja kegiatan IBM, dari semula belanja barang menjadi belanja mo­ dal sesuai surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan Nomor KU.01.01-MN/1149 tanggal 5 De­sem­ber 2016 perihal Review Belanja Ba­ rang dan Modal Kementerian PUPR TA 2017, yang berpotensi menunda pencairan dana karena perlunya disusun kembali pera­turan pendukung untuk kegiatan IBM. Tahun anggaran 2017 telah ditapaki dengan beberapa hal yang patut menjadi per­hatian bersama. Secara internal misalnya, ada­ nya penggabungan dan likuidasi bebe­ rapa satuan kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang berpotensi mengakibatkan realisasi terlambat pada Triwulan I. Hal ini juga akan dipengaruhi oleh perubahan struktur organisasi SKPD Provinsi sebagai tindak lanjut PP 18/2016 yang berpotensi penyesuaian hubungan kerja satker dengan Pemda Provinsi. Di lain pihak, Menteri PUPR mengarah­ kan untuk mengakomodir atau mempercepat program prioritas nasional TA 2017 sesuai Perpres 3/2016 yang memerlukan tindak lanjut pe­nyesuaian kegiatan. Selamat bekerja lebih keras, bergerak le­ bih cepat, dan bertindak lebih tepat di tahun 2017 ini! ( Teks: Bukhori. Sumber: KIP)

Tahun XVEdisi 01 |07

liputan khusus

Kemenkes Gandeng Kementerian PUPR Tingkatkan Kesehatan Nusantara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama sejumlah Kementerian seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencanangkan Gerakan Nusantara Sehat. Gerakan itu ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

M

enteri Kesehatan Nila Moeloek me­ ngatakan gerakan ini merupakan wujud nyata dari penerapan Na­ wacita Presiden RI Joko Widodo. Sejumlah tenaga medis muda yang telah mendaftar di­kirim ke pelosok daerah untuk menularkan Ge­rakan Nusantara Sehat. “Memang betul kita telah membuat satu gerakan yaitu gerakan masyarakat hidup sehat bersama Bappenas dan itu adalah lintas kementerian atau lem­ baga terkait. Di situ ada Inpres, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, harus saling terkait,” kata Nila dalam Public Expose Nusantara Sehat di Usmar Ismail Hall, Jakarta, Kamis (12/1/2017). Lewat gerakan itu, Kemenkes melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR, Kemenkominfo, dan Kemendes. Bentuk ker­ ja sama yang dilakukan terkait dengan halhal yang memperlancar Gerakan Nusantara Sehat. Dukungan Kementerian PUPR dalam gerakan tersebut be­rupa pem­bangunan In­ fra­struktur Berbasis Masya­rakat (IBM). Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri

08|Edisi 01Tahun XV

PUPR yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo. “Pembangunan tersebut dengan menyediakan infrastruktur dasar efisien dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah menjadi pe­laku pembangunan,” tutur Sri Hartoyo. Sri Hartoyo mengungkapkan program IBM yang dimak­­ sud diantaranya berupa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang bersinergi dengan program air minum berbasis masya­ rakat. Sedangkan penyediaan akses sanitasi dasar dilaksanakan melalui program Sani­ tasi Berbasis Masya­rakat (Sanimas) dan pem­­ abangunan Tem­ pat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R. “Gerakan Nusantara Sehat selaras dengan Gerakan 100-0-100 yaitu 100 untuk capaian air minum, 0 persen untuk kumuh dan 100 persen untuk sanitasi yang merupakan target dari Ditjen Cipta Karya di tahun 2019. Oleh sebab itu mari kita dukung dan berkoordinasi untuk ciptakan Indonesia sehat,” tutur Sri Hartoyo. Sri Hartoyo menerangkan bahwa penye­ diaan infrastruktur permukiman mulai tahun

2014 telah diarahkan pada pencapaian ge­ rakan Nasional 100-0-100. Dalam rangka mendukung program pembangunan kese­ hatan, kolaborasi lintas sektor bersama Kemenkes juga telah dilakukan dan akan terus dijalankan, misalnya Pamsimas dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi yang ber­basis masyarakat. Sementara itu, terkait pemanfaatan dana desa untuk pembangunan kesehatan, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kemendes, Rusnadi Pandjung, menerangkan bahwa dana desa secara umum prioritasnya untuk pem­ ba­ ngun­ an infrastruktur. Secara khusus, dapat digunakan untuk menyelesaikan indikatorindikator yang menyebabkan desa itu ter­ tinggal. “Indikator tersebut ada lima dimensi, sa­ lah satunya kesehatan. Jadi, saat infrastruk­ tur dan indeks pembangunan menunjukkan ada permasalahan kesehatan, kita sudah sampaikan kepada pendamping agar dalam penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) diarahkan ke kese­ hatan, “ terang Rusnadi.

Indikator tersebut ada lima dimensi, salah satunya kesehatan.

Saat ditinjau pemanfaatan desa di tahun sebelumnya, infrastruktur yang banyak diba­ ngun adalah pembangunan jalan dan jem­

batan, perbaikan kantor, ada pula per­baikan sanitasi lingkungan dan air bersih tapi pro­ porsi untuk dimensi kesehatan masih sedikit.

Mengakhiri pertemuan tersebut, Menkes menyatakan bahwa kolaborasi program dengan menurunkan ego sektoral sangat dibu­tuhkan. Karena itu, integrasi dan suplai data bersama sangat penting untuk me­ nentukan lokus intervensi program ma­singmasing Kementerian atau Lembaga. “Saat ini kita bersama-sama sedang me­ ngurangi kemiskinan melalui pemerataan. Fokus kita semua sama, yakni sama-sama membangun dari pinggiran, khususnya dae­rah tertinggal, perbatasan dan kepulauan,” tandas Menkes. Selain itu, Menkominfo, Rudiantara, me­ nye­ butkan bahwa pihaknya juga berse­ mangat sekali untuk membangun keter­ jang­­kauan akses internet di daerah. Melalui program Palapa Ring, Kemenkominfo ingin meningkatkan akses masyarakat yang ter­ pinggirkan dan yang berada di pinggiran negeri. Pada kesempatan tersebut, Rudiantara me­nyatakan dukungannya terhadap pem­ba­ ngungan kesehatan, terutama dalam aspek keterjangkauan akses jaringan komunikasi dan internet, khususnya di daerah tertinggal. Me­ ngacu pada Perpres Nomor 131 tahun 2015 telah ditetapkan sebanyak 122 Kabu­ paten sebagai daerah tertinggal. (Teks: ari)

Tahun XVEdisi 01 |09

liputan khusus

Cipta Karya Dukung SPAM Umbulan

Salurkan Air Minum Kepada 1,3 Juta Masyarakat di Jatim 10|Edisi 01Tahun XV

Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, yang merupakan pilot project kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha.

P

royek yang sudah direncanakan sejak 43 tahun lalu itu akan menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pihak swasta. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono me­ ngatakan, pengoperasian SPAM Umbulan yang nantinya memiliki kapasitas debit air 4.000 liter/detik, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah di wilayah Pro­ vinsi Jawa Timur. “Proyek ini sangat penting, tidak hanya menyediakan air bersih tetapi juga air mi­ num bagi masyarakat,” kata Basuki di Ja­karta. Dilanjutkan Basuki, SPAM Umbu­ lan pem­ bangunannya sudah berjalan sejak ditan­­ ­ datanganinya Financial Close pada akhir Desember 2016 lalu. Sejalan dengan Menteri PUPR, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, SPAM Umbulan terbilang proyek penting dan prestisius karena proyek ini merupakan proyek Ker­ ja

Sejalan dengan Menteri PUPR, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, SPAM Umbulan terbilang proyek penting dan prestisius karena proyek ini merupakan proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama di bidang air minum. sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) per­ tama di bidang air minum. SPAM Umbulan adalah proyek pertama di sektor air minum yang mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund (FGF) sebesar 40 % dari total investasi sekitar Rp. 2.05 triliun. “Dari anggaran tersebut, ada dukungan pemerintah Rp. 818 miliar, sementara badan usaha mengucurkan Rp. 1.232 miliar,” kata Sri Hartoyo. Dijelaskannya, semula tarif air minum yang dikelola perusahaan air di Provinsi Jawa Timur berkisar di harga Rp. 6.600 meter/ kubik. Setelah ada intervensi dari pemerintah

bersama badan usaha yang siap membangun SPAM Umbulan, harga air yang disalurkan ke masyarakat bisa turun sekitar Rp. 2.400-Rp. 4.000 meter/kubik. Proyek ini ditargetkan selesai dibangun pada 2019 dan mampu menghasilkan air 4.000 liter/detik. Dengan jumlah sebanyak itu, SPAM Umbulan mampu mengaliri air mela­ l­ui pipa transmisi sepanjang 93,7 kilometer untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di lima kabupaten/kota yaitu Kota Suraba­ ya (1.000 liter/detik), Kabupaten Pasuruan (410 liter/detik), Kota Pasuruan (110 liter/ detik), Kabupaten Sidoarjo (1.200 liter/detik), Kabupaten Gresik (1.000 liter/detik). “Air

Tahun XVEdisi 01 |11

Diharapkan pembangunan SPAM tersebut nantinya bisa membuat akses masyarakat Jawa Timur terhadap air minum aman, yang saat ini baru mencapai 76,54 persen dari total penduduk 38,8 juta menjadi 80 persen. minum ini akan dinikmati sekitar 1,3 juta jiwa masyarakat di Provinsi Jawa Timur,” kata Sri Hartoyo. Diharapkan pembangunan SPAM tersebut nantinya bisa membuat akses masyarakat Jawa Timur terhadap air minum aman, yang saat ini baru mencapai 76,54 persen dari total penduduk 38,8 juta menjadi 80 persen. Sri Hartoyo menambahkan, pembangunan SPAM secara regional ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan air baku di beberapa kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa kerja sama antar daerah dapat dilakukan atas pertimbangan efisiensi

12|Edisi 01Tahun XV

dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Dijelaskannya, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) SPAM Umbulan ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pe­ ru­sahaan Daerah Air Bersih (PDAB) sebagai lembaga pengelolanya. Sedangkan badan usaha yaitu konsor­ sium Medco dan PT. Bangun Cipta Kontraktor. Bentuk kerja sama adalah melalui sistem Built Operate and Transfer (BOT) dengan masa kerja sama selama 25 tahun. Selain itu, ada juga dukungan pembiaya­ an dan pembangunan Instansi Pengolahan Air (IPA) Kalirejoso dengan kapasitas 300 liter/detik. Fasilitas ini dibangun sebagai ca­

dangan apabila terjadi kekurangan air baku dari mata air Umbulan. “Kementerian PUPR juga memfasilitasi per­ cepatan proses ijin penempatan pipa pada jalan tol yang dilalui, antara lain ruas Pasuruan-Gempol, Gempol-Pandaan, Sura­ baya-Gempol, Surabaya-Mojokerto dan Sura­ baya-Gresik serta pengurangan biaya sewa lahan di jalan tol agar proyek SPAM Um­bulan layak secara finansial,” kata Sri Hartoyo. Sri Hartoyo menambahkan, proyek SPAM Umbulan dipastikan mulai dibangun pada tahun 2017. Rencana peletakan batu pertama ground breaking pada awal tahun 2017 dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Selain SPAM Umbulan, ada beberapa proyek strategis bidang air minum yang akan digarap Ditjen Cipta Karya, yang juga termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016. “Proyek yang akan kita kerjakan antara lain pembangunan SPAM Regional Lampung, SPAM Regional Mamminasata, SPAM Regional Mebidang dan SPAM Regional Wasusokas,” tutur Sri Hartoyo. (Teks:Ari)

info baru

Menteri PUPR Tinjau

Banjir Bima

Hujan deras merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada 23 Desember 2016. Sebanyak 5 kecamatan di 33 kelurahan dengan total 105.758 jiwa mengungsi, 4 puskesmas, 29 puskesmas pembantu, 29 pondok bersalin desa, dan 1 kantor laboratorium kesehatan daerah rusak akibat terjangan banjir.

M

enanggapi hal tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terjun langsung dalam penanganan banjir pada Rabu (18/01/2017). Basuki mengungkap­kan, Kementerian PUPR sudah melakukan pe­ nanganan pasca banjir, baik perbaikan infra­ struktur maupun bantuan terhadap korban banjir. Beberapa barang yang ada di Satker Tanggap Darurat Permukiman segera ber­ gerak masuk ke Bima untuk pemenuhan kebutuhan air bersih melalui pendistribu­sian 2 unit IPA Lapi Mobile, 2 unit MTA melengkapi 1 unit MTA PDAM Bima, dan 1 unit MTA Dompu 10 unit HU, serta beberapa barang yang diberangkatkan dari Depo Surabaya dan Bekasi yakni 20 HU, 2 IPA Lapi, 30 WC Knock Down, 150 Jerigen biasa kapasitas 20 liter dan bahan kimia, 2 MTA, 2 dump truck, 2 genset serta 20 veltbed AC. Beberapa upaya dilakukan sigap oleh tim SAR seperti di antaranya, mengevakuasi warga, mendistribusikan bantuan pangan per kelurahan, membuka dapur umum di 4 lokasi. Selain itu, juga dibangun jembatan darurat Kodo, pembersihan sampah di

15 sungai yang melewati Kota Bima dan Kabupaten Bima menggunakan excavator amfibi, serta menurunkan sejumlah alat be­ rat un­tuk mengangkut sampah dan lumpur. Peningkatan kondisi sungai dan pengen­ dalian daya rusak menjadi perhatian utama untuk menormalisasikan kembali sungai antara lain dengan memperkuat tebing sungai, perbaikan dan pemasangan bron­jong pada Sungai Kumbe, Padolo, Cenggo dan Raba-Dompu. Dalam pelaksanaannya ada beberapa lokasi yang diperlukan relokasi hunian penduduk yang berada di bantaran sungai tersebut. “Seluruhnya terdapat 1.063 unit rumah yang harus direlokasi, berdasarkan tingkat kerentanan yang ditentukan oleh Walikota. Kami lihat tadi di Kecamatan Wora, Kabupa­ ten Bima, sungai perlu dilebarkan sesudah

peristiwa bencana banjir. Sebelumnya masya­ rakat enggan pindah, namun kini sudah mau pindah secara sukarela, “ kata Basuki. Mengenai penanganan jembatan di Bima, Menteri Basuki menjelaskan bahwa akan merekonstruksi beberapa jembatan di Bima. Selain itu juga dilakukan pengedukasian mengenai perilaku hidup sehat kepada ma­ syarakat agar tidak terulang kembali pe­ nyumbatan sungai oleh sampah terutama di sekitar struktur jembatan. “Dulu penduduk Bima masih sedikit, ka­ wasan hulu masih baik sehingga aliran air masih bisa dikendalikan. Saat ini struktur jembatan dengan tiang ditengahnya men­ jadi penghambat aliran air. Ketiga jembatan kondisinya sama, sehingga akan diganti strukturnya, yaitu Jembatan Penatoi, Padolo 1 dan Padolo 2,” ujar Basuki. ( Teks:dewi) Tahun XVEdisi 01 |13

info baru

Cipta Karya PeRcepat

PEMBANGUNAN IPAL PINGGIR Pantai DI Maluku Utara Pulau Moti merupakan pulau yang berada di Provinsi Maluku Utara. Terdapat 6 desa/kelurahan di sana, yaitu Kelurahan Figur, Moti Kota, Tadenas, Tafaga, Tafamutu, dan Takofi.

T

afaga merupakan kelurahan yang me­ miliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebanyak 802 orang, dengan komposisi 408 orang laki-laki dan 394 orang perempuan. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 182 jiwa. Di Kelurahan Tafaga akan dibangun dua Sanimas yang berada di pinggir pantai. Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBM) bersama dengan Direktorat Pengemba­ ­ ngan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jende­ral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengadakan kun­ jungan lapangan dalam tahap pem­ ba­ ngunan Sanimas Reguler di Kota Ternate, Pulau Moti, Provinsi Maluku Utara, beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan lapangan tersebut ter­­ lihat kondisi Kecamatan Moti sebelum

14|Edisi 01Tahun XV

dilakukan pembangunan IPAL di sana. Di sekitar daerah tersebut tercium bau yang tidak sedap yang dikarenakan pembuangan lim­bah langsung di sekitar perumahan warga dan laut, sehingga ketika air surut terlihat pembuangan kotoran manusia di sekitaran rumah warga. Kepala Satker PLPBM Darjat dalam kun­ jungannya mengatakan, pembangunan IPAL Komunal kali ini dapat menjadi per­contohan IPAL di pinggir pantai, dika­renakan dukungan dari masyarakat yang 80% sudah memiliki toilet di dalam rumah. “Masyarakat di sini juga turut dilibatkan dalam pembangunan IPAL kali ini, hal ini tentunya menjadi pokok utama keberhasilan IPAL ini kelak,” tutur Darjat. Awal tahun 2017, IPAL di dua tempat di Pulau Moti menjadi sorotan karena keberhasilan pembangunannya. Sekitar 65

Sambungan Rumah telah terpasang, dan kini 135 KK mempunyai pembuangan air limbah yang baik. Keadaan yang kontras sangat ter­ lihat sebelum dan sesudah terbentuknya IPAL Komunal di Kecamatan Moti tersebut. Sebelum terbangunnya IPAL Komunal, setiap bulannya warga ada yang terkena penyakit diare dan demam, namun kejadian tersebut telah berkurang sangat drastis. “Kami percepat pembangunan IPAL ko­ mu­ nalnya sehingga dapat rampung pada tahun 2017,” tutur Darjat. Lanjut Darjat, dengan adanya IPAL Komunal diharapkan ke­sehatan masyarakat akan meningkat. “Ma­ syarakat juga hendaknya tidak lagi mem­ buang limbah secara langsung ke laut atau di sekitar rumah mereka, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih,” harap Darjat. (Teks: TimPub.PLPBM)

info baru

Cipta Karya Evaluasi Dan Persiapkan

Percepatan Program Sanimas IDB TA 2017 Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBM) dan Central Project Management Unit (CPMU) bersama dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan sebuah acara Kick Off Meeting program Sanimas IDB TA 2017 di Jakarta, Rabu, (25-26/01/2017).

A

cara kali ini mengundang Kepala Political Project Implementation Unit (PPIU) dari 13 provinsi penerima program Sanimas IDB, District Project Imple­ mentation Unit (DPIU) kabupaten/kota pene­ rima program Sanimas IDB, Satker PSPLP dari 13 provinsi penerima program Sanimas IDB, dan Satker PIP dari 52 kabupaten/kota. Direktur Pengembangan Penyehatan Ling­­­kungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Dodi Krispratmadi mengatakan, acara ini dilak­ sanakan dalam rangka persiapan pelak­ sanaan kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat melalui Islamic Development Bank (Sanimas IDB) Tahun Anggaran 2017. “Dalam kegiatan Sanimas IDB TA 20142016 kabupaten/kota telah melaksanakan program ini, dimana pada tahun 2016 ter­ capai total penyerapan sebanyak Rp. 191 miliar dengan jumlah lokasi 385 lokasi,” tutur Dodi. Acara tersebut dihadiri oleh Subdit Pe­ rencanaan Teknis, Subdit Penge­ lolaan Air Limbah, Subdit Stan­ dardisasi dan Kelembagaan, Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Stra­ tegis dari Direktorat PPLP, dan para penggiat sanitasi. (Teks: TimPub.PLPBM/ari) Tahun XVEdisi 01 |15

info baru

952 Paket Kerja Kontraktual

DitandatangaNi Serentak

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta kepada seluruh jajarannya untuk memprioritaskan program kerja yang mampu mengentaskan kesenjangan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan secara nasional sebagai wujud nyata dari pembangunan berkeadilan.

H

al tersebut terungkap pada Rapat Kerja Kementerian PUPR di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (17/01/2017). Dalam rangkaian Rapat Kerja tersebut, Kementerian PUPR telah melakukan pe­ nan­ datanganan kontrak terhadap 952 pa­ ket kontraktual senilai Rp. 6,43 triliun, 8 di antaranya paket kegiatan Ditjen Cipta Karya yang menjadi perwakilan tanda ta­ ngan kontrak bersama, oleh para Pejabat Pem­ buat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di hadapan Menteri PUPR Basuki Hadi­muljono dan para Pejabat Tinggi Madya. Paket tersebut di antaranya, pengem­ bangan jaringan SPAM Distrik Arso Kabu­ paten Keerom dengan pagu Rp. 9,5 miliar, pembangunan SPAM Pulau Kalepon Distrik Tabonji Kabupaten Merauke dengan pagu Rp. 7 miliar, pembangunan jaringan pipa Rumah Sakit Umum Kabupaten Beng­ kulu Selatan dengan pagu Rp. 9,4 miliar, penurunan ke­

16|Edisi 01Tahun XV

bo­coran SPAM PDAM Kota Cilegon dengan pagu Rp. 1 miliar, pe­ngem­bangan jaringan perpipaan di Kecamatan Pamarayan Kabu­ paten Serang dengan pagu Rp. 1,8 miliar, pembangunan TPA Sampah Kota Palopo dengan pagu Rp. 15 miliar, pembangunan TPA Sampah Kota Ternate dengan pagu Rp. 15 miliar, penataan bangunan kawasan Pia Nemo Kabupaten Raja Ampat dengan pagu Rp. 10 miliar. Kontrak paket pekerjaan berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, sebagai hasil dari proses pelelangan dini sejak Oktober 2016. Paket pekerjaan ter­ se­ but antara lain adalah preservasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan ja­ lan perbatasan, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, pengembang­ an jaringan perpipaan air minum, dan reha­ bilitasi ja­ringan irigasi. Basuki memberikan target waktu ke­

pada para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR untuk dapat me­ nye­ lesaikan pelelangan 10.403 paket kon­ ­ traktual senilai Rp. 69,61 triliun, seba­ gai­ mana terekam dalam sistem e-Monitoring, se­lambat-lambatnya pada akhir Maret 2017. “Tahun 2017 ini saya perkirakan progres lelang dini akan lebih baik dari tahun lalu yang mencapai 6 triliun pada akhir Januari 2016. Sementara pada akhir Januari 2017 ini, sekitar 1.523 paket pekerjaan dengan nilai Rp. 11,58 triliun akan dapat ditandatangani kontraknya,” ungkap Basuki. Menteri Basuki menjelaskan, penan­ da­ tanganan kontrak pekerjaan secara se­­ren­­tak ini merupakan langkah nyata Kementerian PUPR untuk percepatan pem­ ba­ ngunan in­ fra­­ struktur di tanah air. Basuki berharap hal ini dapat memberikan kon­ tribusi bagi pe­­ nyerapan tenaga kerja, pe­ ningkatan pe­ merataan pembangunan, se­ ka­ ligus meno­ pang pertumbuhan ekonomi, khu­susnya dari pilar industri jasa konstruksi. Dari keseluruhan pagu anggaran Ke­ menterian PUPR sebesar Rp. 101,496 triliun untuk tahun 2017 ini, 497 paket senilai Rp. 22,1 triliun telah terkontrak dalam bentuk tahun jamak (multi years contract). Dengan demikian, secara keseluruhan sampai akhir Januari 2017, sebanyak 2020 paket pekerja­ an senilai Rp. 33,68 triliun sudah dapat berjalan efektif karena kontraknya sudah ditandatangani. Menteri Basuki mengatakan, Kemente­ri­ an PUPR diharapkan mampu mengatasi tan­ tangan pengurangan kesenjangan mulai dari pembangunan kawasan perbatasan, jalan perbatasan, dukungan ketahanan air dan pangan, pembangunan prasarana dan sarana bagi masyarakat berpenghasilan rendah ter­ masuk rumah, air bersih dan sanitasi, serta lingkungan permukimannya. Ia juga mengingatkan kepada semua balai agar mampu melakukan pemeliharaan infra­struktur yang telah terbangun dengan baik sehingga pemanfaatan asetnya bisa maksimal. “Jangan hanya pintar membangun tapi juga harus pandai memelihara,” tegas Basuki. (Teks: dewi)

info baru

Ditjen Cipta Karya dan SUMBER DAYA AIR

Tingkatkan Penyediaan Air Baku Pada tahun 2015 diterbitkan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sejalan dengan RPJMN 2015 yang mengamanatkan tercapainya 100% akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019.

D

irektorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan workshop sinkroninasi program penyediaan air baku untuk air mi­ num 2017, Rabu (25/01/2017) di Jakarta. Penyusunan program tersebut di antaranya untuk melaksanakan pengembangan SPAM perkotaan (kabupaten/kota), ibu kota keca­ matan, maupun perdesaan. Selain itu, untuk menelaah kesiapan pelaksanaan program penyediaan air baku untuk tahun 2017, serta menyusun identifikasi penyediaan air baku untuk air minum secara regional. “Sampai akhir 2015, cakupan pelayanan air minum aman baru mencapai 71,05% artinya kita harus menambah cakupan sekitar 7,2% per tahun, baik melalui jaringan per­ pipaan maupun bukan jaringan perpipaan,” ujar Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo.

Lanjut Sri Hartoyo, sesuai dengan keter­ paduan rencana dan sinkronisasi pelak­ sanaan program tersebut, air baku yang merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan SPAM harus mendapatkan perhatian bersama. SPAM regional menjadi salah satu strategi yang diambil untuk menangani keterbatasan air baku akibat kondisi geografis dan hidrologis, dimana beberapa daerah memiliki surplus air baku sementara daerah lainnya mengalami defisit air baku. Sri Hartoyo berharap, dengan dukungan pemerintah atas penyediaan air baku melalui Ditjen SDA yang telah bersinergi dengan dukungan sesuai kewenangan Ditjen Cipta Karya dalam pengembangan SPAM, mampu mendorong Pemerintah Daerah dan PDAM serta penyelenggara SPAM lainnya di daerah

sebagai lokomotif pelayanan air minum di Indonesia. Dengan komitmen bersama, pelayanan air minum yang prima bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dapat kita capai bersama di masa depan. “Dengan pola pengembangan SPAM re­ gional juga diharapkan dapat memberikan solusi penanganan yang lebih efisien dalam hal investasi dan operasi atau pemelihara­an,” tutur Sri Hartoyo. (Teks: dewi/ari) Tahun XVEdisi 01 |17

info baru

Wakil Gubernur Bali Resmikan

Penataan Bangunan KSN PUSAT Pemerintahan Bali

D

itetapkannya kawasan Renon sebagai pusat pemerintahan berdampak ter­ hadap perubahan aktivitas kawasan sekitar. Dampak positifnya, Renon menjadi sentral aktivitas masyarakat sehingga perlu dilakukan penataan untuk membuat kawa­ san ini menjadi menarik bagi masyarakat. Hal tersebut dituturkan Wakil Guber­ nur Provinsi Bali Ketut Sudikerta, saat meng­­ hadiri acara Peresmian Penataan Ba­ ­ ngunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pusat Pemerintah Provinsi Bali Ke­ ca­ ma­ tan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Senin (09/01/2017). Dalam sambutannya, Sudikerta menga­ jak seluruh elemen SKPD provinsi dan ma­ syarakat untuk turut merawat dan men­jaga kebersihan Taman Janggan maupun kawasan parkir yang telah ditata oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali. Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi

Dalam Perda Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011, kawasan pusat kota di Kelurahan Renon ditetapkan sebagai kawasan pusat pemerintahan.

meng­ungkapkan, potensi ruang terbuka hi­ jau kawasan lapangan Renon diharapkan dapat dioptimalkan, baik fungsi ekologis, eko­nomis, sosial, dan estetis sehingga dapat terwujud citra kawasan pusat pemerintahan yang aman, nyaman dan berkarakter budaya Bali dengan mengembangkan potensi yang dimiliki kawasan tersebut secara optimal. Penataan Bangunan KSN Pusat Peme­ rintah Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, meliputi penataan taman (wahana permainan anak dan alat olahraga, pemasangan paving jalan ling­ kungan, jogging track, landscape furniture, areal refleksi, air mancur, vegetasi taman, penataan pedestrian dan pekerjaan penataan parkir. (Teks: Randal Bali/ari)

18|Edisi 01Tahun XV

inovasi

KAWAN MAPAN (Kunci Jawaban Masa Depan) Rosa Dhayan *)

Seiring perkembangan globalisasi yang kian menjadi, tentunya memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan kita.

D

i satu sisi globalisasi berdampak baik bagi kita bagaikan berkah. Tetapi jika kita melihat dari sisi lain, globalisasi juga memberikan dampak buruk pada kita seperti “kutukan”. Nah jika kita membicarakan globalisasi dari dampak baiknya, kita bisa melihat dari kemajuan teknologi, mobilitas tinggi, meningkatnya pembangunan negara, dan lain-lain. Tetapi apabila kita melihat dari dampak buruknya globalisasi memberikan banyak pengaruh buruk terhadap lingkungan kita seperti, penurunan kualitas air di sekitar daerah-daerah industri, konsentrasi bahan

pen­cemar yang berbahaya bagi makhluk hi­ dup, temperatur udara yang sering berubahubah, dan masih banyak lagi. Salah satu dampak utama perkembangan globalisasi adalah permasalahan pada kua­ litas sistem sanitasi. Masih banyak orang yang tidak tahu ataupun mengerti apa itu sanitasi dan pastinya mereka ingin pen­ jelasan yang mudah dimengerti. Penulis akan memberikan pengertian sa­ nitasi yang singkat dan mudah dime­ ngerti, sanitasi adalah kebersihan yang me­ nyehatkan, singkat bukan? tentunya ada penjelasan yang lebih detail mengenai

sanitasi ini, tetapi ke­banyakan orang susah memahaminya. Kualitas sanitasi yang buruk akan ber­ pe­ngaruh pada kehidupan kita sehari-hari, contohnya Indonesia memiliki 120 juta kasus diare per tahun (WSP-EAP 2008) dan kerugian akibat sanitasi buruk mencapai Rp. 56 triliun yang tercatat dalam World Bank tahun 2008. Untuk meningkatkan kualitas sistem sa­nitasi, ayo kita mulai dari ruang lingkup yang kecil yaitu rumah kita sendiri. Apakah rumah kita tersedia air bersih? Apakah sampah-sam­ pah sudah dikelola dengan baik? Kenapa sih kita harus memperhatikan sanitasi di rumah? Mari kita bahas bersama. Rumah adalah tempat kita berlindung, men­jalankan kehidupan kita sehari-hari dan lain sebagainya, apabila di rumah kita me­ miliki sanitasi yang buruk, hal itu bisa ber­ dampak pada kesehatan. Jika sampah-sam­ pah di rumah dibiarkan menumpuk maka bibit penyakit pun akan berkembang seiring bertambahnya sampah. Nah bagaimana cara mengelola sampah yang baik? Sampah sebaiknya dipilah men­­ ja­ di 5 bagian, yaitu sampah organik, sam­ pah guna ulang, sampah daur ulang, sampah residu, dan sampah B3 (Bahan Be­ racun Berbahaya). Karena orang-orang ber­ anggapan kalau kita memilah sampah sampai sebanyak itu akan merepotkan dan menghabiskan waktu, kita mulai saja dari sampah organik dan non organik. Yang dapat dikelompokkan dalam sam­ pah organik seperti sisa makanan, tu­ lang, daun kering dan lainnya, sedangkan yang termasuk sampah non organik adalah koran bekas, kaleng minuman atau makanan, bo­ tol kaca atau plastik dan lainnya. Sampah organik dapat kita manfaatkan sebagai kom­ pos dan sampah non organik dapat kita pilah lagi, apakah ada barang yang masih bisa daur ulang ataupun gunakan lagi. Gampang bukan? Permasalahan selanjutnya adalah BABS (Buang Air Besar Sembarangan), masih banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut, seperti di semak-semak, sungai, aliran drainase, dan lain-lain. Hal tersebut harus dicegah dengan cara mengedukasi masyarakat ke­napa BABS itu buruk. Di dalam kotoran manusia terdapat banyak kuman yang me­ nimbulkan penyakit dan dengan mudah me­­ nular. Sehubungan dengan hal tersebut, ling­ kungan kita akan lebih baik Tahun XVEdisi 01 |19

inovasi Sampah sebaiknya di pilah menjadi 5 ba­ gian, yaitu sampah organik, sampah guna ulang, sampah daur ulang, sampah residu dan sampah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). jika terdapat tangki septik. Tangki septik berperan sebagai pengolah limbah agar tidak mencemari ling­kungan. Dari ilmu dasar ini dapat kita terapkan pula di lingkungan sekolah dan lingku­ngan ma­syarakat kita,dengan peningkatan kualitas sanitasi ini kita dapat menjalani kehidupan dengan sehat dan lebih baik. Kebijakan yang baik tidak akan terealisasi dengan baik jika tidak ada yang mendukung. Maka dari itu di lingkungan sekolah dan masyarakat se­ baiknya diberi edukasi sederhana mengenai sanitasi dan penerapannya yang sederhana pula. Dengan adanya dukungan dari orang sekitar, maka penyebarannya akan menjadi lebih mudah. Sanitasi yang buruk juga berdampak pa­ da kerusakan lingkungan hingga kerusakan yang fatal. Misalnya, sampah yang dibuang di saluran drainase akan menyebabkan banjir dan menyebarkan kuman penyakit. Adapun dalam skenario bencana, sanitasi adalah permasalahan yang besar. Area-area setelah terkena banjir, gempa bumi, ataupun pandemi akan terkontaminasi dengan cepat dengan kuman dan penyakit. Yang berarti air, makanan, wc umum, dan semua area publik akan berbahaya. Pertama-tama selokan dan tangki septik akan meluap ke mana-mana. Kedua, orang tidak membuang sampahnya dengan benar, mereka akan membuang di aliran drainase ataupun hanya melemparkannya ke tanah. Oleh karena itu sanitasi sangat berperan pen­ting dalam keseharian kita. Bagaimana usaha kita sebagai generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kepe­ dulian terhadap sanitasi? Pada dasarnya kita harus memulainya dari hal yang kecil dan sederhana, jika sudah terbiasa melakukan yang kecil dan sederhana, maka sanitasi yang baik bukanlah harapan belaka saja.

20|Edisi 01Tahun XV

Tidak semua orang pada awalnya akan peduli, tetapi jika ia menghadapi lingkungan mengarahkan semangat kepedulian, maka ia akan berubah pula, maka dari itu menjadi promotor gaya hidup bersih dan sehat adalah cara yang paling baik untuk memulai. Menjadi promotor gaya hidup bersih dan sehat dapat dimulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar (rumah, sekolah dan masyarakat), mengajak keluarga dan teman untuk mulai menjalani hidup bersih dan sehat sesuai standar yang ada dan mem­ bantu meningkatkan sistem sanitasi yang sudah ada. Bertanggung jawab terhadap lingkung­ an sekitar yang dimaksud di sini adalah mengolah sampah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan masyarakat, me­ ngurangi atau bahkan menghilangkan ke­biasaan-kebia­ saan buruk yang dapat men­ jadi sumber penyakit, dan melakukan pemilahan sebelum mem­ bakar sampah (hanya membakar yang benar-benar tidak

dapat diolah menjadi kompos ataupun dimanfaatkan kembali untuk hal lain). Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memulai, beberapa hal sudah disebutkan di dalam artikel ini, masih lebih banyak lagi cara yang sederhana dan dapat diterapkan secara langsung untuk meningkatkan kualitas sistem sanitasi yang ada di daerah kita. Seiring dengan berjalannya waktu, cara-cara yang sederhana inilah yang akan berkembang dan menjadi pembuka jalan menuju sanitasi yang berkualitas. Pengolahan sampah dengan teknologi tinggi (untuk sekarang, sebagian besar dae­ rah Indonesia menggunakan free dumping system – penumpukan sampah pada areal pem­buangan), sumber air yang bersih dan lingkungan yang sehat merupakan tujuan utama diadakannya perbaikan atau peman­ tapan sanitasi. Perbaikan sanitasi ini harus didukung dan diterapkan agar manfaat dan tujuannya dapat tercapai di kemudian hari. Kita pun bisa berbagi informasi ten­ tang sanitasi sehat ini menggunakan media sosial yang kita miliki, ataupun membangun organisasi peduli terhadap sanitasi di sekolah maupun lingkungan kita, sehingga dapat mem­ berikan banyak manfaat ke depannya. Masyarakat yang ada sangatlah beragam, tidak semua masyarakat dapat dengan mudah menerima penataran dan edukasi mengenai sanitasi. Jika berhasil diterima, belum tentu dapat diterapkan dengan baik. Permasalahan seperti inilah yang biasanya memperlambat proses menuju sanitasi yang baik bagi negara kita pada umumnya. Sebagai seorang pelajar, saya merasa satu-satunya jalan keluar adalah dengan me­ ngisukan sanitasi berkualitas sebagai aturan yang resmi agar dapat diawasi per­ kembangannya dan mempercepat proses yang ada. Menjadi aturan resmi bukan ber­ arti akan ada kewajiban yang memberatkan atau­pun sanksi yang ditakuti, menjadi atur­ an res­mi di sini lebih untuk mengumpulkan kon­­ tribusi masyarakat dalam mewujudkan sa­nitasi yang berkualitas. Mari kita mewujudkan lingkungan sehat, de­ngan sanitasi yang baik melalui hal kecil dan sederhana yang dapat kita lakukan. Ka­ rena dengan meningkatnya kualitas sanitasi me­ ningkat pula kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik dan sehat. *) Duta Sanitasi Kalimantan Barat 2014

inovasi PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI PIDIE JAYA, OLEH SATUAN TUGAS PENANGANAN BENCANA KEMENTERIAN PUPR Andri Hakim dan Andi Suriadi *)

Gempa bumi tektonik berkekuatan 6,4 skala Richter terjadi di wilayah Kab. Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Rabu 7 Desember 2016 pukul 05:03:36 WIB.

P

usat gempa yang terletak di darat pada 5.19 LU dan 96.36 BT, dengan kedalaman 10 km tersebut juga dirasakan di beberapa wilayah lain di Provinsi NAD seperti Kab. Pidie, Kab. Bireun, dan Banda Aceh. Peta tingkat guncangan BMKG menunjukkan bahwa dampak gempa bumi berupa guncangan kuat dalam skala intensitas II SIG-BMKG atau (III-IV MMI). Bahkan, hingga pukul 14:30 WIB (07/12), telah terjadi delapan aktivitas gempa susulan.

(d) Meunasah sebanyak 318 unit (e) Pasar sebanyak 10 unit (f) Kantor Pemerintahan sebanyak 30 unit (g) Rumah Sakit sebanyak 1 unit (h) Rumah sebanyak 9.460 unit (i) Jalan sepanjang 88,53 km (j) Jembatan sebanyak 83 unit (k) Ruko sebanyak 357 unit Data BNPB menunjukkan bahwa gempa yang terjadi berdampak terhadap 41 dari 91 bangunan sekolah mengalami kerusakan berat. Sebagian besar adalah bangunan sekolah yang rusak adalah SD atau SDN.

Adapun data yang diperoleh dari Kementerian Agama, menunjukkan bahwa dari 66 madrasah yang terdata, 17% mengalami rusak berat, 32% madrasah mengalami rusak sedang, dan 2% mengalami rusak ringan. Sedangkan 50% madrasah lainnya dalam kondisi baik. Di sisi lain, sebanyak lebih dari 51% dari 72 bangunan Masjid yang terdata mengalami rusak berat, dan 29% masjid mengalami kerusakan sedang. Bangunan masjid yang paling banyak mengalami kerusakan berat terletak di Kecamatan Bandar Baru.

Gambar 1. Lokasi Gempa Bumi

Dampak dari gempa bumi tersebut telah menimbulkan korban sebanyak 104 jiwa meninggal dunia, 922 jiwa luka-luka, dan 86.417 jiwa pengungsi di 124 titik. Selain itu pun, kerusakan berbagai jenis infrastruktur tidak dapat dielakkan. Berdasarkan pendataan awal yang dilakukan oleh BNPB terdapat beberapa jenis infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dinyatakan rusak, yakni: (a) Sekolah sebanyak 91 unit (b) Madrasah sebanyak 66 unit (c) Masjid sebanyak 72 unit

Gambar 2 Peta Lokasi Kerusakan Bangunan Kab. Pidie Jaya (Puslitbang Perumahan & Permukiman, 2017)

Tahun XVEdisi 01 |21

inovasi Bangunan Meunasah di berbagai kecamatan juga mengalami kerusakan. Hampir 20% dari 318 bangunan Meunasah yang terdata mengalami rusak berat. Adapun jumlah masjid paling banyak mengalami kerusakan berat terletak di Kecamatan Trienggadeng. Selain bangunan sekolah meunasah dan masjid, gempa juga menyebabkan 10 bangunan pasar mengalami rusak berat dan sedang. Pasar yang terletak di kecamatan Meureudeu dan Bandar Dua seluruhnya mengalami kerusakan berat, sedangkan di kecamatan lain, rata-rata mengalami kerusakan sedang. Adapun Jika dilihat zona sesar bangunan, terdapat kecenderungan bahwa bangunan yang rusak berat berada jauh dari zona sesar (gambar 2). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan kerusakan bangunan bukan hanya dominan diakibatkan oleh getaran gempa, tetapi juga karena kondisi bangunan itu sendiri (konstruksi tidak memenuhi syarat ketahanan gempa). Satgas Kementerian PUPR di Pidie Jaya Dalam kunjungannya ke Aceh, Presiden RI memberikan arahan bahwa tanggal 2 Januari 2017 kegiatan belajar mengajar harus berjalan seperti biasa. Berdasarkan Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 050/5046 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembangunan Kembali Bangunan Sekolah yang Rusak Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Pidie Jaya maka dibentuklah Satgas berdasarkan SK Menteri PUPR No. 21/ KPTS/M/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Aceh yang ditetapkan pada 12 Januari 2017. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh

Arahan Presiden RI atas Dampak Gempa Pidie Jaya

22|Edisi 01Tahun XV

Satgas Bencana Aceh dapat dibagi menjadi tiga tahap, yakni Tahap Tanggap Darurat, Tahap Pemulihan, serta Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(d) Pemasangan WC 30 (e) Pembagian 100 air jerigen air olahan siap minum/hari. (f) Pelaksanaan verifikasi kerusakan

Timeline Kegiatan Penanganan Bencana Kementerian PUPR

Berdasarkan surat Bupati Pidie Jaya nomor 050/5046 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 20 Desember 2016 tentang pembangunan kembali bangunan seko­ lah yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya maka dibentuklah Satgas berdasarkan SK Menteri PUPR No. 21/KPTS/M/2017 tentang pembentukan satuan tugas percepatan pena­ nganan dampak bencana gempa bumi di Provinsi Aceh yang ditetapkan pada 12 Januari 2017. A. Tahap Tanggap Darurat (7 – 20 Desember 2016) Pada tahap tanggap darurat, satuan tugas penanganan bencana Kementerian PUPR melakukan berbagai kegiatan: (a) Mobilisasi alat berat ( 2 excavator, 1 loader, 1 dum truck) (b) Pemasangan HU 80 Unit (c) Pemasangan MTA 14 Unit

bangunan (sekolah, madrasah, masjid, meunasah, pasar, dan RSUD) (g) Perobohan bangunan rusak berat dengan bantuan TNI. Secara detail, dinamika kegiatan Kementerian PUPR dan setelah dibentuknya Satgas bencana Aceh pada tahap tanggap darurat sebagai berikut:

inovasi No.

Tanggal

Kondisi/Kegiatan

1.

7 Desember 2016

• •

2.

8 Desember 2016

• • •

Menteri PUPR melakukan tinjauan lanjutan ke lokasi Infrastruktur jalan dan jembatan banyak mengalami kerusakan (rusak ringan) Mobilisasi: 2 unit excavator, 1 unit loader, dan 1 unit dump truck

3.

9 Desember 2016

•

Presiden RI didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja, termasuk Menteri PUPR melakukan kunjungan ke daerah terdampak dan melakukan koordinasi lintas K/L

4.

10 Desember 2016

• • •

Seluruh peralatan Kementerian PUPR (Ditjen CK) telah dikirimkan ke 12 titik pengungsian untuk 13.290 pengungsi Lokasi pengungsi terus bertambah Penambahan alat dari Medan dan Jakarta

5.

11 Desember 2016

• • •

Peningkatan jumlah pengungsian 63 titik (42.529 jiwa) Pemasangan 20 unit HU Pemasangan 11 unit MTA

6.

12 Desember 2016

•

Penambahan peralatan dari Jakarta dan Medan tiba: 30 unit HU, MTA, tenda, toilet knockdown

7.

13 Desember 2016

• •

Pemasangan tambahan 30 unit HU (menjadi 50 HU) dibantu oleh Brimob Kepolisian Bantuan mesin pengolah air siap minum dari PDAM Bandarmasih, Banjarmasin Kap. 100 jerigen(kap.20 liter)/hari tiba

8.

14 Desember 2016

•

Menteri PUPR mendampingi Presiden RI melakukan kunjungan kerja ke area terdampak

9.

15 Desember 2016

• • • •

Penyedaiaan 80 unit HU Penyediaan Tersedia 30 unit WC Mobilisasi 3 unit MTA ke Pijay Penyaluran 100 jerigen air bersih siap minum (kerjasama dengan PDAM Bandarmasih, Banjarmasin)

10.

16 Desember 2016

• •

Rapat koordinasi dengan BUMN dipimpin oleh Menteri PUPR Ketua Satgas di perintahkan untuk melakukan penanganan rehab dan rekon meliputi; Sekolah, Kantor Pemerintah, Masjid, Pasar, Pesantren dan Rumah Sakit

11.

18 Desember 2016

• •

Rapat Arahan Kabalitbang sebagai ketua Satgas Infrastruktur Gempa Aceh menindaklanjuti perintah Menteri PUPR Penyusunan Basic Design Bangunan Sementara

• 12.

19 Desember 2016

Arahan untuk dilakukan verifikasi terhadap 13 lokasi yang sudah dibersihkan TNI dengan fokus utama menentukan tigkat kerusakan dan menentukan lokasi ruang kelas belajar sementara, serta melakukan dokumentasi foto Pembentukan 3 zonasi penanganan Pembuatan Disain Sekolah Sementara oleh Puslitbang perumahan dan Permukiman

13.

20 Desember 2016

• • • • •

(Gempa 6,4 SR) Menteri PUPR bertolak ke Aceh sore hari meninjau Bendung Rajui, Embung Seumayam, Embung Piro, dan Embung Keumala dengan kondisi aman

Terbit surat dari Bupati tentang permohonan bantuan kepada Menteri PUPR terhadap 13 lokasi. Dilakukan verifikasi teknis di 13 lokasi untuk segera dibangun sekolah sementara Telah disusun dan disepakati berita acara hasil verifikasi antara Pemda (Dinas PU , Dinas Pendidikan, Aset Daerah) dengan pendampingan dari Tim Teknis PUPR, BNPB dan BPKP

Dokumentasi kegiatan pada Tahap Tanggap Darurat dapat dilihat pada beberapa gambar berikut ini :

Tim Satgas PUPR mendampingi Pemda Pidie Jaya, BPKP dan BNPB melakukan verifikasi terhadap data BNPB untuk

Kunjungan Bapak Presiden didampingi Bapak Menteri PUPR Meninjau Dampak Bencana

Distribusi Air Bersih kepada Warga Korban Gempa Bumi

Data BNPB menunjukkan bahwa gempa yang terjadi berdampak terhadap 41 dari 91 bangunan sekolah mengalami kerusakan berat. memastikan secara teknis jenis kerusakan bangunan khususnya pada bangunan sekolah, madrasah, masjid, meunasah, pasar serta RSUD yang diprioritaskan untuk segera dilakukan rekonstruksi dalam bentuk bangunan sementara. B. Tahap Pemulihan (21 Desember – 21 Maret 2017) Tahap Pemulihan dilakukan sejak 21 Desember 2016 dan akan berakhir pada 21 Maret 2017. Pada tahap ini telah dilakukan berbagai kegiatan pemulihan dan perbaikan serta pembangunan Bangunan Sementara. Tahun XVEdisi 01 |23

inovasi Secara detail, dinamika kegiatan Kementerian PUPR dan setelah dibentuknya No.

Satgas Transisi Bencana Aceh pada Tahap Transisi Pemulihan sebagai berikut:

Tanggal

Kondisi/Kegiatan

1.

21-22 Desember 2016

- Dilakukan verifikasi fisik terhadap 39 Sekolah ( tambahan) - Terdapat 8 sekolah Rusak Berat yang membutuhkan RKBS - Telah disusun dan disepakati berita acara hasil verifikasi antara Pemda (Dinas PU , Dinas Pendidikan, Aset Daerah) dengan pendampingan dari Tim Teknis PUPR, BNPB dan BPKP

2.

23-24 Desember 2016

- Verifikasi teknis 16 Madrasah - Terdapat 8 bangunan Rusak Berat - Telah disusun dan disepakati berita acara hasil verifikasi antara Pemda (Dinas PU , Dinas Pendidikan, Aset Daerah) dengan pendampingan dari Tim Teknis PUPR, BNPB dan BPKP

3.

25 - 26 Desember 2016

- Verifikasi teknis 65 Menasah, terdapat 17 Menasah Rusak Berat - Verifikasi teknis 37 Masjid, terdapat 18 Masjid Rusak Berat - Telah disusun dan disepakati berita acara hasil verifikasi antara Pemda (Dinas PU , Dinas Pendidikan, Aset Daerah) dengan pendampingan dari Tim Teknis PUPR, BNPB dan BPKP

4.

27-28 Desember 2016

- Verifikasi teknis 10 PASAR, terdapat 6 PASAR Rusak Berat - Telah disusun dan disepakati berita acara hasil verifikasi antara Pemda (Dinas PU , Dinas Pendidikan, Aset Daerah) dengan pendampingan dari Tim Teknis PUPR, BNPB dan BPKP

5.

29 Desember 2016 (sampai sekarang)

- Dalam Proses pembangunan Sekolah/Madrasah Sementara di 24 Lokasi - Sudah ada RKBS yang telah digunakan untuk sarana Belajar Mengajar

6.

4 Januari 2017

- Diskusi dengan Pemda, Ikatan Arsitek Indonesia, perwakilan masyarakat membahas konsep desain Bangunan Rumah Sakit Sementara dan Masjid di kantor Bupati Pidie Jaya

Hasil Verifikasi Teknis Tim Satgas PUPR RUSAK RINGAN

RUSAK SEDANG

RUSAK BERAT 25

21 18

18 13

Tim Satgas PUPR mendampingi Pemda Pidie Jaya, BPKP dan BNPB melakukan veri­ fikasi terhadap data BNPB untuk memasti­ kan secara teknis jenis kerusakan bangunan khususnya pada bangu­ nan sekolah, madrasah, masjid, meunasah, pasar serta RSUD yang diprioritaskan untuk segera dilakukan rekon­ struksi dalam bentuk bangunan sementara. Dokumentasi kegiatan pada Tahap Pemulihan dapat dilihat pada beberapa gambar berikut ini :

23 17

12 8

6

7

3

Sekolah

Madrasah

2 Masjid

Meunasah

4

6

Pasar

Hasil Verifikasi Teknis Kerusakan Bangunan Terdampak oleh Tim Satgas PUPR

Desain Sekolah Sementara yang disusun Oleh Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Balitbang PUPR

24|Edisi 01Tahun XV

Pembangunan Sekolah Sekolah/Madrasah Sementara pada Masa Konstruksi

inovasi Pembangunan sekolah sementara yang diselenggarakan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh didukung oleh 7 kontraktor pelaksana dan 3 konsultan pengawas. Hingga saat (data status 31 Januari 2017) ini telah dilakukan

pembangunan sekolah sementara dengan berbagai jenjang pendidikan, sebanyak 24 sekolah dengan jumlah ruangan yang bervariasi. (tabel 6)

Tabel 5 Daftar Nama Sekolah Sementara dan Kontraktor pelaksana serta Konsultan Pengawas No

Nama Sekolah

Kontraktor

Konsultan

1

SDN Tampui

Adhi Karya

Virama Karya

2

SMP Tampui

Adhi Karya

Virama Karya

3

SD Peuduek Tunong

Adhi Karya

Virama Karya

4

MIN 2 Beuracan

Adhi Karya

Virama Karya

5

SDN Masjid Trienggadeng

Nindya Karya

Virama Karya

6

SDN Peulandok Tunong

Nindya Karya

Virama Karya

7

PAUD Kasih Ibu

Nindya Karya

Virama Karya

8

SDN 3 Meureudu

Nindya Karya

Virama Karya

9

MTSN Pangwa

Nindya Karya

Virama Karya

10

MAN Trienggadeng

Nindya Karya

Virama Karya

11

SMK 1 Bandar Baru

Wijaya Karya

Bina Karya

12

MIN Paru, Bandar Baru

Wijaya Karya

Bina Karya

13

SMP 3 Bandar Baru, Jiem jim

Hutama Karya

Bina Karya

14

SDN Jiem-Jiem

Hutama Karya

Bina Karya

15

MAS Ulumul Quran, Pangwa

Hutama Karya

Bina Karya

16

SD Malem Dagang

PP

Yodya Karya

17

MTSN Meureudu

PP

Yodya Karya

18

RA An-Nur, pangwa

PP

Yodya Karya

19

SMKN 1 Bandar Dua

Brantas Abipraya

Yodya Karya

20

SMP 1 Samalanga

Waskita Karya

Yodya Karya

21

SMP 2 Panteraja

Waskita Karya

Yodya Karya

22

SDN Muka Blang

Waskita Karya

Yodya Karya

23

MIN Panteraja

Waskita Karya

Yodya Karya

24

MAS Panteraja

Waskita Karya

Yodya Karya

Penanganan dampak bencana terutama pada tahap pemulihan memiliki berbagai hambatan terutama terkait: (a) Sering terjadinya hujan dengan durasi panjang mengakibatkan tertundanya aktivitas pembangunan (b) Penyediaan lahan untuk Bangunan Sementara masih ada yang berjalan lambat (c) Pembersihan puing hasil perobohan masih berada dalam site. (d) Libur Natal dan Tahun Baru yang menunda penyediaan material (sebagian besar material dari Kota Medan) Agar pembangunan pada tahap pemulihan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, maka perlu diperhatikan jadwal penyelesaian pembangunan sebagai berikut: (a) Sekolah sementara akhir Januari 2017 (b) Madrasah pertengahan Februari 2017 (c) RSUD akhir Maret 2017 Untuk pelaksanaan pembangunan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik maka diharapkan: (a) Terbitnya Peraturan Presiden (b) Bangunan menggunakan teknologi RISHA dari Balitbang Kementerian PUPR (c) Komponen struktur bangunan diutamakan dengan pra cetak secara fabrikasi agar lebih cepat, presisi, dan massal. *) Peneliti Muda, Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT) http://pkpt.litbang.pu.go.id/

Tabel 6. Pembangunan Sekolah Sementara No. 1.

Jenis Sekolah PAUD

RKBS

RKGS

RKPS

Musollah

Toilet

1

2.

TK

1

1

SD

30

4

4.

SMP

15

1

5.

SMA

6

1

3 1

6.

SMK

32

1

1

7.

MA

19

3

2

8.

MI

8

MTS

8

Total

120

Jumlah 1

3.

9.

RPSS

11

7

Keterangan : RBKS : Ruang kegiatan Belajar Sementara RKGS : Ruang Kegiatan Guru Sementara RKPS : Ruang Kegiatan Perpustakaan Sementara RPSS : Ruang Praktek Siswa Sementara

1 2

2

1

3

5

42

3

19

2

11

2

6

44

1

6

31

2

10

4

1

9

26

170

Pemanfaatan Hasil Pembangunan Sekolah Sementara

Tahun XVEdisi 01 |25

inovasi Kunjungan ke Hindustan Prefab Limited (HPL) Housing Technology Park-New Delhi-India

Taman Teknologi Bangunan Prefabrikasi Airyn Saputri Harahap*)

Masih dalam rangkaian Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) ke-6 yang diadakan di New Delhi-India, Delegasi APMCHUD berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke Hindustan Prefab Limited (HPL) Housing Technology Park.

Foto Lokasi

26|Edisi 01Tahun XV

S

ebuah “Prefab Technology Park” yang didirikan oleh Hindustan Prefab Limited (HPL), dibangun dalam rangka untuk melaksanakan misi Perdana Menteri India untuk mewujudkan “Perumahan untuk Se­mua Pada Tahun 2022”. Berlokasi di Jangpura - New Delhi, taman yang menampilkan berbagai jenis bangunan rumah yang menggunakan teknologi prefabrikasi di bawah pengelola­an perusahaan milik negara pada Kementerian Perumahan dan Pengentasan Kemiskinan Per­kotaan India. Taman ini diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Pengentasan Kemiskinan

inovasi Perkotaan M. Venkaiah Naidu pada Rabu (05/10/2016) dan bertujuan untuk mem­pro­ mo­ sikan teknologi bangunan prefabrikasi ser­­ ta menyebarkan informasi teknologi kons­truksi dan bahan bangunan terbaru yang ber­ biaya efektif, cepat pembangunannya dan ber­­kelanjutan. Dibangun di atas lahan seluas 2 hektar di tengah-tengah lingkungan hijau yang dirancang dengan baik serta diterangi oleh lampu bertenaga surya, taman teknologi ini akan memberikan platform untuk berbagai teknologi bangunan prefabrikasi yang ino­ vatif. Taman ini menampilkan 11 rumah yang dibangun dengan alternatif teknologi pembangunan perumahan yang berbeda. Kons­ truksi-konstruksi ini menggunakan tek­nologi yang mengedepankan kecepatan, ke­ amanan dan keberlanjutan dalam pem­ bangunan perumahan. Terkait teknologi bangunan prefabrika­ si, Pemerintah India mengambil beberapa langkah untuk mempopulerkan teknologi ini, salah satunya dengan mendirikan taman. Saat ini di India, teknologi tersebut masih dido­ minasi oleh proyek perumahan besar dan sedang didorong untuk diadopsi bagi proyek perumahan skala individu dan kecil untuk da­ pat memenuhi kebutuhan perumahan yang ada di masyarakat. Pemerintah India juga sedang melakukan pembangunan sekitar 20 juta unit rumah di daerah perkotaan dan sekitar 40 juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan untuk meningkatkan perumahan bagi ma­ syarakat golongan ekonomi lemah dan ke­ lompok berpenghasilan rendah. Taman ini memberikan kesempatan

Pemerintah India juga sedang melakukan pembangunan sekitar 20 juta unit rumah di daerah perkotaan dan sekitar 40 juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan. ke­ pa­ da seluruh pemangku kepentingan di bidang pe­ rumahan dan permukiman terutama Peme­ rintah Pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain seperti akademisi dan mahasiswa, untuk me­ lihat perkembangan teknologi dan memban­ dingkan antara tek­­nologi-teknologi yang ada dan meng­iden­tifikasikan teknologi yang sesuai dengan ke­bu­tuhan dan kemampuan mereka, baik dari sisi keuangan maupun keadaan iklim setem­pat serta pertimbang­ an-pertimbangan lainnya. Berbagai teknologi tersebut telah diva­ lidasi oleh instansi teknis resmi dan se­ karang tersedia untuk dapat digunakan, dipro­ mo­ sikan secara besar-besaran, serta perlu didorong penggunaannya seiring dengan peningkatan permintaan. Maka diha­rap­kan teknologi konstruksi bangunan pre­fab­rikasi ini tentunya akan menjadi lebih he­mat biaya. Sebuah bangunan prefabrikasi meng­ gunakan komponen atau unit yang dibuat di pabrik, diangkut dan dirakit di lokasi, karena seluruh komponen lengkapnya dipro­ duksi di lingkungan pabrik maka hal ini tentu membantu mengurangi polusi udara dan kebisingan. Penggunaan teknologi pre­ fabrikasi ini selain memiliki kecepatan kons­ truksi dan kualitas kerja, hasil akhirnya juga

Hpl Housing Technology Park

akan jauh lebih baik daripada mengikuti metode konstruksi konvensional. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah persepsi masyarakat peng­ guna untuk mau mengadopsi tek­ nologi ini, sehingga kebutuhan akan peru­ mahan dapat dipenuhi sendiri oleh Peme­ rintah Daerah dan masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ada. Kunjungan ke HPL Technology Park me­ nawarkan kesempatan untuk para De­le­gasi APMCHUD melihat semua teknologi pre­ fabrikasi bersertifikat di satu tempat yang sama, membandingkan fitur teknologi yang berbeda, melihat kesesuaian untuk zona geo-iklim yang berbeda dan melihat ide keseluruhan dari teknologi alternatif yang lazim di negara ini. Berbagai pembelajaran diperoleh oleh Delegasi APMCHUD setelah melihat bagai­ mana pemecahan permasalahan backlog perumahan yang dilakukan oleh Pemerin­ tah India. Melalui pembangunan taman ini dan mendorong berbagai pemangku ke­ ­ pentingan untuk datang berkunjung dan melihat “showcase” bangunan untuk pe­ rumahan ini, diharapkan partisipasi ma­ syarakat di negara mereka dapat tumbuh untuk membantu penyelesaian target yang ada. Adanya ber­ bagai pilihan rumah dengan berbagai pi­ li­ han biaya dan cara konstruksi akan dapat membuka wawasan para pemangku kepentingan bahwa proses pembangunan rumah tidak harus dengan biaya mahal atau­pun dengan cara konvensional dan dapat dilakukan sendiri tanpa menunggu uluran tangan pemerintah. Kolaborasi ini yang diha­rapkan tumbuh dan muncul dari setiap pe­ngunjung India demi mewujudkan visi dan misi Pemerintah India di tahun 2022. Beberapa hasil teknologi yang ditam­ pilkan antara lain : Precast Concrete Technology Teknologi ini telah digunakan di Negara In­ dia dalam 60 tahun terakhir, dengan diinisi­ asi oleh HPL. Sejalan dengan perkembang­ Tahun XVEdisi 01 |27

inovasi yang baru di India dengan fasilitas produksi yang masih terbatas. Pada saat ini terdapat beberapa perusahaan manufaktur skala kecil namun dari sisi kualitas masih perlu men­ dapatkan pembinaan dan perhatian. Tek­nologi ini masih terus tumbuh dan me­ ngalami penyempurnaan, ke depannya de­ ngan adanya pertumbuhan permintaan, be­ berapa fasilitas manufaktur baru diha­rap­kan akan didirikan di India.

Glass Fibre Reinforced Gypsum (GFRG)

Terkait teknologi bangunan prefabrikasi, Pemerintah India mengambil beberapa langkah untuk mempopulerkan teknologi ini, salah satunya dengan mendirikan taman. an teknologi di India yang ada pada saat ini, pem­bangunan perumahan dengan tek­ nologi pracetak telah banyak dilakukan oleh sektor swasta, selain dikarenakan rumah pracetak memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan dengan perumahan konvensional, teknologi ini juga telah diterima secara luas oleh masyarakat umum. Pada saat ini konstruksi pracetak skala kecil ini juga sedang dilakukan. Mengingat penerimaan yang besar dari ma­ syarakat akan teknologi ini, diharapkan akan lebih banyak fasilitas produksi yang dibangun untuk konstruksi pracetak ini di masa depan. Light Gauge Steel Frame Structure (LGSF) LGSF adalah sebuah teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini di India karena keringanannya dan kekuatannya, sesuai untuk kebutuhan rumah tumbuh atau pe­ nam­bahan bangunan yang telah ada. Tek­ nologi ini komponennya diproduksi secara otomatis menggunakan teknologi CADCAM (Computer-Aided Design and ComputerAided Manufacturing) yang saat ini sedang diproduksi di berbagai pabrik di India. De­ ngan ketersediaan bahan baku yang me­ ma­dai dan besaran investasi fasilitas manu­

28|Edisi 01Tahun XV

Pre-Engineered Buildings Technology (PEB) PEB dengan menggunakan struktur baja telah biasa dipakai untuk struktur bangunan industri dan sekarang sedang dioptimalkan untuk digunakan dalam pembangunan di bi­dang perumahan. India memiliki pemasok baja cukup besar yang dapat dibuat pada tingkat lokal atau kota-kota besar dimana tersedia sejumlah perakit yang memiliki pengetahuan perakitan yang mumpuni. Unit demonstrasi ini juga menggunakan sandwich panel untuk dindingnya.

faktur yang relatif rendah diharapkan da­lam wak­tu dekat akan banyak tumbuh sejumlah unit manufaktur baru seiring dengan me­ ning­katnya permintaan dari masyarakat.

Glass Fibre Reinforced Gypsum (GFRG) GFRG menggunakan gipsum, yang merupa­ kan produk sampingan dari industri pupuk. Pada saat ini satu pabrik hanya bisa me­ layani dalam radius sekitar 400-500 km2 saja. Jika permintaan naik, maka fasilitas produksi GFRG dapat didirikan pada pabrik pupuk lainnya.

Expanded Polystyrene Core Panel System Double Wall With RCC Filler Teknologi ini masih merupakan sesuatu

Polyurethane Foam (PUF) Material ini telah digunakan secara rutin untuk berbagai keperluan konstruksi se­

inovasi perti untuk bangunan utilitas komponen telekomunikasi dan listrik serta pada ling­ kungan angkatan bersenjata. Expanded Polystyrene Core Panel System Single Panel-Used As Load Bearing Sistem Panel ini adalah produksi pabrikan untuk pembangunan gedung bertingkat ren­ dah (sampai lantai 3). Polypropylene Honeycomb Technology Jenis konstruksi ini lebih efektif untuk di­ man­faatkan sebagai transit shelter karena bahannya yang ringan. Prefabricated Timber (Wood) House Rumah jenis ini bisa dibangun secara indi­ vidual atau diproduksi secara massal di pabrik karena mereka dari sistem prefab­ rikasi. Penataan rumah seperti partisi kamar, aula, atau partisi internal lainnya dapat diubah sesuai preferensi individu tanpa mem­pengaruhi kekuatan struktur rumah se­ cara keseluruhan. *) Kepala Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan II

Peta Lokasi

Taman ini menampilkan 11 rumah yang dibangun dengan alternatif teknologi pembangunan perumahan yang berbeda.

Prefabricated Timber (Wood) House

Tahun XVEdisi 01 |29

sebaiknya anda tahu Mengkonsumsi Makanan Sehat

Banyak Minum Air Putih

Istirahat Cukup

Mengkonsumsi makanan sehat mulai dari menu sarapan, makan siang, dan makan malam dengan memperbanyak porsi buah dan sayuran.

Kekurangan air dapat mengakibatkan dehidrasi, yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh Anda kekurangan air untuk menjalankan fungsi normalnya. Secara umum, para dokter manganjurkan Anda untuk meminum 8-9 gelas per hari.

Waktu tidur idealnya adalah 8 jam dalam sehari. Namun tubuh manusia bisa mentolerirnya jika kita tidur kurang atau lebih dari waktu ideal itu selama tidur kita berkualitas.

Lakukan olah raga secara teratur

Bagaimana

Mulailah hari Anda lebih awal

Untuk Menjadi

Produktif Olah raga secara teratur dapat juga meningkatkan produktivitas kerja Anda. Dengan berolah raga (misalnya seminggu tiga kali), stamina dan konsentrasi Anda akan terpulihkan.

BUATLAH LIST TO DO DONE BERDASARKAN PRIORITAS

Memiliki waktu “saya”

Jeff Weiner, CEO Linkedln menuturkan, dirinya selalu menjadwalkan 45 menit setiap hari untuk berjalan dan berpikir. Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukan ini setiap hari, tetapi Anda dapat meluangkan waktu sejenak dalam sepekan. Sehingga Anda menjadi lebih fokus.

Masuk kerja lebih awal dan buatlah jadwal satu hingga dua jam tanpa interupsi dari manapun. Siang harinya, Anda bisa mempunyai waktu untuk rapat atau jadwal yang tidak terencana lainnya. RAPIKAN MEJA KERJA ANDA

Istirahat di luar kantor

Banyak hal yang akan dikerjakan setiap hari. Membuat kita merasa terbeban. Sehingga nantinya tidak ada satu hal pun selesai dilakukan. Mulailah list daftar pekerjaan, urutkan berdasarkan prioritas. Tentukan tanggal selesai atau jam selesai, sehingga bisa fokus. Menyelesaikan step by step agar produktivitas kerja bisa ditingkatkan.

30|Edisi 01Tahun XV

Sepertinya tidak produktif ketika pekerjaan Anda sedang banyak. Tapi cobalah meluangkan waktu beristirahat di luar kantor. Pikiran tidak lagi suntuk dan bisa menyegarkan kembali perspektif Anda.

Pastikan ruang kerja Anda bersih dari kekacauan yang tidak perlu, termasuk di atas meja komputer. Ruang berantakan membuat pikiran jadi tidak terorganisir dan terfokus. Simpan dokumen-dokumen yang sudah selesai dikerjakan agar tidak ada tumpukan dokumen. Hal ini akan membantu Anda lebih produktif.

Sumber : Berbagai sumber

TipS Manajemen Waktu

Untuk Membantu Kamu Lebih Produktif Buat rencana harian, mingguan, dan bulanan

Gunakan aplikasi reminder, jangan hanya mengandalkan ingatan

Tentukan prioritas

Catat apa yang akan dikerjakan esok hari sebelum kamu tidur. Mengerjakan suatu hal tanpa perencanaan akan membuatmu kehabisan waktu dan tenaga keesokan harinya. Setelah membuat jadwal harian, lanjutkan ke skala yang lebih besar, yaitu mingguan dan bulanan.

Jika kamu belum memiliki seseorang yang mampu mengingatkan pekerjaan kamu, contohnya pasangan hidup atau asisten pribadi, aplikasi reminder di smartphone dapat menghindarkan kamu dari melewatkan hal penting yang sudah direncanakan.

Bagi pekerjaanmu ke dalam skala prioritas untuk menentukan mana yang harus kamu kerjakan paling awal. Dengan membagi prioritasnya, kamu mampu memisahkan hal yang sangat penting dan harus segera dikerjakan atau bahkan mengabaikan pekerjaan yang tidak penting.

Buat batas waktu

Berhenti multitasking

Beri waktu untuk istirahat

Batas waktu akan memastikan pekerjaan rampung sebelum kamu terlambat menyelesaikannya. Dengan adanya batas waktu, kamu menjadi semakin terpacu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Batas waktu juga memunculkan rasa tanggung jawab untuk berhasil mengerjakannya tepat waktu.

Sebaiknya kamu mengerjakan satu pekerjaan hingga tuntas, kamu bisa melanjutkan pekerjaan lainnya. Dengan begitu kamu dapat lebih fokus dalam mengerjakannya dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Selain itu multitasking mampu menurunkan kemampuan memori, khususnya short term memory.

Beri tubuh kamu waktu untuk beristirahat lima belas menit setelah satu jam bekerja. Jangan buka email atau media sosial. Gunakan waktu tersebut secara optimal untuk menyegarkan kembali otakmu. Cukup lakukan hal sederhana seperti melakukan peregangan atau menghirup udara segar dari jendela.

Mengerjakan dengan segera , tidak menunda

Hindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian anda

Tidak membiasakan diri menambah jam kerja.

Perjalanan sejauh 1.000 km dimulai dengan satu langkah. Angan-angan dan cita-citamu tidak akan pernah tercapai dan hanya akan menjadi sekadar mimpi di siang bolong jika kamu masih malas dan terkena penyakit “menunda-nunda.”

Selama jam kerja, cobalah untuk menemukan saat-saat di mana tidak ada yang bisa mengganggu anda melakukan aktivitas. Jika anda memiliki kebijakan pintu terbuka, anda mungkin harus menutupnya sesekali. Jika seseorang datang ke kantor anda ketika anda memiliki tugas yang harus diselesaikan.

Dengan menambah jam kerja, bukan berarti semua kerjaan kita cepat selesai. Malah rasa lelah dan stres yang akan kita dapatkan. Manfaatkan jam kerja yang telah disediakan. Dan ingat, berpikirlah bahwa waktu adalah kendalanya agar kita tidak menyepelekan waktu yang ada.

Sumber : Berbagai sumber

Tahun XVEdisi 01 |31

lensa CK

Dirjen Cipta Karya

Lantik 144 KASatker di Lingkungan Cipta Karya

32|Edisi 01Tahun XV

RAPAT KERJA

CIPTA KARYA

Tahun XVEdisi 01 |33

seputar kita Cipta Karya Bangun Komitmen Kerja sama Proses Percepatan Program Sanimas IDB TA. 2017 Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (Satker PLP-BM) dan Central Project Management Unit (CPMU) bersama dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan acara Kick Off Meeting Program Sanimas IDB TA 2017, di Jakarta, Rabu (25/01/2017).

Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Utara Pantau Lokasi Banjir di Kota Manado Bencana banjir kembali melanda Provinsi Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Kota Manado. Hujan yang mengguyur Kota Manado beberapa waktu terakhir mengakibatkan beberapa lokasi di Kota Manado mengalami banjir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah bergerak cepat melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik lokasi banjir.

Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat Gelar Serah Terima Jabatan Dengan dimulainya pelaksanaan ke­giatan Tahun Anggaran 2017, Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat melakukan serah terima jabatan di ruang rapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Jumat (27/1/2016). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Fathol Bari menyampaikan kepada ma­sing-masing Kepala Satker agar be­ker­ja dengan sebaik-baiknya. Hal ter­se­but dapat dilakukan melalui koor­dinasi de­ngan melibatkan para pihak yang ber­sang­kutan dengan kegiatan. “Untuk me­ ngatasi permasalahan yang mungkin ter­­jadi, setiap Kasatker mesti mengetahui po­­ tensi permasalahan dan ditanggapi sedini mungkin,” tutur Fathol.

34|Edisi 01Tahun XV

Tahun XVEdisi 01 |35