RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2015

KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu gambaran dalam rangka melakukan

persiapan/rencana penyelenggaraan program kerja yang diselenggarakan pada Tahun

2016, dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) ini telah disajikan beberapa program/kegiatan,

baik program/kegiatan lanjutan maupun program/kegiatan prioritas yang kesemuanya

menggambarkan visi dan misi dari pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yang merupakan bagian dari gambaran umum Rencana Strategis Provinsi.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan Daerah

diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja

tahunan yang terarah dan berkesinambungan, sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2016 ini dibuat dengan

harapan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, KEPALA BADAN, Ir. Kusnardi, M. Agr, EC Pembina Utama Muda NIP. 19631123 198803 1 005

2015

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 3 BAB

BAB

BAB

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU............ 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........................................................ 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan.................................................................................................. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ........................................................................ 2.3 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......................................................................................

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional .............................................................. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 3.3 Program dan Kegiatan ................................................................. IV. PENUTUP ......................................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Tabel Program dan Kegiatan

4 4

26 28 34 35 35 36 37 39

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi stabilitas Nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan pangan tidak terjamin. Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya pangan yan cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi LampungTahun 2016, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 1

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang – Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/0T.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; 16. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/0T.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung; 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung; 19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Selanjutnya Pergub tersebut Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 2

diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung; 20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Lampung; 21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah Provinsi Lampung; 22. Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Lampung; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra - SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Tujuan disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah: 1. merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 tahun mendatang. 2. memberi arah dan petunjuk tentang tahapan - tahapan program dan kegiatan selama 1 tahun. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampun tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN memuat; latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU memuat; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN memuat; telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja. BAB IV. PENUTUP memuat; catatan penting yang mendapatkan perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD A. Kondisi Ketahanan Pangan 2014 Pembangunan Ketahanan Pangan melalui alokasi APBD TA. 2014 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4) Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan. Melalui dana APBN 2014, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat TA. 2014 terdiri dari 4 kegiatan utama yaitu : 1.) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; 2) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; 3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan. Secara keseluruhan realisasi keuangan APBD Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp. 4.253.492.795 dari Pagu sebesar Rp. 4.253.492.795 (96,8%). Untuk realisasi keuangan APBN sebesar Rp. 8.848.424.500 dari pagu sebesar Rp. 9.142.067.000 (96,78%). Alokasi anggaran baik APBD maupun APBN TA. 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagian besar merupakan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan selebihnya diperuntukan pada kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pendampingan. Dana bansos banyak diperoleh melalui APBN sedangkan untuk pembinaan, pemantauan dan pendampingan diperoleh melalui APBD. Kegiatan utama pada BKPD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 1. Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Ketersediaan pangan sebagai salah satu sub sistem ketahanan pangan yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya. Sebagai gambaran ketersediaan bahan makanan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :


Page 4

Tabel 1 Ketersediaan Pangan Strategis di Prov. Lampung Tahun 2014 (ARAM II Tahun 2014) Total Konsum si (Ton)

Surplus/ Minus Ketersedi aan (Ton)

Ketersedi aan/ Konsumsi (%)

Skor

Komoditas

Produksi (Ton)

Benih/Pakan/ Tercecer

Ketersedi aan (Ton)

Beras

1.945.240

3,3

64.193

780.725

170,95

1

Jagung

1.819.556

11

200.151

1.881.047 1.100.33 2 1.619.405 61.816

1.557.589

2.619,72

1

Kedelai Kc. Tanah Kc. Hijau Ubi Kayu

13.572 9.763 2.576 9.725.345

5 5 7 15

12.893 9.275 2.396 8.266.543

98.708 9.000 2.473 144.006

- 85.814 274 - 77 8.122.537

13,06 103,05 96,89 5.740

4 2 1 1

Ubi Jalar Buah2an

43.731 2.009.398

12 10

679 488 180 1.458.80 2 5.248 200.940

38.483 246.512

18.594 326.882

19.889 1.481.576

206,96 553,24

1 1

273.902

10

27.390

1.808.458

690.755

- 444.243

35,69

4

10.564

-

-

10.564

5.440

5.124

194,20

1

44.816

-

-

44.816

44.013

803

101,82

2

321,88

-

-

322

362.785

- 362.463

0,09

4

Telur Ikan

80.322 658.711

15

98.807

80.322 559.905

77.146 192.470

3.176 367.435

104,12 290,91

2 1

Gula Pasir

723.711

-

-

723.711

95.444

628.267

758,26

1

49.027

-

-

49.027

112.554

- 63.528

43,56

4

Sayuran Daging Sapi Daging ayam ras dan buras Susu

Myk Goreng

Keterangan : Skor 1 Surplus (ratio>114%) Skor 2 Swasembada (ratio 100 – 114%) Skor 3 Cukup (ratio 95 – 100%) Skor 4 Defisit (ratio < 95%) Dari data diatas Provinsi Lampung mempunyai komoditas surplus pada komoditas beras, jagung, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, buah-buahan, daging, ikan dan gula pasir. Sedangkan komoditas swasembada kacang tanah, daging ayam dan telur. Provinsi Lampung masi kekurangan pada komoditas kedelai, sayuran, telur dan minyak goreng


Page 5

Data Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung telah cukup, dicerminkan dengan tersedianya energi dan protein yang telah melebihi standar yang ditetapkan melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Sebagai gambaran ketersediaan bahan pangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini. Tabel 2 Ketersediaan energi, protein dan lemak berdasarkan NBM Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014

No.

Uraian

Energi (kal/kap/hr) 1

Standar Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

WNPG (ATAP 2008) (ATAP 2009 (ATAP 2010) (ATAP 2011) (ATAP 2012) (ATAP 2013)

2.200

3.660,54

2.612,74

2.578,28

2.870,04

2.911,84

2.987,84

3.560,91

2.485,77

2.462

2.791,68

2.800,13

2.877,91

99,63

126,97

117

111,71

109,93

78,89

68,75

66,41

78,36 58,31

a. Nabati

67,96

50,28

51,19

49,36

55,47

55,90

b. Hewani

10,93

18,47

15,22

8,95

12,76

12,33

Lemak (gram)

70,21

41,18

36,14

56,63

29,23

30,71

64,78

36,27

30,69

52,37

23,03

24,56

5,43

4,91

5,45

4,26

6,20

6,16

a. Nabati b. Hewani Protein (gram/kap/hr)

2

Tahun 2014

57

3 a. Nabati b. Hewani

68,23

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung (2014)* Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu memperoleh bahan pangan. Total ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk Provinsi Lampung tahun 2014 (Atap Tahun 2013) mencapai 2.987,87 Kalori/Kapita/Hari (119,36 % dari angka kecukupan energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.200 Kalori, Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Tahun 2004). Tabel 3 PPH (Ketersediaan) di Provinsi Lampung 2009-2014* Kelompok Pangan Padi-Padian Umbi-Umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-Kacangan Gula Sayur dan Buah Lain-Lain TOTAL

Skor Maks 25 2,5 24 5 1 10 2,5 30 100

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25 25 25 25 25 25 2,5 2,3 2,5 2 2,3 1,97 10,3 11,7 7,08 9,87 10,5 10,06 4,6 4,7 5,0 2,82 3,6 2,36 0 0 0 3,4 2,2 1,55 1,72 2,2 1,97 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 26,5 27,7 30,0 30 27,7 30 0 0 0 74,8

76,0

73,7

73,63

73,86

73,92

Sumber : *Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung


Page 6

68,23

Skor PPH (Ketersediaan) Provinsi Lampung Tahun 2014 baru mencapai 73,92 hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. Untuk pengembangan cadangan pangan pemerintah tersebut dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014, dan telah dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi sebanyak 205,958 ton beras yang di titipkan di Gudang Bulog Divre Lampung dengan Perjanjian berupa kesepakatan (MoU) dengan Bulog Divisi Regional Lampung tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan pangan pemerintah di titipkan pada Bulog yang tersebar di dolog wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Konsilog Lampung Selatan, Dolog Lampung Utara dan gudang bulog Divre Lampung di Bandar Lampung. Pada tahun 2014 di anggarkan kembali untuk penguatan cadangan pangan pemerintah sebesar 20 ton terealisasi 19,88 ton, sehingga pada tahun 2015 cadangan pangan pemerintah Provinsi Lampung dapat mencapai lebih dari 200 ton. Hal ini berarti cadangan pangan pemerintah Provinsi Lampung telah melebihi ketentuan yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Rincian cadangan pangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada table 4 berikut : Tabel 4 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014 Tahun Pengadaan

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013 2014

Beras (Ton)

47.732,7

46.511,63

71.333,33

20.500

Total Pengadaan dari tahun 2010 – 2014

19,88 205,958 Ton

Untuk realisasi keuangan APBD dan APBN pada bagian ketersediaan dan kerawanan pangan dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6 dibawah ini: Tabel 5 Realisasi Keuangan APBD aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Program/Kegiatan Pagu Realisasi 150.000.000 148.392.400 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

% 98,93

Indikator: Jumlah desa mandiri pangan yang dikembangkan (97 Desa)

Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

100.000.000

98.972.800

98,97

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

211.995.000

209.765.700

98,95

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

167.073.000

165.517.975

99,07

75.000.000

74.478.800

99,31

Indikator: Jumlah penanganan daerah/lokasi rawan pangan (14 kab/kota)

Indikator : Jumlah cadangan pangan beras pemerintah

Indikator : Jumlah lumbung cadangan pangan masyarakat (10 ton/ 5 klp lumbung)

Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentaan Pangan

Indikator : Jumlah dokumen data berupa peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (FSVA) : 1 dokumen


Page 7

Tabel 6 Realisasi Keuangan APBN aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Program/Kegiatan

Pagu

Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan (32 lumbung) Jumlah Desa mandiri Pangan yang diberdayakan Lokasi Penanganan Rawan Pangan

992.027.000

991.369.500

170.000.000

162.558.900

50.000.000

45.681.000

55.000.000

53.172.000

Laporan Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses

100.000.000

99.854.000

Laporan Kegiatan dan Pembinaan

170.000.000

Laporan Hasil Penyusunan FSVA

Realisasi

% 99,93

95,62 91,36 96,68 99,85

162.558.900

95,62

Dari dana Kegiatan pada APBD 2014 Badan Ketahanan Pangan Aspek Ketersediaan memiliki jumlah pagu Rp. 704.068.000 dan telah direalisasikan sebanyak Rp. 697.127.675 (99.04 %). Sedangkan untuk APBN dari jumlah Pagu Rp. 1.877.027.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.824.871.400 (97,05%) 2. Aspek Distribusi dan Harga Pangan Untuk mendukung distribusi agar pangan dapat sampai kepada masyarakat perlu adanya pengembangan pola distribusi dan sarana prasarana sehingga akan terjadi distribusi pangan yang merata dan dapat menekan harga yang terjadi akibat ekonomi biaya tinggi. Dalam rangka pemantapan distribusi pangan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sedang merintis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) melalui gapoktan. Gapoktan ini diharapkan dapat membuat jarinngan pemasaran komoditas unggulan dan mendukung stabilitas harga. Selain itu juga mengembangkan sistem tunda jual yang memberikan kesempatan kepada petani untuk memperoleh harga jual yang memadai. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) merupakan kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan) dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah Gapoktan. Diberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok sehingga mampu mengembangkan sarana penyimpanan (gudang), dapat melakukan pembelian gabah/beras dan atau pangan pokok local spesifik lainnya bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi musim paceklik dan melakukan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya sehingga harga panen di tingkat petani saat panen raya stabil. Dengan diberdayakan gapoktan dapat dikembangkan usaha ekonomi wilayah dengan meningkatnya volume pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 8

sehingga modal usaha Gapoktan meningkat dan meningkatkan nilai tambah produk. Diperluasnya jejaring kerjasama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya. Terlaksananya pemberdayaan Gapoktan tersebut memacu terwujudnya stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat khususnya gabah/beras/jagung. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan pokok di Provinsi Lampung dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a) Operasi Pasar Operasi pasar dilaksanakan sebagai upaya untuk pengendalian harga pangan pokok apabila harga telah melebihi 15% dari harga umum yang berlaku. Dalam pelaksanaan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi sedangkan sebagai pelaksana adalah Bulog Divre Lampung. Operasi pasar dilakukan juga apabila ada permintaan dari Kabupaten/Kota. b) Pasar Murah Dalam upaya pengendalian harga pangan pokok selain Operasional Pasar dilaksanakan juga pasar murah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, ormas, swasta, BUMN maupun BUMD, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN). c) Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dalam rangka memelihara/mengendalikan nilai inflasi akibat dari kenaikan harga pangan pokok Pemerintah Provinsi Lampung membentuk TPID melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/213/B.IV/HK/2011 tanggal 4 April 2011. TPID mempunyai tugas antara lain melakukan pemantauan, inventarisasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian inflasi serta mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi. Selanjutnya merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Gubernur Lampung. d) P-LDPM Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani padi dan jagung, adalah : a. Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran b. Posisi tawar petani yang rendah c. Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup. Guna menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh petani, poktan, gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, Badan Ketahanan Pangan daerah provinsi Lampung sejak tahun 2009 melalui dana APBN untuk memperkuat modal dan kemampuan Gapoktan melaksanakan program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM). Pelaksanaan P-LDPM Provinsi Lampung dimulai pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, dengan peserta tahun 2014 sebagai berikut : Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 9

f) Tahun 2014  Tahap Penumbuhan sebanyak 6 Gapoktan di 2 Kabupaten yaitu Lampung Timur dan Tengah.  Tahap Pengembangan sebanyak 12 Gapoktan yang terdiri dari 6 Gapoktan 2012 sebanyak dan 6 Gapoktan 2013 yang terdiri dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Tanggamus  Tahap Mandiri sebanyak 15 Gapoktan di Kab. Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus. Tabel 7 No 1

Tahun 2014

Gapoktan Penguatan Lembaga Distribusi pangan Masyarakat P-LDPM Provinsi Lampung 2014

Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Mataram Baru Braja Selebar Batang Hari Trimurjo Anak Ratu Aji Punggur Sekampung Braja Selebah Sragi Ketapang Purbolinggo Anak Ratu Aji Sendang Agung Bekri Mataram Baru Labuhan Ratu Semangka

Desa Tulung Pasik Braja Harjosari Sumber Agung Pujo Basuki Bandar Putih 2 Asto Mulyo Sambi Karto Braja Kencana Mandala Sari Bangun Rejo Taman Fajar Karang Jawa Sendang Asri Bangun Sari Kebon Damar Labuhan Ratu 8 Karang Agung

Nama Gapoktan Lestari Mitra Tani Karya Mandiri Maju Laras Tani Sejahtera Podo Makmur Gemari Tani Makmur 2 Suka Makmur Subur Makmur Fajar Makmur Margo Mukti Mekar Sari Bangun Tani Maju Lestari Karunia Sinar Jaya

Ketapang Raman Utara Bt. Hari Nuban Way Jepara L. Maringgai Sendang Agung Seputih Surabaya Abung Surakarta Abung Semuli Abung Surakarta

Pematang Pasir Raman Pajar Trisno Mulyo Sumber Rejo L. Maringgai Sendang Rejo Sri Katon Purba Sakti Semuli Jaya Karya Sakti

Sri Rejeki Fajar Maju Catur Tunggal Karsa Panca Karsa Makmur Abadi Windu Rejo Suka Maju Setia Karya Jaya Gemah Ripah

Tanggamus

Semaka Semaka Pugung Semaka Semaka

Sri Katon Sri Purnomo Tiuh Memon Sidodadi Kacapura

Sri Mekar Sari Sido Mukti Bumi Asih Sumber Asih Sri Lancar Sepakat

Way Kanan

Buay Bahuga

Bumi Harjo

Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara

Untuk kegiatan panel harga tahun 2014 yang dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang berlangsung sejak bulan Maret – Desember 2014. Persentase rata-rata pengiriman SMS panel Provinsi Lampung untuk tingkat produsen 96,66%, pedagang grosir 90,31%, dan pedagang eceran 89,73%.


Page 10

 Data harga tingkat produsen Komoditi yang dipantau antara lain : Gabah kering panen, jagung pipilan kering, biji kedelai kering, gabah kering panen di penggilingan, gabah kering giling di penggilingan, beras premium, beras medium, bawang merah dan cabai merah keriting.

Tabel 8. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2014 di Tingkat Produsen No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Komoditi Gabah kering panen Jagung pipilan kering Biji kedelai kering Gabah kering panen penggilingan GKG tingkat penggilingan Beras Premium Beras Medium Bawang merah Cabe merah keriting

Harga Rata-Rata 3.584 2.825 6.589 3.936 4.429 8.259 7.651 11.457 13.724

8 3 5 8

Harga Min. 3.269 2.674 6.067 3.433

Harga Maks. 4.132 2.938 7.255 4.395

6 3 4 14 59

4.046 7.798 7.096 9.042 7.173

4.882 8.611 8.106 14.285 30.216

CV

Berdasarkan data di atas, perkembangan harga komoditas pangan selama tahun 2014 relatif stabil, hanya pada dua komoditi yang mengalami gejolak harga yaitu bawang merah dan cabe keriting, sementara untuk komoditas lain yang diamati terjadi kenaikan harga relatif kecil yaitu pada komoditas gabah kering panen, jagung pipilan kering, biji kedelai kering, gabah kering panen penggilingan, gabah kering giling tingkat penggilingan, beras premium dan beras medium, Kenaikan harga tertinggi terdapat pada 2 komoditas yang mengalami gejolak harga (CV >10%), yaitu bawang merah dan cabe merah keriting.



Harga di tingkat Grosir Komoditas yang diamati yaitu Jagung pipilan kering, biji kedelai kering, beras premium, beras medium, beras termurah, bawang merah, cabe merah keriting, gula pasir lokal, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi tingkat pemotong, sapi hidup tingkat peternak, perkembangan harga pangan pokok di tingkat grosir selama tahun 2014 ( bulan MaretDesember) dari hasil pemantauan sebagai berikut :


Page 11

Tabel 9. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2014 di Tingkat Grosir No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Komoditi Jagung pipilan kering Biji kedelai kering Beras premium Beras medium Beras termurah Bawang merah Cabe merah keriting Gula pasir lokal Daging ayam ras Telur ayam ras Daging sapi tingkat pemotong Sapi hidup tingkat peternak

Harga RataRata 4.295 9.315 9.323 8.455 7.230 14.651 24.889 10.252 25.501 16.891 89.462 40.801

CV 3 2 4 3 5 7 69 4 7 7 3 10

Harga Min. 4.100 9.023 8.493 8.224 6.504 12.953 13.696 9.462 22.376 15.034 85.469 38.538

Harga Maks. 4.562 9.532 9.907 8.957 7.788 16.303 66.202 11.002 27.976 18.426 94.894 43.063

Dari data diatas, diketahui bahwa perkembangan harga selama tahun 2014 relatif stabil, hanya harga pada komoditas cabe merah keriting yang mengalami gejolak (CV>10%), sementara untuk komoditas lain yang dipantau relatif stabil (CV ≤ 10%). 

Harga di Tingkat Eceran Komoditas yang diamati yaitu Jagung pipilan kering, biji kedelai kering, beras premium, beras medium, beras termurah, bawang merah, cabe merah keriting, gula pasir lokal, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi murni, tepung terigu, dan minyak goreng. perkembangan harga pangan pokok di tingkat eceran selama tahun 2014 ( bulan Maret-Desember) dari hasil pemantauan sebagai berikut:

Tabel 10. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2014 di Tingkat Eceran No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Komoditi Jagung pipilan kering Biji kedelai kering Beras premium Beras medium Beras termurah Bawang merah Cabe merah keriting Gula pasir lokal Daging ayam ras Telur ayam ras Daging sapi murni Tepung terigu Minyak goreng

Harga Rata-Rata 4.936 10.109 9.047 10.051 7.865 17.013 27.846 11.715 28.205 18.129 98.763 7.375 12.134

CV 6 4 6 4 3 10 71 4 7 7 7 10 1


Harga Min. 4.228 9.177 8.537 9.237 7.491 14.149 13.339 10.921 25.171 16.454 84.870 6.560 11.818

Harga Maks. 5.428 10.502 10.613 10.713 8.278 19.473 74.298 12.341 31.808 20.220 111.017 8.196 12.367

Page 12

Dilihat dari data diatas, perkembangan harga pangan pokok ditingkat pengecer pada tahun 2014 relatif stabil, hanya komoditas cabe merah keriting yang mengalami gejolak harga (CV>10%). Sementara komoditas lain yang dipantau perkembangan harga relatif stabil (CV≤ 10%). Untuk Realisasi Keuangan APBD dan APBN di aspek Distribusi dan Harga Akses dapat di lihat pada tabel 11 dan 12.

Tabel 11 Realisasi Keuangan APBD Tahun 2014 Program/Kegiatan Fasilitasi Stabilitas Harga Pangan

Pagu

Realisasi

200.000.000

199.074.700

% 99,54

Pengembanga Sistem Tunda Jual

280.312.000

279.058.300

99,55

Kajian Alur Distribusi Pangan

50.000.000

49.086.200

98,17

Pemantauan Sistem Distribusi Dalam Rangka 50.000.000 Pemantauan Akses Pangan

48.682.700

97,37

Indikator: Pembinaan Gapoktan tahun 2009 - 2011 : 63 gapoktan Indikator: Jumlah dokumen hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan : 1 dokumen Indikator: Jumlah dokumen data dan informasi alur distribusi pangan ( 1 dokumen)

Indikator : Jumlah dokumen pemantauan akses pangan : 1 dokumen

Tabel 12 Realisasi Keuanga APBN 2014 Program/Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

Jumlah Gabungan Kelompok tani yang diberdayakan Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok

2.632.000.000

2.520.897.900

95,78

240.000.000

236.846.400

98,69

Dari dana kegiatan APBD 2014 sebesar Rp 580.312.000 telah terealsisasikan sebesar Rp. 575.901.900 (99,24%). Sedangkan dana Kegiatan APBN sebesar Rp. 2.872.000.000 telah terealisasi sebesar 2.757.744.300 (96,02%). 3. Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan a.

Pola Pangan Harapan (PPH) Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relative, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Dari hasil survey tingkat konsumsi pangan penduduk Lampung bahwa Pola Pangan Harapan di Provinsi Lampung menunjukkan kemajuan dengan komposisi konsumsi bahan pangan yang semakin mendekati berimbang pada 8 (delapan) bahan pangan mendekati standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang digambarkan pada Tabel 13 sebagai berikut :


Page 13

Tabel 13.

No

Pola Pangan Harapan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014*

KOMPONEN

1.

Padi-padian

2.

Umbi-umbian

3.

Pangan Hewani

4.

Minyak dan Lemak

5.

Buah/Biji Berminyak

6.

Kacang-kacangan

7.

Gula

8.

Sayuran dan Buah

Jumlah

STANDAR

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25

25

2,5

1,6

2,1

2,2

2,0

1,2

1.6

24,0

15,4

19,1

20,3

19,6

14,1

16.9

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

6,8

7.7

2,5

1,3

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

30,0

23,8

22.4

23,4

25,2

28,8

29.1

100

83,1

86,8

89,2

90,2

84.3

85.4

Sumber * : Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Lampung Dari Tabel 13 dapat digambarkan bahwa PPH di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan yang cukup berarti. Ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat sudah mulai mengarah Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman walapun pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 84,3 hal ini dikarenakan terjadi revisi hasil justifikasi data BPS Pusat dan BKP Pusat. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kembali menjadi 85,4 (data sementara), hal ini banyak didukung oleh program Pemerintah daerah dimana Gubernur mengkoordinasikan unit-unit kerja dan LSM yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan untuk terus mensosialisasikan dan mengkampanyekan keseimbangan pangan melalui lomba cipta menu dan makanan sehat, pameran, dan penyuluhan-penyuluhan melalui PPL dan Posyandu/PKK. b.

Tingkat Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tingkat konsumsi energi di Provinsi Lampung secara umum telah mendekati standar yang ditetapkan secara nasional. Walaupun sampai tahun 2014 masih didominasi oleh asupan dari bahan pangan nabati, namun dari tabel 35 menunjukkan bahwa tahun 2014 telah terjadi perubahan yang signifikan dari pergeseran pola konsumsi energi yang bergeser ke arah keseimbangan pola konsumsi energi. Tingkat konsumsi energi di Provinsi Lampung di sajikan pada tabel 14 berikut.


Page 14

Tabel 14.

Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2009– 2014*

(Kal/Kap/Tahun) No

KELOMPOK PANGAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

1.078,1

1.032,1

1.088,7

1.008,2

1290.8

1326.1

66,8

76,6

125,1

81,1

48.5

52.9

1.

Padi-padian

2.

Umbi-umbian

3.

Pangan Hewani

159,0

170,0

146,7

196,3

140.7

138.4

4.

Minyak dan Lemak

242,5

222,1

255,7

230,1

283.6

291.3

5.

Buah/Biji Berminyak

48,9

59,3

15,7

37,9

62.1

71.2

6.

Kacang-kacangan

110,7

50,2

113,2

122,6

67.6

68.5

7.

Gula

53,1

106,0

77,9

94,3

108.6.

115.5

8.

Sayuran dan Buah

98,4

92,1

92,8

100,9

115.2

121.4

9.

Lain-lain

20,2

94,5

1,4

37,5

38.8

39.1

1.878

1.902,7

1.917,2

1.908,8

2155.9

2224.3

Total

c.

Tingkat Konsumsi Protein Seperti halnya pada konsumsi energi, Tingkat konsumsi protein di Provinsi Lampung pada tahun 2014 telah di atas standar nasional sebesar 57,3 gram/Kap/Hari. Hal ini merupakan prestasi, karena pada tahun 2009 tingkat konsumsi protein Lampung masih di bawah ketetapan standar kecukupan nasional. Peningkatan ini disebabkan karena kombinasi dari berbagai program Pemerintah daerah yang telah berhasil meningkatkan pendapatan penduduknya, peningkatan ketersediaan bahan – bahan pangan sumber protein, penyuluhan dan sosialisasi tentang keseimbagan pangan dan gizi, serta perbaikan prasarana dan sarana distribusi.

Tabel 15.

Perkembangan Tingkat Konsumsi Protein di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014* (gram/Kap/Hari) KELOMPOK PANGAN

No 1.

Padi-padian

2.

Umbi-umbian

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

30,1

30,8

24,1

24,2

25,0

25,8

0,3

0,5

0,6

0,8

0,3

0,3 13,0

15,2

15,4

16,0

16,5

13,2

Minyak dan Lemak

0,1

0,1

0,2

0,3

0,0

0,0

5.

Buah/Biji Berminyak

0,8

0,8

1,2

1,4

0,7

0,8

6.

Kacang-kacangan

4,1

4,1

5,0

5,1

6,2

6,2

7.

Gula

0,2

0,2

0,3

0,4

0,1

0,1

8.

Sayuran dan Buah

2,3

3,6

3,8

4,0

4,7

5,0

9.

Lain-Lain

3,2

5,1

5,5

6,0

1,9

2,0

50,3

53,7

57,6

60,3

57.3

58.4

3.

Pangan Hewani

4.

Total


Page 15

Untuk Realisasi Keungan APBD dan APBN Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Tahun 2014 terdapat pada tabel 16 dan 17 sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Keuangan APBD Tahun 2014 aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Program/Kegiatan Gerakan Percepatan Konsumsi Pangan

Pagu Penganekaragaman 90.000.000

Realisasi

%

89.750.700

99,72

Indikator: Jumlah desa yang diberdayakan dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (12 kab)

Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

93.652.000

87.962.800

93,93

Pengembangan Usaha Pangan Lokal

90.000.000

89.738.000

99,71

Indikator: Jumlah Dokumen Lomba Cipta Menu Tk. Provinsi dan Tk. Nasional (1 Dokumen) Indikator: Jumlah dokumen data dan informasi alur distribusi pangan ( 1 dokumen)

Tabel 17 Realisasi Keuangan APBN Tahun 2014 Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Program/Kegiatan Pendampingan P2KP Pemantauan, monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP Laporan Promosi P2KP Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

Pagu

Realisasi

%

2.921.040.000

2.879.858.000

98,59

225.000.000

224.744.000

99,89

100.000.000

99.875.000

99,88

75.000.000

74.384.000

99,18

Dari dana kegiatan APBD 2014 sebesar Rp 273.652.000 telah terealsisasikan sebesar Rp. 267.451.500 (97,73%). Sedangkan dana Kegiatan APBN sebesar Rp. 3.501.040.000 telah terealisasi sebesar 3.454.948.000 (98,68%). 4. Aspek Mutu, Keamanan Pangan dan Sertifikasi Mutu Kondisi Keamanan Pangan Sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat diseluruh lapisan tanpa mengenal batas usia dan golongan ekonomi. Kondisi keamanan pangan di Provinsi Lampung cukup baik, yaitu telah berada diatas standar pelayanan minimal, dimana pada tahun 2015 SPM sebesar 80%, di Provinsi Lampung pada tahun 2014 sudah mencapai 82%. Kebijakan yang dilakukan oleh Provinsi Lampung dalam penanganan keamanan pangan antara lain dengan cara penguatan sistem legislasi yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 36 Thun 2013 tentang Sistem Keamanan Pangan Terpadu Lampung dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 16

G/744/II.5/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Dari hasil pemantauan, produk pangan segar yang tidak aman terutama produk pangan segar asal impor dan yang berharga relatif mahal. Untuk menjaga keamanan pangan di Lampung, Pemerintah daerah secara aktif memberikan dana untuk melakukan survey keamanan pangan kepada instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan, UNILA, dan lain-lain. Selain itu juga dilakukan penyuluhan di posyandu, pasar-pasar, dan sosialisasi mengenai keamanan pangan melalui pameran, lomba, berita di mass media dan baliho serta poster di kawasan strategis.

Tabel 18. NO

Hasil Pengujian Laboratorium Untuk Pangan Segar Provinsi Lampung tahun 2009 – 2014* TAHUN

JUMLAH SAMPEL

JUMLAH SAMPEL

PERSENTASE

AMAN 1

2009

38

38

100%

2

2010

7

7

100%

3

2011

24

24

100%

4

2012

24

16

66,67%

5

2013

77

51

66,23%

6

2014

168

138

82,00%

Sumber Data : BKPD 2014 Dengan dukungan dana APBD, Badan Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Berikut ini data hasil pengambilan sample dan pengujian yang dilakukan pada jajanan anak sekolah dari tahun 2013-2014. Tabel 19.

Penanganan Jajanan Anak Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2014 JUMLAH SAMPEL

NO

TAHUN

JUMLAH SAMPEL

1

2009

-

-

-

2

2010

-

-

-

3

2011

437

346

79%

4

2012

946

881

93%

5

2013

-

-

-

6

2014

17

12

70%

AMAN

PERSENTASE

Bekerjasama dengan Badan POM daerah dan UNILA, Pemerintah Daerah juga melakukan survey dan pembinaan keamanan pangan dengan hasil sebagaimana tabel berikut : Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 17

TABEL 20. REKAP HASIL UJI CEPAT ( FORMALIN, BORAKS, METHYL YELLOW, PESTISIDA DAN RHODAMIN B) DAN UJI LABORATURIUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 KEADAAN SAMPAI DESEMBER 2014 No.

Kabupaten

Jenis uji

Jumlah Sampel Yang Diuji

Hasil Uji

Jumlah

Negatif

Positif Terdeteksi

Aman dikonsumsi

1

L. Barat

Formalin

10

5

5

5

2

Pringsewu

Formalin

15

13

2

13

Boraks

1

1

0

1

Pestisida

9

8

1

8

Rhodamin B

1

0

1

0

Formalin

10

8

2

8

Pestisida**)

5

1

4

5

Formalin

10

6

4

6

Pestisida**)

3

0

3

3

3

4

Tanggamus

Pesawaran

5

T. Bawang

Formalin

11

9

2

9

6

Metro

Formalin

11

10

1

10

Pestisida**)

1

0

1

1

Jumlah komoditi

Hasil Uji

Asal Komoditi

Komoditi Buah dan Sayur Buah dan Sayur Bakso Buah dan Sayur Pacar Cina Buah dan Sayur Buah dan Sayur Buah dan Sayur

Sayur

Buah

Sayur (+)

Sayur (-)

Buah (+)

Buah (-)

5

5

2

3

3

2

8

7

1

7

1

6

Pasar Sekincau, Pasar Hamtobio Pasar Pringsewu, Candra Supermarket Pasar Gading Rejo

5

4

1

4

0

4

Pasar Induk Pringsewu Pasar Gading Rejo

5

5

2

3

0

5

Pasar Purwodadi Gisting

4

1

0

4

0

1

Gisting Atas

7

3

4

3

0

3

Pasar Sukaraja Gedung Tataan

Sayuran Buah dan Sayur Buah dan Sayur

3

0

0

3

0

0

Desa Bungursari Gedung Tataan

9

2

1

8

1

1

Pasar Tulang Bawang

6

5

0

6

1

4

Pasar Cendrawasih Metro

1

0

0

1

0

0

Desa Karang Rejo Metro Utara

1

4

0

1

3

1

3

8

0

3

1

7

Pasar Cimeng, Candra Supermarket Pasar Sukadana dan Pasar Pekalongan

7

B. Lampung

Formalin*)

5

2

3

2

8

L. Timur

Formalin

11

10

1

10

Sayuran Buah dan Sayur Buah, Sayur dan Ikan Segar

Rhodamin B

1

0

1

0

Cendol

Pasar Sukadana

Boraks

1

1

0

1

Bakso

Pasar Sukadana

Formalin

9

8

1

8

Buah dan

9

L. Selatan


5

4

Page 18

0

5

1

3

Pasar Inpres Kalianda

Sayur

10

11

L. Tengah

L. Utara

Formalin

2

2

0

2

Bakso ikan, tahu

Boraks

1

1

0

1

Bakso ikan

Rhodamin B Methyl Yellow

3

1

2

1

1

1

0

1

Boraks

4

4

0

4

Minuman agar Manisan mangga batagor, bakso, nugget, bakso ayam

Rhodamin B

2

1

1

1

Metyl Yellow

1

1

0

1

Formalin

10

9

1

9

Pestisida**)

4

0

4

Pestisida

4

3

Formalin

7

SD Bumi Agung SD Bumi Agung, SD Way Urang SD Bumi Agung SDN 1 Gunung Sugih SD swasta Insan Kamil SD swasta Insan Kamil, SDN 1 Gunung Sugih

Arum manis, Es doger 0

1

0

0

0

1

Bandar Jaya

6

4

0

5

1

3

Bandar Jaya

4

Sawo Buah dan sayur Sayuran dan Buah

2

2

0

2

0

2

Petani Trimorjo

1

3

sayuran

4

0

1

3

0

0

7

0

7

Sayuran , Buah

2

5

0

2

0

5

Pasar Pagi Lampung Utara Pasar pagi dan Pasar Buah Pelabuhan Kotabumi Pasar Baradatu, Pasar Blambangan Umpu dan Liok

12

Way Kanan

Formalin

11

10

1

10

sayuran , Buah

7

4

0

7

1

3

13

T.B Barat

Pestisida

3

2

1

2

Sayuran

3

0

1

2

0

0

Formalin

8

7

1

7

4

4

0

4

1

3

Pestisida

4

2

2

2

Sayuran , Buah Sayuran dan Buah

Pasar Panaragan Pasar Panaragan dan Pasar Mulya Asri

3

1

2

1

0

1

Pasar Brabasan

Formalin

6 185

5

1

5

Sayuran , Buah

2

4

0

2

1

3

Pasar Brabasan

Jumlah

138

47

150

95

73

15

79

15

58

Persentase (%)

100

74,59

25,41

81,08

14

Mesuji

15,79

83,16

20,55

Ket; *) Telah dilakukan Uji Lab.terhadap anggur, hasil positif formalin **)

Telah dilakukan uji Laboraturium pestisida, hasilnya beberapa komoditi positif terdeteksi pestisida, namum masih dibawah batas maksimum residu (BMR) (Masih aman untuk dikonsumsi ikonsumsi)


Page 19

79,45

Untuk Realisasi Keungan APBD dan APBN Aspek Mutu dan Keamanan Pangan Tahun 2014 terdapat pada tabel 21 dan 22 sebagai berikut: Tabel 21 Realisasi Keuangan APBD Tahun 2014 aspek Mutu dan Keamanan Pangan Program/Kegiatan Pagu Realisasi % Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Pedagang dan Produsen Skala Kecil/Rumah Tangga Indikator: Jum Jumlah dokumen hasil pelaku yang memahami mutu dan keamanan pangan : 1 dokumen

50.000.000

47.106.000

94,21

100.000.000

99.401.000

99,40

75.000.000

72.629.000

96,84

90.000.000

88.974.000

98,86

100.000.000

99.488.000

99,49

150.000.000

136.311.400

90,87

Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu

Indikator: Jumlah dokumen pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar ( 1 dokumen)

Pembinaan Monitoring, Inventarisasi Penerapan Standar Mutu Pangan

Indikator: Jumlah dokumen hasil pengembangan pasar pangan segar

Peningkatan, Penerapan Standar BMR

Indikator: Jumlah dokumen hasil penerapan standar BMR

Inventarisasi kelasifikasi komoditas pangan provinsi lampung untuk penyediaan pangan DKI Jakarta Indikator: Jumlah hasil penyediaan panan di DKI Jakarta

Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan dan Promosi Keamanan Pangan Segar Indikator: keamanan

Jumlah dokumen jejaring dan promosi

Tabel 22 Realisasi Keuangan APBN Tahun 2014 Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Program/Kegiatan Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar

Pagu

Realisasi

75.000.000

%

68.100.000

90,80

Dari dana kegiatan APBD 2014 sebesar Rp. 565.000.000 telah terealsisasikan sebesar Rp. 543.909.400 (96,26%). Sedangkan dana Kegiatan APBN sebesar Rp. 75.000.000 telah terealisasi sebesar 68.100.000 (90,80 %). Sedangkan untuk pangan segar yang telah disertifikasi dari Tahun 2010 – 2013 terdapat pada tabel 23 berikut ini:


Page 20

Tabel 23. No

Nama

Komoditas Unggulan Yang Sudah Di Sertifikasi Prima 3 (Aman dikonsumsi) Prov Lampung Tahun 2010-2013 Kelompok Tani Perorangan

Luas (ha) 1,00

1

Agus Mayadi

2

Zubaidi

Perorangan

1,50

3

Azhar

Perorangan

0,50

4

Musiran

Perorangan

1,50

5

Suparno

Perorangan

1,50

6

Sugeng

Perorangan

1,50

7

Handitya Narapati

Perorangan

1,50

8

Handitya Narapati

Perorangan

1,50

10

Handitya Narapati

Perorangan

1,50

11

Kristono

Perorangan

0,50

12

Hi. Guntur

Perorangan

1,25

13

Arifin

Perorangan

0,25

14

Sucipto Sadikin

Perorangan

1,00

15

Lily Roswandi

Perorangan

0,25

16

Fajar

Perorangan

0,48

17

Muhyono

Perorangan

0,50

Lokasi Pekon Menggala Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus Kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah Kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah Kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah Jl. WA Rachman No. 1,2,3 Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Utara Kab. Bandar Lampung Jl. WA Rachman No. 1,2,3 Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Utara Kab. Bandar Lampung Jl. WA Rachman No. 1,2,3 Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Utara Kab. Bandar Lampung Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan Ds. Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat Ds. Tanjung Raya


Komoditas Manggis Manggis Manggis Nanas Nanas Nanas Buah Naga

Jambu Biji

Manggis

Buah Naga Buah Naga Buah Naga Buah Naga Buah Naga Wortel Tomat

Page 21

18

Winarto

Perorangan

0,25

19

Tugiyanto

Perorangan

1,00

20

Edy Purwanto

Perorangan

1,00

21

Sadiran

Perorangan

0,75

22

Sutrisno

Perorangan

0,50

23

Ngadimin

Perorangan

0,37

24

Hasan Basri

Perorangan

1,00

25

Ambariyant o

Perorangan

1,00

26

Tuwuh A. Saputra

Perorangan

1,00

27

Beben Wu

Perorangan

1,00

28

Suroso

1

29

Sarno

30

Parwanto

31

Purnomo

32

Arif S.

33

Siget

34

Miran

35

Uyoto

36

Tukijo

37

Suntoro

38

Atam A.

Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kec. Sukau, Kab. Lam-Bar Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah Pekon Menggala Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus Desa Talang Baru Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan Desa Talang Baru Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan Desa Talang Baru Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng


Nanas Nanas Nanas Nanas Nanas Nanas Manggis Pisang Pisang Pisang Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder

Page 22

39

Alam A.

40 41

Budi Hermawan Suparmi

42

Ngadio

43

Supratman

44

Sumanto

45

Pujiono

46

Sandi

47

A. Muheri

48

Wasirun

49

Dapi

50

Sahri

51

Samin

52

Paimin

53

Badri

54

Supriyanto

55

Sodikin

56

Sunaryo

57

Ujek

58

Mujiono

59

Sujan

60

Sarijo

61

Suwondo

62

Anto

63

Tugino

64

Kasido

65

Supardi

Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Mekarsari Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Poktan Tani Harapan Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 3 0,25 0,25

Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak


Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Kencur/Po wder Jeruk Jeruk Jeruk Jeruk Jeruk Jeruk Jeruk Jeruk

Page 23

66

Boeman

67

Wiji

68

Wardoyo

69

Rubiyono

70

Sugiyono

71

Sumpeni

72

Pardi B.

73

Sugiman

Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Tani Harapan Maju Poktan Sinjay

74

Ponimin

Poktan Sinjay

0,25

75

Sutiono

Poktan Sinjay

0,25

76

Bambang Sulisno

Poktan Sinjay

0,25

77

Edi Kurniawan

Poktan Sinjay

0,5

78

Suparman

Poktan Sinjay

0,25

79

Perorangan

0,5

80

Ruslan A. Gani Banjar

2

81

Jumali

Poktan Barokah Perorangan

82

Misdi

1

83

Harudin

84

Kapin Unyi

85

Efendi

86 87

Taufik Hidayat Suparman

Poktan Karya Tani Poktan Kebun Agung Poktan Bina Usaha Poktan Marga Jaya Peorangan Perorangan

1

88

Asmawati

Perorangan

1

89

Ahya

Perorangan

0,75

0,20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,50 0,5

0,5

6 1 2 0,75

Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lam-Teng Desa Suban, Kec. Merbau Mataram, Lamsel Desa Suban, Kec. Merbau Mataram, Lamsel Desa Suban, Kec. Merbau Mataram, Lamsel Desa Bangun Rejo, Kec. Ketapang, Lamsel Desa Ruang Tengah, Kec. Penengahan, Lamsel Desa Taman Baru, Kec. Penengahan, Lamsel Pekon Sukajadi, Kec. Air Hitam, Lampung Barat Pekon Sukajaya, Kec. Sumber Jaya, Lambar Pekon Sukajaya, Kec. Sumber Jaya, Lambar Pekon Tri Budi Syukur, Kec. Kebun Tebu, Lambar Pekon Tri Budi Syukur,


Jeruk Jeruk Jeruk Jeruk Jeruk Jeruk Jeruk Nanas Nanas Nanas Nanas Nanas Nanas Pepaya Pepaya Pepaya Pisang Pisang Pisang Pisang Salak Salak Salak Salak

Page 24

90

Perorangan

0,50

91

Adi Siswanto Sartono

Perorangan

1

92

Karbani

Perorangan

1,5

93

Perorangan

0,50

Perorangan

0,75

95

Ali Mustakim Ruruh Rumanti Tabroni

0,25

96

Senen

97 98

Abdul Rahman Khoirudin

99

Sujono

100

Bahri

101

Zainudin

102

Marhusin

103

Rusli Idris

104

Hairozi

105

Poniman

106

Suwandi

107

Al Matsir

108

Masnah

109

Rasyid

110

Boyaman

111

Azhar

112

M. Umi

113

Selamet S.

114

Abu Bakar

115

Slamet Riyanto

Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II

94

0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Kec. Kebun Tebu, Lambar Pekon Sukarame, Kec. Balik Bukit, Lambar Pekon Sukarame, Kec. Balik Bukit, Lambar Pekon Bawang, Kec. Balik Bukit, Lambar Pekon Sabarus, Kec. Balik Bukit, Lambar Pekon Tri Budi Syukur, Kec. Kebun Tebu, Lambar Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus


Salak Salak Pisang Pisang Salak Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis

Page 25

116

Mat Nasir

117

Asri

118

Mat Hasan

119

Aminah MZ.

120

Safiruddin

121

Saripuddin

122

Suspaliyana

123

M. Sarip

124

Sarbini

Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II Tani Makkunyana II

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25

Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus


Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis

Page 26

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar dengan 4 (empat) indikator. Untuk dapat melaksanakan target pencapaian dan penerapan SPM bidang Ketahanan Pangan hanya 1 organisasi perangkat daerah sebagai penanggung jawab di Provinsi Lampung yaitu Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari 4 (empat) indikator bidang ketahanan pangan, sudah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) indikator dengan kriteria belum tercapai 2 indikator dan 2 indikator sudah melampaui target nasional. Adapun kondisi pelayanan dasar bidang ketahanan pangan per Tahun 2014 adalah sebagai berikut :  Indikator yang belum mencapai target : 2 Indikator  Indikator yang sudah memenuhi target

: 2 Indikator

 Indikator yang belum ada data/tidak dapat dihitung : 0 Indikator  Total :

4 Indikator

Untuk lebih jelas setiap jenis layanan dan indikator bidang Ketahanan Pangan terhadap target dan kondisi capaian SPM tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 24.

No.

Kondisi pelayanan dasar bidang Ketahanan Pangan

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target SPM Capaian Indikator Tahun Tahun 2014 (%) 2015 (%)

Kriteria

A

Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Penguatan Cadangan Pangan

60

171,00

B

Distribusi dan Akses Pangan

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

100

65,37

Belum Tercapai

C

Penganekaragaman dan keamanan pangan

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80

81,08

Tercapai

D

Penanganan kerawanan pangan

Penanganan daerah rawan pangan

60

23,47

Belum Tercapai


Page 27

Tercapai

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Lampung. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan: • Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan; • Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan Nasional,Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan: • Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan; • Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan; • Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya; • Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; • Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas. c.

Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota: • Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata; • Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);


Page 28

Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga; • Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal; • Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor; • Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi. d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan: • Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan; • Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya; • Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang. e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan: • Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan; • Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan. •

35T

35T

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Provinsi Lampung, merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 29

2. Penanganan kerawanan pangan Potensi kerawanan pangan di Lampung masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi. 3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang. 4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.


Page 30

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terkadinya berbagai aksus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol persedaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas. 2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Jumlah Konsumsi energi Jumlah Konsumsi Protein Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji


Page 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah 2015 – 2019 Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang mTerdapat beberapa dokumen perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi perencanaan kinerja. Beberapa dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangkemuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung maupun mendorong Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat. Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, indikator yang akan dicapai sampai tahun 2019. - Visi Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019. Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah: 1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas dan kesejahteraan antar wilayah; 2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan Internasional. Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 32

3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan infrastruktur. Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sama dengan visi Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 yaitu: “ Lampung Maju dan Sejahtera 2019” Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hakhaknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

-

Misi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu: 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah 2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama 4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam Misi Pertama dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu : “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”. Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi. Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 33

dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitisasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman Modal dan Perijinan, Urusan Pariwisata, serta Urusan Pendapatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD - Tujuan Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : Tujuan : Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal. Indikator Tujuan : 1.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2.

Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap/hr)

3.

Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr)

4.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

5.

Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan %)

6.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp.)

7.

Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (%)

8.

Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

9.

Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji


Page 34

Tabel Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Tujuan Misi Tujuan Indikator Tujuan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan

Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Satuan -

Target 2019 87,7

2. Jumlah Konsumsi energi Kkal/kap/hr 2.064 3. Jumlah Konsumsi Protein Gram/kap/h 57,00 r 4. Skor PPH Ketersediaan 88,7 5. Persentase Jumlah 1% Penduduk Rawan Pangan % 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen

≥ HPP (Rp.) CV<10% %

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

10 %

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

%

80% (dibawah ambang batas)

- Sasaran : Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi perkapita, dengan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi energi 3. Jumlah Konsumsi Protein 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji Indikator Kinerja dari sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Page 35

Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019 Misi : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan Target 2019 Pangan 87,7 (PPH)

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi energi 3. Jumlah Konsumsi Protein 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

Terpenuhiny a kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita

1. Skor Pola Harapan Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi energi 3. Jumlsh Konsumsi Protein 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

2.064 57,00 88,7

1

≥ HPP

CV<10%

10

80% (dibawah ambang batas)

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai matrik rencana kinerja tahunan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran strategis Target Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung:


Page 36

Tabel Sasaran Kinerja Tahun 2016 Tujuan Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal

Sasaran

Target 2016

Indikator Kinerja

Terpenuhiny 1. a kebutuhan konsumsi 2. pangan yang 3. beragam, bergizi, 4. seimbang dan aman 5. untuk memenuhi kecukupan 6. energi per kapita 7.

Skor Pola Pangan Harapan 85,0 (PPH) Konsumsi Jumlah Konsumsi energi

2.019

Jumlsh Konsumsi Protein

56,30

Skor Pola Pangan Harapan 85,6 (PPH) Ketersediaan Persentase Penurunan Jumlah 1 Penduduk Rawan Pangan Harga Gabah Kering Panen ≥ HPP (GKP) di Tingkat produsen Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen CV< 10%

8. Persentase Peningkatan 10 Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat 80% (dibawah Keamanan Pangan Segar yang ambang batas) diuji

3.3 Program dan Kegiatan Dalam perkembangannya, upaya pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Lampung, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, program dimaksud adalah: a. b. c. d. e.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan


Page 37

Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Alat Tulis Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah k. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD l. Penatausahaan Aset Daerah 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya b. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Provinsi Lampung 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat a. Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan b. Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar c. Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu) d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan e. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP f. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah g. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat h. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan i. Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan j. Alur Distribusi Pangan k. Kegiatan Akses Pangan l. Operasional Pengawasan Mutu dan keamanan pangan OKKPD m. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian yang sudah Sertifikasi/Registrasi/Produk yang beredar n. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065 o. Sertifikasi, Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisnis p. Audit Internal q. Promosi Produk Unggulan Lampung yang sudah Sertifikasi/Registrasi Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

Page 38

r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc.

Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra Gerakan Percepatan penganekaragaman Konsumsi pangan Pengembangan Rumah Pangan Lestari/Pemanfaatan Pekarangan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Promosi Pangan Segar dan Olahan Hari Pangan sedunia Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Konsolidasi/Koordinasi Dewan ketahanan Pangan Pengembangan Jejaring keamanan Pangan dan Promosi Keamanan Pangan Segar Pengembangan Usaha pangan lokal Pemantauan dan pengendalian Mobilitas Pangan Pembinaan Manajemen Kelembagaan Pengembangan Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat


Page 39

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan perlu adanya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat.

Diharapkan pemerintah dapat terus memfasilitasi

pengembangan Desa Mandiri Pangan, penyediaan lumbung pangan/tunda jual, diversifikasi pangan, operasionalisasi OKKPD Provinsi Lampung, dan penanggulangan daerah rawan pangan baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan. Dalam

proses

implementasi

program/kegiatan dan anggaran Program

Peningkatan

Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2016 Provinsi Lampung diharapkan dukungan semua pihak terutama pada aspek manajemen perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.


Page 40

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PROVINSI LAMPUNG Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Rencana Tahun 2016 ( Tahun Rencana) No.

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Lokasi Kab/Kota, Kec, Desa/Kel)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

(4)

(5)

(6)

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Catatan Penting (kegiatan Sumber Dana lanjutan / alternatif (APBD/APBN) /baru atau keterangan lainnya (7)

(8)


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(9)

(10)

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik

Lancarnya operasional kantor Badan

Prov. Lampung

1 thn

140.000.000 APBD

Lanjutan

1 thn

147.000.000

2 Penyediaan ATK

Tersedianya alat tulis kantor

Prov. Lampung

1 thn

35.000.000 APBD

Lanjutan

1 thn

36.750.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Lancarnya operasional kantor Badan

Prov. Lampung

1 thn

175.000.000 APBD

Lanjutan

1 thn

183.750.000

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya formulir blanko/barang catakan untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran

Prov. Lampung

1 thn

23.000.000 APBD

Lanjutan

1 thn

24.150.000

5 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya fasilitas Instalasi listrik/ penerangan

Prov. Lampung

1 thn

26.250.000 APBD

Lanjutan

1 thn

27.562.500

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Prov. Lampung

1 thn

168.000.000 APBD

Lanjutan

1 thn

176.400.000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan rumah tangga untuk kantor Badan Tersedianya bahan bacaan (koran/tabloid) serta peraturan

Prov. Lampung

1 thn

26.250.000 APBD

Lanjutan

1 thn

27.562.500

Prov. Lampung

1 thn

15.750.000 APBD

Lanjutan

1 thn

16.537.500

8 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan luar daerah

Prov. Lampung

1 thn

157.500.000 APBD

Lanjutan

1 thn

165.375.000

9 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam daerah

Prov. Lampung

1 thn

157.500.000 APBD

Lanjutan

1 thn

165.375.000

Tersedianya dokumen pelaksanaan dan anggaran serta terlaksana nya pertanggungjawaban keuangan tepat waktu

Prov. Lampung

1 thn

69.140.400 APBD

Lanjutan

1 thn

72.597.420

10 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

Rencana Tahun 2016 ( Tahun Rencana) No.

Program/Kegiatan




Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Operasional Kendaraan Roda empat dan dua untuk keperluan dinas

Prov. Lampung

4 unit roda 4 10 unit roda 2

2 Pemeliharaan peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Prov. Lampung

3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 2 Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov Lampung



Catatan Penting (kegiatan Sumber Dana lanjutan / alternatif (APBD/APBN) /baru atau keterangan lainnya



157.500.000 APBD

Lanjutan

1 thn

165.375.000

1 paket

24.150.000 APBD

Lanjutan

1 thn

25.357.500

Prov. Lampung

1 thn

63.000.000 APBD

Lanjutan

1 thn

66.150.000

Tersedianya pakaian sergam dalam rangka mewujud kan disiplin aparatur

Prov. Lampung

1 thn 84 peg

100.934.400 APBD

Lanjutan

1 thn

105.981.120

Meningkatnya SDM dan Budaya Kerja Pegawai BKPD

Prov. Lampung

1 thn

61.425.000 APBD

Lanjutan

1 thn

64.496.250

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

2

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja dan keuangan sesuai peraturan yang ditetapkan

Prov. Lampung

1 thn

115.500.000 APBD

Lanjutan

1 thn

121.275.000

2 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

Tersedianya Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Prov. Lampung

1 thn

105.000.000 APBD

Lanjutan

1 thn

110.250.000

Input : Dana Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Pedagang, pelaku usaha Petugas Output : Terlaksananya Pembinaan, Monev dan SIDAK Pengawasan Keamanan Pangan Provinsi Lampung Outcome : Dihasilkannya rumusan/kebijakan untuk meningkatkan keamanan pangan

10 Kab/Kota

1 Laporan - Rakor 4 kali - SIDAK 2 kali - Pengawasan 10 Kab/Kota

300.000.000 APBD

Lanjutan

1 laporan - Rakor 4 kali - SIDAK 2 kali - Pengawasan 10 Kab/Kota

350.000.000

Input : Dana Petugas Petani/pedagang Output : Terlaksananya Pembinaan ke Petani dan petugas dan tersedianya hasil uji residu pestisida dan cemaran lainnya Outcome : Meningkatnya pengetahuan/ pemahaman petani dan petugas tentang bahaya residu pestisida

15 Kab/Kota

1 Laporan - Sosialisasi 40 Org, 1 kali - Ekspose hasil 30 Org, 1 Kali - Pembinaan dan Pengambilan Sampel 15 Kab/Kota - Uji Laboratorium residu pestisida 1 kali

150.000.000 APBD

Lanjutan

1 Laporan - Sosialisasi 40 Org, 1 kali - Ekspose hasil 30 Org, 1 Kali - Pembinaan dan Pengambilan Sampel 15 Kab/Kota - Uji Laboratorium residu pestisida 1 kali

200.000.000

Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan

Peningkatan Penerapan Batas Maksimum Residu (BMR)


Program/Kegiatan






Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja


3

Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Input : Dana Petugas Petani/pedagang Output : Terlaksananya pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan ke 15 Kab/Kota Outcome : Tersedianya data/informasi tentang keamanan pangan Provinsi Lampung sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan

15 Kab/Kota

1 Laporan - Uji Laboratorium Formalin dan mikroba 2 kali

200.000.000 APBD

Lanjutan

1 Laporan - Uji Laboratorium Formalin dan mikroba 2 kali

250.000.000

4

Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan melalui Pengembangan Pasar Pangan Segar yang Bermutu dan Aman

Input : - Dana - Petani Output : - Terpromosikannya Pangan segar yang bermutu dan aman dikonsumsi Outcome : Meningkatnya pangan segar yang beredar yang memiliki mutu dan aman dikonsumsi

10 Kab/Kota

- 1 laporan - Pelaksanaan pasar pangan segar 8 kali - Pembinaan Pangan Segar 10 kab/ Kota

100.000.000 APBD

Lanjutan

1 laporan - Pelaksanaan pasar pangan segar 8 kali - Pembinaan Pangan Segar 10 kab/ Kota

125.000.000

5

Bimtek Penerapan Mutu dan keamanan pangan hasil pertanian

Input : - Dana - Petani - Petugas Output : - Terlaksananya Bimtek Penerapan Mutu dan keamanan pangan hasil pertanian Outcome : - Meningkatnya jumlah petani yang memahami dan menerapkan sistem mutu dan keamanan pangan

- 1 laporan - Bimtek 30 orang petani - Monev penerapan mutu dan keamanan pangan 10 kab/Kota

100.000.000 APBD

Lanjutan

1 laporan - Bimtek 30 orang petani - Monev penerapan mutu dan keamanan pangan 10 kab/Kota

120.000.000

6

Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga

Input : - Dana - Petugas Output : Terlaksananya sosialisasi gizi masyarakat melalui promosi peningkatan mutu dan gizi pangan di 8 kab/kota Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap gizi keluarga dan mutu pangan yang sehat dan aman dikonsumsi

8 Kab/Kota

- 1 laporan - Sosialisasi 8 kab/kota

150.000.000 APBD

Baru

1 laporan - Sosialisasi 8 kab/kota

200.000.000

Meningkatnya pendapatan, daya beli dan akses pangan terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat daerah rawan pangan

Kab Lamsel, Tanggamus, Lambar, Lamput Way Kanan, Tuba

6 kawasan mandiri pangan masing-masing kawasan 5 desa , di 6 kabupaten

Lanjutan

10 kawasan mandiri pangan masing-masing kawasan 5 desa , di 6 kabupaten

300.000.000

7 Pembinaan Desa Mandiri Pangan

250.000.000 APBD / APBN



Program/Kegiatan








8 Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

Terpantaunya kondisi daerah rawan pangan dan gizi bulanan di 14 Kab / Kota

Prov. Lampung

tersedianya data kondisi pangan dan gizi bulanan di 14 Kab / Kota

150.000.000 APBD / APBN

Lanjutan

tersedianya data kondisi pangan dan gizi bulanan di 14 Kab / Kota

250.000.000

9 Penyusunan / Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Tersedianya data penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan level kecamatan pada 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung

Prov. Lampung

tersedia informasi ketersediaan bahan perencanaan program aksi penetuan intervensi kerawanan pagan dan gizi 14 kab/kota

350.000.000 APBD 150.000.000 APBN

Lanjutan

tersedia informasi ketersediaan bahan perencanaan program aksi penetuan intervensi kerawanan pagan dan gizi 14 kab/kota

350.000.000 150.000.000

10 Pengembangan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah

Penambahan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi Lampung

Prov. Lampung

40 Ton Beras

400.000.000 APBD

Lanjutan

80 Ton Beras

800.000.000

11 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah lumbung yang dibayarkan

8 Kab/Kota

40 lumbung pangan 10 lumbung pangan

1.200.000.000 APBN 260.000.000 APBD

Lanjutan Baru

40 lumbung pangan 10 lumbung pangan

12 Sertifikasi, Labelisasi Prima 3 mendukung terminal Agrobisnis

terlaksananya sertifikasi dan labelisasi prima 3 pada produk hasil pertanian segar

40 Pelaku Usaha

10 Kab / Kota

250.000.000 APBD

Lanjutan

45 Pelaku Usaha

300.000.000

13 Promosi Produk Unggulan Lampung yang sudah Sertifikasi / Regristrasi

Meningkatnya pangsa pasar dan daya saing produk

Bandar Lampung Jakarta

2 kali

100.000.000 APBD

Lanjutan

2 kali

100.000.000

14 Surveilen dan pengawasan produk hasil pertanian yang sudah sertifikasi/ registrasi Produk yang beredar

Terlaksananya surveilen dan pengawasan 35 komoditas

L. Bar, L Sel, Metro L.Utara, L. Tim, L. Teng, B. Lam, Tanggamus, P. Bar

9 Kab / Kota

150.000.000 APBD

Lanjutan

9 Kab / Kota

175.000.000

15 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra

Meningkatnya Ketahanan Panga Melalui Pemberdayaan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijkan Ketahanan Pangan

L. Timur, L. Selatan Tanggamus

3 Kab

100.000.000 APBD

Lanjutan

3 Kab / Kota

150.000.000

16 Audit Internal

Terlaksananya pengawasan secara administrasi dan teknis kegiatan OKKPD

Prov. Lampung

30 Personil OKKP-D

75.000.000 APBD

Lanjutan

30 Personil OKKP-D

95.000.000

17 Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065 (Penambahan Ruang Lingkup)

Jumlah Dokumen Sistem Mutu sesuai dengan ISO/EIC 17065

Prov. Lampung

4 Dokumen

90.000.000 APBD

Lanjutan

4 Dokumen

100.000.000

18 Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

Meningkatnya penerapan budidaya pertanian yang aman oleh petani

Prov. Lampung

1 Tahun

200.000.000 APBD

Lanjutan

1 Tahun

250.000.000

19 Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional

Terlaksananya hari Pangan Sedunia Tk. provinsi dan Tk.

Prov. Lampung dan S. Selatan

1 Tahun

350.000.000 APBD

Lanjutan

1 Tahun

375.000.000

20 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan serta koordinasi DKP antar pusat dan daerah

Prov. Lampung

1 Tahun

150.000.000 APBD

Lanjutan

1 Tahun

200.000.000

21 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Meningkatnya Percepatan Konsumsi Pangan, beragam, bergizi seimbang dan aman

15 Kab / Kota

Terlaksananya Gerakan P2KP Tersusunnya Laporan

300.000.000 APBD

Lanjutan

1 Tahun

300.000.000

Nasional

1.200.000.000 260.000.000


Program/Kegiatan









22 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

Tersosialisasinya menu yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di masyarakat khususnya ibu-ibu PKK dan tercapainya penurunan konsumsi beras 1,5% per tahun

Prov. Lampung

6 Pemenang Tk. Provinsi Tersusunnya Laporan

150.000.000 APBD

Lanjutan

6 Pemenang Tk. Provinsi

150.000.000

23 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Lampung

Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Prov. Lampung

Tersusunnya PPH Provinsi Lampung

250.000.000 APBD

Baru

Tersusunnya PPH Provinsi Lampung

250.000.000

24 Pengembangan usaha pangan lokal

Terbinanya KWT/Pelaku usaha pangan lokal dan meningkatnya jumlah usaha pengolahan pangan local berbasis bahan pangan lokal

Prov. Lampung

5 Unit Pengembangan Usaha Pangan Lokal Tersusunnya Laporan

250.000.000 APBD

Lanjutan

5 Unit Pengembangan Usaha Pangan Lokal Tersusunnya Laporan

250.000.000

26 Pengembangan dan Pembinaan Beras Siger

Meningkatnya pelaku usaha khususnya beras siger

Prov. Lampung

Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan 10 pelaku usaha beras siger

250.000.000 APBD

Baru

Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan 10 pelaku usaha beras siger

250.000.000

27 Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan

Meningkatnya Ketahanan Panga Melalui Pemberdayaan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijkan Ketahanan Pangan

8 Kab / Kota

89 GAPOKTAN

250.000.000 APBD

Lanjutan

95 GAPOKTAN

300.000.000

28 Alur Distribusi Pangan

Tersedianya Data Base Ketahanan Pangan (Buah-buahan) di Provinsi Lampung dalam rangka FKD

Prov. Lampung

5 Kab / Kota

100.000.000 APBD

Lanjutan

8 Kab / Kota

200.000.000

29 Kegiatan Akses Pangan

Tersedianya data dan informasi dalam rangka pemantauan akses pangan

5 Kab /Kota

5 Kab /Kota

200.000.000 APBD

Lanjutan

6 Kab / Kota

250.000.000

30 Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan

Tersedianya Data Mobilitas Pangan Keluar Masuk di Provinsi Prov. Lampung Lampung

1 Tahun

200.000.000 APBD

Lanjutan

1 Tahun

250.000.000

31 Pembinaan Manajemen Kelembagaan

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani Pemberdayaan Anggota Kelompoktani Tunda Jual

Prov. Lampung

1 Tahun

150.000.000 APBD

Lanjutan

1 Tahun

250.000.000

32 Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan pangan keluarga

Prov. Lampung

Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan KRPL Tersusunnya Laporan

250.000.000 APBD

Baru

Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan KRPL Tersusunnya Laporan

250.000.000

Bandar Lampung,

Maret 2015

Kepala Badan

Ir. Kusnardi, M. Agr, EC Pembina Utama Muda 19631123 198803 1 005

Rencana Kerja Tahun 2016

Sasaran 1

Indikator Kinerja 2

Terpenuhinya kebutuhan Skor Pola Pangan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang Harapan (PPH) Konsumsi dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per Jumlah Konsumsi Energi kapita Jumlah Konsumsi Protein

Target 2015 3

84,1

Rencana Aksi Kinerja Sasaran TW 1 TW II TW III TW IV 4

5

6

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja

8

9

10

7

84,1 1.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

2.004

2.004

56,1

56,1

1.

Gerakan percepatan

Jumlah Kabupaten/kota

penganekaragaman

yang termotivasi untuk

konsumsi pangan

mengembangkan makanan

14 Kab/Kota

pengganti beras Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan

87,52

87,52 2.

3.

4.

5.

6.

Lomba cipta menu tingkat

Jumlah lomba yang di ikuti/

Provinsi dan Nasional

diselenggarakan

Promosi pangan segar dan

Jumlah promosi pangan

olahan

segar

Hari pangan sedunia tk. Provinsi

Jumlah kegiatan pameran

dan Nasional

peringatan HPS

Konsolidasi dewan ketahanan

Jumlah rapat/koordinasi

pangan

dan konsultasi

Pengembangan usaha pangan

Jumlah KWT/pelaku usaha

lokal

pangan lokal yang terbina

2 kali

1 kali

2 kali

4 kali / 1 tahun

35 KWT

Rencana Aksi Kinerja Output TW 1 TW II TW III TW IV 11

12

13

14

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015

1

2

3

Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan


5

6

7

1%

Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen

HPP ≤

Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen

CV < 10%

1%

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja

8

9

10

7.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat

Jumlah lumbung yang dibina

5 kelompok

8.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah

Jumlah cadangan pangan pemerintah (ton)

20 ton

9.

Pengembangan desa mandiri pangan

Jumlah desa yang kelompok usaha produktifnya terbina

97 desa

10. Analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan

Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan

1 dokumen

11. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP

Jumlah laporan pemantauan SKPG

1 laporan

12. Kegiatan akses pangan

Jumlah dokumen data dan informasi akses pangan

1 dokumen

HPP≤

13. Pemberdayaan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan

Jumlah gapoktan yang diberdayakan

77 gapoktan

CV<10%

14. Pembinaan manajemen kelembagaan

Jumlah gapoktan tunda jual yang terbina

38 kelompok

15. Alur Distribusi Pangan

Jumlah dokumen data base ketahanan pangan

1 dokumen

16. Pemantauan dan pengendalian

Jumlah komoditi yg terpantau

1 komoditi

mobilitas pangan

& terawasi mobilitas pangannya


12

13

14

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015

1

2

3

Persentase Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi

10%


5

6

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja

8

9

10

7 10%

17. Penyempurnaan dokumen sistem mutu mengacu pada ISO/IEC 17065

Jumlah dokumen sistem mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065:2012

7 dokumen

18. Audit internal

Jumlah bidang yang di audit

3 Bidang/20 org

19. Promosi produk unggulan lampung yang sudah sertifikasi/registrasi

Jumlah promosi produk unggulan Lampung yang sudah di sertifikasi

2 kali

20. Operasional pengawasan utu dan keamanan pangan OKKPD

Pembiayaan operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD

12 bulan

21. Surveilen dan pengawasan produk hasil pertanian yg sudah sertifikasi/ registrasi/produk yang beredar

Jumlah Kab/kota yang terpantau konsisten mengenai penerapan jaminan mutu produk pangan segar hasil pertanian yang telah bersertifikasi/teregistrasi

6 Kab/kota

22. Sertifikasi/registrasi produk labelisasi prima 3 mendukung terminal agrobisnis

Jumlah pelaku usaha yang akan disertifikasi,registrasi

40 pelaku usaha

23. Kajian pengembangan pangan segar yang bermutu dan bersertifikat

Jumlah data informasi komoditi pangan segar yang bermutu

1 Dokumen / 6 kab/kt

24. Bimtek penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di lokasi sentra

Jumlah petani/pelaku usaha yang mengikuti Bimtek penerapan mutu dan keamanan pangan di lokasi sentra

30 petani/pelaku usaha / 1 kali


12

13

14

Sasaran 1

Indikator Kinerja 2 Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji

Target 2015 3 80%


5

6

7 80%

Program/Kegiatan 8

Indikator Kinerja 9

Target Kinerja 10

25. Bimtek mutu & keamanan pangan

Jumlah petugas pengawas mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung yang mengikuti Bimtek

25 orang/1 kali

26. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar

Jumlah Kab/Kt yang terpantau serta terkendali penanganan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung

8 Kabupaten

27. Peningkatan penerapan standar BMR (Batas maksimum residu)

Jumlah Kab/Kota yang terbina mengenai batas maksimum residu

12 Kab/Kota

28. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar

Jumlah kab/kota yang terbina & terawasi keamanan pangan segar

15 Kab/Kota


12

13

14

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents